FAKTUAL EDISI 408 l 13 - 19 MARET 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

BENAR BERIMBANG

LAMPUNG TERUS PACU PEMBANGUNAN JTTS HALAMAN

5

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

BUPATI LAMTIM KUKUHKAN TIM SABER PUNGLI HALAMAN

8

PENGURUS KONI WAYKANAN DIKUKUHKAN HALAMAN

15

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

Cawa Kham Tebar Pesona

E-KTP dan Nama-nama Besar Itu

UCE NASIR

T

AHTA dan harta merupakan ambisi hampir setiap manusia.

Sudah satu kali menjabat masih ingin kembali berkuasa, demikian pula dengan harta, banyak kurang apalagi jika hanya punya sedikit. Sudah menjadi kebiasaan bahkan turun termurun di negeri tercinta ini, kalau belum menjadi presiden, gubernur, dan bupati/wali kota untuk kali kedua tak puas. Bahkan system dinasti tidak dapat dielekkan, Alih-alih berhasil, selama satu periode berkuasa tak juga mam­pu menepati janji apalagi mensejahterakan rakyat. Dari sekian banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mam­pu meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan jari tangan termasuk di Lampung tentunya.

Jikapun ada yang mampu menambah pundi-pundi daerah hanya sebatas dari pajak bukan melalui penggalian, pengembangan, serta pemanfaatan potensi daerah atau alam yang memang tumpah ruah.

Semua orang mahfum untuk menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia sesuai daerah masing-masing membutuhkan dana tidak sedikit. Namun itulah fungsi sebagai pemimpin bukan sekadar pandai menebar janji tapi membuktikan dengan mencari investor.

Seperti di Lampung, satu periode saja belum habis bahkan belum banyak yang dikerjakan, sudah mulai kasak-kasuk menebar pesona dengan banyak turun lapangan, menggelar dan menghelat berbagai kegiatan. Kenapa baru sekarang berbuat bukankah menduduki tahta sudah dalam hitungan tahun?

Menggelar berbagai event juga membutuhkan dana tidak sedikit, tetapi semua itu bukan kendala berarti toh pada kenyataannya berjalan dengan baik, sementara infrastruktur di beberapa daerah/ kabupaten/kota banyak yang rusak tidak juga kunjungi diperbaiki.

Begitu juga dengan tanggul irigasi tidak sedikit yang jebol, sehingga petani padi terancam gagal panen.

Sungguh naif. Untuk tebar pesona semua diada-adakan bahkan hujan dan terik matahari bukan hambatan berarti, sekalipun harus menginap di pelosok dijabani. Dan kegiatan tersebut sudah menjadi tontonan sehari-hari di negeri ini.

Tidak ada larangan menjadi pemimpin untuk kali kedua, begitu juga dengan tebar pesona. Namun semua pihak terutama rakyat hendaknya perlu bercermin terhadap masa lalu. Jika harus masuk kubangan yang sama untuk kali kedua, buat apa asa harus tergadaikan dengan “sekerat kue”.

Masih ada waktu untuk introfeksi dan memilah serta memilih.

Sudah saatnya mengerjakan sesuatu secara profesional bukan “sepotong kue” yang habis dalam sekejab. Bak iklan suatu produk, tebar pesona dan janji-janji hanya pemanis penawaran. Namun pilihan harus berdasarkan kebutuhan jangka panjang bukan sesaat terlebih demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.

Ataukah sudah menjadi era “badut-badut” menguasai panggung politik? Lantas siapa yang mampu merubah semua ini jika rakyat juga terbius dengan tebar pesona? Tunggu saja kehancurannya.

l n l n l n

2

Media sosial di Lampung marak memunculkan calon-calon gubernur jelang Pilgub 2018 mendatang Tapi banyak yang malu-malu untuk maju....

Kasus Gubernur Lampung vs Sinta Meliyanti kembali menyeruak...

Memang ada apa ya???

Persaingan calon Ketua PDIP Lampung pasca ditinggal Sjachroedin memanas Patut ditunggu siapa yang bakal memimpin moncong putih di Lampung

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

P

ERTENGAHAN Maret ini, mega korupsi e-KTP akan disidang­kan. Ko­ misi Pemberantasan Korup­si (KPK) telah me­nye­lesaikan berkas perkara dugaan korup­si proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 20112012. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­ bangunan (BPKP), terjadi korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun itu sehingga negara merugi Rp 2,3 triliun.

Komisi antirasuah memulai penyi­ di­kan kasus e-KTP elektronik sejak mene­tapkan Direktur Penge­lolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemente­rian Da­lam Negeri sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugi­ harto, sebagai tersangka pada 22 April 2014. September 2016, KPK mene­tapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sebagai tersangka.

Selama penyidikan, KPK telah meme­riksa 283 saksi yang meru­ pakan pejabat Kementerian Dalam Negeri, mantan dan anggota DPR, serta pejabat perusahaan yang terlibat dalam proyek itu.

Menariknya kasus ini, seperti peng­a­kuan Ketua KPK Agus Rahar­ djo,disebut-sebut akan menye­ret sejumlah nama dari kalangan peme­ rintah, pengusaha, dan anggota De­ wan Perwakilan Rakyat. “ Mudahmudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena nama yang akan disebutkan memang banyak sekali”, kata Agus di Jakarta (Jumat, 3/3).

Sidang per­dana kasus e-KTP akan berlangsung pada pertengahan Maret 2017. Dalam dakwaan, penyidik akan membeberkan semua nama yang diduga menerima aliran uang.

Momentum emas Inilah momentum emas dan kru­ sial bagi KPK untuk membuk­tikan seberapa jauh ia independen dalam menangani kasus korupsi yang meli­ batkan para elite besar. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menjadi garda ter­depan dalam memberantas korupsi, kita tentu berharap ada sengatan berbisa yang dilancarkan KPK terhadap otak dan pelaku skandal KTP-E yang berakibat pada terham­batnya pelayanan publik.

Sebagaimana kita ketahui, kisruh pelayanan publik e-KTP ikut menye­ babkan ketidakpastian pela­ya­nan publik dalam melayani kebu­tuhan masyarakat untuk menda­patkan KTP-E. Masyarakat resah karena dengan terhambatnya pela­yanan KTP-E, masyarakat men­jadi se­makin sulit untuk mendapatkan pela­yanan publik yang lain seperti BPJS, layanan pembuatan paspor, NPWP, layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan IMB, dan sebagainya.

Oleh: ASRUDDIN P Peneliti

Sayangnya, dalam situasi demi­ kian, rakyatlah yang selalu menjadi korban, sedangkan di aras elite justeru terjadi saling lempar tangan. Kasus e-KTP sebenarnya sudah terendus sejak tahun 2011 oleh salah satu media inves­tigatif nasional namun, entah mengapa, hal tersebut tak kunjung diproses.

Karena menyang­ kut politikus bernama besar, kasus tersebut seper­ tinya sengaja dibuat terkatung-katung.

Keberanian aparat untuk mengungkap keterlibatan elite nasio­nal yang ikut bertanggung jawab terhadap e-KTP, sebagai­mana diharapkan banyak orang, sejauh ini belum nampak.

Biasanya dalam korupsi besar, upaya untuk menjerat pelaku kelas atas akan selalu berhadapan dengan konflik kepentingan, apalagi jika itu menyangkut orang yang sedang memegang jabatan. Dalam konteks ling­kungan politik pemerintahan yang dicemari oleh praktek korupsi berjemaah, ketika satu orang berpe­ ngaruh dijerat kasus, maka ia pun akan menyeret aktor-aktor yang lain.

Di sini potensi kegaduhan dan gun­ cangan politik sangat mungkin terjadi.

Elite-elite yang terlibat akan berusaha membuat strategi menghindar dari kejaran kasus dengan berbagai cara.

Mulai dari melakukan tran­saksi hingga intimidasi karena yang ber­ sangkutan juga memiliki kartu truf untuk dijadikan sebagai senjata penye­ rangannya. Politik kartu truf ini yang kerap membuat kasus-kasus korupsi besar tak mampu ditun­taskan, dan hanya berhenti sebatas dugaan namanama orang-orang yang terlibat. Namun dalam proses pengusutan, ke­mungkin­ an besar orang tersebut akan bebas dengan alasan bukti yang kurang cukup.

Pola-pola saling melindungi dalam kejahatan korupsi berke­lompok merupa­kan faktor yang merintangi bekerjanya sistem hukum secara efektif. Apalagi nuansa politik selalu meng­kontami­nasi­nya. Kita bisa lihat kasus besar seperti BLBI, Bailout Dana Century yang melibat­kan elite nasional, yang sampai sekarang tidak jelas nasibnya.

Andaikan aparat hukum, termasuk

KPK berani menguak skandal yang sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu itu, kita tentu bisa sedikit bernafas lega, karena kesetaraan dalam penegakan hukum tidak sebatas isapan jempol.

Titik tolak pembuktian Megakorupsi e-KTP harus men­jadi titik tolak pembuktian bahwa kasus korupsi di lingkaran elite telah mem­ bunuh keadilan dan merusak kepastian hukum, karena itu tidak ada alasan untuk menutup-nutup aktor penting yang ikut bermain mengeduk fulus besar dalam korupsi e-KTP. Sebesar apa pun pengaruhnya, jika ia terbuki bersalah, sudah tentu harus diproses sesuai hukum. Meng­ gunting kasus hukum dengan meng­ hindari pengadilan terhadap orang kuat, hanya akan membunuh rasa keadilan publik yang sudah sekian lama kecewa terhadap karakter penegakan hukum selama ini yang terkesan banci.

Kita ingin KPK menunjukkan dirinya sebagai panglima dalam pem­berantasan korupsi. Mereka yang pernah mengem­balikan uang hasil korupsi dalam kasus e-KTP, tetap harus diproses hukum, sebab kasusnya sudah terjadi dan implikasi hukumnya sudah ada.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima pengembalian dari kor­ porasi Rp220 miliar dari total keru­ gian neara Rp 2,3 triliun. Selain itu 14 orang telah mengem­balikan duit hasil korupsi senilai 30 miliar yang didominasi anggota DPR dari ber­ bagai parpol.

Sinyal yang dilemparkan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menya­ta­ kan banyak nama terlibat dalam ka­sus korupsi proyek pengadaan e-KTP hendaknya dimaknai sebagai sinyal yang dikirim oleh KPK bahwa KPK tidak pernah main-main di dalam menjerat para koruptor elite.

Itu tidak boleh dimaknai sebagai strategi KPK untuk memberikan wak­tu bagi aktor-aktor yang yang terlibat korupsi untuk melakukan si­asat menghindar dari jeratan hukum dengan berbagai cara termasuk men­ coba menghilangkan barang-barang bukti. Saya yakin, kalau KPK tidak ma­suk angin, akan ada preseden po­sitif bagi penegakan hukum di Tanah Air. Soal akan ada guncangan politik kalau KPK menguak nama-nama besar dalam proses pengadilan nanti, itu hanya statemen yang lebay atau berlebihan. Tidak akan ada gunca­ ngan politik kalau nama-nama me­ reka disebut, sebab banyak orangorang baik dan hebat yang mengantre untuk mengurus negara sebesar ini.

Justru sebaliknya yang terjadi malah mereka akan ketakutan dan ka­rirnya akan habis, dan beban republik ini akan mulai berkurang se­hingga para calon-calon koruptor lain mulai berpikir panjang untuk melakukan korupsi.

Dewan Redaksi : Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat. Pemimpin Umum/Perusahaan/ Penanggung Jawab : Uce Nasir Pemimpin Redaksi : Dadang Saputra Wakil Pemimpin Perusahaan : Rahmat Hidayat, SH Redaktur : Taufik Penasehat Hukum : Ariansyah, SH Liputan Provinsi : Ebrisy: Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Siahaan Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin, M.Zohir. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri julfan, Ferdiyansyah Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Sahdan Arif, Herman Biro Tulang Bawang Barat : Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli. Perwakilan Sumatera Selatan : Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Manager Keuangan : Windri Widiarti Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/ mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

3

Sejarah Berdirinya Provinsi Lampung Sekapur Sirih SKM “Faktual”

P

UJI syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat ALLAH SWT, serta kebesaran NYA, SKM Faktual dapat menerbitkan tulisan sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Berkat kegigihan dan keuletan serta tekad yang membaca dan seluruh para wartawan “Faktual”. Kami menyadari dan yakin, redaksi belum dapat sepenuhnya memberikan sajian–sajian sempurna sebagai mana diharapkan pembaca.

Dari redaksi sangat mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan – kemajuan redaksional SKM Faktual yang bersifat kritik membangun. Hasrat dan minat kami menerbitkan tulisan tersebut didorong untuk berpartisipasi di tengah banjirnya informasi dan kebebasan pers, untuk menciptakan iklim demokrasi yang pada akhir–akhir ini, mengalami kemajuan khususnya daerah Lampung, serta dapat memberikan informasi–informasi yang akurat dan aktuil kepada masyarakat Lampung pada umumnya masyarakat pembaca pada khususnya, dan bukannya kami bermaksud menggurui, akan tetapi kami ingin menyampaikan informasi–informasi yang berdasarkan fakta berdasarkan kebenarannya yang dapat di-pertanggungjawab-kan karena informasi yang dapat kami dapatkan berdasarkan hasil dari investigasi di lapangan, dan telah dikonfirmasikan terhadapat objek pemberitaan yang kami tuangkan pada media ini.

Kami meluncurkan tulisan ini, semoga SKM Faktual dapat langgeng dan berkesinambungan dalam berkiprah pada profesi kewartawanan, tentunya memberikan nama pada media ini, kami sesuaikan dengan misinya. SKM Faktual (Fakta Aktual Lampung), kami mengulas informasi yang disajikan kepada masyarakat pembaca berupa fakta yang aktuil dan dari nara sumber tersebut, tetap kami menjaga kerahasiaannya.

Di sisi lain, berita yang kami sajikan pada media ini dengan bahasa jurnalisme, sehingga tetap pada rambu kode etik jurnalistik (KEJ). Redaksi menyajikan informasi aktual yang sedang menarik perhatian, dan menghidangkan rubrik ilmu pengetahuan dan tekhnologi,pendidikan, seni dan budaya, serta rubrik keluarga, kesehatan dan lain sebagainya, yang di asuh oleh para pakar dan ahli pada bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, bersumber dari perguruan – perguruan tinggi yang ada di indonesia bahkan negara–negara lain.

Sekapur sirih merupakan persembahan kepada redaksi pada masyarakat Lampung, di mana pada era otonomi daerah, perlunya kami hadir sebagai sosial kontrol masyarakat, berbangsa dan bernegara.Karena kamipun menilai animo dan minat baca masyarakat Lampung untuk mendapat informasi terhadap media–media yang ada sangat besar, ini terbukti semakin banyaknya bermunculan media cetak terbitan daerah Lampung yang mungkin tidak dapat kita hitung dengan jari yang ada.

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut, sudah saatnya kita mengatakan yang benar untuk membuktikan fakta menuju kebenaran dan keadilan, dalam rangka menyatukan visi untuk membangun daerah lampung kedepan.

Dan akhirnya kami redaksi mengucapkan selamat bekerja pada bidangnya masing – masing semoga dapat lebih sukses. Dengan terbitnya edisi perdana ini, sedapat mungkin akan kami tingkatkan kwalitas informasi – informasi yang lebih akurat dan menarik.

Redaksi

S

EMENJAK direncanakan penulisan buku sejarah berdirinya Provinsi Lampung yang merupakan peristiwa yang selama ini belum pernah diterbitkan dari pihak pemda, mau­ pun perguruan tinggi di Lampung, sedangkan sejarah hal yang sangat penting guna menambah dokumen, serta mengingatkan kembali detik– detik bersejarah puluhan tahun silam, di mana pelaku sejarah meletakkan tonggak sejarah Provinsi Lampung untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, berdiri otonom untuk sejajar dengan provinsi lainnya di Indo­ nesia.

Pemprov I Lampung membentuk tim penulisan buku yang berkaitan dengan akan diterbitkannya buku sejarah berdirinya Provinsi Lampung akan tetapi Gubernur Lampung, Drs. Oemarsono pada waktu itu bingung menentukan siapa sebenarnya pelaku sejarah bahkan sekarang banyak yang mengaku sebagai pelaku sejarah.

Dengan adanya hal – hal seperti , Gubernur Lampung, Oemarsono memerintahkan Sekda Drs. Herwan Akhmad untuk mengecek kembali kebenaran serta meluruskan pemarsalahan guna mengantisipasi tumbulnya kerancuan dalam hal pengakuan sebagai pelaku serajarah tersebut.

Karena akhir–akhir ini dari banyaknya peng­ akuan sebagai pelaku sejarah, diduga disebabkan sudah adanya proposal atas pembiayaan yang sudah dituangkan dalam anggaran proyek, sehingga oknum – oknum yang mengaku selaku pelaku sejarah mulai memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Menurut A.Zaini, selaku pelaku sejarah: “Bagi saya pribadi dengan pengakuan seperti itu tidak menjadi soal, asal benar–benar didukung fakta dan dokumentasi yang menunjukan yang mengaku sebagai pelaku sejarah tersebut bukan atas dasar hanya pengakuan saja, tetapi menunjukkan bukti–bukti otentik yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.”

“Karena saya selaku pelaku sejarah pada waktu itu dan mereka yang lainnya sudah lebih dahulu meninggalkan kita (almarhum), itu benar–benar kami menghadap presiden, bukan hanya sebatas pengakuan saja, di samping dokumen yang jelas menunjukan adanya keikutsertaan saya menghadap Bung Karno (Ir. Soekarno, presiden pertama, red) di Istana Bogor, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1963 dan kami bertindak atas nama rakyat Lampung guna menyampaikan pernyataan tentang hasrat masyarakat Lampung untuk menjadikan Daerah Lampung menjadi Daerah Swantara Tingkat I bahkan kami berpose bersama beliau di istana

pada waktu itu”, katanya kepada wartawan Faktual.

