Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Semarang, 4 April 2013
OUTLINE PAPARAN
Pendahuluan
1
4
2
Rancangan Pembangunan Nasional 2014
3
Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Isu Strategis 2014 dan Dukungan Daerah Yang Diperlukan 2
1
Pendahuluan
Pendahuluan ď ą
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir RPJMN 20102014
ď ą
RKP 2014 sangat penting untuk memastikan sasaran-sasaran utama RPJMN 2010-2014 dapat tercapai
ď ą
Dalam konteks kesinambungan pembangunan, RKP 2014 harus menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya (RPJMN 2015-2019) 4
2
Rancangan Pembangunan Nasional 2014
Agenda Nasional 2014 PEMILU Quick Wins Proyek-Proyek MP3EI
Penguatan Perekonomian Nasional
Implementasi MP3KI
Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 6
Tantangan dan Isu Pembangunan (1) 1. Proses pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat Kebijakan Pemerintah AS akan lebih pada pengetatan fiskal Pemulihan Zona Eropa masih berjalan dengan lambat, sehingga memerlukan waktu untuk ekonomi pulih seperti sebelum krisis Pertumbuhan ekonomi China akan lebih moderat, dan kebijakan pemerintah akan lebih difokuskan pada perekonomian domestik
2. Menjaga kestabilan neraca pembayaran Pengendalian defisit perdagangan Mempertahankan momentum pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, khususnya investasi langsung (FDI) 7
Tantangan dan Isu Pembangunan (2) 3. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional Mempercepat proses pembebasan lahan Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah-swasta Meningkatkan infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia
4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional Mengembangkan sumber energi terbarukan
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Meningkatkan allocative dan technical efficiency belanja pemerintah Meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja pemerintah
8
Tema dan Sasaran RKP 2014 Tema RKP 2014 merupakan kelanjutan dari Tema RKP sebelumnya, dan sejalan dengan sasaran dan isu kekinian “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN” SASARAN 2014 2014 STATUS
TARGET RPJM
TARGET RKP
7,0%-7,7%
6,5 – 6,9
2
3,5 – 5,5
5,0
1
Pengangguran
5%-6%
5,0 – 6,0
1
Kemiskinan
8%-10%
8,0 – 10,0
2
Pertumbuhan Ekonomi Inflasi
1
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
9
Unsur-Unsur Tema RKP 2014 (1) Pemantapan Perekonomian Nasional; • • •
Peningkatan daya saing; Peningkatan ketahanan ekonomi; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
(2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; • • • •
Pembangunan SDM; Penurunan kemiskinan dan pengangguran; Mitigasi bencana; Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • •
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. 10
15 Isu Strategis 15 isu strategis (dari 43 isu strategis) yang difokuskan pendanaannya : Pemantapan Perekonomian Nasional
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
• Konektivitas mendorong pertumbuhan; • Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; • Peningkatan kemampuan Iptek; • Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; • Diversifikasi pemanfaatan energi; • Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
• Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; • Penurunan angka kematian ibu dan bayi; • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; • Perluasan Program Keluarga Harapan; • Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); • Mitigasi Bencana
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik • Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; • Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; • Pelaksanaan Pemilu 2014.
11
PRIORITAS RKP 2014 Sesuai dengan RPJMN dan Kelanjutan RKP Sebelumnya PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 - 2014
1 2 3 4 5
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
6 Infrastruktur
Pendidikan
7
Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan
Ketahanan Pangan
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
8 9
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
12 Bidang Politik, Hukum
Energi
13 Bidang Perekonomian
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
14 Bidang Kesejahteraan
dan Keamanan
Rakyat
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
12
ARAHAN PRESIDEN Sidang Kabinet 29 Januari 2013
1.
Manfaatkan opportunity dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur;
2.
Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor;
3.
Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol;
4.
Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. 13
Arahan Presiden Pada Ratas Kabinet 21 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 •
Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali • pertumbuhan ekonomi 6,8% • defisit anggaran 1,5% PDB dengan volume subsidi BBM dipatok
•
Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014
•
RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama yang mendasar yang terkait kemiskinan dan pengangguran pemenuhan sasaran RPJMN yang lain dapat disesuaikan: • Penajaman 15 isu strategis • Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran • Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu Indikatif 2014
14
ISU PEMBANGUNAN Menyeimbangkan antara pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi
Peningkatan kesempatan kerja Pengurangan kemiskinan
Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi minimal 6%
(sustainable livelihood)
Pelaksanaan Isu strategis – Langkah-langkah efisiensi, realokasi, dan on-top – Penyelarasan belanja modal, belanja barang, dan bantuan sosial 15
3
Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Distribusi PDRB Thn. 2011
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Thn. 2000 8 7
Tegal
4,02
6
Pekalonga n
5 4
5,92
Semarang
68,40
3
Salatiga
2 1 0
Surakarta 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jawa Tengah
5,33
5,59
5,61
5,14
5,84
6,01
6,34 6,3
Jawa & Bali
5,77
6,18
7,1
4,82
6,29
6,7
6,34
Nasional
5,19
5,67
6,43
4,74
6,08
6,5
6,23
•
•
2,87
15,52
Magelang
3,28 0
20
40
60
80
Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Semarang sebagai pusat pertumbuhan jauh melampaui kabupaten/kota lainnya dalam menyumbangkan PDRB Provinsi Jawa Tengah. 17
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Sumber Pertumbuhan Sisi Produksi (2012)
Jasa-jasa
Sumber Pertumbuhan Pengeluaran (2012)
0,8
Keuangan, Real Estat, dan Jasa‌
0,4
Pengangkutan dan Komunikasi
0,4
Impor
-4,1
Ekspor
Perdagangan, Hotel, dan Restauran
1,8
4,8
Investasi (PMTB)
1,6
0,4
Konstruksi Listik, Gas, dan Air Bersih
Konsumsi Pemerintah
0,1
Industri Pengolahan
1,8
Pertambangan dan Penggalian
0,6
Konsumsi Lembaga Non-Profit
0,1
0,1
Pertanian
Konsumsi Rumah Tangga
0,7
0
0,5
1
1,5
2
-6
-4
-2
3,2 0
2
4
6
Sumber: BPS (diolah Bappenas)
• Pada sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restauran, serta sektor industri pengolahan. • Disisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh sektor ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
18
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor • •
Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan merupakan dua sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Tengah. Sektor industri menciptakan lapangan kerja baru yang terbesar dalam dua tahun terakhir. Jumlah Orang Bekerja Thn 2011 dan 2012 (Ribu Orang)
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor 2012
Sektor
Jasa-jasa
Pertanian
Keuangan
5064.4
-312.1
79.4
91.2
11.8
3046.7
3297.7
251.0
29.2
26.6
-2.6
Konstruksi
1097.4
1207.1
109.7
Perdagangan
3402.1
3447.1
45.1
Anglkutan
563.1
547.9
-15.2
Keuangan
264.7
282.8
18.1
Jasa-jasa
2057.1
2168.1
111.0
15916.1
16132.9
216.8
Industri
Perdagangan
Listrik, Gas, dan Air
Konstruksi Listrik, Gas, dan Air Industri Pertambangan Pertanian 0
1000
2000
Sumber: BPS (diolah Bappenas)
3000
4000
5000
6000
Lapangan Kerja Baru
2012
5376.5
Pertambangan
Angkutan
2011
Total
19
Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin 7.000,0
25,00
4 3,5
6.000,0 20,00
19,23
5.000,0
3,39
3
2,96
17,72 16,56
15,76
15,34 15,00
4.000,0
14,98 (Sept 2012) 10,00
3.000,0 2.000,0
2,5
2,49
2,27 2 1,5 1
0,90
5,00
0,74
0,60
0,5
1.000,0
-
2008
2009
2010
2011
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
2012
2,56
0,66
0,53
0
2008
2009
2010 P1
2011
2012
P2
Persentase Penduduk Miskin (%)
Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat semakin menurun, dan pada tahun 2012 (Sept) mencapai 14.98%, namun masih di atas rata-rata nasional 20
Sebaran Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota 2011 8,00% 7,00%
2
3
1
6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
Sebagian besar penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah berada di Kab Brebes, Kab. Banyumas dan Kab Kebumen 21
4
Isu Strategis 2014 dan Dukungan Daerah yang Diperlukan
Indikasi Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Koridor penyusunan isu strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2014:
Mengedepankan isu strategis 2013 yang belum dilaksanakan; Mengutamakan direktif presiden; Mendukung pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015; serta Mendukung pencapaian target program-program strategis nasional (MP3EI, MP3KI, dan MDGs 2015)
ISU STRATEGIS PROV. JAWA TENGAH 2014: 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Pembangunan infrastruktur pendukung penguatan konektivitas dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya 3. Peningkatan sumber daya manusia, terutama peningkatan pelayanan kesehatan Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah 23
Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Tahap Perencanaan
TAHAP PERENCANAAN: 1.
