DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................
i
DAFTAR TABEL ...................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................
1
A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Dasar Hukum Penyusunan ......................................................
2
C. Hubungan Antar Dokumen ......................................................
5
D. Sistematika Dokumen RKPD ....................................................
5
E. Maksud dan Tujuan ................................................................
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................
9
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah. ...........................................
9
B. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ...................................
18
C. Lingkungan Strategis ..............................................................
75
D. Isu Strategis ...........................................................................
80
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .............................................................
85
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..............................................
85
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................ 101 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .......... 111 A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 111 B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah................................... 112 C. Sasaran Pembangunan Daerah ................................................ 113 D. Prioritas Pembangunan Daerah................................................ 114 E. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah..............
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
115
i
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 ........................................................... 137 A. Kewenangan Urusan Wajib...................................................... 137 B. Kewenangan Urusan Pilihan..... ............................................... 171
BAB VI PENUTUP ............................................................................... 183
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 .
Tabel 2.2
Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ...............................................
Tabel 2.3
Kepadatan
Penduduk
Provinsi
Jawa
Tengah
20
Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
Tabel 2.7
19
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 ......................................
Tabel 2.6
16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 - 2010 ......................
Tabel 2.5
15
Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010 ................................................. Tabel 2.4
10
21
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
22
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .
22
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
23
Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .....................
23
Tabel 2.11 IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2008 – 2009 ......................................................
24
Tabel 2.12 Kondisi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ..........
28
Tabel 2.13 Kondisi Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ..............
30
Tabel 2.14 Capaian Produksi Komoditas Utama Pertanian Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
53
Tabel 2.15 Capaian Produksi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
54
Tabel 2.16 Capaian Produksi Komoditas Utama Perkebunan Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
61
iii
Tabel 2.17 Capaian Populasi komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009 – 2010 ......................................................................... Tabel 3.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Jawa Tengah ....................................................................
Tabel 3.2
62 91
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 ...............................................................
95
Tabel 3.3
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012**)
99
Tabel 3.4
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2012 Berdasarkan Harga Berlaku ...........................................
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
99
Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp. 000) .......................... 102 Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 (dalam Rp. 000) ...................................... 106
Tabel 3.7
Prediksi Persentase Indikasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Tahun 2012 ........................ 107
Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (dalam Rp. 000) ..... 109
Tabel 4.1
Matriks Prioritas Program Pembangunan Daerah ...................... 125
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tingkat Inflasi di Jawa Tengah tahun 2008-2013...................... 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
v
Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tanggal 22 Juni 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 dinyatakan bahwa tahun 2012-2013 merupakan tahap ketiga (terakhir) bagi upaya perwujudan “Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi�. Sebagai konsekuensi dari pentahapan tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 berisi upaya keras yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2010, masih terindikasi adanya indikator-indikator pembangunan yang belum sesuai dengan harapan (belum mencapai target yang telah ditetapkan). Berdasarkan tuntutan adanya usaha keras untuk mencapai visi pembangunan pada tahun 2012-2013, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 disusun dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya; (2) capaian indikator masing-masing urusan; (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kondisi lingkungan strategis; dan (4) capaian indikator amanat afirmatif seperti percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs), pencapaian kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (education for all), dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu penyusunan RKPD juga mempertimbangkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang
pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Proses penyusunan RKPD dilakukan
dengan berpedoman pada tiga
peraturan perundangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
(2)
Peraturan 1
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di dalamnya mengatur RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Sementara itu dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, mengatur penyusunan RKPD sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, evaluasi RKPD tahun 2010, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan rencana program serta kegiatan prioritas. Penyusunan RKPD telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: 1) acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD; dan 2) pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). B. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
3
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
4
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. C. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2012, dokumen perencanaan sektoral, dokumen perencanaan lainnya antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Perda Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Pergub Nomor 20 Tahun 2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB), Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS), dan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD PP). Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional maupun provinsi. D. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
5
BAB II
GAMBARAN PELAKSANAAN
UMUM RKPD
KONDISI TAHUN
DAERAH, 2010
DAN
EVALUASI CAPAIAN
HASIL KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat kondisi eksisting wilayah Jawa Tengah berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2010 dan pencapaian target RPJMD 2008-2013, lingkungan strategis serta isu strategis pembangunan daerah. BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi perekonomian nasional dan daerah tahun 2010 serta perkiraan tahun 2011) dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, tujuan pembangunan tahap ketiga RPJMD 2008-2013, kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritas pembangunan daerah, prioritas program tahun 2012.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, meliputi Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan.
BAB VI
PENUTUP Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
6
E.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah untuk : a. Menjabarkan RPJMD 2008-2013 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Jawa Tengah tahun 2012 dan mensinkronkan dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2012. b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam: a. Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, baik Rancangan APBD maupun Rancangan APBD Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ataupun KUA Perubahan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1. Aspek Geografi a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang terletak antara 5040’ dan 8030’ Lintang Selatan dan antara 108030’ dan 111030’ Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas 3,25 juta hektar (25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas Indonesia). Dilihat dari topografi, Provinsi Jawa Tengah merupakan daratan yang dilewati jajaran pegunungan Kendeng Utara dan didukung oleh tata sungai yang cukup menguntungkan dalam mendukung sistem tata air di provinsi ini. Kemiringan lahan di Provinsi Jawa Tengah relatif bervariasi, yaitu sebesar 38% lahan dengan kemiringan 0-2%, 31% lahan dengan kemiringan 2-15%, 19% lahan dengan kemiringan 1540% dan sisanya 12% lahan dengan kemiringan lebih dari 40%. Kondisi hidrologis Jawa Tengah dibentuk oleh beberapa aliran sungai, dengan Sungai Bengawan Solo sebagai salah satu sungai terpanjang dan merupakan sumber daya air terpenting. Terdapat pula sungai lain yang bermuara di Laut Jawa di antaranya Kali Pemali, Kali Comal dan Kali Bodri serta sungai yang bermuara di Samudera Hindia di antaranya Sungai Luk Ulo dan Citanduy.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
8
Keadaan iklim di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tropis basah. Pada tahun 2009 suhu udara di provinsi ini berkisar antara 24,50C - 28,20C dan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 75%83%. Curah hujan tertinggi adalah 3.590 mm dan hari hujan terbanyak 207 hari. b. Penggunaan Lahan Luas lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3.254.412 Ha, terbagi atas lahan sawah seluas 991.652 Ha (30,47%) dan bukan sawah seluas 2.262.760 Ha (69,53%). Lahan sawah terdiri dari sawah pengairan teknis, pengairan ½ teknis, pengairan sederhana, pengairan desa/non PU, tadah hujan, pasang surut, lebak, polder dan lainnya. Adapun
lahan
bukan
sawah
terdiri
dari
bangunan/pekarangan,
tegalan/kebun, ladang/huma, padang rumput, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan negara, rawa, tambak, kolam/empang, lahan kering yang sementara tidak diusahakan dan lain-lain. Penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2009 Tahun 2007
Tahun 2008
Luas (Ha)
%
Luas (Ha)
%
Luas (Ha)
990.824
30,45
990.652
30,44
991.652
30,47
Pengairan Teknis
386.033
38,96
382.643
38,63
383.262
38,65
b
Pengairan 1/2 Teknis
130.048
13,13
129.630
13,09
133.769
13,49
c
Pengairan Sederhana
137.824
13,91
136.796
13,81
136.635
13,78
d
Pengairan Desa/Non PU
52.364
5,28
57.032
5,76
52.596
5,30
e
Tadah Hujan
281.919
28,45
281.919
28,46
282.521
28,49
No.
Penggunaan Lahan
1
Lahan Sawah
a
Tahun 2009
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
%
9
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
No.
Penggunaan Lahan
g
Lebak, Polder, Lainnya
1.075
0,11
1.071
0,11
1.256
0,13
2
Bukan Lahan Sawah
2.263.588
69,55
2.263.760
69,56
2.262.7 60
69,53
a
Bangunan/ Pekarangan
521.769
16,03
524.465
16,12
503.923
15,48
b
Tegal/Kebun
737.677
22,67
732.853
22,52
730.370
22,44
c
Ladang/Huma
10.341
0,32
13.346
0,41
13.413
0,41
d
Padang Rumput
1.906
0,06
1.231
0,04
1.184
0,04
e
Hutan Rakyat
94.090
2,89
95.550
2,94
103.402
3,18
f
Hutan Negara
568.305
17,46
568.572
17,47
578.107
17,76
g
Perkebunan Negara
75.865
2,33
71.868
2,21
69.345
2,13
h
Rawa
8.201
0,25
9.027
0,28
9.035
0,28
i
Tambak
33.050
1,02
34.972
1,07
39.810
1,22
j
Kolam/Empang
6.328
0,19
3.719
0,11
8.259
0,25
k
Lahan kering yang sementara tidak diusahakan l
Lain-lain Jumlah (Ha)
Luas (Ha)
1.819
Luas (Ha)
%
0,06
1.772
Luas (Ha)
%
0,05
1.628
%
0,05
204.237
6,28
206.385
6,34
204.284
6,28
3.254.412
100,00
3.254.412
100,00
3.254.4 12
100,00
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2010
c. Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2025, kawasan rawan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas kawasan rawan banjir, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan tsunami, kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
10
rawan kekeringan, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan gas beracun, dengan uraian sebagai berikut : 1).
Kawasan Rawan Banjir Kawasan
rawan
bencana banjir
di Provinsi
Jawa Tengah
ditetapkan di 26 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten
Brebes,
Kota
Surakarta,
Kota
Semarang,
Kota
Pekalongan dan Kota Tegal. 2).
Kawasan Rawan Tanah Longsor Kawasan rawan tanah longsor di Jawa Tengah ditetapkan di 27 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Kebumen,
Kabupaten
Purworejo,
Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten
Semarang,
Kabupaten
Temanggung,
Kabupaten
Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten
Tegal,
Kabupaten
Brebes
dan
Kota
Semarang. 3).
Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Kawasan rawan letusan gunung berapi berada di kawasan Gunung Merapi (meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
11
Boyolalidan Kabupaten Klaten) dan kawasan Gunung Slamet (meliputi
Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal). 4).
Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan rawan gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.
5).
Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan rawan gelombang pasang berada di Kota/Kabupaten yang mempunyai pantai terutama pantai yang landai, antara lain di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten
Jepara,
Kabupaten
Demak,
Kabupaten
Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. 6).
Kawasan Rawan Tsunami Kawasan rawan tsunami di Provinsi Jawa Tengah terletak di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang meliputi beberapa kabupaten
yaitu
Kabupaten
Cilacap,
Kabupaten
Kebumen,
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri. 7).
Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Lokasi daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah (dilihat dari aspek ketersediaan air) adalah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten
Rembang,
Kabupaten
Pati,
Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Demak,
12
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. 8).
Kawasan Rawan Abrasi Kawasan pantai yang rawan abrasi di Provinsi Jawa Tengah terletak di beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.
9).
Kawasan Rawan Angin Topan Kawasan rawan angin topan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 ditetapkan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. 10). Kawasan Rawan Gas Beracun
Kawasan rawan gas beracun di Provinsi Jawa Tengah terletak di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. 2. Aspek Demografi a. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan cenderung
jumlah
mengalami
penduduk
peningkatan.
di
Provinsi
Jawa
Tengah
Berdasarkan
hasil
Sensus
Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 32.380.687 orang. Bila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sebanyak 30.775.847 orang, maka laju pertumbuhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
13
penduduk Jawa Tengah sebesar 0,37% per tahun. Hal ini merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16.299.547 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.081.140 jiwa. Rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,66 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan kabupaten/kota dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Brebes sebesar 1.732.719 jiwadan terendah berada di Kota Magelang sebesar 118.316 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010 No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1.
Kab. Cilacap
823,394
817.637
1.641.031
2.
Kab. Banyumas
777,568
776.334
1.553.902
3.
Kab. Purbalingga
420,389
428.934
849.323
4.
Kab. Banjarnegara
436,074
433.210
869.284
5.
Kab. Kebumen
577,975
580.853
1.158.828
6.
Kab. Purworejo
342,957
351.447
694.404
7.
Kab. Wonosobo
383,232
371.466
754.698
8.
Kab. Magelang
593,949
587.967
1.181.916
9.
Kab. Boyolali
459.200
472.337
931.537
10.
Kab. Klaten
554.715
575.147
1.129.862
11.
Kab. Sukoharjo
408.424
415.376
823.800
12.
Kab. Wonogiri
452.114
476.573
928.687
13.
Kab. Karanganyar
402.530
410.629
813.159
14.
Kab. Sragen
420.173
436.310
856.483
15.
Kab. Grobogan
648.566
660.026
1.308.592
16.
Kab. Blora
408.853
420.751
829.604
17.
Kab. Rembang
295.236
296.381
591.617
18.
Kab. Pati
578.046
612.775
1.190.821
19.
Kab. Kudus
383.633
394.321
777.954
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
14
No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
20.
Kab. Jepara
547.876
549.282
1.097.158
21.
Kab. Demak
525.712
533.226
1.058.938
22.
Kab. Semarang
457.987
473.054
931.041
23.
Kab. Temanggung
355.568
352.541
708.109
24.
Kab. Kendal
457.237
443.374
900.611
25.
Kab. Batang
352.910
353.105
706.015
26.
Kab. Pekalongan
417.012
421.242
838.254
27.
Kab. Pemalang
625.642
636.371
1.262.013
28.
Kab. Tegal
693.287
698.973
1.392.260
29.
Kab. Brebes
872.135
860.584
1.732.719
30.
Kota Magelang
58.334
59.982
118.316
31.
Kota Surakarta
243.363
257.279
500.642
32.
Kota Salatiga
83.721
87.346
171.067
33.
Kota Semarang
762.621
791.157
1.553.778
34.
Kota Pekalongan
141.339
140.798
282.137
35.
Kota Tegal
119.368
122.759
242.127
16.081.140
16.299.547
32.380.687
Jumlah 2010
Sumber: Susenas, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010
b. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 994,97 orang per km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surakarta, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Blora. Data kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 No
Kabupaten/Kota
Luas Daerah (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
1.
Kab. Cilacap
2.138,51
1.641.031
767,37
2.
Kab. Banyumas
1.327,59
1.553.902
1.170,47
3.
Kab. Purbalingga
777,65
849.323
1.092,17
4.
Kab. Banjarnegara
1.069,74
869.284
812,61
5.
Kab. Kebumen
1.282,74
1.158.828
903,40
6.
Kab. Purworejo
1.034,82
694.404
671,03
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
15
No
Kabupaten/Kota
7.
Kab. Wonosobo
8.
Luas Daerah (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
984,68
754.698
766,44
Kab. Magelang
1.085,73
1.181.916
1.088,59
9.
Kab. Boyolali
1.015,07
931.537
917,70
10.
Kab. Klaten
655,56
1.129.862
1.723,51
11.
Kab. Sukoharjo
466,66
823.800
176,52
12.
Kab. Wonogiri
1.822,37
928.687
509,60
13.
Kab. Karanganyar
772,20
813.159
1.053,04
14.
Kab. Sragen
946,49
856.483
904,04
15.
Kab. Grobogan
1.975,85
1.308.592
662,29
16.
Kab. Blora
1.794,40
829.604
462,32
17.
Kab. Rembang
1.014,10
591.617
583,33
18.
Kab. Pati
1.491,20
1.190.821
798,56
19.
Kab. Kudus
425,17
777.954
1.821,18
20.
Kab. Jepara
1.004,16
1.097.158
1.092,61
21.
Kab. Demak
897,43
1.058.938
1.179,97
22.
Kab. Semarang
946,86
931.041
983,29
23.
Kab. Temanggung
870,23
708.109
813,70
24.
Kab. Kendal
1.002,27
900.611
898,57
25.
Kab. Batang
788,95
706.015
894,87
26.
Kab. Pekalongan
836,13
838.254
1.002,54
27.
Kab. Pemalang
1.011,90
1.262.013
1.247,17
28.
Kab. Tegal
879,70
1.392.260
1.582,65
29.
Kab. Brebes
1.657,73
1.732.719
1.045,24
30.
Kota Magelang
18,12
118.316
6.529,58
31.
Kota Surakarta
44,03
500.642
11.370,47
32.
Kota Salatiga
52,96
171.067
3.230,12
33.
Kota Semarang
373,67
1.553.778
4.158,16
34.
Kota Pekalongan
44,96
282.137
6.275,29
35.
Kota Tegal
34,49
242.127
7.020,21
Jumlah 2010
32.544,12
32.380.687
994,97
2009
32.544,12
32.864.563
1.009,85
2008
32.544,12
32.626.390
1.002,53
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2008 – 2009 dan Sensus Penduduk, BPS, 2010
c. Struktur Penduduk Dilihat dari struktur penduduk, pada tahun 2009 penduduk Jawa Tengah usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 21.598.118 jiwa, kemudian untuk penduduk usia non produktif sebanyak 11.266.445 jiwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
16
terdiri dari usia 0 – 14 th sebanyak 8.784.425 jiwa dan usia 64 tahun ke atas sebanyak 2.482.020 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka angka
dependency ratio pada tahun 2009 sebesar 52,16 lebih baik dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 52,29. B. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Jawa Tengah Target pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah dengan indikator agregat makro pembangunan, yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang menjadi salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) parameter yaitu angka usia harapan hidup, pencapaian pendidikan dengan komponen rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf serta pengeluaran riil per kapita. IPM Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 72,9 meningkat dari tahun 2009 sebesar 72,1dan telah melampaui target RPJMD tahun 2010 sebesar 72,6, tetapi masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 74,3. Apabila dibandingkan dengan kedua provinsi di Pulau Jawa yang situasi dan kondisinya hampir sama dengan Jawa Tengah yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat IPM Jawa Barat sebesar 71,64 (2009) dan sebesar 72,08 (2010), sedangkan IPM Jawa Timur sebesar 71,06 (2009) dan sebesar 71,55 (2010).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
17
Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
72,10
72,9
2
Jawa Barat
71,64
72,08
3
Jawa Timur
71,06
71,55
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu 3 tahun (2008–2010) mengalami pertumbuhan yang relatif baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5,8%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 4,7%dan tahun 2008 sebesar 5,5%. Lapangan usaha yang pertumbuhannya cukup tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, meski kontribusi pertumbuhan masih disumbang tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahandan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Walaupun pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,66% (RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013) maka diperlukan strategi dan upaya yang kuat, sebab kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2010 baru mencapai 5,8%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 4,19% (2009) dan sebesar 6,09% (2010), sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01% (2009) dan sebesar 6,67% (2010).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
18
Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
4,7%
5,8%
2
Jawa Barat
4,19%
6,09%
3
Jawa Timur
5,01%
6,67%
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
c. Laju Inflasi Besarnya laju inflasi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008 – 2010 termasuk rendah, tidak melampaui angka dua digit. Besarnya inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,88%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yaitu sebesar 6,96%. Inflasi di Jawa Tengah terutama disebabkan oleh inflasi volatile foods, terkait terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan, seperti beras dan kelompok aneka bumbu sehubungan dengan pola musimannya. Sejauh ini, tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional, seperti emas dan gula, yang dapat dikompensasi dengan kecenderungan apresiasi nilai tukar Rupiah. Perkembangan inflasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.1 Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) 12 9,55 10 6,88
8 6 3,32 4 2 0 2008
2009
2010
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
19
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010
Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat inflasi Jawa Barat sebesar 2,02% (2009) dan sebesar 6,62% (2010), sedangkan inflasi Jawa Timur sebesar 3,4% (2009) dan sebesar 7,1% (2010). Tabel 2.6 Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
3,32%
6,88%
2
Jawa Barat
2,02%
6,62%
3
Jawa Timur
3,4%
7,1%
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
d. Indeks Gini dan Indeks Williamson Indeks Gini di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008– 2009 menunjukkan penurunan dari sebesar 0,30 pada tahun 2008 menjadi 0,25
pada
tahun
2009. Hal ini
menunjukkan bahwa
pemerataan hasil-hasil pembangunan di Jawa Tengah semakin baik. Indeks Williamson Jawa Tengah selama kurun waktu dua tahun (2008 dan 2009) relatif tetap yaitu sebesar 0,66 artinya pemerataan hasilhasil pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah cukup baik. e. Nilai Tukar Petani Nilai
Tukar
Petani
(NTP)
adalah
untuk
menunjukkan
kemampuan tukar barang-barang (produk pertanian) yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Pada tahun 2009, NTP Jawa Tengah sebesar 100,03 meningkat menjadi 103,12 pada tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat NTP Jawa Barat sebesar 97,79 (2009) dan sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
20
101,46 (2010), sedangkan NTP Jawa Timur sebesar 99,24 (2009) dan sebesar 98,87 (2010). Tabel 2.7 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
100,03
103,12
2
Jawa Barat
97,79
101,46
3
Jawa Timur
99,24
98,87
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
f. Penduduk Miskin dan Pengangguran Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu 17,72% (2009) menjadi 16,56% (2010), sedangkan target
akhir
RPJMD
tahun
2013
sebesar
13,27%. Kondisi ini
menggambarkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan
kinerja
yang
semakin
baik,
meningkatnya program-program penanggulangan
terutama
karena
kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian perlu kerja keras untuk pencapaian target RPJMD. Besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No
Indikator
2008
2009
2010
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
1
Kota
2.556,5
16,34
2.420,9
15,41
2.258,9
14,33
2
Desa
3.633,1
21,96
3.304,7
19,89
3.110,2
18,66
3
Kota + Desa
6.189,6
19,23
5.725,7
17,72
5.369,2
16,56
Sumber data: BPS Provinsi Jawa Tengah (Susenas), 2010
Tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada tahun
2009
sebanyak 1.252.267 orang (7,33%) dan tahun 2010 sebanyak 1.046.883 orang (6,21%) telah melampaui target akhir RPJMD sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
21
7,34%. Kondisi ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2009 sebanyak 4.983 ribu (11,96%) dan tahun 2010 sebanyak 4.773 ribu (11,27%), sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 6.022 ribu (16,68%) dan tahun 2010 sebanyak 5.529 ribu (15,26%). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada tahun 2009 sebanyak 2.079.830 orang (10,96%) dan tahun 2010 sebanyak 1.951.391 orang (10,33%), sedangkan TPT di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 1.033.512 orang (5,08%) dan tahun 2010 sebanyak 828.943 orang (4,25%). Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
1
Jawa Tengah
2 3
2009
2010
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
5.725,7
17,72
5.369,2
16,56
Jawa Barat
4.983
11,96
4.773
11,27
Jawa Timur
6.022
16,68
5.529
15,26
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
2009
2010
Jumlah
%
Jumlah
%
1
Jawa Tengah
1.252.267
7,33
1.046.883
6,21
2
Jawa Barat
2.079.830
10,96
1.951.391
10,33
3
Jawa Timur
1.033.512
5,08
828.943
4,25
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
22
g. IPG dan IDG Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 64,66 dan tahun 2009 mencapai 65,03. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2008 sebesar 59,76 dan tahun 2009 sebesar 59,96. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan IPG dan IDG dari tahun 2008 ke 2009. Indeks Pembangunan Gender diukur dari indikator komposit meliputi: 1) angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki; 2) angka melek huruf perempuan dan laki-laki; 3) ratarata lama sekolah untuk perempuan dan laki-laki; dan 4) sumbangan pendapatan. Kemudian untuk IDG diukur dari indikator komposit meliputi: 1) keterlibatan perempuan di parlemen; 2) perempuan sebagai
tenaga
manajer,
profesional,
administrasi,
teknisi;
dan
3) sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat IPG Jawa Barat sebesar 61,81 (2008) dan
sebesar
61,84 (2009), sedangkan IPG Jawa Timur sebesar 62,97 (2008) dan sebesar 63,48 (2009). Sementara IDG Jawa Barat sebesar 55,51 (2008) dan sebesar 55,77 (2009), sedangkan IDG Jawa Timur sebesar 59,81 (2008) dan sebesar 60,26 (2009). Tabel 2.11 IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2008 – 2009 No
Provinsi
IPG
IDG
2008
2009
2008
2009
1
Jawa Tengah
64,66
65,03
59,76
59,96
2
Jawa Barat
61,81
62,97
55,51
55,77
3
Jawa Timur
62,97
63,48
59,81
60,26
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
23
2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi a. Urusan Wajib Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut: 1).
Pendidikan Capaian kinerja pembangunan pendidikan, antara lain ditunjukkan beberapa indikator sebagai berikut : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); capaian APK PAUD tahun 2010 sebesar 68,41% sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 65%. Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagaimana Deklarasi Dakar, APK PAUD perlu dipacu untuk mencapai target 75% pada tahun 2015. Pendidikan Dasar; APM SD/MI Tahun 2010 sebesar 97,08%, namun masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98%. Dikaitkan dengan rangkaian pencapaian target MDGs, target capaian APM SD/MI pada tahun 2011 sebesar 97,67% dan tahun 2012
sebesar
98,25%.
Apabila
trend
tersebut
dapat
dipertahankan, diharapkan APM SD/MI pada tahun 2015 dapat mencapai 100. APK SMP/MTs tahun 2010 sebesar 99,40%. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 98%. Hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian indikator untuk menuju Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SD/MI Tahun 2009/2010 sebesar 94,85%. Angka tersebut dibawah target RPJMD sebesar 98%. Untuk SMP/MTs tahun 2010/2011 sebesar 99,05% (500.570 siswa dari 505.393 siswa) Angka tersebut diatas target RPJMD sebesar 93%. Pendidikan Menengah; APK SMA/SMK/MA dan sederajat sebesar 64,62%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 70%. Rasio Siswa SMK : SMA tahun 2010 adalah 60,90 : 39,10. Hal yang perlu dipacu untuk mendukung Program Provinsi Vokasi adalah peningkatan capaian rasio siswa SMK : SMA sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
24
70 : 30 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA tahun 2010/2011 sebesar 98,43% (303.056 siswa dari 307.888 siswa). Pendidikan Non formal dan Informal, indikator kinerja antara lain : (1) Pengembangan Desa Vokasi, sampai dengan tahun 2010 jumlah Desa Vokasi sebanyak 140 Desa, dengan target pada tahun 2013 sebanyak 245 Desa; (2) Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki TBM sebesar 9,00% namun masih di bawah target akhir RPJMD 15%; (3) Kelulusan Paket A sebesar 96,50%, di bawah target akhir RPJMD sebesar 97%; (4) Kelulusan Paket B 90,00%, di bawah target akhir RPJMD 95%; (5) Kelulusan Paket C sebesar 86,00%, di bawah target akhir RPJMD 90%; (6) Angka buta aksara usia >45 thn pada tahun 2010 sebesar 1%, sesuai terget RPJMD sebesar <1%. Pendidikan Khusus; APK Pendidikan Khusus sebesar 37,00%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 40%; Pendidikan Khusus terakreditasi tahun 2010 sebesar 68,45%, di bawah target akhir RPJMD sebesar 100%; Angka Naik Kelas sebesar 97%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98%; Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan; sampai dengan Tahun Anggaran 2010 jumlah pendidik di Jawa Tengah yang berkualifikasi S1/D4 sebanyak 164.081 orang (41,96%) dan yang belum memenuhi kualifikasi sebanyak 226.933 orang (58,04%). Sedangkan pendidik yang telah bersertifikat pendidik sebanyak 117.864 orang (30,14%), sehingga masih terdapat 273.150 orang (69,86%) yang belum tersertifikasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad pada tahun 2013 seluruh pendidik di Jawa Tengah telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik
dalam
Dibandingkan
upaya
dengan
meningkatkan target
RPJMD,
mutu Tenaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
pendidikan. Pendidik
25
berkualifikasi S1/D4 sampai dengan tahun 2010 pada PAUD mencapai 18,83%, masih di bawah target RPJMD 30%; SD/SDLB mencapai 34,11%, di bawah RPJMD 45%; SMP/SMPLB mencapai 76,03%; SMA /SMK/SMALB 89,83%, masih di bawah target akhir RPJMD 93%. Pendidikan Tinggi; kemitraan Perguruan Tinggi dengan Pemda sebesar 18%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 25%. Kemitraan tersebut akan ditingkatkan untuk mendukung kualitas
pembangunan
pendidikan
pada
khususnya
dan
pembangunan bidang lainnya (kesehatan, pertanian dan lainnya) pada umumnya. Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
dan
Pendidikan
Berkelanjutan; Wawasan Kebangsaan melalui Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan sebesar 60%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 75%; Kearifan Lokal 100%, Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa sesuai target RPJMD sebesar 100%. Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan guna percepatan pencapaian target akhir RPJMD adalah perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistikkomprehensif,
mempertahankan
dan
meningkatkan
kualitas
layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS), peningkatan mutu dan relevansi
Pendidikan
Menengah
(DIKMEN),
pengembangan
layanan pendidikan inklusi, pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS),
akselerasi
standarisasi
(Akreditasi)
satuan
pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik secara berkelanjutan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta pengembangan pendidikan berkarakter secara konsisten dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
26
Gambaran kondisi mengenai pendidikan Jawa Tengah terdapat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.12 Kondisi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No.
Variabel Indikator
2008
2009
2010
96 6,8
99 6,86
99,99 7,2*
106,79 92,63
107,31 96,93
108,00 99,40
a)
Angka Melek Huruf (%)
b)
Rata-rata lama sekolah
c)
APK SD/MI (%)
d)
APK SMP/MTs (%)
e)
APK SMA/SMK/MA (%)
53,51
54,87
64,62
f)
APM SD (%)
90,99
95,82
97,08
g)
APM SMP/MTs (%)
h)
APM SMA/SMK/MA (%)
71,5 48,78
75,29 49,19
76,87 50,12
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, data diolah *Susenas, BPS, Juli 2010
2).
Kesehatan Usia harapan hidup di Jawa Tengah pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 72 tahun, masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 73,8 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2009 yaitu 114 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010 yaitu 104,97 per 100.000 kelahiran hidup, masih di bawah target
RPJMD yaitu 102 per
100.000 kelahiran hidup. Menurunnya AKI antara lain disebabkan oleh meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal dan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan.