Saat itu timbul pengakuan, apakah ini disebabkan adanya kebijaksanaan dari Gubernur Lampung, Oemarsono untuk melakukan penulisan sejarah berdirinya Provinsi Lampung, yang dianggarkan sehingga mulai berebut, sementara sebelumnya tidak terdengar sama sekali bahkan tidak pernah terangkat ke permukaan, sebagai contoh, saat perayaan ulang tahun berdirinya Provinsi Lampung beberapa waktu lalu, kami dan para ahli waris pelaku sejarah, mengangkat kembali peristiwa yang tenggelam, dan dokumennya pun nyaris raib. Kalaupun perlu kami sebagai pelaku sejarah siap dikonfortasi karena satu dokumen yang nyata tersebut sebagai bukti. Ini sangat disayangkan bahkan dikhawatirkan akan menjadi benang merah untuk dapat tersusunnya kembali sebuah buku sejarah, dan akan timbul­ nya dualisme peristiwa. (Uce/Ch.Olan) Perjuangan Pelaku Sejarah Berdirinya Provinsi Lampung KEINGINAN dan perjuangan masyarakat Lampung pada pembentukan berdirinya Provinsi Lampung berpisah dari Swantara Tingkat I Sumatera Selatan, sudah dimulai sejak 1961.

Hal yang ditandai dengan petisi/pernyataan residen Lampung bersama dan seluruh bupati/ kepala daerah di Kresidenan Lampung, masing – masing : 1. Raden Muhammad, Residen Lampung 2. Zainal Abidin Pagar Alam, bupati/kepala TK II Koptapradja 3. A. Somad, bupati/kepala Daerah Lampung Utara.

4. Hasan Basri Darmawidjaja, bupati/kepala Daerah Lampung Tengah.

5. Hasan Basri, bupati/kepala Daerah Lampung Selatan Untuk menjadikan Kresidenan Lampung menjadi deerah otonom tingkat I, tetapi belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Tanpa putus asa, perjuangan pembentukan Daerah Tingkat I Lampung terus bergulir, maka dalam tahap kedua diawali dari suatu peristiwa selamatan di rumah Raja Syah Alam (alm), turut hadir pada acara tersebut Ahmad Ibrahim dan tokoh–tokoh partai serta toko–tokoh masyarakat bertekad menghendaki agar Kresidenan Lampung menjadi Daerah Tingkat I. Menanggapi hasil pembicaraan pada pertemuan tersebut, Ahmad Ibrahim mengusul­ kan agar tuntuan masyarakat Lampung ditempuh dengan cara memohon kepada Paduka yang Mulia/Panglima Tertinggi Presiden republik Indonesia, supaya daerah Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I. Usulan tersebut disambut baik dan mendapat persetujuan dari para peserta pertemuan, dan sepakat untuk ditinjaklanjuti dengan membentuk panitia yang anggotanya terdiri dari wakil–wakil atau pemimpin partai dan tokoh–tokoh masyarakat Lampung. Pada 28 February 1963, berhasil membentuk panitia perjuangan Daswati I Lampung, dan pada I Maret 1963, panitia mengadakan rapat di rumah Ahmad Ibrahim, untuk mengambil langkah–langkah yang diperlukan.

Tanpa ragu-ragu, pada 10 Mei 1963, sebelum berangkat menghadap Bung Karno (presiden pertama RI, red), membahas hal–hal yang akan disampaikan kepada Bung Karno.

Karena tidak ada kesimpulan, maka M. Nasjir Rahman (alm), A. Zaini dan Sabda Panji Negara bertekad berangkat ke bogor. Di bogor,

bertiga menemui Mayor Zainuddin dan Letkol Mansyur serta Kolonel Saboer.

Atas jasa beliau, mereka mendapat petunjuk, panitia dapat menghadap pada 9 Mei 1963, tetapi pada saat yang dijanjikan ternyata karena sesuatu dan lain hal tidak dapat menghadap, baru pada 18 Mei 1963, panitia Daswati I Lam­ pung yang diketuai Raja Syah Alam menghadap presiden di Istana Bogor. Utusan dari Lampung sekitar 12 orang terdiri dari panitia 10 orang, perwakilan Sekretariat Lampung 2 orang dan perwakilan Jakarta 2 orang yaitu : Raja Syah Alam, Komaruddin, Husni Gani, Mustafa Sangaji, Basir Amin, Ahmad Zaini, Ahmad Ibrahim, Sabda Panji Negara, Pane, Ady Warsito, Uba Panjaitan, M.Nasjir Rahman, RA. Hamid Muchtar.

President Receives Lampung Delegation President Soekarno on Saturday morning received a 12 man delegation of lampung consisting of political party and mass organisation leaders at the Presidential place at Bogor. The Leader pf delegation Raja Syah Alam, declarat to the press that the purpose their visit was express to the President the wishes of the people Of Lampung to have the present regency status of lampung district in changed into as first stage Region (Daswati I) according to syah, a totalof 77 people oragnization including political parties have ex-pressed this desire and its benefit for public. In this connection the delegation also called on the minister of public administartion and regional autonomy.

Setelah presiden menerima pernyataan bersama seluruh masyarakat Lampung yang diasampaikan panitia Daswati I Lampung dengan pembicaraan yang diselingi ramah – tamahan presiden RI. Presiden dengan senang hati menyatakan setuju dengan Kresidenan Lampung menjadi Daerah Tingkat I Lampung atau Provinsi Lampung, tinggal menunggu proses keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perpu) No.3 tahun 1964.

Selanjutnya Bung Karno memanggil Menteri Dalam Negeri, Ipik Gandama untuk segera datang ke Bogor guna menerima berkas susulan dan diperintahkan untuk segera memprosesnya.

Atas delegasi Bung Karno maka, pada 13 February 1964 terbitlah Perpu No: 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang Undang No: 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Untuk merealisasikan adanya Daswati I Lampung ini pula, pemerintah pusat telah mentetapkan seorang pejabat tinggi dari Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Derah menjadi penguasa, dengan berpangkat atau berkedudukan sebagai Pd. gubernur/kepala daerah tingkat 1 Lampung yaitu, Kusno Danu Upoyo.

Dalam perjalanan sejarah perjuangan pembentukan Daerah Tingkat I Lampung mendapatkan perhatian dari media massa yang terbit pada waktu itu, yang kemudian dikutip panitia Daswati I Lampung untuk disebarluaskan.

Terbentuknya Provinsi Lampung 53 tahun yang lalu, di mana dengan adanya hasil ide pembentukan Daerah Tingkat I Lampung berpisah dengan Sumatera Selatan. Telah dirasakan bersama manfaatnya bahkan meresap ke semua aspek pembangunan wilayah Lampung, dan juga aspek kenikmatan materi yang dirasakan saat sekarang ini, memungkinkan dareah Lampung berdiri sama tegak dan berkembang sejajar dengan daerah–daerah lain di Indonesia.

(UCE/CH.OLAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 4 Gubernur : GATF Tingkatkan Penerbangan ke Provinsi Lampung BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo membuka Pameran Wisata Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Phase I 2017 di Mall Bumi Kedaton, (MBK), kemarin.

Peresmian diawali dengan tari Sigeh Penguten dan menyanyikan lagu Indonesiar.

Menurutnya, dengan adanya Garuda Indonesia travel fair harapannya dapat meningkatkan volume penerbangan dari dan ke provinsi lampung.

Dia mengatakan, hal tersebut selaras dengan akan diresmikannya Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional dalam waktu dekat, sehingga terjadinya korelasi positif yang saling mendukung dalam memajukan pariwisata dan industri kreatif dilampung Sementara itu, Henny Nurcahyani, general Manager Garuda Lampung mengatakan, pihaknya sudah tidak sabar dengan akan diresmikannya Bandara Radwn Inten II sebagai bandara inter­ nasional, dan ingin segera membuka jalur penerbangan internasional serta embarkasi untuk jamaah haji.

Event Travel Fair terbesar yang digagas oleh Garuda Indonesia ini merupakan tahap pertama yang serentak dilaksanakan di 13 kota di Indonesia pada tanggal 10 - 12 Maret 2017, sedangkan untuk tahap kedua direncanakan akan digelar pada bulan september 2017 GATF 2017 ini diikuti Garuda Indonesia Group dan 50 travel agent, hotel dan theme resort, National Park Organization, corporate & travel equipment, media partner, pengrajin batik, tenun, perak, kerajinan tangan, dan BRI. Total

booth yang mengikuti gelaran GATF sekitar 100 booth se Indonesia.

Pelaksanaan GATF ini juga disambut antusis travel agent yang berada di lampung dan masya­

rakat Lampung yang telah memenuhi Mall Boemi kedaton sejak pagi. (BRI)

Pemprov-Pelindo Segera Kembangkan Pelabuhan Bandarlampng, FAKTUAL - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan, Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan kerja sama dengan Pelindo II Cabang Panjang terkait pengembangan Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Lampung.

Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tentunya ini juga akan berdampak meningkatnya arus transportasi dari darat melalui laut menuju Pulau Jawa atau sebaliknya, kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, Rabu (8/3).

Menurutnya, Pemprov Lampung mulai melakukan langkah-langkah pembenah­an terhadap Pelabuhan Panjang dan Bakauheni Lampung. Hal tersebut sebagaimana menin­ daklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas koordi­nasi Gubernur Lampung dengan Presiden-Wakil Presiden dan sejumlah menteri terkait di Jakarta, Senin (6/3).

Dia mengatakan, dalam rapat terbatas terkait proyek strategis nasional dan prioritas pembangunan di Provinsi Lampung, presiden RI mengingatkan akan letak strategis Provinsi Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa.

Presiden berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat segera melakukan langkahlangkah perbaikan yang sistemik dan me­ nyelu­ruh terkait pelabuhan di Lam­pung yang meliputi waktu tunggu sandar, sarana dan prasarana pe­nunjang serta akse­sibilitas menuju ke pelabuhan, katanya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung sudah 5,15 persen atau berada

diatas rata-rata nasional, dan tentunya proyek pengem­bangan ini diharapkan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas yang intens antara Pelindo dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait hal tersebut, tuturnya.

GM Pelindo II Cabang Panjang, Agus Hendrianto mengatakan, pihaknya menyatakan siap bersinergi tas dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan akses bongkar muat dalam rangka mening­ katkan pertumbuhan ekonomi Lampung.

Panjang merupakan pelabuhan terbesar kedua cabang setelah Tanjung Priok, katanya.

Selain itu, kata dia, saat ini Pelindo juga telah melakukan koordinasi dengan Wahana Raharja terkait pembangunan gudang penyim­ panan sementara bagi Pelindo serta kerjasama dengan Lampung Jasa Utama (LJU) terkait jembatan timbang penyeberangan di Bakau­ heni, Lampung Selatan.

Diharapkan kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Lampung, katanya.

Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana, mengatakan perbaikan sistem penye­ berangan Merak-Bakauheni masuk dalam salah satu dari delapan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang dipaparkan Gubernur Lampung, M. Ridho di hadapan presiden, wakil presiden dan sejumlah menteri terkait Senin (6/3). (EBRI)

Pendaftar SNMPTN Itera Melonjak Bandarlampung, FAKTUAL - Pendaftar calon mahasiswa baru peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017 di Institut Teknologi Sumatera (Itera) telah mencapai sekitar 3.590 orang dan melonjak 76 persen dibandingkan tahun lalu.

Menurut Rektor Itera, Ofyar Z Tamin, kemarin, hingga penutupan pendaftaran Selasa (7/3) pukul 10.30 WIB, jumlah pendaftar di Itera mencapai 3.590 orang.

Jumlah pendaftar itu naik 1.551 orang dibandingkan pendaftar tahun lalu hanya 2.039 orang.

Dia mengatakan, pendaftar itu masih mungkin naik karena panitia pusat masih memberi kesempatan bagi pendaftar yang sudah login, namun belum menyelesaikan pendaftaran untuk segera melakukan finalisasi sampai 7 Maret 2017 pukul 22.00 WIB. Program studi di Itera yang paling banyak diminati pada SNMPTN tahun ini adalah Teknik Informatika, Teknik Sipil, dan Perencanaan Wilayah dan Kota, katanya.

Daerah asal mahasiswa yang terbanyak, katanya, Provinsi Lampung (2.582 orang), Sumatera Selatan (389 orang), dan Sumatera Utara (262 orang). Sedangkan sisanya berasal dari seluruh provinsi di Sumatera, berbagai provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Untuk Provinsi Lampung, terbanyak

pendaftar dari Bandarlampung dan Lampung Selatan, katanya.

Dia mengatakan, setelah data keselu­ ruhan pendaftar SNMPTN Itera direkapitulasi, tim akan melakukan seleksi pada 15 Maret sampai dengan 15 April 2017.

Seleksi dilakukan berdasarkan nilai yang telah diinputkan pihak sekolah saat pengisian pangkalan data siswa dan sekolah (PDSS).

Pengumumannya akan dilaksanakan pada 26 April 2017, ujarnya.

Tahun ini Itera akan menerima 1.700 mahasiswa dengan pembagian 45 persen dari jalur penerimaan SNMPTN, 45 persen dari SBMPTN, dan 10 persen dari Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Pada SNMPTN tahun ini, Itera membuka program studi baru, yakni Matematika dan Teknik Mesin. Sedangkan program studi lainnya, yaitu Fisika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Teknik Geomatika, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Lingkungan, Teknik Geologi, serta Perencanaan Wilayah dan Kota.

“Kami juga masih mengupayakan izin program studi lain yang akan dibuka, yakni Biologi, Kimia, Farmasi, Teknik Kimia, dan Teknik Industri. Kalau izinnya sudah ada, akan dibuka pada SBMPTN atau melalui jalur SMMPTN,” katanya.

(BRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

BANDARLAMPUNG

5

Lampung Terus Pacu Pembangunan JTTS Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung terus memacu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas BakauheniPematang Panggang sepanjang 252 kilometer.

“Terkait prioritas pembangunan di Provinsi Lampung lainnya, kami juga terus mendorong pembangunan JTTS,” kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo.

Menurut dia, saat ini progres pembebasan lahan untuk tahap I ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km sudah memasuki 80 persen, sedangkan untuk tahap kedua ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari panjang 112 km sudah 79 km yang masuk tahap penetapan lokasi.

Pihaknya menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan sehingga target yang diberikan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo untuk meng­ operasikan JTTS pada pertengahan 2018 dengan ruas Bakauheni-Terbanggi besar sepanjang 140 km dan ruas Terbanggibesar-SimpangPematang sepanjang 112 km dapat terealisasi.

Dia mengatakan, Tim Percepatan Pembang­ unan JTTS saat ini fokus untuk dapat menyele­ saikan target pembebasan lahan untuk pem­ bangunan jalan bebas hambatan tersebut pada tahun ini.

Menurutnya, harus dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat terkait dengan pem­

bangunan JTTS di Lampung.

“Kami terus melakukan pendekatan dan koordinasi kepada semua pihak termasuk perusahaan dan masyarakat yang memiliki tanah yang dilintasi jalan tol,” ujarnya.

Jalan tol Trans Sumatera tahap pertama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,41 kilometer yang sedang dalam tahap pembangunan dan rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah).

Pembangunan jalan tol tahap kedua ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sekitar 100 km, tengah dilakukan pembebasan lahan.

Pembangunan jalan tol itu merupakan jaringan dari Jalan Trans Sumatera. Peletakan batu pertama pembangunan jalan tol itu dilakukan pada 30 April 2015.

Pembangunan ruas tol itu dilakukan konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan.

2018 Tembus Mesuji Pada pertengahan 2018, Jalan Tol Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung harus sudah tembus di Mesuj, kataRidho, saat meninjau pembangunan Jalan Tol di Sabahbalau, Lampung Selatan.

“Pada tahapan awal sudah saya sampaikan kepada presiden, Lampung bisa. Alhamdulilah setelah kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forkopimda serta jajaran bupati/wali kota yang daerahnya dilintasi jalan tol, kita mulai menyelesaikan tugas yang dititipkan presiden,” katanya.

“Awal kita mulai membangun Jalan Tol Sumatera di Lampung dengan total panjang lebih dari 250 km dengan bayang-bayang Lampung yang katanya terkenal dengan konflik, dengan sengketa tanah dan lahan namun berkat komunikasi secara baik antara tim pembangunan jalan dan warga ternyata proses pembangunan mulai dari persipan lahan dengan pembebasan hingga pembangunan fisik dapat berjalan dengan lancar, padahal kita belum pernah punya pengalaman membebaskan lahan seluas ini. Sekalipun ada kendala-kendala sedikit namun masih diluar dari batas ekspektasi kita.

Justru masalahnya waktu itu adalah gerakan kita yang sangat cepat, namun ketersediaan dana pusat malah yang terlambat dalam pembiayaannya,” katanya.

Pada tahap II dari Terbanggi Besar – Mesuji dengan panjang 112 km, lokasi ini belum diganti rugi tetapi sudah dibebaskan. Penetapan Lokasi dari 112 km, sudah ditetapkan 79 lokasi, sisanya masih 33 km lagi yang belum. “Saya berharap lokasi ini segera dapat dibayarkan untuk

Akhir Maret, PT KAI Berlakukan Aturan Khusus Penumpang Hamil Bandarlampung, FAKTUAL - Penumpang kereta api patut bersyukur. Betapa tidak, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan ketentuan khusus bagi penumpang hamil yang menggunakan jasa alat transportasi tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kenyamanan kepada penumpang kereta api khusus penumpang hamil.

