RTRW NASIONAL 2008 – 2028
ALUR BERPIKIR
TOPIK
Cekungan Bandung (Industri, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan)
RTRW JAWA BARAT 2009 – 2029
Cekungan Bandung (Ind. Nonpolutif, Ind. Kreatif, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan) Kabupaten Bandung (Ind. Nonpolutif, Agroindustri, Pertanian, Wisata alam, Perkebunan) Kec. Cicalengka (Agroindustri, Infrastruktur Perhubungan)
RTRW KAB. BANDUNG 2016 – 2036
Memperhatikan keberlanjutannya sektor industri dapat lebih berkembang secara mandiri, dilihat dari konversi lahan pertanian menuju sektor industri dan perumahan. Permasalahan umum dari sektor industri ialah industri polutif yang berdampak buruk bagi lingkungan.
PKLp Cicalengka (Industri, Pertanian, Perkebunan,Konservasi, Perumahan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa)
RPJM NASIONAL 2015 - 2019
K.S.N K2 (Industri, Pariwisata perkotaan, Pendidikan, Teknologi Sistem Informasi)
RPJMD JAWA BARAT 2013 – 2018
RKPD JAWA BARAT 2018
Cekungan Bandung (Industri, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan, Perdagangan dan Jasa) Kec. Cicalengka (Infrastruktur Perhubungan)
Kabupaten Bandung (Ind. Nonpolutif, Agroindustri, Pertanian, Wisata alam, Perkebunan) Kec. Cicalengka (Agroindustri, Infrastruktur Perhubungan)
RPJMD KAB. BANDUNG 2016 – 2021
Hanya memiliki 2 objek pariwisata , yaitu Curug Cinulang dan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Didukung oleh satu fasilitas penginapan, Pondok Wisata Aki dan Enin
Kec. Cicalengka (Perdangan dan Jasa, Pertanian dan Agrobisnis, Pariwisata, Koperasi dan UKM, dan Penanaman Modal)
PKLp
INDUSTRI
PERTANIAN
PERTANIAN
PARIWISATA
3
Pertanian Kecamatan Cicalengka sebagai sumber pangan, sumber penghasilan daerah Kabupaten Bandung
PERTANIAN
(Pemaparan Kepala Bappeda, 2018)
Lahan sawah di Kabupaten Bandung minimal 36.000 Ha dan Kecamatan Cicalengka minimal 767 Ha lahan berkelanjutan
DELINEASI : Desa dengan Potensi dan Masalah Terkait LP2B
(Pemaparan Kepala Bappeda, 2018)
Sebagai sumber utama mata pencaharian dan penghasilan penduduk
ISU : Kesiapan Kecamatan Cicalengka untuk Menjalankan LP2B
(Pemaparan Kepala Bappeda, 2018 dan PODES 2014)
ALUR BERPIKIR
TURUNAN ISU
TUJUAN : Identifikasi Kesiapan Desa Deliniasi untuk Menjalankan LP2B
Karena terjadi konversi lahan pertanian di Kec. Cicalengka maka lahan pertanian harus dipertahankan sebagai lahan abadi yang bisa ditetapkan melalui LP2B. Kenapa LP2B?
LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mengapa LP2B? Karena LP2B sudah diperundangkan dan sudah ada kajian dari pemerintah sebagai bentuk komitmen mengenai program LP2B. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus seluas 767 Ha (Pemaparan KaBappeda, 2018).
4
Berdaulat
Kemandirian
Ketahanan
kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.
hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya
Teridentifikasinya Kemampuan Produksi Pangan
Teridentifikasinya Pemenuhan Kebutuhan Pangan
Teridentifikasinya Kedaulatan Pangan
ALUR BERPIKIR
TURUNAN ISU 5
PEMILIHAN DELINEASI WILAYAH Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan Ditinjau Potensi dan Masalahnya
Desa Babakan Peuteuy, Dampit, Nagrog
Kriteria 1. 2. 3.