Melakukan review capaian sasaran-sasaran pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2.
Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah dan mensinergikannya dengan kebijakan nasional (kementerian/lembaga)
3. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP – Keselarasan antara RKP dan RKPD – Meminimalkan deviasi (penyimpangan) antara RKPD-Renja dan SKPDRAPBD
24
Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Tahap Implementasi TAHAP IMPLEMENTASI:
4.
Perbaikan kualitas belanja pemerintah – Peningkatan belanja modal untuk infrastruktur – Prioritas penurunan kemiskinan – Kontrol belanja barang dan subsidi – Hindari keterlambatan dan penumpukan penyerapan anggaran
5.
Pengendalian inflasi: pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan strategis
6.
Mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur wilayah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan pelaksananya: Perpres No.71/2012 25
Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Implementasi MP3EI Penguatan Konektivitas
• Dukungan pembangunan infrastruktur regional dan lokal yang diperlukan untuk menghubungkan infrastruktur nasional dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (klaster industri) agar diperoleh manfaat (multiplier effects) secara optimal. • Mendorong percepatan proses pembebasan lahan di wilayahnya dengan berpedoman kepada UU tentang pembebasan lahan yang telah disahkan oleh DPR.
Memperluas Investasi Sektor Ril
•
Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;
•
Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan MP3EI;
•
Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.
26
Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Implementasi MP3KI Perlu komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan MP3KI, melalui: Menetapkan 2 (dua) lokasi quickwins yang menjadi pilihan daerah Mengutamakan lokasi quickwins MP3KI (2 pilihan pusat + 2 pilihan daerah) sebagai lokus prioritas pembangunan baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD USULAN QUICK WINS 2014 PEMERINTAH PUSAT: • KABUPATEN BREBES, KECAMATAN BANTARKAWUNG • KABUPATEN BREBES, KECAMATAN PAGUYANGAN CATATAN: Lokasi Quick Wins 2014 adalah: Empat lokasi di setiap provinsi • Dua lokasi ditentukan oleh pemerintah pusat • Dua lokasi lainnya ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi 27
Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Pencapaian MDGs Dukungan yang diperlukan dari Daerah pada tahun 2014 untuk pencapaian MDGs: 1.
2. 3. 4.
Fokus terhadap indikator MDGs yang diperkirakan akan sulit dicapai pada tahun 2015, diantaranya HIV/AIDs, AKI, air bersih dan sanitasi, serta luas tutupan lahan; Fokus terhadap pencapaian target MDGs yang berada di bawah rata-rata nasional; Memantau Pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs baik di tingkat provinsi maupun Kab/Kota; Menindaklanjuti hasil pemantauan RAD Percepatan Pencapaian MDGs.
28
LAMPIRAN 1: ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2014
ISU STRATEGIS 1: Penanggulangan Kemiskinan
a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan yan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air minum & sanitasi serta kualitas Perkim (RLH); b. Peningkatan kualitas & keterampilan serta perluasan kesempatan kerja & berusaha; c. Pembangunan sarana prasasarana dalam pengembangan usaha & peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif;
d. Penguatan kelembagaan kemiskinan daerah.