Masih
perlu
upaya
serius
terutama
untuk
meningkatkan cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 yaitu 9,7 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 yaitu 10,62 per 1.000 kelahiran hidup, masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 9,8 per 1.000 kelahiran hidup. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penanganan neonates komplikasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
27
Kasus kekurangan gizi pada balita yang menyebabkan terjadinya kelainan tinggi terhadap berat badan permanen (anak pendek untuk umurnya/stunting) pada tahun 2007 (data riskesdas 2007) adalah 34,4 % dan Tahun 2010 sebesar 12,56%. Prevalensi gizi buruk pada tahun 2009 sebesar 0,16% dan tahun 2010 sebesar 0,08% (data Riskesdas 2010), masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 0,82%. Untuk pencapaian target tersebut, perlu peningkatan perbaikan gizi masyarakat terutama bagi penduduk miskin melalui berbagai program lintas sektor. Prioritas penanganan penyakit menular dititikberatkan pada HIV/AIDS, TB Paru, Demam Berdarah, Malaria dan Kusta. Jumlah kasus (penderita baru) HIV/AIDS tahun 2009 sebanyak 573 kasus (72 orang meninggal), meningkat pada tahun 2010 sebanyak 874 kasus (160 orang meninggal). Meningkatnya penemuan jumlah kasus
penderita
HIV/AIDS
tersebut,
dikarenakan
semakin
efektifnya kegiatan sosialisasi pencegahan dan pendorongan kelompok
beresiko
tinggi
untuk
melakukan
pemeriksaan
(voluntary, concelling and testing). Penemuan penderita baru penyakit Tubercolusis Paru (TB) pada Tahun 2010 sebesar 53,72% meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 48,5%, namun demikian masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 70%. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas untuk penemuan penderita baru TB paru melalui
surveillance dan kegiatan pendamping minum obat. Angka
Kesakitan
DBD
pada
tahun
2010
sebesar
59,5/100.000 penduduk dan angka kematian DBD sebesar 1%. Target
akhir
RPJMD
untuk
Angka
Kesakitan
DBD
adalah
<15/100.000 penduduk. Angka kematian karena DBD masih belum mencapai target akhir RPJMD sebesar <1%. Peningkatan angka kesakitan DBD antara lain disebabkan karena masih rendahnya
perilaku
hidup
bersih,
belum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
optimalnya
28
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemanasan global yang berdampak pada penularan penyakit DBD secara trans ovarian. Pada tahun 2009 Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,047 per 1.000 penduduk dan tahun 2010 sebesar 0,101 per 1.000, telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 1 per 1.000. Daerah endemis malaria di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo dan
Banyumas
dengan
prevalensi
Malaria (API) paling tinggi adalah Kabupaten Purbalingga. Penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung sampai dengan bulan Juni 2011 sebanyak 144 orang dari 333 kasus di 16 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk mewujudkan Jawa Tengah Bebas Pasung. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung. Gambaran kondisi mengenai kesehatan Jawa Tengah terdapat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.13 Kondisi Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No.
Variabel Indikator
1.
Angka Harapan Hidup (tahun)
2.
Angka Kematian Ibu ( per 100.000 KH)
3.
Angka Kematian Bayi ( per 1000 KH)
2008
2009
2010
71,1
72
72
117
114
104,97
9,88
9,7
10,62
Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, data diolah
3).
Pekerjaan Umum Panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional 1.390,571 km, jalan provinsi 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota 22.412,60 km. Kinerja jalan provinsi dalam kondisi baik 85% (2009) menjadi 85,36% (2010); kondisi sedang 14,61% (2009) menjadi 14,29% (2010); kondisi rusak 0,39% (2009) menjadi 0,35% (2010),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
29
dengan target akhir RPJMD untuk kondisi jalan baik sebesar 86,54%. Sedangkan kinerja jalan Nasional tahun 2010 kondisi baik sebesar 5,97%, kondisi sedang sebesar 65,71% dan kondisi rusak sebesar 28,32%. Panjang jembatan Provinsi adalah 25.335 m, dengan kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 75,46% dan tahun 2010 sebesar 76,35%, target RPJMD sebesar 79% di tahun 2013, sehingga masih perlu dipacu untuk dapat mencapai target akhir RPJMD. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2010 mencapai 97,66 km (46,51%), sedangkan untuk pembangunan konstruksi baru sepanjang 27,09 km (12,76%). Melalui Regional
Road Development Project (RRDP) Tranche I (2011 – 2013), target sampai akhir tahun 2013 sepanjang 102,89 km (48,48% dari total panjang JJLS yaitu 212,25 km). Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo sepanjang 75,67 km, sampai tahun
2010
pembangunan jalan tol Seksi I
(Semarang–Ungaran) sepanjang 14,1 km baru mencapai 93,34% dikarenakan mundurnya waktu penyelesaian pembebasan tanah pasca
konsinyasi
di
Paket
III
(Penggaron-Beji),
redesign
menyesuaikan kondisi struktur tanah pada lokasi STA 5 Paket Gedawang-Penggaron di Dusun Karangpucung-Pudakpayung dan terhambatnya pengeprasan bukit Ceper dan Cemorosewu karena kondisi cuaca/intensitas hujan yang cukup tinggi. Selanjutnya untuk Seksi II (Ungaran–Bawen) sepanjang 9 km, dalam tahap pembebasan lahan (89,08%). Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya ruas jalan provinsi yang mempunyai kapasitas dan kualitas struktur yang belum mantap, terutama di wilayah timur Jawa Tengah, wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
30
Kabupaten/Kota,
daerah
rawan
bencana
dan
kawasan
pengembangan perekonomian wilayah. Pada tahun 2010, kondisi jaringan irigasi baik mencapai 49% tetapi kondisi ini masih perlu didorong untuk mencapai target RPJMD sebesar 72%. Kondisi DAS kritis yang telah tertangani sampai tahun 2010 sebanyak 16 DAS dari 35 DAS kritis yang harus ditangani sesuai target RPJMD. Selain itu, luas genangan banjir di tahun 2010 sebesar 186.456 Ha, berkurang dari tahun 2009 seluas 192.942 Ha, sehingga masih perlu penanganan untuk mencapai
target
RPJMD
seluas
167.000
Ha.
Pemenuhan
kebutuhan air baku sampai tahun 2010 telah mencapai 44% masih
sesuai
target
mengantisipasi
dampak
RPJMD, perubahan
namun iklim
demikian masih
untuk
dibutuhkan
pembangunan sarana prasarana air baku terutama di daerah kritis. Panjang pantai kritis di tahun 2010 sebesar 140 km, menurun dari tahun 2009 sepanjang 157 km, namun masih perlu didukung untuk mencapai target RPJMD sepanjang 130 km. Cakupan pelayanan air bersih di Jawa Tengah pada tahun 2009 di kawasan perkotaan (37%) dan kawasan pedesaan (9%) meningkat pada tahun 2010 di kawasan perkotaan (38,7%) dan kawasan pedesaan (10,4%). Cakupan layanan sanitasi tahun 2009 sebesar 54,73% meningkat pada tahun 2010 sebesar 57,70%. Capaian tersebut masih sesuai dengan target RPJMD, apabila dibandingkan dengan target MDGs khususnya untuk cakupan air bersih pedesaan masih perlu percepatan pencapaian. 4).
Perumahan Pada tahun 2010, backlog rumah di Jawa Tengah sebanyak 755.493 unit. Salah satu penyebab tingginya backlog rumah adalah bencana alam sehingga banyak keluarga yang kehilangan rumah.
Selain
itu
masih
terdapatnya
rumah
tidak
layak
huni/kumuh di perkotaan sebanyak 115.000 rumah tangga atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
31
5% dari 2.300.000 rumah tangga yang dalam kondisi tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni yang telah dipugar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.250 rumah. Pada tahun 2009 jumlah rumah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diperbaiki sebanyak 714 unitdan pada tahun 2010 sebanyak 591 unit, Bantuan Rumah Tangga Miskin pada tahun 2009 sebanyak 1.275 unit dan pada tahun 2010 sebanyak 575 unit, serta Bantuan Rumah Panggung tahun 2009 sebanyak 40 unitdan tahun 2010 sebanyak 50 unit. Memperhatikan kondisi di atas, peran pemerintah provinsi dalam pengembangan perumahan yang terbatas pada pemberian stimulan perbaikan rumah dan peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) masih perlu ditingkatkan dengan
mendorong
swadaya masyarakat dan swasta yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah rumah layak huni. 5).
Penataan Ruang Sebagai pelaksanaan amanat UU No 26 Tahun 2007, Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah yang berlaku sampai 20 tahun mendatang. Selain itu, juga telah menyusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW sebanyak 2 buah, sosialisasi dan mitigasi kawasan rawan bencana. Dalam
fasilitasi
penyusunan/penyesuaian
Perda
RTRW
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan
rekomendasi
terhadap
31
Raperda
RTRW
Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh BKPRD Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, secara normatif terlambat, tetapi hal ini dikarenakan keterlambatan terbitnya
pedoman
penyusunan
Perda
RTRW
Provinsi,
Kabupatendan Kota, sehingga keterlambatan tidak hanya terjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
32
pada Provinsi Jawa Tengah (beserta kabupaten/kota di Jawa Tengah), tetapi juga terjadi secara nasional. Secara nasional, penetapan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah relatif lebih cepat, yaitu merupakan urutan ke-6 secara nasional. Berkenaan dengan telah tersusunnya perda-perda RTRW provinsi maupun kabupaten/kota, maka perlu ditindaklanjuti dengan
upaya
konsistensi
pemanfaatan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang. 6).
Perencanaan Pembangunan Capaian kinerja perencanaan pembangunan sampai tahun 2010 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yaitu RKPD Tahun 2011 melalui forum-forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbangwil, Musrenbangprov, Rakortas dan Musyawarah Regional. Di samping itu, dalam rangka mendukung
kebijakan
dan
strategi
pembangunan
daerah,
dilakukan melalui penyusunan dokumen-dokumen di bidang ekonomi,
kesejahteraan
rakyat,
bidang
pemerintahan
kependudukan dan bidang sarana prasarana wilayah antara lain berupa
Potensi
Ekonomi
Daerah
Kawasan
Kedungsapur,
Perencanaan Pembangunan Lingkungan Pedesaan, Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Energi Alternatif Pedesaan, Pengembangan Penanggulangan
Kawasan
Agropolitan,
Kemiskinan
Daerah
Rancangan (SPKD),
Strategi
Pelaksanaan
Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua
(PUS),
Membangun
Rencana
Desa
Umum
(TMMD),
Program
Rencana
TNI
Manunggal
Pengelolaan
Bencana
(Disaster Management Plan), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB). Di samping itu untuk mendukung penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan dilakukan kajian dan penelitian di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
33
bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, teknologi air bersih, penangkapan ikan, pengembangan usaha dan pemerintahan. Dalam rangka pengendalian dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah telah dilakukan fasilitasi penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota serta evaluasi kinerja program pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. 7).
Perhubungan Jumlah trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 840 trayekdan
jumlah trayek Antar Kota
Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 367 trayek, relatif tetap dengan tahun sebelumnya. Jumlah bus pada tahun 2009 sebanyak 11.825 unit menurun di tahun 2010 sebanyak 10.174 unit. Hal ini disebabkan
masyarakat
cenderung
memilih
menggunakan
angkutan pribadi (sepeda motor). Jumlah Mobil Penumpang Umum (MPU) relatif tetap sejumlah 397.667 unit. Jumlah rambu lalu lintas tahun 2009 sebanyak 9.238 buah, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 10.436 buah. Sedangkan jumlah jembatan timbang di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2009-2010 sebanyak 17 unit dengan sistem komputerisasi, terdiri dari kapasitas 40 ton sebanyak 9 unit dan kapasitas 80 unit sebanyak 8 unit. Jumlah penumpang Kereta Api (KA) di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 2.147.859 orang menurun pada tahun 2010 sebanyak 1.854.806 orang. Jumlah barang yang diangkut pada tahun 2009 sebesar 19.179,65 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 19.982 ton. Pada tahun 2010 telah disusun Rencana Induk Perkeretapian Jawa Tengahdan DED perlintasan tidak sebidang pada 5 lokasi (Kabupaten Sragen, Purworejo, Kebumen, Brebes dan Sukoharjo). Untuk pelayanan SDP, selama tahun 2009 KM. Muria yang melayani lintas Jepara-Karimunjawa PP mengangkut penumpang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
34
sebanyak 22.901 orang, menurun di tahun 2010 sebanyak 16.350 orang. Sedangkan untuk KM. Kartini yang melayani lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara PP selama tahun 2009 mengangkut penumpang sebanyak 13.257 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 15.977 orang. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Mas tahun 2009 sebanyak 1.398 Call atau 8.605.624 GT meningkat di tahun 2010 sebanyak 2.221 Call atau 12.556.730 GT. Jumlah cargo yang diangkut tahun 2010 sebanyak 7.863.850 ton/m³/liter. Jumlah container yang diangkut tahun 2009 sebesar 82.029 teus meningkat
di
tahun
2010
sebesar
384.522
teus.
Jumlah
penumpang domestik dan internasional tahun 2009 sebanyak 302.772 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 449.645 orang. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap pada tahun 2009 sebanyak 2.326 Call menurun pada tahun 2010 sebanyak 1.249 Call atau 21.882.020 GT. Jumlah bongkar muat barang dan migas 23.895.627 ton/m³/liter dan hewan 24.952 ekor. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tegal tahun 2009 sebanyak 938 Call atau 295.668 GT meningkat pada tahun 2010 sebanyak 3.949 Call atau 426.768 GT. Jumlah
bongkar muat
tahun 2009 sebesar 69.486 ton m³/liter menurun pada tahun 2010 sebesar 29.525 ton/m³/liter. Jumlah penumpang domestik di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang
selama
tahun
2009
sebanyak
1.627.706
orang
meningkat selama tahun 2010 sebanyak 1.954.901 orang. Sedangkan penumpang internasional pada tahun 2009 sebanyak 23.278 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 38.603 penumpang. Pergerakan pesawat sebanyak 16.328 penerbangan domestik dan 508 penerbangan internasional. Barang yang diangkut dalam penerbangan domestik pada tahun 2009 sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
35
19.722.375 kg meningkat pada tahun 2010 sebesar 23.862.533 kg. Sedangkan barang yang diangkut dalam penerbangan internasional tahun 2009 sebesar 456.709 kg meningkat ditahun 2010
sebesar
1.641.079
kg.
Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan jasa transportasi udara telah dilakukan
peningkatan
dan pengembangan sarana dan prasarana pada Bandar Udara Ahmad Yani dengan dikembangkannya pembangunan terminal di sisi utara tahun 2011 dan direncanakan selesai tahun 2013. Jumlah Penumpang di Bandara Adi Soemarmo tahun 2009 sebanyak 686.410 orang meningkat pada tahun 2010 sebanyak 737.854 orang. Pergerakan pesawat domestik pada tahun 2009 sebanyak 4.646 meningkat di tahun 2010 sebanyak 5.106. Sedangkan penerbangan internasional pada tahun 2009 sebanyak 1.056 menurun di tahun 2010 menjadi sebanyak 887. Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa dengan realisasi pembebasan tanah seluas 10.177 m² pada tahun 2010 dari total kebutuhan 155.831 m², sisanya diakomodir pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Capaian urusan perhubungan secara umum sesuai dengan tahapan yang direncanakan tetapi belum optimal yaitu kinerja pelayanan
untuk
mendukung
keselamatan
lalu
lintas,
pengembangan jalur kereta api regional dan pembangunan double
track,
Pengembangan
Pelabuhan
Tanjung
Emas
melalui
pembangunan Terminal Kendal, Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani serta Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa. 8).
Lingkungan Hidup Perlindungan dan konservasi sumber daya alam merupakan salah satu program peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air. Sampai dengan tahun 2010 penanganan lahan sekitar kawasan lindung di luar kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
36
hutan telah tertangani 1.525,5 Ha dari target 11.137,95 ha (5% dari seluruh luas kawasan lindung 222.759 ha) dan pelaksanaan konservasi tanaman langka 279 jenis tanaman dari target 360 jenis. Selain konservasi secara vegetatif, dilakukan konservasi secara sipil teknis meliputi : Pembangunan 200 unit sumur rombong, pembangunan 15 PAH (Penampungan Air Hujan) dan 28 sumur resapan. Penanganan kerusakan pesisir akibat abrasi pantai sampai dengan tahun 2010 dilakukan dengan pembangunan sabuk pantai sepanjang 1.475,5 m dan penanaman mangrove sebanyak 336.529 btg (109 ha), jauh dari target RPJMD yakni 3.000 m sabuk pantai dan mangrove 200 Ha. Penyusunan kajian daya tampung dan penetapan kelas air sungai baru dilakukan di 4 sungai dari 6 sungai yang ditargetkan RPJMD, termasuk kajian daya dukung lingkungan ditargetkan di 6 DAS/Sub DAS yang sampai saat ini belum dapat terealisasi dikarenakan menunggu panduan pusat terkait penyusunan daya dukung lingkungan. Upaya peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 10 Kabupaten diharapkan pada tahun 2013 dapat mencapai 20%, dimana realisasi sampai tahun 2010 peningkatan kualitas RTH di 5 daerah baru seluas 80,16 Ha atau 0,26%, sehingga belum mencapai target RPJMD yaitu 10 daerah. Cadangan air tanah di Jawa Tengah diprediksi kurang lebih sejumlah 12.168.523.000 m3, sedangkan sumur air tanah yang berijin sampai Tahun 2010 jumlahnya mencapai 4.259 buah, sumur P2AT 563 buah
dan masih banyak lagi yang tidak
terdaftar. Pemanfaatan air tanah meningkat sehingga perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi krisis air. Pada Tahun 2010 tercatat jumlah industri besar 764 buah, industri kecil dan menengah 644.311 buah, rumah sakit 162 buah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
37
Hotel Bintang dan Melati 1.196 buah. Pengendalian Pencemaran dan
perusakan
lingkungan
pada
target
RPJMD
adalah
pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 pelaku usaha menengah/besar dan 50 obyek domestik. Sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan upaya pengendalian pencemaran terhadap 294 industri menengah/besar, 13 kluster UMKM dan 20 obyek domestik dengan membangun 23 unit bodigester bagi industri kecil tahu dan usaha ternak serta fasilitasi pembuatan IPAL Komunal bagi 319 Industri Kecil di Kabupaten Pekalongan, Pati, Sragen dan Tegal. Upaya pengendalian kualitas udara dilakukan melalui uji kualitas udara ambien di 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan penanaman tanaman pereduksi zat pencemar udara di Kabupaten Brebes, Blora dan Kota Tegal. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain meliputi : peningkatan fungsi lindung pada kawasan lindung di luar hutan, penanganan kerusakan ekosistem pesisir, penanganan sumber-sumber
pencemar,
peningkatan
RTH,
pembangunan
sumur pantau dan sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah dan
kajian
daya dukung lingkungan DAS/Sub DAS
Prioritas. 9).
Pertanahan Pembangunan pertanahan dilaksanakan melalui program pengaturan
penguasaan
dan
penatagunaan
tanah.
Melalui
program tersebut selama 2009-2010 telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi yang melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan lindung dan sawah lestari. Sertifikasi pada kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 4.284 hektar dan tahun 2010 seluas 4.564,2 hektar. Sertifikasi pada sawah lestari pada tahun 2010 seluas 21,8 hektar. Sertifikasi pada tanah kas desa juga telah dilakukan sejak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
38
tahun 2007-2009 seluas 72,05 hektar dan tahun 2010 menjadi 122.48 hektar. Secara umum sampai tahun 2009 tanah yang sudah disertifikatkan baru seluas 1.093.094,96 Ha atau 33,29% dari luas tanah di Provinsi Jawa Tengah 3.283.609 Ha dengan perincian capaian untuk kegiatan inventarisasi hak atas tanah yang meliputi HGU sudah terinventarisasi 100% pada tahun 2006, HGB baru mencapai 24,39% dari 410 lokasi dan HP baru mencapai 33% dari 175 lokasi. 10). Kependudukan Dan Catatan Sipil
Pembangunan bidang Kependudukan termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, sehingga penyediaan data kependudukan secara valid dan dinamis sangat diperlukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010
telah
menerapkan
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK) di 15 Kabupaten/Kota, namun masih di bawah
target akhir
RPJMD
yaitu penerapan
SIAK
di 35
Kabupaten/Kota. 11). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan pada tahun 2009 lebih rendah dibanding laki-laki (56,29% : 82,69%), sementara pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan (7,75% : 6,74%). Pada penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (71,74% : 28,26%). Jumlah tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) tahun 2009, jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki (23.838 : 1.764) dan pada tahun 2010 menunjukkan kondisi yang sama (23.030 : 5.652). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
39
Pada periode 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2014, persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif sebesar 16,19% meningkat dibanding periode 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2009 sebesar 10,22%. Pada jabatan publik, partisipasi perempuan pada Jabatan Eselon II yaitu sebesar 22% (2009) turun menjadi 9% (2010), sedangkan pada Jabatan Eselon III sebesar 15,40% (2009) meningkat menjadi 24,50% (2010). Kasus
kekerasan
berbasis
gender
dan
anak
di
Kabupaten/Kota menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 2.512 kasus (2009) menjadi 2.829 kasus (2010). Kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga anggota Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 250 kasus (2009), meningkat menjadi 373 kasus (2010). Penanganan korban kekerasan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPT yang telah terbentuk di 35 Kabupaten/Kota dan Pelayanan Terpadu rujukan di Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi berbagai persoalan kesenjangan gender yang muncul, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencanangkan
uji
coba
penyusunan
Perencanaan
dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diimplementasikan pada tahun anggaran 2011 di 15 SKPD. Dalam hal perlindungan anak, akte kelahiran menjadi indikator penting dari hak hidup anak. Cakupan Balita usia 0 â&#x20AC;&#x201C; 5 tahun yang memiliki akte kelahiran sebesar 70,10%, sehingga perlu didorong penerbitan akte kelahiran gratis terutama bagi keluarga kurang mampu. Pada tahun 2010, jumlah anak korban kekerasan fisik sebanyak 254 anak, korban kekerasan psikis 146 anak, korban kekerasan
seksual/eksploitasi
seksual
801
anak,
korban
penelantaran 58 anakdan Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) 291 anak. Terkait hak partisipasi anak dalam proses pengambilan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
40
keputusan, telah terbentuk 29 Forum Anak di 29 Kabupaten/Kota, meskipun belum berjalan maksimal. Sebagai
upaya
meningkatkan
komitmen
pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pengintegrasian Pengarusutamaan Hak Anak, pada tahun 2010 dideklarasikan 2 (dua) Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6 kabupaten/kota menuju KLA (Rembang, Klaten, Sragen, Grobogan, Kota Semarang dan Kota Surakarta). 12). Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) mempunyai peran penting untuk menekan angka kelahiran mengingat
guna
mengendalikan
pertumbuhan
penduduk,
pada Tahun 2009 angka kelahiran usia produktif
cukup tinggi yaitu sebesar 2,29%. Sedang angka Total Fertility
Rate (TFR) atau angka kelahiran anak di Jawa Tengah sebesar 2,3, naik 0,2 jika dibanding angka TFR Tahun 2006 yaitu 2,1. Jumlah peserta KB aktif (PA) di Jawa Tengah sebanyak 5.155.761 akseptor atau 78,25% dari 6.561.254 orang Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah peserta KB diupayakan dengan adanya peserta KB baru mencapai 997.425 pasangan atau 104,51 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Peningkatan peserta KB aktif
yang
tidak
signifikan
tersebut
disebabkan
karena
kelembagaan yang menangani KB hanya pada tingkat Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota penanganannya bersamaan dengan fungsi lainnya sehingga kurang fokus. Persentase Drop Out (DO) KB di Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 13,86%, lebih tinggi dibanding tahun 2009 sebesar 11,69%, sedangkan Unmetneed (PUS yang belum terlayani) pada tahun 2010 sebesar 11,59% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 11,69%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
41
13). Sosial
Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini ditunjukkan dengan penanganan PMKS yang berdasarkan data tahun 2010 tercatat sebagai berikut: a. Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal sebanyak 138.439 orang, dengan jumlah penanganan Anak Nakal 40 anak (0,49%), Anak Jalanan 1.766 (7,64%), Anak Terlantar 3.549 (2,85%); b. Korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 1.766 orang yang ditangani 180 orang; c. Penyandang cacat sebanyak 234.256 orang yang dapat tertangani sebanyak 2.790 orang (panti Pemerintah 435 orang, Swasta 2.355 orang) dan di luar panti sebanyak 715 orang; d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 164.813 orang, yang tertangani sebanyak 220 orang; e. Lanjut Usia Terlantar sebanyak 191.037 orang telah tertangani sebanyak 1.209 orang (0,63%); f. Penderita HIV/AIDS sebanyak 846 orang ditangani 500 orang (59,1%); g. Tuna Susila sebanyak 5.108 orang ditangani 220 orang (4,31%); h. Jumlah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebanyak 5.640 orang ditangani 1.145 orang (21,085%); i. Eks Narapidana sebanyak 13.098 orang tertangani sebanyak 30 orang (0,22%). Pada tahun 2010 kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai
Âą
Rp.2,38
penanggulangan
trilyun.
bencana
Dalam yang
rangka
mewujudkan
terencana,
terpadu,
terkoordinasidan menyeluruh, telah terbentuk 29 lembaga BPBD di kabupaten/kota
sebagai
upaya
untuk
melaksanakan
penanggulangan bencana baik pada waktu sebelum, saat dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
42
sesudah terjadi bencana melalui tindakan yang bersifat preventif, represif maupun rehabilitatif. 14). Ketenagakerjaan
Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah tercatat 16.856.330 orang dengan komposisi jumlah yang bekerja sebanyak 15.809.447 orang (93,79%) dan pengangguran terbuka sebanyak 1.046.883 orang (6,21%). Sedangkan pada Tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka sebesar 1.252.267 orang (7,33%), sehingga secara persentase
mengalami
penurunan sebesar
1,12%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010, sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian sebanyak
5.616.529
orang
(35,53%),
diikuti
oleh
sektor
perdagangan 3.388.450 orang (21,43%) dan sektor industri 2.815.292 orang (17,81%). Antar Kerja Lokal (AKL) hingga tahun 2010 mencapai 71.855 orang (71% dari target RPJMD sebanyak 100.000 orang). Adapun yang masih perlu dipacu adalah Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang baru mencapai 27.162 orang (36,21% dari target RPJMD sebanyak 75.000 orang). 15). Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Pada tahun 2009 jumlah koperasi sebanyak 25.077 unit menjadi 25.426 unit pada tahun 2010 (meningkat 1,39%) yang terdiri dari koperasi aktif 19.617 unit dan koperasi tidak aktif 5.809 unit. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 56.987 orang meningkat menjadi 70.315 orang (2010). Jumlah aset/modal usaha tahun 2009 sebesar Rp. 740,14 milyar meningkat menjadi Rp. 11,058 trilyun (2010). Jumlah KUD sampai akhir tahun 2010 sebanyak 590 unit dengan jumlah KUD aktif 544 unit dan KUD tidak aktif 36 unit. Dalam rangka revitalisasi KUD telah dicapai 49 unit KUD sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
43
distributor pupuk meningkat 75% dibanding tahun 2009 sebanyak 28 unit. Jumlah UMKM yang telah dibina pada tahun 2009 sebanyak 65.878 UMKM meningkat menjadi 67.616 UMKM di tahun 2010, terdiri dari bidang Non pertanian sebanyak 20.682 unit (2009) menjadi 21.205 unit (2010), bidang pertanian 9.385 unit (2009) menjadi 9.775 unit (2010), bidang perdagangan 28.172 unit (2009) menjadi 28.247 unit (2010) dan jasa 7.639 unit (2009) menjadi 8.389 unit (2010). Penyerapan kerja tahun 2009 sebanyak 278.000 orang meningkat menjadi 285.335 orang di tahun 2010. Salah satu lembaga keuangan mikro alternatif yaitu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KSP/USP Koperasi pada tahun 2009 sebanyak 15.932 unit meningkat di tahun 2010 menjadi 19.129 unit. Peningkatan tersebut diikuti dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebanyak 42.124 orang (2009) menjadi 49.385 orang (2010). Hal ini terlihat pada volume usaha yang meningkat dari Rp. 14,096 trilyun (2009) menjadi Rp. 16,55 trilyun (2010). Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2010 sebesar Rp. 4,795 trilyun. Jumlah debitur sebanyak 914.809 UMKM dengan NPL rata-rata sebesar 1,8% melalui 7 (tujuh) Bank Pelaksana (Bank Mandiri, BRI, BNI, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, BTN dan Bank Jateng). Melihat kondisi di atas, masih perlu upaya pembinaan terhadap koperasi maupun KUD yang tidak aktif di samping peningkatan jumlah volume usaha baik koperasi maupun UMKM. 16). Penanaman Modal
Realisasi investasi dalam konteks Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2010 sebesar Rp. 72,279 trilyun terdiri dari :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
44
1) Investasi swasta senilai Rp. 9,619 trilyun (PMA senilai Rp. 0,794 trilyun, PMDN senilai Rp. 8,825 trilyun); 2) Investasi pemerintah senilai Rp. 5,550 trilyun; 3) Investasi masyarakat senilai Rp. 21, 950 trilyun; dan 4) Investasi dari lembaga keuangan senilai Rp. 35,160 trilyun. Jumlah proyek yang dapat direalisasikan sejumlah 34 proyek dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 12.794 orang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 12.751 orang dan 43 orang tenaga kerja asing. Meskipun realisasi investasi PMTB tahun 2010 secara keseluruhan telah melebihi target RPJMD sebesar Rp 55,502 trilyun, namun masih perlu adanya peningkatan realisasi investasi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. 17). Kebudayaan
Terkait
dengan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Nilai
Kekayaan dan Keragaman Budaya, saat ini di Jawa Tengah terdapat 56 candi, 142 situs dan 1.800 benda cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak serta 48 museum (47 Museum Swasta dan Kabupaten/Kota dan 1 Museum Provinsi, yakni Museum Jawa Tengah Ronggowarsito), 7.917 sanggar seni budaya dan masyarakat pelaku seni budaya (3.541 kesenian tradisional dan 4.376 kesenian non tradisional), 4.470 seniman tari, 1.792 seniman teater, 383 dalang, 314 seniman seni rupa, 4.727 seniman musik dan 215 upacara tradisional. Upaya pembinaan dan pengembangan yang telah dilakukan, antara lain : konservasi 8 buah candi, 1 situs, optimalisasi tata pameran 6 museum, pembinaan dan fasilitasi Juru Pelihara (200 orang), konservasi 5.834 buah koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
(dari
sanggar/kelompok
seni,
59.784
koleksi),
pembinaan
150
pembinaan pengelola
540
upacara
tradisional dan pembinaan 700 Pegiat Film.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
45
Selanjutnya
berkaitan
dengan
Pembinaan
Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari keberagaman budaya, Jawa Tengah memiliki kelompok-kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 58 Organisasi Pusat dan 232 Organisasi Cabang, 173 Pemuka Penghayat dengan jumlah pengikut 187.684 orang, yang telah difasilitasi melalui pembinaan kepada 72 Organisasi penghayat kepercayaan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa
dan
memperkuat
pranata
sosial
dalam
kehidupan
masyarakat. 18). Kepemudaan Dan Olah Raga
Di bidang Kepemudaan, jumlah generasi muda di Jawa Tengah usia 16â&#x20AC;&#x201C;30 tahun sampai dengan tahun 2010 sebanyak 8.628.700 orang (26,65% dari total penduduk Jawa Tengah) yang terdiri dari 4.408.000 laki-laki (51,09%) dan 4.220.700 perempuan (48,91%). Jawa
Tengah
telah
melakukan
pembinaan
dan
pemberdayaan pemuda, antara lain peningkatan ketrampilan pemuda untuk kegiatan ekonomi produktif di bidang budidaya ikan air tawar sebanyak 100 orangdan peningkatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster sebanyak 51 orang, membentuk 17 kelompok usaha di bidang perbengkelandan fasilitasi 8 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dalam upaya mengembangkan kepeloporan pemuda di pedesaan. Di samping itu, pada tahun 2010 pemuda-pemuda Jawa Tengah
juga
menunjukkan
prestasi-prestasi
yang
cukup
membanggakan, antara lain sebagai Juara I Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) tingkat nasional, Juara III Pemuda Pelopor tingkat nasional di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Juara III Pemuda Pelopor tingkat nasional di bidang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
46
kebaharian serta keikutsertaan dalam program kapal pemuda nusantara. Di bidang Keolahragaan, prestasi yang telah diraih atlet Jawa Tengah pada tahun 2010 di tingkat regional dan nasional cukup menggembirakan. Untuk tingkat regional, pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III di Semarang, Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum dan meloloskan semua cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2011 di Riau. Untuk kompetisi di tingkat nasional, pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) V di Surabaya, Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum II di bawah Jawa Timur dengan memperoleh medali 11 emas 17 perak 15 perunggu. Pada Kejuaraan Nasional Siswa Sekolah Dasar di Jakarta, Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat III dengan memperoleh medali 4 emas 6 perak 5 perunggu, tim Sepakbola dan Tenis Meja Jawa Tengah menjadi Tim Indonesia 3 dalam mengikuti APSO. Selanjutnya, pada Kejuaraan Nasional antar PPLP Sepak Takraw, Tim Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum dengan memperoleh medali 2 emas dan 1 perunggu. Kompetisi di tingkat internasional, pada Kejuaraan Sepak Takraw ASEAN School di Malaysia, terdapat 6 orang atlet PPLP Jawa Tengah yang memperkuat Tim Indonesia dan mendapat 2 perunggu. Pada penyelenggaraan Asian Games XVI Tahun 2010 di Guangzhou China, dari 21 atlet Jawa Tengah yang dikirim terdapat 9 atlet yang berhasil meraih medali terdiri dari 1 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain itu terdapat 5 cabang olah raga (cabor) unggulan baru yang mulai menunjukkan prestasi di tingkat nasional (PON Kaltim tahun 2008), yaitu: Dayung (1 perak), Tenis Meja (1 perak), Tenis (2 perak), Basket (1 perak) dan Tinju (4 perunggu). Selanjutnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
47
pada POPNAS 2009, Dayung mendapat 2 perak, tenis 2 emas dan tenis meja 1 emas, sedangkan untuk cabor basket dan tinju, pada Kejurnas Basket tahun 2009 Jawa Tengah mendapat 1 emas dan pada Kejurnas Tinju tahun 2010 mendapat 3 emas dan 1 perak. Ke depan diharapkan prestasi kelima cabor unggulan daerah diharapkan dapat meningkat lagi. Namun demikian, pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga Jawa Tengah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, khususnya untuk persiapan menghadapi Sea Games dan Asean Games 2011, serta PON XVIII Tahun 2012 yang akan datang, karena prestasi Jawa Tengah dalam PON XVII 2008 di Kalimantan Timur belum dapat memenuhi target yang diharapkan yaitu menempati peringkat V dengan perolehan medali 53 emas, 81 perak dan 80 perunggu. Terkait dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam upaya mendukung peningkatan prestasi olahraga di Jawa Tengah. 19).
