SKM FAKTUAL EDISI 438 l 20 - 26 NOVEMBER 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

BENAR BERIMBANG

SATU KELUARGA KERACUNAN MAKANAN HALAMAN

7

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

4 SISWA SMP SWASTA DI TUBABA DIPUKUL KETUA YAYASA HALAMAN

14

RIDHO PERKUAT PENYIARAN LAMPUNG DENGAN MEMBENTUK UPTD

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Cawa Kham REINKARNASI PENYIHIR

UCE NASIR

SIHIR atau hipnotis sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tujuannya, agar orang lain terpedaya, padahal yang dipertontonkan atau yang disajikan hanya sesaat dan fatamargana. Bahkan dalam tarekh atau sejarah, Nabi Musa As mampu mengalahkan ratusan tukang sihir Firaun. Dalam artian, tukang sihir bukan dukun, melainkan tim sukses Firaun yang tugasnya pencitraan dan memperdaya rakyat dengan berbagai janji termasuk membuat program-program yang mampu membangkitkan simpati kepada Firaun.

Dan pada kenyataannya, para penyihir suruhan Firaun tak mampu mengalahkan Nabi Musa As. Dalam tarekh disebutkan seluruh ular yang ditebar para penyihir ditelan tongkat Nabi Musa As. (Mukzizat). Pengertiannya, program atau rencana kerja antek-antek Firaun tidak mampu mengalahkan Taurat (kitab suci) yang merupakan firman Allah sebagai pedoman atau penunjuk jalan mengarungi samudera kehidupan di jaman itu.

Kini setelah berabad-abad pula, penyihir tersebut berinkarnasi dalam bentuk lain sesuai perkembangan jaman. Betapa tidak, pada musim pesta lima tahunan, mulai dari pemilihan bupati, geburnur, bahkan presiden, mereka yang berniat menduduki tahta sudah merekrut beberapa orang “ahli” sebagai tim sukses, termasuk mereka yang mengaku tokoh agama.

Berdasarkan cara kerja dan tujuannya, tukang sihir jaman Firaun dan tim sekses bakal calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) presiden dan anggota legislatif tidak berbeda.

Sama-sama pencitraan dan membangkitkan simpati rakyat kepada calon. Padahal program dan rencana kerja yang mereka buat bukan berdasarkan hasil penelitian menyeluruh dari berbagai sendi kehidupan.

Hanya ide atau buah pikiran sesaat. Maka tak heran, untuk menyakinkan rakyat, tak jarang seseorang calon mengundang institusi tertentu untuk memberi penilaian lebih terhadap program yang dibuatnya. Bahkan terus menerus disebar luaskan lewat berbagai media massa hingga rakyat betul-betul terpedaya, terlebih ditambah dengan “kado” lainnya yang dikemas sedemikian rupa.

Bukankah ini yang terjadi pasca adanya pemilihan langsung? Hingga saat ini belum terjadi mimbar ilmu, yang terjadi hanya pembodohan bangsa. Terbukti, program nasional pendidikan gratis dan kesehatan gratis diklaim sebagai keberhasilan pribadi, demikan pula dengan program sosial dan bantuan lain, dikemas sedemikian mungkin agar terkesan sebagai kepedulian dan keberhasilan sebagai pemimpin. Bahkan saling jelek menjelekan calon lain.

Bagi kalangan awam, metode tersebut akan membuat mereka terpedaya, terlebih jika dibumbui dengan janji-janji serta “kue sesaat” bukan saja membangkitkan simpati tapi juga fanatisme tersendiri. Bahkan tak jarang yang mengaku ahli agama justru menjadi pedusta agama. Kader partai tidak sedikit yang gigit jari lantaran sang ketua dan petinggi partai punya kebijakan sendiri. Di sisi lain, setelah sang calon menduduki tahta, “ janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi…”

Padahal sesungguhnya sihir tersebut tidak akan mampu menghipnotis mereka-mereka yang beriman, yakni orang-orang yang selalu berpegang teguh dan menjalankan kehidupannya hanya berpedoman kepada kitab Allah yang bukan saja ilmiah, sistematis, teoritis, juga terbukti kebenarannya bahkan tak lengkang oleh jaman.

Mereka yang beriman dan berilmu, tentu akan mengutamakan mimbar ilmu (metode keilmuan) ketimbang sihir. Bukankan politik itu juga ada di Quran dan disiplin ilmu yang terus dikembangkan di berbagai universitas. Justru sihir yang dilarang karena hanya semu dan tipu muslihat (niat jahat) semata. Dan jika berhasil tidak barokah.n

l n l n l n

4 Siswa SMP Islam Kecamatan Tumijajar, Tulangbawang Barat mengaku dipukul oknum ketua yayasan.

Harus diselidiki hingga tuntas Satu keluarga di Pesawaran keracunan usai menyantap ayam broiler Perlu ada pengawasan dan tindakan dari instansi terkait kepada peternak hingga pedagang Proyek talut di Kampung Candrajaya, Tubaba senilai Rp2 Miliar tanpa plang nama Kenapa bisa begitu, jangan-jangan ada apa-apanya

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Hilangnya Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bernegara tidak terjadi konflik-konflik yang ber­si­fat bertentangan dengan nilai Pan­ca­sila itu sendiri, tapi faktanya saat ini mayoritas masyarakat Indone­ sia su­dah kehilangan jati dirinya dalam arti nilai-nilai Pancasila sudah tidak diterapkan bahkan seiring waktu nilai Pancasila sedikit hilang dalam kehidupan bernegara maupun kehi­ dup­an bermasyarakat (Panacaila ha­nya sebagai aksesoris).

Oleh: WAHYU HIDAYAT Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Jambi.

N

EGERIinisudahdikotori de­ngan persengkokol­ an-per­s engko­ko­l an oleh otoritas penguasa.

Dimulai se­jak Orde Baru dimana ada perse­kong­­kolan antara birokrasi (pemerin­tah) dengan pihak militer, dan hingga saat ini negeri ini masih dikuasai oleh orangorang yang tidak mengenal ke­adi­lan, yakni C antara birokrasi (pe­merintah) dengan kaum kapitalis, serta perse­ kongkolan pemerintah de­ngan media, sehingga in­dependensi dan netralitas media sebagai pilar De­mo­krasi seolah dizolimi dan dirampas dan pada akhirnya rakyat yang kena imbasnya.

Bahasan korupsi membuat gerege­ tan segenap pihak untuk terus berbi­ cara kritis, bila perlu dengan langkahlangkah Re­volusioner. Penyakit ter­besar bangsa dan negara ini telah me­­ram­­­bah ke segala lini, dengan segala modus dan alibi. Prak­tik korupsi sulit diberantas lantaran melibatkan oto­ritas yang memegang kendali kuasa, baik eksekutif, legislatif, dan penegak hukum itu sendiri (yudikatif).

Indonesia adalah salah satu Negara yang Sistem Politiknya ialah Demo­ krasi, dengan status negara demokrasi, tentunya nilai dan konsep demokrasi harus ditegakkan dan direalisasikan da­lam kehidupan bernegara. Tapi iro­ni­nya, bangsa yang meng­agungkan de­mokrasi malah merampas hak yang se­ha­rusnya dimiliki rakyatnya dengan membuat kebijakan yang pada akhir­nya berdampak negatif terhadap rak­yat. Dalam negara demo­ krasi korupsi dan kemunafikan harusnya tidak ter­jadi dan tidak menjadi produk De­mo­krasi yang tidak terlakukan, namun hari ini terjadi di negeri ini, dan kita mera­

gukannya.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, nama ini terdi­ri dari dua suku kata sanskerta yakni pan­ca berarti lima dan sila berarti rumu­san dan pedoman kehi­ dupan ber­bangsa dan bernegara bagi seluruh rak­yat Indonesia. Pancasila lahir seba­gai ideologi bangsa Indo­ nesia tentu me­­lewati beberapa proses politik, sebelum kelima rumusan Pan­casila itu ditetapkan dan disahkan sebelum­nya ada peristiwa terjadinya jajak pen­dapat antar tokoh yang saling menge­mu­ka­kan pendapat yang pada akhir­nya ada lima rumusan yang di­te­tapkan setelah dilakukan beberapa per­timbangan baik secara teoritis mau­pun historis bangsa Idonesia.

Ke­lima rumusan Pancasila ini meru­pa­kan nilai-nilai dasar masya­ rakat Indo­nesia dalam kehidupannya sehari-hari.

Indonesia merupakan negara yang sa­ngat mengagungkan Pancasila se­bagai landasan dan pedoman ma­ sya­rakatnya dalam kehidupan seharihari, dan bahkan Pancasila juga dija­dikan sebagai pedoman pemerin­ tah dalam men­jalankan sistem keta­ tanegaraan. Artinya, dalam membuat keputusan dan peng­ambilan kebijakan semuanya harus sesuai dengan nilainilai Pan­casila sebagaimana disebut­ kan dalam istilah per­undang-undang­ an yakni “suatu norma merupakan pedoman dalam ber­ tidak dan bertingkahlaku yang ber­sum­ber dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, ber­­dasar, dan bersumber pada suatu norma yang lebih tinggi lagi dan sete­rus­nya sampai Grundrom (Pan­ca­sila)”.

Dengan adanya Pancasila sebagai ideo­logi bangsa Indonesia dalam ke­hidupan bernegara tentu diharap­ kan se­mua nilai-nilai Pancasila diim­ pe­le­men­tasikan dengan baik, sehingga

Pancasila Merupakan Sumber Nilai Anti Korupsi Dalam kehidupan bernegara ni­ lai-nilai Pancasila sudah tidak di­­ im­ple­men­tasikan secara me­nye­luruh, arti­nya dalam imp­le­men­ta­si­nya secara par­tial ya, namun secara masif tidak.

Hal ini ditandai dengan terjadinya prak­tek korupsi yang sangat tinggi di In­donesia. Banyaknya masyarakat bia­sa maupun tokoh-tokoh masyara­ kat Indonesia yang korupsi, memper­ li­hatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak tertanam dengan baik di dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pan­ca­sila yang merupakan jati diri bangsa In­donesia sepertinya harus tunduk ke­pada ego dan nafsu godaan dunia yang menjebak bangsa Indo­ nesia ke dalam perangka besi.

Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi, korupsi yang meru­ pakan ma­salah number one di Indonesia saat ini sangat berten­ tangan pada nilai-nilai Pancasila, yakni pada sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Karena korupsi itu meng­gerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya memiskinkan Negara dan juga rakyatnya.

Korupsi juga bertentangan dengan sila pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata orang beriman ko­ rup­si adalah perbuatan yang meng­ aki­batkan dosa, karena bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ma­syarakatnya religius, tentunya hal ini sa­ngat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama.

Penulis menyarankan disini bahwa­sa­nya pemerintah harus mengambil keputusan cepat yakni dengan mem­buat regulasi yakni dalam domain pendidikan, yakni melibatkan maha­siswa untuk mela­ kukan pendidikan ber­basis Pancasila di setiap daerah de­ngan memanfaat­ kan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai garda terdepan untuk mensosialisa­ sikan nilai-nilai luhur bangsa Indone­ sia yang sedikit hilang.

Oleh karena itu Pancasila perlu sekali untuk diaktualisasikan, karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dan mulia yang telah digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/ mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www. faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

3

Ridho Perkuat Penyiaran Lampung Dengan Membentuk UPTD Depok, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan kebijakan penguatan bidang penyiaran di Provinsi Lampung dilakukan dengan memperkuat kelembagaan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan status Komisi Penyiar Indonesia Daerah (KPID) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar anggarannya melalui APBD. “UPTD ini dipimpin pejabat eselon III. Tapi jangan lihat eselonnya, tapi anggaran yang dialokasikan. Urusan anggaran itu bukan persoalan struktural, tapi kebijakan,” kata Gubernur Ridho, pada rapat pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/11/2017).

Gubernur Ridho merupakan satu-satunya kepala daerah yang diundang sebagai pembi­ cara pada rapat tersebut. Ridho diundang berbicara tentang eksistensi KPID dan sebagai penerima Anugerah KPI 2017 kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran, yang diterima Ridho pada 28 Oktober 2017. Pada kesempatan itu, Ridho menyampaikan kebi­ jak­annya yang mendukung penyiaran di Lampung dengan memperkuat kelembagaan lewat peraturan daerah dan kebijakan anggaran.

Menurut Ridho pembangunan penyiaran merupakan salah satu kebijakan strategisnya.

“Jadi, walaupun UPTD tapi kebutuhannya besar ya, anggarannya juga besar. Kalau

memang kebutuhannya Rp20 miliar, ya dianggarkan segitu. Sebalinya, meski eselon II tapi kalau kebutuhannya Rp3 miliar ya cukup segitu,” kata Ridho disambut tepuk tangan peserta rapat.

Rapat ini diikuti seluruh Ketua KPI dengan tema ‘Penanggulangan radikalisme dalam media penyiaran, cerdas bermedia untuk penyiaran Indonesia’ berlangsung 14-16 November 2017. Menurut Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, kehadiran Gubernur Lampung agar menjadi inspirasi dan contoh bagi provinsi lain dalam membangun penyiaran.

“Banyak daerah yang setengah hati membantu KPID. Dananya dalam bentuk hibah dan tentu tidak bisa setiap tahun, se­

hing­ga banyak KPID mati suri. Kami berharap semangat dan kebijakan Pak Gubernur Ridho dapat menular ke provinsi lain,” kata Yuliandre Darwis yang juga Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) itu.

KPI berharap, rapat pimpinan ini membe­ rian masukan terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Penyiaran yang masih dibahas di DPR RI. “Di antaranya ten­tang siaran politik dan digitalisasi penyiaran,” ujar Yuliandre. Selain itu, momentum ini diharap­ kan dapat menyatukan pandangan, gagasan dan sikap bersama untuk memperbaiki dan mewujudkan penyiaran nasional sesuai dengan cita-cita serta harapan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. (AGA)

Diduga Terima Uang Cor petugas SPBU Lapas Tangan Tubabar, FAKTUAL-Maraknya pengecoran di SPBU kalimiring,kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat,stor dengan oknum koorninator lapangan dan keamanan SPBU. Hasil pentelusuran koran ini bahwa, para peng­ecor tersebur telah menyetor ke pihak spbu,storan kami lakukan setiap bulanan kepada keamanan atau koordinator lapangan, Menurut pengecor yang namanya enggan di disebutkan berinisial”A” kami setiap bulan setor kepada keamanan,setoran dari kami bervariasi ada yang 200 ribu sebulan.Kecewanya kami kepada oknum petugas SPBU,setiap ada masalah mereka tutup mata seolah-olah ada apa-apa antara pengeecoran dan oknum perugas SPBU jadi terkesan tidak ada tanggung jawab pengecoran tersebut ujarnya pada Faktual melalui telpon selulernya (17/11).