Produktivitas Kelembagaan dan Pembiayaan Konversi Lahan
Berdasar kedekatan wilayah
6
DATA SEKUNDER
DATA PRIMER
METODE
• BPBD
PENELITIAN
• Bappeda • BPS • DINKES
Wawancara
Traffic Counting
Kuesioner
Observasi
• Dinas Koperasi dan UKM • DLH
INSTANSI PEMERINTAHAN • PUPR • BAPPEDA • DINAS KOPERASI UKM • DISDIK • Dinas Pangan&Perikanan • DISPERINDAG • DLH • BPS • DISPERKINTAN • BPBD • BPN • DISTAN • DINKES • DISHUB • BADAN KEUANGAN KABUPATEN
• Dinas Pangan dan
INSTANSI LAINNYA • Gapoktan desa delineasi • Poktan desa delineasi • Dinas Pemadam Kebakaran • Kepala Desa
Lokasi: - Jalan Nasional Kecamatan Cicalengka (2 titik) - Desa Babakan Peuteuy (3 titik) - Jl. Kantor Desa Babakan Peuteuy - Desa Nagrog
•
• •
Desa Babakan Peuteuy : • Petani: 54 • Non: 55 Desa Nagrog • Petani: 51 • Non: 51 Desa Dampit • Petani: 53 • Non: 50
Perikanan
• • •
Kondisi Jalan Saluran Irigasi Tata Guna Lahan
• PUPR • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
• DISDIK • DISPERIN • DISHUB • DISTAN • DISPERKINTAN
• GAPOKTAN • Kantor Desa • UPT PPP
7
METODE SLOVIN
Jumlah Penduduk Desa Nagrog 12.063 jiwa Sampel (n) = 99,178 ≈ 100
PERHITUNGAN SAMPEL
Jumlah Penduduk Desa Babakan Peuteuy 11.640 jiwa Sampel (n) = 99,148 ≈ 100
Jumlah Penduduk Desa Dampit 6.399 jiwa Sampel (n) = 98,46 ≈ 100
Sampel (n) = N/N(d)2 + 1 d = 0,1
Sampel (n) untuk pekerjaan petani dan atau buruh tani d = 0,1 N = 99(Babakan Peuteuy), 128(Nagrog), 122(Dampit) n = N/N(d)2 + 1 N = 50 (untuk setiap desa)
8
Daya Dukung Air
Potensi Teknis
Penerapan Teknologi
Legalitas Administrasi 9
Jenis Tanah
Parameter (S1) jenis tanah harus tanah aluvial, regosol, mediteran, grumusol, andosol, latosol, podsolik merah-kuning
Kebencanaan
Kelerengan
Parameter kelerengan harus di bawah 8%
Parameter aman dari banjir dan longsor
Tak Sesuai kebanyakan daerah wilayah delineasi memiliki kelerengan lebih dari 8%
Tak Sesuai wilayah delineasi merupakan daerah rawan longsor.
POTENSI TEKNIS WILAYAH DELINIASI
(W1)
Elevasi
Parameter (S2) ketinggian harus berada pada rentang 600 - 1500m Suhu Rata-Rata Harian pun sesuai parameter. yaitu berada pada rentang 22 - 32OC. Sesuai
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016 dan Permentani No. 41 Tahun 2009
10
Daya Dukung Lingkungan Ketersediaan lahan jauh melebihi kebutuhan lahan wilayah delineasi, yaitu masih bersisa lahan seluas 2005.98 Ha Kemampuan Lahan yang dapat dimanfaatkan. Kemampuan lahan di wilayah delineasi berada pada kelas 1, 2, 6, 7, dan 8 dengan faktor penghambatnya adalah kelerengan dan rawan longsor.
POTENSI TEKNIS
Sumber: Analisis ArcGIS, 2018
PETA KEMAMPUAN LAHAN
WILAYAH DELINIASI 11
Ketersediaan Air
DAYA
Sungai Utama Sungai Citarum 5 Sungai Kecil
Persebaran Aquifer Kecamatan Cicalengka didominasi oleh Aquifer Produktif
DUKUNG
AIR (S3)
Cekungan Air Tanah berada di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang pada ketinggian 785 - 935 m.
Sumber Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2016 dan RISPAM Kab. Bandung 2016
Sumber: Geochem Survey, 2016
12
Daerah Resapan Air Kondisi Air Permukaan di Wilayah Delineasi Sumber Limbah Limbah di wilayah delineasi bersumber dari industri kayu dan logam Jenis Limbah Limbah industri dengan residu tinggi (Endapan)
(W2)
Permasalahan Jika kegiatan industri dihentikan, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan Sumber: Pemaparan Staff Dinas Pertanian, 2018
(S4)
Hampir seluruh wilayah Kecamatan Cicalengka merupakan daerah yang dapat diresapi air 13
Legalitas Administrasi Lahan Pertanian Pangan di Wilayah Delineasi
(S7)
Milik Bersama Milik Pribadi
14 %
Pada umumnya lahan berstatus sah dan bebas sengketa.
23 %
Kepemilikan lahan pertanian pangan sebesar 63% oleh penduduk luar kecamatan. Sementara hanya 37% oleh penduduk asli.
Legalitas menjadi penting untuk menghindari alih fungsi guna lahan pertanian secara ilegal dan tidak terawasi. Sumber: Pemaparan Kepala Desa Nagrog dan Babakanpeuteuy
Data Kepemilikan Lahan Sawah
Sumber: Kuesioner, 2018
Milik Penduduk Luar
(W7)
63 %
14
ALAT MESIN PROSES PRODUKSI PERTANIAN Mayoritas lahan pertanian menggunakan alat pertanian konvensional, melihat kondisi lahan pertanian yang berjenis terasering. Dari 3 desa, hanya Babakan Peuteuy yang sudah menggunakan alat pertanian modern yaitu traktor, adapun hanya sebesar 22%.
