SKM FAKTUAL EDISI 364 l 8 - 14 FEBRUARI 2016

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

MANFAAT BAGI KESEHATAN :

* Membuang racun di tubuh (Detoksifikasi) * Untuk darah rendah dan darah tinggi * Membuang angin dalam tubuh * Meningkatkan tidur yang berkualitas * penetral cafein dan penawar racun (antidot) * Untuk tonik, arthitis, diabetes, batuk, asthma * Untuk wasir, sakit kepala, maag, asam urat * Haluskan kulit dan awet muda (anti aging) * menurunkan demam, ramuan setelah bersalin * redakan sakit sendi dan sakit pinggang * Cocok bagi pekerja berat * Teman paling pas saat lembur * menghilangkan ketagihan merokok, dll

INILAH KOPI YANG MENINGKATKAN VITALITAS UNTUK KEHARMONISAN KELUARGA & SEMANGAT KERJA Sinergi 7 herba yang sudah terkenal khasiatnya untuk kesehatan, untuk vitalitas & mengobati berbagai penyakit. Insya Allah tidak mengandung kafein dan asam, sehingga asam aman untuk lambung dan jantung anda.

Cocok dikonsumsi oleh pria dan wanita, juga untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak hingga lanjut usia.

TAWARAN ISTIMEWA UNTUK ANDA !!! “Berniaga sambil mendakwahkan produk Muslim Halalan Wathoyyiban�

Dibuka pendaftaran agen kopi Radix Sinergi (Kopi Sehat) modal kecil, balik modal cepat plus gratis pelatihan dan pendampingan serta bergaransi dan Anda akan mendapatkan banyak peluang, Daftar sekarang juga, jangan sampai ketinggalan!!!

Hubungi : 08971276689, 0812 7684 3501

Eksavator DKP PESAWARAN TERNYATA DISEWAKAN HALAMAN 3 SATPOL PP TANGKAP MAHASISWI MESUM HALAMAN 9 Ribuan anggota gmbi dan fpm kepung gedung sate HALAMAN 19

M.Amin SY :

Proposal Bantuan Mudah Direkayasa

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015 Dewan Redaksi Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik.

Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Uce Nasir Pemimpin Perusahaan Windri Widiarti Wakil Pemimpin Perusahaan Munzir Rinaldhy,SE Redaktur Ariza Zuzanfri Penasehat Hukum Ardiansyah, SH Liputan Provinsi Ebri Lampung Timur Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) Johanda S Tulang Bawang Hartawan Nur, SB, SH (Kabiro) Herman Pembina Lampung Selatan Sobki Roni,SH., (Koordinator) Agus Sahroni, SE., Joni Amsyah Sugeng Widodo, Habib Mukhlis Sopiyan Yakup.

Lampung Selatan Anri Pratama S (Kabiro), Abdul Wahab, Irwan Sahid Ka. Perwakilan Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus Susanto Biro Pringsewu Dwi Purnomo (Ipung), Made Setiawan,Subali Budi Karyadi, Supriyanto.

Biro Pesawaran Deva Ariyadi.

Biro Way Kanan Rusdi,S.Sos. (Kabiro) Masriyanto, Herman, Heri Amanudin, Usman Hadi Biro Pesisir Barat Nasiarudin

l n l n l n

Biro Lampung Barat Adi Suwiknyo (Ka. Biro).

Biro Mesuji Tabrani (Ka.Biro).

Biro Tulang Bawang Barat Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli.

Perwakilan Sumatera Selatan Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Perwakilan Jawa Barat (Bandung) Yusman (Ka.Perwakilan) Asong, Lia Aprilia.

Manager Keuangan Windri Widiarti Kabag Keuangan & Umum Rizki Diah F Tarif Iklan Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran Rp. 12.500,(luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran Jl.Amir Hamzah No.1 /Wolter Monginsidi No.69 Gotongroyong Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung.

Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan Media Tanjung Karang (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Eksavator milik DKP Pesawaran yang dikabarkan ‘raib’ ternya disewakan dan saat ini ada di Tuba.

Lalu uang sewanya dikemanakan?

Wali murid keluhkan pungli yang dilakukan Kepala SMPN 1 Waypanji, Lampung Selatan.

Segera laporkan ke dinas dan aparat terkait.

Pengurus karang taruna di Waykanan kecewa karena penjabat Bupati tidak hadir pada acara temu karya.

Mungkin dia merasa jabatannya segera berkahir.

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HELDA SALAM Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

2

Mirna dan Sianida Sosial

S

etelah lama ditunggu, polisi akhirnya menahan Jessica Kumala Wongso (27), tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin (27) pada Sabtu (30/1). Ia dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati.Motif pembunuhan sejauh ini masih misteri, apakah karena per­ soalan cinta segi tiga, dendam atau justru tersangka adalah pelaku pem­ bunuh bayaran, semuanya disam­ paikan kepada publik di pengadilan ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti (Kompas.com 30/1).

Menurut penyidikan sementara, Jessica bertemu dengan Mirna dan Hani pada 6 Januari di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pukul 17.15. Sebelum Mirna dan Hani datang, Jessica telah lebih dulu tiba di Olivier dan memesan tiga jenis minuman serta langsung membayar tagihannya. Salah satu minuman adalah es kopi vietnamese yang dikonsumsi Mirna.

Seusai memesan minuman di meja bar, Jessica mengamati situasi kafe. Perempuan itu kemudian duduk di meja nomor 54 selama 51 menit.

Selama duduk, ia menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, mulai dari menata letak minuman, meletak­ kan tas kertas di atas meja yang menghalangi pandangan kamera pengawas ke arah minuman, hingga terlihat memindahkan kopi ke dekatnya. Saat memegang kopi ia terlihat berkali-kali memegang rambut, lalu ia mengembalikan gelas kopi ke tempat semula. Dari hasil otopsi jenazah, Mirna mengalami gejala kliniscyanosis akibat racun sianida dan zat korosif yang menghancurkan sistem pencernaan dan organ lambung.

Mirna dan Jessica diketahui berte­ man saat kuliah di kampus yang sama di Australia. Sejak sebelum Mirna kembali ke Indonesia, Jessica aktif menghubungi Mirna dan mengajak bertemu, tepatnya sebelum 5 Desember 2015. Sebelumnya Indone­ sia Police Watch (IPW) telah merilis ciri-ciri tersangka yang meracun Wayan Mirna hingga tewas, yakni, orang dekat korban, tersangka seorang psikopat, berkepribadian ganda, berdarah dingin, dan mampu membunuh sambil tersenyum,” ung­ k­ap Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Nampak pelaku ingin dengan cepat menghabisi korban. Sebab racun sianida yang dimasukkan ke kopi Mirna berdosis sangat tinggi yang bisa membunuh 20 sampai 25 orang dalam tempo singkat.

Dari penelusuran yang dilakukan, Mirna cuma orang biasa, bukan orang penting. Hanya saja, pembunuhan dengan menggunakan racun sianida yang langka dan sadistis ini membuat kita terperangah.Penggunaan sianida sangat jarang di Indonesia, sebab untuk mendapatkannya juga tidaklah mudah. Racun Sianida hanya pernah digunakan untuk meracuni pejuang HAM, Munir, yang sampai kini belum terungkap kasusnya.

Semakin Mahal Kasus kekerasan ini jelas mengirim signal bahwa rasa aman saat ini semakin mahal. Nyawa begitu mu­ dahnya raib di tengah-tengah orang dekat secara misterius dan dramatis.

Oleh: Fransisca A. Kumalasari SH MKn Pemerhati Sosial

Lihat saja bagaimana tersangka mengatur ritme pembunuhannya secara apik dan dingin dengan ber­ usaha semaksimal mungkin menjauh dari radar CCTV. Ia juga tak memper­ lihatkan wajah tegang selain bahasa tubuh yang agak rikuh. Ini yang mem­ buat polisi membutuhkan waktu lama untuk memutuskan siapa pelaku pembunuhan Mirna, meskipun buktibukti sudah

dikantongi sejak lama.

Pesan yang lain ingin mengatakan bahwa ruang publik sat ini tidak saja berwajah humanis, kosmopolit, tempat bertukar gagasan/pengalaman sebagaimana teori Juergen Habermas, tetapi sudah bersifat destruktif. Instru­ men kekerasan dengan mudah me­ nye­linap di tengah perbincanganperbincangan santai, canda tawa, sambil minum teh, menyeruput kopi atau aktifitas sejenisnya di ruangruang yang ekslusif dan yang dianggap tidak mencurigakan sebelumnya.

Hal seperti ini juga terjadi di media sosial yang menjadi media alternatif untuk menyampaikan pesan dan tindakan kekerasan. Elizabeth Yardley dan David Wilson, dua peneliti ini misalnya berhasil mengidentifikasi bagaimana media Facebook digunakan dalam berbagai kasus pembunuhan (Sky News, 3/11/2014).

Mereka mengungkap enam tipe “pembunuh di Facebook” yakni: 1.

Tipe “Reactor” (sosok yang bereaksi keras), paling banyak muncul dalam berbagai kasus, mencapai 27% dari kasus-kasus yang diteliti.Pelaku pembunuhan biasanya bereaksi terhadap informasi yang tampil di Facebook lalu menyerang korbannya di kehidupan nyata.

Pada tahun 2008, Wayne Forrester di Croydon, membunuh istrinya, Emma, usai membaca tulisan sang istri yang menyatakan mereka telah berpisah dan bahwa dia ingin bertemu lelaki lain.2. Tipe “Informer” (sosok yang suka berbagi informasi),tipe ini mencapai 22,9% dari kasus-kasus yang diteliti. Para pelaku menggunakan Facebook untuk menyampaikan kepada teman-temannya soal rencana atau niat, bahkan juga pembunuhan.

Misalnya pada 2013 lalu, lelaki asal Colorado, Merrick McKoy, menculik putrinya (2) dari eks-pasangannya.

McKoy lantas menaruh foto dan menulis pesan di Facebook, seperti: “Aku sudah bilang aku tak bisa hidup tanpamu. Lol(tertawa), kamu pikir aku bercanda. Kini aku dan Mia keluar, sebelum akhirnya ia menembak mati putrinya dan dirinya sendiri.

3. Tipe “Antagonist” (sosok antago­ nis), tipe ini mencapai 16,7% dalam kasus-kasus yang diteliti. Pada tipe ini, pembunuhan dilakukan setelah

adanya komunikasi panas di situs jejaring sosial yang kemudian berujung pada konfrontasi berhadap­ an-hadapan.4. Tipe “Fantasist” (sosok yang berfantasi),termasuk salah satu dari tiga tipe dengan persentase lebih sedikit dalam kasus-kasus yang diteliti.

Pada tipe ini, pelaku diketahui menggunakan Facebook sebagai wadah “mengembangkan” fantasinya sendiri. 5. Tipe “Predator” (Sosok pemangsa), pembunuhan dilakukan, setelah sebelumnya pelaku membuat akun diri palsu, lalu mendekati dan membujuk calon korbannya untuk dibunuh.6. Tipe “Imposter” (sosok pemalsu identitas), yang mencoba menghabisi nyawa korban dengan “menyamar” sebagai korbannya, demi memberi kesan bahwa sosok malang itu masih hidup.

Persoalan Perempuan Apa yang dialami Mirna menjadi bagian dari persoalan kita dan kaum perempuan khususnya.

Apalagi menurut IPW, kasus pembunuhan terhadap perempuan menjadi keja­hatan yang paling menonjol di tahun 2015 yakni sebanyak 107 kasus.

Seba­gian besar perempuan yang dibunuh adalah anak baru gede (ABG) yang dibantai kenalannya.

Perempuan berusia dari 4 bulan hingga 25 tahun yang dibunuh sepanjang 2015 ada sebanyak 54 orang. Perempuan berusia 26 sampai 50 tahun yang dibunuh sebanyak 39 orang, dan usia 51 sampai 70 tahun ada 15 orang, sebanyak 29 korban mayatnya dibuang ke jurang, ke hutan dan ke jalanan. Pelaku pembunuhan sebagian besar adalah pacar dan suaminya sen­diri.

Perempuan yang dibunuh pacarnya sebanyak 25 orang, dibunuh kenalan 22 orang, dibunuh suami 15 orang, dibunuh rampok 12 orang, dibunuh anak 3 orang, dibunuh ayah 1 orang, dan dibunuh orang tidak dikenal 30 orang.Kasus pembunuhan terhadap perempuan mengalami peningkatan di wilayah Jakarta. Di tahun 2014 jumlah perempuan yang dibunuh hanya 17 kasus.

Intensitas kekerasan yang serupa akan selalu menciptakan lingkaran setan “sianida kekerasan” dalam ruang sosial selama tak ada sistem kewaspadaan yang dibangun dan juga penegakan hukum yang tegas.

Sistem kewaspadaan mestinya ditum­ buhkan di dalam relasi pergaulan, misalnya dengan selalu mengenal atau mencari tahu identitas orangorang terdekat, kecenderungan sifat, hobi dan aktifitas-aktifitas terkininya.

Ini semacam sistem filterisasi sehingga kita tak mudah mempercayai begitu saja orang-orang didekat kita, sebaik apa pun “kulit luar” perilakunya.

Kita berharap aparat penegak hukum yakni Polri bekerja agresif mengungkap berbagai kasus pembunuhan terhadap perempuan tersebut untuk menimbulkan efek jera. Tanpa kerjaa yang serius, kasuskasus serupa akan berulang dan selalu menghantui rasa nyaman masyarakat.

Kita juga menunggu kerja serius Polri dalam kasus Mirna untuk selain mengungkap motif sesungguhnya pembunuhan Mirna, juga mengungkap bagaimana mata rantai racun sianida bisa dengan mudah diperoleh pelaku.

Sebab dengan mengetahuinya, kon­ struksi kasus Mirna bisa diketahui secara utuh oleh msyarakat. ***

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

3

Eksavator DKP Pesawaran Ternyata Disewakan Pesawaran, FAKTUAL – Teka-teki keberadaan satu alat berat jenis eksavator milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran yang diberikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, terkuak.

Informasi yang dihimpun FAKTUAL, eksavator tersebut oleh DKP Pesawaran ternyata disewakan ke pihak ketiga dan saat ini berada di Kabupaten Tulangbawang (Tuba) Kepala bidang (Kabid) Budidaya DKP Pesawaran, Ir. Emi Yeni Eniarti saat dikonfirmasi mengatakan, saat eksavator itu masih berada di DKP Pesawaran, ada salah satu mesin eksavator itu yang dicuri sehingga alat berat tersebut mangkrak di kantor DKP Pesawaran.

“Eksavator ini masuk ke Pesawaran pada tahun 2012, oleh Pemkab diberikan ke DKP, dari tahun 2012 sampai 2013 eksavator itu masih berada disini (DKP).

Pada pertengahan tahun 2012 salah satu alat (mesin) eksavator hilang , yang harganya mencapai Rp150juta.

Kita berusaha mencari pengganti alat (mesin) yang hilang itu untuk diperbaiki, namun hasilnya nihil.” Ujar dia ber­ alasan.

Lalu, lanjutnya, ada pihak ke tiga yang bermaksud untuk mengganti alat

ini dan memperbaikinya, tetapi deng­an satu perjanjian.

“Dalam perjanjian tersebut, salah satunya berbunyi, jika pihak ketiga mampu mengganti atau memperbaiki alat yang hilang, maka DKP Pesawaran bersedia menyewakan eksavator tersebut kepada yang bersangkutan,” terang Emi. Saat itu, kata Emi lagi, Kadis DKP Pesawaran masih dijabat Isnaini.

“Yang menandatangani perjanjian itu saya sendiri dan disaksikan Kasi Sarana Prasarana, Wawan.” Ungkapnya.

Namun saat ditanya sampai kapan eksavator itu disewakan, Emi menjawab, “Tak terbatas waktu.”

Sementara, menurut sumber di DKP Pesawaran, eksavator itu akhirnya disepakati dipinjamkan atau disewakan ke pihak ketiga selama 1100 jam dengan rincian biaya sewa Rp150 ribu per jam.