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang kondusif saja, tetapi berbagai faktor
pendukung
debirokratisasi
lainnya
khususnya
seperti
aspek
deregulasi
kebijakan-kebijakan
makro
dan juga
berpengaruh terhadap stabilitas nasional maupun regional pada umumnya. Pada Pemilu Legislatif Jawa Tengah tahun 2009 yang diikuti oleh 38 partai politik, dengan jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih sebanyak 26,19 juta orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 18,67 orang. Dari hasil Pemilu tersebut, Partai Politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 partai politik, yaitu PDIP (23 orang), Partai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
48
Demokrat (16 orang), Partai Golkar (11 orang), PAN (10 orang), PKS ( 10 orang), PKB (9 orang), Partai Gerindra (9 orang), PPP (7 orang), Partai Hanura (4 orang) dan PKNU (1 orang). Dari 10 (sepuluh) partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Hanuraku. Terkait dengan keamanan dan ketertiban, pada tahun 2010 indikasi Jumlah Tindak Pidana (JTP) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 17.391 kasus turun menjadi 12.991 kasus (74,69%). Begitu pula dengan indikator Tindak Pidana Menonjol (TPM) yang mengalami penurunan dari 6.555 kasus turun menjadi 5.422 kasus (82,71%). 20).
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan
otonomi
daerah
berpengaruh
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah harus merespon secara proporsional terhadap dinamika perubahan. Pada tahun 2010 di Jawa Tengah telah diselenggarakan 17 Pilkada Kabupaten/Kota,
meliputi
Kabupaten
Boyolali,
Semarang,
Rembang, Kendal, Kebumen, Pemalang, Klaten, Sukoharjo, Blora, Wonosobo,
Wonogiri,
Purworejo,
Purbalingga
serta
Kota
Surakarta, Magelang, Semarang dan Pekalongan. Selanjutnya telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2010 kepada 12 Bupati dan 4 Walikota. Sedang khusus Bupati Pemalang pelantikan dilaksanakan pada tahun 2011. Pada Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 3 jenis Diklat, yang diikuti oleh 6.393 Orang yang terdiri dari Diklat Teknis sebanyak 935 Orang, Diklat Fungsional 409 Orang dan Diklat Kepemimpinan 5.049 Orang. Di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
49
samping itu, yang sifatnya teknis dilaksanakan melalui bintek pada SKPD
terkait.
meningkatkan
Upaya
lain
kualitas
yang
SDM
dilakukan
aparatur
dalam
adalah
rangka
peningkatan
pelayanan administrasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian
akuntabilitas
dan
kondusivitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan 9 Peraturan Daerah, pengkajian terhadap 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan 41 UPT-SKPD, evaluasi 204 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota serta klarifikasi 143 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan sosialisasi
produk
hukum
kepada
masyarakat di 35 Kabupaten/Kota. Di samping itu, sebagai upaya penegakan hukum atas pelanggaran Perda telah dilaksanakan penertiban terhadap 234 pelanggar dan penindakan terhadap 166 pelanggar Perda Provinsi. Tahun 2010 telah diterbitkan Perda yang merupakan penjabaran Undang-undang dan Peraturan, antara lain Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, Perda tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perwujudan transparansi publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, telah dilaksanakan secara elektronik (LPSE), yaitu untuk kegiatan pelelangan sebanyak 142 paket pada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 37 paket pada 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal, Pati, Jepara, Klaten, Brebes dan Cilacap.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
50
Di bidang pengawasan, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara keseluruhan sebanyak 95 obyek pemeriksaan, terdapat 1.610 temuan dan 2.006 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.224 (61,02%) selesai, dalam proses 420 (20,94%) dan 362 (18,04%) belum ditindaklanjuti. Di samping itu telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 110 kasus dengan rincian 5 kasus ditangani provinsi, 96 kasus dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota, 5 kasus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan 4 kasus dikembalikan. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebesar Rp 1,04 Triliun dengan dana pendamping keseluruhan sebesar Rp 127.071.365.800,- atau 16,07% dimaksudkan sebagai stimulan
kepada
Kabupaten/Kota
untuk
menyelesaikan
permasalahan di wilayah masing-masing sekaligus mengurangi kesenjangan
antar
wilayah.
Sedangkan
untuk
percepatan
pembangunan di pedesaan, telah diberikan berbagai bantuan kepada pemerintah desa. Dalam rangka terciptanya pengelolaan aset daerah yang tertib, telah dilakukan inventarisasi, pengamanan, penyelesaian kasus dan pemanfaatan aset daerah . Berdasarkan Hasil Sensus Barang dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat aset tanah senilai Rp 8,828 Triliun; peralatan dan mesin senilai Rp 882,04 Miliar; gedung dan bangunan senilai Rp 1,244 Triliun; Jalan Irigasi dan jaringan senilai Rp 1,013 Triliun; aset tetap lainnya senilai Rp 15,88 Miliar dan Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp 12,63 Milyar. Guna pengamanan aset daerah telah dilakukan pematokan dan pemasangan label sebanyak 1.500 patok dan 150 label, serta telah dilakukan sertifikasi tanah sebanyak 732 bidang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
51
Untuk
mendukung
pemerintahan
perwujudan
penyelenggaraan
e-government
secara
ditempuh
melalui
pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah on-line (SIJOLI) yang didukung aplikasi sistem penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), system Informasi
Pengelolaan
Keuangan
daerah
(SIPKD),
Sistem
Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE). Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) atau One Stop Service (OSS) di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan, lamanya proses perijinan di Jawa Tengah maksimal 15 hari sejak proses pengajuan. Namun demikian penerapan OSS tersebut masih menghadapi berbagai kendala terkait tarik ulur kewenangan dengan
dinas
pemerintah
teknis,
daerah,
konsistensi kompetensi
regulasi
dan
sumberdaya
kebijakan manusiadan
keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. 21). Ketahanan Pangan
Kontribusi
Jawa
Tengah
pada
tahun
2010
terhadap
kebutuhan beras nasional sekitar 15,3%, sedangkan produksi daging pada tahun 2009 memberikan kontribusi Nasional sekitar 19,27% (48,34 ribu ton). Tahun 2010 produksi komoditas utama pertanian di Jawa Tengah yaitu padi, jagung, kedelai dan
ubi kayu mengalami
peningkatan dibanding capaian produksi pada Tahun 2009, sedangkan
komoditas
kacang
tanah
mengalami
penurunan
dikarenakan curah hujan tinggi sehinggga terjadi perubahan pola tanam ke padi (Tabel. 2.14).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
52
Tabel. 2.14 Capaian Produksi Komoditas Utama Pertanian Pada Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2010 No
Komoditas
Produksi 2009 (ATAP 2009) 9.600.415 Ton
Produksi 2010 (ASEM 2010) 10.110.830 Ton
Keterangan
1.
Padi
5,32 %
2.
Jagung
3.057.845 Ton
3.058.710 Ton
0,03 %
3.
Kedelai
175.156 Ton
187.992 Ton
7,33 %
4.
Kacang Tanah
162.430 Ton
161.222 Ton
-0,74 %
5.
Ubi Kayu
3.676.809 Ton
3.876.242 Ton
5,42 %
Sumber : : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Jateng
Capaian produksi padi dan kedelai telah mencapai target RPJMD yaitu peningkatan 1,5% per tahun. Komoditas ubi kayu yang telah mencapai target sebesar 3% dalam 5 tahun. Sedangkan untuk produksi jagung belum mencapai target RPJMD yaitu 1,5% per tahun. Capaian kinerja sektor peternakan tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, sesuai dengan tabel berikut: Tabel 2.15 Capaian Produksi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009-2010 No 1. 2. 3.
Komoditas Daging Telur Susu
Produksi Tahun 2009 (kg)*
Produksi Tahun 2010 (kg)*
Kenaikan (%)
203.841.029 249.804.428 91.762.220
228.189.441 250.226.811 100.149.736
11,94 0,16 9,14
Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : * (Angka Tetap)
Capaian produksi daging belum mencapai target RPJMD sebesar 7% per tahun. Produksi telur mengalami kenaikan sebesar 2,99% dan telah mencapai target RPJMD sebesar 2,3%/tahun. Kenaikan produksi susu sebesar 10,54% telah mencapai target sebesar 3%/tahun. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Swasembada Gula Nasional tahun 2014, telah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
53
ditempuh langkah intensifikasi dan ekstensifikasi tebu. Produksi tebu 3,21 juta ton (2009) menjadi sebesar 4,11 juta ton (2010) atau naik 28,04%,
sedangkan produksi gula meningkat 6,80%
dari sebesar 227,21 ribu ton (2009) menjadi 242,66 ribu ton (2010). Pembangunan pertanian
di Jawa Tengah
menghadapi
kendala yaitu adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (Wereng Batang Coklat), yang mengakibatkan puso tanaman padi seluas 4.149 Ha. Anomali cuaca telah menyebabkan bencana banjir dan mengakibatkan puso pada tanaman padi seluas 10.324 Ha, palawija seluas 19.988 Ha dan hortikultura seluas 531 Ha. Akibat erupsi Gunung Merapi, terjadi puso pada tanaman padi seluas 1.515 Ha, palawija 1.688 Ha dan hortikultura seluas 2.057 Ha. Target RPJMD untuk kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90, dari skor PPH ideal adalah 100 pada tahun 2013, dengan capaian tahun 2010 sebesar 86,02 meningkat 2,32% dibandingan tahun 2009 yaitu 83,7. Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi makanan pada tahun 2010 mencapai 2.015 Kkal/kap/hr dengan konsumsi protein 57,81 gr/kap/hr di atas target AKE RPJMD yaitu konsumsi energi 2000 Kkal/kap/hr dan protein 52 gr/kap/hr. Untuk dilakukan
mewujudkan Gerakan
kemandirian
Kemandirian
Pangan
pangan
masyarakat
Masyarakat,
yang
difokuskan di pedesaan. Sampai dengan Tahun 2010 telah melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di 144 desa (APBD 35 desa APBN 109 desa), memfasilitasi pengisian 45 lumbung pangan masyarakat (APBN : 16 kelompok, APBD : 29 kelompok), mengembangkan 78 LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), memfasilitasi penyediaan cadangan pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
54
sebanyak 110 ton untuk penanganan daerah rawan pangan transien. Upaya pembinaan peningkatan mutu pangan sampai tahun 2010 telah menghasilkan 9 sertifikat produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) dengan 7 komoditas, yaitu Salak Nglumut di Magelang (4 kelompok), Salak Pondoh, Mangga, Melon Orange, Semangka, Melon Action (putih) dan Jambu Air Merah Delima (Pemalang, Sragen, Pekalongandan Demak) dari target RPJMD sebanyak 17 komoditas. Hal-hal
yang
perlu
mendapatkan
perhatian
adalah
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan (padi, jagung, kedelai, daging, telur, susu), peningkatan produksi tebu, penanganan hama penyakit dan peningkatan konsumsi energi. 22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Keberhasilan
pembangunan
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat pada Tahun 2010 antara lain berupa: Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa dan metodologi pemberdayaan masyarakat 475 orang; Penumbuhan kapasitas Lembaga Usaha Masyarakat 8.576 unit, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 575 unit dan perbaikan 50 unit rumah
panggung,
permukiman
perbaikan
perdesaan
sarana
sebanyak
prasarana
1.083
lingkungan
kelompok
serta
pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi sebanyak 60 kelompok. Di samping itu dilakukan penguatan kapasitas pemerintah
desa melalui peningkatan kemampuan 600 orang
aparat desa, penyusunan profil desa di 70 desa/kelurahan. Dalam rangka penguatan ekonomi dan sosial pedesaan dilakukan antara lain melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) 60 unit, pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa senilai Rp 47,5 milyar untuk 475 desa, Peningkatan wawasan 105 kader Posyandu dan pengembangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
55
Posyantekdes di 12 Kabupaten/Kota, Pengelola Lingkungan, peningkatan kualitas kader perencanaan pemberdayaan desa dan Anak Indonesia Mencintai Budaya Damai, Penumbuhan semangat gotong royong melalui Gerakan Bulan Bhakti Masyarakat di 34 Kabupaten/Kota dan Pemberian bantuan stimulan kegiatan bagi 10 kelompok (1 kelompok sejumlah 10 orang) di masing-masing 35 Kabupaten/Kota Kelompok Masyarakat Mitra di desa/kelurahan lokasi P2MBG. 23). Statistik
Produk-produk statistik yang telah dihasilkan meliputi Jawa Tengah Dalam Angka (JDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah, Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)/Social Accounting Matrix (SAM) Jawa Tengah, data potensi daerah (profil daerah), peta daerah melalui web aplikasi penelusuran metadata pada Jaringan Database Spasial Daerah (JDSD) Provinsi Jawa Tengah serta web aplikasi sistem informasi perencanaan, data dan pengendalian. 24). Kearsipan
Pada Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyelamatkan arsip melalui alih media arsip tekstual 3.500 record, arsip rekaman suara 2.500 record MP 3, arsip foto dan 3.500 record arsip ke DVD sebanyak 80 kaset. Dalam rangka mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Bali nDeso mBangun
Desodan
sesuai
dengan
tupoksinya
dilaksanakan
kegiatan
diantaranya meningkatkan tertib administrasi kearsipan desa melalui bimbingan teknis kearsipan bagi 500 sekretaris desa dan pembenahan kearsipan di 232 desa, pembinaan kearsipan pada 16 desa di 4 Kabupaten (Blora, Brebes, Banjarnegaradan Batang). Upaya peningkatan sumber daya aparatur telah dilakukan pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK) di 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
56
SKPD Provinsi. Selain itu dalam rangka peningkatan sarana prasarana kearsipan di desa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana bantuan kepada 2.350 desa di 29 Kabupaten digunakan untuk menunjang kearsipan desa untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa. 25). Komunikasi Dan Informatika
Di bidang kehumasan, pelaksanaan komunikasi dan informasi dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan kebijakan dan hasil pembangunan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan untuk membangun citra positif pemerintah. Di bidang informasi, untuk mendukung diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu, di Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
(LPSE)
yang
telah
beroperasi sejak 10 Maret 2010. Pelayanan jasa pos di Jawa Tengah pada tahun 2009 dilayani di semua kantor pos yang ada dan tersebar di seluruh wilayah. Jumlah kantor pemeriksa pos sebanyak 29 unit dan kantor pos cabang sebanyak 540 unit yang siap melayani masyarakat. Jumlah kantor pos yang sudah melayani pelanggan secara online mencapai 494 unit (91,48%). Pelayanan jaringan telekomunikasi di Jawa Tengah yang dilakukan oleh PT. Telkom Drive IV Jawa Tengah yang meliputi Pekalongan, Purwokerto, Surakarta dan Semarang. Sampai tahun 2009 jumlah sambungan telepon mencapai 630.517 sambungan. Di bidang penyiaran, pada Tahun 2010 dilakukan kegiatan fasilitasi proses perijinan bagi lembaga penyiaran di Jawa Tengah dengan
jumlah
pemohon
ijin
Penyelenggaraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Penyiaran
57
sebanyak 66 Lembaga Penyiaran terdiri dari 53 lembaga penyiaran radio, 3 lembaga penyiaran televisi komunitas, 1 lembaga penyiaran televisi berlangganan dan 9 lembaga penyiaran televisi dengan sistem siaran jaringan. Sedangkan untuk mewujudkan isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjaga integritas bangsa, telah dimanfaatkan perangkat pemantauan isi siaran televisi, yang hasilnya berupa teguran kepada lembaga penyiaran televisi sejumlah 33 isi siaran, serta 87 isi siaran radio swasta dan radio publik lokal. Dalam rangka memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat menyangkut hasil pembangunan, di tahun 2010 telah dilakukan pemetaan potensi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) di 35 Kabupaten/Kota
dan
fasilitasi
pembentukan
LKM
di
14
Kabupaten/Kota serta mendorong pembentukan FK METRA di 8 Kabupaten/Kota.
LKM
merupakan
mempublikasikan
pengembangan
suatu
lembaga
produkâ&#x20AC;&#x201C;produk
lokal
yang yang
belum dikenal secara luas, sedangkan FK METRA merupakan forum kelompok kesenian tradisional yang berfungsi sebagai penyampai hasil-hasil pembangunan dalam bentuk seni tradisional di daerah. 26). Perpustakaan
Pada tahun 2010 pengembangan kebiasaan membaca masyarakat meningkat dibanding tahun 2009 antara lain : (1) jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 493.952 orang menjadi 494.665 orang; (2) tingkat peminjaman koleksi perpustakaan dari 224.187 buku menjadi 225.188 buku; serta (3) jumlah peminjam dari 110.866 orang menjadi 111.846 orang. Upaya pengembangan budaya baca masyarakat dilakukan dengan
memberikan
bantuan
kepada
Perpustakaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Desa
58
sebanyak
659
desa,
pengembangan
Pojok
Baca,
fasilitasi
pembinaan bagi layanan perpustakaan keliling, serta rangkaian promosi perpustakaan (meliputi : pameran buku perpustakaan, penataan dan penambahan fasilitas ruang untuk pengunjung serta kegiatan Bedah Buku). Terkait dengan kapasitas perpustakaan, pada tahun 2010 jumlah perpustakaan di Jawa Tengah sebanyak 154.766 unit yang meliputi 35 perpustakaan umum/Kabupaten dan Kota, 9.142 perpustakaan
desa/kelurahan
dan
kecamatan,
115.182
perpustakaan khusus yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah dan swasta. Selain itu, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat dilakukan melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling, yang sampai saat ini berjumlah 50 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 3 diantaranya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan melalui program/kegiatan di tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi pengembangan Perpustakaan
perpustakaan Desa,
melalui
pembinaan
150
pembinaan anggota
di
500
organisasi
Pustakawan dan dukungan penyediaan 5.500 buku untuk 80 Perpustakaan. Selain itu juga telah dilakukan upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan. b. Urusan Pilihan Evaluasi terhadap layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah yaitu: 1).
Pertanian Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas pada PDRB Jawa Tengah
2010
sebesar
19,4%
dan
mampu
meningkatkan
kesejahteraan petani yang diukur dari rata-rata Nilai Tukar Petani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
59
(NTP) sebesar 103,12 per Desember Tahun 2010 meningkat 3,09% dibanding periode yang sama Tahun 2009 sebesar 100,03 dan lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 102,75. Ekspor komoditas hortikultura pada tahun 2010 meliputi Buncis Perancis 38,651 ton, Lobak 6,82 ton, Bawang Daun 4,9 ton, Seledri 1,3 ton, Parsley 7,7 ku, Salak Magelang dan Banjarnegara 322,3 ton. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dilakukan pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Tahun 2010 ketersediaan alsintan antara lain traktor roda dua sebanyak 25.319 unit, meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 22.639, pompa air sebanyak 28.479 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 17.714 unit, power threser sebanyak 3.735 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 3.255dan mesin pengering (dryer) sebanyak 272 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 215 unit. Areal perkebunan rakyat di Jawa Tengah pada tahun 2010 seluas 548.594 ha, dengan komoditas unggulan yaitu kopi, kelapa, kakao, karet, nilam, teh dan cengkeh. Hasil capaian produksi untuk komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.16 Capaian Produksi Komoditas Utama Perkebunan Pada Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komoditas Kopi Kelapa Kakao Karet Nilam Teh Cengkeh
Produksi 2009 15.010 Ton 177.713 Ton 1.231 Ton 795 Ton 15.810 Ton 5.512 Ton 6.108 Ton
Produksi 2010 16.224 Ton 179.490 Ton 1.510 Ton 1.187 Ton 17.499 Ton 6.131 Ton 6.552 Ton
Keterangan 8,09 % 1,00 % 22,66 % 49,31 % 10,68 % 11,23 % 7,27 %
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jateng
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, utamanya komoditas diatas melalui rehabilitasi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
60
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan
benih
bermutu,
sarana
produksi,
perlindungan
perkebunan dan penanganan gangguan usaha secara optimal. Capaian populasi sapi potong telah mencapai target RPJMD sebesar 2%/tahun. Untuk capaian populasi komoditas utama peternakan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.17 Capaian Populasi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009-2010 Populasi Tahun Populasi Tahun 2009 (ekor)* 2010 (ekor)* 1. Sapi Potong 1.525.250 1.554.650 2. Sapi Perah 120.677 122.489 3. Kambing 5.648.600 5.837.856 Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jateng Keterangan : * (Angka Tetap) No
Komoditas
Kelembagaan
penyuluhan
sangat
Kenaikan (%) 1,92 1,50 3,35
diperlukan
untuk
menunjang pencapaian sasaran produksi di sektor pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan. Sampai tahun 2010 telah terbentuk
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
(Bapeluh)
di
31
kabupaten/kota, dengan rincian dengan Perda 15 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota di 16 Kab/Kota, sedangkan 3 kabupaten/kota
baru
kesanggupan
membentuk
yaitu
Kota
Semarang, Magelang dan Kabupaten Kudus. Selain itu telah terbentuk Balai Penyuluhan Model sebanyak 13 Unit dan Posluhdes 26 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2010 sebanyak 82 unit. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Kapasitas
SDM
Penyuluh
PNS,
THL-TBPP
dan
Penyuluh
Swasta/Swadaya telah dilakukan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 3.825 orang. Untuk peningkatan SDM petani dilakukan melalui demplot, Sekolah Lapang, Pelatihan dan Magang kepada 4.639 orang. Hal-hal peningkatan
yang
perlu
produksi
mendapatkan
komoditas
perhatian
adalah
hortikultura,
ketersediaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
61
alsintan dan alsinbun, peningkatan populasi sapi dan kambing, peningkatan
produksi
komoditas
perkebunan,
peningkatan
kapasitas SDM penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta peningkatan kesejahteraan petani. 2).
Kehutanan Sampai saat ini Provinsi Jawa Tengah mempunyai hutan negara seluas 647.133 ha (19,88 % dari luas daratan) dan hutan rakyat seluas 412.980,69 ha (12,69 % dari luas daratan) sehingga luas kawasan yang berfungsi sebagai hutan di Provinsi Jawa Tengah 1.060.113,69 ha (32,58 dari luas daratan). Namun demikian luas lahan kritis di luar kawasan hutan masih cukup luas yaitu 696.797 ha menurun dari tahun 2009 seluas 1,03 juta ha. Sampai dengan tahun 2010 dilakukan rehabilitasi sebanyak 171,76 ribu ha, jauh melampaui target RPJM yaitu 25 ribu ha/tahun. Hal tersebut ditunjang oleh peran partisipasi dalam rangka antisipasi pemanasan global tahun 2009 telah dilaksanakan penanaman satu juta pohon (One Man One Tree/OMOT) dengan realisasi 41 juta batang dari target 36 juta batang dan dilaksanakan gerakan pananaman satu milyar pohon (One Billion
Indonesia Trees/OBIT). Tahun 2010 terjadi pencurian pohon sebanyak 7.407 pohon menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 8.272 pohon, dikarenakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan swadaya masyarakat dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain itu karena musim hujan yang hampir sepanjang tahun 2010 maka angka kebakaran hutan tahun 2010 mencapai luas 160 Ha menurun dibandingkan Tahun 2009 dengan luas 3.850 Ha. Akibat kerusakan hutan selain menimbulkan kerugian finansial juga menimbulkan gangguan keseimbangan tata air, kekeringan, banjir dan lain-lain.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
62
Kebutuhan bahan baku kayu bulat untuk 481 unit industri kayu di Provinsi Jawa Tengah sebanyak Âą 4,4 juta m3 per tahun. Kebutuhan kayu bulat tersebut dipenuhi dari produksi kayu bulat dari Perum Perhutani saat ini Âą 235.053 m3 dan dari hutan rakyat Âą 2,5 juta m3, kekurangannya sebanyak Âą 1,6 juta m3 dari hutan alam luar Pulau Jawa. Untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sampai tahun 2010 dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pemantapan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH sebanyak 1.918 LMDH (137 adalah LMDH baru). Selain itu dilakukan pemberian bantuan bibit 60.490 batang, pupuk organik 39.040 kg dan bantuan peralatan untuk 6 desa penyangga kawasan hutan (KK). Pengelolaan hutan secara lestari melalui sertifikasi ekolabel dipandang sebagai sebuah langkah yang strategis, karena unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi akan menjadi dasar dalam penerapan/ pemberlakukan Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sertifikasi perdagangan karbon (carbon trade) serta mengimbangi geliat sertifikasi lacak balak bagi industri yang akan tergantung dari bahan baku kayu dari hutan yang dikelola secara lestari. Prestasi yang diperoleh di tingkat nasional bidang kehutanan Tahun 2010 adalah Penghargaan Wana Lestari sebagai Juara Umum Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Nasional yang merupakan predikat sebagai Juara Umum untuk ke empat kali secara berturut-turut sejak Tahun 2007. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain : Rehabilitasi hutan dan lahan, Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan secara lestari,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
63
Pemantapan kawasan hutan dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan. 3).
Energi Dan Sumberdaya Mineral Potensi sumber daya mineral di Jawa Tengah didominasi oleh
mineral
jenis
non
logam.
Jumlah
perijinan
usaha
pertambangan mineral pada Tahun 2008 dan 2009 telah diterbitkan 107 buah ijin usaha pertambangan (SIPD), sedangkan Tahun 2010, diterbitkan 42 buah (280% dari target), dimana dalam RPJM ditargetkan sebanyak 140. Selain itu juga dilakukan kegiatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan di 32 Kabupaten/Kota serta penerapan teknologi tepat guna 6 kelompok penambang rakyat. Pemenuhan kebutuhan air baku yang merupakan solusi permanen penyediaan air bersih untuk masyarakat di daerah rawan kering, sampai tahun 2010 telah dibangun 22 sumur yang dimanfaatkan 3.751 KK, yang ditargetkan 30 sumur sampai tahun 2013.
Selain
itu
untuk
memenuhi
kebutuhan
air
untuk
pertanian/perkebunan di daerah kering pada tahun 2010 telah dibangun
sumur
gali/pasak
17
unit.
Untuk
menjaga
keberlangsungan ketersediaan air tanah baik secara kualitas maupun kuantitas sampai tahun 2010 telah dibangun sumur pantau 6 buah dari target RPJMD 22 buah dan juga dilakukan kegiatan
pengawasan
pemanfaatan
air
tanah
di
35
kabupaten/kota. Pada Bidang Ketenagalistrikan, sampai dengan Tahun 2010 telah dibangun 5 unit PLTMH, 655 PLTS SHS dengan kapasitas 25 KW dan 50 KW dan 1 unit PLTS Komunal berkapasitas 18 KWp, serta 2 (dua) genset 100 KVA dan 250 KVA di Kec. Karimunjawa Kab. Jepara. Selain itu dilakukan Pembangunan jaringan listrik pedesaan dengan panjang jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 8,77 kms dan jaringan tegangan rendah (JTR)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
64
sepanjang 9,88 kms. Realisasi tersebut masih jauh dari target RPJMD yaitu pembangunan PLTMH 8 unit, PLTS SHS 1.400 unit, PLTS Komunal 3 unit, JTM 30 kms dan JTR 20 kms, dikarenakan letaknya
sangat
terpencil,
melewati
kawasan
hutan
dan
komunitasnya menyebar serta membutuhkan biaya yang tinggi untuk
membangun
pembangkit
tenaga
listrik
dengan
memanfaatkan potensi energi setempat (PLTS komunal dan PLTMH). Sedangkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sampai dengan 2010 telah dilakukan pelelangan 3 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, yaitu : Gunung Ungaran (tahap eksplorasi), Guci dan Baturaden dalam tahap penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) serta proses penetapan 1 WKP Telomoyo. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah sangat banyak, antara lain : 1) Mikro Hidro dengan kapasitas berkisar antara 3 KW sampai 6.174 KW terdapat di 12 Kabupaten; 2) Surya, berpotensi di semua wilayah Jawa Tengah; 3) Gas Rawa (Biogenic) berpotensi di Kabupaten Pemalang, Magelang dan Banjanegara, Grobogan dan Sragen; 4) Panas Bumi, terdapat di 5 komplek, yaitu : Gunung Ungaran (52 MW), Pegunungan Dieng (280 MW), Gunung Slamet (92 - 185 MW), Gunung Telomoyo (+ 92 MW) dan Gunung Lawu (+ 25 MW); 5) Gelombang laut di Pantai selatan dan Pantai Utara; 6) Biogas dari kotoran ternak sebesar 6.619,83 ton serta Bahan Bakar Nabati (BBN), yaitu : Singkong di 8 Kabupaten, Nipah di Kabupaten Purbalingga (20 ha), Sorghum di Kabupaten Wonogiri (1.388 ha), Jarak Pagar (249.381 Ha) di 5 Kabupatendan Nyamplung (427 Ha) di 4 Kabupaten. Selain itu juga ada potensi Biomassa yang terdapat di 35 Kabupaten/Kota dengan total potensi sebesar 23.936 m3 (sekam padi) dan 19.237 m3 (sampah).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
65
Untuk mengurangi korban bencana alam geologi sampai dengan tahun 2010 dilakukan update peta rawan longsor di 27 kabupaten/kota,
pemetaan
geologi
kabupaten/kota,
pemasangan
alat
tata pantau
lingkungan gerakan
9
tanah
sebanyak 2 unit dan sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 34 lokasi/kecamatan. Dalam rangka investasi bidang migas Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (PT.SPHC) ambil bagian sebesar 1,1% dalam
Participating Interest (PI) sebesar 10% yang ditawarkan oleh Pemerintah untuk pengelolaan Blok Cepu dan telah melakukan produksi sejak 31 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2010 sebesar 7.971.102,29 barrel (rata-rata 15.847,12 barrel/hari). Target puncak produksi dari lapangan Banyuurip adalah sebesar 165.000 barrel/hari (direncanakan tercapai tahun 2014), apabila masalah infrastruktur dapat diatasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disetorkan melalui PT.SPJT sampai tahun 2010 sebesar Rp. 8.127.799.275. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pengembangan potensi energi alternatif. 4).
