E majalah dikbud edisi 03 mei 2013

Daftar Isi

No. 03 Tahun IV Mei 2013

Dari Redaksi

Pelindung: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti

Hal. 1 PESAN MENTERI

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na’im

4

Hal.

Kemdikbud Terus Tingkatkan Layanan Pendidikan

Indonesia membutuhkan jutaan tenaga terampil saat masuk ‘tujuh besar’ negara maju di tahun 2030. Caranya, kami akan meningkatkan kapasitas universitas yang sudah ada, juga dengan mendirikan politeknik baru,” kata Mendikbud.

14

Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah 3T

25

Pengakuan Noken oleh Dunia

Hal.

Hal.

Perjuangan masyarakat Indonesia di kancah internasional akhirnya berbuah manis. Noken, tas khas Papua, diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Namun, pengakuan itu justru menjadi langkah awal untuk mengembangkan Papua nan eksotis.

2 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Pengarah: Sukemi Penanggung Jawab: Ibnu Hamad

Hal. 3 DARI REDAKSI

Pemimpin Redaksi: Dian Srinursih Dewan Redaksi: Setiono, Eka Nugrahini, Hawignyo

Total Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus Hal. 8

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati Staf Redaksi: Arifah, Ratih Anbarini, Agung SW, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Gloria Gracia, Nur Widianto

Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah 3T Hal. 10

Desain & Artistik: Susilo Widji P., Yus Pajarudin Fotografer: Arif Budiman, Ridwan Maulana

Yang Khas dalam Membangun Pendidikan di Perbatasan Hal. 20

Sekretaris Redaksi: Dina Ayu Mirta, Tri Susilawati, Mohtarom Redaktur Eksekutif: Priyoko Alamat Redaksi: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telp. (021) 5711144 Pes. 2413, (021) 5701088 Laman: www.kemdikbud.go.id

FOTO: Arifah PIH

FOTO: Dok. PIH

Hal. 2 DAFTAR ISI

Museum La Galigo, Buah Keberhasilan Revitalisasi Hal. 31

Desain Sampul: Susilo Widji P.

Foto:

Pendhi (Suasana belajar salah satu sekolah di Papua)

Majalah DIKBUD

Edisi No. 03 Tahun IV - Mei 2013

Sajian Khas: dari SM3T, Adik, ABK, SILN Hingga Noken

P

endidikan nasional ditujukan meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air dan cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial.

Itulah esensi penyelenggaraan pendidikan. Intinya, semua anak bangsa harus mendapat pendidikan yang layak, sesuai dengan kemampuan akademiknya.

Dengan demikian, layanan pendidikan sudah semestinya menyasar semua anak-anak usia sekolah, dari Sabang sampai Merauke, dari pojok perkotaan hingga daerah terpencil di wilayah terluar Indonesia.

Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa di manapun dan dalam sejarah kapanpun. Kalimat demikian sering dikemukakan oleh Wapres Boediono dalam berbagai kesempatan. Hal itu menyiratkan, bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan terus meningkatkan layanan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tidak cukup sampai di sana, pemerintah juga wajib menyediakan layanan pendidikan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil, perbatasan, maupun WNI di luar negeri, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pembaca budiman, masalah layanan pendidikan menyeluruh itulah yang kami sajikan pada edisi 3 ini. Secara keseluruhan, kami mengupas tuntas seputar pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Sekolah Indonesia di luar negeri (SILN), serta layanan khusus pendidikan.

Sumarna Surapranata, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menulis bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berupaya keras memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T, salah satunya melalui program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T). Dalam program ini, mereka berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Hal ini sebagai penyiapan diri sebagai pendidik profesional. Daerah sasaran program ini adalah kabupaten yang termasuk kategori daerah 3T di empat provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Pada artikel lain, kami mengupas program afirmasi pendidikan tinggi (Adik). Sebagaimana kita ketahui, program ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan siswa-siswa dari daerah khusus yang memiliki potensi akademik bagus untuk melanjutkan studi ke program sarjana. Tentu saja ada sejumlah artikel lain yang juga sayang jika dilewatkan. Salah satunya adalah mengenai Noken, tas khas Papua yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia.

Mau tahu lebih lanjut mengenai Noken? Yuk, kita simak halaman Kebudayaan di bagian akhir edisi ini. (*)

si k a ed

R

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 3

Pendidikan

Kemdikbud Terus Tingkatkan Layanan Pendidikan Setiap anak berhak memeroleh pendidikan. Kalimat ini rupanya terus menerus menjadi pedoman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam menjalankan programnya yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Bahkan Kemdikbud saat ini sedang gencar memeratakan layanan pendidikan tinggi, sehingga dapat memperlebar peluang putra-putri daerah mengikuti pendidikan di jenjang tersebut.

“Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa di manapun dan dalam sejarah kapanpun.”

K

alimat tersebut kerap dilontarkan Wakil Presiden Boediono di hampir setiap pidatonya saat diundang pada berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Pernyataan itu menyiratkan pesan, pemerintah berkewajiban menyiapkan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan terus meningkatkan layanan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tidak cukup sampai di sana, pemerintah juga wajib menyediakan layanan pendidikan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil, perbatasan, dan sekolah Indonesia di luar negeri, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Memfasilitasi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil akan pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan sejumlah perguruan negeri. Pada awal April 2013 lalu misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, meresmikan pembangunan Politeknik Negeri Fakfak yang terletak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama yang disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat.

Pembangunan politeknik baru memang menjadi salah satu kebijakan

4 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Kemdikbud. Setidaknya akan ada 100 politeknik baru hingga 2015 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penyebarannya pun direncanakan merata, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kawasan 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.

mendirikan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Aceh, Kalimatan, Sulawesi, dan Papua. Ia mengatakan, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengonservasi serta mengembangkan kekayaan budaya luar biasa yang dimiliki setiap daerah di Indonesia.

“Indonesia membutuhkan jutaan tenaga terampil saat masuk ‘tujuh besar’ negara maju di tahun 2030.

Caranya, kami akan meningkatkan kapasitas universitas yang sudah ada, juga dengan mendirikan politeknik baru,” kata Mendikbud saat meresmikan pembangunan Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Sampang, Madura akhir tahun lalu.

Saat serah terima aset ISBI Papua, Kamis (3/1), ia berharap perguruan tinggi tersebut dapat menjadi pusat pengembangan budaya Papua dan berperan sebagai faktor penentu kesejahteraan. Hal ini mendapat dukungan dari Pejabat Gubernur Papua, Constant Karma, yang menyebut bahwa budaya merupakan landasan penting bangsa ini.

“Kehadiran ISBI sangat baik karena dapat menggali lebih banyak nilainilai budaya untuk membangun kesejahteraan,” ujar Constant.

Di kesempatan berbeda, ia menegaskan, Kementerian memiliki kebijakan dasar sekurang-kurangnya setiap daerah perbatasan memiliki satu perguruan tinggi negeri. “Hal ini akan menjadi sabuk pengaman nasional dari aspek sosial budaya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, di daerahdaerah tertentu yang memerlukan perhatian khusus, seperti daerah 3T, negara harus hadir. Kemdikbud saat ini setidaknya telah memiliki sejumlah politeknik negeri di kawasan perbatasan, seperti Politeknik Negeri Sambas di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Banyuwangi di Jawa Timur, dan Politeknik Hasnur di Kalimantan Selatan. Tidak hanya politeknik, Kemdikbud juga

Sementara itu untuk memfasilitasi pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Pulau Mindanao, sebuah pulau di bagian selatan Filipina, pada akhir November tahun lalu, Kemdikbud meresmikan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP Terbuka) di Tupi dan Laensasi, Filipina. Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud mengatakan, pembukaan SMP Terbuka di Filipina merupakan bagian dari program pendidikan untuk semua (education for all) yang gencar dilakukan pemerintah.

“Pemerintah memiliki kewajiban menjangkau pendidikan di manapun warga kita berada,” tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan guruguru di SMP Terbuka, selain pamongpamong yang telah ditunjuk, akan dikerahkan pula guru-guru dari program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) untuk mengajar. “Jika selama ini guru-guru SM3T hanya mengajar di dalam negeri, nanti akan kami coba tempatkan sebanyak-banyak di luar negeri, di mana banyak kantong WNI yang membutuhkan guru,” tambah Mendikbud.

Masyarakat Nelayan

Layanan pendidikan juga diberikan bagi para nelayan. Akhir tahun lalu, Kemdikbud bersama belasan kementerian dan lembaga negara non kementerian mencanangkan Kawasan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Berbasis Industrialisasi Perikanan Terpadu di Teluk Awang, Nusa Tenggara Barat.

Kementerian tersebut diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perumahan Rakyat, serta Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud menjelaskan, pencanangan ini merupakan bagian dari tugas kementerian untuk memotong mata rantai kemiskinan di wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Oleh karena itu, salah satu yang paling efektif diberikan di kawasan nelayan adalah perhatian khusus, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai tingkat akademi komunitas.

Kegiatan peningkatan kehidupan nelayan di antaranya terdiri atas pembangunan rumah sangat murah, pengembangan lapangan kerja alternatif dan pendapatan bagi keluarga nelayan. Mereka juga diberikan skim usaha menengah kecil dan kredit usaha rakyat, pelayanan angkutan umum murah, dan pembangunan puskesmas.

Sementara di bidang pendidikan, Kemdikbud akan membangun fasilitas sekolah untuk memfasilitasi anakanak nelayan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun tersebut.

Perhatian Kemdikbud juga menyasar anak-anak berkebutuhan khusus yang memang memerlukan perhatian dan pendidikan yang khusus pula.