“Saya lihat perjanjiannya, eksa­ vator itu disewakan Rp150 ribu per jam selama 1100 jam.

Dalam satu hari hitung­ an sewanya 8 jam.

Jadi jika dikal­

kulasikan sewa eksavatornya 4 bulan 15 hari, terhitung dari akhir tahun 2013.

Dan pihak ketiga yang dimaksud kabarnya masih kerabat Kadis DKP.” Terang sumber tersebut.

Tetapi anehnya, hingga saat ini eksavator tersebut tidak ada di Pesa­ waran. “DKP sepertinya sengaja mencari pundi-pundi keuntungan dari eksavator yang nyata-nyata milik negara itu.”

Lanjut sumber.

Dia menambahkan, bila kita hitung–hitungan dari keuntungan menyewakan eksavator itu menca­ pai miliaran rupiah, “Tetapi tidak jelas, kemana dananya?”

(ARIZA)

Miliaran Rupiah Menguap di DKP Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL – Pekerjaan proyek Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pesawaran di Kecamatan Kedondong yang mulai dilaksanakan 2012 lalu hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya. Padahal proyek ini telah menghabiskan dana miliaran rupiah.

Kepala Dinas (Kadis) DKP Pesawara, Sujanto.A.Pi hingga saat ini enggan dikonfirmasi. Kadis justru menyarankan untuk menanyakan proyek tersebut ke kepala bidang yang langsung mengurusi proyek tersebut.

Terpisah, Kabid Budidaya DKP Pesawaran, Ir. Emi Yeni Eniarti saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya menyelesaikan proyek BBI itu.

“Dana yang kita perlukan untuk proyek tersebut memang sangat besar, angkanya mencapai miliaran rupiah agar proyek tersebut bisa tetap berjalan dan proses pekerjaannya pun bertahap.” Ujar Emi. Saat disinggung tentang laporan masyarakat yang menyatakan bahwa proyek tersebut tidak bermanfaat bagi warga sekitar, Emi langsung membantahnya.

“Sekarangkan masih proses pengerjaan sarananya dulu, seperti pembuatan kolam, jalan, listrik dan sarana lainnya.“ kata dia lagi.

Ketika ditanya total anggaran keseluruhan, Emi lalu menunjukkan berkas proyek itu, ternyata di berkas tersebut tertera bahwa pekerjaan proyek BBI itu dimulai sejak tahun 2010. Sementara saat dikonfirmasi sebelumnya Emi mengaku jika proyek itu baru dikerjakan pada tahun 2012.

Lalu terkait masalah listrik yang hingga saat ini belum menyala padahal sudah PHO. Emi berdalih, tidak masalah belum menyala, karena pembibit bisa dilakukan secara manual.

Dan di tahun 2016 ini, DKP Pesawaran masih menganggarkan dana untuk fasilitas pagar dan keamanan di proyek BBI itu.

(ARIZA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BALAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

4

Peradi Berjanji Berikan Bantuan Hukum Gratis Bandarlampung, FAKTUAL – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bandarlampung berjanji akan memberikan bantuan hukum secara gratis, karena setiap warga berhak mendapatkan bantuan hukum.

Hal itu ditegaskan M Ridho, SH., MH usai dilantik sebagai Ketua PERADI Bandarlampung, di ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Selasa (2/2) oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Fauzie Yusuf Hasi­ buan.

Fauzie juga melantik Pengurus DPC Bandar Lampung periode 2016-2021.

Hadir pada pelantikan tersebut Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Ketua DPRD Lam­ pung Dedi Afrizal, jajaran Forkopimda Provinsi Lampungdan Walikota Bandar Lampung terpilih

Herman HN. Tampak pula sejumlah komisioner KPU Lampung dan Bandar Lampung, Bupati Lampung Selatan terpilih Zainudin Hasan, beberapa akademisi, dan tokoh masyarakat.

M. Ridho terpilih sebagai Ketua DPC Peradi Bandarlampung pada Musyawarah Cabang (Muscab) ke-3 di Hotel Marcopolo, Bandar Lam­pung yang dilaksanakan 16 Desember 2015 lalu. Dia meng­gantikan ketua DPC PERADI yang lama Abi Hasan Mu’an setelah menjabat dua periode.

Dalam sambutannya, Ridho bertekad menjadikan organisasi ini menjadi rumah besar para advokat di Provinsi Lampung.

“Peradi Kota Bandarlampung harus menjadi `nuwo balak` atau rumah besar bagi seluruh

advokat di Provinsi Lampung,” kata dia.

Dalam kepemimpinannya nanti, Ridho mencanangkan banyak program yang lebih berpihak kepada masyarakat, mengingat Peradi merupakan organisasi advokat pembela warga.

“Kami akan melakukan konsolidasi organisasi, lalu membuat posko pengaduan untuk mas­ yarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Program Nuwo Balak bertujuan untuk menyatukan seluruh advokat di Lampung, mengingat Peradi merupakan rumah tempat bernaung bagi para kuasa hu­ kum.

“Kami juga akan membuat kantor permanen Peradi Bandarlampung,” kata dia pula.

Sementara, Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan mengharapkan dengan pelan­ tikan kepengurusan DPC Peradi yang baru ini, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

“Saya berharap bagi pengurus yang dilantik dapat menjalankan peran serta fungsinya.

Menjalankan tanggungjawab sebaik-baiknya,” kata dia pula.

Dia juga mengharapkan para pengurus DPC Peradi Bandarlampung yang baru ini dapat menjalin kerja sama dengan posko-posko hukum yang berada di perguruan tinggi.

“Justru saya minta jangan dijauhi, sebaliknya universitas itu harus didekati sebagai tempat mengkaji hukum,” katanya menegaskan.

(EBRI)

Bandarlampung Akan Bangun Sport Center Bandarlampung, FAKTUAL - Bandarlampung segera memiliki ge­dung pusat olahraga atau sport center berfasilitas lengkap.

Rencannya, proyek yang membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar itu akan di bangun di Lapangan Kalpataru, Kemiling.

“Pembangunan sport center berukuran 45 meter x 105 meter terse­but diperkirakan membutuhkan dana Rp10 miliar.” terang Kepala Dinas Pemuda dan Olaraga (Dispora) Kota Bandarlampung Suwandi pada rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi IV DPRD setempat, Jumat (5/2).

Menurut dia, rencana pembangunan sport center ini pernah diusulkan pada tahun 2011 kepada Menteri Pemuda dan Olaraga (Menpora). Namun tertunda karena pada tahun itu ada kasus korupsi Hambalang.

“Tahun ini kembali kami sudah usulkan. Desain bangunannya juga sudah diteken dan dikirimkan ke Menpora,” ujar Suwandi seraya mengatakan, jika berjalan lancar, pembangunan selesai pada akhir tahun 2016.

Pembangunan gedung dengan dana APBN itu, dia menjelaskan, di sekitarnya dilengkapi pusat jananan dan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi keluarga.

Pada kesempatan itu, Ketua Koisi IV DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat mendukung pembangunan sport center ini. “Ya pastinya mendukung. Apalagi di Lampung ini kan belum ada sport center yang bagus dan lengkap. Semoga saja secepatnya dibangun pada tahun ini,” ungkapnya.

Dengan ditambahnya sarana olaraga, diharapkan bisa mem­ bangkitkan kecintaan masyarakat terhadap olaraga. “Adanya sarana latihan ini juga bisa membuat atlet fokus untuk meraih pres­tasi yang lebih baik,” katanya. (ERBI)

Korem Gelar Rakor Kunker RI 2 Bandarlampung, FAKTUAL - Korem 043/Garuda Hitam menggelar Rapat Koordinasi rencana pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia di Aula A. Yani Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar No.85 Bandar Lampung, jum’at (5/2) Rapat Koordinasi rencana Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut dipimpin oleh WS. Kepala Staf Korem 043/Garuda Hitam Letnan Kolonel Inf Edwin Gunawan, SH. Rakor tersebut membahas mengenai rencana pengamanan Wapres dan pembagian-pembagian tugas. Mulai dari saat kedatangan, acara kegiatan sampai kembalinya Wapres setelah selesai melaksanakan Kunjungan Kerja .

Rakor rencana pengamanan kunjungan Wapres

tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya hal- hal yang tidak di inginkan atau mengganggu kelancaran jalannya Kuker Wapres guna menjamin keamanan, kelancaran serta suksesnya pelaksanaan Kunker Wapres tersebut.

Kunjungan Kerja Wapres tersebut dalam rangka melihat perkebunan Kopi yang ada di wilayah Lampung, serta meninjau Pabrik Kopi Nestle dan dialog dengan para petani Kopi bertempat di Kantor Gubernur Lampung, Wapres yang rencananya akan didampingi 3 Orang Mentri yakni Mentri Perkebunan, Mentri Perdagangan dan Mentri Prindustrian RI. Peserta rapat diikuti oleh para pejabat unsur TNI dan POLRI. (Ebri)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

5

Pendidikan Berperan Tingkatkan IPM Pesawaran, FAKTUAL - Gubernur Lampung Ridho Ficardo apresiasi peran perguruan swasta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Lampung. Ia harapkan Perguruan/ Sekolah Swasta terus membantu pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Namun tugas ini juga dipikul oleh berbagai pihak non pemerintah, seperti sekolah swasta yang mengambil peran cukup konkrit.” Ujar Ridho pada sambutan Musprov III Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Lampung 2016 yang digelar di GOR Wisata Kuliner Jun­ jungas, Sukabanjar, Pesawaran, Selasa (2/2).

Acara dengan tema “Berkomitmen Mening­ katkan Peran BMPS Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, Ridho sebutkan bahwa IPM Lampung masih rendah, terlebih ada 6 Kabupaten yang masih memperihatinkan di bidang Pendidikan.

“Situasi pendidikan di Lampung, masih butuh kerja keras lagi. Karena menurut Indeks Pembangunan Manusia, Lampung masih cukup tertinggal.” Jelas Ridho.

Oleh karena itu, Ridho sampaikan bahwa

masih terbuka ruang bhakti bagi perguruan swasta untuk membantu mencerdaskan kehi­ dupan bangsa khususnya di Lampung. Karena Pemerintah diakui Ridho mempunyai keterba­ tasan, untuk itu Perguruan Swasta bisa mengisi ruang tersebut dan menjadi salah satu kunci dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena Perguruan Swasta yang didirikan masyarakat lebih dahulu ada dari Pemerintahan Indonesia itu sendiri.

-Gubernur Upayakan Pendidikan GratisDalam Peningkatan IPM masyarakat dan meningkatkan kecerdasan anak-anak Lampung, Ridho menjelaskan sudah menugaskan kepada Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Biro Keuangan untuk berkordinasi dengan Satker-satker terkait di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama Pemprov ikut berpartisipasi dalam program pendidikan gratis yang rencananya mulai digulirkan pada 2017 mendatang.

Dikatakan Ridho rumusan dalam pendidikan gratis ini adalah menambal beban BOS yang diprogramkan pemerintah Pusat. Karena selama ini anggaran BOS hanya menanggung setengah biaya pendidikan pada wajib belajar 12 tahun.

Dana BOS untuk Lampung sendiri sekitar 1,3 Trili­un yang dibe­ri­kan oleh peme­rintah pusat.

“Dana B O S menu­t up s e t e ­n g­a h biaya pen­di­ dik­an, untuk Lampung tahun ini dianggarkan pu­ sat 1,3 Triliun.

Maka bila kita bisa menganggarkan 1,3 triliun juga Lampung bisa lakukan program sekolah gratis yang benar-benar gratis.” Papar Ridho.

Namun, tentulah dengan APBD Lampung yang terbilang cukup kecil untuk itu Ridho mengajak pemerintah Kab/Kota ikut berpartisi­ pasi. Sehingga angka 1,3 Triliun akan menjadi ringan bila dibiayai oleh 16 APBD, dengan 15 APBD Kab/Kota dan 1 APBD Pemprov Lam­ pung.

Pentingnya pendidikan disam­ paikan Ridho karena selain IPM Lampung terbilang rendah, ini merupakan upaya untuk membangun generasi Lampung yang baik di tengah arus pembangunan yang masif di Lakukan Pemerintah Lampung, sehingga anak-anak Lampung bisa menjadi tuan di tanah sendiri.

Dalam acara yang dihadiri pengurus BMPS Pusat ini, juga dilantik pengurus BMPS Lampung yang baru. Dan dihadiri juga oleh PJ Bupati Pesawaran, Bupati Pesawaran Terpilih, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Anggota BMPS seLampung. (DEFA)

SMAN 1 Kedondong Tingkatkan Kedisiplinan Pesawaran, FAKTUAL – Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencegah perilaku negatif dikalangan siswa, Kepala SMAN 1 Kedondong, kecamatan, Kedondong, Pesawaran, Dudi Indiana M, Pd berupaya meningkatkan kedisiplinan terhadap seluruh elemen di sekolah yang dipimpinnya.

“Budaya disiplin benar-benar kita terapkan di sekolah ini dan berlaku untuk semua, baik dewan guru, staf Tata Usaha dan khususnya siswa-siswi SMAN 1 Kedondong.” Ujar Dudi saat ditemui diruangkerjanya, Selasa (2/2) lalu.

Ditambahkannya, dengan dibantu wakil Kepala sekolah, Drs. Matnur serta dewan guru, pihaknya akan benar-benar memberi hukuman, bila murid-murid tidak mentaati kedisiplinan seperti di jam masuk dan pulang sekolah dan selalu akan memantau jika ada

siswa berkeliaran saat jam belajar.

“Kami akan berupaya memberi bimbingan

pada murid sebaik mungkin agar ilmu yang mereka dapat bisa bermanfaat bagi bangsa

dan negara,” ungkap Dudi.

Sementara untuk meningkatkan mutu pendidikan, pihaknya berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan maksimal.

“Dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan prestasi siswa juga terdongkrak tentunya berimbas pada prestasi sekolah.”

Terang Dudi.

Salah seorang guru di SMAN 1 Kedondong menambahkan, sebelumnya kedisiplinan dan tingkat mutu pendidikan di sekolah ini dirasakan masih kurang, “Tapi semenjak pak Dudi menjadi kepala SMAN 1 Kedondong mengalami perubahan sedikit demi sedikit, terutama dia mampu menjalin kerja sama deng­an dewan guru yang lain dalam mengelola seko­lah dan meningkatkan kedisiplinan.”

(DeFa)

FAKTUAL

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Disdik Bantu Rehab Gedung SDN 1 Sukajaya Pesawaran, FAKTUAL – Sebagai wujud nyata pemerintah dalam me­ ningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Pesawaran memberikan bantuan rehab gedung bagi SDN 1 Sukajaya Kecamatan Way­ khilau.

“Fasilitas gedung adalah salah satu sarana prasana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga memberi keyamanan bagi anak didik dalam menimba ilmu disekolah.” ungkap Kepala SDN 1 Sukajaya, Nurhayati S, Pd. Menurutnya, bantun yang diberikan dinas pendidikan setempat berupa bangunan rehap gedung tahun anggaran 2015, sebanyak tiga lokal.

“Alhamdulilah bantuan rehap gedung yang diberikan dari dinas terkait sudah selesai tanpa halangan.”

Dia menambahkan, sebelum men­ da­patkan bantuan, kondisi bangunan sekolah sebagian besar sudah dan tampak kusam, namun dengan adanya bantuan kondisinya saat ini sudah rapih dan yaman.

“Kami selaku kepala sekolah dan dewan guru SDN 1 Waykhilau, sangat berterima kasih pada dinas pendidikan Pesawaran yang telah memperhatikan sekolahan kami, dan untuk tahun yang akan datang mudah-mudahan sekolahan kami akan lebih maju,” ungkapnya. (Defa)

Kades Kota Jawa Bantah Tuduhan Pesawaran, FAKTUAL – Kepala Desa (Kades) Kota Jawa Kecamatan Way Khilau, Pesawaran, Rusli membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyelewengan dana desa tahun 2015 yang dilaporkan Kepala Dusun dan aparatur desa setempat ke Inspektorat Pesawaran.