Menurut Franoto Wibowo, Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang yang member­ lakukan aturan khusus bagi penumpang hamil bagi yang menggunakan KA Penumpang Sriwijaya dan Rajabasa rute Tanjungkarang - Kertapati (Palembang) PP. “Ini akan diberlakukan mulai 31 Maret 2017, calon penumpang yang hamil diperbo­ lehkan naik KA jarak jauh di usia kehamilan 14 sampai 28 Minggu,” ujarnya, di kantornya,

kemarin.

Dia mengatakan, penumpang yang usia kehamilannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 28 minggu, ibu hamil tersebut wajib melampirkan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang dinyatakan usia kehamilannya pada saat pemeriksaan kandungan ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada kelainan kandungan.

“Jadi Ibu hamil yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan KA juga wajib didampingi minimal satu orang pendamping,” katanya.

Menurut dia, bila kedapatan calon penum­ pang ibu hamil yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut saat melakukan proses boarding, calon penumpang diizinkan melanjutkan perjalanan dengan syarat wajib melakukan pemeriksaan di Pos Kesehatan Stasiun Keberangkatan dan membuat surat

pernyataan PT KAI dibebaskan dari pertang­ gungjawaban jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan.

Di sisi lain, penjualan Tiket Angkutan Lebaran untuk keberangkatan pada H - 10 Lebaran sudah bisa dipesan pada 17 Maret 2017.

Menurut Pranoto Wibowo didampingi Kepala Stasiun Tanjungkarang, Jajat Sudrajat, untuk tiket penumpang untuk tiket kereta Rajabasa otomatis Normal harganya.

Selain itu jika penumpang ingin mudik menggunakan kereta api Sriwijaya maka akan dikenakan tarif batas bawah dan batas atas yang akan diberlakukan.

Menurutnya, demi kenyamanan penum­ pang PT KAI Tanjung Karang terus menyiapkan fasilitas untuk para pemudik sepeti Pos Kese­ hatan di Stasiun Tanjungkarang yang dilengkapi tenaga medis yang berlaku 24 Jam. (AMAR)

pembebasannya karena kemungkinan juga kecepatan pengerjaan pada tahap II ini akan lebih cepat dari tahap I sebab telah dibentuk 10 Tim Khusus dari Waskita Karya yang akan mengejar target yang telah ditetapkan, apalagi kita sudah belajar dari pembangunan jalan tol di tahap I,” ujarnya.

“Saya bersyukur apa yang dicita-citakan masyarakat Lampung dapat terwujud karena ketika di awal-awal pemerintah saya pada survey pelayanan publik hal yang pertama diiinginkan masyarakat Lampung adalah pelayanan infrastruktur, baik baru maupun perbaikan, dan gayung bersambut ketika Lampung memiliki progress dalam infrastruktur, pemerintah pusat melihat itu dan pada akhirnya memberikan kepercayaan kepada kita dengan memprioritaskan Lampung dalam bidang insfrastruktur, salah satunya Jalan Tol Sumatera ini yang akan dibangun sepanjang Pulau Sumatera,” tuturnya.

Hadir dalam acara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Adeham, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, Budi Darmawan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Pieter Dono, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Zainal Abidin, perwakilan dari Hutama Karya dan Waskita Karya.

(BRI)

STN 2 Tanjungkarang Reuni Akbar Bandarlampung, FAKTUAL - Untuk kali pertama kali, Sekolah Tehnik Negeri (STN) 2 Tanjungkarang mengadakan reuni akbar sebagai upaya meningkatkan silaturahmi dan kontribusi antaralmamater.

Menurut Ketua Panitia Purwito, kegiatan tersebut digelar di kediaman Indra kesuma di Jalan Onta, Kedaton, Bandarlampung.

“Mudah-mudahan kami dapat menggelar kegiatan serupa pada tahun mendatang,” katanya..

Selain menjalin tali silaturahmi antarangkatan juga menghapus kangen yang puluh tahun tidak bertemu, katanya.

“Rangkaian acara selain melepas kangen juga memberi bingkisan kepada guru – guru yang telah membimbing sehingga menjadikan kami cerdas, selain iru kami juga memberikan kenangkenangan alakadarnya yang tidak,” kata dia .

“Kami langsung merencanakan reuni berikut­ nya melalui pembahasan agar lebih meriah lagi,” katanya.

(DRI)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Pesawaran, FAKTUAL - Guna meningkatkan pelayanan masyarakat dalam berkendaraan, Kepolisian Resort Pesawaran lauching surat izin mengemudi (SIM) satpas (satuan pelayanan satu atap) 2537, di markas Polres setempat.

Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol, Prahoro Triwahyono, mengatakan dengam adanya luncing itu akan meningkatkan pelayanan maupun semangat dalam menjalankan tugas satuan Polres Pesawaran.

“Alhamdulillah dalam dua minggu kode satpas keluar, ke depan saya juga akan membuat kantor pelayanan pembuatan SIM di wilayah pesisir khususnya di Kecamatan Padangcermin, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bupati Pesawaran dan Bank Lampung atas bantuan masukan maupun sarana dann prasarana sehingga pembuatan SIM lancar,” katanya, kemarin.

AKBP M. Syarhan mengatakan, pihaknya sebelum melakukan lauching pembuatan SIM tersebut sudah menggelar sosialisasi di beberapa kecamatan dan meminta bantuan semua media dalam memberikan informasi dan menyebarluas­ kan berita kepada masyarakat.

“Saya menghimbau kepada masyarakat yang usianya sudah mencapai 17 tahun ke atas segera membuat SIM untuk meningkatkan kesadaran

Polres Pesawaran Lauching Pembuatan SIM berkendara dalam berlalu lintas di jalan raya, saya mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah memberikan sarana dan prasarana, sehingga untuk pembuatan SIM berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sejarah, sehingga warga tidak harus

pergi jauh untuk pembuatan SIM. “Alhamdulillah, pemerintah daerah dapat mengakomodasi kebutuhan, saya atas nama pemerintah Pesawaran mengucapkan terima kasih kepada polisi daerah Lampung sehingga Polres Pesawaran terbentuk dan sudah melayani masyarakat dalam pembutatan SIM,” katanya.

(RIN)

KPU Pringsewu Sampaikan Audit Dana Kampanye Pringsewu, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menggelar rapat penyampaian audit sekaligus penyerahan laporan dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati 2017, di Aula KPU setempat, ke­­ma­rin.

Dari ketiga pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pringsewu yang terbanyak penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paslon nomor urut 3 Siti Rahma-Edi Agus Yanto, penerimaan dana mencapai Rp4 miliar berasal dari paslon Rp.3,8 miliar dan dari sumbangan pihak lain atau per seorangan Rp166 juta.

Dana itu dimulai sejak periode 18 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Tertera pada rekening Bank BRI bernomor 772401003730534.

Sedang pengeluarannya juga hampir mendekati pemasukan Rp4 miliar karena hanya tersisa Rp8 juta terinci pada rekening khusus Rp5 juta dan barang Rp3 juta.

Pengeluaran paslon (3) yang paling besar di antaranya untuk pertemuan tatap muka sekitar Rp2 miliar dan operasional lain sekitar Rp1,6 miliar.

Untuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terbanyak kedua paslon 2 H. Sujadi-H. Fauzi untuk penerimaan Rp2 miliar berasal dari paslon Rp2 miliar ditambah penerimaan lain-lain Rp178 ribu.

Laporan itu terhitung pada periode 19

Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 pada Bank Lampung dengan nomor rekening 3840304114606.

Sedang pengeluaran dana Rp2 miliar digunakan pertemuan terbatas Rp225.juta, pertemuan tatap muka Rp397 juta, pembuatan/ produksi iklan di media masa cetak dan elektronik Rp1,2 miliar, rapat umum Rp182 juta. Hingga tersisa saldo Rp54 juta.

Untuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang paling sedikit paslon 1 Ardian Saputra-Dewi Arimbi, penerimaan hanya Rp1,3 miliar berasal dari paslon saja.

Hal itu tertera pada periode 11 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Di Bank Lampung dengan nomor rekening. 384.03.04.11447.8.

Sedang pengeluarannya sama dengan nilai penerimaan yakni Rp.1.396.860.000, hingga saldonya 0 (kosong).

Semua berkas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut diserahkan langsung Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Andoyo dengan disaksikan Staf Panwaskab Pringsewu Iin Tajudin kepada pihak terkait.

Di antaranya yang menerima langsung, Wakil Bupati terpilih nomor urut 2 H. Fauzi, lalu Sriwantari selaku operator dana kampanye dari paslon nomor 3 Siti Rahma-Edi Agus Yanto, serta disusul Hertanto selaku LO dari paslon nomor 1 Ardian Saputra-Dewi Arimbi.(PRI)

Pringsewu Gelar Bimtek Gender Pringsewu, FAKTUAL - Pengaruh utama gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi intergral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan, kata Asisten I pemkab setempat, Zuhairi Amin pada bimbingan teknik yang diadakan Dinas Pemberdaayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, di STKIP Pringsewu, belum lama ini.

Menurut dia, pelaksanaan intergrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawab­ kan, dan adil dalam memberikan manfaat pem­­bangunan bagi seluruh masyakat, baik perempuan maupun laki-laki .

Dia mengatakan, perencanaan dan pengang­ garan yang responsif gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertim­ bangkan empat aspek, akses, partisipasi, control, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, PPRG bukanlah sesuatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan acara dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki, di samping itu penyusunan PPRG bukanlah

tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembang­ unan .

Dalam upaya mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, control, dan mendapatkan manfaat ataskebujakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan merata serta untuk melakukan analisis gender melalui Gender Budget. Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai dasar mengiter­ vensi, merefomulasikan kebijakan atau program, katanya.

Pembangunan yang reponsif gender dan juga dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG dan ARG serta pemahaman dan penerapan lebih lanjut tentang PPRG dan ARG, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini kelompok kerja pengarustamaan gender (Pokjapug) melalui Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pringsewu memiliki peran penting dan mempromosikan PUG sebagai suatu strategi pembangunan kualitas perempuan dan anak, katanya.

Kegiatan dihadiri seluruh kepal2 SKPD, Staf ahli Bupati, Heri Iswahyudi, Kepala Dinas terkait, Nazri, Sekertaris Dinas tersebut, Sunar­ gianto dan para peserta Bimtek.

(MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

7

Hafidz Pringsewu Masuk 18 Besar Nasional Pringsewu, FAKTUAL - Kabupaten Pring­ sewu kembali menorah prestasi. Kali ini satu putra terbaik dari Bumi Jejama Secancanan itu masuk 18 besar di event nasional.

Asiyah Tsaqibah Al-Mufidah, bocah berusia 9 tahun, warga Jalan Satria No.10 Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu masuk 18 besar Hafidz Indonesia 2017.

Hafidz Indonesia 2017 merupakan ajang untuk mencari dan menjaring para penghafal Al- Quran (hafidz) yang diselenggarakan stasiun televisi swasta nasional, RCTI. Asiyah yang merupakan hafidzah binaan Rumah Tahfidz Ats-Tsaqib, Gadingrejo, Pringsewu, berkesempatan melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati Pringsewu, Yuda Setiawan di ruang kerja bupati setempat, kemarin. Putri kelahiran Gadingrejo, 12 Februari 2008 ini didampingi pengurus Rumah Tahfidz Ats-Tsaqib Eko Pracoyo beserta orangtuanya.

Yuda Setiawan menyambut baik sekaligus mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan Asiyah. Bupati bersama seluruh

jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu siap mendukung dalam berbagai bentuk sekaligus memberikan support kepada Asiyah.

“Inilah salah satu putra terbaik Pringsewu

yang akan membawa harum nama Kabupaten Pringsewu serta Provinsi Lampung di tingkat nasional. Patut didukung sekaligus bisa dijadikan contoh serta tauladan bagi putraputri Pringsewu lainnya,” katanya.

UPT Pendidikan Adiluwih Bagikan Hadiah O2SN Pringsewu, FAKTUAL - Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPT Dikbud) Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu membagikan hadiah kepada pemenang lomba O2SN tingkat SD dan FLS2N sekecamatan tersebut, di aula UPT Pendidikan setempat, kemarin.

Ketua Panitia Kegiatan O2SN, M. Tobib mengatakan, kegiatan tersebut terlaksana atas dukungan dan partisifasi semua pihak termasuk kepala SD yang ada. “Kegiatan ini rutin kami adakan setiap tahun yang dilaksanakan kelompok kerja guru pendidikan jasmani (KKG Penjas), di Lapangan Adiluwih selama tujuh hari,” ucapnya.

Tujuan kegiatan, kata dia, memupuk sporti­ fitas anak dan pembelajaran, saya berharap anak atau sekolah yang belum bisa mengikuti ke tingkat kabupaten tidak kecewa dan jadikan kegiatan yang diikuti sebagai acuan untuk lebih rajin dan giat lagi. Bagi mereka yang menjadi juara jangan puas dengan apa yang telah didapat melainkan lebih giat dalam berlatih, supaya tetap bertahan atau lebih baik lagi.

Sementara itu, Pengawas SD, Joko Purwanto mewakili Kepala UPT Pendidikan dan Kebuduyaan Kecamatan Adiluwih, Basuki mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan hasil seleksi tersebut akan diikutkan pada kegiatan serupa di tingkat kabupaten.

“Agar mendapat hasil yang diharapkan, saya

berharap siswa dan sekolah yang akan tampil di tingkat kabupateni hendaknya mem­persiapkan diri sebaik mungkin, baik teknik mapun fisik serta memperbanyak pelatihan sesuai bidang masing-masing,” katanya.

Dia mengakui, kecamatan tersebut banyak memiliki potensi bahkan beberapa tahun lalu

pernah mewakili Lampung ke ajang nasional.

“Untuk pendidikan usia dini, kami juga cukup bagus. Mari bersama-sama meningkatkan prestasi anak, sehingga wilayah ini selangkah lebih maju,baik olahraga maupun kegiatan lain,” katanya.

(MADE)

Podosari Siap Ikuti Lomba Pekon unan,” katanya.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Sugianto mengatakan, gotong-royong adalah kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembagunan dan Bulan Bhakti Gotong – Royong.

Kepala Pekon Podosari, Rasmin mengakui terpilihnya pekon tersebut pada lomba pekon atau keluarahan mewakili Kecamatan Pringsewu merupakan kebanggaan dan prestasi tersendiri.

“Kami berharap Podosari mampu meraih juara dalam lomba tersebut dan mewakili kabu­ paten di tingkat yang lebih tinggi lagi. Selama ini kami selalu gotong-royong,” katanya. (MADE)

Pringsewu, FAKTUAL - Keberhasilan program pembangunan di segala bidang tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah, kata Camat Pringsewu, Abu Husen saat pem­ binaan dangotong-royong di Pekon Podosari sebagai persiapan mengikuti lomba pekon tingkat kabupaten.

Menurut dia, masyarakat merupakan mitra pemerintah mulai dari pekon atau kelurahan

hingga tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan lomba pekon untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.

“Saya berharap peran aktif masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat begitu juga kinerja pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembang­

Dalam kesempatan tersebut, Asiyah Tsaqibah Al-Mufidah mengungkapkan proses perjalanan dirinya mengikuti seleksi hafidz tingkat nasional tersebut. Dimulai saat pendaftaran secara online pada 5 Januari 2017, di mana Ats-Tsaqib mendaftarkan dirinya, hingga dinyatakan lulus seleksi video, kemudian dilanjutkan dengan seleksi tahap dua melalui telepon. Selanjutnya seleksi tahap tiga langsung di studio RCTI. Pada seleksi tahap tiga yang diikuti 50 peserta ini, ia berhasil lolos mewakili Provinsi Lampung, hingga 26 Februari 2017 lalu dinyatakan lolos 18 besar Hafidz Indonesia 2017.

“Inshaa Allah awal-awal bulan ini, saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti proses karantina. Dan, 22 Maret 2017 nanti, akan dimulai pengambilan gambar perdana untuk program Hafidz Indonesia ini. Mohon doa restu dan dukungan dari bapak bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pring­ sewu, dan masyarakat Provinsi Lampung,” (PRI)

Panwaslu Pringsewu Gelar Rakor Pringsewu, FAKTUAL - Kendati pemilihan kepala bupati dan wakilnya telah berlangsung bahkan tinggal menunggu penetapan serta prosesi pelantikan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pringsewu masih meng­ gelar rapat koordinasi (rakor) hasil pengawasan dan konsolidasi selama pelaksanaan pemilukada, 15 Februari, di Hotel Regency, Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, kemarin.

Kegiatan tersebut diikuti 27 komisioner Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pringsewu, ketiga komisioner Panwaskab, kepala sekretariat bersama staf. Dengan menghadirkan nara sumber pimpinan Bawaslu Provinsi Lam­ pung, Nazarudin.

Ketua Panwaskab Pringsewu, Afrizal menutur­ kan kegiatan tersebut bertujuan melihat dan mengevaluasi pengawasan selama proses pemilukada berlangsung. ”Evaluasi kerja ini harus diimbangi dengan adanya laporan-laporan tertulis dan data-data yang konkrit,” katanya.

Menurutnya, dalam bekerja tidak hanya baik dalam praktik melainkan harus didukung dengan pelaporan proses kerja nyata dalam bentuk data yang bisa dipertanggungjawabkan. “Intinya, pelaporan dalam bentuk data sangat penting dan mendukung pada tugas pengawasan,”ujarnya.

Nazarudin mengatakan, laporan dalam proses pengawasan sangat penting. Sebab laporan adalah suatu kewajiban, sanksi terbesar ada pada penyelenggara pemilu sebagaimana dise­ butkan undang undang, bilamana penyelenggara tidak memenuhi kewajibannya dalam membuat laporan kegiatan maka hukumnya adalah pidana.

Menurut dia,selama ini banyak kegiatan terkait proses pengawasan pemilukada yang tidak tercatat dan terdokumentasikan. Seharusnya apapun yang dilakukan selama pengawasan tersebut dirasiakan.