Perhatian tersebut diwujudkan dengan membangun Pusat Autis di 29 lokasi yang dimulai sejak tahun lalu.

Suyanto, ketika masih menjadi Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar,

mengatakan, pembangunan Pusat Autis dilandasi perkembangan jumlah anak autis yang semakin banyak. Dari tahun ke tahun, prevalensi kelahiran anak autis menunjukkan angka yang dramatis. Sebelumnya rasio satu anak autis berbanding dengan 10.000 anak normal, tahun ini jumlah tersebut meningkat dengan perbandingan 1:5.000 hingga 1:1.000. (Ratih)

UT Sasar Guru dan Mahasiswa Miskin di Daerah 3T Universitas Terbuka (UT) mengalokasikan dana untuk membantu guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mahasiswa aktif UT, tetapi tidak lagi melakukan registrasi untuk beberapa semester karena kekurangan biaya, juga mendapat bantuan sehingga mampu melanjutkan pendidikannya.

Bantuan itu berasal dari alokasi 20 persen atau Rp 20 miliar dari dana Rp 100 miliar Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diperoleh UT. “Dari Rp 100 miliar yang diterima oleh UT, 20 persen harus dipakai untuk memberikan layanan kepada guru-guru di daerah 3T tadi untuk menyelesaikan pendidikan D4 atau S1-nya secara gratis,” kata Mendikbud saat menggelar jumpa pers di Kantor Kemdikbud, Senin (22/4).

Rektor UT, Tian Belawati, mengatakan bahwa dana Rp 20 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai 4.139 mahasiswa. Adapun mahasiswa yang bisa mendapatkannya adalah guru-guru di daerah 3T dan mahasiswa aktif UT yang tidak lagi melakukan registrasi untuk beberapa semester karena kekurangan biaya. “Kami juga akan mulai menyisir mahasiswa yang nonaktif karena kekurangan biaya, akan kita undang dan kita sapa lagi untuk info pembebasan biaya ini,” katanya.

Tian menambahkan, alokasi biaya untuk beasiswa bagi guru daerah 3T ini adalah Rp 4,8 juta per mahasiswa per tahun. Bagi guru yang sebelumnya telah melalui jenjang diploma 2, maka pendidikannya akan selesai dalam lima semester. Dan untuk lulusan SMA, akan selesai dalam 10 semester. Beasiswa ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2013 ini, September mendatang.

“Rata-rata lulusnya kalau mereka sudah D2 maka 5 semester lagi, tapi kalau baru lulusan SMA maka 10 semester,” ujar wanita yang juga menjadi President of International Council for Open and Distance Education ini.

Anggaran total untuk BOPTN Tahun 2013 adalah Rp 2,7 triliun. Dan dari data Kemdikbud, diketahui bahwa hingga 2012, baru 75 persen guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi, program yang dilakukan UT ini merupakan salah satu afirmasi untuk guru agar minimal pendidikannya S1 atau D4 pada 2015 nanti, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Guru dan Dosen. (Aline) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 5

Oleh Sumarna Surapranata Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

S

Pendidikan yang bermutu hanya dapat diraih jika memiliki guru yang bermutu pula, yaitu guru profesional, bermartabat, dan sejahtera.

Guru dengan kriteria tersebut adalah guru yang tidak hanya mampu menyiapkan generasi saat ini tetapi juga mampu menyiapkan generasi yang memiliki kecerdasan sosial dan emosional yang tinggi, kemandirian dan daya saing menghadapi tantangan masa depan.

ayangnya, guru dengan kriteria seperti itu masih belum banyak ditemui di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Kondisi saat ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang berminat mengajar di daerah 3T masih sangat kurang. Padahal jika tidak ada guru berkualitas di daerah tersebut, maka pendidikan di sana berpotensi akan terus terbengkalai dan terbelakang.

Namun sebaliknya, jika di daerah 3T diisi oleh guru-guru yang hebat, mereka akan semakin pintar hingga memiliki kemampuan setara dengan saudara-saudaranya yang berada di daerah perkotaan.

Untuk itulah, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berupaya keras memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T, salah satunya melalui program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SM3T).

Dalam program ini, mereka berpartisipasi dalam mengajar di daerah 3T selama satu tahun. Hal ini sebagai penyiapan diri sebagai pendidik profesional. Daerah sasaran program ini adalah kabupaten yang termasuk kategori daerah 3T di empat provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Peserta SM3T adalah orang-orang pilihan yang hebat dan cerdas, dapat beradaptasi dan mudah bersosialisasi di lingkungan baru.

Mereka dikontrak selama satu tahun untuk mengajar dengan stimulus

6 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

gaji pokok dan tunjangan khusus.

Bahkan tidak sedikit yang memilih terus mengabdi seusai kontrak, dan banyak pula yang memilih kembali ke daerah asalnya sehingga pemerintah mengisinya dengan peserta program SM3T lainnya. Dengan demikian, kekosongan di daerah tersebut tidak berlangsung lama.

Selain mengajar, peserta SM3T juga ditugaskan mendidik masyarakat di daerah tersebut, menumbuhkembangkan asetaset daerah, dan membangkitkan semangat putra-putri daerah 3T menjadi guru. Bagi mereka yang akhirnya berminat menjadi guru, pemerintah telah menyediakan beasiswa. Diharapkan, selepas kuliah, mereka kembali ke daerahnya untuk mengabdi mendidik masyarakat di daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan siapa saja yang mau mengajar di daerah khusus akan diberikan tunjangan khusus sebesar satu kali gaji, di luar tunjangan sertifikasi. Sampai saat ini, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) telah memberikan tunjangan khusus kepada lebih dari 53.000 guru pendidikan dasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun ini, tercatat pula tunjangan khusus kepada lebih dari 1.800 guru PAUD dan 6.000 guru pendidikan menengah.

Hal itu adalah sebuah insentif, sekaligus tantangan yang menarik

Penghargaan Immaterial

Selain bentuk insentif material kepada para guru, pemerintah juga memberikan bentuk apresiasi lain dengan memberikan pengalaman kepada guru-guru daerah khusus (gurdasus). Sudah menjadi agenda tahunan, para gurdasus tersebut dibawa ke Jakarta, dibekali berbagai pelatihan dan wawasan, diberikan sertifikat serta diberikan hadiahhadiah menarik, seperti motor, laptop, buku-buku, dan keperluan mengajar lainnya.

Untuk peningkatan kualitas, pemerintah juga memberikan pengalaman dan peningkatan kompetensi dengan memagangkan mereka di luar negeri, seperti Australia, China, Selandia Baru, Korea, dan Jepang. Mengenai bahasa, hal itu tidak menjadi masalah karena mereka disediakan penerjemah.

Yang terpenting adalah pengalaman dan penghargaan. Ada juga program pertukaran guru antar daerah dimana mereka akan saling bertukar pengalaman mengajar dengan sesama guru.

Bentuk penghargaan lainnya, yaitu pengiriman buku-buku untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, termasuk pemberian block grant. Para guru dibebaskan merancang sendiri bentuk pelatihannya, dengan program demand driven, bukan top-down atau supply driven sebagaimana model pelatihan pada umumnya.

Pemerintah juga memenuhi kebutuhan P2TK dengan mengatur karir dalam jenjang kepangkatan dan jabatan. Berdasarkan Permenpan yang mulai berlaku 1 Januari 2013, ada empat jabatan guru, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Penilaiannya berdasarkan angka kredit, kompetensi keilmuan, dan kepemimpinan.

Selain itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum karena profesi guru tidak terlepas dari perbuatan sengaja maupun tidak sengaja dalam

FOTO: Dok. Dikti

Ragam Program Pemberdayaan PTK

karena tidak banyak profesi yang mendapat apresiasi sebesar itu. Oleh karena itulah pada masa mendatang diharapkan menjadi motivasi generasi muda untuk menangabdi pada pembangunan pendidikan berkualitas di Indonesia, khususnya di daerah 3T.

Guru SM3T adalah orang-orang pilihan yang hebat dan cerdas, dapat beradaptasi dan mudah bersosialisasi di lingkungan baru.

menjalankan profesinya. Bantuan ini berupa block grant kepada lembaga bantuan hukum di daerah masing-masing.

Guru di Luar Negeri

Dalam hal penyediaan guru, pemerintah bukan hanya fokus pada daerah 3T. Namun, juga memerhatikan guru Indonesia yang mengajar di luar negeri.

Ada tiga kategori guru mengajar di luar negeri. Pertama, guru yang mengajar di Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), yaitu sekolah resmi milik pemerintah Indonesia.

Kemdikbud bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan perekrutan dan para pengajar yang direkrut diberikan standar penggajian menurut standar Kemlu.

Kedua, guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan yayasan formal/nonformal untuk mengajar anak-anak TKI. Gurugurunya direkrut oleh yayasan.

Beberapa berlokasi di kantongkantong TKI di Mekkah, Jeddah, Madinah, Vietnam, dan Hongkong.

Ketiga yaitu kategori guru yang mengajar di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai bentuk kerja sama pemerintah Indonesia dan Malaysia. Guru yang dikirim diseleksi dari LPTK terbaik, lulusan terbaik, mempunyai jiwa petualang, pengetahuan tentang seni dan budaya. Guru yang di tempatkan di perbatasan mendapat kontrak selama dua tahun. Namun, kini sedang diusulkan dikontrak selama 5 tahun, supaya peserta didik tidak berulangkali menghadapi guru baru.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan otonomi daerah, untuk pemenuhan penyediaan guru dilakukan di daerah. Peran Direktorat P2TK adalah memberikan potret kebutuhan nasioanl kepada Menpan. Kemudian Menpan yang mengatur formasi dan menginformasikan formasi tersebut kepada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota untuk direkrut.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Jakarta, 1 April 2013) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 7

Totalitas Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus Oleh Kartana Guru SLBN Pringsewu, Lampung Juara I Guru Berdedikasi Tingkat Provinsi Lampung 2010

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberi kesempatan seluasluasnya bagi guru, termasuk guru sekolah luar biasa (SLB). Guru yang mendapat kesempatan belajar atau kursus ke luar negeri pastilah bersyukur, karena tidak banyak guru yang beruntung mendapat kesempatan tersebut.

