GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ; 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
-1-
telah diubah beberapa kali Terahir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); -2-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
-3-
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -4-
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
Nomor 54 Tahun 2010 Pemerintah Nomor 8 Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan Rencana
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Pasal 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pasal 2 RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi: a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014; b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014; c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2014.
-5-
Pasal 3 Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 4 RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Narasi RKPD Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; b. Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 17 Mei 2013 Plh. GUBERNUR JAWA TENGAH,
RUSTRININGSIH Diundangkan di Semarang Pada Tanggal 17 Mei 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Asisten Ekonomi Pembangunan
SRI PURYONO KARTOSOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 25
-6-
DAFTAR ISI
Daftar Isi ......................................................................................... Daftar Tabel ..................................................................................... Daftar Gambar ..................................................................................
i v xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................. 1.3 Hubungan Antar Dokumen .............................................................. 1.4 Kaidah Pelaksanaan ......................................................................... 1.5 Sistematika RKPD ........................................................................... 1.6 Maksud dan Tujuan ........................................................................
I-1 I-1 I-6 I-7 I-8 I-9 I - 10
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ............................................................................. 2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah .................................................... 2.1.1 Aspek Geografi ...................................................................... 2.1.2 Aspek Demografi ................................................................... 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................... 2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. ........ a. Pertumbuhan PDRB ............................................... b. Inflasi ..................................................................... c. Indeks Gini dan Indeks Williamson ........................ d. Kemiskinan ........................................................... e. Jumlah Tindak Pidana .......................................... 2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ............................... a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...................... b. Angka Partisipasi Kasar (APK) ................................ c. Angka Partisipasi Murni (APM) .............................. d. Angka Kematian Ibu (AKI) ..................................... e. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) ................................................................. f. Presentase Balita Gizi Buruk ................................. g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .......................... h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)................................... 2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga............................. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ....................................................... 2.1.4.1. Fokus Layanan Wajib ............................................... i
II - 1 II - 1 II - 1 II - 5 II - 8 II - 8 II - 8 II - 11 II - 12 II - 13 II - 14 II - 15 II - 15 II - 19 II - 19 II - 20
II - 21 II - 21 II - 22 II II II II
-
23 25 25 25
2.2
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
2.1.4.2. Fokus Layanan Pilihan ............................................. 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah ..................................................... 2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ....................... a. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita .......................... b. Produktivitas Total Daerah ..................................... c. Nilai Tukar Petani .................................................. 2.1.5.2. Fasilitas Wilayah ...................................................... a. Infrastruktur .......................................................... b. Jumlah Bank ......................................................... c. Jumlah Hotel/Penginapan...................................... d. Jumlah Penggunaan Air Bersih .............................. e. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik .................................................................... 2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi .......................................... a. Angka Kriminalitas ................................................. b. Jumlah Unjuk Rasa ............................................... 2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia a. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan .................................................... b. Rasio Ketergantungan ............................................ Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 ............................................................................................... 2.2.1. Urusan Wajib ......................................................................... 2.2.2. Urusan Pilihan ....................................................................... Evaluasi Capaian MDGs ................................................................... Kondisi Pengembangan Wilayah ....................................................... Lingkungan Strategis ....................................................................... Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................... Isu Strategis Pembangunan Daerah .................................................
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................... 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................................... 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ...................................................... 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .................... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ........... 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah......................................... 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......................... 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah...... .......................... 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.........................
II II II II II II II II II II II
-
54 61 61 61 62 63 64 64 65 65 66
II II II II II
-
66 67 67 67 68
II - 68 II - 68
II II II II II II II II
-
69 69 146 165 172 181 185 188
BAB III
ii
III - 1 III - 1 III - 1 III - 5 III - 9 III - 9 III - 21 III - 21 III - 21 III - 22
BAB IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 ....................................................................... Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang ................................................................... Prioritas Pembangunan Daerah ....................................................... Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Mendukung 4 (Empat) Pilar Pembangunan Nasional .............................................. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDG’s Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 .......................................... Prioritas Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah ........................
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 ....................................................................... 5.1 Urusan Wajib ................................................................................... 1. Pendidikan ................................................................................ 2. Kesehatan ................................................................................. 3. Pekerjaan Umum ........................................................................ 4. Perumahan Rakyat ..................................................................... 5. Penataan Ruang ........................................................................ 6. Perencanaan Pembangunan ....................................................... 7. Perhubungan .............................................................................. 8. Lingkungan Hidup ..................................................................... 9. Pertanahan ................................................................................. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................... 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................... 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .............................. 13. Sosial ........................................................................................ 14. Ketenagakerjaan ......................................................................... 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .......................................... 16. Penanaman Modal ...................................................................... 17. Kebudayaan ............................................................................... 18. Kepemudaan dan Olah Raga ....................................................... 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ........... 21. Ketahanan Pangan ..................................................................... 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ......................................... 23. Statistik...................................................................................... 24. Kearsipan ................................................................................... 25. Komunikasi dan Informatika ...................................................... 26. Perpustakaan ............................................................................. 5.2 Kewenangan Urusan Pilihan ............................................................ 1. Pertanian .................................................................................... 2. Kehutanan ................................................................................. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral ...............................................
IV - 1 IV - 1 IV - 23 IV - 81 IV - 83 IV - 89
BAB V
iii
V -1 V-1 V-1 V-3 V-6 V - 12 V - 12 V - 13 V - 15 V - 15 V - 17 V - 17 V - 17 V - 20 V - 21 V - 23 V - 24 V - 26 V - 27 V - 28 V - 29 V V V V V V V V V V V
-
31 34 35 36 36 37 38 38 38 40 41
4. 5. 6. 7. 8. BAB VI
Pariwisata................................................................................... Kelautan dan Perikanan ............................................................. Perdagangan ............................................................................... Perindustrian ............................................................................. Transmigrasi .............................................................................. PENUTUP ............................................................................
iv
V V V V V
-
42 43 44 45 46
VI - 1
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7 Tabel 2.8
Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17 Tabel 2.18
Tabel 2.19
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082010 ........................................................................................... Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 .................................................................................. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012 ............... Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 .................................................... Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Trilyun Rupiah) ................................................................ Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Trilyun Rupiah) ............................................................... Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011-2012 (%) ................................................................ Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah) ................................................ Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011-2012 (%) .............................................................................................. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082012 .......................................................................................... Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011 – 2012 ....................................................................................... Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2012 .......................................................................................... Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011 (Tahun) ................................................................... Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa–Bali Tahun 2011 .......... Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011 (Tahun) ...................................................................................... Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2012 ................................................................................. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2012 .......... Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ....................................................... Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ...............................................................................
v
II - 2 II - 5 II - 6 II - 7
II - 8
II - 9 II - 10
II - 10 II - 11 II - 13 II - 14 II - 15 II - 17 II - 18
II - 19
II - 19 II - 20
II - 21 II - 21
Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, TPAK dan TPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Agustus) ..................... Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi di Jawa – Bali Tahun 2011-2012 (%) .............................................. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 ........................................................... Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 ........................................................... Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ...................................................... Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2011 ....................................................... Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 tahun) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa–Bali Tahun 2011 ........................ Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 tahun) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa–Bali Tahun 2011 .......... Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 tahun) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa–Bali Tahun 2011 .......... Angka Partisipasi Sekolah (APS) PT (19-24 tahun) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa–Bali Tahun 2011 ........................ Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ................................. Rasio Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................... Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................................... Perkembangan Rasio Tenaga Medis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 .................................................................... Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ................................. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ............................................................................... Kondisi Penyakit Menular Yang Terdeteksi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ....................................................... Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 ............. Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 ..... Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah........................................................................................ Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 20082012 ........................................................................................... Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .......................................................... Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ......................................................................
vi
II - 22 II - 23 II - 24 II - 24 II - 25 II - 25 II - 26 II - 26 II - 27 II - 27 II - 29 II - 29 II - 30 II - 30 II - 30 II - 31 II - 31 II - 32 II - 34 II - 34 II - 35 II - 35 II - 36 II - 36
Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54
Tabel 2.55
Tabel 2.56
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.57 2.58 2.59 2.60 2.61
Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Tipe C) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 .......................................................... Pelayanan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 ................................................................................. Pelayanan Informasi Status Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ....................................................................... Penertiban Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ................. Jumlah Pelayanan Akte Pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ............................................... Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota ...................... Peserta KB Baru dan KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ................................................................................ Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ............................................................................... Jumlah Panti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........ Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan dan yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (juta orang) .............................................................. Persentase Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadapKebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 .......................................................... Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (juta orang) .............................................................. Jumlah Koperasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ... Jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ............ Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011 ........... Realisasi PMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011 .............. Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ........................................................ Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ........................................................ Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ........................................................ Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .................................................................................. Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 .................................................. Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012 .................. Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ............................ Pengelolaan Kearsipan di Jawa Tengah Tahun 2009-2011 .......... vii
II - 37 II - 38 II - 39 II - 40 II - 41 II - 41 II - 42 II - 42 II - 43 II - 43
II - 44
II - 45
II II II II II
-
45 46 47 47 48
II - 48 II - 48 II - 49 II - 50 II - 51 II - 51 II - 52 II - 53
Tabel 2.69 Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79 Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 2.86 Tabel 2.87 Tabel 2.88
Tabel 2.89 Tabel 2.90 Tabel 2.91 Tabel 2.92 Tabel 2.93
Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Jawa Tengah Tahun 2009-2011 ....................................................................... Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .................................................................................. Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ........... Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .................................................................................. Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ................... Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 ............ Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ............. Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ..................................................................... Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ........................................................ Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2012 ............................................. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ....................................................... Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 (Hari) ............................................... Produksi Perikanan dan Nilainya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 ..................................................................... Kontribusi Sub Sektor Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ..................................................................... Jumlah Pasar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ........ Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082011 ........................................................................................... Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ..................................................................... Kepeminatan Calon Transmigran Jawa Tengah Tahun 20102012 ........................................................................................... Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan dan Prosentasenya Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah 2008 dan 2011 ......................................... Produktivitas Daerah Pada Tiap Sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ........................................................ NTP Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011-2012 ....... Jumlah Bank dan Simpanan Dana Masyarakat Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ..................................................................... Jumlah, Kamar dan Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Hotel di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 .............................. Jumlah PDAM/BPAM, Kapasitas Produksi Maksimum dan Distribusi Air Bersih di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082011 ...........................................................................................
viii
II - 53 II - 54 II - 54 II - 55 II - 55 II - 56 II - 56 II - 57 II - 57 II - 57 II - 58 II - 58 II - 59 II - 59 II - 60 II - 60 II - 61 II - 61
II - 62 II - 63 II - 64 II - 65 II - 66
II - 66
Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 2.97
Tabel 2.98 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.99 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109
Tabel 2.110 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011................................................ Angka Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082011 ........................................................................................... Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012................................................ Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ........................................................ Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 ..... Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ........................................... Capaian Kinerja Urusan Kesehatan............................................. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat ............................... Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ................................... Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan .................. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................ Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ................................ Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ........................................... Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ......... Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..................................................................... Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................................................... Capaian Kinerja Urusan Sosial ................................................... Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan ................................... Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..... Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ................................ Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.......................................... Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga .......................... Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ......................................................................................... Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah ................................... Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan................................ Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .... Capaian Kinerja Urusan Statistik ................................................ Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ............................................. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ................ Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ....................................... Capaian Kinerja Urusan Pertanian .............................................. Capaian Kinerja Urusan Urusan Kehutanan ............................... Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral ........... Capaian Kinerja Urusan Pariwisata ............................................. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ....................... Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ......................................... Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ........................................ ix
II - 67 II - 67 II - 68
II - 68 II II II II II II II II II II II
-
69 69 77 83 89 91 94 98 101 103 105
II - 106 II II II II II II II
-
111 115 118 121 123 125 126
II II II II II II II II II II II II II II II
-
128 132 137 139 141 142 144 145 147 152 154 157 159 162 163
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 3.1
Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12 Tabel 4.1
Tabel 4.2 Tabel 4.3
Tabel 4.4 Tabel 4.5
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ........................................ Capaian Indikator MDGs Tujuan 1.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 2.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 3.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 4.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 5.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 6.............................................. Capaian Indikator MDGs Tujuan 7.............................................. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 ....................................................................... Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2012 .......................................................... Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2011-2012 ....................................................................... PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun 2011-2012 ....................... Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2012, Target Tahun 2013 dan Prediksi Tahun 2014-2015 ................... Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013 dan Proyeksi Tahun 2014-2015 ...... ....................... Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................. Realisasi Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012 dan Anggaran Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 ............ Persentase Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................................. Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Tahun 2011-2013, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2015 ....... Realisai Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012, Prediksi Tahun 2013 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2015 ........................ Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi, DAK dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 ............... Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap II RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ........ Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 ............................ Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 .......................................................................................... Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 .......................................................... Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Tiap Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 .......................
x
II II II II II II II II
-
164 166 167 167 168 168 169 170
III - 2 III - 3 III - 4 III - 4 III - 7 III - 10 III - 11 III - 12 III - 12
III - 14
III - 17 III - 19
IV - 3 IV - 29
IV - 40 IV - 48 IV - 76
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17
Gambar 2.18
Gambar 2.19
Gambar 2.20
Gambar 2.21
Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ...... Perkembangan Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi Provinsi awa Tengah Tahun 2008-2012 (%) ............................... Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (%) ............................................................................................ Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ................ Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011...... Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082012 (%) ................................................................................... Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ................................................ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 ........................................................ Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 (Tahun) ..................................................... Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ..................................................................... Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 (Tahun) ........................................................ Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082012 ......................................................................................... TPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (%) ...................... Perkembangan TPAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (%) ............................................................................................ Perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ................................................................................ Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 ......................................................... Perkembangan Rasio Guru dan Murid Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ..................................................................... Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (juta orang) ............................................................. Persentase Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ............................................................................... Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (juta orang) ............................................................. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Tiap Bulan Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2011.......................................................................... Produktivitas Daerah Pada Tiap Sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 .........................................................
xi
I-5 II - 9 II - 11 II - 12 II - 13 II - 14 II - 15 II - 16 II - 16 II - 17 II - 18 II - 20 II - 22 II - 23 II - 24 II - 28 II - 28
II - 44
II - 45
II - 46
II - 62 II - 63
Gambar 2.22 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ..................................................................... Gambar 2.23 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 ......................................................................................... Gambar 2.24 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011............................................................... Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabuapten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 ......................................... Gambar 2.26 IPG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 ......................................................................................... Gambar 2.27 IDG Kabupaten/KotaProvinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 ......................................................................................... Gambar 2.28 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa TengahTahun 2010 dan 2011 ................................................... Gambar 2.29 TPT Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 ......................................................................................... Gambar 2.30 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2011 ............................................................................. Gambar 2.31 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan Penurunan Pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2011 ........................................................................................ Gambar 2.32 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 ................................ Gambar 2.33 Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah ............................ Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ... Gambar 3.2 Inflasi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 ...................................... Gambar 4.1 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 ................................................................. Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah dengan Pembangunan Nasional Tahun 2014 ............... Gambar 4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah ............ Gambar 4.4 Prioritas Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ........................................................................................
xii
II - 64 II - 172 II - 173 II - 174 II - 175 II - 176 II - 177 II - 178
II - 179
II - 180 II - 181 II - 185 III - 1 III - 5 IV - 38 IV - 39 IV - 108 IV - 108
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 berakhir pada tahun 2013, sedangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2014 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun
2005-2025.
Sesuai
tahapan
RPJPD,
tahun
2014
merupakan tahun terakhir periodisasi RPJMD II (Tahun 2010-2014) dengan arah pembangunan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. RKPD
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun
2014
disusun
dengan
berlandaskan pada : (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 mengacu pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014; 3) Direktif Presiden; 4) hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; dan 5) hasil evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan dokumen lainnya yaitu : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun I-1
2011-2015; 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2010-2020; 5) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; 6) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)
di
Indonesia;
8)
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 9) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 10) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 11) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 20102020; 12) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 13) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 14) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah
Tahun
2012-2014;
15)
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi; dan 16) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 juga harus sinergis dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, mendukung Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meningkatkan
keterkaitan
antar
sektor
dan
antar
wilayah,
serta
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 bernilai strategis dan penting, karena : 1) Merupakan instrumen pelaksanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahun 2008-2013 dengan RPJMD 20132018; 2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; 3) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD dan RPJPD; 4) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas
dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
sebagai
dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang
APBD;
dan
6)
Sebagai
acuan
bagi
Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun RKPD Tahun 2014. Proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu : 1. Perencanaan dari bawah (bottom up) Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di I-2
Jawa Tengah secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan
yang
dilaksanakan
pada
Bulan
Januari
2013,
Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2013 dan Musrenbang Kabupaten/Kota pada Bulan Maret 2013. Selain itu juga dilaksanakan Musrenbang Wilayah di 3 (tiga) Bakorwil I, II, dan III Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Maret 2013. 2. Perencanaan dari atas (top down) Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2014. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan. 3. Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya keikutsertaan dalam Forum Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan
tersebut
adalah
kalangan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/Perusda/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga Donor. 4. Perencanaan Teknokratik Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan
RKPD
Tahun
2014,
dimulai
dengan
penyusunan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2012; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan
kerangka
ekonomi
dan
kebijakan
keuangan
daerah;
i)
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. 5. Perencanaan Politik Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD. I-3
Dukungan DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan Musrenbang Tahun 2013 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Tengah
Tahun
2014.
Dalam
kesempatan
tersebut
telah
disampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2014. Lebih lanjut masukan dari DPRD diperoleh pada saat diselenggarakan kegiatan Dialog Interaktif antara Legislatif – Eksekutif sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum tahapan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah, dilakukan melalui pentahapan yatu : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Selanjutnya memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Alur penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.
I-4
Rancangan Awal RKPD
Persiapan Penyusunan RKPD
Sosialisasi Rancangan Awal RKPD
Pengolahan Data & Informasi
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Kebijakan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Evaluasi Agregatif
Rumusan Isu Strategis Daerah
Pokok - Pokok Pikiran DPRD
Evaluasi Kinerja Urusan
Forum SKPD
Evaluasi Kondisi Perekonomian & Keuangan Daerah Rumusan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas Daerah
Rumusan Kerangka Ekonomi Daerah RPJMD Th. 2008-2013
RPJPD Th. 2005-2025
Rumusan Renc Program Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif
Rancangan RKPD
Musrenbangwil
Pra Musrenbang Provinsi
Musrenbang RKPD Provinsi
RKPD Tahun 2013 Curah Pendapat dengan Publik
Penyusunan APBD Th. 2014
Penyelarasan Prioritas, Rencana Program Prioritas, Pagu Indikatif
KUA - PPAS
Musrenbangnas RKP 2014 Dialog Interaktif Penetapan Pergub ttg RKPD
Penyusunan
Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 I-5
Rancangan Akhir RKPD
RKPD Th. 2014
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca; I-6
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014; 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029; 28. Instruksi
Presiden
Nomor
3
Tahun
2010
tentang
Program
Pembangunan yang Berkeadilan; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun I-7
Provinsi Jawa Tengah, terutama keberlanjutan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (sementara RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 belum ditetapkan) dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Selain itu juga mengacu RPJMN Tahun 2010 – 2014 dan RKP Tahun 2014. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 juga mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional di antaranya : 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)
di
Indonesia;
3)
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 4) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 6) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 20102020; 7) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 8) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah
Tahun
2012-2014;
10)
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi; dan 11) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Dokumen perencanaan multi sektor di tingkat provinsi juga menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, antara lain : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2010-2020; dan 5) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 1.4. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Tahun 2014 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan. 2. Mendasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
hasil
menunjukkan
evaluasi adanya
pelaksanaan ketidaksesuaian
keadaan meliputi:
I-8
dalam dengan
tahun
berjalan
perkembangan
a. Perkembangan
yang
tidak
sesuai
dengan
asumsi
kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika RKPD Sistematika RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; kaidah pelaksanaan; sistematika RKPD; serta maksud dan tujuan.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek
geografi,
aspek
demografi,
aspek
kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menurut urusan kewenangan
provinsi;
evaluasi
capaian
MDG’s;
kondisi
pengembangan wilayah; lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan daerah. BAB III
RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAN
KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, dan tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan 2015; serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah
dan
kerangka
keuangan daerah.
I-9
pendanaan
serta
arah
kebijakan
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang; prioritas pembangunan daerah;
kebijakan
mendukung
4
pencapaian
target
dan
pilar
strategi
pembangunan
pembangunan
MDGs;
dan
nasional;
prioritas
daerah
percepatan
pengembangan
kewilayahan Jawa Tengah. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB VI
PENUTUP Memuat harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.
1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah untuk: 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2014; 2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2014. Adapun tujuannya adalah untuk : 1. Memberikan
landasan
operasional
bagi
seluruh
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014; 2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014; 3. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2014 bagi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah; 4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
I - 10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah 2.1.1.
Aspek Geografi
Provinsi Jawa Tengah secara astronomis berada pada 5040’ - 8030’ Lintang Selatan dan 108030’ - 111030’ Bujur Timur. Adapun secara administratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Kondisi relief wilayah Jawa Tengah meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi/plateu yang memanjang di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu Pantai Pesisir Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 1540% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Iklim di Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada tahun 2011, suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 25,20C– 27,70C dengan kelembaban udara berada pada kisaran antara 75%-84%. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Kebumen sebesar 3.513 mm dan hari hujan terbanyak 227 hari tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap. Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 menunjukkan adanya penurunan luas lahan sawah yang beralih menjadi lahan bukan sawah sebesar 128 ha (0,013%). Tahun 2010 penggunaan lahan meliputi lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%) dan bukan lahan sawah seluas 2.262.888 Ha (69,53%). Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
II - 1
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 No. 1 a b c d e f g 2 a b c d e f g h i j k l
Penggunaan Lahan Lahan Sawah Pengairan Teknis Pengairan 1/2 Teknis Pengairan Sederhana Pengairan Desa/Non PU Tadah Hujan Pasang Surut Lebak, Polder, Lainnya Bukan Lahan Sawah Bangunan/ Pekarangan Tegal/Kebun Ladang/Huma Padang Rumput Hutan Rakyat Hutan Negara Perkebunan Negara Rawa Tambak Kolam/Empang Sementara tidak diusahakan Lain-lain Jumlah (Ha)
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Luas (Ha) 990.652 382.643 129.630 136.796 57.032 281.919 1.561 1.071 2.263.760 524.465 732.853 13.346 1.231 95.550 568.572 71.868 9.027 34.972 3.719
% 30,44 38,63 13,09 13,81 5,76 28,46 0,16 0,11 69,56 16,12 22,52 0,41 0,04 2,94 17,47 2,21 0,28 1,07 0,11
Luas (Ha) 991.652 383.262 133.769 136.635 52.596 282.521 1.613 1.256 2.262.760 503.923 730.370 13.413 1.184 103.402 578.107 69.345 9.035 39.810 8.259
% 30,47 38,65 13,49 13,78 5,30 28,49 0,16 0,13 69,53 15,48 22,44 0,41 0,04 3,18 17,76 2,13 0,28 1,22 0,25
Luas (Ha) 991.524 386.953 131.687 140.423 57.731 272.364 1.661 705 2.262.888 537.288 723.056 11.664 1.745 103.004 567.449 71.337 9.021 37.574 3.046
% 30,47 39,03 13,28 14,16 5,82 27,47 0,17 0,07 69,53 16,51 22,22 0,36 0,05 3,17 17,44 2,19 0,28 1,15 0,09
1.772
0,05
1.628
0,05
1.429
0,04
206.385 3.254.412
6,34 100,00
204.284 3.254.412
6,28 100,00
196.275 3.254.412
6,03 100,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Berdasarkan struktur geologi atau bentang alamnya, kawasan di Jawa Tengah yang dipandang strategis untuk dikembangkan, antara lain: Kawasan Taman Nasional Merapi, Kawasan Taman Nasional Merbabu, Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Sindoro Sumbing, Kawasan Rawapening, Kawasan Segara Anakan, Kawasan Daerah Aliran Sungai Garang, Kawasan Daerah Aliran Sungai Kritis Antar Kabupaten/Kota, Kawasan Kebun Raya Baturaden, Kawasan Karangsambung, Kawasan Karst Sukolilo, Kawasan Karst Gombong, Kawasan Karst Wonogiri, Kawasan Bledug Kuwu, Kawasan Pantai Ujung Negoro - Roban, Kawasan Gunung Slamet dan Kawasan Gunung Lawu. Potensi wilayah Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan pola ruang untuk kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 adalah sebagai berikut : 1. Kawasan hutan produksi, meliputi : a. Kawasan hutan produksi tetap, berada di 28 Kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar; b. Kawasan hutan produksi terbatas, berada di 28 Kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang; 2. Kawasan hutan rakyat, meliputi 29 Kabupaten dan 5 Kota kecuali Kota Tegal;
II - 2
3. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi : a. Kawasan pertanian lahan basah, seluas ± 990.652 ha, yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; b. Kawasan pertanian lahan kering ± 955.587 ha, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; 4. Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri dari perkebunan rakyat, PTP Nusantara IX, dan Perkebunan Besar Swasta; 5. Kawasan peruntukan peternakan, meliputi : a. Kawasan peternakan besar dan kecil, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; b. Kawasan peternakan unggas, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; 6. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi : a. Kawasan perikanan tangkap, yang diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai, dan embung; b. Kawasan perikanan budidaya baik perikanan air payau, air tawar, dan laut, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; 7. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi : a. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara, terletak di kawasan Majenang – Bantarkawung, Serayu – Pantai Selatan, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro – Sumbing – Dieng, kawasan Merapi – Merbabu – Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, kawasan Gunung Lawu, dan kawasan Serayu – Pantai Utara; b. Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, panas bumi Gunung Telomoyo, panas bumi Gunung Ungaran, panas bumi Gunung Lawu, panas bumi Baturaden, dan panas bumi Guci; c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal; dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal; 8. Kawasan peruntukan industri, meliputi wilayah industri/kawasan peruntukkan industri dan kawasan industri yang tersebar di semua Kabupaten/Kota kecuali Kota Surakarta; dan kawasan berikat yang berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal, dan Kota Semarang;
II - 3
9. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan pengembangan pariwisata koridor Borobudur – Prambanan – Surakarta, koridor Borobudur – Dieng, koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora, koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga, koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes, koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga – Banjarnegara, dan koridor Cilacap – Kebumen – Purworejo; 10. Kawasan peruntukkan permukiman, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; 11. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal; dan kawasan pulau-pulau kecil yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang dan Pulau Mandalika (Kabupaten Jepara), Pulau Marongan, Pulau Gede dan Pualu Sualan (Kabupaten Rembang), dan Pulau Nusakambangan (Kabupaten Cilacap). Selain itu Jawa Tengah juga mempunyai wilayah yang tergolong rawan bencana alam seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah meliputi 10 kawasan yaitu : 1. Kawasan rawan banjir, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Semarang, Pekalongan dan Tegal. 2. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang. 3. Kawasan rawan letusan gunung berapi, meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Magelang, Boyolali, Klaten, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang dan Tegal. 4. Kawasan rawan gempa bumi, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. 5. Kawasan rawan gelombang pasang, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal. 6. Kawasan rawan tsunami, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri.
II - 4
7. Kawasan rawan kekeringan, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. 8. Kawasan rawan abrasi, meliputi Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal. 9. Kawasan rawan angin topan, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan. 10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah kurun waktu 2010-2012 yang semakin meningkat. Frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2 Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012 No
Jenis Bencana
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
7
54
115
85
160
21
126
141
202
201
2
100
122
104
312
10
-
-
15
17
268
305
1
Banjir
2
Tanah Longsor
3
Angin Topan
4
Kekeringan
6
Kebakaran 30 128 73 Sumber : Sekretariat BPBD Prov. Jateng, 2013
Frekuensi kejadian bencana banjir mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008 tercatat hanya 7 kejadian, cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2012 tercatat 160 kejadian. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya. 2.1.2. Aspek Demografi Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2011 diproyeksikan sebanyak 32.643.612 jiiwa atau 13,54% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.273.976 Jiwa (49,85%) dan perempuan sebanyak 16.369.636 Jiwa (50,15%), sehingga besar rasio jenis kelamin (RJK) adalah sebesar 99,42. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes (1.742.528 jiwa), sedangkan paling sedikit berada di Kota Magelang (118.606 jiwa).
II - 5
Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2012 diproyeksikan sebesar 1.022 Jiwa/Km2, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011 sebesar 1.003 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tahun 2012 tertinggi di Kota Surakarta (11.573 jiwa/km2) dan terendah di Kabupaten Blora (472 jiwa/km2). Selengkapnya jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Tabel 2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012 Jumlah Penduduk Tahun 2011*) No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Tahun 2012*)
1.
Kab. Cilacap
832.052
819.888
1.651.940
101,48
1.679.864
2.
Kab. Banyumas
788.938
781.660
1.570.598
100,93
1.603.037
3.
Kab. Purbalingga
426.606
432.192
858.798
98,71
877.489
4.
Kab. Banjarnegara
440.816
434.398
875.214
101,48
890.962
5.
Kab. Kebumen
581.298
580.996
1.162.294
100,05
1.181.678
6.
Kab. Purworejo
345.191
350.950
696.141
98,36
708.483
7.
Kab. Wonosobo
386.790
372.203
758.993
103,92
771.447
8.
Kab. Magelang
602.517
591.836
1.194.353
101,80
1.219.371
9.
Kab. Boyolali
463.755
473.067
936.822
98,03
953.317
10.
Kab. Klaten
560.182
575.019
1.135.201
97,42
1.153.047
11.
Kab. Sukoharjo
414.502
417.592
832.094
99,26
848.718
12.
Kab. Wonogiri
454.451
475.419
929.870
95,59
946.373
13.
Kab. Karanganyar
408.585
413.109
821.694
98,90
838.762
14.
Kab. Sragen
424.645
437.294
861.939
97,11
875.283
15.
Kab. Grobogan
654.822
661.871
1.316.693
98,93
1.339.127
16.
Kab. Blora
412.601
421.185
833.786
97,96
847.125
17.
Kab. Rembang
298.302
298.499
596.801
99,93
608.548
18.
Kab. Pati
584.038
614.897
1.198.935
94,98
1.219.993
19.
Kab. Kudus
390.201
398.063
788.264
98,02
807.005
20.
Kab. Jepara
55.728
557.960
1.115.688
99,96
1.144.916
21.
Kab. Demak
531.979
536.014
1.067.993
99,25
1.091.379
22.
Kab. Semarang
466.790
478.087
944.877
97,64
968.383
23.
Kab. Temanggung
360.744
355.163
715.907
101,57
730.720
24.
Kab. Kendal
462.997
445.536
908.533
103,92
926.325
25.
Kab. Batang
358.419
355.523
713.942
100,81
728.578
26.
Kab. Pekalongan
422.267
423.204
845.471
99,78
861.366
27.
Kab. Pemalang
629.314
635.221
1.264.535
99,07
1.285.024
28.
Kab. Tegal
699.564
700.225
1.399.789
99,91
1.421.001
29.
Kab. Brebes
880.286
862.242
1.742.528
102,09
1.770.480
30.
Kota Magelang
58.701
59.905
118.606
97,99
120.447
31.
Kota Surakarta
245.283
256.367
501.650
95,68
509.576
II - 6
Jumlah Penduduk Tahun 2011*) No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Rasio Jenis
Jumlah
Kelamin
32.
Kota Salatiga
33.
Penduduk Tahun 2012*)
85.111
87.945
173.056
96,78
177.480
Kota Semarang
781.669
803.748
1.585.417
97,25
1.629.924
34.
Kota Pekalongan
142.963
141.450
284.413
101,07
290.347
35.
Kota Tegal
119.869
120.908
240.777
99,14
244.632
16.273.976
16.369.636
32.643.612
99,42
33.270.207
16.273.976
16.291.545
32.382.657
98,77
-
Jumlah
2011*) 2010
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : *) Angka Sementara Proyeksi SP 2010
Tabel 2.4 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012
1.
Kab. Cilacap
213.851
1.679.864
Kepadatan Penduduk (per km2) 786
2.
Kab. Banyumas
132.759
1.603.037
1.207
3.
Kab. Purbalingga
77.765
877.489
1.128
4.
Kab. Banjarnegara
106.974
890.962
833
5.
Kab. Kebumen
128.274
1.181.678
921
6.
Kab. Purworejo
103.482
708.483
685
7.
Kab. Wonosobo
98.468
771.447
783
8.
Kab. Magelang
108.573
1.219.371
1.123
9.
Kab. Boyolali
101.507
953.317
939
No.
Kabupaten/Kota
Luas Wilayah (ha)
Jumlah Penduduk (jiwa)
10.
Kab. Klaten
65.556
1.153.047
1.759
11.
Kab. Sukoharjo
46.666
848.718
1.819
12.
Kab. Wonogiri
182.237
946.373
519
13.
Kab. Karanganyar
77.220
838.762
1.086
14.
Kab. Sragen
94.649
875.283
925
15.
Kab. Grobogan
197.585
1.339.127
678
16.
Kab. Blora
179.440
847.125
472
17.
Kab. Rembang
101.410
608.548
600
18.
Kab. Pati
149.120
1.219.993
818
19.
Kab. Kudus
42.517
807.005
1.898
20.
Kab. Jepara
100.416
1.144.916
1.140
21.
Kab. Demak
89.743
1.091.379
1.216
22.
Kab. Semarang
94.686
968.383
1.023
23.
Kab. Temanggung
87.023
730.720
840
24.
Kab. Kendal
100.227
926.325
924
25.
Kab. Batang
78.895
728.578
923
26.
Kab. Pekalongan
83.613
861.366
1.030
27.
Kab. Pemalang
101.190
1.285.024
1.270
28.
Kab. Tegal
87.970
1.421.001
1.615
II - 7
165.773
1.770.480
Kepadatan Penduduk (per km2) 1.068
Kota Magelang
1.812
120.447
6.647
31.
Kota Surakarta
4.403
509.576
11.573
32.
Kota Salatiga
5.296
177.480
3.351
33.
Kota Semarang
37.367
1.629.924
4.362
34.
Kota Pekalongan
4.496
290.347
6.458
35.
Kota Tegal
3.449
244.632
7.092
3.254.412
33.270.207
1.022
3.254.412
32.643.612
1.003
No.
Luas Wilayah (ha)
Kabupaten/Kota
29.
Kab. Brebes
30.
Jumlah
2012*)
2011*)
Jumlah Penduduk (jiwa)
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : *) Angka Sementara Proyeksi SP 2010
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3.1
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008 sebesar Rp.367,135 Trilyun meningkat menjadi Rp.556,479 Trilyun pada tahun 2012. Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2008 sebesar Rp.168,034 Trilyun, meningkat menjadi Rp.210,848 Trilyun pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2008 – 2012 semakin meningkat, dimana tahun 2008 sebesar 5,61%, menjadi sebesar 6,34% di tahun 2012. Nilai dan perkembangan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.1. Tabel 2.5 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Trilyun Rupiah) No
Sektor
2008
2009
2010*)
2011**)
2012**)
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
1
Pertanian
72,862
14,15
79,342
8,89
86,667
9,23
95,094
9,72
104,311
9,69
2
Pertambangan & Galian
3,514
13,02
3,852
9,63
4,302
11,67
4,726
9,85
5,239
10,85
3
Industri Pengolahan
125,006
21,11
130,352
4,28
146,155
12,11
166,108
13,65
182,715
10,00
4
Listrik, Gas & Air Bersih
3,749
9,75
4,114
9,74
4,645
12,91
4,984
7,29
5,648
13,32
5
Bangunan
21,196
17,02
24,448
15,34
27,124
10,94
29,747
9,67
33,352
12,11
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
71,617
17,64
78,262
9,28
86,998
11,16
98,268
12,95
112,908
14,90
7
Pengangkutan & Komunikasi
21,091
14,87
23,836
13,02
26,298
10,33
29,172
10,93
32,951
12,95
II - 8
No
2008
Sektor
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
9
Jasa-jasa
2010*)
2011**)
2012**)
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
12,617
16,59
14,447
14,51
15,899
10,05
17,684
11,22
19,993
13,06
15,65
39,246
10,61
46,599
18,74
52,828
13,37
59,359
12,36
8,38
444,692
11,75
498,614
12,13
556,479
11,60
35,480
PRDB Total
2009
367,135
17,51 397,903
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Tabel 2.6 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Trilyun Rupiah) N o
Sektor
2008
2009
2010*)
2011**)
2012**)
(Rp.)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
(Rp)
%
32,880
3,19
34,101
3,71
34,956
2,51
35,421
1,33
36,712
3,71
1,851
3,83
1,952
5,49
2,091
7,09
4,91
2,355
7,38
55,348
5,06
57,444
3,79
61,387
6,86
65,528
6,74
69,012
5,46
1
Pertanian
2
Pertambangan &Galian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas & Air Bersih
1,408
5,06
1,489
5,74
1,614
8,41
1,684
6,30
1,820
6,38
5
Bangunan
9,647
6,54
10,300
6,77
11,014
6,93
11,712
6,34
12,573
6,98
6
Perdagangan, Hotel & Restoran
35,226
7,23
37,766
7,21
40,056
6,06
43,072
7,53
46,719
8,25
7
Pengangkutan & Komunikasi
8,581
6,57
9,192
7,12
9,805
6,66
10,645
8,56
11,486
7,90
8
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
6,218
7,81
6,701
7,78
7,038
5,02
7,503
6,62
8,206
9,36
9
Jasa-jasa
16,871
7,35
17,724
5,05
19,029
7,37
20,464
7,54
21,961
7,32
2,193
PRDB Total 168,034 5,61 176,673 5,14 186,995 5,84 198,226 6,01 210,848 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%) II - 9
6,34
Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 berada pada posisi ke 4 (empat) setelah Provinsi Jawa Timur, Bali dan DKI Jakarta, namun lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23%. Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011 - 2012 (%) No
Provinsi/Nasional
1 2 3 4 5 6 7
2011
Jawa Timur Bali DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Barat Banten D.I. Yogyakarta Nasional
2012
7,22 6,49 6,7 6,01 6,48 6,43 5,16 6,5
7,27 6,65 6,5 6,34 6,21 5,87 5,32 6,23
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 dan 2012
Struktur pembentuk PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2012 didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Kontribusi tiga sektor utama pada PDRB Tahun 2012 yaitu industri pengolahan sebesar 32,83%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,29%, serta pertanian sebesar 18,74%. Perkembangan kontribusi sektor pada PDRB selama tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 (Juta Rupiah) 2008 No
Sektor
2009
2010*)
2011**)
2012**)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Galian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
1,02
0,84
1.03
0,84
1.04
0,86
1,00
0,85
1,02
0,86
5.
Bangunan
5,77
5,74
6.14
5,83
6.10
5,89
5,97
5,91
5,99
5,96
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
19,85 19,57 19.94 19,31 19.49 18,69 19,07 17,87 18,74 0,96
1,10
0.97
1,11
0.97
1,12
0,95
1,11
0,94
34,05 32,94 32.76 32,51 32.87 32,83 33,31 33,06 32,83
19,51 20,96 19.67 21,38 19.56 21,42 19,71 21,73 20,29 5,74
5,11
5.99
5,20
II - 10
5.91
5,24
5,85
5,37
5,92
17,41 1,12 32,73
22,16 5,45
2008 No
Sektor
2009
2010*)
2011**)
2012**)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
(Hb)
(Hk)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
8.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
3,44
3,70
3.63
3,79
3.58
3,76
3,55
3,79
3,59
3,89
9.
Jasa-jasa
9,66 10,04
9.86
100
100
PRDB Total
100
10,03 10.48 10,18 10,60 10,32 10,67 100
100
100
100
100
100
10,42 100
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
b. Inflasi Perkembangan inflasi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2008 – 2012 sangat fluktuatif, tetapi cenderung menurun. Inflasi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 4,24%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,68%, disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas volatile foods antara lain daging ayam ras, bawang merah dan cabe merah. Apabila dibandingkan dengan Provinsi se Jawa – Bali, inflasi Jawa Tengah berada pada urutan ke 2 (dua) setelah Provinsi Jawa Barat dan lebih rendah dibanding angka Nasional sebesar 4,34%. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah dan perbandingan tingkat inflasi dengan provinsi lain se-Jawa – Bali dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Gambar 2.2.
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%) Tabel 2.9 Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011-2012 (%) No 1 2 3 4
Provinsi/Nasional Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Banten
2011 3,1 2,68 3,88 3,79
II - 11
2012 3,86 4,24 4,31 4,37
No 5 6 7
Provinsi/Nasional Jawa Timur DKI Jakarta Bali Nasional
2011 4,09 3,97 3,75 3,79
2012 4,50 4,52 4,71 4,34
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 dan 2012
c. Indeks Gini dan Indeks Williamson Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini tahun 2008 sebesar 0,3033, meningkat menjadi 0,3462 pada tahun 2011, angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat meningkat. Sementara tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah dilihat dengan Indeks Williamson, pada tahun 2007 sebesar 0,7096, menjadi 0,6965 pada tahun 2011. Namun, Indeks Williamson Jawa Tengah masih di atas angka 0,5, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Indeks Gini dan Indeks Williamson Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.
Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah Tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011
II - 12
Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2011, BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Gambar 2.4 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 d. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami penurunan walaupun laju penurunannya melambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 4,86 juta jiwa (14,98%) lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebanyak 5,25 juta jiwa (16,21%), namun masih di atas rata – rata angka nasional sebesar 11,66%. Distribusi penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2012 menunjukan bahwa penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar berada di perdesaan (59,98%) dibanding perkotaan (40,02%). Sementara sebaran penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat 15 (lima belas) Kabupaten dengan angka kemiskinan di atas rata - rata Provinsi dan Nasional, sehingga masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.5. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 No
Tahun / Bulan
1
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
Persentase (%)
Kota
Desa
Total
Kota
Desa
Total
2008/Maret
2.556,50
3.633,10
6.189,60
16,34
21,96
19,23
2
2009/Maret
2.420,90
3.304,80
5.725,70
15,41
19,89
17,72
3
2010/Maret
2.258,94
3.110,22
5.369,16
14,33
18,66
16,56
4
2011/Maret
2.092,51
3.014,85
5.107,36
14,12
17,14
15,76
5
2011/Sept
2.175,82
3.080,17
5.255,99
14,67
17,50
16,21
6
2012/Maret
2.001,12
2.976,25
4.977,36
13,49
16,89
15,34
7
2012/Sept
1.946,51
2.916,90
4.863,41
13,11
16,55
14,98
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008-2012
II - 13
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2008-2012
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%) Persentase kemiskinan Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa – Bali berada pada urutan ke 6 (enam) dan masih di atas rata-rata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2011-2012 No
Provinsi/Nasional
2011 (ribu jiwa)
2012 (%)
(ribu jiwa)
(%)
1.
DKI Jakarta
355,20
3,64
366,77
3,70
2.
Bali
183,13
4,59
160,95
3,95
3.
Banten
690,87
6,26
648,25
5,71
4.
Jawa Barat
4.650,81
10,57
4.421,48
9,89
5.
Jawa Timur
5.227,31
13,85
4.960,54
13,08
6.
Jawa Tengah
5.255,99
16,21
4.863,41
14,98
7.
D.I. Yogyakarta
564,23
16,14
562,11
15,88
29.890,14
12,36
28.594,64
11,66
Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 dan 2012
e. Jumlah Tindak Pidana Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (kamtramtibum) di Jawa Tengah semakin membaik, hal ini antara lain ditunjukkan dengan menurunnya jumlah tindak pidana dari 21.675 kasus pada tahun 2011 menjadi 19.094 kasus pada tahun 2012. Kondisi kamtramtibum antara lain dipengaruhi oleh masih belum terpenuhinya rasio ideal 1 polisi per 600 penduduk, kondisi saat ini yaitu 1 polisi per 900 penduduk. Selain akibat belum idealnya jumlah polisi dibanding jumlah penduduk, masih tingginya kesenjangan kesejahteraan antar
II - 14
masyarakat ikut berkontribusi terhadap tingginya jumlah tindak pidana. Jumlah Tindak Pidana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2012 No
Tahun
Lapor
Selesai
Rasio (%)
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Jumlah Tindak Pidana
1
2006
18.596
13.466
72,41
4,18
2
2007
18.485
13.681
74,01
4,23
3
2008
18.484
13.111
70,93
4,02
4
2009
17.391
12.850
73,89
3,91
5
2010
19.645
12.709
64,69
3,92
6
2011
21.675
13.913
64,19
4,26
7
2012
19.094
12.039
63,05
3,61
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 dan Polda Jawa Tengah, 2012
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 sebesar 72,49, meningkat menjadi 72,94 pada tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.6.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011
II - 15
IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sebesar 72,94 di atas ratarata IPM Nasional sebesar 72,77 dan apabila di bandingkan dengan Provinsi se Jawa – Bali berada pada posisi ke 3 (tiga) di bawah Provinsi DKI dan DIY, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.7.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 Adapun indikator pembentuk dijabarkan sebagai berikut :
IPM
secara
lengkap
dapat
1) Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Selama kurun waktu tahun 2008 – 2011, UHH masyarakat Jawa Tengah cenderung meningkat. Hal ini antara lain disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat termasuk dalam pengelolaan asupan gizi. Perkembangan UHH masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.8.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.8 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 (Tahun) II - 16
Usia Harapan Hidup Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 71,55 tahun, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa Bali berada pada posisi ke 3 (tiga), dan di atas rata-rata Nasional sebesar 69,65 tahun. Selengkapnya sebagaimana Tabel 2.13. Tabel 2.13 Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 (Tahun) No
Provinsi/Nasional
2011
1
DKI Jakarta
73,35
2
D.I. Yogyakarta
73,27
3
Jawa Tengah
71,55
4
Bali
70,78
5
Jawa Timur
69,86
6
Jawa Barat
68,40
7
Banten
65,05
Nasional
69,65
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
2) Angka Melek Huruf Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakat yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Perkembangan Angka Melek Huruf di Jawa Tengah usia 15 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari sebesar 89,24% pada tahun 2008 menjadi 90,34% pada tahun 2011. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak penduduk yang mampu membaca dan menulis. Meskipun demikian, pembangunan ke depan tetap harus memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011 dapat dilihat Gambar 2.9. 90,5 90,34
90 89,95 89,5
89
89,46 89,24
88,5 2008
2009
2010
2011
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 II - 17
Capaian Angka Melek Huruf Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 90,34, di bandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa - Bali berada pada posisi ke 5 (lima), dan masih di bawah capaian rata-rata Nasional sebesar 92,81, sebagaimana Tabel 2.14. Tabel 2.14 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 No
Provinsi/Nasional
2011
1.
DKI Jakarta
98,83
2.
Banten
96,25
3.
Jawa Barat
95,96
4.
D.I. Yogyakarta
91,49
5.
Jawa Tengah
90,34
6.
Bali
89,17
7.
Jawa Timur
88,52
Nasional
92,81
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
3) Angka Rata – Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008-2011, dari 6,86 pada tahun 2008 menjadi 7,29 tahun pada 2011. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin meningkat, baik pada jenjang pendidikan yang diikuti maupun pada besaran peserta pendidikannya. Perkembangan rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.10.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.10 Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 (Tahun) Capaian Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 7,29 masih di bawah capaian rata-rata Nasional sebesar 7,94. Perkembangan rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah II - 18
dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali sebagaimana Tabel 2.15. Tabel 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 (Tahun) No
Provinsi/Nasional
2011
1.
DKI Jakarta
10,95
2.
D.I. Yogyakarta
9,20
3.
Banten
8,41
4.
Bali
8,35
5.
Jawa Barat
8,06
6.
Jawa Timur
7,34
7.
Jawa Tengah
7,29
Nasional
7,94
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar di Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 106,79 menjadi 114,98 dan jenjang SMP/MTs dari 92,62 menjadi 100,50. Demikian pula untuk jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 53,51 menjadi 67,00. Kondisi ini menggambarkan tingkat partisipasi sekolah di Jawa Tengah semakin membaik. Secara lengkap, perkembangan APK Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.16. Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008 - 2012 No
Tahun
SD / MI
SMP / MTs
SMA / MA/SMK
1
2008
106,79
92,62
53,51
2
2009
107,31
96,93
54,87
3
2010
108,00
99,40
64,62
4
2011
114,93
99,72
64,93
5
2012
114,98
100,50
67,00
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012
c. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi APM Provinsi Jawa Tengah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan, yaitu untuk II - 19
jenjang SD/MI dari 90,99 menjadi 98,30, SMP/MTs dari 71,50 menjadi 78,92, dan SMA/MA dari 45,78 menjadi 51,50. Namun demikian, kondisi tersebut masih harus terus ditingkatkan karena belum mencapai angka APM 100%, yang artinya masih ada anak usia sekolah yang belum mengikuti pendidikan. Secara lengkap, perkembangan APM Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.17. Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
1
2008
90,99
71,50
45,78
2
2009
95,82
75,29
49,19
3
2010
97,08
76,87
50,12
4
2011
96,04
78,83
51,46
5
2012
98,30
78,92
51,50
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012
d. Angka Kematian Ibu (AKI) Kondisi Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, penyebab kematian ibu didominasi oleh hipertensi dan pendarahan. Di samping itu, disebabkan pula oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah dengan kasus kematian ibu tinggi antara lain di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Cilacap, Grobogan, Banyumas, Pekalongan dan Batang. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah selama tahun 2008 -2012 disajikan dalam Gambar 2.11.
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : *) Angka Sementara
Gambar 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 II - 20
e. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) Perkembangan AKB dan AKABA di Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2012 semakin meningkat, yang disebabkan antara lain masih adanya kehamilan resiko tinggi, rendahnya pemberian ASI eksklusif serta belum optimalnya pola asuh bayi dan balita. Hal ini perlu perhatian untuk mengatasi meningkatnya angka tersebut. Kabupaten/ Kota dengan jumlah kasus kematian tinggi yaitu Kabupaten Banjarnegara, Rembang, Purworejo, Brebes, Blora, Temanggung, Semarang, Batang, Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, dan Boyolali, serta Kota Tegal, Magelang, Pekalongan. AKB, AKHB, dan AKABA dapat dilihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18 Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
AKB/1000 KH
AKHB
AKABA
1
2008
9,71
990,29
10,25
2
2009
10,37
989,63
11,74
3
2010
10,62
989,38
12,02
4
2011
10,34
989,66
11,5
5
2012
10,75
989,25
11,85
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012
f. Presentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita gizi buruk di Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan, didukung dengan optimalnya kinerja kader pada unit pelayanan kesehatan dasar serta berjalannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan status gizi yang memenuhi syarat bagi bayi dan Balita. Kabupaten dengan kasus Balita gizi buruk tinggi yaitu Blora, Cilacap, Tegal, Brebes dan Purbalingga. Secara rinci persentase balita gizi buruk dapat dilihat pada Tabel 2.19. Tabel 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No
Tahun
Jumlah Balita Gizi Buruk
Jumlah Balita
Persentase (%)
1
2008
3.420
2.615.489
0,13
2
2009
3.160
2.531.882
0,12
3
2010
3.468
2.219.797
0,16
4
2011
3.187
2.612.144
0,12
5
2012
1.131
2.596.164
0,05
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012
II - 21
g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan semakin menurun. TPT pada tahun 2012 sebesar 5,63% (962,10 ribu jiwa) menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 5,93% (1.002,2 ribu jiwa). Hal ini menunjukkan rasio penduduk Jawa Tengah yang bekerja semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan menggambarkan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Namun di sisi lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal, walaupun cenderung semakin meningkat dari tahun 2008 – 2012. Perkembangan TPT dan TPAK Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.20, Gambar 2.12 dan Gambar 2.13. Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, TPAK dan TPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (Agustus) No 1
2 3
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
Angkatan Kerja (jiwa)
16.690.966
17.087.649 16.856.330
16.918.797
17.090.000
- Bekerja
15.463.658
15,835.382 15.809.447
15.916.135
16.130.000
- Mencari Pekerjaan Tingkat Partisipasi AK (%) Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)
1.227.308
1.252.267
1.046.883
1.002.662
960.000
68,37
69,27
70,60
70,77
71,43
7,35
7,33
6,21
5,93
5,63
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Gambar 2.12 TPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%)
II - 22
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
Gambar 2.13 Perkembangan TPAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (%) TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 di bandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa – Bali berada di posisi 4 (empat), namun lebih baik dari rata – rata TPT Nasional. Kondisi TPT Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 - 2012 (%) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Provinsi/Nasional
2011
2012
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur D.I. Yogyakarta Bali
13,06 10,8 9,83 5,93 4,16 3,97 2,32
10,13 9,87 9,08 5,63 4,12 3,97 2,04
Nasional
6,56
6,14
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 sebesar 65,79 meningkat menjadi 66,45 pada tahun 2011. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 sebesar 67,96 meningkat menjadi 68,99 pada tahun 2011. Hal ini menggambarkan meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. Perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Gambar 2.14.
II - 23
IPG
IDG
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Gambar 2.14 Perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011
Perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 berada di bawah rata-rata Nasional. Apabila dibandingkan dengan provinsi se Jawa – Bali, IPG Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke 4 (empat), sedangkan IDG berada di urutan ke 3 (tiga). Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.22 dan Tabel 2.23. Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 NO.
PROVINSI
TAHUN 2011
1
DKI Jakarta
74,01
2
D I Yogyakarta
73,07
3
Bali
68,24
4
Jawa Tengah
66,45
5
Jawa Timur
65,61
6
Jawa Barat
63,25
7
Banten Nasional
63,35 67,80
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Tabel 2.23 Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 NO.
PROVINSI
TAHUN 2011
1
D I Yogyakarta
77,84
2
DKI Jakarta
74,70
3
Jawa Tengah
68,99
4
Jawa Timur
68,62
5
Jawa Barat
68,08
6
Banten
66,58
7
Bali
58,59
Nasional
69,14
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
II - 24
2.1.3.3
Fokus Seni Budaya dan Olahraga Perkembangan seni dan budaya di Jawa Tengah ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan museum. Untuk bidang olahraga, perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 NO
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
1
Jumlah Kelompok Kesenian
6.624
7.917
7.917
7.917
9.857
2
Jumlah Museum
43
43
43
48
48
4
Jumlah Klub Olahraga
-
3.516
3.925
4.230
4.230
5
Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga)
-
15.550
17.250
19.291
19.291
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jateng dan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Jateng, 2012
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Gambaran kondisi Jawa Tengah pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Wajib dan Layanan Pilihan. Gambaran tersebut di uraian sebagai berikut. 2.1.4.1. Fokus Layanan Wajib 1) Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah di Jawa Tengah dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 memiliki kecenderungan peningkatan pada jenjang SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan PT, sedangkan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 98,67 menjadi 98,62. Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2011 No
Tahun
Jenjang Pendidikan
2007
2008
2009
2010
2011
1
SD/MI (7-12 th)
98,67
98,83
98,80
98,95
98,62
2
SMP/MTs (13-15 th)
84,03
84,27
84,59
85,33
88,39
3
SMA/SMK/MA (16-18 th)
53,02
53,36
52,84
53,72
55,00
4
PT (19-24 th)
10,28
10,55
10,20
11,34
11,17
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 98,62, dibandingkan dengan provinsi lain di
II - 25
wilayah Jawa - Bali berada pada posisi ke 2 (dua), dan di atas capaian rata-rata Nasional sebesar 97,58, sebagaimana Tabel 2.26. Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 No
Provinsi/Nasional
SD/MI (7-12 th)
1.
D.I. Yogyakarta
99,46
2.
Jawa Tengah
98,62
3.
Bali
98,45
4.
Jawa Timur
98,26
5.
Banten
98,23
6.
DKI Jakarta
98,09
7.
Jawa Barat
97,85
Nasional
97,58
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (7-12 th) Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 88,39, dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa - Bali berada pada posisi ke 5 (lima), namun sudah di atas capaian rata-rata Nasional sebesar 87,78, sebagaimana Tabel 2.27. Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 No
Provinsi/Nasional
SMP/MTs (13-15 th)
1.
D.I. Yogyakarta
97,59
2.
Bali
92,22
3.
DKI Jakarta
92,01
4.
Jawa Timur
90,04
5.
Jawa Tengah
88,39
6.
Banten
88,36
7.
Jawa Barat
85,69
Nasional
87,78
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (1618 th) Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 55,00, dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa - Bali berada pada posisi ke 6 (enam), dan masih di bawah capaian rata-rata Nasional sebesar 57,85, sebagaimana Tabel 2.28.
II - 26
Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 No
Provinsi/Nasional
SMA/SMK/MA (16-18 th)
1.
D.I. Yogyakarta
75,85
2.
Bali
68,91
3.
Jawa Timur
58,79
4.
DKI Jakarta
58,56
5.
Banten
56,16
6.
Jawa Tengah
55,00
7.
Jawa Barat
50,37
Nasional
57,85
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perguruan Tinggi (19-24 th) Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar 11,17 berada pada posisi ke 6 (enam) dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa - Bali, dan masih di bawah capaian rata-rata Nasional sebesar 14,26, sebagaimana Tabel 2.29. Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perguruan Tinggi (19-24 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 No
Provinsi/Nasional
PT (19-24 th)
1.
D.I. Yogyakarta
41,73
2.
Bali
17,83
3.
DKI Jakarta
17,13
4.
Jawa Timur
12,73
5.
Banten
12,53
6.
Jawa Tengah
11,17
7.
Jawa Barat
10,71
Nasional
14,26
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
b. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi di Jawa Tengah untuk jenjang SD pada tahun 2007 sampai dengan 2011 cenderung menurun. Namun untuk jenjang SMP dan SMA cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada jenjang SD cenderung menurun, namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA semakin meningkat. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam Gambar 2.15. II - 27
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
Gambar 2.15 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2011 c. Rasio Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru per 10.000 jumlah murid, yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio guru dan murid dari tahun 2008 sampai dengan 2011 di Jawa Tengah baik di tingkat jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA cenderung meningkat, dengan laju peningkatan lebih tinggi dibanding peningkatan jumlah murid, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16.
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
Gambar 2.16 Perkembangan Rasio Guru dan Murid Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 2) Kesehatan a. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Proporsi rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Jawa Tengah sejak tahun 2008 sampai deII - 28
ngan 2012 cenderung tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi oleh Puskesmas Pembantu yang ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut. Tabel 2.30 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Puskesmas Pembantu
Puskesmas
Puskesmas Keliling
Total Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Rasio
Jumlah
Rasio
Jumlah
Rasio
Jumlah
Rasio
2008
861
2.64
1,846
5.66
1,020
3.13
3,727
11.42
2009
853
2.60
1,850
5.63
1,130
3.44
3,833
11.66
2010
864
2.67
1,850
5.71
1,130
3.49
3,844
11.87
2011
867
2.66
1,827
5.60
948
2.90
3,642
11.16
2012
873
2.62
1,827
5.49
948
2.85
3,648
10.96
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
b. Rasio Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Proporsi rasio Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK) di Jawa Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 baik yang dikelola pemerintah maupun swasta cenderung tetap, namun secara absolut jumlah RSU dan RSK cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat cenderung meningkat. Rincian datanya dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut. Tabel 2.31 Rasio Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Rumah Sakit Umum Tahun
Pemerintah
Rumah Sakit Khusus
Swasta
Pemerintah
Swasta
Jumlah
Rasio
Jumlah
Rasio
Jumlah
Rasio
Jumlah
Rasio
2008
58
0.18
104
0.32
6
0.02
66
0.20
2009
60
0.18
113
0.34
6
0.02
60
0.18
2010
60
0.19
117
0.36
6
0.02
62
0.19
2011
61
0.19
118
0.36
6
0.02
61
0.19
2012
61
0.18
132
0.40
8
0.02
62
0.19
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
c. Rasio Dokter Kurun waktu 2008 - 2012 rasio dokter umum di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan lebih banyak dilaksanakan oleh dokter umum dibandingkan dokter spesialis. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut. II - 29
Tabel 2.32 Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Dokter Umum
Tahun
Jumlah
Dokter Spesialis
Rasio
Jumlah
Rasio
Dokter Gigi Jumlah
Rasio
2008
3,397
0.104
1,713
0.049
888
0.027
2009
3,578
0.109
2,149
0.065
943
0.029
2010
3,605
0.111
2,148
0.066
943
0.029
2011
4,224
0.129
2,343
0.072
1,058
0.032
2012
4,264
0.128
2,157
0.065
1,091
0.033
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
d. Rasio Tenaga Medis Rasio tenaga medis (perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Jawa Tengah dari tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung meningkat, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan bagi masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut. Tabel 2.33 Perkembangan Rasio Tenaga Medis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun
Perawat Jumlah
Bidan
Rasio
Jumlah
Tenaga Farmasi Rasio
Jumlah
Rasio
Tenaga Gizi Jumlah
Rasio
2009
24.763
0,753
12.456
0,379
3.633
0,111
1.472
0,045
2010
24.790
0,766
12.456
0,385
3.637
0,112
1.475
0,046
2011
24.472
0,750
13.100
0,401
4.376
0,134
1.549
0,047
2012
27.404
0,824
14.443
0,434
5.347
0,161
1.575
0,047
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
e. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Jawa Tengah pada periode tahun 2009 sampai dengan 2012 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan rasio tenaga medis. Secara rinci terlihat pada Tabel 2.34 berikut. Tabel 2.34 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun
Bumil Risti/ Komplikasi
Yang Tertangani
Cakupan
2009
125.841
23.297
18,51
2010
126.993
76.638
60,35
2011
126.440
95.187
75,28
2012
126.806
115.885
91,39
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)
II - 30
f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Jawa Tengah sejak 2008 sampai dengan 2012 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk malakukan persalinan yang dibantu tenaga kesehatan. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut. Tabel 2.35 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Jumlah Ibu Bersalin
Ibu Bersalin yang ditolong Tenaga Kesehatan
Cakupan
2008
603.049
548.630
90,98
2009
605.238
563.032
93,03
2010
591.125
555.225
93,93
2011
590.921
571.966
96,79
2012
595.266
578.212
97,14
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
g. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) tahun 2008 sampai dengan 2012 di Jawa Tengah meningkat dari 86,69 menjadi 98,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data seperti pada Tabel 2.36 berikut. Tabel 2.36 Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Jumlah Desa / Kelurahan
Jumlah Desa / Kelurahan UCI
Cakupan
2008
8.576
7.433
86,69
2009
8.576
7.886
91,95
2010
8.576
8.067
94,06
2011
8.576
8.265
96,37
2012
8.576
8.409
98,05
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
h. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi Kondisi angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung mengalami penurunan. Adapun penemuan kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan. Hal ini menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi ODHA. Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.37. II - 31
Tabel 2.37 Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 HIV / AIDS Kasus Meninggal AIDS 170 56
Tahun
IR DBD
2008
59,2
Kasus HIV 259
2009
57,9
143
430
104
2010
56,8
373
501
160
2011
15,3
755
521
89
2012
19,29
607
797
149
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
3) Pekerjaan Umum a. Prasarana jalan. Total panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 Km, terdiri dari : jalan Nasional sepanjang 1.390,571 Km, jalan Provinsi sepanjang 2.565,621 Km dan jalan Kabupaten/Kota sepanjang 22.412,600 Km. Pelayanan prasarana jalan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagai berikut: (1) Jaringan Jalan.
 Aksesibilitas, dengan indikator pelayanan yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Kriteria aksesibilitas jaringan jalan adalah terhubungnya setiap Pusat Kegiatan (PK) dalam suatu wilayah oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun PK yang belum terhubungkan (terisolasi). Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 177 titik PK baik berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kondisi sampai dengan Tahun 2012 seluruh titik PK sudah terhubung baik oleh jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan Kabupaten/ Kota. Untuk meningkatkan aksesibilitas khususnya di wilayah selatan direncanakan pembangunan ruas jalan Wawar-Tambakmulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (Jaringan Jalan Lintas Selatan/JJLS) sepanjang 38,460 Km. Panjang eksisting jalan ditambah rencana pembangunan jalan sepanjang : 26.407,252 Km. Sehingga tingkat aksesibilitas (rasio panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang jalan eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) sebesar 99,854%. Diharapkan pada akhir Tahun 2014, ruas JJLS telah selesai terbangun dengan
II - 32
Regional Road Developement Programme (RRDP) sehingga indeks aksesibilitas dapat 100% terpenuhi.  Mobilitas, dengan indikator pelayanan yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk dalam satuan Km/10.000 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2011 sebesar 32.643.612 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatan penduduknya 1000 s/d 5000 jiwa/km2 adalah 3 km per 10.000 jiwa. Indeks mobilitas Jawa Tengah pada Tahun 2011 mencapai 8,078 Km/10.000 jiwa, sehingga pencapaian SPM Indeks Mobilitas pada Tahun 2011 mencapai 269,259% sudah diatas SPM pada Tahun 2014 sebesar 100%.  Keselamatan, dengan indikator pelayanan tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendaraan dengan selamat. Indeks keselamatan dihitung dengan prosentase panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua PK (aspek ini sementara hanya dihitung untuk ruas jalan kewenangan Nasional dan Provinsi karena tidak terdapat data untuk kondisi pada jalan Kabupaten/Kota). Panjang ruas jalan Nasional dan Provinsi sepanjang 3.956,192 Km dan ruas jalan yang rawan kecelakaan (black spot) dan rawan longsor/banjir sepanjang 525,556 Km, sehingga panjang ruas jalan yang sudah memenuhi kriteria keselamatan sepanjang 3.430,636 Km, maka indeks keselamatan jalan kewenangan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah 86,716% sudah memenuhi standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 mencapai 60%. (2) Ruas Jalan.