Pariwisata Jawa Tengah memiliki 257 daya tarik wisata yang terdiri dari 54 daya tarik wisata budaya, 120 daya tarik wisata alam dan 83 daya tarik wisata buatan tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Khusus desa wisata terjadi kenaikan 35,29 % dari 85 desa wisata menjadi 115 desa wisata. Fasilitas penunjang pariwisata terdiri dari 118 hotel bintang, 1.034 hotel melati dan 377 pondok wisata/homestay, 106 restoran, 1.445 rumah makan dan 308 biro perjalanan wisata. Di samping itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 6 (enam) Pusat Informasi Pariwisata (TIC-Tourist
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
66
Information Centre) dengan jumlah pengunjung tahun 2009 sebesar 17.073 orang, tahun 2010 naik 14,96 % menjadi 19.628 orang. Adapun fasilitas hotel yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 hotel meliputi Hotel Pringgosari di Tawangmangu, Hotel Garuda di Kopeng, Hotel Pondok Slamet di Baturaden dan Hotel Karimunjawa Inn di Karimunjawa. Dimana di hotel Garuda Kopeng terjadi peningkatan jumlah kamar dari 62 kamar menjadi 66 kamar. Perkembangan pariwisata Jawa Tengah selama tahun 2010 menunjukkan angka capaian optimistis dengan jumlah wisatawan 22,59 Juta, yang terdiri dari wisatawan nusantara 22,28 Juta orang dan wisatawan mancanegara 324.190 orang.
Mengalami
peningkatan 18,33% dibanding tahun 2009 sebanyak 19,09 Juta orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara 18,78 juta orang dan wisatawan mancanegara 308.519 orang. Sedangkan lama tinggal wisatawan nusantara 1,98 hari meningkat 2,06% dibanding tahun 2009 1,94 hari dan wisatawan mancanegara 2,27 hari meningkat 7,07% dibanding tahun 2009 sebesar 2,12 hari, namun demikian masih di bawah target RPJMD yaitu untuk lama inap wisatawan nusantara selama 2 hari dan wisatawan mancanegara selama 2,3 hari. Untuk pengeluaran belanja wisatawan nusantara sebesar Rp 250 ribu per hari dari target Rp. 336 ribu, sedangkan wisatawan mancanegara sebesar 160 US dollar per hari dari target 200 US dollar.
Masih
belum
tercapainya
terhadap
target
RPJMD
dikarenakan belum optimalnya dukungan dari pelaku pariwisata, kurangnya diversifikasi produk dan paket wisata, produk usaha pariwisata kurang memiliki daya saing. Jumlah kunjungan wisatawan dengan kapal pesiar (cruise ship) 15 kapal (9.379 orang).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
67
Sebagai upaya untuk mewujudkan target RPJM, rencana pembangunan
kedepan
difokuskan
pada:
(1)
Pemasaran
Pariwisata; (2) Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan (3) Pengembangan Kemitraan. 5).
Kelautan Dan Perikanan Produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah pada tahun 2010
sebanyak
219.659
ton,
meningkat
sebesar
14,17%
dibandingkan tahun 2009 sebesar 192.411,1 ton. Nelayan di Jawa Tengah sebanyak 160.396 orang, sebagian besar termasuk nelayan pandega (tidak memiliki kapal). Rata-rata pendapatan nelayan di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar Rp 8.351.984,81 per kapita/tahun (Rp.695.998,73 per bulan), meningkat dibandingkan tahun 2009 Rp 7.144.737,43 per kapita/tahun dan tahun 2008 sebesar Rp 5.878.807,86 per kapita/tahun. Pendapatan nelayan pada tahun 2010 tersebut masih
lebih rendah dibandingkan
Kebutuhan
Hidup Layak
Penduduk Jawa Tengah sebesar Rp 801.210,27 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah masih rendah. Untuk mengurangi tingkat persaingan dan kepadatan jumlah nelayan tradisional serta mengurangi over fishing, mulai tahun 2010 dilakukan modernisasi kapal penangkap ikan berukuran 30 GT yang dapat menjangkau jalur penangkapan >12 mil sebanyak 6 unit melalui APBN, tahun 2011 dialokasikan sebanyak 27 unit kapal. Kerusakan terumbu karang pada tahun 2010 yang mencapai 827,69 ha dari total luasan terumbu karang di Jawa Tengah sebesar 3.212,66 ha, sedangkan terumbu karang yang dalam kondisi rusak sedang seluas 76,28 ha. Kerusakan juga terjadi pada ekosistem padang lamun, yang saat hanya dapat ditemui di Perairan
Jepara.
Kerusakan
karang
dan
lamun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
tersebut
68
disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standar dan tidak ramah lingkungan. Kawasan mangrove juga mengalami
kerusakan,
dengan
luas
kawasan
yang
telah
terehabilitasi seluas 4.413,91 ha, sehingga sampai tahun 2010 total luas kawasan mangrove di Jawa Tengah 15.325,75 ha. Dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem vital di pesisir/laut yang hingga tahun 2010 dilakukan penanaman pohon mangrove 360.510 batang, transplantasi karang 102 unit, terumbu karang buatan 16 unit dan penebaran benih ikan di kawasan konservasi sebanyak 1.268.100 ekor, hal tersebut jauh dari target RPJM yaitu penanaman mangrove sebanyak 1.017 batang, transplantasi karang 265 unit dan terumbu karang buatan 225 unit. Produksi perikanan budidaya di Jawa Tengah mencapai 170,96 ribu ton pada tahun 2010, meningkat dibandingkan tahun 2009
sebesar
145,02
ribu
ton.
Tingkat
kesejahteraan
pembudidaya ikan di Jawa Tengah tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan pembudidaya ikan sebesar Rp 2.973.325,00 per kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 2.525.396,50 per kapita/tahun. Di Jawa Tengah peningkatan produksi perikanan budidaya telah dilakukan melalui pengembangan minapolitan di Kabupaten Banyumas dan Klaten. Di beberapa kabupaten juga dilakukan pengembangan budidaya untuk jenis ikan tertentu, seperti budidaya Patin di Kab. Semarang dan Banjarnegara, budidaya Gurami di Kab. Banjarnegara, Cilacap dan Banyumas, budidaya Nila di Kab. Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Pekalongandan Rumput Laut di Kab Pemalang, Jepara, Rembang dan Brebes. Selain itu, pengembangan Kawasan Minapolitan juga didukung oleh Pemerintah Pusat, pada tahun 2010 meliputi Kabupaten Banyumas (Gurami), Boyolali (Lele), Tegal (Nila),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
69
Demak (Lele), Purbalingga (Gurami), Magelang (Nila), Brebes (rumput laut) dan untuk perikanan tangkap meliputi Kab. Pati, Cilacap, Rembang, Kota Tegal dan Pekalongan. Jumlah ekspor produk perikanan di Jawa Tengah secara keseluruhan (perikanan tangkap dan budidaya) pada tahun 2010 sebanyak 16,552 ribu ton, mengalami penurunan (-0,26%) dibandingkan tahun 2009 sebanyak 16,596 ribu ton. Tetapi secara keseluruhan nilai ekspor tahun 2010 sebesar 66,12 juta US$, mengalami peningkatan 9,97% dibandingkan tahun 2009 sebesar 60,12 juta US $. Sedangkan untuk konsumsi makan ikan pada tahun 2010 mencapai 15,57 kg/kapita/tahun, lebih tinggi 2,23% dibandingkan tahun 2009 sebesar 15,23 kg/kapita/tahun, tetapi lebih rendah dari target RPJM yaitu meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 2,45 pertahun dan ekspor produk perikanan 5,10%
pertahun.
Rendahnya
ekspor
produk
perikanan
dikarenakan penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor, sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan karena dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ikan yang masih kurang. Hal-hal
yang
perlu
mendapatkan
perhatian
adalah
peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan Konsumsi Makan Ikan. 6).
Perdagangan Kinerja perdagangan luar negeri dilihat dari capaian nilai ekspor non migas tahun 2010 yaitu sebesar US$ 3.674,04 Juta meningkat 27,34% dibanding tahun 2009 sebesar US$ 2.885,30 Juta. Komoditas utama ekspor non migas merupakan produk unggulan Jawa Tengah utamanya adalah Mebel dan pengolahan kayu (13,70%), Tekstil dan Produk Tekstil (40,71%), Makanan dan
Minuman
(2,47%),
Logam
(0,62%),
Permesinan
dan
perlengkapan elektronika & elektronika (3,43%). Sedangkan nilai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
70
impor non migas tahun 2010 mencapai US$ 4.071,64 Juta meningkat 64,90% dibanding tahun 2009 sebesar US$ 2.469,19 Juta. Adapun komposisi komoditi impor non migas tersebut adalah barang modal 45%, bahan penolong 45%dan barang konsumsi sebesar 10%. Kondisi tersebut merupakan tantangan ke depan untuk mewujudkan surplus neraca perdagangan, yaitu dengan mengefisiensi impor bahan baku produksi industri manufaktur. Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah yang telah dibina sampai dengan tahun 2010 mencapai 62,34% atau sebanyak 3.117 unit usaha dari target RPJMD sebanyak 5.000 unit usaha. Sedangkan pembinaan sarana perdagangan telah mencapai 28 unit pasar melampaui terget RPJMD sebanyak 25 pasar di Jawa Tengah.
Guna
mendukung
tertib
ukur,
tertib
niaga
dan
perlindungan konsumen dilakukan pelayanan kemetrologian di 35 Kabupaten/Kota melalui 6 (enam) Balai Metrologi Wilayah Semarang, Pati, Tegal, Banyumas, Magelang dan Surakarta. Jumlah pengusaha Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Jawa Tengah tercatat sebanyak 60 unit usaha. Jumlah UTTP yang
telah ditera dan tera ulang tahun 2010 sebanyak
2.475.000 buah. Kegiatan pengawasan kemetrologian dalam tahun 2010 dilakukan terhadap alat UTTP sebanyak 23.266 buah. Sedangkan untuk pengawasan Barang yang Beredar tahun 2010 dilakukan sebanyak 39 kali; dengan sasaran jenis produk yang diwajibkan memenuhi ketentuan dan telah memiliki sertifikasi SNI, yaitu antara lain Besi Baja, Helm, Selang beserta kelengkapannya dan tabung untuk kompor LPG, Makanan/Minuman, peralatan makan,
elektronika,
sarana
pertanian,
kosmetika,
bahan
berbahaya/kimia, pupuk, minyak goreng dan minyak tanah, barang kena cukai di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
71
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah 1) peningkatan akses pasar luar negeri dan 2) pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah. 7).
Industri Dalam rangka meningkatkan daya saing industri di Jawa Tengah, maka
model pengembangan yang gunakan adalah
melalui pendekatan klaster industri prioritas berbasis kompetensi inti industri daerah. Klaster industri prioritas yang dikembangkan adalah (1) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), (2) Industri Mebeldan Pengolahan Kayu dan (3) Industri Komponen Otomotif, (4) Industri Makanan dan Minuman, (5) Industri logam dan mesin dan (6) Industri Aneka. Dari enam klaster tersebut IKM yang yang telah dibina sampai dengan tahun 2010 sebanyak 1.494 IKM atau 99% dari target RPJMD yaitu sebanyak 1.500 IKM. Di samping itu peningkatan dan pengembangan industri dilaksanakan melalui pendekatan kawasan antara lain pemberdayaan IKM wilayah Agropolitan dan pengembangan Kawasan Industri. Jumlah unit usaha di Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 644.77 Ribu Unit usaha, terdiri dari 811 industri besar dan 643.96 Ribu IKM serta pengembangan melalui klaster sebanyak 570 Unit usaha. Nilai produksi pada tahun 2009 sebesar Rp.225,76 Triliun menjadi Rp. 236,06 Triliun pada tahun 2010 sedangkan jumlah tenaga kerja disektor industri pada tahun 2010 sebesar 3,40 Juta orang (1,08%) dibanding tahun 2009 sebesar 3,36 Juta orang. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha industri dan peningkatan kemampuan teknis, untuk mengurangi bahan baku impor beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penerapan standar produk dan bantuan peralatan produksi yaitu sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan pembinaan teknis sebanyak 2.625 IKM melebihi dari target RPJMD sebanyak 1.000 IKM. Adapun salah satunya adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
72
fasilitasi industri pengecoran logam Batur Jaya Klaten yang memproduksi komponen mesin, otomotif dan peralatn rumah tangga, mendapatkan dana APBN sebesar Rp 980 juta untuk pengadaan tungku induksi listrik cor logam dan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 450 juta untuk instalasi listriknya. Pemberdayaan
kepada
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan kesempatan berusaha dibidang industri, pada tahun 2010 telah dilatih masyarakat usia produktif putus sekolah sebanyak 5.030 orang meningkat 61,33 % dibanding tahun 2009 sebanyak 3.085 orang serta melebihi target RPJMD yaitu sebanyak 3.000 orang. Halâ&#x20AC;&#x201C;hal
yang perlu
mendapat
perhatian
utama pada
pembangunan urusan industri kedepan adalah : (1) penguatan dan
pengembangan
IKM
berbasis
Klaster
dan
OVOP;
(2) peningkatan kemampuan SDM dan teknologi industri. 8).
Ketransmigrasian Pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian adalah adanya kebutuhan masyarakat bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terutama
dalam
mengurangi
masalah
pengangguran
di
daerahnya. Minat calon transmigran di Jawa Tengah cukup tinggi yaitu
sejumlah
5.455
orang
pada
tahun
2010,
namun
pelaksanaannya tergantung jumlah kuota dari Pemerintah Pusat. Penempatan transmigran Jawa Tengah pada tahun 2010 sesuai dengan kuota Pemerintah Pusat sebanyak 593 KK tersebar di Provinsi Bengkulu 110 KK, Sumatera Selatan 5 KK, Kalimantan Barat 200 KK, Kalimantan Tengah 50 KK, Kalimantan Selatan 25 KK, Kalimantan Timur 74 KK, Sulawesi Selatan 50 KK dan Sulawesi Tengah 79 KK. Target RPJMD urusan ketransmigrasian adalah sebanyak 7.500 KK, realisasi sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.406 KK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
73
sehingga masih tersisa sebanyak 5.094 KK. Hal ini dikarenakan jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terbatas, di samping itu terkendala juga adanya cuaca yang tidak menentu sehingga penyiapan lahan transmigrasi menjadi tidak sesuai jadwal yang ditentukan. C. Lingkungan Strategis
1. Kondisi Lingkungan Internasional a. Perubahan Iklim Dunia kini sedang mengalami sebuah fenomena perubahan iklim
yang
mengancam
kehidupan
umat
manusia
yang
dipicu
meningkatnya efek Gas Rumah Kaca (GRK). Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbondioksida, metanadan dinitrogen oksida, khususnya selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan suhu Bumi. Sebelum masa industri, aktivitas manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca, tetapi pertambahan penduduk, pembabatan hutan, industri peternakandan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. Dampak perubahan iklim global dapat menyebabkan dua kondisi penting, yaitu peningkatan temperatur dan kenaikan tinggi muka air laut. Akibat kenaikan muka air laut dapat menjadi ancaman terhadap beberapa industri seperti anjungan minyak dan gas di laut, ekowisata, industri perikanan, jasa pelayanandan diperkirakan 405.000 ha/tahun lahan pesisir dan pulau-pulau kecil akan tergenang. Curah hujan semakin sulit diperkirakan dan hal tersebut tentunya akan berdampak
serius
terhadap
sektor
pertanian,
kesehatan
dan
ketersediaan sumberdaya air. Kenaikan temperatur udara rata-rata 0,03째C/tahun dan kenaikan curah hujan sebesar 2 hingga 3 persen per tahun. Namun demikian, dengan terjadinya perubahan iklim, hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap siklus ENSO (El Nino Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
74
Southern Oscillation). Siklus ENSO biasanya terjadi 3-7 tahun sekali, namun sekarang berubah menjadi 2-5 tahun sekali. Dampak negatif akibat perubahan tersebut berupa meningkatnya kekeringan dan banjir/longsor di beberapa kawasan. Perubahan iklim tersebut terjadi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi ikut merasakan dampak besar dari perubahan iklim tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan keunggulan dalam bidang pertanian. Berbagai produk pertanian Jawa Tengah mewarnai pasar kebutuhan nasional bahkan pada tingkat internasional. Perubahan iklim secara tidak langsung maupun langsung berdampak pada hasil pertanian. Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan suhu, pergeseran periode curah hujan dan intensitas curah hujan (berakibat banjir dan kekeringan), telah membuat kesulitan bagi petani dalam menentukan masa tanam, terjadinya kerusakan tanaman akibat meledaknya hama, serta kerugian petani akibat banjir atau puso. Kasus kerusakan tanaman terjadi antara lain di Klaten, sukoharjo dan Boyolali yang mendapat serangan organisme tanaman seperti hama wereng batang coklat padi. b. Krisis Pangan Dunia Krisis pangan dunia merupakan salah satu krisis yang sangat diwaspadai oleh negara-negara di dunia. Semakin bertambah padatnya penduduk bumi, maka seyogyanya diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian guna menghasilkan pangan yang mencukupi. Jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat dan tidak disertai peningkatan luas lahan pertanian, membuat ketersediaan pasokan pangan
semakin
terbatas. Hal
ini
semakin
diperparah
dengan
perubahan iklim yang berpengaruh pada produksi hasil pertanian. Krisis pangan membuat masyrakat kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Harga bahan pangan semakin menjulang tinggi membuat masyarakat miskin kesulitan memperoleh bahan pangan. Kondisi ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
75
perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh Jawa Tengah mengingat masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah. c. Krisis Energi Manusia merupakan salah satu mahluk Tuhan pengguna energi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi yang digunakan selama ini didominasi oleh sumber energi yang tidak
terbarukan
seperti
minyak
bumi, batu
baradan
lain-lain.
Meledaknya jumlah penduduk bumi rupanya tidak sejalan dengan terciptanya energi yang terbarukan. Sebagaimana diketahui sebagian besar energi yang digunakan oleh manusia adalah minyak mentah, sumber energi yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk dihasilkan. Walaupun ditemukan beberapa energi alternatif, penggunaannya masih belum memasyarakat secara luas terutama di Indonesia. Konsumsi energi nasional perkapita pada 2010 adalah sebesar 2,28 BOE (Barrels
of Oil Equivalent). Hal ini berakibat krisis energi merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari ke depan. Keterbatasan sumber energi juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Jawa Tengah. Oleh karena itu upaya dalam menumbuhkembangkan sumber energi alternatif harus segera dilakukan. Sudah saatnya Indonesia beralih pada upaya diversifikasi energi terutama pemanfaatan energi terbarukan. Eksplorasi sumber energi terbarukan penting karena memenuhi dua unsur, suplai energi jangka panjang (supply security) dan kesinambungan lingkungan hidup (environtmental sustainability) karena sifatnya yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, seperti biomassa (limbah), panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), tenaga surya atau air bisa menjadi jalan keluar. d. Krisis Air Bersih Air adalah bagian dari salah satu hajat hidup orang banyak. Air menjadi sumber kehidupan bagi semua mahluk. Kebutuhan akan air bersih kini semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk bumi. Ketersediaan akan air bersih kini semakin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
76
terancam dengan semakin minimnya sumber mata air bersih. Sumber mata air bersih kini banyak yang tercemar akibat ulah tangan manusia. Selain tercemar, juga terdapat sumber mata air bersih yang mengalami kerusakan akibat hilangnya hutan penyanggah penyedia air bersih. Kondisi krisis ketersediaan air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Tindakan antisipatif harus segera dilakukan agar ancaman terbatasnya ketersediaan air bersih semakin parah di Jawa Tengah. e. Pengaruh Ekonomi Global Krisis ekonomi global yang terjadi seperti fluktuasi mata uang dollar Amerika yang merupakan salah satu mata uang yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia sebagai alat tukar internasional, krisis ekonomi Eropa yang berawal dari Yunani yang kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lainnya yang disebabkan pembengkakan defisit fiskal, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain semakin menguatnya nilai mata uang rupiah yang secara signifikan mampu mendorong peningkatan nilai ekspor produk industri, terlebih lagi didukung dengan iklim investasi
yang
semakin
membaik
yang
diharapkan
mampu
menggerakkan perekonomian daerah. Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Indonesia juga perlu memberikan perhatian dan melakukan antisipasi terhadap dampak dan berbagai kebijakan yang timbul akibat krisis global tersebut,
sehingga
perekonomian
Jawa
Tengah
dapat
tetap
dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 2. Kondisi Lingkungan Nasional a. Daya Saing Produk Nasional Pasca Asian China Free Trade Agreement (ACFTA) yang mulai berlaku pada Juni 2010, produk-produk asli Indonesia semakin terpukul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
77
keberadaannya. Indonesia kini semakin terdesak oleh banjirnya produkproduk dari negara tirai bamboo tersebut. Tidak hanya untuk produkproduk olahan akan tetapi juga untuk produk-produk hasil bumi. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian secara nasional.
Akan
tetapi
juga
berdampak
negatif
pada
kondisi
perekonomian Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui salah satu produk unggulan Jawa Tengah adalah batik. Batik sebagai kekayaan budaya Indonesia kini sedang mengalami tren yang sangat baik. Tanpa disadari ternyata kini China telah mampu mengadopsi secara sempurna produksi batik tersebut dan dipasarkan ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah. Hal ini harus segera diantisipasi agar hal yang terjadi pada batik tidak dialami oleh produk-produk unggulan Jawa Tengah yang lain. Antisipasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). b. Bencana Alam Kejadian bencana alam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang dan lain-lain, yang kesemuanya telah menimbulkan kerusakan dan kerugian harta benda serta menelan korban jiwa. Berbagai bencana alam tersebut telah terjadi di Jawa Tengah. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada pertengahan tahun 2010 yang kemudian
disusul
dengan
kejadian
banjir
lahar
dingin
telah
mengakibatkan kerusakan sarana prasarana sosial dan ekonomi, serta banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, membuat kondisi perekonomian, sosial dan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana terpuruk, khususnya di wilayah 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Mengingat Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana maka diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
78
bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kejadian bencana. c. Infrastruktur Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan yang luas, sehingga ketersediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran lalu lintas barang dan orang antar pulau dan antar provinsi berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh bagi Jawa Tengah
mengingat
Jawa
Tengah
adalah
jembatan
ekonomi
(penghubung) antar Jawa Barat dan Jawa Timur. Kerusakan parah yang terjadi di Jalur Pantai Utara dan belum selesainya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ditengarai berdampak pada terhambatnya lalu lintas barang dan orang. d. Narkoba Globalisasi yang telah menjalar sampai ke Indonesia, membawa banyak dampak bagi budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya bersifat positif akan tetapi juga negatif seperti merebaknya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius bagi Jawa Tengah, mengingat penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan
kerusakan
jiwa
dan
mental
generasi
muda.
Penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya melanda di wilayah perkotaan tetapi ditengarai telah menjalar di pedesaan. Upaya menyelundupkan narkoba seberat 1,4 kg ke Jawa Tengah melalui Bandara Adi Soemarmo berhasil digagalkan. Namun demikian, langkahlangkah untuk mencegah penyelundupan narkoba ke Jawa Tengah dan menjauhkan generasi muda dari pengaruh terhadap narkoba tetap terus dilakukan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
79
D. Isu Strategis Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro, kinerja pembangunan daerah dan memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan berbagai isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagai berikut: 1. Kemiskinan dan Pengangguran Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, meskipun dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya relatif masih besar, demikian juga terkait dengan pengangguran. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 19,23%, menurun menjadi 17,72% (2009) dan kembali mengalami penurunan menjadi
16,56%
(2010).
Untuk
jumlah
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2008 sebanyak 6.701.000 orang menurun menjadi 6.655.000 pada tahun 2009 dan menjadi 6.322.494 orang pada tahun 2010. Kemudian untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2008 sebesar 7,35% menurun menjadi 7,33% (2009) dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,21% pada tahun 2010. Banyaknya penduduk miskin, pengangguran dan PMKS berdampak antara lain pada rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya upaya penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dan PMKS antara lain disebabkan belum efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan sosial masyarakat. Terjadinya perubahan iklim turut memberikan andil terhadap kondisi kemiskinan dan pengangguran, mengingat terjadinya bencana banjir di beberapa daerah menyebabkan kegagalan
panen
yang berdampak
pada penghasilan petani
dan
terhentinya kegiatan usaha/pekerjaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
80
2. Kualitas Hidup Kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu. Selain itu juga banyaknya temuan kasus HIV/AIDS dan TB dan tingginya kasus enemi pada ibu hamil dan nifas. Terjadinya penularan virus DBD melalui transovarial dan virulensi virus demam berdarah, meningkatnya populasi nyamuk Aedes Agypte serta belum optimalnya PSN di masyarakat berpengaruh pula terhadap kualitas hidup masyarakat. Belum optimalnya pemerataan dan akses pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditandai masih terdapat sekolah yang belum sepenuhnya sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta terkait dengan akreditasi sekolah. Selain itu, pemerataan dan kualifikasi
pendidik
dan
pengembangan
pendidikan
berkarakter
merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan pendidikan. Disisi lain rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan antara lain dengan masih tingginya angka kekerasan berbasis gender dan anak, serta rendahnya akses bagi perempuan dan anak terhadap pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan antara lain budaya patriarkhi yang memaksa perempuan dan anak dalam posisi subordinat dan termarjinalkan. Selain itu sistem pengelolaan pembangunan sendiri belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam proses dan tahapan pembangunan. 3. Ketahanan Pangan Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat bukan hanya terkait dengan ketersediaan pangan yang cukup, namun juga terciptanya kemandirian pangan menuju kondisi ketahanan pangan yang mencakup sub sistem ketersediaan, distribusi, konsumsidan keamanan ketersediaan pangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
81
Permasalahan yang terjadi terkait dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana distribusi pangan sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah, utamanya wilayah terpencil. Selain itu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap
diversifikasi
pangan;
besarnya
penduduk
miskin
yang
menyebabkan kemampuan akses pangan yang rendah; dan terbatasnya ketersediaan bibit yang berkualitas. 4. Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur sebagai pendukung keberhasilan pembangunan masih banyak terdapat permasalahan yang belum dapat terselesaikan antara lain: a) masih terdapat jalan dan jembatan yang rusak terutama di daerah perbatasan; b) terjadinya banjir yang diakibatkan oleh kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS), buruknya sistem drainase di perkotaan serta dipengaruhi juga oleh padatnya permukiman di bantaran sungai; c) pengelolaan sumberdaya air belum dilaksanakan secara terpadu; d) rendahnya akses masyarakat miskin terhadap perumahan, sanitasi dan air bersih; e) perubahan iklim global yang menyebabkan tingginya curah hujan, gelombang pasang dan naiknya permukaan air laut yang memicu terjadinya rob serta abrasi pantai. 5. Daya Saing Lemahnya daya saing produk industri kecil merupakan kendala yang memerlukan perhatian serius. Saat ini pelaku usaha masih menghadapi permasalahan antara lain kurangnya inovasi usaha, lemahnya informasi pasar, rendahnya kemampuan akses perbankan serta semakin gencarnya dominasi produk-produk dari Cina dengan harga yang sangat murah. Kondisi ini pada tahap tertentu dapat mematikan industri kecil di Jawa Tengah mengingat masih lemahnya daya saing produk. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa rendahnya daya saing produk industri UMKM dapat dilihat dari nilai eksport non migas Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 3,67 Milyar US Dolar. Sedangkan nilai impor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
82
non migas Jawa Tengah tahun 2010, lebih tinggi dari nilai ekspor yaitu sebesar 4,07 Milyar US Dolar. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap produk impor sangat tinggi yang mengindikasikan masih lemahnya daya saing produk. Upaya pengembangan daya saing produk industri dan UMKM saat ini dirasa perlu untuk ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan pengembangan SDM pelaku usaha industri melalui berbagai pelatihan serta memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap akses usaha untuk meningkatkan daya saing industri. 6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Permasalahan lingkungan hidup masih banyak dijumpai di Jawa Tengah antara lain: a) tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah industri, limbah pestisida, limbah kotoran ternak; b) bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan serta berkurangnya tutupan hutan; c) tingginya kerusakan mangrove terutama di pantai utara Jawa; d) penanganan pasca bencana yang belum optimal; e) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi bencana; f) masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana; g) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim. 7. Pelayanan publik Pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah belum optimal. Hal ini terlihat dari antara lain: a) adanya tumpang tindih jenis pelayanan perijinan di kabupaten/kota; b) pelayanan perijinan satu pintu (one stop
service) dirasakan belum optimal; c) keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi; d) belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; e) penyelenggaraan pelayanan catatan sipil dirasakan belum optimal; f) terbatasnya sarana prasarana jaringan sistem informasi administrasi kependudukan online dan kemampuan SDM pengelola SIAK; g) pelayanan akte pada kantor catatan sipil di kabupaten/kota di rasakan belum optimal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
83
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Nasional Kondisi perekonomian secara makro di Indonesia cenderung tumbuh secara positif, hal ini salah satunya ditunjukkan oleh laju inflasi yang dapat ditekan pada angka yang paling rendah pada satu dekade ini. Kondisi ini memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri karena didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat yang juga cukup kuat. Pemulihan perekonomian global pada tahun 2010 membawa dampak pada perekonomian domestik yang juga tumbuh secara linear. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,8%, pertumbuhan ekonomi tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,5%. Pertumbuhan ekonomi secara global, meskipun ditengah krisis global pertumbuhan ekonomi yang membaik juga terkonfirmasi oleh peningkatan perekonomian daerah. Secara umum, peningkatan kondisi perekonomian ditunjukkan dengan
semakin
kuatnya
kemampuan
beli
masyarakat,
sehingga
menggerakkan sektor perdagangan kearah yang positif. Peningkatan juga ditunjukkan semakin kuatnya kegiatan ekspor dan meningkatnya kegiatan investasi di seluruh wilayah, yang juga didukung dengan meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah Daerah (APBD) secara umum pada akhir tahun 2010. Sampai dengan tahun 2010 dominasi swasta dalam struktur pertumbuhan ekonomi masih dominan. Sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,7%. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menyumbang sebesar 2%, sedangkan ekspor sebesar 6,4%. Disisi lain kegiatan impor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
84
masih cukup kuat yaitu sebesar 5,6%, sehingga mengurangi kontribusi kekuatan perdagangan luar negeri menjadi sebesar 0,8%. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp 6.422,9 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp.2.310,7 triliun. PDB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp. 23,9 juta pada tahun 2009 menjadi Rp 27 juta pada tahun 2010. Selama tahun 2010 pada semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,7%, sektor konstruksi sebesar 7%, dan sektor jasa-jasa sebesar 6%. Pada tahun 2010, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 101,20 menjadi 102,75. Penyerapan tenaga kerja sampai dengan bulan Agustus 2010 mengalami peningkatan menjadi 108,21 juta orang, meningkat sebesar 3,34 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 104,87 juta orang (per Agustus 2009). Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% pada tahun 2010, maka setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja sebanyak 548 ribu orang (Bank Indonesia dan BPS). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Tahun 2010 mencapai 6,96%, sebagai dampak dari kenaikan harga bahan pangan yang terjadi pada akhir tahun. Kenaikan harga pangan tersebut merupakan fenomena global dan telah menimbulkan tekanan inflasi di berbagai negara. Tingginya inflasi juga didukung oleh harga pangan yang sering bergejolak (volatille foods) sebesar 17,74% (yoy). Inflasi administered prices sebesar 5,40% (yoy), terutama karena kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Namun tekanan inflasi inti masih terkendali yang tercatat sebesar 4,28%, didorong oleh apresiasi Rupiah dan cukupnya kapasitas perekonomian. Pemintaan investor asing di Indonesia juga semakin tumbuh yang memperkuat
pada
sisi
penanaman
modal
asing.