31
ISU STRATEGIS 2: Pembangunan Infrastruktur Pendukung Penguatan Konektivitas
a. Peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan (Tanjung Emas +Terminal Kendal) b. Peningkatan kualitas angkutan (penyelesaian double track;
Bandara Int. A. Yani) dan jaringan jalan (Tol lintas Pantura; Semarang-Solo dan Solo-Kertosono) c. Meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik
d. Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Air (SPAM Regonal, Waduk Jatibarang, Pidekso, Gondang, Kuningan, Matenggeng) & Pengendalian Banjir, (Sungai Bengawan Solo, Juana dan
Citanduy) 32
ISU STRATEGIS 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Peningkatan kualitas & relevansi pendidikan b. Pemerataan & peningkatan mutu pelayanan kesehatan c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan & perluasan cakupan pelayanan KB d. Peningkatan kualitas hidup & perlindungan terhadap perempuan & anak e. Peningkatan pembinaan bidang sosial dengan rehabilitasi, pemberian jaminan, perlindungan & pemberdayaan sosial, f. Peningkatan kualitas & kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja & berusaha dengan pengembangan kewirausahaan
33
LAMPIRAN 2: DAFTAR PROYEK INFRASTRUKTUR MP3EI JAWA TENGAH
PENGUATAN KONEKTIVITAS DALAM RKP 2014
35
Kebutuhan Konektivitas Tahun 2014
KERETA
PELAKSANA (SUMBER DANA) APBN
KERETA
APBN
Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I
KERETA
APBN
Pembangunan double track Semarang Bojonegoro - Surabaya 280 km
12.800,0
2013
2018
JALAN
APBN
10.320,8
2011
2014
KERETA
APBN
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo Kertosono Elektrifikasi KA Solo-Jogja
100,0
2014
2016
AIR
APBN
Pembangunan Bendung Gerak Sembayat
851
2011
2025
SEKTOR
JALAN
APBN
JALAN
APBN
JALAN JALAN
APBN APBN
JALAN
APBN
PROJECT Pembangunan Jalur Ganda Solo-Madiun
Penanganan Jalan Pejagan - Pemalang Pekalongan (109,3 km) Penanganan Jalan Semarang – Bawen– Yogyakarta (106.3 Km) Pembangunan Akses Jalan ke Pel Kendal Penanganan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim Bulu - Tuban (128,1 Km) Pembangunan dan pemeliharaan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas)
NILAI INVESTASI TOTAL (M) 2.237,0
MULAI
SELESAI
2013
2028
1.600,0
2012
2014
PELAKSANA UTAMA
Kebutuhan APBN 2014
Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Kementerian PU
1.032,0
500,0
199,360 156,0
755,0
710,1
2.612,0
2.254,0
2011
2025
Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Kementerian PU (Ditjen SDA) Kementerian PU
1.327,0
2011
2025
Kementerian PU
86,0
34,0 1.232,0
2014 2011
2016 2025
Kementerian PU Kementerian PU
28,0 87,6
164,0
2011
2025
Kementerian PU
100,0
6.266,0
36
PENGUATAN KONEKTIVITAS YANG AKAN GROUNDBREAKING 2014
37
PENGUATAN KONEKTIVITAS YANG DIDORONG SELESAI 2014
38
LIST PROYEK MP3EI DI PROVINSI JAWA TENGAH KERETA
PELAKSANA (SUMBER DANA) APBN
Pembangunan Jalur Ganda Solo-Madiun
KERETA
APBN
Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I
KERETA
APBN
JALAN JALAN
SEKTOR
PROJECT
NILAI INVESTASI TOTAL (M) 2237
MULAI
SELESAI
2013
PELAKSANA UTAMA Dirjen Perkeretaapian, Kem enhub Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Kementerian PU
1600,00
2012
2014
Pembangunan double track Semarang - Bojonegoro - Surabaya 280 km
12800
2013
2018
APBN
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo - Kertosono
10321
2011
2014
Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 km)
5140
2011
2014
KERETA
CAMPURAN (KPS) APBN
100
2014
2016
KERETA
APBN
Pembangunan Double Track Lintas Cirebon-Brebes 62 km.