“Artinya harus mampu diceritakan dalam bentuk laporan. Namun kebiasaan buruk kerja selama ini mayoritas sifatnya menunggu.Maka hal itulah yang seharusnya kita rubah. Sebab hanya kita yang bisa merubahnya,” tutur dia.

(PRI)

Pringsewu Targetkan Tiga Besar MTQ Pringsewu, FAKTUAL - Melalui 42 kafilah, Kabupaten Pringsewu menargetkan meraih tiga besar pada Musabaqah Tiwatil Quran tingkat Provinsi Lampung yang akan digelar di Tanggamus, bulan depan.

Sekertariat Pemkab Pringsewu, Sukri, barubaru ini mengatakan, upaya-upaya yang telah dilakukan, meningkatkan pendidikan dan latihan para kafilah secara rutin, dan mereka dilatih setiap minggu.

Pada kegiatan tahun sebelumnya, kata dia, kafilah Pringsewu menempati urutan enam besar. “Kami pernah meraih juara I dan II dari berbagai perlombaan pada MTQ sebelumnya,” kata dia. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

8

Bupati Lamtim Kukuhkan Tim Saber Pungli

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari melantik Satgas Saber

Pungli itu di sekretariat pemkab setempat, kemarin.

Menurut Kabag Humas Pemkab Lampung

Timur Arly Rasyid, komposisi Satgas Saber Pungli Lampung Timur ini, Bupati Chusnunia Chalim selaku Penanggung Jawab Utama,

dibantu Kapolres Lampung Timur AKBP Harseno sebagai Penanggung Jawab I, Ketua DPRD Lampung Timur Penanggung Jawab II, Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Penanggung Jawab III, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Timur Penanggung Jawab IV. Kemudian, Dandim 0411 Lampung Tengah Letkol Jajang Kurniawan Penanggung Jawab V, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Penanggunng Jawab VI dan Wakil Kepala Polres Lampung Timur Kompol Hasbi sebagai Ketua Pelaksana.

“Tugas Saber Pungli ini salah satunya melakukan upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka pencegahan terjadi pungutan liar,” kata Arly.

Chusnunia Chalim meminta praktik biaya “siluman” dalam pelayanan kepada masyarakat dihilangkan agar indeks tingkat kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan.

“Ini bukan hanya soal kepuasan, tetapi merupakan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan tanpa adanya pungli dan sebagainya,” ujarnya.

Dia juga meminta Satgas Saber Pungli memanfaatkan sarana komunikasi melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan whatsapp sebagai sarana laporan masyarakat.

“Gunakan sarana media sosial itu agar lebih cepat pengaduan dan pengawasannya,” ujar Bupati Lampung Timur itu pula. (IRI)

SDN Sumurkucing Minim Ruang Belajar Lampung Timur, FAKTUAL - Mempriha­ tinkan. Betapa tidak, Sekolah Dasar Negeri Sumur Kucing di Desa Sumurkucing, Kecamatan Pasirsakti, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), kekurangan ruang belajar yang tak lagi mampu menampung siswa yang ada di sekolah itu.

“Kami sangat memerlukan setidaknya tujuh ruang kelas untuk belajar, mengingat jumlah siswa sekitar 461 orang hanya ada tujuh ruang kelas, sehingga setidaknya perlu tujuh ruang belajar lagi,” kata Ni Ketut Wardani, kepala SDN tersebut, Rabu (8/3).

Menurut dia, sekolah tersebut juga minim tenaga pengajar, mengingat hanya ada dirinya selaku kepala sekolah, 2 guru agama, 2 guru kelas, dan 12 guru honorer.

Tenaga pendidik sekolah ini juga sangat kurang, dari 461 siswa, kebutuhan guru tetap berstatus PNS paling tidak 14 orang, sehingga kami perlu tambahan guru tetap lagi, kata dia.

Dia berharap pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat segera memberikan perhatian ke sekolahnya, dengan menyediakan ruang kelas tambahan untuk belajar para siswanya agar proses belajar siswa tidak terganggu.

“Kebutuhan ruang belajar sangat mende­ sak, kami memerlukan segera ruang kelas,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menyiasati kekurangan ruang belajar itu, proses belajar siswa diatur

waktu belajarnya dibagi dua sesi, pagi dan sore.

Untuk memenuhi fasilitas sekolah, berupa toilet dan bangku, dia mengaku pihaknya mengembangkan Program Bank Sampah.

“Kami buat Program Bank Sampah, setiap hari Sabtu siswa wajib membawa 10 buah botol mineral kecil untuk dikumpulkan dan kami jual setiap bulan. Uangnya digunakan untuk membeli bangku dan membuat toilet siswa,” katanya.

Sekolah itu juga mengembangkan Program Kantin Kejujuran, dengan keuntungan yang diperoleh diperuntukkan memenuhi fasilitas sekolah.

Guru-guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi kalau uangnya cair ikut membantu Rp500 ribu untuk tambahannya, kata dia.

Camat Pasirsakti, Titin Wahyuni mengakui masih minimnya sarana ruang belajar di SDN itu.

“Saya juga tengah berupaya mencari sumber dana untuk penyediaan ruang kelas untuk belajar di sekolah ini, agar kegiatan belajar dan mengajar siswa serta para guru tidak terganggu,” ujarnya.

Dia berharap dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung juga segera mem­ berikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajar seperti di SDN Sumurkucing. (IRI)

AKRAP Bantu Korban Banjir Lamtim Lampung Timur, FAKTUAL - Sebagai bentuk kepedulian sosial, Aliansi Antikekerasan Anak dan Perempuan (AKRAP) Lampung membantu korban banjir di Kecamatan Pasirsakti, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

“Bantuan dari AKRAP ini bersumber dari teman-teman buruh migran Indonesia dari Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hong Kong, mengingat teman-teman dari luar negeri ingin membantu korban terdampak banjir di Lampung melalui AKRAP,” kata Edi Arsadad, Ketua AKRAP Lampung, Rabu (8/3).

Menurut dia, sejumlah bantuan itu telah disalurkan melalui Camat Pasirsakti ,Titin Wahyuni di SD Negeri Sumurkucing, Selasa (7/3). Bantuan bagi korban banjir itu, di antaranya berupa susu, beras, minyak goreng, sardens, dan mi instan.

“Selain di wilayah Kecamatan Pasirsakti, rencananya AKRAP juga akan memberikan sedikit bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Jabung, tapi kami masih menunggu data desa mana yang akan dibantu,” katanya.

Titin Wahyuni menyatakan banjir yang melanda

wilayah Pasirsakti pada Selasa (20/2) merendam 1.000 hektare lebih areal persawahan, ratusan hektare tambak udang, puluhan rumah, dan merusak sejumlah infrastruktur tanggul jalan.

Dia mengapresiasi bantuan yang disalurkan AKRAP bagi warganya itu.

“Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman buruh migran di luar negeri karena peduli dengan saudara-saudaranya yang ada di Lampung, dan telah memberikan bantuan melalui AKRAP, semoga bantuan ini bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur dikepung banjir, sehingga ribuan hektare sawah, ratusan rumah, dan puluhan hektare kolam ikan di sejumlah kecamatan terendam banjir.

Sejumlah kecamatan yang daerahnya terendam banjir akibat hujan deras yang berlangsung sejak Senin (20/2) petang hingga Selasa (21/2) pagi, yakni Kecamatan Jabung, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Mataram Baru, Waway Karya, Marga Tiga, Raman Utara, Sukadana, dan Kecamatan Bumi Agung. (IRI)

Kolam Ikan Bekas Kubangan Galian Pasir Lampung Timur, FAKTUAL - Sebagai upaya meningkatkan penghasilan, warga Pasirsakti, Kabupaten Lampung Timur memanfaatkan bekas galian pasir yang terbengkalai untuk pengembangan ikan air tawar.

Menurut Camat Pasirsakti, Titin Wahyuni, kemarin, ribuan hektare kubangan bekas galian pasir yang semula terbengkalai di Kecamatan Pasirsakti, saat ini banyak dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat budi daya ikan air tawar, seperti ikan mas, patin, ikan nila, dan udang galah.

Dia mengakui, sebelumnya ribuan hektare kubangan bekas galian pasir yang dieksploitasi besar-besaran itu dibiarkan warga menjadi lahan tidur.

Namun, kemudian banyak warga yang berinisiatif menjadikannya sebagai lahan mata pencaharian mereka.

Menurut dia, selain warga di Kecamatan

Pasir Sakti, warga dari luar daerah Pasir Sakti bahkan luar Provinsi Lampung, juga banyak yang berinvestasi membudidayakan ikan air tawar di daerahnya itu.

Selain dimanfaatkan sebagai tempat budi daya ikan, warga juga menjadikan bekas galian pasir itu sebagai destinasi wisata alternatif, seperti wisata pemancingan dan wisata kuliner ikan air tawar maupun wisata rumah apung, katanya.

Dia mengatakan, banyak tempat di daerahnya yang bisa dijadikan objek wisata, seperti wisata mangrove di Desa Purworejo, dan sejumlah tempat di area galian pasir yang dapat dijadikan objek wisata.

“Kami tengah menyiapkan mangrove center dan sejumlah objek wisata di lokasi bekas galian pasir itu untuk menjadi objek wisata andalan Kecamatan Pasir Sakti,” katanya.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

9

Lamteng Bentuk UPTD Tangani Jalan Rusak Lampung Tengah, FAKTUAL - Sebagai mem­permudah dan mempercepat proses pengaduan warga, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) membentuk unit pelayanan teknis daerah sebagai tim reaksi cepat di bawah naungan Dinas Bina Marga untuk menangani jalan rusak.

UPTD usulan Bupati Lampung Tengah Mustafa itu, nantinya bertugas mendata jalanjalan rusak baik jalan kabupaten maupun pro­ vinsi untuk kemudian diajukan penganggar­ annya di APBD. Rencana tersebut dinyatakan Mustafa saat melakukan gotong royong menimbun jalan di areal Masjid Istiqlal Bandarjaya.

Sebelumnya, kondisi jalan rusak di areal masjid sempat menimbulkan kecelakaan yang menimpa mobil truk bermuatan singkong.

Kecelakaan tersebut ditanggapi cepat oleh bupati dengan gotong royong menimbun jalan rusak di areal tersebut. Pada kesempatan itu bupati juga melibatkan jajaran Dinas Bina Marga untuk menindaklanjuti kerusakan jalan.

“Gotong royong kali ini adalah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atas kerusakan jalan di areal pasar dan masjid Bandarjaya.

Kon­disi jalan juga sempat menyebabkan kece­ lakaan. Ini kami tanggapi cepat. Selain gotong royong, hari ini saya libatkan langsung Dinas

Bina Marga agar segera menindaklanjuti kerusakan jalan yang ada,” kata dia.

Menurut dia, gotong royong membangun jalan sangat penting di tengah minimnya APBD Lampung Tengah. Untuk itu warga bersama pemerintah harus bersatu dan bahu membahu untuk memperbaiki jalan yang ada.

“Jangan ada yang berpangku tangan. Warga dari seluruh elemen harus berpartisipasi membantu pemerintah untuk mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik. Jalan rusak adalah tanggung jawab kita bersama yang harus diselesaikan bersama juga,” katanya.

Gotong royong dilakukan dengan menimbun­ kan material batu ke lokasi kerusakan jalan.

Berbekal cangkul dan karung, Mustafa bersama warga dan jajaran Dinas Bina Marga bahu membahu menimbun jalan yang rusak. Diakui Mustafa kerusakan jalan menjadi PR yang harus dituntaskan selama kepemimpinannya.

Pihaknya akan terus berupaya untuk bisa mewujudkan jalan mulus di seluruh wilayah Lampung Tengah. Selain mengandalkan APBD dan pengajuan jalan rusak ke provinsi serta pusat, pihaknya juga akan mengalokasikan dalam alokasi dana desa (ADD) untuk pem­ bangunan jalan. Ditargetkan 600 kilometer jalan di Lampung Tengah akan diperbaiki meng­gunakan dana tersebut.

Dana desa akan terus ditingkatkan untuk membantu perwujudan infrastruktur yang baik khususnya jalan.

“Dari 3000 kilometer jalan di Lampung Tengah, 70 persennya rusak. Ini akan terus

Lamteng Bekali Warga dengan HT

Lampung Tengah, FAKTUAL - Melalui Dis­kominfo, Pemerintah Kabupaten Lampung

Tengah memberikan handy talky (HT) kepada komandan pleton perlindungan masyarakat,

kepala kampung dan camat guna memper­ mudah berkomunikasi terutama saat melakukan

ka­mi upayakan. Kami akan bekerja keras agar jalan Lampung Tengah bisa mulus. Partisipasi warga sangat kami harapkan, salah satunya dengan gotong royong,” katanya.

(SYAH) ronda, di Gedung Sesat Nuwo Balak, kemarin.

Bupati setempat Mustafa didampingi wakilnya Loekman Djojosoemarto,berharap penggunaan alat komunikaai HT yang diberikan pada danton linmas dan kepala kampung serta camat agar bisa digunakan dengan baik, sehingga program ronda yang digalakan di setiap kampung bisa berjalan dengan baik.

Dia meminta jajaran linmas bisa lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugas di kampung.

“Dengan adanya HT ini linmas bisa lebih giat dan mudah dalam melaporkan peristiwa kejadian dengan cepat di setiap kampung.

Saya juga minta camat agar selalu lebih aktif dalam menggunakan HT untuk memantau kampung-kampung maupun kegiatan lain,” katanya.

Sementara itu Djojosoemarto meminta jajaran kepala kampung dan linmas selalu mendukung program bupati, khususnya terkait keamanan.

Dengan adanya HT ini diharapkan bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah daerah dengan jajaran di bawah dan kejadiankejadian yang bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan.

Program ronda yang dicanangkan bupati sangat baik sekali dengan adanya HT akan lebih cepat berkomunikasi antarkampung, sehingga bila ada kejadian ataupun peristiwa tindak kejahatan. Penggunaan HT sangat vital karena bisa langsung berkomunikasi, katanya.

(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

ADVERTORIAL 10

Ketua BPK RI

Dialog Terbuka Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa di Pringsewu

L

AHIRNYA Undang Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi momen­tum untuk meningkatkan kesejateraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa. Hidup bagi masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peman­ faatan sumber daya alam dan lingkungan .

Menurut Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, d ana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukan bagi desa, yang ditransper melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga harus dipergunakan dan dikelola sesuai ketentuan yang pada akhirnya dapat mensejahte­ rakan masyarakat lingkungan desa, katanya.

Alokasi transfer daerah dan dana desa tahun 201, katanya, mengalami peningkatan dibanding­ kan tahun 2016 . Besarnya dana desa sesuai Road Map Dana Desa 2015 - 2019, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah serta dilaksanakan secara bertahap.

Untuk tahun anggaran 2015 sekitar Rp 20,7 triliun, Tahun anggaran 2016 sekitar Rp 46,9 triliun dan tahun anggaran 2017 sekitar Rp 60,00 triliun, katanya.

Menurut Harry, sesuai undang undang , BPK memiliki tugas memeriksa seluruh kekayaan negara sesuai dengan pasal 2 UU Nomor:17 tahun 2003. Tugas-tugas tersebut antara lain, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, bupati, dan walikota, memeriksa APBN dan APBD, memeriksa BUMN dan BUMD. BPK akan selalu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dana desa yang merupakan bagian dari keuangan negara, juga menjadi obyek pemeriksaan BPK sehingga pengelolaan dana desa menjadi transparan , akuntabel , dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut, ujarnya .

Dia mengatakan, pasal 112 UU No: 6 tahun 2014 menyatakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Bupati/walikota menerima laporan pertang­ gungjawaban pelaksanaan APB Desa dari kepala desa .Laporan tersebut dijadikan bahan evaluasi sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

De­ngan demikian, keuangan yang dikelola peme­

rintah desa masuk juga dalam lingkup keuangan negara /daerah yang juga merupakan objek pemeriksaan BPK RI. Secara prinsip, pasal 100 PP 43 tahun 2014 mene­gaskan Pengaturan Belanja Desa sebagai­ mana yang akan ditetapkan dalam APB Desa dapat digunakan dengan ketentuan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyara­ kat desa, dan paling banyak 30% dari jumlah ang­garan belanja desa digunakan untuk peng­ hasilan tetap dan tunjangan kepala desa juga perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyara­ waratan Desa dan insetif rukun tetangga dan

rukun warga. katanya.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya sampai­ kan beberapa permasalahan hasil evaluasi penge­lo­laan dana desa tahun anggaran 2015, terdapat keterlambatan penyaluran dana desa yaitu untuk tahap pertama yang seharusnya disalurkan pada bulan April tetapi direalisasikan pada bulan Mei s.d Oktober, tahap kedua yang seharusnya disalurkan Agustus tetapi direalisasikan pada Agustus s.d November , dan tahap tiga yang seharusnya disalurkan Oktober tetapi direalisasikan pada Desember,” ujarnya.

Belum seluruh dana desa diterima Rekening Kas Desa, dari. Rp 20,77 triliun dana desa hanya sekitar Rp 17,03 trilliun atau sekitar 82,02% yang telah disalurkan dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Sementara dari rekening kas negara telah disalurkan Rp 20,77 trilliun atau 100% . Kepala daerah terlambat menetapkan rincian dana desa perdesa melalui peraturan bupati/walikota, keterlambatan penyusunan dokumen rencana desa berupa RPJMDes, RKPDes, APBDes , keraguan penggunaan Dana desa oleh pemerintah desa dan pemerintah desa belum membuka rekening kas desa.

Hal itu, katanya, sesuai harapan pembentuk undang undang, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, propfesio­ nalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal , keberagaman, dan partisipatif.

