KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan Oleh : DIAH ANGGRAENI Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Semarang, 4 April 2013
DASAR HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ď ą Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. ď ą Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan 2
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2014: “Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan�
Kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2014, harus diarahkan untuk mendukung pencapaian 11 (sebelas) prioritas dan 3 (tiga) bidang prioritas lainnya dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. 3
1.
2.
3.
Melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012– 2014. Menciptakan suasana tenteram, tertib, dan aman di seluruh wilayah Jawa Tengah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4
4.
5. 6. 7.
Meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melayani perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha, agar keberadaan PTSP dirasakan manfaatnya, mampu meningkatkan citra dan daya saing daerah. Memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Menyelesaikan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian serta konektifitas antar sentra-sentra produksi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah untuk mendorong porsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Pengalokasian belanja daerah dalam APBD yang nilai manfaatnya tidak langsung dinikmati oleh masyarakat supaya dibatasi.
5
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan YME, cerdas, sehat serta berbudaya; 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring.
6
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesataraan gender.
7
Untuk mewujudkan Visi – Misi Gubernur / Wakil Gubernur dalam RPJMD
visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025: “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan pelayanan umum
Peningkatan Daya Saing Daerah 8
1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tahun 2011 dari 36 LKPD yang diaudit, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 7 LKPD, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas 1 LKPD dan Wajar Dengan Penjelas (WDP) atas 28 LKPD
Tahun 2014 mendatang, agar ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9
RPJPD Provinsi, kab/kota telah menetapkan
RPJMD provinsi, kab/kota telah menetapkan
Renstra SKPD Provinsi, kab/kota telah menetapkan
RKPD Provinsi dan Kab/kota Telah Menetapkan
Renja SKPD Provinsi dan Kab/kota
telah Menetapkan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3722/SJ Tgl 28 September 2011 dan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 050/493/II/Bangda Tgl 15 Februari 2013
Penyelesaian penyusunan/peneta pan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah
Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010
Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 10
PENYELARASAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Keserasian Efektifitas Efisiensi
dilaksanakan di provinsi, kabupaten/kota
Pemanfaatan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah
Penyelasarasan Usulan Pendanaan Pemda dgn RENJA KL
MUSRENBANG DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 11
RKPD Tahun 2014
KUA & PPAS TA 2014
RAPBD TA 2014
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH