SKM FAKTUAL EDISI 446 l 5 - 11 FEBRUARI 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

SEORANG WARGA KELUHKAN PELAYANAN KADES CIPADANG HALAMAN

5

LAMTIM GELAR FESTIVAL YOGA HALAMAN

12

WAY KANAN SALURKAN RASTRA 347.920 KG SETIAP BULAN HALAMAN

DIDUGA KORUPSI DANA DESA

16

OKNUM KADES DI MESUJI MASUK BUI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

Cawa Kham TERIMA KASIH GUBERNUR

Menampakkan peran dan fungsi KPPKIP Provinsi Lampung UCE NASIR

Insan pers khususnya yang tergabung dalam wadah (organisasi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung patut bersyukur.

Betapa tidak, Gubernur setempat, M. Ridho Ficardo telah membantu renovasi Balai Wartawan (Kantor PWI) Lampung di Bandarlampung.

Terlepas ada kaitan dengan Pilgub atau tidak, bantuan tersebut merupakan bukti perhatian gubernur terhadap wartawan. Dan secara kondisi, gedung tersebut sudah sepatutnya mendapatkan rehabilitasi dan perbaikan serta disesuaikan dengan kebutuhan. Balai Wartawan merupakan bangunan tua dan perlu perbaikan, mulai dari lantai sampai atap.

Wajar jika seorang gubernur atau pihak lain peduli dengan insan pers, mengingat pewarta merupakan mitra badan informasi publik maupun lainnya termasuk masyarakat. Terlebih jika kepedulian tersebut untuk meningkatkan jalinan silaturahmi.

Sebetulnya kepedulian gubernur Lampung M. Ridho Ficardo kepada kalangan pers bukan dalam bentuk renovasi Kantor PWI Cabang Lampung (Balai Wartawan), tapi juga dengan memberikan hadiah pada saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017 untuk media peduli Porprov, penulis terbaik Porprov, dan lainnya baik media cetak maupun elektronik.

Dan dalam sejarah Porprov, baru kali pertama ada daerah (kepala daerah) di Indonesia yang peduli dengan para pewarta event tersebut.

Walaupun sepeda sport sebagai hadiah kepada para pemenang, namun sudah merupakan bukti betapa besar kepeduliannya terhadap insan pers.

Soal gedung pewarta, memang bukan hanya gubernur yang telah membuktikan kepeduliannya. Hampir seluruh bupati di Lampung memberikan andil terhadap pembangunan kantor PWI Perwakilan di daerah masing-masing. Namun untuk di pusat ibu kota provinsi, tentunya gubernur kendati para pewarta yang melakukan liputan juga ada yang bertugas di Kota Bandarlampung. Dan perlu diketahui, PWI Perwakilan Kota Bandarlampung belum terbentuk. Alasannya, pengurus PWI Cabang Lampung didominasi pewarta dari PWI yang berdomisili di Bandarlampung.

Kepedulian gubernur muda tersebut patut disyukuri bukan saja oleh kalangan pewarta dari PWI tapi juga warga khusus di desa. Cukup beralasan.

Melalui gaji yang dikumpulkan setiap bulan, M. Ridho Ficardo memprogramkan pembangunan jembatan gantung dengan jumlah mencapai puluhan. Dan sebagai bukti,jembatan gantung di Kecamatan Tegineneng yang menghubungkan desa lain dengan Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran.

Jembatan gantung di Kabupaten Pringsewu. Bahkan di Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, jembatan gantung Way Umbar merupakan yang terpanjang. Tujuannya, memudahkan warga dalam menjalankan roda perekonomian dan tidak menjadi daerah terisolasi.

Semoga apa yang telah diberikan, terutama perbaikan kantor PWI Cabang Lampung semakin mempererat jalinan yan telah berlangsung selama ini serta menjadi kenangan-kenangan yang sulit untuk tidak dikenang. Dan bentuk keikhlasan (tulus) dari seorang pemimpin kepada rakyatnya atau ikatan kemitraan.

Di sisi lain, bentuk kepedulian gubernur tersebut hendaknya bukan saja disyukuri secara lisan tapi juga dibuktikan dengan profesionalisme kalangan pers khususnya yang tergabung dalam wadah PWI Cabang Lampung. Semoga apa yang telah diberikan tersebut bermanfaat. Terima kasih Gubernur.l

l

Salah seorang kepala desa di Mesuji harus meringkuk di jeruji besi karena korupsi dana desa

n

Mangkanya jangan khilaf pak kalau liat duit banyak

l

Warga Cipadang sesalkan sikap Kades yang ingkar janji

n

Biasalah jika belum terpilih umbar janji manis, saatnya jadi lupa semuanya

l

Bawaslu ungkap media sosial paling rentan jadi alat kampanye hitam

n

2

Sudah terjadi sepertinya

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Bagian Pertama dari 2 Tulisan

S

EBAGAI lembaga yang independen Kelompok Pegiat Pemantau Keterbu­ kaan Informasi Publik (KPPKIP) Provinsi Lam­ pung adalah salah satu kelompok lembaga kemasyarakatan yang telah mendapat persetujuan dari Kesbang­ pol Provinsi Lampung tanggal 31 Maret 2016 dengan Surat Keterangan Nomor 00-18-00/0009/III/2016.

Sesuai dengan pembentukannya KPPKIP adalah Kelomnpok masyara­ kat yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ber­ sinergi dan simetris dengan Keterbu­ kaan informasi publik. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik posisi Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik adalah merupakan pemohon informasi pada Badan-Badan atau lemabaga-lembaga Publik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang_undang Keterbu­kaan Informasi publik,tentang apasaja yang disebut dengan lembaga-lembaga publik itu.

Tujuan dari permohonan informasi yang dilakukan kelompok adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, sebagaimana tercan­ tum dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut yaitu : a. Menjamin hak warga Negara untuk untuk mengetahui rencana pem­buatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengam­ bilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu kepu­tus­an publik; b. Mendorong partisipasi masya­ rakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. Meningkatkan peran aktip mas­ yarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik,yaitu yang transpar­ an, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajad hidup orang banyak; f. Mengembangkan ilmu penge­ tahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kelompok Pemantau Pegiat Keter­ bukaan Informasi Publik (KPPKIP) dengan program kerjanya mempunyai Visi “Terselenggaranya pelestarian dan potensi social dan budaya yang maju dan demokratis, tertib hukum

Oleh: Drs. H.GANI BAZAR,SH.,MH Ketua Kelompok KPPKIP Lampung

danbebas dari korupsi dan kolusi,serta nepotisme”. Dengan Visi ini maka kelompok KPPKIP melaksanakan misi: 1. Mendorong terlaksananya proses transparansi kebijakan BadanBadan Publik 2. Melakukan penelitian social, politik dan hukum pada pencegahan tindak pidana korupsi 3. Melakukan sosialisasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperkuat semangat anti korupsi.

4. Melakukan studi dampak upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada perkembangan dan pertum­ buhan ekonomi.

5. Melakukan pemantauan kegiat­ an dan analisis pelaksanaan program pemerintah dalam peningkatan pelestarian sumber daya alam melalui pemberdayaan transparansi guna terwujudnya sumber daya alam dan terkendalinya lingkungan.

6. Melakukan pengawasan pada program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang pelayanan publik dan program pengembangan ekonomi.

7. Meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat umum teruta­ ma kaula muda permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya pencegahannya.

8. Melakukan investigasi lapangan serta melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya peran yang dilaku­ kan KPPKIP adalah membantu peme­rintah untuk mendorong badan badan publik untuk melaksanakan proses transparansi dilembaganya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keter­bukaan informasi publik. Mengingat perinsip dasar dari keterbukaan informasi publik itu tertera pada penjelasannya yaitu pada alenea terakhir disebutkan :”Dengan mem­buka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan publik termotivasi untuk bertanggung

jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Dengan demiki­an, hal itu dapat mempercepat per wu­j udan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah peraktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Sementara itu yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UndangUndang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggar­an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah , baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, per­kum­pulan, serta organisasi lainnya, yang mengelola dan menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD, sum­bang­an masyarakat,dan/ atau luar negeri, Kelompok KPPKIP Lampung dalam kurun waktu 2 tahun tahun 2016 dan tahun 2017, telah melaksa­nakan program kerja nya dengan melaksana­ kan berbagai kegiatan antara lain : 1. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan berperan serta dalam meng­ ikuti kegiatan peringatan hari hak anda untuk tau ( Right To Know Day/ RKD ) pada setiap bulan September yanvg merupakan pencanangan hari hak untuk tau (Right to know day) sedunia, dengan memasang yel yel dalam bentuk spanduk atau banner, yang kontennya mendorong atau memberi motivasi pada setiap lemba­ ga publik untuk membuka akses informasi publik di lembaga terkait.

2. Melakukan audiensi (pertemuan Khusus) kepada lembaga-lembaga publik guna mendapatkan masukan danrespon sejauh mana proses trans­ paransi itu berlangsung dilembaga terkait.

3. Pemantauan langsung dengan menjadikan diri sebagai Pemohon informasi publik pada Badan-Badan Publik terkait.

4. Mengikuti persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung ketika terjadi sengketa infomasi publik.

5. Memberikan saran dan masukan kepada lembaga publik terkait pelayanan informasi publik guna terselenggaranya proses keterbukaan informasi publik dilembaga terkait.

6. Bekerja sama dengan media cetak dan elektronik serta perangkat hukum guna mendorong terlaksana­ nya proses transparansi secara nyata dan bertanggumng jawab.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik.

Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra , Asnaini, Zen, Gani Bazar Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/ mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

3

Diduga Korupsi DD, Oknum Kades di Mesuji Masuk Bui Mesuji, FAKTUAL - Terindikasi menyele­ wengkan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, NR, oknum kepala desa (kades) di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, harus mendekam di balik jeruji Mapolres Mesuji sejak Kamis (25/1/2018) malam.

Hal tersebut setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan serta pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji.

Dugaan penyelewengan yang dilakukan NR melalui beberapa aitem program pembangunan desa, antara lain pembangunan telford, drainase, tanggul penahan tanah dan pemberdayaan masyarakat pelatihan budidaya ternak kambing.

Kemudian juga, pemberdayaan peningkatan kapasitas pelatihan Linmas, pengadaan internet serta pengadaan peralatan dan perlengkapan pesta, dengan nominal Rp606.498.000.

Terkuaknya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kades tersebut lantaran pengelolaan DD di desa yang bersangkutan tidak mengacu pada aturan yang ada.

Seharusnya laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) yang sedianya ada serta digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, namun berkas LPJ tersebut tidak ada, hanya terdapat 68 lembar kwitansi sebagai bukti pengeluaran.

Sementara hasil penyelidikan tim Tipidkor dari jajaran Polres Mesuji sebagaimana yang diungkapkan Kapolres Mesuji melalui Kasat Reskrim Polres Mesuji AKP Zainul Fachri, terdapat banyak kejanggalan serta adanya dugaan pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Hasil pemeriksaan penyidik yang telah memintai keterangan dari sejumlah saksi di antaranya NR, SK, SB, JM, NM, AM, dan SW yang masing masing berkedudukan sebagai kepala desa, ketua TPK, 2 orang anggota TPK, bendahara desa, kades desa SR, serta

seorang pekerja jalan, mengakui nama dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah milik oknum NR selaku kapala desa RM, di mana didapati sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Zainul.

Menurut AKP Zainul, akibat dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang tidak berpedoman pada aturan serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan didapati adanya sejumlah indikasi kerugian negara.

“Kami telah berkordinasi dengan pihak BPK RI, dimana hasil audit tim investigasi penghitungan kerugian keuangan negara yang di lakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah terjadi kerugian keuangan negara Rp 121.249.000,00, sebagaimana LHP yang dikeluarkan pihak BPK RI dengan nomor 46/LHP/XXI/12/2017 tertanggal 4 Desember 2017,” katanya.

Mengenai pelanggaran undang undang serta hukumanya, Zainul mengatakan oknum kades tersebut dikenai Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3, atau pasal 8 undang undang Republik Indonesia No 31 th 1999 diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Kami kenakan pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 atau pasal 8 UU RI No 31 /1999 yang diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001, dimana ancaman terhadap pelanggaran UU tersebut adalah dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” kata Zainul.

Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian adalah, berkas SP2D, APBDes P RM, LPJ Dana Desa, Print out rek koran, LRP Dana Desa RM TA. 2016, 68 lembar kwitansi bukti pengambilan uang dengan bendahara desa, Kwitansi dan nota pembelian barang dan pembayaran kepada penyedia barang atau jasa.

(TIM)

Ridho Ficardo: Beras Sejahtera Harus Berkualitas Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (Rastra) di 14 kabupaten/kota tahun 2018 harus berkualitas dan layak dikonsumsi.

Beras tersebut, menurut Gubernur harus pula segera disalurkan ke masyarakat yang kini sangat membutuhkannya. “Gubernur minta jangan sampai kualitas dari beras itu tidak memenuhi standar. Saat ini, masyarakat benar-benar memerlukannya. Jangan sampai tahu-tahu berasnya tidak sesuai dengan standar. Jangan sampai ada komentar yang tidak baik dari beras tersebut,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Heri Suliyanto menyampaikan pesan gubernur dalam Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, kemarin.

Heri mengatakan, penyaluran bantuan sosial Rastra tersebut masih tergolong kecil sebesar 17,27%. Hal tersebut disebabkan dari 14 Kabupaten/Kota baru bebrapa kabupaten yang melaksanakannya, yakni Kota Metro (100%), Kabupaten Tanggamus (22,72%),

Pringsewu (79,63%), Pesawaran (12,70%), Lampung Tengah (14,25 %), Tulang Bawang Barat (100%), Tulang Bawang (100%) dan Mesuji (100%).

Bahkan ada sebagian kabupaten yang belum melakukan penyaluran yakni Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pesisir Barat dan Lampung Selatan. “Diharapkan Kabupaten/Kota segera melakukan menyaluran dan berkoordinasi dengan Perum Bulog,” kata Heri.

Khusus untuk pelaksanaan Program BPNT, Heri menyebutkan di Kota Bandar Lampung terdapat 49,711 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mulai pencairan. Namun, belum semua KPM dapat mencairkannya karena masih ada saldo nol di dalam Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)-nya.

“Untuk Program BPNT di Kota Bandar Lampung pencairannya baru antara 10-20% dan Kota Metro bulan Februari 2018. Mohon segera dipersiapkan sarana dan prasarananya.

Khusus Kabupaten Lampung Selatan dan Kabu­paten Lampung Tengah agar memper­ siapkan sarana dan prasarana pendukung untuk peralihan dari Rastra ke BPNT pada bulan Agustus 2018,” ucap Heri.

Menurut dia, Rastra akan disalurkan setiap bulannya tanpa adanya harga atau biaya tebus. “Bansos Rastra bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya,” ujarnya.

