SKM FAKTUAL EDISI 439 l 3 - 10 DESEMBER 2017 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DENDI INTRUKSIKAN KADES REKRUT TENAGA PROFESIONAL HALAMAN

PUSKESMAS PAGARDEWA BUANG LIMBAH MEDIS SEMBARANGAN HALAMAN

GUBERNUR LAMPUNG

GELONTORKAN 3000 TON BERAS MEDIUM

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Cawa Kham TANGGAP BENCANA

UCE NASIR

AHLI cuaca dari Institut Teknologi Sumatera (Itera) menyatakan siklon Dahlia bergerak menuju Lampung akibat perpecahan energi yang dihasilkan siklon tropis Cempaka. “Siklon tropis Cempaka itu kini membentuk suatu kumpulan siklon baru yang dinamakan siklon Dahlia. Kumpulan itui akan bergerak ke Lampung dengan kecepatan 65 km per jam ke arah selatan,” kata Wahyu Sasongko Putro, Tim Dosen Sains Atmosfir dan Keplanetan Itera, di Bandarlampung, Jumat. Menurut dia, pergerakan siklon ini akan menghantam sebagian Jawa Barat dan Lampung yang memiliki curah hujan sedang 2-3 hari ke depan. Dia menyarankan untuk mengurangi kegiatan yang berlaku di luar dan waspadai genangan air. Data yang diperoleh dari weather underground di Stasiun Meteorologi Radin Inten II Branti menunjukkan kecepatan angin berkisar antara 9-13 mph dengan indeks curah hujan moderate. Keadaan ini juga dipantau dari atas oleh satelit EUMETSAT kemungkinan selama beberapa hari akan turun hujan dan puncaknya adalah pada hari Minggu dan Senin (2 dan 3 Desember). Ia menjelaskan, dengan menganalisis menggunakan Dvorak technique badai ini memasuki level 7-9 (high/berbahaya). Fenomena alam itu juga berpengaruh pada tinggi gelombang laut ombak dapat mencapai 3-5 meter tentunya sangat membahayakan aktivitas transportasi jalur laut, khususnya di Selat Sunda. Di sisi lain, sekira 150 juta warga Indonesia tinggal di daerah bencana, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangile. “Kami sudah memiliki peta daerah rawan bencana. Dari peta tersebut dapat disimpulkan ada 150 juta saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bencana,” kata Willem usai rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta. Dia merincikan, sekira 60 juta orang tinggal di daerah rawan bencana banjir, 40 juta orang di daerah rawan longsor, empat juta di daerah rawan tsunami. “Dari Sabang sampai Merauke itu merah semua. Karena itu pemerintah menyadari dalam RPJMN 2015-2016 upaya pengurangan risiko bencana masuk di dalamnya, begitu juga dengan pencegahan risiko bencana juga menjadi prioritas,” ujarnya. Benarkah semua bencana itu sudah kehendak Illahi? Jika merujuk kepada Quran, Allah menurunkan manusia ke bumi untuk memakmurkan bumi. Dan Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Semua bencana yang ada merupakan hasil perbuatan manusia. Betapa tidak, akibat penebangan liar bukan saja membuahkan bajir tapi juga longsor, demikian pula dengan bencana alam yang lain. Sungguh naib, jika upaya kesiapsiagaan terhadap bencana hanya terfokus pada memberikan peralatan dan logistik yang diperlukan termasuk sistem peringatan dini dan penyaluran dana siap pakai, penyelamatan dan evakuasi korban maupun masyarakat, pemenuhan logistik serta kesehatan. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati? Justru ini yang jarang dilakukan. Hanya beberapa daerah saja yang melakukan pelebaran dan mendalamkan sungai. Begitu juga dengan penghijauan (reboisasi). Percuma menanam tapi tidak dirawat alias hanya sekadar proyek. Justru tanggap bencana akan berhasil jika, semua pihak mulai membenahi mental, pola fikir, dan moralitas (keimanan).

l n l n l n

Pejabat di Pesawaran diminta laporkan harta kekayaan ke KPK Bener nih berani dilaporin semua hartanya Puskesmas Pagardewa, Tubaba diduga buang limbah medis sembarangan Jika sampai mengganggu kesehatan masyarakat bisa kena pidana Diduga oknum Ketua Perbasi Pesawaran ditilep dana pemusatan pelatihan. Bagaimana atlet bisa berprestasi kalau tidak pernah latihan

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Pluralisme Ala “Jokowi Mantu”

ALAM beberapa hari ini, perhatian masya rakat Indonesia tertuju dengan perhelatan “Jokowi Mantu”. Ter masuk juga menjadi inspirasi sejumlah media yang melihat peritsiwa itu dari banyak perspektif. Gawean itu menjadi menarik, tidak hanya karena yang menikah adalah putri Presiden Republik Indonesia, tetapi juga karena latar belakang kedua mempelai yang berbeda. Menjadi menarik manakala kedua belah pihak saling menerima perbedaan itu. Bobby Nasution yang berdarah Mandailing bersedia menjalani prosesi adat Jawa. Begitu juga dengan Kahi yang Ayu yang bersedia memberikan “dirinya” menjadi keluarga Mandai ling. Sikap yang terpuji juga ditunjuk kan Jokowi. Sekalipun presiden Jokowi tak tampak sedikitpun menggunakan pengaruhnya dalam pernikahan itu. Ia tunduk pada kesepakatan. Ia meng hormati prosesi adat Mandailing dan bersedia mengikuti rangkaian adatnya. Sekali lagi, sikap yang diper lihatkan Jokowi ini mengajarkan kepada masyarakat tentang pluralis me. Idealnya pluralisme harus dibang un dari dalam keluarga. Suami istri yang berbeda etnis tidak menjadi penghalang untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Justru sebaliknya, dengan kondisi itu, sebuah keluarga akan semakin kaya karena dapat lebih memahami perbedaan. Keluarga adalah gerbang pertama dan utama dalam memaknai pluralis me. Apalagi dalam era kekinian dimana kemajuan informasi teknologi memberikan akses seluas-luasnya bagi seseorang untuk mendalami etnis orang lain. Pluralisme itu akan mendorong terbentuknya rasa toleransi. Di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari beda-beda etnis maupun agama, sikap toleran itu setidaknya dapat terimplementasi kala ia menghadiri acara besar keaga maan atau adat saudaranya. Melalui interaksi seperti itu maka setiap orang akan mengenal identitas orang lain kemudian secara perlahan kesadaran menghargai sesama akan semakin kuat. Pada akhirnya toleransi itu akan mematahkan isu-isu politik identitas yang kerap dihembuskan terutama menjelang pilkada seperti sekarang ini. Begitupula dengan di Sumatera Utara. Politik identitas selalu tak pernah lepas dari incaran para politi kus. Pengalaman-pengalaman sebe lumnya, isu ini dianggap efektif untuk mengambil simpatik masyarakat.

Oleh: JONES GULTOM Pekerja Seni, Media dan Budaya

Para kontestan menafikan dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah keretakan sosial yang bisa memicu lahirnya intoleransi. Hal itupun juga sudah terjadi di bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir. Politik identitas yang “dimainkan”: sejumlah politisi itu bahkan sampai menimbulkan perilaku yang menjurus radikalisme. Sayangnya banyak pakar yang cepat-cepat mengambil kesim pulan dengan menilai hal itu sematamata dampak dari krisis nasionalisme. Salah satu faktor yang membuat berkembangnya kelompok-kelompok fundamentalis di Indonesia adalah karena kurang kuatnya nilai pluralisme di jiwa mereka. Sehingga kelompokkelompok ini tak sanggup menerima perbedaan yang ada di sekelilingnya. Padahal, faktanya Indonesia sejak dulu sudah hidup dalam perbedaan. Baik agama, suku, ras maupun golong an. Bahkan para pendiri bangsa ini terdiri dari bermacam-macam iden titas. Baik suku, agama sampai panda ngan politik bernegara. Namun perbedaan itu disatukan oleh keingin an dan cita-cita luhur yang mengatas namakan kepentingan bangsa dan negara. Di sisi lain, perbedaan itu justru memperkaya khasanah dan pandangan mereka. Modal itulah yang mereka gunakan untuk mem bangun Indonesia sekaligus meng hantarkan bangsa ini keluar dari penjajahan. Namun tidak semua yang menya dari hal itu. Sejak sebelum Indonesia merdeka sampai pasca reformasi sekarang ini, berbagai gerakan fundamentalis terus tumbuh dan tetap terpelihara. Bahkan disinyalir semakin menguat, khususnya di era keterbukaan dan demokrasi ini. Berbagai kelompok yang mengatasna makan organisasi kemasyarakatan (ormas) dibentuk berdasarkan paham tertentu yang seringkali bertentangan dengan Pancasila. Bahkan bukan rahasia umum, bila ada kelompok-kelompok masya rakat tertentu yang terus berjuang baik secara terbuka maupun sembu nyi-sembunyi, demi menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tentu hal ini sangat disayangkan. Bagai manapun Indonesia adalah milik bersama. Tidak ada istilah minor atau masyarakat kelas dua, baik secara ekonomi, ideologi apalagi agama. Karenanya peran pemerintah menjadi penting dalam menghambat tujuan-

tujuan itu. Sebagai pemimpin bangsa ini, pemerintah harus cepat tanggap menghadapi kelompok-kelompok radikal itu. Tentu saja kita berharap upaya itu dilakukan dengan dialog dan kekeluargaan. Sejarah sudah mencatat tindakan keras tidak pernah berhasil menjawab persoalan itu. Pemberontakan-pemberontakan yang kecenrungan mengatasnamakan agama, seperti DI TII, Kartosuwiryo dan sebagainya tidak pernah benarbenar padam. Justru sebaliknya membuahkan dendam yang berlarutlarut. Dialog-dialog lintas agama dan forum-forum budaya harus semakin sering dilakukan. Bagaimanapun para fundamentalis itu juga adalah bagian dari masyarakat bangsa ini. Dalam Kandungan Di sisi lain, diharapkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk menumbuhkan iklim pluralisme itu. Upaya yang paling sederhana dan gampang dilakukan adalah dengan memulainya dari lingkungan keluarga. Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang berpengaruh besar dalam pembentukan karakter sebuah bangsa. Kekuatan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sebuah keluarga. Sebaliknya bangsa yang besar sudah pasti didukung oleh keluarga-keluarga yang berkualitas pula. Menanamkan nilai-nilai pluralisme di keluarga dapat dimulai dengan hal-hal kecil. Antara lain dengan mengajarkan perbedaan kepada anak sejak mereka berusia dini. Apakah itu perbedaan secara ekonomi, status sosial dan agama. Mengajarkan berarti menerima perbedaan itu dan meng hormatinya. Orangtua harus menjadi teladan dan menunjukkan sikap yang benar-benar pluralis. Akan sangat mustahil seorang anak akan memiliki jiwa pluralis bila dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai itu tidak pernah itu lihat dari kedua orangtuanya. Lebih jauh, bahkan menurut penelitian, pluralisme itu sudah bisa ditanamkan kepada anak sejak dalam kandungan. Dalam penelitian psiko logis, disebutkan seorang ibu hamil mengajak anak yang dikandungnya berkomunikasi dengan mengenalkan keberagaman. Misalnya perbedaan warna, keunikan makhluk dan juga tumbuh-tumbuhan. Dalam pene litian itu disebutkan seorang ibu hamil yang supel dengan perbedaan, akan menurunkan sifatnya itu kepada anaknya. Anaknya akan tumbuh jauh lebih toleran dan memiliki naluri sosial yang tinggi.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/ mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www. faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Gubernur Lampung Gelontorkan 3.000 Ton Beras Medium Bandarlamung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memerintahkan Dinas Perdagangan setempat dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memakai 3.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk mengatasi naiknya harga beras medium dari patokan Rp8.100/kg. Selain naik, beras medium mulai menghilang dari pasar ritel modern dalam dua bulan terakhir. “Provinsi Lampung surplus beras hingga 1,2 juta ton. Saya meminta agar Satgas Pangan dapat menstabilisasi harga beras medium yang banyak dibutuhkan masyarakat agar harganya tidak naik dan harus tersedia di pasar ritel moderen,” kata Ridho, kemarin. Khusus Lampung, gubernur meminta harga beras medium lebih murah dari harga nasional Rp8.100/kg menjadi Rp8.000/kg. Pertimbangannya, Lampung surplus dan cadangan beras cukup hingga Maret 2018. Untuk itu, mulai Selasa (28/11/2017) hingga 31 Desember 2017, Dia meminta Dinas Perdagangan, Perum

Bulog, dan Satgas Pangan Polri menggelar operasi pasar di daerah yang harganya mulai bergejolak. “Saya mendapat laporan di beberapa wilayah Lampung, beras medium tidak lagi dijual. Bahkan di beberapa ritel moderen hanya menjual beras premium. Tentu ini memberatkan dan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapat beras medium. Padahal kita bersusah payah meningkatkan produksi beras hingga surplus, tapi masyarakat tidak mendapat beras medium,” kata Ridho. Atas kondisi itu, gubernur Lampung mengeluarkan mengeluarkan surat perintah Nomor 500/221/04/2017 tanggal 21 November 2017 kepada Perum Bulog Divre Lampung untuk menggelar operasi pasar. Operasi ini langsung ke masyarakat, Rumah Pangan Kita (RPK), dan pedagang yang mendapat rekomendasi Dinas Perdagangan. Fenomena menghilangnya beras medium, menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia Mawardji, sejak Pemerintah

Provinsi Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produknya, pada 1 September 2017. Registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No.31/ Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-Dag/Per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) Beras. “Hasil sidak dan kunjungan ke beberapa pasar ritel moderen cenderung tak mau lagi menjual beras medium. Beras yang tersedia hanya premium. Demikian hal di pasar tradisional, harga beras medium merangkak naik dari patokan Rp8.100/kg ke Rp9.400/ kg. Ini tentu memberatkan masyarakat mendapat beras medium,” kata Ferynia. Temuan lapangan itu, kata Ferynia, menjadi dasar terbitnya surat Gubernur Lampung untuk menstabilkan harga beras. Dia menegaskan operasi pasar tersebut bukan karena Lampung kekurangan beras, tapi untuk mengembalikan harga sesuai ketentuan yakni

beras medium Rp8.100/kg. “Namun khusus operasi pasar harganya kami turunkan Rp8.000/ kg,” katanya.. Sejauh ini, gejolak harga beras medium terpantau di Bandarlampung, Lampung Tengah, dan Kota Metro. Pada tahap awal, Pemprov Lampung menargetkan operasi pasar di pasar tradisional dan permukiman padat penduduk Bandarlampung seperti Pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, dan Pasar Tugu. Sedangkan kawasan padat penduduk yakni Lapangan Way Dadi Sukarame, Kampung Sawah Brebes, dan Lapangan Baruna Panjang. Operasi pasar serupa juga berlangsung di Metro sejak Senin (27/11/2017). Targetnya, daerah-daerah yang harganya belum stabil di Rp8.100/kg segera digelar operasi pasar. “Kami juga sepakat dengan para pedagang pasar melalui Asosiasi Pedagang Pasar Lampung agar mensosialisikan surat perintah Gubernur tersebut,” kata Ferynia. (AGA)

Daya Saing Naik, Lampung Berpeluang jadi Lokomotif Sumatera Bandarlampung, FAKTUAL - Kenaikan daya saing dari 14 ke 11 nasional membuat Provinsi Lampung berpeluang menjadi lokomotif perekonomian Sumatera. Syaratnya, Pemerintah Provinsi Lampung harus konsisten memperta hankan kondisi sebagai daerah ramah investasi. “Daya saing daerah sangat ditentukan oleh pemerintah dalam memberi ruang dan suasana yang konsisten kepada para pebisnis. Saya menghargai upaya Gubernur Lampung yang luar biasa. Tetapi dari pengalaman saya, tidak cukup hanya Gubernur yang bergerak. Para bupati harus dirangsang kuat untuk ikut terlibat,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, di Manasseh Meyer Building, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Bukit Timah, Singapura, Jumat (24/11/2017). Pernyataan tersebut dia sampaikan terkait kenaikan daya saing Lampung ke posisi 11 nasional hasil penelitian Lembaga pengkajian daya saing Asia Competitiveness Institute (ACI) National University of Singapore (NUS). Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tampil pada sesi diskusi akademisi. Keduanya diundang berbicara di depan para akademisi karena dinilai konsisten meningkatkan daya saing provinsi masing-masing.