 Kondisi jalan, dengan indikator pelayanan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. SPM kondisi jalan diukur dari kondisi kerataan permukaan jalan. Kriteria kondisi jalan setiap ruas harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Panjang jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 6.041,863 Km terdiri dari 93,099 Km jalan Nasional, 7,184 Km jalan provinsi dan 5.941,580 Km jalan Kabupaten/Kota, sehingga total jalan yang telah II - 33
memenuhi kriteria kondisi (jalan kondisi baik dan sedang) sepanjang 20.326,929 Km. Maka pelayanan kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,08% telah melampaui standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 sebesar 60%. Sedangkan khusus untuk jalan dan jembatan kewenangan provinsi, pada tahun 2012 kondisi jalan baik sebesar 86,18% dan jembatan baik sebesar 78,32%. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.38 dan 2.39. Tabel 2.38 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber Catatan
Kondisi Jalan Total Baik Sedang Rusak Panjang (Km) ( Km) % ( Km) % ( Km) % 2.139,097 84,25 387,558 15,26 12,445 0,49 2.539,700 2.158,745 85,00 371,050 14,61 9,905 0,39 2.539,700 2.190.014 85,36 366,627 14,29 8,980 0,35 2.565,621 2.199,250 85,72 358,417 13,97 7,953 0,31 2.565,621 2.211,052 86,18 347,385 13,54 7,184 0,28 2.565,621 : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah) : - Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2008 : 2.539,700 Km - Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2010 : 2.565,621 Km
Tabel 2.39 Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Baik (m) 18.915,110 19.117,790 19.344,000 19.642,000 19.842,372
Kondisi Jembatan Sedang % (m) % 74,66 6.118,400 24,15 75,46 5.946,120 23,47 76,35 5.722,000 22,59 77,53 5.436,000 21,46 78,32 5.251,946 20,73
Rusak (m) % 301,490 1,19 271,090 1,07 269,000 1,06 257,000 1,01 240,683 0,95
Total Panjang (m) 25.335,00 25.335,00 25.335,00 25.335,00 25.335,00
Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
 Kecepatan, dengan indikator pelayanan yaitu tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (aspek ini sementara hanya dihitung untuk ruas jalan kewenangan Provinsi karena belum terdapat data untuk kondisi pada jalan Nasional dan Kabupaten/Kota). Panjang jalan kewenangan provinsi yang sudah memenuhi kriteria kecepatan sepanjang 1.716,491 Km dan belum memenuhi kriteria kecepatan sepanjang 849,13 Km, karena kapasitas jalan belum memadai untuk melayani arus kendaraan. Dengan kondisi tersebut maka pelayanan jalan provinsi yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan sebesar 66,90% diatas II - 34
standar pelayanan yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2014 sebesar 60%. b. Prasarana Sumber Daya Air. Luas area layanan Irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 992.455 Ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI). Kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik sampai dengan Tahun 2012 sebesar 66% (56.926 Ha). Kondisi jaringan irigasi baik tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi beras. Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi dan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.40 dan Tabel 2.41. Tabel 2.40 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah Kewenangan Pusat Provinsi Kab/Kota Jumlah
Luas Area (ha) 346.998 86.252 559.205 992.455
% 34,96 8,69 56,35 100
Jumlah DI 39 106 8.982 9.127
Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
Tabel 2.41 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2008 - 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Baik (%) 41 47 49 61 66
Kondisi Jaringan Irigasi Sedang Rusak Luas (Ha) Luas (Ha) (%) (%) 34.364 53 45.714 6 40.539 47 40.538 6 42.263 51 43.989 0 52.613 38 32.776 1 56.926 34 29.326 0
Luas (Ha) 5.175 5.175 0 863 0
Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
c. Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 40,60% untuk air bersih perkotaan, 20,30% untuk air bersih pedesaan, dan 60,50% untuk sanitasi dasar. Pelayanan ini perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai target Millenium Development Goal’s Tahun 2015 yaitu sebesar 75% air bersih perkotaan dan 52,80% air bersih pedesaan serta 72,0% sanitasi. Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.42.
II - 35
Tabel 2.42 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012
2008
Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan 33,00%
Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan 8,00%
Cakupan Pelayanan Sanitasi 52,90%
2009
37,00%
9,00%
54,73%
2010
38,00%
16,30%
57,00%
2011
38,90%
18,00%
58,40%
Tahun
2012 40,60% 20,30% Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng, 2012
60,50%
d. Pelayanan uji laboratorium bahan bangunan Pelayanan uji laboratorium jasa konstruksi telah mendapatkan Survailen I, ISO 9001 : 2008 oleh lembaga sertifikasi IAPMO dan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh KAN pada tahun 2012. Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.43. Tabel 2.43 Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Sertifikasi Hasil Uji (SHU)
2008
178
2009
382
2010
357
2011
507
2012
573
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng, 2012
4) Perumahan Salah satu indikasi pelayanan pada urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Sampai dengan tahun 2011 Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah sebanyak 1.989.804 unit. Dalam rangka peningkatan kualitas perumahan serta mendukung pengurangan angka kemiskinan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta peran CSR telah memberikan stimulan bagi perbaikan rumah tidak layak huni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sejumlah 40.646 unit. Jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Tengah tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.44.
II - 36
Tabel 2.44 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Tipe C) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Jumlah Rumah
2008
2.090.007 unit
2009
2.331.321 unit
2010
2.233.232 unit
2011
1.989.804 unit
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2012
5) Penataan Ruang Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci tentang kawasan strategis, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, utamanya untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, serta sebagai upaya dalam pengembangan wilayah di Jawa Tengah. 6) Perencanaan Pembangunan Kondisi kinerja pada urusan perencanaan pembangunan diindikasikan dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. Untuk lebih meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan, Provinsi Jawa Tengah telah mengaplikasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Keuangan (SIMBankeu). 7) Perhubungan Aspek pelayanan pada urusan perhubungan dapat dilihat dengan jumlah penumpang dan barang yang terangkut oleh angkutan umum di Jawa Tengah. Dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011, kondisi tahun 2012 jumlah penumpang yang terangkut di Jawa Tengah untuk moda angkutan kereta api dan angkutan laut cenderung menurun, namun untuk angkutan udara mengalami peningkatan. Kondisi Pelayanan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.45.
II - 37
Tabel 2.45 Pelayanan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012 No
Uraian
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
1
2
3
4
5
A. Pelayanan Angkutan Darat 1
Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/ AKAP (trayek)
840
902
902
2
Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/ AKDP (trayek)
367
367
367
3
Angkutan wisata (kendaraan)
4
Jumlah bus (unit)
5
Mobil Penumpang Umum (unit)
1.791
2.095
2.249
10.174
10.174
10.490
397.667
397.667
397.667
1.854.806
1.595.828
1.176.096
19.982
7.642
116.168
16.350
65.925
65.886
15.977
13.102
13.227
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang a. Kunjungan kapal (call) b. GRT (GT) c. kargo (ton) d. kontainer (Teus) e. penumpang
2.221 12.556.730 7.863.850 384.522 449.645
1.919 14.739.666 11.593.685 313.480 318.527
1.703 12.538.366 5.841.235 269.044 238.525
Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap a. Kunjungan kapal (call) b. GRT (GT) c. kargo (ton)
1.249 21.882.020 23.895.627
309 2.519.752 1.949.073
448 3.669.263 5.568.781
Bandara Ahmad Yani di Semarang a. penumpang domestik (orang) b. penumpang internasional (orang) c. Barang domestik (kg) d. Barang internasional (kg)
1.954.901 38.603 23.862.533 1.641.079
2.400.686 32.256 25.062.038 1.680.832
2.888.087 114.673 11.037.345 598.392
Bandara Adi Soemarmo a. penumpang domestik (orang) b. penumpang internasional (orang) c. Barang domestik (kg) d. Barang internasional (kg)
780.852 119.694 2.542.982 75.311
970.615 115.522 3.349.969 150.723
1.200.787 48.961 4.128.433 358.495
B. Pelayanan Angkutan Kereta Api 1
Jumlah Penumpang Kereta Api (orang)
2
Jumlah barang (ton)
C. Pelayanan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 1
KM. Muria (Jepara-Karimunjawa PP) Jumlah Penumpang (orang)
2
KM. Kartini (Semarang-Karimunjawa PP) Jumlah Penumpang (orang)
D. Pelayanan Angkutan Laut 1
2
E. Pelayanan Angkutan Udara 1
2
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2012
a. Jaringan pelayanan angkutan jalan, dengan indikator yaitu tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Untuk jaringan jalan kewenangan Provinsi kondisinya telah 100% terlayani dengan angkutan umum AKDP sepanjang 2.353,921 Km terbagi dalam 260 Trayek dan angkutan perdesaan sepanjang 211,700 Km. b. Keselamatan angkutan, dengan indikator yaitu terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek II - 38
AKDP. Jumlah kendaraan AKDP sebanyak 6.445 kendaraan dan yang telah memenuhi standar keselamatan angkutan AKDP sesuai dengan uji laik jalan sebanyak 6.125 kendaraan, sehingga pelayanan terhadap keselamatan angkutan sebesar 95,04%. 8) Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pemantauan dan pencermatan meliputi 3 hal yaitu air sungai pada 6 sungai, udara ambien pada 35 Kabupaten/Kota, dan pengaduan kasus lingkungan hidup yang bersifat dinamis. a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Target 6 sungai yang ditetapkan sebagai SPM adalah Sungai Serang, Sungai Tuntang, Sungai Garang, Sungai Serayu, Sungai Pemali dan Sungai Lusi. Capaian sampai dengan tahun 2012, dari 6 (enam) sungai di Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai sungai SPM telah dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan 4 (empat) sungai yaitu Sungai Garang, Sungai Serayu, Sungai Pemali dan Sungai Serang telah ditetapkan status mutu dan kelas airnya, sedangkan Sungai Lusi dan Sungai Tuntang baru ditetapkan status mutu airnya dan akan dilakukan secara bertahap penetapan kelas airnya. Pelayanan Informasi Status Mutu Air dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Pelayanan Informasi Status Mutu Air di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013
2010
Jumlah sungai yang ditetapkan status mutu airnya 6 Sungai = 100 %
2011
6 Sungai = 100 %
3 Sungai = 50 %
2012
6 Sungai = 100 %
4 Sungai = 66,67 %
2013
6 Sungai = 100 %
6 Sungai = 100 %
Tahun
Jumlah sungai yang ditetapkan kelas airnya 2 sungai = 33 %
Sumber : BLH Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien Lokasi pemantauan untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dilakukan pada kawasan perumahan, industri dan padat lalu lintas (100 %). Jumlah wilayah yang dipantau kualitas
II - 39
udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya sejumlah 35 Kabupaten/Kota. c. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang bersifat dinamis. Capaian sampai dengan tahun 2012 sebanyak 29 kasus pengaduan pencemaran yang telah ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif. 9) Pertanahan Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan di Jawa Tengah menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan sertifikat pada periode tahun 2008 sampai dengan 2011 cenderung fluktuatif. Jenis sertifikat Hak Milik pada periode tahun 2008-2009 meningkat signifikan, namun pada periode 2009-2011 secara berangsur-angsur cenderung terus menurun. Adapun untuk jenis sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, pada periode 2008-2009 meningkat secara signifikan. Berlanjut sampai dengan periode tahun 2010, kemudian menurun pada tahun 2011. Sertifikat Hak Pakai pada periode tahun 2008-2010 relatif tetap, namun menurun secara signifikan pada tahun 2011. Sertifikat Hak Pengelolaan dan Satuan Rusun cenderung meningkat. Sedangkan pada jenis sertifikat Hak Wakaf kondisinya fluktuatif dari tahun ke tahun. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut. Tabel 2.47 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 No
Jenis Sertifikat Hak Atas Tanah
2008
2009
2010
2011
129.599
312.883
217.004
153.264
1
Hak Milik
2
12
23
176
27
10.528
19.019
22.420
17.453
4
Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai
2.855
2.068
2.815
1.175
5
Hak Pengelolaan
6
-
19
19
6
Satuan Rusun
7
Hak Wakaf
3
Jumlah
-
5
-
14
799
870
668
906
143.799
334.868
243.102
172.858
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
10)
Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan pada urusan kependudukan dan catatan sipil dapat ditunjukkan dengan jumlah pelayanan pembuatan akte pada kantor catatan sipil. Selama tahun 2008 sampai dengan 2011 jumlah pelayanan akte pada Kantor Catatan Sipil di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Jenis akte kelahiran dan akte perceraian pada periode II - 40
tahun 2008-2009 meningkat, namun pada periode 2009-2011 berangsur-angsur menurun. Jenis akte kematian dan perkawinan, pada periode tahun 2008-2010 secara konsisten mengalami peningkatan, namun pada periode 2010-2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan jenis akte Pengakuan/ Pengesahan/Pengangkatan Anak menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Jumlah Pelayanan Akte dapat dilihat pada tabel 2.48. Tabel 2.48 Jumlah Pelayanan Akte Pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 No
Jenis Akte
2008
2009
2010
2011
1.613.291
1.422.785
1.390.240
1
Kelahiran
1.200.707
2
Kematian
2.430
3.910
9.835
7.194
3
Perkawinan
9.000
17.205
22.030
7.873
4
Perceraian
646
1.747
1.244
815
5
Pengakuan/Pengesahan/ Pengangkatan Anak
734
776
586
746
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas administrasi kependudukan dengan pola elektronik dan penerapan single identity number, telah dilaksanakan program e-KTP di Jawa Tengah. Sampai dengan bulan Desember 2012 dari penduduk wajib e-KTP sejumlah 26.003.750 orang telah terealisasi sebesar 83,54% (21.724.295 orang). 11)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah selama tahun 2008– 2012 cenderung semakin meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan capaian IPG dan IDG semakin baik. Selain itu, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan, ditunjukkan dengan terselesaikannya penanganan kekerasan berbasis gender dan anak serta trafficking melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani PPT dapat dilihat pada tabel 2.49. Tabel 2.49 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Kasus yang Tertangani di PPT Provinsi Kabupaten/Kota 22 1.098 67 2.309 373 3.215 377 2.737 480 2.883
Sumber data : BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2012. II - 41
12)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Jumlah peserta KB dari tahun 2008 sampai dengan 2012 di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur untuk mengikuti program KB. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50. Tabel 2.50 Peserta KB Baru dan KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Peserta KB Baru
Peserta KB Aktif
Jumlah
2008 2009
832.122 869.066
4.964.579 5.080.580
5.796.701 5.949.646
2010
997.425
5.155.761
6.153.186
2011
1.087.108
5.285.530
6.372.638
2012
1.028.969
5.403.576
6.432.545
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Jumlah Keluarga Sejahtera Pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012, jumlah Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II mengalami peningkatan, sedangkan untuk Keluarga Pra Sejahtera cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga di Jawa Tengah semakin meningkat kesejahteraannya. Perkembangan jumlah keluarga sejahtera di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.51. Tabel 2.51 Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Jumlah KK
2008
Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga Sejahtera I
Keluarga Sejahtera II
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
9.288.433
3.095.490
33,33
1.745.308
18,79
2.009.116
21,63
2009
9.489.024
2.997.410
31,59
1.813.895
19,12
2.104.910
22,18
2010
9.650.555
2.908.390
30,14
1.855.649
19,23
2.186.248
22,65
2011
9.816.537
2.826.038
28,79
1.886.682
19,22
2.264.023
23,06
2012
9.841.123
2.793.948
28,39
1.905.066
19,36
2.264.309
23,01
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
13) Sosial a. Jumlah Sarana Sosial Jumlah sarana sosial seperti panti di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kepedulian pemerintah dan swasta dalam penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dalam panti. Perkembangan jumlah panti dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut.
II - 42
Tabel 2.52 Jumlah Panti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Panti Asuhan
Panti Jompo
Panti Rehabilitasi
Total
2008
451
22
109
582
2009
689
67
149
905
2010
714
115
154
983
2011
854
57
145
1056
2012
868
57
149
1074
706
4.600
Jumlah
3.576
318
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013
b. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 cenderung menurun. Sedangkan PMKS yang mendapatkan bantuan dan yang tertangani semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bagi PMKS dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah PMKS dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut. Tabel 2.53 Jumlah PMKS Yang Mendapat Bantuan dan Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 Tahun
Jumlah PMKS
Yang Mendapat Bantuan (APBD)
Yang Tertangani (APBD)
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
2008
6.701.000
1.678
0,025
2.835
0,042
2009
6.584.535
3.491
0,044
6.260
0,079
2010
6.243.091
3.003
0,040
42.706
0,571
2011
6.111.535
4.426
0,060
118.925
1,625
2012
5.967.318
7.257
0,122
144.217
2,416
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013
14) Ketenagakerjaan a. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan salah satunya melalui tingkat pendidikan tenaga kerja yang semakin tinggi. Tingkat pendidikan tenaga kerja di Jawa Tengah dari tahun 2008 – 2012 masih didominasi pendidikan SD ke bawah. Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini akan berdampak pada kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.54 dan Gambar 2.17.
II - 43
Tabel 2.54 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (juta orang) Tahun
SD ke Bawah
SMP
SMA
DI/II/III dan Universitas
2008
9,37
2,80
2,42
0,88
2009
9,46
2,89
2,61
0,87
2010
8,41
2,85
3,61
0,94
2011
9,14
3,05
2,81
0,92
2012
9,01
3,06
2,98
1,08
Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)
Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)
Gambar 2.17 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (juta orang) b. Tingkat Kesejahteraan Tenaga Kerja Kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebuhtuhan Hidup Layak (KHL). Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada tabel 2.55 dan Gambar 2.18.
II - 44
Tabel 2.55 Persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012
Tahun
Rata-Rata UMK (Rupiah)
KHL (Rupiah)
Persentase UMK Terhadap KHL
2008
601.419
667.715
90.07
2009
679.083
752.383
90.26
2010
734.874
801.210
91.72
2011
780.801
830.108
94.06
2012
834.255
864.859
96.46
Sumber : Data Statistik Dinakertran (diolah)
Sumber : Data Statistik Dinakertran (diolah)
Gambar 2.18 Persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 c. Lapangan Pekerjaan Utama Tenaga Kerja Tenaga Kerja di Jawa Tengah sejak tahun 2008 – 2012 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun dari tahun ke tahun mengalami pergesaran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa). Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja dapat dilihat pada tabel 2.56 dan Gambar 2.19. Tabel 2.56 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (juta orang) Tahun
Pertanian
Industri
Perdagangan
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
Lainnya
2008
5.70
2.70
3.25
1.76
2.05
2009
5.86
2.66
3.46
1.84
2.02
2010
5.62
2.81
3.39
1.96
2.03
2011
5.38
3.05
3.40
2.06
2.03
2012
5.06
3.30
3.45
2.17
2.16
Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah) II - 45
Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)
Gambar 2.19 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (juta orang) 15)
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada periode 2008-2011. Sejalan dengan hal tersebut jumlah tenaga kerja juga meningkat dari tahun ke tahun. Adapun untuk jumlah anggota koperasi cukup fluktuatif, dimana pada periode 2008-2009 meningkat, namun pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan, dan pada periode 2010-2011 meningkat secara signifikan. Jumlah koperasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.57. Tabel 2.57 Jumlah Koperasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Jumlah Koperasi (unit)
Anggota (orang)
2008
17.617
4.197.865
Tenaga Kerja (orang) 48.481
2009
25.077
4.702.225
56.987
2010
25.426
4.531.319
70.315
2011
26.347
5.209.472
84.804
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
II - 46
b. Jumlah BPR Jumlah BPR di Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai dengan 2011 cenderung fluktuatif. Namun demikian secara absolut jumlah BPR Konvensional di Jawa Tengah pada periode tahun 2008-2011 mengalami penurunan. Hal sebaliknya justru terjadi pada BPR Syariah yang terus meningkat. Jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.58. Tabel 2.58 Jumlah BPR di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011
2008
BPR Konvensional (unit) 326
2009
283
18
2010
264
19
2011
263
23
Tahun
BPR Syariah (unit) 16
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
16)
Penanaman Modal a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jumlah target dan realisasi investor/proyek PMDN di Jawa Tengah pada periode 2010-2011 mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut nilai investasi dan tenaga kerja juga meningkat. Perkembangan realisasi PMDN di Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan pada Tabel 2.59. Tabel 2.59 Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2011 PMDN
No
Uraian
2010
2011
Target
Realisasi
Target
Realisasi 27
1
Jumlah Investor / Proyek
40
13
81
2
Nilai Investasi (Trilyun Rp)
5.678
2.825
21.435
4.860
5,123
63,558
10,826
3 Tenaga Kerja (Orang) 14,490 Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Penanaman Modal Asing (PMA) Jumlah target dan realisasi investor/proyek PMA di Jawa Tengah pada periode 2010-2011 mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut nilai investasi dan tenaga kerja juga meningkat. Perkembangan realisasi PMA di Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011 dapat ditunjukkan sebagaimana pada tabel 2.60 berikut.
II - 47
Tabel 2.60 Realisasi PMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2011 PMA No
Uraian
2010
1
Jumlah Investor / Proyek
Target 85
2
Nilai Investasi (Trilyun Rp)
1.564
3 Tenaga Kerja (Orang) 13,908 Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2012
2011 Realisasi 33
Target 85
Realisasi 37
0.794
5.292
1.576
7,671
27,378
8,959
17) Kebudayaan a. Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2008 sampai dengan 2012 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif tetap tiap tahunnya. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut. Tabel 2.61 Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 No 1 2
Uraian Jml penyelenggaraan festival seni dan budaya Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya
2008
Tahun 2009 2010
2011
2012
8 kali
7 kali
7 kali
8 kali
8 kali
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dalam upaya menjaga pelestariannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 6,03% dari total cagar budaya di Jawa Tengah. Jumlah cagar budaya di Jawa Tengah yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut. Tabel 2.62 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 No
Uraian
1 2
Jml cagar budaya (candi, situs) Jml cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs) Persentase (%)
3
2008 198 -
2009 198 13 lokasi 6,56
Tahun 2010 2011 198 198 12 10 lokasi lokasi 6,06 5,05
2012 199 12 lokasi 6,03
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2012
18)
Kepemudaan dan Olahraga Pada kurun waktu 2008 – 2012 jumlah organisasi pemuda, klub olahraga dan gedung olahraga serta kegiatan olahraga semakin meningkat, sedangkan untuk organisasi olahraga jumlahnya tidak mengalami perubahan. Adapun jumlah kegiatan kepemudaan II - 48
mengalami fluktuatif. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.63. Tabel 2.63 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 No
Uraian
2008
2009
Tahun 2010
2011
2012
1
Jumlah klub olahraga
-
3.516
3.925
4.230
4.230
2
Jumlah gedung olahraga
-
15.550
17.250
19.291
19.291
46
53
72
72
72
-
54
54
54
54
20 keg
23 keg
23 keg
23 keg
27 keg
12 keg
12 keg
9 keg
11 keg
10 keg
3 4 5 6
Jumlah organisasi pemuda (yang difasilitasi KNPI Provinsi) Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2012
19)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Urusan Kesbangpoldagri dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Bentuk kegiatan antara lain meliputi koordinasi pengamanan wilayah; pemberdayaan FKDM; optimalisasi peran KOMINDA, FKPD, FKUB, FPBI; Forkomkon wasbang dan ideologi kepada tomas/toga/toda/LSM dan pelajar/mahasiswa/ organisasi kepemudaan; peningkatan dan penguatan peran ormas dan parpol dalam pendidikan politik bagi pemuda dan pelajar; pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); peningkatan ketrampilan Satlinmas; peningkatan ketrampilan Menwa; peningkatan kemampuan pengamanan lingkungan bagi Satlinmas.
20)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui penyusunan dan pengawasan produk hukum daerah; penegakan hukum dan penghormatan HAM; Diklat Kepemimpinan, Teknis, Fungsional; Pemetaan jabatan struktural dan fungsional; evaluasi kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota; penegasan batas wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Kepala Daerah (LKPJ); penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM), Standar Pelayanan II - 49
Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM); peningkatan kerjasama antar daerah; optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD; pengendalian pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota; peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah; pengawasan internal pemerintah daerah; peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 21)
Ketahanan Pangan Aspek pelayanan umum pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di masyarakat, antara lain : jumlah produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, telur dan susu. Produksi pangan di Jawa Tengah bukan hanya mendukung ketersediaan pangan di dalam provinsi tetapi juga mendukung ketersediaan pangan nasional. Perwujudan swasembada pangan beras, gula dan daging dilakukan melalui berbagai strategi utama. Penerapan Sapta Usaha Tani secara konsisten dengan didukung modernisasi pertanian diharapkan menghasilkan capaian produksi tanaman pangan. Peningkatan produksi komoditas tebu dilakukan melalui ekstensifikasi, pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB), bongkar ratoon dan peningkatan akses alsinbun bagi pembudidaya tebu. Dalam rangka mendukung program swasembada daging, dilakukan peningkatan jumlah populasi ternak sapi potong dengan memacu produksi dan produktivitas ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan bibit ternak yang berkualitas. Ketersediaan pangan hasil pertanian di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.64. Tabel 2.64 Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Jawa Tengah Tahun 2008-2012
1
Jenis Pangan Hasil Pertanian Padi (ton)
9.136.405
9.600.416
10.110.830
9.391.959
10.232.934*
2
Beras (ton)a
5.130.875
5.391.456
5.678.098
5.274.390
6.394.560
3
Jagung (ton)
2.679.914
3.057.845
3.058.710
2.772.575
3.041.630*
4
Kedelai (ton)
167.345
175.156
187.992
112.273
152.416*
5.
Tebu (ton)
No
2008
2009
2010
2011
2012
3.885.829
3.216.557
4.118.607
3.516.328
4.555.355
6.
Gula
(ton)a
272.007
227.214
242.660
244.192
329.191
7.
Daging (kg)
183.770.371
203.841.029
228.189.441
239.459.443
252.218.874
8.
Susu (lt)
74.031.934
91.762.220
100.149.736
104.141.255
105.516.134
9.
Telur (kg)
191.355.603
249.804.428
250.226.811
257.175.536
271.819.998
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012; Dinpertan TPH dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara a Data Hasil Olahan Dinas Pertanian TPH (Beras) dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Gula) II - 50
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan meliputi : 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, 2) Distribusi dan Akses Pangan, 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, 4) Penanganan Kerawanan Pangan. Penyusunan target pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 dilakukan untuk dapat menjadi tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2015 dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Target penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.65. Tabel 2.65 Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015 No
Jenis Pelayanan
Indikator
1
Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Penguatan Cadangan Pangan
2
Distribusi dan Akses Pangan
Target SPM 2013 2014
2011
2012
40 % X 200 ton beras (80 ton beras) 80 %
45 % X 200 ton beras (90 ton beras) 90 %
Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 3 Penganekaragaman Pengawasan dan 40 % 50 % dan Keamanan Pembinaan Pangan Keamanan Pangan 4 Penanganan Penanganan 35 % 40 % Kerawanan Pangan Daerah Rawan Pangan Sumber :Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2011
2015
50 % X 200 ton beras (100 ton beras) 95 %
55 % X 200 ton beras (110 ton beras) 100 %
60 % X 200 ton beras (120 ton beras) 100 %
60 %
70 %
80 %
45 %
50 %
60 %
Untuk mendukung tercapainya SPM Ketahanan Pangan diupayakan melalui penguatan cadangan pangan; ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan; pengawasan dan pembinaan rawan pangan serta penanganan daerah rawan pangan, yang hingga tahun 2012 telah melebihi target. Realisasi pencapaian SPM di tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.66. Tabel 2.66 Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan 2012 SPM No
TARGET
Jenis Pelayanan
2011 1.
Ketersediaan dan Cadangan Pangan Penguatan Cadangan 70 ton Pangan setara beras
II - 51
2012 80 ton setara beras
REALISASI 2011
2012
89,47 ton setara beras
141,89 ton setara beras
SPM No
TARGET
Jenis Pelayanan
2011
REALISASI
2012
2011
2012
2.
Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi 80 % 90 % 85 % pasokan, harga dan akses pangan 3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pengawasan dan 40 % 50 % 40 % Pembinaan Keamanan Pangan 4. Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan 35 % 40 % 40 % Pangan Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2012
22)
93,65%
100 %
45%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pemasyarakatan dan pemanfaatan tekonologi tepat guna, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu dan PKK, serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR). Tabel 2.67 Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 NO 1.
URAIAN 2008 Usaha Ekonomi Desa 30 Unit Simpan Pinjam (UED-SP) 2. Pasar Desa 20 Unit 3. Badan Usaha Milik Desa 0 (BUMDes) 4. Cadangan Pangan 0 Pemerintah Desa (CPPD) 5. Usaha Peningkatan 0 Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) 6. Desa Berpartisipasi dalam 3.530 PNPM-MP Desa 7. Unit Pengaduan Masyarakat 35 Kab TKPKD / Kota Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah,
23)
2009 10 Unit
2010 30 Unit
2011 49 Unit
2012 35 Unit
60 Unit 0 0
30 Unit 29 Unit 0
39 Unit 29 Unit 0
29 Unit 29 Unit 34 Unit
0
0
52 Ds/Kel
140 Ds/Kel
6.469 Desa 35 Kab /Kota
6.572 Desa 35 Kab /Kota
6.572 Desa 35 Kab /Kota
6.154 Desa 35Kab /Kota 2012
Statistik Penyusunan perencanaan pembangunan didukung oleh ketersediaan data dan informasi statistik melalui penyediaan datadata statistik daerah seperti Jawa Tengah Dalam Angka (JDA), PDRB II - 52
Jawa Tengah, Tinjauan PDRB Kab/Kota, dan Data Potensi Daerah Kabupaten/Kota. 24)
Kearsipan Pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan, hal tersebut antara lain dengan telah terbangunnya sistem jaringan kearsipan diseluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah; peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui bintek pengelola kearsipan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa; peningkatan sarana kearsipan; pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip daerah; serta peningkatan kesadaran arsip masyarakat melalui pameran. Pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.68. Tabel 2.68 Pengelolaan Kearsipan di Jawa Tengah Tahun 2009-2012 No. 1
Uraian Data 2009 2010 2011 Pembenahan 1.000 232 150 kearsipan desa (desa) 2 Bintek SDM 1.500 500 350 Kearsipan (Sekdes) 3 Penyelamatan dan 23.500 50.000 55.000 pelestarian arsip (Berkas) Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2012
2012 168 300 50.000
25) Komunikasi dan Informatika Pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Jawa Tengah semakin ditingkatkan untuk mendukung semakin terbukanya jaringan komunikasi dan informasi masyarakat, melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan media tradisional (FK Metra), pemantauan isi siaran, pengembangan sumber daya informasi, fasilitasi peningkatan pelayanan informasi, penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui media massa serta penyelenggaraan dialog interaktif. Pelayanan komunikasi dan informatika di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.69. Tabel 2.69 Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Jawa Tengah Tahun 2009-2012 No. 1
Uraian Data 2009 2010 2011 2012 Pengawasan isi siaran 18 10 20 35 (Lembaga Penyiaran) 2 Pelayanan Perijinan 128 84 65 107 (Lembaga Penyiaran) 3 Fasilitasi FK-METRA 0 3 2 4 (Kab/Kota) Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Sekretrariat KPID Provinsi Jawa Tengah, 2012
II - 53
26) Perpustakaan Jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2008- 2012 senantiasa mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran dan minat baca masyarakat. Perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah terlihat pada Tabel 2.70. Tabel 2.70 Perkembangan Perpustakaan di Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 No
Uraian Data
1 2
Jumlah Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
3
TAHUN 2008
2009
2010
2011
2012
147.736 39.627
154.766 67.127
149.026 171.068
150.360 184.568
150.570 202.668
432.455
431.377
494.665
517.148
595.200
Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. Jateng, 2012
2.1.4.2. Fokus Layanan Pilihan 1) Pertanian a. Produksi Pertanian Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Jawa Tengah untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada tahun 2012 produksi sayuran dan buah seperti bawang merah, kentang, cabe besar, durian, mangga dan salak mengalami kenaikan dibanding tahun 2011. Adapun komoditas pisang mengalami penurunan sebesar 36% dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Tabel 2.71 Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7
Komoditas (Ton) Mangga Durian Salak Pisang Cabai Merah Bawang Merah Kentang
2008
2009
2010
2011
2012
348.808 65.019 251.173 831.158 100.083 379.903 263.147
423.752 74.368 174.519 965.389 139.993 406.725 288.654
203.912 41.765 135.456 954.511 134.357 506.357 265.123
350.780 76.333 437.400 965.000 119.130 372.256 250.402
422.992 79.237 443.839 617.468 130.127 381.319 252.607
Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, 2012.
Tahun 2012 produksi hasil perkebunan seperti kelapa, kakao, karet, kopi dan mete mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2011. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu nilam sebesar 10,62% dan wijen sebesar 11,39%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam nilam dan wijen dikarenakan harga di pasaran turun. II - 54
Tabel 2.72 Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4 5 6 7
Komoditas (ton) Kelapa Kakao Karet Kopi Nilam Wijen Mete
2008
2009
2010
2011
2012
174.962 1.083,99 732,35 14.292,31 12.464 88,40 8.537,48
177.714 1.231,28 795,23 15.010,12 15.810,8 259,04 8.804
179.491 1.376,62 1.187,36 16.224,81 17.489,19 115,46 8.599,28
180.162 1.417 1.401,64 9.837 13.971 54,17 8.664,24
183.048 1.890 1.580 33.474 12.487 48 12.056
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2012.
Jumlah populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kambing di Jawa Tengah terus meningkat. Pada Tahun 2012, populasi sapi potong meningkat dari 1.937.551 ekor pada Tahun 2011 menjadi 2.051.407 ekor pada Tahun 2012 atau naik 5,88%. Sedangkan populasi sapi perah meningkat dari 149.931 ekor pada Tahun 2011 menjadi 154.398 ekor pada Tahun 2012 atau naik 2,98%. Populasi kambing meningkat dari 3.724.452 ekor pada Tahun 2011 menjadi 3.876.658 ekor pada Tahun 2012 atau naik 4,44%. Tabel 2.73 Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 No 1 2 3 4
Jenis Ternak (ekor) Sapi Potong Sapi Perah Kambing Unggas
2008
2009
2010
2011
2012
1.442.033 118.424 3.356.801 110.567.942
1.525.250 120.667 3.499.848 115.355.748
1.554.458 122.489 3.691.096 123.960.410
1.937.551 149.931 3.724.452 128.382.608
2.051.407 154.398 3.889.878 143.367.243
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2012.
b. Kontribusi Terhadap PDRB Kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung fluktuatif. Kontribusi sub sektor tanaman pangan menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan tetap meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bukan berarti kurang berhasilnya pembangunan sektor pertanian karena perlu dilihat juga nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.74 dan 2.75.
II - 55
Tabel 2.74 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ADHB
2009
Tan.Pangan KontriNilai busi (Juta Rp) (%) 51.138.586,79 13,93 55.406.934,00 13,92
2010
60.929.993,94
2011
66.378.099,67
2012*
73.352.597,98
Tahun
2008
Tan Perkbnan Nilai (Juta Rp) 5.976.560,00 6.705.610,00
13,70
6.703.813,07
13,31
7.698.824,32
13,18
8.200.808,93
Peternakan
Kontribusi (%) 1,63
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
10.271.126,14
2,80
1,69
11.514.690,28
2,89
1,51
12.887.604,22
2,90
1,54
14.190.532,33
2,85
1,47
15.461.345,10
2,78
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
Tabel 2.75 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ADHK Tan.Pangan Tahun
Nilai (Juta Rp)
Tan Perkbnan
Kontribusi (%) 13,78
3.061.080,00
13,53
3.251.610,00
Nilai (Juta Rp)
Peternakan
Kontribusi (%) 1,82
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
4.155.830,07
2,47
1,84
4.408.535,28
2,50 2,49
2008
23.150.206,55
2009
23.912.094,91
2010
24.587.023,76
13,15
3.147.265,36
1,68
4.665.006,67
2011
24.560.035,51
12,39
3.296.872,23
1,66
4.905.554,99
2,47
2012*
25.427.512,90
12,07
3.411.458,95
1,62
5.107.200,13
2,42
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
2) Kehutanan a. Luas Lahan Kritis Kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2011 perkembangan luas lahan kritis di Jawa Tengah cenderung meningkat. Luas lahan sangat kritis dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan, namun untuk periode 2010-2011 justru mengalami kenaikan. Lahan Kritis dan Agak Kritis, mengalami penurunan luasnya pada periode tahun 2008-2009, namun pada periode selanjutnya dari tahun 2009 sampai dengan 2011 justru terus meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya laju kerusakan hutan dan lahan terutama di lahan milik masyarakat sehingga berpengaruh pada kegiatan rehabilitasi. Selain itu masyarakat masih banyak yang melakukan tebang butuh sehingga mengurangi tutupan vegetasi. Tabel 2.77 berikut menunjukkan rincian perkembangannya.
II - 56
Tabel 2.77 Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 Tahun
Sangat Kritis (ha)
Kritis (ha)
Agak Kritis (ha)
Jumlah (ha)
2008
18.462,19
140.103,91
418.982,97
577.549,07
2009
6.419,05
75.130,74
252.403,19
333.952,98
2010
5.694,92
98.245,63
380.802,07
484.742,62
2011
7.328,80
122.091,67
461.554,79
590.975,26
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 perkembanganya relatif tetap. Kontribusi sub sektor kehutanan berdasar harga berlaku cenderung fluktuatif. Sedangkan berdasarkan harga konstan, kontribusi tidak mengalami perubahan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 2.78. Tabel 2.78 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ADHB
ADHK
Tahun
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
2008
1.903.219,50
0,52
555.656,45
0,33
2009
2.032.962,45
0,51
579.230,53
0,33
2010
2.354.617,63
0,53
630.780,66
0,34
2011
2.643.961,51
0,53
652.913,15
0,33
2012*
2.754.602,04
0,50
645.799,07
0,31
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor pertambangan dan galian di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 relatif tetap. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya pengembangan potensi pertambangan di Jawa Tengah. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB dapat di lihat pada Tabel 2.79. Tabel 2.79 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 ADHB
ADHK
Tahun
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
2008
3.514.457,82
0,96
1.851.189,43
1,10
2009
3.852.796,77
0,97
1.952.866,70
1,11
2010
4.302.563,07
0,97
2.091.257,42
1,12
II - 57
ADHB
ADHK
Tahun
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
Nilai (Juta Rp)
Kontribusi (%)
2011
4.726.486,17
0,95
2.193.964,23
1,11
2012*
5.239.594,32
0,94
2.355.848,88
1,11
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
4) Pariwisata a. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 - 2011 cenderung meningkat. Berdasarkan jumlah pengunjung, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) terus meningkat pada periode tahun 2008-2011. Sejalan dengan hal tersebut untuk jumlah pengunjung wisatawan nusantara (wisnus) dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan, namun periode 2010-2011 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya bencana alam yang berdampak pada aksesibilitas dan penutupan beberapa daya tarik wisata karena direnovasi. Perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.80. Tabel 2.80 Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Wisman
Wisnus
Jumlah
2008
Jumlah Obyek Wisata 255
302.977
16.253.107
16.556.084
2009
257
308.519
21.515.598
21.824.117
2010
266
317.805
22.275.146
22.592.951
2011
284
392.895
21.838.351
22.231.246
Tahun
Pengunjung (orang)
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Selama kurun waktu tahun 2008 – 2010, rata-rata lama menginap wisnus maupun wisman semakin meningkat. Adapun tahun 2011, rata-rata lama menginap wisnus dan wisman mengalami penurunan. Perkembanganya tergambar pada Tabel 2.81. Tabel 2.81 Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2011 (Hari) Tahun
Wisman
Wisnus
2008
2,22
1,89
2009
2,23
1,94
2010
2,27
1,98
2011
2,23
1,77
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2012
II - 58
5) Kelautan dan Perikanan a. Produksi Perikanan Periode tahun 2009-2011 nilai produksi Perikanan Laut, Perikanan Tambak, Perikanan Sawah, Perikanan Kolam dan Perairan Umum terus meningkat, tetapi untuk Perikanan Karamba, produksi dan nilainya fluktuatif. Hal ini dikarenakan daya dukung perairan yang semakin menurun terutama di wilayah Waduk Gajahmungkur dan Kedung Ombo serta dibatasinya kawasan budidaya karamba. Hal ini ditunjukkan secara rinci pada Tabel 2.82 berikut. Tabel 2.82 Produksi Perikanan dan Nilainya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2011 2009
2010
2011
No
Jenis Perikanan
Produksi (Ton)
Nilai (Jt Rp)
Produksi (Ton)
Nilai (Jt Rp)
Produksi (Ton)
Nilai (Jt Rp)
1
Perikanan Laut Perikanan Tambak Perikanan Sawah
195.635,7
1.103.715,21
212.635,1
1.204.138,79
251.520,8
1.485.141,32
73.033,0
873.901,89
84.807,4
965.563,97
115.786,5
1.763.552,96
1.495,9
18.478,00
1.797,6
30.880,06
2.256,3
39.075,78
Perikanan Kolam Perikanan Karamba
55.060,2
611.755,37
66.964,2
820.321,67
94.566,3
1.108.797,47
12.492,3
126.000,80
29.247,9
363.783,32
24.520,3
339.676,43
Perairan Umum
17.660,7
160.681,83
18.483,5
174.221,92
19.082,7
187.229,09
2 3 4 5 6
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Kontribusi Sub Sektor Perikanan Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 - 2012 cenderung menurun. Hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, namun demikian nilai produksi sub sektor perikanan tetap meningkat. Hal ini ditunjukkan secara rinci pada tabel 2.83. Tabel 2.83 Kontribusi Sub Sektor Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2012 ADHB
ADHK
Tahun
Nilai (Rp. Juta)
Kontribusi (%)
Nilai (Rp. Juta)
Kontribusi (%)
2008
3.573.493,29
0,97
1.957.934,78
1,17
2009
3.682.357,02
0,93
1.949.677,41
1,10
2010
3.791.523,49
0,85
1.925.881,19
1,03
2011
4.183.493,42
0,84
2.006.147,09
1,01
2012*
4.542.062,77
0,82
2.120.369,38
1,01
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
6) Perdagangan a. Jumlah Pasar Jumlah pasar di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2008 2011 cenderung terus mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi II - 59
pada jumlah department store, pasar swalayan dan pasar tradisional. Namun untuk pusat perbelanjaan, jumlahnya semakin menurun yang disebabkan karena tumbuhnya pasar swalayan di Kabupaten/ Kota, perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.84. Tabel 2.84 Jumlah Pasar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2011 Tahun
Dept. Store
Pasar Swalayan
Pusat Perbelanjaan
Pasar Tradisonal
2008
31
336
32
1.842
2009
37
386
31
1.916
2010
41
509
31
2.024
2011
57
649
23
2.267
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Nilai Ekspor - Impor Nilai ekspor Jawa Tengah Periode tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebagai dampak krisis ekonomi global, sedangkan pada tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, nilai impor Jawa Tengah juga mengalami penurunan pada tahun 2008-2009 dan meningkat pada tahun 2010-2011. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 2.85 berikut. Tabel 2.85 Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2011 Nilai Ekspor (Juta US $) Tahun
Nilai Impor (Juta US $)
Jawa Tengah
Laju (%)
Jawa Tengah
Laju (%)
2008
3.297,3
-
9.292,1
-
2009
3.066,5
-6,99
6.331,0
-31,86
2010
3.868,6
26,15
9.645,1
52,34
2011
4.691,5
21,27
13.027,1
35,06
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2012
7) Perindustrian Jumlah kumulatif industri baik agroindustri maupun industri lainya di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 – 2011 cenderung meningkat, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Untuk penyerapan tenaga kerja di sektor industri jumlahnya cenderung fluktuatif. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.86.
II - 60
Tabel 2.86 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Agro Industri Tahun
Jumlah Perusahaan / Unit Usaha
Industri
Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Perusahaan / Unit Usaha
Jumlah Tenaga Kerja
Besar
Kecil & Menengah
Besar
Kecil & Menengah
Besar
Kecil & Menengah
Besar
Kecil & Menengah
2008
283
323.335
454.530
1.034.818
498
320.590
137.840
1.700.481
2009
288
322.910
459.427
1.045.966
501
320.770
139.325
1.718.800
2010
269
324.415
447.511
1.011.040
495
319.686
135.712
1.661.408
2011
297
328.610
469.146
734.616
528
315.724
140.134
1.198.584
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
8) Transmigrasi Kepeminatan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi, namun sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat belum semua calon transmigran dapat ditempatkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.87. Tabel 2.87 Kepeminatan Calon Transmigran Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012 TAHUN
KEPEMINATAN (KK)
2008
4.334
REALISASI PENGIRIMAN TRANSMIGRAN (KK) 900
2009
4.897
913
2010
5.455
593
2011
6.306
690
2012
5.697
700
Sumber : Statistik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, 2012.
2.2.1. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, dan menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam sebulan sebesar Rp.452,84 ribu, dengan proporsi pengeluaran lebih besar di perkotaan (Rp.531,6 ribu) dibandingkan dengan di perdesaan (Rp.386,51 rupiah). Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2008. Pengeluaran rata-rata konsumsi per kapita penduduk Jawa Tengah tahun 2008 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.88 dan Gambar 2.20.
II - 61
Tabel 2.88 Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi per Kapita Tiap Bulan dan Prosentasenya Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2011 No
1
Kelompok Barang / Nilai / Persentase
2011
Perkotaan
Perdesaan
Total Rata-Rata
Perkotaan
Perdesaan
Total Rata-Rata
250.791
204.109
226.926
249.328
210.778
228.402
52,16
59,72
55,44
46,90
54,53
50,44
229.997
137.650
182.402
282.273
175.729
224.438
Persentase (%)
47,84
40,28
44,56
53,10
45,47
49,56
Jumlah
480.788
341.759
409.328
531.601
386.507
452.840
Makanan Nilai (ribu rupiah) Persentase (%)
2
2008
Bukan Makanan Nilai (ribu rupiah)
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Gambar 2.20 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dan 2011 b. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor terhadap tingkat pertumbuhan dan nilai tambah tiap sektor pada PDRB. Tingkat produktivitas Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008 – 2012 cenderung meningkat, namun produktivitas sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami fluktuasi. Sektor dengan produktivitas tinggi adalah pertambangan dan galian, keuangan, serta industri pengolahan. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan produktivitas terendah. Tingkat II - 62
produktivitas tiap sektor di Jawa Tengah ditunjukkan dalam Tabel 2.89 dan Gambar 2.21. Tabel 2.89 Produktivitas Daerah Pada Tiap Sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 No
Tingkat Produktivitas
Jenis Lapangan Usaha
2008
2009
2010
2011
12,79
13,53
15,43
17,69
46,84
51,55
59,73
78,26
3
Pertanian Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih Industri Pengolahan
46,24
49,07
51,91
54,52
4
Bangunan
21,05
23,77
25,91
27,11
5
Perdagangan, Hotel dan Restoran
22,00
22,61
25,67
28,88
6
Pengangkutan dan Komunikasi
29,48
34,87
39,60
51,80
7
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
75,17
93,37
88,43
66,81
8
Jasa-Jasa
20,13
21,36
23,75
25,68
Total Produktivitas Daerah
23,74
25,11
28,08
31,25
1 2
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00
50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
1 2 3 42008 5 6 7 8
2008
1 2 3 42009 5 6 7 8
2009
1 2 3 42010 5 6 7 8
2010
1 2 3 42011 5 6 7 8
2011
1. Pertanian
5. Perdagangan, Hotel dan Restoran
2. Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih
6. Pengangkutan dan Komunikasi
3. Industri Pengolahan
7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
4. Bangunan
8. Jasa-Jasa
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
Gambar 2.21 Produktivitas Daerah Pada Tiap Sektor PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 c. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani dalam kurun waktu Desember 2008 – 2012 cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan 2 kali yaitu pada tahun 2009 sebesar 100,03 turun 2,67 dibanding tahun 2008 sebesar 102,7 dan tahun 2012 sebesar 106,37 turun 0,25 dibanding tahun 2011 sebesar 106,62. Hal ini dikarenakan masih relatif tingginya indeks harga yang dibiayai petani. Perkembangan NTP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.22. II - 63
108,00 106,00
106,37
106,62
104,00
102,70
103,12
102,00
100,00
100,03
98,00 96,00
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
Gambar 2.22 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 NTP provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dibandingkan dengan provinsi se Jawa-Bali berada pada posisi 5 (lima) dan di atas rata-rata capaian nasional sebesar 105,87. Secara lengkap, NTP di provinsi se Jawa Bali dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.90 Tabel 2.90 NTP Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Bulan Desember Tahun 2011-2012 No 1 2 3 4 5 6
Provinsi/Nasional
2011
2012
D.I. Yogyakarta Jawa Barat Banten Bali Jawa Tengah Jawa Timur
113,70 108,17 106,54 108 106,62 102,62
117,59 111,55 111,07 108,39 106,37 103,28
Nasional
105,75
105,87
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012
2.1.5.2. Fasilitas Wilayah a. Infrastruktur. (1) Prasarana Jalan, didukung dengan telah beroperasinya Jalan Tol Semarang – Ungaran sepanjang 10,85 Km pada Tahun 2011; Jalan Tol Ungaran – Bawen sepanjang 11,95 Km yang akan terselesaikan pada Tahun 2013; Jalan Tol Solo – Kertosono sepanjang 20,9 Km (bagian dari Jalan Tol SoloMantingan sepanjang 181 Km) serta Jalan Tol Bawen – Solo sepanjang 40,84 Km yang diharapkan dapat terselesaikan pada Tahun 2014; tahap pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pantura sepanjang 172 Km (Pejagan – Pemalang 58 Km, Pemalang – Batang 35 Km dan Batang – Semarang 75 Km). (2) Perhubungan darat, didukung dengan 17 buah Terminal Tipe
A, 47 buah Terminal Tipe B dan 55 buah Terminal Tipe C, 3.236 unit Bus AKAP, 6.345 unit Bus AKDP; Pembangunan Double Track Brebes – Cepu yang ditargetkan akan selesai II - 64
secara keseluruhan Tahun 2014, KA Komuter Tegal – Semarang serta Jogya – Solo, 149 Stasiun, 121 gerbong penumpang dan 6.550 gerbong barang; dan Pelabuhan Penyeberangan Kendal yang direncanakan untuk melayani Kendal – Kumai. (3) Perhubungan
laut, didukung dengan 9 Pelabuhan Laut termasuk Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang yang saat ini dalam pengembangan dan modernisasi pelayanan serta telah dilengkapi dengan fasilitas gudang/lapangan penumpukan peti kemas seluas 352.384 m2, Crane sampai dengan 40 ton untuk pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas, dan 10 dermaga/tambatan dengan kedalaman sampai dengan minus 10 m; KMC Kartini I untuk melayani lintas Semarang – Jepara – Karimunjawa, serta KMP Muria dan KMP Express Bahari untuk melayani lintas Jepara – Karimunjawa.
(4) Perhubungan
udara, didukung dengan 5 bandar udara termasuk 2 bandar udara yang dalam tahap pengembangan yaitu Bandar Udara pengumpul sekunder skala internasional Bandara Ahmad Yani Semarang dengan rencana kapasitas penumpang 4.000.000 penumpang, landasan pacu sepanjang 2.680 m, kapasitas appron untuk 2 pesawat B 767 dan 8 pesawat B 737 serta pengembangan Bandar Udara Karimunjawa Jepara dengan run way sepanjang 1.200 m.
b. Jumlah Bank Peran perbankan dalam perkembangan perekonomian daerah cukup penting. Jumlah simpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk di bank Jawa Tengah yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat semakin meningkat. Jumlah bank dan simpanan dana masyarakat Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.91. Tabel 2.91 Jumlah Bank dan Simpanan Dana Masyarakat Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Bank Konvensional (unit) Bank Umum BPR
Bank Umum
BPR
Jumlah Simpanan Dana (Rp)
Bank Syariah (unit)
2008
45
326
3
16
85,220,304
2009
48
283
4
18
96,213,631
2010
49
264
6
19
112,074,404
2011
51
263
7
23
132,626,479
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
c. Jumlah Hotel/Penginapan Pengembangan daya saing kepariwisataan salah satunya dapat diukur dengan banyaknya hotel/penginapan dan rata-rata tingkat II - 65
hunian kamar dalam satu tahun. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah hotel di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008 – 2011 semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Namun dari sisi tingkat hunian kamar, untuk hotel melati cenderung fluktuatif walaupun secara tren meningkat. Sedangkan rata-rata tingkat hunian kamar hotel berbintang semakin meningkat. Jumlah hotel, kamar dan rata-rata tingkat hunian kamar di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.92. Tabel 2.92 Jumlah, Kamar, dan Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Hotel di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Hotel Bintang Unit
Kamar
Tingkat Hunian Kamar (%)
Unit
2008
106
6607
38.51
1090
Hotel Melati Rata – rata Tingkat Kamar Hunian Kamar (%) 21840 26.70
2009
113
6801
38.37
1180
19334
29.05
2010
119
7031
41.23
1225
21590
30.39
2011
131
8736
43.93
1237
22002
28.53
Tahun
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
d. Jumlah Penggunaan Air Bersih Distribusi penggunaan air bersih melalui PDAM di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011, didominasi oleh rumah tangga. Sedangkan penggunaan air bersih untuk non rumah tangga relatif lebih sedikit. Secara lengkap, kapasitas produksi air bersih maksimum dengan distribusinya di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.93. Tabel 2.93 Jumlah PDAM/BPAM, Kapasitas Produksi Maksimum dan Distribusi Air Bersih di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011
2008
42
Kapasitas Produksi Maksimum (m3) 243,337,281
2009
41
690,745,190
188,277,145
13,463,038
11,681,252
21,390,874
2010
41
593,433,216
201,223,541
15,065,677
11,017,487
5,724,902
41
572,926,971
191,007,076
13,284,069
10,821,879
4,944,660
Jumlah Tahun PDAM/BPAM (unit)
2011
Distribusi Air Bersih (m3) Tempat Tinggal
Usaha
Sosial
Industri
118,093,975
9,955,459
8,913,488
2,212,014
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
e. Prosentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Gambaran tentang persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Jawa Tengah, sejak tahun 2008 – 2011 terlihat semakin meningkat. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kemampuan rumah tangga untuk mengakses listrik semakin baik, dimana penggunaannya tidak hanya untuk keperluan rumah tangga namun dapat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kecil skala rumah tangga. II - 66
Perkembangan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.94. Tabel 2.94 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Jumlah Rumah Tangga
Rumah Tangga Berlistrik*)
Persentase
2008
8,451,1501)
5,791,744
68.53
2009
8,478,5611)
6,002,195
70.79
2010
8,704,482
6,328,946
72.71
2011
8,913,4252)
6,692,664
75.09
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah) Keterangan : *) Rumah Tangga yang menjadi pelanggan PT. PLN 1) Proyeksi SUPAS 2005 2) Angka Sementara Proyeksi SP 2010
2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi a. Angka Kriminalitas Tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah selama tahun 2008-2011 semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka kriminalitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011, angka kriminalitas di Jawa Tengah sebesar 6,64 yang artinya dalam setiap 10.000 penduduk terjadi tindak kejahatan sebanyak 1.507 kejadian. Kondisi ini perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan kondusivitas wilayah yang dapat menjadi parameter masuknya investasi ke Jawa Tengah. Angka kriminalitas di Jawa Tengah selama tahun 2008 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Angka Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 No
Tahun
Jumlah Penduduk
Jumlah Kejahatan
Angka Kriminalitas
1 2 3 4
2008 2009 2010 2011
32.626.390 32.864.563 32.382.657 32.643.612
18.484 17.391 19.645 21.675
5,67 5,29 6,07 6,64
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011 dan 2012 (diolah)
b. Jumlah Unjuk Rasa Selama tahun 2008 – 2012, jumlah unjuk rasa yang terjadi di wilayah Jawa Tengah fluktuatif. Namun kondisi tahun 2012 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. Berdasarkan kelompok massa, jumlah unjuk rasa terbanyak berasal dari kelompok masyarakat. Sedangkan berdasarkan tuntutan, jumlah tuntutan berkaitan dengan kondisi sosial budaya lebih banyak dibandingkan dengan unjuk rasa untuk tuntutan lainnya. Secara lengkap, jumlah unjuk
II - 67
rasa di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.96. Tabel 2.96 Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1 2 3 4
Kelompok massa Pelajar Mahasiswa Buruh Masyarakat JUMLAH
2008
2009
2010
2011
2012
4 135 52 245 436
45 101 70 151 367
9 123 51 197 380
0 80 72 174 326
0 144 66 206 416
Sumber : Polda Jateng, Desember 2012
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia a. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Daya saing tenaga kerja dapat diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Apabila melihat jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah, maka komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan paling besar adalah lulusan Sekolah Dasar. Meskipun secara tren selama tahun 2008 – 2011, jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan mulai bergeser dari tenaga kerja lulusan SD menjadi tenaga kerja lulusan SMP dan SMA. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas dan daya saing tenaga kerja di Jawa Tengah, di tengah arus globalisasi yang semakin besar saat ini. Secara lengkap, jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel 2.97. Tabel 2.97 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja dan Pendidikan Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 Tahun 2008 2009 2010 2011
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD 9,367,374 9,457,640 9,173,558 9,135,874
SLTP 2,798,160 2,893,843 2,993,593 3,048,208
SLTA+ 3,298,124 3,483,899 3,642,296 3,732,053
Jumlah
15,463,658 15,835,382 15,809,447 15,916,135
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
b. Rasio Ketergantungan Daya saing sumberdaya manusia di daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dan rasio ketergantungan (Dependency Ratio). Selama periode tahun 2008 – 2011, jumlah penduduk usia produktif di Jawa Tengah semakin meningkat, seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia non
II - 68
produktif semakin kecil. Jumlah penduduk berdasar kelompok umur dan rasio ketergantungan dapat dilihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun
Kelompok Umur (tahun)
Jumlah
Rasio Ketergantungan
0 - 14
15 - 64
65+
2008
8.669.153
21.423.535
2.533.702
32.626.390
52,29
2009
8.784.425
21.598.118
2.482.020
32.864.563
52,16
2010
8.515.686
21.543.429
2.323.542
32.382.657
50,31
2011
8.373.852
21.986.712
2.283.048
32.643.612
48,47
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 Berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan realisasi RPJMD Tahun 2008 – 2013, untuk realisasi tahun 2012 menggunakan hasil capaian kinerja berdasarkan validasi data per Triwulan I Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam LKPJ Gubernur Tahun 2012. Sedangkan target RKPD 2013 ditetapkan pada bulan Maret – Mei 2012 atau paska Musrenbang Provinsi Tahun 2012. Uraian evaluasi selengkapnya dirinci menurut Urusan Wajib dan Pilihan sebagai berikut. 2.2.1. Urusan Wajib 1) Pendidikan Kinerja pembangunan Urusan Pendidkan ditunjukan dengan 87 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
No (1) I 1)
2) 3) 4)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
65
%
70,42
70,50
70,50
70,42
70
%
60
60
60
70
1:30
1:30
1:30
1:30
Ada
Ada
ada
ada
1:20 ada/ tidak
II - 69
No (1) II
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
12)
(2) Program Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APK Wajar Dikdas (SMP/MTs) Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Angka naik kelas SD/MI Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTs Angka lulus SD/MI
13)
Angka lulus SMP/MTs
93
%
99,5
99,15
99,15
99,5
14)
Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan Prosentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan Prosentase SD yang memiliki perpustakaan Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan Prosentase SD/MI terakreditasi Prosentase SMP/MTs terakreditasi Prosentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% Prosentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
90
%
90
94,75
94,75
90
90
%
85
96,76
96,76
90
2,42
%
4,82
5,46 1283 SD/MI
5,46 1283 SD/MI
4,82
30
%
43
47,87
47,87
43
35
%
35
70,95
70,95
35
80
%
70
70,5
70,5
80
100
%
80
99,93
99,93
100
80
99,78
99,78
100
5) 6) 7)
8) 9) 10) 11)
15)
16)
17)
18) 19) 20) 21) 22)
23)
98
%
98
%
98,25
98,3
98,3
98,83
100,5
100,5
7
100,49 7,49
7,06
7,06
100,4 9 7,49
6,78
6,77
6,8
6,8
6,78
98
%
99
99
99
100
0,12
%
0,12
0,12
0,12
0,12
0,22
%
0,38
0,38
0,38
0,22
98
%
99,5
99,95
99,95
99,5
100
%
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
II - 70
No (1) 24)
25)
26)
III 27) 28) 29)
30) 31)
32)
33)
34)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) (KTSP) mencapai 100% Prosentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Rasio siswa SMK : SMA Prosentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan Angka Putus Sekolah SMA/SMK Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
100
%
100
100
100
100
100
%
88
48,5
48,5
88 (RSBI sudah dibatal kan MK)
100
%
100
100
100
100
70
%
67
67
67
70
70 : 30
%
66:34
67 : 33
67 : 33
40
%
80
80
80
70 : 30 80
0,07
%
0,08
0,08
0,08
0,07
90
%
87
87
87
90
75
%
80
80
80
80
100
%
100
100
100
100
100
%
95
100
100
100
II - 71
No (1) 35)
36)
37) 38)
39)
40)
41) 42)
43) 44)
45)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1 Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 Prosentase SMA / SMK melaksanakan MBS dengan baik Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 Prosentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6) 50 50,02
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7) 50,02
(8) 50
50
%
7,1
%
7,75
7,73
7,73
7,75
50
%
75
75,5
75,5
75
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
6,82
%
7
7,28
7,28
7
50
%
50
100
100
50
11,93
%
13,42
38,75
38,75
13,42
100
%
80
100
100
100
II - 72
Status (9)
No (1) IV
46)
47) 48) 49) 50)
51) 52)
53)
54) 55)
V 56) 57) 58) 59)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Kesetaraan Prosentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Dikdas Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan Pendidikan Masyarakat Prosentase angka buta aksara usia >45 Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kursus dan Kelembagaan Prosentase Pengangguran usia 1544 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi Setiap Kabupaten/ Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan Program Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus Angka Lulus pendidikan khusus Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
7
%
6
6
6
7
97
%
98
95,32
95,32
98
95
%
94,34
96,03
96,03
95
90
%
91
98,08
98,08
91
60
%
55
56,07
56,07
60
<1
%
0,08
0,15
0,15
<1
15
%
13
13,6
13,6
15
5
%
5
5,31
5,31
5
10
%
8
11,7
11,7
10
100
%
85
100
100
100
40
%
40
51,74
51,74
40
98
%
99
100
100
99
100
%
100
100
100
100
70
%
70
70
70
70
II - 73
No (1) 60)
61) VI
62) 63) 64) 65) 66)
67) 68) 69) 70)
71)
72)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 mencapai: Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4 Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai : Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian: Prosentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6) 66,94 67,83
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7) 67,83
(8) 66,94
40
%
100
%
100
100
100
100
30
%
26,5
31,01
31,01
30
45
%
50
51,56
51,56
50
85
%
82
84,57
84,57
85
93
%
91,75
91,85
91,85
93
35
%
33
34
34
35
16
%
14
14,02
14,02
16
45
%
37,5
46,9
46,9
45
94
%
76
54,5
54,5
94
95
%
79
50,18
50,18
95
35
%
15
32,5
32,5
35
40
%
30
32,5
32,5
40
II - 74
Status (9)
No (1) 73)
74)
75)
76) 77)
78)
79)
VII 80)
81)
82)
83)
84)
VIII 85)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Prosentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan Prosentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan Prosentase Pendidik/ intruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik Prosentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Prosentase SMP/MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Program Fasilitasi Perguruan Tinggi Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6) 32 97,2
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7) 97,2
(8) 50
50
%
45
%
35
36
36
45
30
%
25
39,67
39,67
30
10
%
8
10
10
10
40
%
35
36,70
36,70
40
35
%
37
40,94
40,94
37
40
%
35
36
36
40
40
%
34
34
34
40
15
%
20
28
28
20
30
%
30
49
49
30
50
%
50
100
100
50
100
%
85
100
100
100
25
%
22
40
40
25
II - 75
Status (9)
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2) dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan IX Program Pendidikan Berkelanjutan Prosentase Satuan 86) pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan Prosentase Satuan 87) pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa Keterangan : : Telah Tercapai;
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
75
%
70
85
85
75
100
%
100
100
100
100
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara keseluruhan dari sebanyak 87 indikator pada urusan pendidikan, sebanyak 61 indikator berstatus telah tercapai, 24 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu indikator: (1) Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik; (2) Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik. Capaian indikator Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik baru mencapai 54,5% dari target 94%, dan Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik baru mencapai 50,18% dari target 95%. Kuota sertifikasi ditetapkan oleh Pusat sehingga capaian target oleh Provinsi tergantung pada kebijakan Pusat. Pada tahun 2014 upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi indikator yang perlu perhatian yaitu fasilitasi kepada Kabupaten/Kota guna peningkatan kualifikasi pendidik dan pemenuhan syarat sertifikasi serta koordinasi kepada Pemerintah Pusat untuk peningkatan kuota sertifikasi pendidik. Selanjutnya akan dilakukan pula peningkatan capaian untuk indikator yang akan tercapai antara lain Angka Putus Sekolah SMP/MTs sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 0,38% dari target RPJMD sebesar 0,22% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK baru mencapai 67% dari target RPJMD sebesar 70% dan di bawah target nasional sebesar 70,53%. Upaya yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain : Sosialisasi dan mengalokasikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Pendampingan II - 76
BOS SMP/MTs dengan sasaran 1,6 juta siswa, dan peningkatan APK SMA/MA/SMK melalui pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu juga akan dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 2) Kesehatan Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukan dengan 94 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.100 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
No
(1) I 1)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Cakupan UCI
Capaian Kinerja tahun 2012
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
100
Target RKPD 2012 (5)
Realisasi tahun 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
%
98
98,05
98,05
100
lebih atau sama dengan 90 lebih atau sama dengan 80 Meningkat
99,10
99,10
95,00
95,00
mening kat
2)
Presentase kab/kota dengan kelengkapan laporan surveilans
lebih atau sama dengan 90
%
3)
Presentase kab/kota dengan ketepatan laporan surveilans
lebih atau sama dengan 80
%
4)
Meningkatnya persentase kab/kota dengan Non Polio AFP > 2/100.000 anak usia <15 th Meningkatnya Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya < 14 hari sesuai SOP Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam
Meningkat
%
Meningkat
%
Meningkat
100
100
Mening kat
%
100
100
100
100
<1
%
<1
0,07
0,07
<1
2/10.000
%
2/10.000
1,02
1,02 2/10.000
Per 1.000
<1
0,075
0,075
<1
5)
6)
100
97,30
lebih atau sama dengan 90 97,30 lebih atau sama dengan 80
7)
Menurunnya kematian karena kasus DBD
8)
Menurunnya jumlah penderita DBD
9)
Menurunnya angka kesakitan malaria (API)
10)
Menurunnya angka kesakitan Diare
8 â&#x20AC;&#x201C; 10
%
<1
51,43 -48,57)
51,43 (9,71)
8-10
11)
Menurunnya angka kematian diare
<1
%
0,01
0,01
0,01
<1
12)
Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS
Meningkat
%
Meningkat
111,51
111,51
mening kat
13)
Menurunnya kematian akibat HIV /AIDS
Menurun
%
Menurun
18,70
18,70 menurun
14)
Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR (case Detection Rate)
%
65
58,45
58,45
15)
Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru
%
85
88,64
88,64 lebih dari atau sama dengan 85
1
70
lebih dari atau sama dengan 85
II - 77
70
No
(1) 16) 17)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cidera Menurunnya Pneumonia balita
Target RPJMD 2008-2013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(4) %
Target RKPD 2012 (5) Menurun
8 â&#x20AC;&#x201C; 10
%
(3) Menurun
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(6) 67,80
(7) 67,80
(8) menurun
13
12
12
8 - 10
18)
Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi PTM
50
%
50
100
100
50
19)
Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM Meningkatnya Kab/ Kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM Meningkatnya Kab/ Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM 20-30% penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng Program Sumber Daya Kesehatan
25
%
25
100
100
25
100
%
100
100
100
100
25
%
25
75
75
25
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
10
%
10
10
10
10
20
%
20
76
76
20
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
70
%
70
100
100
70
80
%
80
91,46
91,46
80
80
%
80
85
85
80
100
%
100
100
100
100
20)
21) 22) II 23) 24)
25) 26)
27)
28)
29) 30) 31)
Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan Kab/kota Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kab/kota Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa Tengah Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan
32)
Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU (mitra Praja Utama)
100
%
100
100
100
100
33)
Semua Kab/Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM/ Jamkesda
100
%
100
100
100
100
II - 78
Status
(9)
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(4) %
Pemanfaatan sistim informasi kesehatan terpadu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng Pemanfaatan sistim informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan Pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT
100
%
70
35)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
III
Satuan
100
(2) Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan
37)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012 (5) 100
(1) 34)
36)
Target RPJMD 2008-2013 (3)
Realisasi tahun 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
119
(7) 119
(8) 100
100
100
100
100
%
70
100
100
70
100
%
100
100
100
100
60
%
60
100
100
60
100
%
100
100
100
100
Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dan UPT Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS terpenuhinya tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa)
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
44)
Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk balita
0,82
%
0,82
0,05
0,05
0,82
45)
Menurunnya jumlah KEK
<20
%
20
7,3
7,3
20
46)
Menurunnya kasus anemi pada ibu hamil dan nifas
33,5
%
33,50
4,6
4,6
33,5
47)
Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita
100
%
100
98,34
98,34
100
48)
Balita yang ditimbang secara teratur di Posyandu
80
%
80
81,4
81,4
80
49)
Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar Ibu menyusui ASI Eklusif
100
%
100
100
100
100
65
%
55
41,90
41,90
65
Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI
80
%
80
100
100
80
50) 51)
II - 79
Status
(9)
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) 52)
(2) Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro
53)
Keluarga mengkonsumsi garam beryodium
54)
Surveilance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas
IV
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan tercapainya usia harapan hidup
55)
56)
Target RPJMD 2008-2013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
80
(4) %
Target RKPD 2012 (5) 70
80
%
100
%
100
%
(3)
71
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(6) 91,03
(7) 91,03
80
81,90
81,90
80
100
100
100
100
100
100
100
N/A
N/A
71
102
116,34
116,34
102
100
thn
80
57)
Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan
102
58)
Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan
95
%
95
97,14
97,14
95
59)
Penanganan komplikasi normal Neonatal 79% dari kasus yang ditemukan
79
%
65
66,38
66,38
79
60)
Meningkatnya kunjungan nifas
90
%
90
95,63
95,63
90
61)
cakupan pemanfaatan buku KIA
90
%
90
100
100
90
62)
Semua desa melaksanakan P4K
100
%
100
100
100
100
63)
Puskesmas Poned berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab./ Kota Penurunan angka kematian bayi
100
%
100
100
100
100
9,8
Per 1000 KH
9,8
10,75
10,75
9,8
64)
Per 100.000 KH
65)
Penurunan angka kematian balita
12
Per 1000 KH
12
11,85
11,85
12
66)
Balita Sakit ditangani dengan MTBS/ balita yang berkunjung di Puskesmas
90
%
90
90
90
90
67)
Cakupan SDIDTK 95 %
95
%
95
95
95
95
68)
Puskesmas PKPR 20 % setiap Kab/Kota
20
%
20
82,80
82,80
20
69)
Puskesmas KTA 25 % setiap Kab/Kota
25
%
25
82,85
82,85
25
70)
tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan produk unggulan RS
100
%
95
100
100
100
71)
Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit
-
Terlaksan a
terlaksana
Terlaksa na
terlaksa na
V
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
72)
Meningkatnya Kab/Kota dengan Tempat Usaha penjamah Makanan (TUPM) memenuhi syarat 80%
%
80
86
86
80
Terlaksana
80
II - 80
No
(1) 73)
74)
75)
76) 77)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75% Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85% Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80% Meningkatnya kab/Kota dengan cakupan institusi yang dibina 80% Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95%
Target RPJMD 2008-2013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
75
(4) %
Target RKPD 2012 (5) 75
85
%
80
(3)
Realisasi tahun 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
86
86
75
85
86
86
85
%
80
87
87
80
80
%
80
80
80
80
95
%
95
96
96
95
78)
Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 %
65
%
65
68
68
65
79)
meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah Meningkatnya inspeksi kesehatan pada TempatTempat Umum (TTU) 80%
17,8
%
17,8
25
25
17,8
80
%
80
80
80
80
80)
VI
Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
81)
Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan keshatan lainnya di pelayanan kesehatan
60
%
55
74,89
74,89
60
82)
Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada Kab/Kota Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 50% Kabupaten/Kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK)
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
60
%
60
85,34
85,34
60
80
%
100
100
100
80
100
%
100
100
100
50
%
50
100
100
50
Kab/Kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak elektronik, outdoor,indoor dan penyuluhan langsung)
100
%
100
100
100
100
83)
84) 85)
86)
VII
87)
88)
II - 81
100
No
(1) 89) 90)
91) 92) 93)
94)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Kab/kota mengembangkan desa/kelurahan siaga Kab/kota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan Kab/Kota mencapai rumah tangga sehat (rumah tangga ber PHBS) Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat
Target RPJMD 2008-2013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
100
(4) %
Target RKPD 2012 (5) 100
35
%
50 15
(3)
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
(6)
Target RKPD 2013
100
(7) 100
(8) 100
35
100
100
35
%
50
75
75
50
Kab/Kota
15
15
15
15
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
Status
(9)
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara garis besar kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 94 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 86 indikator berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu perhatian. Indikator yang berstatus perlu perhatian yaitu: (1) Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, meningkatnya kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang salah satunya sebagai akibat dari pola konsumsi masyarakat, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat; (2) Menurunnya angka kematian bayi yang disebabkan karena masalah pada neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir), Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR) serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang yang biasanya mulai terjadi sejak masa kehamilan; belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi BBLR di Puskesmas Poned dan Rumah Sakit Ponek serta tingginya rotasi tenaga yang sudah dilatih di Puskesmas Ponek; (3) Meningkatnya Penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit; (4) Ibu menyusui ASI eksklusif capaiannya masih rendah disebabkan oleh kurangnya kampanye asi dibandingkan dengan promosi susu formula; belum semua rumah sakit, rumah bersalin dan puskesmas perawatan persalinan mempunyai media II - 82
promosi asi eksklusif dan tenaga terlatih untuk inisiasi menyusui dini serta belum semua masyarakat sadar dan memahami pentingnya asi eksklusif. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 antara lain adalah: 1) Pemenuhan pelayanan kesehatan ibu-anak, gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan tingkat dasar serta rujukan; 2) Pemenuhan sarana penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan; 3) Pengendalian angka kejadian/kesakitan dan kematian penyakit menular serta penanganan kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana. 3) Pekerjaan Umum Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 28 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.101 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No
(1) I. 1)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lancarnya aksesibilitas transportasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani.