Sementara untuk BPNT dapat digunakan KPM untuk membeli beras atau telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan. “BPNT memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan pilihan dan kendali kepada rakyat miskin dan rentan, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan rentan, serta mengefektifkan anggaran,” katanya.

Menurut dia, gubernur berharap dalam keberhasilan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan tersebut, untuk saling berkoor­ dinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pendamping Sosial, Perum Bulog dan pihak terkait lainnya.

“Gubernur mengharapkan kita bersamasama mensukseskan program penyaluran bantuan sosial Rastra dan BPNT sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Lampung, M. Attar Rizal menyampaikan untuk pagu bantuan sosial Rastra tahun 2018, berdasarkan Surat Kemensos RI No. 59/PFM.PFMPD/KS/01/2018 pada pagu bulan Januari, untuk 14 Kabupaten/Kota akan ada 552.099 KPM yang mendapatkannya.

“Tetapi perkiraan ada Kabupaten/Kota yang akan kehilangan program tersebut di tahun 2018 yakni Metro pada bulan Februari sampai Desember, Lampung Tengah pada bulan Agustus sampai Desember, dan Lampung Selatan pada bulan Agustus sampai Desember juga,” ujar Attar.

Attar menuturkan telah ada beberapa kesepakatan bersama dengan Kabupaten/ Kota antara lain percepatan penyaluran bantuan sosial Rastra alokasi pada bulan Januari 2018 berdasarkan Kemensos dan Perum Bulog. Juga telah menerbitkan DO (Delivery Order) bantuan sosial Rastra.

“Persiapan penyaluran tersebut paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dan jika terdapat penggantian beras atas komplain kualitas beras atau kuantitas, segera melaporkan ke Satker Rastra Bulog 2×24 jam,” kata Attar.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

BANDARLAMPUNG

4

Ridho Ficardo Ajak Seluruh Komponen Sukseskan Pilkada Serentak 2018

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak seluruh komponen masyarakat dan stakeholder mensukseskan Pilkada Serentak 2018, kata Plt. Sekdaprov Hamartoni Ahadis saat mewakil­ kan gubernur menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, kemarin.

“Mari kita bersama-sama menyatukan tekad, sehingga pelaksanaan Pemilukada dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan demokratis,” ujarnya.

Sekdaprov juga menyampaikan keberhasilan Pilkada memerlukan persiapan yang matang baik dari aspek penyelenggaraan Pemilu, maupun dari aspek upaya penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif.

“Dari aspek penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait, seperti KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung, maupun aparat keamanan untuk mempersiapkan secara cermat haI-hal yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Ridho Galakan Program Gerbang Desa Saburai Bandarlampung, FAKTUAL - Sesuai dengan nawacita yang digagas presiden Republik Indonesia, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, membangun indenesia dari pedesaan.

Maka pemerintah Provinsi Lampung bersinergi untuk menggiatkan program-program padat karya guna menggerakan perekonomian desa.

Menurut Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka secara resmi Rakerda II Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI) Provinsi Lampung, di Gedung Bagas Raya, Bandarlampung, kemarin, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPDAPDESI) adalah organisasi profesi yang dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahaan umum secara bertahap, khususnya dalam bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa Dalam kegiatan tersebut Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada seluruh kepala desa yang telah bekerja keras mensejahte­ rakan masyarakat serta mengharumkan nama Provinsi Lampung.

“Dua tahun berturut-turut Provinsi Lampung meraih juara nasional sebagai desa terbaik. ini tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras bapak-ibu semua. Semoga tahun ini dapat kita raih kembali,” ucap Ridho.

Tidak hanya sebagai desa terbaik nasional, penghargaan juga diraih oleh Provinsi Lampung atas Program Gerbang Desa Saburai, dimana program tersebut membidik desa-desa tertinggal agar menjadi lebih mandiri.

“Ini suatu kebanggaan untuk saya, karena ini adalah indikasi keberhasilan dari kita semua.

Program Gerbang Desa Saburai mendapat penghargaan nasional karena berhasil mengen­

tas­kan desa tertinggal di Provinsi Lampung yang tadinya berjumlah 380 desa tertinggal, kini hanya berjumlah 117 desa saja.” ujarnya Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho juga memaparkan program pembangunan strategis Provinsi Lampung yang selama ini menjadi fokus pembangunan di Lampung.

Yakni program basis ketahanan pangan nasional, pengembangan kawasan industri, dan kawasan pariwisata.

Kemudian mengingat akan pentingnya sektor pertanian, Gubernur Ridho berpesan untuk menjaga dan mendata saluran irigasi dan pengairan yang perlu diperbaiki, agar dapat segera dilakukan penanganan.

Sementara itu Ketua APDESI, H.Suhardi menyatakana berdirinya APDESI adalah untuk mengangkat harkat martabat kepala desa bersama perangkatnya. Namun di sisi lain APDESI juga memiliki kewajiban untuk mendukung program-program pembangunan.

Termasuk pembangunan yang saat ini giat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Pak Gubernur sebagai Dewan Pembina APDESI Lampung adalah Bapak kita, kita patut mendukung program-program pembangunan yang diusung oleh beliau. kita sebagai anakanak­n­ya harus patuh, jika melawan akan durhaka.

Tentu kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka,” katanya Suhardi juga mengapresiasi semua pem­ bangunan yang telah dilakukan gubernur beserta jajaran Pemprov Lampung. Termasuk kedekatan Gubernur Ridho dengan Presiden ketujuh RI, Jokowi, di mana beberapa waktu terakhir ini, Provinsi Lampung adalah provinsi yang paling sering dikunjungi presiden. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kepercayaan presiden kepada Gubernur Ridho dalam mengemban amanat pembangunan Program-program Nasional.(AGA)

masing-masing,” ujar dia.

Koordinasi tersebut di antaranya terhadap penyelenggaraan Pemilu, seperi KPU, Bawaslu, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Aparat Keamanan dan Pemerintah Daerah tentunya. Lalu, Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu­ kada yang dilakukan oleh KPU terhadap masya­ rakat luas, Organisasi Peserta Pemilu (OPP), Aparat Pemerintah, Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU sampai dengan Petugas TPS. Selanjutnya, Distribusi Logistik (Kotak Suara, Tinta, Kertas Suara, maupun Dokumen-Dokumen

Administrasi Peyelenggaraan Pemungutan Suara) dan melakukan pemantauan terhadap persiapan, dan kesiapan penyelenggara, saksisaksi, pengawasan dan pengiriman ataupun distribusi bahan/ logistik.

“Demikian pula, dari aspek penciptaan situasi dan kondisi, Pemerintah Provinsi Lampung telah menginstruksikan kepada jajaran untuk dapat mendukung dan mendayagunakan berbagai potensi yang ada untuk membantu aparat keamanan, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berhasil dengan sukses,” kata Hamartoni.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Delegasi Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, Zulkifli Anwar mengatakan Lampung dalam kondisi kondusif.

Artinya aman, terkendali, insyallah tidak terjadi hal-hal yang diluar keinginan kita. Kalau di Lampung tidak terlalu mengkhawatirkan tentang persoalan yang akan terjadi,” ujar Zulkifli.

Selain Zulkilfi Anwar, anggota Komisi II DPR RI yang datang ke Provinsi Lampung yakni Henry Yosodiningrat dari Fraksi PDIP, Suasana Dachi dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Hatta dari Fraksi PAN, Firmansyah Mardanoes dari Fraksi PPP, dan Tamanuri dari Fraksi Partai Nasdem.

Kedatangan Komisi II ini dalam rangka koordinasi dan memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam Pilkada 2018 di Provinsi Lampung.

Zulkifli juga menyampaikan kunjungan ini terbilang spesifik untuk dijadikan referensi Komisi II apabila nanti ada hal-hal yang sifatnya perlu penanganan.

Acara kunjungan ini dihadiri pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nanang Tranggono dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Nanag dan Fatikhatul menjelaskan kesiapan KPU dan Bawaslu meng­ hadapi Pilkada Serentak 2018. (AGA)

Ridho Bangun Jalan Usaha Tani di 7 Kabupaten Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muham­ mad Ridho Ficardo mendo­ rong peningkatan ekonomi bagi para petani/pekebun dengan membangun jalan usaha tani di tujuh kabu­ paten. Gubernur berharap dengan adanya jalan yang dibangun selama 2017 itu, akan memudahkan dan melancarkan pengangkutan hasil perkebunan/hasil bumi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Pesan Gubernur tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Dessy Desmaniar Romas, di Bandarlampung, kemarin.

“Saat ini gubernur terus menggalakkan peningkatan usaha perkebunan. Di harapkan jalan usaha tani dapat menunjang perkebunan dan mempermudah masyarakat membawa hasil perkebunannya,” ujar Dessy.

Adapun tujuh kabupaten yang diberikan bantuan untuk pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan adalah Tanggamus, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulangbawang, dan Way Kanan. Masingmasing kabupaten diberikan satu paket bantuan pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan, kecuali Tanggamus yang diberikan bantuan dua paket, masing-masing untuk perkebunan dan peternakan.

“Dengan berkembangnya kawasan perkebunan dan peternakan, tentu saja dibutuhkan uluran tangan pemerintah untuk

lebih meningkatkan spirit masya­ rakat di sektor perkebunan dan peternakan. Semoga bantuan ini bisa meningkatkan produktivitas perkebunan dan peternkana kita,” kata Dessy.

Selain membuka jalan usaha tani, gubernur juga melakukan berbagai terobosan di sektor perke­ bunan. Misalnya dengan melakukan pengembangan tanaman semusim, tanaman penyegar dan peremajaan tanaman rempah.

Gubernur membidik enam Kabupaten untuk pengembangan dan peremajaan komoditas kopi, kakao, dan karet, sepanjang tahun 2017. Keenam kabupaten tersebut Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. “Sesuai arahan Gubernur tanaman tahunan dan penyegar ini kita tingkatkan secara intensifikasi agar produksinya meningkat. Ada yang kita kembangkan tanaman kopinya dan ada pula yang dilakukan peremajaan,” ujar Dessy.

Gubernur juga memberikan bantuan ke 4 kabupaten untuk menggalakkan tanaman semusim dan rempah, seperti tebu, tembakau, lada, pala dan cengkeh sepanjang tahun 2017. Keempat kabupaten tersebut Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Timur dan Lampung Selatan. “Tujuan dari program Gubernur ini untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung,” ujar Dessy Romas. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

PESAWARAN

5

Seorang Warga Keluhkan Pelayanan Kades Cipadang Pesawaran, FAKTUAL - Warga Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Darkum mengeluhkan perlakuan Kepala Desa (Kades) setempat Sunarmen yang tidak sesuai janji saat mencalonkan menjadi kades.

Menurut Darkum, kemarin, dia sempat kesulitan menemui kepala desa setempat, baik di balai desa maupun di rumahnya saat mengurus surat tanah. ”Saya mau minta tanda tangan surat keterangan jual beli tanah. Sampai tujuh hari baru bisa ketemu. Saya mencari Kades Cipadang Sunarmen bolak balik ke kantor desa tidak ada, ditemui di rumahnya juga tidak ada, pagi, siang, sore, bahkan malam juga tidak ada. Tepatnya Selasa (30/1) pukul 7.30 WIB, baru bisa ketemu, itu pun dibantu orang lain,” ujar Darkum.

Setelah ketemu, katanya, dirinya lebih dibuat kecewa lagi. Sunarmen menolak menandatangani surat jual beli tanah yang akan dijual.

Darkum mengatakan, tanah yang akan dijual miliknya dari tahun 1987. Kades tidak mau tanda tangan dengan alasan tanah tersebut sudah pernah dijual dengan Sutarto (menantu Darkum) pada 4 November 1015 dan sudah ditanda tangani Kades Cipadang, Sunarmen. ”Saya tidak pernah dikomfirmasi soal itu.

Yang lebih anehnya lagi, pada tanggal yang sama langsung diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (seporadik) atas nama Sutarto dengan Nomor : 140/v.01/04/105/XI/2015, yang beralamat: Rt: 001/ Rw 004, Dusun Sumbersari, Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan di dalam berita acara jual beli dari saya atas nama Sutarto, sementara kadus Sumbersari dan ketua RT Sumbersari tidak menandatangani surat jual beli maupun seporadik tersebut,” katanya.

Slamet (24) anak kandung Darkum yang juga datang ke rumah Kades Narmen mengatakan, seharusnya kades saat mau menandatangani

surat berharga seperti surat tanah hendaknya memanggil terlebih dahulu pihak-pihak yang terkait, seperti penjual, kadus, RT dan saksi-

UPTD Tahura Gelar Operasi di Register 19 Tahurawar Pesawaran FAKTUAL - Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Tahura Provinsi Lampung yang dipimpin Kanit Polhut UPTD Tahurawar, Sumardi melakukan operasi di wilayah Hutan Kawasan Rg: 19 Tahurawar Resort Kecamatan Waylima, tepatnya di Umbulan Batulapis, Sabtu dan Minggu (27-28/1).

Menurut Sumardi pohak telah melakukan patroli dan mengamankan barang bukti (BB) berupa 35 potong kayu sonokeling yang diduga hasil pembalakan liar. “BB 35 potong tersebut ukuran ada yang 2 meter dan ada yang 1,5 meter dengan diameter 30 sampai 50 cm.

Sejumlah BB telah dibawa ke kantor UPTD Tahura,” katanya, kemarin.

Kegiatatersebut, kata dia, berkat kerjasama masyarakat pemanfaat hutan. “Kami mengamankan BB hasil pembalakan liar. Untuk para pelaku, kami sedang melakukan lidik dan sedang mencari aktor intlektualnya. Sebagai kepala UPTD Tahura, saya menghimbau kepada Masyarakat, apabila ada pembalakan liar di dalam kawasan hutan segera melaporkan ke kepolisian terdekat atau ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bisa melalui telpon maupun surat tertulis, dan kami akan melindungi dan menjaga kerahasiaannya. Karena penyelamatan hutan merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.

(RIN)

saksi batas tanah.

“Sekarang surat yang diajukan orang tua saya yang telah ditandatangi kadus, RT, dan saksi batas justru ditolak,” katanya.

Darkum mengatakan, tanah yang telah dibuatkan seporadik atas nama Sitarto dengan Nomor: 140/v.01/04/105/XI/1015 tertanggal: 4 November 2015, letak tanah dan luasnya diduga tidak sesuai.

“Kami menduga seporadik tersebut digunakan untuk anggunan di BRI Bandarlampung, maka apabila di kemudian hari ada pihak bank mau menggugat tanah tersebut, berarti tidak ada kaitangnya dengan tanah milik orang tua saya.

Dan beberapa saksi yang bertanda tangan juga diragukan kebenaranya,” kata Slamet.