Menurut Syahrul, posisi Lampung sama dengan Sulawesi Selatan. Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang menuju Indonesia timur. Pencapaian itu harus menjadi modal bagi Gubernur Ridho dalam menjadikan Lampung sebagai lokomotif pembangunan Sumatera. “Lampung harus jadi jembatan Jawa-Sumatera,” kata Syahrul. Pencapaian itu, kata Syahrul, dicapai berkat kegigihan Pemerintah Provinsi Lampung dan kepercayaan pengusaha kepada Lampung. Walaupun pemerintahan bagus, namun tidak didukung kepercayaan pengusaha, tidak akan menaikkan daya saing daerah. “Itu membutuhkan pengondisian agar pengusaha percaya. Harus win-win karena pengusaha dan pemerintah sama-sama punya kepentingan,” kata Syahrul Yasin Limpo. Melihat makin tingginya kenaikan daya saing Lampung, sebagai Ketua APPSI, dia menilai sudah saatnya pemerintah pusat lebih banyak meratakan pembangunan ke daerah. “Kekuatan Indonesia itu tidak lagi di Jakarta, tapi di semua sudut Indonesia. Kekuatan Indo nesia itu seperti apa kekuatan provinsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan, bukan menarik kewenangan itu ke atas sehingga daerah bisa berkembang

lebih luas,” kata Syahrul. Pada sesi penyampaian daya saing, Gubernur Ridho memaparkan Lampung memiliki semua syarat untuk berkembang menjadi lokomotif Sumatera. Kondisi komparatif seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, dan penyeberangan Bakauheni-Merak, merupakan konektivitas yang membuat Lampung menjadi daerah tujuan investasi. “Lampung surplus di bidang pangan seperti beras, jagung, singkong, dan ternak. Singapura tak jauh dari Lampung dan tak lama lagi konektivitas Lampung-Singapura akan terjalin. Kami tengah membenahi berbagai persoalan infrastruktur dengan mengalokasikan dana besar agar industrialisasi dan hilirisasi hasil pertanian makin berkembang. Kami komitmen menjadikan Lampung sebagai provinsi ramah investasi,” kata Gubernur Ridho. Fokus pembangunan Lampung yakni pertanian, industri, dan pariwisata, menurut Ridho didukung terus membaiknya keamanan. Salah satu bentuknya, Kementerian Dalam Negeri secara konsisten menetapkan Lampung pada posisi pertama dalam penyelesaian konflik. “Dengan kenaikan daya saing ini, kami berharap dapat membuat lompatan tinggi terhadap pembangunan Lampung,” kata Ridho.

Sejak 2015, ACI meneliti daya saing 34 provinsi di Indonesia dengan memakai sejumlah indikator. Hasilnya, daya saing Lampung konsisten naik dari posisi 25, kemudian 14, dan terakhir 11 nasional. ACI bahkan menempatkan dua indikator yakni keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, Lampung bahkan menyodok di posisi 9 nasional dari semula 21 pada 2015. Kemudian, pada indikator pemerintah dan institusi publik, Lampung di posisi delapan dari sebelumnya dari peringkat 28 nasional. Melihat tren itu, Lampung berpeluang masuk 10 besar daya saing nasional karena dua dari empat indikatornya berada di 10 besar nasional. Kenaikan tajam daya saing itu, membuat ACI kini menempatkan Lampung di zona competiti veness. Untuk itu, Lampung harus bersaing dengan Sulawesi Selatan, Bali, Kepulauan Riau, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa, agar masuk 10 besar. “Indikator daya saing ini dijadikan para pengusaha untuk menilai apakah suatu provinsi layak dijadikan tempat berinvestasi. Pemeringkatan yang kami buat menjadi salah satu acuan dan hasil penelitian ini kami sebarkan ke berbagai negara sebagai kajian akademis,” kata Research Fellow and Deputy Director ACI, Mulya Amri, pada seminar tersebut. AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

BANDARLAMPUNG

Bachtiar Apresiasi Raperda APBD 2018 Berpihak Kepentingan Publik Bandarlampung, FAKTUAL - Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengapresiasi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 yang berpihak pada kepentingan publik. Salah satunya, alokasi anggaran terlihat riil pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, penambahan ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Apresiasi Bachtiar ditujukan kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu untuk melakukan pembahasan Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tanpa jerih payah Dewan, menurut Bachtiar, Raperda APBD yang berkualitas tak akan terwujud, “Meski dengan keterbatasan anggaran, dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2018, kita harus berusaha untuk menghasilkan anggaran berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik,” kata Wagub, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penandatanganan Raperda APBD tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, kemarin. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan

oleh eksekutif dan legislatif, dihasilkan kese pakatan secara umum pada Raperda APBD

Tahun Anggaran 2018 yaitu jumlah Pendapatan Daerah Rp 7,5 triliun yang bersumber dari PAD

Rp3,17 triliun, dana perimbangan Rp. 4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 35,71 miliar. Sedangkan belanja daerah diang garkan Rp. 8,11 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 4,84 triliun dan belanja langsung Rp. 3,26 triliun, serta Pembiayaan Netto Rp. 604,84 miliar. “Pandangan dan pemahaman yang sama terhadap kebijakan penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 sangat penting. Sehingga secara bersama mampu menghasilkan hasil yang berkualitas dan berdayaguna. Untuk itu, atas kerjasama yang telah terbina agar dapat ditingkatkan sehingga pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi dimasa depan,” kata Wagub Bachtiar. Terkait dengan pengadaan ambulance untuk RSUDAM, Wagub Bachtiar berharap penambahan tersebut mampu menjadikan pelayanan terhadap publik menjadi lebih baik lagi. “Setiap lokasi kerja/kantor tentunya harus ada SOP (standard operating procedure) terhadap pelayanan publik sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap publik dengan baik. (AGA)

Ridho Minta Lembaga Penyiaran Cerdaskan Masyarakat Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta lembaga penyiaran di Provinsi Lampung mem produksi siaran yang mencerdaskan, sehat, dan bermanfaat. Produksi siaran juga dituntut inovatif, mendidik, informatif, sehat, dan menghibur. “Harapan saya untuk seluruh lembaga penyiaran, makin baik berkarya dan meningkatan kualitas karya sesuai kepribadian Indonesia. Ke depan kita dorong informasi yang disampaikan itu betul-betul sampai ke warga. Sehingga tidak ada satu pun warga Lampung yang tidak melek informasi,” ujar Ridho, pada gelaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Award di Gedung Mahligai Agung, Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Selasa (28/11/2017). KPID Lampung Award ini merupakan yang ketujuh untuk mengapresiasi karya insan penyiaran di Lampung. Penghargaan meliputi 15 kategori untuk 20 lembaga penyiaran televisi lokal dan nasional. Kemudian, 35 radio swasta dan pemerintah se-Lampung. Di tingkat nasional, KPI Award 2017 kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran 2017, diberikan kepada Gubernur Ridho Ficardo di Studio 6 Emtek City, Jalan Damai 11, Jakarta Barat, Sabtu (28/10/2017). Gubernur Ridho mengapresiasi KPID Lampung atas penghargaan bagi lembaga penyiaran yang menampilkan program siaran bermutu. “KPID Award ini barometer kompetisi sehat dan tidak kalah pentingnya adalah wadah silaturahmi antar insan penyiar. Khususnya media siaran yang menjadi salah satu alat kontrol penyeleng garaan pemerintah daerah,” ujar Gubenur. Dia mengakui makin banyak konten positif. “Semakin positif bukan berarti tidak ada kritik, semakin positif bukan melulu pujian,” kata Ridho di hadapan peserta yang juga datang dari berbagai utusan KPID seperti Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Kehadiran informasi yang kontekstual dan positif sangat dibutuhkan dalam menjaga bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperkuat kehadiran negara di setiap warga negara. “Tentunya dengan memberikan informasi yang benar, tepat, kontektual sesuai visi misi negara kita,” kata Ridho. Di sisi lain, Ketua KPID Lampung Tamri Suhaimi mengatakan Ridho berperan penting atas pelaksanaan KPID Award 2017 bertema ‘Penyiaran sehat menuju Lampung Helau’ ini. KPID Lampug juga mengapresiasi Gubernur atas dukungan peningkatan status KPID menjadi UPTDagar anggarannya melalui APBD. “Sepanjang sejarah, Gubernur paling peduli terhadap penyiaran hanya Ridho Ficardo, sehingga menerima penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran 2017,” kata Tamri. (AGA)

500-an Foto Ramaikan Lomba Foto Bertema Lampung Terus Membangun Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, resmi menutup Lomba Foto yang bertemakan “Lam pung Terus Membangun”. Hingga batas akhir penutupan pada Selasa (27/11) dini hari (00.00 WIB), tercatat sebanyak 591 foto kiriman peserta yang sudah masuk. Kepala Bidang Pengelolaan Opini Publik Diskominfotik Lampung, Yurita Sirya, menjelas kan, dari total foto tersebut, sebanyak 299 foto lolos ke dalam hasil seleksi penjurian pemenang. “Untuk selanjutnya, nanti juri akan memilih 20 foto terbaik, termasuk juara pertama hingga harapan tiga. Ke-20 foto itu juga akan dipamerkan di Mall Boemi Kedaton tanggal 4 Desember 2017 mendatang, sekaligus pengumuman pemenang,” jelas Yurita, Rabu (29/11). Yurita mengatakan, Pemprov Lampung mengucapkan terima kasih atas partisipasi para penghobi foto di Lampung. Karena, dengan mengikuti lomba foto ini mengartikan ada antusiasme terhadap hal-hal positif yang terjadi di provinsi berjuluk Gerbang Sumatera ini dalam mengawal program Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, untuk meningkatkan pem bangunan. “Ini bentuk indikasi bahwa suasananya

kondusif untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian disamping itu juga, ini merupakan kesempatan pemerintah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat melalui komunitas penghobi foto,” paparnya. Pemerintah juga berpesan, bagi para peserta lomba foto bahwa ini bukanlah mencari siapa pemenang dan yang kalah. Tetapi, lebih kepada misi yang diemban lomba foto itu sendiri. “Jadi untuk para penghobi foto ini menjadi ajang untuk mengembangkan kemampuan dalam memotret,” tandasnya. Untuk diketahui, Gubernur Ridho direncana kan akan menyerahkan secara langsung hadiah kepada para pemenang lomba foto. Selain uang tunai, pemerintah juga memberikan cinderamata untuk para pemenang termasuk pemilik ke-20 foto yang lolos penjurian. Untuk diketahui, tujuan dari Lomba Foto ini adalah untuk mewujudkan visi Lampung Maju dan Sejahtera. Pasalnya, dibawah kepemimpinan Gubernur M Ridho Ficardo, pembangunan terus dilakukan dari berbagai sektor. Diantaranya, sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian, kesehatan, dan mensukseskan proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Adapun beberapa program pembangunan

yang telah dilaksanakan selama masa kepemim pinan Gubernur M Ridho Ficardo, diantaranya, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan pariwisata seperti Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas dan kawasan wisata di Pesisir Barat Lalu, perbaikan dan pembangunan infrastruk tur jaringan irigasi dimana program ini telah membawa Provinsi Lampung menjadi salah satu lumbung ketahanan pangan Nasional dengan capaian peningkatan produksi padi sebesar 1 juta ton. Dilanjutkan, pembangunan dan penambahan fasilitas alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dan pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas Bandar Negara Husada di area Kota Baru Lampung Selatan. Mensukses kan program strategis Nasional diantaranya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dan Pembangunan Bendungan Sukoharjo, Bendungan Sukaraja III, dan perbaikan Waduk Way Rarem, Way Jepara dan Batu Tegi Hingga, perpanjangan landasan pacu Bandara Radin Inten II dan mendorong Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional dan Embarkasi Haji.(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

BANDARLAMPUNG

Pemprov Lampung Serahkan 3.000 Rumah Program BSPS Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara simbolis menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada 3.000 unit rumah di delapan kabupaten. Bantuan berasal dari dana alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-46 Tahun 2017, di Lapa ngan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/11/2017). Kedelapan Kabupaten tersebut yakni Lampung Selatan sebanyak 280 rumah, Lampung Utara (513), Mesuji (504), Pesawaran (464), Pringsewu (397), Tulangbawang Barat (409), Way Kanan (219), dan Pesisir Barat 214 rumah. Usai penye rahan bantuan, Sutono membacakan sambutan Presiden RI, Joko Widodo terkait peringatan HUT Korpri. “Peringatan ini harus menjadi momentum refleksi, menjaga soliditas, dan solidaritas. Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Sutono. Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia dengan aparatur sipil negara sebagai agen perekat kebinekaan. “Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang moderen dan efisien dan melayani dengan semangat Pancasila,” kata Sutono. Sutono mengatakan di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan harus dihadapi. Seperti, inovasi dan perkembangan teknologi global dan Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi. “Ini tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat. Aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi,” ujar Sutono. Dia menegaskan tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas

publik. “Setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kema juan ilmu pengetahuan dan teknoIogi untuk menciptakan terobosan Iayanan publik yang efektif, efIsien, transparan, dan akuntabel,” kata Sutono. Sebagai sebuah korps profesi, Sutono menuturkan Korpri dapat mempererat solidaritas para anggota, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang profesional. “Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan,” ujar Sutono.