II.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2)
Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2.539,70 km Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan provinsi sepanjang 24.135 m. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54%
3)
III.
4) 5) 6)
Meningkatnya kondisi jembatan baik 79% Tersedianya sebagian lahan bebas dan tertanganinya sebagian fisik ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri.
Target RPJMD 20082013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(3)
Target RKPD 2012 (5)
(4)
1,15
2.539,70
24.135
Realisasi tahun 2012 (6)
Km
0
Km
2.618,93
M
0
0
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Terlaksananya pembangunan jalan akses menuju terminal baru Bandara A. Yani panjang 1,15 km.
0
2.618,93
2.618,93
2.472,971 **
25.335
25.335
25.326,23
86,54
%
86,18
86,18
86,18
86,54
79
%
78,32
78,32
78,32
79
10,19 Km (4,58 Km Prov + 5,61 Km Kab)
Pembeba-san Lahan : 112,29 Km Seluas : 2.216.204 m2
Tersedianya sebagian lahan bebas seluas 2.216.204 m2 dan pemba-ngunan fisik sepan-jang 28,19km.
Pembeba-san lahan 5,24 Km, seluas 111.429 M2
Km
Fisik : 6,16 km (4 lajur) 22,03 km (2 lajur)
II - 83
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) 7)
(2) Terhubungnya aksesibilitas yang aman lancar dan memadai antara lain Kota PekalonganKab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara-Kab. Wonosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga-Kab. Purwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) â&#x20AC;&#x201C; Kab. Temanggung
8)
Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.
IV.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan Provinsi Jawa Tengah
9)
V.
10)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan Pemerintah dari kondisi baik sebesar 79% menjadi 89%, kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72 % dan kewenangan kabupaten/kota dari
Target RPJMD 20082013 (3) 40
180
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(4) Km
Target RKPD 2012 (5) 10,425
Km
52.110
Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik
72
%
66
II - 84
Realisasi tahun 2012 (6) 10,425 Km (efektif)
52,11 (efektif)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7) Tercapainya aksesibilitas yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Pekalongan-Kab. Banjarnegara, Kab. WonosoboKab. Kebumen; Kab. PemalangKab. PurbalinggaPurwokerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kencal (weleri)Kab. Temanggung sepan-jang 40,69 Km
(8) 11,050 (efektif)
Membaiknya kondisi prasarana jalan dan jembatan dalam mendu-kung kelancaran arus trans-portasi wilayah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekono-mian wilayah, sepanjang 222,89 Km
Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 89 Pos, aspal 1184 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 110 buah, pengadaan bahan 4 jenis 1365 buah, alat berat 3 jenis 4 buah).
Tercapai kondisi jalan dan jembatan berfungsi baik. Leger 82,65 Km,LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pengadaan bahan 13 jenis 5.695 bh, terpeliharanya alat berat 211, 49 jenis (alat laboratorium 75 unit,
66
66
78,18 Km (efektif)
Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR 100 Pos, pengadaan aspal 815 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 110 buah, pengadaan bahan 4 jenis 2.300 buah, pengadaan alat berat 2 jenis 4 buah)
72
Status
(9)
No
(1)
VI.
11)
VII.
12) 13)
14)
15)
16)
17)
VIII
18)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(2) 35% menjadi 60% melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pemenuhan kebutuhan air baku sampai dengan 10% (dari 40% menjadi 50%) Program Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis Pembuatan sumur resapan percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA. Pembangunan embung-embung atau tampu-ngan air sebanyak 5 buah embung Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terpenuhinya operasi dan pemeliharaan, peningkatan, rehabilitasi prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir pada 10 sungai di wilayah sungai Bodri Kuto dan mengupayakan pengurangan luas rawan genangan
(3)
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(4)
50
Realisasi tahun 2012 (6)
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
48
48
50
DAS kritis
6
6
28
7
6
Balai PSDA
4
0
6
0**
5
Buah
-
5
Terbentu knya TIM
sudah terbentuk
Terlaksa nanya Kerjasama
-
Terbentuknya Forum
-
167.000
Kinerja 2008 s/d 2012
48
35
%
Target RKPD 2012 (5)
Ha
6.486
II - 85
173.485
sudah terbentuk Tim Koordinasi Pengelo-laan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sudah terlaksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) Terbentuknya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air
173.485
-
sudah terbentuk
-
-
167.000
No
(1)
19)
20) 21)
IX.
22)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kabupaten Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km Terbentuknya forum masyarakat peduli banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah PanturaTengah-Pansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis,peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah
Target RPJMD 20082013 (3)
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(4)
Terlaksa nanya forum
110
-
10
-
lokasi
Realisasi tahun 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
sudah terlaksana
Km
Terbentuknya forum
Meningkat
Target RKPD 2012 (5)
sudah terlaksana Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah 120 120
sudah terbentuk
-
sudah terbentuk
- 2 lokasi - 21 lokasi pembapembangungunan prasarana nan jalan dan sarana poros desa Agropoli-tan. Agropolitan di - 11 lokasi Kab. revitalisa-si Purworejo dan kawasan kumuh Kab. sebagai fungsi Pekalongan. PKN ndan PKW. - 23 lokasi 5 kel/desa pembangunan peningkatan prasarana dan sarpras PKN: sarana perumaKota han penun-jang Semarang, kawasan wisata Kota Tegal, dan revitalisa-si Kota Magelang tradisio-nal/cagar budaya. PKW : Kab. - 4 lokasi Boyolali, Kab. penanganan Blora penataan kawasan perbatasan. 3 lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional (cagar budaya)Kab. Mglng, Kab. Boyolali, Kab Semarang Penataan dan pembangu-nan kawasan Tugu Batas JatengJatim di Rembang
II - 86
-
110** -
3 lokasi pembangunan jalan poros desa Agropoli-tan di Kab. Cilacap, Kab. Purworejo dan Kab. Pekalongan. 8 kel/ desa di PKN : Kota Smg, Kota Solo. PKW : Kab. Kudus, Kebumen,Wono sobo, Klaten, Blora, Kota Pekalo-ngan. 7 lokasi sarpras penun-jang kawasan wisata, tradisional (Cagar Budaya) Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Kota Solo. DED Tugu Batas Jateng-Jabar di Kab. Cilacap dan Penyusunan RTBL Kawasan Perbatasan Jateng-DIY di Kab. Purworejo
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) 23)
(2) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan
X.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan Cakupan pelayanan air bersih - Perkotaan - perdesaan Cakupan pelayanan sanitasi Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik.
24)
XI.
25)
Target RPJMD 20082013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(3) Meningkat
(4) lokasi
Target RKPD 2012 (5) -
Realisasi tahun 2012 (6) 3 Lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional (cagar budaya) Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab.Semarang.
Kinerja 2008 s/d 2012 (7) 22 lokasi prasarana dan sarana permukiman
Target RKPD 2013 (8) 7 Lokasi sarpras penunjang kawasan wisata tradisional (cagar budaya) Kab.Magelang, Kab. Boyolali, Wonoso-bo, Klaten, Karanga-nyar, Kota Solo
Meningkat
Meningkat Meningkat Meningkat
Meningkat
26)
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi.
27)
Bertambahnya Meningkat perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap badan usahanya (SBU) maupun terhadap SDMnya
Meningkat
% % %
-
63 30,90 63
70 orang (35 Kab/Kota)
orang
Sertifikasi Badan Usaha Sertifikasi ketrampi lan kerja
40,60 20,30 60,03
63,50 38,20 66
Sosialisasi/ Bintek kepada Konsultan/ Kontraktor pemenang tender pelaksana Pembangu-nan Interior Gedung DESPRA dan Penataan dan Pemb Kawasan Tugu Batas Jateng â&#x20AC;&#x201C; Jatim di Rembang Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 Kab/Kot (70 org)
Sosialiasi/bintek kepada konsultan/kontrak -tor, pembangunan Gedung Despra dan penataan kawasan tugu batas.
RTBL Kawasan Perbata-san Jateng â&#x20AC;&#x201C; DIY di Kab Purwo-rejo
Terselenggaranya pembina-an dan sosialisa-si jakon kepada 587 orang
70 orang (35 Kab/Kot)
14.198 SBU
Perusahaan yang memiliki SBU sebanyak 62.140 perusahaan. 32.349 SKTK
2.201 SKTK
II - 87
40,60 20,30 60,03
220 pekerja kons. Tersertifikasi.
Status
(9)
No
(1) 28)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi.
Target RPJMD 20082013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
(3) Meningkat Mutu pelayanan laboratoria l uji
(4)
meningkat pengelolaan gedung
-
Target RKPD 2012 (5)
Meningkatnya pengelola an gedung.
Realisasi tahun 2012 (6) Reakreditasi ISO 17025: 2005 oleh Komite Akreditasi Nasional ; Survailen ISO 9001: 2008 oleh IAPMO (Lembaga Sertifikasi)
1 pkt peserta Pembina an penyel. BGN
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7) Mening-kat Mutu pelaya-nan laboratorial uji
(8) Meningkatnya pemaha-man NSPM para konsultan & kontraktor serta para pihak yang terkait dg pembangunan publik; Meningkatnya jumlah gedung yg berkuali-tas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi. Meningkat nya pengelo-laan gedung melalui Bintek kepada 170 peserta sosialisasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan pembangunan BGN dan Rumdin.
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras ** : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 merupakan peningkatan cakupan indikator.
Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 28 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai dan 15 indikator berstatus akan tercapai. Pada Tahun 2014, kinerja yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan kinerja dan pelayanan utamanya yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan dan jembatan semakin merata dan mendukung pengembangan wilayah, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan air baku untuk mendukung pertanian, peningkatan penanganan prasarana pengendalian banjir utamanya di Wilayah Sungai Bodri Kuto sebagai kewenangan Provinsi serta percepatan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi melalui pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum Regional, pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional di Jawa Tengah dan upaya pengurangan timbunan sampah melalui program 3R. 4) Perumahan Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut.
II - 88
Status
(9)
Tabel. 2.102 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No
(1) I. 1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(2)
(3)
(4)
Meningkat
2)
Meningkatnya kualitas perumahan
Meningkat
3)
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan lahan kws perumahan/permukima nkualitas perumahan;
4)
Terfasilitasinya MBR di pedesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak
(6)
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Paket/ Lokasi
2
19
3
Paket/ Lokasi Kasibalasiba Paket pen dampingan
6
19
6
6
26
6
Meningkat
Twin block
27
Terfasilitasi
Rumah Tangga Miskin/ RTM Rumah Tidak Layak Huni/ RTLH
II.
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5)
Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian Meningkatnya Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko bencana
Meningkat
Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dlm pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan
Meningkat
7)
(5)
Kinerja 2008 s/d 2012
Program Pembangunan Perumahan Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya masyarakat (ciptakarya)
6)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012
Meningkat
Lokasi
II - 89
0 **
920
920
2.890
575
648 RTLH 50 R
3.473
920
2.890
700
Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaan material bahan bangunan yang akan diberikan pd masy rentan bencana Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyumas
Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggunaan material bahan bangunan yang akan diberikan pd masy rentan bencana Kab. Pemalang, Brebes, Bjngr, Banyumas
Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangunan yang akan diberikan pada masy Rentan Bencana Kab Purworejo, Pemalang, Bnjarnega ra, Temanggu ng
Pemb PSD Rusunawa di 2 lokasi (Kab Pklg, Kab Skhrjo)
Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota PKl, Kudus,
Pemb PSD Rusunawa di 3 lokasi (Kab Pemalang, Klaten, Kota
Unit RTM
Kab/Kota
65,5,5
Sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat tentang pengguna an material bahan bangunan yang akan diberikan pada masyarakat rentan bencana Kab Pemalang, Brebes, Banjarne gara, Banyumas. Pembang unan PSD rusunawa di 2 lokasi (Kota
700 **
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
8)
Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/ permukiman
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5)
Lokasi sarpras Ds. Kumuh, Ds. Nelayan, dan Ds. Miskin
Pekalong an, Kab. Sukoharjo) Sarpras di 13 kab/kota
Lokasi
Sarpras 5 Kab/Kota
Lokasi
Penataan Lingkung an Permuki man di 1.180 Lokasi
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012 (7)
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
Jpr, Kab. Pkl.
Tegal)
31 desa sarpras kumuh desa nelayan & tradisional di Kota Semarang, Kab Smg, Kab Sragen, Kab Grobogan, Kab Brebes, Kab Blora, Kab Pemalang, Kota Tegal, Kab Pati, Kab Kendal, Kab Wonogiri, Kab Jepara, Kab Tmgg
101 desa Sarpras Kumus
10 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Blora, Kab Karangany ar, Kab Sragen, Kab Brebes, Kab Pemalang Penataan lingkungan permukima n di 1.180 lokasi
27 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora
28 Desa sarpras kumuh desa nelayan & tradisional di Kab Semarang, Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pemalang, Kab Tegal, Wonogiri, Kota Semarang, Klaten, Temanggu ng, Boyolali, Rembang, Purworejo, Banjarneg ara, Kendal, Wonosobo, Karanganyar, Banyumas , Kab Pekalongan, Batang, Kab Magelang 8 lokasi pengemba ngan KTP2D di Kab Sukoharjo , Sragen, Brebes, Blora, Pemalang, Karanganyar
Penataan lingkungan permukima n di 5.691 lokasi
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras **) : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan.
Hasil evaluasi menunjukkan dari sebanyak 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, semuanya (8 indikator) berstatus akan tercapai. Namun demikian, Pemerintah Daerah masih perlu memberikan stimulan bagi perbaikan kualitas perumahan dalam II - 90
rangka ikut mendorong percepatan pengurangan angka kemiskinan, hal ini dtunjukkan dengan masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Jawa Tengah sebesar 1.989.804 rumah, untuk itu perlu peningkatan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah pemberian stimulan perbaikan rumah tidak layak huni serta penyediaan sarana prasarana perumahan di Jawa Tengah. 5) Penataan Ruang Kinerja Urusan Penataan Ruang di indikator, dengan capaian sebagai berikut :
tunjukkan
dalam
9
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No
(1) I. 1)
Capaian Kinerja tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
6
Program Perencanaan Tata Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
7
8
9
Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 26/2007
dok
Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 26/2007
0
Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029
0
RTRW perda=34 Evaluasi gub=1 RDTR Kab/Kota sudah dibahas 6
RTRW perda=34 Evaluasi gub=1 RDTR Kab/Kota sudah dibahas 6
Terselesaikannya RTRW 35 Kab/Kota di Jateng, terbitnya rekomendasi gub RDTR Kab/Kota RTR Kawasan Strategis Kawasan Kebun Raya Batu Raden, Kawasan Petanglong, Kawasan Purwomanggung (Perkotaan Magelang dan sekitarnya), kawasan Perkotaan Cepu, Pembinaan Fasilitasi Penyusunan /Review RTR Kab/Kota, RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Kota Tegal
2)
Fasilitasi Penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Terfasilitasi Penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai UU 26/2007
Dok
RTRW perda=10 Rencana Rinci=25
3)
Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah
Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah
Dok
4
II - 91
RTR Kawasan Strategis Bregasmalang,Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Dataran Dieng,Renca na Rinci Tata Ruang Kawasan Rawa Pening,Pemb inaan fasilitasi penyus/ review RTR di 10K/K; RDTR Kota Magelang/ Zoning Regulasi Perkotaan Magelang
Seluruh capaian 2008-2012
No
(1) II.
4)
Capaian Kinerja tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
6
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Monitoring dan pembaharuan data spasial
Data spasial yang akurat dan terkini
Dokumen
Pemetaan Intrusi Air Laut di Kab. Kendal & Batang (1 dokumen); Penataan Kawasan Pertambangan MajenangBantarkawung; G. Slamet; Kendeng Selatan; G. Lawu; Peg. Selatan (5 dok) Meningkat nya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaat an Ruang Prov
5)
Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
Meningkat
-
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
6)
Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang
Berkurang
-
Pemanfaat an ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Berkurang nya pelanggara an melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaatan Ruang Prov
7)
Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang
Meningkat
-
Peningkatan kesepahaman aparatur melalui Sosialisasi Kebijakan Pengen-
Meningkatnya kesadaran Aparatur melalui penyusunan & Sosialisasi Kebijakan
II - 92
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
7
8
9
9
Meningkat nya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaat an Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang Berkurang nya pelanggara an melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaatan Ruang Prov Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang Meningkatnya kesadaran Aparatur melalui penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengen-
-
Meningkat nya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Pemanfaatan Ruang
Tersedianya alat pengendali an dalam penyelengg araan pemanfaatan ruang melalui penyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Jawa Tengah Terpadunya pemahaman yang benar & penyelesaian permasala han
Capaian Kinerja tahun 2012
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
8)
Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang
Meningkat
9)
Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Pernataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Meningkat
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
(5)
6
dalian Pemanfaat an Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov;
dalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang
Meningkat nya kinerja Pokja Pengendali an Pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng
Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendali an pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota
Meningkat nya kinerja melalui RakorPokja Pengendalian pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota Meningkat nya keasadaran aparatur melalui penyusunan kebijakan pengendali an pemanfaatan ruang Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota
Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota
7
Target RKPD 2013
Status
8
9
pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku melalui fasilitasi penyelesaian permasala han pemanfaatan ruang Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendali an pemanfata an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota
Meningkat nya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaat an Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum pembangunan penataan ruang menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 9 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai. Terbitnya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Jawa Tengah dan di 35 Kabupaten/Kota, masih perlu serta harus ditindaklajuti dengan penyusunan Rencana Rinci penjabarannya, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
II - 93
Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagai Penjabaran RTRW Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 6) Perencanaan Pembangunan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.104 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
I
Program Peningkatan kerjasama pembangunan
No
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah 1)
II
Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah Kabupaten/ Kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan
60
SKPD Prov.
59
59
59
59
35
Kab/Kota
35
35
35
35
% (persen)
100
100
100
100
Dokumen
-
-
-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah
2)
Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan -% Program/ Kegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang terakomodir dlm RKPD
III
100
Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
3)
Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusatpusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah
IV
Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar
Berkembang
Dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
II - 94
1 Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan
No (1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
(2)
(3)
4)
Terkendalinya Terkendali pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah
V
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
5)
Tersedianya sumber daya Tersedia aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Peningkatan Kualitas SDM Perencana
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
(5)
(6)
(4) Dokumen
-
Kinerja 2008 s/d 2012 (7)
-
-
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
Rencana induk pengembangan kawasan cepat tumbuh
Tersedia
Paket
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur perencana 2. Meningkatnya kualitas SDM Fungsional Perencana
FGD : 3 kali; Pembinaan 2 kali; Penilaian angka kredit fungsional pe-renca-na 4 kali; fasilitasi pengembangan jabatan fungsional 1 kali.
FGD : 26 kali; Pembinaan 34 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 4 kali; fasilitasi pengemba ngan jabatan fungsional 1 kali.
FGD : 3 kali; Pembinaan 4 kali; Penilaian angka kredit fungsional perencana 4 kali; fas pengemb jabatan fungsional 1 kali.
3. Meningkatnya Kualitas dan kinerja pegawai Evaluasi IPM
Dokumen
-
-
1
1
Identifikasi Program/ Kegiatan APBD
Dokumen
1
1
5
1
Identifikasi Program/ Kegiatan APBN
Dokumen
1
1
5
1
Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan
Dokumen
4
4
20
4
Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Jawa Tengah:
Buku Monev
1
5
1
1
1
5
1
1
1
3
1
(1) Evaluasi RKPD (2) Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Bidang ekonomi
Rekomendasi
3
3
24
3
Bidang pemerintahan dan sosial budaya
Rekomendasi
3
3
17
3
Bidang prasarana wilayah
Rekomendasi
3
3
16
3
Berbagai Bidang dan sektor pembangunan
Rekomendasi
30
31
112
44
Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK
Kegiatan
5
29
48
5
II - 95
No (1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
(2)
(3)
Fasilitas penelitian kawasan terpadu VI
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD
Realisasi RKPD 2012
(5)
(6)
(4) Kegiatan
5
Dokumen RKPD 6 Pergub RKPD
Pergub RKPD
1
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
(7)
(8) 14
Status (9) 5
Tersedia
0
7)
5
Tersedia
Perda RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8)
Target RKPD 2012
Dokumen RPJMD 2 Perda RPJMD
VII
VIII
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012
1 Pergub RKPD 2013
Tersedia
1 Perda RPJMD 2008 – 2013
1 draft Perda RPJMD 2013 – 2018
5 Pergub RKPD
1 Pergub RKPD 2014
Tersedia
Dokumen Perencanaan Pengembangan Perekonomian
dokumen
2
Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam & Pertanian
dokumen
2
2
2
8
2
10
3
Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan
Tersedia
Tersedia
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
dokumen
5
5
21
4
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Kependudukan
dokumen
6
6
33
5
IX
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
9)
Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam.
Tersedia
Tersedia
Laporan Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
dokumen
5
5
29
5
Laporan Pendampingan Koordinasi
dokumen
4
4
13
3
II - 96
No (1)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP).
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
ď&#x201A;ˇ Laporan Koordinasi Pelaksanaan Partisipatory Irigation Sector Project (PISP). X
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
10)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Tersedia
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi RKPD 2012
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
dokumen
1
1
8
1
Dokumen
1
1
2
0
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja urusan perencanaan pembangunan tergolong baik. Dari sebanyak 10 indikator untuk urusan perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai. Tiga indikator yang akan tercapai yaitu: (1) Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah; (2) Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah; dan (3) tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Untuk mencapai target RPJMD pada indikator Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah, maka pada tahun 2013 akan dilakukan penyusunan Dokumen kajian Tipologi Tingkat Perkembangan Wilayah, Konsep Penanganan wilayah strategis. Untuk mencapai target indikator Terkendalinya pengembangan kotakota Besar dan Menengah di Jawa Tengah pada tahun 2013 akan disusun Rencana induk pengembangan kawasan cepat tumbuh. Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018; fasilitasi dan koordinasi wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas perencanaan dan sinergitas pembangunan daerah antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; optimalisasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian dan iptek serta teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan daerah. 7) Perhubungan Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 36 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
II - 97
Tabel 2.105 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
(1) I.
(2) Program Pengembangan Perhubungan Darat
1)
Peningkatan sarpras lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
Meningkat
Paket
-
10
46
10
Peningkatan koord dan konsultasi Bid Hubkominfo
1
1
5
1
3)
Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B.
1
1
4
1
4)
Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto). Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan.
Terfas. Pemb. Termi nal kelas A dan B Meningkat kapasitas timbang
Kegiatan Rakor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terminal
Paket
1
1
4
1
Kota
1
1
3
1
1.902
1.902
6.081
1.902
101
101
218
101
0
1
1
226
904
2.552
1.626
52.415
52.815
137.800
212.600
0
6
0
10
10
10
10
2
2
6
1**
lokasi
35
35
35
35
Kegiatan fasilitasi
Paket
1
1
5
1
Kegiatan fasilitasi
Paket
1
1
5
1
2)
5) 6)
3
Meningkatnya
Rambu (buah) RPPJ (buah) APILL (unit) Guadrail (meter) Marka (meter)
7)
Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan perintis.
Meningkat
kab./kota
8)
Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP (Perijinan) Terbangunnya Area Traffic Control System (ATCS) di 2 Kab./Kota. Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi. Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur non operasi KA terutama di KedungjatiTuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, SemarangDemak-Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, RembangBlora. Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-Solo-Sragen, Pekalongan - Semarang.
Meningkat
UPP
9) 10) 11)
12)
2 35
kab./kota
II - 98
No
(1) 13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21) II. 22)
23) 24)
25) 26)
27)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter terutama lintas SemarangTegal-Purwokerto-KutoarjoJogja- Solo-Semarang. Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal-PekalonganSemarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. Peningkatan keselamatan: pembinaan/ sosialisasi, pener-tiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kab/kota. Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang-Ambarawa – Bedono, Borobudur dan sekitarnya. Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas TegalSemarang, Semarang–Solo– Sragen, Semarang –Cepu, dan Solo- Wonogiri Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal. Pembangunan transportasi 8 waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica) Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas KendalKumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferry Lampung-Banten-DKI-JabarKendal-Jatim-Bali-NTB, NTT Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi.
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6) 1
(3) Kegiatan fasilitasi
(4) Paket
Keg. fasilitasi
MSP
29
kab./kota
22
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
5
1
90
151
30
14
14
36
14
Fasilitasi pengembangan lintasan
lintasan
1
1
1
1
Fas. Pengembangan lintasan
lintasan
3
3
4
3
Fas Pengembangan dan Penanganan 8
%
60
60
60
100
2
8
2
Kegiatan Fasilitasi
Paket
1
1
1
-
3
2
3
Program Pengembangan Perhubungan Laut Terfasilitasinya pemeliharaan 4 alur dan kolam di 4 lokasi (Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa). Pengoperasian KM Kemojan Beroperasidi Karimunjawa. nya KM Kemojan Terfasilitasinya peningkatan Fas dan pengembangan sarpras Peningkatan pelabuhan di 9 lokasi Sarpras 9 (Tanjung Emas, Tanjung lokasi Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes). Fas Tersedianya fasilitas Keselamakeselamatan pelabuhan tan (SBNP) di perairan Jateng Fasilitasi Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas. Meningkat Peningkatan SDM bidang perhubungan laut
waduk
1
lokasi
lokasi
1
1
5
2
kegiatan
1
1
1
1
lokasi
9
9
9
9
Paket
1
1
4
1
kegiatan
1
1
1
1
kegiatan rakor bidang perhubungan laut
1
1
2
1
II - 99
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) III.
(2) Program Pengembangan Perhubungan Udara
28)
Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara). Peningkatan SDM bidang perhubungan udara
29)
IV. 30) 31) 32) V.
33) 34)
35) 36)
Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO. Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Terlaksananya fasilitasi pengembangan forum komunikasi media tradisional (FK METRA Meningkat dan berkembangnya lembaga komunikasi masyarakat. Meningkatnya kerjasama penyampaian informasi melalui Ormas/LSM, organisasi profesi pers (OPP dan media watch)
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Falisitasi pengembangan 4 lokasi
lokasi
4
4
4
4
Meningkat
kegiatan rakor perhubungan udara
1
1
5
1
Peningk Palayan
Perusahaan postel
150
150
160
150
Terlaksana koordi
kegiatan
1
1
5
1
Pelaksanaan Kegiatan
event
3
4
15
3
orang
200
200
625
200
kab./kota
3
3
19
3
kab./kota
14
14
35
14
1
1
7
1
kegiatan
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras **) : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan
Secara umum pembangunan urusan perhubungan menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 36 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 20 indikator berstatus akan tercapai. Pada Tahun 2014 upaya-upaya peningkatan kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi perlu semakin ditingkatkan utamanya pada perhubungan darat baik lalu lintas, ASDP maupun Perkeretaapian dengan meningkatkan sinergitas dalam pencapaiannya bersama Pemerintah, Kabupaten/Kota dan Masyarakat. Selain itu upaya untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis (Bandara Ahmad Yani Semarang, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pembangunan Double Track ) untuk dapat dioptimalkan. II - 100
8) Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 17 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.106 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup No
(1) I. 1) 2) 3) 4)
5)
6)
II.
7)
III 8)
9)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(2)
(3)
(4)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan PP yang Berlaku Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/ atau kegiatan Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17% di 6 Daerah Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut & Hutan Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah; Tengah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun - Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk - Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan
500 50 10
Usaha dan/atau kegiatan obyek domestik kluster
300
usaha dan/atau kegiatan
100
usaha dan/ atau kegiatan
17 6
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(5)
(6)
Ha
jenis
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
196
208
622
150**
0
16
57
9
1
6
32
19
200
196
877
159**
15
29
96
18
0 0
57,14 3
0
% Daerah
5% dari luasan 222.759 Ha (11.137,95 ) di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara 360
Kinerja 2008 s/d 2012
690
50
599,49
2.799,47
500**
0
8.478,68
0
62
390
50
3.120
7.820
100
1.750
Ha
-
unit (sumur resapan) unit (PAH)
54
82
3
10
31
6
-
unit (sumur rombong)
0
200
0
-
unit (dam parit) unit
0
1
0
2
6
0
-
-
II - 101
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(2)
(3)
(1)
IV 10)
V
11)
12)
13)
14) VI
15)
16) VII
17)
kualitas hasil serta terpeliharanya sumber daya alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkugan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.
Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m Terbentuknya ekosistem mangrove seluas 200 Ha
Satuan
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
45,20
65,02
48,67
92,84
133,56
100
1
1
6
1
1
1
2
4
822,48
767,10
7.059,78
540**
10,96
100,85
7,70**
565
585,5
2.410
650
40
48
221,75
40
30
460
15
1.827
9.982
728
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(5)
(6)
(bangunan pencegah longsor)
20% di 10 daerah (205,41)
6
6
10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah (7.000 Ha) 3.000
%
45,20
Ha
Sub DAS/DAS (Daya Tampung) Sub DAS/DAS (Daya Dukung) Ha
%
Meter
11,74
200
Ha
350
orang aparat
500
100
orang anggota kelompok masyarakat orang guru
120
290
0
400
orang pelajar
0
420
0
Sekolah
8
18
10
buku
65
330
100
buku SLH
buku
65
430
100
buletin warta lingkungan
eksemplar
400
3.000
200
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Tersusun dan terpublikasikannya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun buku SLHD
10
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras **: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
II - 102
Pembangunan lingkungan hidup secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 17 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Indikator yang berstatus upaya keras, yaitu : (1) Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m; (2) Terlaksananya perluasan RTH sebesar 20% di 10 daerah. Dalam rangka pencapaian target indikator terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.050.000.000,00 untuk pembangunan 700 m sehingga mencapai 3.110 m. Sampai dengan tahun 2012 indikator perluasan RTH di wilayah perkotaan baru tercapai sebesar 13,00% atau 133,56 ha dari target 20% atau 205,41 ha. Dalam rangka meningkatkan luas RTH di wilayah perkotaan, pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk fasilitasi bibit tanaman produktif dan tanaman keras seluas 100 Ha sehingga mencapai 240,56 Ha. Hal – hal yang menjadi perhatian pada tahun 2014 adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan lingkungan; peningkatan luasan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; penanganan kerusakan pesisir, lahan bekas tambang dan ketersediaan sumber air CAT. 9) Pertanahan Kinerja Urusan Pertanahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
NO
(1) I.
1)
Program dan Indikator Kinerja Program
(2) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah.
Capaian Kinerja tahun 2012
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Berkurang
Target RKPD 2012 (5)
-
II - 103
Realisasi tahun 2012 (6)
Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Serayu dan DAS ComalGangsa
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Pertanian di 2 kawasan cepat DAS Bengw Solo DAS Gotri DAS Serayu DAS Comal
Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung DAS Jratun Seluna, Identifikasi Perubahan Penggunaan
Program dan Indikator Kinerja Program
NO
Target RPJMD 20082013
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
Target RKPD 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Realisasi tahun 2012
Target RKPD 2013 Dan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kab Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo
Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan.
2)
Terpetakan
Bidang
CSR-HGU
Terpetakan
bidang
15
15
15
Identifikasi HGU
Terpetakan
bidang
0
48
0
Identifikasi HGB
Terpetakan
bidang
0
35
0
Identifikasi HP
Terpetakan
bidang
0
55
0
Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan Terbangunnya sistem informasi pertanahan
Terselesaikan
Kasus
13
86
10
Terbangun
Unit
3 Unit Sistem informasi lahan
1 Unit Sistem informasi lahan
5)
Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian
Berkurang
M2
1 Unit Sistem informasi lahan (Aplikasi database kawasan strategis Bregasmalang) Dari 348.198 menjadi 398.543
Dari 195.300 menjadi 220.400
6)
Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan
7)
Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung
20
Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM 20
Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379 Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM 80
1.825
1.734
15.179
1.500
3) 4)
8)
150 Desa pada 29 Kab
Desa
Sertifikasi
Dokumen
Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM 70
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum pembangunan urusan pertanahan sampai dengan tahun 2012 memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari sejumlah 8 indikator, sebanyak 7 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang berstatus perlu perhatian/upaya keras adalah berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Capaian konversi lahan pertanian ke non pertanian yang tinggi dikarenakan tingginya kebutuhan lahan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Upaya yang perlu dilaksanakan pada tahun 2014 adalah Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat, Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari dan Sertifikasi Tanah Kas Desa.
II - 104
Status
10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
Target RPJMD Tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan/ Penataan administrasi kependudukan Tercapainya peningkatan keterpaduan & sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Terwujudnya pengelolaan. Informasi dengan sistem informasi kependudukan (SIAK) secara On line di Jateng. Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan. Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil
1)
2)
3)
4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(6)
(7)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(10)
35
Kab/ kota
35
35
35
35
35
35
Kab/ kota
35
35
35
35
35
90
90
100
100
100
4
4
4
24
4
100
%
24
Laporan
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong baik, terlihat dari capaian sejumlah 4 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya (4 indikator) telah mencapai target RPJMD (berstatus telah tercapai). Hal-hal yang akan dilakukan pada tahun 2014 yaitu pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan catatan sipil di 35 Kabupaten/Kota dan pengelolaan serta penyajian data kependudukan. 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 49 indikator.
II - 105
Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian Kinerja tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I.
Program 1 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak
No
1)
Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA).
Kinerja Target 2008 Status RKPD 2013 s/d 2012 (7)
(8)
(9)
- RPJPD
Dok
0
1
0
- RPJMD
Dok
0
1
0
- RKPD
Dok
- RKA SKPD responsif gender
SKPD
1 Dok. RKPD Tahun 2012
1 Dok. RKPD Tahun 2013
4 Dok RKPD
1 Dok. RKPD Tahun 2014
30% SKPD Prov. / 9 RKA SKPD
49
49
49
19
19
19
19
2)
Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislative
3)
Terwujudnya Perda Perlindungan Anak
1 Perda Perlindungan Anak
Perda
4)
Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak.
RAD Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan
RAD
0
0
1 RAD
0
SE Gub ttg Pembentukan Forum Anak
SE Gub
0
0
1
0
Kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender
Dok
0
0
0
1
100
100
5)
Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender
II.
Program 2 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
30
%
1 Perda Perlindungan Anak
Penyempurnaan 1 draft Perda Perlindungan Anak
1 Draf Perda Perlindungan Anak
1 Perda Perlindungan Anak
Terwujudnya kelembagaan responsif gender dan anak: 6)
- 30% perencana SKPD
- 30% Perencana SKPD
%
7)
- Seluruh PSW/G Jateng
- 100 % (PSW/G Jateng
%
100% (25 PSW/G)
8)
- 5 lembaga keagamaan di provinsi
5
lembaga
5
9)
- 1 Jaringan LSM
1
LSM
II - 106
100 (25 PSW/G) 5
1
100
100
100 (25 PSW/G 5
1
100% (25 PSW/G) 5
1
1
No
(1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
(2)
10)
- 1 Jaringan organisasi perempuan
11)
-Terwujudnya KLA di Kab./Kota
12)
Kab/ Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH
Capaian Kinerja tahun 2012
Kinerja Target 2008 Status RKPD 2013 s/d 2012
Satuan
Target RKPD 2012
(3)
(4)
(5)
1
Jaringan
5
5
5
5
10
Kab/Kota
2
5
17
5
50% Kab/kota
Kab/Kota
3
3
18
6
Draf
1
0
1
0
1 provinsi
Unit
1
1
1
1
5
Kab/ Kota
2
2
4
1
8 Kab/kota
Kab/ Kota
1
1
7
5
35
35
35
35
3
3
12
4
2
0
2
0
100
100
100
Realisasi tahun 2012 (6)
(7)
(8)
(9)
Adanya WEB SIGA di jateng 13)
- Adanya draf indicator SIGA
14)
- Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah
15)
- Adanya WEB SIGA di Kab/Kota
16)
Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan
17)
Adanya komitmen Kab/Kota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak
18)
Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA
III.
Program 3 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
19)
Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKB/Posyandu
20)
Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kabupaten/Kota dengan GDI rendah
21)
1 Provinsi
kab/ kota
30% SKPD Prov. melakukan PUG
%
10 Kab./Kota dengan GDI rendah
100
18 Kab./Kot a dengan GDI rendah
18 Kab/ Kota GDI rendah
18 Kab/ Kota GDI rendah
6 Kab/ Kota GDI rendah
22)
Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja
-
orang
280
280
280
390
23)
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 Kabupaten/Kota dengan kematian ibu tinggi
-
Kab/ Kota
35
35
35
35
24)
Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)
65
%
65%
65
65
70
25)
Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab/ kota dengan AKI Tinggi
10
Kab /Kota
1
1
15
1
26)
Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan
orang
280
280
280
390
Perempuan di 4 kab.
Perempuan di 4 Kab
Perempuan di 4 Kab
Perempuan di 4 Kab
-
II - 107
Program dan Indikator Kinerja Program
No
(1)
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012 (5)
Realisasi tahun 2012 (6)
Kinerja Target 2008 Status RKPD 2013 s/d 2012
(3)
(4)
27)
Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah
10 Desa di 10 Kab/kota baru dan lanjutan
Kab/ Kota
3
3
9
6
28)
Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi
5 Kelompok
Kelompok
7
7
7
12
29)
30% Kab./Kota Mengapresiasi Model Restoratif Justice (RJ) Dalam Penanganan ABH
0
17
30)
(2)
Capaian Kinerja tahun 2012
11 kab
(7)
(8)
(9)
35
Kab/Kota
35
0
35
0
Inisiasi
-
Kab/Kota
2
2
17
0
Implementasi
-
Kab/Kota
2
2
2
2
100 % tertangani
1.352 kasus (100 % tertangani)
3.567 kasus (100 % tertang ani)
Kab
2
2
2
2
40%
68
68
100
ď&#x201A;ˇ
Sosialisasi
ď&#x201A;ˇ ď&#x201A;ˇ
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlin-dungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum)
100 % tertangani
100 % tertangani
100 % tertangani
31)
Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum
32)
Meningkatnya cakupan akte kelahiran.
-
%
33)
Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak
-
Model SBA
1
1
1
1
Dok
0
0
1 Perda 2 Pergub
0
2
1)Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlind. perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO 34)
a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah
1
35)
b. RAD Traficking
1
0
0
1
0
- Sosialisasi RAD
Kab/kota
0
0
35
0
-
Kab/kota
35
35
35
35
0
1 Pergub No 60/ 2012
Implementasi RAD
36)
c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan
37)
d. SOP Penanganan kekerasan
1 Draft
1 1 Rencana PencaPergub No 60/ paian SPM 2012
1
SOP
0
0
1
0
- Sosialisasi SOP
1
Kegiatan
1
1
1
1
- Implementasi SOP
1
Kegiatan
1
1
1 1
II - 108
Capaian Kinerja tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
38)
Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekeras-an berbasis gender dan anak termasuk trafficking di: Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota
No
%
Kinerja Target 2008 Status RKPD 2013 s/d 2012 (7)
(8)
(9)
100%
100
100
100
2
KPK2BGA
2
2
2
2
- Kab/Kota
15
Kab/Kota
35
35
35
35
39)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan Kabupaten/Kota
1 15
Prov Kab/Kota
1 35
0 35
1 35
1 35
40)
Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor
100
% korban yang mengadu dilayani
100
100
100
100
41)
Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan traficking
Prov. MPU
10
10
10
10
42)
a.Kerjasama 10 Prov. MPU - Draf Kerjasama MPU
Dok
0
0
0
0
- Penandatanganan MoU
MoU
0
0
0
0
Prov. MPU
10
10
10
10
Provinsi
0
0
7
0
Provinsi
5
5
5
5
- Provinsi (PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA))
Kerjasama 10 Prov.
- Implementasi 43)
b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan traficking - Penandatanganan MoU
5 Provinsi
- Implementasi 44)
c. Kerjasama antar lembaga - Kerjasama dng Lembaga Biologi Molekuler
1 Kegiatan
Dokumen
-
1
1
1
IV.
Program 4 Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
45)
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
61,8
IDG
67,96
68,99
68,99
67,96
46)
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,9
IPG
65,79
66,45
66,45
65,90
47)
Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender
100
100
100
100
48)
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender
3
3
13
3
49)
Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
Kab/Kota
35
Kab/Kota
- Pembentukan Forum Anak
Kab/kota
1
2
35
0
- Pembentukan
Kab/kota
35
35
35
-
- Penguatan
Kab/kota
35
35
35
35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
II - 109
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu empat program, yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Secara umum capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, dari sebanyak 49 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 44 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu perhatian/upaya keras yaitu: (1) Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislatif; (2) Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Capaian indikator terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju kuota 30% perempuan di legislatif masih rendah, disebabkan oleh masih terbatasnya SDM perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi di politik serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih wakil perempuan di lembaga legislatif. Sementara itu pencapaian indikator adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender diupayakan melalui advokasi kepada BKD pada tahun 2013. Hal-hal yang perlu dilakukan pada Tahun 2014 antara lain : 1) Internalisasi Strategi Nasional PPRG dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Provinsi Jawa Tengah dan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2) Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tumbuh kembang anak; 3) Peningkatan kapasitas perempuan dalam lembaga - lembaga pengambilan keputusan; 4) Sinergitas kebijakan/peraturan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender antara pusat dan daerah; 5) Percepatan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6) Meningkatkan upaya perlindungan perempuan kelompok rentan, dan anak yang memerlukan perlindungan serta berkebutuhan khusus; 7) Meningkatkan upaya-upaya Affirmative Action untuk peningkatan kualitas hidup perempuan (dalam politik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan) dan anak; serta 8) Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan.
II - 110
12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan dalam 35 indikator. Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
I.
(2)
Capaian Kinerja tahun 2012
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(3)
(4)
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012 (7)
Target Status RKPD 2013 (8)
(9)
Program Pelayanan 1 Keluarga Berencana
1)
Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 15,09% menjadi 9%
9
%
11,70
15,09
15,09
9
2)
Menurunnya Unmedneed hingga 7%
7
%
9,4/9
10,26
10,26
7
3)
Total Fertility Rate dari 2,3% menjadi 2,1%
2,1
%
2,15
2,5
2,5
2,1
4)
Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) PPKBD, sub PPKBD di Kab/kota 3.204
3.355
3.355
3.239
PLKB
Meningkat
PPKBD
Meningkat
PPKBD
Sub PPKBD
Meningkat
Sub PPKBD
5)
Meningkatnya sarana moblitas Tim KB keliling di Kab/Kota
Meningkat
Unit
6)
Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB
Meningkat
Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS
PLKB
8.836
8.729
8.729
8.836
51.695
51.646
51.646
51.695
8.577
7.209
7.209
8.577
Kab/Kota
35
35
35
35
Meningkat
Kelompok
29.770
30.878
42.222
29,983
Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal
Meningkat
Kelompok
8.950
30.878
546.333
9.251
7)
Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan implant) yg dpt menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria
Tersedia
80.140
71.540
71.540
85.140
8)
Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas pelayanan KB
Meningkat
982.124
1.028.969
1.028.969
Unit
Jumlah Peserta KB Baru
II.
9)
1.031.230
- IUD
Meningkat
orang
80.140
94.782
94.782
84.147
- MOW
Meningkat
orang
22.114
24.722
24.722
23.219
- Implant
Meningkat
orang
126.377
128.539
128.539
32.695
- Suntik
Meningkat
orang
442.220
555.352
555.352
464.331
- Pil
Meningkat
orang
240.210
170.974
170.974
252.220
- MOP
Meningkat
orang
3.960
2.227
2.227
4.158
- Kondom
Meningkat
orang
67.103
52.380
52.380
70.458
Program Peningkatan 2 Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Meningkatnya kelompok KRR di seluruh Kab/Kota Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh
Meningkat
Klp
1.248
1.305
1.305
1.310
Meningkat
Klp
908
966
966
953
II - 111
No
Target RPJMD 2008-2013
Program dan Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target Status RKPD 2013
Jumlah PIK KRR Kategori Tegak
Meningkat
Klp
243
235
235
255
Jumlah PIK KRR kategori Tegar
Meningkat
Klp
97
104
104
101
10)
Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja
Meningkat
PIK KRR
1.248
1.305
1.305
1.310
11)
Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
12)
Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
13)
Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV/AIDs
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
14)
Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDs
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
15)
Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
16)
Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDs
Meningkat
Kab/kota
35
35
35
35
Kab/ kota
19
6
19
III.
17)
Program Pengembangan 3 Model Operasional BKBPosyandu-PAUD Terlaksananya Pengembangan Model Integrasi BKB-PosyanduPAUD
Terlaksana
25
Persentase jumlah Bina Keluarga Balita
%
99,65
89,59
105,69
99,75
Persentase Jumlah Bina Keluarga Remaja
%
104,71
112,67
112,67
104,85
Persentase Jumlah Bina Keluarga Lansia
%
104,89
86,67
104,89
105
18)
Meningkatnya Peranserta institusi pemerintah dan masyarakat dengan terselenggaraanya : TMKK,Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, bayangkara KB-kes, Harganas,Bakti Sosial Pelayanan KB, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI
%
100
100
100
100
19)
Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD.
Terbentuk
Kab/Kota
6
6
6
8
20)
Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD.
Meningkat
Kab/Kota
35
35
35
35
Kab/ Kota
35
35
35
35
Kab/ Kota
35
35
35
35
Kab/ Kota
35
35
35
35
21)
Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di kabupaten/kota.
22)
Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD.
23)
Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina.
-
-
II - 112
No
Target RPJMD 2008-2013
Program dan Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja tahun 2012 Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target Status RKPD 2013
24)
Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS.
-
Kab/ Kota
35
35
35
35
25)
Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS.
-
Kab/ Kota
35
35
35
35
26)
Terlaksananyafasilitasi TMKK, KesatuanGerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB KesehatandanHarganas
27)
IV.
Meningkatnya peran kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia.
-
Kodim
Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim
Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim
Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim
-
Polres
Penilaian Bhayangkara KB Kes di 6 Polres
Penilaian Bhayangkara KB Kes di 6 Polres
PenilaianB hayangkara KB Kes di 6 Polres
-
Kab/ Kota
Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab/Kota
Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab/Kota
Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab/Kota
-
Kab/ Kota
Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten
Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten
Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupaten
-
Kab/ Kota
Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota
Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota
Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota
Meningkat
Klp
18.198 Kelompok BKB
18.290 kelompok BKB
18.689 kelompok BKB
18.198 kelompok
Klp
7.696 BKR
7.868 kelompok BKR
7.868 kelompok BKR
7.696 kelompok BKR
Klp
8.934 Kelomp ok BKL
10.143 Kelompok BKL
10.143 Kelompok BK
8.934 Kelompok BKL
9,48
15,09
15,09
9,00
Program Pembinaan 4 peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.
28)
Menurunnya angka drop out Menurun KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri
29)
Terwujudnya KB Mandiri Meningkat oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need
akseptor
477.071
691.640
691.640
496.000
30)
Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB mandiri termasuk KB pria
akseptor
548.134
510.835
547.308
496.000
31)
Meningkatnya jumlah peserta KB pria
akseptor
70.301
70.301
75.445
Meningkat
Meningkat
%
II - 113
70.301
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja tahun 2012
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Meningkat
akseptor
515.584
298.047
479.948
480.500
Kelompok BKB
18.198 Kelomp ok BKB
18.290
22.256
18.198
Realisasi tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target Status RKPD 2013
32)
Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB
V.
Program Promosi 5 Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
33)
Terbinanya kelompokkelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa.
34)
Makin tersebarnya informasi kesehatan ibubayi hingga menjangkau wilayah perdesaan
35
Kab/Kota
35
35
35
35
35)
Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.
35
Kab/Kota
35
35
35
35
-
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 35 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 22 indikator berstatus telah tercapai, 9 indikator berstatus akan tercapai, 4 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Empat indikator yang berstatus perlu perhatian/upaya keras adalah: (1) Total Fertility rate dari 2,3 % menjadi 2,1 %; (2) Menurunnya tingkat Drop Out (DO) peserta KB dari 10% menjadi 9%; dan (3) Menurunnya Unmetneed hingga 7%, (4) Menurunnya angka DO KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB mandiri. Capaian indikator tersebut rendah disebabkan oleh: (1) rendahnya kepersertaan KB mandiri khusunya KB Pria; (2) Banyaknya akseptor yang tidak menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang); (3) Adanya Perda Kabupaten/Kota yang memungut biaya pelayanan KB di Kab/Kota; (4) Jumlah PLKB (Petugas Lapangan KB) terbatas; dan Kurangnya sosialisasi KB mandiri ke masyarakat. Tingginya tingkat DO peserta KB disebabkan banyak akseptor yang tidak menggunakan MKJP; adanya Perda Kabupaten/Kota yang memungut biaya pelayanan KB; Jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) terbatas (ideal 1 petugas mengampu 1 desa, tetapi kenyataannya 1 petugas mengampu 4-6 desa). Tingginya Unmetneed KB disebabkan banyaknya PUS yang berkeinginan untuk menunda memiliki anak, dan kurangnya optimalisasi/sosialisasi penggerakan progran KB sampai daerah terpencil. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahun 2014 antara lain : (1) Membangun komitmen politis dengan para pemangku kepentingan dasar Penyelenggaraan Operasional Program Kependudukan dan II - 114
Keluarga Berencana dimasing-masing Daerah; (2) Meningkatkan penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD,Implan,MOP dan MOP kepada Pasangan Usia Subur khususnya bagi masyarakat miskin; (3) Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat IMP, LKMD, RT, RW, PKK, Toga, Toma dll) agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program KB; (4) Menggerakkan Pelayanan KB Mandiri,karena secara financial anggaran yang disediakan pemerintah masih belum dapat mencukupi seluruh PUS sehingga peran masyarakat yang sudah mampu lebih diarahkan untuk mengikuti program KB Mandiri; (5) Meningkatkan Advokasi dan KIE baik melalui Petugas KB maupun melalui media cetak dan pemasangan baliho di tempat-tempat strategis; (6) Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Tri Bina yaitu melalui UPPKS dengan prioritas menjadi PesertaKB aktif. 13) Sosial Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.111 Capaian Kinerja Urusan Sosial Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
I
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKRSE) dan WRSE sebesar 7.900 orang Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veteran/keluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Menurunnya jumlah keluarga miskin di Jawa Tengah
7.900
orang
2.175
3.450
9.986
2375
500
orang
200
200
435
250
Terfasilitasinya
orang
524
395
1.032
397*
Ada
Ada
Ada
-
13,44
14,98
14,98
11,88
144.217
144.217
314.943
18.107*
-
Karang taruna, (7.050), PSM (36.478) Dunia Usaha (1.239)
Karang taruna (32.711), PSM (180.214) Dunia Usaha (4.868)
Meningkat
1.640
1.045
3.020
1.700
No
1)
2) 3)
4) 5) 6)
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5%
7)
Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS
II 8)
Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit
(5)
Terpenuhi Menurun 333.050
% PMKS
Meningkat
-
4.550
orang
II - 115
(6)
Kinerja 20082012
(7)
Target Status RKPD 2013
(8)
(9)
No
(1)
9) 10) 11) III
12)
13)
IV 14) 15)
16) 17) V 18)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(2)
(3)
(4)
Meningkat
Unit
Tersusun
dokumen
Tersosialisasi
-
menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang. Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya) Terdatanya eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahteraan sosial diseluruh Kab/Kota Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS Meningkatnya aktivitas PSM dalam ikut membatu penanganan PMKS Meningkatnya aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS - Karang Taruna 221 unit - Anggota Karang Taruna 1825 orang Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam penenaggulangan bencana melaluiGladi Manajemen Bencana Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/Kota diProvinsi Jawa Tengah Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana Terfasilitasinya Pengembangan Desa Siaga Bencana di Prov. Jateng Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng dari masyarakat profesioanal
Terdata
-
2.000
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012
(5)
(6)
Teridentifikasi
(7)
Target Status RKPD 2013
(8)
(9)
18
11
37
14
3
3
12
3
Ada
Ada
Ada
Ada
Terdata
orang
Kinerja 20082012
Terdata
Terdata
Terdata
460
980
6.180
550
-
Teridentifikasi
Teridentifikasi
Teridenti fikasi
376
376
950
350
685
1.220
1.716
1120
75 610
70 1.050
136 1.710
35 1120
1500
8870
28.370
6300
160
665
1.530
665
120
120
720
150
4
5
25
4
Meningkat 1.830 Meningkat 1876
PSM Orang
221 1.825
unit orang
Meningkat Meningkat
DU
Meningkat Terlatih
Orang
Tersusun
Kab/Kot a
Meningkat
orang
1000
300
1.125
1000
Fasilitasi
Desa
2
3
24
2
Identifikasi dan Sosialisasi Terfaslitasi
Kab/Kota
35
3
35
35
5
5
20
5
orang
II - 116
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Tersusunya dokumen Perencanaan umum Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (dinsos) Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (BPBD) Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah Terselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana) Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah
Terselenggaranya Fasilitasi
orang
-
0
150
150
Terselenggaranya koord. Dan sinkronisasi kpd aparat Tersusunnya
orang
-
0
100
100
dokumen
-
2
6
4
Terjalinnya kerjasama
Desa
-
4
4
Pengembangan PIB
Unit
-
1
2
1
5
paket
1
1
5
1
2000
orang
350
950
19)
20)
21)
(5)
(6)
Kinerja 20082012
(7)
0
Target Status RKPD 2013
(8)
(9)
meningkat
Penyelengg. Operasional
orang
-
0
90
90
Penyelenggg. Koordnasi
orang
-
0
10
10
Monev
Kab/ Kota
35
35
35
35
1
1
4
1
Posko dan penanganan darurat Meningkat
unit
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi Pelatihan Teknis DALLA
orang
80
90
320
100
orang
40
40
160
100
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi
kali
3
2
6
3
Penyelengg Fasilitasi dan Koordinasi
kali
3
2
3
paket
1
5
1
0
Meningkat Penyediaan peralatan dan Logistik
II - 117
1
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
Target RPJMD 20082013
(2)
Satuan
(3)
ď&#x201A;ˇ Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana
Fasilitasi & Koord dan peralatan bencana
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012
(5)
kab/ kota
(6)
Kinerja 20082012
(7)
35
35
Target Status RKPD 2013
(8) 35
(9) 35
Keterangan : *
: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD
Secara umum kinerja pembangunan Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari sebanyak 21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 8 indikator berstatus akan tercapai serta 1 indikator memerlukan upaya keras. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2014 dalam penanganan PMKS, adalah : 1) Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta pemberian bantuan UEP; 2) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3) Pemenuhan sarana prasarana dan SDM profesional fungsional di Bahresos; 4) Peningkatan kualitas penanganan dan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta potensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung penanganan PMKS; 5) Peningkatan kuantitas dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
14) Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 39 indikator kinerja. Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2)
I.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1)
AKL
2)
Target RPJMD 2008-2013
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
(4)
Target RKPD 2012
Realisasi Tahun 2012
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
100.000
Orang
34.000
34.140
202.168
35.000
AKAD
75.000
Orang
16.000
69.959
120.051
16.000
3)
AKAN
336.000
Orang
45.000
115.275
318.909
103.605
4)
Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO
lowongan/ BKK/ JMF
10.000
131.650
259.500
11.000
5)
Terbentuknya 350 BKK
350
BKK
35
35
908
35
6)
Terbinanya 500 BKK
500
BKK
35
60
490
35
7)
JMF, diikuti 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja
5.000
15.026
30.569
4.900
12.500
12.000
lowongan kerja
II - 118
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2)
8)
Tersebarnya informasi pasar di 35 Kabupaten/Kota
II
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9)
Peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja
10)
Tercapainya 1.100 lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja
11)
Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur
12) 13)
Tercapainya penempatan 500 org pemagangan dalam negeri dan 3000 orang pemagangan luar negeri.
14)
Target RPJMD 2008-2013
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
(4)
35
52.000 1.100
10.000
Kab
Orang lembaga
tenaga kerja
Target RKPD 2012
Realisasi Tahun 2012
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
35
35
175
35
92.500
92.670
217.712
92.500
1.199
1.214
1.214
1.210
92.500
92.670
217.712
95.000
250
Instruktur
25
25
370
40
500
pemagangan dalam negeri (Orang)
60
964
2.244
120
pemagangan luar negeri (Orang)
200
233
1.335
200
3
10
38
3
550
618
3.002
650
3.000
15)
Terbentuknya 25 Tempat Uji Kompetensi
16)
Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tenaga Kerja di sektor pertanian
17)
Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK
5
UPTD BLK
5
5
5
5
18)
Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK
500
Instruktur
25
25
415
30
250
Pengelola LPK
25
125
447
210
25
program pelatihan
2
5
28
25
19) 20)
25
Tenaga Kerja
Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT
21)
TUK
100
Modul
10
30
276
50
lembaga
12
18
138
40
610
1390
5.490
690
40
794
2.654
40
22)
Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja
250
23)
Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan
2.500
Naker
1.000
perusahaan
24) III
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
25)
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan pencapaian 100 % KHL s/d 2013
26)
UMK 2013 sebesar 100 % KHL
27)
Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10% dari 14.799.001 orang
28)
Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan
29)
Terwujudnya peningkatan syaratsyarat kerja di perusahaan dan meningkatnya kualitas materi PP dan PKB
834,255,30 834,255,30 914.278,68
Rata rata UMK dari 35 Kab/Kota (Rp) 100
% 10
1.200
97,51
%
96,42
96,42
32.784
128.281
97,31
Perusahaan
25
1.297
1.297
25
PP
50
3.062
3.062
50
PKB
50
862
3.885
50
kasus
30
159
236
45
30)
Berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan di Jateng
31)
Perselisihan PHI
kasus
2820
4.017
8.034
650
32)
TKI
kasus
60
2.299
4.598
70
Berkurang -nya kasus
II - 119
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2)
(3)
33)
Peningkatan profesionalisme 129 mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter
34)
Revitalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di 35 kab/kota
35)
Target RPJMD 2008-2013
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
(4)
129
35
Orang
Realisasi Tahun 2012
(5)
(6)
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
122
122
122
122
35
35
35
35
PPTKIS
5
26
44
5
cabang PPTKIS
100
278
648
100
pegawai pengawas
145
146
146
142
P2K3
20
21
62
25
SP
50
313
2.594
50
660
LKS BIPARTIT
50
1.382
1.382
50
5
36
36
5
36
36
36
36
Meningkatkan peran dan fungsi dan pembentukan P2K3
-
Kab/kota
Target RKPD 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui: 36)
a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusahaan
37)
b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT
38)
c. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng
36
organisasi
39)
d. Revitalisasi peran 36 LKS Tripatit dlm memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah
36
LKS
2.500
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 menunjukan kinerja yang baik, terlihat dari capaian kinerja sebanyak 39 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 28 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 9 indikator berstatus akan tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras. Dua indikator yang perlu perhatian/upaya keras adalah: (1) Penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10% dari 14.799.001 orang; dan (2) Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri. Indikator pemagangan luar negeri yang belum sesuai target RPJMD disebabkan jumlah pemagang disesuaikan dengan kebutuhan IMM Jepang melalui seleksi dan test yang sangat ketat. Disamping itu bencana alam tsunami di Jepang menyebabkan beberapa perusahaan tutup, sehingga mengurangi permintaan tenaga magang ke Jepang. Indikator berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan juga perlu perhatian ditunjukkan jumlah kasus ketenagakerjaan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yang mengalami peningkatan. Secara umum beban perusahaan semakin besar, sehingga beberapa perusahaan melakukan PHK akibat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Selain itu terjadi ketidakpuasan pekerja terhadap besaran penetapan Upah Minimum II - 120
Kabupaten/Kota. Capaian indikator penambahan peserta jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pekerja informal terhadap arti penting perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dll), meskipun pemerintah telah berupaya memberikan subsidi premi selama 8 bulan berturut-turut. Kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : 1) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri; 2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian dan UMKM; 3) Peningkatan SDM instruktur dan pengelola lembaga pelatihan kerja; 4) Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan UMK dan keikutsertaan Jamsostek. 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukan dengan 19 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No (1) I.
1)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan sasaran: 1. 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif
2)
2. Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 Koperasi
3)
3.KSP/USPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP
4)
4. Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP
II.