S

aya adalah salah satu guru yang beruntung itu. Atas inisiatif dan bantuan Direktorat P2TK Dikdas Kemdikbud, saya dapat mengikuti kursus singkat (short course) di Jepang, pada tanggal 1-8 Juli 2012 lalu. Selain mendapat pelajaran teori, para peserta kursus juga mengunjungi sekolah luar biasa seperti Nagareyama Special Needs School Tokyo, Minato Special Needs School Tokyo, Kanazawa Needs School, Kurihama Special Needs School. Kami juga berkunjung ke Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, dan Sekolah Swanano Oka.

Selama mengikuti pembelajaran di Jepang tersebut, saya menyaksikan bahwa pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat diperhatikan, baik sarana prasarana guru dan peralatan praktek lainnya.

Kegiatan praktek siswa meliputi praktek pertukangan, pembuatan keramik, pekerjaan sosial, tata boga, tata busana, pertanian, dan lain sebagainya.

Pelayanan pendidikan dari seorang guru (shuise) sangat total, terutama pada anak autis, karena autis memang memerlukan pelayanan yang lebih ekstra. Para orangtua siswa dilibatkan dalam kegiatan sekolah, sehingga turut melayani kebutuhan para siswa terutama untuk penyediaan makan siang. Peran pemerintah selain menyubsidi dana operasional sekolah, selalu memantau kegiatan sekolah secara berkala.

Pengalaman yang bisa diambil manfaatnya dalam kursus singkat itu, diantaranya:

FOTO: Kartana

8 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

1. Budaya disiplin masyarakat Jepang sangat tinggi.

2. Selalu menjaga keberhasilan.

3. Sangat menghormati orang lain.

4. Suka bekerja keras.

5. Pelayanan pendidikan bagi ABK sangat diperhatikan.

6. Totalitas dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.

7. Fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus terpenuhi.

8. Tersedia aksesbilitas bagi para anak berkebutuhan khusus di tempat-tempat umum.

FOTO: Dok. PIH

Biarpun saya berada di Indonesia, negeri yang belum sempurna menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas harian guru SLB, namun saya berusaha untuk mencontoh dan menerapkan berbagai hal yang dilakukan Jepang. Tidak harus menunggu sampai semuanya terpenuhi. Dengan niat yang tulus dan penuh pengabdian, mudah-mudahan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin maju.

Kesan dan Pesan

Mengenai layanan pendidikan bagi ABK di Indonesia, saya memiliki kesan dan pesan yang barangkali dapat dijadikan masukan bagi pemangku kepentingan pendidikan nasional. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan ABK.

Untuk kesan, terdapat empat hal, yaitu masyarakat belum mau menyekolahkan anak berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus.

Selain itu, pemerintah daerah terkesan kurang memperhatikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Terkait dengan program penghargaan sebagai guru berdedikasi, saya rasa hal ini dapat menambah pengalaman dan memotivasi rekan guru untuk lebih giat dalam bekerja. Demikian pula dengan kesempatan short course ke Jepang, dapat menyadarkan kekurangan saya sehingga saya termotivasi untuk terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan pesan saya, yaitu dalam pemilihan guru berdedikasi mohon waktu persiapan dan pelaksanaan diberi waktu agak panjang.

Kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kepada masyarakat untuk lebih mengerti sehingga tidak akan mengucilkan anak berkebutuhan khusus.

Untuk kegiatan short course sebaiknya diberi waktu agak panjang agar para guru bisa terjun langsung ikut menangani anak berkebutuhan khusus di sana. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya adalah kerjakanlah semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, niscaya Tuhan akan membalasnya. (*)

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 9

Tingkatkan Akses Pendidikan di Daerah 3T

Oleh Thamrin Kasman Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), berbagai upaya terus-menerus dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana, sehingga mutu dan layanan pendidikan di daerah 3T dapat meningkat.

H

akikatnya, klasifikasi 3T menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah daerah yang dikategorikan tertinggal dari segi akses, terpencil dari segi letak geografis, lamban dari segi pertumbuhan, dan terluar dalam jangkauan dari pusat layanan.

Untuk mengidentifikasi sekolahsekolah di daerah 3T, Kemdikbud mengacu pada daftar wilayah yang dikategorikan Kementerian PDT tersebut. Kemudian, daftar sekolah dari data pokok pendidikan (Dapodik) yang berada di wilayah 3T dikofirmasikan kepada pemda kabupaten yang bersangkutan untuk kemudian direkomendasikan sebagai sekolah-sekolah penerima program bantuan 3T. Konfirmasi silang ini dilakukan untuk mengecek apakah sekolah-sekolah yang terdata pada Dapodik dan berada di daerah 3T benar-benar sesuai dengan sasaran program.

Pemenuhan Sarana Prasarana

Bagi pendidikan di daerah 3T, khususnya daerah yang belum tersedia infrastruktur layanan pendidikan, pemerintah mendirikan unit sekolah baru (USB). Dalam membangun sekolah baru, Pemerintah menyesuaikan dengan rasio jumlah anak usia sekolah. Apabila anak usia sekolah mencukupi, maka akan dibangun sekolah baru. Tetapi jika

10 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

sudah ada sekolah, namun rasio siswa tidak layak dalam satu kelas, maka diberikan bantuan dalam bentuk ruang kelas baru (RKB).

Sedangkan bagi daerah 3T yang memang sudah ada infrastrukturnya, maka bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi sekolah dengan prioritas sekolah yang mengalami rusak berat, diikuti dengan rusak sedang. Program ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sedangkan pembiayaan berasal dari pusat. Bantuan sarana dan prasana juga diberikan untuk memperbaiki ruangan lain di sekolah selain ruang kelas, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya.

Berikutnya, sekolah juga diberikan bantuan dalam bentuk kelengkapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memudahkan proses pembelajaran. Dalam hal ini, TIK dapat berupa laptop, LCD, dan alat lainnya dengan kriteria di sekolah tersebut terdapat akses jaringan listrik untuk mengoperasikan alatalat TIK. Adapun bantuan-bantuan tersebut di atas diberikan dengan pola block grant dimana sekolah diberikan bantuan dalam bentuk uang dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal ini, sekolah harus memberikan laporan sesuai panduan kepada Kemdikbud dan ditembuskan kepada pemda setempat. Pemda bersama pusat turut melakukan monitoring terhadap penggunaan block grant di sekolah-sekolah yang mendapat bantuan, sehingga hasilnya dapat optimal.

Bukan hanya berupa sarana prasarana, Kemdikbud juga melakukan upaya-upaya lain, diantaranya dengan memberikan beasiswa bagi siswa di daerah 3T sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orangtuanya. Sementara itu, pola SMP Terbuka maupun Kejar Paket A, B, dan C, juga dilakukan untuk menjangkau layanan pendidikan di daerah khusus, seperti daerah pesisir.

FOTO: Ratih PIH

Pengembangan Sarana Prasarana

Pelaksanaan perbelanjaan harus sesuai dengan panduan penggunaan, termasuk juga bentuk pelaporannya.

Harapan

Sangat diharapkan kerja sama dan perhatian Pemda setempat untuk dapat terus mengoptimalkan segala sumberdaya dan dana yang ada guna meningkatkan layanan pendidikan.

Pemda juga diharapkan mengarahkan untuk memacu peningkatan layanan pendidikan dan mutu pembelajaran secara bertahap, misalnya guru-guru segera disertifikasi, siswa-siswa keluarga miskin segera didaftar dan diberikan beasiswa, dan buku-buku yang belum lengkap untuk segera dilengkapi sesuai dengan peruntukan dana BOS. Dengan peran dan kerja sama pusatdaerah diharapkan pendidikan di daerah 3T dapat lebih terpacu, sehingga putra-putri di daerah tersebut dapat pula mendapat layanan pendidikan berkesinambungan dan memadai sebagaimana saudarasaudaranya yang berada di daerah perkotaan. Apabila hal ini terjadi, kualitas dan pemerataan pendidikan niscaya dapat tercapai, sebagaimana yang kita cita-citakan. Semoga.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Jakarta, 5 April 2013)

Dalam membangun sekolah baru, Pemerintah menyesuaikan dengan rasio jumlah anak usia sekolah.

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 11

Peningkatan Mutu PK-LK

Menjemput Bola, Memberi Subsidi

Oleh Mudjito Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai wujud tanggung jawab dari tuntutan pendidikan untuk semua (Education for All), Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan khusus (PK) bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan layanan khusus (LK) bagi mereka yang tidak terjangkau layanan pendidikan, baik secara akses maupun keterbatasan faktor-faktor lainnya. Pembinaannya dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (Dit. PK dan LK Dikdas) dan juga Pendidikan Menengah (Dit PK dan LK Dikmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Beberapa situasi yang dapat dijadikan gambaran pendidikan di daerah 3T seperti keadaan anak-anak di Karimun (perbatasan Riau). Pada umumnya anak-anak usia sekolah di sana berjualan koran. Jadi, pelayanan pendidikannya menunggu hingga mereka selesai berjualan sekitar pukul 10:00. Guru-gurunya pun kebanyakan bekerja dengan sukarela.

