1
ICP, Lahan Lahan Basah Birokrat FMIPA MELINTAS. Seorang mahasiswi FMIPA berjalan di depan ruang kelas prodi ICP, Rabu (30/1).
FOTO : RIZKI ARMY PRATAMA
Jika di jurusan lain, mahasiswa hanya membayar Rp675 ribu. Berbeda dengan di Jurusan International Class Program (ICP) yang dibina di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa ICP mesti mengucurkan dana sekitar dua jutaan untuk pembayaran tiap semesternya. Seolah tak pernah puas, entah dengan pertimbangan apa, setiap tahunnya birokrat FMIPA selalu saja melakukan peningkatan wajib bayar bagi mahasiswa ICP. Lihat saja, tiga tahun belakangan ini, ICP mengalami peningkatan pembayaran secara signifikan. Tahun 2010, mahasiswa membayar tiap semesternya RP2 juta, tahun 2011, sebanyak Rp2,2 juta, dan Rp2,4 untuk tahun 2012. Program studi (prodi) ini,
sepertinya mencoba menjebak dengan label internasionalnya. Hal itu dibenarkan AM (samaran), mahasiswa prodi Geografi ICP ini mengaku sebelumnya tak tahu menahu perihal pembayaran ICP yang selangit. Ia hanya memilih jurusan tersebut, diakui ia baru tahu ketika masuk kuliah. “Biayanya mencekik, fasilitasnya sungguh disayangkan,” ungkap mahasiswa eksponen 2012 ini. Nada kecewa juga dilon-
tarkan, WY (inisial), mahasiswa prodi Fisika ICP tersebut mengungkapkan kekecewaanya mengenai jumlah pembayaran mereka yang sangat besar, Padahal, menurutnya, tidak ada yang berbeda antara kelas ICP dan kelas reguler. “Saya tidak merasa ada yang spesial, memang sekarang sudah ada perubahan dengan bangku yang kami tempati tapi itu belum cukup dua bulan terakhir ini” terangnya. Menanggapi hal itu,
Dekan FMIPA, Hamsah Upu, malah mengaku tak tahu menahu perihal pembayaran yang dibebankan bagi mahasiswa. Menurutnya dirinya hanya sekadar membuat program tersebut. “Kami hanya membuat program dan selanjutnya pertanggungjawaban diserahkan kepada penanggungjawab ICP,” ungkap Professor Matematika itu. Namun, ketika ditanya kepada Hisyam selaku penanggungjawab program Bersambung ke halaman 2
Urai Data, Ungkap Fakta, Saji Berita
Weekly News Profesi Edisi 17 / Januari 2013
2
Kampusiana
www.profesi-unm.com Profesi FM 107,9 MHz
67 Mahasiswa Penerima Bidik Misi Bakal “Ditendang”
Pihak Universitas Nege ri Makassar (UNM) telah mengantongi 67 nama mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan yang terancam dicabut status Bidik Misinya. Hal ini sesuai dengan isi SK Rektor nomor: 3104A/UN36/ KM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Persyaratan Pergantian Mahasiswa Pene rima Bidik Misi. Kepala Bagian Kemahasiswaan, Baliana mengungkapkan telah mendapat-
kan surat edaran dari pihak Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan UNM perihal pemberitahuan mengenai nama-nama mahasiswa bidik misi yang terancam dicabut status bidik misinya. “Saya sudah dapat surat selanjutnya tinggal mencari mahasiswa nya” terangnya. Beliau melanjutkan, sebelum hak Bidik Misi mahasiswa tersebut dicabut, pihak Birokrasi telah memberikan rentang waktu kepada mer-
eka (red Mahasiswa) untuk mengklarifikasi nilainya pada bagian kemahasiswaan BAAK selambat-lambatnya 7 Februari seumpama terjadi kekeliruan. “Ada waktu untuk mengklarifikasi nilai, tapi jika tidak ada laporan tentang kekeliruan sesuai batas tersebut, maka otomatis bidik misi nya akan dicabut” jelasnya. Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu Penge tahuan, Kaharuddin men-
gungkapkan perihal yang sama mengenai surat edaran tersebut, “Saya sudah dapat edaran tersebut bahkan saya sudah serahkan pula pada pihak jurusan terkait” ungkapnya. Lanjutnya, pihak masing-masing jurusan saat ini sudah dalam tahap kerja untuk memberitahukan kepada mahasiswa terkait. “Kami juga kini telah mengantongi beberapa nama bakal calon pengganti bidik misi” jelasnya. (pr02/pr04)