“Kami berharap dengan perbaikan regulasi pe­me­rintah terkait pengelolaan dana desa, peme­ rintah desa semakin meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadi tanggung jawabnya. Mengingat begitu besarnya dana yang dikelolah, kami mendorong aparat desa agar terus meningkatkan profesio­nalisme ,efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance agar terhindarkan dari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi,” ujarnya. (ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

11

Gubernur Buka Festival Panen Padi 2017 Lampung Timur, FAKTUAL - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo membuka Festival Panen Padi 2017, satu dari berbagai rangkaian festival sepanjang tahun yang digelar di Desa Ratnadaya, Kecamatan Ramanutara, Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, pada 2017 berencana menggelar puluhan festival wisata yang dijadwalkan dilaksanakan di sejumlah wilayah, sebagai ajang promosi bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lampung Timur.

“Ini adalah salah satu festival yang digelar dari 22 festival wisata yang akan digelar selama tahun 2017 di Lampung Timur,” kata Chusnunia Chalim, bupati Lampung Timur.

Menurut dia, alasan penyelenggaran festival itu adalah karena Lampung Timur adalah penyokong produksi padi di Provinsi Lampung, dan alasan kedua warga Lampung Timur sebagian besar bekerja sebagai petani.

“Kami ingin menghargai dan menghormati petani dan melalui festival ini, produksi padi petani Lampung Timur juga meningkat sekitar 10 persen, dan mendapat apresiasi dari Kemente­ rian Pertanian,” katanya.

Dia mengharapkan melalui festival wisata

ini mampu menumbuhkan sektor pariwisata, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi warganya.

Pemkab Lampung Timur, kata dia, menyam­ paikan terima kasih kepada gubernur Lampung atas dukungan selama ini untuk menyokong peningkatan produksi pertanian Lampung Timur.

Ridho Ficardo mengapresiasi 22 paket festival wisata yang digelar Pemkab Lampung Timur sebagai upaya mengubah stigma negatif yang disandang daerah ini. Tapi, menurut dia, sebe­ narnya daerah ini adalah daerah yang aman dan menarik, jauh dari stigma buruk.

Dia berpesan soal Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terdapat di Lampung Timur. Menurut dia, TNWK ini bisa dikembangkan

karena akan dijadikan satu paket wisata dengan festival wisata Krakatau.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lampung Timur, Arly Rasyid mengatakan, dalam pelaksa­ naan Festival Panen Padi 2017 diisi sejumlah kegiatan untuk meramaikan acara ini, di antaranya atraksi kuda lumping, senam lansia, festival musik lesung, dan berbagai jenis lomba, seperti lomba tebak hasil panen raya, lomba tebak ukuran sawah, lomba joget di sawah, dan lomba menangkap bebek, serta panen padi bersama.

Festival ini juga diramaikan arak-arakan puluhan gerobak hias dari tiap kecamatan yang menampilkan komoditas unggulan pertanian, seperti jagung, pisang, kopi, kelapa, dan berbagai jenis tanaman buah lainnya.

Sukatno (35), peserta arak-arakan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung menyambut gembira diadakan Festival Panen Padi ini. Dia meminta acara serupa digelar setiap tahun.

“Manfaat kegiatan ini bisa mempromosikan komoditas pertanian kami, karena Lampung Timur tempatnya hasil pertanian,” katanya.

Dia berharap dengan adanya festival ini membuat Pemprov Lampung lebih memperhati­ kan kesejahteraan petani.

“Kami petani di sini berharap ada dampak ke petani dengan digelar acara ini, seperti menaikkan harga gabah basah dari Rp3 ribu menjadi Rp4 ribu per kilogram,” ujarnya.

Pemkab Lampung Timur telah meluncurkan Paket Wisata 2017 untuk menarik para wisatawan berkunjung ke daerah ini, sekaligus mempromo­ sikan objek wisata yang ada.

Agenda paket wisata yang diluncurkan Pemkab Lampung Timur berlangsung sejak Maret hingga akhir tahun 2017.

Agenda wisata itu, antara lain Festival Panen Padi (2/3) bertujuan meningkatkan produktivitas padi di Lampung Timur, sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan tanaman padi sebagai komoditas utama di Lampung Timur sehingga menjadi daerah yang berswasembada pangan.

Pesertanya adalah petani, masyarakat, pelajar, pemerintah, dan dunia usaha.

Selain itu, Lamtim BMX Festival (19//3) bertujuan menumbuhkembangkan semangat

Proyek Jalan Menuai Kritik Warga Lampung Tengah, FAKTUAL - Proyek jalan (aspal) sekitar 3 km di Desa Sendangjaya, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Lampung Tengah menunai kritikan warga sekitar. Alasannya, belum lama diperbaiki sudah rusak kembali.

Jalan tersebut sekitar September 2016 diperbaiki, namun dalam hitungan hari aspal jalan sudah rusak, retak dan berlubang, ujar Muklis, warga sekitar, belum l;ama ini.

Dia mengatakan, seminggu setelah jalan terlihat rusak ada pengerjaan kembali.

Namun lagi-lagi dalam hitungan hari rusak kembali dan seminggu kemudian diperbaiki lagi. Perbaikan tidak merata dan aspal sangat tipis akhirnya jalan kembali rusak, hingga kini belum terlihat ada perbaikan.

Di sisi lain, warga Sedangrejo mengharapkan pemerintah setempat membuat drainaese mengingat jika hujan turun, ruas jalan di kampong itu terendam air.

(EBRI)

dan pola hidup sehat di tengah masyarakat dengan aktivitas bersepeda. Pesertanya masyara­ kat, Komunitas Sepeda Indonesia, pelajar, pemerintah, dan dunia usaha. Lokasi di Islamic Center Kota Sukadana. Jenis lomba XC dan freestyle.

Selanjutnya, Festival Kicau Burung (26/3) bertujuan melestarikan dan menyalurkan seni dan bakat para penghobi burung berkicau, melestarikan budaya keunikan dan suara burung berkicau. Pesertanya klub penggemar burung berkicau, komunitas fotografi, dan industri kreatif di bidang burung berkicau.

Lokasi festival itu di Kecamatan Wayjepara.

Jenis lomba kicauan terpanjang di satu tempat, dan kicauan terpanjang pindah tempat.

Pemkab Lampung Timur mengagendakan pula Tasyakuran Laut (8/4) bertujuan melesta­ rikan budaya nenek moyang sebagai bangsa pelaut yang menggantungkan perekonomian dari hasil laut dengan cara tradisional, dan tetap melestarikan lingkungan sebagai wujud syukur para nelayan agar hasil tangkapan ikan mereka lebih baik dari tahun yang lalu, dan menambah daya tarik wisata di Pantai Kerang Mas. Lokasi festival itu di Kecamatan Labuhan­ maringgai. Pesertanya para nelayan Labuhanma­ ringgai, pelajar, dan dunia usaha. Jenis lomba, yaitu menghias kapal, tumpeng, olahan makanan ikan, dan hiburan rakyat.

(BRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017 Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sebagai persiapan dan seleksi kafilah menghadapi event tingkat provinsi, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Musyabaqah Tiwatil Quran (MTQ) VIII, Tiyuh Kibangbudijaya, Kecamatan Lambukibang, kemarin.

Menurut Ketua Panitia, Gerwani Sahri, kegiatan tersebut mengacu pada pedoman dasar, rapat kerja nasional, dan rapat kerja daerah terutama bidang pembinaan, pengkajian, dan pengembangan Quran.

“Melalui MTQ, kami berusaha membuat rumah Quran, pusat pembinaan, dan latihan sesuai program jangka menengah dan panjang.

Dan diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani,” katanya.

Dia mengatakan, cabang yang diperlombakan sama dengan yang digelar di tingkat provinsi.

Peserta lomba tersebut sekitar 287 orang putra dan putri, 14 regu, serta 101 ofisial dan pelatih.

Sementara itu Pj. Bupati setempat, Adeham mengatakan, terselenggaranya MTQ itu merupakan cermin kuatnya keinginan yang terbangun. Semua dapat terlaksana karena kontribusi masyarakat.

Di sisi lain, kata dia, kegiatan tersebut menjadi tolokukur keberhasilan proses pendidikan baca tulis Quran yang berlangsung dalam lembagalembaga pendidikan formal maupun non formal, baik di masjid,TPA, majelis taklim, sekolah umum maupun keagamaan, dan pondok pesantren.

Juga sebagai wahana persaudaraan umat Islam, baik dari kalangan pendiri, santri, pelajar, mengajar di pondok pesantren, pengurus organisasi keagamaan maupun yang duduk di jajaran legislatif dan, eratnya persaudaraan

12

Tubaba Gelar MTQ VIII

umat Islam akan menjadi modal untuk menjalin komunikasi memajukan umat dan masyarakat, katanya.

“Melalui acara ini saya mengajak umat Islam yang ada di Tubaba untuk mengambil dampak positif dalam membangun komunikasi yang

baik dan meningkatkan ukuwah di antara kita,” ujarnya.

(HER)

Tubaba Expo VIII Siap Digelar

Penderita Leokimia Sudah Membaik

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Kondisi Ahmad Rizal Ramadhani (5) yang didiagnosa menderita kanker darah atau leokimia saat ini mulai membaik. Ia sudah bisa jalan dan ber­main meskipun tahun lalu hanya terbaring lemah tidak bisa duduk dan bangun.

Dinas Kesehatan (Diskes) Tulang­ bawang Barat (Tubaba) terus memantau kesehatan warga Tiyuh Candrakencana RT 24 Dusun 05 Kecamatan Tulangba­ wang Tengah ini.”Setelah sekitar satu tahun melakukan perawatan secara intensif di RSPAD Gatot Subroto Ja­ karta, sekarang kondisinya sudah membaik, hanya saja harus tetap dalam pantauan,” kata Majril, sekretaris Diskes Tubaba saat memberikan ban­ tuan di kediaman anak tersebut, kemarin.

Dalam proses pengobatannya, kata dia, Diskes Tubaba membantu BPJS Kesehatan Gratis, mengingat Ahmad Rizal Ramadhani harus tetap menjalankan kemoterapi dan konsumsi obat dari RSPAD Gatot Subroto.

“Diskes memberikan bantuan, karena

ini keluarga tergolong dari keluarga yang tidak mampu. Mereka menggu­ nakan BPJS mandiri, dalam waktu dekat BPJS mandirinya akan kita rubah menjadi BPJS yang di tanggung oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Diskes. Kalau dilihat sebetulnya dua tahun nanti baru kita evaluasi karena menurut orang tuanya dari bulan pertama dia mesti cemoterapi selama satu bulan dua kali kemudian sebulan sekali kemudian tiga bulan sekali kemudian dua tahun nanti dia tetap melakukan kontrol,” katanya.

Diskes juga mempersiapkan dokter dan Puskesmas Poned Mulyoasri untuk merawat sang bocah ketika sewaktu-waktu butuh perawatan.

“Kalau dari kami, sementara ini yang bisa kita bantu. Yakni, PMT (pem­ beri makanan tambahan) untuk anak balita, kemudian ada sedikit bantuan (dana) dari Diskes. Yang pasti, kami sudah menyiapkan Puskesmas Poned Mulya Asri artinya ketika sewaktuwaktu anak ini kondisinya dro­p me­ merlukan observasi penangan­an kita sudah siapkan gratis,” tutrunya. (HERI)

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sebagai persiapan dan mengantipasi berbagai kendala, Asisten 2 Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Syakip didampingi beberapa pejabat setempat meninjau lokasi Tubaba Expo, yang akan digelar 27 Maret hingga 4 April mendatang, di Lapangan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar.

Menurut dia, dalam rangka memeriahkan HUT VIII Tubaba tersebut, pemerintah setempat sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukannya.

Acara tersebut menggunakan dana dari dinas-dinas yang ada di lingkup kabupaten yang memang sudah dianggar­ kan di setiap tahunnya, katanya.

“Kami mengguna­ kan anggaran semini­ mal mungkin dan akan ditampilkan stand dari masing-masing SKPD yang merela hasilkan selama 1 tahun lalu dan kesenian modern serta tradisional, sedangkan

kegiatan lain

akan kami putuskan minggu ini,” kata dia.

Mengenai tempat pelaksa­ naan kegiatan, dia mengatakan, tadinya ada tiga daerah, Panara­ gan, Mulyaasri, dan Dayamurni, panitia menetapkan di Lapangan Dayamurni.(HERI/ZNL)

76 PTT di Tubaba Menjadi ASN Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sekitar 76 dari 79 tenaga kesehatan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) dinyatakan lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) formasi 2017. Tiga di antaranya gagal karena faktor usia.

Meskipun sudah dinyatakan lolos namun ke-76 pegawai PTT itu masih akan melalui satu tahapan lagi, verifikasi berkas dan jika tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gagal.

Sementara itu, tiga orang yang dinyatakan tidak lulus akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Yang lulus menjadi PNS terdiri dari 75 bidan dan 1 dokter. Sementara yang tidak lulus tiga orang bidan karena terkendala batas usia yang sudah di atas 35 tahun. Tapi mereka akan menjadi PPPK dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tubaba, Majril mewakili Plt Kepala Dinkes Tubaba, Perana Putera, kemarin.

Menurutnya, mereka yang lolos akan men­ dapat nomor induk pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, tahapan selanjutnya yang wajib dilalui adalah pemberkas­ an.

Berkas diperlukan untuk verifikasi ulang guna mendapatkan NIP dari BKN. Mereka yang dinyatakan lulus dikumpulkan dan segera menyerahkan berkas atau dokumen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tubaba, katanya.

Dia mengatakan, jika dalam pemberkasan tidak memenuhi syarat, maka PTT yang bersangkutan bisa batal menjadi PNS. Itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Kemenkes RI, setiap PNS atau ASN harus melaporkan aktivitas mereka di tempat tugasnya masingmasing setiap tiga bulan sekali, melalui website resmi Kemenkes. Ini diberlakukan karena mereka melalui pengangkatan khusus.

Disinggung mengenai penempatan, dia menyatakan selama lima tahun mereka tetap bekerja di tempat sebelumnya. “Berdasarkan SK Kemenkes, seluruh tenaga kesehatan tidak bisa dipindahtugaskan selama lima tahun dan tetap bekerja di tempat semula. Tapi ini juga tetap disesuaikan dengan kebutuhan,” tuturnya.

Peningkatan status PTT menjadi PNS/ASN tersebut sudah melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab). Dengan peningkatan status PTT menjadi ASN, diharapkan dapat menunjang kebutuhan SDM bidang kesehatan di Kabupaten Tubaba. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA 13 Penataan Koperasi Sesuai Keputusan Menteri BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) melalui Dinas Koperasi dan UKM telah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Nomor: 114/KEP/M. KUKM.2/XXI/2016 tentang Pembubaran Koperasi terhitung dari tanggal 22 Desember 2016.

Pembubaran terhadap koperasi yang sudah tidak aktif, juga dilakukan dalam rangka pen­ dataan dan penataan koperasi yang ada, agar dapat tertib administrasi dan memenuhi ke­ tentuan tentang badan usaha koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat, Supriyanti melalui Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Sumantri menjelaskan, koperasi di Tulangbawang yang tidak memenuhi administrasi sebagai badan usaha koperasi akan ditertibkan sesuai keputusan Menteri Koperasi dan UKM. “Sekitar 102 koperasi dinyatakan menteri Koperasi dan UKM tidak lulus verifikasi. Semua koperasi tersebut tidak menunjukan kondisi koperasi berjalan, seperti notulen hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) dan melampirkan hasil rapat lainnya,” katanya.

Yang namanya koperasi, imbuhnya, selain

memiliki badan melalui media massa hukum koperasi juga atau selebaran yang memiliki administrasi ditempelkan di tem­ yang transparan, baik pat – tempat umum, ter­ha­dap anggota tentang daftar nama kope­rasi ataupun koperasi yang dinya­ terhadap dinas ta­kan tidak aktif lagi terkait, sehingga dan dibu­barkan, ber­ koperasi tersebut da­sarkan surat Nomor benar – benar berja­ :060/171/V.15/KOPlan dalam pengertian­ TB/II/ 2017 tentang nya sesuai dengan nama nama koperasi administrasinya. yang tidak aktif dan “Sejauh ini pihak dinyatakan dibubar­ dinas yang selalu kan oleh Menteri mengingatkan agar Koperasi dan UKM setiap koperasi dapat Republik Indonesia. menunjukan eksis­ Dasar pembubar­ SUMANTRI ten­si­nya seperti rapat an koperasi itu juga bulanan, rapat akhir tahun, kemudian di­no­ merujuk pada keten­tuan Undang Undang No: tulenkan hasil dan rapat dihadiri berapa anggota, 25 tahun 1992 tentang Perkoperasi­an, Peraturan dimana notulen inilah yang menjadi pembuktian Pemerintah Nomor: 17 tahun 1994 tentang bila koperasi tersebut benar – benar ada dan Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, Surat berjalan,” katanya.

Edaran Nomor: 269gM/IX/1994 tentang Petunjuk Sebagai tindak lanjut keputusan menteri Pelaksanaan Pembu­baran Koperasi oleh tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Tulangbawang pemerintah, serta peraturan menteri Koperasi juga tengah melakukan pengumuman, baik dan UKM Republik Indonesia No: 10/Per/M/

KUKM/IX/2015 tentang Kelem­bagan Koperasi.

Kemudian, surat kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung nomor: 1236/ III/11/Kib-2/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang pembubaran koperasi, dan surat deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Menteri Negara Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 24.I/Dep.I/II /2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penyampaian Surat Keputusan Koperasi yang Tidak Aktif dan RencanaPpembubaran dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi.