Pada upacara tersebut dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden kepada para pegawai negeri sipil yang berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun. Penerima Satyalancana Karya Satya tersebut diberikan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Lukmansyah yang dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun. Kemudina, pelaksana pada Inspektorat Provinsi Lampung Mardiana dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah I pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Maryadi dianugerahkan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun. Selain itu, penyerahan piala dalam rangka

memperingati HUT ke-46 Korpri yaitu Juara Tennis Lapangan yang terdiri dari juara tenis lapangan eksekutif, Juara I yakni Polda Lampung, Juara II Pemprov Lampung, dan Juara III yakni Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. Juara tenis lapangan antar instansi, Juara I Bank Lampung, Juara II Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III Way Kanan dan Lampung Selatan. Cerdas cermat anggota Korpri yang dimenangi Juara I yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Juara II Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dan Juara III yakni Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung. Usai upacara, Sutono bersama ang gota Forkopimda ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. (AGA)

Pemprov Lampung dan UNDP Petakan Tajuan Pembangunan Berkelanjutan Bandarlampung, FAKTUAL -Pemerintah Provinsi Lampung dan United Nations Develompment Programme (UNDP) bersinergi melahirkan inovasi akselerasi pencapaian target Sustainable Develompment Goals (SDGs) di Lampung. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global dengan 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator, dengan harapan mampu menjawab tantangan dan permasalahan global. “Untuk mencapai target yang ditetapkan, diperlukan pemetaan terhadap target dan indikator TPB, upaya ekstra keras, dan inovatif, sehingga mampu melahirkan inovasi akselerasi target SDGs di Lampung,” Kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, saat membuka acara sosialisasi rencana implementasi SDGs, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (28/11/2017). SDG2 tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang TPB. Menurut Sutono, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng UNDP Indonesia meliputi penyusunan rencana aksi daerah TPB. Hasil evaluasi MDGs, jelas Sutono, juga memberikan gambaran tantangan bagi pelaksanaan seperti integrasi SDGs dan dokumen perencanaan daerah, menjadikan SDGs sebagai isu pembangunan bersama, penyediaan data berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses. “Semua tantangan tersebut, harus menjadi fokus bagi semua dan perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan. Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mewujudkannya,” jelas Sutono. Terkait target pencapaian, menurut Technical Advisor of UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua, menjelaskan SGDs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator. “Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kerja keras, dan terobosan baru, karena capaian suatu tujuan mampu membantu capaian indikator yang lainnya,” jelas Juliaty Ansye. Adapun prinsip SDGs, kata Ansye, yakni universality (dilaksanakan semua pihak), integration (dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan). Lalu, no one left behind (harus memberi manfaat bagi semua dan melibatkan semua pemangku kepentingan, dan coherence and solutive innovation (mengedepankan keselarasan kebijakan dan implementasi, termasuk menyediakan solusi efektif bagi pembangunan. Penyusunan SDGs, kata Kepala Bappeda Provinsi lampung, Taufik hidayat, berdasarkan capaian Millenium Development Goals (MDGs) dengan target dan sasaran yang lebih luas. SDGs merupakan komitmen dan upaya bersama guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh. “SDGs disusun untuk menyempurnakan MDGs seperti lebih komprehensif karena disusun dengan melibatkan banyak negara dengan tujuan universal. (AGA)

FAKTUAL

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

SURAT KABAR MINGGUAN

Pemprov Bantu 1.600 Perawat dan Sertifikasi 85 Puskesmas

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Kesehatan memberikan bantuan kepada 1.600 perawat sukarela dan menyerahkan 85 sertifikat akreditasi puskesmas se-Provinsi Lampung. Pemprov menempatkan bidang kesehatan dalam program strategis sebagai investasi sosial bagi masyarakat. “Momentum paling baik adalah ketika kita sadar masalah kesehatan adalah urusan wajib. Pemerintah tidak akan ada apa-apanya bila urusan kesehatan menurun. Oleh karena itu, saya meminta dan mengajak seluruh jajaran kesehatan dan stakeholder kesehatan agar sadar, peduli, dan meningkatkan urusan wajib ini,” kata Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar

Basri pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 tingkat Provinsi Lampung, di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Senin (27/11/2017). Wagub Bachtiar menjelaskan dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung terus meningkatkan urusan kesehatan. Pemprov memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) berakreditasi paripurna dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang baru diresmikan. “Artinya selama kita memiliki keinginan dan upaya meningkatkan kesehatan, maka semuanya bisa dilakukan,” jelasnya. Di momentum ini, Wagub Bachtiar berharap semua pelaku bidang kesehatan mampu me ningkatkan fasilitas dan memperhatikan

pelayanan kesehatan. “Semua yang terlibat di bidang kesehatan harus terus memperhatikan kesehatan, bukan hanya pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan hal ini. Semua yang berkaitan dengan kesehatan adalah urusan bersama,” kata Wagub Bachtiar. Pada peringatan HKN ke-53, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, menjelas kan beberapa kegiatan seperti senam massal Germas, bakti sosial, seminar kesehatan, lomba olah raga rakyat, dan pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan Provinsi Lampung. Menurut Reihana, program prioritas bidang kesehatan yang sedang berjalan, antara lain penyediaan dan pemberikan obat pelayanan

Pemprov Lampung Wajib Supervisi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Bandarlampung, FAKTUAL --Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan se-Lampung Tahun Anggara 2017, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin (27/11/2017) malam. Targetnya, acara ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melalui Asisten Bidang Umum, Hamartoni Ahadis, mengatakan sebagai wakil pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban mensuvervisi laporan keuangan kabupaten/ kota berdasarkan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah dan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. “Peraturan ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa laporan administrasi keuangan dan aset sangat penting untuk disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan ke DPRD sebagai pendamping laporan dan kepada kementerian ngarea dan lembaga di pusat sebagai bentuk penanggungjawaban atas pelaksanaan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan,” kata Hamartoni. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku kepala daerah provinsi berkedudukan sebagai wakil pemerintahan di provinsi. Berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi. “Untuk itu, Pemprov Lampung mengajak semua pihak

mendukung peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Khususnya dalam melaksanakan fungsi koordinasi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan pertanggjawaban keuangan daerah di wilayah provinsitercinta ini,” kata Hamartoni. Penguatan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk mempererat hubungan antartingkatan pemerintahan. Maka, hubungan antara Gubernur dan bupati dan wali kota bersifat bertingkat. Gubernur dapat berperan membina mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebaliknya bupati dan wali kota dapat melaporkan masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintaha, termasuk hubungan antar Kabupaten dan kota. “Kepada seluruh pejabat pengelola keuangan dan dinas dan badan kabupaten/kota yang mendapat alokasi dana tugas pembantuan diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan dan aset. Kemudian, dalam menjalankan keuangan negara selalu berdasarkan prinsipprinsip yang berlaku. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujar Hamartoni. Acara yang berlangsung sejak 27 November 2017 ini diikuti 30 peserta dari badan, bagian keuangan, dan dinas yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan se-Lampung. Pemateri dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. (AGA)

kesehatan dasar, obat program, dan perbekalan kesehatan sebagai buffer stock. Kemudian, menyediakan makanan pendamping air susu ibu bagi bayi, anak balita dan pemberian makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronik, serta bantuan tripod untuk posyandu di 15 kabupaten/ kota. “Selain itu, memberikan bantuan alat deteksi penyakit tidak menular dan alat penyimpan vaksin, operasional rumah sakit keliling, operasional pelayanan RSUD BNH Jati Agung, bantuan kalibrasi alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas, pengadaan logistik program, vaksin, dan insektisida. Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, renovasi gedung balai laboratorium kesehatan Provinsi Lampung, dan insentif bagi 1.600 perawat tenaga kerja sukarela se-Provinsi Lampung,” jelas Reihana. Rangkaian HKN-53 juga diisi pemberian penghargaan kepada tenaga medis dan paramedis. Untuk dokter Juara I diraih Siti Hantina Johan (Lampung utara), Juara II Theresia Hutabarat (Tanggamus), Juara III Yeni Anggraini (Lampung Tengah). Kategori dokter gigi, Juara I Anditya Wardani (Pringsewu), Juara II Puti Rahmi Mustika Sari (Pesisir Barat), dan Juara III Ian Rahmadi (Bandar Lampung). Sedangkan kategori tenaga perawat, Jsatu I Merry Gustia Reni (pesawaran), Juara II Widianto ro (Tanggamus), Juara III Rudi Chandra (Bandar Lampung). Kategori bidan, Juara I Ulam Tiraini (Way Kanan), Juara II Nanik Asmawati (Lampung Tengah), Juara III Rosnilam (Kota Metro). Kategori kesehatan masyarakat, Juara I Eka Lizyani (Bandar Lampung) dan Juara II Sucipto (Lampung tengah). Kategori tenaga kesehatan lingkungan, Juara I Eka Mayasari (Lampung selatan) dan Juara II Dewi Lukito Sari (Bandar Lampung). Kategori tenaga analis kesehatan, Juara I diraih Misdalina (Lampung abrat), Juara II Suyatno (Bandar Lampung), dan Juara III Wiwik Wuryantini (Metro). Kemudian, kategori tenaga gizi, Juara I Mas Ani (Lampung Tengah), Juara II Siti Halimah (Lampung barat), dan Juara III Lusiana Pujining Rahayu (Pesawaran). Untuk tenaga farmasi, Juara I diraih Helnayati (Pesawaran) dan Kategori tenaga santrian berprestasi di bidang pencatatan dan pelaporan, Juara I diraih Purwanto (Lampung utara), Juara II L.F. Sihite (Lampung Tengah), Juara III Rahmadi asal Tanggamus. (AGA)

Lampung jadi Percontohan Nasional Hak Masyarakat Miskin Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung bakal menjadi percontohan nasional tentang pemerataan hukum ke masyarakat, menyusul diupayakan disahkannya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dalam Perda ini diatur kemudahan masyarakat mendapatkan kepastian hukum, termasuk bantuan advokasi bagi masyarakat miskin. “Jika perubahan perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 ini telah disahkan, Lampung dan Makassar merupakan daerah yang dipilih oleh Bappenas dan Kanwil Hukum dan HAM RI untuk dijadikan penelitian dan riset terkait dengan bantuan hukum,” ungkap Alian Setiadi selaku Direktur LBH Bandarlampung saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Kamis (30/11/2017) di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Perda itu mulai diamandemen. Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri berharap Perda tersebut dapat segera diimplementasikan di Provinsi Lampung. Sebab, kata Bachtiar, Perda ini menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). “Masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Undang-Undang. Jangan sampai kita sudah punya perda tapi tidak dijalankan, warga miskin harus mendapat bantuan hukum sepenuhnya dengan gratis, “ ujar Bachtiar. Sebagai tindak lanjut Perda tersebut Pemerintah Provinsi Lampung segera menerbitkan peraturan gubernur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PESAWARAN tt

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Anggota DPR RI Kunjungi Dapil 1 Lampung Pesawaran, FAKTUAL - Anggota Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman blusukan di daerah pemilihan (Dapil I) Lampung, tepatnya di Desa Padangratu dan Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. “Kami turun ke basis, untuk menjaring aspirasi maayarakat, dan untuk monitor bantuan pemerin tah pusat yang telah tersalur ke masyarakat. Selain itu juga, kami perlu menjaring masupan dari masyarakat, untuk program program kerja kedepan yang lebih tepat sasaran. Selain daripada itu, terkait E KTP dan program sertifikat penda ptaran Tanah sistimatis Lengkap (PTSL) gratis didaerah. Karena E KTP, merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk bisa mengikuti Pilkada 2018. Apabila ada hambatan untuk pembuatan E KTP, saya akan menanyakan ke pemda setempat,” ujarnya, kemarin. Menurut dia, terkait dengan PTSL, karna program tersebut merupakan program prioritas Presiden ketujuh RI Jokowi, yang pada 2017 targetnya 9 juta sertifikat, maka bagi masyarakat yang belum mengajukan sertifikat tanah, untuk segera meng ajukan ke Badan Pertanahan Nasional terdekat. Dalam blusukanya Endro sempat bertemu dengan Kelompok Tani (Poktan) Subur II Hartoko dan Subur III Wagimun, Desa Padangratu, Kecamatan Gedongtataan. Kedua Poktan menyampaikan keluhanya terkait bendungan yang jebol beberapa tahun lalu, hingga kini belum juga ada perhatian dari pemerintah setempat, padahal telah berulang-ulang meng usulkan ke Dinas Pu Kabupaten Pesawaran, namun belum juga terealisasi.

Bendungan tersebut digunakan untuk mengairi sawah 30 hetar. Dengan keluhan Poktan Subur II dan III, akhirnya Endro meninjau bendungan yang dikeluhkan tersebut. Dia

berjanji akan membantu mengusulkan ke Kementrian Pekerjaan Umum di Jakarta. Endro dalam blusukanya juga menyepatkan menemui Hamsyah, warga Padangratu yang

rumahnya terbawa banjir bandang beberapa bulan silam. Anggota DPR RI Komisi II itu memberi bantuntuan pridadi untuk menambah kebutuhan Hamsyah. (RIN)

Kapolda Kunjungan Kerja ke Polres Pesawaran

Polres Pesawaran Deklarasikan Zona Bebas Narkoba Pesawaran, FAKTUAL - Polisi Resort (Polres) Pesawaran bersama pemerintah kabupaten setempat, terus berupaya menghilangkan jaringan pengedar atau pengguna narkoba di Kecamatan Tegineneng. Langkah itu didukung dengan adanya deklarasi zona bebas narkoba se-Kecamatan Tegineneng,di Balai Desa Trimulyo. Rabu (29/11). Kapolres Pesawaran AKBP M Syarhan, mengatakan, kegiatan semacam ini sudah dilaksanakan di dua desa pada 23 oktober yang lalu, dan langsung dipimpin Kapolda Lampung, dan itu awal mula kegiatan ini. “Kecamatan Tegineneng menjadi sorotan dari mana mana, dan terkenal sebagai daerah zona merah narkoba, tapi semua itu telah berubah seiringnya tergelarnya acara deklarasi ini, karena Kecamatan Tegineneng satu satunya Kecamatan yang melakukan deklarasi di Provinsi Lampung,” katanya. Dia yakin setelah acara itu, para mantan pengedar mau pengguna yang hari ini telah berjanji untuk berhenti, akan hidup lebih aman dan normal lagi, karena sudah terbebas dari lembah hitam itu. “Saat ini saya yakini, bapak bapak sudah

tidak bakal dicari-cari lagi oleh polisi, karena DPO bapak bapak ini sudah dihapuskan, dan saya juga meminta kepada bapak bapak agar berhenti secara total dari dunia narkoba ini,” katanya. Sedangkan, Bupati Pesawaran Dendi Rama dhona, mengatakan, program ini memang dicetuskan langsung oleh Kapolres, satu satunya kecamatan yang ada Provinsi Lampung mendeklarasikan zona bebas dari narkoba. “Saya juga berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat yang telah bahu-membahu guna terlaksananya kegiatan pada hari ini, dan menyadarkan saudara-saudara kita yang terjerembab dunia hitam,” ujarnya. Dia mengatakan, akan melakukan rapat besar dengan seluruh kepala desa se-Kecamatan Tegineneng, guna memikirkan langkah kedepannya untuk para mantan bandar dan pengguna narkoba untuk kedepannya setelah deklarasi ini. “Di Tegineneng banyak potensi yang bisa digali untuk dijadikan mata pencaharian, apalagi sumber daya manusia disini juga banyak yang siap pakai,” tuturnya. (RIN)

