SKM FAKTUAL EDISI 447 l 12 - 18 FEBRUARI 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

KADES CIPADANG DITENGARAI TERLIBAT PEMALSUAN SURAT TANAH HALAMAN

6

KAPOLRES TUBA SAMBUT 5 PAG DENGAN UPACARA TRADISI HALAMAN

14

KAPOLDA LAMPUNG KUNJUNGI WAYKANAN HALAMAN

16

SKM FAKTUAL TERIMA SERIFIKAT DEWAN PERS

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

Cawa Kham JAGA KERUKUNAN

Menampakkan peran dan fungsi KPPKIP Provinsi Lampung UCE NASIR

JELANG pemilihan gubernur dan bupati (Pilkada) serantak Juni 2018, suhu politik di Lampung kian “membara”. Masingmasing pendukung para calon terutama gubernur dan wakil gubernur sudah gencar melancarkan “serangan” baik melalui media sosial maupun lainnya.

Berbagai proganda termasuk black campanye (kampanye hitam) bahkan berbau fitnah banyak bertebaran. Beda pilihan maupun beda pendapat (demokrasi) merupakan hak setiap individu bahkan dilindungi undang undang. Namun apakah dengan perbedaan itu, daerah bahkan negara yang dicintai harus terkoyak? Tentu saja tidak. Karena siapa pun yang menduduki “tahta” tetap pemimpin rakyat Lampung. Dan apa pun program yang berpihak kepada rakyat harus didukung.

Hati boleh panas namun kepala tetap dingin. Dalam artian boleh berbeda pilihan dan beda pendapat namun kerukunan menjadi yang utama. Bukankah kita semua bersaudara, sebangsa dan satu tanah air, yakni Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan suatu daerah juga sudah merupakan bukti mencitai tanah air ( NKRI).

Bak kompetisi olahraga, sudah pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan untuk itulah diadakan kompetisi. Namun sebaiknya siapa pun yang menang jangan lantas membuat lupa diri dan bagi yang kalah harus legowo menerima kenyataan.

Untuk mencapai kemenangan sudah tentu ada strategi dan taktik, tetapi sportifitas dan fair play tetap di atas segalanya.

Kompetisi olahraga memang berbeda dengan kancah politik.

Selain mengasilkan juara, olahraga juga demi kesehatan dan kebugaran tubuh. Sedangkan politik, hanya menggapai kekuasaan, baik di legislatif maupun kursi tertinggi di kabupaten, provinsi, atau negara.

Kita semua tentu tidak menghendaki karena beda pendapat dan beda pilihan menyebabkan kehancuran seperti yang terjadi di beberaga negara. Dan sebagai umat beragama sudah pasti akan menghargai perbedaan karena perbedaan tersebut hakekatnya rahmatanlilalamin.

Ada baiknya mengenang sejarah. Terbentuknya negara Republik Indonesia berkat persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa dalam mengusir penjajah. Berapa banyak harta dan nyawa melayang hanya demi bangsa dan negara. Dan apakah sebagai pewaris serta pembawa amanah para lelehur, kita harus terkoyak-koyak? Sekali lagi tidak, terlebih untuk kepentingan pribadi seseorang atau oknum.

Memilih dan dipilih juga merupakan hak azazi semua orang di republik ini. Sebagai rakyat yang cerdas, tentu kita sudah memilah dan memilih bahkan mempertimbangkan untuk memutuskan pilihan. Dan semua elemen di Lampung sudah membentengi diri dari segala bentuk provokasi untuk memecah belah dan merusak kerukunan yang telah terjalin begitu “mesra” selama ini.

Terbukti, sejak bergulirnya pemilihan langsung, baik bupati maupun gubernur tetap kondusif dan terkendali.

l

Kades Cipadang, Kecamatan Gedongtatan, Pesawaran diduga terlibat pemalsuan surat jual beli tanah

n

Segera diproses pak polisi....

l

KPU Tetapkan nomor urut calon gubernur-wakil gubernur Lampung, selanjutnya memasuki tahap kampanye

n

Damai-damai aja dah....

l

Akses ke Rawajitu, Tulangbawang terputus akibat jembatan ambrol

n

2

Kan sudah lama rusak, kenapa tidak segera diperbaiki...

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Bagian Kedua dari 2 Tulisan Permasalahan Memang tidak begitu mudah untuk menterjemahkan keterbukaan informasi publik, selama kurun waktu 2 Tahun KPPKIP telah mencoba untuk membuka akses pada setiap lembaga publik, hampir disetiap lini badan publik tidak memberikan informasi yang diminta, hal ini dibuktikan bahwa dari 40 lembaga yang diminbta informasi publik terkait dengan Badan Publik tersebut keseluruh­ annya harus melalui Komisi Informasi provinsi Lasmpung dengan sidang ajudikasi non litigasi. Ini berarti keterbuka­ an informasi publik di Lampung masih sangat sulit terselenggara, padahal dalam azasnya bahwa pemberian infor­ masi publik itu bersifat cepat, murah dan prosedur yang sederhana serta akurat, informasi yang diberikan tidak menyesatkan.

Dalam menyelesaikan sengketa informasi publik KPPKIP Provinsi Lampung menempuh prosedur yang ditetapkan yaitu permohonan informasi pertama adalah 10 hari kerja, kemudian apabila Badan publik atau termohon meminta waktu perpanjangan diberikan waktu 7 hari kerja berikutnya, dan ketikan 17 hari kerja tidak mendapat tanggapan maka Pemohon mengajukan keberatan sampai 30 hari kerja sejak keberatan diterima termohon atau Badan Publik maka Pemohon mengajukan penyelesai­ an melalui Komisi informasi Provinsi Lampung. Sementara itu dalam persida­ ngan ajudikasi penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan secara keseluruhannya 100 hari kerja.

Sesungguhnya bagi lembaga publik yang mendukung keterbukaan informasi publik sudah selayaknya mereka dengan senang hati untuk memberikan pelayanan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi, hal ini untuk mem­ buk­tikan bahwa pada setiap lembaga publik yang siap untuk diawasi oleh masyarakat maka lembaga ini credible dan akuntabel, bukan sebaliknya meng­ anggap bahwa kelompok masyarakat tidak berwenang untuk memeriksa Badan Publik karena pemeroiksa sudah ada sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sepertihalnya BPK, BPKP atau Inspektorat atau lemabaga pengawas Pemerintah lainnya. Padahal kelompok bukanlah memeriksa tetapi memohon informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan umumdan evaluasi kinerjanya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

Menyadari bahwa tidak semua informasi publik itu bersifat terbuka tetapi ada yang bersifat rahasia, dalam hal ini kelompok KPPKIP sudah menya­ dari sepenuhnya karena informasi yang bersifat rahasia itu sangat limitatatif dan terdapat pada pasal 17 UUKIP, dan setiap informasi yang bersifat rahasia itu harus dilakukan melalui uji konsekuensi dan hasil uji konsekuensi itu dibuat dalam suatu daftar informasi yang bersifat rahasia. Uji konsekuensi itu adalah menguji apabila informasi yang diberikan itu akan mengakibatkan kekacauan atau merugikan masyarakat/ Negara

Oleh: Drs. H.GANI BAZAR,SH.,MH Ketua Kelompok KPPKIP Lampung

maka informasi tersebut menjadi bersifat khusus atau rahasia dan tidak dapat diumumkan atau diberikan dan atau sebaliknya.namun dikalangan badan publik yang dimi nta informasi menyata­ kan rahasia Negara walaupun mereka tau bahwa informasi yang diminta itu bukanlah informasi publik yang harus dirahasiakan.

Modus lainnya dalam rangka memper­ ketat pemberian informasi disalah satu Pemerintah daerah ada diantaranya yang membuat peraturan bahwa pembe­ rian informasi harus terpusat pada satu pintu yaitu pada Dinas Komunikasinya, hal ini bertentangan dengan azas informasi yang bersifat cepat, murah dan biaya ringan serta dengan prosedur yang sederhana, padahal Dinas Kominfonya hanya mempunyai sumber daya 10 orang sedang unti SKPDnya lebih dari 50 lembaga, sementara belum mepunyai domain server yang akan melayani permohonan informasi publik.

Disisi lain Kelompok KPPKIP mene­ mukan dibeberapa instansi terutama instansi Vertikal dan BUMN belum terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya (PPID), padahal Undang-Undang Keterbukaan informasi publik efektif pada tahun 2010, sehingga hal ini tenrtu saja bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Informasi publik bagi lembaga publik yang telah dihubungi kelompok KPPKIP Prov.Lampung ini masih merupakan sesuatu yang menakutkan bagi lembaga, takut akan rahasia anggaran yang dilaksanakannya terlihat masyarakat apalagi jika memang betul-betul ada penyimpangan. Mengaku sudah transpar­ an dengan membuka website, tetapi ketika dibuka vitur-vitur yang dibuka hanya sekedar formalitas tidak memberi­ kan kepuasan bagi mastyarakat yang ingin menilai dan mengevaluasi kinerja.

Yang dinilai kelompok adalah apakah anggaran yang diberikan dan dikelola lembaga sudah sesuai dengan perenca­ na­an, volume pekerjaan , batas waktu dan ketentuan peraturan apakah sudah terpenuhi atau belum.dengan anggaran tersebut apakah sesuai dengan sumber­ daya yang mengelolanya, hasil physic dan produktifitas, efisiensi dan efektifitas­ nya bagaimana, bagaimana dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai.

Kesulitan dalam lembaga tersebut apabila pengawasan yang dilakukan oleh pengawas fungsionalnya hanya sekedar formalitas, pengawas yang tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan tersebut sehingga pengawasan menjadi formalitas sehingga dengan demikian badan publik tersebut seakan tidak pernah dilakukan pengawas­ an oleh lembaga pengawas ekstenalnya.