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui: Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha sebanyak 100 event Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko
5)
6) 7) 8)
HKI 150 sertifikat
9)
Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM
10)
Pengembangan 590 KUD/Kop sektor agribisnis
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
5.000
Koperasi
400
408
4.848
160*
250
Koperasi
30
71
289
40
132/130
1.733
2.078
98**
200
256
1.102
335
tiap kec 1 KSP/USP
KSP/USP
200
KSP/ USP
100
Event
18
26
91
17*
300
waserda
70
105
290
35*
67
senkuko
20
39
67
35
150
sertifikat
35
75
154
20**
UMKM
75
900
3.080
350**
100
100
794
15**
3.000 590
KUD/ Koperasi sektor agribisnis
II - 121
No (1) III.
Program dan Indikator Kinerja Program
11)
(2) Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM
12)
Pelaksanaan linkage program 566 KSP/USP
13)
Bintek permodalan 1500 KSP/USP
14) IV
15) 16) 17) 5 18) 19)
Pendampingan 115 sentra
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
1750
UMKM
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
2200
2.200
3.885
50**
566
KSP/USP
161
1.125
1.944
70**
1.500
KSP/USP
100
308
1.781
375
115
Sentra
21
35
104
35
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas pemasaran dan Jaringan Usaha Bantuan peralatan 2.000 UMKM
2.000
UMKM
164
1.137
2.808
165
Bintek Produksi 4.500 UMKM
4.500
UMKM
1.200
1.430
3.202
1.433
Workshop bagi 1.500 UMKM
1.500
UMKM
360
585
1.514
161**
8.700
Orang
559
1.955
10.150
50**
750
Orang
76
150
737
125*
Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700 Kop. Kompetensi SDM KUMKM 750 org
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD ** : **: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum kinerja pembangunan urusan koperasi dan UMKM menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 19 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014 adalah : 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya untuk mendukung penumbuh kembangan lembaga keuangan mikro sampai di wilayah pedesaan; 2) Pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis produk unggulan daeah yang bertumpu pada sumberdaya lokal serta penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja; 3) Peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha untuk membangun dan mengembangkan jaringan distribusi dan networking ekonomi sampai perdesaan.
16) Penanaman Modal Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukan dengan 18 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: II - 122
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No
Indikator Kinerja Program
(1) I.
(2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi: - profil 6 sektor usaha
1)
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
6
Sektor usaha
5
Kali Kali
2)
- event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali
3)
- event promosi dan temu usaha internasional 10 kali
10
4)
- updating website 10 kali
10
5)
Meningkatnya jumlah kerjasama investasi: - kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial
6)
- kerjasama luar negeri di 5 negara
II.
Program peningkatan iklim dan realisasi investasi Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksanaannya.
7)
8)
Menurunnya gangguan keamanan investasi
9)
Meningkatnya persetujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T
20
Realisasi Capaian 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
6
6
6
3
3
14
4
3
3
10
3
0
28
1
Kali
Provinsi
2
2
17
3
5
Negara
0
0
6
0
1 2
Perda Pergub
0
0 0
2
Perka
3
0 1 perda 1 Pergub 2 pergub RUPM 1 Perka 2 Perka pedoman dan tata cara permohon an penanama n modal dan 1 Perka SOTK 35 35
35
28,012 Trilyun
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6)
Kab Kota Persetuju an dan Realisasi PMA
71 proyek
Persetuju an dan Realisasi PMDN
II - 123
0
35
500 proyek
-
Rp 1,859 Trilyun dan US$ 3.894,47 juta (Rp.36,5 32 Trilyun)
Rp. 13,63 Trilyun dan US$ 10.497,24 juta (Rp.103,5 Trilyun)
Rp.5,01 Trilyun
56 proyek Rp 14,573 Trilyun
281 proyek Rp.56,848 Trilyun dan US$ 2,30 Juta (Rp.0,022 Trilyun)
Rp.12,56 Trilyun
No
Indikator Kinerja Program
(1)
Meningkatnya kerjasama Pemprov. Dengan Kab/Kota Jateng dalam menarik investasi
11)
Terjadinya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, provinsi dan kab/kota
12)
13)
14)
Program penyiapan Potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota Peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas Peningkatan kualitas bandara
15)
Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi
16)
Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/trampil mendukung investasi di 35 kab/kota Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 kab/kota
17)
18)
Satuan
(3)
(4)
(2)
10)
III.
Target RPJMD 20082013
35
35
Capaian Kinerja tahun 2012 Target Realisasi RKPD tahun 2012 2012 (5) (6) 110,8 TOTAL Trilyun
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
kab/kota
35
(7) Rp.70,478 Trilyun dan US$ 10.499,54 Juta (Rp.103,5 22 Trilyun) 35
Forum RKPPMD Forum KP3MR Forum KP3MN
1
4
1
0
4
1
1
5
1
35
35
35
2
2
2
Kab kota
2
Realisasi Capaian 2008 s/d 2012
Pelabuhan
35
5
Bandara
0
5
0
35
Kab Kota
35
35
35
9
kawasan industri
1
1
8
1
35
kab/kota
35
35
35
35
35
kab/kota
35
35
35
35
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Capaian kinerja pembangunan penanaman modal sampai dengan tahun 2012 secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 18 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai. Upaya yang perlu mendapatkan perhatian tahun 2014 yaitu : 1) Promosi dalam dan luar negeri; 2) Fasilitasi kerjasama penanaman modal; 3) Fasilitasi pelayanan investasi; 4) Pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 5) Penyusunan profil dan potensi investasi. 17) Kebudayaan
II - 124
Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(1)
(2)
(3)
(4)
I
Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya Meningkatnya pembinaan nilainilai etika, moral, budaya dan keagamanaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media. Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti Meningkatnya penanaman nilainilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. jumlah masyarakat yang memahami nilai - nilai moral melalui Jelajah Budaya Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA Tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional Jumlah museum daerah yang dibina Pameran Bersama Per museuman dan Kepurba kalaan Tk. Regional/MPU dan Internasional Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut Jumlah generasi muda penghayat dan SDM pelaku budaya spiritual yang dibina.
No
1)
2)
3)
4)
5)
II 6)
Capaian Kinerja tahun 2012 TarRealiget sasi RKPD tahun 2012 2012
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Meningkat
orang
200
280
680
200
orang
120
120
360
250
orang
385
440
1.595
900
1
1/2
4/13
1/2
lokasi
-
2
12
9
kali
2
2
6
1
lokasi
2
4
15
4
orang
555
505
2.450
120
Meningkat
Meningkat
Tersusun Keg/data Meningkat
Meningkat
Keterangan : II - 125
: Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Kinerja pembangunan urusan kebudayaan, terlihat dari capaian kinerja sejumlah 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, semua indikator (6 indikator) berstatus telah tercapai. Pada tahun 2014 perlu dilakukan upaya untuk peningkatan capaian kinerja dengan prioritas pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah melalui pengembangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya. 18) Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.116 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja tahun 2012
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
1)
3)
4)
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda
Meningkat
Kewirausahaan Pemuda
-
Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran & kewajiban bela negara
Meningkat
Pelatihan dan pengembangan Generasi Muda
Meningkat
Berkembangnya budaya lokal
Berkembang
Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi
6)
(7)
(8)
(9)
Orang
34
34
75
40
Orang
295
295
566
300
Orang
3.500
3.500
26.548
2.165
Orang
35
35
235
40
Orang
350
350
1.385
350
Meningkat
Penanggulangan bahaya merokok, HIV/AIDS dan Narkoba bagi pemuda II
Stat us
Meningkat
Pelatihan kepencintaalaman 5)
Target RKPD 2013
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
Pembinaan SP3 2)
Kinerja 2008 s/d 2012
Program Pemberdayaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 Kab/Kota
Meningkat
II - 126
No
(1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
(2)
(3)
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(4)
(5)
(6)
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
OKP
Paskibraka dan TUB/BB III
Program Pembibitan, pembinaan dan Pemaduan serta Pemasyarakatan Olahraga
7)
Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru
8)
Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi
9)
Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng
10)
Capaian Kinerja tahun 2012
5 50
Target RKPD 2013
Stat us
(7)
(8)
(9)
72
72
315
75
Orang
225
225
1.125
225
cabor baru
-
-
5
-
atlet baru
-
-
72
-
120
120
468
120
6.634
7.145
28.425
6.500
245
245
875
175
Meningkat
PPLPD (578 atlet)
Atlet
Kompetisi Olahraga Pelajar (31.920 Orang)
Orang
Pengembangan Olahraga Unggulan (1.050 atlet potensial)
Atlet
Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga & kesegaran jasmani
Kinerja 2008 s/d 2012
Meningkat
Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani
Orang
10.288
10.288
40.358
10.000
Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Orang
4.045
4.015
8.035
6.000
IV
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga
11)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga
Meningkat
Peningkatan kualitas SDM
Pelatih
350
350
1.650
500
Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga
Orang
105
105
520
245
-
-
Sarpras ASEAN PARAGAMES; Stadion Sriwedari, Stadion Manahan, Gedung Wanita, Kolam Renang, Wisma Haji Donohudan, dan Penataan Lingkungan
123 (105 klub olahraga pelajar dan 18 PPLP)
123 (105 klub olahraga pelajar dan 18 PPLP)
719 ( Klub olahrag pelajar, 18 PPLP)
V
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
12)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR
Meningkat
-
Klub olahraga pelajar dan PPLP
II - 127
18 PPLP & 105 Klub olahraga pelajar
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari capaian sejumlah 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai. Pada tahun 2014, beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan antara lain: 1) Pemberdayaan pemuda dalam rangka peningkatan partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan; 2) Peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat; serta 3) Peningkatan pembinaan keolahragaan melalui optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD). 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No
(1)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RPJMD Tahun 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
I.
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
1)
Menurunnya 1 gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat
2)
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(6)
(7)
Orang
70
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Menurunnya 1 tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(10)
Meningkatnya kemanan dan kenyamanan lingkungan
Menurun
ď&#x201A;ˇ Fasilitasi pembinaan tranmas II.
Capaian Kinerja tahun 2012
Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan
Menurun
II - 128
630
210
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RPJMD Tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3)
Meningkatnya 1 wawasan kebangsaan bagi masyarakat
IV.
4)
Target RKPD 2012 (6) keamanan
Kab/ kota
Pengendalian dan penanganan tramtibum di Jateng III.
Capaian Kinerja tahun 2012 Realisasi tahun 2012 (7)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(10)
35
35
35
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyaraka t serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa
Meningkat
Peningkatan Kesadaran Bela Negara 22 kali /1.710 orang
kali/ orang
3/210
19/1560
7/300
Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya 18 kegiatan/ 1.400 orang
keg./ orang
4/240
24/1545
4/240
Pendayagunaan potensi Ormas 8 kegiatan / 500 orang
keg./ orang
3/180
11/720
3/180
Penguatan penghayatan ideology Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat 9 kali/450 orang
keg./ orang
3/225
8/475
5/250
Peningkatan Etika, budaya, plitik dalam kerangka penguatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan ideologi Negara bagi pemuda
keg./ orang
4/480
25/2045
5/300
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bertambahnya 1 jumlah kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.
II - 129
No
(1)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) dan pelajar 20 kali /1.580 orang
V.
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5)
Meningkatnya 1 partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
VI.
6)
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RPJMD Tahun 2012
(3)
(4)
(5)
7)
Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(6)
(7)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(10)
Meningkat
Fasilitasi pemberdayaan FKDM 48 kali
kali
Peningkatan Kapasitas masy. Sipil dalam penyelesaian konflik sosial 9/450 orang
12
55
12
kali/ orang
2/105
7/355
3/150
paket
1
5
0
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Menurunnya 1 tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya
Menurun
Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) VII.
Capaian Kinerja tahun 2012
Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya 1 partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
Meningkat
Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma/ Toga Ormas/ LSM, 20 kali / 1.485 orang
kali/ orang
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di 4 Kab/kota
4/300
16/1185
5/390
Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat 28 kali / 2.275 orang
kali/ orang
Meningkatnya pendidikan politik masyarakat
6/600
22/2045
6/600
II - 130
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RPJMD Tahun 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VIII.
8)
Capaian Kinerja tahun 2012 Target RKPD 2012
Realisasi tahun 2012
(6)
(7)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(8)
(9)
(10)
Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat(LINMA S) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Meningkatnya 1 partisipasi Linmas dan Ratih
Meningkat
ď&#x201A;ˇ Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas Kab/Kota se Jawa Tengah 12kali/ 5.245 orang
kali/ orang
ď&#x201A;ˇ Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk. Bagi Komandan SatLinmas 5 kali / 215 orang
kali/ orang
Meningkat nya kemampuan linmas dan ratih terhadap bahaya/ ancaman gangguan bencana dan kamtibmas
1/875
9/3995
4/1370
2/100
6/310
1/50
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dari capaian 8 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semua indikator (8 indikator) berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang menjadi prioritas di tahun 2014 yaitu implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, pendidikan politik bagi masyarakat, serta pengamanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2014. 20) Otonomi daerah Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukan dengan 15 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
II - 131
Target RKPD Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
I. Program Penaatan Peraturan Perundang- undangan 1)
Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan Hukum /HAM
Tercapai
Tercapai
Penyusunan Peraturan Daerah
Raperda
Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum
Perkara
Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda.
Perda
6
7
38
6
300
2.151
400
1
8
2
II. Program 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2)
Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Meningkat
Meningkat
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO
UPP
2
2
14
4
UPP
2
2
13
2
SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan publik (SPP/SOP)
SKPD
3
0
19
0
Penyusunan LAKIP
SKPD
59
59
59
Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab/ kota
Kab/ kota
5
34
0
Penyusunan LKPJ
SKPD
59
59
59
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Kab/ kota
35
35
0
Bintek Kepala Desa
Orang
476
1.776
0
Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
Kegiatan
3
16
3
Pengkajian dan pengembangan diklat
Kegiatan
3
3
4
Reformasi Kediklatan
Kegiatan
1
4
0
Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara
Kegiatan
3
5
0
Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan kalender
Eksemplar
5 edisi, 400 leaflet, 500 kalender, 250 buku profil
25 edisi, 6.100 leaflet, 4.600 kalender, 500 buku
0
Terwujudnya sarana informasi melalui system aplikasi yang tepat guna
Kab/kota
35
35
0
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Paket
4
8
0
III. Program 3 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 3)
Tercapainya peningkatan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi
Meningkat
Meningkat
II - 132
No
Capaian Kinerja Tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
Target RKPD Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
daerah
Terselenggaranya Pemilukada di 35 Kab/Kota
Kab/ kota
Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH/ WKDH
KDH/ WKDH
Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 Kab/Kota
Kab/Kota
Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD
Dokumen /buku
Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD
SKPD
Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Prov dan Kab/kota 27 NSPK.
NSPK
4
1
35
7
5
35
4
4
35
7
1/80
5/420
1/80
0
12
0
17
34
0
IV. Program 4 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4)
Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi
Meningkat
Meningkat
Pelayanan Jateng ONLINE
kegiatan
Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa
Paket
Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Unit
meningkat
4
8
1
1.285
2.570
0
1
2
0
192
505
51
35
35
V. Program 5 Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 5)
Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
Meningkat
Identifikasi, fasilitasi, koordinasi, monitoring kerjasama dalam dan luar negeri serta pihak ketiga Kab/ kota
Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab/ Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi
35
VI. Program 6 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6)
Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Waktu Penetapan Perda APBD
7)
Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya
Tercapai
Tercapai
WTP, WDP, Disclaimer
N/A
WTP
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Meningkat
Juta Rupiah
II - 133
11.693.998
11.693.998
0
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(1)
(2)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
Target RKPD Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
(4)
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
VII. Program 7 Pengelolaan Aset Daerah 8)
Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah
Meningkat
Meningkat Terselesaika nnya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT (semarang)
Ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT (semarang
Terselesaika nnya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT (semara ng)
Terselesa ikannya ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan jolotundo MAJT (semarang) Pembelian / ganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Jl. A. Yani No160 Sema ra ng
Pembelian/ganti rugi tanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Obyek
48
78
0
Penyusunan database aset
SKPD
25
25
0
Penyelesaian kasus/ sengketa aset
Kasus
1
9
0
VIII. Program 8 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 9)
Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Tercapai
Tercapai
1) Pengawasan internal secara berkala
Obrik
2) Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus 3) Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 kab/ kota
60
95
468
95
Kasus
45
412
0
kab/ kota
35
35
35
IX. Program 9 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10)
Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
Terwujud
Terwujud
kegiatan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
5
29
4
X. Program 1 Peningkatan Kapasitas 0 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 11)
Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif
Tercapai
Tercapai
Perda
II - 134
10
13
52
0
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(1)
(2)
(3)
Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
Target RKPD Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
(4)
(5)
(6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
keg
12
24
0
paket
4
8
0
1.000
0
2.357
0
20.000
0
34.064
XI. Program 1 Peningkatan 1 Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 12)
Tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tercapai
XII. Program 1 Penyelenggaraan 2 Kepegawaian dan Perangkat Daerah 13)
Tercapainya peningkatan kualitas peningkatan penyelenggaraan management kepegawaian daerah Kegiatan Pengadaan CPNSD Jateng
Provinsi (orang) Kab/Kota (orang)
Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab / Kota / BUMD dan Instansi lainnya
UDIN (orang)
1.540
1.412
7.412
UKPPI (orang)
1.220
0
7.403
Kegiatan Tes Kompetensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab/Kota
Prov Pejabat
384
384
1.136
0
Kab./ Kota Pejabat
108
132
579
0
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural
Pejabat
903
857
4.450
0
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional
0
JFK
1.500
1.500
15.108
0
JFU
5.500
10.332
24.640
0
250
720
4.209
0
4.000
5.300
36.707
0
6
9
37
0
Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota
Prov. (Orang)
Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin PNS
Kali sidang
Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng
SKPD
59
59
59
0
Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng
Pelamar
80
4
85
0
TB S2 Orang
8
3
42
0
IB S2 Orang
40
36
169
53
192
Kab/Kota (Orang)
IB S1 & D3 Orang
40
0
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Teknis
Orang
14
995
3.845
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional
orang
0
480
2.264
0
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan
orang
0
676
2.363
0
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah
orang
40
40
639
0
II - 135
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(1)
(2)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
Target RKPD Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
(4)
(5)
(6)
orang
ď&#x201A;ˇ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
0
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
2.387
18.395
0
SKPD
59
59
59
SKPD
59
59
59
XIII. Program 1 Peningkatan Sarana dan 3 Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 14)
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan
XIV. Program 1 Peningkatan Kapasitas 4 Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah 15)
Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi
Tercapai
ď&#x201A;ˇ Bimbingan Teknis Pegawai
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum pembangunan pada urusan otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian target indikator, dari sebanyak 15 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 yaitu implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pengawasan internal secara berkala, implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2011-2014, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada layanan sosial dasar masyarakat, penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM), Sertifikasi ISO 9001:2008, peningkatan kompetensi aparatur serta inventarisasi asset daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. 21) Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan II - 136
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Satuan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ton
10.275.168
10.232.934
(1) I. 1)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012
Targ;et RPJMD 2008-2013
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya produksi padi 1,5 % per tahun.
1,50
(7)
8,95
%
Kinerja 2008 s/d 2012
Target Status RKPD 2013
(8)
(9)
10.295.253 3,06 % per tahun 3,62 % per tahun
2)
Jagung
1,5 % per tahun
%
3.151.159
3.041.630
3)
Kedelai
10 % per 5 tahun
%
195.586
152.416
7,47% per tahun
199.497
4)
Kacang tanah
3% per 5 tahun
%
203.750
143.687
-3,16% per tahun
204.972
5)
Kacang hijau
1 % per tahun
%
102.540
111.495
10,13% per tahun
103.565
6)
Ubi kayu
3 % per 5 tahun
%
4.021.261
3.848.462
16,24% per tahun
4.045.388
7)
Meningkatnya penggunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun menjadi 45.000 ton per tahun Terbentuknya sistem distribusi pangan yg efisien & mudah terjangkau oleh masyarakat Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kkal/Kap/Hari dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gr/kap/hr sesuai WNPG VIII tahun 2004 Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan - Konsumsi beras turun 1 % per-tahun
42.222
62.484
62.484
65.480
8)
9)
10)
11)
12)
45.000 ton
ton
3.198.426
123
Gapoktan (APBN)
31
31
139
15**
2200
Kkal/Kap /Hr
2200
3.592,02
3.592,02
2.200
57
Gr/Kap/ Hr
57
92,24
92,24
57
89,82
89,87
89,87
90
90
95
Kg/Kap/ Th
94,68
90,49
-2,24%
95
24
Kg/Kap/ Th
23
32,31
20,52%
24
13)
- Konsumsi umbi-umbian naik 1 % per-tahun
14)
- Konsumsi pangan hewani naik 2% per-tahun
175
Kkal/Kap /Hr
170
178,52
9,86%
175
15)
- Konsumsi sayur dan buah naik 1% per-thn
115
Kkal/Kap /Hr
112
97,29
0,04%
115
16)
- Meningkatnya konsumsi energi minimal 2000 Kkal/Kap/Hari sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004 Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013 Meningkatnya produksi tebu
2.000
Kg/Kap/ Th
2.000
2.002,39
2.002,39
2.000
38
59
281
4**
ton
4.745.000
4.555.355
6,44% per tahun
5.025.000
Ton
280.000
329.191
329.191
368.000
ha
100
450
745
100
ton
60.000
60.247
60.247
17) 18) 19)
Gula
20)
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan. Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi :pupuk organik 10 persen, dan penerapan
21)
210 10% per tahun 368.000
500
Desa
II - 137
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Targ;et RPJMD 2008-2013
Satuan
(2)
(3)
(4)
(1)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5)
Kinerja 2008 s/d 2012
(6)
Target Status RKPD 2013
(7)
(8)
(9)
asas 6 tepat. 22)
23)
24)
II. 25)
III. 26)
27)
Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan di Jawa Tengah. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan di 29 Kabupaten. Tersedianya peta kekeringan /rawan banjir di 35 Kabupaten/Kota Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standar mutu pangan. Tersertifikatnya produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten.
0,50
0,50
0,50
0,50
Peta tingkat kecamatan Peta tingkat Kab/ Kota
29
29
29
29
35
35
35
35
Desa
80
80
681
207
%
29
35
888
60
Warung sekolah
5
5
42
30
17
Komoditas
4
3
16
3**
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
**: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Secara umum kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan memiliki kinerja cukup baik, terlihat dari sebanyak 27 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 17 indikator berstatus telah tercapai, 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian/upaya keras. Dua indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu: (1) meningkatnya produksi kacang tanah; dan (2) meningkatnya produksi tebu. Capaian indikator meningkatnya produksi kacang tanah yang masih rendah disebabkan berkurangnya luas panen akibat iklim ekstrim. Sementara itu, capaian indikator meningkatnya produksi tebu yang masih rendah disebabkan oleh terjadinya anomali iklim ekstrim, sehingga musim tanam dan musim giling mundur. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging Tahun 2014, peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan, pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan. 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II - 138
Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 25 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
(1) I
(2) Program fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa.
1)
Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarkat
600
Orang
-
140
965
70
2)
Terlatihnya peningkatan aparatur Tersusunnya dokumen desa/kel Terpilihnya 30 desa dan 30 kel berprestasi Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat
350
Orang
-
210
1.168
140
567
dokumen
-
35
1.073
35
60
Desa/ kel
12
9
51
9
7.810
7.809
7.809
7.809
3) 4) 5)
II 6)
7)
Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah Penerapan TTG
8)
Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat
9)
Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI
10) 11) 12)
13)
14)
III
Sosialisasi UU 23 / 2002 ttg PA Lokasi kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil. Meningkatnya peran dan fungsi Unit peran dan fungsi Unit Pengaduan Masya-rakat (UPM) terhadap pelaksanaan distri-busi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupaten/kota. Tersusunnya dokumendokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah Program penguatan kelembagaan masyarakat
7.807
Desa/ Kel
8574
Desa/ kel
35
8.578
8.576
8.576
150
Desa/ kel
29
47
122
28*
Kab/ kota
35
35
35
35
3.708
2.338
11.838
4.000*
35 15.000
Unit
5.000
Orang
750
750
2.955
2.045*
3.000
Orang
750
750
1.950
1.050*
35
Kab/ kota
35
35
35
35
35
Kab/ kota
35
35
35
35
-
10
50
10
15)
Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP
90
UED SP
55
35
155
16)
Meningkatnya peran dan fungsi 90 Pasar tradisional / pasar desa
90
Pasar tradisional / pasar desa
55
29
178
II - 139
20** 20**
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) 17)
(2) Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD
18)
optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa
19)
20) 21) 22) 23)
IV
24)
25)
meningkatnya status gizi anak SD meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Target RPJMD 20082013 (3) 116
Satuan
(4) CPPD
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5) (6) 34 34
Kinerja 2008 s/d 2012 (7) 34
Target RKPD 2013 (8) 82*
35
TKPKD
35
35
35
35
29
Kab/kota
29
29
29
29
29
29
29
29
29 10.000
orang
1.440
1.440
2.867
7.133*
500
kader
350
210
465
70*
200
UP2K PKK
140
140
192
140
-
35
1168
140
-
40
90
0
meningkatnya kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan pemerintahan desa
Status
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Secara umum pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 25 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 14 indikator berstatus telah tercapai, 11 indikator berstatus akan tercapai. Untuk mencapai target RPJMD, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Penerapan TTG di 28 desa/kelurahan; pengembangan unit posyandu model sebanyak 4.000 unit; bintek dan sosialisasi nilai budaya damai secara berjenjang melalui kader PKK, Posyandu dan Dasawisma sebanyak 2.045 orang; Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 kepada 1.050 orang; pengembangan sebanyak 82 CPPD; peningkatan status gizi anak SD sebanyak 7.133 orang. Hal-hal yang menjadi prioritas pada tahun 2014 antara lain : (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterpaduan program PNPM dalam penanggulangan kemiskinan; (2) Penanganan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; (3) Peningkatan partisipasi dan akses masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG); (4) Penguatan kelembagaan UED-SP, Pasar Desa II - 140
(9)
dan CPPD; (5) Peningkatan kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan PNPM-MD; (7) Peningkatan modal dan ketrampilan pengelola UP2K-PKK; (8) Peningkatan status gizi dan kesehatan serta partisipasi masyarakat terhadap anak SD/MI (PMTAS); (9) Pendataan Profil Desa/Kelurahan. 23) Statistik Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Statistik
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2)
I
Program Pengembangan Data/Informasi/ statistik Daerah
1)
Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5) (6)
Tersedianya Data Statistik
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Tersedia
Penyusunan Jateng Dalam Angka
Buku
600
600
2.950
600
Penyusunan PDRB Jateng
Buku
450
450
2.650
450
Penyusunan Tinjauan PDRB Kab./Kota
Buku
-
250
1.000
150
Penyusunan Data InputOutput
Buku
-
-
200
-
Penyusunan Data Potensi Daerah
Kab/ Kota
35
35
35
35
2)
Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik
Terwujud (publikasi data Statistik pd website Bappeda Prov.)
Paket
2
2
10
2
3)
Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data
Meningkat (Penyelenggaraan Rakor Data)
Rakor
2
2
10
2
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Kinerja pembangunan urusan statistik tergolong baik, terlihat dari capaian 3 indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD, semuanya (3 indikator) mengarah pada pencapaian target RPJMD (berstatus akan tercapai). Upaya yang perlu dilakukan tahun 2014 yaitu peningkatan koordinasi antar SKPD untuk memberikan kontribusi data dan informasi yang cepat, faktual dan akurat sebagai dasar penyusun perencanaan pembangunan daerah. 24) Kearsipan II - 141
Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
No
Program dan Indikator Kinerja Program
(1) I 1)
(2)
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Terselenggaranya Sistem Kearsipan
Terselenggaranya
Melaksanakan Pembenahan Kearsipan Desa
desa
Penyusunan Pedoman Kearsipan
pedoman
174
150
1.532
125
1
1
6
1
55
55
75
20
Pembinaan kearsipan Prov.Jateng: - UPPD/UPTD
Instansi
- Perangkat
0
5
0 0
- Kab/Kota
Kab/ Kota
0
15
- Desa
desa
0
16
0
- SKPD
SKPD
0
0
47
45
Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan
SKPD
15
30
30
43
Bintek Pengelola Kearsipan Desa (Sekdes)
orang
300/500
300
2.650
250
Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Pemdes
desa
116
116
232
116
Lomba Tertib Arsip Desa
desa
29
29
29
29
Lomba Arsiparis Teladan
orang
50
58
58
100
Bintek Pengelola Kearsipan (UPPD/ UPTD/Kab/Kota)
orang
100
100
220
100
50.000/ 75.000
50.000
196.500
75.000
5
5
15
3
17
35
10
200
II
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2)
Terpeliharanya Dokumen/arsip daerah
Terpeliharanya
Penyelamatan dan Pelestarian arsip (penyelamatan, pelestarian dan penyusutan )
berkas
Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan
instansi
Menyelamatkan arsip/dokumen Instansi/BUMD
Instansi
Meningkatkan kualitas arsip arsip udara, arsip prestasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng : - foto udara,
berkas
100
100
400
- peta,
berkas
100
0
300
- PU Belanda,
berkas
1.500
1.500
5.700
II - 142
2.000
No
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Tahun Tahun 2012 2012 (5) (6)
- Gubernur Jateng
berkas
0
750
- prestasi
berkas
0
300
- foto
berkas
750
750
1.950
1.000
- kearsitekturan
berkas
150
150
1.150
1.000
8
8
20
5
500
512
2.985
450
1
1
4
1
Program dan Indikator Kinerja Program
(1)
(2)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Penyimpanan dan pelestarian arsip statis: melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip
Kab / Kota
Laminasi arsip kertas
lembar
Menyelamatkan Informasi sejarah Kab/Kota
Kab/ Kota
Alih media arsip Statis: - Arsip tekstual,
record
1.425
2.042
10.742
1.000
- Arsip Foto,
record
2.913
3.905
16.337
2.000
- Video
judul
15
15
188
25
- Audio
file
50
100
750
100
kali
4/7
4
23
5
2
2
7
2
III
Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat
3)
Terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan
Terselenggaranya
Menyelenggarakan pameran kearsipan IV
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
4)
Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat
Terwujudnya
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan
keping CD
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Kinerja urusan kearsipan sangat baik, terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya (4 indikator) mengarah pada pencapaian target RPJMD (berstatus akan tercapai). Mendasarkan hasil capaian kinerja maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 untuk peningkatan kinerja pada urusan kearsipan yaitu peningkatan dan pengelolaan kearsipan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 25) Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
II - 143
Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Realisasi Capaian
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi Capaian 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
I
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1)
Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran malalui:
No
Tersedianya
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Tersedia
Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan
Keg
2
4
14
8
Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket/ peta
paket/ peta
1
0
1
1
Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran
Kab/ kota
25
35
LP
60
Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran
Lembaga Penyiaran
Dialog Interaktif ttg isu penyiaran
Publikasi
II
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
2)
Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media malalui :
35
20
109
533
60
60
107
428
60
25
72
183
30
Terjalinnya
Terjalin
Dialog interaktif/ siaran langsung
Paket
288
192
519
155
Dialog interaktif ttg PUG
Paket
-
3
7
2
Blow Up PUG
Paket
-
3
9
2
Dialog Interaktif ttg Cukai
Paket
-
21
139
23
Spot televisi ttg Cukai
Paket
-
6
61
6
Spot radio ttg Cukai
Paket
-
0
138
0
Feature televisi ttg Cukai
Paket
-
0
12
0
Blow up ttg Cukai
Paket
-
6
68
6
Editorial Roundtable Discusion
Paket
-
0
2
0
Rubrik dan kolom khusus
Paket
-
216
575
192
Forum Kehumasan
Kegiatan
-
3
7
2
Fasilitasi FK-METRA
Kab/ Kota
3
4
10
3
Inventarisasi/ pengembangan LKM
Unit
6
14
28
2
III
Program Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi
3)
Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Melalui :
Tersedianya
II - 144
Realisasi Capaian
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
Realisasi Capaian 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ď&#x201A;ˇ Analisis berita & pendapat umum serta diskusi hasil
Naskah
ď&#x201A;ˇ Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK IV
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
4)
Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional
Tersedianya
ď&#x201A;ˇ Pemberdayaan Media cetak Mingguan/ bulanan
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
100
0
658
100
Kajian
5
5
10
5
orang
-
200
400
0
Berita media
-
0
87
87
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari capaian sebanyak 4 indikator program yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 3 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Pada tahun 2014, perlu ditingkatkan yaitu optimalisasi peran media cetak/elektronik, Lembaga Komunikasi Masyarakat dan Media Tradisional dalam rangka menyampaian hasil-hasil pembangunan. 26) Perpustakaan Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No
(1) I 1) II
2)
3)
4)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pengembangan Budaya Baca Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Meningkatnya Presentase Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana prasarana lengkap Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan - Stock opnam koleksi perpustakaan Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat - Pengembangan perpustakaan desa - Peningkatan layanan Perpustakaan keliling
Realisasi Capaian
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Target RKPD 2012 (5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
orang
524.200
595.200
2.438.064
531.700
unit
3.893/ 151.700
150.570
150.570
152.200
Eks
11.500
202.668
202.668
11.500
Eks
25.000
25.000
293.000
30.000
unit
50
70
1.675
105
unit
1 Unit mobil pintar
35
79
33
Meningkat
II - 145
No
(1) 5)
III 6)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan
Target RPJMD 2008-2013
Realisasi Capaian Satuan
Target RKPD 2012 (5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
(3) Meningkat
(4)
- Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan - Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan rumah ibadah - Bintek pengelola perpustakaan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Meningkatnya Persentase Meningkat Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan - Karya Cetak dan Karya Rekam - Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno
orang
150
150
760
150
orang
70
35
245
70
orang
130
175
1.515
245
Judul
980
2.809
3.495
1.000
halaman
400
145
2.845
130
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum pembangunan urusan perpustakaan memiliki kinerja yang baik, dapat dilihat dari capaian sebanyak 6 indikator yang tercantum dalam RPJMD, semuanya (6 indikator) berstatus telah tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2014 diprioritaskan pada : 1) peningkatan budaya baca masyarakat, dan 2) peningkatan layanan perpustakaan melalui pengembangan pojok baca di Kantor Pemerintah Daerah, pengembangan perpustakaan desa dan pengadaan mobil pintar. 2.2.2. Urusan Pilihan Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1) Pertanian Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel. 2.125 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
No
(1) I. 1)
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013 (2) Program Pengembangan Agribisnis Meningkatnya penggunaan pupuk organik di lahan sawah.
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan Target RKPD 2012 (4)
2
Ton/ha
II - 146
(5)
60.000 Ha
Realisasi Capaian 2012 (6)
60.728 Ha
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD Status 2013
(7)
(8)
60.728 Ha
70.000 Ha
(9)
No
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013
(1)
(2)
2)
Menurunnya kehilangan hasil padi dari 11,58% menjadi 11,50% Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 laboratorium hama dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah (BPTPH). Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkatnya konsumsi sayuran dan buah buahan dari 35 kg/kap/thn menjadi 45 kg/kap/thn pada akhir tahun 2013. Mangga
3)
4)
5) 6)
7)
8)
9)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan Target RKPD 2012 (4)
(7)
(8)
(9)
10,39
10,39
10,30
6
6
6
6
Ton
271.291
422.992
350.049
272.920
Durian
Ton
99.615
79.237
67.334
100.611
Salak
Ton
177.196
443.839
288.477
178.260
Pisang
Ton
965.000
617.468
866.705
965.000
Cabai Merah
Ton
95.733
130.127
124.738
95.733
Bawang Merah
Ton
282.646
381.319
409.312
285.170
Kentang
Ton
259.594
252.607
263.987
260.633
10
STA
10
10
10
10
25
unit
25
25
25
25
30 unit/ tahun
unit
58
955
955
58
6
%
Target RKPD Status 2013
10,41
Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis (STA). Tersedianya data informasi pasar 25 unit di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan,tahunan). Berkembangnya perekayasaan alsintan: power mower 10 unit/tahun, power weeder 10 unit/tahun, dan ripper 10 unit/tahun.
11,5
(5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Lab Hama dan Penyakit
Berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk peningkatan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren Kelapa
Ha
230.300
234.985
234.985
233.015
Kakao
Ha
7.000
6.731
6.731
5.562,30***
Karet
Ha
2.200
7.732
7.732
5.250,49
Kopi
Ha
35.700
37.022
37.022
35.864,75
Nilam
Ha
4.000
3.372
3.372
3.372***
Wijen
Ha
99,5
99,5
160
Mete
Ha
25.403
25.403
25.966
Teh
Ha
5.140
5.140
5.247
Tembakau
Ha
52.317
52.317
41.500
Cengkeh
Ha
41.713
41.713
42.177
Aren
Ha
2.803
2.803
2.637
Peningkatan Produksi: Kelapa
ton
181.000
183.048
183.048
183.000
Kakao
ton
1.800
1.890
1.890
2.000
Karet
ton
2.200
1.580
1.580
3.000
Kopi
ton
15.900
33.474
33.474
16.550
Nilam
ton
17.560
12.487
12.487
17.000***
II - 147
No
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013
(1)
10)
(2)
12) 13) 14)
15)
16) 17)
18)
19) 20) 21) 22) 23)
Satuan Target RKPD 2012 (4)
(5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD Status 2013
(7)
(8)
(9)
Wijen
ton
38,43
48
48
0***
Mete
ton
8.780
12.056
12.056
8.700***
Teh
ton
6.700
6.436
6.436
7.000
Tembakau
ton
24.600
40.873
40.873
Cengkeh
ton
6.200
7.571
7.571
6.400
Aren
ton
4.573
3.571
3.571
4.600
90.000
Ton
35.765
59.230
114.668
18.000**
2.100
Unit
400
3.465
5.228
420
4
4
4
4
Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun Penggunaan pupuk Fasilitasi Alsinbun
11)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012
24.600
Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan cluster di Jateng.
4 3
Cluster
3
3
3
Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi
33
promosi (kali)
7
7
32
8
31
Informasi harga pasar (kabupaten) Bibit bersertifikat (label)
31
31
31
31
1.000.000
3.326.266
5.327.527
1.000.000
sampel
25
25
195
35
kebun dinas perkebunan Kebun dinas Pertanian
32
32
32
32
44
44
44
44
PAD dari kebun dinas (%) APH (kg)
10
10
16,37
10
6.800
13.145
24.095
7.500
300
300
660
500
345.000
361.903
17,50%
472.650
20.000
44,88% 79.039
79,65%
22.000
9,55%
2.015.828
154.398 (2,98%)
7,20%
151.736
3.889.878 (4,44%)
3,77%
4.781.985
247.802.156 252.218.874
8,28 %
265.148.307
Agropoli tan
Terlaksananya pembinaan, penggunaan, peningkatan, peningkatan produksi serta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifikat Tercapainya peningkatan mutu hasil produk perkebunan Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kinerja 32 (tiga puluh dua) kebun dinas Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian
1.250.000
Peningkatan produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10% Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati serta penyebarannya Meningkatnya produksi semen beku sapi
60
20% per tahun
Dosis
Meningkatnya produksi semen beku kambing
10% per tahun
Dosis
2 % per tahun
%
24)
Meningkatnya populasi ternak: - sapi potong
25)
- sapi perah
26)
- kambing
27)
Meningkatnya produksi hasilhasil peternakan: - daging
150 32
44
13.800 1.160
Pesnab (lt)
89,86%
1.675.044
0,6 % per tahun
ekor
124.500
10 % per tahun
ekor
4.347.259
7% per tahun
kg
II - 148
2.051.407/ 5,88 %
No
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013
(1)
(2)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan Target RKPD 2012 (4)
(5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD Status 2013
(7)
(8)
(9)
28)
- telur
29)
- susu
30)
-Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi
30 ekor/thn
ekor
41
44
37
44
31)
-Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing
15 ekor/thn
ekor
19
19
18
19
32)
-Terlaksananya replacement bull
8 ekor/2 thn
ekor
0
8
41
6
33)
20 ekor/thn
ekor
45
154
75
55
80 ekor/tahun
ekor
130
299
240
169
35)
-Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah ; -Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi potong ; - ruminansia kecil kambing
400 ekor/ tahun
ekor
400
563
447
420
36)
-Tersedianya produksi susu
20.000 ltr/thn
liter
20.000
35.066
31.196
25.000
37)
- Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini -Tersedianya bibit ternak ayam buras
10% per tahun
ton
150
145,9 (-0,07%)
23,71%
1.500 ek/thn
ekor
15.000
21.991
13.754
15.000
3.000 ek/thn
ekor
15.000
29.145
13.548
15.000
720 ekor/thn
ekor
1.500
2.603
1.582
1.300**
190.873
150.363
250.000
212.811
320.000
34)
38)
2,3% per tahun 3% per tahun
kg
262.010.159 271.819.998
9,80%
268.036.393
liter
106.248.855 105.516.134
9,60%
109.436.320
39)
-Tersedianya bibit ternak itik;
40)
-Tersedianya bibit ternak kelinci;
41)
-Tersedianya produksi telur ayam
159.999 butir/thn
butir
250.000
42)
-Tersedianya produksi telur itik
340.000 butir/thn
butir
300.000
43)
-Terlaksananya surveylans penyakit hewan
3.000
44)
-Menurunnya angka kesakitan ternak besar
45)
sampel
278.193
155
30.000
38.925
32.841
30.000
< 9 % per tahun
%
<7,25
6,39
7,16
<9
-Menurunnya angka kesakitan ternak kecil
< 15 % per tahun
%
<12,12
11,83
12,09
<15
46)
-Menurunnya angka kesakitan ternak unggas
< 20 % per tahun
%
<17,21
16,98
17,17
<20
47)
-Menurunnya angka kematian ternak besar
< 3 % per tahun
%
<2,45
2,01
2,39
<3
48)
-Menurunnya angka kematian ternak kecil
< 5 % per tahun
%
<4,08
3,89
4,05
<5
49)
-Menurunnya angka kematian ternak unggas
< 10 % per tahun
%
<4,87
4,29
5,11
<10
50)
Terselenggaranya fungsi bengkel alsinbun Surakarta dalam pengembangan alsinbun dan menyumbang PAD
1
1
1
1
51)
Berkembangnya rekayasa/prototype alsinbun 20 unit per tahun dan peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh Tersusun dan tersedianya database, sistem informasi dan statistik perkebunan
50
158
50
6.550
13.323
2.800
1
1
1
52) 53)
1
bengkel
100
unit
1
Pembinaan (org) dokumen
II - 149
1
No
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013
(1)
(2)
54)
Tersusunnya perencanaan, pedoman-pedoman teknis pelaksanaan pembangunan perkebunan Terlaksananya fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari berbagai sumber pendanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok. Terbinanya Gapoktan yang memperoleh alokasi anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha pertanian di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan. Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian, usaha pelayanan jasa alsin (UPJA) lumbung distribusi pangan masyarakat (LDPM) rice mill Meningkatnya pembinaan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 904 menjadi 955, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi kelembagaan petani (pelaku utama) dan pelaku usaha.
55)
II. 56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
(3)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan Target RKPD 2012 (4)
(5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD Status 2013
(7)
(8)
(9)
3
dokumen
3
3
3
3
4
dokumen
4
4
4
4
kelompo k tani
10
50
4
50 Gapoktan
10
50
5
Kawasan Agropolitan
6
16
0
93 Lumbung Pangan
121
232
25
51 Gapoktan
300
600
1.200
50
Kelompok penerima penghargaan
15
39
15
Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa, melalui: Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan di setiap Kab./Kota. Terbentuknya Balai Penyuluhan Model (Kecamatan) dan Posluhdes (Desa) Tersusunnya programa penyuluhan, terwUjudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metoda Penyuluhan. Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi penyuluh Tersedianya sarana prasarana penyuluhan Soil test kit pH meter moisture tester bagan warna daun
34 245 490 500
Kab./ Kota BP Model Posluhdes buku
unit unit unit unit
II - 150
34
34
34
34
190
190
328
10**
56
56
266
244
110
110
500
100**
130 209 85 3.872
668 540 147 8.498
100 60 158 200
Target Program dan Indikator Kinerja RPJMD 2008Program 2013
No
(1)
(2)
64)
65)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan Target RKPD 2012
(3)
ď&#x192;&#x2DC; radio ď&#x192;&#x2DC; cyber ď&#x192;&#x2DC; GPS Meningkatnya penyelenggaran penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien di setiap tingkatan Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS. Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun
(4)
(5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
unit unit unit
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD Status 2013
(7)
(8)
(9)
0 212 15
1 250 40
0 10 0
3.590
Orang
1.915
1.915
4.321
1.030**
4.500
Petani
1.160
3.660
15.873
900**
66)
Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan
Orang
1.440
4.100
0
67)
Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertanian pada kelompok wanita tani
Orang
60
345
100
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Kera. ** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkapan cakupan. ***: Minat petani menurun (karena harga fluktuatif).
Kinerja pembangunan pertanian tergolong baik, terlihat dari sejumlah 67 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sebanyak 53 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 12 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu perlu perhatian/upaya keras. Dua indikator yang masih perlu perhatian/upaya keras yaitu: (1) Meningkatnya populasi ternak kambing; dan (2) Tersedianya produksi telur itik. Target populasi ternak kambing belum tercapai karena banyaknya pemotongan ternak kambing yang produktif. Pada tahun 2013 ditargetkan populasi kambing sebanyak 4.781.985 ekor. Sementara itu produksi telur itik pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 320.000 butir. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan, perkebunan serta penguatan sistem penyuluhan. 2) Kehutanan Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No (1) I.
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(2)
(3)
(4)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
II - 151
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(2)
(3)
(4)
(1) 1)
2) II. 3) III. 4)
Terlaksananya kegiatan 125.000 rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun (Total 125.000 Ha) Hutan rakyat di lahan 125.000 kritis bertambah Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 %/th Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 10% per tahun - Getah (ton)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
ha
25.000
ha
IV. 6)
(8)
(9)
316.194
25.000
734.803
293.475
706.455
%/tahun
7,45
19,79
10%
10
%
88,10
26,36
10
24,46
21
ton
64.923
50.731
ton
11.501
9.577
- Kopal (ton)
ton
243
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Meningkatnya kualitas data & informasi sumber daya hutan dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan dan pengembangan kehutanan
Status
10
Total HHBK
5)
(7)
Target RKPD 2013
119.911
- Kayu putih (ton)
Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat (Ha) - Produksi Hutan negara (m3) - Produksi Hutan rakyat (m3) Meningkatnya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 10% berdasar perkiraan bagi hasil tahun 2008 Penerimaan PSDH (Rp) Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat
Kinerja 2008 s/d 2012
223 60.531
10
ha
546.290
m3
291.433
m3
4.289.015
%
24,46
Rp Rp
40.743.729.936 16.700.000.000
Tersedia nya dokumen data dan informasi SDA 4 judul
Buku Statistik
Tersedia sesuai target 4 dok/thn
Buku Database, Buku Informasi, Buku NSDH V. 7)
VI.
Program Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun, dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan.
125
km
25
Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Devisa Sumber
II - 152
32,76
185,1
25
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(2)
(3)
(4)
(1)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Daya Alam Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, terkendalinya bencana alam dari kawasan hutan, terkelolanya hutan yang bersertifikat lestari melalui: - Sertifikasi hutan (hutan negara dan hutan rakyat)
8) 9) 10) 11) VII 12)
VIII 13) 14)
10
unit
2
8
1
- Pemulihan Hutan lindung yang rusak
5
unit
2
11
2
- Kawasan Konservasi meningkat fungsinya 1 unit per tahun - Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Berkurangnya gangguan keamanan hutan 10% per tahun dan terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman. Pencurian hasil hutan (pohon) Kerugian Pencurian hasil hutan (Rp.000) Kerugian Perambahan hutan Luas Kebakaran hutan (Ha) Kerugian Kebakaran hutan (Rp 000) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna. Tersedia data peredaran hasil hutan, flora dan fauna Penangkar Rusa
5
unit
1
6
1
20
kab
6
22
4
-35,95 (11.607 phn)
20,85
-10
-10
%
pohon
IX 16)
Penggunaan dokumen SKSKB (set) Penggunaan dokumen SKAU (set) Penggunaan dokumen FA-KB (Pht) (set) Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH
6.857.318
Rp
182.000 2.745
Rp
5.882 11.176.948
13.660.946
Terkendali
Kab/Kota
27
27
5
Tersedia
dokumen
1
5
1
Lembaga Konservasi Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat
11.607
Rp
ha
Pengusaha TSL 15)
6.102
unit
67
unit
39
unit
22
tertib
1.702
tertib set
33.960
set
0
set
0
Unit
4
1.923
Keterangan : : Telah Tercapai;
: Akan Tercapai;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
II - 153
1.923
1.923
Capaian pembangunan urusan kehutanan secara umum memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Keempat indikator yang akan tercapai adalah penyusunan dokumen data dan informasi; pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna di Kabupaten/Kota; penyusunan data peredaran hasil hutan, flora dan fauna; dan penertiban penebangan di hutan produksi dan hutan rakyat. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis dan penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan; Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat. 3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Capaian Kinerja Tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
Target RKPD 2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I
Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral
No
Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1)
Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang
II.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
2) 3)
Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pembangunan demplot reklamasi lahan bekas pertambangan, penyusunan profil mineral unggulan, penyelenggaraan pameran pertambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering ď&#x201A;ˇ Pembangunan 30 unit sumur bor ď&#x201A;ˇ Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Meningkat 55
orang
100
100
502
300
Meningkat
30
Sumur
6
6
63
3**
12
kelompok
4
4
13
6
II - 154
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
(1)
(2)
(3)
4)
Penerbitan 140 IUP/ SIPD
5)
Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan
12
6)
Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan
20
7)
Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek
3
250
Satuan
Target RKPD 2012
(4)
(5)
IUP/SIPD
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
10
4
155
5**
Kali
3
3
19
4
Jenis
5
5
24
0**
Obyek
0
0
2.426
0
79,08
79,98
79,98
79,97
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnyaPemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distribusi migas bersubsidi
8)
140
Capaian Kinerja Tahun 2012
Peningkatan Rasio elektrifikasi 10% (RE 67,19)
Meningkat
77,19
RE
9)
Pembangunan JTM 30 kms
10 30
% Kms
3,01 7,52
3,35 9,81
12,89 22,7
4,02 7,839
10)
Pembangunan JTR 20 kms
20
Kms
13,15
13,15
26,32
1**
11)
Pembangunan 8 unit PLTMH
8
Unit
2
2
9
1**
12)
Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS
1.400
Unit
708
708
2.637
200
13)
Pembangunan 3 unit PLTS komunal
3
Unit
1
3
4
2
14)
5
Komplek
1
1
5
1
15)
Identifikasi panas bumi di 5 komplek Identifikasi potensi air di 9 lokasi
9
lokasi
2
3
6
4
16)
Identifikasi gas rawa di 11 lokasi
11
Lokasi
3
3
15
4
17)
Identifikasi biogas di 12 lokasi
12
Lokasi
10
20
36
6**
18)
Identifikasi biomassa di 3 lokasi
3
Lokasi
1
1
1
2
19)
Identifikasi DME di 18 desa
13
13
49
13
20)
Demplot gas rawa di 5 lokasi
21)
Demplot biogas di 12 lokasi
22)
Desa Berlistrik 100 %
4
Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektonik/tsunami, geologi tata lingkungan, Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota
23)
18
Desa
5
Lokasi
2
2
6
1**
12
Lokasi
9
20
44
10
100
100
100
100
100
%
Tersedia
15
Kab/kota
4
3
15
0**
21
Kab/kota
0
0
27
0
Kab/kota
5
5
8
7
24)
Update peta rawan longsor di 21 Kab/ Kota
25)
Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab.
4
26)
Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi
50
Lokasi
7
10
54
9
27)
Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab.
10
Kab/kota
3
4
5
6
Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras ** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. II - 155
Secara umum kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral memiliki kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 27 Indikator yang dievaluasi, terdapat sejumlah 23 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Keempat indikator yang akan tercapai yaitu: (1) indikator Pembangunan JTM 30 kms; (2) Identifikasi potensi air di 9 lokasi; (3) Identifikasi biomassa di 3 lokasi; dan (4) Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten. Capaian indikator Pembangunan JTM 30 kms, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 22,7 kms. Direncanakan pada Tahun 2013 akan dibangun jaringan listrik desa 7,839 kms di 6 Kabupaten dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga target 30 kms dapat tercapai. Identifikasi potensi air di 9 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 6 lokasi, untuk dapat mencapai target RPJMD pada Tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp 200.000.000,00 untuk identifikasi potensi air (penyusunan DED PLTMH) di 2 lokasi Kabupaten Pekalongan dan 1 lokasi di Kabupaten Banyumas sehingga target 9 lokasi tercapai. Identifikasi biomassa di 3 lokasi, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai sebanyak 1 lokasi, pada tahun 2013 akan dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 440.000.000,00 untuk pembangunan 2 unit demplot di Kabupaten Wonosobo dan Kudus sehingga target 3 lokasi tercapai. Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kabupaten, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 6 lokasi, direncanakan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran APBD sebesar Rp.550.000.000,00 untuk kegiatan pemetaan tektonik di 6 Kabupaten/Kota (Jepara, Rembang, Kudus, Pati, Boyolali dan Kota Surakarta) sehingga mencapai 11 Kabupaten/Kota melampaui target 10 Kabupaten/Kota. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu pengembangan energi baru terbarukan dan peningkatan akses listrik bagi masyarakat serta konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, PLTB; pengembangan pertambangan dan air tanah; serta pengembangan mitigasi bencana alam dan geologi. 4) Pariwisata Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
II - 156
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(1) I.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pemasaran Pariwisata
1)
Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja wisarawan Wisatawan Nusantara
2)
Meningkat 5%/tahun
Orang
19.625.627
Wisatawan Mancanegara
Meningkat 2%/tahun
Orang
327.578
10,24 372.463
6,84 1.694.659
333.432
3)
Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara
2,3
Hari
2,3
2,31
2,31
2,30
4)
Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
2,0
Hari
2
2,01
2,01
2
5)
Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara
200
US $ per kunjungan
200
284,14
284,14
200
6)
Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat:
336.000
Rp/ kunjungan
336.000
473.624
336.000
II. 7)
ď&#x201A;ˇ ď&#x201A;ˇ 8)
9)
III. 10)
Buah
Biro Perjalanan
Agen Perjalanan wisata Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat: Desa Wisata Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat tenaga kerja dibidang pariwisata Pramuwisata Madya Program Pengembangan Kemitraan Sinergi pengembangan pariwisata antarapemerintah, dunia usaha & masyarakat semakin meningkat - Keterpaduan program Pembangunan BidangKebudayaan & Pariwisata antar Pemerintah Pusat-ProvinsiKab./Kota & Antar Pelaku Pariwisata serta dengan Prov. Anggota MPU - rencana dan kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Prov. dng Kab./Kota dlm rangka pemanfaatan aset pariwisata milik Pemda Jateng
11)
Meningkat
Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat
Desa
465
465
475
117
439
439
446
26
26
29
3.035
3.434
3.434
3.052
284
125
125
115
21.769
21.769
21.773
Meningkat
35
473.604
465
Buah Meningkat
28,61 21,34 20.117.239 25.240.021 117.122.224
Orang
21.520
21.520
21.520
21.650
Orang
280
249
249
123
kab/kota
35
35
35
35
kab/Kota
2
2
7
-
190/26 0
225
125
210
Kelompok sadar wisata
II - 157
No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(2)
(3)
(4)
(1) 12)
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
Forum dan klaster pariwisata, lembaga/ asosiasi / paguyuban pelaku pariwisata & kel. Masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri - Jumlah Forum/Klaster Masyarakat peduli pariwisata - Jumlah Asosiasi/ Lembaga Pariwisata
Forum/ Klaster Asosiasi /Lembaga Pariwisata
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
13
13
14
16
10
10
10
3
3
3
4
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum pembangunan pariwisata sampai dengan tahun 2012 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 12 indikator yang tercantum dalam RPJMD, sejumlah 10 indikator telah tercapai, dan sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai. Hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : 1) Pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kualitas promosi dan informasi dalam
pemasaran
pariwisata
di
dalam
dan
luar
negeri;
2)
Pengembangan destinasi pariwisata untuk mengembangkan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; 3) Pengembangan
kemitraan
untuk
meningkatkan
peran
serta
masyarakat dalam pengembangan kemitraan. 5) Kelautan dan Perikanan Kinerja
pembangunan
Urusan
Kelautan
dan
Perikanan
ditunjukan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.129 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No
(1) I.
Program dan Indikator Kinerja Program
1)
(2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatnya usaha: petambak garam 250 orang,
2) 3)
Capaian Kinerja Tahun 2012
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
Target RKPD 2012 (5)
Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
250
Orang
125
125
300
100
Wanita pesisir 800 orang
800
Orang
50
50
400
405
Taruna pesisir 275 orang
275
Orang
50
50
217
60
II - 158
No
(1) II
4)
5)
6) III 7)
8)
IV 9)
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan Beraktifitasnya 21 kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Terbentuknya 30 kelompok baru
Target RPJMD 2008-2013
Satuan
(3)
(4)
tahun 2009 sebesar 197.766,19 ton tahun 2010 sebesar 199.743,85 ton tahun 2011 sebesar 201.741,29 ton Thn 2012 (per Desmber) Pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar: Tahun 2008 sebesar 5.733.180 Rp/kapita/th Tahun 2009 sebesar 5.786.500 Rp/kapita/th Tahun 2010 sebesar 5.840.310 Rp/kapita/th Tahun 2011 sebesar 5.894.630 Rp/kapita/th Thn 2012 (per Desember)
Program Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya : Produksi perikanan budidaya sebesar: tahun 2008 sebesar 108.585,11 ton
Target RKPD 2012 (5)
21 kelompok
Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan Program pengembangan Perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1% per tahun tahun 2008 sebesar 195.808,11 ton
Capaian Kinerja Tahun 2012 Realisasi Capaian 2012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
1
1
100
1
30
Kelompok
0
1
94
1
50
Kali
3
3
60
5
283.957,60
10,35%/ tahun
205.796,29
10.000.000
14,65%/th
6.004.780
1%/tahun
195.808,11
Ton
197.766,19
Ton
199.743,85
Ton
201.741,29
Ton
203.758,7
Ton
5.733.180
Rp/kapita/th
5.786.500
Rp/kapita/th
5.840.310
Rp/kapita/th
5.894.630
Rp/kapita/th
5.949.450
Rp/kapita/th
6,62
% per tahun
108.585,11
ton
tahun 2009 sebesar 137.266,12 ton
137.266,12
ton
tahun 2010 sebesar 146.310,49 ton
146.310,49
ton
tahun 2011 sebesar 155.996,25 ton
155.996,25
ton
203.758,7
5.994.450
II - 159
No
(1)
10) V.
11)
12)
VI
Program dan Indikator Kinerja Program (2) Thn 2012 (per Desember) Pendapatan pembudidaya ikan sebesar : tahun 2008 sebesar 2.063.210,00 Rp/kapita/th tahun 2009 sebesar 2.009.170,00 Rp/kapita/th tahun 2010 sebesar 2.344.100,00 Rp/kapita/th tahun 2011 sebesar 2.498.570,00 Rp/kapita/th Thn 2012 (per Desember) Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran Produksi Perikanan Meningkatnya konsumsi makan ikan tahun 2008 sebesar 15,88 kg/kapita/th tahun 2009 sebesar 16,21 kg/kapita/th tahun 2010 sebesar 16,60 kg/kapita/th tahun 2011 sebesar 17,00 kg/kapita/th Thn 2012 (per Desember) Ekspor Produk Perikanan sebesar tahun 2008 sebesar 22.036.699,11 kg tahun 2009 sebesar 18.701.566,28 kg tahun 2010 sebesar 19.655.346,16 kg tahun 2011 sebesar 20.657.768,81 kg Thn 2012 (per Desember)
Target RPJMD 2008-2013 (3) 166.323,2
Capaian Kinerja Tahun 2012 Satuan
(4) ton
2.063.210,00 2.009.170,00 2.344.100,00 2.498.570,00 2.663.230
2,4 15,83 16,21 16,60 17,00
Rp/ kapita/ th Rp/ kapita/ th Rp/ kapita/ th Rp/ kapita/ th Rp/ kapita/ th
(8) 177.333,8
2.2663.230
3.673.000
16,23%/th
2.838.740
17,41
17,50
3,86%/th
(5) 166.323,2
% per tahun kg/kapi ta/th kg/kapi ta/th kg/kapi ta/th kg/kapi ta/th
22.036.699,11
kg
18.701.566,28
kg
19.655.346,16
kg
20.657.768,81
kg
13)
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan perikanan Meningkatnya kualitas ekosistem vital di Pesisir/laut dengan : Penanaman pohon 1.017.500 biji/batang,
14)
Terumbu karang buatan 225 unit
225
15)
Transplatasi karang 265 unit
16)
Penebaran benih ikan di kawasan konservasi/ calon kawasan konservasi
1.017.500
kg
biji/ batang
21.711.315,02 23.791.384, 54
8,20%/th
17,82
22.818.592,09 **
296.000
332.000
991.510
323.000
unit
192
192
516
0**
265
unit
50
90
222
60
1.017.500
ekor
220.000
2.921.450
246.000
Keterangan : : Telah Tercapai ;
Target RKPD 2013
(7) 18,77%/th
Target RKPD 2012
17,41
21.711.315,02
Kinerja 2008 s/d 2012
Realisasi Capaian 2012 (6) 251.135,80
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras II - 160
Status
(9)
** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan.
Secara umum pembangunan urusan kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 12 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 4 indikator berstatus akan tercapai. Empat indikator yang berstatus akan tercapai yaitu indikator: (1) Meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang; (2) meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang; (3) Penanaman pohon 1.017.500 biji/batang; dan (4) Transplatasi karang 265 unit. Capaian indikator meningkatnya usaha Taruna pesisir 275 orang, sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 217 orang. Pada tahun 2013 melalui kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dilakukan pemberdayaan kepada 60 orang, sehingga mencapai 277 orang melampaui target 275 orang. Adapun capaian indikator meningkatnya usaha wanita pesisir 800 orang, sampai dengan tahun 2012 baru tercapai sebanyak 400 orang. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.103.962.500,00 untuk pemberdayaan 405 wanita pesisir sehingga mencapai 805 orang melampaui target 800 orang. Capaian indikator penanaman pohon 1.017.500 biji/batang sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 991.510 biji/batang, pada tahun 2013 melalui kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilakukan penanaman sebanyak 323.000 biji/batang sehingga mencapai 1.314.510 biji/batang melampaui target 1.017.500 biji/batang dan transplatasi karang 265 unit sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 222 unit, pada tahun 2013 melalui kegiatan yang sama dilakukan transplatasi karang sebanyak 60 unit sehingga mencapai 282 unit melampaui target 1.017.500 biji/batang. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2014 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan dan konsumsi makan ikan; rehabilitasi pesisir dan laut melalui penanaman mangrove, transplantasi karang serta terumbu karang buatan. 6) Perdagangan Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.130 Capaian kinerja Urusan Perdagangan No
(1) 1
Capaian Kinerja Tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
Target RKPD 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Peningkatan dan
II - 161
Realisasi Capaian2 012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
No
Capaian Kinerja Tahun 2012
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
Target RKPD 2012
(2)
(3)
(4)
(5)
Total 40%
(Juta US $) %
15 jenis
(1)
Realisasi Capaian2 012 (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
Pengembangan Ekspor (20092013). Program Pengembangan Ekspor (2008) 1) 2)
Kegiatan ekspor non migas dengan pertumbuhan 8%-8,5% per tahun. Jumlah komoditas ekspor meningkat 15 jenis komoditas
3)
Sertifikasi mutu barang 350 jenis
II.
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional (2009-2013) / Program Pengembangan Ekspor (2008) Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama. Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2009-2013) / Program Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi (2008) Pembinaan terhadap pelaku usaha sebanyak 5000 UU
4)
III.
5) 6)
pembangunan sarana pasar 25 unit
IV.
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2009-2013). Tera dan tera ulang 50.000 buah
7) 8)
Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU
V.
Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (2009-2013) Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 UU.
9)
4.599 8
4.513 5,96
3.670 8,39
4.989 8
Komoditi
4
4
28
2**
350
Sertifikasi
350
529
2.304
350
10
Negara
4
4
16
2**
5.000
Unit usaha
1.500
1.605
4.508
697*
25
unit pasar
20
25
53
2**
10.000
25.521
79.401
5.000**
UU
800
946
2.518
2.500
IKM
1.000
1.150
7.917
2.200
50.000 2500
5.000
buah
Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Secara umum kinerja pembangunan urusan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sebanyak 9 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 8 indikator telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2014 yaitu : (1) Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM untuk meningkatkan daya saing daerah; (2) Peningkatan Ekspor, Promosi dan efisiensi impor dalam rangka II - 162
pengembangan pasar baru dan persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015; (3) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri terhadap barang yang beredar. 7) Perindustrian Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut : Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian No
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
(1)
(2)
(3)
I.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2009-2013) Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008) Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk. Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20%40%.
1) 2)
II. 3) III. 4) IV. 5) V. 6)
Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial (2009-2013) Pengembangan klaster industri penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya. Program Penataan Struktur Industri (2009-2013) Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (2009-2013) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 UU IKM. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan
35 20-40
6
Satuan (4)
jenis produk %
klaster
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
5
5
30
6
40
32
32
40
3
5
14
6
1.500
IKM
2.000
3.042
17.651
2.938
1.000
IKM
400
406
903
330*
3.000
IKM
6.000
6.160
24.708
1.030**
0
KUB
0
230
755
84
Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan
Capaian pembangunan bidang perindustrian telah menunjukkan perkembangan yang baik, dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 indikator berstatus akan tercapai. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : (1) Pengembangan industri logam, mesin dan tekstil; (2) Pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan untuk peningkatan daya saing II - 163
ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 8) Transmigrasi Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No
(1) I 1)
2)
3) 4)
5)
Program dan Indikator Kinerja Program
Target RPJMD 20082013
Satuan
(3)
(4)
(2) Pengembangan wilayah transmigrasi Terwujudnya koordinasi & singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi Tercapainya pengiriman Transmigran 7500 KK Meningkatnya kualitas menajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran Tercapainya 7.500 Kkcalon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Hukum (PDU)
19
19
7.500 35
2500
Capaian Kinerja Tahun 2012 Target Realisasi RKPD Capaian 2012 2012 (5) (6)
Provinsi
Provinsi/ naskah KSAD KK Kab/ Kota KK
Kinerja 2008 s/d 2012
Target RKPD 2013
Status
(7)
(8)
(9)
8
19
8
10
8/69
19/349
8/81
900
700
3.796
560
10
35
35
35
900
475
3.064
650
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Secara umum kinerja pembangunan ketransmigrasian tergolong baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 4 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/ upaya keras. Indikator yang memerlukan perhatian/upaya keras adalah pengiriman transmigran dari Jawa Tengah sebanyak 7.500 KK pada akhir periode RPJMD. Namun demikian sampai dengan tahun 2012 baru tercapai pengiriman transmigran sebanyak 3.796 KK. Hal ini dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat serta ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk menambah kuota serta melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan MoU yang telah disepakati. Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2014 adalah fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta koordinasi bidang ketransmigrasian. 2.3. Evaluasi Capaian MDGâ&#x20AC;&#x2122;s
II - 164
Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas, perlu juga untuk memperhatikan capaian MDGs hingga tahun 2012. Berikut hasil capaian MDGs di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tujuan/ Goal. 1) Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 10 indikator, 5 indikator telah tercapai; 2 indikator akan tercapai; dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) persentase penduduk miskin; (2) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr.