Sementara terhadap pembubaran koperasi ini, jika ada pihak koperasi yang dinyatakan dibubarkan merasa keberatan, masih dapat mengajukan keberatan yang disampaikan dalam enam bulan terhitung sejak keputusan pembubaran koperasi ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI. “Keputusan pembubaran terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016, dalam hal ini bagi koperasi yang memiliki sangkutan baik hutang piutang dalam internal anggota koperasi ataupun pinjaman bank maka pihak koperasi tidak dibubarkan, sebelum menyelesaikan sangkutan sampai batas waktu yang belum ditentukan,” katanya. (TAR)

Tuba Selenggarakan Seleksi Tilawati Quran

Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kabupaten Tulangbawang tahun 2017, di Islamic Centre dan dibuka Sekdakab,

Sobri, ketua LPTQ setempat.

Menurut Sobri., STQ merupakan upaya syiar Islam, yang diharapkan dapat menanamkan penghayatan dan pengamalan Quran yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat yang unggul berlandaskan ajaran agama.

69 Kampung Siap Laksanakan Pilkakam Tulangbawang, FAKTUAL Sekitar 69 kampung di 14 kecamatan di Kabupaten Tulangbawang akan menggelar pemilihan kepala kam­ pung (pilkakam) secara serentak tahun 2017 ini.

Pilkakam serentak akan dilaksana­ kan di 69 kampung yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Tulangba­ wang tahun ini, kata Anggota DPRD setempat, Holil, usai rapat dengar pendapat dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, kemarin.

Pada kesempatan itu, DPRD menggelar rapat antara lain bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan (DPMKK) , Bagian Tata Pemerintahan Sekda­ kab dan Bagian Hukum, untuk membahas persiapan pelaksanaan

pilkakam serentak tahun 2017.

“Rencana pilkakam akan dilaksanakan Juli 2017. Kemudian pelantikan kepala kampung yang terpilih November 2017,” katanya.

Menurut dia, untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelak­ sanaan pilkakam serentak tersebut, Pemkab Tulangbawang merencana­ kan memberikan dana hibah sekitar Rp20 juta kepada masing-masing kampung yang akan menggelar pemilihan.

Selain itu, menurutnya, DPRD juga berharap kampung-kampung yang akan melaksanakan pilkakam menyiapkan diri, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan tersebut di kampung masing-masing.

(TAR)

Disamping juga STQ ini, menurutnya sebagai sarana persiapan Kabupaten Tulang Bawang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) 45 Tingkat Provinsi Lampung yang akan digelar di Kabupaten Tanggamus.

“Kami berharap semoga kegiatan ini berjalan

dengan baik dan lancar, sehingga dapat menghasilkan kafilah-kafilah yang baik yang nantinya dapat mengikuti MTQ tingkat Provinsi dengan hasil baik pula,” katanya.

“Maka dari itu, untuk para peserta lomba, ayo tunjukan prestasi anda dengan sebaik mungkin, berlombalah dengan baik dan sehat.

Penyelenggaran STQ ini sangat besar manfaatnya, sekaligus sebagai wujud kecintaan kita terhadap Qu’an,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setdakab Tulangbawang, Kamran menjelaskan, dari kafilah seluruh kecamatan yang mengikuti STQ, peserta yang mengikuti perlombaan pada cabang-cabang STQ yaitu sekitar 75 peserta, dengan rincian masing-masing kecamatan mengirimkan 5 peserta.

“Adapun hakim Jurinya, yakni oleh Kemenag Provinsi Lampung dan Tulangbawang,” katanya.

Menurut dia, STQ tingkat kabupaten tahun ini digelar pada tujuh mimbar STQ, di antaranya, Tilawah dengan golongan anak-anak, remaja, dewasa, Canet, Qiraat -Quran dan Tartil Quran.

Mimbar II cabang Hifzild Quran golongan 1 Juz, 5 Juz, dan 10 Juz. Mimbar III cabang Hifzild Quran dengan golongan 20 Juz, 30 Juz dan Tafsir Quran.

Mimbar IV cabang Fahmil Quran.

Mimbar V cabang Syahril Quran.

Mimbar VI cabang Khattil Quran dengan golongan Penulis Naskah, Penulisan Dekorasi, dan Penulisan Hiasan Mushaf.

Lalu, Mimbar VIIcCabang Musabaqoh Maqalah -Quran. (TAR)

Kominfo di Lampung Sepakat Tidak Percaya “HOAX” Tulangbawang, FAKTUAL - Seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Provinsi Lampung menandatangani kesepakatan untuk tidak percaya dengan berita palsu atau “HOAX” yang disebarluaskan melalui media sosial.

Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi program Dinas Kominfo se-Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Ruang Sungkai Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, kemarin.

“Pada kesempatan itu, kami seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota se- Lampung menandatangani kesepakatan untuk tidak percaya dengan berita “HOAX” di media sosial bersama dengan Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), serta Asosiasi Jaringan Net Kabel,” kata Sekre­taris Dinas Kominfo Tulangbawang, RA. Ken­ nedhy, mewakili Kepala Dinas Kominfo, Gunawan

Menurutnya, dalam rakor yang diikuti Dinas Kominfo kabupaten/kota se- Lampung tersebut, hadir Kepala Dinas Kominfo Propinsi Lampung, A. Chrisna Putra NR, bersama sejumlah narasumber di antaranya dari Bappeda Propinsi Lampung, KPID dan Komisi Informasi. Sementara rakor dibuka Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin.

Tujuan diadakannya rakor, antara lain untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Kominfo di kabupaten/kota se-Lampung.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan tentang pentingnya rapat koordinasi tersebut, untuk mengoptimalkan dan memperkuat sektor Kominfo dan Statistik secara menyeluruh di Provinsi Lampung,” katanya. (TAR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI 14 BKDD Mesuji Gelar Diklatpim IV Angkatan VII BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

Mesuji, FAKTUAL - Kepala Badan Pengem­ bangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabu­ paten Mesuji, Fahrizal Dharminto buka Pendi­ dikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan VII tahun 2017 yangt digelar Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) kabupaten setempat, kemarin.

Bupati Mesuji yang diwakili Nawawi Matni berharap peserta mengikuti diklat dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan sosok pemimpin perubahan yang mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mesuji agar sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung.

“Terpilihnya saudara mengikuti Diklatpim Tingkat IV ini, berarti saudara diberikan kesem­ patan dan kepercayaan pimpinan untuk mening­ katkan kemampuan dan potensi diri. Untuk itu, manfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan serius dan penuh kedisiplinan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Fahrizal Dharmanto menjelaskan,dalam pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV ini nantinya akan dilaksa­ nakan kegiatan benchmarking to best practice

yakni dengan mengunjungi pemerintah daerah lain yang mengalami kemajuan yang signifikan untuk dijadikan sebagai referensi.

Dia mengajak kepada seluruh peserta agar nanti dapat saling berdiskusi untuk membuat konsep perubahan berdasarkan pada isu-isu strategis terjadi sehingga dapat memberikan andil dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Mesuji.

“Saya ucapkan terima kasih kepada bupati Mesuji beserta jajaran Pemkab Mesuji yang selama ini memiliki komitmen yang kuat untuk

Khamami Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Khamami menghadiri sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Good Governance dan Pencegahan Korupsi di Ruang Nusantara V Gedung MPR RI, Jakarta, kemarin.

Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dan BKPMPSBS (Badan Koordinasi Pimpinan Masyarakat Paguyuban Sumatera Bagian Selatan). Acara dibuka oleh Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan, dan dihadiri Ketua BKPMPSBS,Jimly Asshiddiqie, Ketua DPD RI, Mohammad

Saleh, Komisioner KPK, gubernur, bupati, walikota, perwakilan Polri, dan tokoh masyarakat se-Sumatera bagian selatan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen Good Gover­ nance dan Pencegahan Korupsi oleh lima kepala daerah provinsi se-Sumbagsel, yakni Gubernur Jambi, Zumi Zola, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Gubernur Lam­ pung, Ridho Ficardo, dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki. (TAB)

Sekda Mesuji Tinjau Lokasi Banjir di Labuhan Permai Mesuji, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Rizal Fauzi meninjau lokasi banjir di Desa Labuhanpermai, Kecamatan Wayserdang. Kegiatan itu dilakukannya usai membuka kegiatan Musrenbang Kecamatan Way Serdang di Desa Gedungboga, kemarin.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Mesuji, Dedy Agusnanto yang turut mendam­pingi sekda mengatakan, banjir melanda Desa Labuhanpermai tepatnya terjadi di wilayah RK IV. Banjir tersebut merupakan kiriman dari hulu sungai yang melewati desa tersebut. Akibatnya sungai meluap dan merendam sebanyak delapan rumah, serta sempat memutus akses jalan.

“Masyarakat yang terkena dampak

banjir sebagian mengungsi ke tempat tetangga maupun saudara yang tidak jauh dari lokasi rumah. Dari pantauan hingga sore ini, ketinggian air mulai surut, setelah sebelumnya siang tadi mencapai tinggi lutut orang dewasa,” katanya.

Sementara itu, Rizal Fauzi menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap ancaman bencana banjir yang sewaktuwaktu bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi belakangan ini.

“Saya telah memerintahkan kepada BPBD, Satpol PP, dan beberapa dinas terkait untuk melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi banjir, serta bersiaga penuh dan mempersiapkan segala perleng­ kapan maupun bantuan untuk penanganan jika banjir sewaktu-waktu terjadi,” ucapnya.

(TAB)

meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Diklatpim Tingkat IV Angkatan VII Tahun 2017 di lingkup Pemkab Mesuji ini diikuti 40 pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV dan akan berlangsung dari 6 Maret 2017 sampai dengan 8 Juli 2017 yang pelaksanannya berdasarkan pada Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.(TAB)

PNS di Mesuji Tandatangani Fakta Integritas Mesuji, FAKTUAL - Pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS pada lingkungan Seketariat Daerah Kabupaten Mesuji dan Inspektorat setempat menandatangani pakta integritas tahun 2017, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten itu, di Wiralaga Mulya dan disaksikan Bupati setempat, Khamami, kemarin.

Mereka yang menandatangani fakta integritas, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Rizal Fauzi bersama staf ahli bupati, asisten, inspektur, kepala Bappeda, dan kepala-kepala bagian.

Penandatanganan dilakukan secara berurutan hingga pejabat eselon IV dan staf.

Khamami mengatakan, penandatanganan fakta integritas merupakan implementasi dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara­ an Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Permenpan-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Peme­

rintah Daerah.

“Melalui pakta integritas ini berarti saudarasaudara telah mengikrarkan diri untuk mencegah dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berupaya untuk mempercepat terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.

Dia mengingatkan agar kegiatan itu jangan hanya sebagai formalitas saja. Dapat diimplemen­ tasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan terwujud pemerintahan yang semakin baik, bersih, berwibawa, dan bebas dari tindakan KKN, sesuai dengan harapan masyarakat.

“Hal Ini penting, mengingat tuntutan masya­ rakat akan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan berwibawa makin meningkat.

Penandatanganan dokumen fakta integritas ini merupakan sebuah komitmen awal untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya.(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

15

Pengurus KONI Waykanan Dikukuhkan Waykanan, FAKTUAL - Pengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Waykanan periode 2016-2020 didikukuhkan.

Pengukuhan tersebut berdasarkan surat keputusan ketua KONI Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, nomor: 53 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Kabupaten Waykanan masa bakti 2016-2020.

Wakil ketua I KONI Provinsi Lampung, Hanibal mengharapkan bupati Waykanan mendukung pendanaan dalam pembinaan olahraga, karena olahraga memerlukan dana yang cukup besar baik dalam hal pembinaan maupun fasilitas infrastruktur. Tentunya tidak mungkin akan dibiayai semua oleh pemerintah tetapi mengajak para pengusaha swasta untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan

olahraga.

Dia mengharapkan ketua KONI Waykanan memprioritaskan cabang olahraga yang ditetapkan sebagai ikon daerah.

Sementara, Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya mengatakan pelantikan pengurus KONI merupakan awal dari sebuah perjuangan, diharapkan KONI dapat membawa Kabupaten Waykanan maju dan berdaya saing dalam bidang olahraga.

Menurutnya, olahraga merupakan salah satu cara mengharumkan nama baik Waykanan.

Dia mengharapkan pengurus KONI yang baru fokus pada cabang olah raga berprestasi.

“Kita harus fokus mendorong cabang olah raga yang sudah jelas prestasinya karena akan lebih maksimal hasilnya,” ujarnya.

Ketua KONI Kabupaten Waykanan, Deni

Ribowo, mengatakan ini merupakan awal dari perjuangan KONI Waykanan dalam dunia olahraga.

Dia mengharapkan bupati memfasilitasi KONI agar duduk satu meja bersama Dinas Pen­didikan, Dinas Pemuda, Olahraga dan pari­ wisata dan Departemen Agama. Karena menu­ rutnya ketiganya saling berkaitan dengan olahraga, di mana Dinas Porapar akan menunjang infra­ struktur, sedangkan sumber daya manusianya ada di Departemen Agama dan Dinas Pendidikan.

(RSD/MAN)

Petani Kopi Waykanan Butuhkan Uluran Tangan Waykanan, FAKTUAL - Sebagai upaya meningkatkan produksi serta kualitas biji kopi yang dihasilkan, petani kopi di Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, membutuhkan uluran tangan berbagai pihak.

“Sudah berapa tahun ini belum ada bantuan modal dari pemerintah kabupaten maupun provinsi kepada petani kopi yang ada di Waykanan, ini yang membuat hasil panen kopi kurang maksimal dan perlu perhatian khusus dari pemerintah,” kata Sukardi dari Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung Waykanan.

Dia mengatakan bantuan yang diterima terakhir pada 2012, yaitu mesin penggiling kopi dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Selama lima tahun terakhir, katanya, belum ada lagi perhatian khusus kepada petani kopi di Kabupaten Waykanan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemkab setempat.

Menurut dia, hasil pengolahan biji kopi juga tidak optimal karena kurangnya peralatan memadai yang diperlukan para petani, seperti lahan jemur kopi permanen dan alat penggiling kopi. Semua masih dilakukan secara tradisional karena keterbatasan alat.

“Jadi bila hasilnya kurang maksimal ya jangan salahkan petani kopi, karena kebutuhan para petani juga masih meggunakan caracara tradisional, seperti menjemur di atas tanah atau aspal,” kata dia.

Dia mengatakan, tahun ini Dinas Perkebun­ an Waykanan telah mendata semua petani kopi, khususnya di Kecamatan Banjit, karena daerah itu jumlah lahan terbesar di antara 14 kecamatan lainnya yang mencapai 1.500 hektare.

Selain jumlah lahannya yang luas, di kecamatan itu juga paling besar penghasil kopi. Dalam satu hektare mencapai satu hingga

dua ton per tahun.

Petani kopi asal Kampung Rantautumiang, Kecamatan Banjit itu, menuturkan hasil panen yang cukup tinggi harus diimbangi perlengkapan para petani kopi, seperti tempat jemur yang permanen agar hasilnya tidak diletakkan di tanah dan aspal. Cara seperti itu dapat membuat aroma kopi berubah.

Setiap kopi yang baru saja dipetik petani, kata dia, dapat langsung dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Dengan kadar air 25 persen, harga kopi per satu kilogram mencapai Ro23 ribu, sedangkan kopi kering dengan kadar air 18 persen dihargai Rp25 ribu.

Perbedaan itu harus dapat dicermati seluruh petani kopi karena dengan menjual kopi kadar air tinggi dapat membuat petani kopi merugi atau hasil jualnya tidak seperti diharapkan.

“Yang pasti harga jual kopi di Waykanan tinggi, hanya saja proses yang masih panjang agar harga jual tersebut tinggi dan mahal di pengumpul,” kata ketua kelompok tani kopi tersebut.

Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya mengatakan pemkab setempat akan menggan­ deng perbankan untuk membantu permodalan para petani kopi di daerah itu.

Orang nomor satu di “Bumi Ramik Ragom” itu mengharapkan bantuan pihak lain, baik dari pemerintah, BUMN, maupun swasta, untuk bisa membantu serta memberikan modal kepada para petani kopi.

“Agar terus bersaing di dunia perkopian serta memberikan peningkatan perekonomian para petani kopi. Kita akan gandeng perusahan, bila perlu kita bawa para petani, pengrajin, atau pengolah kopi ke pemerintah pusat agar mengetahui kualitas kopi Waykanan yang tidak kalah baiknya dengan kopi milik Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat,” kata dia. (JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

WAYKANAN

Pendidikan PAUD Membentuk Karakter Waykanan, FAKTUAL - Bunda Paud Kabupaten Waykanan, Dessy Afrianti Adipati membuka pelatihan implementasi kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan

Anak Usia, di sanggar kegiatan belajar Kecamatan Blambanganumpu, sebagai upaya memfasilitasi pendidik PAUD yang ada guna menyamakan persepsi terhadap bahan ajar dan model pembe­

lajaran yang pas untuk diterapkan kepada anak didik mereka di sekolah.

“Ini sangat penting ini juga wajib di ikuti seluruh para pengajar paud dari masing –

masing perwakilan di kecamatan,” ujar istri Raden Adipati Surya tersebut.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan ini dapat menekankan agar dalam mendidik anak para pendidik anak PAUD diharapkan dapat lebih cermat lagi mengingat masa pertumbuhan Golden Age saat inilah nantinya yang akan menentukan karakter dan kecerdasan anak di masa mendatang.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waykanan, Musadi Muharam, mengatakan peserta pelatihan implementasi kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD tingkat kabupaten Waykanan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya agar dapat menerapkan ilmu yang didapat selama pelatihan terhadap subjek belanja pembelajaran yaitu anak-anak yang masih dalam usia dini secara benar sesuai yang diharapkan.