Daya
tarik
ini
menunjukkan bahwa prospek dan ketahanan ekonomi di Indonesia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
85
semakin menguat. Namun investasi asing di Indonesia masih didominasi bidang-bidang
usaha
yang
tergolong
resourced
based,
seperti
pertambangan. Hal ini terlihat dari aliran Foreign Direct Investment yang mencapai US$ 12,6 miliar, hampir tiga kali lipat dari nilai tahun 2009 yang hanya berada pada kisaran US$ 4,9 miliar. Pada neraca pembayaran terlihat posisi yang cukup solid, yang ditunjukkan oleh jumlah cadangan devisa semakin besar serta posisi likuiditas eksternal (external liquidity) semakin kuat. Kombinasi kedua ratio tersebut dibandingkan dengan ratio utang luar negeri terhadap PDB menunjukkan penurunan (29,5% dari PDB per Oktober 2010). Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketahanan eksternal yang semakin membaik. Neraca pembayaran yang surplus direprentasikan dengan nilai tukar rupiah yang secara umum relatif stabil. Sepanjang tahun 2010, nilai tukar rupiah menguat 4,2% atau antara Rp 9.100,00 sampai dengan Rp 9.400,00. Hal ini konsisten dengan kondisi makro yang berlaku, salah satunya laju inflasi yang cukup terkendali, sehingga menjadi salah satu daya tarik dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Meningkatnya kegiatan ekonomi selama tahun 2010 juga ditopang oleh kinerja sektor perbankan yang terlihat dari meningkatnya fungsi intermediasi dan terjaganya likuiditas dan stabilitas perputaran nilai kredit yang berjalan. Hal ini tercermin dari ekspansi kredit selama 2010 yang mencapai 22,8%, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequancy
Ratio atau CAR) yang cukup tinggi, serta rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) yang cukup rendah, yaitu berada di bawah 5%. Secara keseluruhan ketahanan pasar keuangan domestik semakin membaik yang secara linear berdampak pada kondisi keuangan daerah. Meski kondisi nilai perputaran kredit sudah semakin membaik, namun kondisi ini belum memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan penguatan UMKM. Hal ini disebabkan suku bunga kredit untuk dunia usaha masih berada pada kisaran 12%, karena spread (selisih) BI rate
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
86
dengan suku bunga kredit masih berada antara 6,5% - 6,75%, sehingga belum cukup terjangkau oleh mayoritas UMKM yang ada. Suku bunga kredit perbankan yang kompetitif untuk dunia usaha diharapkan dapat turun hingga dibawah 10%. Dalam rangka mengantisipasi resiko global maupun domestik selama tahun 2010, kebijakan moneter dan makro yang hati-hati telah diimplementasikan. Untuk menghadapi derasnya arus masuk modal dan masih tingginya akses likuiditas, respon terhadap tekanan inflasi dirasa tidak dapat sepenuhnya bersandar pada instrumen kebijakan konvensional seperti suku bunga. Oleh karena itu ditempuh dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal, seperti nilai tukar dan pengelolaan lalu lintas modal, agar neraca pembayaran makin kuat secara berkesinambungan. Sementara itu untuk menjaga stabilitas internal seperti harga dan permintaan domestik, ditujukan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan yang berkualitas. Berdasarkan asumsi makro perekonomian nasional tahun 2011, peluang pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin tinggi dan sampai dengan bulan April 2011 telah mencapai 6,5%. Prospek pertumbuhan ini akan ditopang oleh kinerja eksternal yang tetap solid. Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 7.019,9 triliun, sementara itu laju inflasi tahun kalender (yoy) sampai dengan bulan April 2011 sebesar 6,16%.
Penguatan
kegiatan
ekonomi
diperkirakan
akan
disertai
peningkatan tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan dan kemungkinan penyesuaian harga-harga pangan serta penyesuaian harga-harga yang ditetapkan pemerintah. Nilai kurs rupiah terhadap dollar akan berada pada kisaran Rp 9.250,-. Posisi ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi, sementara impor tumbuh pesat seiring dengan semakin kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebesar 80 US$/barrel dan produksi minyak per hari sebesar 970.000 barrel.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
87
Penanaman modal langsung (FDI) diperkirakan akan mempunyai peran
yang
besar
dalam
komposisi
arus
modal
masuk.
Secara
keseluruhan, neraca pembayaran pada tahun 2011 diperkirakan akan mengalami surplus US$ 16,4 miliar, dengan cadangan devisa mancapai US$ 112,6 miliar pada akhir tahun 2011. Jumlah tersebut diperkirakan akan menutup 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek, serta semakin memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam memitigasi
berbagai
perekonomian
kejutan
diperkirakan
eksternal
masih
(self
terkendala
insurance). peminatan
Kondisi investasi
terutama investasi asing yang memang cenderung belum begitu kuat. Perlu ada penguatan infrastruktur dan penguatan iklim investasi yang kondusif. Bank
Indonesia
memiliki
target
untuk
mengarahkan
Suku
Bunga/BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3,5%, sedangkan SBI 3 bulan diasumsikan 6,5%. Penetapan BI
rate ini dilakukan dengan takaran yang tepat agar inflasi mengarah pada target inflasi tersebut, tanpa mengorbankan pertumbuhan. Target inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil disertai perbaikan berbagai kendala struktural ini sangat relevan untuk menjaga daya saing perekonomian domestik, terutama dalam menghadapi ASEAN
Economic Community pada tahun 2015. Kedepan berbagai persoalan dan tantangan domestik masih perlu diantisipasi, terutama dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang lebih berdaya saing dan tumbuh secara berkesinambungan. Meski secara makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Mendasarkan pada hal tersebut, prediksi Bank Indonesia, pada tahun 2012 pertumbuhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
88
ekonomi akan berada pada kisaran 6,1%- 6,6% yang didorong oleh konsumsi, investasi dan ekspor. Tantangan selanjutnya adalah mengarahkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah dan stabil sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2012 tingkat inflasi diperkirakan menurun dan berada pada kisaran 4,5 + 1%. Untuk itu kebijakan suku bunga (BI-rate), nilai tukar, kepastian dunia usaha diarahkan agar tetap konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang sudah ditetapkan. Dalam skala regional, daya saing perbankan dari sisi efisiensi dan permodalan masih kurang bila dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Kedepan perlu diarahkan pada peluang yang cukup potensial dan cukup menarik bagi tumbuh kembang UMKM sebagai motor penggerak perekonomian, karena selama ini UMKM yang mendominasi total kredit perbankan. Oleh karena itu, bunga pinjaman pada sektor UMKM diharapkan dapat diturunkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendorong kegiatan perekonomian. 2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Pertumbuhan
ekonomi
Jawa
Tengah
pada
tahun
2010
menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat cukup tinggi (5,8%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,7%. Kekuatan perekonomian masih terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Selain itu hotel dan restoran (PHR) masih tumbuh cukup kuat dalam menopang ekonomi Jawa Tengah tersebut. Tahun 2010, besaran struktur kontribusi PDRB yang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 32,9%, disusul Sektor PHR sebesar 19,6%, Sektor Pertanian sebesar 19,4% dan Sektor Jasa-jasa sebesar 10,5% (Tabel 3.1). Namun bila dilihat dari pertumbuhannya, Sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2010 mengalami
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
89
kenaikan menjadi sebesar 7,1 % meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil yaitu 1,0%. Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Jawa Tengah No
Sektor
Pertumbuhan 2009
2010*)
Kontribusi 2009
2010*)
1.
Pertanian
4,40
2,5
19,9
19,4
2.
Pertambangan dan Penggalian
5,50
7,1
1,0
1,0
3.
Industri Pengolahan
1,80
6,9
32,8
32,9
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
5,60
8,4
1,0
1,0
5.
Bangunan
6,80
6,9
6,1
6,1
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,00
6,1
19,7
19,6
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
7,00
6,7
6,0
5,9
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
7,80
5,0
3,6
3,6
9.
Jasa-jasa
7,80
7,4
9,9
10,5
TOTAL PDRB
4,70
5,8
100,00
100,0
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009-2010 (diolah).
Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Tengah tercatat sebesar 6,88% (yoy) pada tahun 2010, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,32%. Dari sisi perkembangan harga, tekanan inflasi pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan. Relatif tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh inflasi volatille foods, yang terkait pada terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan, seperti beras dan kelompok aneka bumbu sehubungan dengan pola musimannya. Sejauh ini, tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional, seperti kenaikan harga emas dan gula. Dari sisi perbankan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercermin pada pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Selain itu, indikator kinerja perbankan lainnya juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Aset bank dan DPK tumbuh cukup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
90
tinggi, dengan LDR berada pada level yang sangat baik serta rasio NPL yang rendah. Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Tengah diharapkan masih menunjukkan prospek positif, yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,75% 6,25% meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Berdasarkan Data BPS Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi (y-o-y) sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 telah mencapai 5,9%, sedangkan secara q-to-q mencapai 6,4%. Kontribusi terbesar masih didominasi 3 (tiga) sektor utama yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, yang diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan tahun 2011. Salah satu pendukung struktur perekonomian adalah pada industri pengolahan yang berdasarkan hasil liaison KBI Semarang, tumbuh kembangnya antara lain dipengaruhi oleh: Permintaan domestik pada industri rokok yang tetap tumbuh cukup baik, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan mebel yang optimis mengalami peningkatan usaha, serta rencana investasi pada salah satu industri TPT di Jateng senilai Rp. 1,02 Triliun. Namun, perlu diwaspadai dampak pemberlakuan kenaikan TDL penuh pada industri mulai 1 Januari 2011 yang diperkirakan sedikit berpengaruh pada industri, khususnya TPT. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur juga akan menjadi pendorong yang kuat bagi perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, diantaranya
akan
beroperasinya
jalan
tol
Semarang-Solo
seksi
I
Semarang- Ungaran, pembebasan tanah seksi II Ungaran â&#x20AC;&#x201C; Bawen dan Tol Trans Jawa dari Pejagan-Semarang, pembangunan waduk Jatibarang, pembangunan Polder Kalibanger, pengembangan bandara Ahmad Yani, peningkatan sarana prasarana pelabuhan Tanjung Mas dengan pelabuhan Kendal, peningkatan jalan Pantura Timur serta pembangunan pabrik gula di Blora. Pelaksanaan Pemilukada di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 diperkirakan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
91
Laju inflasi Tahun 2011 diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berkisar antara 5,0â&#x20AC;&#x201C;5,5%, namun diperkirakan tekanan dari sisi volatille food masih akan terjadi. Dengan gambaran tersebut tantangan yang dihadapi antara lain terkait upaya untuk mendorong investasi terutama infrastruktur dan meningkatkan penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi terkait gangguan pasokan dan distribusi. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2011 (y-o-y), angka inflasi dapat ditekan yaitu sebesar 4,72%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga pada indeks kelompok bahan makanan (1,51%); sandang (0,38%); kesehatan (0,32%); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,24%); transportasi, komunikasi serta jasa keuangan (0,20%). Untuk kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tidak mengalami perubahan
indeks
(stabil).
Sedangkan
kelompok
yang
mengalami
penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,05%). Strategi untuk mengendalikan inflasi pada tahun 2011, antara lain akan ditempuh beberapa hal seperti: peningkatan koordinasi antar TPPH se-Jawa Tengah dan DIY, pemetaan produksi dan distribusi komoditas penting
di Jawa Tengah, survei lapangan untuk pemantauan harga
kebutuhan pokok secara terpadu dan lintas, serta rekomendasi untuk pembentukan Badan Penyangga Komoditas Daerah (Sumber: Bank Indonesia) serta percepatan perbaikan infrastruktur prasarana jalan dan irigasi. Nilai Ekspor Non Migas pada tahun 2010
mengalami kenaikan
dibanding tahun 2009 yaitu dari 2.885,30 juta US$ menjadi 3.674,04 juta US$, atau meningkat 27,34% dan ekspor migas juga meningkat dari 181,16 juta US$ menjadi 194,55 juta US$ atau meningkat (7,39%). Di sisi lain nilai impor non migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 2.469,19 juta US$ menjadi 4.071,64 juta US$ atau sebesar 64,90%, dan nilai impor migas mengalami kenaikan dari 3.861,85 juta US$ menjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
92
5.573,41
juta
US$
atau
meningkat
sebesar
44,32%,
sehingga
berpengaruh pada defisit neraca perdagangan. Target impor non migas tahun 2011 sebesar 2000 juta US$ sebagaimana target tahunan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi substitusi bahan baku impor dan ketergantungan terhadap bahan baku impor, khususnya untuk mendorong produk UMKM agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mampu bersaing di pasar ekspor. Kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukan oleh Indeks Gini (IG) tahun 2009 sebesar 0,25 sedikit menurun dibandingkan tahun 2008 (0,30). Kesenjangan antar wilayah juga diharapkan semakin menurun, yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks
Williamson/IW) yang pada tahun 2008-2009 relatif tetap yaitu 0,66 atau lebih kecil dari target akhir RPJMD sebesar 0,69. Penurunan IG maupun IW menunjukan kondisi kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan wilayah atau daerah semakin membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun 2009 ke 2010 mengalami pertumbuhan dari 100,03 menjadi 103,12. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan semakin baik. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 5,369 juta jiwa (16,56%), tahun 2011 menurun menjadi 5,107 juta jiwa (15,76%). Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga persentasenya makin menurun, dari 6,21% (1.046.883 orang) pada tahun 2010 menjadi 6,07% (1.042.496 orang) sampai dengan Februari 2011. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 adalah 72,10 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 72,90. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik karena terdapat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, derajat kesehatan, angka melek huruf dan lama sekolah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
93
Secara rinci perkembangan indikator makro ekonomi tahun 2009 – 2010 dan target tahun 2011 tercantum pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 No 1.
2.
Indikator
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011 **)
PDRB : Atas dasar harga berlaku (trilyun rupiah) Atas dasar harga konstan (trilyun rupiah)
397,903 176,673
444,396* 186,995*
471,058 198,214
PDRB/Kapita Atas dasar harga berlaku (juta rupiah) Atas dasar harga konstan (juta rupiah)
12,323 5,471
13,724* 5,774*
14,547 6,121
3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,70
5,80*
5,75 – 6,25
4.
Inflasi (%)
3,32
6,88*
5 – 5,5
5.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (trilyun rupiah): a. Investasi Swasta b. Investasi Pemerintah c. Investasi Masyarakat d. Investasi Lembaga Keuangan
75,945
72,279*
92,307
10,108 5,833 23,064 36,940
9,619* 5,550* 21,950* 35,160*
12,286 7,089 28,034 44,898
181,16 2.885,30
194,55* 3.674,04*
N.A 3.515,40
3.861,85 2.469,19
5.573,41* 4.071,64*
6.
Ekspor Januari s/d Desember (juta US $) - Migas - Non Migas
7.
Impor Januari s/d Desember (juta US $) - Migas - Non Migas
N.A 2.000
8.
Jumlah Pengangguran (Juta Jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1,252 7,33
1,046 6,21
1,042 a) 6,07 a)
9.
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
5,725
5,369
5,107
10.
Prosentase Penduduk Miskin (%)
17,72
16,56
15,76 b)
11.
Indeks Gini
0,28
0,25*
0,24
12.
Indeks Ketimpangan Regional
0,66
0,72*
0,71
13.
Nilai Tukar Petani (NTP)
100,03
103,12
103,30
14.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,6
72,9
73,7
15.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,03
-
-
16.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
59,96
-
-
b)
Sumber : BPS, BPMD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2011 (diolah) *) Angka Sementara **) Angka Prediksi a) Periode Februari 2011 b) Periode Maret 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
94
Secara makro kondisi perekonomian di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan pada berbagai sisi. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya arah pembangunan pada berbagai sektor sehingga diharapkan akan semakin menarik investasi baik PMA maupun PMDN. Penguatan struktur perekonomian diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi guna menopang kemampuan daya beli masyarakat dan perputaran roda perekonomian. Berlakunya perdagangan bebas, khususnya ASEAN - China Free
Trade Agreement (ACFTA) diantisipasi dengan peningkatan kualitas dan daya saing di pasar domestik maupun global melalui kebijakan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang lebih transparan, efektif dan efisien antara negara-negara anggota untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan bebas. 3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2012 Pada Tahun 2012, kondisi perekonomian di Jawa Tengah diharapkan
akan
mengalami
peningkatan
sejalan
dengan
kondisi
perekonomian Nasional, hal ini sejalan dengan gerakan â&#x20AC;&#x153;Bali nDeso
mBangun Desoâ&#x20AC;? yang berorientasi pada pedesaan dan diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil. Selain itu juga didukung dengan pembangunan yang lebih menitikberatkan
pada
pengembangan
dan
penguatan
keberadaan
koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan terbesar di Jawa Tengah. Kejadian bencana alam pasca erupsi Merapi, banjir lahar dingin, iklim yang tidak menentu dan cenderung ekstrem, kemungkinan timbulnya dampak
negatif
pasca
Pemilukada,
dan
tuntutan
kenaikan
upah
ketenagakerjaan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil. Selain itu faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan
ekonomi
global
khususnya
pasar
bebas,
fluktuasi
perekonomian negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
95
yang belum stabil akan menjadi perhatian sehingga tidak akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian daerah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan peranan Provinsi Jawa Tengah dalam Koridor Ekonomi Jawa, maka tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif, perekonomian berbasis pertanian dan UMKM, dengan mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dan UMKM di pasar regional ataupun global dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Di sisi lain meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi dalam lingkungan alam yang lestari. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan berada pada kisaran
6,1 â&#x20AC;&#x201C; 6,6%. Sejalan dengan target RPJMD sebesar 6,52% pada
tahun 2012, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2012 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari prediksi angka nasional maupun RPJMD, yaitu berada pada kisaran 6,25 â&#x20AC;&#x201C; 6,75%. Sementara angka laju inflasi diperkirakan akan berada dibawah 2 digit berkisar antara 4 â&#x20AC;&#x201C; 6%, dengan perkiraan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 3,5 dengan catatan harus dilakukan efisiensi. PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 501,676 trilyun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan semakin menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 5,8% dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 13,44% pada tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
96
Kebutuhan investasi sebagai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, diperkirakan akan mencapai Rp.110,805 Trilyun. Diharapkan kebutuhan investasi tersebut dapat dipenuhi dari investasi swasta (PMA/PMDN, migas, proyek PPP di Jawa Tengah) sebesar 14 – 18 %, investasi pemerintah (belanja modal APBD Provinsi dan Kab./Kota, APBN di Jawa Tengah) sebesar 9 – 14 %, investasi masyarakat sebesar 30 – 38% dan investasi lembaga keuangan sebesar 40 – 45 %. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi: penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private
Partnership/PPP) peningkatan daya saing wilayah/daerah melalui promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan infrastruktur yang memadai serta kebijakan penataan ruang yang konsisten, optimalisasi layanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Service (OSS). Perkembangan perekonomian tahun 2012 juga akan didukung dengan rencana investasi yang besar antara lain pabrik semen di Rembang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Ungaran, perluasan PLTU Geodipa di Dieng Wonosobo dengan kapasitas 1 x 60 MW, pengembangan Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo, proyek lanjutan pelebaran jalur Pantura Timur dan Barat, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pembangunan jalan tol Solo – Kertosono, Pengoperasian KM Kalibodri Kendal – Kumai, serta pembangunan jalur kereta api Semarang – Kedungjati – Tuntang. Penguatan mendekati
riil
struktur dengan
perekonomian komposisi
tersebut
perkiraan
akan
berbagai
semakin indikator
perekonomian sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
97
Tabel 3.3 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 **) No 1.
Indikator
Tahun 2012
PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)
501,676
Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)
211,097
2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,25 – 6,75
3.
Inflasi (%)
4.
PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)
15,493
PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)
6,519
4–6
5.
Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)
6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7.
Kemiskinan
110,805 5,8 13,44
Sumber : BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia (diolah) **) angka sangat sementara
Guna mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 6,25 – 6,75% pada tahun 2012, maka diperlukan pertumbuhan dan kontribusi sektor seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2012 Berdasarkan Harga Berlaku No
Sektor
2012 Pertumbuhan (%)
Kontribusi (%)
1.
Pertanian
6,04
19,22
2.
Pertambangan dan Penggalian
6,07
0,97
3.
Industri Pengolahan
6,03
33,31
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
7,01
1,06
5.
Bangunan
7,05
5,99
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,11
19,38
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
7,13
6,20
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa
9.
3,44
Perusahaan
6,05
Jasa – jasa
7,02
10,42
6,50
100
TOTAL PDRB
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (angka perkiraan diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
98
Berdasarkan kebijakan ekonomi makro nasional Tahun 2012 dan upaya untuk mendorong target capaian RPJMD 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 maka kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing serta mendasarkan pada sasaran maupun prioritas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan, melalui fokus kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, antara lain diarahkan pada : peningkatan
dan
pengembangan
peran
UMKM,
peningkatan
dan
pengembangan perekonomian daerah, pengembangan potensi dan produk unggulan
daerah,
peningkatan
dan
pengembangan
produk
dan
produktivitas pertanian dalam arti luas, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, serta peningkatan ketahanan pangan, pengembangan potensi ekonomi lokal serta didukung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah. Pengembangan potensi ekonomi lokal dilakukan melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah guna meningkatkan daya tarik investasi, dengan fokus sasaran pada peningkatan pembentukan jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis, pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah, serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan
daerah
khususnya
dalam
bidang
infrastruktur
dan
peningkatan sistem pelayanan melalui OSS. Peningkatan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan
dan
gizi,
lumbung
pangan
dan
desa
mandiri
pangan,
meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna serta peningkatan kondisi infrastruktur irigrasi dan air baku. Melalui pendekatan klaster dan kawasan diharapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
99
akan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi khususnya pertanian, industri dan pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan peningkatan
kualitas
forum
pengembangan
ekonomi
daerah
di
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2012 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals
atau MDGs), sebagai perwujudan
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup lebih baik. Adapun arah kebijakan dalam rangka percepatan target MDGs adalah : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk
semua,
mendorong
kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan
perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,80%. Dalam kurun waktu yang sama rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 10,43%, sedangkan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 6,87%. Mendasarkan hal tersebut maka kenaikan PAD Tahun 2012 diperkirakan sekitar 2,94% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari Rp.4,72 Trilyun menjadi Rp. 4,86 Trilyun (Tabel 3.5). Kondisi ini menunjukkan bahwa intensifikasi dan potensi pendapatan asli daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
100
meningkat. Kontribusi pendapatan terbesar PAD adalah sektor Pajak Daerah, yaitu sebesar 83,33%. Pajak daerah yang menjadi sumber utama pendapatan daerah yaitu Pajak Bea Balik Nama, Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Minyak. Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2012, melalui: 1. Optimalisasi dan pengembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Penerimaan lain-lain; 2. Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD serta peningkatan pendapatan dari penyertaan modal; 3. Upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana lainnya; 4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah; 5. Upaya peningkatan kerjasama Pemerintah – Swasta (PPP). Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp. 000) No.
Uraian
1. 1.1. 1.2. 1.3.
PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Insentif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH(1+2+3)
1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1.
Jumlah 2009
2010
2011
2012
2013
4.000.735.709 3.236.777.063 127.405.510 153.848.189
4.417.869.227 3.893.699.996 127.685.944 195.688.500
4.729.330.386 3.900.000.000 57.527.332 208.365.967
4.868.806.297 4.000.000.000 62.177.859 218.181.967
5.012.246.612 4.100.000.000 65.286.752 229.091.065
482.704.947
200.794.787
563.437.087
588.446.471
1.695.272.222
1.811.657.949
1.883.703.974
1.829.643.161
1.829.643.161
557,654.771
614.565.942
555.733.954
553.462.941
553.462.941
1.276.180.220 51.789.800 27.209.938
1.276.180.220 -
1.276.180.220 -
-
-
1.132.289.251 5.328.200 5.696.007.931
1.168.787.757 28.304.250 24.590.163 24.590.163
27.209.938
6.254.117.339
6.640.244.298
6.698.449.458
617.868.795
6.841.889.773
Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2009 – 2013 (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
101
Penerimaan retribusi pada tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, dikarenakan dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa potensi pendapatan dialihkan kewenangannya ke Kab/Kota (ABT),
yaitu : Pajak Air Bawah Tanah
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di samping itu juga disebabkan oleh hilangnya potensi Retribusi kelebihan muatan, Pelayanan Jasa Ketatausahaan, Ijin pengambilan Air Permukaan Tanah (APT) serta retribusi pelayanan bidang perhubungan. Capaian rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 sebesar 4,14% ternyata lebih rendah dibandingkan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 sebesar 10%. Pajak daerah yang diprediksikan mengalami peningkatan sebesar 7%, ternyata terealisasi sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD kurang sesuai dengan realisasi, sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang dalam penghitungan kapasitas keuangan daerah tahun 2012. Upaya pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, juga didukung oleh dana APBN dan partisipasi masyarakat termasuk kalangan dunia usaha. Adapun dana APBN Tahun 2012 yang akan dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil desk/kesepakatan Pra Musrenbangnas RKP Tahun 2012 diperkirakan sebesar + Rp. 10, 58 Trilyun. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam rangka harmonisasi pencapaian sasaran dan target pembangunan baik pusat maupun daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
102
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi : a. Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 diarahkan untuk: 1).
2).
Belanja Pegawai, antara lain : ď&#x201A;ˇ
Gaji dan Tunjangan Pegawai
ď&#x201A;ˇ
Tunjangan Beras
ď&#x201A;ˇ
Tambahan penghasilan pegawai
Belanja Hibah, pada APBD Tahun 2012 dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
3).
Belanja Bantuan Sosial, pada APBD Tahun Anggaran 2012 dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
4).
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5).
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012 diutamakan Bantuan yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan kepada Partai Politik; 6).
Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
103
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk : 1).
Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;
2).
Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu,
belanja
pemeliharaan,
perjalanan
dinas,
perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai; 3).
Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alatalat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer
meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan,
buku/kepustakaan,
barang
bercorak
kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
104
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2011 (dalam Rp. 000) No. 1.
Uraian Belanja Tidak
Jumlah 2009
2010
2011 *)
3.525.877.766
3.917.484.099
3.833.963.415
1.138.690.727
1.136.186.927
1.183.394.409
langsung 1.1.
Belanja Pegawai
1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
1.3.
Belanja Hibah
69.820.303
68.368.269
84.461.968
1.4.
Belanja Bantuan
431.545.754
354.506.325
269.005.980
1.123.798.129
1.186.352.002
1.072.413.808
737.022.853
1.142.070.576
1.199.687.250
25.000.000
30.000.000
25.000.000
2.166.734.610
2.345.962.370
2.228.186.583
242.916.811
230.178.173
206.957.607
1.335.571.106
1.653.980.474
1.592.170.854
588.246.693
461.803.723
429.058.122
5.692.612.376
6.263.446.469
6.062.149.998
Sosial 1.5.
Belanja Bagi Hasil
1.6.
Belanja Bantuan Keuangan
1.7.
Belanja Tidak Terduga
2.
Belanja Langsung
2.1.
Belanja Pegawai
2.2.
Belanja Barang Jasa
2.3.
Belanja Modal TOTAL JUMLAH BELANJA (1+2)
Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng Keterangan: *) APBD Murni
Sesuai dengan prediksi kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan tahun 2012 diperlukan belanja daerah sebesar Rp. 6,698 Trilyun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3,557 Trilyun yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bagi hasil, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,141 Trilyun yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tahap III RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Prediksi persentase indikasi anggaran belanja langsung pada tiap-tiap urusan kewenangan dapat dilihat pada tabel 3.7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
105
Tabel 3.7 Prediksi Persentase Indikasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Tahun 2012 No
Urusan
Persentase Indikasi (%)
1
2
3
Urusan Wajib 1
Pendidikan
10,33 *)
2
Kesehatan
15,16 **)
3
Pekerjaan Umum
30,62
4
Perumahan
1,31
5
Penataan Ruang
0,24
6
Perencanaan Pembangunan
0,87
7
Perhubungan
1,50
8
Lingkungan Hidup
1,28
9
Pertanahan
0,20
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
0,10
11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0,70
12
Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
0,34
13
Sosial
2,32
14
Ketenagakerjaan
1,10
15
Koperasi dan UKM
1,41
16
Penanaman Modal
0,35
17
Kebudayaan
0,69 *)
18
Kepemudaan dan Olah Raga
0,93 *)
19
Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri
1,35
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11,84
21
Ketahanan Pangan
2,47
22
Pemberdayaan Masyarakat Desa
0,98
23
Statistik
0,06
24
Kearsipan
0,26
25
Komunikasi dan Informatika
1,00
26
Perpustakaan
0,36 *)
Urusan Pilihan 27
Pertanian
4,09
28
Kehutanan
0,68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
106
No
Urusan
Persentase Indikasi (%)
1
2
3
29
Energi dan Sumberdaya Mineral
1,24
30
Pariwisata
0,58
31
Kelautan dan Perikanan
1,93
32
Perdagangan
1,01
33
Perindustrian
2,58
34
Transmigrasi
0,09
Keterangan : *) Alokasi Anggaran Pendidikan (20%) meliputi : - 12,31% dari Belanja Langsung diarahkan untuk program/kegiatan pada Urusan Pendidikan termasuk kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan/Non Formal pada 18 SKPD, Urusan Kebudayaan, PORA dan Perpustakaan. - Bantuan Tidak Langsung, meliputi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Hibah. **) Persentase indikasi anggaran urusan kesehatan sudah tidak termasuk BLUD.