Sementara itu, Kades Cipadang, Sunarmen saat dikomfirmasi di rumahnya mengatakan, dirinya bukan hanya mengurus warga. “Terkadang saya rapat di kecamatan, rapat di kabupaten.

Terkait dengan penerbitan seporadik, saya sebagai kades bertujuan membantu warga,” katanya.

“Soal pak Darkum mintak tanda tangan berita acara jual beli, saya siap, namun kedua belah pihak buat surat pernyataan, yang berisi, apabila tanah tersebut sewaktu-waktu ada yang mengambil atau disita, maka rela untuk melepaskan karena tanah tersebut sudah terbit seporadik atas nama Sutarto dan surat tersebut sedang dalam anggunan bank,” katanya.

(RIN)

KPU Pesawaran Verifikasi Partai Gerindra Pesawaran, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung melakukan verifikasi faktual Partai Gerindra, guna syarat ke ikut sertaan partai tersebut dalam ajang Pileg, Pilgub, dan Pilpres mendatang.

Ketua Komisioner KPU Pesawaran Amin Udin yang dalam hal ini diwakili oleh Yatin, mengatakan, bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 harus melakukan daftar ulang untuk ikut Pemilu 2019. Meski UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur parpol yang telah lolos verifikasi KPU tidak perlu diverifikasi ulang.

“Partai lama dan partai baru sama-sama terkena aturan yang sama, yaitu wajib mendaftar.

Dan pendaftaran itu juga harus lengkap dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan undangundang,” katanya.

Lanjutnya, ada beberapa peraturan yang harus disiapkan oleh partai dalam verifikasi ini diantaranya, Ketua, Sekertaris, Bendahara

harus dihadirkan, kemudian pengecekan anggota atau kader yang di daftarkan ke KPU beberapa waktu lalu, minimal sebannyak 5%.

“Ada juga peraturan keterkaitan pengurus perempuan juga harus mencapai 30 persen dari anggota partai, tetapi kalau ini tidak terlalu diwajibkan,” katanya.

“Kalau memang hari ini belum lengkap, KPU masih memberikan waktu untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan sampai tanggal 3, 4 sampai 5 Febuari mendatang,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Deswanda mengatakan, verifikasi partai Gerindra sudah baik dalam kelengkapan maupun struktur pengurusan partai serta hal-hal yang dibutuhkan KPU dan Panwaslu.

“Tentu kita sudah meninjau dan memenuhi apa yang menjadi kelengkapan maupun memenuhi apa yang diperlukan partai Gerindra untuk memenuhi Pileg, Pilpres maupun Pilgub ke depan,” katanya. (RIN)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Dendi Beri Bantuan Medis Pengidap Polio

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona akan memberikan penanganan khusus dari tim medis untuk kesembuhan dan perbaikan gizi Thalita Jahra (5) yang mengidap penyakit polio sejak bayi, warga Dusun III, Desa Bernung, Kecamatan Gedongtataan.

“Memang perlu ada penanganan khusus, terhadap anak ini sebab, apalagi tadi kita lihat kondisinya memang cukup memprihatinkan baik kehidupannya maupun kesehatannya,”

ujarnya. Selasa (30/1).

“Saya juga sudah minta Puskesmas Bernung untuk dapat memberikan pelayanan pengobatan, seperti pemeriksaan rutin dan merujuknya ke dokter spesialis anak,” ujarnya.

Namun begitu, pihaknya sempat mengalami kendala dalam memberikan bantuan terhadap bocah tersebut. “Memang tadi ada sedikit kendala, terutama terkait administrasi kependu­ dukannya, sebab, catatan sipilnya cukup sulit lantaran tidak adanya kedua orang tua

Kades dan Puskesmas Acuhkan Warga Miskin Pesawaran, FAKTUAL - Kepala Desa Bernung, Kecamatan Gedongtataan, menolak memberi bantuan pada Talita Jahra (5), penderita lumpuh. Alasannya yang bersangkutan bukan warga lokal.

“Kami juga sudah lapor ke pihak desa, tapi tak ada tanggapan. Alasan pihak desa dia ini beda warga. Bukan warga Bernung,” kata Poniyem (67), kemarin.

Itulah sebabnya, meski rumah kontrakan ukuran 4X6 meter di Dusun Sidoarsi, Desa Bernung, dekat Puskesmas, tetapi Poniyem hanya bisa merawat cucunya di rumah. “Saya tak tahu apa sebenarnya penyakit yang diderita cucu saya ini, tapi kata dokter yang pernah menanganinya dulu saat saya berada dipulau jawa, terkena polio,” ujar Poniyem.

Talita saat lahir itu normal dengan kondisi seperti anak pada umumnya, tapi akibat terkena penyakit panas tinggi dan disuntik serta diurut saat umur 9 bulan, kendaanya menjadi sangat buruk. Lumpuh dan tidak bisa berbicara.

Bagian pinggulnya melepuh akibat lama berbaring.

“Tadinya cucu saya ini sehat, tapi akibat disuntik dan diurut saat terkena panas tinggi, jadi kayak gini. Badannya lemas dan tidak bisa berbicara hingga sekarang,” tutur dia.

Dia menceritakan, cucunya tersebut dirawatnya sejak 9 bulan, lantaran kedua orang tuanya merantau. Bekerja ke luar negeri sebagai TKW yang hingga saat ini tak kunjung pulang.

“Kalau bapaknya sih katanya kerjanya di Jakarta. Sedangkan ibunya menjadi TKW di Malaysia. Mereka gak pernah pulang. Mengirim uang juga ala kadar.

Tak pasti,” kata Poniyem.

Akibat penyakit yang diderita cucunya tersebut dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, pihaknya mengharapkan uluran tangan dari pihak dermawan serta pemerintah.

“Untuk makan saja saya susah. Apa lagi untuk brobat. Untung saja pemilik kontrakannya baik. Saya bayarnya tak mesti tiap bulan. Ini saja listrik dan air tak perlu bayar. Kalau untuk bantuan paling dari tetangga dan orang sekitar, tapi kalau dari pemerintah, baik itu bantuan secara medis atau materi belum pernah ada,” ucap dia.

Sementara itu, Marlani, pemilik kontrakan mengatakan, dirinya menerima Poniyem bersama cucnya Talita Jahra mengontrak di kediamannya tersebut lantaran iba. “Kami kasih kebijakan bayar tak harus tiap bulan. Dia, sebelum tinggal di sini tinggal di Sungai Langka,” kata dia. (RIN)

kandungnya, karena tadi informasinya ibunya kerja di luar negeri dan ayahnya kerja di Jakarta, tapi tidak ada informasi lebih lanjut terhadap orang tuanya, sebab anak ini juga hanya tinggal bersama neneknya,” katanya.

Selain mendapatkan bantuan pengobatan, Dendi juga akan memberikan bantuan sosial terhadap Poniyem (67) selaku neneknya. “Selain dari pengobatannya, kita juga akan masukkan nenek Poniyem kedalam program sosial yang kita miliki, seperti bantuan sosial dan uang

tunai dari Dinas Sosial,” kata dia.

“Sebab, tadi juga kata neneknya kalau untuk pengobatan mungkin dapat dibantu dengan program pemerintah, tapi kalau biaya hidup sehari-hari itu yang sulit, apalagi Mbah Poniyem harus terus mengurusi Thalita, jadi cukup sulit kalau harus bekerja juga,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bernung Ida Farida menuturkan, Thalita merupakan pasien yang ditangani Puskesmas Bernung sejak tahun lalu. “Ini memang pasien kami sejak Agustus 2017, pernah kami rujuk menggunakan mobil Puslingdi dampingi bidan desa dan homecare ke RS Bintang Amin,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, untuk memperbaiki kondisi kesehatan Thalita, pihaknya juga kerap melakukan kunjungan untuk sekedar memeriksa dan konsultasi mengenai kondisi bocah tersebut.

“Tim Puskesmas Bernung jug sudah melakukan kunjungan rumah oleh bidan desa dan tim KIA, untuk giziny kami sudah berikan MP ASI & pasien masih sering berkunjung ke puskemas juga untuk konsul dengan dokter di puskes terkait kondisi Thalita,” katanya.

Diketahui, kondisi memprihatinkan yang di alami Talita Jahra (5) anak pertama dari pasangan Wahyu dan Ratna Priyati yang kondisinya saat ini harus tergeletak tak berdaya, menghabiskan hari-harinya terbaring ditempat tidur bersama neneknya Poniyen (67), disebuah kontrakan berukuran 4X6 meter di Dusun Sido Arsi, Desa Bernung, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

Entah penyakit apa yang diderita bocah perempuan malang ini sehingga seluruh bagian tubuhnya lemas tak berdaya dan pada bagian pinggulnya melepuh akibat lama berbaring.

Yang lebih mirisnya lagi akibat kemiskinan yang dialaminya itu, cucu dan nenek ini harus hidup dari belas kasihan orang lain.

(RIN)

Pemkab Pesawaran Susun RKPD 2019

Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKPD) Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakilkan Sekertaris Daerah setempat Kesuma Dewangsa, menjelaskan, kegiatan semacam ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Pesawaran.

“Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan, RKPD tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016-2021, dan merupakan tahap penguatan dan momentum yang strategis untuk

terus memacu pencapaian target indikator sasaran pembangunan sebagai acuan dalam menyusun program tahun anggaran 2019.

“Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019, kami akan selalu berkomitmen untuk konsisten dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 dengan Visi “Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur Dan Sejahtera,” katanya.

Dia mengatakan, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi fisik kewilayahan, berupa pegunungan sampai dengan daerah pesisir pantai yang memberikan keragaman potensi alam.

“Wilayah yang luas dan ketersediaan lahan memberi peluang untuk dimanfaatkan secara optimal. Demikian juga dengan potensi non fisik berupa sistem religi, sosial dan kegiatan budaya masyarakat yang beragam juga merupakan potensi besar yang layak dikembangkan sebagai kearifan lokal,” ujarnya.

“Namun meskipun memiliki potensi yang demikian besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas hidup, Pesawaran belum memiliki suatu bentuk Rencana Pengembangan yang bersifat holistic, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kabupaten ini membutuhkan sebuah rencana untuk menentukan kebijakan, strategis, progam, dan kegiatan pengembangan yang berdasarkan data yang valid,” katanya.

Dia berharap, dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik ini dapat mewujudkan program kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

7

Wabup Pringsewu Harapkan Segera Ada Mapolres Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu Fauzi mengharapkan di wilayahnya segera berdiri Markas Kepolisian Resort (Mapolres) guna memaksimalkan pelayananan masyarakat dan meningkatkan keamanan.

Alasan Fauzi, kabupaten Pringsewu selain sudah padat penduduknya juga sebagai salah satu kabupaten di Lampung sebagai pusat pendidikan.

“Bahkan kini setiap hari libur, Pringsewu makin lebih ramai dikunjungi wisatawan dari luar daerah untuk berlibur. Karena di Pringsewu kini sudah muncul tempat-tempat wisata alam yang baru juga destinasi wisata religius,” ujar Fauzi.

Harapan itu disampaikan Fauzi di hadapan Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana didampingi pejabat utama Polda Lampung saat melaksanakan kunjungan kerja di Polres Tanggamus, Kemarin.

Menurut Fauzi, di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sembilan kecamatan namun hanya dibackup lima mapolsek. Sehingga menjadi PR bersama karena jumlah anggota dan luas wilayah.

Kabupaten Pringsewu juga letaknya strategis berada di tengah-tengah kabupaten lain seperti Lampung Tengah, Pesawaran, dan Tanggamus.

“Maka sudah selayaknya Kabupaten Pringsewu berdiri Mapolres sendiri. Dengan harapan pelayanan perizinan dan pengamaman kegiatan lebih dekat,, Kerja sama Polres Tanggamus dan Pemkab Pringsewu selama ini berjalan dengan baik,” katanya.

Menanggapi harapan Fauzi, Kapolda Suntana menyatakan akan merealisasikannya asalkan ada lokasi lahan yang akan dihibahkan dari Pemkab Pringsewu.

“Untuk berdirinya Mapolres Pringsewu harus ada lahan hibah dari pemda, bahkan bila perlu sekalian ada bantuan dana hibah untuk pembangunan fisika, itu lebih bagus. Namun jika tidak ada bantuan dana untuk membangunnya, kita nanti yang akan berusaha mencari dana untuk membangun,” ujarnya.

Sementara Kapolda Lampung di Mapolres Tanggamus, bertatap muka dengan jajaran

Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tohoh adat Bhabinkantibmas dan Bhabinsa Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu.

“Kami, Polda Lampung datang kesini khusus mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat Tanggamus dan Pringsewu, sehingga kami dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan itu bertujuan melihat kegiatan

kesiapan Polres Tanggamus di Posko Pilkada 2018 dalam menghadapi Pilkada Tanggamus dan Pilgub mendatang.

Menurutnya, dalam pesta demokrasi kemung­ kinan potensi konflik akan muncul, maka pihak polisi harus mengelola sebuah peluang terjadinya potensi konflik agar tidak muncul kelapangan, caranya dengan memberikan himbauan, hindari kata-kata yang bisa membangkitkan sara.

KPU Pringsewu Verifikasi 10 Parpol Pringsewu, FAKTUAL - Komisi Pemi­li­han Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Selasa (30/1), melakukan verifikasi faktual kepada 10 partai politik (parpol). Lima parpol diverifikasi pada tahap kedua.

Kesepuluh parpol yang diverifikasi faktual sebagai syarat menjadi peserta Pemilu 2019, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Garuda, Demokrat, Partai Berkarya, Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Andoyo menjelaskan, verifikasi parpol pda hari pertama dimulai pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB. Dengan menerjun­ k an seluruh anggota komisioner lainnya yakni Warsito, Hermansyah, Agus Prianto dan Sofyan Akbar Budiman.

“Kami juga mengikutsertakan beberapa orang staf KPU untuk membantu memverifikasi juga didampingi pihak Panwaskab Pringsewu,” katanya.

Menurutnya untuk kelanjutan verifikasi akan dilakukan pada Rabu (31/1) yakni tinggal lima parpol. Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PKPI dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Mudah-mudahan besok siang (Rabu 31/1) sudah selesai semua memverifikasi ke-15 parpol tersebut,” kata Andoyo.

Ketua KPU Kabupaten Pringsewu menuturkan, verifikasi faktual pada hari pertama kepada 10 parpol itu diantaranya soal kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keberadaan status kantor.

“Juga verifikasi faktual kepada kepengurusan Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jika parpol memenuhi syarat maka KPU menyatakan MS atau memenuhi persyaratan,”

“Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 ini,” katanya.

Sementara itu Kapolres Tanggamus AKBP. Alfis Suhaili mengatakan siap menghadapi Pilkada mendatang, dan segala petunjuk dan arahan akan kita laksanakan dalam memberikan pelayanan dan rasa aman pada masyarakat Tanggamus dan Pringsewu. (PRI)

Mahasiswa STMIK Pringsewu Shalat Gerhana Pringsewu,FAKTUAL - Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pringsewu menggelar shalat gerhana bulan total. Kemarin.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STMIK Pringsewu Nur Aminudin mengatakan, bertindak sebagai imam dan khatib salah gerhana tersebut, dosen agama setempat Mohammad Masrur.