ALAT MESIN PROSES PASCAPANEN
Sumber : Hasil analisis kuisioner, 2018
Pada proses pascapanen dari 3 desa sudah banyak menggunakan mesin pascapanen modern. Desa Babakan Peuteuy dan Desa Nagrog(71%) sudah menggunakan alat pertanian modern, sedangkan Desa Dampit masih belum. Sumber : Hasil analisis kuesioner, 2018
Penggunaan alat modern untuk melakukan proses produksi masih minim. (S8) (S17) Sedangkan alat modern untuk proses pascapanen sudah banyak digunakan. Untuk proses produksi hanya ada mesin di Babakan Peuteuy (traktor) dan untuk proses pascapanen hanya di Nagrog (mesin pipil dan giling), lalu di Babakan Peuteuy dan Dampit ada mesin pascapanen alat perontok gabah Walaupun ada bantuan dari pemerintah, namun alat yang diberi tersebut tidak dapat digunakan karena topografi wilayahnya tidak mendukung. Namun petani sudah merasa cukup dengan menggunakan alat konvensional. Sumber: Wawancara Gapoktan, 2018
15
SUMBER PENGAIRAN SAWAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH PERTANIAN Desa Babakan Peuteuy 0%
Desa Dampit
Desa Nagrog 6%0%
12% 2%
29%
71%
94%
86% Menggunakan Mesin
Langsung dari sungai
(S5)
lainnya
Sumber: kuesioner
Berdasarkan data yang didapat, di semua desa delineasi sebagian besar sudah memiliki drainase yang sudah dapat mencegah banjir. Selain itu, hanya Desa Babakan Peuteuy yang tidak menggunakan irigasi. Namun dapat dilihat bahwa apapun sumber pengairan sawah yang ada, tetap dalam kondisi cukup dan dapat mengairi seluruh lahan pertaniannya. Dengan sistem irigasi permukaan yang berasal langsung dari sungai, seluruh lahan pertanian sudah teraliri dengan baik. Secara umum, sistem pengelolaan limbah pertanian ini sudah baik, karena limbahnya tidak dibiarkan begitu saja dibuang, tetapi dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Sumber: Wawancara Gapoktan, 2018
(O3)
16
Pemenuhan Kebutuhan
Ketersediaan Lahan Aksesibilitas
Ketersediaan Petani 17
TRANSPORTASI Akses ke Desa Dampit(6) LOS A, Kondisi 6
Akses Desa Babakan Peuteuy(3,4,7) LOS A, Kondisi 5
Jalan Nasional Arah Garut(1) LOS A, Kondisi 5
Jalan Nasional Arah Bandung(1) LOS A, Kondisi 5
Akses Desa Nagrog(5) LOS A, Kondisi 7
Pelayanan C: Arus Stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas) Pelayanan A: Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki) Sumber: Hasil traffic counting, 2018.
RCI 5: Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata RCI 6 : Baik RCI 7: Sangat baik, umumnya rata RCI 8: Sangat rata dan teratur Sumber: Hasil Observasi
Kondisi Sudah Baik: Kondisi Jalan LOS
Perlu Ditingkatkan: (S12) Angkot Kelengkapan Jalan Sarana Angkutan Pertanian
(Sumber: Hasil Wawancara Pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
18
BANGUNAN PENDUKUNG DISTRIBUSI PANGAN
Desa Babakan Peuteuy
Desa Dampit
40%
45% 55%
60%
Desa Nagrog
57 %
43 %
PERILAKU MASYARAKAT MEMBELI BAHAN PANGAN Desa Babakan Peuteuy
Desa Dampit
Desa Nagrog
5% 2%
21% Pasar Tradisional
AKSESIBILITAS PASAR CICALENGKA
79%
93%
84% < 1 km
Ketersediaan bangunan pendukung distribusi pangan sudah cukup baik, setidaknya terdapat pasar dalam skala kecamatan (SNI 03-1733-2004), namun untuk gudang belum ada di Desa Dampit dan Babakan Peuteuy, di Desa Nagrog pun gudang yang ada tidak digunakan, karena petani pun masih mengelolanya masing-masing. (O4) (W11) Sumber: Hasil Wawancara Gapoktan, 2018.