Fasilitas Terbatas, Karta Mengeluh ke PR I Keterbatasan fasilitas saat pertunjukan seni yang diadakan oleh mahasiswa Program Studi (Prodi) Seni Drama dan Musik (Sendaratasik), Fakultas Seni dan Desain (FSD) angkatan 2009, membuat Dekan FSD, Karta Jayadi mengeluh di hadapan Pembantu Rektor Bidang Akademik (PRI), Sofyan Salam, yang juga menghadiri pementasan tersebut. Karta menyampaikan keluhan tersebut saat memberikan sambutan pada pembukaan pentas seni yang berlangsung pada senin (21/1). Dalam sambutannya karta menyampaikan adanya beberapa fasilitas pertunjukan yang telah lenyap. “Kita punya kain panjang sudah tidak ada, beberapa fasisilitas kami yang lain juga sudah tidak ada,”tuturnya. Selain itu karta juga menyapaikan harapannya perihal kerusakan yang terdapat pada beberapa fasilitas yang ada. “Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki karena ini bukan hanya tontonan kita saja tapi tamu juga yang datang,”ungkapnya. Meski demikian selaku pemimpin fakultas, Karta Jayadi tetap optimis mahasiswanya dapat tetap berkreatifitas dengan fasilitas yang kurang memadai. “walau demikian, masih ada tersisa kreatifitas di balik segala keterbatasan di FSD sekarang ini,”tuturnya. Sejalan dengan pernyataan Karta, Budayawan Seni, Solihin, menyampai-
kan, dalam pementasan seni yang diperlukan itu konsep yang baik, “Kegiatan yang bagus tidak cukup hanya ucapan dan teori tapi harus ditampilkan sedemikian rupa, karena konsepnya seni tari adalah wiraga, wirasa, dan wirama,” Jelasnya.
Pertunjukan yang bertema Bermula Diakhir ini menampilkan beberapa pertunjukan yang mengeritik birokrasi perihal pembayaran Sumbangan Penunjang Pendidikan (SPP) dan pembangunan gedung pinisi. (pr27)
Sambungan dari halaman 1
ICP Lahan Basah Birokrat FMIPA ICP, ia juga berkelik. Ia malah melimpahkan kepada pihak universitas. “Saya tidak tahu menahu hal itu, tanya kan saja sama pihak unversitas,” tandasnya. ICP FIP dan FT Tetap Rp675 ribu Kondisi yang berbeda tampak di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Teknik (FT). meski, kedua fakultas tersebut menga suh prodi ICP, namun tetap memberlakukan pembayaran yang sama dengan reguler. FT misalnya, prodi Pendidikan Teknik In-
Weekly News Profesi Edisi 17 / Januari 2013
formatika dan Komputer (PTIK) yang menyandang status ICP, tetap membayar Rp675 ribu tiap semesternya. Hal dibuktikan de ngan pengakuan Yudi. Mahasiswa PTIK ini mengatakan meski pembayarannya tidak semahal dengan ICP di FMIPA tapi menurutnya fasilitas yang disediakan sudah refresentatif. “Saya cukup nyaman dengan fasilitas yang ada,” cetusnya. Dekan FT, Husain Syam juga membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan selama tiga tahun merintis
kelas ICP, mantan ke tua Jurusan Teknik Mesin ini mengaku belum punya niat untuk membedakan pembayaran antara ICP dengan kelas regular. “Hanya persoalan disiplin ilmu, jadi buat apa dibedakan” terangnya. Sementara di FIP, Sekertaris Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Ahmad Syawaluddin, juga membina kelas ICP, menuturkan pernyataan yang sama. Sekertaris. Menurutnya, sejauh ini PGSD ICP, masih konsisten dengan pembayaran Rp675 ribu. (pr04/pr33)
Urai Data, Ungkap Fakta, Saji Berita
Kilas LK
LPPM Profesi UNM @Profesi_Online
Hima Civic Hukum Bakal Gelar Olimpiade III Himpunan mahasiswa (Hima) Civic hukum Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk ketiga kalinya bakal mengadakan olimpiade tingkat SMA se-Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Rencananya, kegiatan ini akan dihelat 16-17 Februari mendatang di gedung Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar (UNM). Olimpiade yang mengusung tema Membangun Semangat Kebangsaan Berlandaskan 4 Pilar Negara Menuju Generasi yang Berkarakter ini merupa kan agenda tahunan himpunan ini. Menurut panitia pelaksana, Awaluddin, ada tiga bentuk kegiatan yang akan dilangsungkan, yakni, Karya Tulis Ilmiah (KTI), cerdas cermat, dan debat konstitusi. Mahasiswa angkatan 2010 ini