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2012. Penerimaan pinjaman pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan dan Bergulir. b. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
Menyisihkan SiLPA untuk pembentukan Dana Cadangan. Penyertaan
modal
Pemerintah
Daerah
kepada
BUMD
untuk
perbaikan kinerja. Pemberian
Dana
Talangan
Pengadaan
Pangan
kepada
Kabupaten/Kota. Pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009 – 2011 sebagian
besar
untuk
pembayaran
pembentukan
cadangan
dan
penyertaan modal. Jumlah SiLPA dari tahun 2009 – 2011 cenderung fluktuatif. Selengkapnya pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
107
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2012 (dalam Rp. 000) No.
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
Jumlah 2009
2010
2011
2012
694.157.160
906.439.509
379.904.851
300.000.000
588.958.731
850.362.509
312.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0
1.
Penerimaan Pembiayaan
1.1.
SiLPA
1.2.
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan
1.3.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
0
1.000.000
17.904.851
0
1.4.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM
7.333.000
1.500.000
0
0
1.5.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman
2.625.000
2.077.000
0
0
1.6.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan utk IKM
3.000.000
1.500.000
0
0
1.7.
Penerimaan Piutang Daerah
40.597.179
0
0
0
1.8
Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN
1.575.000
0
0
0
1.9
Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat
68.250
0
0
0
1.10
Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
0
1.11
Penerimaan dana bergulir kpd kelompok tani seluruh Kecamatan se Jateng
0
0
0
0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
694.157.160
906.439.509
379.904.851
300.000.000
2.
Pengeluaran Pembiayaan
341.937.835
330.500.000
190.000.000
300.000.000
2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
0
150.000.000
100.000.000
200.000.000
2.2.
Penyertaan Modal (investasi)
143.156.000
130.500.000
40.000.000
50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
108
No.
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
2.3.
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
2.4
Pembayaran Utang Daerah
2.5
Jumlah 2009
2010
2011
2012
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0
148.781.835
0
0
50.000.000
Pemberian dana bergulir penempatan TKI ke LN
0
0
0
0
2.6
Pemberian dana bergulir UKM dan IKM
0
0
0
0
2.7
Pemberian dana bergulir Perkuatan permodalan bagi kel wanita produktif
0
0
0
0
341.937.835
330.500.000
190.000.000
300.000.000
341.937.835
565.939.509
0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto
Sumber data: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
109
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2013 dalam dokumen RPJMD 2008–2013 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera” Peningkatan
kesejahteraan
yang
dimaksudkan
adalah
kondisi
kemakmuran masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual) atau terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat lahir dan batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Periode 2008–2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai–nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan 6 (enam) Misi yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat. 2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasis kearifan lokal. 4. Pengembangan
sumber
daya
manusia
berbasis
kompetensi
secara
berkelanjutan. 5. Peningkatan
perwujudan
pembangunan
fisik
dan
infrastruktur
pembangunan pedesaan. 6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan bagian dari tahun pertama tahap ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
110
yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi yang ditandai dengan kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif serta masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tahapan
ketiga
RPJMD
(2012-2013)
adalah
untuk
mewujudkan
tercapainya 2 (dua) butir tujuan yaitu: 1. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri; 2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Guna mencapai tujuan tahapan ketiga RPJMD (2012-2013) dan sejalan dengan upaya mewujudkan Pembangunan Nasional yang adil dan merata serta keterpaduan dan sinkronisasi program/kebijakan yang pro poor, pro job, pro
growth dan pro environment, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs), keadilan untuk semua (justice for all), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka kebijakan umum Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 diarahkan pada : 1. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran difokuskan kepada kabupaten/kota dengan
tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran
tinggi.
Upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tersebut harus didukung berbagai unsur terutama oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerataan dan akses serta peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin, efektivitas penanganan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
111
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. 3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dengan memperbaiki iklim investasi, mendorong daya saing, pengembangan pariwisata, meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
serta
mengupayakan
pengembangan
kawasan
strategis dan inovasi teknologi. 4. Pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan didukung infrastruktur
yang
memadai
serta
pengendalian
alih
fungsi
lahan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5. Penanggulangan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kondisi wilayah bencana guna mendukung tumbuh
kembangnya
kegiatan
perekonomian,
sosial
dan
budaya
masyarakat, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pemulihan fungsi-fungsi ekologis wilayah pasca bencana. 6. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyediaan data serta informasi yang lengkap dan akurat, optimalisasi pemanfaatan aset
daerah,
peningkatan
sinergi
dan
harmonisasi
perencanaan
program/kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. C. Sasaran Pembangunan Daerah Sasaran pembangunan daerah tahun 2012 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka memperkuat daya saing. 2. Terbukanya akses untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang mampu
menciptakan
dan
memperluas
lapangan
kerja
sehingga
berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana. 4. Pulihnya fungsi-fungsi ekologis akibat kerusakan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
112
5. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik yang mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. D. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013, isu-isu strategis, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2010 serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kesenjangan pembangunan baik sektoral, wilayah, dan masyarakat, maka pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 diprioritaskan pada : 1. Pembangunan pertanian dalam arti luas yang meliputi peningkatan ketahanan
pangan,
pengembangan
agribisnis
dan
peningkatan
kesejahteraan petani dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, dengan fokus upaya menuju perwujudan swasembada gula tahun 2013, swasembada daging tahun 2014, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta produksi perikanan tangkap dan budidaya. 2. Peningkatan
ekonomi
kerakyatan
untuk
meningkatkan
aktivitas
perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja
serta
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
fokus
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengambangan destinasi dan pemasaran pariwisata berdasarkan lokalitas Daya Tarik Wisata (DTW), serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial
dasar
masyarakat dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, keterjangkauan air bersih dan sanitasi, pengendalian dan penanganan penyakit menular serta optimalisasi program KB, peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak), pelestarian seni budaya daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
113
peningkatan
pemberdayaan
pemuda
dan
prestasi
olahraga,
serta
peningkatan budaya membaca masyarakat. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, transportasi, perumahan pemukiman, dan energi. 5. Penanggulangan
bencana
guna
memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi Merapi dan fungsi-fungsi ekologis serta mitigasi bencana. 6. Peningkatan
daya
dukung
dan
daya
tampung
lingkungan
guna
mengembalikan fungsi-fungsi ekologis dengan fokus rehabilitasi hutan dan lahan
kritis,
penanganan
pencemaran
lingkungan
dan
konservasi
sumberdaya alam. 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar
Pelayanan
Publik
(SPP)
dan
peningkatan
administrasi
kependudukan dalam rangka mendukung persiapan penerapan e-KTP. E. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah maka Rencana Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut: 1. Pembangunan pertanian dalam arti luas. Sebagai
upaya
untuk
percepatan
pembangunan
perdesaan
dan
peningkatan kesejahteraan petani, maka prioritas pembangunan pertanian dalam arti luas difokuskan pada upaya perwujudan swasembada gula yang berpihak terhadap petani tebu lokal, swasembada daging, peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
114
produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, adapun program prioritas meliputi : a. Program Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan : 1) produksi padi, jagung, kedelai; 2) produksi gula dan tebu; 3) produksi daging, telur, susu; 4) Angka Kecukupan Energi; 5) Pola Pangan Harapan. b. Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan : 1) produksi hortikultura; 2) produksi kopi; 3) produksi kelapa; 4) populasi sapi potong; 5) populasi sapi perah; 6) populasi kambing; 7) semen beku; 8) Optimalisasi Kesejahteraan hewan melalui pengadaan obat dan vaksin; 9) Optimalisasi Kesmavet melalui Pengujian specimen BAH. c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan prioritas yaitu : pemberdayaan petani melalui optimaliasi pemberdayaan kelembagaan penyuluhan. d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) peningkatan produksi perikanan budidaya; dan 2) pengembangan minapolitan. e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan prioritas yaitu : peningkatan produksi perikanan tangkap. f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu 1) Peningkatan kondisi jaringan irigasi; 2) Pemeliharaan jaringan irigasi. 2. Peningkatan ekonomi kerakyatan Peningkatan ekonomi kerakyatan mempunyai arti penting dalam rangka mendukung
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
daerah,
dinamisasi
aktivitas perekonomian masyarakat, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fokus prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
115
pengambangan destinasi dan pemasaran pariwisata berdasarkan lokalitas Daya Tarik Wisata (DTW), serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun program prioritas meliputi : a.
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Fasilitasi pengurusan sertifikasi merk UMKM; 2) Penerapan teknologi untuk pengembangan UMKM; 3) Fasilitasi ijin kesehatan; 4) Fasilitasi pengembangan KUD sektor agribisnis.
b.
Program peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pengembangan desain kemasan
produk
UMKM;
2)
Peningkatan
wirausaha
baru
UMKM/kelompok; dan 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM anggota sentra; 4) Penguatan usaha Waserda dibidang retail. c.
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan kegiatan prioritas yaitu Peningkatan akses pasar produk unggulan ke luar negeri.
d.
Program Pengembangan Sentra/klaster industri potensial, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pelatihan dan bantuan sarana produksi IKM TPT; 2) Identifikasi produk unggulan berbasis OVOP dan sertifikasi uji mutu produk makanan olahan; 3) Pelatihan dan bantuan sarana produksi IKM Aneka; dan 4) Fasilitasi IKM komponen otomotif.
e.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegitan prioritas yaitu peningkatan sarana prasarana UPT.
f.
Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan prioritas guna menyongsong Visit Jawa Tengah 2013 yaitu : 1) Peningkatan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri; 2) Peningkatan Sarana Promosi Pariwisata.
g.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata.
h.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan kompetensi pengelola tenaga kepelatihan, dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
116
pemerintah (BLK/LLK) dan swasta (LPK swasta/LPK perusahaan); 2) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja di BLK. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat dilakukan dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak,
keterjangkauan
air
bersih
dan
sanitasi,
pengendalian
dan
penanganan penyakit menular serta optimalisasi program KB, peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
(perwujudan
kesetaraan
dan
keadilan
gender,
peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak), pelestarian seni budaya daerah, peningkatan pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga, serta peningkatan budaya membaca masyarakat, adapun program prioritas meliputi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan
prioritas
yaitu
:
1)
Pembangunan
ruang
kelas
baru
TK/RA;
2) Pengembangan kelembagaan Pos PAUD Non Formal; 3) Penyediaan alat permainan edukatif. b. Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Rehabilitasi ruang kelas; 2) Pembangunan ruang kelas baru; 3)
Pembangunan
gedung
perpustakaan;
4)
Penyediaan
alat
laboratorium RSBI dan Olimpiade Sains; 5) Penyediaan alat olahraga siswa SD/MI. c. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu; 2) Rehabilitasi ruang kelas; 3) Pembangunan ruang kelas baru SMK; 4) Pembangunan laboratorium dan tempat uji kompetensi; 5) Pengembangan RSBI/SBI.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
117
d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan
prioritas yaitu : 1) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C); 2) Pengembangan Desa Vokasi; 3) Pelestarian melek huruf. e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan kualifikasi S1/D4 pendidik; 2) peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti. f.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan penjaringan, pencegahan, dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk termasuk upaya pencegahan kelainan tinggi berat badan permanen/stunting terhadap balita.
g. Program
Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
dengan
kegiatan prioritas yaitu peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan Jamkesda dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung. h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan
kegiatan prioritas yaitu surveillance, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana. i.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan prioritas yaitu pelayanan air bersih dan sanitasi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan dan perdesaan.
j.
Program Pelayanan KB dengan kegiatan prioritas yaitu Pelayanan KB (MOW, MOP dan IUD) bagi keluarga pra KS dan KS 1.
k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan dan pemberian bantuan sosial (Usaha Ekonomi Produktif) terhadap PMKS, pekerja migran dan korban tindak kekerasan. l.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pemberdayaan dan kerjasama dunia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
118
usaha; dan 2) Pembinaan dan pengembangan organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. m. Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Perempuan dan Anak dengan kegiatan prioritas yaitu Fasilitasi dan advokasi kebijakan yang responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya. n. Program
Peningkatan
Perempuan 1)
dan
Peningkatan
Kualitas
Anak
Hidup
dengan
pemenuhan
dan
kegiatan
pelayanan
Perlindungan
prioritas
kebutuhan
yaitu
dasar
:
bagi
perempuan dan anak; 2) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; dan 3) Penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak. o. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
dengan
kegiatan
prioritas
yaitu
peningkatan
serta
penguatan
kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. p. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan
Keragaman Budaya, dengan kegiatan prioritas pembinaan kesenian, museum dan pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). q. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dengan
kegiatan
prioritas
peningkatan
kewirausahaan
pemuda
dan
pemberdayaan organisasi kepemudaan. r. Program
Pembibitan,
Pemasyarakatan
Pembinaan
Olahraga,
dengan
dan
Pemanduan
kegiatan
prioritas
serta pada
penyelenggaraan PPLP dan PPOP untuk peningkatan prestasi olahraga di Jawa Tengah. s. Program Pengembangan budaya baca, dengan kegiatan prioritas
pada pengembangan layanan perpustakaan keliling dan pengembangan pojok baca. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sehingga berdampak pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
119
meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor yang dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fokus dari prioritas peningkatan infrastruktur adalah peningkatan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, konservasi DAS kritis, pembangunan sarana prasarana air baku, transportasi, perumahan pemukiman dan energi. Terkait dengan fokus prioritas tersebut maka program yang menjadi prioritas ditetapkan sebagai berikut: a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pembangunan jalan akses menuju bandara A.Yani (pendanaan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Kota Semarang); 2) Pembebasan tanah untuk Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3) Peningkatan jalan di Kawasan Pengembangan Perekonomian Wilayah Timur Provinsi Jawa Tengah yang kondisi tanahnya labil; 4) Pengembangan Kawasan Blok Cepu; 5) Perbatasan antar provinsi; 6) Aksesibilitas Pantura-Pansela. b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan dan pengendalian konservasi DAS Kritis. c. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan
prioritas yaitu perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku (pembangunan 8 embung). d. Program Pengembangan Perhubungan Udara dengan kegiatan
prioritas yaitu : 1) Pengembangan Bandara A.Yani (pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat dan PT. Angkasa Pura sedangkan pemerintah provinsi berperan melakukan fasilitasi); 2) Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa (pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat sedangkan pemerintah provinsi dan Kabupaten Jepara menyediakan lahan serta melakukan fasilitasi). e. Program Pengembangan Perhubungan Laut dengan kegiatan
prioritas yaitu pengembangan kawasan pelabuhan Tanjung Emas (Terminal Kendal).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
120
f.
Program Pengembangan Perhubungan Darat dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) pembangunan rel KA double track di Pantura (Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
mendukung
terwujudnya
pembangunan rel KA double track di Pantura yang sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat); dan 2) Pengembangan keselamatan lalu lintas. g. Program Pembangunan Perumahan dengan kegiatan prioritas yaitu
1)
Pembangunan
prasarana
sarana
umum
permukiman;
2) Pembangunan Rusunawa; 3) Peningkatan kualitas permukiman; serta 4) Stimulan pembangunan rumah layak huni untuk RTM. h. Program Ketenagalistrikan dan Migas, dengan kegiatan prioritas
yaitu: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan untuk daerah terpencil dan belum berllistrik; dan 2) Pengembangan pemanfaatan dan diversifikasi potensi energi alternatif. 5. Penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi upaya mitigasi bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Adapun fokus upaya penanggulangan bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi Merapi dan bencana lainnya, serta upaya mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana, adapun program dan kegiatan prioritas penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi,
dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Stimulan Usaha Ekonomi Produktif; 2) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku; 3) Bantuan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial. b. Pengurangan Risiko Bencana, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Pemetaan daerah rawan bencana; 2) Penyediaan alat deteksi dini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
121
(early warning system); 3) Pengembangan jalur evakuasi; dan 4) Peningkatan masyarakat siaga bencana. 6. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kejadian bencana alam yang semakin meningkat merupakan indikasi kerusakan lingkungan yang semakin parah dan juga dipengaruhi oleh perubahan
iklim
akibat
pemanasan
global.
Sebagai
upaya
untuk
mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumberdaya alam. Selanjutnya program yang ditetapkan sebagai prioritas adalah sebagai berikut : a. Program Rehabiltiasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pemberian benih/bibit aneka usaha kehutanan; 2) Pemberian bibit penghijauan; 3) Meningkatnya tutupan lahan dengan vegetasi tanaman kehutanan dan Multi Purpose Trees Spesies (MPTS). b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas yaitu : peningkatan kinerja pelaku usaha dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air; 2) Penyediaan bibit tanaman konservasi, KEHATI dan kawasan Karst. d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam,
dengan
pertambangan;
kegiatan 2)
prioritas
Pembangunan
yaitu sabuk
:
1)
pantai;
Reklamasi 3)
lahan
Penanaman
Mangrove. e. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas RTH di 4 kawasan perkotaan. 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah perlu disikapi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
122
yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan
peningkatan administrasi kependudukan (e-KTP). Selanjutnya program yang ditetapkan sebagai prioritas adalah sebagai berikut : a. Program Pengelolaan Aset Daerah, dengan kegiatan prioritas yaitu
Pensertifikatan aset tanah daerah. b. Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum,
dengan
kegiatan prioritas yaitu Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). c. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan
prioritas yaitu pelaksanaan e-KTP di Kabupaten/Kota. Program prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah secara rinci dijabarkan dalam Tabel 4.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
123
Tabel 4.1 MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012
No
Prioritas Pembangunan
1
2
1.
Pembangunan pertanian dalam arti luas yang meliputi peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, dengan fokus upaya perwujudan swasembada gula yang berpihak terhadap petani tebu lokal, swasembada daging, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Kinerja Tahun 2012 Indikator 3 - produksi tebu - Produksi gula - produksi daging - Populasi sapi potong - Populasi sapi perah - Populasi kambing dan domba - Produksi Semen beku - Produksi telur - Produksi susu - Obat dan vaksin untuk kesrawan - Pengujian specimen BAH untuk kesmavet
Target Capaian 4
SKPD
Keterangan
5
6
7
4,745 jt ton (10%/thn) 365.000 ton
- Program Pengembangan Agribisnis
247.802.156 kg (7%/thn) 1.675.044 ekor (2%/thn) 124.500 ekor (0,6%/thn) 7.090.600 ekor (10%/thn) 345.000 dosis
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan lainnya
- Program Ketahanan Pangan
Dinpertan TPH, Dinas Perkebunan, Disnakkeswan, BKP, Dinas PSDA
262.010.159 kg (2,3%/thn) 106.248.855 lt (3%/thn) 200 pkt, 8.000 dosis 12.000 sampel
- produksi padi
10.416.429,84 ton (1,5%/thn)
- Produksi jagung
3.151.159,51 ton (1,5%/thn)
- Produksi kedelai
195.586,88 ton (2%/thn)
- Produksi kentang
300.000 ton
- Produksi Bawang merah
425.000 ton
- Produksi cabe merah
145.000 ton
- Produksi salak
240.000 ton
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
124
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator - Produksi kopi - Produksi kelapa - Produksi Perikanan Budidaya - Produksi Perikanan Tangkap - Minapolitan - Angka Kecukupan Energi
2.
Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas
Target Capaian
SKPD
Keterangan
15.800 ton (5%/thn) 180.000 ton (5%/thn) 194.344,33 ton (6,62%/thn) 224.074,15 ton (1%/thn) 4 kab dan 1 kota
- Pola Pangan Harapan
min 2.000 Kkal /kapita/hari 89,30
- Kondisi Irigasi Baik
60%
- Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat merek
80
- Jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi
20
- Jumlah UMKM yang mendapatkan ijin kesehatan
900
- Jumlah KUD sektor Agribisnis yang difasilitasi perkembangan usahanya - Jumlah UMKM yang menggunakan desain kemasan produk - Jumlah wirausaha baru UMKM/kelompok
100 80 240
- Jumlah anggota UMKM yang mengikuti pelatihan 900 peningkatan kualitas dan kapasitas produk - Jumlah Waserda yang mendapatkan penguatan usaha 70 bidang retail - Pameran Produk Unggulan Daerah di luar negeri
7 negara
- Jumlah IKM TPT yang dilatih
150 Unit Usaha
Fasilitasi bantuan sarana produksi IKM TPT
7 paket
- Jenis produk unggulan berbasis OVOP yang teridentifikasi
35 jenis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
- Program pengembangan Dinas Koperasi Diversifikasi Usaha dan Peningkatan UMKM, Dinperindag, Daya Saing Disnakertransduk, Dinbudpar - Program Peningkatan Produktivitas, Pemasaran, dan Jaringan Usaha - Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial - Program Peningkatan Industri Teknologi - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pengembangan Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
125
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Sertifikasi uji mutu produk makanan olahan
20 Unit Usaha
- Jumlah IKM Aneka yang dilatih
90 Unit Usaha
- Fasilitasi sarana produksi IKM Aneka
8 paket
- Fasilitasi IKM Komponen Otomotif
13 paket
- Peningkatan sarana prasarana UPT
6 UPT
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di 45 kawasan Kab/Kota - Penayangan Reportase Daya Tarik Wisata 35 DTW
3.
Peningkatan kualitas sumber daya
- Pengembangan Destinasi berbasis Desa Wisata
20 DW
- Pengemasan keunikan lokal sebagai DTW
10 kegiatan
- Paritispasi pada event pariwisata Luar Negeri
3 event, 60 orang
- Pengelolaan TIC
6 lokasi
- Pelayanan informasi kepada calon wisatawan
20.000 orang
- Partisipasi BTM (Borobudur Travel Mart)
1 kali, 100 orang
- Gebyar Wisata Nusantara
150 orang
- Tourism Mart
100 orang
- Launching Visit Jawa Tengah
1 paket
- Jumlah tenaga kerja yang berkompeten
8500 orang
- Jumlah instruktur yang difasilitasi
60 orang
- Sarana prasarana Pelatihan
8 unit
TK/BA/RA berakreditasi ≥ B
41,22%
manusia dan pelayanan sosial
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan, Dinkes, BP3AKB,
APK TK/BA/RA/TKLB
70,42%
- Program Pendidikan Dasar
Dinas Cipkataru,
SD/MI berakreditasi ≥ B
47,32%
- Program Pendidikan Menengah
Dinbudpar, Dinpora,
SMP/MTs berakreditasi ≥ B
43,15%
pendidikan, peningkatan gizi,
APK SD/MI/SDLB
109,06%
- Program Pendidikan Non Formal Badan Arpus, Dinas dan Informal - Program Peningkatan Mutu Pendidik Sosial dan Tenaga Kependidikan
kesehatan ibu dan anak,
APK SMP/MTs/SMPLB
100,49%
dasar masyarakat dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
126
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Program / Pembangunan
keterjangkauan air bersih dan
APM SD/MI/SDLB
98,25%
sanitasi, pengendalian dan
APM SMP/MTs/SMPLB
77,79%
pena
Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
0,16%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
0,38%
- Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
Angka Lulus Sekolah SD/MI/SDLB
97,44%
- Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Angka Lulus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
99,10%
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
SMA/MA berakreditasi â&#x2030;Ľ B
44,85%
- Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga
SMK berakreditasi â&#x2030;Ľ B
93,47%
- Program Pengembangan Budaya Baca
APK SMA/MA/SMK/SMALB
66,72%
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
APM SMA/MA/SMK/SMALB
51,33%
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan & Anak
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB
0,08%
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Angka Lulus Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB
98,50%
- Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rasio SMA : SMK = 34 : 66
34 : 66
Jumlah desa vokasi
35 desa
Pasca Buta Aksara
2.500 kelompok
Operasional Penyelenggaraan Paket A
300 kelompok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
SKPD
Keterangan
- Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Program Pelayanan KB
127
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Operasional Penyelenggaraan Paket B
350 kelompok
Operasional Penyelenggaraan Paket c
410 kelompok
Taman Bacaan Masyarakat yang dikembangkan
140 desa
Jumlah pendidik kualifikasi S1/D4
3500 guru
Peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti
38.000 guru
- Prevalensi Balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi Prevalensi Balita Gizi Buruk
15,04%
- Prevalensi Balita Gizi Kurang
12,20%
- Jumlah Kabupaten / Kota dengan pengembangan kelembagaan Jamkesda - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Jamkesda - Angka Kematian Balita
35 Kab/Kota
- Cakupan Pelayanan kesehatan anak Balita
81%
- Angka Kematian Bayi
9/1000 KH
- Cakupan Kn 1
88%
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
86%
- Persentase Anak Usia 1 Th yang diimunisasi Campak
95%
- Angka Kematian Ibu
90/100.000 KH
- Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) - Prevalensi HIV
99%
- Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
70%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
2,84%
100% 12/1000 KH
0,4
128
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 101 100.000 penduduk/ tahun) - Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 228 - Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 penduduk) - Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS
<4,5
- Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate ) - Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
87
- Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)
50
- Angka Kematian DBD
1%
- Jumlah Keluarga Pra KS dan KS1 yang memperoleh pelayanan KB - Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap :
33.500 akseptor
75
0,025
- Air Minum Layak Perkotaan
63%
- Air Minum Layak Perdesaan
30,9%
- Sanitasi Layak
63%
- Pembinaan Organisasi Kesenian
120 orang
- Museum daerah yang dibina
3 museum
- Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB)
3 lokasi
- Pengembangan kewirausahaan pemuda
225 orang
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
72 OKP
- Jumlah atlit PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan 110 atlit Pelajar) 450 atlit &100 - Jumlah atlit PPOP (Pusat Pengembangan Olahraga Prestasi) pelatih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Dalam implementasinya dilaksanakan oleh KONI Jateng
129
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Layanan perpustakaan keliling yang terbina
35 unit
- Jumlah Pojok baca yang dikembangkan
3 lokasi
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Jumlah PMKS yang terehabilitasi : - Penyandang cacat
360 orang
- Penyandang cacat eks kronis
560 orang
- Penderita Penyakit Menahun Terlantar (PPMT)
400 orang
- Penyandang cacat, penyandang bibir sumbing-katarak- 140 orang cacat lainnya - Penyandang cacat dalam loka bina karya 180 orang - Anak Nakal/ABH
300 orang
- Anak Jalanan
360 orang
- Korban Narkoba
190 orang
-Tokoh Masyarakat
200 orang
- Penyantunan LU
520 orang
- LU non potensial
391 orang
- Komda Lansia
1 lbg
- Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK-PM) yang terbina - Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
618 orang
- Jumlah Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR) - Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna
160 orang
1000 orang
- Pemberdayaan dan kerjasama DU di bidang PMKS
75 KT (610 anggota) 1 unit DU
- Pembinaan dan pengembangan TKSS dan PSM
376 PSM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
130
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Panti sosial yang dikembangkan dan dibina
45 panti sosial
- Organisasi sosial yang dikembangkan dan dibina
51 orsos
- Ordes yang dikembangkan dan dibina
13 ordes
- Pemberdayaan TKSK
568 orang
- Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial
27 Barehsos
- Peksos profesional dan TKSK yang bersertifikat
50 Peksos Dan TKSS 50 pengelola Barehsos dan Urehsos 125 tenaga penyuluh sosial 1 dokumen
- Pengelola bahresos dan urehsos yang kualitasnya ditingkatkan - Jumlah tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat yang ditingkatkan kualitasnya - Raperda tentang Perlindungan Anak - Pengembangan Kabupaten/Kota Layanan Anak (KKLA) - Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
12 kabupaten/kota 120 orang
- Jumlah SKPD dan kabupaten yang mengimplementasikan PPRG
49 SKPD dan 5 Kab dengan IPG rendah - Persentase korban kekerasan berbasis gender dan anak 100% yang mengadu ke lembaga pelayanan terpadu Permendagri 15 tahun 24kab/kota SKPD - Implementasi Pengarusutamaan Hak 2008 Anak 4 4.
Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, transportasi, perumahan pemukiman, dan energi.
- Kondisi Jalan baik
86,16%
- Kondisi Jalan sedang
13,52%
- Kondisi Jembatan Baik
78,12%
- Kondisi Jembatan Sedang
21,17%
Luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan JJLS 390.000m2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- Program Pembangunan/Peningkatan Dinas Bina Marga, Jalan dan Penggantian Jembatan Dinas PSDA, Dinas Hubkominfo, Dinas ESDM, Ro. Keu - Program Penyediaan dan (Bankeu) Pengelolaan air baku - Pengembangan,pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air lainnya - Program Pengembangan Perhubungan Udara - Program Pengembangan Perhubungan Laut
131
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator - Pemenuhan Air Baku
Target Capaian 46%
- Jumlah DAS kritis yang memperoleh penanganan dan 6 DAS pengendalian konservasi - Bandara A. Yani Semarang yang terbangun antara lain: - Panjang jalan akses menuju Bandara A. Yani
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Program Pengembangan Perhubungan Darat - Program Pembangunan Perumahan - Program Ketenagalistrikan dan Migas
-
700 meter
- Urugan tanah, konstruksi apron, exit taxi way, gedung 50% terminal, dan sarana penunjang - Luas tanah yang dibebaskan untuk pengembangan 3,5 Ha Bandara Dewandaru Karimunjawa - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas / Terminal 1 Paket Kendal antara lain : - Terminal Penumpukkan, pengerukan kolam pelabuhan, jalan akses
APBN dan PT. Angkasa Pura I
- Panjang Rel KA double track di Pantura
APBN
35 km
APBN
- Perlengkapan jalan - Rambu
2.164 buah
- Marka
6.451.988 m
- Guardrail
11.579 beam
- Jumlah rumah yang terbangun untuk RTM
500 unit
- Rasio Elektrifikasi (RE)
meningkat 2,45 %
- Jaringan listrik pedesaan yang terbangun
10 kms
- Jumlah PLTMH yang terbangun
3 unit
- Jumlah PLTS SHS yang terbangun
777 unit
- Jumlah WKP panas bumi
1 unit
- Jumlah PLTS komunal yang terbangun
1 WKP
- Jumlah demplot biogas yang terbangun
9 lok
- Jumlah demplot pengolahan biofuel yang terbangun
2 lok
- Jumlah lokasi pemanfaatan biomassa
1 lok
- Jumlah demplot pemanfaatan gas rawa
3 lok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
132
No 5.