Pada kegiatan kali ini jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 300 orang yang berasal dari perwakilan PAUD se Kabupaten Waykanan dengan pemateri berasal dari provinsi dan daerah dengan waktu pelatihan selama dua hari dari tanggal 8 - 9 Maret 2017. (MAN/JJ)

Yayasan Bhakti Beri Ansor Waykanan Penghargaan Sam Ratulangi Waykanan, FAKTUAL - Sebagai apre­ siasi atas sejumlah kiprah positif dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Waykanan, Yayasan Bhakti Baradatu akan memberikan organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) di daerah itu penghargaan Sam Ratulangi.

Ketua Yayasan Bhakti Baradatu, Markus Tri Cahyono, di Blambanganumpu, Kamis (9/3), menyatakan, kiprah Ansor di Wayka­ nan dipimpin aktivis Gusdurian Gatot Arifianto bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, seperti aktif mendorong diskusi kebangsaan lintas iman.

“Gerakan semacam itu sebelumnya jarang dilakukan di Waykanan, sekarang menjadi cukup intens dilakukan Pemuda Ansor, mulai dari Riungan Kebangsaan, Festival Bhineka Tunggal Ika, Jagongan Ramik Ragom hingga Saresehan Kesetiaan Pancasila dengan merangkul Pemuda Khatolik, Pemuda Hindu, organisasi kepemudaan lain, termasuk para pelajar,” ujar dia.

Upaya tersebut menurutnya, merupakan upaya nyata Pemuda Ansor dalam meng­ awal dan bergerak mengampanyekan keberagaman di daerah bermotto Ramik Ragom (Beragam) ini.

“Pemuda Ansor Waykanan juga aktif

mendorong sejumlah gerakan sosial seperti donor darah, filantropi pendidikan Bimbingan Belajar Pasca Ujian Nasional yang mendorong anak kurang mampu memasuki Perguruan Tinggi Negeri. Pada intinya, kiprah-kiprah tersebut positif.

Dan kami mengapresiasi langkah-langkah Pemuda Ansor,” katanya.

Penghargaan Sam Ratulangi akan diberikan Yayasan Bhakti Baradatu untuk PC GP Ansor Waykanan beserta 10 ribu bibit ikan nila dan emas bersamaan pem­ bukaan kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Dasar (PKD) GP Ansor keenam di Gedung PCNU, jalan lintas Sumatera, Kampung Tiuhbalak I, Kecamatan Baradatu, Jumat 10 Maret 2017 pukul 13.00 WIB. Dr Sam Ratulangi merupakan Pahlawan Nasional. Semasa hidupnya, ia selalu bergerak mengedepankan kepentingan masyarakat dan membawa perubahan positif bagi publik.

Pemilik nama lengkap Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi itu terkenal dengan falsafahnya, “Si Tou Timou Tumou Tou” yang berarti “manusia hidup untuk meng­ hidupkan manusia lain”.

“Kami menilai kiprah Ansor Waykanan sejalan dengan falsafah tersebut,” ujarnya.

(RSD/MAN)

16

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

17

Pemkab Lambar Siap Hadapi Penilaian Adipura

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Lingkung­ an Hidup Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan menghadapi penilaian Adipura 2016-2017 kota Liwa , di Ruang Rapat Kagungan, pemkab setempat, kemarin.

Sekdakab Lambar, Nirlan mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Adipura 2016/2017 dan tahap pertama diperkirakan akan segera dimulai.

Setiap OPD harus melakukan kegiatan yang

mak­simal, seperti penataan dan kebersihan.

Dia mengakui, hingga saat ini yang menjadi kendala yang dihadapi pengelolaan sampah, penataan taman kota, dan kondisi pasar. Tiga lokasi pantau itu memberikan kontribusi.

Tidak hanya menjelang penilaian Adipura, pihaknya berharap semua warga terlibat menjaga kebersihan. Bahkan, seluruh OPD diminta melakukan persiapan maksimal dengan cara mengerahkan pegawainya untuk menjaga kebersihan. “Berharap penilaian kali ini kita mendapatkan nilai bagus,” katanya.

Nurdin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengatakan, penilaian tersebut berdasarkan UU No: 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No: 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah RT, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.53/ Menlhk/Setjen/ Kum 1 /6/2016 tanggal 201 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

BKSDM Gelar Diklatpim Lampung Barat, FAKTUAL - Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) tingkat IV angkatan ke XVII bagi pejabatstruktural eselon IV di gedung AEKI Pekon Hanakau, Kecamatan Balikbukit, Senin (27/2)- Sabtu (17/6) mendatang.

Asisten III Bidang Administrasi Umum pemkab setermpat, Gunawan Rasyid, mengatakan, menyikapi diberlakukannya otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta tuntutan kemandirian daerah dalam mengurusi rumah tangganya sendiri, sehingga menuntut kesiapan aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya kesiapan perangkat keras maupun perangkat lunak, terutama kesiapan sumberdaya manusia sebagai pelaksana.

Sebaik apapun suatu program dibuat, apabila tidak didukung sumberdaya manusia yang handal tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Di samping itu, kata dia, dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi peningkatan kualitas sikap mental dan kemampuan aparatur senantiasa menjadi kebutuhan yang sangat fundamental. Seperti pelaksanaan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan diklatpim ini berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah khususnya dalam menopang kebijakan pemerintah semakin mendimanisasikan daerah.

Menurutnya, secara khusus Diklatpim bertujuan membentuk kepribadian dan sikap peserta dengan memberikan bekal pengetahuan serta kemampuan administrasi. Sehingga lebih mampu mengenal kedudukan organisasi dan peranan instansi masing-masing dalam pemerintahan serta mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan secara profesional.

Diklatpim diperuntukan mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diklat merupakan latihan kader untuk jabatan pimpinan sebab seseorang yang menduduki jabatan pimpinan memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dan dituntut untuk mampu membantu atasan dalam penataan program, menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan tugasnya kepada atasan secara tertulis, menjabarkan pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan atasan, melaksanakan penugasan dari pimpinan secara tepat, menyusun rencana kegiatan unit kerjanya, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya, menggerakkan staf secara terorganisasi untuk mencapai sasaran unit kerja, serta menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan, katanya.

Dia mengatakan , sesuai Peraturan pemerintah No: 101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan bagi Pegawai

Negeri Sipil, di samping harus memiliki kemampuan managerial, teknis fungsional, kecakapan serta pengalaman yang memadai. Ketentuan tersebut secara bertahap telah dilaksanakan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural yang pada gilirannya tidak akan adalagi ASN yang menduduki jabatan yang tidak pernah mengikuti diklat struktural yang dipersyaratkan bagi suatu jabatan.

Dalam menunjuk seseorang pada suatu jabatan, di samping persyaratan tersebut masih terdapat beberapa persyaratan yang menjadi pertimbangan pimpinan, misalnya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Diklatpim tingkat IV angkatan XVII, Ismet Inoni mengatakan, pelaksanaan diklatpim tingkat IV angkatan XVII ini menggunakan pola kemitraan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung selaku Lembaga Diklat yang berwenang dan terakreditasi.

Dia mengatakan, dasar penyelenggaraan diklatpim tingkat IV bagi para pejabat struktural eselon IV dilingkungan Pemkab Lambar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, serta keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No: 20 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV. Tujuan yang hendak dicapai dari penyelenggaraan diklatpim tingkat IV angkatan XVII tahun 2017 secara umum adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pembentukan kepribadian secara dini bagi pejabat struktural eselon IV dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS, ujarnya.

Tujuan khusus, selesai mengikuti diklatpim tersebut, para peserta diharapkan memiliki kepribadian dan sikap dasar sebagai aparatur negara yang disiplin, berdedikasi dan mempunyai etos kerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki wawasan dasar-dasar sistem administrasi negara secara komprehensip. Kemudian, memiliki kemampuan mengelola administrasi perkantoran, memiliki keterampilan operasional dalam bidang dasar-dasar kepemimpinan dan menejerial, memiliki kemampuan menyusun rencana kegiatan unit kerja, serta melaksanakan dan mengawasi rencana unit kerjanya secara tepat.

Diklatpim itu diikuti sekitar 40 orang yang berasal dari sejumlah SKPD sedangkan tenaga pengajar dari Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dan para pejabat di Lingkungan Pemkab Lambar serta materi yang diberikan mencakup beberapa bidang pokok yang secara keseluruhan berjumlah 585 jam pelajaran. ( ADI )

Dengan latar belakang lahirnya Milenium Sustanabele Goals ( MSGs) sebagai kelanjutan dari MDGs. Lahirnya deklarasi Lampung mewu­ judkan Indonesia bersih sampah 2020 sebagai komitmen walikota/bupati dan pelaku usaha dalam gerakan indonesia bersih sampah menuju masyarakat berbudaya 3R untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian degan latar belakang lanjutan yaitu untuk peningkatan tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan perkiraan seperti jumlah penduduk perkotaan ( urbanisasi kelahiran ) penduduk indonesia di perkotaan telah meningkat lebih dark 50%.

Peningkatan kebutuhan ruang dan sumberdaya alam perkotaan ( ruang terbuka hijau , ruang publik energi dan air bersih ,infrastruktur perko­ taan transportasi dan saran lingkungan serta penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan peningkatan jumlah sampah ,penurunan kualitas udara dan air kelangkaan energy, katanya.

Adapun syarat untuk memperoleh Adipura Kirana dan Buana yaitu nilai Adipura memenuhi nilai batas bawah yang ditetapkan menteri, tidak mengoperasikan tempat pemproses akhir dengan sistem pembuangan terbuka tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan tidak terjadi kasus akibat pertambangan dan tidak terlibat kasus korupsi, memiliki tanaman keanekaragaman hayati serta menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, ujar dia.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lambar Nirlan, Asisten II Bidang Perekonomian, Noviardi Kuswan, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Nurdin, kepala OPD, serta peserta lainjnya.

(ADI)

Hadapi MTQ, Lampung Barat Asah Kemampuan Qori Lampung Barat, FAKTUAL - Asisten I Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Gunawan Rasyid hadiri pembukaan seleksi dan pemusatan latihan (training center) peserta MTQ ke-45 tingkat provinsi.

Menurutnya, MTQ Tingkat Provinsi Lampung, April mendatang merupakan seleksi menuju tingkat nasional dan Lampung Barat akan menyiapkan qori–qoriahnya. ”Kami ucapkan selamat karena qori-qori yang ada termasuk orang yang terpilih untuk mengkuti seleksi tingkat provinsi.

Pemusatan latihan ini bertujuan memperoleh peserta yang lebih siap dan lebih terseleksi lagi, agar dapat mengharumkan Lampung Barat,” katanya. ”Jadikanlah pengalaman ini sebagai bekal untuk lebih mendalami Quran sehingga punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dengan mengamalkannya di lingkungan terdekat.

Makin banyak orang yang mengamalkan Quran, Insyaallah kabupaten kita akan menjadi daerah yang bebas dari buta Quran.

Kamampuan baca–tulis Quran merupakan kunci bagi masyarakat dan kita semua dalam memahami nilai–nilai yang terkandung di dalamnya,” kata dia. ”Kami teringat dengan sebuah hadist yang artinya: Sebaik –baik kalian belajar Quran, adalah: mempelajarinya, lalu mengajarkannya (kepada yang lain),” kata dia.

Menurut dia, Lambar memiliki prestasi yang mengagumkan pada MTQ tingkat provinsi, pernah juara umum tiga kali berturutturut. ”Untuk itu pada MTQ ke-45 tahun ini di Kabupaten Pesawaran, saya berharap Lambar mampu meningkatkan prestasi dan kembali meraih juara umum yang sempat lepas pada tahun-tahun lalu,” ujarnya. ”Saya minta peserta pemusatan latihan mengikuti kegiatan seleksi dengan sebaik-baiknya, pe­nuh kesungguhan dan kedisplinan. Lebih maksi­mal menyerap petunjuk, arahan, dan bimbingan para instruktur,” kata­nya. ”Kepada para in­struktur dan tim pela­tih, kami ber­ harap menyampaikan bim­­bingannya dengan pe­nuh kesabaran, kerah­ kan­lah segenap ilmu dan pengetahuan yang dimiliki agar peserta makin siap dan meningkat kemampuannya,” tuturnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017 Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat (Lambar) dan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung menggelar Analisis Dampak (Amdal) peningkatan jalan Pekon Balak –Suoh Kabupaten Lambar, Di GSG Ratu Piekulun RSUD Alimuddin Umar Liwa Lambar, kemarin.

Sidang yang digelar tim konsultan tersebut guna mencari masukan Amdal peningkatan jalan Pekon Balak –Suoh Kabupaten Lambar karena jalan wajib amdal 9,7 km ,masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) hal tersebut berdasarkan perizinan yang dimiliki dari menteri kehutanan melalui surat No: S.206/ Menhut-IV/2014 tanggal 30 April 2014 telah disetujui permohonan pemerintah daerah kabupaten Lambar untuk peningkatan jalan Sukabumi Suoh sepanjang 9,7 km. perjanjian kerjasama antara BBTNBBS dengan pemda Lambar tentang optimalisasi pengamanan kawasan sekitar jalan Sukabumi Suoh yang melintasi kawasan TNBBS dengan No: PKS/23/ BBTNBBS-1/2014. No: 522/110.A/II-12/2014.

Surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. S.6/IV-KKBHL/2015 perihal tindak lanjut surat menteri kehutanan terkait jalan sukabumi- suoh tanggal 2 Januari 2015 ( Addendum PKS- Dokumen AMDAL) . perubahan PKS no PKS/23/BBTNBBS-1/2015.

No 522/329/II-13/2015.

Ketua Tim Studi, Agus Setiawan mengatakan, sidang tersebut sebagai upaya peningkatan jalan trans Balak- Suoh sehingga warga dan kawas­an tersebut tidak terisolasi. Adapun manfaat­nya meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan rencana lokasi kegiatan tersebut melingkupi wilayah 3 tempat yaitu kecamatan Batu Brak, BNS, dan Suoh yang berada di kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung. “ areal rencana peningkatan jalan pekon balak Suoh tersebut di tetapkan berdarakna hasil exsplorasi dan studi kelayakan teknis dan ekonomis. Rancangan tersebut bagi Dinas Bina

18

Dinas Bina Marga Gelar Sidang Amdal MArga Provinsi Lampung merupakan rancangan yang di anggap final. Oleh karena itu dalam studi amdal ini tidak diperlukan kajian alternative baik lokasi maupun teknologi.

Berdasarkan UU No: 38 tahun 2004 tentang jalan maka tujuan penyelanggaran ini untuk penyediaan transfortasi jalan, mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien, di sisi lain menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak serta menunjang pembangunan nasional, katanya.

Bupati Lambar Tertibkan Pedagang Pasar Liwa Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri bersama beberapa kepala OPD dan camat Balik Bukit inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Liwa Kecamatan Balikbukit untuk menertibkan parkir serta pedagang.

“Saya perintahkan kadis Perindag bekerja sama dengan Satpol PP segera menertibkanparkir dan pedagang di di Pasar Liwa. Saya tidak ingin mendengar keluhan dari para pedagang karena ada preman di pasar, sehingga mereka tidak nyaman saat berjualan,” ujarnya, kemarin.

Setelah melihat kondisi yang ada, dia memerintahkan menata parkir dan para pedagang yang masih berjualan di luar dan trotoar pasar. “Selain kendaraan yang menurunkan barang dagangan, yang lainnya jangan dikasih masuk. Setelah selesai menurunkan barang, hendaknya kendaraan baik roda empat maupun roda dua, parkirnya di luar pagar pasar,” kata dia.

Menurut dia, pedagang yang masih berjualan di luar dan di trotoar pasar, harus masuk pasar dan pada tempat yang telah disediakan. “Barangbarang yang tidak terpakai, segera bersihkan dan pindahkan agar pasar kelihatan rapi dan bersih. Di samping itu, biar pasar tidak terkesan kumuh dan membuat tempat jadi sempit,” ujarnya.

“Saya meminta kepada OPD terkait jika ada preman-preman atau petugas parkir yang tidak benar segera ditindak lanjuti bila perlu diganti hal ini agar pasar jauh lebih baik lagi serta para pendagang dan pembeli nyaman untuk ke pasar.,” katanya.

Saat sidak, Mukhilis didampingi Kepala Dinas Perhubungan,. Gison Sihite, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Akmal Abdul Nasir, Kepala Bappeda, Okmal, Kepala Dinas PPKAD,. Sudarto, Satuan Polisi Pamong Praja, perwakilan Dinas Pendidikan dan Camat Balik Bukit, Junaidi. (ADI)

Menurut dia, pengembangan jalan tersebut sebagai salah satu bentuk prasarana transfortasi memiliki peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah karena daerah Suoh kaya akan berbagai sumberdaya alam.

“Dalam peningkatan tersebut aksessibilitas ke daerah Suoh tersebut melalui pendekatan kebijakan pemerintah daerah khususnya penanganan insfrastruktur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung menitikberatkan pada peningkatan jalan yaitu peningkatan jalan trans Pekon Balak Suoh sepanjngn 30 km sebagai jalan melintas TNBBS,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan topografi dari Pekon Balak sampai Sukabumi relatif datar akan tetapi mulai dari Sukabumi sampai perbatasan Kecamatan BNS jalan tersebut umumnya curam dan terdapat bagian yang termasuk sangat curam.

“Di sepanjang jalan yang curam jalan tersebut banyak mengalami turunan dan tanjakan, hal ini disebabkan jalan tersebut banyak memotong anak-anak Sungai Semangka yang berlokasi ke kanan (sebelah timur) Jalan Pekon Balak Suoh,” katanya.

(ADI)

Diskoperindag Lambar Sosialisasi Industri Rumah Tangga Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Koperasi, Perin­ dustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengimplementasikan visi kabupaten tersebut sebagai daerah agrobisnis yang mengarah pada agro industri dalam bentuk menggerakkan usaha rumah tangga, melalui sosialisasi fasilitas industri makanan.