Kami berharap kepada pihak tersebut agar bertanggung jawab atas berita yang telah di lansir oleh SKM FAKTUAL.” harapnya.

Ditempat yang berbeda pihak pengecor lainnya berinisial”B” mengatakan kami memang benar membayar keamanan setiap ngecor bensin premiun di SPBU kalimiring,kami bervariasi kadang-kadang sekali ngecor bayar 10ribu dan kadang juga setor bulanan. “ujarnya.

(HERI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 4 Pemprov Lampung Ajak REI Percepat Penyediaan Rumah Rakyat BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak Real Estate Indonesia (REI) mempercepat penye­ diaan rumah bagi masyarakat berpeng­hasilan rendah. Hingga kini, masih ada 93.725 warga Lampung tinggal di rumah tidak layak huni.

Gubernur juga meminta REI memperluas gerakan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Fasilitas Likuiditas Pem­ biayaan Perumahan (FLPP). Upaya ini, kata Gubernur, sejalan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Sadaya (BSPS) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tahun ini Lampung mendapat alokasi 3.000 unit bedah rumah dan pada 2018 mendatang naik menjadi 5.000 rumah. Ini tentu belum cukup. Oleh karena itu, saya mengajak REI terus mengembangkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata gubernur melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Harun Al Rasyid pada Musyawarah Daerah (Musa) IX Real Estat Indonesia (REI)2017 di Ballroom Hotel Swiss Belhotel, Kamis (16/11).

Pemprov Lampung dan DPD REI Lampung harus bersinergi memenuhi kebutuhan rumah subsidi dan komersial. “Teruslah membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang layak huni untuk mendukung Lampung menjadi Provinsi Maju dan Sejahtera 2019,” katanya.

Gubernur menambahkan rumah merupakan sarana awal dan pusat pendidikan keluarga dalam mengembangkan jati diri dan menyiapkan generasi mendatang. Pembangunan perumahan dan permukiman, juga dapat menjadi pemacu perekonomian nasional maupun daerah. “Oleh karena ltu Pemerintah Provinsi Lamppung berharap Organisasi REI dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan yang ada,” kata dia.

Ketua Umum DPP REI Sulaiman Sumawinata menyampaikan Lampung merupakan provinsi strategis dan memiliki banyak potensi. Kemudian, ditunjang jalur transportasi nasional melalui

udara, laut, dan darat. “Jadi Lampung tidak usah khuwatir, hawa pertumbuhan sangat jelas muncul di Provinsi Lampung ini. Pemerintah harus mendukung dari segi infrastruktur dan mulai melihat tata ruang kedepannya,” katanya.

Dia sepakat REI harus terus bersinergi dengan pemerintah, agar di bidang perumahan dan pariwisata bisa berjalan dengan baik. “Lima hingga 10 tahun ke depan apabila Jalan Tol Trans Sumatera beroperasi, Lampung akan

Ridho Ajak Penyuluh Ikut Tingkatkan Daya Saing Lampung Bandarlampung, FAKTUAL Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak penyuluh ikut meningkatkan daya saing Lampung dengan membantu petani membangun usaha yang berdaya saing tinggi. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Gubernur, lebih tepat diarahkan ke sektor pertanian.

Alasannya, lebih dari 55% penduduk Lampung bekerja sebagai pelaku utama yang di sektor pertanian. Lampung merupakan Provinsi di ujung selatan Sumatera yang posisinya strategis dengan luas wilayah 35.376,5 km2 dan menjadi provinsi agrobisnis di Indonesia.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung peran penyuluh dengan mengalokasikan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) kepada 1.800 penyuluh se-Lampung. Insya Allah pembagian BOP triwulan ketiga Juli-September keluar dalam waktu dekat,” kata Ridho melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, pada rapat teknis penyuluhan pertanian seProvinsi Lampung di Aula Begadang Resto, kemarin.

Ridho mengakui jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Lampung masih kurang. Saat ini jumlah penyuluh 1.440, sedangkan jumlah desa dan kelurahan 2.640. Idealnya jumlah penyuluh pertanian 2.640 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah penyuluh pertanian 1.200 orang.

Pemprov terus mendukung penyuluh agar mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming),

berusahatani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejah­ tera (better living) dan lingkungan lebih sehat. Pada kesempatan itu, Sutono yang juga ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Provinsi Lampung itu, mengatakan Pemprov memberikan perhatian kepada pelaku pertanian untuk memajukan pertanian.

Di sisi lain, perwakilian Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian, Kementerian Pertanian, Hasan Latuconsina, menjelaskan memiliki perogram perkuatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koorporasi petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran penyuluhan Rp525,7 miliar.

“Sasuai arahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo, program penyuluhan itu lebih memperkuat para petani di lapangan sehingga nantinya membesar menjadi koorporasi petani dengan harapan koorporasi ini akan membangun jejaring baik, dengan pihak swasta dan BUMN,” kata Hasan.

Kelembagaan pertanian di Lampung cukup bervariasi dan penting untuk soliditas penyuluh.

“Sebenernya tidak sulit menggandeng pihak swasta, yang penting kemauan petani dan saling menguntungkan. Kemudian kita hu­ bungkan dengan pihak BUMN. Pihak BUMN itu sebenarnya siap, tinggal bagaimana usaha petani, apakah menguntungkan atau tidak,” ujar Hasan.

(AGA)

menjadi Jawa kedua. Ini dahsyat hati-hati saja harga tanah bisa melonjak. Di sini dan pertumbuhan ekonomi akan melambung naik,” ujarnya.

Musda XI REI Provinsi Lampung juga dihadiri Bunda Paud yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo.

Sejak 2014, Bunda Paud dan REI bermitra membangun sekolah PAUD di perumahan yang dibangun REI. Yustin mengapresiasi REI

karena bukan hanya memperhatikan real estate tapi juga membangun sekolah anak usia dini di setiap perumahan.

Acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPD REI seperti Provinsi Batam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau.

(AGA)

Pemprov Lampung Naikkan Pertumbuhan Ekonomi Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung menaikkan target asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro dari 5,15% menjadi 5,2-5,5%. Target pertumbuhan itu dengan asumsi laju inflasi 4 plus minus 1 persen yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian daerah.

Menurut Wakil Gubernur (Wagub) Lam­ pung Bachtiar Basri, pertumbuhan perekono­ mian Provinsi Lampung di atas perekonomai nasional hingga triwulan II Tahun 2017.

Perekonomian Lampung tumbuh 5,03% (year on year), sedangkan perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,01% pada periode yang sama.

Target pembangunan Provinsi Lampung tahun 2018 adalah memantapkan pem­ bangunan infrastruktur dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Dengan kondisi itu, kita optimistis menyambut 2018 dengan tetap bersandar pada pertumbuhan nasional,” kata Bachtiar Basri saat penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyerahkan Rancangan KUA-PPAS kepada pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Momentum

penyampaian KUA-PPAS itu, kata Bachtiar Basri, merupakan wujud konkrit dari kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang efesien dan tepat waktu.

“Substansi KUA dan PPAS secara rinci dapat ditindaklanjuti dalam forum pemba­ hasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya berharap pembahasan terhadap KUA-PPAS tersebut dapat berlangsung lancar dan tepat waktu, sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2018 beserta Nota Keuangan-nya dapat berjalan sebagaimana telah dijadwalkan,” kata Bachtiar.

Pemerintah Provinsi Lampung juga optimistis perekonomian Lampung di 2018 mendatang diperkirakan masih berpeluang untuk tetap tumbuh sejalan dengan pertum­ buhan ekonomi nasional yang terus menuju perbaikan. Selain itu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2018.

Target itu dicapai melalui delapan jalur prioritas pembangunan daerah, yaitu infrastruktur konektivitas, pendidikan dan pembinaan mental dan kesehatan. Kemudian pertanian dan kelautan, pengentasan kemiskinan, iklim investasi dan pariwisata, industri, koperasi dan UMKM, kamtibmas, serta kelanjutan reformasi birokrasi. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 5 Pemprov Lampung Targetkan Panen Padi, Jagung, dan Kedelai Naik BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bersama pemerintah kabupaten/kota, dan Korem 043/Garuda Hitam bersinergi mendukung Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) 2018. Sinergi itu ditandai penandatanganan pakta integritas penetapan sasaran produksi tanaman pangan 2018 di Ruang Tabgha, Hotel Aston, Bandarlam­ pung, Kamis (16/11).

Penandatanganan ini disaksikan Irjen Pertanian Republik Indonesia, Justan R. Siahaan.

Ada pun target penetapan sasaran produksi tanaman pangan ditahun 2018, padi sebanyak 4.456.991 ton, jagung sebanyak 3.290.366 ton dan kedelai sekira 199.776 ton.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono menjelaskan Pemerintah Indonesia membuat roadmap swasembada pangan 2016-2045 sebagai acuan dalam meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor dapat diturunkan atau bahkan ditiadakan.

“Dalam mendukung program nasional tersebut, Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung Pangan di Indonesia, dengan dukungan semua pihak terus berupaya meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi Lampung,” katanya.

Provinsi Lampung pada 2016, merupakan penghasil beras atau menyumbang produksi

padi sebesar 5,07% dari total produksi padi nasional. Produksi padi di 2016 sebesar 4.020.420 ton GKG atau meningkat sebesar 10,39% dari yaitu 3.641.767 GKG pada 2015.

“Produksi Padi 2017 diprediksi mencapai 4.324.445 ton GKG atau meningkat sebesar 7.5% dibanding tahun 2016. Produksi Jagung tahun 2017 diperkirakan mencapai 2.401.393 ton pipilan kering atau meningkat sekitar 40% dibanding 2016 sebanyak 1.720.196 ton pipilan kering,” kata sutono.

Keunggulan komparatif Lampung tersebut, dapat dilihat dari letak geografis yang strategis sebagai gerbang Sumatera dengan kekayaan dan keindahan alam, memiliki penduduk sekitar 67,75% merupakan usia produktif. “Generasi muda sangat dibutuhkan dalam membangun pertanian khususnya di Provinsi Lampung.

Oleh karenanya Gubernur Ridho Ficardo menyekolahkan anak petani tidak mampu di Politeknik Negeri Lampung,” kata dia.

Di sektor Pertanian, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif, antara lain Program Upsus Pajale dan Bawang Merah dan Cabe (Babe). Kemudian, program cetak sawah baru. penyaluran pupuk bersubsidi billing system, penyediaan bibit unggul, peng­ uatan penyuluh, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, pem­ bangunan infrastruktur irigasi, pengembangan

kawasan pariwisata dan integrasi sektor pertanian melalui pengembangan agrowisata.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Edi Yanto, kegiatan ini meru­ pakan evaluasi hingga November. Diperkirakan tahun ini semua target dapat dicapai. “Kita akan terus berupaya mewujudkan target yang ditetapkan dan terus meningkatkannya,” katanya.

Produksi tanaman pangan merupakan salah satu tolak ukur bidang pertanian. “Tentunya penetapan sasaran produksi pangan ini dengan mempertimbangkan capaian produksi sebelum­ nya, melihat potensi dan peluang, aspek ling­ kungan, dan masalah yang mungkin muncul serta dukungan yang akan dilaksanakan,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan, Herlin Retno­ wati.

Urutan Tiga Nasional Sebelumnya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dinilai berhasil mengembalikan kejayaan produksi jagung Lampung ke angka 2 juta ton per tahun yang pernah dicapai pada 2008.

Produksi jagung di era pemerintahan Ridho lebih tinggi yakni 2,4 juta ton pada 2017.

Angka itu sekaligus membuat Lampung bisa mencapai swasembada jagung lebih cepat dari target nasional pada 2018. Kenaikan itu juga membuat Provinsi Lampung juga tetap kokoh di posisi ketiga produsen jagung nasional

setelah Jawa Timur 6,18 juta ton dan Jawa Tengah, 3,51 juta ton. Lampung menyumbang 8,59% produksi nasional.

“Saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh petani jagung di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan yang selama ini konsisten mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada jagung. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa mengembalikan produksi jagung tertinggi yang pernah dicapai pada 2008,” kata Ridho,, kemarin.

Sejak memimpin Lampung pada 2014, Ridho bersama Wakil Gubernur Bachtiar Basri, menempatkan komoditas jagung sebagai prioritas karena produksinya masih kurang dan mendukung program Presiden Joko Widodo menghentikan impor jagung. Tahap demi tahap target itu dikejar lewat berbagai program seperti pembukaan lahan baru dan bantuan benih jagung hibrida.

Hasilnya, pada 2016 produksi jagung Lampung naik menjadi 1,5 juta dan 1,7 juta pada 2017.

Kenaikan drastis terjadi pada 2017 menjadi 2,4 juta sekaligus mengembalikan angka tertinggi produksi pada 2008. Salah satu program pendukungnya yakni fasilitasi pengembangan jagung 189 ribu hektare dan pembukaan lahan baru seperti di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji. Total luas lahan jagung di seluruh sentra kini mencapai 464.712 hektare.

Menurut Gubernur, pemerintah menjamin harga jagung pipilan kering Rp3.150/kg dengan kadar air 15%. Namun di Lampung, harganya bisa mencapai Rp3.500/kg. “Saat harga singkong belum membaik, saya menganjurkan petani beralih ke jagung, karena kebutuhannya masih tinggi dan pemerintah komit dengan kebijakan nol impor jagung,” kata Ridho.

Kebutuhan jagung untuk memenuhi kebutuh­ an lima pabrik pakan ternak di Lampung, menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Ediyanto, sekitar 2 juta ton. Kelima produsen pakan tersebut yakni PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT CJ Cheiljedang Feed, PT New Hope Indonesia, dan PT Central Proteina Prima Tbk. “Produksi jagung Lampung kini dapat meme­ nuhi kebutuhan seluruh pabrik pakan. Namun kita tetap meningkatkan produksi mengingat kebutuhan jagung nasional masih tinggi yakni sekitar 27,9 juta ton. Meskipun nanti pemerintah menyatakan Indonesia swasembada pangan, produksi tetap harus dijaga dengan mencari lahan baru,” kata Ediyanto didampingi Kabid Tanaman Pangan Dinas TPH Lampung, Herlin Retnowati. (AGA)

IKLB Jabar Giatkan Ekonomi Kreatif Lampung Pemprov Lampung Lantik Pejabat Bandung, FAKTUAL - Mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Ikatan Keluarga Lampung - Bandung Jawa Barat (IKLB Jabar) menggiatkan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah dan kearifan lokal Lampung.