7% 9%
Tidak ke Pasar
1-5 km
5-10 km
Sumber: kuesioner, 2018
19
Desa Nagrog
19%
11% 3%
28%
9%
3% 50%
55%
Pengeluaran Belanja Pangan
14%
10% 67%
11% 9% <200.000
200.000400.000
6% 5%
400.000600.000
Desa Dampit Desa Babakanpeuteuy 600.000800.000
>800.000
Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2018
Desa Nagrog, mayoritas masyarakatnya mengeluarkan lebih dari Rp800.000 per bulan untuk pangan. Desa Dampit dan Desa Babakanpeuteuy, masyarakatnya mengeluarkan kurang dari Rp200.000 untuk belanja pangan. Data lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut. Sumber: Kuesioner, 2018
Rantai Tata Niaga Distribusi Hasil Pertanian Pangan
(S14) (W13
Rantai tata niaga tersebut kurang efektif karena masih melibatkan tengkulak. Sehingga, penentuan harga masih didominasi tengkulak sebagai perantara. Sumber: W.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2018
Petani
Tengkulak
Pasar Induk
(W14) 20
KEGIATAN EKSPOR HASIL PERTANIAN Mayoritas petani di wilayah delineasi menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi pribadi sehingga kegiatan ekspor kurang memungkinkan.
Penggunaan Hasil Produksi 29% Hanya Konsumsi Pribadi Dijual Konsumsi dan lain-lain 7%
64%
Sumber : Hasil olah data kuesioner, 2018
Salah satu tengkulak di Kecamatan Cicalengka juga mengatakan bahwa hasil produksi pertanian hanya berakhir dijual di Pasar Cicalengka. (W16)
21
Peta Guna Lahan dari Tahun ke Tahun
1999
2004
2011
Lahan pertanian pangan mengalami penyusutan pada rentang tahun 1999 sampai 2004. Kemudian dari tahun 2004 ke 2011 cenderung tak berubah.
(W3)
22
Kesesuaian Rencana Pola Ruang Wilayah Delineasi Peta Rencana Tata Ruang
Peta Kesesuaian Guna Lahan
Lahan pertanian pangan di Desa Dampit umumnya sesuai rencana pola ruang. Sedangkan, Desa Nagrog dan Babakanpeuteuy cenderung tidak sesuai rencana pola ruang. Pertanian pangan yang sesuai: 21.52 Ha Pertanian pangan yang tak sesuai: 127.19 Ha
(S6) (W4) Kawasan pertanian pangan yang belum termanfaatkan: 156.99 Ha
(S16)
Sumber: Hasil Analisis, 2018 Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2016
Sumber: Hasil Analisis ArcGIS, 2018
23
Peta Grand Design LP2B
Peta Kesesuaian Grand Design Peta Grand Design LP2B menunjukkan persebaran lahan yang berpotensi dijadikan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Wilayah delineasi memiliki sedikit lahan potensi Grand Design LP2B; yang mana hanya separuh dari lahan tersebut yang difungsikan sebagai lahan pertanian pangan.
(W5) Sumber: Dinas Pertanian, 2017
Sumber: Analisis ArcGIS, 2018
Kesesuaian Potensi Wilayah Delineasi 24
Perbandingan Potensi Grand Design LP2B Dengan Eksisting No .
Desa
Luas Lahan Berpotensi Berlanjut
Luas Pertanian Pangan
1.
Babakanpeuteuy
-
69.67 Ha
2.
Dampit
31.41 Ha
46.58 Ha
3.
Nagrog
-
70.97 Ha
Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sumber: Dinas Pertanian dan Hasil Observasi, 2018
Mayoritas lahan pertanian pangan yang ada tidak berpotensi berlanjut. Namun masih terdapat lahan berpotensi yang belum termanfaatkan. Selain itu, Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kec. Cicalengka belum diperundangkan. Sumber: Kepala Bappeda Kabupaten Bandung dan Staff Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2018
(W6)
Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukkan lahan yang berdasarkan kriteria dan persyaratannya baik untuk dijadikan LP2B atau pun dijadikan Lahan Cadangan P2B. Sumber: Perda Prov. Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan LP2B
25
PROPORSI PROFESI DESA NAGROG 2%
DESA NAGROG
1% 1%
2%
5% 13%
PROPORSI PROFESI DESA BABAKAN PEUTEY 39%
Petani 2 % dan buruh tani 1 %
1,619%
0,713%
1,665%
14%
Jumlah Angkatan Kerja : 5201
DESA BABAKAN PEUTEUY
0,408%
3,488%
Petani 1,619% dan buruh tani 0,713%
23% 14,383% 44,417%
Jumlah Angkatan Kerja : 5201
16,036%
PROPORSI PROFESI DESA DAMPIT 17,271% 2% 1%
DESA DAMPIT 7%
LEGENDA:
10%
Petani 2 % dan buruh tani 1% 46%
Jumlah Angkatan Kerja : 2673
16%
18%
Sumber:Web Desa Wilayah Delineasi 2018
BELUM/TIDAK BEKERJA KARYAWAN SWASTA LAINYA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
WIRASWASTA BURUH HARIAN LEPAS PEDAGANG BURUH TANI/PERKEBUNAN
Profesi petani hanya 1-2 % dan bukan merupakan profesi utama.