Anggapan bahwa kelompok KPPKIP Provinsi Lampung selaku pemohon bukan pengawas sehingga menjadi dalih bagi lembaga publik sebagai termohon tidak meresponnya, bahkan sampai dengan diajukannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik masih juga tetap tidak ada respon sama sekali, terkesan sekali melecehkan pemohon. Padahal sesungguhnya me­ mang diakui bahwa pemohon informasi tidak melakukan pemeriksaan tetapi data yang diperlukan adalah Informasi publik yang wajib diberikan kepada pemohon guuna sebagai bahan untuk melakukan pengawasan umum kebijakan publik jadi serupa tapi tidak sama adanya.

Terkait dengan penghargaan dan apresiasi atau award oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung kepada Badan-badan publik terpilih boleh lah kami hargai sebagai suatu award yang sifatnya formalitas daripada tidak ada yang diberi award tentu lebih baik ada, atau memberikan motivasi yang lebih kepada lembaga-lembaga publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kedepan, namun sayang­ nya dalam acara pemberian award tersebut pihk kelompok masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengha­ dirinya dan dengan kehadirannya dapat memberikan masukan yang positif dalam rangka transparansi tersebut.

Menilai hasil kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KPPKIP Provinsi Lampung bahwa lembaga-lembaga publik yang dimohon untuk membuka akses informasi nya kesemuanya diselesaikan melalui sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, kami berkesimpulan bahwa keterbukaan informasi publik di Lampung masih sangat minim dan memerlukan pengawasan yang husus bagi lembaga atasannya jika memang kita komit dengan menjadikan Negara yang pemerintahannya baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas tinggi demi mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Adalah merupakan langkah yang maju manakala pemerintah itu meng efektifkan pengawas fungsional untuk lebih focus memandang dan memberikan penilaian kepada SKPD-SKPDnya untuk melakukan pengawasan dan penilaian sejauhmana keterbukaan informasi publik telah siap dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan keten­ tuan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Semoga penulisan ini dapat mem­ berikan motivasi bagi kita semua demi keadilan keutuhan bangsa.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik.

Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews. com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA 3 Sektor Pariwisata Menjadi Lokomotif Pembangunan Lampung BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

Lampung Timur, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, sektor pariwisata menjadi lokomotif pembangunan Lampung. Bahkan, pariwisata yang termasuk dalam tiga program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung mampu menggerakan dua prioritas program lain, yaitu pertanian dan indsutri.

“Dari tiga kebijakan strategis nasional dan tiga kebijakan strategis daerah Lampung yang serupa, yakni ketahanan pangan, industri dan pariwisata, yang paling cepat untuk menyejahtera­ kan rakyat adalah pariwisata. Pariwisata menjadi lokomotif, karena pertanian bisa menjadi pari­ wisata, begitu juga dengan industri kecil bisa dilakukan di wahana pariwisata,” ujar Gubernur Ridho dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, di Gedung Pusiban Kantor Bupati Lampung Timur, Selasa (6/2).

Menurut Gubernur, Lampung Timur sudah benar menempatkan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan. “Pariwisata sudah ditempatkan bupati Lampung Timur dengan arah yang benar dan teman-teman ASN yang mengimplementasikan di lapangan,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki peran di Provinsi Lampung. “Dengan luas dan jumlah penduduk yang besar, Lampung Timur mengalami cukup banyak kemajuan dengan mengembangkan sektor pariwisata, sehingga Lampung memiliki keunggulan komparatif dari Provinsi lain. Ini semua karena kita memiliki potensi wisata yang lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, kata Ridho, Lampung masuk ke dalam lima besar destinasi wisata nasional.

“Saya berterima kasih kepada Ibu Bupati dan jajarannya dalam memberikan dukungan yang penuh terhadap pengembangan pariwisata,” katanya.

Ridho mengungkapkan, seperti disampaikan Menteri Pariwisata RI, Provinsi Lampung dalam rangka pertumbuhan peningkatan pariwisata, meningkat dua kali lipat dibandingkan nasional.

“Saya menerima laporan dari bupati, pengembangan pariwisata di sini disertai semangat warga masyarakat. Hari ini antusiasme masyarakat terhadap pembangunan pariwisata sangat baik, yang dimotori Pemkab Lamtim melalui bupati,” ujarnya.

Ridho mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk ikut andil dan berjuang dalam pembangunan untuk kemajuan Lampung Timur.

“Ketika Lampung Timur ini maju, Anda (ASN) merupakan bagian dari kemajuan itu, akan memiliki kebanggaan setelah daerah ini maju bahwa Anda pernah mengabdi disini.

Andalah menjadi tulang punggung negara, andalah birokrasi yang mengawaki Lampung.

Berhasil tidak nya adalah anda senidiri ASN sebagai mesin Pemerintahahan,” katanya.

Sementara, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Ridho beserta jajaran Pemprov Lampung ke Bumei Tuwah Bepadun.

Chusnunia mengatakan, Kabupaten Lampung Timur sedang berbenah dan bangkit dalam semua bidang. “Saya senang memiliki tim yang kompak, semakin waktu semakin kompak dari level kecamatan dan desa. Walaupun menghadapi persoalan tetapi Lampung Timur tetap kompak, dan adapun semua hasil adalah buah karya gotong royong seluruh elemen dari masyarakat Lampung Timur,” ujarnya.

Pada acara tersebut, Gubernur Ridho turut memberikan bantuan seperti, bantuan kepada masyarakat Lampung Timur sebesar Rp5,9 miliar, Program Pembangunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan total anggaran sebesar Rp74,3 miliar, bantuan Program Gerbang Desa Saburai sebesar Rp.400 Juta, dan bantuan bagi Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh masingmasing senilai Rp.6 Juta.

Lalu, bantuan buffer stock bencana alam dinas sosial Kabupaten Lampung Timur Rp.23,5 juta, bantuan program/kegiatan bidang cipta karya dan sumber daya air Rp15 miliar, pembangunan pompa hidram kecamatan Way Jepara dan bantuan motor roda tiga untuk Kecamatan Labuhanmaringgai.

Selanjutnya, ada pula bantuan untuk bidang kesehatan tahun 2017, di antaranya bantuan obat dan pembekalan kesehatan satu paket dengan nilai dana sebesar Rp352,3 juta , bantuan perbaikan gizi masyarakat berupa pemberian

makanan pendamping air susu ibu (MP-Asi) untuk 600 balita dan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk 450 ibu hamil kurang energi kronik serta 30 tripod untul posyandu dengan nilai dana Rp519,7 juta.

Lalu, bantuan pengendalian penyakit tidak menular berupa bantuan alat krioterapi untuk pengobatan pasien dengan IVA positif di 9 Puskesmas (Mataram Baru, Karya Tani, Sumberrejo, Rajabasa Lama, Sidorejo, Trimulyo, Labuhanmaringgai, Rejokaton, Pekalongan) dengan nilai dana Rp672,4 juta.

Lalu, bantuan dibidang kesehatan pada tahun 2018, salah satunya bantuan perbaikan gizi masyarakat berupa pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-Asi) untuk 100 balita dan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk 100 ibu hamil kurang energi kronik dengan nilai dana Rp106 juta.

(IRI)

Ridho: Pertahankan Prestasi Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta masyarakat Kabupaten Tanggamus memanfaatkan hutan dengan baik. Sebab, selama 2 tahun terakhir hasil karya produktif masyarakat Lampung terasa dengan diperolehnya prestasi HKM (hutan kemasyarakatan) terbaik di Indonesia.

“Kita dapat terus berkarya lebih baik lagi, sehingga ke depannya hutan kemasyarakatan dapat dimanfatkan secara baik dengan prinsip masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” ujar Gubernur dalam Parade Perhutanan Sosial Tanggamus Tahun 2018, yang dilaksanakan di Lapangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kamis (8/2).

Hasil hutan Tanggamus sejauh ini dapat menembus pemasaran nasional bahkan internasional. “Saya melihat bahwa masyarakat HKm sangat ingin menembus pemasaran tersebut baik kopi, lada, maupun produk komoditi lainnya. Namun untuk saat ini belum bisa karena sarana yang belum cukup memadai.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dalam melengkapi sarana dan prasarana tersebut, sehingga tujuan untuk mencapai pemasaran internasional dapat diwujudkan,” katanya.

Gubernur mengatakan, Pemprov Lampung

tetap peduli memikirkan dan memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada masyarakat. “Selama ini sinergi telah berjalan dengan baik, harapannya sinergi ini dapat semakin ditingkatkan. Sehingga dapat mewu­

judkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Untuk mewujudkan hal tersebut, apapun yang dibutuhkan, tolong sampaikan kepada Pemprov Lampung. Sehingga bantuan yang dibutuhkan dapat segera diberikan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanggamus Samsul Hadi menjelaskan hutan memiliki peran yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan manusia. Tidak hanya menyediakan hasil hutan kayu, tetapi juga menghasilkan manfaat lainnya seperti hasil hutan bukan kayu, seperti kopi, kakao, lada, kebutuhan pangan, ketersediaan air, sumber energi dan jasa lingkungan lainnya.

“Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah sekitar 285.546 Ha, sebesar 47,04% dari luas wilayah tersebut merupakan kawasan hutan,” katanya.

Samsul mengatakan, kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Register Pematang Panggang, Serkung Peji, Pematang Sulah, Bukit Neba, Gunung Tanggamus, Pematang Arahan, Bukit Rindangan dan Kotaagung Utara.

“Pada saat ini, Kabupaten Tanggamus terdapat 40 Gapoktan yang telah mendapatkan ijin Usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Pemerintah, dengan total luasan pengelolaan Hkm 58.160,70 Ha dan anggota 22.391 KK. Hal tersebut tentunya akan menjadi potensi besar dalam mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari,” ujar Samsul.