Pengembangan usaha kuliner makanan khas Lampung dan Usaha Penjualan Pakaian Tapis Khas Lampung mendapat respons positif seluruh anggota IKLB dan masyarakat Lampung rantau se Jawa Barat, ungkap Ketua Bidang Usaha dan Ekonomi IKLB Said pada acara Pertemuan IKLB Jabar di Villa Zahra Lembang, kemarin. ”Dengan ekonomi kreatif ini kami ingin menjaring pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor kuliner, bukan hanya di Bandung. tetapi juga seluruh Indo­ nesia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif subsektor kuliner Lampung dan memberikan akses permodalan bagi peng­ embangan usaha ekonomi kreatif sehingga produkti­ vitas dan nilai tambah meningkat,” ujar Said.

Ketua IKLB Jabar Syafrial mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai menggiatkan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah dan kearifan lokal yang dimiliki.

Ia mengatakan, sasaran, arah, dan strategi diwu­ judkan dalam bentuk Peran Organisasi Daerah dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif sangat penting, terutama dalam hal menentukan produk wisata yang akan dikedepankan untuk menjadi ciri khas daerahnya.

Administrator dan Pengawas

Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata, Dasrun Hidayat mengatakan saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan website untuk mempromosikan destinasi wisata Lampung terutama Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan, yang akan bekerjasama dengan tour and travel yang berada di wilayah Bandung.

Dasrun mengatakan, perlu dilakukan kerja sama dengan semua pihak, baik Pengurus IKLB maupun Pemerintah Daerah Lampung, karena Lampung dinilai memiliki potensi untuk mengem­ bangkan ekonomi kreatif dengan lebih luas, karena memiliki kekayaan alam, seni serta budaya yang merupakan bahan baku dari industri kreatif.

Usaha organisasi IKLB akan segera membuka usaha berupa Coffee Resto Sekhuit Lampung di jalan Ters.Buah Batu Bandung, yang akan di launching pada pertengahan desember bulan depan. Pungkas Dasrun. (AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung melantik dan mengambil sumpah jabatan susulan pejabat administrator dan pejabat pengawas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung.

Mereka yang dilantik, Adi Sriyono sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dan pejabat pengawas Meliana Sari sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:821.22/994/ VI.04/2017 dan Nomor:821.23/995/VI.04/2017 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianpegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, merupakan hasil penilaian secara mendalam, cermat, objektif, realistis, terstruktur berdasarkan prestasi dan kinerja yang telah dilakukan,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni Ahadis, pada pelantikan di Aula badan Kepegawaian Daerah, Senin (13/11/2017).

Amanah jabatan yang dipercayakan, kata Hamartoni, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, penuh rasa tanggung jawab serta tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, jelas Hamartoni, Pemerintah Provinsi Lampung terus bekerja keras dalam merealisasikan berbagai program prioritas pembangunan daerah.

Dia berharap kepada pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas dengan sebaiknya, mampu merealisasikan program kerja di OPD-nya masing-masing, termasuk mendorong dan meningkatkan profesionalisme staf. “Itu artinya, seluruh OPD harus bersungguh-sungguh untuk berkiprah dengan maksimal, berdayaguna dan berhasilguna dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang disusun, sehingga pada gilirannya akan mampu mewujudkan Lampung sebagai Provinsi yang maju dan sejahtera,” kata Hamartoni.

(AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

BANDARLAMPUNG

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

PPO Minta YLBHI Bantu Driver Online Bandarlampung, FAKTUAL - Maraknya kasus pemecatan atau putus mitra (PM) secara sepihak yang menimpa para driver online menjadi perhatian Paguyuban Pengemudi Online (PPO) Lampung. PPO meminta YLBHI Bandarlampung untuk membantu mediasi secara hukum.

“Para driver online membutuhkan perlindungan hukum terhadap kasus PM secara sepihak. Sehingga mata pencarian mereka tidak terampas,” ujar Ketua Bidang Organisasi PPO Lampung Nurcholis Sajadi, saat bertemu Direktur YLBHI Alian Setiadi di kantornya. Tak hanya soal PM, Nurcholis juga meminta YLBHI membantu sejumlah kasus kekerasan yang menimpa driver online.

Alian menyambut baik permintaan ini.

“Pada prinsipnya kami siap membantu para driver online jika memang ada ketidak adilan yang menimpa para driver. Karena YLBHI memang konsen menangani persoalan publik,” ujar Alian.

Menurut Alian, munculnya masalah dalam dunia transportasi online akibat pemerintah gagal menyediakan layanan umum yang aman, nyaman dan murah. Setelah hadir transportasi online, pemerintah gagap menghadapinya. Baru setelah muncul konflik,

pemerintah turun tangan.

Terkait penyelesaian konflik antara pengemudi online dan konvensional, lanjut Alian, harus diselesaikan semua pihak. Jangan sampai ada korban jiwa baru bermunculan.

“Pemerintah harus ikut bersama-sama menyelesaikan akat persoalan yang terjadi.

Jangan cuma nunggu muncul konflik, baru bereaksi,” kata Alian.

Alian berharap hubungan dengan PPO tidak sebatas cuma penanganan kasus kekerasan. “Mimpi saya ke depan PPO dan YLBHI bisa berkontribusi terhadap terwujud­ nya transportasi publik yang berkemanusiaan,” ujarnya.

Di sisi lain Nurcholis menjelaskan, PPO ingin para driver online bisa bekerja secara aman, selamat dan bisa sejahtera. Untuk itu diperlukan pemahaman aturan dan hukum yang memadai. Sebab problem di dunia transportasi online tidak sesederhana yang dibayangkan masyarakat pada umumnya.

Hadir dalam pertemuan Ketua Umum PPO Narutama Dwi Saputra, Sekjen Reno dan ketua bidang usaha Ari BM yang dua hari lalu ikut dalam pertemuan di Kantor Dishub Lampung membahas kuota driver online. (AGA)

Ridho Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Konsumsi Ikan Bandarlampung, FAKTUAL- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak masyarakat hidup sehat dan gemar makan ikan.

Lampung kaya perikanan tangkap dan budidaya dengan produksi 304.795,4 ton pada 2016.

“Pak Ridho menginginkan kita meningkatkan konsumsi ikan. Jumlah produksi perikanan Lampung cukup besar sebagai penyumbang produksi ikan nasional. Peningkatan tersebut berserta usaha ikutannya tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, pada senam bersama dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, kemarin.

Berbagai potensi sumber daya kelautan dan perikanan, kata Sutono, perlu dimanfaatkan optimal dalam berbagai bentuk olahan agar bernilai tambah dan berdaya saing. “Acara ini menjadi momentum tumbuhnya kuliner khas Lampung dan menjadi masakan nasional, serta ada menu baru khas ikan yang dapat menjadi ikon wisata kuliner Lampung,” kata Sutono.

Hal ini berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Lampung. “Kondisi ini harus kita tingkatkan dengan memperbaiki segala fasilitas, kecepatan pelayanan, destinasi menarik dan selalu ada destinasi baru termasuk kuliner khas Lampung yang dapat menjadi daya tarik pariwisata,” ujar Sutono.

Sutono mengatakan Gubernur Ridho memiliki tiga target utama pembangunan yakni kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Khusus bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran 11,02% dari total APBD 2017. “Acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, pada bidang kesehatan,” kata Sutono.

Lewat acara tersebut, dia berharap dapat meningkatkan konsumsi ikan. “Kita harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan konsumsi ikan Lampung melebihi angka konsumsi nasional, karen melihat potensi yang kita miliki dan budaya makan masyarakat Lampung, seyogyanya kita akan dapat mencapai prestasi tersebut,” ujar Sutono.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Peningkat­

an Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo mengatakan konsumsi ikan di Lampung terus meningkat. Tingkat konsumsi ikan pada 2016 meningkat menjadi 28,42 kg/kapita/tahun dibanding 2015 yaitu 27,68 kg/kapita/tahun.

“Peningkatan konsumsi ikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi pasar dalam negeri. Kemudian, peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan,” ujar Yustin.

Upaya peningkatan konsumsi ikan, kata Yustin, lebih mudah terwujud apabila didukung seluruh komponen masyarakat. “Perlunya

menyatukan gerak dan langkah semua unsur dalam menuju masyarakat sehat, kuat, dan cerdas agar sejalan dengan program Germas,” kata Yustin.

Yustin menyampaikan pada Hari lkan Nasional 21 November 2017, Tim Penggerak PKK Kabupaten Way Kanan mewakili Lampung sebagai peserta Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-15, di Jakarta. Pada kegiatan tersebut digelar Indonesian Seafood Expo, Festival Perikanan Nusantara, dan Lomba Masak Serba lkan Tingkat Nasional. “Pada 2016, Lampung meraih juara tiga tingkat nasional kategori menu balita. Insya Allah, tahun ini meningkat prestasinya,” ujar Yustin.

Pada kegiatan kolaborasi Forikan Lampung

dan Indonesian Chef Association (ICA) BPD Lampung ini, Yustin berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsumsi di daerah Lampung. “Semoga masyarakat paham bahwa ikan sebagai bagian upaya menyehatkan, meningkatkan kemampuan, dan mencerdaskan generasi penerus bangsa,” kata Yustin.

Menurut Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Toga Mahaji, acara ini bertujuan meningkatkan gizi masyara­ kat melalui bahan pangan yang berasal dari ikan. Acara diisi bazar makan ikan, lomba masak berbahan baku ikan, dan demo masak chef nasional Juna Rorimpandey.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PESAWARAN tt

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

7

Satu Keluarga Keracunan Masakan Pesawaran, FAKTUAL - Satu keluarga asal Desa Harapanjaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung diduga keracunan daging ayam jenis broiler. Sembilan orang kini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pesawaran, untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurut Any, seorang anggota keluarga tersebut, kejadian bermula ketika keluarganya memasak tiga ekor ayam potong jenis broiler yang mereka beli dari daerah Gedungair, Perumahan Griya Asri Bandarlampung, Kamis pagi. “Ayam tersebut rencananya akan dipotong untuk acara keluarga pada Sabtu (11/11/2017).

“Semula masakan tidak menimbulkan efek, namun setelah dimakan beramai-ramai justru menimbulkan mual dan pusing. Acara keluarga jelang liburan itu pun berubah jadi dramatis, sebab kami semaput dan harus dilarikan ke rumah sakit,” kata Any, Selasa (14/11).

“Ada yang sudah dimasak sebelum saya pulang kampung. Sewaktu saya makan bersama suami, tidak apa- apa , tapi masakan yang saya bawa pulang kampung justruh bikin saya dan keluarga pusing -pusing,” kata Any. Di sisi lain Kepala Desa Harapjaya, Anawi membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan ada sembilan warganya menjadi pasien RSUD karena diduga keracunan setelah mengomsumsi daging ayam potong bersama keluarga.

“Sebenarnya kejadiannya yang menimpa Mbak Any dan keluarga terjadi Minggu, tapi saya baru tahu malamnya, saya dibantu aparat lain berinisiatif langsung membawa mereka ke RSUD Pesawaran, biar mendapat pengobatan secara medis,” kata Anawi.

Harto Susanto meminta Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan lebih pro aktif dalam mem­ berikan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat untuk mengantisipasi terulangnya kembali kasus keracunan makanan.

Menurutnya, pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat juga perlu terus ditingkatkan. “Saran saya untuk Dinas Kesehatan, dalam hal ini bisa lebih menekankan sosialisasi PHBS dan gerakan masyarakat sehat, sebab, adanya peristiwa keracunan makanan ini tidak menutup kemungkinan akibat adanya bahan makanan atau kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dengan baik,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, peran Puskesmas juga harus lebih ditingkatkan dalam mencegah dan membina masyarakat untuk dapat hidup sehat. “Puskesmas juga harus lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan kesehatan masyarakat, baik itu dengan memanfaatkan kader Posyandu untuk mensosialisasikan PHBS atau program lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Dinas Pertanian dan Peternakan juga harus ikut ambil bagian dalam memberikan tata cara memperbaiki kualitas produksi para petani dan peternak.

“Distanak juga harus mampu memberikan pengetahuan kepada para petani dan peternak dalam menghasilkan sayur dan daging yang berkualitas. Karena, peristiwa keracunan makanan itu tidak menutup kemungkinan dari bahan sayur dan daging yang akan dimasak,” katanya.

“Seperti dalam bertani dan beternak, tak jarang para petani dan peternak menggunakan obat tanaman maupun hewan yang baik bagi produksi mereka, tapi tidak bagi kesehatan tubuh manusia,” ujarnya.

Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil stakeholder terkait untuk mencari solusi agar keracunan makanan tidak terulang di Kabupaten Pesawaran. “Nanti rencananya akan kita panggil untuk duduk bersama mencari jalan keluar dalam rangka menghindari kasus keracunan yang kerap terjadi,” ujarnya. (RIN)

Pro Aktif DPRD Pesawaran meminta kepada stakeholder pro aktif menanggulangi keracunan yang sering terjadi di kabupaten setempat. Seperti barubaru ini, satu keluarga keracunan setelah mengonsumsi ayam broiler yang mereka masak.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran

DPRD Pesawaran Rapa Paripurna KUA PPAS Pesawaran, FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menggelar rapat paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018. Senin (13/11).

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, paripurna ini menindaklajuti hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif, tentang rancangan penyusunan anggaran belanja ditahun 2018 mendatang “Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak DPRD khususnya badan anggaran legislatif yang telah berupaya bekerja maksimal membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga nota kesepakatan KUA- PPAS APBD tahun 2018 ini dapat disepakati dan ditandatangani,” ujar, di ruang sidang.

Dendi mengatakan, para pihak saat ini telah sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara tahun depan. Yang diantaranya meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan daerah tahun anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Organisasi Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2018.