Situasi lainnya seperti yang dialami anak-anak di pesisir pantai yang mempunyai jadwal melaut seperti yang terjadi di Bontang, dibuatkan konsep community boarding. Konsep ini adalah semi-asrama dimana pada saat mereka menepi, mereka akan diasramakan di masyarakat sekitar, sementara sekolah melayani mereka mempersiapkan ujian akhir. Program pelayanan khusus untuk kelas 6 SD dan 3 SMP ini dimaksudkan supaya mereka mendapatkan ijasah dan tidak putus sekolah.

Lain halnya di Sambas, ada semacam

12 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

tour kolektif dimana anak-anak di pinggiran diajak naik bus untuk berkeliling kota. Setelah itu mereka dititipkan di sekolah untuk belajar guna mempersiapkan diri mengikuti ujian, tentu proses pembelajarannya dibantu oleh pengajar setempat.

Tujuan program khusus ini adalah supaya anak-anak tidak putus sekolah dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sangat disayangkan jika putus sekolah dan tidak mempunyai ijasah, otomatis anak tersebut tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya.

Mengenai tenaga pengajarnya, ada yang berasal dari guru PNS yang mendapat diklat layanan khusus.

Ada pula guru pembimbing khusus (GPK) dengan tunjangan insentif, mengingat pekerjaan mereka yang sangat berat. Masyarakat juga banyak yang membantu dengan cara-cara khusus tergantung situasi dan kondisinya. Bahkan, karena rasa tanggung jawab yang besar, beberapa guru ada yang menempuh pendidikan tinggi dengan biaya sendiri dengan harapan mendapat wawasan lebih untuk menangani pendidikan layanan khusus ini.

Melihat betapa berat dan penting dalam menyukseskan program

tersebut, kesejahteraan guru pada pendidikan layanan khusus ini perlu mendapat perhatian khusus pula.

Harus ditangani secara integratif dan juga bekerja sama dengan Pemda setempat.

Bantuan Operasional

Kemdikbud memandang penting PKLK, karena membantu mengurangi putus sekolah di kalangan anak-anak.

Menyadari betapa penting peranan PK-LK, pemerintah melakukan berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan mutu secara terpadu dan berkesinambungan. Salah satunya dengan pemberian subsidi kepada sekolah/yayasan/perguruan tinggi/lembaga yang telibat dalam pembinaan PK dan LK. Tujuannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PK-LK. Peruntukan bantuan subsidi ini dapat digunakan untuk pelaksanaan operasional layanan khusus yang langsung terkait, pembelian bahanbahan dan peralatan untuk keperluan penunjang pembelajaran bagi peserta didik, bahan dan peralatan bersifat

Oleh karena itu, pada program ini diperlukan perlakuan khusus untuk masa transisi dan menempati kelas khusus pula. Ada pula kelas dengan mobil dan perahu berjalan dibeberapa lokasi. Bahkan di Papua, helikopter kerap digunakan untuk menjangkau anak-anak di pedalaman.

Di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, anak-anaknya korban konflik hutan juga dilayani pendidikannya. Di Solo, Jawa Tengah, anak jalanan yang teridentifikasi mencapai 300 anak usia sekolah dasar. Mereka hidup dengan menjadi pengamen jalanan. Untuk menjaga kesinambungan pembelajaran, pemerintah menyediakan sanggar belajar dan guru.

Di Kabupaten Nganjuk dan Kediri, Provinsi Jawa Timur, terdapat

habis pakai (tidak menjadi aset tetap), dan pembayaran pajak berkaitan dengan honor, dan pajak pembelian bahan/alat habis pakai.

Selain memberikan subsidi, Kemdikbud juga menjalankan secara konsisten program peningkatan mutu lulusan PK-LK, melalui berbagai upaya, antara lain: penyempurnaan kurikulum dan sistem; peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang berstandar; peningkatan kualitas manajemen sekolah; pemberian bantuan operasional; peningkatan bakat dan prestasi siswa (melalui berbagai lomba mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, sampai internasional).

Pusat Autis

Selain layanan khusus di daerah 3T, Kemdikbud juga berupaya memberikan layanan kepada anakanak autis dengan mendirikan Pusat Autis (Autis Center), yang rencanakan didirikan di setiap ibu kota provinsi.

Dengan adanya Pusat Autis ini, pemerintah memberikan subsidi besar dengan segmentasi sangat bervariasi yang menjangkau berbagai kalangan.

Saat ini telah dibangun empat Pusat Autis, yaitu di Bali, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jakarta. Rencana awal Pusat Autis ini akan dibangun di lima lokasi, namun hingga saat ini baru terealisasi di empat lokasi. Masih ada 25 lokasi lagi yang akan dibangun oleh Kemdikbud pada 2013 ini.

FOTO: Dok. PIH

S

elain melayani anak berkebutuhan khusus (ABK), Direktorat PK-LK, baik tingkat Dikdas maupun Dikmen, juga menangani pembinaan dan pelayanan pendidikan di daerah khusus, seperti daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), termasuk daerah konflik dan bencana. Dengan demikian, setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

banyak anak-anak putus sekolah karena masalah ekonomi. Mereka bersama orangtuanya bekerja di pabrik dan enggan pergi ke sekolah.

Melihat kondisi demikian, Kemdikbud mendatangkan guru ke pabrik sebagai guru kunjung sehingga mereka dapat belajar secara fleksibel. Dalam mengikuti proses pembelajaran, ternyata anak-anak ini sangat antusias.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memperluas jangkauan layanan khusus.

Untuk mencapai target pendirian keseluruhan Pusat Autis tersebut, telah dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan telah disiapkan dana Rp 106 miliar.

Untuk pemenuhan sumber daya pembimbing dan pendidik anak autis, Kemdikbud akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Kemdikbud telah mempersiapkan nota kesepakatan terkait dengan penyiapan tenaga pengajar maupun pembimbing dan terapis.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Jakarta, 22 Februari 2013) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 13

Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyak daerah yang pendidikan tingginya memerlukan uluran dari perguruan tinggi (PT) lain yang lebih baik kualitasnya. Di Papua misalnya, dalam memberi pendidikan tinggi bermutu untuk anak-anak Papua tidak mungkin hanya dibebankan pada PT yang ada di Papua, khususnya PTN. Untuk kriteria PTN, di sana hanya ada Universitas Masamus, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Papua, dan Politeknik Fakfak.

Memeratakan Akses Siswa di Daerah 3T ke Perguruan Tinggi Semula, tidak gampang mengakses pendidikan tinggi bagi pemuda di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Artinya, tidak semua lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan di daerah tersebut memiliki keleluasaan melanjutkan pendidikan di politeknik atau universitas karena terdapat beberapa kendala. Namun, kendala tersebut sekarang dicoba diminimalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Berbagai fasilitas dan kemudahan diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan pendidikan tinggi di daerah 3T.

P

emerintah terus berupaya memperluas jangkauan layanan pendidikan, termasuk di dalamnya melalui program afirmasi pendidikan tinggi (Adik). Program ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan siswasiswa dari daerah khusus yang memiliki potensi akademik bagus untuk melanjutkan studi ke program sarjana.

14 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Oleh karena itu, putra daerah yang memiliki kemampuan akademik diberi kesempatan khusus untuk menimba perguruan tinggi di luar daerahnya. Dalam hal ini, pihak kampus diminta tetap melakukan pembinaan dan pendampingan agar para peserta cepat beradaptasi dengan kultur budaya di daerah tujuan.

Begitu pula mengenai pendanaan, harus ada penanganan yang baik agar tidak membebani mahasiswa peserta afirmasi.

Program Adik ini diharapkan dapat memberi dukungan dan mengembangkan ide-ide lain, seperti misalnya penelitian, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ini berguna untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keberpihakan pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sejauh ini telah banyak mahasiswa yang merasakan program tersebut.

Pada 2012 misalnya, sebanyak 749 siswa SMA/SMK/MA dari Papua dan Provinsi Papua Barat mendapat beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk melanjutkan studi ke-32 perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia.

Pada masa mendatang, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi putra asal Papua tetapi juga untuk daerah lain. Afirmasi juga akan dilakukan di beberapa provinsi lainnya, seperti Kalimantan Barat, Aceh, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(Dirjen Dikti), Djoko Santosa saat ditemui di Jakarta (19/4), menjelaskan lebih terperinci tentang Adik Papua ini. Beban untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Papua harus dapat dibagi kepada PTN lain di seluruh Indonesia. “Kita menjaring anak-anak Papua belajar di PTN di luar Papua dan tidak dikompetisikan secara nasional tetapi dikompetisikan hanya di daerah Papua saja. Anakanak terbaik akan disekolahkan di luar Papua,” paparnya.

“

Yang penting semua anak difasilitasi agar memiliki kesempatan mengenyam pendidik yang sama.”

Djoko Santosa menambahkan, bahwa program serupa juga diberlakukan di daerah-daerah perbatasan, misalnya daerah yang bersinggungan langsung dengan Malaysia, yaitu ada sekitar 5 kabupaten. Mereka juga diberi beasiswa. Setelah lulus, mereka diharapkan bersedia bekerja di kabupatennya masing-masing. “Yang penting semua anak difasilitasi agar memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang sama,” jelasnya.

Untuk 2013, Kemdikbud melanjutkan program afirmasi pendidikan untuk Kalimantan Barat karena langsung berbatasan dengan Malaysia.