(AN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

4

Ridho Ficardo Gaet Negara Timur Tangah Berinvetasi di Lampung Bandarlampung, FAKTUAL - Upaya Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dalam memperkenalkan potensi Provini Lampung ke dunia internasional berbuah manis. Terbukti dipilihnya Provinsi Lampung menjadi destinasi kunjungan 16 Duta Besar Negara Timur Tengah untuk Indonesia, dalam waktu dekat ini. Kunjungan para Dubes tersebut dalam rangka “Familiarization Trip For Ambassadors Of Middle East Countries “Promoting Cooperation in the Field Of Trade, Tourism and Invesment” yang diselenggarakan oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Kementerian Luar dan Kedutaan Besar Timur Tengah memilih Provinsi

Lampung karena potensi dan kekayaan alam Lampung yang masih bisa di eksplorasi lebih lanjut. Gubernur Ridho telah dikenal dengan keberhasillannya dalam berbagai pembangunan infra­ struktur jalan dan pelabuhan – pelabuh­ anya. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor untuk datang ke Lampung”, kata Duta Besar Indonesia untuk Timur Tengah Nurul Aulia saat rapat pemba­ hasan kedatangan duta besar Wilayah Timur Tengah di Provinsi Lampung, di Ruang kerja Asisiten Bidang Pemerin­ tahan Kesra, Senin (5/2).

Nurul Aulia yang didampingi Harian­ syah Khairul dari Direktur Timur Tengah, dan Sulastri dari Kementrian Luar Negeri

Republik Indonesia. Dubes RI untuk Timteng ini menjelasakan ke-16 duta besar yang akan hadir di Lampung adalah Duta Besar Saudi Arabia, Duta Besar Oman, Duta Desar Uni Emirat Arab, Duta Besar Kuwait, Duta Besar Qatar, Duta Besar Qatar, Duta Besar Iraq, Duat Besar Palestina, Duta Besar Libanon, Duta Besar Maroko, Duta Besar Yaman, Duta Besar Sudan, Duta Besar Mesir, Duta Besar Maroko, Duta Besar Tunisia, dan Duta Besar Libya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Lampung Chandri saat memimpin rapat menyampaikan, para duta besar direncanakan akan meng­ unjungi sentra industri, perdagangan,

dan pariwisata. “Kedatangan para duta besar Wilayah Timur Tengah untuk melihat peluang kerja sama dengan Provinsi Lampung. Dengan kunjungan tersebut diharapkan akan menarik investor – investor asal Timur Tengah untuk berinvestasi di Lampung”, kata Chandri.

Rapat dengan perwakilan Kementrian Luar Negeri ini juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah, Kepala Biro Umum Irson Fatricar, dan perwakilan dari Dinas Perhubungan, Biro Humas dan Protokol, Dinas perindustrian dan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Lam­ pung.

(AGA)

Wagub Lampung Terima Penghargaan Tokoh Sosial Bandarlampung, FAKTUAL - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menerima penghargaan sebagai Tokoh Sosial Provinsi Lampung 2018 dari Yayasan Peduli Generasi Lampung (YPGL). Penghargaan tersebut didapat karena kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong dan membangun rumah singgah untuk pasien warga Lampung yang berobat ke Jakarta. Pasien tersebut dari kalangan keluarga kurang mampu yang harus berobat ke Jakarta. Apa yang dilakukan wagub tersebut, saat ini terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

YPGL juga menilai secara pribadi Wagub Bachtiar Basri memiliki komitmen membantu masyarakat tidak mampu. Salah satunya, Bachtiar memberikan bantuan mobil VW sebagai ambulance dalam mensupport YPGL. “Penghargaan ini surprise untuk saya, dan tidak ada niat selain untuk mensupport para teman-teman YPGL, ini benar-benar untuk kemanusiaan. Dan memang semasa mahasiswa juga tidak asing dan senang terhadap bentuk sosial kepada masyarakat,” ujar Bachtiar seusai mendapat penghargaan, di Rumah Dinasnya, kemarin.

Bachtiar mengatakan, awal perjumpaannya dengan relawan YPGL saat menerima mereka beraudiensi di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Lampung tahun 2015.

Dia menceritakan, Pemprov memiliki perhatian serius terhadap masalah kesehatan. “Pada ahirnya Pemprov memberi dukungan untuk membuat rumah singgah di Jakarta, YPGL lah para pahlawan dan kami hanya mensuport. Semoga ini bisa terus berjalan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Lampung,” ujar Bachtiar.

Sementara, Ketua Relawan YPGL Encep Supriadi mengatakan, YPGL merupakan yayasan sosial kesehatan non profit yang bergerak di bidang pendampingan pasien duafa dan pelayanan pasien duafa.

“Fokus YPGL untuk pasien-pasien yang dirujuk dari Lampung ke Jakarta, lalu mereka kebingungan tidak ada keluarga dan kerabat di Jakarta. Kita layani dan dampingi dari Lampung sampai Jakarta melalui pelayanan ambulance gratis dan fasilitas rumah singgah gratis,” ujar Encep.

Sejak dirintis delapan tahun lalu, YPGL akhirnya memiliki rumah singgah swadaya pertama tahun 2012. Dan sejak kepemimpinan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wagub Lampung Bachtiar Basri mereka juga memiliki rumah singgah yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

“Dari 2015 sampai saat ini rumah singgah kita satu di RSCM disuport oleh Pemprov Lampung melalui Dinas Sosial,” kata Encep.

Ia menjelaskan dalam setahun ada sekitar 300 sampai 400 masyarakat yang dampingi YPGL. Untuk kriteria yang dapat menempati rumah singgah yakni pengguna BPJS kelas 3 dan memiliki surat keterangan tidak mampu.

“Kami tidak sembarangan mempersilakan pasien yang tinggal di rumah singgah. Alhamdulilah dengan adanya fasilitas rumah singgah, pasien ini bergantian ada yang kontrol sehari ataupun dua hari, ada juga yang pulang lagi ke Lampung. Selama menjalani proses kontrol di Jakarta, itulah rumah singgah sangat bermanfaat dibandingkan mereka harus kos,” ujar Encep.

Untuk pembiayaan pasien dan keluarga pasien, lanjut Encep, pihaknya mencoba mencarikan donatur dari para dermawan yang peduli. “Kami menghubungi donatur lalu kami kirimkan data pasiennya dan kami punya komitmen donasi yang kami terima itu tidak pernah kami tahan. Setiap donasi kami langsung salurkan ke pasien dan donatur diberikan hak kewenangan untuk menghubungi keluarga pasien, apakah titipan mereka sudah sampai apa belum.

(AGA)

Radin Intan II Embarkasi Haji Penuh, Tunggu Pembicaraan 3 Kementerian Bandarlampung, FAKTUAL - Upaya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai bandara dengan embarkasi haji penuh tinggal menunggu pembicaraan dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Sekretariat Negara dan Kementrian Perdagangan, kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Prof. Nizar, kemarin, di Rumah Kayu, Wayhalim, Bandar Lampung.

“Kalau sudah dilaksanakan pembicaraan dengan 3 kementerian itu, maka tinggal menunggu keputusan penetapan status embarkasi haji penuh,” ujar Nizar. Pembicaraan dengan 3 kementerian ini, kata dia, akan menghasilkan penetapan keputusan untuk menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai bandara embarkasi haji penuh.

“Oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan pembicaraan dengan tiga kementerian ini,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini.

Sejauh ini, Pemeritah Provinsi Lampung berusaha keras menjadikan Radin Inten II dengan embarkasi haji penuh.

Pihak Pemprov bahkan berhasil mendatangkan Tim Kementerian Agama ke Provinsi Lampung. Tim tersebut dipimpin Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Prof. Nizar yang melakukan peninjauan kangsung ke Bandara Radin Intan II dan Asrama Haji Islamic Center.

Dirjen penyelenggraan haji dan umroh ini menjelaskan kunjungan kerja yang dilaksanakan ini adalah menijau kesiapan Provinsi Lampung menjadikan Bandara Radin Intan II menjadi bandara internasional dan kesiapan asrama haji menjadi asrama haji embarkasi.

“Kami sharing bersama. Termasuk memiliki landasan pacu bandara yang memenuhi syarat, seperti panjangnya run away. Kalau hal itu bisa dilakukan tentu asrama haji antara bisa menjadi asrama haji embarkasi,” kata Nizar.

Bandara Internasional merupakan penerbangan koneksi antar negara. “Kalau asrama haji sudah memenuhi syarat apalagi ada penambahan penambahan fasilitas baru sebagai kelengkapan fasilitas calon jamaah, paling tidak dua kloter harus tertampung dalam asrama haji. Jadi kalau bandara bisa memproses ini tentu ketetapan asrama embarkasi haji penuh akan cepat, sehingga bisa mengejar pemberangkatan haji tahun 2018,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bandara Radin Intan II Asep Kosasih Samapta menjelaskan bahwa pihak Bandara selalu siap mendukung untuk menjadikan embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh. “Kami sudah memenuhi segala requirement. Maret 2018 ini terkait masalah garbarata sudah selesai. Bandara Radin Intan II meskipun kelas 1 tapi kelas 1 plus,” ujar Asep. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

5

Gubernur: Pemprov Siap Bersinergi dengan Kementerian Kominfo Perangi Hoak

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengata­ kan pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemerintah kabupaten/kota se-Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan era digital dewasa ini. Di antaranya memerangi Hoak, penyebaran adu domba dan berbagai pengaruh buruk yang ditimbulkan era digital.

Pesan Gubernur itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung Hery Suliyanto dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di era Digital, di Novotel Bandar Lampung, Senin (5/2/2018), yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Juru Bicara Presiden Johan Budi.

“Tantangan yang timbul sebagai akibat dari perubahan zaman saat ini sangat kompleks.

Masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis.

Untuk itu, perlu pelaksanaan komunikasi publik yang optimal dan kuat. Ini bisa terjadi jika didukung dengan sinergi. Sinergi komunikasi pemerintah penting dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dapat dibagi dan disebarkan, sehingga akan membuat komunikasi pemerintah bisa memiliki dampak kepada masyarakat,” ujar Hery.