Ia meminta seluruh OPD dapat segera menyu­sun RKA dengan berpedoman kepada nota kesepakatan yang telah dirumuskan, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat segera dibahas bersama DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Selain itu program dan kegiatan yang telah dirancang dalam KUA-PPAS dapat terwujud dengan baik sesuai harapan kita bersama, sehingga hasilnya pun dapat segera dinikmati masyarakat dalam bentuk berbagai bidang pembangunan,” katanya.

(RIN)

Lagi, Pesawaran Usulkan 50 Unit Kendaraan Kebersihan Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Darerah Kabupaten Pesawaran kembali mengajukan 50 unit kendaraan kebersihan yang diperuntukan desa-desa yang belum memiliki kendaraan tersebut. “Pada tahun ini baru 50 unit kendaraan roda tiga untuk 50 desa. Tahun depan pada APBD murni, kami usulkan 50 unit lagi,” kata Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pesawaran, Evan Saggita. Kamis (16/11).

Menurutnya, jika usulan tersebut diakomodasi pada 2018 mendatang, maka dari 148 desa di Kabupaten Pesawaran masih kekurangan kendaraan kebersihan 48 unit .”Ya, kami usulkan secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran,” ucapnya.

Dia mengatakan, untuk satuan harga pengada­ a­n kendaraan roda tiga tersebut sudah terdaftar di e-katalog. Stu unit sepeda motor roda tiga tersebut sekitar Rp 33 juta dan kendaraan pick up sekitar Rp. 175 juta. “Tinggal diakumulasi dengan kendaraan yang akan diusulkan pada

2018. Dan itu (harganya) sudah ada di katalog,” katanya.

Disinggung apakah pihaknya juga meng­ usulkan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran? Diakuinya, usulan pengadaan damkar bisa diajukan melalui satuan kerja terkait. Termasuk kendaraan dinas lainnya yang dibutuhkan setiap OPD. “Kalau damkar itu bisa dianggarkan di satker terkait. Dan itu boleh mereka usulkan untuk dianggarkan. Dan tahun depan di Bagian Perlengkapan kita usulkan kendaraan pick up untuk operasional,” ujarnya.

Evan mengatakan, selain pengadaan 50 unit kendaraan roda tiga dan satu unit pick up.

Rencananya untuk memenuhi kebutuhan meubeler di sekretariat dan beberapa kantor kecamatan juga sudah diusulkan di 2018 mendatang.

“Ada juga pengadaan meubeler, baik di sekretariat dan kantor kecamatan. Termasuk komputer dan lainnya,” katanya. (RIN)

Pesawaran Sambut Seleksi CPNS Pesawaran, FAKTUAL - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran, menyambut baik rencana pemerintah pusat yang membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah pada tahun 2018.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPS­ DM) Kabupaten Pesawaran yang diwakili Sek­ re­taris Awaludin, pihaknya respon baik rencana tersebut. Apalagi sudah empat tahun tidak ada penerimaan CPNS. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. “Kami menunggu petunjuk teknisnya,” ucap dia, kemarin/ Menurutnya, penerimaan CPNS akan

disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

“Setiap tahun kita memang selalu mengusul­ kan, dan tahun depan kita mengusulkan 1500 CPNS, dan yang paling banyak kita usulkan dari tenaga pendidik dan kesehatan,” katanya.

“Intinya kami masih menunggu lebih lanjut apa arahan dari pusat, tapi jelas kita menyambut baik berita pembukaan ini,” kaya dia.

Diketahui, rencana penerimaan CPNS daerah secara nasional tahun 2018 untuk daerah, per kabupaten dan provinsi dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

8

KEMBANGKAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pemkab Pringsewu Adakan Pembinaan Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabu­ paten Pringsewu mengadakan pembinaan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi yang diwakili Asisten Bidang Pereko­ nomian dan Pembangunan Kabupaten Pring­ sewu Ir.Junaidi Hasyim di Hotel Regency, Gadingrejo, Pringsewu, Kamis (16/11) ini diikuti para peserta perwakilan dari berbagai instansi terkait dan stakeholder lainnya di Kabupaten Pringsewu.

Menurut Bupati Pringsewu, beberapa alasan yang mendasari pengembangan lumbung pangan masyarakat diantaranya adalah bahwa Bank Dunia telah memperingatkan cadangan pangan Indonesia masuk kategori terendah, sehingga bisa menjadi masalah serius jika

tidak diatasi sejak awal, mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya.

Ditambah, situasi iklmi di Indonesia saat ini yang tidak menentu dan kurang bersahabat yang telah menyebabkan bencana, baik longsor, banjir, kekeringan, sehingga menuntut mana­ jemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan.

“Selain itu, masa panen yang tidak merata antarwaktu, sehingga daerah mengharuskan adanya ketersediaan cadangan pangan, serta banyaknya kejadian darurat yang memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Disamping itu, cadangan pangan juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keku­

Ajang Kreativitas Anak & Remaja Dibuka Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu Hi.Sujadi diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu Nazri membuka Ajang Kreativitas Anak dan Remaja Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 di aula kampus STKIP MPL Pringsewu, Lampung, Rabu (15/11). Kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan civitas akademika STKIP MPL Pringsewu, Lampung ini diikuti ratusan anak dan remaja se Kabupaten Pringsewu.

Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu Nazri mengaku senang dan bangga, sekaligus sangat mendukung kegiatan tersebut. Ia juga memandang perlu upaya dan usaha untuk membantu anak-anak dan remaja untuk memperoleh kegiatan yang dapat memberikan pengalaman berharga dalam rangka membentuk karakter mereka kelak. “Melalui kegiatan ini, anak-anak dan remaja diperkenalkan pada nilai-nilai sportivitas, semangat juang, belajar bersosialisasi, berkompetisi, serta pengendalian emosi dan egoisme yang umumnya masih melekat kuat pada diri anak-anak dan remaja. Sekaligus bisa menjadi sebuah terapi bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat dan minat yang dimiliki, serta daya kreativitas mereka,” kata Nazri.

Menurutnya, hal tersebut menjadi sangat penting, karena mereka akan mampu mengasah apa saja yang mereka miliki, sehingga kelak mereka dapat menjadi generasi yang handal dan membanggakan.

“Mari semua kita berdo’a, semoga anak-anak dan remaja kita dapat tumbuh menjadi generasi yang senantiasa membawa kebanggaan, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara,” ajaknya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran muspida, serta jajaran civitas akademika STKIP MPL Pringsewu.

(MADE)

rangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam,” katanya.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat ini, kata dia, juga dalam rangka memberdayakan dan melindungi masyarakat dari kerawanan pangan, sehingga perlu upaya dimaksud dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

“Melalui pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada di kelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu

mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki,” ujarnya.

Terkait pengembangan lumbung pangan masyarakat ini, bupati Pringsewu mengungkap­ kan ada 3 tahapan yang dilakukan, yaitu, yang pertama Tahap Penumbuhan, yang mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui D+K Bidang Pertanian, kemudian kedua Tahap Pengembangan, yang mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana bansos, serta ketiga Tahap Kemandirian, yang mencakup penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian dana bansos agar mampu mengembangkan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan.

(PRI)

Korpri Pringsewu Adakan Pembekalan Anggota Pringsewu,FAKTUAL - Sekretarit Dewan Pengurus (DP) KorpriI Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung memberikan pembekalan kepada 200 peserta calon purna bhakti anggota Korpri/ASN. Para peserta diberi wawasan tentang kewirausahaan menghadapi pensiun, di Aula STKIP Muhammadiyah Pringsewu,Selasa (14/11).

Sekretaris KORPRI Kabupaten Pringsewu Rudito menuturkan, dari 200 peserta merupakan ASN fungsional dan struktural yang akan pensiun pada 2018 dan 2019 mendatang.

Acara ini menghadirkan beberapa pemateri, di antaranya Joko Waluyo, ketua Kelompok Peternak Kambing Mandiri Kecamatan Sukoharjo, Rianto Pamungkas, pimpinan PT. Citra Putra Mandiri (Kopi Klangenan), Eko Sugiarto (BSM Bank Sariah Mandir) dan Dedi Rosadi (PT.Taspen Ban­ darlampung) Rudito mengatakan, tujuan pemberian pembekalan memotivasi para peserta jika ingin menjadi wira usahawan dan menjadi manusia yang produktif setelah pensiun nanti.

Menurutnya dengan wirausaha secara mandiri dan menyibukkan diri dengan beraktifitas maka akan banyak yang dapat diperbuat. “Bahkan yang paling penting juga dapat meningkatkan ekonomi dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas menuju Kabupaten Pringsewu Bersahaja. Maka saya harap para calon purna bhakti agar serius menyerap semua materi yang diberikan,” katanya.

Sementara itu, Asisten III Sekkab Pringsewu Alwi Siregar ketika membuka agenda itu mewakili Bupati Pringsewu mengatakan, pembekalan calon Purna Bhakti anggota KORPRI Kabupaten Pringsewu memang perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas pegawai yang akan memasuki pensiun.”Sehingga mereka nantinya para calon purna bhakti akan memiliki kesiapan baik fisik maupun

mental,” ujarnya.

Menurutnya, untuk dapat menjalani kehidupan sesudah pensiun diperlukan langkah antisipasi dalam mempersiapkan rencana yang akan dilakukan adalah hal yang sangat penting, karena bagi yang akan memasuki masa pensiun atau purna bhakti diperlukan dan persiapan yang matang.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembekalan ini dapat menjadi bekal yang sangat berguna bagi para calon purna bahkti,” katanya.

Asisten III Sekkab Pringsewu juga mengharapkan, kepada nara sumber agar dapat menyampaikan materi dengan sebaiknya serta secara rinci dan jelas agar dapat diterima peserta. ”Begitupun kepada para peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini, sehingga dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan setelah sudah tidak aktif lagi berdinas,” kata Alwi.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

PRINGSEWU

9

Bimtek Siskeudes Tingkatkan Wawasan Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu Sujadi mengharapkan kegiatan bimbingan teknis sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat mem­ berikan wawasan dan mengerti akan kewenangan serta tanggung jawab bagi para pengelola keuangan desa.

“Sehingga penyusunan laporan keuangan desanya sesuai dengar aturan perundang un­ dangan yang berlaku,” kata Sujadi ketika membuka Pelatihan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Pekon dengan aplikasi siskeudes bagi tim satuan sistem keuangan desa (Satgas Siskeudes) Kabupaten Pringsewu tahun 2017, di Aula Sumarta, Pringsewu Timur, kemarin.

Menurut dia, jangan sampai ada dana desa yang sudah mulai cair, tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya dan dana tersebut habis terserap tanpa ada perencanaan program yang mempunyai skala prioritas.

Dia berharap peserta mengikuti kegiatan bimtek tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga para pengelola keuangan desa atau pekon dapat bekerja dengan benar dan profesional sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu, kata dia, untuk mewujudkan transparri dengan penerapan sepenuhnya melalui aplikasi, kendati terus ada pembaharuan tetapi dapat dekelolah secara efektif dan memenuhi standar, kemudian ilmu yang telah diperoleh agar dapat diteruskan dan penyampainnya kepada aparat pekon sebenarnya, supaya segala laporan keuangan tidak ada kesalahan sekecil apapun.

Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Pekon (PMP) Kabupaten Pringsewu Malian Ayub mengatakan, pelatihan itu diikuti 32 peserta,

meliputi 2 staf masing-masing kecamatan dan perwakilan OPD terkait. Para peserta sudah merupakan Tim Satuan Tugas Siskeudes Kabu­ paten Pringsewu.

Menurutnya, kegiatan itu berlangsung dua hari, Rabu - Kamis (15-16/11). Dengan menghadir­kan pemateri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lam­pung.

Malian Ayub mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan itu, dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teknis bagi Tim Satgas Siskeudes Kabupaten Pringsewu 2017, serta untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan pekon secara terbuka, professional, dan bertanggung jawab melalui sistem keuangan desa.

Menurut dia, dasar pelaksanaan Peraturan Mendagri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu tahun 2017 serta Perbup No.20 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

(PRI)

DPMP Pringsewu Gelar Pelatihan BUM-Pekon Pringsewu, FAKTUAL - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Pringsewu menggelar pelatihan, pengembangan Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) di di balai Pekon Sukoharjo 3, pekan lalu.

Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan ilmu managemen para pengurus dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau BUM-Pekon.

Kasmini SE, kasi usaha dan ekonomi masya­ rakat mengatakan kegiatan ini dilaksanakan se-Kabupaten Pringsewu dan untuk Kecamatan Sukoharjo, Banyumas dan Adiluih merupakan yang terakhir yang diikuti oleh 40 Pekon Badan Usaha Milik Desa - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa.

“Artinya, pembentukan BUM Desa hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris,” terang Kasmini.

Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam pasal 8 Permendesa No. 4 Tahun 2015, disebutkan BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang lembaga keuangan mikro.

Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan BUM Desa : Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

“Tujuan BUM-Desa yakni meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,”jelasnya.

Lalu, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerata­ an ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa dapat mendirikan BUM Desa, menurut Kasmini harus mempertimbangkan hal-hal berikut, diantaranya inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa, Potensi usaha ekonomi Desa; Sumberdaya alam di Desa; Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Beberapa langkah persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa dalam mendirikan BUMDes antara lain, yaitu: Melakukan sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa. Kemudian melakukan tinjauan atau kajian ringkas dengan mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Selanjutnya melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memililah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa

tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa. Tahapan-Tahapan dalam Pendirian BUM Desa Tahapan-tahapan dalam pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut: Tahap I (Pra Musyawarah Desa) Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa.

Tahap II (Musyawarah Desa) Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menye­ pakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat; membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa, sumber Permodalan BUM Desa, dan membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pemben­tukan BUM Desa. Tahap III (Pasca Musdes) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmi­gra­si, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; (a) Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Kepala Desa secara ex officio menjabat sebagai Penasihat BUMDes. Sebagai penasihat, kepala desa memiliki kewajiban dan kewenangan.

Kewajiban Penasihat BUM Desa Memberikan

nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Kewenangan Penasihat BUM Desa Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Modal awal BUM Desa Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa.

Modal awal untuk BUM Desa dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas Penyertaan Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas: Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Aset Desa.

Penyertaan modal masyarakat Desa Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Untuk mengembangkan Usaha BUM Desa, Desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal kepada BUM Desa yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Diolah dari berbagai sumber referensi sebagai bahan belajar tentang tatacara pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Pemprov Lampung Lepas Pramuka Ikuti Jambore ASEAN ke Filipina Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melalui Asisten Administrasi Umum Hamartoni Ahadis melepas Tim Pramuka Lampung mengikuti tiga kegiatan berskala nasional dan internasional di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/11/2017). Gubernur meminta ketiga acara tersebut menjadi perekat budaya dan menjalin persaudaraan sesama anak bangsa.