Tabel 2.133 Capaian Indikator MDGs Tujuan 1 Target MDGs Status T R T R 2015 Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Persentase 16,56 15 16,21 13,44 14,98 8,75 Jumlah Penduduk 5,369 jt 5,256 jt 4,863 jt Miskin Garis Kemiskinan (Rp.) 192.435 217.440 233.769 1.2 - Indeks Kedalaman 2,49 2,33 2,579 2,17 2,388 1,77 Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan 0,60 0,660 0,568 Kemiskinan (P2) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju PDRB per tenaga 6,61% 2,92% s/d 5,30% 3,25% 4,96% 4,25% â&#x20AC;&#x201C; kerja 3,15% 3,6% 4,95% 1.5 Rasio kesempatan kerja 66,23% 66,38% 66,58% 67,43% 67,38% 70,38% terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 1.6 Proporsi tenaga kerja 57,28% 58,17% 53,93% 57,45% 54,93% 55,35% yang berusaha sendiri (Feb 2012) dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Angkatan Kerja 16.856.330 16.918.797 17,09 juta Bekerja Jumlah 15.809.447 15.916.135 16,13 juta Persentase 93,79% 94,07% 94,37% Pengangguran Jumlah 1.046.883 1.002.662 0,96 juta Tingkat Pengang-guran 6,21% 6,32% - 6% 5,93% 5,8% 5,63% Terbuka (TPT) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8 Prevalensi balita 15,70% 15,37% 12,13% 15,04% 12,13% 14,05% NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011
II - 165
Tahun 2012
NO
1.8a 1.8b 1.9
INDIKATOR dengan berat badan rendah / kekurangan gizi Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkatKonsumsi minimum: - 1.400 Kkal/kapita/hr - 2.000 Kkal/kapita/hr
Tahun 2011
Tahun 2010
T
Tahun 2012 R
T
R
Target MDGs 2015
(2011)
3,30%
3,07%
0,13%
2,84%
0,05%
2,15%
12,40%
12,30%
9,87%
12,20%
6,80%
11,90%
15,22% (2009) 66,89% (2009)
14,1%
18,87%
12,98%
8,50%
56,37%
70,11%
51,10%
18,87% (2011) 70,11% (2011)
35,32%
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
2) Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 4 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 4 indikator tersebut, 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai. Tabel 2.134 Capaian Indikator MDGs Tujuan 2 NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 T
R
Tahun 2012 T
R
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Angka Partisipasi 97,08 2.1 Murni (APM) SD/ MI 97,67 96,04 98,25 98,30 (2009/2010) sederajat (%) Proporsi murid kelas 1 yg berhasil 99,78 99,78 99,78 2.2 99,83 99,87 menamatkan (2009/2010) (2010) (2010) SD/MI. Angka Melek Huruf penduduk usia 15 â&#x20AC;&#x201C; 2.3 24 th perempuan dan laki-laki
Target MDGs 2015
Status
100
100
- Laki-laki
100
100
100
100
100
100
- Perempuan
100
100
100
100
100
100
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
3) Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 7 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 7 indikator tersebut , 2 indikator telah tercapai , 4 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Tabel 2.135 Capaian Indikator MDGs Tujuan 3 II - 166
Status
Target MDGs Status T R T R 2015 Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat 3.1 pendidikan dasar menengah dan tinggi. Rasio APM 98,13 perempuan/laki-laki 99,32 99,48 98,13 99,61 100 (2011) SD/MI/Paket A Rasio APM 105,95 perempuan/laki-laki di 105,66 103,44 105,95 102,38 100 (2011) SMP Rasio APM 100,82 perempuan/laki-laki di 98,19 98,55 100,82 98,91 100 (2011) SMA Rasio APM 90,34 perempuan/laki-laki di 124,88 119,90 90,34 114,93 100 (2011) Perguruan Tinggi Rasio melek huruf perempuan terhadap laki100 100,01 3.2 100 100,01 100 100 laki pada kelompok usia (2009) (2011) 15-24 tahun. Kontribusi perempuan 65,51% 65,91% 42,56 Mening3.3 dalam pekerjaan upahan 42,56 66,11 (2009) (2011) kat di sektor non pertanian. Proporsi kursi yang 14,75% 21,00% Mening3.4 diduduki perempuan di (Pileg 14,75% 21,00% 14,75% (2011) kat DPRD. 2009) NO
Tahun 2010
INDIKATOR
Tahun 2011
Tahun 2012
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
4) Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai. Tabel 2.136 Capaian Indikator MDGs Tujuan 4 NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 T
R
Tahun 2012 T
R
Target MDGs 2015
Status
Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 Angka Kematian Bayi (AKB) 10,62 4.1 9,1 10,34 9 10,75 8,5 per 1.000 kelahiran hidup. (2010) - Cakupan Kunjungan 96,82 91,00 98,01 92 99,56 96,00 Neonatal Pertama (KN1). 94,14 - Cakupan Pelayanan 94,14 95,00 96 96,95 98,00 (2010) Kesehatan Bayi. Angka Kematian Balita 12,02 4.2 (AKBA) per 1.000 kelahiran 12,01 11,50 12 11,85 11,85 (2010) hidup. 81,02 - Cakupan Pelayanan 76,38 81,00 81,02 83 90,00 (2011) Kesehatan Anak Balita. Proporsi anak berusia 1 95% 94,58 94,58% 4.3 95% 95% 95% tahun diimunisasi campak. (2010) % (2011)
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
5) Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 5 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 5 indikator tersebut, 3 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian. II - 167
Indikator yang perlu perhatian tersebut adalah : (1) angka kematian ibu, dan (2) unmetneed KB. Tabel 2.137 Capaian Indikator MDGs Tujuan 5 NO
Tahun 2011
Tahun 2010
INDIKATOR
T
Tahun 2012
R
T
R
Target MDGs 2015
Status
Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 â&#x20AC;&#x201C; 2015 Angka Kematian Ibu per 5.1 104,97 100 116,01 90 116,34 60 100.000 Kelahiran Hidup Proporsi kelahiran yang 5.2 ditolong tenaga kesehatan 93,93 98 96,79 99 97,14 100 terlatih (%) Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi/ Contracep Tive Prevalence Rate (CPR) 5.3 65,2 66,5 79,32 67,9 79,92 70,60 pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern) Tingkat kelahiran pada remaja 25,30 25,30 5.4 (per 1.000 perempuan usia 15 25,30 24,80 24,2 22,92 (2010) (2010) - 19 tahun) Cakupan pelayanan antenatal K4 : 5.5 92,5 93,70 93 92,99 95 (K4) 92,04 Unmet need KB (Kebutuhan 5.6 Keluarga Berencana/KB yang 11,59 9,14 10,95 8,40 10,50 4,1 tidak terpenuhi)
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
6) Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 12 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 12 indiaktor tersebut, 6 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi; (2) proporsi penduduk usia 15 â&#x20AC;&#x201C; 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AID; dan (3) proporsi kasus TB. Tabel 2.138 Capaian Indikator MDGs Tujuan 6 NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 T
R
Tahun 2012 T
R
Target MDGs 2015
Status
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 6.1
Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 â&#x20AC;&#x201C; 24 tahun
0,25
0,3
0,29
0,4
0,29 (2011)
<0,5
6.2
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi
30%
35%
33%
45%
37,60%
70%
II - 168
INDIKATOR
Tahun 2010
Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS
14,3%
NO
6.3
Tahun 2012
Tahun 2011 T
R
T
R
Target MDGs 2015
65%
32%
70%
21,25%
85%
Status
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut 6.4 yang memiliki akses 35,33% 75% 88,99% 80% 88,52% 95% pada obat obatan antiretroviral Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 6.5
Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)
6.6
107
104
117
101
82,56
88
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Belum ada Data
231
119
228
119
219
6.7
Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 pend)
2,13
<5
2,25
<4,5
1,96
<3
6.8
Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS
53,72%
70%
59,52%
75%
58,45%
90%
6.9
Proporsi kasus TB yg disembuhkan mell DOTS (cure rate)
90,57%
86%
90,13%
87%
88,64%
90%
6.10
Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
0,101
0,03
0,106
0,025
0,77
0,01
Penyakit Menular Lainnya: DBD **) 6.11
Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)
59,5 %
55%
15,27%
50%
19,29%
35%
6.12
Angka Kematian DBD
1,23
1
0,93
1
0,07
1
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ini terdiri dari 4 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2012, dari 10 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai, 8 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian tersebut adalah proporsi penduduk berakses air minum layak di perkotaan dan perdesaan. Tabel 2.139 Capaian Indikator MDGs Tujuan 7 NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011 T
Target MDGs 2015
Tahun 2012
R
T II - 169
R
Status
NO
INDIKATOR
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Target MDGs 2015
Status
T R T R Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1 Rasio luas 32% 32,20% 32% 32,40% 32% 33% kawasan tertu(2010) (2010) (2010) tup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi 30.718 Gg 30.918 30.718 31.000 30.718 Gg Berkurang karbondioksida CO2e Gg Gg Gg CO2e 2% pada th (CO2) (2008) CO2e CO2e CO2e (2008) 2029 atau (2008) 31.500 Gg CO2 e (2015) dgn tutupan lahan sama dgn kondisi th 2010 7.3 Jumlah 28,4 ton 28,12 ton 28,4 ton 27,83 28,4 ton Jumlah konsumsi bahan (2010) (2010) ton (2010) konsumsi perusak ozon Bahan (BPO) Perusak Ozon (BPO) menjadi 27,01 ton 7.4 Proporsi 102,3 101,84 102,3 101,38 102,3 100 tangkapan ikan (2008) (2008) (2008) yang berada dalam batasan biologis yang aman Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010 7.5 Rasio luas 22,34% 22,34 % 22,34% 22,34% (2010) 22,34% (2010) 22,34% kawasan (2010) Tutupan (2010) (kualitas (Peningkatan (tetap), lindung untuk (kawasan pohon pd (kawasan tutupan kualitas tutupan menjaga hutan kaw hutan pepohonan tutupan pohon pd kelestarian terdiri lindung terdiri ditargetkan pepohonan kaw lindung keanekadari meningkat dari sebesar 2% melalui meningkat ragaman hayati hutan 1% dari hutan melalui pelestarian 5% dari th terhadap total rakyat Th 2010 rakyat pelestarian keanekaragam 2010 luas kawasan dan dan keanekaragaman an hayati hutan hutan hutan hayati dengan dengan Negara) Negara) penanaman 30 penanaman 62 jenis tanaman jenis tanaman langka dan langka dan perbaikan perbaikan kawasan lindung kawasan di luar kawasan lindung di luar Hutan seluas kawasan 270 Ha) hutan seluas 599,49 Ha) 7.6 Rasio kawasan 0,000093 Kualitas 0,000093 Luas kaw 0,000093% Meningkat lindung perairan % kaw % konservasi (2010) 0,032% dg terhadap total (2010) lindung (2010) bertmbh Krg bertambah luas perairan meningkat Jeruk, Kab Tegal nya luasan territorial 1% dari 52 ha) dan kawsn Tahun kualitas kaw lindung 2010 lindung perairan meningkat 2% dr Ujung th 2010 Negoro Batang seluas 49,425 ha Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7 Proporsi rumah 23,46% 46,61% 46,61% 57,72% II - 170
NO
INDIKATOR tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan Perdesaan
7.8
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan
Tahun 2010
Tahun 2011 T
R
T
R (2011)
62,50%
38,90%
63%
40,60%
75%
23,60%
18%
30,90%
20,30%
52,80%
60%
58,40%
63%
60,50%
72%
(2010)
38% (2010) 16,3% (2010)
57% (2010)
Target MDGs 2015
Tahun 2012
Status
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Proporsi rumahtangga 7.9 4,98% 4,94% 3,70% 4,89% 3,70% (2011) 4,76% kumuh perkotaan
Keterangan : : Telah Tercapai ;
: Akan Tercapai ;
: Perlu Perhatian/Upaya Keras
2.4. Kondisi Pengembangan Wilayah 1. PDRB Kabupaten/Kota Salah satu indikasi yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah dari nilai PDRB. Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2011 rata-rata meningkat dari tahun 2010. Dilihat dari Gambar 2.22, diketahui bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tersebar tidak merata. Kabupaten/kota yang memiliki nilai PDRB tertinggi tahun 2011 adalah Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus. Sedangkan Kota Salatiga, Magelang dan Tegal memiliki nilai PDRB tahun 2011 terendah di Jawa Tengah. Secara lengkap, persebaran nilai PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Gambar 2.23.
II - 171
50.000.000 40.000.000
30.000.000 20.000.000 10.000.000 Kota Salatiga Kota Magelang Kota Tegal Kota Pekalongan Kab. Wonosobo Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Temanggung Kab. Batang Kab. Demak Kab. Purbalingga Kab. Grobogan Kab. Purworejo Kab. Wonogiri Kab. Kebumen Kab. Banjarnegara Kab. Sragen Kab. Pekalongan Kab. Magelang Kab. Tegal Kab. Pemalang Kab. Boyolali Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Pati Kota Surakarta Kab. Sukoharjo Kab. Banyumas Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Semarang Kab. Brebes Kab. Kudus Kab. Cilacap Kota Semarang
0
2010
2011*)
Gambar 2.23 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung PDRB Kabupaten/Kota Juta Rupiah No
Kab/Kota
Juta Rupiah
2010
2011*)
No
Kab/Kota
Juta Rupiah
2010
2011*)
No
Kab/Kota
2010
2011*)
1
Kota Salatiga
1,84
2,03
13
Kab. Purworejo
6,46
7,14
25
Kab. Pati
9,38
10,45
2
Kota Magelang
2,10
2,32
14
Kab. Wonogiri
6,73
7,17
26
Kota Surakarta
9,94
10,99
3
Kota Tegal
2,63
2,84
15
Kab. Kebumen
6,48
7,20
27
Kab. Sukoharjo
9,91
11,00
6,70
7,44
28
Kab. Banyumas
10,33
11,49
4
Kota Pekalongan
3,80
4,19
16
Kab. Banjarnegara
5
Kab. Wonosobo
3,92
4,32
17
Kab. Sragen
6,69
7,58
29
Kab. Kendal
10,77
12,12
6
Kab. Blora
4,28
4,64
18
Kab. Pekalongan
7,23
8,03
30
Kab. Klaten
11,27
12,18
7
Kab. Rembang
4,97
5,44
19
Kab. Magelang
8,02
8,77
31
Kab. Semarang
11,07
12,33
8
Kab. Temanggung
5,06
5,60
20
Kab. Tegal
7,93
8,79
32
Kab. Brebes
14,63
16,42
9
Kab. Batang
5,26
5,86
21
Kab. Pemalang
7,96
8,86
33
Kab. Kudus
31,46
33,83
10
Kab. Demak
5,93
6,51
22
Kab. Boyolali
8,10
9,02
34
Kab. Cilacap
39,46
44,90
11
Kab. Purbalingga
5,77
6,52
23
Kab. Jepara
9,11
10,12
35
Kota Semarang
43,39
48,46
24
Kab. Karanganyar
9,22
10,28
Provinsi
261,584
382,114
12
Kab. Grobogan
6,50
7,14
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
2. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Selain nilai total PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari PDRB per kapita. Apabila dilihat persebarannya, PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kudus, Cilacap, Kota Semarang, Surakarta dan Magelang. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, kabupaten yang memiliki PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Grobogan, Blora, dan Wonosobo. Secara lengkap, persebaran PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.24. II - 172
Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Wonosobo Kab. Demak Kab. Kebumen Kab. Tegal Kab. Pemalang Kab. Banyumas Kab. Magelang Kab. Purbalingga Kab. Wonogiri Kab. Temanggung Kab. Batang Kab. Banjarnegara Kab. Pati Kab. Sragen Kab. Rembang Kab. Jepara Kab. Brebes Kab. Pekalongan Kab. Boyolali Kab. Purworejo Kab. Klaten Kota Tegal Kota Salatiga Kab. Karanganyar Kab. Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Kendal Kota Pekalongan Kota Magelang Kota Surakarta Kab. Cilacap Kota Semarang Kab. Kudus
45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -
2010
2011*)
Jateng 2011
Gambar 2.24 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Juta Rupiah No
Juta Rupiah
Kab/Kota
2010
2011*)
No
1
Kab. Grobogan
4,96
5,44
13
2
Kab. Blora
5,16
5,58
3
Kab. Wonosobo
5,20
4
Kab. Demak
5
Kab/Kota
Juta Rupiah
2010
2011*)
No
Kab. Batang
7,45
8,28
25
14
Kab. Banjarnegara
7,71
8,55
5,71
15
Kab. Pati
7,88
5,62
6,16
16
Kab. Sragen
Kab. Kebumen
5,59
6,20
17
6
Kab. Tegal
5,68
6,29
7
Kab. Pemalang
6,31
8
Kab. Banyumas
6,64
9
Kab. Magelang
10
Kab/Kota
2010
2011*)
Kota Salatiga
10,85
11,91
26
Kab. Karanganyar
11,34
12,63
8,76
27
Kab. Semarang
11,89
13,23
7,80
8,81
28
Kab. Sukoharjo
12,02
13,33
Kab. Rembang
8,40
9,18
29
Kab. Kendal
11,97
13,44
18
Kab. Jepara
8,31
9,20
30
Kota Pekalongan
13,51
14,87
7,01
19
Kab. Brebes
8,43
9,46
31
Kota Magelang
17,80
19,62
7,38
20
Kab. Pekalongan
8,62
9,56
32
Kota Surakarta
19,90
21,98
6,78
7,41
21
Kab. Boyolali
8,70
9,68
33
Kab. Cilacap
24,03
27,30
Kab. Purbalingga
6,79
7,67
22
Kab. Purworejo
9,29
10,25
34
Kota Semarang
27,89
31,10
11
Kab. Wonogiri
7,24
7,71
23
Kab. Klaten
9,97
10,76
35
Kab. Kudus
40,47
43,45
12
Kab. Temanggung
7,15
7,89
24
Kota Tegal
10,99
11,86
13,73
15,37
Jateng
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : * Angka Sementara
3. IPM Apabila dilihat dari IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, maka dapat dilihat bahwa beberapa Kabupaten/Kota memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Kabupaten/Kota yang memiliki IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Brebes. IPM ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia, sehingga dengan melihat kondisi ini, IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih sangat perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kualitas hidup penduduk di tiap Kabupaten/Kota khususnya dan mendukung pencapaian kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
II - 173
80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00
64,00 Brebes Pemalang Banjarnegara Kendal Wonosobo Batang Tegal Boyolali Blora Grobogan Sragen Kebumen Wonogiri Pekalongan Cilacap Rembang Purbalingga Magelang Purworejo Banyumas Demak Jepara Kudus Pati Karanganyar Sukoharjo Klaten Kota Tegal Semarang Temanggung Kota Pekalongan Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta
62,00
2010
2011
Jateng 2011
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung IPM Kabupaten/Kota
No
Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brebes Pemalang Banjarnegara Kendal Wonosobo Batang Tegal Boyolali Blora Grobogan Sragen Kebumen
IPM 2010 2011 68,20 68,61 69,89 70,22 69,91 70,39 70,41 70,85 70,52 71,06 70,41 71,06 70,59 71,09 70,72 71,25 70,61 71,25 70,83 71,27 71,00 71,33 71,12 71,62
No
Kab/Kota
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Wonogiri Pekalongan Cilacap Rembang Purbalingga Magelang Purworejo Banyumas Demak Jepara Kudus Pati
IPM 2010 2011 71,33 71,86 71,40 71,86 71,73 72,34 72,07 72,45 72,07 72,50 72,08 72,69 72,55 72,91 72,60 72,96 72,58 73,09 72,64 73,12 72,95 73,24 72,96 73,49
No 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kab/Kota Karanganyar Sukoharjo Klaten Kota Tegal Semarang Temanggung Kota Pekalongan Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Provinsi
IPM 2010 73,19 73,57 73,83 73,89 74,10 74,11 74,47 76,60 76,53 77,11 77,86 72,49
2011 73,82 73,97 74,10 74,20 74,45 74,47 74,90 76,83 76,83 77,42 78,18 72,94
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
4. IPG dan IDG IPG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah rata-rata sudah cukup baik. Beberapa Kabupaten/Kota memiliki IPG yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Tengah, dengan IPG tertinggi pada tahun 2011 adalah Kota Surakarta. Sedangkan IPG terendah tahun 2011 adalah Kabupaten Brebes. IDG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah rata-rata sudah cukup baik, IDG tertinggi pada tahun 2011 adalah Kota Surakarta, dan terendah adalah Kabupaten Brebes. Secara lengkap, persebaran IPG dan IDG Kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada Gambar 2.26 dan Gambar 2.27.
II - 174
Brebes Grobogan Wonosobo Kebumen Jepara Pekalongan Cilacap Batang Tegal Banjarnegara Purbalingga Pemalang Kota Tegal Kota Pekalongan Pati Banyumas Rembang Blora Kendal Purworejo Sragen Wonogiri Boyolali Magelang Karanganyar Demak Klaten Kudus Sukoharjo Temanggung Kota Semarang Semarang Kota Magelang Kota Salatiga Kota Surakarta
90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -
2010
2011
Jateng 2011
Gambar 2.26 IPG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Ketarangan : Data Dukung IPG Kabupaten/Kota IPG No Kab/Kota 2010 2011 1 Brebes 54,29 54,81 2 Grobogan 55,68 56,13 3 Wonosobo 56,26 56,89 4 Kebumen 56,59 56,97 5 Jepara 57,55 58,00 6 Pekalongan 57,60 58,20 7 Cilacap 58,41 59,37 8 Batang 59,17 60,02 9 Tegal 59,32 60,18 10 Banjarnegara 59,76 60,50 11 Purbalingga 62,48 62,89 12 Pemalang 63,28 63,84
No
Kab/Kota
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kota Tegal Kota Pekalongan Pati Banyumas Rembang Blora Kendal Purworejo Sragen Wonogiri Boyolali Magelang
IPG 2010 2011 63,34 63,92 63,47 64,04 63,58 64,14 64,01 64,65 64,11 64,87 64,35 65,20 64,59 65,30 64,67 65,49 66,10 66,69 66,27 67,12 67,66 68,37 68,26 69,15
No
Kab/Kota
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Karanganyar Demak Klaten Kudus Sukoharjo Temanggung Kota Semarang Semarang Kota Magelang Kota Salatiga Kota Surakarta Provinsi
IPG 2010 8,45 68,76 68,86 70,55 71,27 71,67 71,85 73,07 73,52 74,06 75,68 65,79
2011 69,39 69,63 69,68 70,92 71,50 72,31 72,47 73,72 73,96 74,78 76,37 66,45
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
90,00 80,00 70,00 60,00
50,00 40,00 30,00 20,00
Jateng 2011
Gambar 2.27 IDG Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung IDG Kabupaten/Kota IDG No Kab/Kota 2010 2011 1 Jepara 46,11 47,23
No 13
Kab/Kota Pati
II - 175
IDG 2010 2011 61,44 63,63
No 25
Kab/Kota Boyolali
IDG 2010 68,47
2011 68,82
Kota Salatiga
Kota Surakarta
Blora
Semarang
Demak
Temanggung
Klaten
Rembang
Pemalang
Boyolali
Kota Tegal
Banyumas
Sukoharjo
Purbalingga
Kota Magelang
Kudus
Karanganyar
Batang
2011
Kota Pekalongan
2010
Kebumen
Kendal
Pati
Kota Semarang
Wonogiri
Magelang
Banjarnegara
Cilacap
Purworejo
Sragen
Grobogan
Pekalongan
Tegal
Brebes
Jepara
-
Wonosobo
10,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wonosobo Tegal Brebes Pekalongan Sragen Grobogan Cilacap Purworejo Banjarnegara Magelang
47,44 49,07 53,94 55,20 56,06 57,65 55,17 59,49 57,80 60,12
48,06 51,70 53,95 56,81 57,18 57,45 57,72 58,30 59,23 60,79
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kota Semarang Kendal Batang Kebumen Kudus Karanganyar Kota Magelang Sukoharjo Purbalingga Banyumas
63,46 64,42 62,29 63,18 67,01 67,87 65,29 67,78 66,33 66,57
64,48 64,65 64,74 65,63 66,05 66,44 66,78 67,46 67,47 67,64
12
Wonogiri
61,93
62,71
24
Kota Pekalongan
64,69
68,44
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kota Tegal Pemalang Rembang Klaten Demak Temanggung Blora Semarang Kota Surakarta Kota Salatiga
Provinsi
67,77 70,26 68,02 69,23 70,23 70,83 74,72 75,91 75,75 76,28
69,18 69,95 69,97 70,41 70,84 72,00 75,08 76,92 78,06 81,45
67,96
68,99
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
5. Kemiskinan Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah, tersebar tidak merata di Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya angka kemiskinan yang berada di atas rata â&#x20AC;&#x201C; rata angka kemiskinan Jawa Tengah, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang angka kemiskinan tahun 2011 meningkat dari tahun 2010. Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Rembang, dimana angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2010. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki angka kemiskinan rendah, dan di bawah angka kemiskinan Jawa Tengah adalah Kota Semarang, Salatiga dan Kabupaten Kudus. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.28. 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00
2010
2011
Jateng 2011
Gambar 2.28 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung Angka Kemiskina Kabupaten/Kota No 1 2 3 4 5 6
Kab/Kota Kota Semarang Kota Salatiga Kudus Kota Pekalongan Semarang Jepara
2010 (%)
2011 (%)
No
5,12 8,28 9,02 9,37 10,50 10,18
5,68 7,80 9,45 10,04 10,30 10,32
13 14 15 16 17 18
Kab/Kota Batang Kendal Pati Boyolali Pekalongan Magelang
II - 176
2010 (%)
2011 (%)
No
Kab/Kota
2010 (%)
2011 (%)
14,67 14,47 14,48 13,72 16,29 14,14
13,47 14,26 14,69 14,97 15,00 15,18
25 26 27 28 29 30
Klaten Sragen Demak Banjarnegara Pemalang Banyumas
17,47 17,49 18,76 19,17 19,96 20,20
17,95 17,95 18,21 20,38 20,68 21,11
Wonosobo
Rembang
Kebumen
Purbalingga
Brebes
Pemalang
Banyumas
Demak
Banjarnegara
Klaten
Sragen
Grobogan
Purworejo
Blora
Cilacap
Wonogiri
Karanganyar
Magelang
Pekalongan
Pati
Boyolali
Kendal
Batang
Temanggung
Tegal
Kota Surakarta
Sukoharjo
Kota Magelang
Jepara
Kota Tegal
Semarang
Kudus
Kota Pekalongan
Kota Salatiga
-
Kota Semarang
5,00
7 8 9 10 11
Kota Tegal Kota Magelang Sukoharjo Tegal Kota Surakarta
10,62 10,51 10,94 13,11 13,96
10,81 11,06 11,13 11,54 12,90
19 20 21 22 23
Karanganyar Wonogiri Blora Cilacap Grobogan
13,98 15,68 16,27 18,11 17,86
15,29 15,74 16,24 17,15 17,38
12
Temanggung
13,46
13,38
24
Purworejo
16,61
17,51
31 32 33 34 35
Brebes Purbalingga Rembang Kebumen Wonosobo
23,01 24,58 23,41 22,71 23,16
22,72 23,06 23,71 24,06 24,21
PROVINSI
16,56
16,21
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
6. TPT Kondisi TPT Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga tersebar tidak merata dan sebagian besar TPT Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 berada di atas rata â&#x20AC;&#x201C; rata TPT Provinsi Jawa Tengah. Beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan TPT pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Kabupaten/kota dengan TPT tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten Pati, Kota Magelang dan Kota Tegal, bahkan kondisi TPTnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan TPT terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purworejo, Temanggung an Wonogiri. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.29.
14,00 12,00
10,00 8,00 6,00
4,00 2,00 Purworejo Temanggung Wonogiri Kebumen Klaten Banjarnegara Jepara Grobogan Magelang Boyolali Pemalang Blora Semarang Banyumas Pekalongan Purbalingga Wonosobo Karanganyar Rembang Kota Semarang Kudus Batang Sukoharjo Sragen Tegal Kota Surakarta Kendal Kota Salatiga Cilacap Kota Pekalongan Brebes Demak Kota Tegal Kota Magelang Pati
-
2011
2012
Jateng 2012
Gambar 2.29 TPT Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2011 Keterangan : Data Dukung TPT Kabupaten/Kota
No
TPT
Kab/Kota
No
TPT
Kab/Kota
2011
2012
2011
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Purworejo Temanggung Wonogiri Kebumen Klaten Banjarnegara Jepara Grobogan Magelang Boyolali Pemalang
4,57 5,24 3,41 5,18 6,21 5,57 6,26 5,20 5,98 5,24 6,33
3,28 3,40 3,60 3,66 3,66 3,76 4,20 4,33 4,47 4,52 4,82
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Semarang Banyumas Pekalongan Purbalingga Wonosobo Karanganyar Rembang Kota Semarang Kudus Batang Sukoharjo
6,12 4,95 6,12 5,54 5,74 5,51 5,92 6,92 6,21 5,91 5,48
4,88 5,06 5,07 5,14 5,37 5,79 5,80 5,82 5,85 5,90 5,98
12
Blora
6,11
4,88
24
Sragen
5,27
6,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012
II - 177
No
Kab/Kota
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Tegal Kota Surakarta Kendal Kota Salatiga Cilacap Kota Pekalongan Brebes Demak Kota Tegal Kota Magelang Pati
PROVINSI
TPT 2011
2012
6,89 6,36 5,59 6,39 6,52 7,29 6,63 5,70 7,14 8,28 7,37
6,05 6,07 6,34 6,69 7,40 7,44 8,20 8,44 8,49 8,71 12,20
5,93
5,63
Analisis kondisi pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota tahun 2011 terhadap kemiskinan, pengangguran, dan IPM tiap Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dilakukan dengan menggunakan analisis kuadran. Kondisi pertumbuhan PDRB terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kuadran yaitu : a. Kuadran I : pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh positif terhadap tingginya penurunan angka kemiskinan, yaitu di Kabupaten Purbalingga, Batang, Cilacap, Banyumas, Brebes, Semarang, Kendal, Jepara, Pati, Sragen, Kota Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Tegal; b. Kuadran II : pertumbuhan PDRB kecil tetapi memberikan pengaruh positif pada penurunan angka kemiskinan, yaitu di Kabupaten Tegal, Karanganyar, Demak, Temanggung, Sukoharjo, Klaten, Kudus, Rembang, Grobogan, Blora, Wonogiri; c. Kuadran III : pertumbuhan PDRB kecil dan penurunan angka kemiskinannya juga kecil, yaitu di Kabupaten Pemalang, Wonosobo, dan Magelang; d. Kuadran IV : pertumbuhan PDRB cukup tinggi tetapi tidak memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan yaitu di Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Pekalongan, Boyolali, Kota Pekalongan dan Magelang. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 2.30.
II
I
III
IV
Gambar 2.30 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kondisi pertumbuhan PDRB terhadap penurunan angka pengangguran di kabupaten/kota di Jawa Tengah dikelompokkan juga menjadi 4 (empat) kuadran yaitu : a. Kuadran I : pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh positif terhadap tingginya penurunan angka pengangguran, yaitu di II - 178
Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kendal, Pekalongan Semarang, Batang, Kota Magelang, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal dan Pekalongan; b. Kuadran II : pertumbuhan PDRB kecil tetapi memberikan pengaruh positif pada penurunan angka kemiskinan, yaitu di Kabupaten Pemalang, Kebumen, Sukoharjo, Brebes, Tegal, Kudus, Demak, Grobogan, Wonogiri, Blora, dan Klaten; c. Kuadran III : pertumbuhan PDRB kecil dan penurunan angka kemiskinannya juga kecil, yaitu di Kabupaten Purworejo, Rembang, Temanggung, Karanganyar, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara; d. Kuadran IV : pertumbuhan PDRB cukup tinggi tetapi tidak memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan yaitu di Kabupaten Pati, Boyolali, Jepara, Purbalingga dan Sragen. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 2.31.
II
I
III
IV
Gambar 2.31 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan Penurunan Pengangguran Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kondisi pertumbuhan PDRB terhadap IPM di kabupaten/kota di Jawa Tengah dikelompokkan juga menjadi 4 (empat) kuadran yaitu : a. Kuadran I : pertumbuhan PDRB dan IPM tinggi, yaitu di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Pati, Jepara, Semarang, Pekalongan, Kota Semarang, Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan; b. Kuadran II : pertumbuhan PDRB kecil tetapi IPM tinggi, yaitu di Kabupaten Sukoharjo, Temanggung, Kudus, Magelang, Klaten, Rembang, Demak dan Kota Tegal; c. Kuadran III : pertumbuhan PDRB dan IPM rendah, yaitu di Kabupaten Wonogiri, Blora, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, Tegal, dan Pemalang; II - 179
d. Kuadran IV : pertumbuhan PDRB cukup tinggi tetapi IPM rendah yaitu di Kabupaten Boyolali, Batang, Brebes, Kendal, dan Sragen. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 2.32.
II
I
III
IV
Gambar 2.32 Analisis Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan, diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Namun, dengan melihat kondisi pembangunan Kabupaten/Kota dengan beberapa indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengembangan wilayah di Jawa Tengah yaitu antara lain : a. Pemerataan pembangunan ekonomi yang belum merata yang diindikasikan dengan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; b. Pengembangan wilayah belum didasarkan pada potensi yang dimiliki; c. Kondisi infrastruktur yang belum memadai. 2.5. Lingkungan Strategis a. Internal Faktor internal yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Jawa Tengah antara lain : II - 180
1) Ekonomi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar sebanyak 21.986.712 jiwa dan memiliki etos kerja masyarakat yang relatif baik serta nilai upah yang kompetitif dibandingkan daerah lain di Indonesia. Di sisi lain, angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah masih tinggi, secara nasional jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Jawa Timur. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Agustus 2012 sebesar 5,63% lebih rendah dari TPT nasional sebesar 6,32%, dikarenakan jumlah penduduk di Jawa Tengah termasuk terbesar di Indonesia, sehingga jika dilihat dari angka absolutnya maka TPT di Jawa Tengah masih tergolong besar yaitu 962,10 ribu orang. Selain itu, penduduk Jawa Tengah yang sudah bekerja sebagian besar masih berpendidikan dasar sehingga berpengaruh pada pilihan lapangan kerja dan peningkatan karir serta pendapatan masyarakat. Kondisi tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai sektor utama mata pencaharian penduduk, sehingga secara nasional Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan dengan kontribusi surplus beras yang semakin meningkat, dan berperan dalam pencapaian Surplus Beras 10 Juta ton Nasional pada tahun 2014. Potensi peningkatan di sektor pertanian masih terus dikembangkan dengan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang ada, melalui berbagai cara dan kebijakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pertanian, sektor lain yang semakin berkembang adalah industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran. Subsektor yang turut berperan di dalamnya adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditunjang oleh kebijakan penyederhanaan pelayanan investasi dianta-ranya melalui One Stop Service (OSS) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Industri di Jawa Tengah saat ini masih tergantung pada bahan baku produksi impor, terutama industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu industri padat karya dengan serapan tenaga kerja yang besar. Selain itu ketiadaan standar pelayanan investasi yang sama di tiap daerah di Jawa Tengah telah menyebabkan tidak meratanya investasi yang masuk ke Jawa Tengah. 2) Infrastruktur II - 181
Infrastruktur di Jawa Tengah dalam mendukung dan menunjang pembangunan daerah khususnya infrastruktur perhubungan ditingkatkan dengan pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS), Jalan Tol Semarangâ&#x20AC;&#x201C;Solo, double track kereta api, peningkatan akses Pantura â&#x20AC;&#x201C; Pansela di wilayah barat dan timur Jawa Tengah, pengembangan pelabuhan pengumpul dan penumpang, serta pengembangan bandara internasional di Semarang dan Surakarta serta bandara pengumpan di beberapa wilayah Jawa Tengah. Sedangkan infrastruktur lainnya yang juga dikembangkan antara lain penyediaan air baku, air minum dan irigasi dengan pembangunan waduk dan embung. Selain itu juga dikembangkan infrastruktur penyedia energi dengan pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Solar Home System (PLTSHS), serta tidak menutup kemungkinan pengembangan PLTN. Permasalahan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah diantaranya adalah kesenjangan infrastruktur pengembangan wilayah di bagian utara dengan bagian selatan serta keterbatasan jumlah dan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Tengah, hal tersebut disebabkan salah satunya karena keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur. 3) Pengembangan Wilayah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Jawa Tengah menjadi pedoman dalam penyediaan lahan/ kawasan untuk berbagai kebutuhan daerah, diantaranya telah disediakannya kawasanâ&#x20AC;&#x201C;kawasan industri sehingga penggunaan lahan/kawasan lebih jelas dan tertata khususnya bagi dunia industri dan investor yang hendak mena-namkan modal di Jawa Tengah. Posisi wilayah Jawa Tengah yang strategis di tengah Pulau Jawa serta kondusivitas dan stabilitas wilayah yang terus terjaga, menjadikan pengembangan wilayah di Jawa Tengah akan terus meningkat sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya kerjasama antar wilayah dalam hal kelembagaan, transportasi, SPAM dan persampahan meskipun belum optimal namun diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah. b. Eksternal Faktor ekternal yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Jawa Tengah antara lain : 1) Ekonomi II - 182
Pemberlakuan perdagangan bebas antara Asia Tenggara de-ngan Cina dengan adanya ACFTA 2010 dan AEC 2015 selain menjadi tantangan karena akan meningkatkan impor produk Cina, juga membuka peluang bagi peningkatan pasar ekspor mengingat meningkatnya peluang investasi di Jawa Tengah karena ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai penyangga pangan, meningkatnya daya saing produk daerah, pemantapan struktur pengembangan industri dan upah buruh di provinsi lain yang lebih tinggi daripada Jawa Tengah serta adanya dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Namun demikian masih perlu perhatian atas longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM karena mengakibatkan defisit APBN yang akan berpangaruh juga pada pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah. Selain itu juga harus diwaspadai pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, terutama berlanjutnya krisis ekonomi di Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat. 2) Infrastruktur Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah relatif memiliki lahan yang lebih luas dalam pengembangan infrastruktur. Kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya juga menjadikan sarana pelabuhan di Jawa Tengah sebagai pilihan yang lebih efisien, sehingga perlu akselerasi pembangunan dan peningkatan pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan pusat tentang MP3EI utamanya konektivitas antar wilayah. Walaupun komitmen pusat kepada penyelesaian pembangunan infrastruktur masih belum optimal sehingga menjadi salah satu sebab keterlambatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, namun dengan mulai terbukanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan dapat meningkatkan penyediaan infrastruktur di Jawa Tengah. 3) Pengembangan Wilayah Banyaknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan di Jawa Tengah telah menyebabkan timbulnya masalah lingkungan, hal tersebut diperparah dengan kebijakan sektoral di tingkat pusat yang tidak sinkron satu sama lainnya sehingga perlu peningkatan komitmen dalam pengembangan wilayah sesuai dengan RTRWN dan potensi wilayah sesuai dengan koridor MP3EI. Wilayah Jawa Tengah juga banyak yang rentan terhadap bencana alam seperti longsor, banjir, kebakaran hutan, letusan gunung berapi dan gempa sehingga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. II - 183
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2012. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan lingkungan strategis daerah. Identifikasi permasalahan tergambarkan secara sederhana dalam Gambar 2.33 berikut. Capaian MDGs
Gambaran Kondisi Daerah : Geografi dan Demografi Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan Umum Daya Saing Daerah
Permasalahan
Evaluasi RKPD Tahun 2012
Isu Strategis Daerah
Lingstra
Gambar 2.33 Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2012, capaian MDG’s dan lingkungan strategis, maka permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah : 1) Melambatnya penurunan angka kemiskinan disebabkan masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; rendahnya terhadap akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Hal tersebut di ikuti pula dengan masih besarnya beban pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan; 2) Capaian pertumbuhan ekonomi masih di bawah capaian rata-rata nasional; 3) Ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan kesenjangan antar wilayah cukup tinggi; 4) Belum optimalnya kualitas, akses, serta cakupan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur Pra KS dan KS-1; II - 184
5) Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 6) Belum memadainya kapasitas tenaga kerja sesuai tuntutan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; 7) Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan; 8) Belum memadainya keterampilan, kesiapan lahan dan lokasi penempatan calon transmigran, serta alokasi kuota penempatan transmigran yang tidak sebanding dengan animo masyarakat; 9) Masih rendahnya capaian APK SMA/MA/SMK; 10) Masih rendahnya jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikasi; 11) Belum optimalnya pendidikan;
kuantitas
dan
kualitas
sarana
prasarana
12) Belum optimalnya upaya pelestarian seni dan budaya daerah, baik upaya perlindungan, pengembangan maupun pemanfaatan; 13) Kurangnya penguasaan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan pemuda serta kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda; 14) Belum optimalnya pola pembibitan dan pembinaan atlet olahraga serta dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara rutin dan berkelanjutan; 15) Belum optimalnya sumber daya dan layanan perpustakaan utamanya bagi masyarakat di pelosok desa; 16) Masih tingginya angka kematian ibu maternal dan angka/kasus kematian bayi dan balita; 17) Masih ditemukannya kasus gizi kurang dan gizi buruk di Jawa Tengah; 18) Belum optimalnya cakupan imunisasi karena masih adanya penolakan sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman yang salah tentang imunisasi; 19) Masih tingginya kasus penyakit menular AIDS dan HIV serta DBD; 20) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas) dan rujukan (BKPM,BKIM, Badan RSUD/RSJD);
dasar (PKD, Labkes dan
21) Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani dan diberikan bantuan, yang didukung dengan rendahnya kesadaran PSKS dan dunia usaha dalam upaya penanganan PMKS; 22) Kondisi sarana dan prasarana Panti Sosial terutama milik swasta kurang memadai sehingga penanganan PMKS kurang optimal; 23) Belum optimalnya pemanfaatan potensi air baku dan ancaman potensi banjir serta kekeringan; II - 185
24) Belum optimalnya kondisi kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi, serta kualitas prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan daya saing daerah; 25) Belum optimalnya intermoda transportasi dan belum selesainya pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, double track, JJLS, serta PLTU; 26) Belum optimalnya promosi potensi investasi, standar pelayanan dan regulasi investasi serta infrastruktur pendukung investasi; 27) Masih lemahnya kualitas SDM dan Kelembagaan KUMKM, belum optimalnya pengembangan KUMKM berbasis sumber daya lokal, akses permodalan dan pemasaran; 28) Belum optimalnya promosi, rendahnya kualitas produk, jasa pariwisata, SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya, lemahnya jejaring dan kerjasama serta kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; 29) Masih tingginya penggunaan bahan baku impor bagi IKM dan rendahnya sertifikasi kualitas mutu produk serta kurangnya kemitraan usaha besar dengan industri kecil; 30) Rendahnya penduduk yang memiliki terlindungi dan sanitasi dasar;
akses
air
minum
yang
31) Masih adanya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni; 32) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas; 33) Terbatasnya infrastuktur jaringan irigasi, jalan usaha tani, pengetahuan dan ketrampilan petani serta kurang berkembangnya kelembagaan kelompok tani; 34) Perubahan iklim yang sulit diprediksi yang berdampak pada eksplosi hama dan penyakit, pergeseran pola tanam, kekeringan, kebanjiran; 35) Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan, serta masih tingginya alih fungsi lahan pertanian; 36) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik pedesaan; 37) Masih terdapatnya lahan kritis dan kerusakan pesisir serta belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau; 38) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi; 39) Belum optimalnya penerapan SPM dalam mendukung peningkatan pelayanan publik; 40) Belum optimalnya pengelolaan dan pendayagunaan asset daerah untuk mendukung peningkatan PAD;
II - 186
41) Belum optimalnya masyarakat dalam penggunaan hak pilih Pemilukada serta rendahnya kesadaran hukum dan penghormatan HAM; 42) Terbatasnya jumlah personil aparat keamanan, ketentraman dan ketertiban serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung pemantapan kondusivitas daerah. 2.7. Isu Strategis Pembangunan Daerah Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Jawa Tengah, serta dengan sinkronisasi isu strategis Nasional tahun 2014 dan Prioritas Nasional, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2014 sebagai berikut : 1) Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena hingga tahun 2012, angka kemiskinan Jawa Tengah sebesar 14,98%. Angka ini masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan rata - rata angka kemiskinan nasional (11,66%) dan angka kemiskinan beberapa provinsi lain di wilayah Jawa dan Bali. Adapun jumlah pengangguran Tahun 2012 sebanyak 962,10 ribu jiwa (5,63%) menurun dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.002,2 ribu jiwa (5,93%). 2) Daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan Daya saing ekonomi Jawa Tengah saat ini masih harus terus dipacu, terutama pada ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, guna menghadapi pasar global dan ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 serta AEC 2015; Mendukung surplus beras nasional 10 juta ton, swasembada daging dan gula, serta peningkatan kesejahteraan petani. 3) Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan. Indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dapat menggambarkan kondisi umum kualitas SDM Jawa Tengah saat ini. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari pendapatan per kapita masyarakat dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang masih cukup rendah. 4) Infrastruktur dan pengembangan wilayah Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta sinkronisasi dengan penataan ruang dan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah didukung dengan peningkatan rasio elektrifikasi dan konservasi energi.
II - 187
5) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana Kondisi sumberdaya alam di Jawa Tengah, dari hulu hingga ke hilir telah mengalami degradasi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya degradasi hutan, lahan kritis, kerusakan ekosistem pesisir, yang mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir, kekeringan, maupun tanah longsor. Perubahan iklim juga menjadi permasalahan global yang tidak dapat dihindari di Jawa Tengah. 6) Tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance) Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional, yang juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. 7) Demokratisasi dan kondusivitas daerah Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi bernegara seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
II - 188
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian
dunia
sampai
dengan
akhir
tahun
2013,
yang
dimungkinkan berlanjut pada tahun berikutnya. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada daya tahan perekonomian Indonesia. Selain itu, situasi dalam negeri terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang kesemuanya akan berimbas pula pada kondisi perekonomian di Jawa Tengah ke depan. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah a.
Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima
tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada Tahun
2009
mengalami
penurunan
5,14%.
Pada
tahun
2008
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%, tahun 2010 mencapai 5,84%, meningkat menjadi 6,01% pada tahun 2011 dan 6,34% pada tahun 2012.
Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2011-2012, BPS Jawa Tengah
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 b.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama kurun waktu tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2012, nilai PDRB Jawa Tengah
mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada Tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari tahun 2011 yaitu senilai Rp.498.614 Milyar menjadi Rp.556.479 Milyar. Demikian pula,
III - 1
nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meningkat dari Rp.198.226 Milyar menjadi Rp.210.848 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan tiap sektor PDRB, maka laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 3 (tiga) sektor yaitu sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sebesar 9,36%; perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) sebesar 8,25%; serta pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,90%. Pertumbuhan cukup signifikan yang terjadi pada sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan merupakan gambaran dari perekonomian Jawa Tengah yang relatif stabil sehingga berpengaruh Pertumbuhan
kepada sektor
kepercayaan PHR
masyarakat
dipengaruhi
dan
oleh
dunia
tingginya
usaha. aktivitas
perdagangan, distribusi barang beredar dan relatif stabilnya suku bunga perbankan. Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh masih cukup tingginya aktivitas kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) serta minat kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Pertumbuhan pada sektor jasa didorong oleh meningkatnya aktivitas berbagai event, kegiatan dan hiburan yang sejalan dengan semakin baiknya kesiapan industri jasa dalam mengelola berbagai sumberdaya yang tersedia. Secara lengkap, nilai dan laju PDRB Jawa Tengah tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restauran Angkutan dan Komunikasi Keu, Real Estt & Jasa Perh. Jasa-jasa
ADHB (Milyar Rupiah)
ADHK (Milyar Rupiah)
Laju Pertumbuhan (%)
2011**)
2012**)
2011**)
2012**)
2011**)
2012**)
95.094
104.311
35.421
36.712
1,33
3,71
4.726
5.239
2.193
2.355
4,91
7,38
166.108
182.715
65.528
69.012
6,74
5,46
4.984
5.648
1.684
1.820
4,30
6,38
29.747
33.352
11.712
12.573
6,34
6,98
98.268
112.908
43.072
46.719
7,53
8,25
29.172
32.951
10.645
11.486
8,56
7,90
17.684
19.993
7.503
8.206
6,62
9,36
52.828
59.359
20.464
21.961
7,54
7,32
PDRB 498.614 556.479 198.226 210.848 6,01 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : **) Angka Sangat Sementara
III - 2
6,34
Apabila dilihat dari proporsi kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah tahun 2012, maka 3 (tiga) sektor memberikan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu industri pengolahan (32,83%); perdagangan, hotel dan restoran (20,29%); serta pertanian (18,74%). Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi PDRB selama dua tahun terakhir (2011-2012), maka telah terjadi pergeseran kontribusi sektor PDRB dimana 2 (dua) sektor mengalami penurunan yaitu pertanian dari 19,07% menjadi 18,74%; industri pengolahan dari 33,31% menjadi 32,83%. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor perdagangan, hotel dan restauran dari 19,71% menjadi 20,29%; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan dari 3,55% menjadi 3,59%; dan sektor jasa-jasa dari 10,60% menjadi 10,67%. Sementara untuk 4 (empat) sektor lainnya yaitu pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; pengangkutan dan komunikasi kontribusinya tetap. Kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah Tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2012 No
Lapangan Usaha
2011**)
2012**)
(%)
(%)
19,07
18,74
0,95
0,94
33,31
32,83
1
Pertanian
2
Pertambangan & Penggalian
3
Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas & Air Bersih
1,00
1,02
5
Konstruksi
5,97
5,99
6
Perdagangan, Hotel dan Restauran
19,71
20,29
7
Angkutan dan Komunikasi
5,85
5,92
8
Keuangan, Real Estat & Jasa Perh.
3,55
3,59
9
Jasa-jasa
10,60
10,67
100
100
PDRB
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : **) Angka Sangat Sementara
Selanjutnya apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut sisi penggunaan pada tahun 2012, maka komponen penggunaan untuk konsumsi rumah tangga masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Jawa Tengah (64,0%), walaupun proporsinya menurun dibanding tahun 2011 (64,2%). Hal ini menunjukkan bahwa pasar domestik tetap memiliki potensi yang cukup besar sebagai basis pemasaran produk barang dan jasa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, maka komponen penggunaan yang mengalami peningkatan adalah pembentukan modal tetap bruto (dari 18,5% menjadi 19,6%) dan ekspor Jawa
III - 3
Tengah memberikan kontribusi meningkat (dari 1,6% menjadi 2,7%). Meningkatnya ekspor tersebut menunjukkan bahwa produk ekspor Jawa Tengah
masih
mampu
untuk
bersaing
di
pasar
global,
sehingga
diperlukan upaya untuk mengembangkan diversifikasi produk barang yang potensial sebagai komoditas ekspor. Secara lengkap distribusi PDRB menurut penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2012 No
Komponen Penggunaan
2011**)
2012**)
64,2
64,0
1,4
1,4
1
Konsumsi Rumah Tangga
2
Konsumsi Lembaga Non Profit
3
Konsumsi Pemerintah
11,3
11,1
4
PMTB
18,5
19,6
5
Ekspor
1,6
2,7
PDRB
100
100
Sumber
: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : **) angka sangat sementara
PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Jawa Tengah ADHB mencapai Rp.16,7 juta, dan PDRB per kapita ADHK sebesar Rp.6,3 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, maka PDRB per kapita tahun 2012 mengalami peningkatan cukup baik. Untuk PDRB per kapita ADHB tahun 2012 meningkat sebesar 8,8 persen dari tahun 2011, PDRB per kapita ADHK tahun 2012 meningkat 3.7 persen dari tahun 2011. Secara lengkap PDRB per kapita Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2011 - 2012 No
Uraian
2011**)
2012**)
1
PDRB per Kapita ADHB (ribu rupiah)
15.376,1
16.726,1
2
PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah))
6.112,8
6.337,5
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : **) angka sangat sementara
c.
Inflasi Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar
4,24%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 sebesar 2,68%, namun masih pada kisaran target inflasi tahun 2012 sebesar 5 â&#x20AC;&#x201C; 6%. Meningkatnya angka inflasi tersebut disebabkan oleh fluktuasi harga bahan makanan
III - 4
(volatile foods) antara lain: daging ayam ras, bawang merah dan cabe merah. Inflasi tahun 2012, diharapkan tidak akan berpengaruh secara signifikan pada kondisi perekonomian tahun 2013, dengan catatan daya beli
masyarakat
tetap
terjaga,
kenaikan
harga
kebutuhan
pokok
masyarakat dapat dikendalikan (administered prices), meskipun ada rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Di sisi lain perlu adanya antisipasi terhadap ekspektasi masyarakat yang berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi pada bulanbulan berikutnya. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dari tahun 20082012 dapat dilihat pada Gambar 3.2.
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2008-2012
Gambar 3.2 Inflasi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 d.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat kesejahteraan petani ditunjukkan dengan Indeks Nilai Tukar
Petani (NTP) sebesar 106,37 pada Bulan Desember 2012. Lebih kecil 0,25 bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada Tahun 2011 yaitu sebesar 106,62. Hal ini disebabkan adanya penurunan indeks NTP pada sub
sektor
Hortikultura,
Tanaman
Perkebunan
Rakyat
(TPR)
dan
Perikanan. Penurunan disebabkan harga pada komoditas hortikultura pada kelompok buah-buahan mengalami kenaikan, tetapi disisi lain kelompok sayur-sayuran mengalami penurunan. Sedangkan penurunan pada sub sektor TPR disebabkan turunnya harga komoditas karet, aren dan kelapa. Pada sub sektor perikanan penurunan dikarenakan ada fluktuasi harga pada komuditas ikan kembung, tengiri, nila dan lele. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2014. Hal ini diperkirakan secara tidak
III - 5
langsung akan berpengaruh pada daya tahan perekonomian Indonesia. Situasi dalam negeri terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta pelaksanaan pemilihan umum Legislatif,
Presiden
dan
Wakil
Presiden
2014
diperkirakan
dapat
meningkatkan terjadinya sentimen masyarakat. Hal tersebut diprediksikan dapat memicu timbulnya isu distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan primer dan bahan baku produksi sehingga berdampak pada kondisi perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2013 diprediksikan mencapai 6,3% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2013 sebesar 6,8%. Perkuatan infrastuktur ekonomi nasional terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha. Impor barang Jawa Tengah pada Tahun 2013 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada tahun 2013 diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditas hortikultura. Kondisi perekonomian di Jawa Tengah Tahun 2014 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, tantangan yang dihadapi Jawa Tengah dalam perekonomian daerah adalah:
Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China ACFTA 2010 dan Asia Economic Community (AEC) 2015;
Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;
Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis;
Komitmen dukungan pemerintah Pusat ke Jawa Tengah sebagaimana peran yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal;
Alih fungsi lahan tidak sesuai peruntukan;
Kerentanan wilayah terhadap bencana;
Kebijakan sektoral yang kurang sinkron. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, peluang yang dapat
dimanfaatkan adalah:
Meningkatnya peluang pasar ekspor; III - 6
Meningkatnya dukungan program CSR dan PKBL;
Meningkatnya peluang investasi;
Ketergantungan nasional terhadap Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi penyangga pangan;
Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri;
Relatif lebih tingginya upah buruh di provinsi lain;
Keterbatasan lahan di provinsi lain;
Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya;
Meningkatnya peluang kerjasama pemerintah dengan swasta;
Akselerasi
dan
komitmen
dukungan
infrastruktur
MP3EI
dan
pengembangan potensi wilayah;
Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRWN). Berdasarkan kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini, serta
memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2014 dan 2015 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012, Target Tahun 2013 dan Prediksi Tahun 2014 - 2015 No
Indikator
2011
2012
2013
2014*)
2015*)
1.
2.
PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
498,614
556,479
568,416
603,317
638,219
198,226
210,848
213,412
221,005
228,559
6,01
6,34
5,8 - 6,2
6,3 - 6,7**)
6,4-6,8**)
3.
Inflasi (%)
2,68
4,24
5±1
5±1
5±1
4.
15,099
16,726
17,554
18,632
19,569
6,002
6,337
6,591
6,825
7,009
89,170
110,805
114,401
119,500
124,88
5,93
5,63
5,60
5,60-5,50
5,50-5,40
7.
PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp) PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp) Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Kemiskinan (%)
16,21
14,98
13,27
11,58-11,37
10,00-9,80
8.
Nilai Tukar Petani (NTP)
106,62
106,37
108,67
107,27
107,57
5. 6.
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : Tahun 2013 adalah Target RPJMD 2008-2013 / RKPD 2013 *) Angka prediksi **) Angka prediksi Bappeda Prov. Jateng dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng - DIY
III - 7
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin positif sesuai
dengan
target
memperhatikan
kondisi
yang
telah
perekonomian
direncanakan, global
dan
serta nasional,
dengan maka
kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan : 1. Menjaga realisasi investasi yang positif Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastruktur pendukung investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik. Kebutuhan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diprediksikan sejumlah Rp.119,500 Trilyun. 2. Mendorong pertumbuhan PDRB dengan mengutamakan sektor-sektor unggulan penyumbang terbesar pada PDRB PDRB Jawa Tengah tahun 2014 diprediksikan akan mencapai sekitar Rp.603,317 Trilyun (berdasarkan harga berlaku). Sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi sektor ekonomi utama, sedangkan sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor jasajasa serta sektor pertanian, juga mempunyai peran strategis dalam kontribusi terhadap PDRB. Dari sisi penggunaan, diprediksikan konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian. 3. Mendorong bergeraknya sektor riil yang dapat langsung berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Visit Jawa Tengah 2013 sebagai event pariwisata diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta dapat memberikan dukungan pada bergeraknya berbagai sektor riil Jawa Tengah yang secara langsung dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal tersebut secara positif akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah serta di dukung
pula
oleh
mulai
beroperasinya
berbagai
infrastruktur
pendukung perekonomian daerah. 4. Menjaga stabilitas harga pada kelompok kebutuhan masyarakat di pasar. Inflasi Jawa Tengah tahun 2014 diprediksikan pada kisaran 5Âą1%, dengan tekanan inflasi pada kebijakan pemerintah tentang pembatasan
BBM
bersubsidi, III - 8
kenaikan
TTL,
serta
pelaksanaan
pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Jumlah Uang Beredar; adanya fluktuasi harga pada jenis komoditas volatile foods dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.
Pada
harga
kelompok
barang
administered
price
diprediksikan dapat terkendali bila tidak ada kebijakan untuk menaikkan harga yang dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya pada komponen BBM. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BBM dan substitusinya semakin mendesak. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor Tahun 2014 ekspor Jawa Tengah diperkirakan masih tertuju pada pasar ekspor antara lain Amerika, Jepang dan China dengan komoditas berupa tekstil dan produk tekstil, barang kayu dan olahan kayu, hasil manufaktur pabrik serta hasil pertanian, dengan neraca ekspor diprediksi semakin meningkat. Oleh sebab itu kebijakan dalam strategi pengembangan ekspor difokuskan pada pengembangan pasar baru dan jenis produk ekspor, terlebih lagi dengan diberlakukannya ACFTA dan AEC Tahun 2015. Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2014 menjadi 5,6 â&#x20AC;&#x201C; 5,5% dari total jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 11,58 â&#x20AC;&#x201C; 11,37%. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp.12.433.157.547,-, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 7.261.786.795,-; dana perimbangan sebesar Rp. 2.394.664.102,-; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 2.776.706.650,-. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Potensi PAD provinsi diperkirakan meningkat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pengendalian Lalu Lintas dan Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), rencana penetapan Perda Penyertaan Modal Tahun 2013, pemberlakuan Perda Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dan adanya III - 9
pemberlakuan Pajak Rokok tahun 2014. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa
Tengah dapat
dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 - 2015 No 1.
Jumlah (Rp. 000,-)
Uraian PAD
R. 2010
R. 2011
4.785.133.227
5.564.233.151
2013**)
2014 ***)
2015 ***)
6.629.136.044
6.625.624.955
7.261.786.795
7.479.640.398
R.2012 *)
1.1.
Pajak Daerah
3.893.699.996
4.599.046.986
5.590.597.156
5.483.987.700
6.032.386.470
6.213.358.064
1.2.
Retribusi Daerah
127.651.268
64.549.242
68.250.252
74.381.172
77.972.984
80.310.422
1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
195.631.744
211.976.158
238.231.932
252.770.000
279.440.000
287.823.200
1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
568.150.217
688.660.763
732.056.702
814.486.083
871.987.341
898.148.712
2.
Dana Perimbangan
1.811.657.949
1.950.189.365
2.318.806.099
2.420.344.820
2.394.664.102
2.394.664.102
2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
614.565.942
622.219.342
751.282.698
666.962.941
723.804.733
723.804.733
2.2.
DAU
1.168.787.757
1.276.180.223
1.516.892.951
1.670.859.369
1.670.859.369
1.670.859.369
2.3.
DAK
28.304.250
51.789.800
50.630.450
82.522.510
-
-
29.525.812
33.247.286
2.746.365.589
2.856.256.841
2.776.706.650
2.777.498.650
2.067.000
1.740.750
2.694.197.224
2.834.430.710
2.750.306.650
2.750.306.650
24.590.163
27.209.938
16.371.911
21.826.131
-
-
35.124.829
-
26.400.000
27.192.000
3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3.1
Dana Penyesuaian
3.2
Dana Insentif Daerah
3.3
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga
3.4
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
3.5
-
3.103.572
-
-
-
-
Pendapatan lainnya
2.868.649
1.193.026
671.625
2.8.010.000
-
-
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)
6.626.316.989
7.547.669.803
11.694.307.732
11.930.236.616
12.433.157.547
12.651.803.150
Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) Anggaran Murni Tahun 2013 ***) Angka Proyeksi
Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD Jawa Tengah terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012) cukup tinggi, yaitu mencapai 72,21% (tahun 2011), 73,72% (tahun 2011), dan 56,69% (tahun 2012), terutama bersumber dari pajak daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 19,83%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,48%. Kontribusi masing-
III - 10
masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 No.
Uraian
2010
2011
2012 *)
2013**)
1
Pendapatan Asli Daerah
72,21
73,72
56,69
55,66
1.1
Pajak daerah
58,76
60,93
47,81
46,07
1.2
Retribusi daerah
1,93
0,86
0,58
0,62
1.3
Hasil pengel. Kekada yg dipisahkan
2,95
2,81
2,04
2,12
1.4
Lain - lain PAD yang sah
8,57
9,13
6,26
6,84
2.
Dana Perimbangan
27,34
25,84
19,83
20,33
2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
9,27
8,24
6,43
5,60
2.2
DAU
17,6
16,91
12,97
14,03
2.3
DAK
0,43
0,69
0,43
0,69
3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah
0,45
0,44
23,48
23,99
3.1
Dana penyesuaian
0,03
0,02
23,03
23,81
3.2
Dana insentif daerah
0,37
0,36
0,14
0,18
3.3
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga
-
-
0,30
-
3.4
Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah
0,04
-
3.5
Pendapatan lainnya
0,02
0,01
0,04
-
Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3) 100,00 100,00 100,00 Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) Anggaran Murni Tahun 2013
100,00
Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2010-2013), cenderung mengalami peningkatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak Langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun pada hakekatnya merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota serta bantuan langsung kepada masyarakat. Idealnya prosentase Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak
Langsung,
namun
pembangunan
pertanian,
infrastruktur,
pengentasan
banyak
program
pengembangan kemiskinan
pembangunan
ekonomi dan
lokal,
pendidikan
khususnya penanganan yang
harus
ditangani, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan
III - 11
antar Kabupaten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dapat dialokasikan pada Belanja Langsung, karena alokasi Belanja Langsung merupakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Secara rinci belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 dan persentase proporsinya dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9. Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2012 dan Anggaran Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 No.
Uraian
2010
Realisasi Tahun (Rp.000,-) 2011 2012 *)
TA. 2013**) (Rp.000,-)
Belanja Tidak langsung
3.796.513.883
5.296.203.049
8.540.012.836
9.218.308.025
1.1.
Belanja Pegawai
1.069.384.502
1.177.690.905
1.241.600.971
1.546.700.206
1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
0
1.3.
Belanja Hibah
68.261.172
104.349.805
3.123.911.500
3.978.087.983
344.916.345
384.067.344
7.548.325
11.862.100
1.182.878.412
1.694.471.481
2.253.337.259
2.206.450.468
1.116.008.176
1.932.795.166
1.908.190.237
1.437.313.268
15.065.275
2.828.346
5.424.543
37.894.000
2.171.519.886
2.480.502.777
2.906.831.268
3.511.928.591
1.
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2.
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung
2.1.
Belanja Pegawai
209.968.578
203.990.528
318.033.644
386.875.899
2.2.
Belanja Barang Jasa
1.542.074.983
1.812.185.241
1.977.523.313
2.129.003.160
2.3.
Belanja Modal
419.476.324
464.327.008
661.274.310
996.049.532
Total Jumlah Belanja (1+2)
5.968.033.770
7.776.705.827 11.446.844.105 12.730.236.616
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) APBD Murni
Tabel 3.9 Persentase Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2013 No. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Uraian Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
Realisasi (%) 2010
2011
2012*)
62,55 18,14 0,00 1,09 5,66
63,24 19,52 0,00 1,39 4,44
74,61 10,85 0 27,29 0,06
III - 12
TA. 2013**) (%) 72,41 12,15 31,25 0,09
No.
Uraian
Realisasi (%) 2010
1.5. 1.6. 1.7. 2. R52.1. 2.2. 2.3.