Pesawaran, FAKTUAL - Kapolda Lampung Irjen pol Drs Suroso Hadi Siswoyo adakan Kunjungan kerja di Polres Pesawaran, Kamis (30/11). Menurut Kapolda Lampung Irjen Pol Siswoyo, Polres Kabupaten Pesawaran yang baru berdiri satu tahun, telah mampu memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat setempat. “Kami dari satuan atas perlu memperhatikan jumblah personil dan pembangunan infrastruktur yang ada, termasuk pembangunan kantor polres baru di Kabupaten Pesawaran, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya. Terkait penambahan polsek baru, Siswoyo memastikan akan ada penambahan polsek

yang baru, mengingat polsek yang ada baru empat polsek, itu sudah jelas kurang namun, untuk penamabahan polsek yang baru, nanti setelah ada pengkajian dan penelitian dari Prorena Polda. Terkait penempatan kantor polres yang baru, kapolda menjelaskan, Rencananya loncing pada 13 Desamber 2017, tepat dengan umur Polres Pesawaran satu tahun, sekalipun kapolres yang lama tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya, namun itu sudah jadi konsekwensi dari tugas kepolisian. “Kepolisian selalu memberikan yang terbaik kepada pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian selalu siap ditempatkan dimana saja, dan sekalipun sudah berbuat baik, saat di pindahkan dimana saja harus siap, “ katanya “. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Dendi Intruksikan Kades Rekrut Tenaga Profesional Pesawaran, FAKTUAL - Menunjang program inovasi desa, Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona intruksikan seluruh kepala desa merekrut tenaga profesional guna mengimplementasikan desa tangguh mandiri dan masyarakat sejahtera. “Kementrian Desa, menggulirkan program inovasi desa untuk memajukan desa agar bisa tangguh dan mandiri, dan menunjang program tersebut, para kades, rekrutlah tenaga profesional yang SDM-nya sudah mumpuni, demi berjalannya program itu,” kata Dendi Ramadhona saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa yang digelar di Gedung Serbaguna kabupaten setempat, Selasa (28/11). Menurut dia, sesuai dengan tema “Inovasi sebagai eskalasi dan optimalisasi dana desa demi kemandirian dan kesejahteraan desa”, kegiatan ini sangat positif, dan pulang dari kegiatan ini harus ada yang dibawa, untuk diimplementasikan di desa masing-masing. “Program inovasi desa yang diselenggarakan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Dan kegiatan ini bukan hanya seremonial, namun sebagai penambah wawasan bagi kades yang hadir,” kata dia. Kegiatan ini, kata dia, merupakan ruang bagi para kepala desa untuk saling bertukar pikiran, dan kegiatan ini bisa dijadikan mengaplikasikan mimpi menjadi desa tang mandiri dan tangguh dan masyarakat sejahtera. “Kepala desa harus banyak belajar, bagaimana caranya merubah desa yang tak memiliki apaapa menjadi memiliki apa-apa, sesuai harapan masyarakatnya,” tutur dia. Dendi juga mengingatkan, agar parakades jangan takut untuk melangkah melakukan kegiatan, dengan adanya MoU Kemendes dan Polri untuk pendampingan dan pengawasan penggunaan DD.

“Asal memiliki tujuan yang baik dan mengikuti regulasi yang ada, tak perlu takut. Karyakan orang-orang yang profesional untuk memak simalkan kinerja di desa. Karena kepala desa tak bisa bekerja sendiri, agar inovasi yang dibagikan dalam kegiatan ini bisa dijalankan dengan baik,” ucap dia. Kemudian, lanjut Dendi, Infentarisir potensi di desa masing-masing, maksimalkan BUMDes, dan sediakan Sarpras olahraga, jika ada lahan. “Ke depan, kita akan coba melakukan Study Komparasi ke daerah yang desanya maju, agar bisa diserap ilmunya dan bisa dimanfaatkan

untuk kemajuan desa di Pesawaran,” kata Dendi. Sementara itu, dalam kegiatan Busra Inovasi Desa, Kapolres Pesawaran, AKBP M Syarhan melakukan sosialisasi pengawasan dana desa, sesuai intruksi Kapolri yang telah melakukan MoU dengan Kemdes untuk pengawasan DD. Dimana Babinkamtibmas yang ditugaskan di masing -masing desa, guna mengawasi dan melaporkan penggunaan dana desa. “Kami memiliki resiko besar dalam melakukan pengawasan ini, karena jika kepala desa kinerja nya tidak sesuai, dan bermasalah hukum, maka Babinkamtibmas yang bertugas di desa itu

Pejabat di Pesawaran Laporkan Kekayaan ke KPK Pesawaran, FAKTUAL - Guna mewujudkan pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Pemerintah Kabu paten Pesawaran, Provinsi Lampung, mewajibkan seluruh pejabat yang berada di lingkungan pemkab setempat untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberan tas Korupsi (KPK). “Pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dari Pejabat Esselon II, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), camat, auditor, direktur rumah sakit, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seluruh OPD diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK,” kata, Asisten III Setda kab Pesawaran, Silahuddin saat sosialisasi tentang tata cara pendaf taran, pengumuman dan pemerik saan harta kekayan penylenggaraan negara, di aula pemda setempat, Senin (27/11). Silahuddin menuturkan, pelaporan LHKPN tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. “Dimana setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat,” tutur dia. Menurut dia, setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui format LHKPN yang ditetapkan KPK. Dimana dalam format itu diisi secara jujur, benar, dan lengkap serta di sampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan

yang ada. Dia mengatakan, penyampaian LHKPN tidak akan berjalan maksimal tanpa disertai dukungan dari lembaga/instasi terkait. “Saya mengingatkan dan mengharapkan peran serta yang aktif dari lembaga atau instasi terkait dalam pengelolaan LKHPN sehingga semua proses nantinya dapat berjalan dengan benar dan lancar,” kata dia. Dia mengatakan, prinsip dasar yang penting dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Pesawaran adalah membangun tanpa korupsi. “Jadi mari kita ikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan peraturan ini secara baik dan serius,” kata dia. (RIN)

bisa dicopot, bahkan bisa diberhentikan secara tidak hormat, berimbas pada kapolseknya serta kapolresnya,” tutur dia. Kemudian, yang kedua, jika terjadi konflik di desa akibat penyimpangan DD, hal yang sama bisa terjadi pada babinkamtibmasnya. “Kalau bermasalah, polisi dan Kadesnya bisa dicopot, dan Kadesnya juga dicopot, karena tersandung hukum. Mak dengan sosialisasi ini, kita harapkan jalankan tugasnya dengan baik, transparan, komunikatif dan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan,” ujar dia. (RIN)

Tokoh Masyarakat Minta KONI Pesawaran Rombak Pengurus Perbasi Pesawaran, FAKTUAL - Tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher, meminta kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten setempat, agar merombak pengurus Perbasi (basket) setempat. Mualim mengatakan, bobroknya kepengurusan PerBASI mengakibatkan uang Training Centre (TC) atlet yang seharusnya digunakan sebelum gelaran Porprov untuk pelatihan justru diduga ditilap Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Herman Susilo. “Sampai dana TC basket dimakan ketua Perbasi itu mencerminkan bobroknya kepengurusan,” katanya, kemarin. Menurutnya, dengan adanya dugaan seperti ini akan memengaruhi pada performa para atlet yang berlaga di Porprov. “Seharusnya seperti Perbasi mendukung para atlet basket, dengan menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana para atlet untuk berlatih karena notabene Perbasi merupakan lembaga yang menjamin kemajuan olahraga basket, bukan malah duitnya dimakan ketuanya,” kata dia. “Saya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan kasus itu. Karena uang TC tersebut adalah hak atlet basket, bukan uang pribadi ketuanya, dan juga ini sudah masuk dalam kategori korupsi, karena uang yang digunakan untuk TC ini adalah uang negara,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, dugaan penggelapan dana pembinaan atlet cabang olahraga basket Kabupaten Pesawaran, menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan dana yang dilakukan Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pesawaran, Herman Susilo. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

PRINGSEWU

Pemkab Pringsewu Beri Penghargaan Lunas PBB Pringsewu,FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada camat, kepala pekon, dan lurah yang telah lunas PBB 100%. Penghargaan dalam bentuk piagam dan hadiah tersebut diserahkan Bupati Pringsewu Sujadi didampingi wakil bupati dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Masykur, di halaman Kantor Bappeda Pringsewu,

Kamis (30/11). Selain camat, kepala pekon, lurah juga dibe rikan reward bagi para wajib pajak teladan, yakni masing masing diberikan kepada manajemen Hotel Urban Style by Frontone (pajak hotel) , Kentucy Fried Chicken (pajak retoran), Fun City (pajak hiburan ), PT Securindo Packatama Indonesia (pajak parkir) , dan CV .Batu Utama (pajak mineral dan bahan tambang).

Turut hadir pada acara tersebut , para asisten dan muspida, Direktur Bank Lampung Cabang Pringsewu Malastinoh, kepala Kantor Pos dan Giro Pringsewu, dan para wajib pajak . Bupati Pringsewu Sujadi menghimbau seluruh masyarakat dan stakeholder untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembayaran pajak, serta para aparatur pekon dan kelurahan serta kecamatan untuk lebih memaksimalkan potensi

yang ada, terutama objek Pajak Bumi dan Bangunan. “Bagi yang telah mendapatkan penghargaan dan reward agar senantiasa pertahankan pretasi tersebut dan dpat menjadi teladan bagi warga lainnya, penghargaan tersebut sebagai bukti kepedulian Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada masyarakat yang berprestasi,” ujarnya. (PRI)

Pemkab Adakan Pembekalan & Uji Kompetensi Tenaga Konstruksi Pringsewu, FAKTUAL - Setelah sebelumnya berhasil diadakan di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pringsewu beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Bagian Bina Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu selaku Sekretariat Tim Bina Jasa Konstruksi Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk kali yang ketiga kembali mengadakan Pembekalan dan Uji Kompetensi Tenaga Konstruksi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bagian Bina Administrasi Pembangunan Setdakab Pringsewu Ivan Kurniawan, ST di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Rabu (29/11) berlangsung selama dua hari kedepan hingga 30 November 2017. Menurut Kabag Bina Administrasi Pembang unan Setdakab Pringsewu Ivan Kurniawan,

ST, kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi ini bertujuan agar 60 pekerja kontruksi di Kabu paten Pringsewu yang menjadi peserta, nantinya bisa memiliki sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya masing masing. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ir.Sudi Hartono Tanaga Fungsional Bina Jasa Konstruksi Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, serta Ir.Andrie Luciano dari Ikatan lnstruktur dan Asesor Pelatihan Konstruksi lndonesia sekaligus penilai yang akan memberikan sertifikasi bagi peserta yang lulus uji kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Tanaga Fungsional Bina Jasa Konstruksi, Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Sudi Hartono mengungkapkan, saat ini tenaga konstruksi di Kabupaten Pringsewu yang sudah bersertifikat mencapai 300 orang. (PRI)

Pemkab Pringsewu Gelar Upacara HUT Korpri Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabu paten Pringsewu, Provinsi Lampung menggelar upacara peringata HUT ke-46 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), di lapangan pemkab setempat, Rabu (29/11). Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Pringsewu Sujadi dan pemimpin upacara Kepala Bagian Bina Hubungan Masyarakat dan Kepro tokolan Kabupaten Pringsewu Yanuar Haryanto, serta diikuti aparatur sipil negara dari seluruh organisasi perangkat daerah di kabupaten itu. Tampak Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekretaris Kabupaten

Pringsewu Budiman, para asisten dan staf ahli bupati, serta para kepala OPD Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bupati Pringsewu Sujadi membacakan sambutan tertulis Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo selalu Penasihat Nasional Korpri mengatakan, peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. “Harus menjadi momentum melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa dan negara,” katanya. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

ADVERTORIAL 10

Peringati HUT ke-9, Mesuji Gelar Berbagai Kegiatan Mesuji, FAKTUAL - Dalam rangka meme riahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9, Peme rintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji telah menggelar be berapa kegiatan yang dipusat kan di Kecamatan Way Serdang, kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mesuji Ronal Nasution. Pemkab Mesuji akan menyelenggarakan pameran pembangunan Mesuji Expo 2017 yang akan dilaksanakan di Alun-alun Desa Hadimulyo, Kecamatan Way Serdang pada 20-26 November 2017. “Pameran pembanguan Mesuji Expo 2017 akan diikuti 51 stand pameran yang terdiri atas 42 organisasi perangkat daerah (OPD), dua instansi vertikal, tujuh perusahaan, dan lain sebagainya. Pembukaan dilakukan Senin (20/11/2017) dan dibuka bupati Mesuji,” katanya. Selain itu, Pemkab Mesuji juga meng adakan istighosah di masing-masing kecamatan, turnamen sepakbola Bupati Cup, turnamen bola voli Wakil Bupati Cup, pawai budaya, sunatan massal, jalan sehat, serta lomba perahu hias dan perahu dayung. Menurutnya, pada upacara peringatan HUT ke-9 Kabupaten Mesuji nantinya akan dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya. Uniknya, pada tahun ini seluruh pejabat teras Pemkab Mesuji akan memakai pakaian adat Mesuji. Sedangkan pada malam resepsi puncak peringatan akan digelar pertunjukan hiburan, dengan menampilkan artis dangdut ibukota, yaitu Evie Tamala dan Caca Handika, serta artis-

artis lainnya. “Untuk itu, saya mengajak seluruh mas yarakat untuk dapat meramaikan rangkaian agenda acara tersebut dalam rangka memeriahkan HUT ke-9 Kabupaten Mesuji yang mengambil tema Bekerja Cepat, Bekerja Bersama Membangun Kabupaten Mesuji sesuai dengan semboyan Kabupaten Mesuji Bumi Ragab Begawe Caram,” kata dia, saat meninjau persiapan pameran pembangunan. (ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 11 BBM Menjadi Dasar Pembangunan Kampung Panca Negeri BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Pemimpin dalam suatu wilayah pasti mempunyai Program Pembangunan di daerah masing-masing untuk mencapai sebuah program tentunya dibutuhkan strategi, tidak ubahnya seperti Kepala Kampung Panca Negeri, MARLAN. Saat ditemui Tim faktualred. Di ruang kerjanya (Kantor Kampung Panca Negeri Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan 23/11) beliau memaparkan: “BBM menjadi dasar strategi yang saya terapkan untuk mencapai Program Pembangunan di kampung Panca Negeri” BBM itu adalah ”BERENCANA, BERTAHAP, DAN MENYELURUH” Perencanaan dan Tahapan didalam pembang unan kampung sangat penting untuk dilaksanan dan Dituangkan dalam RPJM dan RKP kampung agar pembangunan bisa berjalan secara sistematis. Setiap Kepala KAmpung sudah pati mempunya visi dan Misi dan di dua tahun pertama ini, program Pembangunan yang ditargetkan kepala kampung panca negeri adalah : 1. Infra Struktur Dasar Wilayah Kampung Panca Negeri terdiri dari 8 dusun, jarak tempuh dari masing-masing dusun berkisar 1 sampai 2 km hal ini yang menyebabkan Infra Struktur dasar Jalan, Jembatan, Goronggorong, siring pasang dan Sara Air bersih menjadi Prioritas pembangunan Kampung. Selain Sarana Pendidikan Dan Kesehatan ditahun 2017 ini melalui Anggaran Dana Desa, ada 12 item bangunan Fisik Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kampung Panca Negeri diantaranya, 3 Titik Sumur Bor, 3 Unit Gorong-gorong, 155 M Siring Pasang Dan