Direncanakan, sebanyak 100 siswa dari Kalimantan Barat akan disaring untuk dikuliahkan di universitas berkualitas seperti UI, ITB, IPB, UGM, dan ITS. Ia menjelaskan, penerima beasiswa ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan untuk biaya hidup dan Rp 600.000 per bulan untuk biaya pendidikan. “ Khusus Papua, bekerja sama dengan Pemda agar biaya hidup ditambah bisa menjadi Rp 1 juta,” ujarnya.

Ia berharap melalui program ini, daerah-daerah yang menjadi target afirmasi dapat mempunyai sumber daya yang unggul dan sanggup bersaing tidak hanya tingkat nasional tetapi juga internasional, dan bisa berperan juga tidak hanya lokal tapi juga nasional di Indonesia.

“Kita menginginkan nanti daerah perbatasan langsung mempunyai sumber daya manusia yang tangguh,” tambahnya.

Penegerian PTS

Lebih lanjut ia memaparkan program pemerataan pendidikan tinggi agar diupayakan sesuai dengan proporsinya, yaitu dengan melakukan penegerian perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Mengingat negara harus hadir di daerah-daerah sesuai dengan kepentingannya, maka kehadiran negara dalam pendidikan tinggi, yaitu melalui adanya PT yang didirikan di wilayah Indonesia.

Penegerian PTS dan pendirian PTN baru ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengedepankan pendidikan vokasi dan menunjukkan kehadiran negara Indonesia, terutama di daerah 3T. “Kriterianya adalah daerah itu di 3T atau tidak, tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK), kemudian apakah Pemda setempat mendukung penuh dengan kehadirian PTN di daerahnya,” jelas Djoko.

Adapun serah terima aset dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah menjadi salah satu tahapan dalam proses penegerian PTS. Seiring tahapan tersebut, juga ada visitasi dari Kementerian untuk melihat langsung kesiapan PTS yang bersangkutan. Proses penegerian ini sudah dimulai sejak 2010. Sampai saat ini, setidaknya Kemdikbud telah memiliki sejumlah politeknik negeri di kawasan perbatasan, seperti Politeknik Negeri Sambas di Kalimantan Barat, Politeknik Negeri Banyuwangi di Jawa Timur, dan Politeknik Hasnur di Kalimantan Selatan. (Arifah) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 15

Penegerian Poltek Sambas:

Menjaga Marwah Negara di Daerah Perbatasan Oleh Tedi Heryanto Direktur Politeknik Negeri Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

P Perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis. Pengelolaan kawasan secara arif dan bijaksana merupakan sebuah keharusan, karena kawasan perbatasan merupakan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dalam pengelolaan kawasan perbatasan harus dimaknai sebagai Beranda Terdepan Negara.

engembangan kawasan perbatasan merupakan geostrategi bangsa Indonesia.

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Hal ini dilatar belakangi, bahwa Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negaranegara besar. Bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Pada bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan, bahwa mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus.

Pengaturan batas-batas wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Pengelolaan wilayah

16 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan kawasan perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari Geostrategi Indonesia yang harus dimanfaatkan sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan bangsa agar tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya, dan Hankam.

Geostrategi Indonesia memanfaatkan wilayah negara republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik bersifat internal maupun eksternal.

BNPP menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; pengoordinasian kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan

batas wilayah negara; inventarisasi potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan. Lainnya, BNPP menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan; penyusunan anggaran

Mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) maupun aspek alamiah, upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Hal ini juga berfungsi menunjang tugas pokok pemerintahan dalam: 1. Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and Order) 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (Welfare and Prosperity) 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (Defense and Prosperity) 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Yuridical Justice and Social Justice) 5. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (Freedom of the People).

Mengingat pentingnya kawasan perbatasan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Tugasnya menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, merencanakan kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

FOTO: WJ PIH

Peran strategis PT di daerah perbatasan sebagai wujud integritas wilayah negara.

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 17

pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Dalam rangka implementasinya, BNPP menyusun grand design, rencana induk, dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Diharapkan, tiga dokumen mengintegrasikan pembangunan yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kabupaten Sambas

Sambas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat bagian sebelah utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Jarak antara Kota Sambas dari ibu kota Provinsi Pontianak cukup jauh lebih kurang 225 km dengan waktu tempuh lebih kurang 5 jam perjalanan darat. Sementara itu, perjalanan ke Sambas hanya dapat lakukan lewat perjalanan darat melalui jalan propinsi yang menghubungkan kota Sambas ke ibukota provinsi dan kota-kota lainnya seperti Mempawah, Pinyuh, Sungai Duri, Singkawang, Selakau dan Pemangkat.

Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 6.395,70 km persegi atau 639.570 ha (4,36 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat), ia merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai Barat dan paling Utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu kabupten ini juga mempunyai panjang pantai sekitar 128,5 km dan panjang perbatasan negara sekitar 97 km.

Berdasarkan angka hasil proyeksi pendataan penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2009 sekitar 496.464 jiwa.

Kepadatan penduduk sekitar 78 jiwa per kilometer persegi atau 2.699 jiwa per desa. Jika diamati, maka persoalan yang sangat mendesak bagi daerah Kabupaten Sambas adalah

18 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Posisi strategis Kabupaten Sambas

berkaitan dengan minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mengelola pembangunan di daerah yang berpotensi amat besar ini.

Daerah yang luas dengan potensi besar jika tanpa disertai dengan SDM yang mendukung dan memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, sudah tentu tidak akan banyak memberi manfaat bagi pengembangan dan pembangunan daerah.

Peranan Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan seperti tersebut di atas, maka peranan perguruan tinggi sangat penting. Perguruan tinggi dapat menyiapkan SDM yang kompeten, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan untuk mengelola dan mengamankan daerah perbatasan sekaligus juga untuk

meningkatkan daya saing bangsa.

Perguruan tinggi yang berada di kawasan perbatasan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diorientasikan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan kawasan perbatasan tersebut. Setiap perguruan tinggi dapat mengambil peran untuk ikut andil membentuk ketahanan nasional (Tannas) di kawasan perbatasan.

Salah satu peran perguruan tinggi yang berada di kawasan perbatasan adalah Politeknik Terpikat Sambas yang berdiri pada tahun 2008, berkat kerja sama Direktorat Pendidikan Tinggi dan Pemda Kabupaten Sambas yang kemudian pada tanggal 9 Maret 2013 diresmikan menjadi Politeknik Negeri Sambas.

Penguatan pendidikan di daerah perbatasan, meningkatkan kualitas dan akses pembelajaran, serta

meningkatkan status lembaga dari swasta ke negeri, merupakan program penting pendidikan di Indonesia.

Mengutip pernyataan Mendikbud pada waktu peresmian Politeknik Negeri Sambas, 9 Maret 2013 di Sambas, bahwa perbatasan itu sebagai sabuk pengaman, tapi bukan dalam arti secara fisik.

Natuna, Selatan dengan Kabupaten Singkawang dan Bengkayang, Barat dengan Laut Natuna dan sebelah timur dengan Kabupaten Bengkayang dan Serawak. Sebelah Barat berhadapan dengan Laut Natuna dan laut Cina Selatan yang dilintasi kapalkapal perdagangan yang menuju Selat Malaka.

Pada tulisan ini, dapat dijelaskan secara spesifik tentang peranan Politeknik Negeri Sambas dalam rangka turut andil mengambil peran dalam pembangunan di Kawasan Perbatasan Sambas (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia).

Ada dua titik perbatasan di Kabupaten Sambas dengan Malaysia yaitu Desa Aruk Kecamatan Sajingan yang berbatasan darat dengan Biawak Serawak Malaysia dan Desa Temajuk Kecamatan Paloh yang berbatasan darat dan laut dengan Sematan Serawak Malaysia.

Kabupaten Sambas memiliki potensi yang sangat besar, karena memiliki letak yang strategis dengan lokasi berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak dan Laut

Dalam posisi geografis yang strategis dengan usia yang masih relatif muda, Politeknik Negeri Sambas telah berupaya untuk turut andil mengambil peran membantu

pemerintah di Kawasan Perbatasan dengan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh.

Kegiatan itu di antaranya pembuatan turbin pelton untuk pembangkit listrik piko hidro, sosialisasi teknologi injeksi gaharu pada kelompok tani Gaharu Mandiri dalam mempercepat pembentukan global, pelatihan teknik pengembangbiakan mikro organisme, pembuatan pupuk Bokashi dan pembuatan pupuk organik cair, teknik budidaya tanaman sawit dengan biaya murah, dan manajemen usaha perkebunan kelapa sawit. Pada masa mendatang, diharapkan Politeknik Negeri Sambas ini menjadi pionir dalam pembangunan di daerah.

Mampu berperan menjadi daya ungkit bagi para investor untuk membuka atau mengembangkan lebih luas lagi usahanya di kabupaten ini. (*) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 19

Berbicara mengenai pendidikan, di kawasan perbatasan tersebut memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan. Letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik.

Kondisi geografis di daerah perbatasan menyulitkan banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan Barat misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga lebih dari 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari.

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki wilayah perbatasan terpanjang. Provinsi ini juga memiliki kesamaan sosial dan budaya dengan wilayah perbatasan negara tetangga, seperti kehidupan masyarakat Dayak Iban, Dayak Uud Danum, Dayak Bedayuh. Banyak suku-suku tersebut yang tinggal di wilayah Malaysia. Bukan hanya itu, tranportasi pun telah menyatu. Terdapat mobil umum lintas negara dari Pontianak ke wilayah Malaysia dan Bandar Sri Bengawan, Brunai Darussalam.

Oleh Mujahir Widyaiswara pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Provinsi Kalimantan Barat

20 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Kondisi sulit yang dihadapi anak di perbatasan juga dialami oleh para guru, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah perbatasan.