Belanja Bagi Hasil 18,94 Belanja Bantuan Keuangan 18,23 Belanja Tidak Terduga 0,48 Belanja Langsung 37,45 Belanja Pegawai 3,67 Belanja Barang Jasa 26,41 Belanja Modal 7,37 Jumlah Belanja (1+2) 100,00 Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) APBD Murni
2011
2012*)
17,69 19,79 0,41 36,76 3,41 26,26 7,08 100,00
19,69 16,67 0,05 25,39 2,77 17,28 5,34 100,00
TA. 2013**) (%) 17,33 11,29 0,30 27,59 3,04 16,72 7,83 100,00
Prakiraan kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.12,991 Trilyun terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8,872 Trilyun akan dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial termasuk pemberian bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.24,50 Milyar, bagi hasil, bantuan keuangan termasuk bantuan kepada 7.809 Pemerintahan Desa sebesar Rp.117,13 Milyar dan Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan sebesar Rp.9,1 Milyar, serta belanja tidak terduga; 2) Belanja Langsung sebesar Rp.4,119 Trilyun akan dipergunakan untuk Program di tiap SKPD, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
dan Belanja Urusan Wajib dan Pilihan termasuk
peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp.5,04 Milyar. Prediksi indikasi awal anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.10.
III - 13
Tabel 3.10 Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Tahun Anggaran 2011-2013, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2015 (Rp.000,-) NO
URUSAN / PROGRAM
1
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PAGU INDIKATIF TA. 2014
PRAKIRAAN MAJU TA. 2015 7
APBD TA. 2011
APBD TA. 2012
APBD TA. 2013
3 1.159.130.257 206.157.311 103.924.899 388.919.212 13.322.500 2.780.000 13.074.021 30.190.720 16.336.249 2.155.000 1.515.000
4 1.466.252.009 218.990.078 165.254.255 515.759.270 18.340.401 5.720.338 15.362.630 47.928.650 29.835.001 3.394.192 2.425.000
5 1.826.536.446 218.618.021 213.950.744 749.360.038 20.325.000 5.050.000 16.350.000 39.091.464 42.935.000 4.015.000 2.588.750
6 2.178.379.536 240.479.823 322.694.646 877.911.724 31.260.000 5.050.000 22.950.000 47.071.000 42.905.000 3.720.000 3.350.000
7.649.390
9.415.495
8.668.750
9.835.625
30.313.000
3.997.363 18.956.647 22.959.576 36.452.658 5.900.000 13.464.000 34.196.066 17.099.225
5.428.102 36.009.350 17.438.532 33.022.150 6.900.000 14.450.000 24.828.600 22.921.936
4.270.000 34.976.837 15.175.000 33.485.000 5.050.000 17.150.000 30.400.500 46.828.160
4.941.750 47.756.118 23.491.000 37.980.000 6.675.000 18.990.000 34.960.000 44.730.000
6.935.000 71.121.118 30.653.725 76.885.000 9.700.000 30.675.000 59.047.000 38.643.000
152.354.284
181.936.262
224.112.561
245.230.040
247.028.200
37.673.406 6.241.556
47.916.858 12.164.605
49.740.950 14.275.000
57.750.000 14.315.000
64.550.000 18.347.435
III - 14
3.025.133.238 267.444.161 561.935.809 1.271.171.000 34.500.000 7.675.000 27.496.000 103.410.000 55.097.150 4.070.000 5.350.000
(Rp.000,-) NO
URUSAN / PROGRAM
1 23. 24. 25. 26.
2
238.215.330
253.296.900
341.947.106
82.710.718 13.316.430 37.072.665 23.315.000 33.789.000 16.825.565 47.324.435 776.092
91.685.258 11.234.902. 32.520.000 17.545.000 39.290.170 14.480.000 30.875.000 585.000
95.950.000 12.820.000 35.400.000 18.160.000 35.066.900 20.250.000 34.750.000 900.000
107.660.000 17.740.000 49.085.000 26.340.000 38.037.106 28.250.000 73.250.000 1.585.000
1.243.019.677
1.325.503.086
1.447.176.815
1.687.966.291
1.540.450.509
2.622.212.558
3.046.885.000
3.511.928.591
4.119.642.727
4.907.530.853
APBD TA. 2012
APBD TA. 2013
3 1.145.000 2.875.957 13.432.302 6.357.915
4 1.250.000 3.747.681 17.191.777 8.620.846
5 1.200.000 5.000.000 17.615.000 6.305.000
220.062.624
255.129.905
78.115.117 10.095.524 40.210.000 10.074.250 30.424.820 11.055.837 39.433.726 653.350
NON URUSAN + BLUD TOTAL
Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan URUSAN PILIHAN
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
1.700.000 5.118.725 18.914.085 8.600.000
PRAKIRAAN MAJU TA. 2015 7 1.600.000 7.490.000 19.415.640 13.580.000
APBD TA. 2011
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
Sumber : Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2013
III - 15
PAGU INDIKATIF TA. 2014 6
Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2010-2013 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Selengkapnya Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.11.
III - 16
Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2012, Prediksi Tahun 2013 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2015 No. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 1.9 1.10
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
SiLPA Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan utk IKM Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/BKK
1.12
Pencairan dana cadangan
2.1.
R 2010
R 2011
2014***)
2015***)
850.362.509 48.795.000 1.000.000
1.232.139.507 425.000 6.411.284
705.308.166 800.000 1.627.793
300.000.000 0 0
666.676.328
657.830.867
0 0
0 0
3.570.639
0
0
0
0
0
359.959
0
0
0
0
0
472.886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.625
0
0
0
0
0
200.000
100.000
0
0
0
0
116.300
0
0
0
0
0
408.369
0
0
0
0
0
0
500.000.000
0
0
Penerimaan Pembiayaan
1.11
2.
JUMLAH (Rp. 000,-) R 2012 *) 2013**)
Jumlah penerimaan pembiayaan
904.356.288
1.239.075.792
707.735.960
800.000.000
666.676.328
657.830.867
Pengeluaran Pembiayaan
330.500.000
304.731.601
200.000.000
0
100.000.000
100.000.000
Pembentukan Dana Cadangan
150.000.000
200.000.000
150.000.000
0
0
0
III - 17
No.
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
2.2.
Penyertaan Modal (investasi)
2.3.
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
2.4
Pembayaran Utang Daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto
JUMLAH (Rp. 000,-) R 2012 *) 2013**)
R 2010
R 2011
2014***)
2015***)
130.500.000
104.731.601
50.000.000
0
100.000.000
100.000.000
50.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330.500.000
304.731.601
200.000.000
0
100.000.000
100.000.000
573.856.288
934.344.190
507.735.960
800.000.000
566.676.328
557.830.867
Sumber : Bappeda Prov. Jateng dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) APBD Prov. Jateng TA. 2013 ***) Angka Proyeksi
III - 18
Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Besarnya APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 3,912 trilyun; tahun 2011 sebesar Rp. 2,646 trilyun; tahun 2012 sebesar Rp. 2,032 trilyun dan tahun 2013 sebesar Rp. 1,862 trilyun. Jumlah alokasi dana APBN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2012 menurut Kementerian/ Lembaga, dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel 3.12 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi, DAK dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2013 No.
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 6 7 III
IV
V
VI
Kementerian / SKPD Provinsi Kementerian Dalam Negeri (DK) Bappeda Dishubkominfo Inspektorat Kesbangpolinmas Satpol PP Bapermasdes Biro Tapem Set. BPBD Biro Bangda Biro Otda Biro Orpeg Badan Diklat Kementerian Pertanian (DK & TP) Dinpertan & TPH Disbun Disnakeswan BKP Set. Bakorluh Balai Proteksi TPH BPSBPH Kementerian Perdagangan Disperindag Kementerian ESDM Dinas ESDM Kementerian Pendidikan Dinas Pendidikan Kementerian Kesehatan (DK & TP)
JUMLAH (Rp. 000,-) 2012 2011
2010
2013
61.205.316
85.353.116
85.346.081
77.405.077
550.000 49.170 183.066 56.723.107 699.973 3.000.000 -
211.900 65.963.072 19.011.144 167.000
2.591.800 232.420 72.461.681 9.625.000 200.000 235.180
5.976.825 1.653.644 893.197 60.815.403 5.233.108 950.000 1.247.700 400.000 235.200
156.566.060
267.855.887
623.045.506
698.449.727
53.561.065 17.708.239 38.025.609 16.503.600 20.561.554 7.099.000 3.107.000
23.306.120 38.942.799 102.450.124 34.918.774 55.169.560 9.706.500 3.392.000
220.690.478 115.113.789 163.608.915 33.065.300 78.005.024 12.562.000 -
271.133.647 227.454.473 84.129.960 40.548.450 75.183.197 -
6.274.673
17.877.905
20.970.096
10.689.455
6.274.673
17.877.905
20.970.096
10.689.455
1.000.000
1.000.000
617.540
878.389
1.000.000
1.000.000
617.540
878.389
3.315.044.541
1.858.286.589
896.438.842
738.669.503
3.315.044.541
1.858.286.589
896.438.842
738.669.503
54.179.851
55.677.567
50.907.071
45.542.580
III - 19
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 VIII 1 2 3 IX
X
XI
Kementerian / SKPD Provinsi RS Moewardi RS Margono RS Tugurejo RS Kelet RSUD Surakarta RSJD Amino Gondo Hutomo Balai Lab Semarang Dinas Kesehatan Kementerian PU (TP) Dinas Bina Marga Dinas PSDA Dinas Cipkataru Kementerian Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja BPPTK BKK Cilacap Kementerian Sosial Dinas Sosial Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Kementerian Lutkan Dinas Lutkan
XII XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Kementerian LH BLH Kementerian Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Perpustakaan Nasional Badan Arpus Kementerian Pora Dinas Pora Kementerian Budpar Dinas Budpar BKPM BPM Kementerian Pemberdayaan Perempuan BP3AKB Jumlah Total
JUMLAH (Rp. 000,-) 2012 2011
2010 831.314 4.830.103 9.633.103 -
5.000.000 10.000.000 4.500.000 -
902.108 2.480.797 1.702.108 1.578.689
2013 -
1.662.629
-
902.108
-
665.051
-
-
-
36.557.651
36.177.567
43.341.261
45.542.580
184.648.210
188.036.769
213.656.101
162.391.203
107.969.937 71.402.603 5.275.670
110.529.431 69.839.145 7.671.193
111.867.321 71.648.780 30.140.000
90.829.202 65.259.598 6.302.403
65.870.764
28.006.121
-
25.764.639
65.491.452
24.390.621
-
25.764639
189.656 -
3.169.310 446.190
-
-
17.742.849
27.988.936
36.593.818
25.935.011
17.742.849
27.988.936
36.593.818
25.935.011
2.610.235
3.965.341
4.333.165
4.006.715
2.610.235
3.965.341
4.333.165
4.006.715
21.117.853
45.327.604
55.301.029
32.978.450
21.117.853
45.327.604
55.301.029
500.000 500.000
500.000 500.000
6.000.000 6.000.000
32.978.450 7.500.000 7.500.000
6.341.591
6.562.432
11.954.371
5.731.590
6.341.591
6.562.432
11.954.371
5.731590
7.048.159
6.485.002
5.480.166
5.667.090
7.048.159
6.485.002
5.480.166
5.667.090
9.240.588
8.258.818
9.574.740
12.652.783
9.240.588
8.258.818
9.574.740
12.652.783
2.549.000
44.770.517
9.502.000
7.614.500
2.549.000
44.770.517
9.502.000
7.614.500
150.000 150.000
300.000 300.000
500.000 500.000
500.000 500.000
-
2.436.985
-
-
-
2.436.985
-
-
3.912.089.690
2.646.282.604
2.032.657.511
1.862.376.712
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2013
III - 20
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 3.2.2.1
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2014 meliputi : a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD; d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data; e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; f. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumbersumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. 3.2.2.2
Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2014, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk : a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK; b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota; c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan; d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014, meliputi: ď&#x201A;ˇ Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran; ď&#x201A;ˇ Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; ď&#x201A;ˇ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
III - 21
Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah. e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap mempriotitaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 3.2.2.3
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk : a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2014, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional; b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential); c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran; d. Membentuk dana cadangan. Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
III - 22
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Tahap II (2010 – 2014). Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 menetapkan visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”. Makna visi pembangunan Jawa Tengah digambarkan sebagai berikut : Mandiri, adalah suatu kondisi yang mencerminkan sikap mampu mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumberdaya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya, yang ditunjukkan dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Maju, adalah bahwa pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Sejahtera, adalah suatu kondisi kemakmuran masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa kebutuhan ekonomi (materiil) dan sosial (spiritual) secara lahir dan batin serta adil dan merata. Lestari, adalah suatu kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu : 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh
IV -1
kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan. 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan dan sasaran pokok, serta arah pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1. Sedangkan guna pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, ditetapkan 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah. Pembangunan daerah Tahun 2014 merupakan tahun terakhir Tahap II RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya alam, dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
IV -2
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahap II RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2025 No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
Visi : Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari 1
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
Terwujudnya SDM dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas SDM, yaitu dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). b. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. c. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan. d. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. e. Meningkatnya pemenuhan hakhak dasar bagi penduduk miskin. f. Memantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat
a. Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin; perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan; peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan pendidik dan kependidikan; serta pemerataan distribusi guru. b. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas; pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/ penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan. c. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
IV -3
Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya, dengan fokus : a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pangsa pasar kerja dan didukung oleh sarana/ prasarana yang memadai; b. Peningkatan mutu lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda; c. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
manusia, serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat. g. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. h. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri. i. Meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha.
d. Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek. e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. f. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan. g. Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif; peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda; pemberdayaan pemuda melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan. h. Penciptaan dan pengembangan budaya berolahraga bagi masyarakat; dan pengembangan sarana prasarana olahraga yang memadai.
penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat sampai ke pedesaan; d. Peningkatan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan, melalui pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; e. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi; f. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang; g. Peningkatan kesadaran penerapan etika dan moral serta
IV -4
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan i.
2
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan sasaran: a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. b. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. c. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok yang dapat diper-
Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama; mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
a. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan potensi lokal yang memperhatikan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh. b. Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih
IV -5
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional; h. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah; i. Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/ kepercayan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar umat beragama. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus : a. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam mendorong daya saing UMKM; b. Pengembangan struktur
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
tahankan pada tingkat aman. d. Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. e. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah.
lemah, dan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin. c. Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri. d. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan di tingkat perdesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. e. Pengembangan sektor-sektor strategis yang didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah; sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
IV -6
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir; c. Pengembangan produk pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis didukung sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin swasembada pangan dan ketahanan pangan; d. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan f.
Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. g. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di era global. h. Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah. i. Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antar pelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
IV -7
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan j.
k.
l.
m.
n.
o.
IV -8
Peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha perkoperasian. Peningkatan investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi. Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan ketersediaan untuk kecukupan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat mening-
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan katkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan tetap menjaga kelestarian habitat ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang, dan pelarangan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. p. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri; menjaga distribusi dan ketersediaan barangbarang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau. q. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, melalui pendekatan klaster berdasarkan kompetensi inti daerah, dengan fokus perhatian pada industri TPT dan meubel sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri. r. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, didukung proses rekruitmen dan pelatihan ketrampilan bagi calon
IV -9
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
transmigran yang tangguh, untuk mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha. s. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kapariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. 3
Misi 3 : Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan
Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring, ditandai dengan : a. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. b. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik
a. Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik. b. Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat; pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, di tunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata kepemerintahan yang baik. c. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung
IV -10
Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus : a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
c.
d.
e.
f.
g.
yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat yang mandiri. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Meningkatnya hubungan kerja
Arah Pembangunan
d.
e. f.
g.
h.
IV -11
jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan penegakkan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan; meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa. Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter, dilakukan dengan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD b.
c.
d.
e.
pemerintahan daerah; Peningkatan kualitas dan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik; Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi; Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakkan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum; Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis dengan melibatkan
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
i.
j.
IV -12
mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa, dan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid dan dapat dipercaya; pembangunan statistik dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, serta updating data secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral. Peningkatan penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah,
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
f.
seluruh pemangku kepentingan; Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan. k. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja dan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet. l. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban. 4
Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan sasaran : a. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendu-
a. Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem; Pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). b. Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.
IV -13
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus : a. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung;
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
kung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang. b. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah. c. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran. d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam.
c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakkan hukum yang tidak diskriminatif, didukung tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakkan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari. d. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. e. Pengembangan sistem pembangunan kehutanan melalui optimalisasi pemanfataan potensi sumberdaya hutan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi air bawah tanah (ABT) dengan peningkatan peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
IV -14
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik; c. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan; d. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana
No 5
Visi dan Misi Misi 5 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. b. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. c. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
a. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah terutama pembangunan jalur jalan arteri primer tol dan non tol serta aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara wilayah pantai selatan dan pantai utara; peningkatan kualitas dan kapasitas lintasan kereta api baik untuk barang maupun untuk penumpang yang bersifat massal terutama untuk kawasan pantai utara Jawa Tengah; dan pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan yang berada di tiga lokasi (CilacapMajingklak, Kendal-Kumai, dan JeparaKarimunjawa). b. Pengembangan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di bagian utara dan Tanjung Intan Cilacap di bagian selatan Jawa Tengah; dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di beberapa kota di Jawa Tengah yang mampu menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama. c. Pengembangan sistem pembangunan
Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus : a. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; b. Peningkatan manajemen pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat regional dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada di luar kawasan andalan; c. Peningkatan sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan barang melalui peningkatan fasilitas penunjang bandara dalam rangka peningkatan keselamatan dan
IV -15
No
Visi dan Misi
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
sarana dan prasarana perhubungan udara yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi bandar udara Achmad Yani Semarang; peningkatan sarana dan prasarana pada beberapa bandar udara yang berada di beberapa daerah di Jawa Tengah agar mampu melayani penerbangan domestik untuk menunjang pengembangan wilayah sekitarnya. d. Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase, ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. e. Pengembangan sistem pembangunan air minum untuk peningkatan akses masyarakat Jawa Tengah terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum, serta peningkatan kualitas
kenyamanan penerbangan domestik dan internasional; d. Peningkatan ketersediaan rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara merata, efisien, dan efektif; e. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; f. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfataan dan pengendalian pertanahan secara merata dan
Tujuan dan Sasaran Pokok
IV -16
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. f. Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya, yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. g. Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapat rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. h. Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan
IV -17
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD berkeadilan; g. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten/ Kota dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat; h. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan. i. Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. j. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. k. Pengembangan sistem pembangunan
IV -18
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
i.
j.
dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi; Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik untuk perluasan industri melalui peningkatan pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik baru; Peningkatan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela yang mendasarkan pada karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan kota-kota besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhannya. l. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah Pantai Utara (Pantura) dengan wilayah Pantai Selatan (Pansel) serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah tengah dan antara wilayah Pantura dan Pansel. m. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakkan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
IV -19
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
6
Misi 6 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, dengan sasaran : a. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi. b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. c. Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. d. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender. e. Meningkatnya keamanan dan
a. Pengembangan sistem pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, informatif, bermutu, aman dan efektif serta perlindungan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, bebas dari diskriminasi, tanpa paksaan dan kekerasan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, baik karena keharmonisan maupun karena didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan. b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. c. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan meningkatkan produkti-
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakkan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, dengan fokus : a. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana; b. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan normanorma agama dan falsafah Pancasila; c. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
IV -20
No
Visi dan Misi
Arah Pembangunan
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD
vitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. d. Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen global Millenium Development Goals diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. e. Pengembangan sistem pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilainilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. f. Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal, dilakukan dengan meningkatkan
d. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum; e. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; f. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakkan hukum dan HAM; g. Peningkatan kualitas upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta
Tujuan dan Sasaran Pokok ketertiban di lingkungan masyarakat Jawa Tengah. f. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah. g. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah dari segala tindak kejahatan
IV -21
No
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Pokok
Arah Pembangunan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek. g. Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan. h. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.
IV -22
Prioritas Pembangunan Tahap II RPJPD kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 merupakan penjabaran Tahap II RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Di sisi lain, pembangunan Jawa Tengah tahun 2014 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010â&#x20AC;&#x201C;2014 dan RKP Tahun 2014. Untuk itu pembangunan Jawa Tengah tahun 2014 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam strategi pembangunan yang mengarah pada pro poor, pro job, pro growth dan pro environment; kebijakan percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), keadilan untuk semua (justice for all), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan wilayah guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang. a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan fakta empiris permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat, yang menjadi masukan penting dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bidang ekonomi Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah petani. Namun demikian, selama lima tahun terakhir peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan belum mampu tumbuh secara signifikan. Demikian halnya, sektor pertanian justru menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah di antara sektor-sektor lainnya. Sedangkan, aktivitas Koperasi Unit Desa pada saat ini banyak yang mengalami stagnasi bahkan mati suri. Dampaknya kemudian sebagian besar petani dengan mudah masuk dalam jerat dan perangkap tengkulak. Beberapa hal penting untuk diperhatikan guna mengatasi kondisi tersebut yaitu : a. Peningkatan anggaran pada sektor pertanian yang secara langsung dapat memacu produktivitas petani dan pengolahan hasil pertanian sehingga mampu meningkatkan nilai tukar petani sebagai salah satu indikasi tingkat kesejahteraan petani; b. Pembangunan prasarana dan sarana untuk pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif di perdesaan; IV -23
c. Menjamin ketersediaan bahan bakar solar bagi nelayan; dan d. Kebijakan revitalisasi Koperasi Unit Desa. Hal lain yang juga penting diperhatikan dalam penyusunan RKPD 2014 dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu : a. Evaluasi yang komprehensif terhadap Visit Jawa Tengah 2013 guna meningkatkan program dan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan lebih baik; b. Peningkatan daya saing sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses pasar, permodalan, peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi, serta kemampuan manajemen para pengusaha UMKM; c. Pengendalian inflasi khususnya menyangkut sembilan bahan pokok yang dapat dilakukan melalui operasi pasar. 2. Bidang kesejahteraan rakyat Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan di bidang kesejahteraan rakyat adalah : a. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana sekolah; b. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru khususnya guru honorer; c. Implementasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan secara konsekuen; d. Peningkatan anggaran dan pelayanan Jamkesmas disertai penyederhanaan mekanisme pengurusan Jamkesmas, karena yang terjadi selama ini adalah masyarakat masih merasakan prosedur pelayanan jamkesmas yang lamban, dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dari keluarga miskin; e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan; f. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas di Jawa Tengah; g. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK, serta peningkatan prasarana dan sarana pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja. 3. Bidang infrastruktur Kondisi infrastruktur di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, beberapa hal penting di bidang infrastruktur yang perlu diintegrasikan dalam RKPD 2014 adalah :
IV -24
a. Peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan dengan memprioritaskan jalur-jalur yang memiliki peran vital bagi mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, jalurjalur yang rusak akibat bencana alam serta pemerataan pembangunan jalur Pantura maupun Pansela Jawa Tengah; b. Percepatan pembangunan ruas tol Semarang-Solo agar pembangunan ruas tol tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan; c. Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan embung yang memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani; d. Peningkatan infrastruktur pendukung program sanitasi, air bersih dan penanganan persampahan dalam upaya pencapaian MDGs. 4. Bidang ketahanan pangan Salah satu hal yang penting untuk dilakukan di tahun 2014 di bidang ketahanan pangan adalah perlunya upaya untuk menjaga dan memantapkan kontribusi produksi beras dan gula. Namun demikian, pada saat ini permasalahan alih fungsi lahan berpotensi menganggu ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu upaya penanganannya dalam bentuk program dan kegiatan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari lahan persawahan produktif menjadi kawasan permukiman dan industri. 5. Bidang Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Dengan memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan, maka konsep pembangunan yang pro environment harus semakin diperkokoh, melalui : a. Peningkatan upaya kontrol terhadap usaha pertambangan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ekologis yang tidak sebanding dengan nilai ekonomis yang diperoleh; b. Peningkatan pengendalian terhadap kegiatan industri yang merusak lingkungan, dan pendirian industri baru di Jawa Tengah harus disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang cermat dan kredibel; c. Peningkatan sebaran dan proporsi luas ruang terbuka hijau; d. Peningkatan luasan hutan mangrove bagi perbaikan ekosistem di wilayah pesisir. 6. Pengelolaan keuangan daerah Beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu : a. Peningkatan tax ratio melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; b. Peningkatan rasio belanja modal; IV -25
c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung PAD. Guna keberhasilan pembangunan daerah tersebut, maka diperlukan konsistensi dan komitmen terhadap berbagai rencana pembangunan yang telah ditetapkan yakni : Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu komitmen terhadap kondusivitas wilayah kabupaten/kota se Jawa Tengah juga harus tetap terjaga, karena tingkat keamanan menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Kebijakan pembangunan nasional Tahun 2014 tertuang dalam RKP Tahun 2014 dengan tema Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam tema tersebut yaitu : 1. Pemantapan perekonomian nasional dengan : a) Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiring oleh : tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan; b) Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global; dan c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan : a) membangun sumberdaya manusia (SDM) Indonesia; b) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; dan c) Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, dengan : a) Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; b) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; dan c) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2014 sesuai dengan RPJMN Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014, dan merupakan kelanjutan dari RKP Tahun 2013 adalah 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan kemiskinan; 5) Ketahanan pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim investasi dan iklim usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10) Daerah tertinggal, terdepan, IV -26
terluar dan pasca konflik; 11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; 12) Bidang politik, hukum, dan keamanan; 13) Bidang perekonomian; dan 14) Bidang kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional diarahkan untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014, yaitu : a. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 – 6,9 persen; b. Tingkat inflasi mencapai 5 persen; c. Tingkat kemiskinan sebesar 9,5 – 10,5 persen; d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6 – 6,4 persen. Sedangkan terkait dengan pembangunan wilayah Jawa - Bali di mana Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian di dalamnya, RKP Tahun 2014 menetapkan tujuan pembangunan wilayah Jawa – Bali adalah untuk: 1. Mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional; 2. Meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional, termasuk pengembangan kawasankawasan industri, pelabuhan laut dan udara internasional; 3. Meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-Bali; 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi (jalan, jalan tol dan kereta api) dan energi; 5. Meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional; 6. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; 7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali. Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Jawa–Bali pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta angka harapan hidup; 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur transportasi; 3. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik; 4. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; 5. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk; 6. Meningkatnya ketersediaan air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs. Pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2014 diarahkan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta sebagai lumbung pangan nasional untuk wilayah Jawa, serta sebagai pintu gerbang pariwisata
IV -27
dan pendukung pangan nasional untuk Provinsi Bali. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi pengembangan yaitu : 1. Mengembangkan industri unggulan potensi daerah dan kawasan industri; 2. Mengembangkan pendidikan kejuruan dan keterampilan baik formal maupun non formal, serta mendorong pengembangan dan inovasi teknologi; 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan antara lain melalui penyuluhan dan introduksi teknologi; 4. Mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5. Mengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; 6. Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budidaya pertanian; 7. Pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa; 8. Mengembangkan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja; 9. Menyediakan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi; 11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas jaringan perdagangan internasional; 12. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan; 13. Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir.
IV -28
Tabel 4.2 Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Tema / Unsur
Prioritas
Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
Sasaran
Tujuan
Tema : Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1. Pemantapan perekono1. Reformasi birokrasi a. Pertumbuhan 1. Mempertahankan 1. mian nasional dengan : dan tata kelola; ekonomi : wilayah Jawa-Bali a) Mengupayakan 2. Pendidikan; 6,5 â&#x20AC;&#x201C; 6,9 sebagai lumbung tercapainya pertum3. Kesehatan; persen; pangan nasional; buhan ekonomi tinggi 4. Penanggulangan b. Tingkat inflasi: 2. Meningkatkan dan berkelanjutan yang kemiskinan; 5 persen; kapasitas wilayah diiring oleh: tingkat 5. Ketahanan pangan; c. Tingkat Jawa-Bali dalam inflasi yang terjaga; 6. Infrastruktur; kemiskinan lingkup kerja sama nilai tukar yang stabil 7. Iklim investasi dan sebesar 9,5 â&#x20AC;&#x201C; ekonomi internasional, dan kompetitif; neraca iklim usaha; 10,5 persen; termasuk pengempembayaran yang 8. Energi; d. Tingkat bangan kawasanseimbang; serta fiskal 9. Lingkungan hidup dan Pengangguran kawasan industri, yang berkelanjutan; b) pengelolaan bencana; Terbuka pelabuhan laut dan Meningkatkan daya 10. Daerah tertinggal, tersebesar 6 â&#x20AC;&#x201C; 6,4 udara internasional; saing ekonomi agar depan, terluar dan persen 3. Meningkatkan standar mampu memanfaatkan pasca konflik; hidup masyarakat 2. kesempatan dalam 11. Kebudayaan, kreativiJawa-Bali; pertumbuhan ekonomi tas, dan inovasi tekno4. Meningkatkan keterseglobal; dan c) Mendologi; diaan dan kualitas rong pertumbuhan 12. Bidang politik, hukum, infrastruktur transporekonomi yang inklusif dan keamanan; tasi (jalan, jalan tol 3. yaitu intervensi 13. Bidang perekonomian; dan kereta api) dan pemerintah yang tepat 14. Bidang kesejahteraan energi; memihak (afirmatif) kerakyat 5. Meningkatkan 4. pada kelompok yang keandalan layanan
IV -29
Sasaran Meningkatnya standar hidup masyarakat JawaBali, yang ditunjukkan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta angka harapan hidup; Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur transportasi; Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik; Meningkatnya pembangunan dan
Strategi 1. Mengembangkan industri unggulan potensi daerah dan kawasan industri; 2. Mengembangkan pendidikan kejuruan dan keterampilan baik formal maupun non formal, serta mendorong pengembangan dan inovasi teknologi; 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan antara lain melalui penyuluhan dan introduksi teknologi; 4. Mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan
Tema / Unsur terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan : a) membangun sumberdaya manusia (SDM) Indonesia; b) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; dan c) Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, dengan : a) Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; b) Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; dan c) Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan
Prioritas
Sasaran
Pembangunan Wilayah Jawa - Bali Tujuan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional; 6. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; 7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali
Sasaran rehabilitasi jaringan irigasi; 5. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk; 6. Meningkatnya ketersediaan air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs
5.
6.
7.
8.
9.
IV -30
Strategi pertanian pangan berkelanjutan; Mengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budidaya pertanian; Pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa; Mengembangkan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja; Menyediakan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
Tema / Unsur
Prioritas
Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
Sasaran
Tujuan
pelaksanaan Pemilu 2014.
IV -31
Sasaran
Strategi 10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi; 11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas jaringan perdagangan internasional; 12. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan; 13. Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir
c. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 Memperhatikan 7 (tujuh) isu strategis di Provinsi Jawa Tengah, dan dengan mempertimbangkan arah pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan wilayah Jawa-Bali tahun 2014 dalam RKP Tahun 2014, maka ditetapkan tujuan pembangunan Jawa Tengah tahun 2014 adalah “Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Guna Memantapkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan”, yang selaras dengan tema Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, dengan sasaran pembangunan yaitu : 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran; 2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah; 3. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas; 4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur; 5. Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkurangnya risiko bencana; 6. Mantapnya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance); 7. Mantapnya kualitas demokrasi dan kondusivitas daerah. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 yang ditetapkan tersebut, diharapkan dapat mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional melalui target dan sasaran pokok pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014, yaitu : a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 6,3 – 6,7 persen; b. Tingkat inflasi Jawa Tengah mencapai 5 ± 1 persen; c. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 11,58 – 11,37 persen; d. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah menjadi 5,6 – 5,5 persen. Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014, yaitu : 1. Peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah; 5. Peningkatan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana guna mencapai pembangunan berkelanjutan; IV -32
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance); 7. Pemantapan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah. Adapun strategi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan serta memperluas kesempatan kerja dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan memperhatikan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja; 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan air baku; mengembangkan hasil hutan rakyat; meningkatkan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM; realisasi investasi, serta potensi dan daya tarik wisata; 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; derajat kesehatan masyarakat; mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; penanganan PMKS; kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; mengembangkan budaya baca masyarakat; melestarikan nilai-nilai budaya daerah; meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemudaan; serta menerapkan hasil litbang dan iptek; 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah serta meningkatkan sistem penataan ruang wilayah; 5. Mengendalikan alih fungsi hutan dan lahan produktif; rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut; meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH); mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta upaya penanggulangan bencana; 6. Meningkatkan akuntabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah; 7. Meningkatkan demokratisasi, pendidikan politik masyarakat, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum serta peran masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas.
IV -33
Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dijabarkan dalam prioritas dan fokus pembangunan Jawa Tengah tahun 2014, yaitu sebagai berikut: 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada: a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, layanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni); b. Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; c. Pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif; d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. e. Peningkatan ketahanan pangan khususnya untuk peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan di masyarakat; f. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, khususnya untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif. 2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada: a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan, konsumsi makan ikan; serta penguatan sistem penyuluhan; b. Peningkatan kualitas, kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana jaringan irigasi serta peningkatan ketersediaan air baku; c. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; d. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; e. Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;
IV -34
f. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. 3. Kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kompetensi/kualifikasi tenaga pendidik; optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi; b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan; c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk; d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; e. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); f. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK serta peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja; g. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan; h. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian benda cagar budaya; i. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta
IV -35
optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan; j. Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah; serta penyediaan mobil pintar. 4. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan fokus pada : a. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Peningkatan penanganan jalan, jembatan, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal; c. Peningkatan penanganan aksesibilitas Pantura-Pansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana; d. Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Bawen-Solo, Solo-Mantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani Semarang, pengembangan Bandara Dewadaru Jepara, pembangunan double track, reaktifasi jalur KA KedungjatiTuntang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan Pelabuhan penyeberangan Kendal, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Kuningan, Pidekso, Gondang dan Logung; e. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB; f. Peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui Jaringan Listrik Pedesaan. 5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus pada : a. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai, transplantasi karang dan terumbu buatan, serta penguatan
IV -36
kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan teresterial maupun pesisir, dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan pengawasan, penegakan hukum lingkungan; e. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; f. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi â&#x20AC;&#x201C; rekonstruksi pasca bencana termasuk peningkatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai. 6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada: a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan korupsi; c. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; e. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. 7. Demokratisasi dan kondusivitas daerah, dengan fokus pada : a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; b. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung kondusivitas daerah termasuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014; c. Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtramtibum sebagai upaya pencegahan konflik sosial.
IV -37
ISU STRATEGIS Kemiskinan & pengangguran
Dy saing ekon daerah
Kual SDM & kesej masy
Kual & kpsts infrast
Pengel SDALH & pgrg risk benc
Tata kel pem
Demokratisasi & kondusivitas dae
TUJUAN Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Guna Memantapkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan
KEBIJAKAN
SASARAN
STRATEGI
PRIORITAS & FOKUS
Meningkatnya percepatan run jml dukkingur
Kat upaya percepatan run jml dukkingur
Kat pmnh kbthan lay dsr, kat kual naker, pluasn ksptn krj, kat akses sbdy ek, kuat klgmgan & dy gn sbdy potensial
Kemiskinan & Pengangguran, fokus : layanan dsr, kual & kesmp krj, sarpras ekon, kelembgan, dan pangan
Meningkatnya daya saing dae
Kat daya saing ekon berbasis pot unggulan dae & berorientasi pd ekon kerakyatan
Kat prod& prodtiv tan pgn, horti, kbn, ternak, & ikan, Kat jar irigasi& air baku, bang hsl htn rkyt, kat dy saing Kop, UMKM & IKM, kat invst, & kat pot wisata
Peningkatan daya saing ekon daerah, fokus : prod tan pangan, horti, perkbn, peternkn, ikan, irigasi, dy saing kop & UMKM, investasi, wisata
Meningkatnya SDM berkualitas
Kat SDM berkual guna kat kesej masy
Kat kualitas & relevansi pddkn, derajat kshtn, dal laju ptmbhn pddk, kual hdp & perlndgn peremp & anak, penanganan PMKS, kual & kesempt kerja, iptek & litbang, nilai bud, kepemudaan, budaya baca
Kualitas SDM, fokus : kualitas & relevansi pddkn, derajat kshtn, dal laju ptmbhn pddk, kual hdp & perlndgn peremp & anak, penanganan PMKS, kual & kesempt kerja, iptek & litbang, nilai bud, kepemudaan, budaya baca
Meningkatnya pembangunan infrast
Kat kualitas dan kapasitas utk duk pengwil
Kat kual & kpsts infrs utk duk pengemb wil serta kat penataan ruang.
Infrast & pengwil, fokus : penataan ruang, penanganan jln & jemb, akses pantura-pansela, infras strategis (bandara, tol, double track, waduk), EBT
Meningkatnya kual SDA-LH & berkrgnya risiko bencana
Kat upya pengel SDA-LH & prgrn risk benc
Dal alih fs htn & lhn prod, RHL, konserv DAS, pssr & laut, Kat RTH,dal pencemrn & kerskan lingk,katkll kehati,kat upaya gul benc
Pengel SDA-LH & pgrrn risiko bencana, fokus : dal alih fungsi, RHL teresterial & pesisir, RTH, dal pencemaran, kehati, penanggulangan benc
Mantapnya tata kel pem yg bersih & baik
Pemantapan tata kel pem yg bersih & baik
Kat akunt, kmptnsi &prfs aprtr, aksi pencgh & berantas korupsi, kat kual yan publik, & katkll & dyguna aset dae
Tata kelola pemerintahan, fokus : profesionalisme penyelenggaraan pem, aksi cegah & berantas korupsi adm dukcapil, SPM, PAD
Mantapnya kual demokrasi & kondusivitas dae
Pemantapan pelaks demokrasi & kondusivitas dae
Kat demokratisasi, pddkn pol masy, gakkum, & partisipasi masy dlm kamtibmas
Demokratisasi & kondusivitas dae, fokus : pddk pol masy, peran serta masy guna kondusivitas daerah
Pertumbuhan Ekonomi : 6,3 – 6,7 %
Kemiskinan : 11,58%– 11,37%
Inflasi : 5 ± 1
TPT : 5,6 – 5,5%
Gambar 4.1 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 IV -38
ISU STRATEGIS DAERAH
ISU STRATEGIS NASIONAL
Kemiskinan & Gur
Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari
Pemantapan perekonomian nasional
Day saing ekonomi daerah
Kual SDM
Peningkatan kesejahteraan rakyat
Infrst & pengemb wil Pengel SDA-LH & pgrgn risk benc
Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik
menuju Tata kel pem
Demokratisasi & kondusivitas dae
PRIORITAS NASIONAL Reformasi birokrasi & tata kelola
PRIORITAS DAERAH
Pro Poor
Pendidikan
Penanggulangan Kin & Gur
Kesehatan
Daya saing ekonomi daerah
Penanggulangan kemiskinan Ketahanan Pangan
Pro Growth
Kualitas SDM
Infrastruktur Iklim investasi & iklim usaha
Infrst & pengemb wil
Pro Job
Energi Pengel SDA-LH &pgrrn risiko benc
LH & pengelolaan bencana
Tata kelola pemerintahan
Daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik
Pro Envâ&#x20AC;&#x2122;t Demokratisasi & kondusivitas dae
Kebudayaan, kreativitas, inovasi teknologi Bid. Polhumkam Bid. Perekon
Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah & Mendukung Pencapaian Tujuan Pemb Nasional
Bid. Kesej rakyat
Gambar 4.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah dengan Pembangunan Nasional Tahun 2014
IV -39
Tabel 4.3 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2014 No 1
Isu Strategis Kemiskinan dan Pengangguran
Sasaran Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran
Prioritas Daerah Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus : a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, layanan pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi dan kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni); b. Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; c. Pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif; d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan; e. Peningkatan ketahanan pangan khususnya untuk peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan di masyarakat; f. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, khusunya untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif.
IV -40
Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PN4)
Strategi Pembangunan Nasional Pro Poor dan Pro Job
No
Isu Strategis
2
Daya saing ekonomi daerah
Sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
Prioritas Daerah Peningkatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus : a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan, konsumsi makan ikan; serta penguatan sistem penyuluhan; b. Peningkatan kualitas, kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana jaringan irigasi serta peningkatan ketersediaan air baku; c. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; d. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; e. Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;
IV -41
Prioritas Nasional -
-
Ketahanan Pangan (PN 5) Iklim Investasi dan Iklim Usaha (PN 7) Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian (PN 13)
Strategi Pembangunan Nasional Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Job
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah f.
3
Kualitas sumber daya manusia
Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas
Prioritas Nasional
Strategi Pembangunan Nasional
Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.
Kualitas sumber daya manusia, dengan fokus : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kompetensi/kualifikasi tenaga pendidik, optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi; b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan; c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan
IV -42
-
-
Pendidikan (PN 2) Kesehatan (PN 3) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi (PN 11) Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat (PN 14)
Pro Poor , Pro Growth dan Pro Job
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah transmigrasi untuk pemerataan penduduk; d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; e. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); f. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK; g. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan; h. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian benda cagar budaya; i. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi
IV -43
Prioritas Nasional
Strategi Pembangunan Nasional
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah
j.
4
Infrastruktur dan pengembangan wilayah
Meningkatnya pembangunan infrastruktur
Prioritas Nasional
Strategi Pembangunan Nasional
penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan; Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.
Infrastruktur dan pengembangan wilayah, dengan fokus : a. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Peningkatan penanganan jalan, jembatan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal; c. Peningkatan penanganan aksesibilitas PanturaPansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/ Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana; d. Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan
IV -44
-
Infratruktur (PN 6) Energi (PN 8)
Pro Growth
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah
Prioritas Nasional
Strategi Pembangunan Nasional
Jalan Tol Trans Jawa (Bawen-Solo, SoloMantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani Semarang, pengembangan Bandara Dewadaru Jepara, pembangunan double track, reaktifasi jalur KA. KedungjatiTuntang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan Pelabuhan penyeberangan Kendal, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Kuningan, Pidekso, Gondang dan Logung; e. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB; f. Peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui Jaringan Listrik Pedesaan. 5
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana
Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta berkurangnya risiko bencana
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus : a. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk
IV -45
-
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (PN 9)
Pro Environment
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah pantai, transplantasi karang dan terumbu buatan, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan teresterial maupun pesisir dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan; e. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; f. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi â&#x20AC;&#x201C; rekonstruksi pasca bencana termasuk peningkatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
IV -46
Prioritas Nasional
Strategi Pembangunan Nasional
No
Isu Strategis
Sasaran
Prioritas Daerah
Prioritas Nasional
6
Tata kelola pemerintahan
Mantapnya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance)
Tata kelola pemerintahan, dengan fokus: a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan pemerintah daerah; c. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; e. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD
Reformasi birokrasi dan Tata Kelola (PN 1)
7
Demokratisasi dan kondusivitas daerah
Mantapnya kualitas demokrasi dan kondusivitas daerah
Demokratisasi dan kondusivitas daerah, dengan fokus : a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; b. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung kondusivitas daerah termasuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014; c. Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtramtibum sebagai upaya pencegahan konflik sosial.
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PN 12)
IV -47
Strategi Pembangunan Nasional Mendukung Pro Poor, Pro Growth, Pro Job dan Pro Environment
Mendukung Pro Poor, Pro Growth, Pro Job dan Pro Environment
Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2014, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program Prioritas Daerah Tahun 2014 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 1.
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada: a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, akses pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni); b. Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; c. Pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif; d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. e. Peningkatan ketahanan pangan khususnya untuk peningkatan
Indikator Peningkatan Pemerataan Pendidikan Dasar 1. Jumlah Siswa SD/MI penerima pendampingan dana BOS 2. Jumlah Siswa SMP/MTs penerima pendampingan dana BOS Peningkatan Pemerataan Pendidikan Menengah : Jumlah siswa SMA/MA/SMK penerima BOS Dikmen/ Beasiswa Siswa dari Keluarga Tidak Mampu Peningkatan Kesetaraan dan Kewirausahaan Masyarakat : Pengembangan dan penguatan Desa Vokasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin
Target Capaian
3.700.000 siswa SD/MI
1.600.000 siswa SMP/MTs
15.441 siswa SMA/MA/SMK
35 desa; 200 desa
35 Kabupaten/Kota
IV -48
Program a. Pendidikan Dasar; b. Pendidikan Menengah; c. Pendidikan Non Formal dan Informal; d. Promosi dan Pemberdayaan; e. Pembangunan Perumahan; f. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; g. Peningkatan Kesempatan Kerja; h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat; i. Penguatan Kelembagaan Masyarakat; j. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa; k. Peningkatan Ketahanan Pangan; l. Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan.
SKPD Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dincipkataru, Dinnakertransduk; Bapermasdes; BKP;
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah kemandirian dan kerentanan pangan di masyarakat; f. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, khusunya untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif.
Indikator
Target Capaian
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
4.220 unit
Peningkatan cakupan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi
Air bersih perkot 67%; perdes 45,5%; Sanitasi 69%
Pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah
5,6 â&#x20AC;&#x201C; 5,5%
Jumlah Kabupaten lokasi penerima bantuan PNPM
29 Kabupaten
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
35 Kabupaten/Kota
Jumlah masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG)
30 lokasi, 72 orang, 1000 eksemplar majalah, 50 orang pengelola pokyantekdes
Penguatan kelembagaan UEDSP, Pasar Desa dan CPPD
35 Kelompok, 29 unit, 29 unit, 58 orang, 70 orang, 58 orang
Peningkatan kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
34 unit
IV -49
Program m. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
2.
Daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada: a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula
Indikator
Target Capaian
Penguatan kelembagaan PNPM-MD
290 orang
Jumlah penerima modal dan ketrampilan pengelola UP2KPKK
70 kelompok, 140 org
Jumlah anak penerima Penerima makanan tambahan
2.500 anak, 70 orang, 350 orang. 300 orang
Jumlah Desa Mandiri pangan
20 Desa baru
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH 100 : a. Tercapaianya Skor PPH b. Mempertahankan angka ketersediaan energi dan protein sesuai standar WNPG VIII Tahun 2004
90,75 Angka ketersediaan energi 2200 kkal/kap/hari dan angka ketersediaan protein 57 g/kap/hari
Meningkatnya produksi dan kualitas pangan hasil pertanian : 1. Tanaman pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai d. Kacang tanah e. Kacang hijau
10.275.849 ton 3.025.216 ton 139.621 ton 141.946 ton 107.437 ton
IV -50
Program
a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan c. Pengembangan Agribisnis d. Peningkatan Kesejahteraan Petani e. Pengembangan Perikanan Tangkap
SKPD
Dinpertan PPH; BKP, Dinbun, Disnakeswan; Dinlutkan, Set. Bakorluh
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
b.
c.
d.
e.
nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan, konsumsi makan ikan; serta penguatan sistem penyuluhan; Peningkatan kualitas, kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana jaringan irigasi serta peningkatan ketersediaan air baku; Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;
Indikator f. Ubi kayu g. Ubijalar
Target Capaian 3.356.540 ton 171.158 ton
2. Produksi hasil-hasil peternakan a. Daging b. Susu c. Telur
274.428.498 kg 111.077.865 liter 278.757.849 kg
3. Produksi hasil perkebunan a. Gula
369.000 ton
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi : a. Tersedianya cadangan pangan Pemerintah Provinsi b. Terbentuknya sistem distribusi pangan yang efisien Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian 1. Produksi tanaman hortikultura a. Bawang merah b. Kentang c. Cabe besar d. Durian
250 ton GKG
58 Gapoktan LDPM
428.042 ton 288.826 ton 122.488 ton 79.952 ton
IV -51
Program f.
Pengembangan Perikanan Budidaya g. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan h. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah f. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.
Indikator e. Mangga f. Salak
Target Capaian 426.590 ton 449.627 ton
2. Produksi tanaman perkebunan a. Kelapa b. Kopi c. Karet d. Kakao e. Jambu Mete f. Cengkeh g. Teh h. Tebu i. Nilam j. Tembakau
183.500 ton 24.500 ton 1.600 ton 1.900 ton 10.000 ton 7.500 ton 6.500 ton 5.525.000 ton 12.500 ton 35.000 ton
3. Populasi ternak a. Sapi potong b. Sapi Perah c. Kambing dan Domba d. Unggas
2.096.461 ekor 155.294 ekor 6.574.298 ekor 145.228.744 ekor
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Petani : a. Berkembangnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat b. Peningkatan kelembagaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA)
40 lumbung pangan Masyarakat 30 kelompok
IV -52
Program
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator c. Fasilitasi sarana prasarana Balai Penyuluhan dan Posluhdes
Target Capaian
Program
SKPD
20 unit BP dan 100 unit Posluhdes
Meningkatnya produksi perikanan : 1. Produksi perikanan a. Tangkap b. Budidaya
293.296 ton 294.711 ton
2. Nilai pendapatan nelayan : a. Perikanan tangkap b. Pembudidaya ikan
Rp.12.730.530/kapita/tahun Rp.3.976.260/kapita/tahun
3. Volume ekspor produk perikanan
25.609,51 ton
Konsumsi makan ikan
19,73 kg/kapita/tahun
Peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi
2 % (72% menjadi 74%)
i.
Peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku
4% (50% mejadi 54%)
j.
Produksi hasil hutan kayu
3.500.000 m3
k. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Fasilitasi pengendalian dan pengawasan hasil hutan
10 Kab/Kota
IV -53
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Dinas PSDA
Dinhut
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Program
Penertiban industri pengolahan hasil hutan
10 unit industri
Pertumbuhan Koperasi Baru di Jawa Tengah
1000 koperasi/tahun
l.
Pertumbuhan Koperasi Aktif di Jawa Tengah
500 koperasi/tahun
m.
Pertumbuhan Anggota Koperasi di Jawa Tengah
300.000 orang/tahun
n.
Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi di Jawa Tengah
10.000 orang/tahun
o.
Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM di Jawa Tengah
15.000 orang/tahun
p.
Pertumbuhan Omzet Koperasi di Jawa Tengah
8%/tahun
Pertumbuhan Omzet UMKM di Jawa Tengah
8%/tahun
Menjaga kestabilan harga 18 Kepokmas dan 7 komoditas strategis
Rata-rata koefisien tidak lebih dari 5%
IV -54
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan Peningkatan Produktivitas, Pemasaran dan Jaringan Usaha Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM
q. Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM
SKPD
Dinkop & UMKM
Dinperindag
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Program
Persentase meningkatnya nilai ekspor non migas
6% â&#x20AC;&#x201C; 7%
r.
Jumlah IKM yang dikembangkan
2.732 IKM
s.
t. u.
v.
w.
Realisasi Tengah
Investasi
di
SKPD
Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang
Jawa
119,5 Trilyun rupiah
x. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi y. Peningkatan Iklim dan Reasisasi Investasi z. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
BPMD
Peningkatan jumlah kunjungan Wisman & Wisnus
Wisman : 3%/th dan Wisnus : 5%/th
aa. Pemasaran Pariwisata bb. Pengembangan Destinasi Pariwisata cc. Pengembangan Kemitraan
Dinbudpar
IV -55
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
3.
Kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kompetensi/kualifikasi tenaga pendidik; optimalisasi Bantuan Operasinal Siswa dan beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi; b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penang-
Indikator
Target Capaian
Rata rata lama inap Wisman & Wisnus
Wisman : 2,3 hari & Wisnus : 2,1 hari
Pengeluaran wisman dan wisnus
Pengeluaran wisman : 200 US$/kunjungan &Wisnus : Rp.800.000/ kunjungan
Peningkatan Kualitas dan Layanan PAUD : APK PAUD Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan Dasar : 1. APM SD/MI 2. APK SMP/MTs 3. Angka Kelulusan SD/MI 4. Angka Kelulusan SMP/MTs 5. Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 6. Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 7. Ruang Kelas SD dan SMP sesuai standar nasional pendidikan Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan Menengah: 1. APK SMA/SMK/MA
71,50%
99,42% 100,50% 99,95% 99,5% 7,49
6,8 95% (SD); 97% (SMP)
70,53%
IV -56
Program
a. b. c. d. e.
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan f. Manajemen Pelayanan Pendidikan g. Pendidikan Berkelanjutan h. Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi
SKPD
Dinas Pendidikan
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
c.
d.
e.
f.
gulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan; Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk; Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan
Indikator 2. Rasio Siswa SMK : SMA 3. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA 4. Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik : Pendidik berkualifikasi S1/D4 (fasilitasi studi lanjut S1/D4)
Target Capaian
Program
SKPD
70% : 30% 7,75 80%
4.200 guru
Angka Kematian Ibu
115/100.000 KH
i.
Angka Kematian Bayi
11/1.000 KH
j.
Prevalensi Gizi Buruk
0,04%
k.
Penemuan kasus baru TB BTA positif (Case Detection Rate)
â&#x2030;Ľ 70%
l.
Penemuan Kasus baru HIV/AIDS
1.584 kasus
Angka kesakitan malaria (Annual Parasite Incidence)
< 1/1.000 penduduk
Angka kesakitan DBD
<20/100.000 penduduk
m. n. o.
IV -57
Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Kesehatan Lingkungan, Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Dinkes
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
g.
h.
i.
j.
profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK serta peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja; Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar; Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah dan pelestarian benda cagar budaya; Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan; Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan.
Indikator
Target Capaian
Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) & Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) mendapatkan bantuan Modal UEP.
3.500 orang
Keluarga Komunitas Terpencil mendapat bimsos dan bantuan UEP
200 orang
Masyarakat Desa di Kabupaten Tertinggal mendapatkan pelatihan penanganan PMKS berbasis partisipatif
80 orang
Terbantu dan tertanganinya Perintis Kemerdekaan/ Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya
300 orang
Tertangani dan terehabilitasinya penyandang cacat
1.700 orang
Tertangani dan terehabilitasinya Anak Nakal dan Anak Jalanan
500 anak
Tertangani dan terlindunginya Lanjut Usia Terlantar Potensial dan Non Potensial serta
500 orang dan 1 Komda Lansia
IV -58
Program p. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; q. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; r. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; s. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
SKPD Dinsos
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
dukungan pada operasionalisasi Komda Lansia Provinsi Jawa Tengah Tertangani dan terehabiltasinya Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan (KTKPM) melalui Pemberian Bantuan Sosial
300 orang
Tertangani dan terlayaninya penyandang Tuna Sosial : BWBLP, eks PSK, ODHA, PGOT, Eks Korban Narkoba/NAPZA
900 orang
Tertangani dan terehabilitasinya PGOT melalui Penjaringan, Bimbingan Sosial dan Mental, serta Bantuan UEP
1.300 orang
Terlaksananya pemberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga kesos (LKS dan PSKS) dalam penanganan PMKS antara lain : Lembaga JKS-GR, Karang Taruna, Dunia Usaha, PSM, Orsos, TKSK, LK3 serta Penyuluh Sosial Masyarakat
5 klp JKS-GR, 70 KT (700 orang), 400 DU, 100 orang PSM, 70 Orsos, 573 TKSK, 35 LK3, dan 75 orang Penyuluh Sosial
IV -59
Program
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Jumlah kebijakan peningkatan kualitas perlindungan perempuan yang diterbitkan.
2 dokumen
Jumlah SKPD yang telah menerapkan penganggaran responsif anak.
2 SKPD
Prosentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan PPRG
11,4% (4 Kabupaten)
Jumlah SKPD Provinsi yang melaksanakan PUG
4 SKPD
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem perlindungan anak
1 Kabupaten
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem perlindungan anak
1 SKPD
Prosentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan GSIB
17% (6 Kabupaten)
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PPEP.
9 Kabupaten
IV -60
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak; u. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; v. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; w. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
SKPD
t.
BP3AKB
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemberdayaan politik perempuan di Kabupaten dengan IDG rendah Prosentase korban yang mendapatkan pelayanan : a. Layanan rujukan PPT Provinsi b. Layanan pengaduan oleh tenaga terlatih c. Layanan bantuan hukum oleh tenaga terlatih Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan perlindungan perempuan kelompok rentan a. IRT dengan HIV/AIDS b. Pokja Bina Keluarga TKI c. Lansia perempuan
Target Capaian 2 Kabupaten
100%, 61,70% 20,05%
2 Kabupaten 2 Kabupaten 1 Kabupaten
Jumlah Kabupaten yang menuju KLA
5 Kabupaten
Meningkatnya pemahaman 100% bagi Pengambil kebijakan di kab/kota terpilih dalam penanganan anak yang
150 orang
IV -61
Program
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Program
SKPD
berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restorative justice Tertanganinya 100% Layanan penanganan ABH oleh petugas TESA 129 bagi masyarakat.
100%
Meningkatnya pemahaman bagi anggota Gugus Tugas KLA Kab./Kota dalam Implementasi RAD KLA
35 Kab/Kota
Jumlah anak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
80 orang
Jumlah Kabupaten yang melaksanakan PUG dalam PNPM
2 Kabupaten
Meningkatnya kepesertaan dan Kemandirian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1,1% dari target keseluruhan (35.000 Akseptor)
IV -62
x. Pelayanan Keluarga Berencana Didukung dengan : y. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja z. Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPAUD
BP3AKB
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Program
SKPD
aa. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri bb. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Meningkatnya kompetensi tenaga kerja di Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
75-80% terserap pasar kerja atau berwirausaha mandiri
Tertanganinya kasus-kasus ketenagakerjaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan TKI
100% kasus tertangani
Peningkatan Pengembangan dan Penerapan IPTEK 1. Rekomendasi kebijakan bidang Pemerintah dan Sosial Budaya; 2. Rekomendasi kebijakan bidang Prasarana Wilayah; 3. Rekomendasi kebijakan bidang Ekonomi;
3 Rekomendasi
3 Rekomendasi 3 Rekomendasi
IV -63
cc. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dd. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinakertransduk
ee. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
Balitbang
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator 4. Rekomendasi kebijakan dari hasil riset unggulan dan kajian strategis: a. Jumlah Riset Unggulan Daerah (RUD) b. Jumlah Kajian Strategis (rekomendasi). c. Jumlah Penelitian Mandiri. 5. Kegiatan pengembangan dan penerapan IPTEK: a. Jumlah Pengembangan dan penerapan IPTEK (Kegiatan). b. Jumlah Business Technology Center (Keg) c. Kreativitas Inovasi masyarakat â&#x20AC;&#x201C; krenova (Kegiatan) d. Incubator Teknologi (Kegiatan) 6. Kegiatan pengembangan SIDa: a. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan Kab/Kota (Paket). b. Jumlah pengembangan Klaster Inovatif (unit/paket).
Target Capaian
10 RUD 12 Rekomendasi 6 Penelitian
4 Jenis
4 unit BTC 10 org/kelompok
2 klaster
1 paket
6 lokasi
IV -64
Program
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator c. Jumlah Pengembangan Desa Inovatif (Desa/Kelurahan). d. Jumlah Pengembangan Kab/Kota Inovatif (Kabupaten/Kota) Pelestarian dan Pengembangan seni budaya daerah : 1. Jumlah orang yang dilakukan pembinaan nilai budaya 2. Jumlah seniman yang dibina Pengembangan Cagar Budaya : 1. Jumlah museum yang dioptimalkan 2. Jumlah BCB yang dilakukan pelestarian Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda 2. Jumlah pemuda kader yang mendapat fasilitasi penanaman wawasan kebangsaan dan bela negara 3. Jumlah pemuda kader sebagai pemuda pelopor
Target Capaian
Program
SKPD
5 lokasi
3 lokasi
745 orang
4.725 seniman
ff. Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya. gg. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya hh. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Dinbudpar
ii. Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan jj. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda kk. Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Dinpora
8 museum 5 BCB
3.500 orang
175 orang
IV -65
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator 4. Jumlah sarjana penggerak pembangunan pendesaan 5. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang mendapat fasilitasi pembinaan kapasitas organisasi 6. Jumlah organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pengembangan pemuda Peningkatan Kualitas dan Kecakapan Hidup Pemuda 1. Jumlah pemuda kader kewirausahaan yang difasilitasi dalam pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah kelompok usaha pemuda yang terbentuk dan mendapat bantuan modal/peralatan usaha Jumlah pemuda yang dilatih ketrampilan/ kecakapan hidup
Target Capaian 40 orang 570 orang
55 OK
560 orang
80 kelompok
IV -66
Program ll. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga mm. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga nn. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator Peningkatan Pembibitan, Budaya dan prestasi Olahraga 1. Jumlah atlet yang dibina melalui PPLPD 2. Jumlah peserta kompetisi olahraga 3. Jumlah bibit atlet olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional 4. Jumlah cabang olahraga unggulan daerah beserta atlet pelajar potensial yang dibina Peningkatan Budaya Baca : 1. Jumlah pojok baca di Kantor SKPD Provinsi (Kantor) 2. Jumlah pojok baca di Kantor Pemda Kabupaten / Kota (Kantor) 3. Jumlah pojok baca di tempat fasilitas umum Peningkatan Layanan Perpustakaan : 1. Jumlah perpustakaan desa yang akan difasilitasi (bantuan buku, rak buku)
Target Capaian
Program
SKPD
142 atlet 12.500 orang 500 atlet (200 regional dan 300 provinsi)
8 Cabor, 280 orang
59 SKPD
35 Kantor
5 unit
70 desa
IV -67
oo. Pengembangan Budaya Baca pp. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan qq. Peningkatan SDM Perpustakaan rr. Pengembangan Manajemen Perpustakaan ss. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
Badan Arpus
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
4.
Infrastruktur dan pengembangan wilayah, dengan fokus pada : a. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Peningkatan penanganan jalan, jembatan, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal; c. Peningkatan penanganan aksesibilitas Pantura-Pansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana; d. Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan
Indikator
Target Capaian
2. Jumlah pengadaan mobil pintar
3
Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang
2 Perda dan 3 Matek
Jumlah pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
1 Pedoman dan 2 Pergub
Kondisi Jalan Baik
86,88 %
Kondisi Jembatan Baik
79,72 %
Panjang ruas jalan sesuai kriteria kecepatan (jalan min 6 m)
68,90 %
Terpenuhinya keselamatan angkutan umum AKDP
95,81 %
Program
SKPD
a. Perencanaan Tata Ruang b. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang c. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan d. Pembangunan Jalan dan Jembatan e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Didukung dengan : f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan h. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi i. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah j. Pengembangan Perhubungan Darat
Dinas Cipkataru; Dinas Bina Marga, Biro Tapem
unit
IV -68
Dishubkominfo
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Jalan Tol Trans Jawa (SemarangSolo, Solo-Mantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani, pembangunan double track, reaktifasi jalur KA Kedungjati-Tuntang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan pelabuhan penyeberangan Kendal, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Kuningan, Pidekso, Gondang dan Logung; e. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB; f. Peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui Jaringan Listrik Pedesaan
Indikator
Target Capaian
Meningkatnya keselamatan angkutan darat dan kereta api
Tersedianya : - Rambu 1.500 Buah - RPPJ 30 buah - Guardrail 150 Beam - APILL 1 unit - Marka 50.000 m - Penanganan 15 perlintasan sebidang
Meningkatnya pelayanan angkutan masal (BRT)
Terbangunnya 2 shelter BRT
Terlaksananya fasilitasi reaktivasi jalur KA. Lintas Kedungjati-Tuntang
Dokumen UKL dan UPL.
Terfasilitasinya pembangunan fasilitas terminal Kendal.
Terbangunnya lapangan penumpukan Terminal Kendal (200 m X 26 m)
Terlayaninya pelayanan penyeberangan SemarangJepara-Karimunjawa.
Beroperasinya KMC Kartini I selama 9 bulan.
Terbebaskannya sebagian tanah di Bandara Dewadaru
Tersedianya lahan seluas + 3 Ha
IV -69
Program k. Pengembangan Perhubungan Laut l. Pengembangan Perhubungan Udara
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi : a. Pembangunan PLTS SHS b. Pembangunan PLTS PJU c. Pembangunan PLTMH d. Pengembangan Potensi Gas Rawa
5.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus pada : a. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai transplantasi karang dan terumbu buatan, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan
Target Capaian
Program m. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
200 unit 94 unit 2 unit 1 kab
Peningkatan Rasio Elektrifikasi
82%
Rehabilitasi hutan dan lahan
10.000 Ha
Pengembangan hutan rakyat
25.000 Ha
Pengembangan tanaman bawah tegakan
300 Ha
Peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan, karst, sumber mata air dan resapan air
186.000 batang / 372 Ha
Rehabilitasi dan konservasi dengan komoditas perkebunan
500 ha
Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS)
7 lokasi
IV -70
SKPD Dinas ESDM
n. Ketenagalistikan dan Migas o. Peningkatan SDM Bidang ESDM
a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan c. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan e. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup f. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam g. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau h. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Dinhut; BLH; Disbun; Dinlutkan; Dinas ESDM; Dinas PSDA; BPBD, Dishubkominfo
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
c.
d.
e.
f.
masyarakat sekitar hutan dan pesisir; Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH; Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan teresterial maupun pesisir dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah; Peningkatan upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi â&#x20AC;&#x201C; rekonstruksi pasca bencana termasuk peningkatan pengendalian banjir dan
Indikator Penanganan kerusakan lahan akibat gangguan lingkungan & pemanasan global, melalui : a. Pembangunan sumur resapan b. Pembangunan sumur pantau c. Raklamasi lahan tambang d. Sertifikasi benih dan bibit
Target Capaian
Program
i. 14 unit 6 unit
j.
3 lokasi di 3 Kab 1 jenis k.
Penanganan kerusakan pesisir dan laut, melalui: a. Penanaman mangrove b. Bangunan pencegah abrasi/erosi c. Transplantasi Karang d. Terumbu karang buatan
130.000 batang dan 300.000 batang 1.040 m
l.
m. 60 unit 52 unit
Pengembangan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu
3 komoditas
Penurunan gangguan keamanan dan kebakaran hutan
3 lokasi KPH
Peningkatan tutupan lahan pada Ruang Terbuka Hijau
35.000 batang/87,5 Ha di 4 wilayah perkotaan
n.
o. p.
q.
IV -71
r.
Alam Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, dan SAR
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah pengamanan pantai dengan perbaikan prasarana dan sarana pengendalian dan pengamanan pantai.
Indikator
Target Capaian
Pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemar
2 klaster UMKM 100 usaha &/atau kegiatan menengah besar
Pengawasan dan Penegakan hukum
30 usaha &/atau kegiatan
Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3
100 usaha &/atau kegiatan
Terlaksananya pelayanan sosial dasar (dapur umum) bagi korban bencana
10.000 orang
Terlaksananya Pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana) pasca kejadian bencana
13 Lokasi Kejadian Bencana
Terlaksananya kegiatan bimbingan Pemantapan TAGANA
350 orang
Penanganan prasarana dan sarana pengendalian banjir
10 lokasi
IV -72
Program
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 6.
Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada: a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan daerah; c. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM; e. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.