“Ini bentuk pembelajaran kepada para mahasiswa, khususnya umat muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Watalla (SWT). Fenomena ini, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Watalla. Selaku muslim tentunya menyikapi fenomena itu dengan melaksanakan salat gerhana,” kata Nur Aminudin.

Khatib Mohammad Masrur dalam khutbahnya menyampaikan peristiwa gerhana merupakan momentum pengingat umat muslim terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Watalla.

“Ini adalah momentum kita umat muslim, untuk mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Watalla. Sekaligus sebagai sarana evaluasi tingkatan keimanan dan ketaqwaan kita,” kata Masrur. (PRI)

tuturnya.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Kabupaten Pringsewu Handitya Narapati didampingi Sekretaris Aminallah Adisyanto dan Bendahara H.Irwan Saputra, usai verifikasi parpol mengaku optimistis partainya lolos verifikasi faktual, karena sudah dipersiapkan jauh hari. “Alhamdulillah PDIP Kabupaten Pringsewu dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Pringsewu,” ujarnya.

Dade panggilan akrab Handitya Narapati juga mengaku optimistis jika partainya yang saat ini menempatkan tujuh wakil di di DPRD Pringsewu, akan meningkat dengan target 10 kursi pada pemilu 2019. “Syukur-syukur bisa lebih dari 10 kursi. Kita yakin saja tetapi tetap terus berjuang untuk kemenangan,”ujarnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

TANGGAMUS

8

Bupati Hadiri Kegiatan Bakti Sosial di Limau

Tanggamus, FAKTUAL - Bupati Tanggamus, Samsul Hadi,M.Pd.I., pagi tadi menghadiri bakti sosial Penyerahan Dana Operasional

Posyandu Balita dan Lansia yang berlangsung di Aula Pekon Kuripan Kec. Limau , Rabu (31/1)

Dalam sambutannya Bupati Mengatakan bahwa, Posyandu merupakan sentra kegiatan PKK sehingga harus didukung sebagai upaya

membentuk dan mewujudkan keluarga sehat.

Sebagai kader posyandu khususnya di Kecamatan Limau bukan sekedar ada, tapi harus mampu menunjukkan kapasitasnya didalam melayani dan pemberian informasi yang tepat terhadap kesehatan dan kecukupan gizi anak, Ibu hamil dan menyusui.

“Dengan adanya posyandu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan gizi,” kata Bupati Dia melanjutkan pada tahun ini biaya untuk operasional posyandu dinaikkan Rp200 ribu, sehingga menjadi Rp600 ribu dari sebelumnya Rp400 ribu, biaya tersebut tanpa ada potongan sedikit pun. Tegasnya “Tugas dari para kader cukup berat, karena harus mampu memberikan informasi, penyuluhan dan pelayanan kesehatan berupa kecukupan gizi dan Kesehatan lbu dan Anak (KIA),” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Idham Khalid menjelaskan Kecamatan Limau sendiri terdapat sejumlah 32 Posyandu yang terdiri dari 21 Posyandu Balita dan 11 Posyandu Lansia.

Dengan dilakukannya penyerahan dana operasional posyandu diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil, anak balita dan lansia semakin maksimal serta dapat bermanfaat dan memotivasi kader untuk tetap aktif membantu dalam penyelenggaraan posyandu, sehingga dapat mempertahankan upaya upaya pemberdayaan Kader Posyandu.

Pungkasnya Turut hadir dalam acara tersebut Camat Limau Mahpuz,S.Sos., Kepala Pekon Kuripan,Ketua DWP Arjuliati Syam, didampingi Ibu- ibu Kader PKK Tanggamus, serta Para Kader Balita dan Lansia se Kecamatan Limau.(*)

Bupati Serahkan Bantuan Batik & Dana Operasional Posyandu di Kecamatan Pugung Tanggamus, FAKTUAL - Bupati Tang­ ga­mus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I., didampingi Ketua TP PKK Hj. Af’illah Samsul Hadi dan Ketua DWP Ardjuliati Andi Wijaya, menyerahkan bantuan Bahan Batik dan dana Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia Bagi para Kader di Kecamatan Pugung, yang ditempatkan di Pekon Rantau kijang Kecamatan Pugung, Senin (29/01/18).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa Posyandu merupakan sentra kegiatan PKK sehingga harus didukung sebagai upaya membentuk dan mewujud­ kan keluarga sehat. Perempuan sebagai kader Posyandu di Tanggamus khususnya di Kecamatan Pugung bukan sekedar ada, tapi harus mampu menunjukkan kapasitas­ nya didalam melayani dan memberikan informasi yang tepat terhadap kesehatan dan kecukupan gizi anak, Ibu hamil dan menyusui. Selain itu dengan adanya Posyandu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang kekurangan gizi.

Bupati juga menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya akan memberikan tambahan insentif bagi para kader Posyandu se Kabupaten Tanggamus.

“Tahun ini insentif untuk operasional para Kader Posyandu dinaikkan 200 ribu rupiah, dari 400 ribu rupiah menjadi 600 ribu rupiah, tanpa ada potongan sedikitpun.

Tugas dari para kader cukup berat, karena harus mampu memberikan informasi/ penyuluhan dan pelayanan kesehatan berupa kecukupan gizi dan Kesehatan lbu dan Anak (KIA),” katanya.

“Dengan dilakukannya penyerahan dana operasional posyandu diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil, anak balita dan lansia semakin maksimal serta dapat bermanfaat dan memotivasi kader untuk tetap aktif membantu dalam penyelenggaraan posyandu, sehingga dapat memperta­hankan upaya upaya pemberdayaan kader Posyandu” pungkas Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Idham Khalid, mengatakan bahwa di Tanggamus terdapat 678 posyandu balita dengan jumlah kader sebanyak 3.553 orang.

Sedangkan posyandu lanjut usia (lansia) berjumlah 369 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 1.155 orang. Sehingga secara keseluruhan terdapat 1.047 Posyandu dengan jumlah kader 4.708 orang se Tanggamus” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan dana operasional kepada 28 Posyandu Balita dan lansia dengan jumlah kader 88 Orang di Kecamatan Pugung.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat dan Uspika Kecamatan Pugung serta Kepala Pekon dan Perangkat Pekon Rantau Tijang. (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG 9 Percantik Lampung Tengah, Mustafa Bangun Icon Khas Daerah BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

Lampung Tengah, FAKTUAL – Sebagai upaya pelestarian budaya serta mempercantik perwajahan Kabupaten Lampung Tengah, bupati setempat membangun sejumlah icon daerah khas Lampung Tengah, seperti Tugu Gajah, Tugu Canang, Balai Adat, Masjid Istiqlal dan sejumlah icon lainnya.

Hal ini diungkapkan Bupati Mustafa usai meresmikan Masjid Istiqlal Bandarjaya, Jumat, 02/02/2018. Menurutnya pembangunanpembangunan yang bersifat ikonik bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan atau taglinetagline khas Lampung Tengah.

“Kita sudah punya Tugu Pepadun yang menggambar singgasana raja khas Lampung pepadun, tugu kopiah emas merupakan ciri khas mahkota pengantin pria. Sekarang kita bangun Tugu Gajah yang menggambarkan 9 kebuayan yang ada di Lampung Tengah, tugu canang yang mengambarkan keseimbangan dan kesenian khas Lampung,” jelasnya.

Dia berharap dengan membangun icon-icon Lampung Tengah, masyarakat tidak melupakan sejarah dan lebih mengenal kebudayaankebudayaan Lampung. Karena dibalik icon yang dibangun, selalu ada filosofi dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.

Upaya pelestarian kebudayaan juga dilakukan Mustafa dengan membangun 34 balai adat dari 9 kebuayan yang ada, yakni kebuayan Nunyai, Unyie, Subing, Nuban, Beliuk, Selagai, Anak Tuha, Nyerupo dan Pubian. Balai adat berperan sebagai laboratorium pengembangan kesenian dan kebudayaan yang ada di Lampung Tengah.

Tak hanya itu, upaya memperindah ibu kota kabupaten, tahun ini Mustafa juga Pemkab Lampung Tengah bakal membangun taman bermain dan ruang terbuka hijau (RTH) di Gunungsugih.

Rencananya sarana ini akan dilengkapi dengan

public space mulai dari food court, taman rekreasi, olahraga dan sarana penunjang lainnya.

“Akan kita garap Februari dan Insya Allah bisa diselesaikan pada Desember tahun ini, dakan saja,” pungkasnya.

Resmikan Masjid Istiqlal, Mustafa: You Can Pray, You Can Buy Lokasi yang berdekatan dengan Plaza Bandarjaya, Bupati Mustafa berharap revitalisasi masjid Istiqlal Bandarjaya bisa menciptakan

tempat ibadah dan rumah persinggahan yang nyaman bagi pengunjung.

“Konsepnya adalah you can pray dan you can buy, anda tak hanya bisa beribadah disini tetapi juga berbelanja. Karena masjid berdampingan dengan Plaza Bandarjaya.

Kedepan akan ada rehab jilid 3, yakni pagar dipercantik dan akan dibangun rumah bersama,” ungkap Mustafa.

Mustafa berharap kedepan Masjid Istiqlal Bandarjaya menjadi daya tarik tersendiri bagi

masyarakat maupun pengendara yang melintasi kabupaten ini. “Kita akan jadikan Masjid ini Masjid Agung, dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Tengah,” tandasnya.

Sementara itu Ketua masjid istiqlal Hi. Sofyanudin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat atas bantuan yang digulirkan. Dengan ada rehab dan pembangunan, diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan para jamaah. (*)

Lamteng Revitalisasi Pasar Kampung dan Pasar Daerah Lampung Tengah, FAKTUAL – Pasar merupakan salah satu pondasi perekonomian masyarakat. Untuk memantabkan program kampung ekonomi creative (KECE), Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa merevitalisasi 75 pasar kampung dan 9 pasar daerah yang tersebar di seluruh kecamatan di Lampung Tengah.

Upaya revitalisasi dilakukan dengan melakukan rehab dan pembangunan pasar baru di sejumlah titik di kabupaten Bumi Jejamo Wawai.

Rencananya tahun ini akan ada pembangunan 2 pasar daerah yakni di Kalirejo dan Selagai Lingga, serta 4 pasar kampung di Seputih Banyak, Seputih Mataram, Anak Ratu Aji dan Bangun Rejo.

“Sementara 75 pasar kampung yang sudah ada, serta 9 pasar daerah, akan kita lebih hidupkan lagi. Pasar-pasar inilah yang nantinya diharapkan bisa menjadi sentra-sentra penjualan produk KECE yang telah kita gagas. Sudah ada 1.414 produk KECE yang kita produksi, tentunya harus ada pasar yang bisa menampung produk-produk tersebut,” ungkapnya, Kamis, 1/2/2018.

Menurutnya pembangunan pasar merupakan salah satu upaya Pemkab setempat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan pasar bisa dipastikan akan merangsang pertumbuhan ekonomi di semua tingkat masyarakat di Lampung Tengah.

Pembangunan pasar juga merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun ekonomi lokal.

“Pasar berperan penting dalam penggerak ekonomi rakyat. Kehadiran pasar diharapkan bisa semakin menggeliatkan perekonomian warga. Pasar-pasar yang sudah ada kita revitalisasi agar pemanfaatannya maksimal. Jika roda perekonomian meningkat, insya Allah sudah otomatis kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujar bupati ronda ini.

Ditambahkan Mustafa, sejauh ini upaya pemasaran produk KECE telah dilakukan dengan

menjalin kerjasama dengan beberapa ritel, serta membuka warung saung ronda yang khusus menampung produk-produk KECE di Lampung Tengah.

“Namun kami ingin pemasaran terus ditingkatkan agar produksi juga meningkat.

Dengan demikian UKM dan industri rumahan

bisa terus berkembang. Jika para UKM dan industri terus berproduksi, barang terserap di pasaran, sudah otomatis berdampak pada ekonomi rakyat,” imbuh Mustafa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Nuliana menuturkan, program KECE menjadi program unggulan bupati Mustafa dalam rangka

mengentaskan pengangguran dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Karenanya dari Dinas Perdagangan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UKM dan pelaku usaha di Lampung Tengah.

“Kita sudah inventarisir dan mendata potensipotensi UKM yang ada di setiap kampung.

Kedepan akan kita lakukan pembinaan dan pendampingan di masing-masing UKM. Akan kita beri pelatihan khususnya dalam hal kemasan dan pemasaran. Akan kita bantu pasarkan produk-produk mereka,” ujar Nuliana.

Terbitkan 4.271 Izin Usaha, Target Investasi Lampung Tengah Naik 20 Persen Tak hanya membangun dan merevitalisasi pasar, upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dilakukan Bupati Mustafa dengan meningkatkan iklim investasi di Lampung Tengah.

Dengan menerbitkan izin usaha gratis serta menjamin keamanan di Lamteng, Mustafa optimis tahun ini iklim investasi bisa naik 20 persen.

“Iklim investasi di Lampung Tengah menunjukan grafik pertumbuhan, tahun lalu kita naik 20 persen. Tahun ini kita naikan lagi 20 persen. Keamanan kita tingkatkan, izin kita permudah, bahkan gratis. Insya Allah apa yang menjadi target kami bisa terwujud,” ujar bupati.

Surat izin usaha kita terbitkan tidak hanya untuk UKM atau industri rumahan, tetapi juga untuk perusahaan. Pihaknya telah menginstruksikan, terkait soal izin gratis Pemkab jemput bola. Jika tahun lalu Pemkab menargetkan penerbitan 4.000 surat izin, tahun ini pihaknya menargetkan 5.000 surat izin usaha.

“Kita jemput bola. Mana yang belum memiliki izin kita dorong untuk mengurus perizinan.

Perusahaan yang masa izinnya berakhir kita perpanjang. Tahun lalu kita over target, dari 4.000 surat izin yang ditargetkan kita berhasil merealisasikannya hingga 4.271. Insya Allah tahun ini bisa 5.000 surat izin yang kita terbitkan,” harapnya.(*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

ADVERTORIAL 10

DPRD TANGGAMUS GELAR RAPAT PARIPUR­NA PENGESAHAN LIMA RAPERDA Tanggamus, FAKTUAL - DPRD Tanggamus menggelar rapat paripur­ na dengan agenda pengesahan lima rancangan peraturan daerah (perda) menjadi perda dan Pendapat akhir bupati, Senin (8/1).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setia­ wan, S. Sos bersama Wakil Ketua 1 DPRD Sunu Jatmiko, S. Sos dan dihadiri Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M. Pd. I, Sekda Tang­ gamus Hi. Andi Wijaya, S. T. M. M, Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanggamus.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) Yoyok Sulistyo dalam laporannya mengata­ kan, bahwa lima ranperda yang sudah selasai dibahas itu yakni Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, ranperda penyeleng­ garaan dan retribusi pelayanan pelayanan tera/tera ulang. Ranperda Badan Usaha Milik Pekon, Ranperda Kabupaten Ramah anak dan

Ranperda pengendalian menara telekomunikasi.

“Pada proses pembentukan peraturan daerah harus memperha­ tikan saran dan aspirasi dari mas­ yarakat dan stakeholder, kemudian pemantau daerah yang terealisasi harus di sosialisasikan agar berlaku

efektif,”kata Yoyok.

Kemudian dalam kesempatan tersebut, Banperda juga menyampai­ kan saran, diantaranya terkait ranperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus berlaku untuk melin­ dungi kepentingan konsumen atau

masyarakat Kabupaten Tanggamus.

“Lalu terkait rancangan perda tentang Kabupaten Ramah Anak, DPRD berharap ini akan berlaku efektif sehingga cita-cita dari peraturan daerah tersebut terlaksana di Kabupaten Tanggamus, “ujar Yoyok.

Sementara itu, Samsul Hadi dalam pendapat akhirnya mengucap­ kan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh anggota DPRD Tanggamus yang telah membahas menyetujui lima raperda menjadi perda. “ Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, men­ jadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembang­ unan begitupun pembahsan kelima ranperda ini yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tangga­ mus, “ kata Samsul.

(ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

11

Badan Pendapatan Daerah Way Kanan Pacu Peningkatan Pajak Way Kanan, FAKTUAL - Badan Pendapatan Daerah Way Kanan, Provinsi Lampung terus memacu peningkatan pajak dengan melakukan pendataan wajib pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Way Kanan Hendri Syahri, di ruang kerjanya, kemarin, mengatakan banyak yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan pendapatan dalam rangka mensukseskan program Way Kanan maju dan berdaya saing tahun 2021.

“Target saya untuk pendapatan pajak pada 2018 sekira Rp. 20.885.879.700 miliar, kami berharap dengan pendapatan pajak naik, maka banyak yang akan kami lalukan untuk membantu kemajuan pembangun Way Kanan ke depan,” katanya.

Menurut dia, pada 2017, pihaknya menargetkan untuk pendapatan pajak hanya Rp14,5 miliar, akan tetapi pada kenyataanya melebihi target dalam pendapatan sekira Rp 15 miliar. Dan itu merupakan hasil kerja semua, dalam membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kerja yang lebih baik.

“Selain dengan pendataan ulang akan mampu meningkatkan hasil pajak, akan tetapi keseriusan dalam bekerja juga sangat membantu terlaksana dan tercapainya suatu program yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami lakukan benarbenar bermanfaat untuk kepentingan bersama,” katanya.

Hendri mengatakan, dengan melakukan pendataan kemungkinan masih ada warga yang belum wajib pajak dan itu akan menambah objek pajak baru melalui pendataan.

Dia mengatakan, ada sembilan wajib pajak di antaranya, hotel, restoran, rekalame, pajak penerang jalan, parkir, air tanah yang mengha­ silkan uang, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB, BPHTB kalau ada orang transaksi jual beli tanah, lebih dari 60 juta terkena 5 persen.

“Kami berharap tahun 2018 target pajak terpenuhi. Semua itu harus yakin apa yang kami lakukan akan berhasil, akan tetapi jika

pada kenyataanya tidak mencapai target, ya ngak apa-apa, yang penting sudah berusaha dan berbuat yang terbaik, mungkin akan kami

cari cara lain dalam meningkatkan pendapatan pajak,” ujarnya.

(RSD)

DLH Susun Program Pemkab Lambar Tuba Tebar Sihijau Gelar Milad 92 NU Tulangbawang, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyelaraskan program Bupati dan wakil Bupati Tulang bawang yang imple­ mentatif dan aplikatif serta berorientasi kepada masyarakat.

Dinas lingkungan hidup kabupaten Tu­ lang bawang akan turut berperan serta dapat mewujudkan rencana program strategis yang berwawasan dilingkungan.

Sedangkan pada program strategis tersebut akan disusun dalam slogan Tuba Tebar sihijau yaitu Tulang bawang terang, Tulang bawang bebas pencemaran,Tulang bawang bersih dan Tulang bawang hijau.

Sekertaris Badan lingkungan Hidup Daerah kabupaten Tulang bawang Restu Irham.Spd.M.M mempaparkan bahwa dirinya akan melaksanakan program kegiatan bupati dan wakil bupati terpilih seperti Tuba tebar si hijau merupakan kegiatan yang akan direncanakan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber Daya alam dan lingkungan hidup bagi kegiatan masyarakat dan ekonomi secara proporsional ,lestari,dan berkelanjutan menuju pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terkendali.

Restu juga menjelaskan pada kegiatan tersebut akan di implementasikan antara lain ,dalam peningkatan pengawasan ,pengendalian

pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan secara profe­ sio­nal dengan peningkat­ an upaya konvervasi dan rehabilitasi sum­ ber alam dan ling­ kungan hidup serta meningkatkan fungsi kelembagaan dari sumber daya manusia yang berkualitas da­ lam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sum­ ber daya alam dan ling­ kungan hidup.

Sedangkan pada kegiatan Tuba Tebar sihijau akan direncanakan dengan adanya Tulang bawang terang,untuk memaksi­ malkan perawatan lampu hias dan lampu jalan untuk menciptakan terwujudnya kota menggala sebagai ibukot Kabupaten Tulang Bawang yang terang sedangkan pada tulang bawang bebas pencemaran, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, pada Tulang bawang bersih, telah mengoptimalkan kebersihan demi mewujudkan lingkungan yang sehat dikabupaten Tulang bawang serta meraih kembali Adipura sebagai titik tolak pelaksanaan Tulang bawang bersih, dengan adanya Tulang bawang hijau, yang dapat merawat pohon-pohon dan taman yang telah ada ,penanaman bibit tanaman untuk penghijauan serta dapat memperbanyak pembinaan sekolah-sekolah yang berbasis lingkungan. (BUDI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar perayaan hari lahir (milad) ke-92 Nahdatul Ulama (NU) dan shalat gerhana bulan, di Masjid Baiturrahim, Komplek Pemda Lampung Barat, kemarin.

Menurut Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir, hadist rasul yang diriwayatkan Aisyah menyatakan: “sesungguhnya (gerhana) matahari dan bulan adalah dua tanda diantara tandatanda kebesaran Allah, keduanya terjadi bukan karena wafatnya seseorang dan bukan pula lahirnya seseorang. jika kalian menyaksikannya maka berdo’alah kepada allah, bertakbirlah, sholat dan bersedekahlah.” (hadist riwayat Bukhori).

Menurutnya, Allah swt. yang mengatur segala keadaan dan kejadian, dzat yang maha kuasa yang kekuasaan-nya tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan kekuatan manapun. sudah seharusnya kita sebagai makhluk-nya untuk menghamba dan mengabdi hanya kepada-Nya, tiada tempat berlindung dan meminta pertolo­

ngan kecuali kepada-Nya. “Marilah kita jauhkan segala keangkuhan, kesombongan, dan segala macam perbuatan yang mendorong kearah persekutuan kepadaNya,” kata dia.

“Dengan bekal taqwa, insyaallah akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak.”

“Saya mengajak semua pihak untuk selalu bergandengan tangan membangun Kabupaten Lampung Barat. semoga di tahun ini kita mampu berbuat lebih baik dari pada tahun-tahun yang lalu, sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih baik pula, untuk kemajuan Lampung Barat yang kita cintai dan kita banggakan ini,” tuturnya.

Dalam acara tersebut selain Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir turut hadir Polres Lambar, penceramah KH. Imam Syafeii dari Palembang, Sumsel, Fokompinda, Muspda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lain. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

12

Lamtim Gelar Festival Yoga

Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) kembali menggelar rangkaian Kalender Event Wisata 2018, Festival Yoga, di Lapangan Bandar

Sribhawono, Selasa (30/1).

Melalui pelaksanaan festival itu Chusnunia berharap Kabupaten Lampung Timur kedepan dapat menjadi kabupaten di mana semua orang

turun tangan dan datang bersama-sama untuk bergotong royong membangun Lampung Timur.

Sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan, termasuk juga level kebahagiaannya meningkat

dari waktu ke waktu sekaligus dapat menjawab tuduhan-tuduhan bernada miring dari luar terhadap Lampung Timur.

“Kami targetnya adalah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, ini adalah sekaligus jawaban mementahkan tuduhan-tuduhan Lampung Timur daerah angker, dan gelap.

Namun kita adalah kabupaten yang penduduknya ramah, menerima tamu dan nyaman untuk dikunjungi”, katanya.

Sebagaimana diketahui pada 2018, Kabupaten Lampung Timur telah mengagendakan sejumlah 101 festival yang akan di gelar mulai bulan Januari hingga akhir Desember 2018 atau naik hampir lima kali lipat dari tahun 2017 yang hanya terdapat 22 festival, katanya.

“Kami mempertimbangkan anggaran, sebenarnya masih banyak lagi festival festival tingkat desa yang berharap dapat menjadi festival tingkat kabupaten, tapi tentu kita memperhatikan tingkat kemampuan dan kita memanage itu semua,” katanya.

Dalam acara tersebut selain melakukan Senam Yoga bersama, bupati juga memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, melakukan cuci tangan pakai sabun, makan buah, dan makan ikan bersama.

Hadir juga dalam festival tersebut Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Asisten Bidang Admi­ nistrasi Umum, Wan Ruslan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Nur Syamsu, Dandim 0411/LT, Letkol CZI Burhannudin, Pabung 0411/LT, Mayor Inf. Joko Subroto, para kepala satuan kerja, dan camat se-Kabupaten Lampung Timur.

(IRI)

Bupati Lamtim Terima Kunjungan Ponpes Putri Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur, Chusnunia menerima kunjungan Pengasuh Pondok Pesantren Putri se-Provinsi Lampung, di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jalan Lintas Timur, Sukadana, kemarin.

Turut hadir Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Lampung Timur, Hj. Binti Amanah Adnan, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Putri Lampung Timur, Hj. Nurul Fadillah, dan Ketua Forum Silahturrahmi Hafidzah Lampung Timur, Hj. Nurul Hikmah.

Melalui pertemuan itu, Chusnunia selain menyampaikan akan arti pentingnya para santri memahami administrasi pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi komputer, juga menekankan perlunya para santri untuk dapat menguasai cara berdakwah dengan meman­ faatkan media sosial terutama materi jurnalistik

dalam menyebarkan berita kebaikan.

“Saya kira kegiatan dakwah melalui media internet atau medsos perlu kemampuan dasar jurnalistik dari hati, makanya saya sepakat sekali dengan adanya pelatihan dakwah jurnalis agar mampu menyebarkan kebaikan dan menangkal berita bohong atau hoax”, tutur perempuan yang akrab dengan sapaan Mbak Nunik tersebut.

Terungkap juga melalui kesempatan itu bahwa pelatihan jurnalistik santri pesantren dimaksud sedianya akan dilaksanakan pada 31 Maret 2018 sampai dengan 02 April 2018 di Pondok Pesantren Darul Qur’an Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selebah dengan mengusung tema “Dakwah dan Jurnalistik Santri Sebagai Strategi Dakwah Di Era Globalisasi.

(IRI)

Wakil Bupati Lamtim Terima Audiensi PGRI Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yuliansyah, menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat, di ruang kerjanya, kemarin.

Dalam audiensi yang ditujukan menyampai­ kan berbagai program kerja PGRI Kabupaten Lampung Timur periode 2016 - 2019 tersebut dipimpin Ketua Pengurus Harian PGRI Lampung Timur, Haribowo dan Wakil Ketua Harian PGRI, Esam.

Poin penting audiensi tersebut, PGRI Kabupaten Lampung Timur berkeinginan pemerintah daerah setiap Kamis seluruh guru dan tenaga kependudukan di Bumei Tuwah

Bepadan wajib mengenakan seragam PGRI resmi yang telah ditetapkan Pengurus Besar PGRI. Zaipul mengatakan, PGRI sangat peduli terhadap pendidikan di Lampung Timur, di samping itu anggotanya juga cukup banyak mencapai 14 ribu anggota, namun demikian pemerintah daerah akan lebih memperhatikannya.

“Dengan sungguh-sungguh kami akan upayakan bantu PGRI tentang sekertariat dan yang lain-lain karena PGRI ini betul-betul peduli kepada masyarakat. Beban dari PGRI tentang pendidikan, kami berharap sinergi antara pemeritah daerah dan PGRI bisa lebih baik lagi ke depannya,” tutur Zaiful Bokhari.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG 13 Gubernur Ridho Siapkan 10 Ton Beras untuk Operasi Pasar di Tuba BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyiapkan 10 ton beras bersubsidi untuk Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP) di Tulang Bawang. Hal tersebut diungkapkan Gubernur dalam operasi beras di Lapangan Persada, Unit II, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Jumat (2/02/2018).

“Hal ini merupakan langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Lampung menyikapi melonjaknya harga beras di pasaran. Untuk Kabupaten Tulang Bawang, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 10 Ton beras bersubsidi yang dijual Rp8.500/Kg. Dengan harapan mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi terjadinya kenaikan harga beras” jelas Gubernur.

Gubernur Ridho berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan. “Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Lampung dan bupati Tulang Bawang dalam memperhatikan rakyatnya. Kami Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat,” kata Ridho.

Operasi Pasar ini memang disambut hangat warga Tulang Bawang. Gubernur Ridho dinilai masyarakat sangat peduli karena telah meringankan beban untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras. “Bantun beras bersubsidi ini sangat meringankan kami masyarakat menengah ke bawah. Biasanya saya membeli beras di pasar seharga Rp 13.000/Kg. Semoga Gubernur Ridho mampu melanjutkan kegiatan kegiatan seperti ini ke depannya,” ujar Siti (50 tahun) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga usai membeli beras OP tersebut.

Hal yang sama diungkapkan Wirna (35 tahun).

Dia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Ridho dan berharap pasar murah tersebut dapat terus diadakan.

“Terimakasih Pak Gubernur Ridho yang

telah mengadakan kegiatan ini, semoga kegiatan seperti ini dapat rutin diadakan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, terdapat penjualan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng

Disdukcapil Tuba Realisasikan Program Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Kependu­ dukan dan Catatan Sipil (Duk­c apil) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Pro­ vinsi Lampung telah merea­ lisasikan program- program pemerintah dalam pelayan­ an.

Kegiatan tersebut di antaranya pembuatan E.KTP elektronik, kartu ke­luarga (KK), dan akta kela­hiran serta perlengkapan lainnya.