Dalam penyebaran berita-berita Hoak misal­ nya, kata Hery, sangat meresahkan masyarakat.

Oleh sebab itu, Hery mengimbau diperlukannya peran aktif Pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bisa meng-counter dengan memberikan informasi yang benar dan positif terhadap masyarakat. “Sebagai Badan Publik ini merupakan tugas dan kewajiban kita bersama dalam memberikan berita yang benar dalam waktu yang secepatnya,” kata Hery.

Apalagi, pada 2018 yang merupakan tahun

Ridho Ficardo Berharap Ruislag Hutan Way Pisang Tanpa Masalah Bandarlampung, FAKTUAL -Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berharap ruislag atau tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan Terminal Agrobisnis, dari Kawasan Hutan Register I Way Pisang, Lampung Selatan dengan lahan pengganti yang berlokasi di Tulangbawang selesai dengan clean dan clear (bersih tanpa masalah).

Hal itu diperkuat dengan telah disetujuinya ruislag itu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, harapan gubernur tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Kawasan Industri, Selasa (6/2), di Ruang Rapat Sekdaprov.

“Tahap penyelesaian (lahan pengganti) ini masih on progress, kami menargetkan penyelesaiannya pada Mei 2018. Sementara lahan pengganti yang dipersiapkan lokasinya berada di Tulangbawang,” ujar Hamartoni.

Tim Inventarisasi Lahan Pengganti Kawasan Industri Tulangbawang, Provinsi Lampung menargetkan pembangunan Terminal Agribisnis di lahan pengganti Register I Way Pisang itu sudah selesai secara clean dan clear (bersih tanpa masalah) pada Mei 2018.

Menurut Hamartoni, sesuai dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.195/Menlhk/Setjen/PIA.2/52017 tanggal 19 Mei 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyetujui Permohonan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk melakukan tukar menukar kawasan Hutan tersebut. Kawasan hutan Register I Way Pisang, Lampung Selatan yang terkena ruislag seluas 460 ha, sedangkan lahan pengganti yang berlokasi di Tulangbawang seluas 955 ha.

“Dalam surat Persetujuan Prinsip Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban untuk menyerahkan lahan pengganti yang sudah clean dan clear, fokus kita kesana dulu,” ungkap Hamartoni.

Hamartoni juga menjelaskan, untuk mempercepat penyelesaian lahan tersebut, Pemprov Lampung juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Tulangbawang juga dengan warga setempat yang akan terkena rencana alih fungsi lahan.

“Kita juga membuka komunikasi dengan Pemkab Tulang Bawang dan marga setempat pemilik lahan, kita berharap agar tim inventarisasi bekerja dengan maksimal agar target penyelesaian dapat tercapai,” ujarnya. (AGA)

politik, tidak hanya di Indonesia, Provinsi Lampung juga akan menyelenggarakan Pilgub Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus dan Lampung Utara.

“Dalam menghadapi situasi Kamtibmas menjelang pelaksanaan pemilukada di Provinsi Lampung tahun 2018, tentunya situasi kamtibmas akan meningkat dibandingkan dengan bulanbulan sebelumnya, terutama kenaikan suhu poIitik dikarenakan masing-masing calon bupati akan berusaha semaksimal mungkin melalui gerakan manuver politiknya yang dilaksanakan para tim sukses masing-masing untuk menjadi pemenang,” kata Hery.

“Yang harus kita waspadai adalah kontenkonten yang mengandung Provokasi, SARA dan tindakan hukum lainnya yang tersebar melalui media sosial,” katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah

baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam era digital saat ini. “Termasuk bagaimana mengkomunikasikan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah daerah serta menangani isu-isu yang terjadi saat ini. Ini harus diantisipasi,” ujar Menteri Rudiantara.

Rudiantara mengatakan, sampai akhir Desember 2016, ada sekitar 132 juta orang Indonesia yang mengakses internet. “Pada perkiraan akhir 2017 sekitar 140 sampai 150 Juta penggunaan akses internet dan kebanyak pada usia 10 sampai 24 tahun,” kata Rudiantara.

Dalam menghadapi Pilkada 2018, kata Rudiantara, pihaknya terus mengantisipasi banyaknya hoax, ataupun penyebaran adu domba dan lain sebagainya. “Kami sudah bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganannya.”

“Kami juga melibatkan semua platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, BBM, dan Google.

Pekan lalu, kami sudah melalukan penandata­ nganan dan deklarasi bersama. Nanti akun yang dianggap melanggar proses pilkada, akan dimatikan Bawaslu. Karena Bawaslu yang berwenang,” ujarnya.

Rudiantara menyampaikan pengguna internet mayoritas smartphone. Dia menekankan perlunya registrasi nomor telepon pada simcard agar dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kriminalitas.

“Registrasi tersebut penting karena bila ada yang menghubungi dalam penipuan ataupun dapat mengganggu dan membuat tidak nyaman semakin lama akan hilang,” kata Rudiantara.

Pada bagian lain, Juru Bicara Presiden, Johan Budi menyampaikan Humas harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Media dapat menyebarkan informasi dengan cepat namun dengan konten yang jelas, akurat dan terpercaya.

Johan mengatakan peran humas harus selalu dapat diakses 24 jam dan harus berdasarkan data yang benar dan akurat. “Tantangan yang akan dihadapi kehumasan di era digital yakni hoax, fake news, haters, dan sebagainya. Ini akan selalu ada. Pemberitaan negatif tidak bisa dihilangkan namun bisa dikelola, dan diperlukan strategi komprehensif kehumasan,” ujar Johan.

(AGA)

Ridho Ficardo Canangkan Percontohan Pengelolaan Perikanan Rajungan Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mencanangkan pengelolaan perikanan rajungan pertama di Indonesia dengan mencanangkan Pesisir Way Kambas sebagai daerah perlindungan rajungan, pendataan nelayan rajungan, peningkatan kapasitas nelayan dan pengolah rajungan, serta perbaikan rantai dingin rajungan.

Hal itu disebabkan Provinsi Lampung merupakan penghasil rajungan terbesar dengan kontribusi 12% dari total produksi nasional dan memiliki ekspor sebesar Rp380 miliar rupiah per tahun. “Tahun ini kita terapkan pengem­ bangan rajungan di Pesisir Timur Lampung. Pesisir Way Kambas jadi perlindungan rajungan, nelayan rajungan akan didata, kapasitas nelayan dan pengolah rajungan juga akan ditingkatkan, serta akan kita lakukan perbaikan rantai dingin rajungan” ujar Gubernur Ridho, kemarin.

Pada 2016, Ridho membidik tiga kabupaten: Tulangbawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur untuk pengembangan rajungan di Pesisir Timur Lampung. Bahkan Tim yang dibentuk Gubernur sejak 2016, mulai mengimplementasikan program setelah melakukan seleksi lokasi (tahun 2016) dan perencanaan program pada tahun 2017.

Tim yang dibentuk Gubernur Ridho itu adalah Tim IPPRB atau Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung. Tim dibentuk dengan SK Gubernur No. 71/2017, beranggotakan 30 orang dan didukung oleh tim sekretariat di DKP Lampung.

Tim berasal dari berbagai pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat. Mereka akan menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.

Gubernur bertekad program Tim IPPRB dapat mensejahterakan rakyat terutama nalayan. “Ada lebih dari 4000 nelayan rajungan yang bakal menjadi bagian dari program ini. Juga ada 4 pengolahan (UPI) yang di dalamnya terdapat lebih dari 1000 orang pekerja. Selain itu, ada 34 mini plant pengupas rajungan yang pekerjanya mencapai 1000 orang,” jelas Gubernur. Gubernur sangat berharap program pengembangan rajungan dapat mensejahterakan masyarakat nelayan. Sejauh ini, Lampung memproyeksikan kapal kecil nelayan yang kurang dari 10 GT dengan jumlah 900 kapal dan alat tangkap ramah lingkungan (bubu dan jaring).

Seperti diketahui, pada 2016, saat Ridho merintis pengembangan rajungan, Provinsi Lampung memang menjadi andalan pengembangan rajungan nasional. Peneliti perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Zairion bahkan mengatakan pada 2016 produksi rajungan Lampung berkontribusi mencapai 15 persen dari produksi nasional.

Dia menjelaskan, dari total produksi rajungan di Lampung itu, 30 persen di antaranya dikirim dan diolah di Pulau Jawa, sedangkan 70 persen lainnya diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan.

Potensi selanjutnya, kata dia, rajungan di Lampung juga memiliki kualitas lebih baik jika dibandingkan beberapa dari daerah di Indonesia. “Dari hasil penelitian saya, rajungan di laut timur Lampung memiliki kualitas baik seperti dari ukurannya yang cukup besar dan kualitas yang tinggi jika dibandingkan daerah di laut Pulau Jawa dan laut Sulawesi, tapi jika dibandingkan rajungan di Madura meski ukurannya lebih kecil tapi dagingnya lebih berotot sehingga lebih baik di Madura,” katanya.

Data peneliti perikanan ini juga menyebut jumlah rajungan paling banyak berada di wilayah laut Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. (AGA)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Kades Cipadang Ditengarai Terlibat Pemalsuan Surat Tanah Pesawaran, FAKTUAL - Kepala Desa (Kades) Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Sunarmen ditengarai terlibat pemal­ suan surat jual beli tanah dan penerbitan seporadik milik warga setempat. Terbukti ada beberapa warga yang mengeluh lantaran surat tanahnya digandakan, di antaranya milik Darkum (65), warga Dusun Sumbersari.

Kepala Dusun (Kadus) Sumbersari, Katim, kemarin, mengakui ada beberapa warga yang mengadu surat tanahnya digandakan. Penggan­ daan surat tanah tersebut, rata rata berbentuk seporadik, ada yang fisiknya satu, namun memiliki surat tanah lebih, surat tersebut diduga digunakan untuk anggunan bank.