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Penanggulangan bencana guna - Rehabilitasi Rekonstruksi Erupsi Merapi : memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan - Jalan yang direhabilitasi dampak bencana dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk - Jembatan yang direhabilitasi memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi - Rehabilitasi lahan dengan tanaman keras Merapi dan fungsi-fungsi ekologis serta mitigasi bencana. - Lokasi wisata yang direhabilitasi
Target Capaian
Program / Pembangunan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 16.000 m (15 ruas - Program Pengendalian Banjir dan jalan) Pengamanan Pantai 50 m (3 unit) - Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan 3 paket (3 lokasi) - Program Pembangunan Perumahan 1 lokasi
Dinas Bina Marga, Dinas PSDA, Dinas Cipkataru, Dinas Budpar, Dinas Pertanian TPH, Dinlutkan, Dinakeswan, Ro Keu (Bankeu)
Keterangan - Untuk Rehab Rekon Merapi menunggu perkembangan dari Pemerintah Pusat (BNPB) - Kewenangan Provinsi sesuai RAD
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program Perikanan Budidaya
- Jumlah rumah yang terbangun kembali/terenovasi
1 paket
- Pembangunan jembatan di atas kolam broodstock center - Pengadaan peralatan kolam dan hatchery
1 unit
- Populasi sapi dan kambing
-5 kelompok - Program Peningkatan Ketahanan peternak sapi Pangan @40 ekor sapi; 5 kelompok peternak kambing @40 ekor kambing
1 paket
SKPD
- Mitigasi Bencana: - Peta Risiko Bencana
1 buah
- Gladi Manajemen Bencana
2 kali
- Logistik dan Peralatan
1 paket
- Antisipasi bencana
1 paket
- Sarana dan Prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai akibat banjir
200.000 lembar karung plastik
- Penanggulangan akibat bencana alam
1 paket
- Pengadaan bahan jalan dan jembatan
1 paket
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
133
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
6 Peningkatan daya dukung dan
Indikator - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi
daya tampung lingkungan guna - Jumlah bibit penghijauan lingkungan mengembalikan fungsi-fungsi ekologis dengan fokus - Jumlah bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan tutupan lahan dengan Multi Purpose kritis, penanganan pencemaran Trees Species (MPTS) lingkungan dan konservasi Jumlah IPAL komunal industry kecil tapioka, alkohol, air sumberdaya alam. limbah domestik yang terbangun - Jumlah bibit tanaman kehutanan untuk meningkatkan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air - Jumlah bibit tanaman konservasi, Kehati dan kawasan karst - Lahan pertambangan yang tereklamasi
Target Capaian
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
25.000 Ha/thn
- Program Rehabilitasi hutan dan Dinhut, BLH, Dinas lahan ESDM 12.000 batang - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH (30 ha) 104.000 batang - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3 unit 76500 batang/ 170 ha
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam - Program Peningkatan Ruang
3.000 batang; 3 kab; 8 ha 3 lokasi
- Panjang sabuk pantai yang terbangun
800 m
- Jumlah mangrove
135.000 btg
- Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4 kawasan
7 Peningkatan tata kelola - Jumlah aset tanah daerah yang bersertifikat 614 bidang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan peningkatan administrasi kependudukan dalam rangka mendukung persiapan penerapan e-KTP. - Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan Publik 7 SKPD (SPP)
- Program Pengelolaan Aset Daerah - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Program Penataan Administrasi Kependudukan
DPPAD, Biro Orpeg
1. Jumlah aset 10.897 bidang dikonversi 6.321 bidang aset berkembang karena geografis menjadi 6.969 bid aset 2. Bersertifikat 5.316 3. Sertifikat jadi s/d Maret 2011 bertambah 539 4. s/d Des 2011 target bertambah 500 sertifikat 5. Total s/d Des 2011= (5.316+539+500)=6.355 6. Kekurangan (6.969-6.355)=614 bidang aset 2010=19 SKPD 2011=8 SKPD 2012=7 SKPD
- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan e-KTP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
35 Kab/Kota
134
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Berdasarkan pada sasaran dan prioritas pembangunan sesuai yang tertuang dalam Bab IV, maka guna mewujudkan pencapaian tujuan tahapan ketiga RPJMD Tahun 2008-2013 yang merupakan tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi, direncanakan
program
dan
kegiatan
pembangunan
secara
menyeluruh
berdasarkan kewenangan urusan pembangunan di Jawa Tengah. Adapun program dan fokus kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh tersebut dikelompokkan menjadi 26 kewenangan urusan wajib dan 8 kewenangan urusan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Masingmasing urusan terdiri dari : A. Kewenangan Urusan Wajib 1. Pendidikan Program pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah : a.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia
Dini,
dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. b.
Pendidikan Dasar Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Dasar, dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan
sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikdas, peningkatan kualitas tenaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
135
pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. c.
Pendidikan Menengah Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Menengah,
dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikmen, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. d.
Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan pengembangan kelembagaan, pengembangan sarana prasarana, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat, pengembangan kurikulum PNF, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar PNF, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan.
e.
Pendidikan Khusus Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Khusus, dengan kegiatan pengembangan kelembagaan, kesiswaan, kurikulum, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Pendidikan Khusus, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan.
f.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui studi
lanjut,
pendidikan
dan
pelatihan,
sertifikasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
guru
dan
136
peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. g.
Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
serta
partisipasi
masyarakat. h.
Fasilitasi Pendidikan Tinggi Fokus kegiatan mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui kerjasama penjaringan prestasi lulusan SMA/SMK berprestasi dan fasilitasi peningkatan potensi mahasiswa.
i.
Pendidikan Berkelanjutan Fokus kegiatan memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan
kesetaraan gender dalam penyelenggaraan
pendidikan, antara lain melalui pembinaan nasionalisme pendidikan, fasilitasi pendidikan untuk semua dan pengarustamaan gender dalam pendidikan. 2. Kesehatan Program kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan adalah peningkatan penjaringan, pencegahan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk
melalui surveilance,
konseling, penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan dan asupan vitamin bagi ibu hamil dan balita serta penanganan penyakit penyerta (TB anak, diare, ISPA). b. Sumber Daya Kesehatan Fokus kegiatan pemerataan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat dan sanitarian); peningkatan kualitas tenaga kesehatan; tindak lanjut kerjasama dengan luar negeri; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; pembinaan pengendalian dan pengawasan
dibidang farmasi, makanan
minuman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
dan
bahan 137
berbahaya; pengembangan sistem informasi dan pengkajian bidang kesehatan serta pemantapan perencanaan pembangunan kesehatan. c.
Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Fokus prioritas kegiatan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan rumah sakit yang cepat dan tepat melalui
pelaksanaan
Pencegahan
Komplikasi
Program (P4K),
Perencanaan
Persalinan
peningkatan
kualitas
dan
PONED,
Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung serta peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas di 35 Kabupaten/Kota. Program Jamkesda merupakan salah satu upaya untuk menurunkan kematian ibu. d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus
kegiatan
surveilance,
pencegahan,
pengendalian
dan
penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular; melalui peningkatan kualitas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); penyuluhan, penemuan, pengobatan kasus TB Paru; mengembangkan deteksi dini kanker leher rahim dan promosi pola hidup sehat; meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS
melalui
peningkatan
pelayanan
VCT;
meningkatkan
kemitraan dengan kelompok peduli HIV/AIDS dan RS. e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan adalah promosi dalam rangka mendukung program kesehatan
dan
meningkatkan
kemandirian
masyarakat
untuk
mengatasi masalah kesehatan dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (termasuk penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif / NAPZA). f.
Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan peningkatan kualitas lingkungan (pemanfaatan air bersih), rumah sehat, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) melalui pemantapan kebijakan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
138
g. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan peningkatan kualitas, penyediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan termasuk bimbingan, pengawasan dan pengendalian obat, makanan-minuman, bahan berbahaya
dan
perbekalan
kesehatan;
pengembangan
dan
pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI) pada pelayanan kesehatan formal. 3. Pekerjaan Umum Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembangunan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada: Fasilitasi pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang; Fasilitasi pembangunan JJLS di Jawa Tengah, Fasilitasi pembangunan jalan lingkar (diantaranya : Lingkar Brebes – Tegal, Lingkar Selatan Pati, Lingkar Sumpiuh, Lingkar Pemalang, Lingkar Utara Sragen); Fasilitasi pembangunan jalan tol (Lanjutan Semarang – Solo & Solo – Sragen – Mantingan);
Fasilitasi
pembangunan
lanjutan
ruas
Cemorosewu,
Tawangmangu, Karanganyar. b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. Fokus kegiatan pada: Penanganan ruas jalan di wilayah timur yang kondisi tanah dasarnya labil/ekspansif dengan konstruksi beton (rigid
pavement); Peningkatan aksesibilitas ruas jalan penghubung wilayah Pantura – Pansela; Peningkatan ruas jalan perbatasan antar provinsi dan
Peningkatan
ruas
perekonomian/kawasan
jalan
yang
mendukung
strategis/pariwisata;
serta
pengembangan Penggantian
jembatan yang kinerjanya sudah semakin menurun. Sedangkan dukungan dari pusat diharapkan difokuskan untuk : Peningkatan ruas jalan Pantura diantaranya : ruas Losari – Brebes, ruas pantura timur di wilayah Kab. Pati dan Kab. Rembang (pelebaran 2-7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
139
2); Peningkatan JJLS/pelebaran menjadi 7 m di ruas jalan Patimuan – Sidareja – Jeruklegi (eks jalan Provinsi) dan jalan dalam Kota Cilacap; Penanganan permanen ruas jalan Muntilan – Yogyakarta (Kawasan Kaliputih,
Jumoyo,
Salam)
yang
terkena
banjir
lahar
dingin;
Peningkatan kapasitas ruas jalan provinsi yang masuk dalam jalur strategis nasional (Wiradesa – Kalibening – Wanayasa – Dieng, Rembang – Blora – Cepu). c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan berkala jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan; Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; Pengendalian program
dan
penanggulangan
keadaan
darurat/khusus
untuk
menanggulangi ruas jalan kewenangan provinsi yang rawan bencana alam longsor/ambles. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Fokus kegiatan pada : Pengadaan alat berat; Pengadaan dan pendayagunaan
bahan
jalan
dan
jembatan;
Perencanaan
dan
pengawasan peningkatan jalan dan penggantian jembatan; Perbaikan peralatan alat berat; Penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan/jembatan; Pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas; Pemutakhiran
data
jembatan
pendataan
struktur
jalan
dan
Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi laboratorium. e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya. Fokus kegiatan Peningkatan kondisi sarana dan prasarana irigasi di 14 DI (15 Kab), operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Provinsi di 106 DI (86.252 Ha) yang termasuk di dalamnya penanggulangan darurat prasarana dan sarana irigasi akibat bencana. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pusat di 31 DI seluas 298.879 Ha, pengembangan DI Cilopadang (Kab. Cilacap) dan DI Slinga (Kab. Purbalingga); serta rehabilitasi DI Kaliwadas (Kab. Pekalongan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
140
Pemalang), DI Colo (Kab. Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen dan Karanganyar), DI Malahayu (Kab. Brebes) dan DI Comal (Kab. Pemalang). f. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Fokus kegiatan pada perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui pembangunan Embung Sub DAS Kalong (lanjutan) Kab. Kebumen, Embung Curug (lanjutan) Kab. Tegal, Embung Triharjo Kab. Kendal, Embung Celep Kab. Sukoharjo, Embung Sridadi Kab. Rembang, Embung Bumiayu Kab. Kendal, Embung Sub DAS Blorong Hulu Kab. Kendal, Embung Gringsing Kab. Batang dan Embung Desa Tlogo Kab. Rembang; serta operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klambu Kudu (Kab. Demak dan Kota Semarang). Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan pembangunan Waduk Cileuweng (Kab. Kuningan dan Brebes) dan Waduk Pidekso (Kab. Wonogiri); pembangunan Embung Gubug (Kab. Boyolali), Embung Segoro Gunung (Kab. Karanganyar), Embung Cikandang (Kab. Brebes), Embung Kali Sragi-Sengkarang (Kab. Pekalongan), Embung Grawan (Kab. Rembang) dan Embung Musuk (Kab. Boyolali) serta rehabilitasi Waduk Plumbon (Kab. Wonogiri). g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Fokus kegiatan pada Peningkatan 7 Daerah Aliran Sungai (DAS/Sub DAS) dan pembangunan Klante Rawapening, serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan pembangunan Waduk Jatibarang; pembangunan Cek Dam Gandul (Kab. Boyolali) dan Embung Kwangen (Kab. Sragen); serta rehabilitasi Waduk Cacaban (Kab. Tegal), Waduk Penjalin (Kab. Brebes) dan Waduk Cengklik (Kab. Boyolali). h. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
141
Fokus kegiatan pada perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana
pengendalian
banjir
dan
pengamanan
pantai
melalui
peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir pada 7 sungai (Sungai Blukar, Waridin, Bulanan, Kuto, Bodri, Silandak dan Siangker); serta penanggulangan darurat akibat bencana banjir se-Jawa Tengah. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan penanganan Sungai Bengawan Solo; rehabilitasi Sungai Cimeneng, Sungai Cikawung, Sungai Serayu, Sungai Keruh, Sungai Kabuyutan dan Sungai Babakan; normalisasi Sungai Progo, Sungai Juana, Sungai Wulan, Sungai Lusi, Sungai Banjir Kanal Barat (Kota Semarang), Sungai Banjir Kanal Timur (Kota Semarang) dan Sungai Bringin (Kota Semarang); perbaikan pintu air Wilalung (Kab. Kudus) dan Demangan (Kota Surakarta); pengamanan Pantai Sluke dan Kragan (Kab. Rembang), Kedung Semat (Kab. Jepara), Jeruk Sari (Kab. Pekalongan)
dan
Randusanga
Kulon
(Kab.
Brebes);
proses
pembangunan Waduk Matenggeng (Kab. Cilacap dan Kab. Ciamis); serta
penanganan
banjir
lahan
dingin
Gunung
Merapi
melalui
penanganan secara bertahap pada Sungai Pabelan, Sungai Krasak dan Sungai Woro. i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan. Fokus kegiatan pada pembangunan sarana prasarana Agropolitan, pembangunan prasarana dan sarana perumahan penunjang Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/Cagar Budaya, penataan Kawasan perbatasan serta revitalisasi kawasan perkotaan kumuh di PKN dan PKW. j. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Fokus kegiatan pada peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan Air Bersih, Peningkatan pelayanan air minum (SPAM Bregas: Brebes, Tegal, Slawi), Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional, Peningkatan Sanitasi Komunal dan Sistem Pengelolaan Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
142
Limbah, pendampingan Program Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas, Pokja AMPL dan PPSP). k. Pembangunan
dan
Pengelolaan
Bangunan
Gedung
serta
Pengembangan Jasa Konstruksi. Fokus kegiatan pada peningkatan layanan uji laboratorium dan informasi jasa konstruksi, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi serta pengawasan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan gedung negara. 4. Perumahan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pembangunan Perumahan Fokus Kegiatan pada program ini adalah fasilitasi perbaikan perumahan rumah tidak layak huni dan stimulan pembangunan rumah bagi RTM dan
masyarakat
berpenghasilan
rendah
(MBR)
yang
meliputi
pembangunan PSD pada Kasiba/Lisiba, pembangunan rusunawa dan pembangunan rumah sehat sederhana, serta stimulan perbaikan dan pembangunan rumah dan sarpras akibat bencana. b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fokus kegiatan pada program ini adalah fasilitasi perbaikan lingkungan permukiman
berbasis masyarakat,
Pembinaan
dan
Pengendalian
Pembangunan Perumahan di Daerah melalui kelembagaan BKP4K (Badan
Koordinasi
Permukiman),
fasilitasi
Pengendalian Penanganan
Pembangunan Lingkungan
Perumahan
Perumahan
dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), sebagai amanah dari
UU. No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. 5.
Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perencanaan Tata Ruang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
143
Fokus kegiatan peningkatan kinerja penataan ruang, penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang penjabaran dari RTRWP, penyusunan Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi, fasilitasi sosialisasi Perda RTRW Kabupaten/Kota, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten/Kota. b. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang Fokus kegiatan Peningkatan kinerja POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota utamanya dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan lahan pertanian serta kawasan rawan bencana alam. 6. Perencanaan Pembangunan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Fokus
kegiatan
perencana
diarahkan
melalui
untuk
pengiriman
peningkatan
diklat,
kualitas
lokakarya,
aparatur
seminar
dan
pelaksanaan FGD; penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK; serta pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN/APBD pada SKPD Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. b. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada penyusunan 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbangwil, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); Fasilitasi
sinergitas
perencanaan
Pusat
-
Daerah
(Musrenbang
Nasional); Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Jateng - Jabar, Jateng - Jatim, Jateng - DIY dan Regional Jawa - Bali. c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
144
Fokus kegiatan pada Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan perekonomian daerah, pemetaan potensi ekonomi daerah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora (Pakujembara) dan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosuka Wonosraten); Pelaksanaan program PEL di 35
Kabupaten/Kota;
Fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan agropolitan/minapolitan di 10 Kabupaten; Fasilitasi penanganan kawasan Dieng di 5 Kabupaten; Primatani di 12 Kabupaten; Penyusunan Model pengelolaan dan pengembangan mangrove di 2 Kabupaten dan rencana pengembangan unit perbenihan rakyat di 3 Kabupaten. d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada Pengembangan KHPPIA/SDM Dini Tahap II di 7 Kabupaten; Implementasi penanggulangan GAKI di 29 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan (APM dan PUS) SD/MI
di
6
Perencanaan
Kabupaten/Kota pembangunan
dan
SMP/MTs
pedesaan
melalui
di
14
Kabupaten;
stimulasi
sarana
Pemerintahan Desa di 7.810 desa, 476 desa berkembang, 760 desa untuk kearsipan, kesehatan 500 desa dan 29 desa vokasi; Identifikasi sarana prasana prioritas aparatur di 48 SKPD; Sosialisasi Indeks Demokrasi
Indonesia
(IDI)
di
35
Kabupaten/Kota;
Penyusunan
Perencanaan Pembangunan TMMD Reguler di 9 Desa dan Sengkuyung di
61
Desa;
Fasilitasi
dan
advokasi
Penyusunan
Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di 35 Kabupaten/Kota; Pendampingan dan Penguatan PUG/ARG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; Fasilitasi Perencanaan bidang Perlindungan Anak;
dan
Fasilitasi
perencanaan
bidang
Kependudukan
untuk
mencapai target unmedneed sebesar 8,4% dan DO KB sebesar 9,43%. e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; Bantuan Keuangan Tahun 2013; kegiatan APBN, Pendampingan WISMP dan PISP tahun 2012;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
145
Pengembangan intermoda transportasi kawasan Juwan a- Jepara â&#x20AC;&#x201C; Kudus â&#x20AC;&#x201C; Pati (Wanarakuti) dan peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur.
7. Perhubungan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Perhubungan Darat. Fokus
kegiatan
peningkatan
pelayanan
dan
pengembangan
keselamatan perhubungan di 10 (sepuluh) wilayah UPP (wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Brebes), pengembangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
serta
peningkatan
dan
pemeliharaan
perlintasan
sebidang. b. Pengembangan Perhubungan Laut. Fokus kegiatan pengoperasian Kapal Motor Cepat Kartini 1 dan Kapal Kemujan,
Fasilitasi
Pengembangan
Pelabuhan
dan
Keselamatan
Pelayaran di Jateng. c. Pengembangan Perhubungan Udara. Fokus kegiatan Fasilitasi Bandara A. Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Ngloram Cepu serta pengadaan tanah di Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa, pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jateng, Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara, Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo Surakarta. d. Pos, Telekomunikasi, Meterologi dan SAR. Fokus kegiatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal bidang telekomunikasi dan internet pedesaan, fasilitasi penyelenggaraan radio siaran bergerak, penertiban dan pengawasan jasa titipan. 8. Lingkungan Hidup Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
146
Fokus
kegiatan
pengendalian dan
pemulihan
lingkungan
akibat
pencemaran dari UMKM/IKM, menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi, pembinaan laboratorium lingkungan, implementasi produksi bersih, penanganan limbah B-3, penegakan hukum lingkungan dan penetapan kelas air sungai serta peningkatan kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan serta pedesaan (ADIPURA) dengan menitikberatkan pada Pembangunan IPAL komunal industri kecil, Rekomendasi IPLC 15 perusahaan di Jawa Tengah, Prokasih 125 perusahaan se-Jateng, Proper 80 industri, Pemantauan kualitas air 130 titik untuk kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) LH Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan pemantauan kualitas sampel air limbah UMKM 20 titik seâ&#x20AC;&#x201C;Jateng, Penetapan kelas air dan penghitungan daya tampung sungai Tuntang, Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan
di
Jawa
Tengah,
Pengumpulan
Bahan
Keterangan
(PULBAKET) 9 usaha/industri dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 10 usaha/kegiatan, Penataan rekomendasi AMDA/UKL-UPLL, Penanganan Limbah B3, Penerapan teknologi ramah lingkungan dan Penyusunan KLHS pada kawasan prioritas/pengembangan strategis Jawa Tengah. b. Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Fokus kegiatan fasilitasi kerjasama penanganan kerusakan lingkungan kawasan Dataran Tinggi, Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Prioritas, Daerah Resapan Air, Rawan Bencana serta Sumber Air menitikberatkan pada kegiatan penerapan teknologi dan kerjasama pengendalian kerusakan/pencemaran lingkungan secara vegetatif maupun sipil teknis di
Kabupaten
Karanganyar,
Boyolali,
Magelang,
Wonosobo,
Banjarnegara, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Semarang, Kota Salatiga; dan Fasilitasi perbaikan lingkungan kawasan prioritas dan daerah resapan air oleh para pemanfaat air di DAS Garang, Serayu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
147
c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan Daerah Tangkapan Air/Resapan sekitar Mata Air serta pelestarian keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pelaku konservasi dan yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan serta penanganan dampak sosial masyarakat yang bermasalah di bidang lingkungan menitikberatkan pada kegiatan Fasilitasi program stimulasi pengembangan K-3 di sekitar WKO di Kabupaten Grobogan, Boyolali, Sragen dan konservasi kawasan karst; Fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan LH (KALPATARU); Fasilitasi penyediaan bibit tanaman konservasi bagi masyarakat se-Jateng; dan Pengembangan usaha tani konservasi pada lahan kritis, DAS Daerah Tangkapan. d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus
kegiatan
fasilitasi
pengendalian
aspek
lingkungan
pada
pengelolaan ruang terbuka hijau di 4 wilayah perkotaan yaitu Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Tegal, Kota Surakarta dan penyiapan penghitungan daya tampung dan/atau daya dukung lingkungan Sub DAS Serayu, Pemali, Gung. e. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Rehabilitasi kerusakan lingkungan pantai yang terkena abrasi menitikberatkan pada kegiatan Pembangunan sabuk pantai untuk penanganan abrasi pantai sepanjang 800 m di Kab. Demak, Kendal, Pekalongan, Penanaman mangrove untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir secara vegetatif 135.000 mangrove di Kabupaten Pati, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Cilacap; Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global; Terbangunnya sumur pantau air tanah dan alat GWLR 4 unit di Kab. Kudus, Pekalongan, Tegal Pemalang, Terbangunnya sumur resapan dalam 4 lokasi (Kab. Pati, Kudus, Klaten dan Boyolali); Terbangunnya sumur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
148
resapan dangkal di 6 lokasi (Kab. Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara dan Blora); dan Terbangunnya demplot reklamasi lahan bekas pertambangan di 3 Kab (Kab. Tegal, Pemalang dan Brebes) serta penyusunan DED Reklamasi lahan bekas pertambangan di 3 lokasi (Grobogan, Blora dan Wonogiri). f. Pengembangan
Kapasitas
Pengelolaan
Sumber
Daya
Alam
dan
Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan aksi kepedulian masyarakat dan aparat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Sinkronisasi dan evaluasi program penanganan lingkungan hidup, Pembelajaran Lingkungan Hidup
Bagi
Tokoh
Masyarakat/Kader
Lingkungan
dan
Kaum
perempuan; Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan di Pondok Pesantren di Kabupaten Batang; ADIWIYATA; Pelaksanaan Gerakan Penanganan Lingkungan melalui Rangkaian Peringatan HKG PKK, Harganas & Gerakan Wanita Tanam Pohon; Fasilitasi Penyiapan dan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi dan Nasional se-Jateng; Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Hidup Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan. g. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Fokus kegiatan pengembangan basis data dan informasi lingkungan, penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup menitikberatkan pada kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 100 set, Penyusunan dan Penerbitan Buku Statistik Lingkungan Hidup Jawa Tengah 70 set dan Penyusunan/Penerbitan Bulletin Warta Lingkungan Hidup Jawa Tengah 400 set. 9. Pertanahan Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan fokus kegiatan dalam program diatas, pada Tahun 2012 diarahkan pada upaya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
149
pemenuhan kebutuhan akan data/informasi pertanahan, peningkatan akses masyarakat dan aparat desa dalam penguasaan tanah serta penurunan kasus pertanahan baik dalam alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan alih fungsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjadi aset Pemerintah Provinsi (HP dan HGU). 10. Kependudukan Dan Catatan Sipil Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan
dengan
fokus
kegiatan
Pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk dan Capil) di 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan Online Sistem Aplikasi SIAK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke Pusat serta Pembinaan kebijakan penyelenggaraan Adminduk. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan melalui fasilitasi dan advokasi kebijakan pengembangan pada 12 Kabupaten/Kota Layak Anak, penyusunan Perda Perlindungan Anak, peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam politik dan advokasi peningkatan partisipasi politik perempuan pada partai politik. b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, fasilitasi dan advokasi kebijakan yang responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, fasilitasi dan advokasi anggaran responsif gender melalui pengintegrasian penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kedalam dokumen perencanaan di seluruh SKPD Provinsi dan 5 Kabupaten dengan IPG rendah, pedoman umum penganggaran dan indikator kinerja, 35 Kabupaten/Kota memahami Pedoman PPRG, 10 Kabupaten/Kota mampu menyusun dokumen ARG, pembentukan dan pengembangan P2TP2A, pengembangan materi KIE Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
150
PUG, pengembangan sistem informasi gender dan anak, fasilitasi Penguatan dan Pengembangan pada 12 Kabupaten/Kota Layak Anak. c.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus kegiatan peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok perempuan rentan; fasilitasi dan advokasi
anak yang berhadapan dengan hukum; fasilitasi dan
advokasi perlindungan perempuan dan anak di daerah rawan bencana. d. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Fokus
kegiatan
penguatan
organisasi
kemasyarakatan
dalam
pelaksanaan PUG dan PUHA; pemberdayaan masyarakat berperspektif gender dan anak yang diarahkan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan partisipasi peran serta anak dalam pembangunan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pelayanan Keluarga Berencana Peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB terhadap 1,4 juta Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB di 6 Kabupaten/Kota yang unmetneed tinggi serta 8 Kabupaten/Kota yang DO-nya tinggi; peningkatan peran serta masyarakat
dan
lembaga
masyarakat
serta
perusahaan
dalam
mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
151
Peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja sehingga meningkatkan kualitas
remaja
dalam
memahami
kesehatan
reproduksi,
mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja; peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Pengembangan model integrasi operasional BKB, Posyandu dan PAUD; peningkatan kualitas BKB, peningkatan peran lembaga masyarakat dalam
ber-KB
dan
KS;
terwujudnya
layanan
informasi
dalam
pelaksanaan KB-KS; difokuskan pada kegiatan fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara, KB Kesehatan, KB lestari dan Harganas; peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesertaan pelaksanaan KB Mandiri termasuk KB Pria; peningkatan akses bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan KB; Fasilitasi pendampingan/magang kelompok UPPKS Mandiri/Paripurna. e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Peningkatan Komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu; peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; Pembentukan jejaring kelembagaan keluarga kecil berkualitas, Temu Kader IMP, pelaksanaan Jambore
dan
Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
152
13. Sosial Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus Kegiatan pada Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Rawan Sosial Ekonomi Wanita Rawan Sosial Ekonomi; Pemberdayaan Sosial
KAT;
Fasilitasi
Peningkatan
Kesejahteraan
bagi
Perintis
Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya difokuskan dan diprioritaskan pada Warakawuri, Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya, Veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH); Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. b. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada Pengembangan Sistim Jaminan Sosial Gotong Royong (JS-GR), Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha dibidang Kesejahteraan Sosial, Monitoring dan Pengawasan Pemberdayaan
Pelaksanaan
Penarikan
Undian
Tenaga Kesejahteraan
di
Jawa
Sosial Kecamatan
Tengah, (TKSK),
Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna, Rintisan Pelaksanaan Akreditasi
lembaga
kesejahteraan
sosial,
Rintisan
pelaksanaan
sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, Bimbingan Teknis organisasi manajemen entrepreneurship bagi pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Unit Rehabilitasi Sosial,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
153
Bimbingan Teknis Tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat difokuskan dan diprioritaskan pada Tenaga Penyuluh. c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada Rehabilitasi Sosial terhadap anak nakal, anak jalanan
dan
eks
penyalahgunaan
narkoba,
Tokoh
Masyarakat;
Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat, Eks Penyandang Penyakit Kronis, Penderita Penyakit menahun terlantar,
Penyandang
Cacat Bibir sumbing dan katarak, Penyandang cacat lewat Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK); Fasilitasi Penyantunan terhadap lanjut usia potensial, non potensial dan Lembaga; Peningkatan sarana dan prasarana
panti-panti
Pemda
Jawa
Tengah;
Penanganan
dan
pemberian bantuan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan; Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. d. Program Pembinaan Eks penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Fokus kegiatan pada Pelayanan sosial terhadap Tuna Sosial difokuskan dan diprioritaskan pada PGOT, Eks Napi, Eks WTS dan Penyandang HIV/AIDS; Penjaringan dan pendampingan sosial bagi PGOT dan kelompok rentan lainnya; Penjaringan Tuna Sosial. e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fokus kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana alam secara cepat dan tepat baik sebelum bencana (Pra bencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana). 14. Ketenagakerjaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Fokus
kegiatan
fasilitasi
penempatan
tenaga
kerja
melalui:
1) Mekanisme AKL, AKAD, AKAN, pengembangan kewirausahaan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
154
2) Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; 3) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (BKO, BKK, JMF dan PBJ). b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan Penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing pelatihan
kerja
melalui : 1) Pendidikan formal
dan
informal,
dan pengembangan di tempat kerja serta uji
kompetensi sertifikasi tenaga kerja; 2) Meningkatkan kompetensi pengelola dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK)
atau
swasta
(LPK
Swasta/LPK
Perusahaan)
dan
meningkatkan peran serta dan partisipasi lembaga â&#x20AC;&#x201C; lembaga pendidikan
dalam
penyiapan
kualitas
tenaga
kerja;
3) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; 4) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; 5) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui : 1) Penetapan upah minimum, 2) Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial, 3) Pembinaan lembaga ketenagakerjaan,
4)
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga
kerja;
5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus pada Fasilitasi Pegawasan, pengendalian dan akuntabilitas Koperasi
Primer dan sekunder tingkat Provinsi melalui: a) Bintek
pengendalian
sistem
pengendalian
internal
koperasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
90
orang, 155
Pengendalian, pembinaan dan pengawasan KSP dan USP Koperasi pada 350 koperasi; b) Perencanaan koordinasi dan sinergitas model sistem penguatan KUMKM melalui pembentukan 1
koperasi dan 1 UMKM
pada Kabupaten/Kota yang memiliki sistem penguatan terpadu; c) Pengembangan koperasi sentra-sentra ekonomi kerakyatan di 35 Kabupaten/Kota. b. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Fokus kegiatan: a) fasilitasi perlindungan produk UMKM melalui penerbitan P-IRT bagi 900 UMKM di 35 Kabupaten/Kota; b) Pengurusan Sertifikat Merk bagi 80 UMKM; dan c) fasiitasi pengembangan koperasi dibidang agribisnis perdesaan melalui Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di wilayah
perdesaan
melalui temu usaha, aplikasi teknis dan magang pengembangan koperasi
pertanian
di
bidang
agribisnis
di
7
Kabupaten
(35
Kabupaten/Kota). c. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Fokus kegiatan : peningkatan dan pengembangan permodalan, linkage program jaringan usaha, kemitraan, asosiasi KSP/USP/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) melalui fasilitasi
akses
permodalan
KSP/USP/KJKS/UJKS,
pengembangan
jaringan usaha/kemitraan/lingkage program, fasilitasi penyalur KUR 250 KSP/USP/KJKS/UJKS, Terbinanya LKM dibidang usaha simpan pinjam 250 KSP/USP/KJKS/UJKS, Aplikasi sistem komputerisasi 4 KSP/USP/KJKS/ UJKS, peningkatan legalitas LKM menjadi koperasi 100 KSP/USP/KJKS/ UJKS lokasi Provinsi, 35 Kabupaten/Kota. d. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha,
fokus
kegiatan : a) peningkatan kualitas produk sentra, penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 211 UMKM dan fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan kemitraan, misi dagang, pameran dan gelar kiprah KUMKM 9 event dan pengembangan trading
house 1 paket; b) Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
156
peningkatan
kualitas
produk
sentra
240
UMKM
lokasi
35
Kabupaten/Kota. e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM. Fokus
kegiatan:
Peningkatan
Penguatan
Kualitas
SDM
melalui
peningkatan ketrampilan manajerial dan teknis SDM KUMKM di bidang usaha,
peningkatan
kompetensi
SDM
pengelola
KJKS/UJKS,
peningkatan kerjasama lembaga kompetensi SDM dengan sertifikasi profesi pada 1.000 UMKM (35 Kabupaten/Kota). 16. Penanaman Modal Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi kepada calon investor dan tercapainya realisasi investasi meliputi profil 6 sektor usaha, promosi, temu usaha nasional dan internasional serta up date website potensi investasi; Meningkatkan jumlah kerjasama investasi dan kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial serta kerjasama luar negeri. b. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatkan persetujuan realisasi investasi, menurunkan gangguan keamanan penanaman modal dan mempermudah
aturan
pelaksanaannya
investasi,
meningkatkan
kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam
menarik
investasi,
meningkatkan
sinergitas
perencanaan
pengembangan investasi antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota c. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui kualitas jalan akses ekonomi desa ke kota, peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor dan dermaga peti kemas, meningkatkan kualitas bandara, peningkatan energi telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
157
17. Kebudayaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keberagaman
Budaya Fokus kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya, penyusunan data base budaya, promosi budaya, serta
fasilitasi
kerjasama
pengelolaan
kekayaan
budaya
dan
permuseuman. b. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Fokus
kegiatan
pembinaan
kepada
organisasi
dan
masyarakat
kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 18. Kepemudaan dan Olah Raga Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
Fokus kegiatan antara lain pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster, peningkatan keterampilan pemuda, pembinaan sarjana penggerak
pembangunan
di
pedesaan
(SP3),
peningkatan
dan
pengembangan generasi muda meliputi pendidikan nasionalisme, nilainilai agama dan pendidikan karakter pemuda, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, serta peningkatan kepedulian pemuda terhadap lingkungan. b. Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
Fokus
kegiatan
pengembangan
kapasitas
dan
kualitas
kelembagaan/organisasi kepemudaan antara lain melalui pemantapan paskibraka, keikutsertaan dalam pertukaran pemuda antar negara (PPAN), serta revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan termasuk organisasi pelajar dan mahasiswa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
158
c. Pembibitan,
Pembinaan
dan
Pemanduan
serta
Pemasyarakatan
Olahraga. Fokus kegiatan antara lain penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD), penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengembangan olahraga unggulan daerah, pengembangan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani, serta pemassalan olahraga. d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga.