Kepala Dinas Kependu­ duk­an dan Catatan Sipil setempat, Prihadi, kemarin, mengatakan, pihaknya ber­ usaha memberikan pelayan­ an kepada warga secara optimal.

Sekretaris Disdukcapil Dyah Ambarwati mengaku, pelayanan merupakan tugas pokok sebagai pegawai negeri. “Kami selalu siap me­la­yani warga,” ujarnya.

Sementara itu warga Kampung Gedungaji, Antoni mengatakan, sudah seharus­ nya Disdukcapil maupun dinas yang lain meningkat­ kan pelayanan. Dan siapa­ pun yang menjadi bupati dan wakilnya, tugas PNS bukan mengabdi kepada mereka melainkan negara.

(BUDI)

Rp10.500/Kg, kacang tanah Rp20.000/kg, tepung terigu Rp7.000/kg, gula pasir Rp10.500/kg, garam Rp12.000, bawang merah Rp13.500/kg dan bawang putih Rp15.000/kg.

Ini merupakan bentuk Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung, Kansilog Menggala Divre Bulog Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (MUH)

Ridho Tinjau Pembangunan Tugu Garuda di Menggala Tulang Bawang, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meninjau lokasi pembangunan Tugu Garuda di depan Terminal Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Jumat (2/2/2018).

Gubernur didampingi Bupati Tulang Bawang Winarti dan Wakil Bupati Hendriwansyah.

“Semoga dengan akan adanya pembangunan Tugu Garuda ini, dapat menjadi ikon baru bagi Kabupaten Tulangbawang. Sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tulang Bawang,” ujar Gubernur Ridho saat meninjau lokasi pembangunan Tugu Garuda tersebut.

Gubernur Ridho akan memberikan bantuan Rp 4 miliar untuk pembangunan tugu ini dan mendukung penuh rencana Pemkab Tulang Bawang menjadikan tugu tersebut sebagai

ikon pariwisata. “Semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu pembangunan Tugu Garuda sebagai ikon baru Kabupaten Tulangbawang,” harap Gubernur.

Bupati Tulangbawang Winarti menjelaskan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang sudah lama ingin memiliki ikon utama bagi daerahnya.

“Kami ingin memiliki ikon khusus yang mencirikan daerah kami sebagai Kabupaten Tulangbawang, seperti halnya Kabupaten Tulangbawang Barat yang telah lebih dulu memiliki ikonnya,” ujar Winarti.

Ia berharap agar dengan adanya pembangunan ikon tersebut, mampu meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Tulangbawang sehingga secara tidak langsung mampu membangun “Lampung Maju dan Sejahtera”, khususnya bagi masyarakat Tulangbawang. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

TULANG BAWANG

14

Gubernur Kunker ke Tuba

Tulangbawang, FAKTUAL - Gubernur Lam­pung, M. Ridho Ficardo melakukan kun­ jungan kerja (kunker) dan silaturahmi dengan segenap jajaran pemerintah dan seluruh unsur masyarakat, di Gedung Serba Guna Menggala, kemain.

Selain itu dalam kunjungan gubernur itu juga dilaksanakan penandatanganan prasasti Tugu Diponogoro dan Prasasti Gedung Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Tulangba­ wang. Dalam kunjungan tersebut, gubernur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi

Lampung, Ny. Yustin Ficardo.

Bupati Tulangbawang, Winarti mengatakan, dana hibah yang diberikan pemprov akan digunakan untuk penataan Kota Menggala.

“Bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sejalan dengan program yang sedang dijalankan, membangun delapan icon Tulangbawang.

Pembangunan icon ini adalah upaya untuk membangun identitas dan diharapkan memun­ culkan multyple efek terhadap masyarakat Tulangbawang. Penataan Kota Menggala dan sepanjang jalan lintas timur dimulai dari perba­

Wabup Tuba Hadiri Penyerahan Laporan Evaluasi Akuntanbilitas Tulangbawang, FAKTUAL - Wakil Bupati Tulangbawang, Provinsi Lampung Hendriwansyah menghadiri penyerahan laporan evaluasi akuntanbilitas daerah wilayah II yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Bali Nusa Dua Convention Center, Provinsi Bali, kemarin.

Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Birokrasi Zaman Now, Bersih dan Akuntabel’ ini dihadiri sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dilingkup wilayah II, seperti dari Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara.

Selain itu hadir juga Menteri PANRB Asman Abnur, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Kemen­ terian PANRB Noviantika Nasution, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel.

Menurut Hendriwansyah, dari kegiatan itu diketahui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) pada 2017 di wilayah II hasilnya mengalami peningkatan 4,59 poin.

“Rata-rata nilai evaluasi kabupaten dan kota tahun 2016 sekira 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin. Tapi

juga masih ada kabupaten dan kota 54,05% dari seluruh kabupaten dan kota yang masih mendapat nilai di bawah,” katanya saat men­dengarkan pemaparan Menteri PANRB Asman Abnur.

Dia mengatakan, Kementerian PANRB memberikan apresiasi tinggi kepada kabupaten dan kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.

“Kementerian mengharapkan agar kami para pimpinan di kabupaten dan kota dapat terus berupaya mengoptimalkan penerapan Sakip dengan lebih baik, dalam segi fokus dan lebih serius lagi untuk memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” katanya.

Sebab sesuai instruksi presiden seluruh instansi pemerintah harus dapat mewujudkan birokrasi yang efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, presiden juga terus-menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerap­ kan money follow program sebagai dasar peng­ gunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja. (MUH)

tasan Tulangbawang dengan Kabupaten Lam­ pung Tengah yaitu Kampung Astra Ksetra sampai perbatasan dengan Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

“Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Ridho Ficardo memiliki program Gerakan Mem­bangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Saburai. Sasaran program ini kategori desa tertinggal. Gerbang Desa Saburai berangkat dari fakta lapangan masih banyak desa tertinggal yang butuh percepatan

pembangunan,” katanya.

Pada 2017, kata dia, Program Gerbang Desa Saburai menargetkan 250 desa, dan di antaranya 15 desa ada di Kabupaten Tulangbawang Winati juga menyampaikan keluhannya tentang jalan provinsi yang mengalami kerusakaan cukup parah. Kondisi tersebut mengganggu mobilitas warga dalam kegiatan sehari-hari.

Demikian pula tentang listrik,Hingga kini di kabupaten tersebut terdapat 47 desa yang belum mendapatkan penerangan listrik.

Sementara itu Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengapresiasi budaya gotong royong yang dicanangkan bupati Tulangbawang.

Menurut gubernur, dengan gotong royong akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dimana tidak ada jarak antara bupati dan masyarakatnya.

Dengan terpupuknya persatuan dan kesatuan dengan budaya gotong royong, gubernur meyakini kesulitan, hambatan yang ditemui dalam membangun Kabupaten Tulangbwang dapat dengan mudah teratasi.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan persoalan jalan, listrik, dan hal lainnya yang masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah provinsi untuk dapat segera ditindak lanjuti.

M. Ridho Ficardo menyampaikan harapannya Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Pemerintah Provinsi Lampung senantiasa bersinergi untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang lebih baik.

Acara selanjutnya setelah dilaksanakan silaturahmi di Gedung Serba Guna Gubernur beserta rombongan melaksanakan shalat Jumat di Islamic Centre Tulangbawang dan dilanjutkan dengan kunjungan kerja di SMA Negeri I Banjar­ agung. (MUH)

Ridho Ficardo Berikan Insentif Guru Honor Tulangbawang, FAKTUAL Selain bertemu dengan jajara Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang, Guber­ nur Lampung M. Ridho Ficardo juga bersilaturahmi dengan para guru SMA - SMK sekabupaten tersebut di SMAN 1 Ban­jar­ agung, Jumat (2/2/2018) .

Ketua Mus­ya­ ­wa­rah Kerja Ke­ pala Sekolah (MK­ KS) Da­niel An­war, yang juga kepala SMAN 1 Banjaragung Tulang­ bawang, sangat apre­siasi kedatangan gubernur Lampung itu.

“Kebahagian terbesar kami hari ini keda­ tangan orang nomor 1 di Provinsi Lampung, kedatangan ibu Yustin Ficardo, dan kedatangan bupati serta wakil bupati Tulangbawang,” ucap Daniel Anwar.

Bupati Tulangbawang, Winarti mengatakan, meskipun SMA dan SMK ada di bawah naungan provinsi namun dirinya sudah menyurati semua untuk terlibat dalam gotong-royong. Karena menurutnya gotong-royong adalah cerminan Pancasila.

“Menjadi kepala sekolah itu bebannya berat, saya apresiasi kepsek atas kerja keras mereka.

Dan saya berpesan kepada kepala sekolah, kalau itu benar jangan takut untuk melangkah,” katanya.

Sedangkan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menjelaskan, insentif guru honor akan terus dilanjutkan. Bahkan statusnya sedang diperjuangkan menjadi guru tetap.

“Staf TU pun akan diberikan tunjangan

sebesar 500.000 rupiah perbulan.

Untuk pengawas diberikan tunjangan Rp 1.220.000 per bulan,” kata Ridho.

Me n y i n g g u n g pem­bangunan di Lampung, Ridho mengingatkan, yang harus guruguru dan siswa p e r s i a p­k a n adalah pem­ bangunan di Lam­pung terus meningkat, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera yang melintas di Lampung.

Maka Lam­pung akan semakin terbu­ka.

“Bandara Radin Inten II men­ jadi bandara embarkasi langsung, juga ada pengembangan dermaga penyeberangan di Bakauheni.Kemajuan Lampung semakin tinggi. Maka anak-anak kita harus siap dengan kemajuan ini, menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.”

“Saya dan bupati sebagai pemimpin daerah, namun nasib anak-anak kita ada di tangan para guru. Tugas kita kedepan, kemajuan Lampung menjadi milik kita. Jangan sampai kita tidak siap si sektor pendidikan.

Para guru bertugas memastikan anak-anak kita menjadi tuan rumah dalam kemajuan Lampung,” katanya.

Ridho Ficardo juga berpesan, selain kemajuan akademik, perlu untuk melatih siswa dengan kemampuan organisasi. Pramuka, OSIS, Rohis, PMR, KIR, dan lainnya.

“Kemampuan mereka hadapi tantangan bisa dilatih di organisasi. Kalau mereka kita beri kesempatan melalui organisasi bisa jadi mereka bisa lebih unggul dari anak-anak di kota besar,” ujar Ridho. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

15

Dinas PMD Mesuji Terima Penghargaan dari KPP Pratama Kotabumi Mesuji, FAKTUAL - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Desa Hadi Mulyo memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas PMD atas keberhasilan dalam membimbing dan mendampingi bendahara desa dalam pelaksanaan kewajiban pajak atas Dana Desa tahun 2017. Sedangkan penghargaan bagi Desa Hadi Mulyo diberikan sebagai pemotong, pemungut, dan penyetor pajak atas Dana Desa tahun 2017 terbesar pertama di wilayah KPP Pratama Kotabumi dan terbesar di Kabupaten Mesuji.

Penghargaan diserahkan Kepala KPP Pratama Kotabumi Verizal Suryadi, di Aula Kantor KPP Pratama Kotabumi, kemarin, kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Kabupaten Mesuji Sunardi dan Kabid Keuangan, Pembangunan, dan Aset Desa Dinas PMD Mesuji Taufiq Widodo yang mewakili Desa Hadi Mulyo.

Menurut Sunardi, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dari KPP Pratama Kotabumi bagi desa yang taat membayar kewajiban pajaknya dalam pengelolaan dana desa yang digelontorkan pada 2017.

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Mesuji agar termotivasi untuk taat dan tertib membayar

kewajiban pajaknya. Prestasi ini tak lepas dari bimbingan Bupati Mesuji dan kerja keras seluruh

jajaran Dinas PMD dalam menentukan formulasi yang tepat bagi desa, serta dibantu oleh keca­

matan dalam pengawasannya,” ucap Sunardi.

(TAB)

Polda Lampung Sosialisasi Alokasi Anggaran

Musim Rendeng, Mesuji Targetkan Produksi 167 Ton GKP Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung menargetkan produksi gabah kering panen (GKP) pada musim tanam rendeng tahun ini sekira 167.253 ton, kata Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Rosidin saat pelaksanaan panen raya padi perdana di Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, kemarin.

Menurut dia, pada musim tanam rendeng

ini target tanam padi mencapai 32.164 hektare yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara.

“Target produksi musim tanam rendeng tahun ini 167.253 ton GKP atau rata-rata 5,2 ton per hektare. Sedangkan untuk tahun 2018, target produksi mencapai 299.653 ton GKP,” katanya.

(TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

Tulangbawang, FAKTUAL - Biro Perencanaan dan Anggaran (Ro Rena) Polda Lampung me­ laksanakan sosiali­ sa­si alokasi anggar­ an tahun 2018 untuk Polres Tulang­ bawang (Tuba) dan Polres Mesuji, di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya Mapolres Tulang­ bawang, kemarin.

Karo Rena Polda Lampung Kombes Pol Drs. Wawan yang diwakilkan Kabag Renprogar Rorena Polda Lampung AKBP Joko Siswondo Harsono bersama tim didampingi Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo melakukan sosialisasi DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) RKA-K/L (rincian kerja anggaran kementerian/lembaga) TA 2018 khusus untuk Polres Tulangbawang dan Polres Mesuji.

Kapolres Tulangbawang Raswanto Hadiwibo­ wo mengucapkan selamat datang kepada ketua tim beserta rombongan di Polres Tulangbawang dan kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat serius dan sungguh-sungguh mendeng­ arkan apa yang akan disampaikan ketua tim.

“Saya ucapkan selamat datang kepada AKBP Joko Siswondo Harsono sebagai ketua tim beserta rombongan di Mapolres Tulangbawang dalam rangka mensosialisasikan alokasi anggaran tahun 2018 untuk Polres Tulangbawang dan Polres Mesuji serta kepada seluruh peserta yang hadir di tempat ini agar dapat serius dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang akan disampaikan ketua tim nantinya karena ini sangat penting dan sangat berguna dalam pembuatan bukti pertanggung jawaban keuangan kepada negara,” ujarnya.

“Saya sebelumnya mewakili Karo Rena menyampaikan permohonaan maaf karena tidak bisa hadir langsung untuk mengikuti kegiatan ini karena di Polda Lampung sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Kabag Renprogar Rorena Polda Lampung AKBP Joko Siswondo Harsono.

“Saya akan menyampaikan beberapa pesan dari karo Rena, yang besrangkutan meminta seluruh anggota yang berkompeten dalam program quick wins Polri segera mempersiapkan program kerja ke depan sehingga Polda Lampung tidak menjadi peringkat terbawah lagi,” katanya.

Khusus Polres Tulangbawang yang telah ditunjuk sebagai Pilot Project Zona Integritas agar lebih optimal sehingga bisa menjadi kebanggaan dari Polda Lampung dengan mendapatkan predikat terbaik nantinya dalam penilaian Kemenpan RI, kata dia.