1400
2012
2013
AIR
APBN
Pembangunan Bendung Gerak Sembayat
851
2011
2025
JALAN
APBN
Penanganan Jalan Pejagan - Pemalang - Pekalongan (109,3 km)
2254
2011
2025
JALAN JALAN
APBN APBN
Penanganan Jalan Semarang – Bawen–Yogyakarta (106.3 Km) Pembangunan Akses Jalan ke Pel Kendal
1327 34
2011
2025
Kementerian PU Kementerian PU
JALAN
APBN
1232
2011
2025
Kementerian PU
PELABUHAN
CAMPURAN (APBN BUMN)
Penanganan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim - Bulu - Tuban (128,1 Km) Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
654
2012
2013
PT. Pelindo III
Elektrifikasi KA Solo-Jogja
PT. Solo Ngawi Jaya, BPJT Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Kementerian PU (Ditjen SDA) Kementerian PU
39
(Lanjutan) LIST PROYEK MP3EI DI PROVINSI JAWA TENGAH JALAN
PELAKSANA (SUMBER DANA) APBN
JALAN
APBN
Pembangunan dan pemeliharaan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas) Pembebasan Lahan Jalan Tol Mantingan – Kertosono
AIR
APBN
Pembangungan bendungan Jati Barang (1.050 l/s)
BANDARA
APBN
Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang
1139
2011
2013
JALAN
CAMPURAN (KPS) CAMPURAN (KPS) CAMPURAN (BUMN SWASTA) CAMPURAN (KPS)
Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang (75km)
7214
2013
2014
Pembangunan jalan tol semarang - solo 75.64 km
6210
2012
2025
Pembangunan jalan tol penjagan - pemalang (57,5 km) - Jawa Tengah
5520
2011
2014
Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang (39,20 km)
4080
2011
2014
KERETA
APBN
Elektrifikasi Solo-Yogya-Kutoarjo Tahap 2 & 3
1020
2015
2019
PELABUHAN
APBN
86
2011
2012
PELABUHAN
BUMN
AIR
CAMPURAN (KPS) SWASTA
Perluasan Pelabuhan Tanjung Mas kearah Kendal (pembangunan dermaga peti kemas) Proyek peninggian lapangan penumpukan dan halaman gudang samudra serta pengerukan kolom pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Mas Penyediaan SPAM kota Semarang Barat (1.050 l/s)
824
2015
2025
BPPSPAM
Pembangunan KPS Air Minum Kebumen
157
2012
2015
PT. Ciria Jasa Rancang Bangun Mandiri (CRM)
SEKTOR
JALAN JALAN
JALAN
AIR
PROJECT
NILAI INVESTASI TOTAL (M) 164
MULAI
SELESAI
PELAKSANA UTAMA
2011
2025
Kementerian PU
448
2011
2014
Kementerian PU
605
2011
2014
Kementerian PU (Ditjen SDA) Kementerian Perhubungan & PT. Angkasa Pura PT. Marga Setia Puritama, BPJT PT. Trans Marga Jateng dan BPJT BPJT
25
PT. Pemalang Batang Tol Road, Badan Pengatur Jalan Tol Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Kementerian Perhubungan PT. Pelindo III
40
LAMPIRAN 3: PELAKSANAAN MP3KI
KEDUDUKAN MP3KI DAN MP3EI: terintegrasi dalam dokumen perencanaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment
MP3EI
MP3KI
Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity)
Tujuan : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) Pendekatan: - Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan - Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Strategi: - Sistem perlindungan sosial menyeluruh, - Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, - Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
Sasaran : GDP/kapita USD 14.000-16.000 (2025) Pendekatan : - Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor - Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta Strategi : - Pengembangan Koridor Ekonomi - Pengembangan SDM/IPTEK, - Penguatan Konektivitas
42
Kec. Haur Geulis
Kec. Bulakamba
Kec. Kedundung
PERMASALAHAN SANITASI
Koridor Jawa
KESEHATAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN AIR MODAL USAHA 43