Bangunan Sumur Bor, Gorong-gorong, MCK dan Gedung Paud Jalan Rabat Beton. Selain hal itu, untuk persiapan Pembangunan Tahun 2018 dari saat ini Pemerintah Kampung Gencar mencari peluang melalui Pengajuan (Proposal) dan pendekatan Kepada Pemerintah Kabupaten untuk pengaspalan jalan Dan Pemerintah Provinsi melalui Dana Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) 2. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memenuhi Keseimbangan Pembang unan, antara Fisik Dan Sumber Daya Manuasia (SDM), Kepala Kampung PAnca Negeri melalui kelompok, organisasi dan Kelembagaan kampung sering mengadakan kegiatan secara keseluruhan melibatkan peran aktif Masyarakat salah satunya pembinaan Keagamaan.” Pembangunan Suatau wilayah tidak akan terwujud tanpa diimbangi dengan Pembangunan Moral atau Sumber Daya Manusianya (SDM). Peran Penting Pemuka Agama ( Kiyai,

Aparatur Kampung Dan Pelayanan Adminisdtrasi Masyarakat

Ustad dan Kepala Suku) dalam Pembentukan dasar moral atau Peningkatan Ahklak Masyarakat,. karna dari dasar Pembangunan Moral atau Ahklak yang baik, akan timbul kesadaran diri dalam jiwa masyarakat untuk Membangun, merawat serta menjaga Kelestarian lingkungan dan kerukunan hidup dalam masyarakat” Tegas Kepala Kampung Panca negeri. 3. Pelayanan Dan Penertiban Administrasi Dalam Rangka Mendukung dan melaksanakan Program Pemerintah Daerah kabupaten Way Kanan Tentang Kedisiplinan dan Tanngung jawab Kerja Aparatut Kampung, Kepala Kampung Panca Negeri Mewajibkan Kepada aparatur kampung untuk melaksanakan Pekerjaan di kantor kampung disetiap hari kerja, sehingga pelayanan Adminisdtrasi masyarakat akan lebih mudah dan Cepat. Serta kelengkapan Administrasi Kampungpun terpenuhi

baik itu Adminisdtrasi Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Kampung. Untuk membuktikan paparan kepala kampung, Tim faktual.red. mencoba mencari informasi dari masyarakat yaitu Mujiono (Tokoh masyarakat kampung Panca Negeri) ” Mau tidak mau masya rakat mengakui bahwa kepemimpinan bapak marlan kurang dari satu tahun ada sedikit peningkatan dari yang dulu. Baru kali ini masyarakat tahu berapa jumlah dana kampung dan untuk apa saja dana itu yang diumumkan dengan Baleho-baleho Besar di setiap dusun” tegas pria setengah baya ini. “ Dan untuk Pelayanan Masyarakatpun sekarang lebih mudah dan cepat dari pembayaran PBB dan pembuatan surat dilakukan di kantor kampung dan ditangani oleh Aparat sesuai masing-masing bidangnya tidak hanya dengan satu orang sekretaris kampung” tambahya. (MAN)

Sinar Gading Selesaikan DD Tahap 1

Way Kanan, FAKTUAL - Pembangunan di Kampung Sinar Gading Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sudah menselesaikan tahap pertama dana desa tahun 2017, Pembangunan dilaksanakan semaksimal mungkin oleh Ehnarudin Kepala Kampung beserta warga sesuai dengan yang di inginkan oleh warga kampung tersebut. Pelaksanaan pembangunan di kerjakan oleh tenaga di lingkungan masing-masing dimana tempat titik pembangunan tersebut, Letak satrategis Sinar Gafing berbatasan dengan hutan kemasyarakatan register 42 , dengan luas wilayah 1000 km2 , dengan kependudukan 230 KK, yang terbagi dari 3 dusun atau pedukuhan, dengan mata pencaharian rata-rata petani kopi dan karet. Hal tersebut diungkapkan Ehnarudin Kepala Kampung setempat, dengan kelas sosiologis perekonomian bisa dikatakan mencukupi kebutuhan atau sederhana, tentunya untuk mencapai keberhasilan

pembangunan dibutuhkan mutu dan Kwalitas dari hasil pembangunan tersebut konci dasarnya. “Strategi yang diterapkan mencapai program pembangunan itu adalah bekerja sama dari pemerintahan, masyarakat serta lembaga lain yang bisa memberikan wawasan fositif tentang Pembangunan,” ujar kepala kampung yang akrab dengan panggilan EH. Karena dengan luas wilayah kampung dan serta banyak nya yang perlu di tingkatkan adalah pemuda calon generasi penerus bangsa, maka dari itu bangunan harus kokoh, termasuk mental generasi harus kokoh juga, sedangkan lkonci keberhasilan kepala kampung adalah membangun, untuk perencanaan dan tahapan dalam pembangunan kampung dilaksanakan dan dituangkan dalam RPJM dan RKPK Kampung agar pembangunan bisa berjalan secara sistematik, setiap kepala kampung pasti mempunyai bangunan masing-masing tidak sama, terutama beda pada letak posisi kampung, prinsifnya Sinar gading di daerah pegununungan Rawan longsor, maka Infrastruktur dasar perioritas adalah talud dan siring pasang. Wilayah Kampung terdiri dari 3 dusun yang jarak tempuh dari masing-masing dusun tidak berjauhan dan berkisar dari 1 sampai 2 km, dengan lintasan jalan menyalip, dan berujung di kawasan register hal ini yang menyebabkan infrastruktur dasar Jalan sedi kit, sedangkan gorong-gorong Siring pasang dan Talud menjadi Prioritas pembangunan di kampung selain daripada pendidikan dan kesehatan sera pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam memenuhi keseimbangan pembangunan antara fisik dan sumber daya manusia SDM, adapun pembangunan yang sudah terealisasi di tahaf pertama ini; Siring pasang, TPT , Gorong gorong, Aula Kantor Desa, deng an hasil maksimal. Melalui kelompok organisasi dan kelembagaan Kampung sering mengadakan kegiatan secara keseluruhan melibatkan peran aktif masyarakat seperti kegiatan pembinaan di bidang keagamaan seperti pembinaan kegiatan di dalam keagamaan karena pembangunan wilayah tidak akan terwujud tanpa diimbangi dengan pembangunan

moral atau sumber daya manusia yang melibatkan peran penting pemuka agama tokoh adat dasar pembangunan moral atau akhlak yang baik akan timbul kesadaran diri dalam masyarakat untuk membangun merawat serta menjaga kelestarian lingkungan dan kerukunan hidup dalam masyarakat adalah pelayanan dan penertiban administrasi dalam rangka mendukung dan melaksanakan program pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab kerja aparatur kampung mewajibkan kepada aparatur untuk melaksanakan pekerjaan di kantor Kampung setiap hari kerja hingga pelayanan masyarakat akan lebih mudah dan cepat serta kelengkapan administrasi Kampung pun terpenuhi baik itu administrasi pembangunan catatan kependudukan dan keuangan kampung dan proses perkembangan pembangunan Kampung dapat terpantau oleh seluruh lapisan masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya. Pembangunan infrastruktur di kampung anggaran dana desa tahun 2017 pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kampung diantaranya diatas termasuk lapen 2016 sinar gading mendapat pujian dari H.Raden adipati Surya Bupati way kanan. (MAN GS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Lampung Tengah Lumbung Ikan Air Tawar Lampung Tengah, FAKTUAL - Sebagai daerah penghasil Ikan air tawar terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah terus mengembangkan budidaya perikanan. Tercatat, produksi ikan air tawar untuk tahun 2017 sebanyak 30.858,10 ton dengan luas areal kolam 1.836,68 Ha, yang melibatkan 8.119 KK. Menurut Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dalam panen raya ikan gurame di Kecamatan Kalirejo sebagai lumbung daging dan ikan menyambut baik program dari kementrian perikanan mengenai budidaya ikan air tawar. Untuk itu, pengembangan usaha dan dukungan terus dilakukan untuk memperbesar jumlah produksi ikan air tawar di Lampung Tengah. Saat ini, di Lampung Tengah terdapat tiga

kawasan minapolitan dengan tiga komoditas unggulan. Yakni kawasan minapolitan gurame dengan produksi sebesar 7.488 ton dengan daerah sentral di Kecamatan Kalirejo, kawasan minapolitan patin dengan produksi sebesar 9.783 ton dengan daerah sentral di Kecamatan Kotagajah, dan kawasan minapolitan pesisir Kecamatan Bandar Surabaya. “Kalirejo merupakan salah satu daerah minapolitan di Kabupaten Lampung Tengah dengan komoditas unggulan ikan gurame, dan hari ini kita lihat panen gurame kita cukup baik dan bagus. Ini menjadi kebanggaan tersen diri bagi Lampung Tengah dimana produksi panen ikan kita besar dan sehat,” katanya. Guna memaksimalkan potensi ikan air

tawar, Mustafa berjanji akan terus melakukan pembinaan terhadap para petani. Pihaknya juga berjanji akan memberikan bantuan yang dapat menunjang pertumbuhan budidaya ikan tawar, seperti bantuan benih gurame, terpal, dan mesin sedot air. Dengan potensi dan SDM yang mumpuni, ia optimis Lampung Tengah bisa menjadi sentra budidaya ikan air tawar di Lampung. Diharapkan ini bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat khususnya petani-petani ikan di Lampung Tengah. Sementara itu, Kadis Perikanan Lampung Tengah Kuswadi Swardi mengatakan, di kecamatan Kalirejo terdapat 33 kelompok pembudidayaan ikan (Pokdakan) yang memiliki

632 anggota dengan luas kolam 96,6 ha. Produksi ikan gurame konsumsi sekitar 36 ton/tahun, sedangkan untuk produksi benih sekitar 60.503.500 ekor/tahun. “Panen ikan gurame yang dilaksanakan hari ini yaitu bertempat di pokdakan Kalibeling tepatnya di Kampung Kalirejo. Pokdakan Kalibening terdiri dari 12 anggota yang diketuai M. Ridwan,” ujarnya. Pada kesempatan perayaan panen ikan gurame ini, pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat Lampung Tengah di Kecamatan Kalirejo ini untuk memanfaatkan sumber daya lahan yang tersedia dan belum kita berdayakan secara optimal bagi kemakmuran seluruh bangsa.(*)

Lamteng Gelar Featival Kreasi Olahan Singkong Lampung Tengah, FAKTUAL - Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dikenal wilayah penghasil komoditas singkong terbesar di Indonesia. Untuk lebih mendongkrak potensi tersebut, pemkab setempat menyelenggarakan Festival Olahan Singkong. Kegiatan itu diikuti 50 kelompok wanita tani (KWT) dari 27 kecamatan. Festival ini dipusatkan di lapangan Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo, Rabu (29/11). Masingmasing KWT berkreativitas menciptakan resep baru dengan bahan baku utama singkong. Menurut Bupati Lampung Tengah,. Mustafa, singkong merupakan salah satu komoditas unggulan di Lampung Tengah. Selama ini Lamteng telah menyumbangkan 30 persen pasokan singkong baik lokal maupun nasional. Pihaknya mengharapkan komoditas unggulan ini tidak hanya dijual mentah, namun juga dijual dengan olahan yang variatif agar nilai jual singkong terdongkrak. Secara tidak langsung langkah ini juga menjaga stabilitas harga ubi kayu ini. “Mengapa singkong? Karena sebagian besar petani kita menanam singkong. Saya ingin nilai jual singkong naik agar kesejahteraan petani lebih meningkat. Tentunya kita tidak

bisa mengandalkan penjualan produk mentahnya, harus ada inovasi olahan singkong agar nilai jualnya naik,” katanya. Sejauh ini pemkab telah membuat beberapa

inovasi berbahan dasar singkong, mulai dari beras singkong, nasi tiwulku, tepung singkong, dan produk lainnya yang telah dipasarkan ke beberapa daerah.

Dia berharap Lampung Tengah bisa menja di sentra penghasil singkong, termasuk dalam hal olahan singkong. “Saya harap singkong menjadi produk unggulan di Lampung. Apa pun olahan kreasi singkong, saya harap itu hasil kreasi dari Lampung Tengah,” kata dia. Melalui festival ini juga diharapkan bisa mendorong para petani untuk lebih kreatif dalam mengelola hasil panen singkong. “Jika nilai jual singkong menjadi naik, tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya petani,” katanya. Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Jumani menerangkan, pada festival olahan singkong ini para peserta dituntut mampu menciptakan olahan atau resep makanan dari singkong. Para KWT terlihat antusias mengikuti perhelatan tersebut. “Festival ini merupakan tindak lanjut dari program pak bupati dalam menjaga stabilitas harga pertanian. Tak hanya mencanangkan one zone one product, tetapi beliau juga berupaya meningkatkan nilai jual tiap komoditas,” ucapnya. Mustafa juga menyerahkan 267 izin usaha gratis kepada para pelaku usaha di Kecamatan Kalirejo. (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Mustafa Bentuk Polmas Lampung Tengah, FAKTUAL - Memperkuat program ronda di Kabupaten Lampung Tengah, bupati setempat, Mustafa membentuk polisi masyarakat (polmas) yang tersebar di seluruh kecamatan. Polmas dikukuhkan langsung Kapolda Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo, di Gedung Sesat Nuwo Balak, Selasa (28/11/2017). Ada 81 polmas yang dilantik terdiri dari berbagai unsur, tokoh pemuda, agama, adat, dan masyarakat. Menjabat sebagai ketua polmas, Imam Saputra, pembina Mustafa, dan Wakil Ketua Loekman Djojosoemarto. Pelantikan juga dihadiri undangan terdiri dari Babinsa, Babinkantibmas, kasat, Binmas, kapolsek, camat, wakapolda Lampung, kapolres Lampung Tengah, kapolres Lampung Timur, kapolres Tulangbawang, kapolres Mesuji, dan kapolres Metro. Mustafa menuturkan, dibentuknya polmas untuk mendukung program ronda yang telah dijalankan. Polmas, kata dia, menjadi mitra pemerintah dan kepolisian dalam membantu meningkatkan keamanan di seluruh kampung di Lampung Tengah. “Keamanan harus terjaga 24 jam. Jika ronda fokus keamanan di malam hari, keberadaan Polmas diharapkan bisa membantu keamanan atau kondusifitas daerah kapanpun. Lampung Tengah adalah kabupaten terluas, saya menyadari kita tidak bisa berpangku tangan pada aparat penegak hukum mengingat jumlah mereka yang terbatas,” ujarnya. Rencananya polmas akan dibentuk di tiaptiap kampung, sehingga memudahkan kordinasi terkait keamanan di seluruh pelosok Lampung

Tengah. Pembentukan Polmas merupakan langkah preventif dalam mencegah kriminalitas, peredaran narkoba dan permasalahanpermasalahan yang memicu konflik.