Menurut dia, untuk pejabat yang berkompeten di bidang pengelolaan anggaran agar dapat menggunakan anggaran yang sudah ada dengan tepat sasaran sehingga tidak ditemukan kesalahan apabila ada pemeriksaan baik dari satuan atas Mabes Polri maupun dari BPK (badan pemeriksa keuangan) RI, ujarnya.

Menurutnya, untuk Polres Tulangbawang tahun anggaran 2018 memperoleh kenaikan jumlah anggaran sekira 30 % yaitu dari Rp 58 miliar menjadi Rp 75 miliar.

Dana tersebut terdiri dari Rp 46 miliar untuk Belanja Pegawai, Rp 4 miliar untuk Belanja Modal dan Rp. 23 miliar untuk Belanja Barang, katanya.

Acara Sosialisasi Alokasi Anggaran tahun 2018 yang dilaksanakan Biro Rena Polda Lampung itu dihadiri para kabag, kasat, kasi, kapolsek jajaran, kasium dan kanit yang ada di Polres Tulangbawang dan Polres Mesuji.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

WAYKANAN

16

Way Kanan Salurkan Rastra 347.920 Kg Setiap Bulan Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung setiap bulan menyalurkan 347.920 kg Rastra kepada 34.792 keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Sosial Waykanan, Pardi, kemarin, mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan 10 kilogram Rastra per bulan.

“Tahun 2017 per satu kilogram masyarakat wajib menebus, Rp 1.600 sedangkan tahun 2018 masyarakat Keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan secara cuma-cuma,” kata Pardi Terdapat berbedaan penermiaan Beras Sejaktera di tahun 2017 dan 2018, bila 2017 masing-masing KPM mendapatkan 15 Kilogram maka di tahun ini mendapatkan 10 kilogram.

Ini menjadi tugas aparat desa untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang menerima.

Bantuan sosial beras sejahtera, merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemis­ kinan dan juga wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Mentalitas kemiskinan yang ada di dalam kehidupan kemasyarakatan harus segera dihilangkan, karena hal tersebut dapat menimbul­ kan permasalahan, sebab bisa terjadi masyarakat yang lebih berhak mendapat Bantuan Sosial Beras Sejahtera namun tidak kebagian. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya Sekretaris Daerah Way Kanan, Saipul mengata­ kan dasar pelaksanaan bantuan sosial Rastra di Kabupaten Way Kanan tahun 2018 keputusan Menteri Sosial nomor 132 /HUK/ 2017 tentang penetapan Wilayah Kerja Program Bansos Pangan di lingkungan Dirjen penanganan fakir miskin dan Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan tahap penyaluran bantuan sosial berdasarkan bantuan pangan non tunai 2018 “Sekira 34.792 warga berhak mendapatkan beras sejahtera, ini harus dilakukan pendataan ulang agar yang benar-benar menerima bisa merasakan manfaat dari Rastra tersebut,” katanya.

Kabupaten Way Kanan setiap bulan mendistri­ busikan Beras Sejahtrera (Rastra) sekira 347.920 kg yang berarti dalam satu tahun penuh bantuan sosial di Kabupaten Way Kanan sekira 4.175.040 kg Menurut dia, demi memperlancar proses pelaksanaan dari program Bantuan Sosial Beras

Sejahtera di Kabupaten Way Kanan, maka telah dibentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra dengan bertindak sebagai ketua sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan untuk di keca­matan dan kampung telah dibentuk 14 Tim Koordinasi Bansos Rastra kecamatan dan 227 Pelaksana Bansos Rastra kampung/kelurahan.

“Saya sebagai ketua kabupaten, camat merupakan ketua kecamatan masing-masing, dan lurah serta kepala kampung, ketua di kelurahan dan kampung masing-masing,” ujarnya.

Saipul mengajak stakeholder terkait untuk melakukan koordinasi secara baik dalam melaksanakan program bantuan sosial beras

sejahtera, dimulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecamatan, kampung/kelurahan, dusun, sampai pada tingkat RT, hal ini dikarena­ kan adanya relevansi antara program bantuan sosial beras sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Way Kanan.

“Terima kasih juga kepada Perum Bulog yang telah hadir dan selanjutnya akan meng­ emban tugas Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Way Kanan sampai ke tempat distribusi di kampung-kampung dan kelurahan setiap bulan,” katanya. (JJ)

Rakor Harus Mampu Hasilkan Kinerja Way Kanan Gelar OP CBP di Rebangtangkas Waykanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) di Kecamatan Rebangtangkas, Kampung Lebak Peniangan, Selasa, (30/1/18) “Kami lakukan OP CBP ini di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan, Semoga deng­an adanya oprasi pasar ini harga beras dapat kembali stabil,” ujar Asisten bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Abu Kori, Selasa Ia mengatakan, operasi pasar cadangan beras pemerintah itu dilaksanan sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan di pasar baradatu dan pasar pemda km 02 Blambangan Umpu.

Gelaran operasi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan yang signifikan.

“Kami harapkan dengan adanya operasi pasar cadangan beras pemerintah ini selain dapat meringankan beban masyarakat, tapi yang tak kalah pentingnya kegiatan ini dapat

-menstabilkan harga beras di Kabupaten Way Kanan,” katanya.

Dia mengharapkan warga Kecamatan Rebangtangkas memanfaatkan sebaik baiknya gelaran operasi pasar cadangan beras pemerintah itu dan untuk tim pengawas untuk dapat bisa mengawasi dan memperhatikan bila ada petugas yang nakal untuk menjual kepada oknum ASN. Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Yunada Atiek mengatakan kegiatan ini dilakukan untk di semua kecamatan se-Kabupaten Way Kanan, dan baru dilaksanakan di Kecamatan Baradatu, Kecamatan Blambang­ anumpu, dan Kecamatan Rebangtangkas.

Sedangkan untuk kecamatan yang belum dilakukan OP CBP akan dilakukan bertahap dan secara bergantian.

“Setiap Kecamatan kita berikan masingmasing 15 ton untuk di jual dengan beras medium harga Rp8.500 per kg,” katanya Dia mengharapkan, OP CBP di setiap keca­ matan ini dapat berjalan dengan baik, serta semua masyarakat harga beras murah dengan kwalitas beras yang baik. (JJ)

Way Kanan, FAKTUAL - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Way Kanan, , Abu Kori mengatakan dengan diadakan Rapat Koordinasi (rakor) Dinas Kesehatan dan jajarannya, dapat menghasilkan kinerja yang baik pada tahun 2018 dan menyelesaikan Pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pada 2017.

“Rakor ini harus berjalan dengan lancar untuk menetukan Program 2018 dan menyele­ saikan semua pekerjaan yang belum di selesaikan pada 2017 lalu,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan, rakor tahunan ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja puskes­ mas di 2017 dan memaparkan programprogram kerja tahun 2018.

Beberapa program masih menjadi prioritas utama yaitu, peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan yang masih diperlukan.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 menyebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk mencapai tujuan pembangunan

kesehatan tersebut, haruslah diarahkan pada tiga hal penting, yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer, penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (primary health care), dan intervensi berbasis resiko kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya yang bersifat reformatif dan akseleratif.

“Sehingga dapat mewujudkan masyarakat indonesia yang berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya,”katanya Kadis Kesehatan Way Kanan, Farida Aryani mengungkapkan Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah adalah jawaban untuk mencari solusi dimana merupakan forum terlengkap dalam jajaran kesehatan yang ada di Dinas kesehatan.

Serta dengan sinergisitas seluruh sektor yang merupakan ajang dalam memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Waykanan, baik itu dalam hal masalah kesehatan pada bayi/balita/ibu/lansia di Waykanan maupun dalam upaya mengatasi penyakit menular.

“Kita harus mementingkan kesehatan bagi bayi/balita/ibu dan lansia yang harus menda­ patkan perhatian lebih dari Pemerintah khusus­ nya di bidang kesehatan,” katanya . (RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

17

Dirjen Rerkebunan RI Kunjungi Lambar

Lampung Barat, FAKTUAL - Direktur Jende­ ral Perkebunan dan anggota DPR RI kunjungi Kabupaten Lampung Barat (Lambar). Rombong­ an langsung menuju Pekon Rigisjaya, Kecamatan Airhitam, kemarin.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian RI, Bambang mengatakan, kopi yang tumbuh

subur di Indonesia merupakan kekayaan perkebunan yang luar biasa tapi banyak yang belum sadar akan hal itu.

“Perkebunan ekonomi di Indonesia sangat penting, itu sebabnya Bapak Presiden ketujuh RI, jokowi dan Bapak Kementerian mengintensif­ kan tanaman kopi di Indonesia. Tanaman

perke­bunan kita tertinggi nilai ekspornya mele­bihi dari migas,” katanya.

“Kopi di Lambar sudah bagus, namun jangan berbanga dahulu, mari kita bekerja sambil belajar bagaimana membudidayakan kopi dengan baik, perbaikan demi perbaikan bekerja dengan dan kita tata kelola dengan baik akan

memberikan manfaat yang lebih besar kepada petani,” ujarnya.

“Saya melihat antusias baik petani, pejabat maupun seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ini. Apa yang kami lihat hari ini akan disampaikan kepada pak Menteri dan mengharap­ kan semoga Lambar akan lebih maju lagi,” katanya.

Sementara itu Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengatakan, pembangunan pedesaan menjadi sebuah solusi dalam pengembangan ekonomi daerah.

Kopi robusta, kata dia, merupakan produk unggulan daerah sesuai SK Bupati No. B/336/ KPTS/III.2/2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat merupakan produsen kopi terbesar di Provinsi Lampung dengan luas areal mencapai 53.611,5 ha dan produksi mencapai 57.664.4 ton dengan produktivitas mencapai 1.150 kg/ha/thn dan telah memiliki sertifikasi indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang dikeluarkan 13 Mei 2014 dengan nama “Kopi Robusta Lampung” bersama Kabupaten Way Kanan dan Tanggamus, katanya.

Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas kopi, tahun 2018, Pemkab Lambar melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, kata dia, telah meluncurkan kegiatan intensifikasi tanaman kopi yang komponennya berupa bantuan pupuk NPK untuk 650 KK petani yang masih masuk dalam kategori miskin berserta pendam­ pingan oleh petugas lapangan terlatih guna me­ ning­katkan produksi dan produktivitas kopi sekal­igus meningkatkan kesejahteraan petani.

(ADI)

Kesbangpol Bupati Lambar Audensi dengan Bekraf Lambar Gelar Forum Silaturahmi Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar Sosialisasi Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat tahun 2017, di Aula Ratu Piekulun RSUD Alimuddin Umar, kemarin.

Menurut Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu tata kelola pemerintah yang baik dan untuk mencapai hal tersebut terdapat tiga pilar yang harus dipenuhi yaitu masyarakat, pemerintah, dunia usaha/ swasta, dan tokoh-tokoh perseorangan.

Sementara itu dari pilar dunia usaha/swasta dan tokoh-tokoh perseorangan, pemerintah daerah terutama daerah kita Lambar terus berupaya menjalin komunikasi dalam rangka mencari berbagai solusi atas persoalan pembangunan dan kemasyarakatan dengan berbagai Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), katanya. ”Saya mengajak semua pihak terus berupaya memahami berbagai sisi dan dimensi pembangunan yang melingkupi daerah kita, mulai dari kendala/hambatan, dan tantangan potensi gangguan dan ancaman serta peluang dan prospeknya,”ujar dia.

Kepala Kantor Kesbangpol, Raswan mengatakan, maksud forum silaturahmi dan pembinaan ormas/LSM memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman untuk memantapkan semangat persaudaraan,persatuan,dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan dan memelihara iklim yang kondusif serta menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasioanal khususnya dalam wilayah Lampung Barat.

Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut mengingatkan ormas dan LSM, organisasi dimaksud mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan nasional diperlukan peran serta dari ormas dan LSM sebagai sarana menyampaikan komunikasi social serta meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasioanal baik dipusat maupun didaerah.

(ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Sebagai upaya menyelaraskan program unggulan dan mendapatkan dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif, Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus dan Kepala Dinas Koprindagsar setempat, Amirian mengadakan audensi dengan Bekraf, di Jakarta, kemarin Ikut pula pada kegiatan itu, Kepala Dinas Perkebunan Tri Umaryani, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Indra Kesuma, Kepala Kantor Balitbang, Tono Suparman, Sekretaris Bappeda, Agustanto Basmar, Kabag Pemerintahan dan Otda Yudha Setiawan, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekdakab Lambar, Surahman.

Menurut Kabag Humas Dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman, audiensi itu menyelaraskan program dan dukungan dari Bekraf sehingga potensi yang ada dapat tergali dan mendapat pendampingan dan fasilitasi.

“Kita ketahui Lambar memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan namun belum dapat dikembangkan secara maksimal,” katanya.

Kemudian sejalan dengan tiga misi bupati Lambar, kata dia, meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan produk domestik regional

bruto (PDRB) subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, subsektor perkebunan cukup mendapat perhatian karena sub sektor perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lambar.

Menurut dia, Lambar merupakan pusat penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia.

Ditinjau dari PDRB, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebagian besar dari sektor pertanian primer mencapai 59,94%, hal itu menunjukkan pengembangan sumber daya alam dengan mendorong sebuah potensi yang ada akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Pengembangan ekonomi kreatif pada peningkatan kualitas kopi robusta dengan konsep agribisnis merupakan salah satu kekuatan inti (core business) perekonomian daerah yang secara alami mempunyai prospek tidak hanya dalam skala lokal dan regional, tetapi mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dia mengatakan, Lambar juga memiliki produk tenun khas, celugam, melalui beberapa ajang, Pemkab Lambar berharap produk itu dikenal di luar Lambar.

Lambar juga ada produk tapis tenun yang unik dan menarik.

Celugam yang merupakan kain tenun khas Lambar, dulu hanya dipakai sebagai hiasan pada saat prosesi adat dan budaya saja, tetapi kini sudah dikembangkan menjadi bentuk baju, dompet, tas, sarung bantal hingga menjadi hiasan tempat tisu, katanya.

Menurutnya, Kabupaten Lambar mengembangkan destinasi wisata berbasis ekowisata dan wisata budaya, hal itu bertujuan mengembangkan potensi wisata agar diminati masyarakat, baik lokal maupun dari luar.

Wisata budaya bertujuan mempertahankan adat serta budaya kabupaten Lambar dan agar melestarikan kebudayaan, katanya.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

18

Lambar Raih Predikat B untuk SAKIP 2017 Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mendapat peningkatan kenaikan nilai dalam pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) tahun 2018 dari Kemenpan RB Republik Indonesia.