Usulan Lokasi Quick Wins MP3KI 2014 QW 2013
44
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI QUICK WINS 2014 OLEH PUSAT
1
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
2
KECAMATAN SESUAI TINGKATAN)
TINGKAT KEMISKINAN
3
SKALA 1-5 • SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA) • SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN ATAU
TINGKAT KEMISKINAN
SKALA 1-5 • • • • •
PENERIMA PROGRAM PK SEDANG BERJALAN (KLASTER 1 – 4)
SKALA 5 (SEMUA KLASTER) SKALA 4 (PALING TIDAK TIGA KLASTER) SKALA 3 (PALING TIDAK DUA KLASTER) SKALA 2 (PALING TIDAK SATU KLASTER) SKALA 1 (BELUM ADA)
4 FOKUS WILAYAH SKALA 0-1 (SKALA 1: DAERAH TERTINGGAL/ISOLIR ATAU DAERAH PESISIR)
LOKASI MP3EI SKALA 0-1 (SKALA 1:
KECAMATAN TERPILIH
KECAMATAN LOKASI MP3EI)
45
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI QUICK WINS 2014 OLEH DAERAH
1
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
TINGKAT KEMISKINAN
SKALA 1-5 • SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA) • SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN ATAU
2
3
TINGKAT KEMISKINAN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
KONDISI INFRASTRUKTUR DASAR PENDIDIKAN, KESEHATAN, JALAN, AIR MINUM, LISTRIK, DLL SKALA 0-5 (SKALA 0: KONDISI BAGUS)
KECAMATAN SESUAI TINGKATAN
CATATAN: UNTUK KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN, YANG PALING LAMBAT PALING BESAR (5)
4 TOTAL BOBOT
QW 2013 + 2 KECAMATAN TERPILIH 46
PENANGANAN LOKASI KANTONG-KANTONG KEMISKINAN PENENTUAN PRIORITAS LOKASI BERDASARKAN KRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN IDENTIKASI JENIS PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG SEDANG BERJALAN DAN KEBUTUHAN KEGIATAN PK LAINNYA
Perencanaan detail dan penganggaran dalam APBN dan atau APBD serta peluang sumber pendanaan lain
IMPLEMENTASI
Pembahasan bersama para pihak: kebutuhan program/ kegiatan di lokasi prioritas terpilih.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
VERIFIKASI KEBUTUHAN
GAPS
Pelaksanaan, monitor ing dan evaluasi
47
TINDAK LANJUT
• Provinsi menyampaikan daftar Quick Wins pilihan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tersebut pada saat Musrenbangprov • Provinsi menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam MP3KI di lokasi semua lokasi Quick Wins 2014 (dan 2013)
48
LAMPIRAN 4: PELAKSANAAN MDGS
BEBERAPA TARGET MDGs BIDANG KESEHATAN MASIH PERLU UPAYA KERJA KERAS MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Angka Kematian Ibu Unmeet need KB
REALISASI 2012
TARGET MDGS
116,34
60
10,5
4,1
STATUS
MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI RUMAH TANGGA TANPA AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI DASAR HINGGA TAHUN 2015 REALISASI 2012
TARGET MDGS
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
46,61%
Perkotaan
40,60%
75%
Perdesaan
20,30%
52,80%
STATUS
57,72% (2011)
50
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
a. Peningkatan relevansi sekolah dengan pengembangan industri b. Meningkatkan akses sekolah menengah dan kejuruan c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru terutama di pedesaan dan kantongkantong kemiskinan
a. Meningkatkan tenaga kesehatan di pedesaan b. Meningkatkan peralatan kesehatan c. Meningkatkan akses kesehatan yang terjangkau melalui pelaksanaan jaminan kesehatan universal
a. Akses terhadap air bersih dan listrik di pedesaan, dan peningkatan sanitasi di perkotaan b. Meningkatkan peranan swasta dalam meningkatkan akses pelayanan dasar
51