Indikator
Target Capaian
Meningkatnya pelayanan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan teknologi informasi:Pengadaan B/J LPSE
1.200 paket
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yg sesuai dengan peraturan perundangan
60 obyek pemeriksaan lingkup Prov. dan 19 obyek pemeriksaan lingkup Kab/Kota
Terlaksananya Aksi PPK sebagai upaya pencegahan korupsi Meningkatnya kompetensi aparatur Provinsi Jawa Tengah: a. Diklat Teknis b. Diklat Fungsional c. Diklat Pim d. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Prov e. Tes Kompetensi Pejabat Struktural Kab/Kota f. Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural dan Fungsional
Pemerintah Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota
2.380 orang, 750 orang, 920 orang 24 orang 108 orang 920 orang
IV -73
Program a. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi b. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah c. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah d. Program Penataan Administrasi Kependudukan e. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum f. Pengelolaan Aset Daerah g. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Didukung dengan : h. Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah j. Perencanaan Pembangunan Daerah k. Perencanaan Pembangunan Ekonomi l. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya m. Perencanaan Prasarana
SKPD Dishubkominfo; Inspektorat; Badan Diklat; BKD; Biro Otdaker; Biro Orpeg; DPPAD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator Terlayaninya administrasi kependudukan bagi masyarakat
Target Capaian Tersedianya data terbaru tentang Administrasi kependudukan di 35 Kab/Kota
Percepatan penerapan SPM pada layanan sosial dasar masyarakat
9 bidang urusan Pemerintah Provinsi dan 15 bidang urusan kab/kota
UPP Pem.prov.Jateng yang menerapkan SMM dengan baik dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008
3 UPP
Inventarisasi asset daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
35 Kab/Kota
Program
n. o. p.
q.
r.
s.
t. u. v.
w.
x.
IV -74
Wilayah dan Sumberdaya Alam Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
SKPD
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah
Indikator
Target Capaian
Program
SKPD
y. Kerjasama Informasi dengan Mass Media z. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa aa. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7.
Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah, dengan fokus pada : a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan HAM; b. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung kondusivitas daerah termasuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 c. Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtrantibbum
Jumlah Kab/Kota untuk pelaksanaan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.
35 kab/kota
Jumlah Kab/Kota untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
35 kab/kota
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtrantibbum sebagai upaya pencegahan konflik sosial
Pemerintah Provinsi dan 35 kab/kota
IV -75
a. Peningkatan Pendidikan politik Masyarakat b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Didukung dengan : d. Pengembangan Wawasan Kebangsaan e. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Badan Kesbangpolinmas
Guna mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2014, maka ditetapkan pagu indikatif untuk belanja langsung tidak termasuk belanja untuk BLUD pada tiap prioritas pembangunan daerah Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.5. Tabel 4.5 Pagu Indikatif untuk Belanja Langsung Tiap Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 No
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
(1)
(2)
1
(3)
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
(4)
310.447.500
12,77
a. Pendidikan Dasar
39.130.000
1,61
b. Pendidikan Menengah
37.700.000
1,55
c. Pendidikan Non Formal dan Informal
71.465.000
2,94
d. Promosi dan Pemberdayaan
41.469.500
1,71
e. Pembangunan Perumahan
12.960.000
0,53
f. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
18.300.000
0,75
g. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi h. Peningkatan Kesempatan Kerja
14.208.000
0,58
4.250.000
0,17
i. Peningkatan Ketahanan Pangan
52.950.000
2,18
j. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan k. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.800.000
0,12
4.700.000
0,19
l. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa
2.255.000
0,09
m. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.360.000
0,30
900.000
0,04
334.113.620
13,74
4.450.000
0,18
10.655.000
0,44
n. Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2
Pagu Indikatif Ribu Rp %
Peningkatan daya saing ekonomi daerah a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM b. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha c. Peningkatan Kualitas SDM KUMKM d. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal e. Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan f. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi g. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
2.550.000
0,10
17.125.000
0,70
3.200.000
0,13
2.475.000
0,10
3.600.000
0,15
h. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
600.000
0,02
9.160.000
0,38
j. Pengembangan Destinasi Pariwisata
6.200.000
0,25
k. Pengembangan Kemitraan
2.800.000
0,12
l. Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor
6.800.000
0,28
m. Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM
5.800.000
0,24
IV -76
No
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
(1)
(2)
(3)
n. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri o. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
(4)
7.650.000
0,31
17.400.000
0,72
p. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka q. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
6.000.000
0,25
7.500.000
0,31
r. Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang s. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
3.850.000
0,16
2.000.000
0,08
t. Pengembangan Agribisnis
73.700.000
3,03
u. Peningkatan Kesejahteraan Petani
22.250.000
0,92
2.300.000
0,09
14.033.000
0,58
8.952.700
0,37
750.000
0,03
2.350.000
0,10
6.500.000
0,27
71.862.920
2,96
11.600.000
0,48
513.788.344
21,13
6.674.823
0,27
b. Pendidikan Khusus
11.000.000
0,45
c. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Manajemen Pelayanan Pendidikan
35.300.000
1,45
24.300.000
1,00
e. Pendidikan Berkelanjutan
8.260.000
0,34
f. Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi
6.650.000
0,27
g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5.065.000
0,21
h. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
5.300.000
0,22
252.818.146
10,40
1.083.000
0,04
10.518.453
0,43
l. Manajemen, Informasi & Regulasi Kesehatan
6.440.547
0,26
m. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya n. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7.750.000
0,32
16.495.000
0,68
o. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya) p. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3.550.000
0,15
8.865.000
0,36
q. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah
7.150.000
0,29
590.625
0,02
1.505.000
0,06
6.685.000
0,27
v. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan w. Pengembangan Perikanan Tangkap x. Pengembangan Perikanan Budidaya y. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan z. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir aa. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan bb. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya cc. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3
Pagu Indikatif Ribu Rp %
Kualitas sumber daya manusia a. Pendidikan Anak Usia Dini
i. Pelayanan Kesehatan j. Kesehatan Lingkungan k. Sumber Daya Manusia Kesehatan
r. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak s. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak t. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
IV -77
No
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
(1)
(2)
(3)
u. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan v. Pelayanan Keluarga Berencana
(4)
1.055.000
0,04
3.711.750
0,15
w. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
255.000
0,01
x. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu PAUD y. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri z. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita aa. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja bb. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan cc. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dd. Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya
175.000
0,01
100.000
0,004
700.000
0,03
9.976.000
0,41
9.265.000
0,38
500.000
0,02
11.890.000
0,49
6.600.000
0,27
23.160.000
0,95
1.650.000
0,07
1.250.000
0,05
4.750.000
0,20
2.050.000
0,08
2.100.000
0,09
1.935.000
0,08
625.000
0,03
nn. Pengembangan Sarpras Perpustakaan
4.915.000
0,20
oo. Pengembangan Manajemen Perpustakaan
1.125.000
0,05
783.594.724
32,22
ee. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya ff. Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga gg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga hh. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga ii. Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan jj.
Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda kk. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan ll. Pengembangan Budaya Baca mm. Peningkatan SDM Perpustakaan
4
Pagu Indikatif Ribu Rp %
Infrastruktur dan pengembangan wilayah a.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
321.585.724
13,22
b.
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
358.100.000
14,73
c.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
14.033.000
0,58
d.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi Perencanaan Tata Ruang
12.100.000
0,50
3.635.000
0,15
3.850.000
0,16
1.200.000
0,05
33.596.000
1,38
e. f. g. h.
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Perhubungan Darat
i.
Pengembangan Perhubungan Laut
8.600.000
0,35
j.
Pengembangan Perhubungan Udara
3.600.000
0,15
k.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
11.625.000
0,48
6.700.000
0,28
l.
IV -78
No
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
(1)
(2) m. n.
5
Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
c.
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
d.
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
f.
(4)
1.250.000
0,05
3.720.000
0,15
155.889.398
6,41
21.505.000
0,88
7.720.000
0,32
1.000.000
0,04
11.900.000
0,49
3.350.000
0,14
550.000
0,02
g.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4.175.000
0,17
h.
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1.650.000
0,07
i.
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
1.075.000
0,04
j.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
500.000
0,02
k.
2.481.200
0,10
28.974.315
1,19
m.
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
11.800.000
0,49
n.
Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
4.025.000
0,17
o.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
11.096.118
0,46
p.
1.000.000
0,04
q.
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
1.275.000
0,05
r.
Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
41.812.765
1,72
289.112.850
11,89
l.
6
(3)
Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan b. Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam
e.
Pagu Indikatif Ribu Rp %
Tata kelola pemerintahan a.
Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
250.000
0,01
b.
200.000
0,01
c.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
4.250.000
0,17
d.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2.500.000
0,10
e.
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
3.650.000
0,15
f.
3.950.000
0,16
g.
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Penataan Administrasi Kependudukan
3.350.000
0,14
h.
Penataan Peraturan Perundang-undangan
9.965.000
0,41
i.
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
37.993.000
1,56
j.
Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3.680.000
0,15
k.
Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
2.640.000
0,11
l.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Daerah
40.063.730
1,65
5.678.831
0,23
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
9.420.000
0,39
m. n.
IV -79
No
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
(1)
(2) o.
(3)
(4)
r.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
s.
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2.455.000
0,10
t.
2.113.725
0,09
220.000
0,01
v.
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
330.000
0,01
w.
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
9.610.000
0,40
x.
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7.929.085
0,33
4.650.000
0,19
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1.375.000
0,06
44.730.000
1,84
11.525.000
0,47
4.250.000
0,17
p. q.
u.
y. z.
7
Pagu Indikatif Ribu Rp %
Demokratisasi dan kondusivitas daerah a.
154.000
0,01
54.028.316
2,22
76.957.163
3,16
1.700.000
0,07
b.
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c.
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.600.000
0,07
d.
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
4.690.000
0,19
3.750.000
0,15
16.100.000
0,66
2.815.000
0,12
2.431.676.436
100,00
e. f. g.
Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal TOTAL
IV -80
4.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Mendukung 4 (Empat) Pilar Pembangunan Nasional Kebijakan, strategi dan prioritas program pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2014 ditetapkan untuk mendukung 4 (empat) pilar pembangunan nasional yaitu pembangunan yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut sebagai berikut : 1. Pro Poor Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pro Poor diarahkan guna percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, dengan strategi meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan; membangun prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat; memperkuat kelembagaan dan mendayagunakan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan. Berbagai program pembangunan daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah meliputi : a. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, terutama untuk mempertahankan angka ketersediaan energi dan protein sesuai standar WNPG VIII Tahun 2004; b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, khususnya untuk pemberian bantuan beasiswa dan BOS bagi siswa tidak mampu; c. Pendidikan Non Formal dan Informal, khususnya untuk pengembangan desa vokasi; d. Pembangunan Perumahan, khususnya untuk fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni; e. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, terutama untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan, serta pelayanan sanitasi dasar; f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat, terutama dengan meningkatkan kelembagaan PNPM, BUMDes, UED-SP, Pasar Desa, CPPD, dan UP2K-PKK; g. Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir, terutama pember-dayaan bagi petambak garam, taruna pesisir dan wanita pesisir. 2. Pro Job Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pro Job diarahkan guna percepatan penurunan jumlah pengangguran, dengan strategi meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Berbagai program pembangunan daerah
IV -81
untuk mendukung upaya pengurangan pengangguran di Jawa Tengah meliputi : a. Peningkatkan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; b. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, terutama untuk meningkatkan jiwa wirausaha bagi pemuda; c. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang siap bekerja dan berdaya saing tinggi; d. Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, terutama untuk mendorong pengembangan UMKM; e. Pengembangan IKM untuk meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. 3. Pro Growth Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pro Growth diarahkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan strategi menjaga realisasi investasi yang positif, meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, mendorong sektor riil, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan ekspor. Berbagai program pembangunan untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meliputi : a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, serta Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah; b. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumberdaya Lokal, Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan, Peningkatan Produktivitas, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM, terutama untuk mendukung peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Tengah; c. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri, dan Pemberdayaan UDKM, Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Dalam Negeri, dan Pengembangan IKM, terutama untuk mendukung peningkatan daya saing IKM berbasis potensi lokal; d. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Pengembangan Perikanan Budidaya, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam
IV -82
arti luas, kehutanan, dan perikanan sebagai salah sektor unggulan daerah Jawa Tengah; e. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri, dan Pemberdayaan UDKM, terutama untuk menjaga stabilitas harga 18 kepokmas dan 7 komoditas strategis; f. Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor, terutama untuk mendukung upaya peningkatan nilai ekspor Jawa Tengah; g. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur utamanya pada infrastruktur pendukung konektivitas dan aksesibilitas wilayah. 4. Pro Environment Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk mendukung strategi pembangunan nasional Pro Environment diarahkan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana, dengan strategi meningkatkan konservasi ekosistem terersterial dan pesisir secara terpadu, meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana. Berbagai program pembangunan untuk mendukung upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana Jawa Tengah meliputi : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mengurangi kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir; b. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, untuk meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau; c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terutama untuk mengendalikan dampak pencemaran lingkungan, baik pencemaran air maupun udara; d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, terutama sebagai upaya mengurangi risiko dan dampak terjadinya bencana di Jawa Tengah. 4.4 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015 Berdasarkan kondisi pencapaian target MDGs di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2012, beberapa indikator masih perlu upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, melalui kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs yang
IV -83
telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2015, diharapkan upaya pencapaian target MDGs di tahun 2015 dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs dimaksud, adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan, dengan target : a. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990 â&#x20AC;&#x201C; 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Mengurangi besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui : a) perluasan kesempatan kerja dan berusaha; b) pengurangan kesenjangan antar wilayah; c) pemenuhan hak dasar; dan d) percepatan pembangunan perdesaan; 2) Menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, antara lain melalui: a) penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin; b) peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin; c) peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/ kelurahan dalam melaksanakan pembangunan; d) peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan; e) peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat; f) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan; g) peningkatan kemampuan manajemen keuangan desa/kelurahan; h) peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/ kelurahan; dan i) peningkatan pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. b. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar negara dengan mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), maupun transmigrasi; 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui revitalisasi BLK, fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan pemagangan di dalam dan di luar negeri;
IV -84
3) Meningkatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan pekerja. c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 â&#x20AC;&#x201C; 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Penurunan prevalensi balita dengan berat badan rendah dan prevalensi gizi buruk, melalui : a) peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan; b) mengembangkan bantuan khusus untuk penduduk miskin kepada kabupaten/ kota; c) meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi tentang perilaku bersih dan sehat; dan d) memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi Posyandu. 2) Meningkatkan penduduk dengan tingkat konsumsi kalori sesuai angka kecukupan sebesar 2.000 Kkal per kapita per hari, melalui: a) peningkatan ketahanan pangan pada tingkat kabupaten/kota terutama untuk mengurangi disparitas ketahanan pangan antar daerah; dan b) memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi. 2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, dengan target untuk menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, melalui arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; b. Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; c. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. 3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan target untuk menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkesetaraan gender dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi; b. Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; c. Mengoptimalkan proporsi partisipasi perempuan dalam legislatif dan partai politik. 4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak, dengan target untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam
IV -85
kurun waktu 1990 â&#x20AC;&#x201C; 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : a. Percepatan pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak melalui pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Perda, pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan; b. Revitalisasi Posyandu untuk semua melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam revitalisasi Posyandu; c. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak. 5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu, dengan target : a. Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 â&#x20AC;&#x201C; 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Percepatan pencapaian derajat kesehatan ibu melalui penguatan kelembagaan lintas sektor yang ada di desa untuk penyelamatan ibu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu, dan pemerataan jangkauan jaminan maternal; 2) Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu di unit kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan, melalui pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; 3) Penajaman program perencanaan dan pencegahan komplikasi (P4K) untuk semua desa, melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait; 4) Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga, melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dan akselerasi implementasi Perda. b. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015, dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan akses dan pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan serta peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Keluarga Berencana. 6. Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dengan target : a. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015; b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010; IV -86
c. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkulosis) hingga tahun 2015. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan, yaitu : a. Percepatan akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; b. Peningkatan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS pada populasi rentan, melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan; c. Memperkuat sistem informasi dan sistem monev melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dalam rangka akselerasi Perda; d. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; e. Memperkuat pelayanan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan; f. Pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor; g. Peningkatan cakupan DOTS pengembangan kompetensi, profesionalisme tenaga kesehatan dan pemenuhan pelayanan kesehatan di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan; h. Peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan TB melalui pemantapan komitmen penentu kebijakan dan lintas sektor. 7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan target : a. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumberdaya lingkungan, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu : 1) Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan, melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis, dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan dan sekitar industri; 2) Mengurangi emisi karbondioksida melalui pencarian potensi cadangan energi baru dan penganekaragaman pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan pengolahan gas cerobong pabrik; 3) Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon, melalui peningkatan kampanye hemat energi, pengurangan penggunaan IV -87
refrigerant, dan pengurangan peredaran barang-barang ilegal yang menggunakan CFCs; 4) Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui penambahan jumlah kapal berkapasitas di atas 30 GT untuk meningkatkan jangkauan jelajah kapal. b. Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu : 1) Mempertahankan fungsi hutan lindung melalui peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan mengendalikan kerusakan kawasan lindung melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan; 2) Peningkatan fungsi kawasan lindung perairan melalui peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan. c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : 1) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air, pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana air bersih antar wilayah dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat; 2) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, dan peningkatan pelayanan persampahan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM); 3) Mendorong sinergitas Pokja AMPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses AMPL bagi masyarakat tidak mampu; 4) Mendorong pembentukan Pokja AMPL bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Pokja AMPL dan mengaktifkan Pokja AMPL yang tidak aktif; 5) Mendorong peningkatan PHBS di masyarakat.
IV -88
d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : 1) Prioritas pemenuhan kebutuhan rumah pada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 2) Pemanfaatan lahan perumahan secara efisien dan efektif melalui pembangunan rumah secara vertikal; 3) Pemberdayaan komunitas perumahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dan memperhatikan kelembagaan yang telah ada; 4) Memfasilitasi perwujudan tertib administrasi pertanahan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah; 5) Dukungan sertifikasi lahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukkannya. 4.5 Prioritas Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengatasi ketimpangan wilayah, yang diindikasikan dengan ketimpangan ekonomi, sosial dan infrastruktur. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah tahun 2014 secara umum, dengan memperhatikan kebijakan kewilayahan pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 adalah : 1. Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan Provinsi Jawa Tengah; 3. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah; 4. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapita nya rendah; 5. Pengembangan kerjasama daerah/wilayah/regional berdasarkan permasalahan, kekuatan dan potensi indogen dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan wilayah. Pengembangan ekonomi wilayah di Jawa Tengah, dengan mendasarkan pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 dilakukan dengan membagi wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi delapan sistem perwilayahan (regionalisasi), dengan mendasarkan pada perpaduan dari aspek homogenitas, aspek nodalitas dan aspek
IV -89
administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Cakupan wilayah serta arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kedungsepur Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Diarahkan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. a. Kabupaten Kendal sebagai bagian dari PKN, memiliki sektor unggulan yaitu sektor industri, pertanian, agroindustri, perikanan, perkebunan, perhubungan. Simpul utama penggerak pertumbuhan berada di kawasan strategis ekonomi khusus, kawasan perkotaan koridor Kaliwungu-Kendal-Weleri, kawasan perkotaan Boja dan Sukorejo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tergolong tinggi yang secara indikatif berpengaruh pada penurunan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum mampu mengurangi pengangguran (pro job) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (pro human development). Laju pengurangan penggangguran dan pertumbuhan IPM masuk kategori rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan untuk tahun 2014 adalah peningkatan pertanian dan agroindustri yang didukung pemantapan infrastruktur perhubungan yang ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan kerja (pengurangan pengangguran) dan peningkatan IPM. Wilayah yang perlu diprioritaskan penanganannya adalah kecamatan-kecamatan yang berada di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Batang dan kecamatan-kecamatan di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. b. Kota Semarang diarahkan sebagai kota inti dari PKN, memiliki sektor unggulan yaitu sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, agroindustri, pariwisata, perhubungan, teknologi tinggi, dan fasilitas pendidikan tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang
IV -90
tergolong tinggi sehingga secara indikatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan IPM dan pertumbuhan pengurangan pengangguran yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dari aspek pertumbuhan pengurangan kemiskinan (pro poor) masih tergolong rendah. Berdasarkan posisi kuadran dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran serta pertumbuhan IPM yang tinggi maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan untuk pengurangan kemiskinan. Sektor yang mendukung upaya tersebut adalah melalui pariwisata, perdagangan dan jasa, serta didukung oleh peningkatan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi. c. Kabupaten Demak sebagai bagian dari PKN, memiliki sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri, perikanan, agroindustri. Simpul utama penggerak pertumbuhan berada di kawasan perkotaan koridor Genuk-Demak dan sekitarnya serta Mranggen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tergolong kuadran rendah sehingga berkorelasi positif dengan ikut rendahnya laju pengurangan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, masih diimbangi oleh tingginya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (pro human development) dan tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Berdasarkan posisi kuadran dimaksud maka pengembangan wilayah pada tahun 2014 diarahkan pada penanggulangan kemiskinan pada semua kecamatan yang masuk kategori sedang dan kecamatan-kecamatan di kawasan pesisir yang berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan yang masuk kategori miskin tinggi. Prioritas pengurangan kemiskinan dan penggguran tersebut didukung melalui upaya peningkatan pertanian, industri dan perikanan. d. Kabupaten Semarang sebagai bagian dari PKN, memiliki sektor unggulan yaitu sektor industri, pertanian, pariwisata, teknologi tinggi. Simpul utama penggerak pertumbuhan berada di kawasan perkotaan koridor Ungaran-Bawen-Ambarawa dan kawasan sentra produksi Rawapening. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tergolong kuadran tinggi, yang berpengaruh positif bagi tingginya pertumbuhan IPM dan tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak diikuti oleh laju pengurangan pengangguran (pro job) yang masuk kategori kuadran rendah. Prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah peningkatan industri, agroindustri dan pariwisata yang didukung sektor pertanian dan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi. Melalui pengembangan sektor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut sehingga mampu menciptakan IV -91
kesempatan kerja, meningkatkan IPM dan mengurangi kesenjangan pembangunan khususnya di wilayah kecamatan yang tergolong miskin terutama di perbatasan dengan Kabupaten Boyolali. e. Kota Salatiga diarahkan sebagai PKW, pendukung kota inti PKN, memiliki sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, agroindustri, dan fasilitas pendidikan tinggi. Pertum-buhan ekonomi Kota Salatiga tergolong kuadran tinggi yang berpengaruh positif pada tingginya pertumbuhan IPM, tingginya laju pengurangan pengangguran (pro job) dan kemiskinan (pro poor). Untuk mempertahankan kondisi tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah peningkatan perdagangan dan jasa, pariwisata yang didukung oleh agroindustri. Arahan spasial pengembangan adalah dengan memperkuat wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang sebagai simpul baru pengembangan area perkotaan di sekitarnya. f. Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari PKN dengan tingkat pelayanan lokal diarahkan pengembangnya, memiliki sektor unggulan yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, agroindustri. Simpul penggerak pertumbuhan berada di kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Kradenan dan Wirosari. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tergolong kuadran rendah yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan IPM, dan rendahnya laju pengurangan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Sebaran spasial wilayah kecamatan yang tergolong miskin tinggi berada di perbatasan dengan Kabupaten Sragen, sedangkan yang tergolong miskin sedang berada di kawasan timur perbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupateb Blora. Berdasarkan kondisi tersebut maka prioritas kegiatan tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan IPM, mengurangi pengangguran dan kesenjangan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Grobogan melalui pengembangan sektor pertanian, industri, agroindustri dan pertambangan ditunjang infrastruktur perhubungan. 2.
Wanarakuti Wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana-Jepara-KudusPati) meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, diarahkan sebagai PKW dan PKL. Simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu, Pati dan Juwana. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, industri, pertambangan dan perikanan.
IV -92
a. Kabupaten Jepara memiliki sektor unggulan perikanan dan kelautan, industri pengolahan (kerajinan dan hasil ukiran), pariwisata, perhubungan, pertambangan dan energi/kelistrikan. Simpul kegiatan berada di pusat pelayanan lokal kawasan perkotaan Jepara-Pecangaan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tergolong kuadran tinggi yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum diikuti oleh laju pengurangan pengangguran (pro job) dan pengurangan kemiskinan (pro poor), karena keduanya tergolong rendah. Implikasi dari rendahnya pengurangan kemiskinan dan pengangguran tersebut menyebabkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Demak dan kecamatan yang berada di bagian tengah, mulai dari lereng Gunung Muria sampai dengan pesisir Laut Jawa. Prioritas pengembangan tahun 2014 diarahkan pada upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan sektor industri, pariwisata dan kelautan ditunjang oleh infrastruktur perhubungan dan energi. b. Kabupaten Kudus memiliki sektor unggulan industri, agroindustri, pariwisata dan perdagangan dan jasa. Pusat pelayanan sebagai simpul penggerak pertumbuhan berada di PKW kawasan perkotaan Kudus yang meliputi kota Kudus-Jati-Jekulo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tergolong kuadran rendah yang berkorelasi positif dengan rendahnya laju pengurangan pengangguran (pro job) dan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah sebagai ikon nasional di sektor agroindustri (rokok). Prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah pengembangan industri, agroindustri, perdagangan dan jasa ditunjang oleh pariwisata. c. Kabupaten Pati memiliki sektor unggulan pada pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, perhubungan dan agroindustri. Simpul penggerak pertumbuhan wilayah berada di koridor kawasan perkotaan Pati-Juwana sebagai PKL. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tergolong kuadran tinggi yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya laju pengurangan pengangguran dan kemiskinan adalah masih terdapatnya kantong-kantong kemiskinan terutama di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang serta kecamatan di IV -93
sekitar Gunung Muria memanjang sampai pesisir laut Jawa. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan pada tahun 2014 adalah memprioritaskan pengembangan wilayah pada sektor agroindustri, perikanan ditunjang oleh pertambangan dan infrastruktur perhubungan. 3.
Subosukawonosraten Pengembangan wilayah Subosukawonosraten yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten adalah sebagai PKN, PKW dan PKL. Sebagai pusat pertumbuhan nasional, wilayah ini meliputi metropolitan Solo Raya yang terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya yang meliputi Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, Colomadu, Karanganyar, Jaten, dan Sragen. Sebagai pusat pelayanan wilayah terdiri dari Boyolali, dan Klaten.Sebagai pusat pelayanan lokal meliputi Wonogiri, Ampel. Arah pengembangan wilayah juga diarahkan pada pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di wilayah bagian timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah bagian selatan-barat, dikenal dengan nama Karismawirogo (Karanganyar-Sragen-Magetan-Ngawi-Ponorogo), Pawonsari (PacitanWonogiri-Wonosari/Gunung Kidul) dan Kesukosari (Klaten-SukoharjoWonosari/Gunung Kidul). Sektor unggulan wilayah Subosukawonosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. a. Kota Surakarta diarahkan sebagai simpul utama PKN, dengan pengembangan sektor unggulan pada sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perhubungan, industri kreatif, dan pendidikan tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tergolong kuadran tinggi yang berpengaruh positif pada tingginya pertumbuhan IPM, tingginya laju pengurangan pengangguran (pro job) dan kemiskinan (pro poor). Untuk mempertahankan kondisi tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah peningkatan pariwisata, industri kreatif, perdagangan dan jasa yang ditunjang oleh infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi. Arahan spasial pengembangan adalah dengan memperkuat wilayah kecamatan yang berbatasan sebagai simpul baru pengembangan area perkotaan di sekitarnya. b. Kabupaten Boyolali diarahkan pengembangannya sebagai PKW, dengan didukung oleh sektor unggulan yaitu sektor industri, perhubungan, pertanian, agroindustri, peternakan, dan pariwisata. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Boyolali, Ngemplak, Banyudono, Mojosongo, Ampel, dan Karanggede. Pertumbuhan
IV -94
ekonomi Kabupaten Boyolali tergolong kuadran tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan IPM (pro human development), pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job), yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari rendahnya pertumbuhan IPM, laju pengurangan kemiskinan dan pengangguran adalah masih terdapatnya kantongkantong kemiskinan terutama di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebagian di kawasan bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM melalui sektor industri, peternakan yang didukung oleh perhubungan dan agroindustri. c. Kabupaten Sukoharjo diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal yang mendukung PKN Surakarta, dan ditunjang oleh sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, agroindustri. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Kartasura, Sukoharjo, Grogol, Mojolaban dan Nguter. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tergolong kuadran rendah yang berkorelasi positif dengan rendahnya laju pengurangan pengurangan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development) dan laju pengurangan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah sebagai penyangga PKN Surakarta (Solo Raya). Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas pengembangan kegiatan pada tahun 2014 adalah pemantapan sektor industri dan pertanian yang didukung oleh agroindustri. d. Kabupaten Karanganyar diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal yang mendukung PKN Surakarta, dan ditunjang oleh sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, industri serta perdagangan dan jasa. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Karanganyar, Jaten dan Tawangmangu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tergolong kuadran rendah yang berkorelasi positif dengan rendahnya pertumbuhan IPM (pro human development) dan laju pengurangan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan pengurangan kemiskinan (pro poor). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah sebagai penyangga PKN Surakarta (Solo Raya). Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas IV -95
kegiatan tahun 2014 dilakukan pada sektor industri dan pertanian yang ditunjang oleh sektor perdagangan dan jasa. e. Kabupaten Wonogiri diarahkan pengembanganya sebagai PKL dengan didukung oleh sektor unggulan industri, pertanian, agroindustri, pertambangan, dan pariwisata. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Wonogiri, Selogiri, Baturetno, Pracimantoro dan Purwantoro. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tergolong kuadran rendah yang berkorelasi positif dengan rendahnya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan upaya yang lebih intensif memaksimalkan posisi strategis wilayah sebagai penyangga PKN Surakarta (Solo Raya). Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas kegiatan tahun 2014 diarahkan pada pengembangan industri, pertambangan, agroindustri yang ditunjang oleh infrastruktur perhubungan. Sebaran spasial wilayah kecamatan yang prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah pada kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan kawasan pesisir selatan Wonogiri. f. Kabupaten Sragen diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal yang mendukung PKN Surakarta dan ditunjang oleh sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, dan agroindustri. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Sragen, Palur dan Gemolong. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tergolong kuadran tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan IPM (pro human development), laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job), yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari rendahnya pertumbuhan IPM, laju pengangguran dan kemiskinan adalah masih terdapatnya sebagian kantong-kantong kemiskinan terutama di sebagian besar wilayah kecamatan di kawasan bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dan sebagian di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang ditunjang oleh perdagangan dan jasa. g. Kabupaten Klaten diarahkan sebagai PKW yang mendukung KSN Prambanan dan KSN TN Merapi, dan ditunjang oleh sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta agroindustri. Simpul kegiatan berada di kawasan perkotaan Klaten dan sekitarnya, Delanggu, Prambanan, Jatinom dan Ceper. IV -96
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tergolong kuadran rendah yang diikuti oleh pertumbuhan IPM (pro human development), laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari rendahnya pertumbuhan IPM, laju pengurangan kemiskinan dan pengangguran adalah masih terdapatnya sebagian kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan di kawasan bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian di bagian utara (lereng Merapi) yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah diarahkan pada peningkatan agroindustri, pengembangan pertanian dan pemantapan perdagangan dan jasa didukung oleh perhubungan. 4.
Bregasmalang Wilayah pengembangan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, yang diarahkan sebagai pusat pelayanan nasional, pusat pelayanan wilayah dan lokal yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan pada koridor perkotaan Brebes-Tegal-Adiwerna-Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan-Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi. a. Kabupaten Brebes diarahkan sebagai pusat pelayanan lokal dengan simpul utama di perkotaan Brebes, dan koridor KetanggunganKersana. Fokus pengembangan pada sektor unggulan pertanian, agroindustri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan ditunjang oleh sektor industry dan perhubungan. Pengembangan wilayah Brebes diarahkan pada penyeimbangan pertumbuhan antara koridor pantai utara Brebes dengan Brebes bagian selatan yang berpusat di kawasan perkotaan Bumiayu, didukung oleh wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai Cibening (Cirebon-Brebes-Kuningan). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tergolong tinggi yang secara indikatif berpengaruh pada tingginya laju penurunan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (pro human development) yang masih masuk kategori rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas
IV -97
pengembangan kegiatan untuk tahun 2014 adalah peningkatan pertanian dan agroindustri serta perikanan didukung pemantapan infrastruktur perhubungan yang ditujukan pada upaya pemantapan peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan IPM. Wilayah yang perlu diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan adalah kecamatan-kecamatan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan kecamatankecamatan di bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. b. Kota Tegal sebagai pusat pelayanan wilayah didukung oleh sektor unggulan perdagangan dan jasa, perikanan, agroindustri, kelautan, pariwisata, perhubungan dan pendidikan tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal tergolong kuadran rendah yang berkorelasi dengan rendahnya laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah di jalur pantura dengan ikon sebagai Kota Bahari. Prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah peningkatan perdagangan dan jasa, agroindustri, dan kelautan yang didukung oleh perhubungan. c. Kabupaten Tegal sebagai pusat pelayanan lokal dengan simpul kegiatan pada koridor perkotaan Adiwerna-Banjaran-Slawi serta koridor pantai utara, yang diarahkan pada pengembangan sektor unggulan pertanian, agroindustri, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata yang ditunjang dengan sektor perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tergolong kuadran rendah yang berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah yang berada di jalur pantura. Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas kegiatan tahun 2014 diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan yang ditunjang oleh pariwisata dan energi. Sebaran spasial pengembangan diarahkan pada kantongkantong kemiskinan pada kecamatan yang berada di lereng Gunung Slamet yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga. d. Kabupaten Pemalang diarahkan pengembangannya sebagai pusat kegiatan lokal dengan simpul di perkotaan Pemalang, Comal, dan Moga-Randudongkal. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan IV -98
adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang ditunjang oleh industri. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tergolong kuadran rendah yang berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan IPM (pro human development) dan laju pengurangan pengurangan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah yang berada di jalur pantura. Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas kegiatan tahun 2014 diarahkan pada sektor pertanian dan agroindustri yang ditunjang oleh pariwisata. Sebaran spasial pengembangan diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan yang berada di lereng Gunung Slamet yang berbatasan dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga serta kecamatan-kecamatan di sebelah utara-timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. 5.
Petanglong Wilayah Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, yang diarahkan sebagai pusat pelayanan wilayah dan lokal dengan simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. a. Kabupaten Pekalongan diarahkan pada pengembangan sektor unggulan pertanian, agrobisnis, industri yang ditunjang oleh perdagangan dan jasa. Simpul utama pengembangan digerakkan oleh perkotaan Wiradesa, Kajen, dan Kedungwuni. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi sehingga secara indikatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan IPM yang tinggi dan laju pengurangan pengangguran yang juga tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan laju pengurangan kemiskinan (pro poor) yang tinggi. Berdasarkan kondisi dimana Kabupaten Pekalongan memiliki pertumbuhan ekonomi, IPM dan laju pengurangan pengangguran yang tinggi, maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan untuk pengurangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian, peningkatan industri dan agroindustri yang didukung oleh pemantapan perdagangan dan jasa. Sebaran spasial dalam kerangka mengurangi kemiskinan tersebut diarahkan pada kantong kemiskinan di wilayah kecamatan bagian selatan dan barat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.
IV -99
b. Kabupaten Batang diarahkan pengembangannya pada sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, agroindustri dan teknologi tinggi energi/kelistrikan. Didukung oleh perkotaan Batang sebagai pusat pelayan lokal penggerak aktivitas pada koridor pantai utara dan perkotaan Limpung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tergolong tinggi yang secara indikatif berpengaruh pada tingginya laju penurunan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia (pro human development) yang masuk kategori rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan untuk tahun 2014 adalah peningkatan pertanian, perkebunan, industri dan agroindustri serta perikanan didukung pemantapan infrastruktur energi dan perhubungan yang ditujukan pada upaya pemantapan peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan IPM. Wilayah yang perlu diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan adalah kecamatankecamatan di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan serta kecamatankecamatan di bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal. c. Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan wilayah diarahkan pengembangnya pada sektor perdagangan dan jasa, industri kreatif (kerajinan batik), dan perhubungan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong kuadran tinggi yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) yang keduanya tergolong kuadran rendah. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dimaksud adalah memprioritaskan pengembangan wilayah pada tahun 2014 pada pengembangan industri kreatif yang didukung oleh pemantapan perdagangan dan jasa serta peningkatan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi. 6.
Barlingmascakeb Wilayah Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Fokus pengembangan wilayah diarahkan sebagai pusat pelayanan nasional, pusat pelayanan wilayah dan pusat pelayanan lokal di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Kota-kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Majenang,
IV -100
Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. a. Kabupaten Banjarnegara diarahkan sebagai pusat pelayanan lokal yang menghubungkan kawasan pantai utara dengan pantai selatan dengan sektor unggulan pada pertanian, agroindustri, perkebunan, pariwisata, industri non polutif dan teknologi tinggi di sektor energi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tergolong kuadran tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan IPM (pro human development), serta laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari hal tersebut adalah masih terdapatnya kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah pada pengembangan pertanian, agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pengembangan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi. b. Kabupaten Purbalingga diarahkan sebagai pusat pelayanan lokal dengan kawasan Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja sebagai penggerak sistem perkotaan, dengan sektor unggulan pada pertanian, agroindustri, industri kreatif, perkebunan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tergolong tinggi yang secara indikatif berpengaruh pada laju penurunan kemiskinan (pro poor) yang baik. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum mampu mengurangi pengangguran (pro job) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (pro human development). Laju pengurangan penggangguran dan pertumbuhan IPM masuk kategori rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan untuk tahun 2014 adalah pemantapan agroindustri dan pariwisata serta peningkatan industri yang didukung oleh peningkatan infrastruktur perhubungan, yang ditujukan sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja (pengurangan pengangguran) dan peningkatan IPM. Wilayah yang perlu diprioritaskan pengembangannya adalah kecamatankecamatan yang berada di bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan kecamatan-kecamatan di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. c. Kabupaten Banyumas diarahkan sebagai pusat pelayanan skala nasional dengan kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah, melayani jasa-jasa keuangan dan perbankan, pendidikan tinggi, dan simpul IV -101
penghubung koridor Jawa Tengah bagian selatan, dan didukung oleh pusat pelayanan lokal sistem perkotaan Banyumas, Buntu, Wangon dan Ajibarang. Arah pengembangan ditujukan pada sektor unggulan pariwisata, perdagangan, industri, pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tergolong kuadran tinggi yang berpengaruh positif pada tingginya pertumbuhan IPM, tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Untuk mempertahankan kondisi dimaksud maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah peningkatan agroindustri dan pariwisata yang didukung pengembangan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi. Arahan spasial pengembangan adalah pada seluruh wilayah kecamatan utamanya di wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga. d. Kabupaten Cilacap berperan sebagai pusat pelayanan nasional dengan kawasan perkotaan Cilacap sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah berbasis industri hulu skala besar, dan ditunjang oleh sektor perhubungan, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pengembangan juga diarahkan pada kerjasama wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dalam wadah KSN Pacangsanak, antara lain kerjasama dalam upaya konservasi Laguna Segara Anakan secara komprehensif dari hulu ke hilir serta pengembangan kawasan perkotaan Majenang sebagai pusat pertumbuhan wilayah perbatasan di wilayah Cilacap bagian barat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tergolong tinggi yang secara indikatif berpengaruh pada tingginya penurunan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum diikuti oleh Indeks Pembangunan Manusia (pro human development) yang masih masuk kategori rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka prioritas pengembangan kegiatan untuk tahun 2014 adalah peningkatan industri, perikanan, dan pariwisata, yang didukung oleh pertanian dan infrastruktur pehubungan, telekomunikasi dan energi, yang ditujukan pada upaya pemantapan peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan serta peningkatan IPM. Wilayah yang perlu diprioritaskan penanganannya adalah sebagian besar kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes serta perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. e. Kabupaten Kebumen diarahkan sebagai pusat kegiatan wilayah ditunjang oleh perkotaan Kebumen, Gombong dan Karanganyar, diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tergolong kuadran rendah yang IV -102
berkorelasi dengan rendahnya pertumbuhan IPM (pro human development) dan laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan pengangguran (pro job). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi sebagai jalur penghubung di jalur pantai selatan Jawa Tengah. Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka prioritas kegiatan tahun 2014 diarahkan pada pengembangan pertanian, pariwisata, perikanan didukung oleh industri dan pertambangan serta infrastruktur perhubungan. Sebaran spasial pengembangan diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan di kecamatankecamatan yang berada di bagian utara dan bagian pantai selatan. 7.
Purwomanggung Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah dan lokal di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid-Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-Kutoarjo, koridor perkotaan TemanggungParakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. a. Kabupaten Purworejo diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal dengan perkotaan Purworejo dan Kutoarjo sebagai simpul utama pengembangan untuk sektor unggulan pertanian, perikanan, didukung oleh sektor pertambangan, pariwisata, agroindustri dan peternakan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tergolong kuadran tinggi yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum diikuti oleh laju pengurangan kemiskinan (pro poor)dan pengangguran (pro job), karena keduanya tergolong rendah. Implikasi dari rendahnya pengurangan kemiskinan dan pengangguran tersebut adalah masih adanya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah kecamatan di bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang serta kecamatan yang berada di wilayah bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk maksud tersebut maka prioritas pengembangan
IV -103
tahun 2014 adalah pengembangan pertanian, agroindustri didukung oleh perikanan dan infrastruktur perhubungan. b. Kabupaten Wonosobo diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal sebagai simpul penghubung di wilayah pegunungan dengan kawasan perkotaan Wonosobo dan Kertek sebagai simpul utama, dan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, agroindustri, dan pariwisata dan ditunjang oleh kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tergolong kuadran rendah yang diikuti oleh IPM (pro human development), laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari rendahnya IPM, laju pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang rendah adalah adanya sebaran kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah kecamatan di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah diarahkan pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata dan agroindustri didukung oleh infrastruktur energi. c. Kabupaten Magelang diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala nasional didukung oleh KSN Borobudur dan KSN TN Merapi dengan sektor unggulan agroindustri, pariwisata, pertanian, industri non polutan, perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tergolong kuadran rendah yang berkorelasi dengan rendahnya laju pengurangan kemiskinan (pro poor)dan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diimbangi oleh tingginya pertumbuhan IPM (pro human development). Implikasi dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah diperlukannya upaya yang lebih intensif untuk memaksimalkan posisi strategis wilayah di bagian selatan Jawa Tengah, dengan potensi keberadaan Candi Borobudur sebagai ikon nasional (warisan budaya dunia). Pengurangan kesenjangan kemiskinan perlu diprioritaskan pada kecamatan yang berada di lereng Gunung Merbabu. Berdasarkan kondisi tersebut maka prioritas pengembangan tahun 2014 adalah pengembangan sektor pariwisata, dan agroindustri, yang didukung oleh pertanian, perdagangan dan jasa serta infrastruktur perhubungan. d. Kota Magelang diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri kreatif dengan skala pengembangan PKW yang dapat ditingkatkan menjadi kota inti PKN dari koridor Magelang-Yogyakarta di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tergolong tinggi sehingga secara indikatif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan IPM yang tinggi dan laju pengurangan pengangguran (pro job) yang juga tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum diikuti dengan laju IV -104
pengurangan kemiskinan (pro poor) yang masih tergolong rendah. Berdasarkan posisi kuadran pertumbuhan ekonomi, laju pengurangan pengangguran dan pertumbuhan IPM yang tinggi maka prioritas pengembangan kegiatan tahun 2014 adalah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pengurangan kemiskinan. Sektor yang mendukung upaya tersebut adalah sektor perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang harus dimantapkan ke depan. e. Kabupaten Temanggung diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal sebagai simpul penghubung di wilayah pegunungan dengan kawasan perkotaan Temanggung dan Parakan sebagai simpul utama, dan diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan perkebunan, agroindustri, pertanian, industri, pariwisata dan ditunjang oleh kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tergolong kuadran rendah sehingga berkorelasi dengan rendahnya laju pengurangan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, masih diimbangi oleh tingginya pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (pro human development) dan tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Berdasarkan kondisi tersebut maka pengembangan wilayah pada tahun 2014 diarahkan pada penanggulangan kemiskinan pada semua kecamatan di wilayah bagian utara yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan kecamatan-kecamatan di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, serta kecamatan di wilayah bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Prioritas pengembangan tahun 2014 adalah pengembangan agroindustri, perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, didukung oleh perdagangan dan jasa. 8.
Banglor Wilayah pengembangan Banglor meliputi dua kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai pusat pelayanan skala wilayah dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Arah pengembangan sektor ungulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro).
IV -105
a. Kabupaten Rembang diarahkan pengembangannya sebagai pusat pelayanan wilayah yang melayani sentra produksi sepanjang koridor pantai utara, dengan perkotaan Rembang dan Lasem serta koridor Bonang-Binangun-Sluke sebagai penggerak utama pertumbuhan. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah perikanan dan kelautan, pertambangan, perhubungan dan industri, didukung oleh pertanian dan kehutanan. Pengembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Rembang berupa perwujudan pelabuhan umum nasional sebagai akses regional penghubung dengan wilayah lainnya, teknologi tinggi di sektor energi dan didukung suprastruktur kebijakan untuk akses pasar, modal, teknologi, pengembangan masyarakat dan diversifikasi perekonomian guna akselerasi pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tergolong kuadran rendah yang diikuti oleh pertumbuhan IPM (pro human development), laju pengurangan kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job) yang ketiganya tergolong kuadran rendah. Implikasi dari kondisi tersebut adalah adanya sebaran kantongkantong kemiskinan di sebagian besar wilayah kecamatan, dan di wilayah bagian pantai utara. Berdasarkan kondisi tersebut, maka prioritas pengembangan pada tahun 2014 adalah diarahkan pada peningkatan sektor perikanan, pengembangan pertambangan dan industri, didukung oleh infrastruktur perhubungan, dan energi. b. Kabupaten Blora diarahkan pengembangannya sebagai pusat kegiatan wilayah dan lokal dengan simpul utama di perkotaan Cepu dan perkotaan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah sektor pertambangan migas, industri, energi, perhubungan, pariwisata, dan pertanian, ditunjang oleh agroindustri, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tergolong kuadran rendah yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan IPM, dan laju pengurangan pengangguran (pro job). Namun pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, dapat diimbangi oleh tingginya laju pengurangan kemiskinan (pro poor). Sebaran spasial wilayah kecamatan yang tergolong miskin berada di wilayah bagian tengah dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, kawasan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisi tersebut maka prioritas kegiatan tahun 2014 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Blora melalui pemantapan pertambangan migas, pengembangan agroindustri, pertanian, perkebunan, didukung oleh infrastruktur perhubungan dan energi. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2014, dan dengan memperhatikan IV -106
arah pengembangan wilayah sesuai dengan potensi unggulan baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta karakteristik masing-masing wilayah yang ditekankan, maka ditetapkan fokus sasaran pengembangan di masing-masing wilayah Tahun 2014 yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan (pro poor) dan pengangguran (pro job); meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah (pro growth); meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, penanganan PMKS, optimalisasi program KB, perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, pengembangan budaya baca masyarakat, serta pelestarian budaya daerah; peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (pro environment) serta pengurangan risiko bencana; memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; serta memantapkan demokratisasi dan kondusivitas daerah. Sebagai gambaran pengembangan wilayah di Jawa Tengah, dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.
IV -107
Gambar 4.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah
Gambar 4.4 Prioritas Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
IV -108
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 Program
dan
kegiatan
yang
mendukung
pembangunan
secara
menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 8 urusan kewenangan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5.1. Urusan Wajib 1. Pendidikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan pada : upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan,
penguatan
aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan, kepastian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain melalui kegiatan pengembangan Sarana Prasarana PAUD yang layak 500 lembaga, penyediaan Alat Permainan Edukatif PAUD 2.900 lembaga. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target Pendidikan Untuk Semua (Education For All), yaitu capaian APK PAUD sebesar 75% pada tahun 2015. b. Pendidikan Dasar Fokus
kegiatan
pada
:
peningkatan
kualitas
dan
relevansi
pendidikan, penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Pendidikan Dasar, antara lain melalui kegiatan fasilitasi rehabilitasi 957 ruang kelas rusak berat, pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB 130 unit, pengadaan 250 alat laboratorium IPA SMP, peningkatan pendampingan BOS SD/SDLB/MI sekitar 3,7 juta siswa dan SMP/ SMPLB/MTs sekitar 1,6 juta siswa, serta Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB 500 unit, fasilitasi pendidikan inklusi SD dan SMP, optimalisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebanyak 360 lembaga (Paket A dan Paket B). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) yaitu APM SD/MI sebesar 100% pada tahun 2015 serta implementasi Standar Nasional Pendidikan.
V-1
c. Pendidikan Menengah Fokus
kegiatan
pendidikan,
pada
:
penguatan
Peningkatan aspek
kualitas
ketersediaan,
dan
relevansi
keterjangkauan,
kesetaraan, kepastian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Pendidikan Menengah, antara lain melalui kegiatan pembangunan RKB SMA/ SMK 451 unit, rehab ruang kelas rusak berat SMA/SMK 200 unit, pembangunan laboratorium IPA SMA/SMK 90 unit, penyediaan alat laboratorium
IPA
SMK/SMA
200
unit,
pemberian
beasiswa
SMA/SMK dari keluarga kurang mampu sekitar 15.441 siswa, Pembangunan Tempat Uji Kompetensi 6 unit, Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMA/SMK 70 unit, Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMA 13 unit dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C 70 lembaga. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung rintisan program Pendidikan Menengah Universal, Provinsi Vokasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan. d. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
kualitas
dan
relevansi
pendidikan penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Pendidikan Non Formal dan Informal, antara lain melalui kegiatan pengembangan desa vokasi di 35 desa dan penguatan desa vokasi 200 desa, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 140 unit. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung program pro rakyat (Inpres Nomor 1 dan 3 Tahun 2010) utamanya untuk pengembangan kewirausahaan desa. e. Pendidikan Khusus Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
kualitas
dan
relevansi
pendidikan, penguatan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Pendidikan Khusus, antara lain melalui kegiatan pengadaan peralatan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan APK Diksus 51,74% dan implementasi Standar Pendidikan Nasional. f.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui kegiatan fasilitasi studi lanjut S1/D4 guru SD/SMP/ SMA/SMK sebanyak 3.200 orang dan guru PAUDNI sebanyak 1.000 orang, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK)
V-2
5.650 orang, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan,
penghargaan
dan
perlindungan
pendidik
dan
tenaga
kependidikan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target RPJM Nasional tahun 2014, yaitu kualifikasi pendidik S1/D4 sebesar 90%. g. Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada : Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
serta
partisipasi masyarakat melalui peningkatan akreditasi sekolah/ madrasah sebanyak 1.386 sekolah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. h. Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi Fokus kegiatan pada : Mengoptimalkan peran serta Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui Fasilitasi Potensi Akademi Sumber Daya Mahasiswa di Jateng sebanyak 1.100 mahasiswa; Fasilitasi pemberdayaan KKN Tematik bagi Pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi sebanyak 105 proposal; Fasilitasi Pembinaan
Peningkatan
Mahasiswa
sebanyak
Potensi
80
Sumber
Proposal,
Daya
yang
Dosen
diarahkan
dan untuk
mendukung peningkatan peran serta perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. i.
Pendidikan Berkelanjutan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui
Fasilitasi
dan
stimulasi
pelatihan
tanggap
bencana
pendidikan (1500 siswa); Pembinaan Nasionalisme Pendidikan dan Karakter
Bangsa
(35
Kabupaten/Kota);
dan
Fasilitasi
Forum
Pendidikan Untuk Semua (35 Kabupaten/Kota). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan wawasan kebangsaan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan pada : Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
melalui
upaya
penemuan
kasus
TB
baru
di
35
Kabupaten/Kota, pembinaan pada Kabupaten/Kota yang memiliki cakupan HIV/AIDS positif lebih dari 80%, fasilitasi dalam rangka menekan angka kesakitan malaria kurang dari 1/1.000 penduduk di 33 Kabupaten/Kota, Fasilitasi penatalaksanaan penurunan angka
kesakitan
DBD
di V-3
10
Kabupaten/Kota;
Pencegahan
Penanggulangan peningkatan
Penyakit
Tidak
persentase
Menular
puskesmas
melalui
yang
fasilitasi
melaksanakan
pendampingan Posbindu PTM di 35 Kabupaten/Kota, fasilitasi 10 Kabupaten/Kota
yang
melaksanakan
on
the
job
training
penatalaksanaan PTM di Puskesmas, fasilitasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim melalui metode IVA
di
35
Kabupaten/Kota;
Surveilance
Epidemiologi
serta
Penanganan KLB dan Bencana melalui pemantapan dan pencapaian UCI desa di 35 Kabupaten/Kota, respon cepat penanggulangan KLB/bencana (krisis kesehatan) pada 144 kejadian, monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di 34 lokasi, yang diarahkan pada upaya pengendalian angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular. b. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan melalui fasilitasi penyediaan buffer stock kesehatan provinsi, alat kesehatan, reagensia
dan
vaksin
lainnya
di
35
Kabupaten/Kota
dan
peningkatan kemampuan petugas pengelola obat dan alat kesehatan di 35 IFK Kabupaten/Kota; Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan makanan minuman melalui pembinaan makanan dan minuman produksi
rumah
tangga
kualitas
produksi
di
pangan
35
Kabupaten/Kota,
industry
rumah
peningkatan
tangga
di
35
Kabupaten/Kota, pembinaan penerapan standar cara produksi makanan
minuman
IRT
serta
pembinaan,
pengawasan
dan
registrasi makanan minuman IRT di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan pada upaya penyediaan dan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan di sektor publik. c. Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan 4 puskesmas rawat inap PONED di 12 Kabupaten/ Kota, pembinaan pada minimal 2 puskesmas di 6 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya kesehatan tradisional, pembinaan 4 puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja di 6 Kabupaten/Kota; Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembentukan sistem rujukan dan sistem penanggulangan
gawat
darurat
terpadu
di
Provinsi
dan
6
Kabupaten/Kota, terbentuknya 50 rumah sakit rujukan PONEK di 35 Kabupaten/Kota, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit melalui
akreditasi
RS,
klasifikasi
RS,
dan
perijinan
di
35
Kabupaten/Kota; Fasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pelaksanaan PWSKIA di 35 Kabupaten/Kota, terbentuknya 1.500 kelas ibu hamil, pembinaan pada 10 Kabupaten/Kota yang V-4
memiliki
Tim
DTPS
KIBBLA
aktif;
Fasilitasi
pelayanan
gizi
masyarakat melalui pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu di 35 Kabupaten/Kota, penatalaksanaan kasus gizi buruk di 35 Kabupaten/Kota, pemberian suplementasi gizi di 35 Kabupaten/ Kota dan surveilans Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di 35 Kabupaten/Kota; Peningkatan mutu layanan kesehatan melalui akreditasi dan pelaksanaan sertifikasi ISO di 5 BKPM dan BKIM, yang diarahkan pada upaya menurunkan angka kematian ibu sebesar 115/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar
11/1.000
kelahiran
hidup
serta
peningkatan
mutu
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. d. Kesehatan Lingkungan Fokus kegiatan pada : Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar melalui identifikasi penilaian sarana air bersih dan kualitas air minum di 35 Kabupaten/Kota, peningkatan komitmen pengembangan klinik sanitasi di 10 Kabupaten/Kota; Pengawasan hygiene serta sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan melalui identifikasi hasil penilaian sarana pelayanan kesehatan di 350 Fasyankes, identifikasi hasil penilaian PTM di 8 Kabupaten/Kota, yang diarahkan pada peningkatan kualitas air dan sanitasi dasar, serta sanitasi fasilitas umum. e. Sumber Daya Manusia Kesehatan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi organisasi profesi kesehatan melalui fasilitasi pembentukan 8 forum komunikasi organisasi profesi, pemenuhan informasi tentang pengembangan kompetensi SDM kesehatan
di
35
Kabupaten/Kota;
Fasilitasi
penyelenggaraan
pendidikan tenaga kesehatan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat oleh 339 mahasiswa Akper Provinsi; Penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan melalui akreditasi 20% pelatihan di BPTPK Gombong; Fasilitasi penyelenggaraan institusi pendidikan kesehatan melalui peningkatan kualitas pembelajaran di 60 institusi kesehatan,
yang
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
dan
kuantitas SDM tenaga kesehatan. f.
Promosi dan Pemberdayaan Fokus kegiatan pada : Penyelenggaran promosi kesehatan melalui ketersediaan
media
promosi
kesehatan
baik
cetak
maupun
elektronik di 35 Kabupaten/Kota, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di 35 Kabupaten/Kota, peningkatan komitmen Tim Pembina UKS kecamatan di 35 Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan melalui peningkatan kualitas
desa
siaga
aktif
mandiri
di
25
Kabupaten/Kota,
peningkatan Kabupaten/Kota sehat aktif di 5 Kabupaten/Kota, V-5
peningkatan
fungsi
kelompok
Upaya
Kesehatan
Berbasis
Masyarakat (Posyandu, Saka Bhakti Husada, Poskestren di 13 Kabupaten/Kota, yang diarahkan pada upaya preventif pencegahan penyakit termasuk pembiayaan jaminan kesehatan. g. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Fokus
kegiatan
pembangunan
pada
:
kesehatan
Perencanaan melalui
dan
pengendalian
sinkronisasi
perencanaan,
penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan 35 Kabupaten/Kota, peningkatan kerjasama bidang kesehatan di daerah lintas batas dan provinsi, fasilitasi pemilihan 12 tenaga kesehatan teladan tingkat Jawa Tengah Tahun 2014, peningkatan kualitas 180 orang bidan PTT, pengelolaan asset di lingkungan
Dinas
Kesehatan
Provinsi,
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel; Pengkajian dan diseminasi pembangunan kesehatan melalui penyusunan 20 kajian kesehatan
program
Penyusunan
prioritas
regulasi
pendukung
kesehatan
daerah
pencapaian melalui
MDGs;
pemberian
perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota; melalui
Penyelenggaraan
penyusunan
1
dokumen
sistem
informasi
kesehatan
SPM
kesehatan dan
profil
kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sistem manajemen, informasi dan regulasi
kesehatan pada
institusi
kesehatan. 3. Pekerjaan Umum Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembangunan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi lanjutan pembangunan flyover/ underpass untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota besar diantaranya flyover Kalibanteng Semarang dan flyover Palur serta fasilitasi
inisiasi
proses
pembangunan
underpass
Jatingaleh
Semarang; Fasilitasi lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa (Lanjutan Semarang - Solo pada ruas Ungaran â&#x20AC;&#x201C; Bawen â&#x20AC;&#x201C; Salatiga â&#x20AC;&#x201C; Boyolali - Solo dan Ruas Solo â&#x20AC;&#x201C; Sragen - Mantingan); Fasilitasi pembangunan Lingkar Sumpiuh di Banyumas. Ruas jalan dimaksud merupakan ruas jalan strategis dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah di antaranya ruas jalan di perbatasan antar Provinsi, aksesibilitas daerah yang kurang berkembang, daerah yang rawan macet dan kecelakaan, ruas jalan daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah.
V-6
b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. Fokus kegiatan pada : Peningkatan struktur/kapasitas ruas jalan provinsi antara lain penanganan ruas jalan provinsi yang merupakan jalan alternatif jalan nasional antara lain ruas: Jatinegara – Slawi, Jatibarang – Ketanggungan – Songgom, Bantarbolang – Kesesi, Sukorejo – Boja – Cangkiran - Ungaran (Alternatif Ruas Jalan Nasional/Pantura); Betonisasi ruas jalan di wilayah timur yang tanah dasarnya ekspansif antara lain koridor ruas jalan: Semarang – Godong – Purwodadi – Wirosari – Sulursari – Singget – Doplang – Cepu, Purwodadi – Geyer – Gemolong – Surakarta, Wirosari – Kunduran – Ngawen – Blora, Tegowanu – Tanggung – Kapung, Kuwu – Galeh, Pati – Kayen – Sukolilo, Purwodadi – Klambu, Gubug – Kapung – Kedungjati – Salatiga dan Demak – Godong; Peningkatan jalan akses penghubung wilayah pantura dan pansela antara lain ruas : Pemalang –Randudongkal – Belik – Bobotsari – Purbalingga (Koridor Pemalang –Purbalingga) dan Banjarnegara – Wanayasa (Koridor Banjarnegara –Pekalongan); Peningkatan kapasitas (pelebaran) untuk menangani ruas jalan yang volume lalu lintas kendaraannya sudah padat dan memacu perkembangan daerah yang relatif stagnan perkem-bangannya karena rendahnya aksesibilitas antara lain pada ruas : Kaliori – Patikraja, Buntu – Kroya – Slarang, Menganti - Kesugihan, Weleri – Patean - Parakan, Salatiga – Ngablak, Sapuran – Kaliangkrik, Temanggung – Kaloran, Pati – Tayu, Juwono – Todanan Batas Blora, Kudus – Margoyoso/Batas Jepara, Sukoharjo – Weru –Watukelir, Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro, Boyolali – Batas Klaten, Sangkal Putung – Batas Boyolali, Andong – Karanggede –Batas Kabupaten Semarang dan Margoyoso – Jepara; Penanganan ruas jalan di perbatasan antar provinsi antara lain pada ruas : Lasem – Sale dan Ngadirojo – Biting Batas Provinsi Jawa Timur serta Peningkatan ruas jalan pendukung pengembangan perekonomian/ kawasan strategis/pariwisata diantaranya ruas : Purwokerto – Baturaden, Cawas – Krendetan – Watukelir, Blabak – Jrakah/Selo, Trengguli – Welahan, Sruwen – Karanggede dan Welahan – Margoyoso.
Target
volume
penanganan
jalan
yang
berupa
peningkatan, baik peningkatan struktur untuk meningkatkan kondisi maupun pelebaran untuk meningkatkan kapasitas pada beberapa ruas jalan tersebut secara total adalah sepanjang 114 km. Target penggantian jembatan sepanjang 200 m untuk 2 buah jembatan yaitu Jembatan Suru (duplikasi) dan Jembatan Mlonggo (Struktur Atas/Rangka). Sedangkan
dukungan
dari
Pemerintah
Pusat
diharapkan
difokuskan pada : Peningkatan struktur jalan untuk memperbaiki V-7
kerusakan jalan diantaranya meliputi ruas jalan pantura (Tegal – Pemalang, Pemalang – Pekalongan, Batang – Kendal, Kendal – Semarang, Semarang – Demak dan Demak – Trengguli), jalan lingkar
kabupaten/kota
(Lingkar
Utara
Pemalang,
Lingkar
Surakarta, Lingkar Utara Timur Sragen, Lingkar Weleri, Lingkar Kaliwungu dan By Pass/Lingkar Demak) dan ruas jalan di perbatasan antar provinsi (Losari – Pejagan – Brebes, Rembang – Bulu/Batas Jawa Timur dan Klaten - Prambanan/Batas DIY); Pelebaran jalan untuk menangani bottleneck dan meningkatkan volume
kapasitas
jalan
mengimbangi
pertumbuhan
lalulintas
diantaranya meliputi ruas jalan di perbatasan antar provinsi (Wangon – Batas Jawa Barat dan Sragen – Mantingan/Batas Jawa Timur), ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Cilacap (Batas Jawa Barat – Patimuan – Sidareja, Sidareja – Jeruklegi) dan lanjutan penanganan JJLS melalui RRDP (Duwet – Giriwoyo, Congot – Wawar, Wawar – Tambakmulyo). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian kondisi jalan baik sebesar 86,88% dan jembatan sebesar 79,72%. c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan berkala untuk mengembalikan kondisi ruas jalan provinsi yang kinerjanya mulai menurun sepanjang 86,50 Km; Rehabilitasi jalan sepanjang 71 Km dan rehabilitasi jembatan dan gorong-gorong sepanjang 798,5 m untuk menangani jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi sedang; Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 2.409,981 Km dan jembatan sepanjang 26.544,63 m untuk mempertahankan kondisi ruas jalan dan jembatan provinsi yang kondisinya masih baik agar tetap mantap
pelayanannya;
serta
pengendalian
program
dan
penanggulangan keadaan darurat/ khusus untuk menanggulangi ruas
jalan
kewenangan
provinsi
yang
rawan
bencana
alam
longsor/ambles. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Fokus kegiatan pada : Pengadaan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi; Pengadaan dan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan sebagai antisipasi keadaan darurat/bencana pada ruas jalan dan jembatan provinsi; Pengadaan aspal untuk bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah; Perbaikan peralatan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; Penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan/jembatan; Pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas; Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi laboratorium. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan. V-8
e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya. Fokus kegiatan pada : Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi di 19 DI (18 Kabupaten); serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Provinsi di 106 DI seluas 86.252 Ha. Sedangkan dukungan dari Pemerintah diharapkan untuk kegiatan: Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pemerintah di 39 DI seluas 346.998 Ha; Rehabilitasi DI Gung (Kabupaten Tegal), DI Colo Timur dan DI Colo Barat (Kabupaten Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar), DI Sidareja dan DI Cihaur (Kabupaten Cilacap), DI Comal, DI Sungapan, DI Cacaban Cipero dan DI Pesantren Kletak (Kabupaten Pemalang), DI Kaliwadas (Kabupaten Pekalongan), DI Dumpil, DI Glapan, DI Sidorejo, dan DI Sedadi (Kabupaten Grobogan), DI Jragung (Kabupaten Demak), DI Klambu (Kabupaten Demak, Kudus dan Pati), DI
Jengkelok dan DI
Kabuyutan
(Kabupaten Brebes); serta pembangunan DI Slinga (Kabupaten Purbalingga), DI Cikawung, DI Cijalu, DI Cilopadang (Kabupaten Cilacap) dan DI Progopistan (Kabupaten Temanggung). Kegiatan tersebut
diarahkan
untuk
mendukung
target
pencapaian
peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi sebesar 74%. f.
