Asep Hidayat

7

HUKUM LINGKUNGAN, SARANA RESTORASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

Asep Hidayat

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPKLTS

Banyak ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian “Lingkungan“ dan “Lingkungan Hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah bahwa istilah “lingkungan” atau environtment dianggap lebih luas daripada istilah “lingkungan hidup” atau life environment.

Hal-hal yang ada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau dalam proses pergaulan hidup biasanya disebut “lingkungan” dan tentunya dalam berinteraksi diatur oleh suatu “norma”. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada hakekatnya merupakan kebutuhan primer yang kadang terjadi secara sadar atau tidak sadar. Ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan perbedaan antara lingkungan fisik , biologis dan social. Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan. Agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupan secara serasi, maka manusia harus melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi terhadap perubahanperubahan itu.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 39

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh berbagai macam faktor yaitu: pertama: jenis dan jumlah masing-masingjenis unsur lingkungan hidup tersebut, kedua: hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu, ketiga: kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup, dan keempat: faktor non material, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan. Unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup, dan tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain. Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi. Untuk memperoleh gambaran tentang unsur-unsur tersebut perlu memahami pengertian-pengertian tentang ruang, keadaan, materi, dan energi.

UUPPLH dan Wawasan Nusantara

Setelah memahami unsur-unsur yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tersebut, maka untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pengertian lingkungan hidup dapat dilihat pada Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Diamanatkan bahwa yaitu lingkungan hidup diartikan sebagai ketentuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya .

Dalam UUPPLH istilah “lingkungan hidup“ dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasar pendapat Otto Soemarwoto, dikatakan bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kitatempati, yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas luasnya, namun secara praktis hal itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan misalnya jurang, sungai, atau laut, berikut faktor politik lainnya . Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas , yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya .

40 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Karakteristik lingkungan hidup Indonesia berbeda dengan lingkungan hidup negara lain.Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas Negara Indonesia. Didalam penjelasan UUPPLH, dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 1 dalam UUPPLH, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis, cuaca dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara .

Kepastian Hukum dan Ketertiban

Banyaknya aliran dalam bidang hukum mengakibatkan banyak definisi tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu satu pengertian atau definisi hukum. Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, sehingga hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang semua halyang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang .

Keberadaan sanksi dalam kaidah hukum tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada atau selalu melekat dalam setiap peraturan.

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 41

Artinya, sanksi hanya merupakan akibat hukum yang dikenakan apabila kaidah hukum dilanggar, dan bukan merupakan ciri hakiki dari hukum, atau dengan kata lain tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Kaidah hukum tanpa sanksi disebut “lex imperfecta”. Contoh lex imperfecta misalnya pasal 6 ayat 1 UUPPLH yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup“. Ketentuan ini tidak ada sanksinya .

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya “barangsiapa mencemarkan lingkungan maka harus dihukum”, ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tidak peduli jabatannya), apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum. Bahwa dihukumnya pencemar disini bukan karena ia mencemarkan (jadi bukan berdasar sebab-akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apapunbunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Hukum untuk Kepentingan Masyarakat

Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan itu dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh: sebuah pabrik konpeksi yang memperkerjakan ribuan karyawan ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu menimbulkan keresahan baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluar lainnya, misalnya menyeret pengelola perusahaan tersbut ke pengadilan, mewajibkan perusahaan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi . Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan .

42 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021

Sebenarnya dalam kasus lingkungan hidup baik yang bersifat pidana maupun perdata, kesemuanya tidak membutuhkan sebuah hukum acara (lingkungan ) tersendiri atau khusus. Artinya proses beracaranya tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg) untuk kasus perdata lingkungan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kasus pidana lingkungan. Menurut pemahaman dalam penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diperlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, sehingga untuk itu diperlukan pemahaman berbagai disiplin ilmu lain yang terkait .

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam kasus pencemaran lingkungan , jalur pertamaseharusnya jalur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat meliputi: pertama, pemberian teguran keras, kedua, pembayaran uang paksaan, ketiga, penangguhan berlakunya ijin, dan keempat, pencabutan ijin. Dalam berbagai kasus pencemaran, pada umumnya pemerintah cenderung untuk tidak menjatuhkan sanksi administratif,karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan gejolak sosial akibat ditutupnya perusahaan, dan di-PHK-nya para pekerja . Untuk itu seharusnya pencabutan ijin adalah tindakan terakhir setelah bentukbentuk sanksi administratif lainnya diterapkan. Kemungkinan lainnya adalah sanksi perdatayang berupa ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan kepada negara. Bahwayang perlu mendapat perhatian adalah dalam penegakan hukum lingkungan tiga sanksi: yaitu sanksi administratif , sanksi perdata, dan sanksi pidana dapatdijatuhkan secara bersama-sama (kumulatif). Beratnya sanksi yang diterima oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencemaran lingkungan tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pencemaran lingkungan, baik yang disebabkan karena kelalaian maupun yang dilakukan dengan sengaja.

Khususnya dalam hal pembuktian pencemaran sungai pada hemat penulis, pencemaran harus dikaitkan dengan baku mutu efluen atau emisi atau limbah yang dihasilkan, sehingga siapapun yang membuang limbah melampaui batas ambang batas emisi, maka yang bersangkutanlah yang mencemarkan. Jadi misalnya untuk kegiatan indrustri ditentukan batas maksimalseberapamereka boleh membuang

Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021 43

limbahnya, dengan pengertian apabila ia membuang limbah melampaui batas maka ia dianggap telah mencemarkan dan dapat diadili, meskipun sumber dayanya, misalnya sungai, belum tercemar. Hal ini tentunya memudahkan dalam hal/masalah pembuktian karena dapat diketahui langsung siapa yang telah melanggar ambang batas; disamping itu dapat mempertahankan agar sumber daya lingkungan tetap bersih dan sehat, tanpa menunggu sumber daya lingkungan tersebut sampai tercemar .

Menurut pemahaman penulis, mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan telah dibuat sedemikian rupa, malahan dari masing-masing instansi mempunyai kaidah-kaidah, akan tetapi sering kontroversial dalam praktek (belum terwujud sesuai keinginan). Pemicunya adalah belum ada keseragaman dan sinkronisasi pengaturan antara berbagai pengaturan teknis yang satu dengan yang lainnyabila ditinjau dari berbagai aspek hukum. ***

44 Bunga Rampai - 20 TAHUN DPKLTS - 10 September 2021