Kondisi yang dialami oleh para siswa dan guru di daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia.

Tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, agar pendidikan di sana memiliki kualitas yang sederajad

FOTO: Arifah PIH

Membangun Pendidikan di Perbatasan

P

enggunaan Bahasa Melayu merupakan perekat suku serumpun, sehingga komunikasi tutur tidak mengalami hambatan.

Perlu dipahami, Kalimantan Barat memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Lintas batas yang resmi digunakan untuk berkunjung ke Malaysia dan sebaliknya adalah melalui Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), dan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

Semangat siswa dan guru Indonesia di SMP Terbuka di perkebunan sawit Bombalai, Sabah Malaysia

dengan daerah lain yang letak geografisnya lebih menguntungkan.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kiranya perlu menaruh perhatian yang lebih besar lagi terhadap pendidikan di kawasan tersebut.

Kita patut khawatir terjadi dampak buruk jika pendidikan di sana kurang diperhatikan, misalnya pengikisan nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

Setidaknya ada delapan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pendidikan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Pertama, membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan fasilitas

pembelajaran lainnya.

Kedua, memenuhi kebutuhan guru.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak, selain gaji. Keempat membuka akses komunikasi yang layak, seperti penyediaan transportasi yang memadai, dan komunikasi lisan yang dapat diakses melalui telepon seluler/telepon kabel.

Kelima, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan agar tercipta pembelajaran yang efektif.

Keenam, mengembangkan kurikulum yang berkearifan lokal, sehingga sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan.

Ketujuh, menuntaskan buta aksara.

Dan kedelapan, batasi pembangunan unit sekolah baru, cukup sekolah yang ada diberi asrama atau sekolah berasrama.( * ) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 21

Sekolah Indonesia Luar Negeri

Menyuntikkan Ilmu Pengetahuan, Menjalankan Diplomasi Budaya

memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan sekolah, seperti pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, sarana-prasarana yang memadai, pembenahan manajemen dan pengelolaan sekolah, pelatihan pengembangan kurikulum, supevisi pembelajaran, diklat penulisan dan penilaian karya ilmiah, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan kebijakan.

Selain aspek pendidikan, pendirian SILN juga berhubungan erat dengan aspek lainnya, yakni pelaksanaan politik luar negeri, terutama pencitraan diri Indonesia di dunia internasional, sebagai negara demokrat ketiga terbesar di dunia, negara muslim moderat terbesar, serta bangsa yang pluralistik. SILN juga berperan sebagai sumber informasi bagi pengembangan pendidikan nasional dengan memetik pelajaran dari sistem pendidikan di luar negeri.

Di manapun warga Indonesia berada, termasuk di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

Sejauh ini, penyelenggaraan pendidikan nasional di luar negeri sudah menjangkau 15 kota di seluruh dunia. Hanya saja penyelenggarakan pendidikan di perbatasan menjadi tantangan tersendiri.

B

anyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Ada beberapa alasan mereka berada di sana, seperti menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan menjadi mahasiswa.

Meskipun tinggal di “negeri orang”, mereka berhak mendapat pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Selain untuk membina dan menanamkan rasa kebangsaan, pendidikan nasional itu dapat memupuk persatuan dan kerukunan antar sesama warga Indonesia di luar negeri.

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) adalah bentuk kepedulian Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan sekaligus pelayanan pendidikan bagi warga Indonesia yang bermukim di luar negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama, SILN dikelola dan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

22 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Saat ini, SILN yang ada sudah menjangkau sejumlah kota di luar negeri, yaitu Jeddah, Riyadh, dan Mekkah (Arab Saudi), Singapura (Singapura), Davao (Filipina), Bangkok (Thailand), Yangon (Myanmar), Moskow (Rusia), Nederland dan Wassenar (Belanda), Beograd (Serbia), Tokyo (Jepang), Kairo (Mesir), Kuala Lumpur dan Kinabalu (Malaysia). Khusus Sekolah Indonesia (SI) di Kairo, mempunyai sekolah filial di Damaskus yang dikenal dengan Sekolah Indonesia Damaskus (Suriah).

Sama halnya dengan sekolahsekolah yang ada di Indonesia, SILN mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Hal ini dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya

Beragam kelebihan dimiliki SILN, seperti yang diterapkan di SI Yangon yang melaksanakan kurikulum pendidikan Indonesia, lokal, dan internasional dengan bahasa pengantar bahasa Inggris (kecuali mata pelajaran Bahasa Indonesia).

Ada juga yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) seperti yang dilakukan SI Nederland. PJJ bersifat semi-homeschooling dan menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara siswa, orangtua, dan guru.

SI Singapura menyelenggarakan program pelatihan penata laksana rumah tangga, memfungsikan sekolah sebagai pusat budaya, dan melakukan berbagai program inovatif yang dapat menjadi ciri khas Indonesia.

Sementara itu, akreditasi SILN telah mendapat pengakuan internasional dari aspek penerimaan mahasiswa.

Hal ini sudah resmi diakui oleh Pemerintah Jepang dan Mesir dimana para lulusan SILN dapat langsung mengikuti tes masuk ke berbagai perguruan tinggi di negara-negara tersebut. (Arifah, sumber: dokumen Direktorat P2TK Dikdas)

14.000 Anak TKI di Malaysia pun Peroleh Layanan Pendidikan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terus menerus memperbaiki metode layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri. Termasuk pada anakanak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan di sekitar wilayah Sabah. Mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya. Melihat kondisi demikian, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas), pada 2008 mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Malaysia dan mengirimkan tenaga pendidik untuk mengajar di Sabah, Malaysia.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari salah satu hasil Joint Working Group Meeting ke-4 antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia pada tanggal 21 Juli 2006 di Langkawi, Malaysia. Langkah ini juga sebagai upaya peningkatan pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di luar NKRI, tepatnya di Sabah, Malaysia Dari sisi gerakan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas), anakanak TKI di Malaysia juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kebanyakan dari mereka adalah usia SD dan SMP atau usia target Wajar Dikdas.

Dari 53.000 anak dari pekerja Indonesia yang tersebar di seluruh negeri Sabah Malaysia, hingga saat ini baru sekitar 14.000 anak yang tertangani.

Ini merupakan tugas besar karena harus bersama-sama dengan kementerian lain untuk menanganinya. “Jika tidak ditangani, nantinya Indonesia tidak hanya dibanjiri oleh banjir devisa, tapi juga banjir buta aksara. Kita tidak ingin anak-anak disana tidak mengetahui lagu Indonesia Raya ataupun budaya Indonesia,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Suyanto, di Jakarta, 21 November 2012 lalu.

Di Kota Kinabalu Sabah Malaysia, Pemerintah Indonesia pada 2008 mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan saat ini memiliki 487 siswa. Namun demikian, Pemerintah juga telah mendirikan konsep Community Learning Centre (CLC) sebagai sekolah satelit SIKK yang berada di seluruh wilayah Sabah Malaysia.

Pendirian CLC ini tidaklah semudah membalikkan tangan, terutama untuk bisa diakui dan mendapat izin dari pihak Pemerintah Malaysia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perluasan pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.

Sejauh ini penyelenggaraan SIKK terbilang bagus. Maka, tak heran jika banyak negara belajar kepada Indonesia bagaimana memberi pelayanan pendidikan kepada warga negaranya di luar negeri. (Arifah) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 23

K e b u daya a N

Pengakuan

NOKEN oleh Dunia

Perjuangan masyarakat Indonesia di kancah internasional akhirnya berbuah manis. Noken, tas khas Papua, diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Namun, pengakuan itu justru menjadi langkah awal untuk mengembangkan Papua nan eksotis.

Penetapan Noken sebagai warisan dunia oleh UNESCO merupakan simbol, bahwa Papua mempunyai warisan budaya yang luar biasa. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan terus menggali kebudayaan apa saja yang ada di Papua, sebab hal itu sangat penting sebagai bagian dari NKRI.

NOKEN

Mendikbud menerima pengalungan Noken dari Masyarakat adat Papua, pada acara peletakkan batu pertama pembangunan Museum Noken.

(Jayapura, 10 April 2013) 24 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, dalam acara penyerahan sertifikat UNESCO tentang penetapan Noken sebagai warisan dunia di Hotel Aston Niu Manokwari, Minggu (7/4). Sertifikat itu diserahkan oleh Mendikbud kepada Gubernur Papua, Abraham O. Ataruri.

Mendikbud menyatakan, untuk membangun Papua tidak cukup dengan pengembangan sarana prasarana tetapi peradaban juga harus dikembangkan.

“Kita ingin mewariskan kepada anak-anak dan adik-adik kita, bahwa NKRI itu sangat beragam,” katanya.

Pengakuan UNESCO ini harus ditindaklanjuti dengan konservasi dan promosi. Oleh karena itu, Kemdikbud berencana mendirikan Museum Noken untuk melatih generasi muda mengenal pembuatan Noken dan mengembangkan

Noken yang sudah mengalami modifikasi.

Pada Desember 2012 lalu, UNESCO menetapkan Noken sebagai warisan dunia. Lembaga PBB untuk Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, ini secara resmi menilai tas rajutan atau anyaman multifungsi tersebut memerlukan perlindungan mendesak.

“Pengakuan UNESCO ini akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inskripsi UNESCO ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal upaya kita untuk bersama-sama menggali, melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken ini,” ujar Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, dalam pidato singkatnya menyambut inskripksi Noken pada daftar UNESCO yang bergengsi itu.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk UNESCO, Carmadi Machbub, menjelaskan bahwa inskripsi Noken menambah satu lagi warisan budaya takbenda Indonesia yang telah ditetapkan UNESCO, menyusul Wayang, Keris, Batik, Diklat Warisan Budaya Batik untuk Siswa Sekolah, Angklung dan Saman. (Nopendhi) No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 25

K e b u daya a N

NOKEN Simbol Kehidupan

“

Noken juga menjadi simbol kehidupan yang baik, kejujuran, perdamaian, dan kesuburan bagi wanita Papua.”