“Apa yang diadukan ke Inspektorat dan pemberitaan di media masa itu semuanya tidak benar,” kata Rusli kepada FAKTUAL saat dikonfirmasi dikediamannya, Selasa (2/2).

Rusli menambahkan, biar pihak Inspektorat yang memproses kebenaran ini, nanti akan terbukti bahwa semuanya tidak benar.

“Biar proses hukum yang berjalan dan tuduhan-tuduhan ini hanya sebelah pihak, ini ada indikasi politik,” ungkap Rusli.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dusun dan Kaur se- Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Pesawaran melaporkan Rusli, Kades setempat ke Inspektorat Pesawaran atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyelewengan dana desa tahun 2015 di Desa Kota Jawa.

“Dalam pencairan-pencairan ADD untuk Desa Kota Jawa, seluruh Aparatur Desa sama sekali tidak pernah diikut sertakan dalam penggunaan dana tersebut, serta tidak pernah diajak musyawarah untuk penggunaan dana tersebut. Kami tidak tahu apa-apa tentang dana tersebut, tetapi kenapa ada tanda tangan kami dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), berarti dia memalsukan tanda tangan kami seluruh aparatur Desa, inikan sudah menyalahi aturan,” tegas Nasrudin Kepala Dusun 1.

Lebih lanjut Nasrudin menuturkan, surat undangan yang diberikan Inspektorat kepada Kepala Desa, untuk mengundang Kepala Dusun dan Kaur se- Desa Kota Jawa untuk hadir di kantor Inspektorat tidak disampaikan kepada mereka, tetapi hanya disampaikan kepada Kadus dan Kaur yang mendukung Kepala Desa saja.

“Yang diberitahu itu hanya Kadus dan Kaur yang pro terhadapnya (Kades), sedangkan yang contra tidak diberitahu tidak tahu alasannya kenapa, apa dia takut ketahuan bahwasannya dalam penggunaan ADD itu dia tidak sesuai dengan RAB,”kata dia. (DEFA)

Jamudin Pimpin KWRI Pesawaran kepercayaan oleh DPP dan DPD untuk memimpin KWRI dikabupaten ini.

“Mandat yang diberikan ini sangatlah berat, Akan tetapi seberat apa pun juga yang diberikan kepada saya, akan terasa ringan jika kepeng­ urusan dan anggota saling mendukung dan kerja sama yang baik, untuk memberi kan program-program yang positif tentang kejurnalisan yang ada” ungkap nya.

Lebih lanjut ia menuturkan, DPC KWRI akan mendukung programpro­gram pemerintahan disegala bidang, untuk meningkatkan pem­ bangunan Dibumi Andan Jejama ini.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPC KWRI Pesawaran yang baru, Asmawi HS. “Dengan adanya pergantian kepengurusan yang baru ini kami akan mewujud kan programprogram kepengurusan yang lama,” ungkapnya.

(DeFa) Pesawaran, FAKTUAL – Jamauddin ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran periode 2015-2020.

Penetapan itu berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) dan surat mandat DPD KWRI Lampung Nomor :012/SM.15/DPD-KWRI/LPG/XII/2015 “Setelah sempat dibekukan, akhirnya kepengurusan DPC KWRI Pesawaran terbentuk. Selain untuk peyegaran dalam tubuh organisasi, terbentuknya kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang positif bagi organisasi sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan di Pesawaran.” Ujar Ketua DPD KWRI Lampung, Iskandar Dinata.

Sementara, Jamaudin dalam keterangannya mengungkapkan, saya selaku ketua KWRI yang baru, diberi mandat atau

SUSUNAN STRUKTUR KEPENGURUSAN KWRI KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2015-2020 Ketua Wakil Seketaris Wakil Seketaris Bendahara Wakil Bendahara Bagian OKK Ketua Wakil Ketua Bagian HUM & HAM Ketua Wakil Ketua

: Jamaudin : Asmawi HS : Drs Agustinus : Amril Mutho’i : Aminuddin : Rin wahyuni : Faturrohman : Jamhari As Ad, Asropi : Sopian Purba : Hazhari M Kholid Deni

Bagian Ekonomi & Koperasi Ketua : Rin Wahyuni Wakil Ketua : Defa

Carles Lubis

Aswadi

Damanhuri Bagian Pendidikan &Litbang Ketua : Heltoni Nur Wakil : Dianhartono

Zubaidi Bagian olah Raga & Seni Ketua : Irham Wakil : Sahril

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

7

SMPN 4 Pringsewu Salurkan Beasiswa PIP

SDN 1 Pandansari Ikut OSN dan FLS2N Pringsewu, FAKTUAL – SD N 1 Pandansari Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu mengirimkan 10 siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD tingkat Kecamatan yang dilaksanakan selama 3 hari (2-4 Februari) di SDN 2 Sukoharjo.

“Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya membatik, pantomin, kriya anyaman, menyanyi,cerita bergambar, melukis, menari, puisi. Semua kegiatan itu biasa dilakukan oleh semua orang termasuk para siswa sekolah dan merupakan masuk dalam pelajaran disekolah baik SD,SMP atau sekolah yang sejajar atau diatasnya.” Ujar Kepala SDN 1 Pandansari, Agus Nurwanto,Spd disela-sela kegiatan.

Agus mengatakan, OSN dan FLS2N ini merupakan pembelajaran bagi para siswa untuk mencintai budaya daerah kita, termasuk juga melatih anak untuk belajar dalam keterampilan karena hal-hal tersebut dapat juga untuk bekal bagi anak tersebut.

“Bila nantinya hal tersebut dibutuhkan, ya minimal untuk dasar dan nantinya dapat diteruskan bila anak tersebut bersekolah yang lebih tinggi atau tidak canggung bila membantu dirumah atau saat digunakam ke ahlian atau ketrampilan ini di masyarakat,” terang Agus.

Untuk memberi semangat kepada siswa yang mengikut lomba, dirinya dan beberapa guru ikut mendampingi siwa yang tampil, “Kami juga melihat agar para peserta siswa kami tetap dalam keadaan semangat yang dan percaya diri yang cukup tinggi,” papar agus.

Ditambahkannya, untuk sekolah kami, kegiatan seperti ini memang kami galakkan bagi para siswa-siswi mengingat manfaatnya yang besar baik untuk sekolah maupun bagi siswa.

“Oleh itu kami juga mengirim siswa siswi sekolah kami dalam kegiatan yang diadakan di tingkat kecamatan dalam bentuk FLS2N dalam kegiatan ini yang mengikuti adalah siswa kelas V,sebab siswa kelas VI berkonsentrasi atau persiapan untuk ujian nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan.” Uangkapnya.

Lebih lanjut agus menjelaskan, untuk FLS2N ini sekolah kami rutin mengiikuti yang diadakan setiap tahun.

Dia berharap dapat yang mengikuti kegiatan tersebut mengerti tentang kayanya daerah kita dengan budaya serta ketarampilan lain yang harus dilestarikan. “Oleh itu harus ditanamkan rasa cinta dengan budaya kita,serta pelestariannya,Yo otomatis ini akan menanamkan nasiolisme sejak dini.”

Kegiatan Rutin Sementara itu ketua panitia OSN dan FLS2N Kecamatan Sukoharjo, Wagiman yang didampingi KUPT Pendidikan Sukoharjo menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari ini diawali dengan OSN dulu baru FLS2N. “Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun dan untuk juara diambil 5 besar, nantinya akan mewakili Kecamatan Sukoharjo ke Tingakat Kabupaten, ini merupakan program dari kelompok kerja guru (KKG) kelas Kecamatan Sukoharjo yang diikuti 31 sekolah, baik negeri maupun swasta,” terang Wagiman.

Untuk OSN, ujarnya lagi, pesertanya 62 terbagi dalam 2 mata pelajaran matematika dan IPA, satu mata pelajaran di ikuti oleh 31 siswa. Sementara pembukaan beberapa waktu lalu dibuka oleh KUPT Pendidikan kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Sukoharjo Drs.Masdar.

Untuk juara I OSN, Faradila Stevani (SDN 1 Sukoharjo I) untuk mata pelajaran IPA dan untuk Matematika Inas Fauziah (SD N 1 Pandansurat), sedangakan untuk FLS2N, untuk membatik juara I, Zahra Danita Salma (SDN 1 Pandansurat), Panthomin juara 1, Sofian Hadi S (SDN 1 Siliwangi), Baca Puisi, juara 1 Cindi Aulia Prameswari (SDN 2 Pandansari Selatan), Kriya Anyaman juara 1 Vivi Fatmala (SDN 3 Sukoharjo 3), menyanyi juara 1, B.Kevin Oka (SDN 1 Sukoharjo 3),Cerita bergambar juara 1 Zahra Damita Salma (SDN 1 Pandansurat), Melukis juara 1,Tiara Nur Hasanah (SDN 3 Sinar Baru), Puisi juara 1 Marsandi Priyas Dinata (SDN 2 Pandansari Salatan) dan Seni tari juara 1,SDN 3 Sukoharjo 3. (Made)

Pringsewu,FAKTUAL - Pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pringsewu merealisasikan program dari Pemerintah Pusat yakni menyalurkan bantuan bea siswa Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 178 siswa kelas VII dan VIII, berlangsung Selasa (2/2) di sekolah setempat.

Pada pengambilan dana itu diwajibkan menghadirkan wali murid guna mengambilnya dengan membawa bukti Kartu Keluarga, juga disaksikan oleh Ketua Komite setempat Nurrohidin beserta anggota.

Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan bentuk ketransparanan.

Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Lilik Widayanto selaku koordinator pembangian pencairan bea siswa Progrom Indonesia Pintar didampingi bendahara Dwi Arbaiyah, sebenarnya wali murid dan siswanya harus mengambil sendiri di Bank BRI dengan membawa persyaratan Kartu Keluarga.

Namun mengingat akan merepotkan karena waktu, jarak juga harus berantri cukup lama, maka pihak sekolah berinisiatif membantu mencairkannya secara kolektif dan diserahkan sekolah, juga menghadirkan wali murid masing-masing.”Wali murid kita kumpulkan dan diberi penjelasan, Lalu dana itu kami serahkan sepenuhnya, kami tidak memotong sepersenpun,”jelas Lilik Widayanto.

Kesempatan itu Ketua Komite SMPN 4 Pringsewu Nurrohidin mengharapkan kepada wali murid yang telah mewakili untuk mengambil bea siswa PIP tersebut agar bisa memanfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan siswanya, baik pembelian seragam sekolah, sepatu juga perangkat penunjang lainnya.

Nurrohidin juga menghimbau bahwa bantuan itu jangan disalah gunakan oleh para wali murid, seperti untuk kebutuhan konsumtif, kondangan ataupun keperluan rumah tangga lainnya.”Karena beasiswa ini betul-betul disalurkan oleh pemerintah untuk membantu biaya pendidikan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu,” tandasnya.

Ditempat terpisah Kepala SMPN 4 Pringsewu Drs. Rahmanto mengaku bangga dan pihaknya memberi apresiasi kepada para dewan guru dan staf pegawai juga Komite sekolah setempat yang telah banyak membantu dan memperjuangkan siswa sehingga bisa mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kendatipun dari 300 lebih siswa yang diajukan namun hanya terealisasi 178 siswa merupakan kelas VII dan VIII.”Berapapun jumlahnya kami sangat bersyukur, di SMPN 4 ini masih mendapatkan bea siswa PIP. Dana itu pasti sangat membantu untuk keperluan siswa dan mendorong semangat siswa dalam proses belajar-mengajar. Gunakan dana itu dengan baik dan semestinya,”tegas Rahmanto.(PRI)

Paguyuban Lansia dan PWRI Rutin Gelar Pertemuan Pringsewu,FAKTUAL- Paguyuban lansia dan simpatisan PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonisia) Ranting Pringsewu Kab. Pringsewu mengadakan pertemuan antar anggotanya bertempat dikediaman Hi.R.U. Hendarman. PHN jln Raya Bumiarum Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu, Sabtu (30/01) lalu.

M. Hasyim Amran, BA selaku sekretaris paguyuban lansia dan simpatisan Kab.Pring­ sewu menjelaskan, saat ini anggotanya ber­ jum­lah 80 an, kecamatan.

“Paguyuban ini terbentuk tahun 2010 di kediaman F. Sandiono di Pringsewu Timur.

Sebelumnya hanya 20 orang dan pada tahun 2016 anggotanya sudah mencapai 80 dan sudah 54 kali melakukan pertemuan.” Ujar Hasyim.

Dia menambahkan, setiap satu bulan se­kali peguyuba itu mengadakan pertemuan dirumah anggotanya dengan cara bergiliran, sedangkan pertemuan khusus PWRI secara formal dikantor PWRI Ranting Pringsewu di jalan Kejaksaan Pringsewu Barat setiap tanggal 7 setiap bulan berjalan.

“Kegiatan yang dilakukan setiap bulan diantaranya cek kesehatan yang kerjasama dengan puskes setempat atau istilahnya Pos­ yan­do Wulan (warga usia lanjut), peningkatan ekonomi, simpan pinjam interen dan arisan, pemantapan NKRI (Negara Kesatuan Republik

Indonesia), masalah politik dan keamanan, doktrinnya Tata tentram karta raharja,” ungkap Hasyim.

Hi. Syamsudin BA. Selaku ketua paguyuban lansia PWRi kec. Pringsewu membenarkan, bahwa kegiatan yang diadakan pada satu

bulan sekali disetiap rumah anggota secara bergilir.

“Tujuannya mempererat persatuan dan kesatuan sesama wredatama dan tukar menukar informasi menuju keluarga sejahtera bahagia dan berguna bagi masa tua,” ung­ kapnya.

Syamsudin mengharapkan, dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama pentingnya saling mengingatkan dan memperkokoh ukhuwah Islamiah maupun sesama umat beragama non muslim.

Sementara, Hi.R.U . Hendarman PHN selaku ketua PWRI kab. Pringsewu meminta, anggota PWRI selalu kompak didalam wadah PWRI. “Kami sedang berjuang untuk menyiap­ kan para pensiunan baru diwadah organisasi PWRI di kecamatan dan kabupaten seluruh Indonesia,” pintanya.

BKD Pringsewu menyarankan mereka yang baru pensiun untuk dapat masuk diwadah organisasi PWRI tersebut didaerahnya, sedanghkan jumlah anggota PWRI se-kabupaten pringsewu sejumlah 2000 anggota. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

8

PWI Diminta Awasi Pembangunan dan Pengunaan Dana Desa Pringsewu,FAKTUAL - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPPMPP) Kabupaten Pringsewu M. Khotim meminta kepada Jajaran wartawan yang tergabung pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pringsewu untuk sama-sama memantau dan mengawasi program pembang­ unan di pekon (desa) yang akan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2016 ini.

Pengawasan dan pemantauan itu dimak­ sudkan agar pihak jajaran pekon dalam peng­ gunaan Dana Desa itu tepat sasaran sesuai juklak juknis juga ketranparasian dalam pela­ porannya. Disamping itu juga diminta jika nanti ada temuan dilapangan beritahukan dulu kepada pihaknya. “Jika memang ada kesalahan akan kami tegur untuk dibanahi lagi,”kata M. Khotim.

Bahkan bila perlu jajaran PWI juga turut mensosialisasikan dan pemahaman kepada para kepala pekon, bagaimana agar tidak takut lagi untuk menghadapi oknum yang mengaku wartawan dan LSM yang kerap meresah­ kan.”Berdasarkan laporan dari para kepala pekon, pada pelaksanaan program ADD 2015 lalu, mereka sering didatangi wartawan yang tidak jelas dan ujungnya minta duit,”jelas M. Khotim.

Kepala BPPMPP Pringsewu mengungkapkan hal itu dihadapan pengurus PWI Pringsewu saat melakukan kunjungan silaturahmi di kantornya di Jalan Pringombo, Pringsewu, Kamis (4/2). Turut hadir Sekretaris BPMPP Fristiana Yogi, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Hartadi, Kabid Pemberdayaan Pekon Ahmad Satria dan Kabid Pemerintahan Pekon Wahyu Darmanto.