“Keberadaan polmas diharapkan bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi di bawah. Gesekan-gesekan masyarakat yang bisa menyebabkan kondflik

juga bisa diminimalisasi, sehingga tidak ada lagi yang namanya perang kampung, perang suku atau ribut-ribut yang merugikan masya rakat,” ujarnya. (*)

Mustafa Canangkan Gerakan Minum Susu Mustafa Minta Lampung Tengah, FAKTUAL - Bertujuan membangun generasi yang sehat, cerdas, dan unggul, Bupati Lampung Tengah, Mustafa mencanangkan gerakan gemar minum susu untuk anak-anak Lampung Tengah. Menariknya gerakan itu memanfaatkan susu produksi dari Lampung Tengah dengan menggandeng perusahaan. Gerakan minum susu untuk anak-anak ini melibatkan pelajar SD dan SMP dari SMPN 1 Gunungsugih. Pelajar yang berjumlah 50 orang ini diajak langsung untuk melihat produksi susu murni di PT. Great Giant Livesstock, Minggu (26/11). Pelajar diajak melihat peternakan sapi perah, proses produksi susu dan hasil kemasan yang dijual di pasaran. “Dalam gerakan minum susu ini kami sengaja mengajak anakanak untuk melihat langsung proses pembuatan susu yang asli diproduksi di Lampung Tengah. Selain menambah wawasan, mudah-mudahan kunjungan itu memotivasi anak-anak untuk rajin minum susu, karena susu memang memang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak,” katanya. Menurut Mustafa, tujuan dari gerakan minum susu yakni membudayakan kebiasaan minum susu di masyarakat Lampung Tengah. Ia berharap anak-anak sengaja generasi penerus bangsa bisa menjadi pribadi yang lebih sehat. “Dengan demikian akan mampu belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cemerlang dan membangun kejayaan bangsa dan negara,” ujar Mustafa. Pencanangan gemar minum susu ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) warganya. Menurut dia, kandungan gizi dalam susu sangat lengkap, dan sangat dibutuhkan tubuh manusia. Terutama kalsium untuk kecerdasan otak, tulang, dan pertumbuhan anak-anak. “Pencanangan gemar minum susu ini untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama anak-anak lebih sehat. Kalsium yang ada dalam susu sangat bagus untuk kecerdasan otak, tulang dan gigi. Lewat gerakan ini, saya ingin melahirkan generasi yang cerdas, unggul dan berprestasi,” katanya. Guna menyukseskan program gerakan minum susu ini, pihaknya juga bakal menggandeng perusahaan untuk bisa membagikan susu gratis kepada anak-anak di Lampung Tengah. Hal ini bisa dilaksanakan secara roadshow lewat sekolah-sekolah maupun even-even tertentu. “Saya harap perusahaan bisa suport dan bersinergi dengan pemerintah untuk melahirkan generasi cerdas lewat gerakan gemar minum susu,” katanya. Sementara itu, Servis Manager PT. Great Giant Livesstock, Rudy Andrianto menerangkan dalam sehari PT. Great Giant Livesstock mampu memproduksi 3.500-4.000 liter susu murni perhari yang dipasarkan di Lampung, Jakarta dan Surabaya. “Kami sudah memiliki 400 ekor sapi dan 200 ekor yang sudah mampu produksi susu. Produksi kami sudah 3.500-4.000 liter per hari dan dipasarkan di Lampung, Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya program gemar minum susu yang dicanangkan pak bupati, tentunya kami suport. Aksi bagi-bagi susu juga sudah kami lakukan ke masyarakat dan sekolah-sekolah,” ujarnya. (*)

Masyarakat Ikut Membangun Daerah

Lampung Tengah, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah, Mustafa menggunakan konsep gerakan masyarakat. Dalam konsep itu masyarakat dilibatkan turut membangun daerah. Seperti ronda yang berlangsung di Kampung Sendang Ayu Kecamatan Padangratu, Mustafa melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari petani, Linmas, RT, peternak dan unsur lainnya. Acara juga dihadiri ratusan mahasiswa Polinela Lampung yang sedang menjalani KKN di kampung tersebut. Pada kesempatan itu masyarakat diajak untuk bersamasama membangun Lampung Tengah menjadi lebih baik. “Sebagai kabupaten terluas, tentunya tidak mudah membangun Lampung tengah. Dibutuhkan peranan masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Mustafa. Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat mencakup beberapa aspek strategis mulai dari keamanan lewat ronda, pembangunan jalan kampung, gotong royong dan pembangunan infrastuktur publik di kampung-kampung. “Semua pembangunan ini melibatkan masyarakat. Saya gerakkan warga untuk ikut berperan. Saya tanamkan bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan berpangku tangan, masyarakat harus ikut bergerak. Inilah yang mendasari proram Lampung Tengah Bergerak,” ujarnya. Pihaknya membuka kesempatan luas bagi masyarakat yang ingin menyampaikan secara langsung apa yang menjadi harapan warga. “Dalam serap aspirasi tidak ada sekat lagi antara pemimpin dan masyarakat. Warga bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi masukan dan harapan masyarakat. Ronda tidak hanya berbicara keamanan, tetapi menjadi cara saya untuk melihat rakyat dan mendengarkan mereka,” katanya, Sabtu (1/12). (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Era Ridho, Rp500 Miliar Dana Provinsi Masuk Tulangbawang Barat Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Aprilani Yustin Ficardo, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus mengejar pembangunan Kabupaten Tulangbawang Barat agar sejajar dengan daerah otonomi di Lampung. Sejak 2014, lebih dari Rp500 miliar APBD Provinsi mengalir ke Tulangbawang Barat. Sebagai kabupaten berusia sembilan tahun, Tulangbawang Barat memerlukan perhatian khusus, terutama infrastruktur. “Tulangbawang Barat merupakan kabupaten muda berusia sembilan tahun. Tetapi kemajuannya mampu bersaing dengan daerah lain dan bersinergi dengan program Gubernur Lampung Muham mad Ridho Ficardo, sesuai slogan yang dimiliki nya yaitu Bumi Ragem Sai Mangi Wawai, Kebersamaan Untuk Keberhasilan,” kata Yustin Ridho Ficardo saat menghadiri penilain Lomba Kesrak PKK, KB, dan Kesehatan tingkat Provinsi

Lampung, kemarin. Kehadiran istri Gubernur Lampung itu disambut ribuan warga Tiyuh Lesung Bhaktijaya, Lambu Kibang. Lomba ini bertema ‘Hari Kesa tuan Gerak PKK ke 45 tahun 2017, kita wujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera melalui penguatan dasawisma menuju Tubaba Top, Terdepan Optimis dan Pasti Maju’ Pemerintah Provinsi Lampung terus mem bangun infrastruktur jalan dan jembatan. Jembatan yang dibangun antara lain Way Sebetik, Way Tujok II, Way Kendil, dan Jembatan Way Tuni. “Semoga pembangunan jembatan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dab menjadi kawasan pendu kung pertanian dan lumbung ternak,” ujar Yustin. Bunda Paud dan Duta Baca Provinsi Lampung itu menyampaikan kebanggaannya terhadap

SPBU Kalimiring Utamakan Kendaraan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kalimiring, Kecamatan Tumijajar, Tulangbawang barat (Tubabar), Provinsi Lampung, siap melayani masyarakat dalam pengisian bahan bakar, melalui karyawan yang telah terlatih dan mengedepankan kendaraan. “Kami di sini selalu mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dan membuat mereka puas,” kata Goles Susandi, pengawas SPBU tersebut, kemarin. “Selain itu dari 18 karyawan yang ada, sebelum bekerja kami adakan brefing terdahulu guna memberikan masukan kepada mereka agar lebih baik lagi melayani masyarakat,” ujarnya. “Kami berharap pelayanan kami memuaskan masyarakat,” katanya. (HR)

Pembangunan Pasar Pulung Kencana Diharapkan Cepat Rampung Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Pedagang di Pasar Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), Provinsi Lampung mengharap pembangunan pasar setempat cepat selesai. Menurut Umi, pedagang di pasar itu sebagai pedagang resah karena belum tahu dimana akan ditempatkan. “Memang betul pasar sementara tersebut sedang berjalan atau dibangun saat ini,” ujarnya, kemarin. “Selain itu dengan adanya tempat sementar tersebut, kami juga tidak tau apakah tempat tersebut mengeluarkan biaya lagi atau tidak,” kata dia. “Kami berharap kepada pemerintah setempat mempercepat pembangunan pasar tersebut,” katanya. (HR)

Tulangbawang Barat. “Satu lagi yang patut diacungi jempol untuk Tulangbawang Barat yaitu memiliki destinasi wisata yang menjadi top dan viral di sosial media, yaitu Masjid 99 Cahaya yang memiliki keunikan dan keindahan asmaul husna yang di langit-langit masjidnya. Bukan hanya destinasi wisata yang terpenting menjadi pusat kegiatan keagamaan dan tempat ibadah bagi masyarakat.” Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad, mengakui kemajuan daerahnya tidak lepas dari dukungan Gubernur Ridho Ficardo. “Tidak mungkin kami bisa membangun Islamic Center, membangun Tugu Rato, dan Tugu Megopak. Ini semua adalah bentuk partisipasi dan bantuan yang diberikan Pemprov Lampung,” kata Umar. Sebagai warga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip nemen, nedes, nerimo, jangan terpecah belah, terprovokasi, dan termakan janji. “Sejak 2014 hingga 2017 dan 2018

mendatang bentuk investasi pemerintah Provinsi Lampung di Tulangbawang Barat lebih dari Rp500 miliar untuk jalan, jembatan, dan lainnya,” kata Umar Ahmad. Pada kunjungan itu, Yustin Ficardo memberikan bantuan sembako, alat kesehatan, dan hadiah kepada Juara III Tahhfiz Quran tingkat Provinsi kepada Ahmad Nabil Murad dari Madrasah Diniyah, Juara I menulis Surat untuk Gubernur Bujung Demi, dan Juara II menulis surat untuk Bupati, Tri Setia Ningsih. Selain itu, bantuan tiga kambing kepada tiga petani dan penyuluh pertanian. Hadiah umrah gratis diberikan bagi dua warga tertua yang menghadiri acara tersebut yakni Kesmokejo (77) dan Wartowiono (76) dari Lesung Bhakti Jaya. “Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya akan dapat menginjakkan kaki di Tanah Suci,” ucap Warto sambil menangis. (HER)

Puskesmas Pagardewa Buang Limbah Medis Sembarangan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Pus kesmas Tiyuh Pagardewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tu babar), Provinsi Lampung,diduga membuang sampah bekas obat-obatan secara semba rangan. Betapa tidak, banyak sampah obat-obatan dan bekas suntikan di sekitar bekas Puskesmas lama di tiyuh tersebu. Menurut Kepala Puskesmas Pagardewa, Suhendi, sampah tersebut sudah lama dan pihaknya juga sudah di panggil sekretaris Dinas Kesehatan. “Langsung kami pungut semua dan sudah bersih, jadi semuanya sudah kami bersihkan,” ujarnya, kemarin. “Saat kami membersihkan ada saksi, tapi kok masih ada sampah tersebut,” katanya. (HR)

Karang Taruna Margodadi Tidak Dapat Anggaran Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Warga Margodadi, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), Provinsi Lampung, mengeluh terkait masalah anggaran Karang Taruna di tiyuh tersebut. Alasannya, dari tahun 2016 sampai sekarang untuk anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pemuda tidak ada. Menurut anggota Karang Taruna yang namanya enggan disebutkan, selama ini kegiatan pemuda di tiyuh itu aktif, cuma mereka juga mengeluh dan bingung jika

mereka ingin membuat suatu kegiatan dananya tidak ada. “Selama ini kami membuat kegiatan hanya minta iuran masyarakat setempat agar kegiatan tersebut berjalan, kami bingung harus berbuat apa,” katanya. “Kami berharap kepada aparatur tiyuh agar dapat memperhatikan nasib kami. Karena ini membawa nama tiyuh sendiri,” katanya. (HR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Sembilan Jembatan Dibangun

Seluruh Jalan di Tuba Terhubung Tulangbawang, FAKTUAL- Kendala warga Tulangbawang (Tuba) yang harus jalan memutar melewati perkebunan tahun ini berakhir. Seluruh jalan di Koridor 22 yang terputus akibat kerusakan jembatan bakal tersambung. Pemerintah Provinsi Lampung membangun sembilan jembatan agar konektivitas di daerah itu lancar. Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, keluhan utama warga Tulangba wang adalah banyaknya jembatan rusak peninggalan era 80-an. “Jembatan tersebut eks jalan transmigrasi. Kontruksinya tidak memadai lagi. Akibatnya, warga harus memutar jauh lewat jalan perkebunan. Selain jauh, menjadi ekonomi biaya tinggi karena warga harus bayar jika lewat jalan perkebunan,” katanya, kemarin. Sembilan jembatan yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Koridor 22 ini, menghubungkan jalan-jalan utama di Tulangbawang. Koridor itu yakni Simpang Unit VIII-Gedung Aji, Gunung Aji-Umbul Mesir, Simpangpematang-Brabasan, dan Brabasan-Wiralaga. “Koridor ini urat nadi ekonomi Tulangbawang dan sekitarnya. Perbaikan jembatan ini agar roda perekonomian menggeliat,” kata Ridho. Pada tahap awal, Pemprov membangun tiga jembatan box culvert yakni Way Pidada III, Way Pidada IV, dan Way Kecubung I. Melalui APBD Perubahan 2017, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung membangun enam jembatan serupa yakni Way Penawar 3, Way Gedong Aji, . Way Kecubung 2, Way Suhai 1, Way Opak, dan Way Basoh. Gubernur Lampung Ridho menargetkan pembangunan sembilan jembatan baru itu, mampu memperlancar arus barang dan jasa, terutama komoditas agrobisnis Tulangbawang seperti sawit, jagung, padi, dan karet. “Jembatan itu menghubungkan sentra-sentra produksi pangan Tulangbawang seperti kawasan padi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawapitu. Ini sentra pangan Tulangbawang dan kami menar getkan dapat mendukung Lampung sebagai lumbung pangan nasional,” katanya. Kabupaten Tulangbawang, menurut gubenrur,

merupakan salah satu penopang peningkatan daya saing Lampung yang kini berada di posisi 11 nasional. Pembangunan infrastruktur ini, kata Ridho, merupakan bagian peningkatan daya saing. “Konektivitas itu syarat peningkatan daya saing. Saya berharap pembangunan sembilan jembatan baru ini, konektivitas Tulangbawang ke jalan nasional meningkat,” kata Ridho. Dalam meningkatkan konektivitas ini, Pemprov Lampung menganggarkan dana Rp1,3 muliar pada APBD murni dan Rp2,8 miliar pada APBD

perubahan, sehingga totalnya Rp4,1 miliar. Kesembilan jembatan ini berkekuatan maksimal 14 ton dengan usia ekonomis 25 tahun. Jembatan ini menghubungkan jalan sepanjang 22,5 km di ruas Simpang Unit VIII-Gedung Aji dan 31,5 km di ruas Gedung Aji-Umbul Mesir. Dana ini merupakan bagian Rp41,9 miliar yang dialokasi kan untuk pembangunan dan rehabilitasi jembatan pada APBD 2017. Pemilihan konstruksi box culvert dengan panjang 3-6 meter x 9 meter, menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, tepat untuk kondisi Tulangbawang. “Jembatan

yang rusak berada pada sungai yang tidak berarus deras, bekas sawah, dan ketinggian permukaan air pendek,” kata Budhi Darmawan. Pihaknya menargetkan di akhir 2017, seluruh jalan yang berada di Koridor 22 Tulangbawang dapat tersambung. Pembangunan enam jembatan yang dianggarkan melalui APBD Perubahan, kata Budhi, kini dalam tahap pengerjaan akhir. “Targetnya, tak ada lagi warga yang harus memutar jauh melewati perkebunan. Kami berharap pemakai jalan dan jembatan mematuhi tonase maksimal, agar jalan dan jembatan berumur panjang,” kata Budhi. (*)

Pekerjaan tak Sesuai Kontrak, Jangan Diterima Kepalo Tiyuh dan Lurah di Tubaba Gelar Arisan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sebagai upaya memperat silaturahmi dan koordinasi, seluruh kepalo tiyuh dan lurah di Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubabar), Provinsi Lampung, menggelar arisan. Ketua APDESI setempat, Wirdani, pada saat arisan di rumah kepalo tiyuh Panaraganjaya Indah, Rabu (29/11) mengatakan, arisan hari itu merupakan kali terakhir untuk pemutaran tahap kedua. “Untuk ke depan atau pemutaran

tahap ketiga akan kami lakukan Januari tahun 2018,” ujarnya. Camat Tulangbawang Tengah, Nur Muhammad mengaku bangga atas inisiatif seluruh kepalo tiyuh dan lurah di kecamatan tersebut. “Kami juga akan mengadakan Lomba PKK di Tiyuh Lesungbakti Jaya, Kecamatan Lambukibang,” katanya. “Saya harapakan semua hadir serta memakai seragam agar kompak. Kegiatan itu akan gubernur Lampung,” katanya. (HR)

RALAT

Terdapat kesalahan penulisan di SKM FAKTUAL pada halaman 14 Edisi Edisi 438/ Tahun Ke-15 / 20 - 26 November 2017, tertulis : “4 Siswa SMP Swasta di Tubaba Dipukul Ketua Yayasan” Seharusnya : “3 Siswa SMP Swasta di Tubaba Dipukul Ketua Yayasan”. Atas kesalahan tersebut, redaksi meminta maaf atas pihak-pihak terkait.

Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami mengingatkan kepada jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk berhati-hati dalam menerima pekerjaan atau barang. Dia mengimbau agar kepada jajarannya agar tidak menerima pekerjaan atau barang yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Menurutnya, jika pekerjaan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang ada dapat dikatakan fiktif dan dapat berakibat ancaman hukuman pidana. Dia juga mengingatkan kepada pengawas kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk

melaksanakan pengawasan sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan dan menerima barang harus sesuai kontrak. Dia minta kepada jajarannya agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerima setiap pekerjaan atau barang baik dalam spesifikasi, kuantias, dan lain-lain, serta selalu pedomani peraturan pelaksanaannya agar terhindar dari kesalahan. “Barang yang diterima harus sesuai kontrak, jika tidak sesuai agar tidak diterima. Hindari menerima pekerjaan fiktif, tingkatkan kehatihatian dan selalu pedomani peraturan yang ada,” ujarnya, Rabu (29/11). (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017 Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa ten Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar Bursa Inovasi Desa dan Promosi Pembangunan Desa, di GSG setempat, Kamis (30/11). Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, dalam era modern yang penuh dengan persaingan global, terutama persaingan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik dan merata menjadi fokus utama di hampir semua negara. “Hal ini penting sebagai salah satu cara yang cukup efektif dalam menarik investor ke negara mereka, di samping penataan birokrasi dan manajemen keuangan daerah. Negara kita telah giat melakukan pembangunan infrastruktur, namun masih terkendala oleh beberapa masalah. Salah satu permasalahan yang selalu menjadi concern di Indonesia adalah pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya, pemerintah sangat memperhatikan pembangunan desa,” katanya. Seiring dengan permasalahan itu, kata dia, pemerintah juga ikut berbenah dalam memperha tikan pembangunan desa. Hal ini memang tidak lepas dengan logika sederhana dalam kajian fakta bahwa desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan kota. Hal ini juga yang memicu arus urbanisasi yang turut serta menimbulkan masalah dalam kota. Oleh karena itu, pembangunan desa akan lebih diperhatikan sebaga cara untuk memutus rantai ketimpangan pembangunan di Indonesia Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

WAYKANAN

Way Kanan Gelar Inovasi Desa Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupa ten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa, kata dia. Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan

upaya perbaikan terkait isu-isu dalam pelaksanaan Dana Desa selama ini, Kementerian Desa PDTT secara proaktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID), dirancang untuk mendorong dan

memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan. (RSD)

Kominfo Way Kanan Luncurkan Free Hotspot

Mustafa Hadiri Pembekalan Relawan di Way Kanan Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah, Mustafa menghadiri pembekalan Relawan Mustofa yang berlangsung di Lapangan Sepakbola Kampung Bumibaru, Kecamatan Blambanganumpu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (30/11/2017). Selain program yang telah ada Mustafa mengatakan, masih banyak program-program lainnya yang akan dilakukan di Bumi Lampung jika nanti terpilih, seperti membuat program Rumah Sakit yang siap untuk antarjemput di setiap kabupaten, dimana setiap pasien yang sakit yang dijemput akan diantarkan pulang kerumahnya masing-masing dalam keadaan sehat. Mustafa yang saat ini masih tercatat sebagai Bupati Lampung Tengah yang terkenal dengan ronda ke kampung-kampung ini juga meng harapkan kepada Relawan Mustafa yang ada agar dalam menjalankan kerja sebagai Relawan pemenangangn Mustafa untuk Guberrnur Lampung 2018 bersikap santun dengan menge depankan etika kesopanan dengan pendekatan kekeluargaan agar pemilih yang belum tertarik

dan belum menentukan pilihannya dalam Pilgub nanti dapat menjatuhkan pilihannya kepada Mustofa sebagai Gubernur Lampung. Selain itu juga kepada Tim Relawan, Mustafa juga mengingatkan jika ada Tim Relawan Calon Gubernur lainnya yang menawarkan barangbarang berbentuk Sembako kepada Tim Relawan, supaya barang tersebut diambil saja, dan tidak tergoyah hanya karena Sembako yang mereka dapat, ambil barangnya dan pilihannya tetap kepada Mustafa sebagai calon Gubernur Lam pung. Sementara itu sebelumnya, Ketua Tim Rela wan Mustafa pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Miswan Rodhy dalam orasi politik di hadapan Tim Relawan menjabarkan teknik dan trik para Relawan Mustofa dalam bekerja di lapangan dan melakukan sosialisasi kepada jiran tetangga yang ada di sekitar, serta tak lupa mengajak sanak saudara dan handai taulan, menjatuhkan pilihannya kepada Mustofa sebagai gubernur Lampung dalam Pilgub yang akan datang. (*)

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa ten Way Kanan yang dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) , Secara resmi meluncurkan Free Hotspot ditiga titik yakni di Lapangan Korpri Blambangan Umpu, Lapangan Sriwijaya Baradatu dan Lingkungan Dinas Kominfo. Rabu (29/11/2017) Lounching secara simbolis tersebut dilakukan di Aula Kantor Camat Baradatu yang dihadiri Bupati setempat, Raden Adipati Surya. Menut Adipati, teknologi dibuat dan dikem bangkan untuk mempermudah setiap pekerja dan membawa manfaat bagi kehidupan. Dengan perkembangan teknologi memudah kan setiap manusia menyampaikan maupun memperoleh informasi yang diinginkan, katanya. “Kemajuan teknologi semakin memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi maupun berkomunikasi dengan berbagai kalangan, saya minta dengan adanya Free Hotspot ini dapat digunakan secara bijak,” kata dia.

“Melalui teknologi apapun informasi dapat kita akses, dan saya menghimbau kepada masyarakat semua, mari kita hindari berita bohong dan ujaran kebencian, ayok kita gunakan Internet dengan baik dan benar untuk pengeta huan lebih tentang apa saja yang ingin kita akses di era dunia digital pada saat ini,” katanya. Sementara itu Kepala dinas Kominfo, Bakhril, menyampaikan free hotspot tersebut diadakan untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan jaringan internet. “Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Kominfo baru dapat merealisasikan tiga titik yakni di lapangan korpri, lapangan sriwijaya baradatu, dan di lingkungan kantor Dinas Kominfo,”ujarnya. Hadir pada acara tersebut Camat Arie Anthony Thamrin beserta unsur pimpinan Kecamatan Baradatu dan perwakilan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.(JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Kesbangpol Lambar Adakan Dialog Bela Negara

Lampung Barat, FAKTUAL - Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat (Lambar), meng adakan dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran

Bela Negara, di Ruang Rapat Kenghatun BPKAD, Selasa (28/11) Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan,

Adi Utama, menyikapi perkembangan situasi global yang begitu cepat bangsa Indonesia harus semakin siap, mematangkan kualitas

sumberdaya manusianya agar tidak larut dalam gelombang perubahan global. “Global atau dalam bahasa yang umum kita kenal dengan globalisasi.” Kemudian pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, dengan berkeyakinan pada pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, katanya. Kepala Kesbangpol Raswan mengatakan, kegiatan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ormas, LSM, an pelajar sekira 100 orang yang merupakan perwakilan dari 15 kecamatan itu mensosialisasikan peningkatan kesadaran bela negara dan ciptakan kader yang berwawasan, berintelektual, dan berakhlak mulia. “Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu negara, suatu daerah teritotial yang rakyatnya diperintah sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopollitis dari kekuasaan yang sah,” katanya. Tujuan pemberian materi-materi ini diharapkan dapat memperkuat jiwa nasionalisme, patriotisme serta kesadaran berperan aktif dalam upaya pembelaan terhadap negara serta siap dan tanggap menghadapi bencana. (ADI)

Ketua TP PKK Lambar Lantik Pengurus Kecamatan Jalan Lintas Longsor, Satu Rumah Tersapu Arus Sungai Lampung Barat, FAKTUAL - Guyuran hujan deras sejak pagi hari di Kabupaten Lampung Barat, mengakibatkan rumah milik Iwan Riadi (44), warga Pemangkusatu, Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit roboh terbawa arus sungai, Minggu (26/11), sekira pukul 17.00 WIB. Peratin Kubuperahu Eri Susianto saat dikonfirmasi mengatakan, rumah tersebut berada di pinggir Way Laai yang tepat di pinggir Jalan Lintas Nasional Liwa -Krui. “Rumah panggung dan tiga ruko di bawahnya tersebut terbawa longsor akibat meluapnya Way Laai dan semua harta bendanya ikut terbawa arus sungai,” kata Eri. Dalam musibah tersebut, kata dia, tidak ada korban jiwa tetapi banyak harta benda kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah lebih. “Ini adalah musibah alam, kerugian materi belum bisa kami pastikan, tetapi perkiraan mencapai ratusan juta. Besok data konkritnya baru akan kami sampaikan ke kecamatan dan kabupaten,” ujar dia. Pihaknya berharap pemkab setempat memberikan bantuan untuk meringankan beban korban saat ini. “Kami ikut prihatin dengan musibah yang ditimpa warga, harapan kami pemkab memberikan bantuan berupa materi kepada korban. Dan saya juga selaku peratin meminta warga berhati-hati mengingat saat ini memasuki musim penghujan terutama bagi warga yang rumahnya dekat dengan tebing,” kata Eri. Sementara itu jalur Liwa-Krui tepatnya di PAL 8 Kabupaten Pesisir Barat tertutup longsor, jalan lintas menjadi tidak bisa dilintasi. (*)

Lampung Barat, FAKTUAL - Ketua TP PKK, Lampung Barat (Lambar), Ny. Helwiyati Komala Dewi, melantik Ketua TP PKK Kecamatan Lumbok Seminung, Airhitam, Sukau, Batuketulis, Patulis Pagar Dewa, dan Sumberjaya, di Aula PKK setempat, Selasa (28/11/2017). Menurut istri Mukhlis Basri, bupati Lambar itu, gerakan PKK bertujuan meningkatkan keluarga melalui program. Dalam pelaksanaan kelembagaan dan pengelolaan Gerakan PKK perlu dipimpin seorang ketua setiap jenjang, istri gubernur, isteri bupati, isteri walikota, isteri camat, dan isteri kepala desa /lurah semua itu ada dalam ketentuan – ketentuan gerak PKK, katanya. “Jalinlah komunikasi yang baik di antara pengurus PKK, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat pekon termasuk kelembagaan yang yang lain sehinggga dapat saling bahu membahu untuk mewujudkan pekon –pekon unggulan di masing-masing-masing kecamatan,” ujarnya. (ADI)

Bupati: Segera Laksanakan Tes Narkoba Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri meminta agar seluruh pegawai segara melaksanakan tes narkoba. Hal tersebut diungkapkan saat bupati menghadiri Rakor Bulanan di Aula pemkab Kamis (26/03). “Saat menghadiri musrenbang provinsi kemarin, gubernur meminta untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan tes narkoba. Terkait permasalahan narkoba ini, kami sudah lama berbicara mengenai hal ini baik kepada wakil, sekda. Untuk itu, saya harapkan ini segera dilakukan, waktunya jangan diberitahu, untuk itu minta kepada wakil bupati untuk segera melaksanakan tes urine ini. Kalau perlu hari ini, tapi kira-kira yang mau ngetes siap apa tidak. Kalaupun ada PNS yang benar-benar terbukti memakai, berdasarkan arahan gubernur akan langsung diberhentikan,” ungkap bupati. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Drs. Makmur Azhari yang menyampaikan pada rapat forkopimda Provinsi Lampung bahwa titik berat yang menjadi permasalahan adalah masalah narkoba. Untuk itu, pihaknya juga menyatakan bahwa dari tim fasilitasi kabupaten sudah mencoba menindaklanjuti harapan bupati tersebut dan telah dibicarakan tingkat sekretariat. “ Bahwa kita akan berusaha dalam waktu dekat akan menjalankan instruksi bupati bahwa akan segera dilaksanakan tes narkoba, namun waktunya tidak akan diberitahukan,”

ungkap wabup. “Namun hal yang lebih penting terutama camat, bahwa berdasarkan arahan gubernur menanggapi Instruksi presiden mengenai indonesia darurat narkoba. Untuk diketahui bersama, bahwa Provinsi Lampung mendapat target ±1.000 pecandu narkoba yang harus direhabilitasi, dalam teleconference beberapa waktu lalu disebutkan masing-masing target kabupaten, dimana untuk Lampung Barat mendapat target 23 orang,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Launching KRL, Akmal Minta Panitia Turun Lapangan Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat Launching Kebun Raya Liwa tahun 2017, di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda, Kamis ( 30/11). Pj. Sekdakab Lambar, Akmal Abdul Nasir meminta panitia turun ke lapangan. Menurut dia, pada kegiatan tersebut Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia, Menko Bidang PMK, LIPI (kepala LIPI, Inspektur, Deputi Hayati, Kepala Biro, Kapus PKT-KR dan Staf ) bakal hadir. Selain itu, Kementerian PUPR (Menteri, Dirjen Cipta Karya, Direktur BPB, Satker PPBLS dan Staf ), Komisi VII DPRRI (terkonfirmasi 4 Orang), Gubernur ,Balitbang, Dinas Kehutanan, PU, Bappeda, Pariwisata , Bupati/Walokota se Provinsi Lampung, mKetua DPRD se Provinsi Lampung, Kebun Raya LIPI , Kebun Raya dan Instansi Induk se Indonesia, Forkopimda Lampung Barat, Ketua Komisi DPRD Lampung Barat, OPD dan Camat Se Lampung Barat, Kepala Sekolah dan Lain-lain (TNBBS, Wahli, WWF, WCS, Pramuka, Media, Universitas). “Saya minta kepada OPD untuk nanti turun ke lapangan mengecek lokasi yang strategis untuk didirikan tarup. Cek dan turun ke lapangan tolong untuk disesuaikan dimana lokasi yang terbaik jangan sampai merusak tanaman yang sudah mulai di kembangkan serta koordiansikan kepada OPD terkait,” katanya. Selain itu untuk undangan terutama keamanan saya minta kepada Kepolisian, Pol PP, serta Dinas Perhubungan agar dapet mengerahkan personilnya untuk dapat berjaga di lokasi. “Untuk undangan dapat diperhatikan juga persiapannya apa lagi mengundang 1000 Pelajar dari hal terkecil seperti snack dan lain-lain agar dipersiapkan,” katanya.