Menurut Sekretaris Koperindag setempat, Hipni, kemarin, infalsi yang rendah dan stabil merupakan pra­sayarat bagi petumbuhan ekonomi yang berkesinam­ bungan dalam rangka meningkatkan kesehjahteraan masyarakat.

Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sodial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan demikian berdampak positif kepada pertubuhan ekonomi, katanya.

Dia mengatakan, beberapa usaha rumah tangga baru yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, tahun 2017 adalah industri makanan ringan dan minuman, hal tersebut bertujuan mendukung program pemerintahan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi para pelaku usaha mikro agar mereka dapat memahami pentingnya kelayakan produksi dan kesehatan produksi makanan dan minuman.

Dalam kesempatan tersebut selain untuk menjalin silaturahmi kegiatan ini juga untuk memberikan perlin­ dungan kepada konsumen, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar jujur dan bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undang yang berlaku menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang atau jasa yang beredar di pasar, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan iklim usaha yang sehat, katanya.

Sesuai SK kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK 00.05.0.1640 tanggal 30 April 2003 telah ditetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), setiap perusahaan pengelohan pangan wajib mengetahui dan memahami peraturan per undang undangan di bidang pangan.

Upaya tersebut untuk memasyarakatkan higienis dan peraturan per undang undangan di bidang pangan

dimaksudkan perlu dilakukan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal, ujar dia.

Dia mengatakan, berdasarklan realitas di lapangan, pengetahuan para pelaku usaha pengolahan pangan tentang higeinitas pengolahan pangan penggunaan bahan tambahan pangan serta penggunaan kemasan dan label relatif rendah.

Pengolahan pangan yang tidak higienis dapat menimbulkan keracunan yang dapat merugikan konsumen, seperti dimaklumi saat ini konsumen produk pengolahan pangan sangat kritis terhadap produkproduk pangan yang di dalam labelnya tidak tercantum MD SPP-IRT, dan juga syarat untuk masuki pasar modern, kata dia.

“Melihat latar belakang tersebut Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lambar bergerak untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh SPP-IRT dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk secara rutin memfasilitasi penyuluhan dan sertifikasi pangan kelompok usaha makanan olahan untuk mem­perkuat upaya-upaya yang telah dilaksanakan di dalam mengembangkan usaha dan sosialisasi Fasilitasi SPP-IRT, pelaksanaannya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan tahun 2017 ini,” ujarnya.

“Saya menggaris bawahi rakyat ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang paling pokok pangan, yang tidak ada substitusinya. Yang kedua sandang, kemudian tempat tinggal, lantas kalau sakit bisa berobat, kesehatan, menyelokahkan anak-anaknya, pendidikan, memiliki lingkungan yang baik, mendapatkan rasa aman untuk hidup sehari-hari dan bahkan menghadapi keperluan energi, juga bisa menjangkau energi itu,” katanya.

Dia mengajak untuk melawan pihak-pihak yang me­nimbun bahan pangan pangan seenaknya, memper­ mainkan harga sehingga yang menjadi korban para petani dan masyarakat kecil, dengan tidak adanya penim­bunan tersebut harga akan tetap stabil dan terjangkau. ”Kita semua menyadari betapa pentingnya peran semua pihak, peran pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan saya yakin dengan peran serta seluruh steak holder, kita bisa mewujudkan Lambar Sejahtera tahun 2018 nanti,” katanya.

Dalam sosilisasi tersebut turut hadir narasumber dari Dinas Kesehatan, Gustin Hidayati, peserta sosialisasi 40 orang dari Kecamatan Balikbukit, Gedungsurian, dan Kecamatan Airhitam. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

19

Waykanan Siapkan Lahan Kawasan Industri Waykanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabu­paten Waykanan tengah menyiapkan lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Menurut Wakil Bupati setemoat, Edward Anthony, kemarin, pembangunan kawasan industri itu harus berada di daerah yang luas, dan jauh dari penduduk serta dekat dengan jalan raya.

Yang pasti sekitar daerah Kecamatan Waytuba, Gununglabuhan, Blambanganumpu, dan Baradatu di Waykanan, karena keca­ matan-kecamatan ini berdekatan dengan jalan utama, sehingga aksesnya bisa lebih cepat, kata dia.

Menurutnya, sangat tepat pemerintah provinsi menempatkan kawasan industri di Kabupaten Waykanan, selain jarak berdekatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dan warga setempat.

Dia mengatakan, pembuatan kawasan industri itu nantinya bisa menyerap tenaga kerja asal Waykanan, karena adanya

Harga Gas LPG 3 Kg Melejit Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Harga gas LPG ukuran 3 kg di Tulangbawang Barat melejit yang semula Rp20 ribu kini menjadi Rp25 ribu per tabung. Penyebabnya, warungwarung di sejumlah daerah yang semula menyediakan barang tersebut sudah mulai kosong. Sementara kendaraan pengangkut gas itu selalu keluar dan masuk ke berbagai pangkalan yang ada.

Di Kecamatan Lambukibang misalnya, tepatnya di sekitar Pasar Unit 6, Tiyuh Kibangbudi Jaya, harga Gas LPG 3 kg tersebut kini menjadi Rp 25 ribu per tabung.

“Susaha mencarinya, warung-warung yang biasa jual Gas LPG kini kosong, jika pun ada harganya Rp 25 ribu. Bulan lalu masih Rp 20 ribu,” kata Alam (47), warga Tiyuh Kibangbudi Jaya, kemarin.

Hal serupa juga terjadi di Kacamatan Tulangba­ wang Tengah. Aewan (30), pedagang kelontongan yang juga menjual gas LPG 3 kg mengaku sulit mendapatkan gas tersebut. Dia menduga ada permainan di pangkalan LPG untuk menaikan harga.

“Saya sudah tidak jual Gas LPG lagi karena di pangkalan kosong, sementara kita tahu keluar masuknya mobil pengangkut gas tersebut ke pangkalan. Biasanya saya mengambil di pangkalan seharga Rp18 ribu dan saya jual Rp 20 ribu sesuai harga di warung-warung lain. Seharusnya pangkalan gas LPG di Tubaba ini dirazia,” kata dia. (HER)

Dinas Pendidikan Pringsewu Gelar Rakor Pringsewu, FAKTUAL - Sebagai upaya menjalin silaturahmi dan kebersamaa dana menjalan program kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu menggelar rapat koordinasi di gedung PGRI Kecamatan Gadingrejo, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Tri Prawoto mengatakan, kegiatan tersebut sebagai langkah mempererat dan memadukan program kerja kepala sekolah beserta KUPT Pendidikan, supaya pendidikan yang ada bermutu dan professional.

Di sisi lain, katanya, supaya siswa yang ada mampu meraih prestasi yang diharapkan, mengingat dikabupaten itu sarat prestasi dan tidak sedikit yang menimba ilmu di Pulau Jawa serta masuk PTN. Pj Bupati Pringsewu, Yuda Setiawan mengha­ rapkan kepala sekolah dan siswa di suatu sekolah meningkatkan kemampuan yang dimiliki supaya berprestasi dari tingkat provinsi maupun nasional.

“Saya harapkan kepala sekolah mengelola dana bos secara transparan serta sesuai aturan dan bekerja dengan baik sehingga KBM dalam suatu sekolah berjalan baik,” katanya. (MADE)

pembangunan dapat mengurangi pengang­ guran di daerah masing-masing. “Minimal 10 hingga 15 persen bisa berkurang peng­ anggurannya,” kata dia lagi.

Pemprov Lampung menyiapkan sembilan kawasan industri di sejumlah kabupaten.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Lampung, Tonny OL Tobing mengatakan pembangunan kawasan industri tersebut dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada tahun 2035.

Sembilan kawasan industri itu akan dibangun di atas lahan seluas 18.600 hektare yang dibagi menjadi tiga kluster.

“Ya, kami akan membangun 9 kawasan industri di Lampung, diharapkan bisa meng­ urangi jumlah pengangguran,” kata dia.

Menurutnya, pembagian wilayah untuk pembangunan kawasan industri tersebut adalah bagian barat Lampung, yakni Kabupaten Tanggamus seluas 800 hektare akan dikembangkan sebagai kawasan industri maritim dan pengeboran minyak;

Wilayah bagian tengah hingga utara meliputi Kabupaten Lampung Tengah (1.000 hektare), Waykanan (2.000 hektare), dan Mesuji (4.000 hektare) akan dijadikan industri berbasis ketahanan pangan.

Adapun wilayah timur dan selatan meliputi Tulangbawang (1.800 hektare), dan Lampung Selatan (Waypisang, Katibung, dan Tanjungbintang seluas 8.800 hektare) akan menjadi kawasan berbasis perkebunan dan industrialisasi.

“Pada prinsipnya kami menginginkan hilirisasi dengan mengolah komoditas unggulan. Setiap kawasan industri itu, paling tidak 30 hingga 40 persen diperuntukan bagi industri hilir supaya berdampak pada petani lokal,” katanya.

Namun, lanjut dia, ada beberapa tantang­ an yang harus dihadapi oleh Pemprov Lam­pung dan daerah untuk membangun kawasan industri di wilayah tersebut, yaitu pasokan listrik, SDM, dan kondisi infrastruktur harus menunjang untuk pembuatan kawasan

industri itu.

Tonny menuturkan, Pemprov Lampung tidak ingin kembali mengulang kesalahan seperti dalam pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan, mengingat Pemrov Lampung hanya mendapatkan saham sekitar 4 persen. “Ini masih sangat jauh bila dibandingkan jumlah penghasilan masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Dalam pengembangan 9 kawasan industri di Lampung itu, diharapkan pemerintah provinsi mendapatkan keuntungan minimal 50 persen atau lebih, dari penghasilan yang didapatkan masing-masing perusahan.

“Makanya kami saat ini ikut campur dalam pembebasan lahan, dan pencarian lahan serta penyediaan sarana dan prasarana lainnya, besar harapan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta bisa meningkatkan PAD dan APBD Provinsi Lampung,” kata dia.

(MAN/JJ)

Lambar Gelar Pertemuan Forum Anak

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Peng­ endalian Penduduk, Pemberdayaan Keluarga Berencana, Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Lampung Barat menggelar pertemuan forum anak daerah 2017, di Aula Hotel Sahabat Utama, Liwa, kemarin.

Wakil Bupati sertempat, Makmur Azhari mengatakan, sebagai generasi penerus dan pewaris keberadaan anak-anak sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak dari hal-hal yang dapat merusak dan mengganggu perkembangan dan pertum­ buhan anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar da­pat hidup, tumbuh berkembang, dan berpar­ tisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlin­ dungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP-PA) republik indonesia secara reguler sejak 2005 bekerja sama dengan Unicef telah mengembangkan kebijakan partisipasi anak sebagai pengejawantahan dari amanah undang undang perlindungan anak, khususnya pasal 4 yang menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpar­ tisi­pasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, katanya, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah di bidang partisipasi anak antara lain adalah pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai media untuk mendengarkan dan menyu­ arakan aspirasi pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Salah satu program dalam kebijakan partisipasi anak dalam proses pem­ bangunan salah satu program dalam kebijakan partisipasi anak tersebut adalah mengadakan

pertemuan dan pembentukan forum anak.

“Begitu juga di Kabupaten Lampung Barat, sebagai wujud kepedulian dan perhatian yang besar pemerintah kepada anak-anak ini, maka pemerintah telah membentuk forum anak dan di kecamatan-kecamatan. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah dan pribadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan terbentuknya forum anak tingkat kecamatan di Lambar,” katanya.

Berkaitan dengan forum anak, maka sebagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah anak (Unicef) berko­ mitmen akan mengawal proses untuk mewujud­ kan partisipasi anak dengan memfasilitasi forum anak di Indonesia dan menindaklanjuti keberadaan forum anak agar anak dapat memberikan infut mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan terbaik bagi anak, kata dia.

“Kepada pendamping anak, saya menekankan untuk tetap melibatkan anak-anak dalam kegiat­ annya terutama dalam bidang advokasi dan informasi yang bersifat kampanye. hasil yang diharapkan forum anak berkembang dan anak aktif di daerah asal, pengetahuan anak di bidang partisipasi anak, nasionalisme, patriotisme dan nilai luhur budaya bangsa meningkat. sebab forum anak sebagai penghubung aspirasi anak akan lebih mudah berkomunikasi karena komunikasi sebaya lebih mudah. Forum anak lebih memudahkan berkomunikasi dengan anak-anak lainnya,” ujarnya.

“Saya mengharapkan kegiatan forum anak dilaksanakan secara rutin dengan tema yang terus berkembang sehingga dapat memacu dan memotivasi anak-anak daerah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia daerah dan nasional.

Forum anak Indonesia akan memfasilitasi perwakilan anak-anak dari 33 provinsi untuk bertemu dalam satu forum. Selain itu forum ini akan meningkatkan kapasitas pendamping anak-anak di bidang partisipasi anak, memfor­ mulasikan pokok-pokok pikiran anak sebagai

bahan masukan dalam kebijakan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak, memfalisitasi shering pengalaman sesama anak Indonesia yang dilakukan oleh dan untuk anak, memfasilitasi tim pendamping untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk merumuskan kegiatan partisipasi anak,” katanya.

“Saya berharap nantinya ada anak-anak dari Lampung Barat yang mewakili provinsi bahkan nasional dalam pertemuan forum anak selanjutnya dan membawa nama harum kabupaten ini.

Ada tiga hal penting saya harapkan dengan terbentuknya forum anak bagi forum anak tingkat kecamatan kabupaten Lambar , mampu dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan kehidupan sehat dengan melaksanakan program kebersihan baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah. kedua, melestarikan lingkungan sekitar dengan melakukan penanaman pohon di public space secara sukarela.

Memperkuat ukhuwah sesama anak dengan mengadakan kunjungan setiap daerah masingmasing.

“Saya harap pertemuan forum ini dapat berkesinambungan sehingga ke depan benarbenar dapat dijadikan ajang bagi anak-anak untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan dunianya. perkembangan yang terjadi harus senantiasa disikapi secara terpadu segenap komponen masyarakat sehingga forum anak dapat memberikan kesempatan pada anak-anak kita dalam mengembangkan kemampuan,” ujar dia.

Kasi Pemenuhan Hak Anak, Lena mengatakan, kegiatan forum anak daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017, dasar pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuannya meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak menurut pandangan anak dan mengajak secara aktif dalam proses pembangunan. Menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan pendapat anak (view of the children) dalam bentuk organisasi pandangan dan rekomendasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

Terbentuknya forum anak di setiap kecamatan yang ada serta terbentuknya rekomndasi anak di Lambar dan terpilihnya duta anak daerah tahun 2017 di Bandarlampung.

Prestasi yang telah dicapai, pada 2013 Lampung Barat terpilh sebagai duta mengkuti Kongres Anak Indonesia, tahun 2014 sebagai duta Lampung untuk mengikuti Kongres Anak Indonesia (Dyan Syafitri) serta mengikuti Forum Anak Nasioanal nama Nada Baqis dan Dadang Sanjaya.

Kemudian untuk tahun 2015 terpilih mengikuti Forum Anak Nasional atas nama Kevin Jeremia Purba. Dan 2016 Duta Anak Lampung Barat terpilh untuk mengikuti Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia atas nama Nikmah Mubaroq, Reza Renaldy, dan Devi Kumia.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 408 / Tahun Ke-15 / 13 - 19 Maret 2017

PROFIL

Mukhlis Basri Calon Kuat Pimpin PDIP Lampung Bandarlampung, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Mukhlis Basri, digadang-gadang menjadi calon kuat menahkodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung. menggatikan Sjachroedin ZP yang mendapat tugas baru menjadi duta besar Indonesia untuk Republik Kroasia.

Munculnya Mukhlis Basri sebagai kandidat ketua mendapat dukungan dari Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pim­pinan Pusat (DPP) partai berlambang banteng moncong putih, Idham Samawi.

Idham menilai, Mukhlis Basri cocok memimpin PDIP Lampung secara definitif, pasca penunjukan Plt ketua DPD. Apalagi, kata dia, bupati Lampung Barat itu merupakan kader PDIP yang sangat militan.Itu terbukti dari perjalan karier politiknya yang dimulai dari kader bawahan hingga menduduki kursi kepengurusan DPD PDIP Lampung.

“Dia (Mukhlis Basri) sudah jadi kader sejak tahun 1999.

Pernah jadi ketua PAC dan DPC. Jadi punya kans kuat-lah untuk jadi ketua definitif,” kata Idham pada kontributor harianmomentum melalui telepon, Kamis malam (9/2).

Dia menerangkan, salah satu aturan yang berlaku di partai besutan Megawati Sukarno Putri itu, untuk menjadi ketua DPD adalah kader asli PDIP. “Kalau untuk ketua ini memang harus dari kader PDIP. Tapi kalau untuk pilgub tidak harus dari kader,” terang­ nya.

Saat ini, pimpinan PDIP Lampung dijabat Bambang DH sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPD. Menurutnya, agenda utama tuga Plt ketua menyelenggarakan pe­ milihan ketua definitif.

“Tidak ada konferdalub untuk pemilihan ketua definitif tidak ada konferdalub, hanya rapat kerja terbatas untuk mengusulkan calon ketua definitif,” ujarnya.

Ada dua opsi dalam kebijakan penunjukan Plt ketua DPD PDIP Lampung, katanya. Pertama, mengusulkan calon ketua definitif dalam rapat kerja. Kedua, bisa didefinitifkan untuk sementara sampai selesai pelaksanaan Pilgub Lampung.

Sementara itu, Mukhlis Basri belum mau berkomentar terkait pergantian ketua DPD PDIP Lampung. Dias mengaku menyerahkan seluruh keputusan pemilihan ketua DPD PDIP itu kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri.

“Saya serahkan semua pada Bu Mega saja. Siapa yang pantas untuk jadi ketua,” kata dia.

(AMAR)

20