Sedang dari pengurus PWI, Ketua Budi Karyadi, Sekretaris Joko Sulistiyo, Bendahara Agus Triwahyudi dan Sie Kesejahteraan Supriyanto.

M. Khotim menuturkan, biasanya jika ada program Dana Desa itu pasti banyak LSM juga oknum wartawan dari luar daerah yang turun ke pekon-pekon dengan maksud dan tujuan yang berbeda.”Hal inilah yang membuat para kepala pekon dan perangkatnya menjadi resah.

Karena para oknum itu biasanya sering me­ lakukan intimidasi dan pemerasan,” tutur­nya.

Bahkan yang disayangkan, ada wartawan tanpa konfirmasi ke pihak-pihak terkait, langsung menulis dan menerbitkan dikorannya.”Padahal

data itu tidak akurat dan tidak berimbang.

Hingga membuat opini yang negatif dan berujung ketakutannya para kepala pekon dan seperang­ katnya,”ungkap Khotim.

Disamping itu, dia juga mengharapkan kepada kepala pekon agar benar-benar dapat memfungsikan perangkatnya seperti BHP dan LPM setempat, untuk duduk bersama bermus­ yawarah dan menyepakati program apa yang akan direalisasikan pada penggunaan Dana Desa itu juga pada laporan pertanggung jawabannya.”Saya yakin jika ketiga perangkat pekon itu seiring sejalan dan mengedepankan asas ketransparasian, pasti semua akan berjalan baik dan mulus,”pintanya.

Sementara Kabid Pemberdayaan Pekon Ahmad Satria memaparkan bah­wa Dana Desa untuk Kabu­pa­ten Pring­sewu ta­hun 2016 ini yang bakal dikucur­kan sebesar Rp78 miliyar untuk 126

pekon dengan nilai yang ber­ variasi, diperun­ tukan pembangunan pisik minimal 70 persen dan sisa­nya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

A. Satria menjelaskan pencairan Dana Desa itu langsung disalurkan ke rekening masing-masing pekon, dengan nilai tidak

sama.

Nilai yang paling kecil sekitar Rp587juta yakni untuk Pekon Tambahrejo Barat, Kecamatan Gadingrejo.”Sedang terbesar Rp728juta untuk Pekon Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka,”terangnya.

Dia menambahkan, untuk pencairan dana itu rencananya akan diberikan sekaligus melalui rekening pekon, tidak bertahap seperti tahun

2015 lalu. Namun hal itu masih menunggu peraturan bupati yang sedang diajukan ke pusat.”Namun jika pada pertengahan Februari ini perbup belum juga turun, maka kami akan menggunakan metode lama yakni melalui tahapan termin,”imbuh Satria.

Sementara Ketua PWI Pringsewu Budi Karyadi mengaku pihaknya akan siap untuk memberikan pencerahan dan pemahaman bagaimana cara menghadapi oknum yang mengaku wartawan.”Pihak kami siap memberikan meteri itu jika memang dibutuhkan, kami juga mempunya seksi bidang yang menangani hal itu,”jelasnya.

Menurut dia, sebenarnya tidak perlu takut menghadapi wartawan, apalagi dalam melaksa­ nakan program tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyimpang.”Hadapi saja, jangan takut, berikan informasi dengan sebenarnya. Namun jika dalam pemberitaan itu ada kesalahan maka gunakan hak jawab.

Juga bila ada oknum wartawan yang mencoba mengintimidasi dan memeras, maka laporkan saja ke polisi terdekat,”imbuh Budi Karyadi.

(Pri)

Program Keluarga Harapan Harus Tepat Sasaran Indramayu, FAKTUAL - Program Keluarga Harapan(PKH) sasarannya adalah keluarga sangat miskin(KSM), tujuannya memutus mata rantai garis kemiskinan antar generasi, program tersebut lahir pada masa pemerintahan Presiden SBY. Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh KSM yang menjadi anggota PKH,seperti hak-hak peserta mendapatkan bantuan uang tunai sesuai persyaratan, pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes), pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 9 tahun dan usia 15 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar melalui program pendidikan formal, informal dan non formal. Peserta PKH juga diikut sertakan pada program bantuan sosial lainnya seperti Jamkesmas, BSM, Raskin, Kube dan BLSM. Sedangkan yang menerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan. Jika tidak ada ibu diganti kakak perempuan dewasa, yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH bukan yang lain. Adapun landasan hukum program ini adalah Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Peraturan presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Inpres Nomor

Kabid Sosial zulkarnaen, Kasi Sosial Atin beserta pendamping pkh

3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta PKH.

Dasar pelaksanaan PKH ialah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggu­ langan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 Septem­ ber 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana PKH Tahun 2008” 08 Januari 2008.

Keputusan gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi/TKPKD”. Keputusan bupati/walikota tentang “tim koordinasi PKH Kabupaten/Kota/TKPKD”. Surat kesepakatan bupati untuk berpartisipasi dalam program keluarga harapan. Menurut Atin koordinator pendamping peserta penerima PKH di Indramayu yang semua masih layak menerima bantuan, ungkapnya. Untuk pelaksanaan program PKH ipilih langsung oleh kementrian melalui proses tes kelayakan terlebih dahulu.

“Semua perkembangan KSM penerima bantuan PKH pendamping mengetahui. Sehingga ketika peserta PKH statusnya bisa dikatakan sudah menjadi keluarga yang mampu atau bukan keluarga sangat miskin maka pendamping bisa mengajukan kepada kepada dinas sosial dengan dilampirkan rekomendasi dari kuwu atau lurah setempat bahwa ada warganya yang menjadi peserta program PKH dan sekarang dinyatakan sudah mampu dan tidak layak lagi menerima bantuan dari pemerintah yang bantuan tersebut peruntukannya bagi KSM. Harapan masyarakat banyak program seperti ini harus tempat sasaran, “jika program tersebut tidak tepat sasaran, sangat disayangkan program pemerintah pusat yang lain akan ikut terdampak khususnya program pemerintah pusat yang per­untukannya untuk mengentaskan kemiskin­ an.” ungkap Doni pedagang ketoprak di Pasar Baru Indramayu.(Guntur)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

9

Pembangunan Gedung DPRD Pringsewu Rp.25 M Pringsewu,FAKTUAL- - Pemkab Pringsewu tahun ini akan meneruskan pembangunan gedung dewan senilai Rp25 miliar.

Dana sebesar itu hanya untuk membangun bangunan utama.

“Anggaran Rp25 miliar itu sudah disahkan dalam APBD 2016,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD setempat Maulana M Lahudin. “Untuk pembangunan tahap pertama baru bangunan induk,” ungkapnya.

Kepala Bappeda Pringsewu M. Fadholi menjelaskan pembangunan dengan anggaran Rp25 miliar itu diperkirakan baru akan selesai sekitar 70%. Sebab, kata Fadholi, selain bangunan utama yang akan menelan biaya Rp25 miliar, akan ada lagi bangunan sebelah kiri dan kanan sebagai bangunan sayap. Dalam bangunan sayap akan di gunakan untuk ruang komisi dan ruang fraksi dan sekretariatan.

Menurut dia, bangunan utama gedung dewan hanya akan difungsikan untuk ruang sidang. Diperkirakan pembangunan gedung utama bisa selesai pada akhir tahun dan bisa digunakan.

“Akan diupayakan bisa difungsikan meskipun nantinya menggunakan mebel lama,” ungkapnya. Untuk pembangunan gedung sayap kiri dan sayap kanan, pihaknya akan menunggu keputusan Dewan. (Pri)

Pringsewu Masih ada Pemadaman Listrik Pringsewu,FAKTUAL- Walau masalah gangguan mesin pembangkit listrik hingga defisit daya suplai dari pembangkit di wilayah Sumbagsel telah teratasi, pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Pringsewu di tahun 2016 masih akan terjadi.

Supervisor Teknik PLN Rayon Pringsewu Syarif mengatakan, pemadaman dilakukan lantaran suplai listrik dari PLTU Tarahan belum maksimal. Namun, pemadaman yang terjadi tidak sesering yang pemadaman bergilir di tahun 2015 lalu.

“Alhamdulillah suplai listrik dari Sumbagsel sudah optimal, namun mesin pembangkit listrik di PLTU Tarahan belum bisa beroperasi maksimal karena terdapat sejumlah kerusakan dan masih dilakukan perawatan sebagian,” kata Syarif saat hearing bersama Komisi 3 di gedung DPRD setempat beberapa waktu lalu.

Syarif menjelaskan jika memang pemadaman listrik yang terencana, pihaknya akan menginformasikan penjadwalan pemadaman bergilir kepada masyarakat. Hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Pringsewu Maulana M. Lahudin, yang meminta kepada PLN untuk menginformasikan penjadwalan pemadaman listrik kepada masyarakat.

Maulana mengatakan, sebagaimana keluhan masyarakat selama ini adalah pemadaman yang tidak teratur membuat masyarakat pelaku bisnis mengalami kerugian. “Kasihan masyarakat yang mempunyai alat elektronik, listrik padam tiba-tiba membuat peralatan elektronik mereka rusak,” kata Maulana.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan, lain hal dengan adanya gangguan ataupun masalah defisit daya yang tentu tidak bisa membuat jadwal padam. “Yang mengatur pembagian distribusi listrik dari PLTU Tarahan. Mereka yang membuat jadwal padam,” katanya. (bali)

Nikah di KUA Gratis Pringsewu,FAKTUAL- Kakandepag Kabupaten Pringsewu H. Murdi Amin didampingi Kasi Bimas Islam Junaidi Sirad, menyatakan biaya nikah bisa gratis apabila dilangsungkan di kantor KUA pada jam dinas. Tetapi, jika dilaksanakan di luar kantor KUA dikenakan biaya administrasi Rp600 ribu.

Keputusan itu berdasar pada PP No. 19 Tahun 2015 tentang Pencatatan Perkawinan. Dia menjelaskan keputusan nikah gratis sudah diatur peraturan pemerintah.

Dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan keputusan pemerintah. “Keputusan ini tentu sangat membantu masyarakat kecil yang akan melangsungkan pernikahan,” ujarnya.

Tetapi apabila masyarakat tetap ingin melangsungkan pernikahan di luar kantor KUA, pihaknya tetap memberikan pelayanan dengan ketentuan membayar administrasi Rp600 ribu. Namun 10 hari sebelum pelaksanaan harus sudah setor berkas, bukan saat hari H. Dia melanjutkan pada tahun 2016 dipastikan tidak akan kekurangan buku nikah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, dipastikan pada tahun 2016 tidak akan ada kendala kekurangan buku nikah karena sudah ada stok 4.000 eksemplar.

Sementara itu, estimasi pernikahan pada tahun 2016 sebanyak 3.600 pasangan pernikahan. “Estimasi ini disesuaikan dengan tahun 2015 ditambah 10%,” ungkapnya.

Sedangkan untuk masyarakat Pagelaran Utara masih harus ke Pagelaran Induk jika akan melangsungkan pernikahan.

Sebab, wilayah itu belum memiliki KUA. Menurut dia, di Kandepag tidak mengenal adanya Plt atau KUA sementara, sehingga pelayanan tetap dilakukan KUA Pagelaran. (Bali)

Satpol PP Tangkap Mahasiswi Mesum

Pringsewu, FAKTUAL - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pringsewu melakukan razia anakanak sekolah. Razia dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat tentang banyaknya pelajar yang berkeliyaran disaat jam sekolah. Rute penyisiran dari Pringsewu kota ke arah Pajaresuk, Goa Maria, Kuburan Cina, Pringombo hingga Bukit Bintang Podomoro, Kamis (4/2).

Kasat Satpol PP Kabupaten Pringsewu H. Ibnu Hardjianto mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada anggotanya dengan nomor surat : 800/SPT.K.157/LT.09/2016 antara lain Budiono, S.IP sebagai Komandan Provos Pol PP, M. Agung Nugroho, Mulyansyah, Ari eliyanto, Febri Gani Sembiko, Hari Aziz Jamani sebagai anggota untuk melakukan razia pelajar pada waktu jam sekolah.

Pada razia tersebut terjaring 2 pelajar SLTA di salah satu warnet yang ada di Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur.

“Mereka sedang asik bermain internet saat petugas Satpol PP merazia mereka,” ucap Agung, anggota Satpol PP Pring­ sewu.

Razia terus dilakukan hingga menuju ke arah Bukit Bintang Podomoro, dan ditemukan sepasang kekasih yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh seperti layaknya sepasang suami istri didalam sebuah mobil yang sedang terparkir.

MH adalah pelaku laki - laki warga Sriwungu Kecamatan Banyumas dan yang wanita bernama Hy warga Siliwangi Kecamatan Sukoharjo, yang sampai saat ini masih aktif tercatat sebagai Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Pringsewu. Berdasarkan informasi yang didapat dilapangan perbuatan itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka.

Setelah di introgasi di Kantor Satpol PP Pringsewu, sepasang kekasih mesum tersebut dipersilahkan untuk pulang kerumahnya masing - masing dengan dikawal oleh anggota Satpol PP. Ibnu Hardjianto mengatakan, alasan saya melepaskan mereka adalah karena kewenangan kita sifatnya hanya melakukan pembinaan, selain itu kita belum mempunyai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Barang bukti yang ada berupa satu kotak alat kontrasepsi berupa Kondom dan 1 kondom yang sudah terpakai.” katanya.

Ibnu menambahkan, bahwa rencananya besok semua akan kami panggil. Dan sore ini juga kami akan buat surat panggilan kepada keduanya. “Surat panggilan dibuat agar perbuatan seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu untuk memberikan efek jera dan contoh untuk yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama,” tambahnya.

Sementara itu adanya keluhan dari masyarakat seputar Pemda Pringsewu dengan seringnya balap liar pada malam hari, Kasat Pol PP Pringsewul membuat Portal. “Portal dibuat di jembatan Pemda Pringsewu yang akan ditutup pada pukul 22.00 Wib, pada pagi hari akan dibuka pada pukul 05.30 Wib. Pembuatan Portal selain untuk mencegah adanya balapan liar dimalam hari, juga untuk mencegah dijadikannya sebagai tempat mesum dan transaksi narkoba, serta antisipasi rawannya aksi kejahatan”, pungkasnya. (BALI)

Pengusaha di Pringsewu Belum Terapkan UMP Pringsewu,FAKTUAL- Komitmen membayar upah layak pekerja selama ini belum sepenuhnya diterapkan para pengusaha di Kabupaten Pringsewu. Alih-alih belum masuk kategori perusahaan besar, pemilik usaha memilih untuk tidak mempekerjakan seorang karyawan dibanding dengan harus membayar upah berdasar upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Terlebih sejak ditetapkannya standar minimun upah di tahun 2016 yang naik menjadi Rp1,763 juta dibanding dengan tahun 2015 lalu sebesar Rp1,581 juta, nyatanya masih banyak pekerja yang mendapatkan bayaran di bawah upah minimum yang ditetapkan tiap tahunnya. “Gak sanggup om kalo harus bayar gaji karyawan sebesar itu (UMP 2016),” kata salah satu pemilik usaha grosir di Pasar Induk Pringsewu.

Padahal, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu telah berulangkali menghimbau kepada para pengguna tenaga kerja yang ada, wajib untuk memberikan upah minimum tiap tahunnya berdasar pada Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung.

“Usaha apa pun yang memiliki tenaga kerja wajib memberikan upah berdasar UMP yang ditetapkan,” kata Kabid Ketenagakerjaan di Dinsosnakertrans Pringsewu Rafli di ruang kerjanya.

UMP ditetapkan, kata Rafli, mengingat dewan pengupahan sebagai perumus besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Pringsewu belum ada. Mengingat, perusahaan yang masih termasuk kategori perusahaan kecil.