menambahkan, karena belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, antusiasme pendaftar selalu membludak, maka pihaknya menambah kuota peserta. “Jika tahun sebelumnya hanya 60 peserta maka tahun ini kami menar gertkan 100 peserta, dikarenakan antusias pendaftar semakin bertambah dan sampai saat ini sudah lebih 10 sekolah mendaftarkan siswanya,” ungkapnya Muh. Akbal, ketua jurusan PPKn ini, sangat mendukung kegiatan yang diadakan oleh pihak himpunan mahasiswa Civic hukum tersebut. Bahkan Ia pun berharap agar olimpiade ini mampu membentuk karakter generasi muda ke arah yang lebuh baik. “Kami berharap agar generasi-generasi muda bisa lebih kompeten dalam persoalan yang terjadi di masyarakat,” tutupnya. (pr13)
Sistem Pembayaran LAB Geografi Kacau Sistem pembayaran laboratorium Geografi sampai saat ini belum maksimal, meski hal tersebut sudah ada yang menangani, namun hingga akhir semester ini, pihak jurusan masih kelabakan persoalan pembayaran tersebut. Memasuki semester genap 2013, sudah menjadi kewajiaban seluruh mahasiswa Univesitas Negeri Makassar (UNM) memenuhi kewajibannya untuk membayar SPP. Termasuk jurusan Geografi yang wajib membayar iuran laboratorium sebesar
Rp250 ribu per semesternya,. “Kebijakan ini telah diberlakukan sejak dulu.” Kata sekertaris jurusan Geografi. Meski hal tersebut sudah ada sejak dulu, namun menurut Ihsan, masih banyak mahasiswa yang kurang memperhatikan iuran semester, terkhusus mahasiswa yang iuran labnya terpisah de ngan pembayaran SPP. Perihatin akan hal itu, sekretaris jurusan Geografi pada perte ngahan semester kemarin meminta kepada pembantu dekan satu untuk menindaklanjuti
Urai Data, Ungkap Fakta, Saji Berita
ketidak tertiban tersebut. Keluarnya surat kebijakan tentang pembayaran laboratorium juga diketahui oleh Zakaria Leo sebagai ketua jurusan geografi. Ihsan menambahkan, pemblokiran simpadu dilakukan untuk menertibkan administrasi, “sebenarnya tidak ada maksud untuk memblokir, malainkan semata-mata hanya ingin menertibkan,” kata Ihsan, karena menurutnya masih ada mahasiswa yang belum menye lesaikan pembayaran tersebut. (pr09)
3
UNM Menanti “Uluran Tangan” Pendanaan beberapa pembangunan gedung di UNM hingga kini masih berstatus “abu-abu”. Pembangunan gedung Tellu Cappa yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkannya pembangunan tersebut. Meski asisten direktur PPs UNM bidang sarana dan prasarana optimis akan kelanjutan pembangunan tersebut, namun mereka tetap berharap akan ada kucuran dana dari pusat. “Kami tetap optimis dana yang kami tunggu-tunggu dari pemerintah akan segera cair,” kata Hamsu Gani. Tidak bisa dipungkiri, meski pihak PPs sudah mengajukan proposal terkait bembangunan Tellu Cappa, namun mereka belum bisa memastikan akan ada pendanaan dari pusat. “Saya tidak berani mau janji-janji akan ada bantuan dari pusat,” ujar dosen Fakultas Tehnik ini. Menurut Kepala Biro Keuangan, beberapa fakultas seperti FIS, Ekonomi, MIPA dan Pascasarjana memang telah mengusulkan bantuan dana pembangunan untuk gedung baru masing-masing ke pusat. Namun, menurutnya untuk tahun ini hanya satu fakultas yang mendapat bantuan dana yakni fakultas MIPA. Menurut Ismail, beberapa opsi sebelumnya telah muncul dan gagasan untuk memba ngun gedung yang direncanakan masing-masing fakultas. Seperti peminjaman uang dari pihak lain sambil menanti kucuran dana dari pusat. Tetapi disisi lain hal ini tidak disetujui karena dianggap beresiko “Jadi pernah memang ada ide seperti itu, bagaimana kalau kita berutang dulu, lalu saya mengatakan maaf ini kalau kita berutang kita tidak tau kepastian datangnya,” ungkap Kepala Biro Keuangan. (pr24 & pr30)
Weekly News Profesi Edisi 17 / Januari 2013
4 editorial
Bergensi Tidak Mesti Mahal
Lintas UNM Masuk FT, Harus Siapkan “Tiket”
M