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Fokus kegiatan pada : Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui pembangunan Embung Ds. Sridadi (Kabupaten Rembang), Embung Bumiayu (Kabupaten Kendal), Embung Desa Bagelen (Kabupaten Purworejo), Embung Desa Danasri Lor (Kabupaten Cilacap), Embung Curug (Kabupaten Tegal) dan Embung DAS Kalong (Kabupaten Kebumen); Operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klambu Kudu (Kabupaten Demak dan Kota Semarang); Pemeliharaan prasarana dan sarana air baku di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah diharapkan untuk kegiatan : lanjutan pembangunan Waduk Jatibarang (Kota Semarang), proses pembangunan Waduk Matenggeng (Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Ciamis), Waduk Kuningan (Kabupaten Kuningan dan Brebes), Waduk Pidekso (Kabupaten Wonogiri), Waduk Gondang (Kabupaten Karanganyar) dan Waduk Logung (Kabupaten Kudus), Waduk Bener/Guntur (Kabupaten Purworejo), Embung Sindangjaya, Padakaton dan Kubangwungu (Kabupaten Brebes), Embung Kaliombo (Kabupaten Rembang); Rehabilitasi Waduk
Wonogiri
(Kabupaten
Wonogiri),
Waduk
Wadaslintang
(Kabupaten Wonosobo), dan Waduk Sempor (Kabupaten Purworejo); Pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas, Dadi Muria, Petanglong,
Rawapening,
Surakarta, V-9
Karanganyar,
Wonogiri,
Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), Patimuan dan Cibaganjing (Kabupaten Cilacap), serta long storage Kabuyutan dan Babakan (Kabupaten Brebes). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 54%. g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Fokus kegiatan pada : Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana konservasi SDA melalui konservasi Sub DAS Mrawu (Kabupaten Banjarnegara), DAS Cokroyasan (Kabupaten Purworejo), Sub
DAS
Galeh
(Kabupaten
Temanggung),
Sub
DAS
Tajum
(Kabupaten Banyumas), Sub DAS Jurug (Kabupaten Karanganyar), lanjutan pembangunan Klante Rawapening (Kabupaten Semarang) dan pembuatan groundsill Anak S. Banjir Kanal Timur (K. Bajak, Kota Semarang); Pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah diharapkan untuk kegiatan : konservasi Sub DAS Tirtomoyo, DAS Keduang
(Kabupaten
(Kabupaten
Wonogiri),
Kebumen),
DAS
DAS
Wawar,
Kedunggupit,
DAS
DAS
Sempor
Wadaslintang
(Kabupaten Wonosobo), DAS Segara Anakan; Pembangunan check dam Cihaur (Kabupaten Banyumas), check dam Cikondang dan Darmaji (Kabupaten Cilacap), dan check dam Cigora (Kabupaten Brebes). h. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Fokus kegiatan pada : Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana
pengendalian
banjir
dan
pengamanan
pantai
melalui
perkuatan tebing K. Layangan (Kabupaten Pemalang dan Tegal), S. Logung (Kabupaten Kudus); Normalisasi K. Bodri, S. Blukar, S. Kendal dan K. Bulanan (Kabupaten Kendal), S. Sengkarang (Kabupaten Pekalongan) dan S. Comal (Kabupaten Pemalang); Penanganan prasarana sumber daya air akibat banjir; Pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah diharapkan untuk kegiatan : perbaikan/perkuatan tanggul/tebing dan normalisasi S. Bengawan Solo, S. Juana (Kabupaten Pati), S. Serang (Kabupaten Grobogan), S. Pemali (Kabupaten Brebes), S. Gung (Kabupaten Tegal), S. Sragi (Kabupaten
Pekalongan),
sistem
Dombo
Sayung
(Kabupaten
Demak), muara S. Onggorawe (Kabupaten Demak), S. Wulan (Kabupaten Kudus/Demak), S. Tuntang, Banjir Kanal Timur Kota Semarang, sistem Dolog â&#x20AC;&#x201C; Penggaron (Kota Semarang dan Demak), SWD I dan II (Kabupaten Jepara), S. Pedes, S. Glagah, S. Keruh (Kabupaten Brebes), S. Tipar, S. Cimeneng, S. Cikawung, S. Lumbir, S. Cilopadang, S. Citanduy, S. Cijolang, S. Cileumeuh (Kabupaten V - 10
Cilacap), S. Kabuyutan dan S. Babakan (Kabupaten Brebes), serta penyelesaian pasca banjir lahar dingin Merapi Magelang. i.
Program
Peningkatan
Prasarana
Dan
Sarana
Perkotaan
Dan
Perdesaan. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Revitalisasi Kawasan Perkotaan kumuh sebagai Fungsi Pusat Kegiatan Nasional di Kota Semarang dan Kota Surakarta serta fungsi Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Kudus, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Blora, dan Kota Pekalongan; Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan Penunjang Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/ Cagar Budaya di Kabupaten Magelang, Boyolali, Blora, Wonosobo, Klaten, Karanganyar, Temanggung, Banjarnegara, Sragen, dan Kota Surakarta;
Pembangunan
Prasarana
dan
Sarana
Pendukung
Kegiatan Perekonomian Agropolitan di Kabupaten Cilacap dan Temanggung, Minapolitan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pati; Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dieng, Penataan dan pembangunan kawasan tugu batas Provinsi Jawa Tengah â&#x20AC;&#x201C; Jawa Barat di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, dan kawasan tugu batas Provinsi Jawa Tengah - Jawa Timur Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. j.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi. Fokus kegiatan pada : Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi, drainase dan persampahan) melalui Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Purworejo, Banyumas, Brebes, Boyolali, Batang, Kendal, Banjarnegara, Kebumen, Tegal dan Pati; Pendampingan SPAM Regional Jawa Tengah; Pembangunan Sarpras Pengelolaan Sampah 3R di Kota Pekalongan, Pembangunan Jamak SPAL Kabupaten Purworejo dan Batang, Pembangunan Sarpras Drainase di Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Blora, Karanganyar, Magelang dan Pemalang, Sarpras IPAL Komunal di Kabupaten Sragen dan Tegal, Penyusunan Dokumen AMDAL dan Studi Kelayakan TPA Regional Magelang serta Pendampingan program nasional Pamsimas dan USRI di Jawa Tengah, yang diarahkan untuk peningkatan cakupan pelayanan air bersih perkotaan 67%, perdesaan 45,5% dan sanitasi 69%.
k. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi. Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
kinerja
dan
kualitas
penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan jasa
V - 11
konstruksi serta pengujian konstruksi dan layanan informasi di Jawa Tengah. 4. Perumahan Rakyat Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembangunan Perumahan. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Prasarana Rumah Sederhana Sehat meliputi PSD Rusunawa di Kabupaten Pemalang, Klaten, Jepara, Sukoharjo, serta Kota Semarang dan Tegal, PSD Kasiba/Lisiba di Kabupaten Tegal, Karanganyar, Brebes, Pati,
Kudus, Jepara,
Sukoharjo, dan Kota Pekalongan; Perbaikan kualitas perumahan melalui perbaikan 4.220 untuk Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Tengah; Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana akibat bencana meliputi Perbaikan Rumah Rentan Bencana di Kabupaten Temanggung, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Brebes; PSD lingkungan bencana di Kabupaten Tegal, Temanggung, Banjarnegara,
Banyumas,
Cilacap,
Pekalongan,
Karanganyar
dan
Pemalang. b. Pemberdayaan Komunitas Perumahan. Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
prasarana
dan
sarana
perumahan di perbatasan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Kudus, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Wonosobo, serta Kota Pekalongan, Salatiga
dan
Semarang;
Peningkatan
prasarana
dan
sarana
pedesaan meliputi kawasan kumuh di Kabupaten Semarang, Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pemalang, Tegal, Wonogiri, Klaten dan Kota Semarang, serta Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa di Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Brebes, Blora, Pemalang; Fasilitasi dan stimulan perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat di Jawa Tengah. 5. Penataan Ruang Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada : Peningkatan kinerja penataan ruang; Penyusunan studi naskah akademis evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2010; Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yaitu Kawasan Strategis Bregasmalang dan Rawa Pening; Studi/Kajian
Kawasan
Perkotaan
Gombong
â&#x20AC;&#x201C;
Karanganyar
â&#x20AC;&#x201C;
Kebumen, Kawasan Perkotaan Wanarakuti, RTR Kawasan Sukolilo; serta Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perda Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota. V - 12
b. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus
kegiatan
pada
:
Peningkatan
kinerja
pengendalian
pemanfaatan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota utamanya dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 6. Perencanaan Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pengiriman peserta diklat, lokakarya, seminar dan pelaksanaan FGD/Curah Pendapat/Seminar, yang diarahkan sebagai
upaya
untuk
meningkatkan
kapasitas
sumber
daya
aparatur perencanaan pembangunan daerah. b. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbang Wilayah, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); Fasilitasi sinergitas perencanaan Pusat - Daerah (Musrenbang Nasional);
Kesepakatan
Kerjasama
Pembangunan
Wilayah
Perbatasan Jateng - Jabar, Jateng - Jatim, Jateng - DIY dan Regional
Jawa
–
program/kegiatan
Bali;
serta
APBN/APBD
Pengendalian
pada
SKPD
dan
Provinsi
evaluasi dan
35
Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan sebagai upaya untuk peningkatan
kualitas
dokumen
perencanaan
dan
sinergitas
pembangunan daerah antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fokus kegiatan pada : Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dokumen
perekonomian
daerah
melalui
:
Penyusunan
perencanaan pengembangan perekonomian; Tindak
lanjut pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah; Sinkronisasi pelaksanaan Program PEL – FEDEP - Klaster; Pengembangan Klaster – IKM/UMKM; Evaluasi pelaksanaan Program PEL – FEDEP - Klaster; Koordinasi Program Pengelolaan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKEBM); Fasilitasi Rehabilitasi Konservasi
Kawasan
Pesisir,
Laut
dan
Pulau-Pulau
Kecil;
Sinkronisasi pelaksanaan penanganan kawasan Muria, pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, pengembangan V - 13
PRIMATANI, Monev RAD – Pangan dan Gizi. Kegiatan tersebut diarahkan
sebagai
upaya
untuk
meningkatkan
kualitas
perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi. d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus
kegiatan
pada
:
Pengembangan
KHPPIA/SDM
Dini;
Implementasi penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual, Pengendalian Capaian Program MDGs; Fasilitasi dan koordinasi perencanaan
pembangunan
pemerintahan
dan
perdesaan;
Pendampingan TMMD Reguler dan Sengkuyung; Pendampingan dan Penguatan PUG/ARG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; Fasilitasi Perencanaan bidang Perlindungan Anak; dan Fasilitasi perencanaan bidang Kependudukan. Kegiatan tersebut diarahkan
sebagai
perencanaan
upaya
pembangunan
untuk daerah
meningkatkan bidang
kualitas
pemerintahan
dan
kependudukan. e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fokus kegiatan pada : Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; Penyusunan manajemen plan layanan angkutan umum BRT dan angkutan perdesaan; Pendampingan WISMP tahun 2014; Sinergitas pengembangan intermoda
transportasi
antar
kawasan
Sampan,
Barlingmascakeb (Banjarnegara – Purbalingga -
kawasan
Banyumas -
Cilacap – Kebumen ) dan kawasan Wanarakuti (Juwana - Jepara – Kudus – Pati); serta Peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
dalam
diarahkan perencanaan
pembangunan
sebagai
infrastruktur.
upaya
pembangunan
untuk daerah
Kegiatan
tersebut
meningkatkan
kualitas
bidang
infrastruktur
dan
pengembangan wilayah. f. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah Fokus kegiatan pada pengembangan dan penerapan hasil litbang (4 kegiatan); pengembangan SIDa (5 desa inovatif, 3 Kabupaten/Kota inovatif
dan
6
unit
klaster),
diarahkan
untuk
mendukung
implementasi MP3EI dalam upaya memperkuat kemampuan SDM dan Iptek, serta implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.
V - 14
7. Perhubungan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Perhubungan Darat Fokus kegiatan pada : Peningkatan pelayanan dan pengembangan keselamatan perhubungan di 10 (sepuluh) wilayah UPP (wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Brebes); Pengembangan transportasi massal (BRT) di wilayah Kedungsapur dan Subosukowonosraten; Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan; Pembangunan sarana dan prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP); Fasilitasi keselamatan ASDP dan perkeretaapian; Peningkatan dan pemeliharaan perlintasan sebidang; Fasilitasi reaktivasi jalur KA Lintas Kedungjati-Tuntang dan Lintas Bedono-Secang. b. Pengembangan Perhubungan Laut Fokus kegiatan pada : Pengoperasian Kapal Motor Cepat Kartini 1 dan Kemujan; Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Terminal Kendal serta Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah. c. Pengembangan Perhubungan Udara Fokus kegiatan pada : Fasilitasi penyelesaian pengembangan Bandara A. Yani Semarang, serta pengadaan tanah di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa; Pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jawa Tengah; Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara. d. Pos, Telekomunikasi dan SAR Fokus kegiatan pada : Koordinasi pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) bidang telekomunikasi; Fasilitasi penyelenggaraan radio siaran bergerak, penertiban dan pengawasan jasa titipan, pembinaan, pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi serta pengembangan kapasitas, sarpras SAR dan manajemen kebencanaan. 8. Lingkungan Hidup Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran di 2 klaster UMKM dan 100 usaha dan/atau
kegiatan
menengah/besar;
Penanganan
lingkungan
pemukiman kumuh sebanyak 5 obyek; Perbaikan 100 kinerja pengelolaan
B-3 dan limbah B-3; Pengawasan dan penegakan
hukum pada 30 usaha dan/atau kegiatan; Fasilitasi pengelolaan sampah
pada
5
kelompok V - 15
dan
Penerapan
teknologi
ramah
lingkungan serta terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan bagi 10 usaha/kegiatan wajib AMDAL. Kegiatan tersebut diarahkan
untuk
pengendalian
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan lingkungan. b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : Peningkatan tutupan lahan di kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, karst, sumber mata air dan sumber resapan sebanyak 186.000 batang (372 Ha); Penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman langka sebanyak 20 jenis; Pembangunan konservasi sipil teknis 80 unit; Pengembangan usaha tani konservasi 500 Ha. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan luasan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah. c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus kegiatan pada : Peningkatan tutupan lahan pada ruang terbuka hijau dengan penanaman 35.000 bibit tanaman (87,5 Ha), yang diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH. d. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : Pembangunan pencegah abrasi/erosi 1.040 m dan Pencegahan kerusakan lingkungan ekosistem pesisir dengan penanaman mangrove seluas 45 Ha (130.000 batang); Reklamasi lahan bekas tambang 3 lokasi; Pembangunan sumur resapan 14 unit dan sumur pantau 6 unit. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menangani
kerusakan
pesisir,
lahan
bekas
tambang
dan
ketersediaan sumber air CAT. e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada : Pembelajaran Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi 600 kader lingkungan, petugas teknis laboratorium dan petugas pengawas lingkungan. Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan SDM pengelolaan Lingkungan Hidup. f.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus
kegiatan
pada
:
Penyusunan
basis
data
informasi
sumberdaya alam dan lingkungan yang memadai serta mudah diakses oleh masyarakat melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah per tahun dan Penerbitan Warta Lingkungan per semester serta terwujudnya 20 sekolah Adiwiyata di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang diarahkan V - 16
untuk penyediaan data lingkungan hidup di Jawa Tengah dan perwujudan sekolah Adiwiyata. 9. Pertanahan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program
Penataan
Pemanfaatan
Tanah
Penguasaan, dengan
Pemilikan,
fokus
kegiatan
Penggunaan, pada
:
dan
Pemenuhan
kebutuhan akan data/informasi pertanahan di Jawa Tengah; Fasilitasi penyelesaian alih fungsi tanah kas desa dan penyusunan data tata guna tanah kas desa di 29 Kabupaten, Sertifikasi tanah kas desa di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Purbalinga dan Grobogan; Koordinasi permasalahan
dan
penyelenggaraan
urusan
pertanahan
sebagai
kewenangan Provinsi; Identifikasi tanah Hak Pakai aset Pemerintah Provinsi dan Pemetaan Tematik Tanah HGU di wilayah Bakorwil II dan Bakorwil III; Fasilitasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah; Sosialisasi dan penerapan manajemen pertanahan berbasis masyarakat di 27 Desa di Kabupaten Jepara, Grobogan, Kendal, Pemalang, Tegal, Purbalingga, Kebumen, Banyumas dan Cilacap serta Sertifikasi 1000 bidang tanah di kawasan lindung dan tanah sawah lestari di Kabupaten Karangayar, Sukoharjo, Pekalongan, Jepara, Rembang, Pati, Grobogan, Tegal, Kebumen dan Banjarnegara. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada
:
Pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan
Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk dan
Administrasi Capil) di 35
Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi; Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Adminduk dan Capil serta pembinaan kebijakan penyelenggaraan Adminduk di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung tercapainya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta
memberikan
kepastian
kepemilikan
identitas
pribadi
bagi
masyarakat. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada : Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan
Anak;
Pelatihan
bagi
peningkatan
kapasitas
perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan sebanyak 60 orang; Penyusunan Pedoman Penganggaran Responsif Anak; V - 17
Pelatihan
penyusunan
penganggaran
responsif
anak
bagi
80
perencana SKPD; Peningkatan kapasitas pengambil kebijakan sebanyak 165 orang tentang sistem perlindungan anak dengan pendekatan SBA. Kegiatan tersebut untuk mendukung tercapainya tujuan MDGs khususnya pada goal ketiga yaitu meningkatnya kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan
perempuan,
serta
mendukung pelaksanaan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada : Pelatihan Implementasi WEB SIGA bagi 10 orang pengelola SKPD Provinsi; Pelatihan Implementasi Web System pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan bagi 5 orang pengelola layanan korban kekerasan tingkat provinsi; Penyusunan 2 dokumen hasil analisis gender di bidang pembangunan dan 1 dokumen analisis situasi kesejahteraan perlindungan anak; Penyusunan dokumen buku statistik gender dan anak; Implementasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak yang baku di 35 Kabupaten/Kota; Pelatihan Peningkatan kapasitas 120
orang
Anggota
P2TP2A/PPT
berbasis
komunitas
di
4
Kabupaten; Pelatihan tentang SPA bagi 30 orang pengambil kebijakan di 2 kabupaten; Pendampingan pelaksanaan PPRG bagi 60 orang perencana SKPD Provinsi; Pendampingan pelaksanaan PPRG di 4 Kabupaten/Kota IPG rendah. Kegiatan tersebut untuk mendukung pemantapan kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus
kegiatan
kebutuhan
dasar
pada bagi
:
Peningkatan perempuan
pemenuhan dan
anak;
pelayanan Peningkatan
Partisipasi 200 orang perempuan dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk); Peningkatan kemampuan pengelolaan manajemen usaha kecil bagi 9 Jarpuk; Revitalisasi GSIB secara aktif di 6 Kabupaten/Kota; Penyusunan Kebijakan tentang GSIB; Peningkatan kapasitas pengambil kebijakan sebanyak 150 orang di 2 Kabupaten terpilih dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan Restorative Justice; 100% layanan penanganan ABH oleh petugas TESA 129; Implementasi RAD KLA bagi anggota Gugus Tugas KLA di 35 Kabupaten/Kota; Peningkatan kapasitas 60 orang Pekerja sosial tentang Kualitas Hidup Anak; Koordinasi dan peningkatan kerjasama antara Provinsi dan Lembaga (MPU, Provinsi lain dan Lembaga terkait) dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak; Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (100% korban melapor dan rujukan yang terjadi V - 18
antar Kabupaten/Kota dan Provinsi serta membutuhkan test DNA dapat tertangani); Peningkatan kapasitas 70 anggota pelayanan terpadu bagi 35 PPT Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam layanan
pengaduan,
paralegal
dan
konseling;
Pengembangan
kerjasama penanganan kekerasan berbasis gender dan trafficking antar Provinsi; Pendampingan dan penguatan bagi 50 Perempuan IRT dengan ODHA; Pelaksanakan Rule Model Support Group dan Home Base Care di 2 Kabupaten; Penyusunan kebijakan untuk penguatan IRT dengan ODHA; Pendampingan pembentukan Support Group Bagi Lansia Perempuan di 1 Kabupaten; Penyusunan kebijakan perlindungan lansia perempuan; Pembentukan dan penguatan Pokja Bina Keluarga TKI di 2 Kabupaten; Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA); Pencegahan dan Penanggulangan Trafficking Ketenagakerjaan bagi 35 Kabupaten/ Kota serta Provinsi, tujuan, transit dan penerima trafficking (100% korban tertangani); Rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafficking; Penanganan anak dan remaja terlantar; Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; Desiminasi
teknis
Equal
Employment
Opportunity;
Pelatihan
kewirausahaan bagi wanita di lokasi obyek wisata; Fasilitasi pencegahan
Eksploitasi
Seksual
lingkungan
pariwisata;
Peningkatan
Kelembagaan Pelatihan
dan
Usaha
bagi
Komersial
Kualitas
kelompok
Pemberdayaan
Anak
Wanita
kelompok
(ESA)
dan
di
kinerja
Usaha/Kopwan;
wanita
tani
ternak;
Pengembangan kualitas produksi bagi perempuan pelaku usaha di bidang perindustrian dan perdagangan. Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target MDGs khususnya goal kesatu, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. d. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas bagi 80 orang pengurus
Forum
Anak
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
dalam
melakukan reorganisasi pengurus Forum Anak tingkat Provinsi; Pelatihan
penerapan
Strategi
PUG
bagi
40
trainner
PNPM;
Implementasi uji coba strategi PUG pada program PNPM di desa miskin di 2 Kabupaten; Peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong pelaksanaan PUG; Implementasi Berperspektif
Program Gender
Terpadu (P2MBG)
di
Pemberdayaan 35
Masyarakat
Kabupaten/Kota;
dan
Peningkatan peran serta anak dalam pembangunan. Kegiatan
V - 19
tersebut untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada : Peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi keluarga Pra KS dan KS I sebanyak 35.000 akseptor di 35 Kabupaten/Kota; Peningkatan partisipasi perusahaan terhadap Program KB bagi 300 pengelola KB; Peningkatan partisipasi peserta KB Pria sebanyak 300 dalam kelompok Prio Utomo. Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target MDGs khususnya menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV/AIDS. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus kegiatan pada : Peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di 35 Kabupaten/Kota melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja dalam rangka peningkatan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi remaja; serta Peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS, dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target MDGs khususnya meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV/AIDS. c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas dan Kinerja 50 orang Pokja Tri Bina Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peningkatan kapasitas 225 orang pengelola Tri Bina; Pelaksanaan Lomba Kelompok dan Pengelola; Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; Implementasi layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target MDGs khususnya
menanggulangi
kemiskinan,
menurunkan
angka
kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas 100 orang Pengelola KB Kabupaten/Kota tentang KB Mandiri; Peningkatan kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri Paripurna di 35 Kabupaten/ Kota; Peningkatan Usaha Kelompok UPPKS dalam memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat. Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target MDGs khususnya menanggulangi kemiskinan, V - 20
menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Fokus kegiatan pada : Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara
KB
Kesehatan,
KB
Lestari,
Keluarga
Sejahtera
(Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu; Peningkatan pemahaman dan kinerja 35 orang anggota Pokja Catur
Bina
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota,
70
kader
di
6
Kabupaten/Kota mampu mengelola kelompok tribina peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; serta Pelaksanaan Jambore dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Kegiatan tersebut untuk
mendukung
pencapaian
target
MDGs
khususnya
menanggulangi kemiskinan, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. 13. Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus Kegiatan pada : Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan serta
pemberian bantuan UEP bagi 3500 orang Wanita Rawan
Sosial Ekonomi dan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi; Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil; Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi 300 orang perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi PKH di 24 Kab; Pemberdayaan sosial melalui peningkatan peran 80 orang PSKS di desa sejahtera; Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penerima manfaat pada 9 balai dan 9 unit resos; Pengkajian pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di 27 balai dan 25 unit resos, yang diarahkan untuk peningkatan ketrampilan
dan
kemandirian
serta
fasilitasi
pemenuhan
kesejahteraan. b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi Sosial terhadap 1.700 orang penyandang cacat; Fasilitasi unit pelayanan sosial keliling bagi 1.200
orang
penca;
Rehabilitasi
sosial
terhadap
200
anak
nakal/ABH dan 300 anak jalanan; Penanganan dan pemberian bantuan sosial terhadap 300 pekerja migran bermasalah sosial dan V - 21
korban tindak kekerasan; Fasilitasi penyantunan terhadap 500 LU terlantar potensial dan Non Potensial; Peningkatan sarana dan prasarana 10 Balai/Unit resos, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemenuhan sarana di Bahresos. c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Fokus kegiatan pada : Pelayanan sosial terhadap 100 orang bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; Pelayanan sosial terhadap 100 orang eks pekerja sosial komersial; Pelayanan sosial terhadap 50 orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Pelayanan sosial terhadap 500 orang PGOT; Pelayanan sosial terhadap 150 orang eks korban narkoba; Penjaringan dan pendampingan sosial bagi 1300 orang PGOT dan kelompok rentan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial. d. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong bagi 100 orang pekeja sektor informal; Pembinaan dan pemberdayaan 70 lembaga dan 1 forum karang taruna; Pemberdayaan dan kerjasama 400 dunia usaha; Pembinaan dan pengembangan TKSS melalui fasilitasi kepada 100 orang PSM, 35 paguyuban PSM serta 1 Forum PSM Provinsi; Pembinaan dan pengembangan 70 Orsos yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); Peningkatan kualitas 800 orang penyuluh sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial; Pemberdayaan 573 TKSK; Pendataan bagi 40 lembaga penyelenggara UKS yang siap diakreditasi; Pendataan 60 orang pekerja sosial profesional; Bintek organisasi manajemen entrepreunership bagi 60 orang pengelola Bahresos; Bintek 70 orang tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS. e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fokus kegiatan pada : Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi 10.000 orang korban bencana; Pengerahan TAGANA dalam bidang recovery daerah rawan kejadian bencana; Pemantapan 350 orang TAGANA, yang diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
V - 22
14. Ketenagakerjaan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada : Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN sebanyak 350 orang di 20 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi; Pengembangan kewirausahaan sebanyak 360 orang di 27 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi; Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan
berbasis
masyarakat
di
35
Kabupaten/Kota;
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (BKO, BKK, JMF dan PBJ)
di
35
Kabupaten/Kota,
diarahkan
untuk
percepatan
penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,6%. b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada : Penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja serta uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN di 35 Kabupaten/Kota; Peningkatan kompetensi pengelola dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK) atau swasta (LPK Swasta/LPK Perusahaan), serta meningkatkan peran serta dan partisipasi lembaga â&#x20AC;&#x201C; lembaga pendidikan dalam penyiapan
kualitas
tenaga
kerja;
Penyelenggaraan
kerjasama
dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan di 5 UPTD dan keterampilan
bagi
calon
tenaga
kerja
di
BLK;
Peningkatan
profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; serta koordinasi bidang ketenagakerjaan, diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar. c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan pada : Penciptaan suasana hubungan industrial yang
harmonis
Kabupaten/Kota,
melalui
penetapan
fasilitasi
upah
penyelesaian
minimum
prosedur
di
35
perselisihan
hubungan industrial di 15 lokasi, penyelesaian kasus di 25 perusahaan rawan, Forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; Pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, ambient dan emisi stack sebanyak 140 kontrak, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di 35 Kabupaten/Kota; Pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan
V - 23
lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri di PPTKIS, diarahkan untuk kesejahteraan tenaga kerja dan terciptanya hubungan harmonis antara serikat pekerja dengan perusahaan. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus
kegiatan
Kelembagaan
pada
Koperasi,
:
Peningkatan
Pembinaan
Pemasyarakatan
dan
Pengawasan
dan
Koperasi
melalui Pemasyarakat Perundang-undangan Perkoperasian dan Perundang-undangan UMKM dengan Temu Masyarakat, pembuatan bilboard pada 12 titik di Jawa Tengah, sosialisasi melalui media elektonik, media cetak & dialog interaktif, Peningkaan Status Badan Hukum, Pokmas/LKM/UMKM menjadi Koperasi dengan Fasilitasi bagi 100 Koperasi, Pelayanan Perijinan Usaha dan Kantor Cabang KSP dengan Fasilitasi bagi 75 KSP, serta Penilaian Keberpihakan Penggerak Koperasi dan Tanda Jasa Koperasi dengan Pemberian Tanda
Jasa
Pengawasan
Koperasi Koperasi
pada
hari
melalui
Koperasi;
Peningkatan
Pembinaan Tertib
dan
Manajemen
Koperasi di 350 Koperasi Provinsi, Pengawasan Koperasi dengan Pengawasan Reguler kepada 350 Koperasi Provinsi, Pembinaan Asosiasi
dan
Notaris/PPAK,
Profesi
KUMKM
Dekopinwil,
berupa
Askosindo
Temu dan
Profesi
ABDSI,
dengan Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa Koperasi; Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP melalui Penyusunan Database Koperasi dengan Survei, Klasifikasi Jenis Koperasi dan Penilaian Koperasi, Pemeringkat Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Penyehatan Koperasi dengan Workshop dan Pembinaan Perpajakan; Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pemberdayaan
KUMKM,
yang
diarahkan untuk mendukung penumbuh kembangan lembaga Keuangan mikro sampai di wilayah perdesaan. b. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Fokus
kegiatan
pada
:
Revitalisasi
Peran
Koperasi
dalam
Pengembangan Produk Unggulan daerah melalui Penumbuhan Usaha Koperasi Tidak Aktif dengan Workshop Peluang Bisnis, Penyusunan
Bisnis
Plan,
Temu
Usaha
dengan
Perusahaan
Besar/BUMN/BUMD, Pembenahan Tata Kelola Koperasi dengan Fasilitasi/Pendampingan 100 Koperasi oleh Penyuluh Koperasi, Analisis
kebutuhan
Pengembangan
SDM
Koperasi;
Fasilitasi
Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi melalui Fasilitasi Bantuan Sarpras Usaha dengan Fasilitasi kepada 150 Koperasi, Pemagangan V - 24
dan Pendampingan Usaha Koperasi kepada 200 Koperasi, dan Temu Kemitraan Usaha Koperasi; Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM melalui Identifikasi Potensi dan Permasalahan Produktivitas UMKM, Deseminasi TTG, Fasilitasi Bantuan Sarpras Produksi dan Monitoring Evaluasi kepada 150 UMKM; Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM melalui Fasilitasi Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT/Makanan Domestik) kepada 700 UMKM, Fasilitasi Sertifikasi HAKI kepada 50 UMKM, Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Standarisasi Produk SNI - ISO kepada 100 UMKM; Fasilitasi Penumbuhan
Wirausaha
Baru
melalui
Pengembangan
Calon
Wirausaha Baru melalui Sistem Inkubator Bisnis kepada 150 Wirausaha Baru dan Kompetisi Bisnis Plan bagi Wirausaha Baru, yang diarahkan untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis produk ungulan Daerah yang tertumpu pada Sumber Daya Lokal serta Penumbuhan Wirausaha Baru dan Perluasan Kesempatan Kerja. c. Program
Pengembangan
Akses
Permodalan
dan
Efekivitas
Pembiayaan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Permodalan bagi KUMKM melalui Penyusunan Direkori Kelayakan Pembiayaan, Fasilitasi PraSertifikasi Hak Atas Tanah kepada 250 KUMKM, Fasilitasi Bantuan Perkuatan Permodalan, Temu Mitra Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Sosialisasi KUR (Mikro, Retail dan Linkage) di 35 Kabupaten/Kota,
Pengembangan
dan
Sosialisasi
Perusahaan
Penjamin Kredit Daerah (PPKD) dan Temu Pembiayaan dengan lembaga Keuangan Perbankan/Non Bank; Pengendalian Pembiayaan KUMKM melalui Monev Efekivitas Hibah dan Bina Lingkungan, Monev Ekfektivitas LPDB dan Modal Kemitraan serta Monev Efektivitas
KUR
dan
Pembiayaan
Komersial
di
di
35
Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung perwujudan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM. d. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Produk KUMKM
melalui
Identifikasi
Potensi
Pasar,
Fasilitasi
Sarana
Pemasaran kepada 100 UMKM (Pasar Tradisional, UKM Center, Penataan PKL, e-comerce), Fasilitasi Pameran dan Kontak Dagang dengan pameran 21 event (Kontak Dagang/Temu Usaha/Pasar Rakyat dengan Skala Lokal, Regional, Nasional dan Internasional), Fasilitasi Kemasan dan Perlabelan Produk serta Monev Efektivitas Pemasaran dengan desain kemasan dan produk, barcode; Pelayanan Klinik Usaha KUMKM melalui Operasional UMKM Center dan Operasional PLUT Banyumas, yang diarahkan untuk membangun
V - 25
dan mengembangkan jaringan distribusi dan networking ekonomi sampai perdesaan. e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan pada : Peningkatan Kualitas SDM KUMKM melalui Pelatihan Kewirausahaan berbasis Sumber Daya Lokal dengan Pelatihan Bisnis Plan bagi UMKM, Pelatihan pengembangan OVOP, Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif, Pelatihan Pemasaran, Pelatihan
Manajemen
Usaha
Kecil,
Pelatihan
Perkoperasian,
Pelatihan Perpajakan dan Akuntansi, Pelatihan Manejemen KSP berbasis Kompetensi, Pelatihan Manejemen Retail, yang diarahkan untuk mewujudkan SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang Profesional. 16. Penanaman Modal Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada : Promosi Dalam dan Luar Negeri melalui Promosi Investasi (pameran investasi dan business meeting dalam dan luar negeri 6 kali), penyusunan bahan promosi investasi 6 sektor, evaluasi tindak lanjut kegiatan promosi dalam dan luar negeri 3 kali; Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal 4 kegiatan; Fasilitasi Sekretariat FPESD melalui Fasilitasi perkuatan kelembagaan klaster di Jawa Tengah 3 kegiatan, fasilitasi Pameran Klaster di Dalam Provinsi 2 kali, fasilitasi Pameran Klaster di Luar Provinsi 2 kali, Rakor FPESD 6 kali, yang diarahkan dalam upaya mendukung peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Jawa Tengah dan peningkatan kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Investor. b. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada : Perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal 8 kegiatan; Fasilitasi Pelayanan Investasi melalui Sosialisasi
peraturan penanaman modal 3 kegiatan, Orientasi
kinerja PTSP, Fasilitasi Forum Koordinasi PTSP 8 kegiatan, Bimtek Pelayanan Penanaman Modal 6 kegiatan, Rakor penilaian mandiri PTSP 1 kegiatan; Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal melalui Pemantuan terhadap SP, PMDN dan PMA Baru serta Perluasan LKPM dan IUT 6 kegiatan di 200 perusahaan, Validasi data Penanaman Modal yang perizinannya dikeluarkan oleh PTSP 2 kali, Pengawasan Penanaman Modal 4 kegiatan di 50 perusahaan, Pertemuan Task Force 4 kali; Peningkatan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
Rakor Percepatan Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal 4 kali, Pertemuan sinkronisasi perizinan 3 kali; V - 26
Peningkatan Kinerja
Pelayananan
Perijinan UPT PTSP melalui
Perkuatan Standarisasi UPT PTSP 2 paket, Peningkatan Sarana Prasarana penunjang UPT PTSP berupa leaflet 1 paket, Workshop percepatan pelayanan perijinan 3 kali, yang diarahkan dalam upaya mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan capaian investasi di Jawa Tengah. c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Fokus kegiatan pada : Penyusunan profil dan potensi investasi melalui Penyusunan Pra FS Profil Investasi 3 dokumen; Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal 1 kegiatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi investasi 3 kegiatan, yang diarahkan dalam upaya peningkatan sarana prasarana pendukung pengembangan investasi di Jawa Tengah. 17. Kebudayaan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya Fokus kegiatan pada : Pembinaan nilai budaya 745 orang dan kesenian 4.725 seniman, diarahkan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. b. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya Fokus kegiatan pada : Eksplorasi sumber daya budaya, 5 kawasan BCB (Candi Mendut, Candi Pringapus, Candi Gedongsongo, Candi Sukuh,
dan
Situs
Syailendra);
Pembinaan
Pengembangan
Kepurbakalaan dan Permuseuman, di 8 museum, yang diarahkan untuk
mendukung
program
tahun
kunjungan
museum
dan
Gerakan Nasional Cinta Museum/GNCM, (Museum Tosan AjiPurworejo,
Museum
Banjarnegara,
Masjid
Museum
Agung-Demak, Batik-Pekalongan,
Museum
Kaliyasa-
Museum
AJB
Bumiputera 1912 - Magelang, Museum Pangeran DiponegoroMagelang, Museum Sekolah-Tegal dan Museum Lokal-Grobogan). c. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fokus kegiatan pada : Pembinaan terhadap 395 orang dan 2 organisasi penghayat, diarahkan untuk mendukung peningkatan pembinaan kelembagaan penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut.
V - 27
18. Kepemudaan dan Olah Raga Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan
dan
Keserasian
Kebijakan
Kepemudaan
dan
Olahraga Fokus kegiatan pada : Pendataan potensi kepemudaan dan olahraga (1 dokumen profil data); Pengembangan sistem data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan (210 orang dan 3.600 buku); serta Pengembangan pola kemitraan bagi 80 orang, diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan. b. Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan Fokus kegiatan pada : Pengembangan generasi muda melalui fasilitasi penanaman wawasan kebangsaan dan bela negara bagi 3.500 pemuda, pemuda pelopor 175 orang, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) 40 orang, dan fasilitasi pembinaan kapasitas organisasi bagi 570 pengelola organisasi kepemudaan dan kepramukaan,
diarahkan
untuk
mendukung
peningkatan
partisipasi dan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. c. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Fokus kegiatan pada : peningkatan kewirausahaan melalui fasilitasi pelatihan
kewirausahaan
modal/peralatan
usaha
560 dan
orang pelatihan
dan
fasilitasi
bantuan
ketrampilan/kecakapan
hidup bagi 80 kelompok, diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kecakapan hidup pemuda. d. Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada : Pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet Olahraga melalui PPLPD (142 orang); Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar (12.500 orang); Pengembangan olahraga unggulan daerah (8 cabang olahraga unggulan daerah dengan 280 orang atlet pelajar yang dibina), diarahkan untuk mendukung peningkatan pembibitan, budaya dan prestasi olahraga. e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga Fokus kegiatan pada : Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga (175 orang dan 50 lembaga); Peningkatan kualitas SDM olahraga 425 orang; Pengembangan iptek dan industri olahraga (700 orang dan 210 orang), diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga. f.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Fokus kegiatan pada : Peningkatan sarana prasarana kepemudaan (20 kelompok usaha pemuda) dan sarpras olahraga (10 klub cabang olahraga unggulan dan 105 sekolah), diarahkan untuk mendukung V - 28
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada : Pembinaan Operasional Siaga; Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik; Koordinasi Pengamanan Wilayah; Peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama antar daerah Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib; Simulasi Penindakan Huru
Hara
(Dakhura)
penanganan
unjuk
rasa;
Sinergitas
penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum lintas lembaga dan masyarakat; serta rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kerawanan sosial politik yang
terjadi
di
daerah
serta
mewujudkan
keamanan
dan
kenyamanan lingkungan masyarakat. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : Peningkatan pemahaman ideologi negara, penguatan
rekonsiliasi
elemen
masyarakat
dalam
kerangka
peningkatan wawasan kebangsaan; dan Pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
bela
Negara;
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam pengembangan wawasan kebangsaan di masyarakat; serta mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : Pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara; Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan tramtibum di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan apresiasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. d. Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Ketertiban
dan
Keamanan Fokus kegiatan pada : Penyelesaian
Konflik
Ruang Publik bagi Pencegahan dan
dalam
rangka
ketahanan
masyarakat;
Fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat V - 29
(FKDM); Fasilitasi forum tramtib terpadu; Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi penanganan tramtibum (FORKOMKON) serta peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan kepekaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi timbulnya kerawanan sosial. e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Fokus kegiatan pada : Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat di 35 Kabupaten/Kota; Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintah serta penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol; Dukungan sosialisasi pendidikan politik bagi
masyarakat
di
35
Kabupaten/Kota
dalam
rangka
penyelenggaraan Pilpres dan Pileg. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan dan penguatan peran politik masyarakat, pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta peningkatan kualitas politik bagi elemen masyarakat. f.
Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus
kegiatan
pada
:
Fasilitasi
kesejahteraan
anggota
Hansip/Linmas se-Jawa Tengah, pembinaan dan pengerahaan Hansip/Linmas se-Jawa Tengah dan peningkatan keterampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas; Peningkatan kemampuan PAM Terpadu dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres. Kegiatan tersebut
diarahkan
untuk
peningkatan
kemampuan
dan
ketrampilan komponen rakyat terlatih (RATIH) dan Perlindungan Masyarakat
(LINMAS)
dalam
pengamanan
lingkungan,
serta
fasilitasi simultan peningkatan kesejahteraan anggota Hansip/ Linmas. g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fokus kegiatan pada : Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama tramtib di daerah perbatasan; Pengendalian, penanganan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; serta Pengendalian unjuk rasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan
tersebut
diarahkan
untuk
pemeliharaan
keamanan,
ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dalam rangka antisipasi tindak kriminal di masyarakat.
V - 30
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fokus kegiatan pada : Penyusunan/revisi dan pengesahan Perda Provinsi
6
Raperda;
Evaluasi
dan
klarifikasi
Perda/Raperda
Kabupaten/Kota; Pembinaan serta penindakan penegakan Perda Provinsi di 35 Kabupaten/Kota; Sosialisasi produk hukum di 35 Kabupaten/Kota; Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu, Penanganan Sengketa dan Perkara Perdata/Tata Usaha Negara
6 perkara 35 Kabupaten/Kota; Evaluasi pelaksa-
naan HAM di 35 Kabupaten/Kota; serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung harmonisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penegakan Perda Provinsi. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada : Fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di 35 Kabupaten/ Kota; Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Daerah 35 Kabupaten/Kota; Perawatan, pembangunan dan perapatan Pilar Batas Wilayah Jawa Tengah â&#x20AC;&#x201C; Jawa Barat 133 pilar dan Jawa Tengah
â&#x20AC;&#x201C;
Jawa
Timur
237
pilar;
Peningkatan
kapasitas
Pemerintahan Desa; Fasilitasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah administrasi pemerintahan 3 segmen, 35 Kabupaten/Kota; Pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
daerah
kinerja
SKPD
dan
bantuan/
di 35 Kabupaten/Kota; Pelaporan dan
analisis pelaksanaan pembangunan;
Fasilitasi dan Koordinasi
Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA);
Monitoring
dan evaluasi pemanfaatan DAK;
Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota
se-Jawa
Tengah;
Pertanggungjawaban
pelak-
sanaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyusunan LKPJ, LAKIP dan EKPPD Provinsi Jawa Tengah; Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Percepatan Pencapaian SPM; Penerapan Standar Manajemen Mutu (SMM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Peningkatan pelayanan ibadah haji (TPHD); Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan
publik;
Implementasi
reformasi
birokrasi Provinsi Jawa Tengah; Penyusunan Indeks Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance); Pelaksanaan Standard V - 31
Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV; Perencanaan pengkajian dan pengembangan Diklat; Koordinasi, mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorlin I, II dan III. Kegiatan tersebut untuk mendukung tercapainya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan daya saing; Pengembangan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi; Desk Pilkada di 3 Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jawa Tengah; Analisis dan penyusunan LPPD dan ILPPD; Implementasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD; Fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada
kapasitas
daerah,
yang
dilaksanakan
dalam
upaya
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Fokus kegiatan pada : Pengembangan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah On line (SIJOLI) yang didukung oleh aplikasi sistem informasi penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
(SIMBANGDA),
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebanyak 1.200 paket, kegiatan tersebut diarahkan
untuk
transparansi
mendukung
penyelengaraan
peningkatan pemerintah
akuntabilitas berbasis
dan
teknologi
informasi. e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam dan luar negeri, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan tindak lanjut kerja dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, provinsi, pusat dan luar negeri. f.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Fokus kegiatan pada : Peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan potensi pendapatan daerah.
g. Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pengamanan asset daerah, kegiatan tersebut V - 32
diarahkan meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. h. Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah Fokus kegiatan pada : Pengawasan internal secara berkala pada 79 Obyek Pemeriksaan; Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda,
pemeriksaan
khusus/strategis
atas
perintah
pejabat
berwenang serta monitoring dan evaluasi; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan
KDH;
Tindak
lanjut
hasil
temuan
pengawasan; Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya penurunan tingkat penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. i.
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparat
Pengawasan Fokus kegiatan pada : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui 4 kegiatan bintek, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pemeriksa dan apatur pengawas yang professional. j.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Fokus kegiatan pada : Penyusunan, pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 Raperda; Penyiapan, pengkajian dan penelaahan 7 peraturan Perundangan-Undangan serta evaluasi kinerja lembaga legislatif. Kegiatan tersebut diarahkan dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan daerah serta mendukung kinerja legislatif.
k. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Fokus
kegiatan
pada
:
Koordinasi
Pimpinan
Daerah
di
35
Kabupaten/Kota.Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. l.
Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada : Penataan jabatan struktural dan fungsional khusus; Pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi Diklat Teknis 2.380 orang, Fungsional 750 orang, Kepemimpinan 920 orang dan Pra Jabatan 800 orang, serta penyusunan pola karir sesuai kompetensi aparatur. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. V - 33
m. Pelayanan Administrasi Perkantoran Fokus kegiatan pada : Penyediaan barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan aparatur pemerintah. n. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fokus kegiatan pada : Pembangunan/Penyempurnaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan penyediaan sarana perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan publik termasuk lanjutan pembangunan gedung UMKM Center Provinsi Jawa Tengah. o. Peningkatan Disiplin Aparatur Fokus
kegiatan
pada
:
pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkapannya. p. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fokus kegiatan pada : Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah. 21. Ketahanan Pangan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan seluas 10.460 Ha; Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pembangunan JITUT/JIDES 10 unit; Pengawasan Pestisida di 6 Laboratorium; Sertifikasi Benih 6.700 Ha; Pemberdayaan masyarakat desa melalui terwujudnya Desa Mandiri Pangan di 20 Desa baru; Penanganan daerah rawan pangan transien di 35 Kabupaten/Kota; Distribusi
Pangan
Pemberdayaan Masyarakat
dan (LDPM)
penguatan untuk
58
Lembaga Gapoktan;
Perbaikan infrastruktur/jalan desa dengan padat karya pangan pada 20 desa; Penanaman/intensifikasi tanaman tebu 300 Ha; Peningkatan produksi dan produktivitas menggunakan benih unggul 150 Ha; Pemanfaatan, pembinaan dan pengelolaan sarana produksi pupuk seluas 350 Ha; Pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas tebu seluas 200 Ha; Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan seluas 260 Ha; Peningkatan produksi peternakan melalui pengembangan kawasan budidaya sapi potong 10 lokasi, sapi perah 3 lokasi, kambing 14 lokasi dan unggas lokal 3 lokasi; Peningkatan perbibitan ternak melalui pengembangan kawasan pembibitan sapi potong 2 lokasi, sapi perah 1 lokasi, kambing/domba 2 lokasi dan unggas lokal 2 lokasi; Pengelolaan sumber daya genetik ternak lokal melalui desa ternak sehat 10 lokasi; Optimalisasi laboratorium kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengujian dan analisa sampel Bahan V - 34
Asal Hewan (BAH) sebanyak 14.200 sampel dan pembinaan terhadap 250 pelaku usaha pangan asal hewan; Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN) untuk menfasilitasi ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) melalui sosialisasi pada 70 pelaku usaha; Sertifikasi dan labelisasi produk dan tempat usaha serta terjaminnya mutu keamanan pangan pada 5 pelaku usaha. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging Tahun 2014. b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Fokus kegiatan pada : Optimalisasi pemanfaatan pekarangan pada 100
Kelompok
Wanita
Tani
(KWT);
Pengembangan
pangan
alternatif untuk 40 KWT; serta Pengenalan konsumsi pangan yang B2SA bagi siswa SD/MI dan Pondok Pesantren untuk 1.500 siswa. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH 100. c.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Fokus kegiatan pada : 10 Sertifikasi produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) dan 20 nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); serta Peningkatan mutu dan keamanan pangan jajanan anak sekolah sesuai dengan standar mutu pangan pada 40 kantin sekolah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung tersedianya pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman dikonsumsi.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Fokus kegiatan pada : Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan di Jawa Tengah, Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan, Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Posyandu di Jawa Tengah; Pengembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang PNPM Mandiri Perdesaan di 29 Kabupaten; Pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota; Advokasi dan komitmen partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan Perlindungan Anak di pedesaan; Pemberdayaan V - 35
Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2MPMTAS).
Kegiatan
kemiskinan,
tersebut
meningkatkan
diarahkan
untuk
kesejahteraan
menanggulangi
dan
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. b. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Desa, Fokus kegiatan pada : Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat pendataan
desa, profil
perlombaan
desa
desa/kelurahan;
dan
kelurahan,
Pengembangan
sistem
kapasitas
pemerintahan desa/kelurahan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat desa dan kelurahan. c.
Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Fokus kegiatan pada : Revitalisasi pasar desa/tradisional, UED-SP, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 34 Unit; Pengembangan lembaga
ekonomi
masyarakat
(LEM)
di
35
kelompok;
Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat (LEM) di Kawasan penghasil Tembakau di 33 Kabupaten/Kota; serta Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM â&#x20AC;&#x201C; Mandiri perdesaan di 29 Kabupaten serta penguatan kelembagaan UP2K PKK sebanyak 70 kelompok. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan perkuatan kelembagaan masyarakat dan pendapatan masyarakat pedesaan. 23. Statistik Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah,
dengan
fokus
kegiatan pada : Penyusunan Dokumen Jawa Tengah Dalam Angka (JDA) Tahun 2013; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Tahun 2012; Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2013 dan Analisi Input Output. 24. Kearsipan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus kegiatan pada : Pembenahan kearsipan di 155 desa, pembinaan kearsipan pada 10 SKPD; Pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan di 15 SKPD; Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan 250 orang dan evaluasi kearsipan di 116 Desa. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan administrasi kearsipan dan peningkatan kualitas SDM kearsipan dalam rangka tertib arsip di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
V - 36
b. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan pada : Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip, Kerjasama Pengelolaan Kearsipan 3 instansi; Penyelamatan Arsip Vital di 7 KPUD Kabupaten/Kota; Peningkatan Kualitas Informasi Arsip, Penyimpanan dan Pelestarian arsip Statis 500 lembar dan Digitalisasi Arsip Statis. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dokumen/arsip daerah. c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Fokus kegiatan pada : Pemasyarakatan kearsipan melalui 6 kali pameran
kearsipan. Kegiatan tersebut diarahkan dalam upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Fokus kegiatan pada : Pengembangan layanan informasi kearsipan dan layanan masyarakat sadar arsip. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat,
melalui
penyusunan
Arsip
Citra
Daerah
dan
penerbitan naskah sumber arsip 5 judul. 25. Komunikasi dan Informatika Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; Pembuatan buletin/majalah/tabloid; Pengembangan Sumber Daya Informasi; Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi; Pengelolaan Sistem Informasi; Pemantauan penyiaran; Pengawasan isi siaran di Kabupaten/Kota; Pembentukan Pokmas pemantau penyiaran; Fasilitasi proses perijinan lembaga penyiaran. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan komunikasi dan informasi
melalui
media
cetak/elektronik
serta
peningkatan
kualitas isi siaran melalui pemantauan penyiaran. b. Kerjasama Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : Dialog interaktif/pidato/siaran langsung/ spot sebanyak 120 paket; Fasilitasi sosialisasi pengarusutamaan gender di Media Massa, rubrik dan sosialisasi pembangunan Jawa Tengah sebanyak 240 naskah, konferensi pers dan peliputan 360 kegiatan, sinkronisasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Fasilitasi Forum Komunikasi Media tradisional (FKMetra);
Sosialisasi
hasil
pembangunan
melalui
Ormas/LSM;
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Kemitraan dengan
Media
Lokal.
Kegiatan
tersebut
diarahkan
untuk
meningkatkan peran media cetak/elektronik, Lembaga Komunikasi
V - 37
Masyarakat dan Media Tardisional dalam rangka penyampaian hasil-hasil pembangunan. c.
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Fokus kegiatan pada : Analisis Berita dan Pendapat Umum melalui 3 kegiatan diskusi hasil analisis dan 300 kliping berita media serta Diskusi Hasil Analisis terkait dengan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan; Pemuatan Informasi Pembangunan melalui Media Massa; Fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung tersedianya hasil kajian/analisis dan penelitian di bidang informasi dan komunikasi.
26. Perpustakaan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Budaya Baca Fokus kegiatan pada : pengembangan dan pengadaaan pojok baca pada 59 Kantor SKPD Provinsi dan 35 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 5 tempat layanan, diarahkan untuk mendukung peningkatan minat baca masyarakat. b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Fokus kegiatan pada : peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan desa/kelurahan (70 desa), dan peningkatan layanan perpustakaan keliling masyarakat perdesaan (pengadaan mobil pintar 3 unit), diarahkan untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat desa dan layanan pada masyarakat. c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Fokus kegiatan pada : Bintek Pengelola Perpustakaan 210 orang dan
Pendidikan
Kemasyarakatan
Perpustakaan
35
orang,
diarahkan untuk peningkatan sumber daya pengelola perpustakaan/Pustakawan. d. Pengembangan Manajemen Perpustakaan Fokus kegiatan pada : Penyusunan Peraturan Daerah Perpustakaan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5.2. Urusan Pilihan 1. Pertanian Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan pada : Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura meliputi pengembangan tanaman buah 40.000 batang V - 38
dan 10 ha, sayuran 26 ha dan bunga 7.500 batang; Penanganan panen dan pasca panen untuk menurunkan kehilangan hasil pertanian di 20 Kabupaten; Pemasaran TPH melalui promosi/ pameran sebanyak 5 kali; Pengelolaan Lahan Usaha Tani TPH melalui pengadaan rumah kompos sebanyak 5 kali; Pengembangan alsintan 152 unit; Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian di 4 kelompok dan surveillance produk pertanian di 23 kelompok;
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
perkebunan 10 komoditas seluas 500 Ha; Peningkatan kualitas benih dan pengembangan 32 kebun dinas; Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT seluas 112 Ha; Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alsin perkebunan 50 unit; Pengujian dan pengawasan mutu perkebunan 75 sampel; Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan meliputi produksi semen beku sapi 360.000 dosis dan kambing 58.000 dosis; Optimalisasi pembibitan ternak ruminansia dengan produksi utama berupa bibit sapi potong 85 ekor, bibit sapi perah 48 ekor, bibit kambing 226 ekor, dan produksi susu 73.200 liter; Optimalisasi pembibitan ternak non ruminansia dengan produksi utama berupa bibit itik 25.000 ekor, bibit ayam 18.000 ekor, bibit kelinci 1.000 ekor, produksi telur ayam 250.000 butir dan telur itik 300.000 butir; Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan di 35 Kabupaten/ Kota;
Peningkatan
kekebalan
10.000
ekor
ternak
terhadap
penyakit; Peningkatan kewaspadaan terhadap 6 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dengan mempertahankan status bebas rabies dan Hog cholera di 35 Kabupaten/Kota, menurunnya kasus Avian Influenza (AI) sebanyak 10%; Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) meliputi pengawasan lalu lintas ternak 3.000.000 ekor dan pemeriksaan 25.000 sampel di Laboratorium Keswan; Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi Agribisnis meliputi fasilitasi permodalan pada 90 kelompok, pembinaan kelompok tani berprestasi 18 kelompok dan monitoring informasi pasar. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan dan perkebunan. b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Fokus kegiatan pada : Pengembangan Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) 7 paket; Peningkatan SDM dan pemberdayaan kelembagaan petani 580 orang; Fasilitasi 40 unit Lumbung Pangan Masyarakat; Peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi untuk 1.270 orang; Penguatan kelembagaan petani pekebun 400 orang; Fasilitasi 20 Balai Penyuluhan dan 100 Posluhdes; Fasilitasi sarana prasarana penyuluh yaitu 150 unit V - 39
Soil Test Kit, 100 unit pH meter dan 50 unit moisture tester; Pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan untuk 300 orang. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan
petani
dan
penguatan
sistem
penyuluhan. 2. Kehutanan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 150 ha; Pengembangan hutan rakyat melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan 3 jenis; Bantuan bibit tanaman kehutanan 270.000 batang. Kegiatan ini diarahkan untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS dengan pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis. b. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : Pengendalian dan pengawasan hasil hutan di 35 Kabupaten/Kota; serta Penertiban 10 industri pengolahan hutan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan. c. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus kegiatan pada : Penatagunaan hutan melalui pengendalian kawasan hutan sesuai dengan fungsinya di 30 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk perencanaan dan pengambangan hutan. d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : Pengembangan pengelolaan pada 2 kawasan konservasi yaitu Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden serta penurunan gangguan keamanan dan kebakaran hutan di 3 lokasi KPH, yang diarahkan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. e. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fokus kegiatan pada : Pembinaan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan hutan lindung di 5 Kabupaten serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan di 4 LMDH, yang diarahkan untuk pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan.
V - 40
3. Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Fokus kegiatan pada : Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah guna mewujudkan alih profesi masyarakat eks penambang untuk 125 orang; Peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga bidang ESDM melalui lokakarya bidang ESDM dan sinkronisasi pelaksanaan
program/kegiatan
1
kali
serta
monitoring
dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja bidang ESDM 30 kali. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan SDM bidang ESDM. b. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Fokus kegiatan pada : Peningkatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan pada 80 pemegang IUP; Penertiban 90 PETI; 4 pameran profil investasi; Peningkatan nilai bahan tambang dengan pengolahan melalui bantuan alat pengolah bahan tambang 6 unit; Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 300 obyek; Pembangunan 12 sumur bor di daerah rawan kering dan survei hidrogeologi; Peningkatan Pelayanan rekomendasi dalam permohonan ijin pengambilan air tanah 350 titik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan nilai bahan tambang dan pemenuhan kebutuhan air baku di daerah rawan kering. c. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Fokus kegiatan pada : Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (Jarlisdes)
17.686
kms
dan
penyusunan
DED
Jarlisdes;
Pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi pada obyek SPBU/SPBE/agen/pangkalan LPG di 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan Listrik murah dan hemat sebanyak 50 unit. Kegiatan tersebut
diarahkan
untuk
mendukung
peningkatan
rasio
elektrifikasi dan pengawasan migas. d. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Fokus kegiatan pada : Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana geologi 20 lokasi; Pemantauan daerah rawan bencana gerakan tanah 60 lokasi; Pemetaan daerah potensi rawan tektonik pada 5 Kabupaten dan vulkanik pada 1 lokasi di Kabupaten Karanganyar
(Gunung
Lawu);
Fasilitasi
penataan
kawasan
pemukiman akibat bencana tanah longsor di 3 lokasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mitigasi bencana alam dan geologi.
V - 41
e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Fokus kegiatan pada: pembangunan 200 unit PLTS SHS dan 94 unit PLTS PJU; Pembangunan 2 unit PLTMH serta penyusunan DED PLTMH; Pengembangan potensi gas rawa 1 lokasi dan identifikasi gas rawa 3 lokasi; Pemanfaatan energi baru terbarukan dari limbah/kotoran ternak 10 unit; Audit energi di 6 kantor pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk diversifikasi energi. 4. Pariwisata Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri sebanyak 16 event (370 pelaku) dan penerimaan kedatangan Kapal Pesiar sebanyak 15 kapal; Pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri (Malaysia dan Singapura); Peningkatan Promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata melalui pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Jawa Tengah, Calendar of Events 2015, Promosi Pariwisata Jawa Tengah melalui Media Cetak dan Elektronik, Pemanfaatan Billboard Promosi di Dalam dan Luar Provinsi,
Pembuatan
Merchandise
Pariwisata
Jawa
Tengah,
Pembuatan Spanduk dan Banner Pendukung, Pemuatan Info Pariwisata Jawa Tengah di Media Massa, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Website Pariwisata Jawa Tengah; Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata di 6 TIC; dan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata melalui 1 naskah NESPARDA Jawa Tengah dan 280 orang pelaku pariwisata dalam dan luar negeri, yang dilaksanakan untuk tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan nusantara guna meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada: Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata di 50 Desa Wisata dan 8 event wisata di Kabupaten/Kota; Peningkatan manajemen usaha
jasa
dan
sarana
pariwisata
sebanyak
570
usaha;
Optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata sebanyak 1.520 wisata; Optimalisasi aset pariwisata di 4 Hotel milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Perkuatan kualitas kompetensi remaja mellaui Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah sebanyak
70
orang,
yang
V - 42
dilaksanakan
untuk
tercapaianya
peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. c. Pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan pada: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan sebanyak 470 orang dan 35 Kelompok Sadar Wisata; Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat dan 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan dan penguatan litbang pariwisata (3 naskah/ kajian); Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan pariwisata di 35 Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan untuk tercapainya masyarakat
peningkatan guna
sinergi
usaha
mengoptimalkan
pariwisata
pengembangan
dan
potensi
pariwisata daerah. 5. Kelautan dan Perikanan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Fokus kegiatan pada : Peningkatan usaha 125 orang petambak garam di 5 Kabupaten/Kota, 125 orang wanita pesisir di 5 Kabupaten/Kota dan 125 orang taruna pesisir di 5 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada : Operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 10 lokasi; Pembinaan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 30 orang. Kegiatan tersebut diarahkan untuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Pengembangan Perikanan Tangkap Fokus kegiatan pada : Revitalisasi perikanan dan statistik perikanan
tangkap
melalui
pengadaan
fish
Finder
5
unit,
pengadaan solar sell komplit 10 unit, pengadaan alat konversi BBM dan Compressed Natural Gas (CNG) 6 unit; Pembinaan dan optimalisasi
alat
tangkap
ramah
lingkungan
di
3
lokasi;
Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai Jawa Tengah antara lain melalui penyusunan WKOPP di 3 lokasi Pelabuhan Perikanan Pantai; Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana 9 Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah. Kegiatan
tersebut
diarahkan
untuk
peningkatan
perikanan tangkap dan pendapatan nelayan.
V - 43
produksi
d. Pengembangan Perikanan Budidaya Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya di 3 UPT; Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan antara lain melalui percontohan budidaya dan sertifikasi CBIB di 8 lokasi serta pengembangan budidaya mina padi di 6 lokasi; Revitalisasi perikanan budidaya ikan air tawar dan payau melalui pengembangan kawasan minapolitan dan komoditas unggulan, yang diarahkan untuk peningkatan
produksi
perikanan
budidaya
dan
pendapatan
pembudidaya ikan. e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Fokus kegiatan pada : Pembinaan mutu pada Unit Pengolah Ikan skala ekspor dan supplier di 30 UPI serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana di 3 LPPMHP; Pembinaan pasar ikan tradisional di 20 lokasi, pembinaan sentra pengolah ikan di 10 lokasi, pembinaan UMKM produk pasca panen non konsumsi 10 lokasi, peningkatan daya saing dan perluasan usaha melalui gelar produk perikanan di 3 lokasi, partisipasi pameran lintas sektor 2 kali, dan rakor Forikan Jawa Tengah serta Kampanye Gemar Makan Ikan dengan sasaran 1.000 orang peserta. Kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan ekspor produk perikanan dan konsumsi makan ikan. f.
Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada : penanaman 300.000 batang mangrove, 52 unit terumbu karang buatan dan transplantasi karang sebanyak 60 unit, penebaran 300.000 ekor benih ikan serta penyelamatan jenis biota langka perairan umum melalui penebaran 900 ekor ikan betutu, lele lokal dan nila citra lada. Kegiatan tersebut diarahkan untuk Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta rehabilitasi habitat vital.
6. Perdagangan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor. Fokus kegiatan pada : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas yaitu tekstil, makanan, minuman, mebel, kerajinan dan perlogaman; Peningkatan akses pasar melalui pameran dan informasi dagang luar negeri di 4 negara; Peningkatan kualitas pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang/produk unggulan orientasi ekspor sebanyak 12 komoditi, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor non migas dan menekan impor. V - 44
b. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri Dan Pemberdayaan UDKM. Fokus kegiatan pada : Pemantauan stok, distribusi dan harga 18 KEPOKMAS maupun 7 komoditi strategis lainnya; Pembinaan teknis dan peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional di 3 Kabupaten/Kota; Pengembangan pasar lelang sebanyak 2 kali dan sistem resi gudang di 2 lokasi; Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah sebanyak 7 even, yang diarahkan untuk pengembangan dan pengawasan sistem distribusi dan logistik serta penguatan pasar dalam negeri. c. Peningkatan
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan Dalam Negeri. Fokus kegiatan pada : Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; Pengawasan barang beredar dan jasa sebanyak 509 barang SNI; Pembinaan dan pengawasan kemetrologian; Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah sebanyak 15.000 UTTP dan 360 BDKT, yang diarahkan untuk perlindungan terhadap konsumen dan perdagangan dalam negeri. 7. Perindustrian Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil. Fokus kegiatan pada : Pengembangan klaster dan sentra industri logam sebanyak 175 IKM, mesin sebanyak 210 IKM dan tekstil sebanyak 140 IKM; Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu; Pengembangan SDM dan Produk bidang industri garmen sebanyak 4.940 orang; Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam; Pengembangan teknologi produksi tepat guna, yang diarahkan untuk optimalisasi potensi sumber daya daerah melalui penguatan industri Logam, Mesin dan Tekstil secara berkelanjutan. b. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan. Fokus kegiatan pada : Pengembangan klaster dan sentra industri agro sebanyak 420 IKM, kimia sebanyak 165 IKM dan hasil hutan sebanyak
140
IKM;
Fasilitasi
standarisasi
dan
manajemen
produksi; Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan UPT Kayu, yang diarahkan untuk optimalisasi potensi sumber daya daerah melalui penguatan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan secara berkelanjutan. c. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka. Fokus kegiatan pada : Pengembangan Klaster dan Sentra industri alat transportasi sebanyak 630 IKM, elektronika sebanyak 460 IKM V - 45
dan aneka sebanyak 255 IKM; Fasilitasi sertifikasi dan manajemen mutu produk; pengembangan SDM dan Produk industri kreatif bidang teknologi informasi, yang diarahkan untuk optimalisasi potensi sumber daya daerah melalui penguatan industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka secara berkelanjutan. d. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang. Fokus kegiatan pada : Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan; Peningkatan fasilitasi dan registrasi HKI bagi industri kecil dan menengah 300 IKM; Pengembangan wirausaha baru IKM potensial sebanyak 22 KUB; Peningkatan dukungan pendampingan FPESD dan Dekranasda Jawa Tengah, yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan industri dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. 8. Transmigrasi Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan pada : Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi untuk 6 Provinsi Calon Penerima; Pelatihan keterampilan bagi 50 KK calon transmigran; dan Pemantauan transmigran serta koordinasi bidang ketransmigrasian di 4 Provinsi Penempatan. Kegiatan tersebut untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
V - 46
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 merupakan Tahun transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menuju RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2014 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2014 dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2014, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025, yakni mewujudkan â&#x20AC;&#x153;JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARIâ&#x20AC;?.
Plh. GUBERNUR JAWA TENGAH
RUSTRININGSIH
VI - 1