Rafi menambahkan, perusahan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki jumlah pekerja di atas 100 orang yang di dalamnya ada serikat pekerja. Sebab, lanjutnya, untuk susunan Dewan Pengupahan adanya unsur dari Apindo, SPSI dan juga ada unsur pemrintah dan perguruan tinggi untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Untuk itu, Rafli mengimbau setiap perusahaan agar memberlakukan pengupahan kepada setiap pekerja berdasar pada UMP yang telah ditetapkan. “Pekerja bisa saja melaporkan ke kami (Dinsosnakertrans) jika terdapat keluhan tentang standardisasi gaji yang diterimanya dari perusahaan tempatnya bekerja,” katanya.(BDK)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

Baru Dua Minggu Jalan Kembali Rusak Lampung Selatan, FAKTUAL – Baru dua minggu setelah Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir, jalan penghubung antar desa di dusun tiga dan empat Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) sudah rusak parah “Masyarakat Desa Talang Baru sangat kecewa, baru dua minggu diperbaiki, tetapi kondisi badan jalan sudah mulai mengelupas, jalan tersebut merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum Lampung Selatan.” ujar warga setempat, pekan lalu.

Selain diduga kualitas pekerjaan yang buruk,

warga juga menuding penyebab jalan ini cepat sekali rusak akibat banyaknya mobil-mobil truk yang masuk untuk mengangkut galian tambang batu zeolit.

“Diperkirakan mobil yang masuk dalam sehari sekitar 25 unit kendaraan, sedangkan setiap satu kendaraan bisa 4 rit, jadi total mobil yang masuk di untuk mengangkut barang tersebut sekitar 100 unit setiap harinya.” Kata warga lagi.

Mobil-mobil pengangkut galian tambang tersebut diduga milik PT. Cemerlang Bumi Makmur, perusahaan yang bergerak dibidang

batu zeolit milik pengacara kondang asal Lampung.

Menurut warga, di duga mobil yang masuk tersebut harus membayar fee (royalti) sebesar Rp15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap rit nya, sedangkan kegunaan dana tersebut di peruntukkan untuk kepala desa.

“Kepala Desa Talang Baru, Ahmadi, tidak dapat berbuat banyak dikarenakan sudah banyak menerima kucuran dana segar dari PT. Cemerlang Bumi Makmur tersebut.” terang warga.

Masyarakat berharap Kepada Kepala Desa

Drainase Dekat Rumah Wabup Lamsel Mampet Lampung Selatan, FAKTUAL – Saluran air (drainase) yang berada di perempatan Sukamandi, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan (Lamsel) tidak berfungsi, sehingga saat hujan turun, air yang mengalir dari atas dusun Sukamandi tumpah ke badan jalan hingga ke pemukiman penduduk diba­ wahnya.

“Warga mengeluhkan mampetnya drainase di yang berada di Perempatan Sukamandi. Lokasi tersebut merupakan tempat para sopir dan tukang ojek mang­kal dan di situ juga di jadikan sebagai terminal bayangan oleh para sopir angkot sambil menunggu penum­ pang yang mau berangkat menuju ke arah pelabuhan Bakauheni.” Ujar Heri, warga sekitar yang juga berprofesi sebagai pengojek.

Mirisnya, lanjut Heri, drainase itu hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Lamsel.

“Alangkah tidak layaknya jalan yang selalu di lintasi seorang wakil kepala daerah terlihat kumuh, karena sampah-sampah yang diakibatkan drainase mampet sehingga air yang semula mengalir di bawah ternyata harus naik ke jalan.” Kata Heri.

Warga berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki saluran drainase yang tersumbat tersebut.

Sementara, Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Bumi Agung Agus Sahroni,SE menjelaskan, pihak kelurahan sudah

tiga kali kami mengajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk perbaikan drainase itu, namun sampai saat belum ada respon dari dinas terkait.

“Jika tidak segera diperbaiki, sampah-sampah dari atas dusun akan turun dan mengotori jalan. Selain itu, air yang tersumbat akan tumpah ke jalan lalu turun ke pemukiman warga. Karena perempatan Sukamandi itu kontruksi tanahnya menurun.” terang Agus. (ANRI PRATAMA.S)

Talang Baru mengambil langkah agar jalan tersebut tidak cepat rusak, namun kepala desa tidak pernah merespon harapan masyarakat terutama warga dusun 3 dan 4.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, sampai berita ini di turunkan pihak pemborong pengerjaan jalan tersebut belum pernah memperbaiki jalan tersebut, sementara tanggung jawab untuk perbaikan selama enam masih berada di pihak mereka.

Sementara, beberapa kali Faktual menemui pihak perusahaan rekanan untuk konfirmasi namun selalu gagal. (Anri Pratama.S)

Kepala SMPN 1 Way Panji Diduga Pungli Lampung Selatan, FAKTUAL – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan diduga melakukan pungutan liar (pungli).

Salah satu wali murid yang tidak bersedia di sebutkan namanya menjelaskan, bahwa untuk kelas 7 dan kelas 8 di pungut biaya sebesar Rp 358.000 sedangkan untuk kelas sembilan di pungut biaya sebesar Rp 385.000, degnan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu untuk pembayaran pertama dilakukan pada bulan Oktober 2015 sedangkan penarikan tahap kedua dilakukan pada bulan November 2015.

“Kami selaku wali murid mempetanyakan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolahan.

Kami merasa keberatan dengan keputusan tersebut, karena tidak jelas peruntukkannya.

Sedangkan sepengetahuan kami pembangunan dan meubeller sudah di biayai pemerintah tapi mengapa pihak sekolahan masih melakukan pungutan.” Ujar wali murid tersebut.

Bahkan menurutnya, pungli tersebut juga di dukung komite sekolah.

Sampai berita ini di turunkan, pihak sekolah belum bisa dikonfirmasi.

(ANRI PRATAMA.S)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PROFIL

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

11

Siapkan Sayap Organisasi

AMS Distrik Indramayu Gelar Rapat Kerja Indramayu, FAKTUAL - Untuk konsolidasi dan kejelasan rencana kerja organisasi ke depan, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik Indramayu belum lama ini menggelar Musya­ warah Rancangan Program Kerja Pengurus periode 2015 - 2020.

Kegiatan Organisasi Kepemudaan yang lahir di Jawa Barat tersebut dilangsungkan di Aula Dinas Binamarga, Jalan Pahlawan Indramayu, dihadiri segenap pengurus struktural.

Di jajaran paling depan tampak Ketua Distrik AMS yang juga Kepala Dinas Binamarga Indramayu H.Omarsyah, BAE didampingi Wakil Ketua Drs.Dadang Oce Iskandar, M.Si, Dayat Hidayat, BE, M.Si, Danny Suhendar (Ketua panitia acara).

Hadir pula Suryono, ST, M.Si, H. Suwenda, S.Sos, M.Si, Murdianto, B.Sc , Erpin Marpinda, S.os, SH, M.Hum, Dadang Supritna, S.Sos, M.Si, Aan Hendrayana M, Drs, M.S, Lukman, S.Pd, M.Pd, Atang Riko, Drs, M.Si, Asep Affandi Januari, S.sos, M.Si, SE - H.Syarief Hidayat, Drs, M.Si - Edi Satoto ST, M.Si (wakil ketua), Sekretaris Edi Kusdiana, Drs, MM, Wakil Sekretaris John Harpendie, SE, Toto Hadisuharto, S.Pd, Ahmad Abu Naim, S.PdI, M.PdI, Tarjono, S.Pd - Marudi, S.Kom, MTCNA - Aceng Salim, S.AP, Jak Tanjung, S.Pd, MM, Bendahara Yuhaeriyah, S.Pd, Wakil Bendahara RM.Wahyu Adiwijaya, S,STP, M.Si, Rudi.A, S.Pd, Ahmad Danuri, Sulistyo, Senjawati, Andi Efendi, Drs dan Jajang Kurnia R. Menurut Omarsyah, AMS Distrik Indramayu tengah menyiapkan sektor sayap organisasi dianta­ ranya Ghada, Pitaloka dan Ikatan Mahasiswa (IMA).

Selain itu tengah menja­ lankan konsolidasi dan validasi data seluruh ang­ gota di setiap rayon untuk persiapan musya­warah rayon (musra) se-Kabu­ paten Indramayu. Setelah itu anggota a k a n

disiapkan untuk bergerak meng­ abdikan sege­ nap tenaga dan pikiran k e ­p a d a masya­rakat.

“Ke depan kita akan mem­ per­banyak kegi­ atan untuk

menggerakan

kepemimpinan pemuda.

B i r o Pemberdayan Perempuan (Sri

anggota yang berjumlah seribu lebih dengan kegiatan positif bertema sosial di tengah masyarakat, contohnya kesehatan gratis, menanam pohon, donor darah, kerja bakti dan lain -lain. Pada musyawarah ini kami tekankan setiap ketua biro organisasi untuk membuat program demi membesarkan organisasi”, sebutnya.

Sementara pada musyawarah ini Ketua Biro Orgnisasi Tarmudi, S.Kom dan Prabowo, SH meng­ ajukan program pelaksanaan musra dan pelantikannya juga legalitas keang­gotaan. Biro Poli­tik dan Kerja­ sama lembaga (Ir.H.Tarkim Mansyur - Moch Wa­mi­nu­din) berte­kad mening­kat­kan kerjasama dan komunikasi antar lembaga dan ormas s e r t a

H.Omarsyah, BAE

meningkatkan kesadaran anggota dalam partisipasi politik. Biro Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (Dede Kurniawan, S.Hut - Dedi Rolies, S.Pd) akan berupaya meningkatkan kualitas keterampilan anggota dan melaksanakan kegiatan bakti sosial secara periodik. Biro Lingkungan hidup (Zainal Syairin, S.Pd - Darmaji, S.os) akan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup serta menyeleng­ garakan pendidikan sadar lingkungan hidup pada anak usia dini.

Biro Koperasi dan Ekonomi Kreatif (Cecep Riyanto, SE - H.Ashef Fajar Zailany, LC) akan berdayakan kelompok-kelompok pedagang kecil dan pembentukan koperasi Anggota AMS. Biro Olahraga, Seni dan Budaya (Edi Kusnaedi, S.Pd – Rosidin) akan melaksanakan perlombaan dan pertandingan olahraga. Biro Kaderisasi dan Keanggotaan (Ma’ruf, S.Pd.SD - Mulyani, S.Pd) akan menyelenggarakan rekrutmen anggota serta pelaksanaan pembinaan dan konsolidasi keanggotaan. Biro Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar (Binte Haryanto, A.Md - Nurhayati, S.Pd) akan meningkatkan peran serta pemuda, mahasiswa dan pelajar dalam penanganan masalah-masalah sosial, juga melaksanakan diklat, seminar dan loka karya

Maulida Nuryanti, S.Pd.I) akan meningkatkan pemberda­yaan peran serta perempuan dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga, kemudian melaksanakan seminar/ lokakarya peran serta perempuan. Biro Pendidikan dan pelatihan (Tarjono, S.Kep, Ners - Agus Yani, S.Pd) akan berupaya mengembangkan bakat dan minat anggota dan melaksanakan diklat pelatihan kepada anggota. Biro Komunikasi dan informasi (Tarmin, SE) akan bekerjasama dengan media-media cetak dan elektronik, memperluas komunikasi dan informasi programprogram organisasi.

Biro Hukum dan HAM (Dadang Mulyana, S.Sos - Sugiyono, SH) akan menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum bagi para anggota dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan sadar hukum anggota. Biro buruh, Tani dan Nelayan akan membantu penyeleng­ garaan program-program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan nelayan. Biro kerohanian akan menyelenggarakan pembinaan kerohanian bagi anggota, dan menyelenggarakan peringatan-peringatan hari besar Islam.

(Yusman)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

12

Tulangbawang, FAKTUAL – Tiga bus bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sampai di Tulangbawang (Tuba). Bupati Ir. Hanan. A. Rozak langsung meninjau armada bus bantuan tersebut usai memimpin Apel bulanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Senin (1/2/1016).

Selain meninjau, Bupati berserta rombongan ikut berkeliling di seputaran Komplek Perkantoran Pemkab Tuba menggunakan Bus bantuan tersebut.

Apel Bulanan yang dilaksanakan di Lapangan Pemda Lama Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang dipimpin langsung oleh Bupati dan juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten, Drs.Sobri, MM, Pejabat Esselon II serta Karyawan/Karyawati dilingkup Pemkab Tulang Bawang.

Penyerahan bantuan tiga unit bus angkutan ini secara resmi telah diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kepada Wakil Bupati Tulang Bawang, Heri Wardoyo mewakili Pemkab Tuba pada hari Kamis (21/1/2016) yang lalu di Jakarta, namun usai penyerahan Bus bantuan tersebut tidak langsung diboyong ke Tulang Bawang, baru beberapa hari yang lalu Bus tiba di Kabupaten Tulang Bawang.

Hal membanggakan Tuba merupakan satusatunya Kabupaten di Lampung yang memperoleh bantuan tiga unit bus gratis dari Kementerian perhubungan jalur darat. Tentunya hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang, dalam memberikan pelayanan yang semakin maksimal dibidang transportasi, akhirnya membuahkan hasil.

(MAN TB)

Bus Bantuan Kemenhub Tiba di Tuba

Hanan Tinjau Lokasi Tanggul Penangkis SMK Semakin Diminati

Tulangbawang, FAKTUAL – Dahulu pelajar enggan memilih SMK, namun sekarang sekolah SMK makin diminati, jika SMA hanya ilmu dan pengetahuan saja namun SMK selain mendapat ilmu juga keterampilan. Hal itu ditegaskan Bupati Tulangbawang (Tuba) Ir Hanan A Rozak MS saat membuka gebyar SMK tingkat Kabupaten setempat yang dipusatkan di Kampung Bogatama, Kecamatan Penawar Tama.

Hanan juga memberikan apresiasi atas prestasi SMK di Tulang Bawang yang cukup membanggakan. “Saya sangat bangga dengan prestasi SMK di Tulang Bawang karena mampu bersaing dengan SMK-SMK yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Hanan juga meminta kegiatan Gebyar SMK yang dilakukan hari ini dapat terus dilakukan. Sementara Kepala DInas Pendidikan Tulang BAwang, M. Firsada dalam laporan yang disampaikan, Gebyar GSMK Se-Tulang Bawang ini berisikan lomba untuk mengoptimalkan kemampuan siswa SMK di tulang Bawang. Kegiatan ini dilakukan oleh MKKS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun lomba-lomba tersebut antara lain Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) dan Pekan Seni Keterampilan Siswa Pendidikan Agama Islam (pentas PAI).

“Tujuan Gebyar ini antara lain untuk mendorong dan merangsang sekolah terutama kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai standar mutu kelulusan.

Kemudian, untuk mengukur dan memantau kemampuan siswa berdasarkan tolak ukur dunia usaha dalam program keahlian,” kata Firsada.

Tujuan lainnya, lanjut Firsada untuk mempromosikan kompetensi siswa sebagai pengguna tenaga kerja. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai sarana kesempatan siswa dalam menampilkan kemampuan siswa. (MAN TB)

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang (Tuba) Ir.Hanan A Rozak, MS meninjau tanggul penangkis di Kec. Penawar Aji Kampung Bangun Rejo. Tanggul penangkis merupakan bangunan tanggul sepanjang 6700 meter yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuba sejak tahun 2015 lalu.

Keberadaan tanggul tersebut sangatlah penting yang mana telah berjasa atas sawah seluas 237 hektare dari banjir.

Masyarakat yang berada di sekitar kampung Sumbersari kecamatan Penawaraji, hingga kampung Panggungmulya kecamatan Rawapitu sangat apresiasi atas pembangunan Tanggul tersebut.

Salah seorang kelompok tani (poktan) Kampung Sumbersari Mujadin (52) mengatakan, bahwa

saat musim hujan lahannya tidak kebanjiran lagi.

Tanaman padi para petani juga menjadi lebih baik sejak dibangun tanggul tersebut, tambah­ nya.