Bagi masyarakat Papua, Noken tidak terlepas dari kehidupan seharihari untuk membawa barang. Tak jarang pula difungsikan sebagai alat gendong anak balita.

Noken, tas tradisional khas Papua, ini sangat kuat. Terbuat dari serat kulit kayu manduam, nawa, genemo atau anggrek hutan. Bentuknya unik. Pada umumnya, Noken yang berukuran besar digunakan di kepala untuk membawa kayu bakar, tanaman hasil panen, barang dagangan, bahkan untuk menggendong anak.

Sementara Noken ukuran kecil banyak digunakan anak-anak membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya.

Lantaran kekhasannya, noken kerap diberikan sebagai kenang-kenangan untuk tamu dalam berbagai upacara adat. Berdasarkan tradisi masyarakat setempat, Noken merupakan pelambang kedewasaan bagi wanita Papua dan sebagai salah satu syarat untuk menikah.

Jika belum bisa membuat tas Noken, dianggap belum dewasa. Selain itu, Noken juga menjadi simbol kehidupan yang baik, kejujuran, perdamaian, dan kesuburan bagi wanita Papua.

Proses pembuatan noken juga terbilang cukup rumit, karena tidak menggunakan mesin. Langkah pertama, menyiapkan kulit kayu dan mengolahnya. Lalu kulit kayu yang keringkan tersebut dipilah seratnya untuk dipintal menjadi benang, yang selanjutnya dianyam dengan tangan menjadi Noken. Proses penyelesaiannya bervariasi, tergantung ukuran, antara 1-3 minggu.

Berdasarkan kekhasan dan nilai filosofis tersebut, pada 4 Desember 2012 “Tas Rajutan atau Anyaman Multifungsi Noken” mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda oleh UNESCO. Keputusan ini disahkan pada Komite Antar-Pemerintah ke-7 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Markas UNESCO di Paris, Prancis.

Wanita dan pria Papua menggunakan Noken untuk berbagai keperluan.

26 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Hal ini menandakan betapa istimewa Noken di mata dunia. Sudah selayaknya Noken terus dilindungi, mengingat warisan budaya ini digunakan oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

(Arifah, dari berbagai sumber)

Lindungi Pohon

Bahan Baku Noken Oleh Titus Pekei Ketua Lembaga Ekologi Papua, Penulis Buku “Cermin Noken Papua”

Tanggal 4 Desember 2012, pukul 10:30 (waktu Paris, Perancis) merupakan saat yang tidak terlupakan. Pada saat itu, Noken diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pembahasan Noken relatif mulus dan lancar, bahkan peserta sidang yang berasal dari Jepang melakukan interupsi guna mendukung Noken segera ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

Setelah budaya daerah-daerah lain di Indonesia seperti keris, wayang, batik, angklung, dan tari Saman Gayo dari Aceh, diajukan sebagai warisan budaya dunia. Kami di Lembaga Ekologi Papua berpikir bahwa warisan budaya apa yang bisa diajukan dari tanah Papua. Lalu, muncullah inisiatif untuk mengajukan Noken.

Noken didahulukan untuk mendapat penghargaan dari UNESCO dibandingkan budaya-budaya lain seperti tarian atau ukir-ukiran karena Noken ini adalah kehidupan masyarakat Papua. Dengan Noken, masyarakat Papua mewadahi masalah dalam segala bidang kehidupan.

Di tahun 2008 ketika memilah budaya Papua yang akan dimajukan sebagai warisan Budaya Takbenda dunia, ada beberapa alternatif seperti pahat, tarian, dan Noken. Kami menilai Noken mempunyai peran yang besar. Sebelum acara tarian, para penari menggunakan Noken untuk membawa perkakas menari. Demikian juga ketika suku Asmat berangkat memahat. Ketika mereka masuk hutan untuk menebang pohon, alat pahatan dan makanan mereka bawa dalam Noken.

Noken adalah identitas budaya yang dimiliki masyarakat Papua yang terdiri 250-an lebih suku yang menyebar di seluruh pulau Papua. Mereka memiliki Noken dengan model, bentuk, dan corak

yang beragam. Kalau masuk ke komunitas suku atau masyakat, kita akan mengetahui ternyata mereka menghasilkan Noken yang berbeda dengan suku yang lain.

Secara garis besar, Noken yang dibuat di Papua ini terdiri dari Noken anyam dan Noken rajut. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat benang manila dan wol, sehingga ada Noken yang dibuat dengan cara menyulam. Selain itu, bahan baku Noken tediri dari kulit kayu, serat kayu, rotan, daun pandan, dan rumput rawa ataupun pelepah sagu.

Noken mempunyai banyak keunikan.

Walaupun ada lebih dari 250 suku mempunyai Noken, ukuran dan kegunaannyapun beragam antara suku satu dengan yang lain. Bentuk dan fungsi Noken tergantung kebiasaan dan kearifan lokal tiap suku. Ada pula Noken yang bisa untuk membawa anak babi atau menggendong bayi. Apabila komunitas suku tersebut pekerja keras, maka Noken mereka berfungsi untuk mengisi berbagai macam barang.

Namun, jika suku tersebut suka masuk hutan mencari kayu kering, suku tersebut akan menghasilkan Noken yang khusus.

Demikian juga dengan suku yang punya kebiasaan membawa buah dan sayur sayuran atau suku yang sering pergi ke kota, mereka akan mempunyai Noken yang berbeda lagi.

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 27

K e b u daya a N

Apabila terjadi perang antar suku, maka noken ini mereka isi dengan piring batu atau kulit biak (kerang) sebagai alat transaksi sehingga terjadi perdamaian.

Keterampilan membuat Noken juga menentukan status seorang perempuan, apakah sudah dewasa atau belum dengan melihat apakah ia dapat membuat Noken. Setelah menikah, mereka akan mengalungkan Noken sebagai tanda Noken kehidupan. Noken ini harus dijaga, jangan sampai ada anggota keluarga merobek Noken kehidupan tersebut. Merobeknya berarti merobek kebersamaan yang sudah terjalin.

Sekarang hanya sedikit generasi muda Papua yang bisa melanjutkan ilmu rajut maupun ilmu anyam untuk pembuatan Noken. Peran serta pemerintah sangat diharapkan agar dapat mempertahankan eksistensi Noken sebagai benda budaya.

Pemberian sertifikat pengakuan UNESCO bahwa Noken adalah warisan budaya dunia adalah langkah-langkah nyata untuk melestarikan Noken.

Pengakuan Noken sebagai warisan budaya dunia ini menjadi suatu kebanggaan daerah. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hendaknya lebih berpartisipasi dalam kebangkitan Noken. Perhatian pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan perhatian kepada kaum ibu-ibu sudah lanjut usia untuk menularkan ilmu Nokennya, baik rajut maupun anyam, kepada generasi yang lebih muda.

Setelah menerima pengakuan dari UNESCO, kita mempunyai kewajiban antara lain memproteksi bahan baku,

28 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

membina perajinnya, melestarikan dengan memikirkan bagaimana Noken diturunkan ke generasi berikutnya supaya berkelanjutan, dan kemudian menjadikan Noken masuk menjadi ilmu pengetahuan Generasi muda sekarang lebih dimanjakan dengan kantong-kantong plastik dan tas produk pabrik. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi pengikisan identitas budaya Papua sehingga Noken kurang diminati oleh kaum muda masa kini.

Dengan pengakuan UNESCO tersebut, diharapkan agar ada perlindungan dan pengembangan Noken sehingga warisan budaya tersebut dapat dilestarikan keberadaannya.

Pembinaan untuk pelestarian Noken salah satunya dengan cara pengadaan modul muatan lokal yang mengajarkan pembuatan Noken. Kemdikbud melalui Wakil Menteri Pendidikan bidang Budaya pernah menyampaikan pembuatan modul muatan lokal di sekolah-sekolah atau pendidikan informal mengenai pembuatan Noken.

Penyelamatan bahan baku juga sangat penting sebagai upaya menyelamatkan situs peradaban orang Papua. Sumber daya alam Papua sangat luar biasa, tapi sangat disayangkan ketika proses pembangunan, misalnya proyek pengembangan kelapa sawit banyak yang membabat pohon-pohon yang penting untuk bahan baku Noken. Studi kelayakan pembangunan kiranya perlu memperhatikan kelestarian bahan baku Noken, kelestarian tumbuhan yang nantinya menjadi bahan baku warisan budaya lain, seperti ukiran-ukiran dan pahatan Papua.

Saya berharap kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dengan Kemdikbud agar membuat program pelestarian pohon yang menjadi bahan baku Noken, salah satunya dengan melakukan reboisasi lahan dimana pohon bahan baku hidup dan tumbuh.

Sedangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menghasilkan kebijakan yang menjadi kontrol supaya bahan baku bisa dilestarikan dan dibudidayakan. (*)

Mansinam, Pulau Peradaban di Papua Setelah berpredikat sebagai simbol peradaban di Papua, tak menutup kemungkinan Pulau Mansinam juga akan dikenal sebagai daerah wisata religi, khususnya bagi umat Kristen. Pembangunan sarana transportasi darat dan air terkonsep dengan apik, mengiringi pembangunan museum dan patung Yesus yang segera dilaksanakan.