(W8) 26
TREN PROFESI MASYARAKAT DI WILAYAH DELINEASI Regenerasi petani mulai mengalami penurunan mungkin karena generasi sekarang butuh tuntutan pekerjaan ekonomi, kalau dulu ortu petani anak cucu juga iya, tapi sekarang generasi melamar ke perusahaan sehingga sdm petani itu semakin menurun generasi penerusnya.â&#x20AC;? -Pak Iwan, Perangkat Desa Nagrog Sumber : Transkrip FGD Studio C, 2018
Saat ini tren profesi masyarakat di wilayah delineasi adalah cenderung bekerja di pabrik atau perusahaan, bukan lagi sebagai petani sehingga saat ini hampir sebagian besar petani yang ada di desa- desa delineasi adalah yang usianya sudah tua.
(W9) 27
Daerah tidak mendapatkan penghasilan daerah yang signifikan dari hasil pertanian, karena mayoritas hasil pertanian digunakan untuk konsumsi rumah tangga pribadi dan hanya sebagian yang dijual. Adapun hasil pertanian yang diperoleh dari lahan bukan penduduk kecamatan cicalengka akan memberikan kepada pemilik lahan aslinya, kecamatan tidak mendapatkan keuntungan. (W15)
Penghasilan Daerah dari Sektor Pertanian
Sumber : W. Kecamatan Cicalengka, 2018
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Hasil Produksi Padi Sawah (kwintal)
25000
20000
15000
10000
5000
Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dapat dilihat dari hasil peningkatan atau penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Desa Nagrog cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara Desa Babakan Peuteuy dan Dampit cenderung bersifat fluktuatif. Sumber: Kecamatan Cicalengka Dalam Angka, 2012-2017
(S11)
0 Nagrog Babakan Peuteuy
Dampit
2011
2012
2013
2016
90
1980
3870,97
9402,22
60
14760
5995,68
14562,93
3500
11340
7996,02
19421,56
28
Produksi dan Produktivitas Kecamatan di Kabupaten Bandung 60000
Produksi pertanian pangan Kecamatan Cicalengka termasuk rendah karena hanya menempati ranking 19 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Namun, produktivitas padi Kecamatan Cicalengka termasuk tinggi jika direntangkan bersama seluruh kecamatan lain di Kabupaten Bandung. Produktivitas padi (S10) sawah Kecamatan Cicalengka sebesar 64,32 Kw/Ha dan produktivitas padi ladang sebesar 38,82 Kw/Ha pada tahun 2016.
(W10) 40000
30000
20000
10000
0 Baleendah Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Kutawaringin Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojong oang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan Ciparay
Produksi Padi 2016 (kw)
50000
Sumber: Dinas Pertanian, 2017
Kecamatan
29
Keterpenuhan Kebutuhan Pangan 2500000
(W12)
2000000
Pada Desa Nagrog, kebutuhan pangan masih belum terpenuhi. Sedangkan untuk Desa Babakanpeuteuy dan Desa Dampit, hasil produksi pangan mengalami surplus atau melebihi kebutuhan masyarakatnya.
1500000 1000000 500000 0 Desa Nagrog
Desa Babakanpeuteuy
Produksi Padi Dalam Setahun
Desa Dampit
(S13)
Kebutuhan Beras Dalam Setahun
Sumber: Hasil Analisis, 2018
30
Menentukan Kebijakan
Jaminan Atas Pangan
Kuasa Menentukan Sistem 31
LEMBAGA TERKAIT PERTANIAN PANGAN
LEMBAGA PEMERINTAH Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mengkoordinir kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang pertanian di Kabupaten Bandung (Peraturan Bupati No. 94 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian)
UPT PPP Wilayah Cikancung mengembangkan program penyuluhan, koordinasi terkait ketahanan pangan di Wilayah Kerja Cikancung (meliputi Cicalengka, Cikancung, Nagreg, dan Paseh). (Dokumen Profil UPT PPP Cikancung, 2017)
LEMBAGA NON-PEMERINTAH Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) menjembatani pelaksanaan program UPT PPP untuk para pelaku tani yang tergabung dalam Poktan (Kelompok tani). (S15)
(W- Dinas Pertanian Kebupaten Bandung, 2018)
32
Realisasi Kinerja Lembaga Terkait Pertanian Pangan Lembaga Pemerintah UPT PPP Wilayah Cikancung Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Pertanian Umum Direpresentasikan dengan realisasi sasaran kerja berikut. • 109,64% untuk tercapainya produksi pangan • 147,37% untuk peningkatan promosi dan mutu hasil pertanian • 96,82% untuk peningkatan penyuluhan pertanian • 104,09% untuk peningkatan tata kelola pemerintahan Dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 114,48%, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Distan untuk pertanian umum sudah sangat baik.