Lahan yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan karena banjir, saat musim hujan begini bisa dimanfaatkan untuk menanam padi. Ada sekitar 237 hektar lahan yang mesti cetak sawah agar menjadi lahan produktif. Saat ini, lahan itu masih berupa lahan gambut, ucap mujadin.

Dalam kunjungannya, Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A. Roak, MS., mengatakan akan terus berupaya melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi optimalnya pengelolaan lahan pertanian di daerah tersebut.

(MAN TB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

13

Dirjen SDA Kemenpu-PERA dan Walikota Bandung Resmikan Teras Cikapundung

Bandung, FAKTUAL – Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPERA Mudjiadi dan Walikota Bandung Ridwan kamil belum lama ini meresmikan Teras Cikapundung yang berlokasi di Babakan Siliwangi Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

Hadir pula pada acara ini mantan Menteri Pu-pera Djoko Kirmanto dan Kepala BBWS Citarum Yudha Mediawan, Asisten Daerah Jabar Deni Juanda, Kepala Dinas PSDA Jabar Eddy Nasution, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Trisasongko Widi­anto.

Dalam sambutannya Mujiadi menjelaskan, Teras Cikapundung merupakan bagian dari Restorasi Sungai Cikapundung sebagai upaya penataan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung untuk menampung akti­vitas sosial masyarakat serta menggali potensi di sekitarnya. “Direstorasinya Sungai Cikapun­dung ini, untuk mengakomodasi sarana dan prasarana yang representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program Cikapundung Bersih.

Ini percontohan nasional restorasi sungai, terwujud melalui penataan Kawasan Sempa­ dan Sungai Cikapun­dung yang terintegrasi antara program Ditjen SDA Kementerian Pu-pera melalui BBWS Cita­rum dengan

pemerintah kota Bandung,” terangnya.

Pemerintah ingin mewujudkan Sungai Cikapundung lebih produktif dengan membuka beberapa ruang untuk berinteraksi masyarakat, lanjut dirjen. Ke depan, seluruh pekerjaan rehabilitasi sungai tidak hanya dilaksanakan dengan memperhatikan teknis pembangunannya saja, tetapi juga mencipta­ kan ruang terbuka untuk interaksi sosial.

“Untuk itu saya meminta kepada masyarakat agar sungai Cikapun­dung sebagai salah satu anak sungai Citarum dapat dijaga kebersihan­ nya. Dengan bersihnya salah satu anak sungai tersebut saya berharap menular pada 13 anak sungai yang semuanya bermuara di Citarum. Pada akhirnya, akan tercipta sungai Citarum yang bersih”, cetus Mujiadi.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Yudha Mediawan menerangkan, Sungai Cikapundung memiliki panjang 28 kilometer di mana hulunya terletak di Kabupaten Bandung Barat dan melintasi kota Bandung. Air sungai bermuara di sungai Citarum.

Penanganan restorasi sungai tersebut baru sebagian kecil. Makanya, restorasi akan terus berlanjut. “Kita akan lanjutkan sehingga sungai Cikapundung menjadi kawasan

menarik,” ungkapnya. Menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Teras Cikapundung merupakan salah satu perwujudan karya anak bangsa untuk membangun negeri yang dikenal dengan pembangunan berkelanjut­ an.

“Pembangunan ini mensyaratkan adanya keseimbangan lingkungan, sosial dan ekono­ minya. Sebelumnya lokasi ini tidak dilirik, padahal harus kita lindungi bersama dengan membuatnya indah dan istimewa. Di sepanjang sungai sebelumnya terjadi praktik penambangan liar dan dijadikan pembuangan sampah. Potret tersebut harus diubah untuk kepentingan bersama. Sementara, warga yang sebelumnya tingga di kawasan Teras Cikapundung direlokasi ke apartemen rakyat Sadang Serang. Masyarakat yang direlokasi sebanyak 40 kepala keluarga. Mereka diberdayakan agar mandiri ekonomi­nya.

Untuk itu saya minta Kemenpupera menam­­bah program serupa di lokasi lainnya di sungai Cikapundung”, ungkap Emil. Walikota juga meminta agar setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memperhatikan aspek teknis. Harus juga memperhatikan aspek ruang dengan menyediakan ruang terbuka untuk kegiatan sosial, sehingga

membuat manfaat berlipat. “Untuk ukuran Kementerian proyek ini tidak ada apa-apanya, tetapi dilihat dari kebahagiaan masyarakat ini adalah priceless, semakin banyak ruang interaksi sosial seperti ini semakin tinggi kebahagiaan masyarakat,” sebutnya.

Menurut PPK Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II Satuan Kerja (Satker) BBWS Citarum Kemenpupera Yayat Yuliana, Restorasi Sungai Cikapundung khusus­nya di Teras Cikapundung menjadi percontohan nasional restorasi sungai.

Terlebih restorasi mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan. “Secara konstruksi, pembuatan Tercik ini mudah, tapi yang terpenting adalah pemeliharaan yang membu­tuhkan keterlibatan masyarakat. Karena satker kita yang menangani langsung Teras Cika­pundung.

Dana operasional akan dialokasikan untuk listrik dan pompa, kebersihan pada komunitas, pemberdayaan ekonomi dan wisata air. Kita sumbang ban ban bekas, perahu-perahu karet dan sekalipun nantinya apabila ada event, komunitas tersebut akan dilibatkan.

Rencananya, dana pemanfaatan sisa lelang 2016 akan dialokasikan untuk melanjutkan Restorasi Sungai Cikapundung ke arah Hulu Restorasi Sungai Cikapundung baru dua spot yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) dan segmen Babakan Siliwangi (Teras Cikapundung). Tapi tetap penanganan restorasi sungai akan dilanjutkan sampai hilir.

Ke depan, restorasi akan dilanjutkan ke arah hulu. Dalam rancangannya, pemerintah akan membuatjogging track sampai Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, serta membuat skywalk yaitu jembatan yang menghubungkan Teras Cikapundung dengan tempat parkir di Sabuga, Bandung. BBWS Citarum bekerja sama dengan Universitas di Bandung dalam melakukan kajian-kajian mengenai kualitas air. Sekarang sudah mulai dilakukan FGD bersama dengan ITB, Unpar, Itenas dan Unpad. Mereka sudah mulai berkontribusi ide masukan penanganan Sungai Cikapundung ke depan”, terang Ya­yat.

(Yusman)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

14

Lulusan AKN Tak Harus jadi Pegawai Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Khamami berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati Program Studi di Luar Domisili (PDD) Universitas Lampung Rintisan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mesuji untuk tidak berpikir untuk bekerja menjadi pegawai.

Dirinya lebih menginginkan agar para lulusan AKN lebih memaksimalkan kemampuan dan keahlian yang didapat selama kuliah, sehingga dapat bekerja secara mandiri.

Demikian dikatakan Khamami saat menerima wisudawan dan wisudawati PDDUnila Akademi Komunitas Negeri (AKN)

Mesuji dari Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si, mewakili Rektor Unila.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mesuji, Kamis (4/2) dan dihadiri oleh Wakil Bupati Mesuji, Ismail Ishak, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrulloh, dan Penjabat Sekretaris Daerah, Sukarman.

“Saya lebih menginginkan agar lulusan AKN ini kedepan dapat mandiri dan memak­ simalkan kemampuan diri dengan ide-ide yang ada. Jangan pernah berpikir untuk bekerja

Listrik di Mesuji Menyala Hanya 5 Jam Mesuji, FAKTUAL – Pembatasan aliran listrik yang hanya lima jam per hari di Kabu­ paten Mesuji dikeluhkan warga. Mereka men­desak aliran listrik PT PLN tidak diba­ tasi.

“Kami ingin aliran listrik hidup siang malam seperti wilayah lain. Kami tidak ingin dibatasi hanya lima jam saja.” terang warga Simpang Pematang, Mesuji.

Sejumlah warga lainnya hanya mendapatkan aliran listrik PLN pada malam hari, dan sebagai gantinya mereka harus menyewa generator listrik (genset).

Menurut Salim, warga setempat, biaya sewa genset terlalu mahal bagi warga Mesuji yang umumnya bermata pencarian sebagai petani itu.

“Listrik di sini hanya menyala pada malam hari, dari pukul 18.00 hingga 23.00 WIB. Padahal warga juga memerlukan aliran listrik PLN pada siang hari, sehingga mereka harus menyewa genset yang diperlukan.” Ujar­ nya.

Sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Mesuji Lampung hingga kini belum men­ dapatkan aliran listrik PLN, sehingga mereka mengharapkan perusahaan listrik negara itu segera memasok listrik ke tempat mereka.

Warga mengaku harus membayar uang sewa genset Rp400 ribu hingga Rp500 ribu.

Bupati Mesuji Khamamik mengakui lima kecamatan di daerahnya yang berbatasan

dengan Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan fasilitas aliran listrik, air bersih maupun pendidikan sebagaimana mestinya.

Hampir seluruh warga di Mesuji, menu­ rutnya, masih menggunakan genset yang biayanya sangat tinggi, begitupun kebutuhan air bersih dan fasilitas pendidikan masih sangat minim.

Lima kecamatan di wilayah Kabupaten Mesuji Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, masih belum mendapatkan aliran listrik PLN itu adalah Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji induk, Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kecamatan Rawajitu.

Warga di kecamatan tersebut belum ada aliran listrik PLN. Sejumlah warga di sana sudah ada yang mendapatkan aliran listrik dari mesin genset milik salah seorang pengusaha.

“Tapi kami harus membayarnya untuk menerangi rumah di malam hari,” kata Abadi, warga Kecamatan Way Serdang.

Sebagian warga di lima kecamatan itu menggunakan mesin genset untuk mendapatkan daya listrik yang mereka perlukan.

Masyarakat di sini kalau tidak ada listrik dari genset, akan gelap gulita. “Kami mohon pemerintah memperhatikan hal ini,” ujarnya lagi.

(TAB)

sebagai pegawai, lebih baik berwirausaha, atau bahkan dapat menciptakan lapangan kerja nantinya. Mesuji ini memiliki sumber daya alam dan potensi yang melimpah, tinggal kemauan untuk memanfaatkannya. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, kita dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan diri agar tidak tertinggal dari negera lain,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si mengatakan bahwa Kabupaten Mesuji merupakan pelopor dalam peningkatan

sumber daya manusia. Dikatakannya d Provinsi Lampung ini Akademi Komunitas Negeri hanya ada dua, yaitu di Mesuji dan Pringsewu, dan Kabupaten Mesuji merupakan yang pertama kali memulainya.

Adapun pada kesempatan itu, diterima sebanyak 34 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 12 orang jurusan teknik las dan fabrikasi logam, serta 21 orang jurusan teknik perbaikan body otomotif yang telah diwisuda pada tanggal 27 Januari 2016 yang lalu kdi Auditorium Unila, Bandar Lampung.

(TAB)

Masalah Tapal Batas ke Gubernur Mesuji, FAKTUAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang (Tuba) akan mela­ porkan masalah tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Tuba di Kecamatan Rawajitu Utara dan Rawajitu Timur ke Gubernur Lam­ pung.

Tapal batas yang dipermasalahkan itu berada di Desa Minakjebi, Dipasena Makmur, dan Desa Sidang Muarajaya di kawasan Bumi Dipasena Abadi.

“Informasi yang kami terima permasalahan itu akan dilaporkan ke Polda Lampung dan Gubernur Lampung dan lahan tersebut diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabu­ paten Mesuji, Gunarso, di Mesuji, Kamis.

Secara administrasi, menurut Gunarso, wilayah tersebut didiami oleh warga yang berdomisili di Kabupaten Mesuji.

“Saat itu masyarakat tiga desa tersebut kebingungan karena tidak memiliki legalitas, sehingga akhirnya mereka mendatangi Kabupaten Mesuji untuk meminta bukti domisili seperti KTP, kartu keluarga (KK), dan lainnya.” ujar Gunarso.

Setelah itu, lanjut dia, setiap program dan kegiatan masih menginduk ke Pemkab Mesuji, seperti pembuatan sarana prasarana dan lainnya yang berasal dari APBD Mesuji, serta masyarakat di wilayah itu pun telah mengikuti pemilihan kepala desa dan pemilihan lainnya sesuai aturan Pemkab Mesuji.

“Jika memang wilayah itu masuk ke Kabupaten Tulangbawang, ya kami harus mematuhinya,” ujar Gunarso lagi.

Menurut dia, Pemkab Mesuji tidak menyata­ kan telah mengklaim wilayah tersebut, melainkan hanya melaksanakan undangundang serta menjalankan amanat untuk mengayomi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Apalagi warga yang mendiami perbatasan tersebut telah datang ke Pemkab Mesuji untuk meminta solusinya,” ujar dia.

Pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemprov Lampung sesuai ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang peralihan hak penuh atas sengketa agraria kawasan perbatasan dengan Kabupaten Tulangbawang itu, ujar Gunarso lagi.

Berkaitan tiga kampung (Kampung Dipasena Makmur, Sidang Muarajaya, dan Bumi Dipasena Abadi) di wilayah Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulangbawang diklaim masuk wilayah Kabupaten Mesuji itu, diprotes keras Pemkab Tulangbawang.

“Ini sudah tidak benar, kok bisa kampung yang sudah jelas-jelas masuk wilayah kabupaten induk bisa diakui kabupaten pemekaran,” ujar Hanan Rozak, Bupati Tulangbawang.

Terkait masalah tersebut, kata dia, Pemkab setempat telah melayangkan protes kepada Pemprov Lampung, dan melaporkan ke Polda Lampung dan menyampaikannya pula ke Pemkab Mesuji.

“Tiga kampung yang diklaim itu juga sudah dipasang plang masuk Kampung Sungai Sidang Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji,” kata dia lagi.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

WAYKANAN

15

Panitia Temu Karya Kecewa Bupati Tak Hadir Waykanan, FAKTUAL – Panitia kecewa dengan tidak hadirnya Penjabat Bupati Waykanan Albar Hasan Tanjung untuk membuka acara Temu karya IV Kabupaten Waykanan yang digelar karang taruna setempat.

“Kami telah mengun­ dang Penjabat Bupati dan seluruh Satker yang ada di Wayka­ nan untuk ikut hadir dalam acara temu karya ini, akan tetapi sam­ pai pada waktu­ nya tiba mereka tidak ada yang ha­ dir. Bahkan penjabat Bupati diharapkan bisa membuka lang­ sung acara ini.”

U j a r

ALBAR HASAN TANJUNG

Muslimin, Ketua Panitia temu karya IV Tahun 2016 di Gedung Serba Guna kabupaten setempat, Kamis (4/2).

Sebagai organisasi plat merah, tambah Muslimin, Karang taruna sangat berharap adanya dukungan dari para Kepala SKPD yang ada, karena merekalah yang menjadi Pembina secara keseleuruhan terhadap gerak lajunya organisasi ini, “Karang Taruna adalah organisasi milik pemerintah.”

Sementara itu, Kasubag Protokol Aan Verial S.STp mewakili Kabag Humas Setdakab Waykanan saat ditanya mengenai ketidak hadiran Penjabat Bupati Waykanan Albar Hasan Tanjung mengatakan, Sampai Rabu sore (03/02), tidak ada undangan dari pengurus maupun panitia Karang Taruna Kabupaten Waykanan yang mengadakan acara Temu Karya IV yang meminta kesediaan Penjabat Bupati untuk hadir sekaligus membuka acara Temu karya Karang Taruna.

Karenanya, masih kata Aan, mengingat acara penjabat Bupati telah terjadwal di Subbag protokol memang tidak ada selain acara penanaman Padi di Kecamatan Banjit dan diteruskan acara Pembekalan bagi Pegawai Dinas kesehatan yang ada di UPT Kecamatan Banjit, serta diteruskan dengan acara yang sama di UPT Kesehatan Kecamatan Kasui, maka penjabat Bupati menghadiri acara terse­ but.