Kegiatan skala internasional tersebut yakni Jambore Asean VI di Filipina. Kwartir Daerah (Kwarda) Lampung mengirimkan 18 anggota mengikuti sejumlah kegiatan seperti forum pemuda, tari daerah, karnaval, rescue, scout rally, dan sport festival di Energy Park, Apokon, Tagum City, Davao del Norte, 27 November-2 Desember 2017.

Sedangkan dua kegiatan nasional yakni Pelayaran Lingkar Nusantara (Pelantara) VII dan Perkemahan Puteri Nasional (Perkempinas) ke-III. Ajang Pelantara VII berlangsung 20 November-17 Desember 2017 di Sabang, Aceh.

Lampung mengirimkan 14 peserta yang akan

berlayar menggunakan KRI jenis Landing Platform Dock dengan rute Jakarta Batam Belawan Sabang-Padang-Bengkulu Jakarta.

Peserta mengikuti perkemahan pesisir di Batam dan memeriahkan Sail Sabang 2017. Kegiatan meliputi lomba, materi, seni, dan bakti sosial di darat dan pantai.

Sedangkan Perkempinas III berlangsung 19-24 November 2017 di Bumi Perkemahan Pramuka Pantai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Lampung mengirimkan 44 peserta, dengan kegiatan umum, wawasan, dan keterampilan keputrian.

“Saya mengucapkan selamat kepada adikadik yang terpilih menjadi Duta Lampung.

Pak Gubernur berpesan jaga kesehatan dan ikuti petunjuk agar dapat mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, sehingga sepulangnya nanti adik-adik dapat tampil sebagai pribadi yang teguh, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab,” kata Hamartoni.

Gubernur meminta melalui Gerakan Pramuka, usaha mempersatukan bangsa dalam satu cita-cita kemerdekaan dapat terlaksana.

“Banyak haI baru yang akan kalian peroleh.

Hendaknya hal positif dapat kalian tularkan kepada teman-teman yang belum mendapat kesempatan mengikuti kegiatan itu,” kata Hamartoni.

Hamartoni berpesan agar Pramuka menjadi putera-puteri bangsa masa depan yang siap menerima tongkat kepemimpinan bangsa.

“Untuk menjadi pemimpin dimasa depan diperlukan kader bangsa yang sehat, kuat, terampil, dan berakhlak baik. Kaya pengetahuan dan pengalaman. Untuk menjadi kader yang sehat, budayakan hidup sehat dan jauhi narkoba yang akan merusak jiwa dan ragamu,” ujar Hamartoni.

Sebelum melepas keberangkatan peserta, Ketua Kwarda Lampung, Idrus Effendi, mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Kwarda Lampung berkat dukungan Gubernur Ridho. Idrus memaparkan kemajuan tersebut antara lain, pemberian bantuan dana hibah kepada Kwarda lampung senilai Rp4,5 miliar.

Kemudian, bantuan berupa Bumi Perkemahan di Kotabaru Jati Agung, Lampung

Selatan, seluas 55 hektare yang pembangunannya dimulai 2017. Rencananya, kata Idrus Effendi, di atas lahan itu berdiri Bumi Perkemahan moderen sekaligus sebagai ruang terbuka hijau perkotaan.

“Tahun ini ini Kwarda Gerakan Pramuka atas dukungan Gubernur bekerja sama dengan Vertical Rescue Indonesia, membantu masyarakat berupa pembuatan jembatan darurat di beberapa titik, dan akan banyak titik yang sedang kita persiapkan untuk dibangun jembatan darurat,” ujar Idrus yang juga Direktur Utama PT Wahana Raharja itu.

Selain itu, sejumlah prestasi ditorehkan Kwarda Lampung di 2017. Antara lain pada Lomba Regu Penggalang V Nasional, regu penggalang Gagak Hitam meraih Regu Berprestasi Tertinggi Putra. Prestasi ini terakhir pernah dicapai pada 2007 dengan Regu Kelinci dari SMPN 2 Bandar Lampung di kelompok putra. Sedangkan regu putri melalui Regu Kamboja menempati peringkat sembilan nasional atau empat besar se-Sumatera.

(AGA)

Pusat Lepas 460 Ha Register I Way Pisang Menjadi Kawasan Industri Bandarlampung, FAKTUAL - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melepaskan lahan kawasan Hutan Register I Way Pisang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, seluas 460 hektare kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Rencana­ nya, lahan ini menjadi kawasan industri (KI).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.195/Menlhk/Setjen/PIA.2/52017 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk mendukung pengembang­ an kawasan industri Lampung. Jalan panjang ditempuh Gubernur Ridho antara lain melalui Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja, pada 6 Maret 2017 di Istana Negara.

Pada rapat itu, Ridho mengusulkan tiga KI yakni KI Way Pisang, KI Maritim Tanggamus, dan KI Mesuji di Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Ketiganya mendapat restu Presiden Joko Widodo sebagai penunjang beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera. Pada 14 Agustus

2017, Gubernur Ridho juga menggelar rapat dengan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, untuk mempertajam rencana tersebut.

“Sebagai lahan pengganti (ruislag), Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan lahan di Kabupaten Tulangbawang seluas 955 hektare,” kata Sekretaris Daerah Lampung Sutono saat memimpin rapat pembahasan

ter­kait pelepasan lahan Register Way Pisang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemprov Lampung, di Ruang Sakai Sambayan, Senin (13/11/2017).

Menurut Sutono, Gubernur Lampung Ridho menujuk PT Lampung Jasa Utama (LJU), badan usaha milik daerah (BUMD) Provnsi Lampung, sebagai pengelola dengan meneribtkan SK

Gubernur Lampung Nomor G/629/III.12/ HK.2016 tanggal 31 Oktober 2016. PT LJU berke­wajiban mencari mitra perusahaan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan industri, pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kawasan industri, dan pengajuan izin prinsip dan pengajuan ijin usaha kawasan industri.

“Prinsip dasarnya kita memperkuat LJU. BUMD ini harus difungsikan secara optimal khususnya dalam mendukung program pengembangan kawasan industri. Pemprov menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kawasan industri kepada PT LJU,” kata Sutono.

Dari sisi pendanaan, Sutono mengatakan Pemprov Lampung melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 menganggarkan dana sekitar Rp10 miliar sebagai penambahan penyertaan modal LJU untuk dana lahan pengganti (ruislag). Direktur Utama PT LJU, Andi Jauhari Yusuf mengataka siap melaksanakan tugas dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mendukung kawasan Industri. “Pemprov tetap menjadi induk dalam menaungi LJU,” kata Andi Jauhari. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 11 Mulya Jaya Bangun Jembatan, Rabat Beton dan Sumur Bor dari DD BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Anggaran Dana Desa (DD) tahap pertaama tahun 2017 dimanfaatkan Kampung Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan beserta dua titik TPT, rabat beton dan 3 titik sumur bor.

Kepala Kampung Karya Maju, Jhon Hendri mengatakan, jembatan yang dibangun dengan lebar 5,90 meter dan panjang 6,12 meter sesuai dengan RAB dan acuan dari gambar teknik dengan dua TPT ditambah jalan rabat beton serta rehab posyandu dan gedung PAUD. “Pekerjaan sudah selesai dan terakhir setelah kami membenahi pekerjaan yang sempat rusak oleh bencana alam banjir besar yang sempat menjebol tembok TPT dan merobohkan kerangka jembatan, namun hal ini sudah di perbaiki meski harus ulang dari awal,” kata Jhon Hendri sembari melihatkan video kejadian banjir yangmenjebokan TPT dan penyangga jembatan.

Dia menambahkan, dalam pengerjaan proyek pembangunan di kampung ini pihaknya menerapkan dasar aturan dan acuan yang diatur dengan ketentuan pelaksanaan serta menggunakan tenaga dengan mempekerjakan warga kampung yang ada di lingkungan pembangunan masing-masing titik Adapun pembangunan tersebut merupakan wujud dari musyawarah dengan pertimbangan dan persetujuan masyarakat antardusun.

“Sebab pembangunan jembatan tersebut merupakan jalan alternatif penghubung antara Kampung menuju pasar Kecamatan dan sangat berguna bagi masyarakat lingkungan kampung karena sebagian masyarakat dengan usaha berladang di arah areal tersebut sehingga melalui jalur tersebut,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak lama warga kampung.

Mulya Jaya mengidamkan jalan dan jembatan tersebut dapat bagus.

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

ANRI PRATAMA S

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

Siswanto salah satu tokoh masyarakat setempat mengucapkan terima kasih dengan adanya pembangunan di Kampung Mulya Jaya.

“Dengan adanya rehab gedung PAUD, proses belajar mengajar menjadi bertambah lancar, tidak akan ada atap yang ambrol. Program dana desa, kami sebagai masyarakat sangat merasakan manfaat pembangunannya,” ujar siswanto. (MAN)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

12

Lamteng 4 Besar Kinerja Penyelenggaraan Pemda Terbaik

Lampung Tengah, FAKTUAL - Lampung Tengah (Lamteng) naik tujuh peringkat dalam hal prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 dan lebih baik dibandingkan Kota Bandar Lampung yang berada di posisi

kelima.

Penilaian tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penilaian peringkat kinerja meliputi semua

lini himpunan kinerja semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penilaian langsung Pemprov Lampung dan Kemendagri. Nilai yang didapat dengan status tinggi, kata Kepala Bagian (Kabag) Adminiastrasi Tata Pemerintahan

(Tapem) Pemkab Lamteng, HM Juniar, kemarin.

Menurut dia, skor yang diperoleh Lamteng 2,9917 lebih tinggi dari Kota Bandar Lampung yakni 2,9827 di posisi kelima. Sementara pada 2015 Lamteng di posisi 11 dengan raihan skor 2,8118 dengan menempati posisi 232 kabupaten/ kota nasional.

Mantan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamteng itu mengatakan, peningakatan program kerja di masa kepemim­ pinan Bupati Mustafa dan Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto mempengaruhi hasil validasi terhadap indikator kinerja kunci laporan penye­ lenggaraan pemerintahan daerah (IKK-LPPD).

“LPPD merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hanya dua kabupaten dan satu kota yang mendapatkan status sangat tinggi,” katanya.

Berdasarkan data Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, peringkat pertama tertinggi Kabupaten Lampung Barat, dua tahun berturut-turut dengan skor 3,3016. Peringkat kedua Kota Metro dengan skor 3,2980. Peringkat ketiga yakni Lampung Utara dengan skor 3,0262.

DPRD Lamteng mengapresiasi raihan yang didapat Pemkab Lamteng terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, wakil rakyat berharap posisi tersebut bukan untuk berrpuas diri dan diharapkan bisa menjadi pemicu untuk jauh lebih baik.

“Kami apresiasi raihan itu. Berarti ada pening­ katan jika dibandingkan dua tahun lalu. Namun, jangan sampai berpuas diri, saya justru melihatnya organisasi perangkat daerah (OPD) harus bisa meningkatkan pelayanan nyata kepada masyara­ kat,” kata Wakil Ketua II DPRD Lamteng, Riagus Ria. (SYAH)

Pemkab Lamteng Bantu Lewat HIPMI Expo, Mustafa Rehab Kampus AKN Kenalkan Produk KECe Lampung Tengah, FAKTUAL - Upaya mening­katkan kualitas pendidikan, Pemkab Lam­pung Tengah menggelontorkan Rp 2,5 miliar untuk rehabilitasi kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) setempat.

Menurut Bupati Lampung Tengah, Bupati Mustafa dalam wisuda angkatan V program studi di luar domisili (PDD) Polinela Lampung Kabupaten Lamteng tahun akademik 2016/2017, di Gedung Sesat Nuwo Balak, Senin (13/11), tak hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa, perbaikan infrastruktur juga dilakukan.

“Tahun ini kami menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk rehab AKN. Insyaallah akhir tahun selesai, mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas kenyamanan belajar mahasiswa dan fasilitas kampus lebih represetatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, didirikannya AKN Lampung Tengah di latarbelakangi keprihatinannya terhadap metode pendidikan saat ini yang belum mampu menyiapkan lulusan yang siap pakai dan siap kerja. Karenanya meski berbekal ijasah S1, S2 maupun S3, masih banyak maha­siswa yang tidak tahu harus kemana.

Menurut Mustafa, pola pendidikan yang lebih banyak mengedepankan materi harus diubah dengan fokus pada praktikum.

“Saya menginginkan pendidikan yang lebih banyak praktiknya ketimbang teori. Karena itulah didirikan AKN. Alhamdulillah disetujui pemerintah pusat dan berjalan sampai saat ini di bawah binaan Polinela Lampung,” ujarnya.

Meski hanya menghasilkan lulusan D1 dan D2, namun dikatakan bupati ronda ini, lulusan AKN adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterampilan atau skill yang bisa menjadi bekal mereka setelah lulus. Karenanya ia menegaskan kepada mahasiswa AKN untuk tidak minder dalam menghadapi persaingan dunia kerja.

Mustafa juga menyatakan komitmennya untuk mengantarkan Lampung Tengah lebih maju dengan kualitas SDM yang mumpuni.

Menurutnya dibutuhkan generasi handal yang untuk bisa mengelola potensi SDA yang ada di Lampung Tengah.

“Lamteng merupakan daerah paling luas di Lampung. Potensi Lamteng terdiri dari sektor pertanian, industri, dan perkebunan. Jika potensi ini mampu dikelola dengan baik, saya percaya Lamteng menjadi kabupaten maju di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PDD Politeknik di Lampung Tengah Eko Sudarpriyanto, menerangkan ada 77 mahasiswa yang diwisuda, mereka terdiri dari 21 mahasiswa manajemen informatika (MI D1), 10 mahasiswa jurusan multimedia (D1) dan 46 mahasiswa teknik komputer jaringan (D2).

Berdiri sejak tahun 2013, jumlah total lulusan PDD Politeknik di Lampung Tengah mencapai 370 mahasiswa, 63 persennya telah terserap tenaga kerja. PDD Politeknik di Lampung Tengah merupakan satu dari 7 perguruan tinggi yang menjadi binaan Politeknik Lampung.

“Resmi lulus dari sini, mahasiswa diharapkan bisa terus meningkatkan kompetensinya.

Tak hanya mengandalkan ijasah, mahasiswa harus memiliki kompetensi yang mumpuni.

