Sosialisasi Pergub 17 & 19 Th. 2013
BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
KERANGKA ACUAN KERJA SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2013 DAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2013 PADA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
I.
Pendahuluan Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. BAPPEDA selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai fungsi antara lain: pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan, dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik tidak terlepas dari aktivitas perjalanan dinas. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya seluruh instansi memahami dan mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya yang berakibat pada kerugian negara.
2
Terkait dengan hal tersebut di atas maka Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah diharuskan untuk dapat memahami dan menerapkan peraturan perjalanan dinas at cost yang ada di dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Mengingat pentingnya Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2013 maka BAPPEDA merasa perlu untuk mengadakan sosialisasi dimaksud.
II.
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
III.
Tujuan Tujuan yang diharapkan adalah : 1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah . 2. Membentuk pemahaman bersama dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan sistem at cost di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
3
IV.
Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kualitas fungsi Perjalanan Dinas di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2. Tertibnya Administrasi dan kelengkapan dokumen dalam melaksanakan perjalanan dinas 3. Pemahaman mekanisme dan tatacara pelaksanaan perjalanan dinas.
V.
Pelaksanaan Kegiatan Hari
:
Kamis
Tanggal
:
11 April 2013
Waktu
:
09.00 WIB – selesai
Tempat
:
Ruang Sidang Lt VI.A Bappeda Prov. Jateng Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang
Acara
:
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2013.
Narasumber
:
Biro Keuangan Setda Prov. Jateng
a. Waktu dan Tempat Sosialisasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dengan Sistem Riil (at cost) BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sebagai berikut: b. Narasumber Narasumber kegiatan sosialisasi adalah Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. c. Peserta Peserta kegiatan sosialisasi adalah Pejabat Struktural, Fungsional Perencana dan Fungsional Umum Subbag Keuangan serta Staf Perwakilan Bidang dan Unit SPE di lingkungan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
4
VI.
VII.
Jadwal Pelaksanaan WAKTU
ACARA
PEMBICARA
09.00 - 09.15
Pembukaan
Kepala BAPPEDA
09.15 - 09.45
Penjelasan tentang Perjalanan Dinas Sistem Biaya Riil
Ka. Bag. Akuntansi Biro Keuangan Setda Prov. Jateng
09.45 - 11.15
Diskusi
Moderator (Ka. UPT)
11.15 – 11.30
Penutupan
Sekretaris
Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2013 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
VIII.
Penutup Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2013 khususnya anggaran perjalanan dinas, diperlukan adanya kesepahaman persepsi agar dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
5
FOTO DOKUMENTASI SOSIALISASI PERGUB NO. 17 DAN PERGUB NO. 19 TAHUN 2013
6