Memang, terus Aan, Pengurus dan panitia Temu

Karya Karang Taruna Kabupaten Waykanan sudah menemui penjabat Bupati Waykanan beberapa hari yang lalu dan memberitahukan perihal adanya hajat dari Karang Taruna secara lisan, akan tetapi sampai Rabu Sore (03/02), undangan untuk Penjabat Bupati tidak ada di Meja Subbag Protokol.

Aan juga menambahkan, Standar Protokoler yang diterapkan saat ini di kabupaten Waykanan, untuk para ormas, tamu serta undangan lainnya yang meminta kesediaan Penjabat Bupati Waykanan untuk hadir dan membu­ ka acara tersebut, hendaknya dapat melampirkan undangan kapan dan dimana serta lokasi tempat acara berlangsung minimal 2 hari sebelum acara tersebut dimulai, untuk dijadwalkan kehadiran Penjabat Bupati.

Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Nipolin Ch, SE., MSi., yang dalam sam­ butannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur yang turut mensukses­ kan acara temu karya ini, selain itu, dirinya juga meminta seluruh anggota karang taruna ditingkat kam­ pung untuk pro aktif dalam segala kegiatan, “Karang taruna akan menjadi besar dengan dukungan pro aktif dari anggota ditingkat kampung,” katanya.

Nipolin menerang­ kan, Karang taruna merupakan organisasi sosial dan tidak ada unsur

politik didalamnya, oleh karena itu kepada seluruh anggota Karang taruna selain ikut aktif dalam membantu program pembangunan yang ada di kampungnya masing-masing, juga ikut membantu sumbangan pemikiran dan ide-ide yang kreatif serta inovative demi untuk percepatan pembangunan yang ada di kampungnya.

Tema Temu Kar­y a lV ini “Dengan temu karya kita ting­ katkan peran serta pemuda dalam membangun Waykanan maju dan b e rd aya saing”.

(MAN GS)

MUSLIMIN

Dinkes Kerja Keras Atasi DBD Waykanan, FAKTUAL - Dua minggu terakhir, Dinas Kesehatan (dinkes) Kabupaten Waykanan beserta enam Puskesmas di enam Kecamatan diantaranya Blambangan Umpu, Bumi Baru Negri Agung, Gunung Labuhan, Banjit dan Baradatu bersama aparat pemerintahan Camat, Kepala Kampung dan aparat terkait bahu mem bahu menumpas sarang nyamuk DBD di kabupaten waykanan .

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Waykanan Parida Dani Utari melalui Kabid Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Kebersihan Lingkungan (P2M2) Srikandi.

Menurutnya, kami sudah menerima Nota Dinas dari Bupati untuk bersama-sama seluruh elemen masyarakat melaksanakan bakti sosial kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini di fokuskan di kecamatan Baradatu, dengan tindakan 3M. Selanjutnya kami sudah melakukan Penyemprotan (Fogging fokus) di 30 titik dimana wilayah yang terserang nyamuk DBD.” ujar Srikandi.

Saat berita di turunkan di Waykanan positif DBD 35 kasus. Namun saat ini sudah berangsur membaik hanya tinggal 15 kasus yang masih di rawat.

“Kita berharap dengan upaya kerja keras kita ini dengan meilbatkan seluruh elemen masyarakat Insyaallah dalam waktu dekat DBD di Waykanan dapat diatasi.” kata Srikandi.

Srikandi menegaskan, nyamuk DBD ini bukan hanya musuh Dinas Kesehatan Waykanan,tetapi musuh seluruh masyarakat Waykanan. “Bila kita bersatu menumpasnya, masalah ini dapat kita atasi.”

Dari data Dinas Kesehatan Waykanan, 35 Kasus DBD di Waykanan tersebar di Baradatu 28 , Blambangan Umpu 2, Negeri Baru 1 Gunung Labuhan 2, Banjit 2 Kasus.

(Rusdi)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

WAYKANAN

16

Banjit Tanam Padi Perdana Waykanan, FAKTUAL - Air masih menjadi kendala utama dalam program peningkatan ketahanan pangan yang ada di Banjit khususya serta kabupaten Waykanan dan Propinsi Lam­ pung serta Indonesia pada umumnya, hal itu dikatakan penjabat bupati Waykanan Albar Hasan Tanjung dalam acara penanaman perdana Komoditas padi di Kampung Argomulyo, kecamatan Banjit .

Hadir dalam acara penanaman padi perdana, Wakil Kepala Dinas Pertanian Pro­ vinsi Lampung Adrianto, Dandim 0427 WK Letkol inf, Edy Prayitno, S.Pd, Asisten 2 Kussarwono MT, Ke­pa­la Dinas Pertanian, Peternakan dan Per­ikanan Kabupaten Wayka­ nan Ir Maulana Muhidan MM, Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP4k) Raden Iskandar,Kepala kantor Ketahanan Pangan serta para kelompok

tani dan UPT Dinas Pertanian Kecamatan Banjit.

“Untuk mengtasi persoalan tersebut peme­ rintah daerah hanya bisa mencarikan solusi permasalahan air yang masih meghantui para petani dalam menaman padi, baik melalui pembuatan sumur bor yang ada di tengah sawah maupun penyediaan pompa air guna mengaliri sawah petani dengan mengambil sumber air yang berasal dari sungai terdekat,” ujar Albar Para petani hendaknya dapat konsisten terhadap komoditas tanaman yang ditanam, ”Jangan latah ikut-kutan menanam komoditas yang harganya sedang naik, dan tetap konsisten terhadap komoditas yang ditanama selama ini.” ujar Albar mengingatkan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Waykanan Ir. Maulana Muhidan, MM saat menyampaikan sambutannya meng­ atakan, untuk produksi padi di kabupaten Waykanan mengalami surplus dari target yang ditetapkan Provinsi Lampung. Oleh karenanya, Dinas pertanian berharap agar target luas tanam yang ditetapkan seluas 25.00 Ha akan dapat terlampaui dalam musim tanam (MT) tahun 2016 ini.

“Dinas Pertanian dan Peternakan, Perikanan Kabupaten Waykanan optimis dapat meningkat­ kan luas tanam tersebut mencapai 27.000 Ha untuk MT 2016 ini, hal itu sangat dimungkinkan mengingat masih adanya potensi peningkatan luas laha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Waykanan,” jelas Mau­ lana.

Akan tetapi keinginan dan tekad yang kuat dari Dinas Pertanian kabupaten Waykanan

akan tidak sangat berarti apa-apa tanpa adanya dukungan yang luas dari pemerintah kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat serta kerjasama yang saat ini sudah terjalin baik dengan jajaran TNI AD yang ada di kabupaten Waykanan baik itu dukunagn berupa moril maupun materiil.

Seusai acara pembukaan Penjabat Bupati Waykanan Albar Hasan Tanjung, diikuti oleh Dandim 0427 WK Letkol Inf Edy Prayitno, Asisten 2 Kussarwono dan Wakadis Pertanian Propinsi Lampung dan Kadis Pertanian Waykanan Ir Maulana melakukan tanam padi perdana dengan menggunakan Mesin Penana­ nam Padi Otomatis (Rice Transplater) serta penanaman padi secara manual yang diikuti oleh Anggota kelompok tani yang hadir saat itu.

(MAN GS)

Ansor Waykanan Buka Klinik Bekam Waykanan, FAKTUAL - Langkah PC GP Ansor Kabupaten Waykanan mendorong kemandirian kader keterampilan bekam mendapat sambutan apik dari Klinik Bulan Medical Center. Bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke 90 tahun sejak didirikan 31 Januari 1926, kedua institusi tersebut menandatangani Nota Kesepahaman Kewirausahaan Sosial “Halal” atau Hijamah (Bekam) Sambil Ber­ amal.

Direktur Klinik BMC dr Yusuf J Mustofa di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pa­kuan Ratu, Minggu (31/1) menyatakan, “Halal” merupakan program kewirausaahan sosial Gerakan Pemuda Ansor yang bagus.

Karena itu pihaknya memfasilitasi, mendukung dan menaungi penuh dibukanya praktik bekam oleh GP Ansor.

“Pertama kali dalam sejarah, saya sebagai dokter kemarin malam (Sabtu, 30/1) mencoba bekam, tidak tanggung-tanggung, langsung lima belas titik, hasilnya badan terasa enteng

dan segar setelah seharian beraktivitas dan yang terpenting juga sudah mengikuti sunah rasul dalam hal pengobatan,” ujar dr Yusuf.

Secara teori medis, kata dr Yusuf menam­ bahkan, bekam merupakan rangsangan sistem peredaran darah dan saraf yang mirip dengan akupuntur dan sejenisnya yang bersifat positif bagi tubuh.

“Ini karena efek bekam bisa merangsang peredaran darah menjadi baik,” ujar dr Yusuf menegaskan.

Memperingati Harlah NU, PC GP Ansor Waykanan dan PAC GP Ansor Pakuan Ratu menggelar bekam gratis bagi 90 orang.

Sebagaimana pernyataan puluhan warga yang mengikuti bakti sosial pengobatan bekam, anggota Polsek Pakuan Ratu Bripka Agus P dan Bripka Anton yang baru pertama kali mencoba pengobatan sesuai sunah Nabi Muhammad SAW itu mengaku badan menjadi enteng setelah dibekam.

“Rasanya rileks, pinggang yang tadinya

sakit jadi enteng, lalu mata saya yang agak bermasalah karena sering bekerja mengguna­ kan komputer setelah dibekam pandangannya terasa lebih terang,” kata Bripka Agus didampingi Bripka Anton.

Kewirausahaan sosial biasa disebut sebagai kewirausahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekadar memaksimalkan keuntungan pribadi karena hasil yang ingin dicapai bukan keuntu­ngan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Kewirausahaan sosial biasa juga disebut “pengembangan masyarakat” atau “organisasi bertujuan sosial”.

“Kader Ansor harus mandiri, terampil, pintar mencari peluang dan uang dengan cara tidak bertentangan dengan agama tapi harus pula sering beramal. Hijamah sambil beramal atau ‘halal’ adalah ajakan bagi kader muda NU di Waykanan untuk berani berkarya, berani peduli, berani ber­

amal dan berani mengajak orang beramal,” kata Founder “Halal” yang juga Ketua PC GP Ansor Waykanan Gatot Arifianto.

Melalui “Halal”, imbuh aktivis Gusdurian itu, yang dibekam dan membekam sama-sama beramal karena 25 persen dari jasa bekam akan digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan, misalnya bantuan kemandirian anak yatim atau menambah jumlah kitab suci Al Quran di musala dan masjid.

Kewirausahaan sosial ‘Halal’ hari ini resmi diluncurkan dan siap melayani masyarakat Pakuan Ratu ingin bekam, per enam titik Rp25 ribu. Pelayanan bekam di Klinik BMC buka setiap hari, mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. Adapun khusus untuk Jumat, pelayanan dimulai pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. “Secara bertahap, ‘Halal’ akan digerakan ke PAC Ansor lainnya di Waykanan,” pungkas alumni Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) Yayasan Satunama Yogya­ karta itu. (MSN GS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

17

Bappeda Gelar Bimtek Penyusunan Data Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bap­ peda) setempat, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Data Perjanjian Knerja dan Laporan Kinerja Tahun 2016 di Aula Bappeda Senin (1/2) yang dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian Ir. Noviardi Kuswan didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi Sebagai Nara Sumber Bimtek, Ahmad Yunus Dan Hatni.

Dalam sambutannya Asisten II Ir. Noviardi Kuswan Menyampaikan peran Aparatur Pemerintah agar semua tugas dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga arah dan tujuan pembangunan dapat di wujudkan di Kabupaten Lambar diperlukan pengembangan dan penerapan suatu system pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang tepat, cepat dan akurat serta transfaran.

“Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi dapat berlangsung secara berdaya dan berhasil serta berguna, dengan tujuan organisasi hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi efektif bagi upaya perbaikan kinerja organisasi serta mewujudkan tata pemerintahan dengan baik, bersih dan Transfaran”, jelasnya.

Kemudian dikatakanya juga, bahwa kelancar­ an penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung pada kualitas kinerja aparatur yang ada. Kinerja yang di sepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja yang mewujudkan akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

“Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, dalam hal perkembangan Kabupaten Lambar masih berada pada posisi yang belum baik atas penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja pemerintahanya,” ungkapnya.

Asisten juga menyampaikan, sosialisai tentang perjanjian dan laporan, dalam hal ini merupakan salah satu dikatakanlah Instrumen untuk pemerintah pusat untuk menilai kinerja di Kabupaten Lambar yang beberapa waktu lalu sudah mendapat nilai atau peringkat CC.

”Hal ini kita patut bangga karena yang mendapat nilai cc itu cuma 3 Kabupaten Tanggamus dan Metro dan yang lain masih C, itu artinya kita lebih baik dari kabupatenkabupaten yang lain, akan tetapi jangan bangga dulu karena ini adalah instrument, tetapi yang penting, sebetulnya disamping peringkat CC tentunya harus dicapai juga dengan menyajikan laporan yang bagu, tetapi ini adalah implementasinya juga harus dirasakan oleh masyarakat hal inilah yang kita perlu kita pahami,” ujarnya.

Disampaikanya, bahwa kita ketahui bersama bahwa sekarang ini akan memasuki Masyarakat ekonomi ASEAN mau tidak mau kita harus bersaing jika perlu kita memahami persaingan ekonomi ASEAN terutama untuk masyarakat kita. Kita terbuka dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan ini, dalam akuntabilitas pendapatan dan pengeluaran rata-rata RT Lambar hanya 8 juta sekian RT nya Itu artinya kita jauh diatas rata-rata RT.

Sementara, Kepala Bappeda Lambar Ir. Okmal. MSi menyampaikan, salah satu latar belakang dari kegiatan Bimtek ini adalah dalam penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan adalah akuntabilitas yang terdapat pemahaman bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplentasikan pelaksanan system akuntabilitas kinerja dimasing-masing organisasi.

Dikatanya juga bahwa berdasarkan peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi RI No. 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

Kemudian pihaknya mengatakan dalam perkembangannya implementasi system AKIP Di Pemkab Lambar masih dikatakan belum cukup baik walapun dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung untuk

Lambar masih dikategorikan lebih baik. ”Pada 3 Tahun terakhir Lambar masih dikatakan posisi berkisaran 3 besar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja se Provinsi lampung akan tetapi secara nasional Lambar masih tertinggal jauh dari kabupaten Lain,” jelasnya.

Okmal juga menyampaikan, tujuan dari diadakan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan transfer pengetahuan, wawasan, serta pemahaman kepada masing-masing SKPD dalam Implentasi sisten AKIP khususnya penyusunan data perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini para peserta seperti Kasubag perencanaan/ program atau yang menangani penyusunan data perjanjian kinerja dan laporan kinerja di SKPD dan Kecamatan se Lambar dapat berjalan dengan baik serta dapat memahami apa yang di berikan oleh Narasumber, dan perlu diketahui juga bahwa kegiatan ini berlangsung dari tanggal 1-5 Februari 2015,” tutupnya. (ADI)

PKK Kecamatan Harus Aktif

Lampung Barat, FAKTUAL – Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Dra. Helwiyati Komala Dewi melantik Ketua TPK Kecamatan di Gedung PKK Lambar, Rabu, (3/02).

“Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan ini memang harus dilaksanakanan karena terjadi rolling jabatan Camat. TP PKK ini memang harus dilantik agar Ibu Camatnya mengetahui

akan tugas pokok sebagai Ketua PKK seperti kita ketahui bersama tugas pokok TP PKK ada sebanyak 10 program yang sudah menjadi tufoksi PKK.” terang Helwiyati yang didampingi Wakil Ketua I Yulia Makmur dan Ketua II Yulita Nirlan.

Tugas yang ada di PKK Kecamatan, lanjut­ nya, agar dilaksanakan dan dijalankan dengan baik jika tadinya santai sekarang sudah

memasuki awal tahun 2016 untuk dapat lebih ditingkatkan lagi kinerja, PKK di kecamatan tentunya dengan melakukan sharing kepada bapak camat ,karena jika dua-duanya bergerak semua kegiatan dan tugas yang ada dikecamatan berjalan dengan baik.