“Penerbitan surat ganda, saya tidak pernah dilibatkan, tapi tak tahu juga kalau tanda tangan saya dipalsukan atau tidak, “ tutur Katim.

“Kalau banyak, saya tak tahu yang jelas perta­ ma punya Darkum, tanah milik Bombom, dan masih ada yang lain. Hal itu dilakukan untuk kepentingan anggunan bank, seharusnya saat kades mau menandatangani surat tersebut karena bidangnya ada di wilayah Dusun Sumber­ sari, maka seyogyanya kades tanya kepada kadus, agar tidak terjadi penerbitan surat tanah ganda atau palsu,” katanya.

Seperti kebun karet milik Darkum. “Sepeng­ etahuan saya, kebun tersebut masih milik Darkum dari tahun 80-an, ternyata sudah terbit berita acara jual beli dan seporadik, sedangkan Darkum belum pernah menjual kebun tersebut. Dan ternyata ada beberapa saksi yang dipasukan demikian pula dengan tanda tanganya, ini bakal jadi urusan, selain penyerobotan tanah, juga pemalsuan tanda tangan,” katanya.

“Kebanyakan yang melalui Sutarto Tak pernah koordinasi dengan saya, mungkin tanda tangan saya dipalsukan atau mungkin saya tidak dican­ tumkan namanya,” kata dia.

Saat ditemui, Sunarmen mengakui surat tanah milik Darkum telah ditanda tangani. Dan seporadik dalam anggunan bank. Jika mau minta tanda tangan yang kaitanya dengan kebun karet tersebut, Darkum harus membuat surat pernyataan yang isinya, sewaktu-waktu disita bank, rela melepaskan tanah tersebut. (RIN)

Pemalsuan Tandatangan, Dua Warga akan Lapor Polisi Pesawaran, FAKTUAL - Dua warga Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Bedor (57) dan Paimun akan melaporkan pemalsuan tandatangan dalam jual beli tanah milik warga setempat ke polisi.

Menurut Bedor, warga Dusun Sumbersari, Desa Cipadang, kemarin, dirinya tidak menge­ tahui jika kebun karet milik Darkum telah dijual.

“Saya tidak pernah menandatangani jual beli tanah tersebut (sebagai saksi, Red). Saya baru mengetahui persoalannya setelah pak Darkum, pemilik kebun tersebut menemui saya untuk mempertanyakan tanda tangan saya sebagai saksi,” katanya.

“Pemalsuan tanda tangan saya, bukan hanya

pada surat jual beli saja tapi juga di penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (seporadik) tertanggal 4 November 2015 dengan Nomor: 140/v.01/04/105/XI/2015.

Semuanya itu tidak benar. Saya akan segera melaporkan hal ini ke polisi, mengingat menurut informasi surat seporadik tersebut dianggunkan ke bank, hal ini sangat bahaya bagi saya,” ujar Bedor.

Hal serupa juga diakui Paimun, warga Dusun Ciwangi, Desa Cipadang. Menurut Paimun, kebun karet milik Darkum berbatasan dengan kebun miliknya. “Saya tidak pernah menanda­ tangani surat mengenaik saksi batas. Saya akan melaporkan pemalsuan tanda tangan tersebut

Kapolres Pesawaran Antisipasi Konflik Pilgub

Pesawaran, FAKTUAL - Kapolres Pesawaran menghimbau kepada seluruh personil di jajarannya kemungkinan potensi konflik dalam pesta demokrasi (Pilgub) Lampung tahun 2018 akan tetap muncul. Anggota kepolisian harus mengelola sebuah peluang terjadinya potensi konflik tersebut agar tidak muncul ke lapangan.

“Saya tegaskan seluruh personil Polres Pesawaran netral tidak mendukung ke salah satu pasangan calon, jangan sampai nanti ada personil Polres Pesawaran tanpa disadari memakai baju / kaos bertanda gambar pasangan calon Gubernur Lampung.”

“Intinya, kita siap menghadapi dan mengamankan Pilkada Gubernur Lampung tahun 2018 dalam memberikan pelayanan dan rasa aman pada masyarakat Pesa­waran agar stabilitas kamtibmas terus terjaga dengan baik di wilayah hukum Polres Pesawaran”, ujarnya, pada perge­ laran Lat Pra Ops Mantap Praja Krakatau 2018 di Aula Masjid Agung Pesawaran, kemarin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Kabupaten Pesawaran Amin Udin, mengatakan penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018, di Kabupaten Pesawaran terdapat 925 TPS, kemudian kondisi yang rawan terjadi pelanggaran biasanya dalam pelaksanaan kampanye.

Kampanye, kata dia, dapat dilakukan perseorangan atau sekelompok yang teroganisasi untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, selain kampanye memiliki beberapa metode seperti pertemuan terbatas, tatan muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye.

Alat peraga kampanye (APK) yang ditetukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam Pasal 29 yang berbunyi : (1) Desaian dan Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dibuat dan dibiayai partai politik atau gabung partai politik, pasangan calon atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yeng telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Kabupaten/ Kota. (2) Desaian dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memuat nama, nomer, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik, katanya.

Sementara Ketua Pengawas Pemilihan Umum Ryan Arnabdo mengatakan, hake­katnya dalam penyelenggaraan Pilgub Lampung 2018 terdapat badan Pengasa­wan Pilkada, Panwaslu Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.

Supaya pengawasan berjalan dengan efektif maka Panwaslu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pence­gahan dan penindakan terhadap pelang­garan pemilu dan sengketa proses pemilu.

(RIN)

ke pihak kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Slamet anak Darkum mengata­ kan, pihaknya juga akan melaporkan ke polisi karena ayahnya tidak pernah enjual kebun karet tersebut kepada Sutart.

Menurut Slamet, selain tanah ayahnya telah dibuatkan seporadik fiktif, juga tandatanganya dipalsukan.

Kepala Deasa Cipadang, Sunarmen saat dikomfirmasi mengakui telah menandatangani surat jual beli tanah tersebut. “Semua saya lakukan demi membantu warga. Saat saya me­nanda tangani surat tersebut tidak ada im­balan apa-apa. Saya benar-benar cuma berniat membantu warga,” katanya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

7

Gubernur Ridho Siapkan Program Tahun 2018 untuk Pesawaran

Pesawaran, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah menyiapkan program untuk Kabupaten Pesawaran pada 2018 ini. Program tersebut merupakan kelanjutan dari program-program Pemprov yang dilakukan di Pesawaran.

“Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini telah merencanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya untuk kesejahte­ raan kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, saat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka pembinaan kepada ASN di lingkungan Peme­ rintah Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan di GSG Pemkab Peswaran, Selasa (6/2).

Seperti diketahui, sejumlah program pembangunan yang dilakukan Gubernur Ridho dan Wagub Bachtiar di Pesawaran, di antaranya

pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata.

Pembangunan infrastruktur ini telah membuka jalur-jalur wisata yang diharapkan berkembang ke depan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Pesawaran.

Selain infrastruktur, gubernur dan wagub juga melakukan pembangunan non-fisik yang diharapkan meningkatkan mentalitas dan budaya masyarakat Pesawaran.

Menurut Bachtiar Basri, Pemprov Lampung membutuhkan peran serta Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan Lampung.

“Gubernur dan wakil gubernur Lampung berharap kepada seluruh masyarakat maupun jajaran pemerintahan Kabupaten Pesawaran akan senantiasa memberikan dukungan dukungan serta partisipasi aktif bagi kemajuan Provinsi Lampung, apa yang telah kita rintis bersama dan laksanakan selama ini, dapat

Wagub Lampung Salurkan 15 Ton Beras Operasi Pasar di Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyalurkan 15 ton beras medium bersubsidi ke Kabupaten Pesawaran.

Hal itu dilakukan dalam bentuk Operasi Pasar Murah Cadangan Beras Pemerintah (OPCBP) yang diselenggarakan di Pasar Gedong Tataan, Pesawaran, Selasa (6/2).

Beras yang dijual tersebut Rp8.500 per kg yang merupakan harga termurah seIndonesia.

Atas OP ini, warga Gedong Tataan menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachitar Basri.

Enawati (30 tahun) yang merupakan warga Tanjunggunung, Bogorejo VI, Gedongtataan menyampaikan terimakasihnya. Dia sengaja mendatangi pasar dengan memboyong 2 anaknya yang menyandang disabilitas.

“Saya sangat berterimakasih sama pemerintah, karena diadakannya pasar murah seperti ini. Saya sengaja ingin membeli 10 kg karena ini harganya memang jauh berbeda dengan di warung atau pasar. Bagi kami yang hanya bekerja sebagai petani ini sangat membantu meringankan kebutuhan hidup sehari hari,” kata Ernawati.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan beras OP tersebut atas kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dan Perum Bulog Divre Lampung.

“Untuk Kabupaten Pesawaran kami menyiapkan 15 ton beras bersubsidi yang dijual dengan harga jauh dibawah pasaran. Dengan harapan mampu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi terjadinya kenaikan beras,” ujar Bachtiar.

Beras tersebut dijual dalam karung seberat 5 kg dan 10 kg. Apabila masih terdapat permintaan, ujar Bachtiar dapat ditambah lagi berapa pun permintaannya.

Ini berlaku hingga hingga 31 Maret 2018.

Bachtiar menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan Operasi Pasar ini untuk menekan angka Inflasi yang sangat dipengaruhi melambunnya harga bahan pokok seperti beras. (RIN)

terus berlanjut dan makin meningkat, sehingga pada gilirannya Lampung sebagai provinsi yang maju dan sejahtera,” ujar Bachtiar.

Selama kurun waktu empat tahun, katanya, telah banyak capaian atau kinerja yang diperoleh dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung secara keseluruhan, baik di bidang perekonomian, infrastruktur, maupun pelayanan publik.