Pertanian Pangan (O1) Dengan realisasi indikator kerja berupa ketercapaian jumlah produksi tanaman pangan yang mencapai 135,24%.
Kinerja Distan untuk pertanian pangan sudah sangat baik. (LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2018)
(T5)
Padi Ladang Padi Sawah • 55% menggunakan penggunaan benih • 70% melaksanakan pola tanam sesuai unggul bermutu anjuran • 45% melaksanakan PHT pada tanaman • 54% menerapkan dosis pemupukan padi Gogo berimbang • 55% menggunakan pemupukan secara • 65% melaksanakan pergiliran varietas berimbang • 65% menggunakan benih unggul bermutu • 63% melaksanakan penggunaan jarak • 70% melaksanakan perlakuan panen & tanam menjadi sesuai anjuran pascapanen • 35% mengetahui tentang cara tanam Dengan rata-rata realisasi kinerja legowo sebesar 57,9%, maka kinerja UPT PPP • 60% mengetahui tentang pengendalian Wilayah Cikancung perlu ditingkatan. hama terpadu (PHT)
(Dokumen Program Penyuluhan Kecamatan Cicalengka UPT PPP Cikacung Tahun 2018)
Lembaga Non-Pemerintah Gapoktan Gapoktan tidak menyusun dokumen formal terkait kinerja. Namun, kinerja Gapoktan dapat direpresentasikan dengan kinerja UPT PPP pada wilayah deliniasi. Karena itu, kinerja Gapoktan perlu ditingkatkan. (W- Dinas Pertanian Kebupaten Bandung, 2018)
33
PEMBIAYAAN PERTANIAN PANGAN
Lembaga Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Untuk pertanian umum: Anggaran : Rp 54.636.137.682,Realisasi : Rp 52.363.286.145,Persentase : 95,84% Untuk pertanian pangan: Anggaran : Rp 31.946.474.420,Realisasi : Rp 30.668.633.188,Persentase : 96,00%
UPT PPP
Lembaga Non-Pemerintah (O2)
Anggaran : Rp. 99.500.000,Realisasi : Rp. 99.500.000,Persentase : 100% Dengan demikian, realisasi anggaran lembaga pemerintah sudah sangat baik.
Gapoktan menyalurkan insentif dari PP kepada kelompok-kelompok tani pada tingkat desa berupa program penyuluhan sehingga tidak ada dana khusus yang dialokasikan dari Gapoktan sendiri. (W-Dinas Pertanian Kebupaten Bandung, 2018)
(LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017)
34
Usaha Peningkatan Produktivitas Pertanian (O5) Menurut Dinas Pertanian, telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi bagi petani.
Sumber: W. Dinas Pertanian, 2018
Diberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan traktor.
Perda dan Peraturan Lain terkait LP2B
Sumber: Hasil FGD, 2018
Dilihat dari hasil kuisioner, masih ada petani yang merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak efektif bahkan (W13) masih banyak yang tidak menerima bantuan. Sumber: Hasil olah data kuesioner, 2018
Desa Nagrog
Desa Dampit 18%
32%
50% 18%
40%
42%
Desa Babakanpeuteuy 18% 22%
60%
Perda Kabupaten terkait LP2B belum ditetapkan. Namun, bahasan terkait LP2B telah dikaji berdasarkan arahan Distan. Kajian tersebut telah diterbitkan dalam Laporan Akhir â&#x20AC;?Grand Design LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)â&#x20AC;? Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh PT Matrasarakan Sinergita. Pada tingkat desa, peraturan terkait LP2B ditetapkan dalam bentuk Perdes. Namun, implementasi perdes belum berjalan dengan baik karena kurang kuatnya komitmen antara pemerintah desa dan para pelaku tani.