ahalnya pembayaran yang ditanggung mahasiswa ICP FMIPA, seolah mereduksi pernyataan yang kerap didengunkan para kaum elit pendidikan bahwa pendidikan untuk semua kalangan. UNM yang notabenenya adalah kampus pencetak pendidik yang berstatus negeri, seharusnya memiliki tingkat pembayaran di bawah kampus swasta. Namun, miris, hadirnya kelas yang berlabel internasional itu ternyata mematahkan realitas tersebut. Bak emas murni, mahasiswa harus merogohkan kocek dalam-dalam untuk mendapatkannya. Secara aturan, mahasiswa UNM semestinya hanya membayar Rp670 ribu namun ternyata berbeda bagi mahasiswa ICP yang harus membayar minimal Rp 2 juta. Ini tentu, relatif menyusahkan mahasiswa. Padahal, pada saat mendaftar untuk memilih prodi ICP tak pernah dicantumkan bahwa mahasiswa yang nantinya akan membayar selangit. Maka tak ada salahnya jika ini sama saja disebut mahasiswa memang sengaja dijebak. Paradigma beberapa birokrat saat ini, masih saja mengagung-agungkan bahwa untuk mendapat pendidikan yang baik, harus membayar mahal. Jika seperti itu, lantas bagaimana bagi nasib mahasiswa yang memiliki tingkat ekonomi rendah, apakah mahasiswa dalam golongan itu tak pantas untuk memiliki pendidikan yang berkualitas? jawabannya tidak. Ataukah mungkin ICP memang dihadirkan sebagai lahan basah untuk mengeruk dana mahasiswa. Sebab, ICP yang hadir di fakultas FIP dan FT malah tak perlu memaksa mahasiswanya membayar selangit demi mengeyam program ICP. Belum lagi, FMIPA dengan kedua fakultas itu sama sekali tak memiliki perbedaan baik secara kognitif maupun fasilitas yang disediakan. Ingat, untuk merasa bergengsi tidak diukur dari jumlah pembayaran, Pak! (*)
KTM. Seorang mahasiswa FT memperlihatkan kartu tanda mahasiswa dari setiap jurusan di FT dengan perbedaan warna latar pada logo UNM, Senin (28/1).
FOTO : RIZKI ARMY PRATAMA
Ada program baru yang dicanangkan birokrat Fakultas Teknik (FT), semester genap ini, para mahasiswa FT diwajibkan membawa kartu identitas sebelum melangkahkan kakinya masuk di kampus Rajawali itu. Kartu identitas tersebut, dibuat sendiri oleh pihak fakultas dan jurusan. Selain itu, kartu yang nantinya dijadikan sebagai tiket untuk masuk fakultas tersebut akan dibagikan secara gratis kepada mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa FT. Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (PD III) FT, Bakharani Rauf, mengungkapkan, mahasiswa yang hendak masuk dikawasan FT nantinya harus menunjukkan kartu tersebut. “Mahasiswa yang mau masuk ke sini baik dari gerbang depan maupun lotus harus memperlihatkan kartu itu, sehingga hanya mahasiswa teknik yang punya kartu yang bisa masuk,” ungkapnya. Lanjut Bahrani, sampai saat ini proses perampungan kartu sudah berjalan sekitar lima puluh persen. “Ya sampai saat ini sudah lima puluh persen rampung, awal semester ini akan diselesaikan,”paparnya. Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa (MAPERWA) FT, Aryadi
Pratama, menanggapi positif perihal kartu khusus mahasiswa FT tersebut. Menurutnya, dengan adanya kartu tersebut dapat mengurangi oknum-oknum tidak berkepentingan masuk di wilayah kampus. “Nah dengan adanya itu kartu identitas , akan diketahui secara jelas mana mahasiswa teknik mana yang bukan sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, terbukti bahwa tidak melulu mahasiswa teknik yang berbuat onar,” ungkapnya. (pr20)
t
u ud
S
+ ICP Lahan Basah Birokrat FMIPA - Kasihan mahasiswanya... + 67 Mahasiswa Bidik Misi Bakal “Ditendang” - Makanya belajar... + Masuk FT Harus Siapkan “Tiket” - Ciyuss? Miapah...? Dg. Lu’
Weekly News Pemimpin Umum: Sahrul Alim, Pemimpin Redaksi: Asri Ismail, Sekretaris: Fajrianto Jalil, Bendahara: Nurjanna Jamaluddin, Redaktur : Sutrisno Zulkifli, Rukmana Mansyur, Muhammad Ilham, Kepala Online: Imam Rahmanto, Kepala Penyiaran: Andini Ristiyaningrum, Kepala Litbang: Fahrizal Syam, Layouter dan Desainer Grafis: Khaerul Mustaan, Fotografer: Rizki Army Pratama, Magang: Sulastri Khaer, Dapid Casidi, Dian Indra Sari, Kasdar Kasau, Andi Sadriani, Dian Febriani, Andi Ajip Rosidi, Muhammad Ansarullah, Andi Sri Mardianti Syam. Redaksi LPPM Profesi UNM: Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Lt.I, Kampus Gunungsari Universitas Negeri Makassar (UNM) atau Kompleks Hartaco Indah Blok IV AB No.1, Telp.(0411) 887964, e-mail: profesi_unm@yahoo.com, Website: www.profesi-unm.com.
Weekly News Profesi Edisi 17 / Januari 2013
Urai Data, Ungkap Fakta, Saji Berita