“Sejak 2014 Posisi Daya Daya Saing Provinsi Lampung naik yakni berada di posisi ke-11 se-Indonesia, dari sebelumnya berada di posisi 25 atau level terbawah se-Indonesia. Begitu pula dengan pembangunan lainnya yang telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang cukup membanggakan di berbagai bidang.”

Di antaranya berhasil mempertahankan opini keuangan (WTP) yang diraih tiga kali berturut-turut sejak 2014. Selain itu sebanyak 64 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) di seluruh Lampung berhasil meraih sertifikasi.

Sedangkan di bidang keamanan berhasil meraih penanganan Konflik Sosial Terbaik mengungguli 33 provinsi lainnya di Indonesia, ujar Bachtiar.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakili Wakil Bupati Eriawan mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Pesawaran merupakan kesempatan baik bagi seluruh ASN untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, dalam melaksanakan segala tugas dan kewajiban.

Eriawan mengatakan, Pemkab Pesawaran masih membutuhkan banyak Tenaga ASN. “Pemerintah Kabupaten Pesawaran saat ini masih sangat kekurangan ASN. Saat ini (Tenaga Harian Lepas Sukarela NTHLS) lebih dominan dari ASN. “Meskipun begitu, kami tetap memaksimalkan kinerja dari ASN tersebut.

Adapun keberadaan ASN yang berada di Kabupaten Pesawaran berjumlah 4.791 orang,” ujarnya.

Sementara terkait Pilkada Serentak 2018, Pemkab Pesawaran siap melaksanakan Pilkada dengan menjunjung tinggi netralitas ASN, termasuk dalam Pemilu legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemkab Pesawaran merujuk surat menteri PAN RB agar tetap menjaga netralitas. “Saya intruksikan seluruh ASN agar kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau indikasi ketidaknetralan,” kata Eriawan.

Dalam acara ini, Pemprov Lampung memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada 2018. Bidang tanaman pangan dan hortikultura diberikan bantuan Rp18,4 miliar, bidang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerbang Desa Sabturai sekitar Rp2,24 miiar, bantuan bagi desa, kampung, pekon dan tiyuh Rp6 juta/kampung.

Selanjutnya bidang sosial diberikan buffer shock bencana alam untuk Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran sebanyak 48 paket. Bidang sosial lain diberi bantuan obat dan perbekalan kesehatan sejumlah Rp127 juta, bidang kesehatan Bantuan MP ASI dan makanan tambahan untuk 500 ibu hamil dan 55 tripod untuk posyandu senilai Rp1,112 miliar. Juga bantuan krioterapi, bantuan alat pembawa vaksin senilai Rp36 juta, dan bantuan peningkatan kesehatan lingkungan senilai Rp181 juta. (RIN)

Warga Karanganyar Antusias Ikuti Perekaman E-KTP

Pesawaran, FAKTUAL - Warga Desa Karanganyar, Kabupaten Pesawaran antusias ikuti perekaman E-KTP yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten, di Balai Desa setempat.

Kepala Desa Karanganyar, Wasiman mengatakan, warga antusias dan ramai-ramai datang ke Balai Desa.

“Masih ada masyarakat yang belum memiliki atau

melakukan perekaman pembuatan E KTP, kegiatan jemput bola dari Disdukcapil sangat diapresiasi warga,” kata dia.

Menurut dia, warga yang melakukan perekaman bervariasi dan banyak melaku­kan perekaman para lanjut usia.

“Ada beberapa warga yang belum membuat KTP, di antaranya beberapa yang masih baru lulus SMA dan yang banyak membuat dari usia lanjut,” kata dia.

Warga yang memiliki KTP dengan masa berlaku sudah lewat, juga mengurus agar diganti dengan yang seumur hidup.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, Ketut Partayasa menjelaskan, kegiatan jemput bola pembuatan KTP Elektronik ke desa desa itu sudah berjalan beberapa tahun terakhir.

“Di desa manapun yang meminta kita (Disdukcapil) turun ke lapangan untuk melakukan perekaman akan kita laksanakan, agar warga di Pesawaran terlayani dengan baik, seperti apa yang diharapkan Bupati, Dendi Ramadhona,” kata dia.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

PRINGSEWU

8

SDN I Sukoharjo Ciptakan Sekolah Berkualitas

Pringsewu, FAKTUAL - Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terus berupaya

menciptakan sekolah bersih, sehat, nyaman, dan berkualitas.

Kepala SD Negeri 1 Sukoharjo III, Sutikno

mengatakan, untuk terciptanya sekolah sehat perlu dilakukan gerakan sekolah sehat, sehingga para siswa guru dan pegawai sekolah dapat

meningkat dan terjaga kesehatannya.

“Untuk itu kami telah membuat program sekolah sehat yang memenuhi standar kesehatan,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, siswa, guru, dan pegawai sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 tersebut dapat hidup sehat.

Menurutnya, sekolah sehat bertujuan terciptanya sekolah bersih, indah, rapih, dan meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah.

“Standar sekolah bukan hanya sekadar tempat belajar untuk menuntut ilmu saja, melainkan juga tempat pembentukan perilaku yang dapat dijadikan modal bagi kehidupan masa depan peserta didik. Perilaku hidup sehat yang diterapkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah sangat perlu bagi pembentukan perilaku kesehatan para peserta didik,” katanya.

Sutikno menyebutkan ada beberapa indikator penerapan sekolah sehat di antaranya, letak sekolah jauh dari tempat keramaian dan luas bangunan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ditampung (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

Kemudian, tersedia halaman dan taman, ventilasi yang memadai untuk sirkulasi udara di setiap ruang, pencahayaan yang cukup, terutama cahaya matahari harus dapat masuk ke setiap ruang, tidak ada genagan air di lingkungan sekolah dan tersedia tempat BAK, BAB dan pembuangan sampah.

Upaya menciptakan sekolah sehat memang penting dan strategis dalam usaha untuk menghasilkan generasi bangsa yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut Sekolah Dasar Negeri 1 Sukoharjo III telah memenuhi Iingkungan sekolah yang sehat baik fisik maupun non fisik, katanya.

(MADE)

Wafika Harumkan Kabupaten Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Melalui konser nominasi Provinsi Lampung dalam Liga Dangdut Indonesia yang diadakan dan disiarkan secara live Televisi Indosiar pada Minggu malam (4/2), Wafika harumkan Kabupaten Peringsewu.

Dalam gelaran tersebut Wafika mendapatkan peringkat tiga, hasil foling sms dan gagal meraih tiket maju ke babak selanjutnya sehingga belum bisa menjadi duta dari Provinsi Lam­pung.

Meskipun demikian Wafika tetap memberikan nama baik Kabupaten Peringsewu melalui seni suara­ nya. Wafika sudah mampu menjadi utusan yang terbaik dari Pring­se­wu.

“Saya sudah ber­usa­ha semaksimal mung­kin untuk mem­berikan pe­ nampilan yang terbaik, namun memang belum ber­untung saja” tutur Wafika.

Wafika anak Su­kur, pengusaha kelan­ting, se­hari- harinaya mem­ bantu orang tua­nya dalam mencari re­jeki melalui usaha makanan khas Lam­ pung, Selain itu dia juga sering sekali dipanggill untuk ber­nyanyi dalam setiap pesta dan lain lain.

Wafika, warga Dusun Su­koyoso, Kecamatan Sukohar­jo mengucap­ kan terimakasih kepada Peme­ rintahan Kabupaten Pringsewu, seluruh anggota Dewan Pringse­

wu dan seluruh masyarakat Peringsewu yang telah mendukungnya di studio Indosiar maupun melalui SMS. Menurut Anggota Dewan Kabupaten Pring­ sewu, Cristina pihaknya sudah bekerja semaksi­ mal mungkin untuk mendukung Wafika melalui kordinasi anggota Dewan dan Peme­rintahan Kabupaten Pringsewu juga pema­sangan baleho di setiap tempat yang strategis agar masyarakat Pringsewu mau memberikan dukungan sms sebanyak-banyaknya untuk Wafika.

“Selain itu kami juga sudah membe­rikan suport dan dukungan di studio Indosiar saat Wafika tampil,” kata­nya.

“Meskipun Wafika belum bisa mewakili Provinsi Lam­pung dalam kesempatan tersebut, namun kami sudah bang­ga atas adanya gene­ rasi muda Kabupaten Pringsewu yang mampu me­nem­bus lima besar Pro­v insi Lam­pung melalui ajang pencarian bakat yang diada­kan Stasiun Tele­visi Indosiar, dan kami akan tetap dukung Wa­ fika bila ada kesem­ pat­an yang lain, dan juga para ge­ nerasi Kabu­paten Pringsewu yang bila ada bakat dan prestasi yang mem­ banggakan,” kata­ nya.

(SBL)

Wagub Bachtiar Buka Bazar Murah 5 Kebutuhan Pokok di Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri membuka bazar atau pasar murah di Pasar Pringsewu, kemarin.

Langkah tersebut untuk memperluas operasi pasar (OP) beras yang dilakukan Pemprov Lampung.

“Kabupaten Pringsewu merupakan kunjungan Operasi Pasar yang ke sekian kalinya di mana sejak Januari Pemprov telah melakukan Operasi Pasar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lamphng. Melalui Dinas Ketahanan Provinsi, Pemerintah bukan hanya mengadakan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah dan Bazar Murah,” kata Bachtiar dalam bazar tersebut.

Bazar ini menyediakan lima bahan makanan pokok yaitu gula pasir yang dijual dengan harga Rp7500/kg, minyak goreng Rp7500/Liter, telur

ayam Rp17.000/kg, bawang merah Rp11.000/ kg dan bawang putih Rp12.000/kg.

Sedangkan untuk OP beras, Pemprov menyediakan 15 ton beras untuk Kabupten Pringsewu. “Saya harap apa yang dilakukan Pemprov dapat meringankan beban masyarakat.

Semoga bazar dan operasi pasar beras hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ujar Bachtiar.