Terlebih di tengah tingginya persaingan dunia kerja saat ini, tentunya hal ini harus diantisipasi dengan bekal kemampuan dan kompetensi yang kita miliki,” katanya. (SYAH)

Lampung Tengah, FAKTUAL - Program kampung ekonomi creatif (KECe) terus dilakukan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Tak hanya pemberdayaan UMKM atau pelaku usaha, Pemkab Lamteng juga terus mengupayakan pemasaran produk KECe secara luas.

Di antaranya berpartisipasi dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Exo 2017 yang berlangsung di Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandarlampung sejak 11-19 November mendatang.

Dalam event tersebut produk KECe Lampung Tengah turut dipamerkan Pemkab Lamteng yang bekerjasama dengan HIPMI Lamteng. Pemkab

Lamteng adalah satu-satu­ nya kabupaten yang me­ merkan hasil kreativitas masyarakat.

Kepala Dinas Perindus­ trian Lamteng, Nuliana mengatakan, untuk meng­ enalkan produk Kampung Entrepreneur Creative (KECe) Lamteng ke masyara­ kat Lampung, Pemkab Lamteng mengikuti kegiatan HIPMI Expo.

“Kami pamerkan hasil produk KECe kita di MBK. Tujuannya agar masyarakat Lampung lebih mengenal produk-produk hasil kreati­ vitas masyarakat Lamteng, khususnya di kampungkampung. Sehingga produk asli Lamteng bisa dipasarkan di luar Lamteng,” ujarnya.

Produk yang dipamerkan, lanjut Nuliana, adalah produk-produk olahan ma­ kan­an seperti, Keripik, Selai, Kopi Robusta asli Lamteng dan makanan olahan lainnya. Tak hanya itu, pemkab Lamteng juga memamerkan hasil kerajinan para ibu-ibu kelompok wanita Tani (KWT) dan kelompok kerajinan industri menengah lainnya.

“Ada kain tapis, batik asli Lamteng, tas, sendal dan masih banyak lagi produk Kece yang di pamerkan. Total yang kita pamerkan lebih dari 200 produk KECe hasil kreativitas dari masyarakat Lamteng. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita sangat antusias dengan adanya program KECe,” katanya.

(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

13

Lamtim Gelar Pembinaan Satgas Anti Narkoba Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, membuka Pem­binaan Satgas Anti Narkoba, di Gedung Pusiban Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Selasa (14/11/2017).

Menurut Zaiful Bokhari, pihaknya mengharap­ kan sekaligus menghimbau kepada seluruh peserta untuk tidak segan-segan memberi peng­ arahan, penyuluhan, dan membagi ilmu kepada keluarga, khususnya anak-anak, saudara, mas­ yarakat, dan teman, untuk menjauhi barang terlarang itu.

“Laporkan kepada lembaga, dinas,/instansi yang berwewenang, bila mengetahui ada anggota masyarakat yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba,” katanya.

“Kami tidak akan segan-segan apabila kita mengetahui ada yang menggunakan bahkan mengedarkan, kami lakukan tindakan tegas dengan aparat keamanan, saya meminta untuk dilakukan tembak di tempat,” ujarnya.

Hal yang menjadi topik bahasan dalam kegiatan yang diikuti dua orang sebagai perwakilan setiap desa di Lampung Timur tersebut, antara lain, efek berbahayanya penyalahgunaan narkoba, peran penting keluarga dalam menjaga kelang­ sungan kehidupan individu serta kesadaran penuh anggota masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menjaga, saling mengawasi, saling mengingatkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hadir pada kegiatan, Asisten Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Antoni Siaga Putra, serta unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Timur. (IRI)

Mustafa Peritahkan Bayi Lahir di RS Harus Dapat AK dan KK

Lampung Tengah FAKTUAL-Untuk memudahkan kepemilikan akta kelahiran (AK) dan kartu keluarga (KK), Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membuka layanan AK dan KK gratis bagi para ibu yang melahirkan di rumah sakit Demang Sepulau Raya.

Layanan jemput bola ini merupakan salah satu bukti pelayanan prima yang ingin diberikan Pemkab kepada masyarakat. Tak

hanya Disdukcapil, layanan jemput bola ini juga berlaku untuk SKPD lainnya khususnya dibidang pelayanan surat menyurat maupun perizinan.

“Pembuatan izin usaha gratis, kami jemput bola. Begitu juga pembuatan KTP dan kartu kuning, kami jemput bola dengan kerjasama di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bisa memudahkan masyarakat kelengkapan surat identitas diri. Saya harap pelayanan ini terus ditingkatkan dan menyeluruh di SKPD-SKPD

lainnya,” ujar Mustafa.

Menurutnya [emerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik, cepat dan profesional.

“Inilah yang sedang kita upayakan. Saya minta semua SKPD punya visi yang sama, berikan pelayanan terbaik dan jadikan kepuasan masyarakat sebagai prioritas kerja kita,” tandasnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Lamteng Sugandi mengatakan, sudah ada tiga rumah sakit yang menandatangani kerjasama tersebut, diantaranya RSUD Demang Sepulau Raya (RSUD DSB), RS Harapan Bunda Seputihjaya dan RS Ibu Anak (RSIA) Paramita Bandarjaya.

Lalu, ada juga Puskesmas Bandarjaya dan satu klinik bersalin di Kecamatan Padangratu.

Sugandi mengatakan, dalam kerjasama dengan RSUD DSR dan RSHB, tidak hanya pembuatan akta kelahiran dan KK saja. “Akta kematian juga bisa langsung dibuatkan dengan cara gratis jika ada pasien yang meninggal dirumah sakit,” ujarnya.

Sugandi memaparkan, mekanisme pembuatan akta kelahiran, KK dan akta kematian itu, pihak rumah sakit yang mengajukan permohonan kepada Disdukcapil Lamteng.

“Data permohonan dari rumah sakit diambil dari pihak keluarga yang bersangkutan.

Jika setuju, rumah sakit akan mengajukan permohonan untuk dibuatkan, baik akta kelahiran, KK atau akta kematian,” jelasnya.

Sugandi menambahkan, adanya kerja sama ini memberikan keuntungan antara dua pihak. Baik dari disdukcapil sendiri, atau pihak rumah sakit. “Untungnya dari kita, bisa mengejar target pembuatan akta ataupun KK,” imbuhnya.

Kedepan kerjasama seperti ini akan terus di perluas hingga menjangkau rumah sakit lainnya di Lamteng. “Bahkan puskesmas bisa juga kita ajak kerja sama seperti ini,” ungkapnya.

Bagi pemilik klinik kesehatan yang akan ikut kerja sama dengan Disdukcapil Lamteng.

Sugandi mengimbau agar menghubungi instansi yang dipimpinnya. “Kami membuka ruang untuk kerja sama dalam pembuatan dokumen kependudukan ini, yang berminat MoU, silahkan hubungi Disdukcapil Lamteng.” imbaunya. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

14

4 Siswa SMP Swasta di Tubaba Dipukul Ketua Yayasan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Beberapa siswa SMP Islam Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mendapat perlakuan kasar dari ketua yayasan sekolah tersebut.

Seorang siswa yang menjadi korban tindak kekerasan, SI, pelajar kelas 7 mengaku dipukul oknum ketua yayasan tersebut sekira 3 bulan lalu, terpatnya Senin. “Waktu itu saya sedang bermain bersama teman-teman lalu ketua yayasan memukul saya dengan kayu kedondong tepat dekat paha saya sampai memar, kami langsung pulang,” ujar SI, kemarin.

“Semenjak kejadian tersebur saya tidak mau masuk sekolah sampai beberapa hari, saya takut kejadian tersebut terulang lagi, saya disuruh orang tua saya pindah sekolah, beberapa hari kemudian, saya di terima sekolah di Mulyaasri,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan SMP Islam, Kalimiring, Kecamatan Tumijajar, Jainudin mengakui telah memukul siswanya.

Menurutnya, sekira 2 atau 3 bulan lalu, dia memukul siswa tersebut tapi masalah itu sudah ditangani Inspektorat Tulangbawang Barat.

“Para siswa pindah dari sekolahan ini, itu pun atas kemauan mereka, kalau tidak salah ada empat siswa yang pindah. Yang pasti kejadian tersebut saya lupa.” ujarnya.

Dia mengatakan, tidak benar jika satu dari empat siswa tersebut berhenti sekolah. “Semuanya minta surat pindah dari sini,” katanya. (HER)

KKG Tulangbawang Tengah Rapat Pengurus

Proyek Talut di Tubaba Tanpa Plang Nama Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Proyek talut di RK 3 Candrajaya, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung tidak ada papan anggaran proyek tersebut (plang nama), padahal berdasarkan informasi dana yang digelontorkan sekira Rp 2 miliar.

Di sisi lain pengerjaan proyek tersebut juga tidak melibatkan warga sekitar. Menurut mandor proyek, Yudi, plang nama proyek belum ada, “Kami tidak tahu apa-apa.

Yang kami tahu proyek ini punya Pak David, orang Bandarlampung,” ujarnya pada skm

faktual.selasa(14/11).

“Saya berdomisili di Tirta dan pekerja ada yang dari Candrakencana, warga Candrajaya tidak ada, Proyek yang kami buat ini berukuran 60 x 60 meter dan panjangnya 275 meter dan nominal borongannya kami tidak tahu.” ujarnya.

Menurut seorang pekerja yang namanya tidak mau disebutkan, proyek tersebut senilai Rp 2miliar. Proyek itu berasal dari Dinas PU Tubaba tahun anggaran 2017, selain talut juga untuk pengecoran jalan di lokasi yang sama. (HER)

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sebagai upaya mempererat silahturahmi anggota, Kelom­pok Kerja Guru (KKG) Kecamatan Tulang­ bawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung menggelar rapat pembentukan pengurus baru , di rumah makan lesehan di Pulunkencana, kemarin.

Menurut Ketua KKG Penjas, Kartam, pihaknya mohon maaf jika ada kesalahan pengurusan di masa lalu. Semoga ke depan lebih giat lagi, sinergi membangun siswa-siswi berkwalitas, dan mempunyai etos tinggi.

Pengawas Penjas kecamatan tersebut, Turimin mengatakan, O2SN yang dilakukan selama ini berjalan baik, semoga ke depannya nanti lebih baik lagi. “Kepada pengurus KKGO yang telah bekerja sekitar 3 tahun ini, kami ucapkan terimakasih,karena sudah mendapat juara terus menerus. Untuk pengurus yang terpilih nantinya dapat meningkat lagi, semua akan didukung,” katanya.

Perwakilan Dispora setempat, Jainuri mengatakan, Kecamatan Tulangbawang Tengah meraih juara berturut selama 3 tahuni. “Saya yakin kepada rekan-rekan yang masih muda mampu meningkatkan etos kerja, mengingat

Kecamatan Tulangbawang Tengah jantung kota kabupaten,” ujarnya.

“Sebentar lagi akan dilaksanakan kirab pemuda dan Alhamdulillah kabupaten kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, acara tersebut akan dilaksanakan di Islamic Center Tubaba,” katanya.

“Saya berharap kepada pengurus yang akan datang lebih giat lagi karena bebannya lebih berat,” katanya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Gugus Panaraganjaya, Agus Tri Maryono, dan seluruh guru penjas di kecamatan tersebut.

Sementara itu, dalam rangka menyambut ulang tahun (HUT) ke-72 PGRI,kabupaten tersebut akan menggelar berbagai perlombaan.

Menurut Sekretaris PGRI Cabang Tulang­ bawang Tengah Elias, pada peringatan HUT tersebut pihaknya akan menggelar lomba cipta puisi, tenis meja, bulutangkis, dan bola voli.

“Perlombaan akan digelar di Kecamatan Tulangbawang Tengah, kami mendukung dan mensport kegiatan tersebut termasuk dana,” katanya.

(HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

15

Pemkab Tuba Mengakomodasi Program Bupati Terpilih

Tulangbawang, FAKTUAL- Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung menyatakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam KUA dan PPAS tahun

Anggaran 2018, telah mengakomodasi berbagai program dan kegiatan bupati dan wakil bupati terpilih.

Menurut Bupati Tulangbawang, Hanan A

172 Pasangan di Mesuji Ikuti Sidang Itsbat Nikah

Mesuji, FAKTUAL - Sekira 172 pasangan di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, melakukan sidang itsbat nikah di Aula Pemkab Mesuji, Brabasan, kemarin. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu dari tujuh kecamatan di kabupaten tersebut yang sudah melakukan akad nikah tetapi belum mendapatkan buku nikah.

Kabag Kesra Pemkab Mesuji, Slamet Sulaiman mengatakan, pelaksanaan sidang itsbat nikah itu merupakan kerjasama Pemkab Mesuji dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama Tulangbawang dalam rangka tertib kelengkapan administrasi perka­ winan bagi pasangan yang sudah menikah, na­mun belum tercatat oleh pihak yang berwe­ nang.

“Sidang itsbat hari ini merupakan pelaksanaan tahap II. Tahun ini sidang itsbat nikah diseleng­ garakan dalam dua tahap, tahap pertama yang telah berjalan diikuti sebanyak 143 pasangan, sedangkan pada tahap kedua ini akan diikuti 172 pasangan, sehingga total ada 315 pasangan untuk tahun ini,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mesuji Khamami mengatakan, pelayanan sidang itsbat nikah terpadu, besar manfaatnya terutama bagi ka­ lang­an masyarakat tidak mampu, hal ini

memudahkan bagi anak-anak mereka terutama dalam proses administrasi pendidikan, mende­katkan layanan pada masyarakat yang membu­tuhkan, dan menyederhanakan proses demi terciptanya pelayanan maksimal bagi masyarakat sehingga menghasilkan penataan administrasi yang teratur ke depan.

“Saat ini masih banyak pernikahan yang belum tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) sehingga pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah. Padahal, dengan tidak dimilikinya buku nikah akan berakibat pada permasalahan dalam mengurus berbagai dokumen keluarga yang dibutuhkan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya,” katanya.

Menurut dia, pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di KUA dan mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan mayoritas permohonan sidang itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan yang tidak mampu secara finansial.

“Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian nyata Pemerintah Kabupaten Mesuji kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen pernikahan, maka seluruh biaya sidang itsbat nikah terpadu dan penyelenggaraannya telah ditanggung Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui APBD tahun Anggaran 2017,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, selain Bupati Khamami, juga dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung H. Endang Ali Ma’sum, Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Rahmat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Helmi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Musholi Rais, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi. (TAB)

Razak pada rapar paripurna tentang pendantag­ anan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran semantara APBD, kemarin, hal tersebut agar bupati dan

wakil bupati terpilih dapat segera merealisasikan berbagai program dan kegiatan sesuai visi dan misinya dengan harapan pembangunan di Kabupaten Tulangbawang terlaksana dengan lebih baik lagi.

Sidang paripurna, kata dia. memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah yang akan kita rencanakan di tahun 2018 mendatang.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dengan kata lain pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya, yang lebih menekankan kepada proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Dukungan terhadap pembangunan tentunya tidak terlepas dari sebuah perencanaan, guna mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada dasarnya penyusunan Kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran 2018 merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20132018, serta untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018, katanya.

Hanan A Razak juga menjawab berbagai padangan umum dari beberapa fraksi. (MUH)

Pemkab Tuba Apresiasi Pemprov Tulangbawang, FAKTUAL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang turut andil dalam membangun dan memajukan Kabupaten.

“Pemprov selama ini turut berperan aktif mensupport, mendukung serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di Tulang Bawang,” kata Bupati Tulang Bawang, Hanan A Rozak,MS dihadapan Isteri Wakil Gubernur Lampung, Hj.Hasiah Bachtiar Basri, saat membuka kegiatan Lomba Kesrak PKK-KKBPKKesehatan di Kecamatan Menggala Timur, Kamis (16/11/2017).

Diakui Hanan, selama lima tahun dirinya menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang berbagai bantuan dikucurkan Pemprov untuk memajukan kabupaten Tulang Bawang.

“Sangat banyak bantuan yang diberikan baik itu dibidang Kesehatan,Pertanian,Kesra,dan banyak lagi lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,dan terakhir saya ingat pemprov mem­berikan dana Hibah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu artinya Pemprov mempunyai perhatian terhadap seluruh masyarat didaerah agar bisa maju dan berkembang,” paparnya.

Dijelaskan Hanan,salah satu program yang sangat luar biasa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Tulang Bawang adalah Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK).

Karena selain membangun lanjut Hanan GSMK juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi, mendukung, mengelola, langsung pembangunan-pembangunan yang dirancang individual oleh masyarakat itu sendiri.

Semua pembangunan tersebut, sambung Hanan, tidak lepas dari dukungan pihak Pemprov Lampung yang merestui apapun programprogram pembangunan di Tulang Bawang.

“Bahkan Pemprov juga memberikan bantuan pembangunan swadaya yakni Program “Gerbang Desa” itu sama dengan GSMK,semuanya diklola langsung oleh masyarakat, artinya bantuan pembangunan Gerbang Desa membangun berbagai fasilitas kebutuhan kampung yang bersipat pemberdayaan,jadi intinya program kabupaten dan pemprov sangat selaras, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dikabupaten Tulang Bawang umum­nya di Provinsi Lampung. Mari bersama kita jalankan pembang­ unan agar Tulang Bawang lebih maju dan berdaya saing,” pungkasnya. (MUH)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

16

Dinas TPHP Way Kanan Launcing Billing System Way Kanan, FAKTUAL - Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP), Kabupaten Way kanan, launching penembusan pupuk bersubsidi secara online (Billing System), di Gedung Serba Guna (GSG) setempat. Senin (13/11).

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan, Maulana, untuk di Kabupaten Way Kanan yang menjadi percontohan tentang metode billing system Kecamatan Bahuga yang terdiri dari 11 kampung dan memiliki 97 kelompok dan semua telah mengikuti program tersebut.

Dalam Acara tersebut turut hadir, jajaran Forkopimda Way Kanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Indiatmoko, Balai Penyuluh Peternakan Provinsi Lampung, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Direksi PT. Bank Lampung, Jajaran Produsen Pupuk PT. Pusri dan Petrokimia Gresik Provinsi Lampung.

Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan di sektor pertanian, dan merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, kata Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, pada pembukaan launching pupuk bersubsidi secara online.

“Dengan potensi ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat terus memberikan prioritas dan fokus pada pengembangan sejumlah komoditas, khususnya tanaman pangan yang sangat prospektif untuk dikembangkan,”katanya.

“Dan tanaman yang sangat menonjol dari daerah kami, tanaman palawija seperti padi, jagung, kedelai serta jenis-jenis tanaman hortikul­ tura seperti cabe maupun tanaman buah, sangat memungkinkan untuk terus dikembangkan dari baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi,” ujarnya.

Billing system diharapkan dapat menjaga kestabilan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pupuk untuk berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga dapat memberikan dampak positif terutama dalam hal pemenuhan pencapaian 6 (enam) tujuan tepat.

Pada kesempatan itu juga, Raden Adipati Surya berpesan kepada para kelompok tani yang melaksanakan program tersebut agar dapat berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam pelaksanaannya sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang harapkan.

“Kepada petugas pertanian di lapangan

(PPL), saya berharap bekerjalah sesuai dengan tugas masing-masing, terutama tentang potensi yang ada diwilayah binaannya masing-masing, karena dari potensi itulah dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dibutuhkan untuk membina dan memajukan wilayah binaanya,” katanya. (MAN)

Pemkab Way Kanan Peringati HKN Way Kanan Adakan Way Kanan, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung meng­gelar upacar mingguan sekaligus Peringatan HKN, Lapangan Pemkab setempat, kemarin.

Bupati setempat, Raden Adi­pati Surya mengatakan, peringatan Hari Kesehatan Nasional yang saat ini kita laksanakan,mengangkat Tema”Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku”tema tersebut sejalan dengan Program Indo­ nesia Sehat melalui Pende­ katan Keluarga yang mene­ kankan keluarga sebagai bagian penting dalam men­ dorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi inti Pembangunan Kesehatan sesuai Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009. Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keuarga. Menekankan pada pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kesehatan.

“Lingkungan keluarga memberikan dasar bagi seseorang untuk memiliki kebiasaan, perilaku dan gaya hidup yang sehat. Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya untuk membudayaan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat mulai dari lingkungan keluarga,” katanya.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga untuk meningkatkan derajat

Pembinaan BPK

kesehatan masyarakat.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan programprogram kesehatan baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target/fokus kepada keluarga berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan keluarga.

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data dan informasi dari profil kesehatan keluarga dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga).

(MAN)

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung adakan Pembinaan dan Sosialisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), di Aula Dinas PMK setempat, kemarin.

Menurut Sekda setempat, Saipul saat membacakan pidato bupati, Raden Adipati Surya, Badan Permusyawaratan Kampung sebagai bagian dari pemerintahan kampung merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Anggota BPK,kata dia, wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah. BPK bersama dengan kepala kampung berfungsi menetapkan Peraturan Kampung serta berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka pemerintahan kampung dituntut untuk mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta pembangunan.

Dia mengatakan, BPK secara umum mempunyai kewenangan, membahas Rancangan Peraturan Kampung bersama kepala kampung, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan tersebut tentu tidak harus berlebihan tetapi harus berlandaskan dengan norma peraturan perundangundangan yang berlaku, katanya.

“Saya meminta ketua dan anggota BPK bekerja dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas saudara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sebagai unsur pemerintahan kampung, kepala kampung dan BPK merupakan mitra. Untuk itu harus membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di kampung, ujar dia.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

17

Lambar Peringati Hari Kesehatan Nasional Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53, di Lapangan Danau Asem, Kecamatan Suoh, kemarin.

Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri meng­ atakan, pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa Indonesia untuk mening­katkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya.

Menurut dia, Indonesia saat ini mengalami transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti kanker, stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Langkah promotif dan preventif merupakan upaya yang efektif untuk mencegah tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular. Untuk itu, tema peringatan HKN ke-53 tahun 2017 adalah: “Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku”, tema

tersebut sejalan dengan program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga melalui gerakan masyarakat hidup sehat (germas).

Keluarga menjadi awal untuk mendorong masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lambar, Paijo mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut meningkatkan kepedulian komitmen dan aksi nyata semua komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia sehat.

Adapun tujuan khususnya, peran aktif dan

aksi nyata sektor swasta atau dunia dalam pemberdayaan masyarakat dan pemyelenggaraan program kesehatan di Indonesia. Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat, katanya.

Puncak peringatan HKN dilaksanakan 12 November 2017 di Lapangan Danau Asem TNBBS BNS. “ Alasan pemilihan tempat dalam rangka mendukung sektor pariwisata khusunya perwisata alam,” katanya.

(RLS)

Lambar Gelar Lomba Pawai Ta’aruf MTQ Lampung Barat Qasidah Rebana Lampung Barat, FAKTUAL - Guna melestarikan qasidah, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali menggelar lomba Qasidah Rebana yang diikuti 20 utusan 15 kecamatan, di Masjid Bintang Mas Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu, kemarin.

Pemenang lomba akan mewakili Provinsi Lampung pada Lomba Qasidah tingkat Nasional, di Padang, Sumatera Barat.

Di sisi lain, Musabaqoh Tilawatil Quran ke-21 tingkat Kabupaten LampungBarat tahun 2017 juga telah menghasilkan peserta terbaik menurut cabang dan golongannya.

Asisten II Bidang Perekonomian Kabupaten Lampung Barat, Natadjudin Amran pada penutupan MTQ mengatakan, kegiatan itu merupakan wahana ideal dalam upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mempererat silaturahmi.

“Berkaitan dengan penyelenggaraan MTQ, satu hal yang patut menjadi perhatian kita semua, Quran mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang kekal dan harus diyakini, dihayati, dan diamalkan,” katanya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk semakin menetapkan jalinan islamiyah sebagai dasar terciptanya persaudaraan antar bangsa dan persaudaraan atas dasar kesamaan tanah air dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya bagi kemajuan pembangunan,” kata dia. (ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Makmur Azhari membe­ rangkatkan pawai taaruf Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-21 tingkat kabu­ paten, di Lapanagan Pemkab setempat, menuju Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu, kearin.

Menurut dia, setiap kecamatan di Kabupaten Lam­b ar mengirimkan utusan­nya untuk mengikuti seluruh nomor yang dilom­ bakan dalam pelaksanaan MTQ ke-21 Tingkat Kabu­ paten Lambar tahun 2017 yang diselenggarakan di Masjid Bintang Mas Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu.

“Alhamdulillah, event tahunan ini berlangsung selalu meriah dan dinikmati seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, MTQ merupakan wujud mensiarkan agama serta peningkatan kemampuan para qori dan qoriah di Kabupaten Lambar, dan oleh karena itu, kegiatan ini akan membuat masyarakat khususnya generasi muda akan semakin termotivasi untuk terus mengingkatkan kemampuannya dalam membaca Quran yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Wabup berharap, kegiatan ini dapat berlangsung sukses dan menghasilkan para juara-jauara dari seluruh kategori MTQ, ini akan dapat membanggakan Lambar di event tingkat Provinsi Lampung nantinya.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

mendukung kegiatan ini. Semoga seluruh masyrakat kabupaten Lambar dapat mempedomani dan mengamalkan ajaran Quran dalam kehidupan seharihari, karena hakikat dari pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran adalah bagaimana umat memahami dan mengamalkan firman Allah SWT.” “Saya sangat mengharapkan masyarakat dapat menjadikan Quran sebagai imam dan pedoman hidup sehari-hari, serta memahami dan menghayati kandungan isi al-qur’an. karena, kewajiban umat untuk menghayati dan mengamalkan kandungan Quran, adalah modal seluruh komponen masyarakat untuk di akhirat kelak. diharapkan juga melalui pelaksanaan MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 ini kita tingkatkan spirit, menyiapkan generasi yang bertaqwa, berwawasan, kerukunan dan persatuan,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

18

Peratin Harus Gunakan Anggaran Sesuai Aturan Lampung Barat, FAKTUAL - BupatiLampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri meminta seluruh pertain (kepala desa) harus menggunakan ang­ garan, baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa (ADD dan DD), sesuai peraturan dan UU. Menurut dia pada pelantikan 60 peratin terpilih tahun 2017, yang digelar Dinas Pember­ dayan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lam­ pung Barat, di Ruang Rapat Kenghatun BPKD setempat, kemarin, seluruh perain selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin dan melayani masyarakat pekon di tempat saudara bertugas.

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemerin­ tah­an pekon merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan peme­ rintahan daerah. Peratin sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan pekon merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan pekon merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara­ an pemerintahan daerah. Oleh karena itu peratin mempunyai kedudukan yang strategis selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pem­ berdayaan masyarakat pekon, katanya.

“Saya mengingatkan kepada peratin terpilih selalu terbuka terkait dengan pengelolaan keuangan pekon, di mana setiap peratin berhatihati dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, sampai dengan pelaporan anggaran.

Pergunakanlah anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selalu melibatkan setiap unsur masyarakat dalam proses perencana­ an pembangunan pekon sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling memberi masukan

antara peratin dan masyarakat,” katanya.

“Kepada para peratin terpilih saya minta saudara untuk merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga tanpa pandang bulu, tidak ada lagi pendukung dan bukan pendukung, semua warga sudah menjadi tanggung jawab saudara.

Sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat

serta melaksanakan tugas yang telah diamanah­ kan dengan segenap kemampuan yang ada,” katanya.

“Kepada 31 peratin yang terpilih kembali saya yakin saudara telah bekerja dengan baik dan amanah. Itu artinya saudara diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk kembali bekerja lebih giat lagi untuk membangun pekon, lebih optimal memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dan kepada 29 pekon paratin baru yang terpilih jangan sia-siakan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan masyakat kepada saudara. Untuk 6 tahun kedepan pakon yang di pimpin haru menunjukkan perkem­ bangan yang lebih baik da maju dari saat ini karena itu adalah harapan terbesar dari mas­ yarakat yang memilih saudara,” ujarnya.

(ADI)

Mukhlis Basri Lantik Lima Peratin Baru Bupati Lambar Lantik Peratin dan Berpamitan Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri melantik peratin Pekon Sukarame, peratin Pekon Bahway, Kecamatan Balikbukit dan peratin Pekon Kembahang, Pekon Kotabesi, dan peratin Pekon Canggu,Kecamatan Batubrak, kemarin.