Penyerahan Evaluasi Sakip yang dipimpin Menteri PAN dan RB Asman Abnur dan dilaksana­ kan di Bali Nusa Dua Convention Center, kemarin, dengan dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin,Inspektur Kabupaten Lampung Barat Edi Yusuf, dan Kepala Bapeda, Okmal.

Menurut Okmal, penyusunan SAKIP Kabupa­ ten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pela­ poran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin­ tahan, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbillitas Kinerja Instansi Pemerintah. dengan penilaian bobot ,perencenaan kinerja (35%), pengukuran kinerja (20%), pelaporan (15%), evaluasi internal (10%), capaian kinerja (20%).

Dia mengatakan, dalam menciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP pun sebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilaksa­ nakan pemerintah daerah.

Penerapan SAKIP seharusnya dapat mendo­ rong instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance termasuk pemberantasan korupsi. Kemudian untuk tujuannaya adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atau hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)serta

memberikan saran perbaikan yang diperlukan, katanya.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat

Rapat Rutin Dharma Wanita Persatuan Lampung Barat, FAKTUAL - Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat mengada­ kan Rapat Rutin, kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Aula TP PKK Kabupaten Lampung Barat dan dipimpin langsung Penasehat Dharma Wanita Ksetempat, Ny. Partinia Parosil Mabsus dan dihadiri Ny. Gurti Mad Hasnurin, selaku ketua Dharma Wanita Persatuan, Irma Akmal, ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kecamatan beserta anggota.

Ketua Penasehat Dharma Wanita Ny. Partinia Parosil mengatakan, meteri pada hari ini adalah penyampaian beberapa program kerja yang telah disusun oleh pengurus yaitu Sosialisasi Anggaran Dasar dan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 serta sosialisasi deteksi dini kanker leher rahim (serviks) melalui pemeriksaan IVA, program kerja yang telah disusun pengurus.

“Saya harapkan benar-benar terlaksana sehingga dapat memberikan sumbangsih kepada seluruh anggota,” katanya.

Dia juga mengharapkan peserta mendengar­

kan dengan baik sosialisasi deteksi dini kanker leher rahim kerena kanker ini bisa menyerang wanita manapun sehingga kita perlu mengetahui penjelasan secara lengkap mengenai gejala, penyebab, cara pencegahan dan pengobatannya yang perlu kita ketahui.

“Dukungan kita sebagai isteri kepada suami merupakan factor yang sangat penting bagi ketenangan dan keberhasilan suami di lingkung­ an kerjanya dan peranan kita sebagai ibu dalam mendidik anak-anak agar sehat dan mampu menjadi kebanggaan orang tua maupun keluarga,” katanya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan, Irma Akmal menyampaikan terima kasih kepada ibu penasehat yang telah membantu dan mendukung sosialisasi ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dalam melaksanakan tugas. Dengan harapan agar selalu saling membimbing dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga organisasi dharma wanita persatuan kabupaten lampung barat ini dapat terus maju. (ADI)

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran Pemkab Lampung Barat dibandingkan dengan capaian kinerejanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukan kinerja yang baik, kata dia.

Dan tahun 2017, hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Lampung Barat meningkat cukup signifikan dibanding dengan capaian nilai SAKIP tahun 2016 , yang pada tahun 2017 memperoleh nilai 60,43 dengan pre­dikat baik (B), ujar dia. (ADI)

Lambar Gelar Fashion Festival dan Food Festival Lampung Barat, FAKTUAL - Liwa Food& Fashion Festival atau LFFF merupakan event tahunan yang menampilkan ragam kekayaan budaya Indonesia khususnya di bidang fashion dan kuliner yang dikemas dalam rangkaian acara yang menarik. Pada 2018 penyelenggara­ annya, LFFF hadir melalui Fashion Festival dan Food Festival.

Acara yang di gelar di GOR Aji saka Kawasan Sekuting Terpadu Lambar, Sabtu 27-28 Januari 2018 di buka Ketua TP PKK Lambar Partinia serta dihadiri wakil ketua PKK, istri ketua DPRD Lambar, anggota PKK , Darma Wanita, serta undangan dan peserta Liwa Food& Fashion Festival.

Pada Fashion Festival tahun ini LFFF menam­ pilkan ragam kekayaan budaya Indonesia melalui mode. presentasi koleksi terbaru busana siap pakai dari para desainer terkemuka, desainer independen, serta para perancang muda dari berbagai institusi pendidikan mode ternama melalui peragaan busana dan Fashion Show berkonsep trade show, kemudian bazaar Food Dan Fashion, Lomba Fashion Show Tingkat TK dan umum, Audisi Hijab Hunt Lambar, Audisi Putri Hijab Pesibar, Lomba Foto On the Spot umum, serta festival budaya meliputi Lomba Nyambai umum, Lomba tari kreasi Lampung Tingkat TK dan Lomba Esai Budaya Tingkat umum.

Menurut Partinia, LFFF merupakan momen­ tum bagi perajin makanan dan minuman serta Fashion Show desainer dan Pengusaha Fashion memamerkan kreativitas mereka. Dengan

demikian, warga akan memiliki banyak pilihan sesuai dengan selera. Dengan demikian, acara ini dapat memperkenalkan kuliner nusantara ke ranah internasional.

“Yang merupakan Khas Lambar adalah celugam yang tentunya harus kami lestarikan, pasti nantinya akan banyak Fashion yang tidak akalah menarik dari daerah lain. Selain itu ragam budaya dan kerajinan yang ada di Lambar harus bersama-sama kita lestarikan,” katanya.

“Saya minta PKK dan organisasi serta istri camat dan peratin mendukung dan bekerjasama dengan masyarakat pekonnya untuk mendukung LFFF serta mensosialisasikan budaya dan kerajinan khas Lambar,” katanya.

Usai membuka LFFF dan menyaksikan Fashion Show ketua TP PKK Lambar itu menuju pameran kuliner yang ada di LFFF tersebut serta mencicipi kuliner kemudian dilanjutkan dengan lomba nyambai yang di ikuti sebanyak 35 peserta merupakan utusan sekolah dan sanggar.

Ketua Pelaksana, Anja Firaz mengatakan, peserta LFFF yang terdiri dari 35 Tim Peserta nyambai, 30 peserta Fashion Show TK dan Paud, 7 tim peserta tari kreasi TK dan Paud, 6 peserta Fashion Show umum , dan 20 peserta putri hijab.

“Acara ini merupakan acara yang terbentuk dan dipromosikan muda-mudi, muli mekhanai Lambar yang haus akan manfaat dan kegiatan yang Fositif , hanya dengan bermodalkan niat dan tekad melangkah dengan tujuan untuk Lambar Hebat,” katanya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

PESIBAR

19

Bupati Pesibar Hadiri Syukuran Warga Ngaras Pesisir Barat, FAKTUAL - Sebagai wujud antu­sias­me atas telah dirubahnya nama Keca­ matan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Sai Batin Marga Ngaras dan masyarakat se-Kecamatan Ngaras menggelar syukuran bersama Pemkab Pesibar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, S.H, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peratin, Uspika, dan masyarakat sekecamatan setempat. Bupati dan Sai Batin Marga Ngaras diarak masyarakat dengan tabuhan adat dan alam geminser.

Ketua panitia kegiatan tersebut, Hapzi NS, menyampaikan sambutannya bahwa beberapa bulan lalu, Pemkab Pesibar mulai berencana melakukan perubahan nama Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras.

“Mengetahui informasi tersebut, Sai Batin Marga Ngaras dan masyarakatnya langsung memberikan dukungan penuh. Hal ini terwujud atas dorongan Bupati,” ungkap Hapzi yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesibar.

Dijelaskannya, setelah melalui tahapan yang lengkap sesuai dengan mekanismenya, beberapa waktu lalu nama Kecamatan Bengkunat resmi dirubah menjadi Kecamatan Ngaras. “Karena itu masyarakat sangat berterima kasih atas upaya

Bupati merubah nama Kecamatan Bengkunat menjadi Kecamatan Ngaras,” lanjutnya.

“Masyarakat menegaskan bahwa dari beberapa kali pergantian Kepala Daerah, baru kali ini Bupatinya yang siap merubah nama menjadi Kecamatan Ngaras,” tukasnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Agus Istiqlal menegaskan bahwa sebutan Ngaras cukup populer dikalangan masyarakat, bahkan hingga ke bumi perantauan Pulau Jawa. Tidak hanya itu, kekentalan adat dimasyarakatnya pun, hingga kini masih sangat diakui. “Atas dasar tersebut, kami berupaya agar Ngaras tidak hanya sebutan diluaran saja, melainkan dibuktikan dalam bentuk perubahan nama Kecamatan Ngaras,” tegas orang nomor satu di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu.

Beruntungnya, kata Agus, sebelum resmi dilakukan perubahan nama kecamatan, Sai Batin Marga Ngaras dan masyarakatnya mendu­ kung penuh rencana tersebut. Hingga akhirnya saat ini rencana tersebut sudah terbukti dengan sudah digunakannya Kecamatan Ngaras dalam kegiatan apapun,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga diselingi dengan pem­ berian santunan kepada 20 anak yatim piatu, yang diserahkan langsung oleh Bupati Agus Istiqlal didampingi Sai Batin Marga Ngaras.

(NAS)

SMAN 1 Rawas Adakan SBMPTN Masuk IPB Pesisir Barat, FAKTUAL - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negri (SBM­ PTN) Institut Pertanian Bogor, kemarin.

SBMPTN merupakan penghu­bung antara jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi negeri dan peminat SBMPTN semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga persaingan untuk masuk perguruan tinggi negeri semakin bertambah, kata Bupati setempat Agus Istiqlal.

“Saya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Institut Pertanian

Bogor dalam rangka membantu siswasiswi SMA sede­rajat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Program ini bukti dan komitmen IPB pada dunia pendidikan dan generasi muda bangsa Indonesia khususnya di kabupaten kami,” katanya.

“Saya berharap kegiatan ini mem­ berikan pemahaman kepada siswa-siswi dalam menentukan perguruan tinggi yang menjadi pilihannya. pemahaman tersebut akan membantu para siswasiswi dalam menentukan peluang berdasarkan daya tampung dan passing grade perguruan tinggi yang diminati,” katanya.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 446/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Februari 2018

20

Pemkab Lampung Timur Siasati Gejolak Harga Jagung Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus berupaya menjaga kestabilan harga komoditas jagung di Bumei Tuwah Bepadan yang saat ini sedang dalam masa panen raya, Senin (29/01/2018).

Diketahui, saat ini kisaran harga jagung dipasaran hanya mencapai 3.350 per kilogram atau turun 100 rupiah dari harga sebelumnya yang mencapai 3.450 per kilogramnya.

Menurut M. Yusuf HR, kepala Dinas Pertanian dan Pangan, harga jagung yang turun tersebut terjadi akibat stock jagung yang berlimpah melebihi dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan daya tampung pabrik jagung saat ini sudah tidak tertampung lagi.

“Imbas dari itu, masyarakat saat ini banyak yang menjual produksi jagungnya kepada para agen agen tidak resmi yang mempunyai alat pengering (Box Dryer) atau sistim pengeloaan produksi jagung hasil panen yang lebih baik, sehingga jagung dari masyarakat di beli dengan kecenderungan harga lebih rendah dari rata rata,” kepala dinas yang lama berkarier sebagai penyuluh pertanian tersebut.

Diketahui beberapa langkah yang sedang dan telah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani turunnya harga jagung tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada para petani atau kelompok tani agar melakukan proses tunda jual dan tunda panen, di samping menganjurkan kepada para petani agar

melakukan penjemuran guna menurunkan kadar air jagung.

Selain itu pemerintah daerah saat ini telah berkoodinasi dengan provinsi agar dalam waktu tidak lama lagi dapat memperoleh bantuan terpal jemur, di samping juga berupaya meminta bantuan penyediaan alat pengering jagung dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui proposal yang dikawal secara langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

Hasil sementara, terkait upaya upaya yang telah dilakukan, dalam kurung waktu kurang lebih satu minggu, direncanakan tim Kementerian Pertanian RI akan melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Lampung Timur.

Bupati Lampung Timur, Chusnunia menyam­ paikan, “Kami tetap akan berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk para petani, kita juga memonitor dengan perusahaan penerima jagung”.

“Dan untuk antisipasi penurunan jagung, hal itu dapat dilakukan penyimpanan asalkan dengan kadar air yang rendah. Oleh karenanya kita minta selama menunggu dari bantuan Box Dryer dari Kementerian Pertanian RI, para petani dapat menjemur jagungnya dengan cara tradisional seperti terpal atau lapangan jemur,” katanya.

(IRI)

Korpri Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Waykanan, FAKTUAL - Ketua Pengurus KORPRI Way Kanan, Provinsi Lampung, Saipul mengatakan, pengurus agar mampu memimpin, mempersatukan PNS di Kabupaten ini dalam satu cita-cita konkrit yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulilah saya di percaya untuk memimpin kepengurusan Korpri Way Kanan, mohon bantuannya dan dukungan semua pihak agar bisa berjalan dengan baik organisasi ini,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Saipul, Selasa (30/1/18)

Dia mengatakan, keberadaan Korpri merupakan aset penting dalam penyelenggaraan negara. Jumlah sumber daya manusia Korpri yang begitu banyak adalah potensi yang wajib dikelola, dipersatukan dalam wadah resmi sehingga terberdayakan untuk memperjuangkan

nasib, kesejahteraan baik material maupun spiritual.

Korpri yang merupakan satu-satunya wadah non kedinasan dari PNS, maka dari pada itu, setiap anggota Korpri tetap memiliki peluang untuk berkiprah mengaktualisasikan diri dalam koridor yang ada dan harus tetap mengedapankan netralitasnya.

Pengurus agar dapat mampu memimpin, mempersatukan PNS di Kabupaten ini dalam satu cita-cita konkrit yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ”Komitmen ini perlu terus ditegaskan dan diwujudkan dalam melaksanakan peran utamanya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah,” ujar dia.

Sebagai abdi negara, katanya, PNS yang tergabung dalam Korpri wajib menjadi contoh dalam menjalankan konstitusi, menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif. ”Sebagai abdi masyarakat, PNS harus dapat melayani masyarakat secara prima, dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka mewujudkan Way Kanan Maju dan Berdaya saing 2021,” katanya Ketua Dewan pengurus Korpri Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, yang di Wakili Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Theresia Sormin mengatakan, agar aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Waykanan dapat menunjukkan sikap netralitas pada Pemilukada serentak Juni mendatang.

“Saya minta aparatur dapat menunjukkan netralitasnya pada pemilukada juni mendatang sesuai dengan Undang Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang ASN,” katanya.

Dia mengharapkan, pengurus korpri agar dalam menyusun dan melaksanakan programprogram kerja hendaknya mengakomodasi aspirasi anggota. Jalankan program kegiatan yang memberikan dampak positif pada upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi anggota dengan tetap mengupayakan kesejahteraan bersama. (MAN)