Seperti diketahui, harga beras di Pringsewu mencapai Rp13.000/g. Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah dengan menyiap­ kan Beras Cadangan Pemerintah di Pasar Pringsewu. Operasi Pasar Beras yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini dijual dengan harga Rp8.500/Kg. Harga ini merupakan harga termurah se-Indonesia.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TANGGAMUS

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

9

Desa Tertinggal di Tanggamus Kini Tinggal 28 Tanggamus, FAKTUAL - Bupati Tanggamus, Samsul Hadi menyatakan melalui Program Gerbang Desa Saburai yang diinisiasi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, telah banyak mengangkat desa tertinggal di kabupten tersebut menjadi desa mandiri.

“Alhamdulillah atas bantuan pak Gubernur, desa tertinggal di Kabupaten Tanggamus yang tadinya ada 100 desa, kini tinggal 28 desa saja.

Tidak hanya itu terimakasih juga atas bantuan bibit, alat kesehatan, bantuan operasional penyelenggara pemerintah pekon “ ucapnya pada kunjungan gubernur di Tanggamus, kemarin.

“Berkat pembangunan yang di lakukan pak Ridho, ada jembatan dan perbaikan jalan, masyarakat kini tidak lagi kesulitan menjual hasil perkebunannya, terutama kopi, pala, cengkeh, dan lain sebagainya,” ucap dia.

Tanggamus merupakan kabupaten yang kaya potensi hasil perkebunan, terutama kopi.

Bahkan pengekspor kopi terbesar di Lampung, kata Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka Parade Perhutanan Sosial Tanggamus 2018, di Lampangan Kantor Bupati Tanggamus, Kamis (8/2) pagi.

Pada parade tersebut dihadapan ribuan petani yang tergabung dalam 42 Gapoktan, Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Tanggamus, berkat kerja kerasnya, 2 tahun berturut-turut kabupaten tanggamus mendapat predikat terbaik Hutan Kemasyarakatan (Hkn) tingkat nasional.

Tidak hanya itu, kata Gubenur Ridho, Tanggamus adalah kabupaten pengkespor kopi terbesar, dengan menghasilkan 34 ribu ton kopi. untuk itu pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong Kopi Robusta Lampung agar lebih dikenal secara luas.

“Kami terus mendorong kopi robusta Lampung untuk dapat dikenal lebih luas, salah satunya dengan mengelar event-event seperti Lampung Coffee Festival, International Coffee Days, dan

lain sebagainya.” kata Ridho.

Sementara itu Abdul Khodir (40) dari Kotaagung mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Ridho atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Tanggamus.

“Alhamdulillah di bawah kepemimpinan pak Ridho infrastruktur jalan sudah bannyak

yang dibenahi, dulu ke Kelumbayan lewat pesisir bisa 6 jam, sekarang 2 jam sampai. Ke Ulubelu juga sama, sekarang bisa jadi lebih cepat. Terimakasih Pak Ridho.” katanya.

Hasidin (35),petani kopi dari daerah Rintis yang juga sebagai anggota KPH Talanggudang mengatakan, di masa pemerintahan Ridho Ficardo petani mendapat perhatian lebih.

Diguyur Hujan Lebat, Puluhan Ribu Warga Tanggamus Gubernur Lampung Tanggamus, FAKTUAL - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo terharu melihat puluhan ribu warga Tanggamus antusias menyambut kedatangannya, di Lapangan Pemkab Tanggamus, Kamis (8/2) siang. Betapa tidak, meski diguyur lebat, warga tidak beranjak dari tempatnya.

Kedatangan Gubernur Ridho, dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi dengan anggota MKKS SMA, ASN, dan Apdesi se-Kabupaten Tanggamus.

Dalam silaturahmi tersebut Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang hadir, terutama siswa/i SMA 2 Kota Agung yang menarikan tari bedana dan guru-guru yang menyanyikan paduan suara.

“Saya terharu, meskipun diguyur hujan lebat, masyarakat yang hadir tetap antusias, terutama adik-adik yang nari,

ibu gurunya juga menyanyi dengan semangat,” ucap Ridho.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho menyatakan, tugas Pemprov adalah mensejahterakan masyarakat.

Dengan program-program yang sudah demikian baik, semoga kedepan dapat lebih baik lagi.

“Sudah banyak program Pemprov Lampung digulirkan untuk masyarakat Lampung, Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua Provinsi Lampung menempati posisi 11 nasional daya saing Se-Indonesia,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Ridho menyerahkan SK untuk guru Honor, bantuan program Gerbang Desa Saburai, bantuan kepada kelurahan dan pekon, bantuan buffer stock bencana alam, penyerahan SK PKH, sertifikat LKS, dan bantuan di bidang kesehatan. (DODI)

“Saya berterimakasih kepada pak Ridho, saat ini akses jalan Gayau dan Napal di wilayah Rintis sudah baik, saya lebih mudah membawa hasil kopi untuk dijual. Biasanya saya menjual kopi ke Talangpadang dan Bulok dengan akses jalan yang sangat becek dan berlubang, sangat sulit untuk membawa hasil perkebunan,” kata Hasidin. (DODI)

Gubernur Apresiasi Kemanunggalan Warga, TNI, dan Pemkab Tanggamus, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memberi apresiasi kemanunggalan masyarakat Tanggamus dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Pemkab Tanggamus.

Gubernur bahkan menyatakan keterkejutannya melihat suasana yang akrab antara masyarakat dengan kalangan tentara dan abdi negara, kata gubernur saat acara Parade Perhutanan Sosial dan Pemberian Sertifikat PTSL di lapangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kamis (8/2).

Kehadiran gubernur juga dalam rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah. “Saya tidak menduga masyarakat Tanggamus dapat menyatu dengan Pemkab Tanggamus. Bahkan dapat menyatu dengan TNI,” kata Ridho.

Pada kesempatan itu, gubernur bersilaturahmi, bertatap muka, dan beramah tamah dengan ribuan masyarakat Tanggamus yang menantinya.

Gubernur juga disambut hangat Bupati Tanggamus Samsul Hadi.

Gubernur Ridho menyampaikan ucapan syukur karena dapat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat di Kabupaten Tanggamus pada acara itu. “Saya senang dan gembira karena dapat berjumpa langsung dengan masyarakat Tanggamus,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya memikirkan dan memberikan bantuan serta dukungan bagi masyarakat Lampung, salah satunya masyarakat Tanggamus.

“Selama ini hubungan telah berjalan dengan baik. Harapannya sinergi ini dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan Lampung maju dan masyarakat sejahtera,” ucapnya.

Atas nama masyarakat,, Bupati Samsul Hadi mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan yang telah digulirkan di Tanggamus seperti bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah pekon senilai Rp1,79 miliar, bantuan Gerbang Desa Saburai kepada 53 pekon seniali Rp12,73 miliar, bantuan alat kesehatan, bantuan dibidang perikanan dan peternakan, serta bantuan sosial lainnya.

“Terimakasih atas berbagai bantuan yang telah diberikan Gubernur Ridho selama ini untuk Kabupaten Tanggamus. Semoga ke depannya Gubernur dapat terus memberikan bantuan kepada masyarakat Tanggamus,” ujar Samsul Hadi. (DODI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

SKM Faktual Terima Serifikat Dewan Pers Padang, FAKTUAL - Surat Kabar Mingguan (SKM) Faktual terima sertifikat Standar Peru­ sahaan Pers dari Dewan Pers Indonesia.

Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo di Hotel Mercure, Padang, Rabu malam (7/2). Yang di terima langsung oleh Redaktur SKM Faktual, Yulizar Kundo, mewakili Pimpinan Redaksi Faktual.

Acara yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers Indonesia (SPS) ini, merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) th 2018 di Padang, Sumatera Barat.

Sertifikat standar perusahaan pers ini menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan SKM Faktual, Lampung. Koran mingguan ini menjadi satusatunya koran yang bersertifikasi dewan pers di Lampung.

Sementara itu untuk koran harian yang lolos verifikasi yaitu Harian Lampung Post, Radar Lampung, Radar Tanggamus, Kupas Tuntas dan Trans Lampung.

Penyerahan Sertifikat untuk media ini untuk kali kedua. Sebelumnya dilakukan di Surabaya pada 1 November 2017.

(RED)

Tiga Gedung Baru RSUDAM Diresmikan Bandarlampung, FAKTUAL - Perjuangan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam membangun Gedung Pelayanan Kesehatan akhirnya terwujud. Kamis (8/2), tiga gedung baru di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) diresmikan.

Gedung itu terdiri dari gedung rawat jalan dan klinik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Peresmian dilakukan gubernur disaksikan Direktur Rumah Sakit Hery Djoko Subandriyo berserta Forkompida lingkungan Provinsi Lampung.

Peresmian disambut suka cita dokter, paramedis, dan masyarakat Lampung yang telah lama mendambakan fasilitas lengkap RSUD Abdul Moeloek. “Saya harap masyarakat Lampung dapat dilayani menuju Lampung sehat,” ujar Gubernur.

Dengan diresmikannya tiga gedung baru ini akan membutuhkan penambahan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit. Oleh sebab itu, Gubernur memerintahkan pihak RSUDAM segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam menambah tenaga pegawai, baik itu perawat maupun honorer. “Tujuannya

meningkatkan pelayanan di rumah sakit lebih baik lagi,” kata Ridho Sementara itu, Direktur Utama RSUDAM Hery Djoko Subandriyo mengatakan ke tiga gedung baru tersebut dibangun melalui APBD Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp147 miliar yang terdiri dari gedung rawat jalan (tiga lantai), gedung rawat inap anak (empat lantai), dan gedung kamar operasi dan bengker radio terapy.

“Masing-masing gedung mempunyai beberapa fasilitas yaitu gedung rawat jalan mempunyai fasilitas klinik girontik untuk usia lanjut, klinik seandanan rehab narkoba, klinik VCT (Voluntary Coynselling and Tenting) dan klinik menopause untuk wanita produktif lagi (lanjut usia).,” ujar Hery.