(T3) Efektif
Belum efektif
(W- Dinas Pertanian Kebupaten Bandung, 2018)
Tidak menerima bantuan
35
KOORDINASI ANTARA LEMBAGA Terbentuknya sistem koordinasi antar lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pada tingkat kabupaten sampai desa Kendala yang terjadi: 1. Struktur kelembagaan yang sering diubah diikuti dengan perubahan jalur koordinasi antar lembaga. 2. Kurangnya partisipasi dari kelompok tani pada tingkat desa karena berkurangnya anggota aktif dari sebagian kelompok tani (alih mata pencaharian dari pertanian ke sektor perdagangan dan jasa). (W- Dinas Pertanian Kebupaten Bandung, 2018)
(T4)
36
Potensi Teknis
Daya Dukung Air
Penerapan Teknologi
Menentukan Kebijakan
Jaminan atas Pangan
Kuasa Menentukan Sistem
Legalitas Administrasi
Aksesibilitas
Ketersediaan Petani
Ketersediaan Lahan Pemenuhan Kebutuhan
37
Kemampuan produksi wilayah delineasi sudah mampu memenuhi pangan secara mandiri meskipun regenerasi petani cenderung menurun. •
• •
Penggunaan alat pertanian sudah tercukupi dengan menggunakan alat pertanian konvensional Potensi teknis sesuai Profesi petani merupakan profesi minor di wilayah delineasi dan tren profesi petani terus menurun
SASARAN 2 Pemenuhan kebutuhan pangan di Babakan Peuteuy dan Dampit sudah terpenuhi, namun belum terpenuhi di Desa Nagrog •
•
•
SASARAN 1
•
Belum optimalnya pemanfaatan fungsi gudang di Desa Nagrog sebagai tempat penyimpanan hasil produksi pertanian Belum adanya gudang sebagai tempat penyimpanan hasil produksi pertanian di Desa Babakanpeuteuy dan Desa Dampit Belum maksimalnya sarana pengangkutan distribusi hasil pertanian yang terintegrasi Aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kegiatan pertanian sudah baik
Kedaulatan pangan telah terpenuhi dengan cukup baik. Namun, kinerja lembaga pada tingkat desa perlu ditingkatkan kembali. • •
•
•
Kajian terkait LP2B sudah dilakukan namun belum dijadikan sebagai Peraturan Daerah Keberjalanan lembaga terkait pertanian pangan di tingkat kabupaten sudah baik. Sedangkan pada tingkat kecamatan, masih perlu ditingkatkan. Anggaran terkait pertanian pangan, baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, sudah terealisasi dengan baik. Kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi belum ditetapkan
SASARAN 3
38
Kesimpulan. â&#x20AC;˘ Kesiapan wilayah deliniasi untuk menjalankan LP2B sudah cukup baik saat ini karena dua dari tiga sasaran sudah tercapai, yaitu kemampuan produksi pangan yang baik serta kedaulatan pangan yang terpenuhi dengan cukup baik. Untuk ketahanan pangan sendiri masih terdapat desa di wilayah delineasi yang belum dapat mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri, yaitu Desa Nagrog. â&#x20AC;˘ Namun demikian, keberlanjutan pertanian pangan dikhawatirkan akan semakin memburuk akibat dari menurunnya jumlah petani dan kurangnya regenerasi profesi petani. 39
(S2) Elevasi sesuai (Bappeda, 2016) (S3) Daya dukung air cukup
(S10) Produktivitas pertanian termasuk tinggi (Dinas Pertanian, 2017) (S11) Pertumbuhan ekonomi cendering naik (Cicalengka dalam angka,
(Bappeda, 2016)
2017)
(S4) Wilayah delineasi masuk ke daerah yang dapat diresapi air
(S12) Kondisi jalan dan Level of Service jalan sudah baik (W -Pedagang
(BPBD, 2016)
dan Dinas Perhubungan, 2018)
(S5) Kondisi air aman dikonsumsi
(S13) Di Desa Babakan Peuteuy dan Dampit, hasil produksi pangan surplus sehingga kebutuhan pangan cukup (W - Pedagang dan Dinas
(S1) Jenis tanah sesuai (Bappeda, 2016)
(Kuisioner, 2018)
(S6) Tersedia lahan pertanian sebesar 127,19 Ha (Hasil analisis, 2018)
(S7) Lahan berstatus sah dan bebas sengketa (Kepala Desa Nagrog dan Babakan Peuteuy, 2018)
(S8) Alat pertanian sudah mencukupi kebutuhan produksi pertanian walaupun masih konvensional (Kuisioner dan WGapoktan 2018)
(S9) Sistem pengairan dan irigasi sudah mencukupi proses pertanian (Kuisioner dan W-Gapoktan 2018)
S
Perhubungan, 2018)
(S14) Terdapat lembaga terkait pertanian pangan yaitu Dinas pertanian, UPT PPP Wilayah Cikancung dan Gapoktan sebagai mediator (Peraturan Bupati No. 94 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian) (S15) Terdapat 156,99 Ha kawasan pertanian yang belum termanfaatkan (Hasil Analisis, 2018) (S16) Terdapat penggunaan alat pertanian modern untuk proses pascapanen (Hasil Analisis, 2018)
(W1) Kelerengan tidak sesuai untuk mengolah pertanian yang berimplikasi adanya potensi rawan bencana longsor (W-Bappeda, 2016) (W2) Kondisi air permukaan Cicalengka tercemar limbah industri (W-Dinas Pertanian, 2018) (W3) Lahan pertanian menyusut dari tahun ke tahun (Bappeda, 2016) (W4) Banyaknya lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peta rencana tata ruang (Hasil Analisis,