Dilanjutkannya, segala kegiatan dan tugas yang ada di kecamatan juga tidak akan terlaksana dengan baik tampa adanya kerja

sama antar Pekon, Kecamatan dan juga Kabupaten dan nantinya akan berlanjut ke pihak provinsi.

Pihaknya berharap semua kegiatan yang ada di kecamatan dapat berjalan dengan baik, renacanakan program tersebut dari jauh hari agar nanti pada saat tugas-tugas yang dijalani dapat berjalan dengan baik artinya jika nanti ada kegiatan pihak kecamatan tidak bersusah payah lagi mencari siapa siapa yang akan mengikuti kegiatan, jika dipersiapkan dari sekarang nanti kegiatan tingal berjalan secara maksimal.

Sementara itu sebagai Pembina Tim PKK kecamatan Junaidi mengatakan diharapkan kepada ibu Ketua TP PKK Kabupaten untuk memberikan pembinaan kepada Tim PKK Kecamatan. Tentunya jabatan yang diamanah­ kan tersebut adalah salah satu tugas pokok di PKK Kecamatan.

“Hal ini jika nantinya tugas dari PKK Kecamatan ini berhasil kami selaku camat mendapatkan kepuasan tersendiri dengan cara mempermudah pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan perizinan, menciptakan keindahan dari segi kebersihan serta melakukan berbagai hal yang dapat menciptakan kekeluargaan antar pekon dan kecamatan serta kabupaten”, ujar­ nya.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

JAWABARAT

18

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan H.Dadang Darmawan :

Jalan Sampora-Caracas-Pengurai Kemacetan dan Kebanggaan Warga Kuningan Kuningan, FAKTUAL - Jalan merupakan suatu landasan untuk melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain, untuk itu jalan harus dibuat dengan aman, cepat, tepat, efisien, dan ekonomis agar trasportasi dapat berjalan secara aman dan efesian. Di samping itu jalan yang berkualitas bagus bisa menjadi ikon pembangunan suatu daerah sebagai karya pemerintah daerah setempat dalam menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pelayan masyarakat.

Seperti halnya ruas jalan Sampora - Caracas -Panawuan yang dibangun membentang sepanjang 3,7 Kilometer mulai dari Desa Sampora sampai dengan Desa Panawuan, Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Jalan sepanjang itu dibuat dua lajur dengan lebar lajur masing-masing sekitar 6 meter.

Menurut Bupati Kuningan Utje Choeriah Hamid Suganda, ruas jalan itu direncanakan akan dilanjutkan dibuat hingga terminal tipe A Kertawangunan. “Bahkan beberapa bagian lahan untuk rencana tersebut sudah dibebaskan Pemda Kuningan”, sebutnya belum lama ini saat menandai dimulainya penuntasan projek pembangunan jalan tersebut.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Ku­ ningan H.Dadang Darmawan didampingi Kasi Pembangunan Jembatan Anang Susbandara menjelaskan, pihaknya dewasa ini memfokuskan pembangunan Jalan Sampora - Caracas -Panawu­ an karena ke depan akan dijadikan ikon jalan kebanggan Warga Kuningan, selain multi fungsi diantaranya untuk mengatasi kemacetan terutama pada hari-hari libur dan hari raya.

“Panjang Jalan Sampora - Caracas -Panawuan lebih kurang 3,7 Kilometer, tujuan dibangun untuk menghindari kemacetan terutama pada hari – hari ramai seperti hari raya dan liburan, karena rute Kuningan - Cirebon jika lancar paling lama memakan waktu 1 jam, tapi kalo macet bisa mencapai 3 jam apalagi kalau di Hari Raya Idul Fitri sangat luar biasa macetnya, bisa mencapai 5 jam. Dengan adanya jalan ini meski belum tuntas pembangunannya cukup bisa mengurai kemacetan. Pada 2016 ini panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 2,8 sebagai kelanjutannya. Panjang jalan lebih pendek tapi dananya akan lebih besar dari sebelumnya berhubung ada pembangunan jembatan dan galian-galian.

“Jalan ini merupakan ikon pembangunan Kabupaten Kuningan dan bagian program Ibu

Hendro Santuni Warga Miskin & Lansia

Bupati, tentu pada saat nanti pada akhir jabatan akan meninggalkan karya nyata sebuah jalan ikon kebanggaan masyarakat Kuningan, yaitu Jalan Sampora - Caracas -Panawuan yang diharapkan selesai 2018”, ungkap Dadang.

Dari pantauan FAKTUAL kedua lajur jalan baru sepanjang itu sudah tuntas dihotmiks mulus serta sudah mulai banyak dilintasi mobil-mobil pribadi dan motor milik penduduk.

Namun u n t u k median jalan belum semuanya dibangun, karena masih menunggu penanganan selanjutnya oleh pihak kontraktor pada tahun ini.

Kasi Pembangunan Jembatan Dinas Binamarga Kabupaten Kuningan Anang Susbandara menerangkan, selain meng­urai kemacetan ruas jalan baru Sampora - Caracas -Panawuan biasa pula digunakan pula oleh masyarakat kuningan untuk melancarkan kegiatan ekonomi, karena jalan tersebut melewati

banyak area sawah dan perkebunan milik penduduk sekitar. “Maka dari itu mobilmobil pengangkut hasil bumi banyak lalu lalang melewati ruas jalan yang tengah kita fokuskan penye­lesaiannya. Pembangunan jalan ini merupakan Program APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015 dengan panjang 3,7 KM dan lebar 2x6 M di loka­si Kecamatan Cili­mus dan Cigandamekar. Besar anggaran dana Rp.16.532.772.000 dan dikerjakan oleh PT.Trie Mukty Pertama Putra dengan waktu pelaksanaan 130 hari kalender”, ungkapnya. (Yusman)

Indramayu, FAKTUAL - Untuk meringankan beban hidup warga lanjut usia (lansia) dan kurang mampu di sekitar rumahnya, Hendro salah satu tokoh masyarakat Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat belum lama ini melangsungkan bakti sosial dengan cara memberikan santunan uang tunai kepada warga yang mayo­ritas sudah tidak bisa beraktifitas dan bekerja seperti layaknya warga yang berusia produktif. Menurut dia diharapkan kedepan akan ada tokoh masyarakat lain yang tergugah hatinya untuk membantu sesama yang tidak mampu, “karenamembantu sesama sangat perlu untuk mendekatkan kesenjangan sosial”, sebutnya.

Sementara Tampem salah satu warga lanjut usia penerima bantuan mengaku senang mendapatkan ban­ tuan tersebut karena bisa meringankan beban hidup , “hari ini saya bisa beli beras sama lauk pauknya, sisanya saya simpan buat kebutuhan saya nanti. Semoga ke depan akan ada Hendro-Hendro lain yang mau meng­ ulurkan tangannya untuk membantu masyarakat Kecil dan memperhatikan nasib saudara-sau­daranya yang tidak mampu, peme­rintah juga sudah seharusnya lebih memperhatikan nasib warga miskin dan memberi bantuan tepat sasar­an.

(Guntur)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

JAWABARAT

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

19

Protes Helatan Pilkada Pangandaran

Ribuan Anggota GMBI dan FPM Kepung Gedung Sate Bandung, FAKTUAL - Kabupaten Pangan­ daran yang ambil bagian dalam penyelenggara pilkada serentak pada 9 Desember lalu pelaksa­ naannya dinilai cacat hukum oleh Forum Pang­andaran Menggugat (FPM) dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Berkaitan hal tersebut Kedua kelompok ini bergabung dalam unjuk rasa di Gedung Sate Jl.Diponegoro Bandung (4/2/2016) lalu. Dalam orasinya massa meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menunda pelantikan bupati/ wakil bupati Pangandaran terpilih sebab, mereka menilai pelaksanaan pilkada di daerah otonom baru itu cacat hu­kum.

Menurut perwa­kilan FPM, Agus Efendi Pilkada Pangandaran sarat akan keganjilan hukum, ter­utama meng­enai penye­lenggar­an.

Me­nurutnya, ber­da­sarkan aturan, penyelenggara­ an pilkada Pangandaran tidak seharusnya dilakukan pada 2015 kemarin. Sebab, pemben­ tukan Kabupaten Pangandaran sebagai DOB masih tergolong baru. “Dipaksakan, harusnya masuk pilkada 2018”, jelas Agus saat audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, KPU Ja­bar, dan Bawaslu Jabar, di Ge­dung Sate.

Hal senada disebutkan Ketua Umum GMBI Moch Fauzan Rachman yang mendapat kuasa pendampingan dari FPM menilai, penyeleng­ gara­an Pilkada Pangandaran semua tahapan dan aturan cacat hukum dan berpotensi

terjadinya korupsi. Tidak hanya itu, menurutnya penyeleng­gara pilkada Pangandaran 2015 pun bermasalah. Pembentukan KPU Pang­an­daran sangat terlambat karena dilakukan beberapa pekan jelang pencoblosan, selain itu pelimpahan wewenang PPK masih memakai SK dari KPU Ciamis bukan SK KPU Pangandaran.

Seharusnya, kata dia, sejak tahapan awal, proses pilkada dilakukan KPU Pangandaran.

“Sebelum tahapan awal hingga beberapa minggu

sebelum pencoblosan, prosesnya dilakukan oleh KPU Ciamis. Tapi pas mau pencoblosan, baru KPU Pangandaran dilantik, ada apa ini?, ujarnya. Tidak hanya itu, dia pun mengkritisi sumber pendanaan pilkada di Pangandaran.

Seharusnya, pilkada dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku daerah induk. Tapi kenapa dibiayai APBD Pangandaran, sebutnya.

Kasubag Hukum KPU Jabar Momon Setiawan

mengatakan, sejak awal pihaknya sudah ber­ koordinasi dengan Pemkab Pangandaran terkait penyelenggaran pilkada. “Diserahkan ke kabu­ paten/kota yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. Menurutnya, KPU Jabar sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan fungsi yang ditentukan. “Permintaan penun­daan pelantikan, itu sudah bukan ranah KPU lagi. KPU Jabar di luar konteks persoalan ini. Kare­na kajian ini muncul setelah (pilkada) dibe­reskan oleh KPU,” jelasnya. Adapun muncul­ nya persoalan ini, KPU Jabar meminta pengadu menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang ada.

Komisioner Bawaslu Jabar Asikin mengatakan, terkait pembentukan KPU Pangandaran, pihaknya sudah mengusulkan hal itu jauh hari sebelum proses tahapan pertama dilakukan.

“Bawaslu Jabar sudah menyarankan penyeleng­ gara oleh KPU Pangandaran. Agar sesuai domisili. Itu yang benar,” tegasnya.

Terkait per­­soalan ini, menurutnya Bawaslu RI pun sudah mengetahuinya. “Atas laporan ke Bawaslu RI, kita tahu. Bawaslu Jabar sudah melakukan pemanggilan ke KPU provinsi, Ciamis, Pangan­dar­an. Termasuk timsel yang memilih KPU Pangandaran. Tapi kita tidak diperkenankan menjawab di sini,” ucapnya.

(Yusman/ DBS)

Kinerja Senkom akan mewujudkan JABAR Kondusif Bandung, FAKTUAL - Senkom (Sentra Komunikasi) dalam kinerjanya sudah menunjukan kepada masyarakat Jawa barat khususnya sudah membantu dan memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik dan cepat tanggap bilamana ada laporan dari masyarakat.

Senkom Mitra Polri cita-cita yang luhur telah mewujudkan dan telah mewujudkan dan menginginkan Jawa Barat yang kondusif Senkom berperan aktif dalam membantu warga Jawa Barat, hal itu diungkapkan ketua Senkom Jawa Barat Titok Tosan Batoro, S.Pd. Saat diwawancarai diruangan kerjanya, Titok menambahkan visi Senkom menjadi yang handal dan Profesional dalam membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban Nasional melalui peningkatan kesadaran masyarakat misinya adalah membantu kesadaran serta memperluas peran masyarakat dalam ikut membantu pemerintah dan Polri guna menciptakan

negara yang aman, tentram dan damai serta terciptanya keamanan masyarakat dan tujuannya masyarakat Kamtibmas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan Kamtibmas serta merupakan wujud partisipasi dalam pembinaan Kamtibmas Senkom sudah membantu warga Jawa Barat.

Diantaranya penanggulangan bencana alam, pencarian pesawat yang hilang dan penyuluhan narkoba dan ikut serta memori Shanks. Keutuhan negara kesa­tuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Titok menambahkan kurang lebih 3000 anggota aktif dan jumlah yang cukup besar pula anggota yang Pasif masih dalam binaan anggota Senkom Mitra Polri yang tersebar diseluruh Jawa Barat. Senkom telah sepakat dengan ketua FKDM Propinsi Jawa Barat yaitu Iwan akan tetap terus bergandeng tangan membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas tambahnya.

(Lia)

Titok Tosan Batoro, S.Pd

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 364 / Tahun Ke-14 / 8 - 14 Februari 2016

20

M.Amin SY :

Proposal Bantuan Mudah Direkayasa Lampung Selatan, FAKTUAL – Kontroversi M.Amin SY sebagai mantan kepala desa (Kades) bisa dikatakan luar bisa. Tidak hanya pandai menilap aset-aset desa, dia juga dikenal lihai merekayasa proposal bantuan.

“Saat menjabat Kades, M.Amin sangat pandai memutarbalikkan fakta. Dia juga sosok yang rakus akan harta, sampai-sampai kantor desa yang jelas- jelas merupakan aset desa diakui sebagai miliknya,” ujar warga Desa Gunungterang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

Warga yang enggan disebutkan identitasnya itu juga menerangkan, informasi tersebut bukan rahasia lagi dikalangan warga disini (Gunungterang). Sebab M. Amin sendiri yang mengatakannya kepada warga.

“Dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan warga saat dirinya masih menjabat Kades, M. Amin sendiri yang mengatakan bahwa surat-surat proposal permohonan bantuan itu sangat mudah direkayasa dan disiasati, baik itu bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Bahkan, dia (M.Amin SY) sendiri sempat mengatakan kepada kami bahwa dia pernah maling data untuk tanah seluas 2 hektare yang peruntukannya tidak dia jelaskan.” terang warga tersebut Oleh sebab itu masyarakat Desa Gunung Terang berharap aparat penegak hukum dapat menindak M.Amin yang diduga banyak melakukan penyimpanganpenyimpangan semasa dia menjabat sebagai kepala desa dan menjabat sebagai ketua KTNA Lampung Selatan.

“Masyarakat juga meminta M Amin SY agar dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan yang sah atas semua aset yang di akui sebagai miliknya terutama surat yang menyangkut kantor desa pada saat pengajuan proposal bantuan ke Pemerintah Provinsi.” Pinta

warga, geram.

Menurut sumber BPMD Provinsi yang tidak bersedia di sebutkan namanya, saat ditemui FAKTUAL menjelaskan, bahwa setiap pengajuan proposal untuk pembangunan kantor desa, maka paling tidak desa harus menyiapkan lahan hibah baru dari pihak pemerintah dapat mengucurkan dananya.

“Sementara surat pengajuan proposal yang di ajukan oleh M.Amin SY kepada pihak BPMD provinsi untuk membangun kantor desa tersebut bukan merupakan surat hibah melainkan merupakan surat permohonan pinjam pakai tanah bangunanhal tersebut dapat kami ketahui dari isi surat yang di berikan kepada kami.” kata sumber tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, M. Amin SY mantan Kades Gunungterang, dihadapan warga dan aparatur desa mengklaim bahwa lahan yang

diatasnya berdiri kantor desa setempat adalah miliknya.

M. Amin SY juga secara terang-terangan saat Musrenbangdes mengatakan bahwa seluruh aset desa telah dia maling. Tidak

hanya itu, M. Amin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KTNA Lampung Selatan juga diduga telah menggelapkan bantuan pupuk yang diperuntukkan bagi petani.

(Anri Pratama S)