Kemudian pada launching nanti juga diada kan pameran yaitu pameran kopi. “ Saya juga minta Dinas Perkebunan mempersiapkan pameran tersebut dengan baik”, ujarnya sembari menyam

paikan tolong nanti untuk dipelajari secara mendeteil agar tidak ada masalah pada saat Lauching nanti, saya minta kepada Pol PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan untuk siap sianga

apa lagi saat ini cuaca ekstrim segala sesuatu akan terjadi , jadi saya minta untuk siap sianga dan peralatan yang sekiranya di butuhkan untuk dipersiapkan,” ujarnya. (ADI)

Lambar Peringati Hari Korpri

Bupati Lambar Minta Camat Siaga Bencana Lampung Barat, FAKTUAL - Melalui rapat koordinasi bulanan, Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri menghimbau camat siaga dan jangan mening galkan tempat, jika terjadi bencana sesegera mungkin cepat tanggap. “Saya juga minta kepada Pol PP, BPBD, PU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan selalu antisipasi , pasang rambu-rambu lalu lintas di daerah rawan bencana alam, terutama di Kecamatan Belalau sampai Sumberjaya,” katanya, Rabu (29/11). Dalam kesempatan tersebut sejumlah persoalan dibahas, di antaranya dokter spesialis, lounching Kebun Raya Liwa, penggunaan papan reklame yang ada di Tugu Liwa, cuaca, dan RAPBDes serta realisasi anggaran. Terkait dengan dana desa, bupati juga meminta agar penyusunan data tahun 2018 nanti kepada camat kepada badan terkait agar betul-betul mengikuti per aturan yang baru No: 19 tahun 2017 . Jangan samapi laporan terkait Bumdes nanti dapat menjatuhkan WTP di masa yang akan datang. (ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar upacara HUT ke-46 Korpri, HUT ke72 PGRI, Hari Guru Nasional, Peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, di Lapagan Pemkab setempat, Rabu (29/11) Pada upacara tersebut bertindak sebagai Insfektur Upacara Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri, Komandan Upacara Erwansyah, Perwira Upacara Paijo, dan hadir Wakil Bupati Lampung Barat, Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir, Ketua DPRD Lambar Edi Novia, anggota DPRD Lambar, Polres Lambar, Forkompinda, Muspida, ketua TP PKK, Dharma Wanita, BUMD ,BUMN, PGRI, asisten bupati, staf ahli bupati, kepala OPD, serta siswa SLTP dan SLTA sederajat. Menurut Mukhlis Basri, 29 November 1971, Korpri telah menunjukkan peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. sebagai organisasi yang mewadahi para aparatur sipil negara, korpri telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang. “Selain itu kita juga memperingati hari guru nasional dan HUT PGRI. Tema hari guru nasional tahun ini adalah: Membangkitkan

Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Penguatan Pendidikan Karakter dengan tema tersebut pgri bertekad menjadikan guru sebagai lokomotif perubahan. pemerintah berharap agar para pengurus pgri diberbagai tingkatan bekerja keras mengawali perjuangan dan aspirasi guru, pendidik, tenaga kependidikan dalam mewujudkan profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan dengan santun, elegan, bermartabat tanpa membedakan status,” katanya. “Kita juga memperingati hari kesehatan nasional (hkn) yang diperingati setiap 12 November. pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan selamat hari kesehatan nasional kepada segenap jajaran kesehatan, para pemangku kepentingan, mitra kesehatan dan seluruh elemen masyarakat,” katanya. “Kita juga memperingati hari cinta puspa dan satwa nasional. hari cinta puspa dan satwa nasional merupakan momen untuk terus dikampanyekan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di indonesia. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah utamanya korpri untuk bersama-sama memanfaatkan dan mencintai puspa dan satwa secara lestari,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

Pemkab Pesisir Barat Rakor Saber Pungli Pesisir Barat, FAKTUAL- Pemerintah Kabupa ten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, mengadakan rapat koordinasi satuan tugas sau bersih pungutan liar (Saber Pungli), di Gedung Wanita Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin. Tujuan kegiatan itu memberantas pungutan liar secara maksimal, memberikan pelayanan, terbangunnya pola piker aparatur negara yang mengutakamkan pelayanan prima dan terciptanya kesadaran menghilangkan pungli. Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal mengatakan, pemberantasan pungli bukan saja mencegah kerugian negara, tapi menghilangkan kebiasaan buruk . “Saya berharap seluruh jajaran Satgas Saber Pungli aktif memberantas pungli dn mendorong semua kepala organisasi perangkat daerah melaporkan oknum yang melakukan pungutan liar,” katanya. Menurutnya, perlu tindakan tegas, terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera. “Kita mengetahui telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa kali di Pesisir Barat,” katanya. Pada kesempatan itu Bupati Pesibar , Agus Istiqlal meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk lang sung menangkap jika ditemukannya pejabatpejabat nakal baik dilingkungan Pemkab Pesibar maupun diinstansi lain yang melakukan jual beli jabatan hanya untuk keuntungan pribadi. Menurut Agus, sejak awal dirinya dan Wakil Bupati, Erlina dilantik pada Februari 2016 lalu, pihaknya langsung berkomitmen penuh untuk memberantas tumbuh suburnya tindakan pungli didalam tubuh sektor pemerintahan, baik ditingkat kabupaten hingga yang terendah ditingkat pekon. “Sejak saya dan Erlina dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pesibar, kami sudah berkomit men untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan kepada masyarakat secara gratis disemua sektor,” tegas Agus. Dilanjutkannya, hal tersebut dibuktikan dengan promosi kenaikan pangkat para pejabat, penerimaan pegawai, dan penerimaan tenaga kontrak yang dilakukan secara gratis. “Semua itu saya laksanakan dengan tidak melakukan

pungutan sekecil apapun dan dengan alasan apapun juga terhadap para pejabat yang naik pangkat, para Bidan PTT yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun para tenaga kontrak yang diterima dilingkungan Pemkab Pesibar,” lanjut orang nomor satu di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu. Karenanya, Agus meminta kepada Satgas Saber Pungli Pesibar meminta agar segera melakukan tindakan tegas, jika menemukan para pejabat nakal yang melakukan tindakan melanggar peraturan hanya untuk mementingkan

keuntungan pribadi. “Saya minta Satgas Saber Pungli langsung tangkap jika ada pejabat nakal yang jual beli jabatan, pungli penerimaan tenaga kontrak, dan tindakan pungli lainnya yang merugikan masyarakat dan melanggar aturan, jelas saya kecewa jika ada aparatur pemerintahan yang demikian,” pinta Agus. Agus berharap agar peranan Satgas Saber Pungli bisa lebih dimaksimal, dengan begitu penanganan terhadap upaya pemberantasan tindakan-tindakan pungli juga bisa lebih intensif.

“Bantu saya dalam memberantas pungli di kabupaten paling bungsu di Lampung ini, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal, dan negara tidak dirugikan,” pung kasnya. “Niat baik saya sudah muncul sejak awal kami dilantik, untuk menciptakan dan menerapkan pelayanan maksimal, gratis dan bermanfaat. Karenanya saya mohon peranan Satgas Saber Pungli untuk membantu mewujud kan cita-cita tersebut,” tukas Agus. (NAS)

125 Atlet Pesibar Siap Berlaga di Porprov Pesisir Barat, FAKTUAL – 125 atlet asal Pesisir Barat dari delapan cabang olah raga (cabor) dilepas Bupati Agus Istiqlal dihalaman Sekretariat Pemkab Pesibar, Jumat (24/11) untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke- 8 di Bandar Lampung. Agus menyampaikan bahwa penyelenggaraan Porprov Lampung yang ke-8 ini, merupakan momentum untuk menorehkan prestasi bagi para atlet Pesibar sekaligus pembinaan terhadap atlet-atlet yang potensial serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan keahlian dan kemampuannya. Dengan demikian kegiatan ini bertujuan untuk memberikan media, bimbingan dan dukungan kepada para atlet muda dalam meningkatkan prestasi. Hal ini, dikarenakan keberhasilan pembinaan atlet tidak hanya di pengaruhi oleh faktor latihan dan sarana latihan saja, namun juga merupakan kesempatan untuk menunjukan kemampuan lewat kompetisi, guna menambah pengalaman, penempatan mental serta mematangkan teknik dan strategi yang telah diberikan oleh para pelatih di masing-masing cabang olahraga. “Para atlet yang saya lepas hari ini, silahkan berjuang dan berusaha, bawa nama Pesibar dari mulai potensi dan prestasi SDM yang kita miliki sangat luarbiasa, kami Pemkab Pesibar dan masyarakat semua berdoa untuk usaha yang lakukan ini,” papar Agus.

Dilanjutkan, Agus bahwa dalam suatu kompetisi, tentu kemenanganlah yang menjadi harapan yang ingin diraih oleh para atlet, namun dalam hal ini pihaknya berpesan, tekad untuk

meraih juara juga harus dilakukan dengan nilai-nilai semangat sportifitas yang tinggi, mengingat para atlet tersebut merupakan duta atlet yang keikutsertaannya mewakili Pesibar.

“Untuk itu tunjukkanlah citra yang positif karena kalian akan membawa nama baik Pesibar selama mengikuti pertandingan. Apapun hasil yang di peroleh dalam kompetisi nantinya patut disyukuri dan dijadikan sebagai kesempatan dalam menambah pengalaman bertanding,” pungkas Agus. Sementara itu Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Kempo Indonesia (Perkemi) Pesibar, Edwin Kastolani Burta, menambahkan 125 atlet dan official berasal dari Cabor tenis meja, atletik, kempo, taekwondo, pencak silat, catur, karate, sepak takraw dan panitia 15 orang. Pemkab Pesibar mengirimkan sebanyak 78 atlet serta sebanyak 32 pelatih dan official untuk mengikuti pekan olahraga provinsi lampung ke-8. “Sejumlah atlet tersebut telah melalui tahap seleksi yang cukup bersaing di cabang olahraga, untuk itu saya berharaap kepada para atlet dan kontingen Pesibar agar tetap menjaga kesehatan, hindari cidera, taati peraturan dan laksanakan instruksi pelatih,” pesannya. Dirinya berharap sepuluh atlet kempo yang mengikuti Porprov bisa meraih medali sebanyak mungkin. “Target dari kempo kalau bisa dan harus bisa meraih medali sebanyak mungkin, doakan saja target tersebut bisa dicapai,” ujar Edwin disela-sela pelepasan. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 439/ Tahun Ke-15 / 4 - 10 Desember 2017

ADVERTORIAL

DPRD Pringsewu Rapat Paripurna MoU Pengesahan Ranperda PRINGSEWU- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu dengan agenda Kesepakatan bersama tentang Program Pembentukan Perda tahun 2018, pengesahan Ranperda APBD 2018 dan Dua Ranperda lainnya menjadi Perda, digelar di ruang rapat utama gedung DPRD setempat, Rabu (29/11). Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Hi.Ilyasa didampingi Wakil Ketua Sagang Nainggolan dan Hi.Stiyono, SH. yang dihadiri Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dan Wakil Bupati Pringsewu, Hi. Fauzi beserta jajaran pemerin tah daerah dan muspida setempat. Juru Bicara Anggota Banleg DPRD Pring sewu, Painto dalam sambutan laporan mengatakan terkait Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2018, berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdapat Program Peraturan Daerah, masing-masing sebanyak 4 Ranperda yang merupakan Prakarsa DPRD yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, Ranperda tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah,Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dan Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. “Kemudian 5 Ranperda yang berasal dari pihak eksekutif yakni Ranperda tentang Perubahan Perda No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah (Bapenda), Ranperda tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Bank Lampung (BPKAD),

Ranperda tentang Taman Hiburan Rakyat (Bapenda), Ranperda tentang Perubahan Perda No.7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal PDAM (BPKAD) dan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas PU),”ucapnya. Juru Bicara Anggota Badan Anggaran DPRD Pringsewu, Anton Subagio dalam sambutan laporannya kesimpulannya mengatakan secara umum APBD 2018 telah mangacu paraturan yang borlaku. “Selain itu juga pada umumnya parencana an program dan kegiatan dalam Dukumen RAPBD Tahun 2018 telah sesuai dengan tema visi dan misi serta program prioritas yang ditetapkan pada tahun 2018. Karena, Anggaran dan Belanda Daerah (R-APBD) Kabupaten Pringsewu Tahun anggaran 2018 dalam Kondisi Berimbang,”kata dia. Menurut dia, demi peningkatan kinerja pemerintah daerah, dan target mempertahan kan WTP pada tahun selanjutnya menindak lanjuti hasil laporan Panitia khusus yang disampaikan kepada Baden Anggaran DPRD Pringsawu merekomendasikan kepada Bupati terkait Organisasi pengahasil PAD agar mampu mengali potensi secara maksimal dengan melakukan pendataan obyek pajak maupun retribusi. “HaI ini bertujuan peningkatan PAD Kabupaten Pringsewu. Di samping itu terkait perencanaan pembangunan baik infrastruktur jalan, jembatan irigasi maupun bangunan gedung harus terukur sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah sehingga dapat langsung direalisasikan,” katanya. Sementara itu, Bupati Pringsewu, Sujadi dalam sambutnya mengatakan terkait pengesahan Ranperda APBD Pringsewu 2018 menjadi Perda Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah di uraikan pada saat penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2018 pada tanggal 8 November 2017. “Penyusunan Rancangan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Pringsewu yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 meliputi 8 prioritas pembangunan yang kita padukan dengan proyeksi penda patan daerah. Dimana prioritas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selain mendukung tugas pokok dan fungsi OPD juga mendukung 8 prioritas pembangunannya telah sama-sama disepakati,”ujarnya. Sujadi mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD sebagai pengelola Penerimaan Daerah agar dapat mengupayakan intensif kasi dan ekstensifikasi seluruh sumbersumber pendapatan. Sehingga dapat menca pai target yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksanaan APBD khusunya dalam pengeluaran anggaran belanja kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta ketentuan dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Pringsewu tentang Standar Belanja

Pemerintah Tahun Anggaran 2018. “Anggaran yang disiapkan dalam APBD 2018 adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua tehadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Sujadi. Sujadi mengatakan, Pemkab Pringsewu selalu berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan daerah terus mengalami pening katan, baik yang bersumber dari PAD maupun sumber penerimaan lainnya, sehingga dengan naiknya anggaran pendapatan, mempunyai korelasi dengan belanja daerah yang secara langsung akan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk diketahui, APBD Kabupaten Pring sewu tahun 2018, untuk pendapatan Rp.1.183.859.456.500,00. Sedangkan untuk belanja Rp.1.221.359.456.500,00. Terdapat pembiayaan netto Rp.37.500.000.000,00 yang digunakan untuk menutup defisit Rp.37.500.000.000,00, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0. Selain mensahkan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2018, rapat paripurna juga mengagendakan kesepakatan bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2018, serta pengesahan 2 Ranperda, masing-masing tentang Bangunan Gedung dan Perubahan Perda No.12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.(ADV)