(W10) Produksi pertanian pangan rendah (Dinas Pertanian, 2017) (W11) Gudang pertanian pangan belum ada di semua desa dan belum digunakan (Kec. Cicalengka
2018)
(W13) Masih ada petani yang merasa tidak mendapat bantuan
(W5) Ketidaksesuaian peta grand design dengan lahan eksisting (Hasil analisis, 2018) (W6) Belum ada hukum yang melindungi LP2B (Dinas Pertanian, 2017) (W7) Kepemilikan lahan mayoritas oleh penduduk luar (Kuisioner, 2018)
dalam angka, 2017)
(W12) Di Desa Nagrog, hasil prdoduksi pangan deficit sehingga belum mencukupi kebutuhan (Hasil wawancara pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
(Hasil wawancara pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
(W14) Pengeluaran pangan masyarakat rendah di Desa Babakan Peuteuy dan Desa Dampit (Hasil wawancara pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
(W8) Profesi petani bukan merupakan profesi utama (Web Desa
(W15) Rantai Tata Niaga masih belum efektif (Hasil wawancara Dinas
Wilayah Delineasi, 2018)
Perdagangan dan Perindustrian, 2018)
(W9) Tren profesi petani menurun dari tahun ke tahun (FGD 2018)
(W16) Penghasilan daerah tidak signifikan dari hasil pertanian
W
(Hasil wawancara pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
(W17) Kegiatan ekspor kurang memungkinkan (Hasil wawancara pedagang dan Dinas Perhubungan, 2018)
40
(O1) Kinerja Dinas Pertanian untuk pertanian pangan sudah sangat baik dimana realisasinya mencapai 135,24%. (LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017) (O2) Realisasi anggaran UPT PPP sudah baik, yakni sebesar 100% dan Dinas Pertanian juga sudah baik dimana pertanian umum teralisasi sebesar 95,84% dan pertanian pangan sebesar 96,00% (LKIP Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2017)
O
(O3) Terdapat pemanfaatan limbah pertanian (Kuisioner dan W-Gapoktan 2018) (O4) Ketersediaan bangunan pendukung distribusi pangan sudah baik (Kec. Cicalengka dalam angka, 2017) (O5) Adanya peningkatan produktivitas pertanian melalui pelatihan dan sosialisasi (Kec. Cicalengka dalam angka, 2017)
(T1) Belum ada kebijakan mengenai peningkatan hasil produksi pangan (Kuisioner, 2018)
(T2) Kebijakan harga yang ada hanya kebijakan HET (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2018)
T
(T3) Belum ada perda terkait LP2B (Dinas Pertanian, 2018)
(T4) Masih terdapat kendala di koordinasi antar lembaga pertanian (Dinas Pertanian, 2018) (T5) Kinerja UPT PPP perlu ditingkatakan karena realisasinya masih berkisar 57,9%. (Dokumen Program Penyuluhan Kecamatan Cicalengka UPT PPP Cikacung Tahun 2018)
41
Strategi. • Pelatihan dan sosialisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian pada lahan pertanian yang tersedia. (S6-O5) • Adanya pelatihan menggunakan alat pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah deliniasi. (S8-O5) • Produktivitas hasil pertanian yang sudah tinggi dapat dibantu dengan penyediaan gudang dan optimalisasi fungsi gudang untuk mendukung pertanian di wilayah deliniasi. (S10-O4) • Pertumbuhan ekonomi di Cicalengka yang didukung oleh pertanian cenderung naik dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan lahan yang saat ini belum dimanfaatkan. (S11-O5) • Kriteria teknis yang sesuai dapat menjadi dasar pembentukan Perda terkait LP2B. (S1-T3, S2-T3, S4-T3)
• Penyusutan lahan pertanian dapat diantisipasi dengan adanya lahan pertanian yang belum dimanfaatkan di wilayah deliniasi, dengan membuat kebijakan terkait peningkatan produksi pangan dan Perda terkait LP2B. (W3-T1, W3-T3) 42
â&#x20AC;˘ Produksi hasil pertanian pangan rendah sehingga perlu adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai peningkatan produksi pertanian pangan. (W10-O5) â&#x20AC;˘ Pembentukan kebijakan mengenai peningkatan hasil pertanian pangan dapat menjadi solusi untuk produksi pertanian pangan yang rendah. (W10-T1) â&#x20AC;˘ Hasil pertanian di Desa Nagrog masih defisit sehingga perlu dilakukan pemanfaatan lahan yang belum digunakan dan pembuatan kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian pangan di wilayah deliniasi. ( W12-T1) â&#x20AC;˘ Perlu adanya kebijakan dalam rantai tata niaga yang melindungi kesejahteraan petani. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang terdapat pada wilyah deliniasi untuk meningkatkan penghasilan daerah secara signifikan dari sektor pertanina pangan. (W15-T2) â&#x20AC;˘ Adanya pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian agar wilayah delineasi dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Perlu adanya perbaikan koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan kegiatan ekspor pertanian pangan di wilayah deliniasi. (W17-O5, W17-T4) 43
Terima Kasih.