Fokus kegiatan antara lain peningkatan mutu dan manajemen organisasi
olahraga,
peningkatan
kualitas
SDM
olahraga,
pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga, serta pengembangan industri olahraga. e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Fokus kegiatan antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga bagi PPLPD dan klub olahraga pelajar/sekolah, pengembangan data dan informasi keolahragaan, serta pengembangan pola kemitraan. 19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Fokus kegiatan peningkatan fungsi koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 35 Kabupaten/Kota, Pengawasan Orang Asing di 4
Kabupaten/Kota,
koordinasi
Pengamanan
Wilayah
di
35
Kabupaten/Kota, peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama antar daerah Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal di 3 wilayah perbatasan, serta fasilitasi pembinaan tranmas bagi petugas pengamanan. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Fokus kegiatan peningkatan kesadaran bela negara sebanyak 7 kegiatan, peningkatan pemahaman ideologi negara melalui 2 kali kegiatan, penguatan rekonsiliasi elemen masyarakat dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
159
peningkatan wasbang melalui 2 kali kegiatan rekonsiliasi, pemeliharaan dan pengembangan seni serta budaya daerah melalui 4 kali kegiatan, pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama serta antar penghayat kepercayaan melalui dialog antar umat beragama sebanyak 60 peserta, pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya melalui penyelenggaraan 4 kali kegiatan serta pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebanyak 2 kali kegiatan. c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Fokus
kegiatan
peningkatan
apresiasi
nilai-nilai
kebangsaan,
pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan melalui 2 kali kegiatan dengan 60 peserta, pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara sebanyak 60 peserta, penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara serta fasilitasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat pinggiran dan marginal dengan melibatkan 15 lembaga. d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Fokus kegiatan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 12 kali kegiatan, Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (FORKOMKON) penanganan tramtibum sebanyak 3 kegiatan, peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial sebanyak 50 peserta, harmonisasi ruang publik dalam rangka kondusifitas daerah dengan target sasaran 500 orang. e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; Fokus kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik ormas/LSM dan
Tomas/Toga sebanyak
250
orang, penguatan
sistem dan
implementasi kelembagaan politik pemerintah dengan melibatkan 280 orang, penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol dengan anggota 225 orang, penguatan potensi politik masyarakat, pendidikan politik bagi elemen masyarakat, penguatan sistem dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
160
implementasi Pilkada serta penguatan budaya dan etika politik masyarakat melalui penyelenggaraan FGD dengan 180 peserta. f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus kegiatan fasilitasi kesejahteraan anggota Hansip/Linmas se Jateng
sebanyak
3
kegiatan,
pembinaan
dan
pengerahaan
Hansip/Linmas se-Jateng, peningkatan keterampilan PAM Lingkungan bagi
Komandan
Satlinmas
sebanyak
35
orang,
peningkatan
keterampilan penyelamatan di air dan menyelam sebanyak 60 orang, monitoring kemampuan
dan
evaluasi
Linmas
di
pemberdayaan daerah
rawan
Satlinmas,
peningkatan
kamtibmas,
peningkatan
kemampuan Linmas di wilayah perbatasan, peningkatan ketrampilan Linmas dalam pengamanan lokasi bencana, peningkatan kemampuan Linmas di daerah suhu politik tinggi, peningkatan ketrampilan Linmas Siaga Merapi serta kegiatan operasional Menwa sebanyak 400 orang. g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fokus kegiatan peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama tramtib
di
daerah
perbatasan,
pengendalian
dan
penanganan
ketenteraman dan ketertiban umum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. h. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; Fokus kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Napza, Miras dan penyakit masyarakat lainnya. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
161
Fokus kegiatan penyusunan 7 Perda dan disahkannya 6 Perda Provinsi; penyuluhan, pembinaan serta penindakan penegakan Perda Provinsi; pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum; sosialisasi produk hukum; pelayanan penyelesaian sengketa hukum; penghormatan HAM; serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian hukum. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan; penguatan peran Gubernur sebagai wakil
Pemerintah
administrasi
Pusat;
pemerintahan;
penyusunan penyusunan
data
dan
basis
kode
data
wilayah
Rupabumi/
Toponimi; penyusunan analisis pengembangan wilayah perbatasan; fasilitasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan 9 pilar batas dan terpeliharanya 350 pilar batas daerah Provinsi Jawa Tengah â&#x20AC;&#x201C; Jawa Barat dan Jawa Timur; pengendalian pelaksanaan kinerja SKPD dan bantuan/pembangunan daerah di 35 Kabupaten/Kota; pelaporan dan analisis
pelaksanaan pembangunan; peningkatan kegiatan prestasi
Jateng
di tingkat nasional; pengembangan Simbangda; monitoring
dan
evaluasi
pemanfaatan
DAK;
koordinasi
dan
fasilitasi
dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; pengendalian pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP); pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyusunan LKPJ, LAKIP dan EKPPD Provinsi Jawa Tengah; peningkatan
pelayanan
ibadah
haji (TPHD); Forum
Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA); fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 urusan wajib; penerapan
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
pada
SKPD;
pengukuran indeks kepuasan masyarakat melalui penerapan sertifikasi ISO;
Implementasi
reformasi
birokrasi
Provinsi
Jawa
Tengah;
penyusunan Indeks Tata Kelola Kepemerintahan yang baik ( good
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
162
governance); evaluasi pelaksanaan Waskat; dukungan pelaksanaan Inpres 5/2004; pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV; penyusunan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang
tahun
2013;
Pembuatan
naskah
dan
himpunan
sambutan/makalah/keynote speakers; perencanaan pengkajian dan pengembangan
Diklat;
koordinasi,
mediasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lintas Kabupaten/ Kota di Wilayah Bakorlin I, II dan III; inventarisasi, pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fokus kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan daya saing; pengembangan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi; sinkronisasi, sinergitas implementasi pembagian urusan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; Desk Pilkada di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Jateng; Analisis dan penyusunan LPPD dan ILPPD; implementasi proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD; fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah. d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Fokus
kegiatan
pengembangan
teknologi
informasi
melalui
pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah On line (SIJOLI) yang didukung oleh aplikasi sistem informasi penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Fokus kegiatan peningkatan kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam dan luar negeri. f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
163
Fokus kegiatan peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah. g. Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan sertifikasi 100 bidang aset, penyelesaian 348 bidang, 500 patok dan 100 label kepemilikan; asuransi aset Provinsi meliputi Gedung dan kendaraan; optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset milik Provinsi; penyempurnaan dan penggabungan jaringan pengelolaan aset; revaluasi nilai aset serta pengawasan dan penertiban pelanggar pemanfaatan aset. h. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fokus kegiatan pengawasan internal secara berkala pada 94 Obrik; penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda; Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat berwenang serta Monitoring dan Evaluasi, pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. i. Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparat
Pengawasan Fokus kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebanyak 6 kegiatan.. j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Fokus kegiatan pembahasan 9 Raperda Provinsi Jawa Tengah; Penyiapan,
pengkajian
dan
penelahaan
peraturan
Perundangan-
undangan; Ekspose Interaktif Dewan melalui media elektronik dan media cetak; kunjungan kerja dan kunjungan lapangan DPRD; reses DPRD; pertemuan/dialog DPRD
dengan
Pakar, LSM, Pers
dan
masyarakat; seminar DPRD; liputan kegiatan DPRD. k. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
164
Fokus kegiatan koordinasi Pimpinan Daerah di 35 Kabupaten/Kota. l. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Fokus kegiatan pendidikan aparatur meliputi Diklat Teknis sebanyak 950 orang, Fungsional 560 orang, Kepemimpinan; pengadaan CPNS Provinsi dan fasilitasi pada 35 Kabupaten/Kota, pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS; mutasi PNS; pengambilan Sumpah PNS; penataan jabatan struktural, fungsional; tes potensi pejabat struktural Provinsi dan fasilitasi pada 35 Kabupaten/Kota; ujian kedinasan; layanan administrasi kepegawaian; pemetaan dan evaluasi kinerja jabatan struktural dan fungsional; sosialisasi peraturan perundangundangan
kepegawaian;
pemberian
tanda
jasa;
pengembangan
layanan administrasi kepegawaian; pemberian uang duka PNS yang meninggal dunia; check up kesehatan dan perawatan serta pengobatan bagi PNS; pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas dan tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai CPNS; penyelesaian pelanggaran disiplin PNS; Evaluasi penempatan PNS dalam jabatan fungsional umum. m.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Fokus kegiatan Pembangunan/Penyempurnaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan penyediaan kendaraan dinas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. n. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah Fokus kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis (Bintek). 21. Ketahanan Pangan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ketahanan Pangan
Fokus kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan seluas 12.975 Ha di 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan Perbenihan padi, jagung dan kedelai di 3 BBTPH dan 44 kebun benih; Peningkatan sertfikasi benih padi, jagung, kedelai, sayur 6.725 Ha di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
165
BPSB; Pengembangan Cadangan Pangan Jawa Tengah di Jawa Tengah; Penanaman dan Intensifikasi Tebu di 26 Kabupaten; Peningkatan produksi dan produktivitas menggunakan benih/bibit unggul seluas 20 Ha di 13 Kabupaten; Peningkatan Produksi Peternakan melalui pengembangan VBC 40 ekor di Jawa Tengah, Revitalisasi Persusuan 28 unit, restrukturisasi perunggasan 5 lokasi, pengembangan kawasan terpadu 5 paket di Jawa Tengah. b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Fokus
kegiatan
Pengembangan
Diversifikasi
Konsumsi
dan
Penganekaragaman Pangan di Jawa Tengah. c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Fokus kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayuran Segar melalui sertifikasi PRIMA III di Jawa Tengah. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat,
Fokus kegiatan melalui penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan di Jawa Tengah; pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
pemantapan
Koordinasi
dan
Keterpaduan
Program
Pemberdayaan Masyarakat; peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Posyandu di Jawa Tengah; pengembangan Pelestarian
dan
Adat istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pemahaman tentang Hak Anak sebagai Anggota Masyarakat; fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang PNPM Mandiri Pedesaan di Jawa Tengah. b. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Desa,
Fokus kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa; perlombaan desa dan kelurahan, sistem pendataan profil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
166
desa/kelurahan,
fasilitasi
pengembangan
bantuan
kapasitas
476
desa
pemerintahan
berkembang; desa/kelurahan;
Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M-PMTAS). c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
Fokus kegiatan revitalisasi 90 unit pasar desa/tradisional, 90 UED-SP dan 116 Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan 200 lembaga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) serta 30 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM â&#x20AC;&#x201C; Mandiri; koordinasi dan Fasilitasi Masyarakat pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan. 23. Statistik Program yang
akan
dilaksanakan
adalah
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. 24. Kearsipan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus kegiatan pembenahan kearsipan di 290 desa, pembinaan kearsipan,
pengembangan
sistem
jaringan
informasi
kearsipan,
peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan 500 orang dan evaluasi kearsipan di 116 desa. b. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip di Jateng; Kerjasama Pengelolaan Kearsipan; Program Arsip Vital; Peningkatan Kualitas Informasi Arsip; Penyimpanan dan Pelestarian 500 berkas arsip Statis dan Digitalisasi Arsip Statis. c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Fokus kegiatan pemasyarakatan kearsipan melalui pameran kearsipan. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
167
Fokus kegiatan pengembangan layanan informasi kearsipan. 25. Komunikasi dan Informatika Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; Pembuatan buletin/majalah/tabloid;
Pengembangan
Sumber
Daya
Informasi;
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi; Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi; Diseminasi peraturan dan perundangan penyiaran; Pemantauan penyiaran; Pengawasan Isi siaran di 23 Kabupaten/Kota; Pembentukan Pokmas pemantau penyiaran; Fasilitasi proses perijinan pada 45 lembaga penyiaran; peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. b. Kerjasama Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan Dialog interaktif /pidato/siaran langsung/spot; Fasilitasi sosialisasi pengarusutamaan gender di Media Massa, rubrik dan sosialisasi pembangunan Jawa Tengah, konferensi pers dan peliputan, sinkronisasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Fasilitasi Forum Komunikasi Media tradisional (FK-Metra); Sosialisasi hasil pembangunan melalui Ormas/LSM; Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Kemitraan dengan Media Lokal. c. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Fokus kegiatan Analisis naskah Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi
Hasil
Analisis
terkait
dengan
kebijakan
dan
hasil-hasil
pembangunan; Pemuatan Informasi Pembangunan melalui Media Massa; Sosialisasi dan fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan d. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Kehumasan. 26. Perpustakaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
168
a. Pengembangan Budaya Baca Fokus kegiatan meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dengan fokus kegiatan antara lain promosi minat baca masyarakat, pengembangan gerakan nasional gemar membaca pengembangan otomasi
perpustakaan
daerah
dan
pendidikan
bagi
pemakai
perpustakaan serta pengembangan pojok baca. b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Fokus kegiatan mengembangkan sarana prasarana perpustakaan, meningkatkan presentase semua jenis perpustakaan dan meningkatkan kualitas SDM perpustakaan dengan fokus antara lain, pengembangan perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan, in house training kepribadian
dan
ketrampilan,
terisolasi
atau
terbelakang,
pengembangan jaringan kemitraan perpustakaan, pelatihan dan Bintek bagi
pengelola
perpustakaan,
organisasi
perpustakaan
dan
kepustakawanan, pengembangan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan
serta
penambahan
koleksi
untuk
perpustakaan
desa/kelurahan, keliling, rumah ibadah. c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan melestarikan koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah difokuskan pada penerbitan literatur sekunder monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU no. 4 tahun 1990, alih media koleksi deposit (digital) dan transliterasi koleksi bahan pustaka kuno & buletin perpustakaan. B. Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 14 komoditas di 16 Kabupaten/Kota, Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran TPH di 35 Kabupaten/Kota, Pengelolaan Lahan Usaha Tani TPH, Pengembangan Alsintan mendukung Produksi Tanaman Pangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
169
dan hortikultura dengan pengujian 1 paket dan pengadaan alsintan 1 paket; Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan untuk 6 komoditas di 29 Kabupaten; Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan melalui produksi semen beku 345.000 dosis. b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Fokus kegiatan Pengembangan Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) di
35
Kabupaten/Kota,
Peningkatan
SDM
dan
Pemberdayaan
Kelembagaan P4S 12 angkatan di 12 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat melalui penyediaan cadangan pangan di Jawa Tengah; Pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan di 35 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kebutuhan Dasar Penyuluh melalui penyediaan sarana/alat peraga penyuluh se-Jawa Tengah; Peningkatan Kapasitas SDM dan Kompetensi SDM Penyuluh dan Pelaku Utama/Usaha melalui pelatihan peningkatan SDM penyuluh dan THL-TBPP se Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan melalui pelatihan dan pertemuan pengembangan jejaring kelembagaan se-Jawa Tengah. 2. Kehutanan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Rehabilitas hutan dan lahan Fokus kegiatan Fasilitasi bantuan bibit, perbenihan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan di 20 Kabupaten, Pengembangan perbenihan
tanaman
hutan
di
5
Kabupaten,
Rehabilitasi
dan
penanganan DAS pada 8 DAS di 9 Kabupaten, Pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan di 6 Kabupaten. b. Pembinaan dan penertiban Industri hasil Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan di 8 Kabupaten, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil I, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil II, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
170
Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil III, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil IV. c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan di 8 Kabupaten, Pemantapan
Pengendalian
Pemanfaatan
Hutan
di
5
Penatausahaan Kabupaten,
Hasil
Hutan
Inventarisasi
dan
Hutan
dan
Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan. d. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus
kegiatan
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Kehutanan, Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan di 35 Kabupaten/Kota. e. Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam Tahura KGPA Mangkunegoro I, Pembangunan Kawasan Pelestarian Alam Kebun Raya Baturraden, Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPA Mangkunegoro I (Pendampingan DAK Kehutanan). f. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Deviosa Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Penatagunaan Hutan di 6 Kabupaten. g. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus
kegiatan
Perlindungan
dan
Pengamanan
Hutan
di
35
Kabupaten/Kota. h. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan Fokus
kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan
Flora
Fauna
dan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan di 5 Kabupaten. i. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fokus kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung di 11 Kabupaten, Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di 9 Kabupaten. 3. Energi dan Sumber Daya mineral Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
171
Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Fokus kegiatan peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga teknis di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan bintek pertambangan di 2 Kab. (Kab. Banjarnegara dan Kebumen), pembinaan usaha pertambangan terhadap eks pengusaha tambang maupun PETI dan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2013 dan LKPJ Gubernur Bidang ESDM serta terlaksananya sinergitas progam pembangunan dan monev Bidang ESDM di 35 Kabupaten/Kota. b. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Fokus kegiatan penyusunan profil investasi, peningkatan promosi dan kerjasama, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah (termasuk PETI dan pemanfaatan air tanah tanpa ijin), pengembangan teknologi tepat guna, penataan kawasan dan daerah resapan serta pemenuhan air baku di daerah rawan kering dan identifikasi potensi sumber daya mineral dan air tanah serta peningkatan pelayanan perijinan/rekomendasi usaha pertambangan
dan
pemanfaatan
air
tanah,
sehingga
dapat
mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pembangunan sumur bor daerah rawan kering 3 unit di Kab. Purbalingga, Banyumas dan Magelang, penyediaan data potensi air tanah dari survey geolistrik di 3 lokasi (Kabupaten Kendal, Grobogan dan Batang), pembangunan sumur gali/pasak 22 unit di Kabupaten Blora,
Rembang,
Pati,
Kendal,
Batang,
Klaten
dan
Sukoharjo,
penyusunan peta konservasi air tanah di 3 CAT meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Kudus, Pati, Pekalongan dan Pemalang serta antiklinorium Rembang, penanganan kebutuhan air baku pasca bencana Gunung Merapi (Kab. Klaten), tersedianya 2 unit peralatan pemotong batu dan grafir batu untuk peningkatan nilai tambah bahan tambang di Kabupaten Purbalingga dan Kebumen. c. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
172
Fokus kegiatan peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan (10 kms) di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Magelang, Pati dan Blora, pengembangan pembangkit energi alternatif yaitu pembangunan 3 unit PLTMH di daerah terpencil di Kabupaten Cilacap dan Pekalongan, Terbangunnya 1 Unit PLTS Komunal di Banyumas dan 777 unit PLTS SHS di daerah terpencil (Kabupaten Sragen, Wonogiri, Boyolali, Batang, Banyumas, Banjarnegara dan Rembang), pengembangan desa mandiri energi melalui pengembangan energi baru terbarukan yaitu pembangunan demplot biogas di 9 Kabupaten (Kabupaten Batang, Wonosobo, Banyumas, Kebumen, Klaten, Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang), demplot pengolahan
biofuel di 2 Kabupaten (Kabupaten Karanganyar dan Cilacap), pemanfaatan
biomassa
di
Kota
Magelang,
Identifikasi
dan
pengembangan potensi gas rawa di (Kabupaten Magelang, Purworejo dan Cilacap), pengembangan panas bumi melalui lelang 1 WKP Panas Bumi Telomoyo, pelaksanaan wasdal usaha pertambangan panas bumi di 4 WKP (Kabupaten Semarang, Pemalang, Brebes, Benyumas, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara), pengawasan manajemen dan operasional ketenagalistrikan (captive power & EBT), wasdal jasa usaha penunjang distribusi migas dan LPG, evaluasi dan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, penyusunan DED PLTMH di Pekalongan serta audit energi gedung perkantoran Pemerintah Provinsi. d. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Fokus kegiatan meliputi pemetaan potensi mineral pasir di kawasan Merapi, pemetaan daerah rawan bencana geologi vulkanik di 3 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Tegal dan Pemalang), tektonik di 3 Kabupaten (Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo), geologi tata lingkungan
di
4
Kabupaten
(Kabupataen
Purworejo,
Kebumen,
Temanggung dan Banjarnegara), geologi detail di 3 Kabupaten (Kabupaten Purbalingga, Kebumen dan Purworejo) dan pemasangan alat pantau (early warning system) pada daerah rawan longsor di 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
173
Kabupaten (Kabupataen Magelang, Wonosobo, Karanganyar, Brebes, Sragen dan Wonogiri) serta sosialisasi dan pengawasan mitigasi bencana
alam
geologi
sebagai
informasi
untuk
meningkatkan
kewaspadaan, kesiapan dan kapasitas masyarakat serta pemangku kepentingan. 4. Pariwisata Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dengan fokus kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri dan Pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri melalui Roadshow
Sail Indonesia di Karimunjawa, Partisipasi pada Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta, temu bisnis table top di Surakarta dan Semarang serta partisipasi pada event pariwisata di Malaysia, Singapura, Australia dan China, untuk meningkatkan jaringan pasar dan promosi secara lintas wilayah yang dititikberatkan pada karakteristik wisatawan guna memberikan masukan pada produk, kualitas pelayanan dan promosi. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dengan fokus kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan dan Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata melalui Citra Pesona Wisata se-Jawa Tengah (cipta award) 100 obyek, Festival Desa Wisata se-Jawa Tengah di 85 desa wisata dan Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata berbasis desa wisata di 20 Desa Wisata, untuk pengembangan potensi sumber daya wisata menjadi produk kolektif antar wilayah atau daerah, peningkatan potensi keunikan lokal, budaya masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata termasuk kualitas produk, pengkayaan daya tarik produk, peningkatan kualitas SDM pariwisata serta pengelolaan manajemen produk pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan, pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama antar kawasan wisata dengan perkuatan koordinasi, kerjasama antar institusi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
174
swasta dan lembaga pemerintah, antar wilayah, sektor, stakeholders dan lembaga kepariwisataan serta swadaya masyarakat. c. Program Pengembangan Kemitraan
Dengan
fokus
kegiatan
Pelaksanaan
Koordinasi
Pembangunan
Pariwisata Jawa Tengah melalui peningkatan jaringan kemitraan dan kerjasama pariwisata antar pelaku antar daerah/wilayah di 9 Kabupaten dalam rangka pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama antar kawasan wisata dengan perkuatan koordinasi, kerjasama antar institusi dan lembaga pemerintah, antar wilayah, sektor, stakeholders dan lembaga Kepariwisataan serta Swadaya Masyarakat. 5. Kelautan dan perikanan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Fokus kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan petambak garam 125 orang, wanita pesisir 225 orang dan taruna pesisir 100 orang di 4 Kabupaten. b. Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Aktifitas Kelompok Masyarakat Pesisir melalui pembinaan terhadap 12 kelompok pelestari ekosistem pesisir di 6 Kabupaten dan operasi 10 kali. c. Pengembangan Perikanan Tangkap
Fokus kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Pemulihan SDI tangkap di 6 Kabupaten; Pengelolaan
dan
Pemberdayaan
Pengembangan
Masyarakat
Sarana
Nelayan
Prasarana
melalui
di
9
pendampingan
PPP; 27
kelompok penerima bantuan kapal. d. Pengembangan Perikanan Budidaya
Fokus kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau melalui pengembangan komoditas unggulan di 9 Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
175
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya ikan Air Tawar di 2 satker BPBIAT dan 4 satker BPBIAPL. e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Fokus kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan melalui gelar produk perikanan 5 kali pameran tingkat Jawa Tengah dan Nasional serta pengembangan sentra pengolahan 4 lokasi. f. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Fokus kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui penanaman mangrove 300.000 batang, terumbu karang 95 unit, tranplantasi karang 62 unit, penebaran benih di 5 Kabupaten/Kota. 6. Perdagangan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
Program ini difokuskan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengembangan sarana dan sarana perdagangan, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengintegrasian pasar lokal dan regional, peningkatan pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan pasar di pedesaan, pengembangan kemitraan antara usaha skala kecil dan menengah dengan usaha skala besar; serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan dalam negeri. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Program ini difokuskan untuk mewujudkan : peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
176
c. Program
Peningkatan
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan. Program ini difokuskan untuk: meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan
barang
kemeteorologian, fasilitasi
beredar
peningkatan
pengembangan
melalui
peningkatan
pengawasan
lembaga
barang
perlindungan
pelayanan
beredar
dan
konsumen
dan
pengawasan barang beredar. d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
Program ini difokuskan untuk : (i) meningkatkan ekspor non migas Jawa Tengah; melalui peningkatanan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor, (ii) meningkatkan kerjasama jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri melalui pengembangan jaringan kelembagaan ekspor, partisipasi dalam kerjasama multilateral, regional, bilateral,
market intelligence, peningkatan kerjasama dengan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). e. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM).
Program ini difokuskan untuk: mewujudkan kelembagaan usaha perdagangan
yang
produktif
dan
mampu beradaptasi
terhadap
perubahan global melalui peningkatan kemampuan kelembagaan UDKM. 7. Industri Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Difokuskan untuk untuk mengembangkan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor, melalui peningkatan diversifikasi produk, kualitas infrastruktur industri, peningkatan mutu dan standarisasi produk, perkuatan
kelembagaan
usaha
IKM,
peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
penggunaan 177
kandungan lokal produk industri, pengembangan industri substitusi impor dan pengembangan industri padat karya di pedesaan. b. Program Penataan Struktur Industri.
Difokuskan untuk (i) mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir melalui fasilitasi peningkatan jaringan produksi, pengembangan informasi produk industri hulu dan hilir, peningkatan kualitas
sarana dan prasarana penunjang industri,
pengembangan kemitraan usaha antara industri skala kecil dan menengah dengan industri skala besar, fasilitasi pengembangan akses bahan baku industri dan pelayanan teknis di bidang industri; (ii) mewujudkan efisiensi industri unggulan di Jawa Tengah melalui pengembangan klaster industri penghela dan klaster pendukung lainnya, perkuatan kelembagaan klaster IKM dan fasilitasi kerjasama pengembangan klaster industri; (iii) meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan pengembangan
SDM
dan penerapan teknologi, penerapan,
industri
di
bidang
teknologi;
dan
(iv) mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri; melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja dan bantuan peralatan produksi tepat guna. c. Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial.
Difokuskan untuk untuk mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui klaster. d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
Difokuskan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam
penerapan
teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan teknis dan pengembangan SDM industri dibidang teknologi, pengembangan kerjasama, revitalisasi Unit Pelayanan Teknis dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
178
penerapan teknologi informasi serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program dibidang pengembangan teknologi industri. e. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri.
Difokuskan untuk mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja, bantuan peralatan produksi tepat guna dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan industri. 8. Ketransmigrasian Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan: Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta pelatihan bagi 900 calon transmigran; Pemantauan transmigrasi pasca penempatan serta Fasilitasi dan Koordinasi bidang ketransmigrasian. Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam Matriks Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
179
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yaitu memasuki tahun pertama tahap ketiga (tahun 2012-2013) dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi”. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD. Dalam rangka mengimplementasikan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD, dipertimbangkan seluruh potensi pembiayaan yang ada, baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Selanjutnya SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Selain itu SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menggunakan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan, memperhatikan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Anggaran Responsif Gender. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Tengah, sehingga visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera” dapat dicapai. GUBERNUR JAWA TENGAH
BIBIT WALUYO Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
180