“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Lambar meng­ ucapkan selamat kepada Donal Satria, Gunawan, dan Umardani. Kemudian saya mMengucapkan selamat kepada Takzim sebagai peratin Pekon Sukarame serta Badri, sebagai peratin Pekon Bahway, Kecamatan Balikbu­kit,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah pekon sebagai unsur terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mempunyai kedudukan dan peran strategis. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pekon dituntut untuk lebih aspiratif, kreatif, inovatif, dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah pekon adalah sebagai pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam artian, keberha­

silan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan pula oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pekon, katanya.

Dia mengatakan, dalam kehidupan masyarakat, sosok peratin merupakan tokoh sentral, sehingga perbuat­ an, tindakan, dan tutur katanya senantiasa akan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Kewibawaan peratin akan bergantung pada kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa menampilkan suri teladan yang baik serta memberikan pelayanan yang setulustulusnya pada masyarakat.

“Sebagai pemimpin pemerintahan, seorang peratin harus tampil menjadi pemimpin yang berjiwa pelayan, bukan pemimpin yang menempatkan dirinya sebagai penguasa. Terlebih dalam iklim politik yang semakin demokratis, kehadiran pemimpin yang berjiwa pelayan menjadi kebutuhan prioritas guna mempercepat proses pembangunan bangsa, daerah dan pekon,” ujarnya.

(ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri melantik peratin Pekon Bumiagung, peratin Pekon Turgak, peratin Pekon Hujung, peratin Pekon Suka Makmur, dan peratin Pekon Pajaragung, Kecamatan Belalau serta sejumah peratin di Kecamatan Kecamatan Batu Ketulis, kemarin.

Selain mengukuhkan peratin terpilih tersebut, Mukhlis Basri juga berpamitan kepada warga setempat lantaran masa kepemimpinannya berakhir Desember mendatang.

Mukhlis Basri mengucapkan selamat kepada seluruh peratin yang dilantik.

“Jabatan yang saudara sekalian emban adalah amanah dan kehormatan dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Tugas pertama sebagai peratin adalah kembali merajut tali persaudaraan di antara sesama warga, agar perbedaan aspirasi selama masa pemilihan tidak berkembang ke arah perpecahan yang akan merugikan semua pihak, katanya.

“Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintahan pekon atas dukungan serta kerjasamanya selama kami memimpin, Desember mendatang berakhirnya masa jabatan kami selaku bupati dan wakil bupati,” katanya.

“Saya beserta keluarga undur diri dan mengucapkan permohonan maaf jika selama saya memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan, atau belum dapat mewujudkan harapan dan keinginan bapak/ibu sekalian masyarakat lampung barat yang saya cintai. Banyak cerita suka maupun duka yang telah dilalui harapannya adalah ini dapat menjadi ladang amal saya dan jajaran pemerintahan dalam memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat dan daerah ini selain itu kiranya silaturrahmi kita semua akan tetap terjaga,” katanya.

Mereka yang dilantik, Marwan, peratin Bumi Agung, Ikhwan (peratin Turgak), Ismet Liza (peratin Hujung), Saukani (peratin Suka Makmur), dan Murdazi (peratin Pajar Agung), Mat Nur (peratin Pekon Bakhu), Alek Permana (peratin Way Ngison), Romlan (Kubu Liku Jaya), Karyono (Sumber Rejo), serta Tri Ariyogi (peratin Atar Kuwau).

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR 19 SMPN 1Tanjungjati Adakan Karnaval BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

Pesisir Barat, FAKTUAL - SMPN 1 Tanjungjati, Keca­ mat­an Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung menggelar karnaval memeriahkan peringatan hari pahlawan nasional, kemarin, dengan gerak awal di Pantai Tanjungsetia hingga Tanjungjati.

Menurut Kepala SMPN 1 tersebut, Sopiyan, kegiatan tersebut kali pertama didakan dan diharapkan pada kegiatan mendatang akan lebih baik lagi.

“Kegiata itu sebagai upaya menambah nilai positif dalam berbudaya dan bermasyarakat,” katanya.

Kegiatan dipimpin dewan guru dan siswa yang tergabung 12 regu dimulai dari kelas 1, 2, dan 3. Mereka menampilkan adat budaya Lampung, mulai dari pakaian kebayan kematin lampung, nelayan, petani, guru, dokter, atlet, pol PP, dan lainnya. (MIR)

Pengurusan Forum Komunikasi Lembaga PAUD Pesisir Barat Dilantik Pesisir Barat, FAKTUAL -Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pesisir Barat, Hj. Septi Istiqlal melantik 35 orang kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga PAUD Kabupaten Pesibar, yang dilaksanakan di Sekretariat Tim PenggerakPemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pekon Kampungjawa Kecamatan Pesisir Tengah, Jumat (17/11).

Forum Komunikasi tersebut merupakan satu-satunya dan pertama kalinya dilantik. Bunda PAUD Pesibar, Hj. Septi Istiqlal, selain memberikan apresiasi juga berharap, Forum Komunikasi ini terbentuk bukan hanya sekedar simbol saja. Menurutnya, dengan terbentuknya Forum Komunikasi dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam membantu pemeritah khususnya bagi pengembangan pendidikan untuk anak-anak usia dini.

“Jangan sampai lembaga ini setelah dikukuhkan, hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Saya tidak berharap seperti itu. Saya sangat mengapresiasi atas inisiatif pendirian forum tersebut, makanya sebagai Bunda PAUD Pesibar saya sangat berharap agar forum ini menjadi salah satu ujung tombak bagi pemerintah, khususnya Pemkab Pesibar bagi pengembangan pendidikan untuk anak-anak usia dini,” papar Septi.

Untuk itulah, Forum PAUD Pesibar yang baru dilantik diharapkan dapat segera bekerja sesudah pelantikan.

Seperti penyusunan program yang benar-benar dimusyawarahkan bagi kepentingan kemajuan PAUD. “Segeralah buat pertemuan, musyawarahkan apa yang hendak dibuat. Intinya, buatlah program-program yang benar-benar dapat mendukung upaya Pemkab Pesisir Barat saat ini yaitu pemerataan pendidikan khususnya untuk usia dini,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 35 orang dilantik sebagai anggota kepengurusan Forum PAUD Priode Tahun 2017-2022 yang diketuai oleh Paulina Hapzi dan dilantik langsung oleh Bunda PAUD Pesibar, dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Hapzi NS, S.Pd., M.M. Sementara disampaikan ketua Forum PAUD Pesibar, Paulina Hapzi, menyampaikan ucapan terimakasih atas amanah dan kepercayaannya menjadikan dirinya sebagai ketua Forum PAUD Pesibar tersebut. Dirinya menjelaskan juga bahwa Forum PAUD adalah suatu wadah bertukar informasi bagi para anggotanya.

“Saya berharap Forum ini memiliki peran kelembagaan pendidikan yang sangat penting dalam memberikan fungsi bimbingan moral kepada anak,” jelas Paulina.

Forum PAUD mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara orang tua dan pendidik dengan memberikan layanan kepada insan pendidikan sehingga Forum PAUD ini dapat berjalan dengan baik. (MIR)

Pesisir Barat Bentuk Forum Kabupaten Sehat Pesisir Barat, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Pesisir Barat menggelar kegiatan pembentukan Forum Kabupaten Sehat, yang dilaksanakan di GSG selalaw Pantai Labuhanjukung Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (14/11/2017).

Hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Agus Istiqlal, Kepala Bappeda Zukri Amin, Kepala Dinkes, Bambang Purwanto, Narasumber dari Dinkes Provinsi Lampung, Sutrisno, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta kegiatan forum.

Dalam sambutannya, Agus Istiqlal menjelaskan bahwa penyelenggaraan kabupaten/kota sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemkab/pemkot.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka akan dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut “forum kabupaten/kota sehat” atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa,” jelas dia.

Menurut dia, forum kabupaten sehat bertujuan tercapainya kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni sebagai tempat bekerja dengan cara terlaksananya program-program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat.

“Selain itu tujuan lainnya adalah terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang singkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemkab dan pihak swasta.

Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta prilaku dan pelayanan kesehatan yang terjang­­kau, dan terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat,” papar orang nomor satu di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu.

Menurutnya, pada prinsipnya program kabupaten sehat bukan hanya milik sektor kesehatan saja namun merupakan milik semua instansi yang ada di daerah. Tidak hanya itu program

ini juga dapat mendekatkan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat.

“Karena program kabupaten/kota sehat dilakukan melalui pendekatan peran aktif masyarakat serta lebih ditekan pada proses pelaksanaan kegiatan, hal ini yang membedakan program kabupaten/kota sehat dengan program-program yang lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala Dinkes Pesibar, Bambang Purwanto menyampaikan bahwa, forum kabupaten/ kota sehat merupakan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisifasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegritaskna berbagi aspek sehingga mewujudkan wilayah yang bersih nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warga.

“Kabupaten sehat memiliki sembilan tatanan dengan indikator masing-masing, seperti tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat, tatanan sarana lalu lintas tertib & pelayanan transportasi sehat, tatanan industri dan perkantoran yang sehat, tatanan kawasan pariwisata sehat, tatanan pertambangan sehat, tatanan hutan sehat, tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, tatanan ketahanan pangan dan gizi, dan tatanan kehidupan sosial yang sehat,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam melaksanakan tatanan tersbeut, Sedangkan dinas, instansi, dan lembaga koordinator menjadi penanggung jawab pada tiap-tiap tatanan, dengan beranggotakan dinas atau lembaga lainnya yang mempunyai peran dan fungsi untuk mewujudkan tatanan tersebut menjadi tatanan sehat.

“Selain dari itu, penghargaan kabupaten/kota sehat setiap dua tahun diadakan penilaian dan diberikan penghargaan Swasti Saba dari Presiden Republik Indonesia,” ungkap Bambang.

Dalam pemberian penghargaan itu dibagi dalam tiga kategori yakni Penghargaan padapa, jika mengikuti penilaian minimal dua tatanan, Penghargaan wiwerda, jika mengikuti penilaian 3–4 tatanan, dan Penghargaan wistara, jika mengikuti lebih dari lima tatanan atau lebih. (MIR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017

ADVERTORIAL

20

HADIRI PERAYAAN KUNINGAN DI PURA KERTI BHUANA

Gubernur Serahkan SK Bantuan Tanah untuk Pembangunan Pura Bandarlampung, FAKTUAL - Dua tahun berturut-turut Provinsi Lampung memperoleh penghargaan penanganan konflik terbaik tingkat Nasional, ini semata-mata bukan hanya hasil kerja Gubernur dan Pemprov saja, tapi hasil kerja keras seluruh masyarakat Lampung, salah satunya adalah peran serta umat Hindu sebagai bagian dari keluarga besar di Lampung Demikian disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya saat menghadiri Upacara Pujawali perayaan hari suci Kuningan di Pura Khayangan Jagad Kerti Bhuana, Way Lunik, Bandar Lampung, Sabtu (11/11/2017).

Pada perayaan yang di hadiri oleh Ketua PHDI Provinsi Lampung, Ir. Ketut Pasek beserta umat Hindu Se-Lampung, Gubernur Ridho mengajak seluruh umat untuk bersamasama membangun Provinsi Lampung.

“Kita sama-sama warga Lampung, samasama memiliki kepentingan untuk memajukan dan menyejahterakan Provinsi Lampung. Dua tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan penanganan konflik sosial terbaik Se-Indonesia.

Itu tidak mungkin kita peroleh kalau tidak ada kesadaran kita bersama.” papar Gubernur Ridho Dalam perayaan kuningan tersebut Gubernur Ridho juga menyerahkan SK pemberian bantuan berupa tanah untuk umat Hindu yang berlokasi di Kota Baru, Lampung Selatan.

Hibah 3 hektre tanah untuk umat Hindu tersebut, rencananya berdiri Hindu Center Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung.

Surat hibah yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor G/426/N.07/ HK/2017 tersebut disampaikan Gubernur Ridho kepada Ketua PHDI Lampung Ketut Pasek upacara Pujawali perayaan Hari Suci Kuningan di Pura Khayangan Jagad Kerti Bhuana, Way Lunik, Bandar Lampung, Sabtu (11/11/2017) pagi. Gubernur berharap tanah tersebut dapat bermanfaat bagi PHDI dalam membina umat Hindu di Lampung.

“Kita sama-sama warga Lampung, sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan dan menyejahterakan Provinsi Lampung. Dua tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan penanganan konflik sosial terbaik se-Indonesia. Itu tidak mungkin kita peroleh kalau tidak ada kesadaran kita bersama,” Gubernur Ridho di hadapan ribuan umat Hindu se-Lampung.

Sementara itu Ketua PHDI Provinsi Lampung, Ir. Ketut Pasek menyatakan terimakasih atas seluruh perhatian Gubernur M.Ridho Ficardo kepada umat Hindu di Provinsi Lampung.

Hibah tanah tersebut menurut Ketut Pasek akan dijadikan

pusat pembinaan umat Hindu dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung dalam bentuk Hindu Center, meningat populasi umat Hindu terbesar Indonesia di luar Bali berada di Lampung.

Kehadiran Hindu Center di Lampung, kata Pasek, merupakan bukti Lampung guyub dalam kehidupan beragama.

“Saya berterimakasih atas semua bantuan dan perhatian Pak Gubernur kepada umat Hindu, secara pribadi saya bangga memiliki Gubernur yang muda, pintar, dan berprestasi bahkan sampai tingkat Internasional. Terutama atas upayanya dalam menjaga seluruh umat di Provinsi Lampung agar semakin guyub tidak ada konflik berlatarbelakang suku bangsa dan agama.” ucapnya.

Rangkaian perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kata Ketut Pasek, belangsung setiap tujuh bulan nasional atau enam bulan Bali. “Perayaan ini untuk embangkitkan sifat positif dalam diri. Kemudian, kemenangan sifat positif terhadap sifat negatif atau kemenangan dharma atas adharma yang akan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Hindu amat mementikan hidup damai bersama masyarakat Lampung lainnya,” kata Ketut Pasek.

Senada dengan Ketua PHDI Provinsi Lampung, Jaro Gede Made Sukrana (46) salah satu umat yang datang dari Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Ridho sudah hadir dikegiatan Pujawali.

“Harapannya kegiatan ini dapat berkelanjutan dan juga sebagai ajang silaturahmi bagi umat beragama. Selanjutnya saya berdoa apa yang menjadi tujuan Bapak Gubernur khususnya untuk Provinsi Lampung dapat tercapai. Umat Hindu berdoa mudahmudahan Bapak bisa melanjutkan menjadi Gubernur Lampung.” pungkasnya. (ADV)