Pulau Mansinam terletak di selatan Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat. Dari Kota Injil itu, Mansinam bisa dijangkau dengan menggunakan longboat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Pulau seluas 410,97 ha ini mempunyai nilai penting bagi rakyat Papua.

Di pulau berpantai indah tersebut ajaran Kristen pertama kali masuk ke tanah Papua, yang dibawa oleh dua misionaris dari Jerman: Carel Willem Ottow dan Johann Gottlob Gissler, sekitar 158 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1855.

Sejak kedatangan mereka, Pulau Mansinam menjadi titik penting penyebaran ajaran Kristen di Papua. Di Pulau ini pula gereja pertama berdiri di tanah Papua, yaitu gereja Pengharapan (krek der Hopen). Tidak hanya melakukan penyebaran agama kristen, Ottow dan Gissler juga mengajarkan menulis, membaca, dan berhitung serta mengenalkan berbagai keterampilan kepada orang Papua.

Pada tahun 1857 Ottow dan istrinya membuka sekolah putri di Kwami

FOTO: Heru PIH

“

Secara garis besar, Noken yang dibuat di Papua ini terdiri dari Noken anyam dan Noken rajut. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat benang manila dan wol, sehingga ada Noken yang dibuat dengan cara menyulam. Selain itu, bahan baku Noken tediri dari kulit kayu, serat kayu, rotan, daun pandan, dan rumput rawa ataupun pelepah sagu.

Nenek moyang orang Papua sudah menyatu dengan Noken sebagai identitas dan atribut budaya. Pada masa lalu masyarakat Papua tidak mengenal tas atau baju-baju yang punya banyak kantong tetapi mereka mempunyai Noken sebagai wadah yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup.

Noken kehidupan yang dibuat dengan cara merajut dan menganyam, bermakna agar masyarakat Papua bisa merajut dan menganyam kebersamaan. Noken berfungsi untuk mempertahan relasi kekerabatan, dan simbol perdamaian.

(Manokwari). Itulah awal mula pendidikan formal di tanah Papua.

Menyadari akan nilai sejarah dan arti penting Pulau Mansinam terhadap pengembangan pendidikan dan peradaban di Papua, orang Papua sering menyebut Mansinam sebagai “Pulau Peradaban”.

Tanggal 5 Februari juga ditetapkan sebagai Hari Perkabaran Injil di Papua.

Setiap tanggal tersebut, puluhan ribu umat Katolik Papua dan dari Indonesia Timur berdatangan ke Pulau Mansinam untuk merayakan hari kedatangan CW Ottow dan Geister sebagai hari permulaan peradaban.

Banyak peninggalan bersejarah yang masih ada di Mansinam untuk memperingati masuknya ajaran Kristen di Papua. Di depan dermaga Pulau Mansinam berdiri Salib Suci setinggi sekitar 10 meter. Selain prasasti salib, terdapat sumur tua milik Pendeta J.L. Van Hasselt yang dibangun pada tahun 1872.

Sumur tersebut sampai saat ini masih ada dan berfungsi dan airnya sering digunakan untuk membaptis.

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 29

K e b u daya a N Kisah perjalanan Ottow dan Gissler dan Gissler sampai ke Pulau Mansinam juga menyiratkan semangat toleransi antar umat beragama. Mereka melalui perjalanan panjang mengarungi samudera untuk tiba di Pulau Mansinam. Dengan Kapal Abel Tasman mereka menjelajahi Tanjung Harapan, Batavia, Makassar, dan Ternate. Akhirnya, 30 mei 1854, mereka tiba di Ternate. Di sana mereka belajar dan memperdalam bahasa Melayu serta belajar mengkaji berbagai informasi tentang Papua.

Mereka kemudian menerima surat jalan dari Sultan penguasa Ternate yang beragama Islam. Sultan sudah mengetahui, bahwa Ottow dan Geissler adalah misionaris perkabaran injil. Namun Sultan tidak menghalangi perjalanan tersebut, bahkan memberikan surat izin dan memerintahkan pelaut dari keluarga besar Sultan Ternate yang beragama Islam untuk mendampingi ke Pulau Mansinam.

Kejadian Ini adalah simbol dari kebersamaan antara Islam dan Kristen.

Toleransi yang tinggi sudah ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa Indonesia.

Perbedaan agama, bahasa, dan suku, tidak membuat terpecah. Berbagai agama dan suku adalah kekayaan Indonesia sebagai modal pembangunan.

Pembangunan Mansinam

Beberapa fasilitas/bangunan yang berada di Pulau Mansinam.

Mengingat betapa penting arti Pulau Mansinam bagi rakyat Papua, pemerintah memberi perhatian terhadap pembangunan pulau tersebut. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah mengunjunginya.

Dalam kunjungannya, Presiden memerintahkan untuk membangun pulau yang bersejarah itu. Pembangunan sarana keagamaan, pendidikan dan dermaga, sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk membangun Papua.

Presiden juga memerintahkan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Mohammad Nuh, untuk membangun sebuah patung Yesus. Patung setinggi kurang lebih 15 meter tersebut akan didirikan di atas bukit di tengah-tengah pulau Mansinam.

30 DikbuD • No. 03 Tahun IV • Mei 2013

Sebagai simbol dimulainya pembangunan patung tersebut, Mendikbud telah menyerahkan miniatur patung Yesus kepada Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Hotel Niu Aston Manokwari, 7 April 2013 lalu.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud menyatakan bahwa di Pulau Mansinam juga akan dibangun museum. “Dengan demikian generasi muda akan mengetahui sejarah dari perkembangan peradaban dan agama yang ada di Papua,” jelasnya.

Kompleks Patung Yesus yang menjadi simbol pengabaran injil dan penyebaran agama Kristen di Pulau Papua ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden SBY pada 5 Februari 2014.

Peresmian ini bertepatan dengan perayaan hari pengabaran Injil di Papua ke-159.

Selain itu, juga disiapkan program pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan kantor kepala kampung, Puskesmas dan rumah dinas dokter, sekolah dasar (SD); pembangunan taman kanak-kanak (TK); rumah penduduk (tipe 36) sebanyak 50 unit, balai kampung, delapan unit pasar desa, 10 unit rumah dinas guru dan dokter, gardu PLN dan kantor, jalan beton lingkar pulau (11,7 Km), Rest Area (shelter), lapangan olahraga, dan museum.

Kini, pulau tersebut berpenghuni sekitar 199 kepala keluarga dan 1.032 jiwa.

Terdapat satu komplek SD-SMP Satap (satu atap) di Pulau Mansinam, satu gereja dengan aula yang sangat luas.

Aula yang luas tersebut digunakan untuk menampung pengunjung yang datang, terutama ketika perayaan tanggal 5 Februari.

Dengan segala fasilitas yang akan dibangun, boleh jadi Pulau Mansinam akan menjadi kawasan wisata religi terbaik dan terbesar di Indonesia Timur. Semoga Pulau Mansinam dapat membawa kesejahteraan dan kedamaian di kawasan tersebut.

(Nopendhi, dari berbagai sumber)

FOTO: Arifah PIH

Simbol Toleransi

Museum La Galigo Buah Keberhasilan Revitalisasi Museum kehilangan pengunjung. Gambaran umum pada museum seperti itu rupanya telah berlalu. Sekarang museum berubah menjadi tempat rekreasi sekaligus edukasi yang menyenangkan. Hal ini berkat program revitalisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Museum La Galigo, Makassar, merupakan salah satu contoh keberhasilan program tersebut.

Ada yang baru di Museum La Galigo.

Museum ini berpenampilan baru. Tak lagi terkesan angker. Kesan sebagai sebuah galeri seni terpancar kuat di seantero museum yang terletak di dalam Fort Rotterdam atau Benteng Ujungpandang, Makassar, Sulawesi Selatan.

tematik tersebut menjadikan pengunjung lebih mudah memahami masa lalu pelaku sejarah, karena informasi yang diberikan oleh museum menjadi lebih mudah terserap. Dalam hal transfer ilmu pengetahuan kepada pengunjung, pihak Museum La Galigo boleh dibilang berhasil.

Pintu masuk museum didominasi sentuhan arsitektur modern sehingga terkesan sophisticated. Setiap pengunjung disambut dengan keramahan penjaga museum. Di ruang depan, terdapat bangku panjang dimana pengunjung dapat duduk santai sebelum memasuki area pameran ataupun sesudah menyelesaikan kunjungannya.

Indrawaty, pengunjung asal Makassar, misalnya, sangat terkesan dengan perubahan penampilan museum.

“Terakhir kali saya ke sini tahun 2010.

Saat itu museum terkesan kumuh, sekarang sangat menarik, tertata rapi, dan informatif,” katanya, saat berada di area tema bahari, Sabtu (30/3).

Penataan koleksi benda-benda bersejarah di lantai 1 dan 2 begitu rapi, dikelompokkan berdasarkan tema.

Seperti tema sejarah Benteng Rotterdam, kebudayaan dan lintas peradaban, pola perkampungan dan adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan, pedalaman/ agragris, pesisir/bahari, pertumbuhan dan perkembangan kota, hingga simbol kekuasaan dan kekuatan. Penyusunan

Revitalisasi Museum Perubahan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program revitalisasi museum, yaitu upaya meningkatkan kualitas museum untuk melayani masyarakat dan menempatkan kembali arti penting museum secara proporsional dan kontekstual. Revitalisasi museum La Galigo merupakan salah satu bagian dari Gerakan Nasional Cinta Museum

“

Dengan penataan berdasarkan tema ini, pengunjung mendapatkan ruang yang cukup untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai koleksi yang ditampilkan”.

No. 03 Tahun IV • Mei 2013 •

DikbuD 31