Sedangkan gedung rawat anak yang fungsinya khusus melayani anak memiliki kapaistas 85 tempat tidur dilengkapi dengan ruang-ruang khusus seperti ruang thalasemia, ruang HCU (High Care Unit), ruang trapi bermain dan ruang penitipan anak, gedung kamar operasi yang berfungsi chat lab operasi jantung, dan bengkel radio trapi untuk khusus ruang kemo. (AGA)

Wagub Bachtiar Luncurkan Kapal Wisata “Samudra Krakatau” Bandarlampung, FAKTUAL Wakil Gubernur Lampung Bach­ tiar Basri secara resmi melun­ curkan kapal wisata “Samudra Krakatau” sebagai upaya meningkatkan pembang­ unan pariwisata di Provinsi Lampung. Kapal yang terinspirasi dari kapal Belanda De Berouw yang terhempas saat peristiwa meletusnya Gunung Kraka­ tau ini, memiliki ture ke Pulau Pahawang dan sekitarnya, yang dapat dinikmati masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Lampung sedang galak-galaknya melakukan pembangun di berbagai sektor, di antaranya di sektor pariwisata. Semoga dengan adanya Kapal Wisata Samudra Krakatau mampu meningkatkan pariwisata di Lampung, terutama dalam meningkatan perekonomian masyarakat Lampung,” kata Bachtiar Basri saat meresmikan kapal wisatatersebut, di galangan kapal rakyat, Desa Sukamaju, Bandarlampung, kemarin.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan, pembuatan kapal wisata “Samudra Krakatau” merupakan hal yang sangat baik.

“Saya berterimakasih kepada bank Lampung yang telah menjadi CSR (Corporate Social Responsibility) dalam pembuatan kapal ini untuk kepentingan pariwisata Lampung dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Wagub mengatakan, kunjungan pariwisata di Lampung sudah semakin banyak dan di atas rata-rata nasional.

“Tentunya kunjungan pariwisata ke Provinsi Lampung harus diimbangi dengan suatu sistem yang bagus dan terstruktur, serta meningkatkan sinergi antar berbagai pihak guna meningkatkan pariwisata yang ada di Lampung. Dan Ketika kita telah siap dan memiliki suatu sistem yang baik, maka Lampung akan semakin membuming seperti bali,” kata Wagub.

Wagub berharap dengan adanya kapal wisata tersebut dapat meningkatkan pariwisata Lam­ pung dan memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Saya bangga dengan adanya kapal ini dan diharapkan ke depannya akan ada kapal wisata “Samudera Krakatau” lainnya dengan ciri khas Lampungnya. Mari kita bersama secara profesional dalam memajukan pariwisata

Lampung, sehingga pariwisata Lam­ pung tidak kalah dengan daerah lainnya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Bank Lam­ pung, Eria Desomsoni men­jelaskan Kapal “Sa­ mudra Krakatau” merupa­ kan replika dari kapal De Berouw. “Kapal ini yang membuatnya adalah masya­ rakat dari Lampung dengan tujuan meningkatkan kesejah­ teraan,” ujarnya.

Penyaluran dana untuk pem­ buatan kapal tersebut, kata Eria, guna mendukung program pemerintah di sektor pariwisata. Seperti yang diketahui, kunjungan sektor pariwisata Lampung lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dengan adanya kapal wisata “Samudera Krakatau” ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pariwisata Lampung.

Sementara itu, Arsitek kapal wisata “Samudera Krakatau” Muhammad Habibie, mengatakan, Samudra Krakatau merupakan kapal yang terinspirasi dari kapal De Berouw dari Belanda.

“Saya bukan membicarakan kapal Belanda, tetapi ini kapal bersejarah yang terhempas dari Gunung Krakatau saat terjadinya musihah Gunung Krakatau. Dengan adanya kapal “Samu­ dra Krakatau”, diharapkan mampu menjadi ikon baru di Provinsi Lampung,” katanya.

“Kami sudah memiliki tapis dan gajah, namun harus punya terobosan baru di bidang pariwisata untuk menarik wisatawan ke Lampung.

Salah satunya dengan adanya kapal ‘Samudra krakatau’,” ujar Habibie.

Ia berharap dengan adanya kapal “Samudra Krakatau” dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung, seperti untuk para pembuat kapal tradisional, bagi para penjual makanan, dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bachtiar juga menyerah­ kan penghargaan kepada Pilar Krakatau atas pengembangan wisata bahari dan pemberian penghargaan kepada Rachmadi atas kontribusi­ nya dalam pembuatan kapal wisata. Serta penyerahan kapal dari Direktur Yayasan Pilar Krakatau Muhammad Habibie kepada Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Toga Mahaji, lalu diserahkan kepada Kelompok Sadar Wisata Cinta Bahari Suhendi.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

11

Tanjung Agung Wakili Waylima di Lomba Desa Pesawaran, FAKTUAL – Tanjung Agung mewakili Kecamatan Waylima mengikuti lomba desa tingkat Kabupaten Pesawaran.

Camat Waylima, Busteromi mengatakan, Desa Tanjung Agung memang sudah layak tampil mawakili kecamatan karena berbagai macam infrastruktur pendukungnya seperti tugu desa yang mewah dan kokoh, bidang pendikan menunjang, pondok pesantren serta wisata air terjun di Pedukuhan Bumi Waras.

“Masih banyak lagi yang ada di Desa Tanjung Agung yang bisa ditonjolkan pada lomba desa nanti seperti kerajinan tangan tapis. Desa Tanjung Agung ini harus jadi contoh bagi desa lain,” harap Busteromi, pada musyawarah desa yang dilaksanakan dibalai desa setempat, kemarin.

Untuk menunjang penilian lomba desa, Busteromi mengajak masyarakat gotong-royong memperbaiki jalan, pemasangan patok bambu di setiap rumah yang ada di pinggir Jalan.

Sementara, Kepala Desa Tanjung Agung, Subhan Feri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat dan instansi yang hadir di balai desa guna suksesnya acara yang akan terselenggara awal April 2018 mendatang.

“Tanpa dukungan gagasan dari masyarakat tentu acara yang akan di mulai nanti pasti tidak akanlah mudah,” ujar Subhan.

Hadir pada musyawarah tersebut, aparatur desa, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, Ramil, KUPT Kesehatan, pendidikan, pertanian dan Kapolsek Kedondong. (ROM)

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Tuba Himbau Warga Vaksin Ternak Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tulang­ bawang (Tuba), Provinsi Lampung menghimbau warga setempat untuk mevaksin hewan-hewan ternak yang akan di pelihara.

Pada dasarnya hewan ternak yang bisa divaksin Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan minimal 250 sampai 1000 ekor,seperti ayam potong dan ayam kampung dan jika ayam itu sudah terkena penyakit berupa flu burung,maka kandang ayam tersebut minimal bisa di pakei lagi sekitar 2 sampai 6 bulan hingga kandang ayam tersebut positif bersih dan harus steriil.

Kepala Bidang Peternakan Kabupaten

Bapenda Tuba Realisasikan Data Base Pajak

Tulangbawang ir, Helena Passaribu mengatakan, ayam potong dan ayam kampung yang akan diternakan,harus divaksin terlebih dahulu dan kandang-kandangnya harus bener-bener bersih dan steriil.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan setempat, Sumarno juga menghimbau kepada masyarakat untuk mevaksin hewan ternaknya sebelum hewan tersebut dimasukkan kandang.

Menurutnya, jika ada hewan ternak yang dipelihara telah mati jangan dibuang atau dikubur agar diketahui apakah terkena penyakit flu burung atau tetelo, MD, dan harus dikasih obat Deksin Vekta. (BUDI)

Tulangbawang, FAKTUAL - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung telah merealisasikan program pemuktahiran data base pajak daerah yang akan dilaksanakan Februari hingga Mei tahun 2018.

Pemuktahiran data tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu,Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulangbawang, Ria Kholdi.mengata­ kan, pemuktahiran data pajak daerah merupakan bentuk aksi percepatan pencapaian target kinerja pajak daerah pada 2018.

“Kami melibatkan satuan kerja yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, agar mempermudah dan mempercepat pencapaian target . Kami membentuk tim untuk pendataan pencapaian target kinerja pajak daerah,” katanya Sekertaris Bapenda setempat, Nnyoman Sutamawan mengatakan, tim pemuktahiran data dimaksudkan agar lebih mudah dan mempercepat pencapaian target kinerja pajak daerah.

“Tim turun langsung ke lapangan dan tempattempat objek -objek pajak daerah untuk penda­ taan objek baru sebelum verifikasi data objek pajak,” katanya.

(BUDI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

12

Ridho Ficardo Resmikan Jembatan Gantung Brajaemas Lampung Timur, FAKTUAL- Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo kembali resmikan jembatan gantung darurat untuk warga di Desa Brajaemas, Way Jepara, Lampung Timur, Selasa (6/2) siang.

Jembatan gantung kedelapan sepanjang 58 meter tersebut diinisiasi Gubernur Ridho dan dibangun secara gotong royong warga siang dan malam, relawan Vertical Rescue Indonesia Lampung, Tagana, santri pondok pesantren, tokoh masyarakat Brajaemas dan Brajagemilang, dan Pramuka Peduli.

Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Lampung telah banyak membangun jembatan di berbagai daerah di Lampung untuk membuka akses jalan dan membantu warga. “Jembatan di Way Jepara ini dibutuhkan anak-anak sekolah dan memotong jarak tempuh, serta digunakan para petani menuju sawah,” kata Ridho.

“Saya beserta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung telah banyak membangun jembatan, dari jembatan gantung sampai jembatan beton.

Tetapi saya lebih senang hadir di sini karena jembatan ini dibangun atas dasar kebersamaan.

Jembatan yang menjembatani kebersamaan kita semua.” Katanya.

Dia mengatakan, jembatan tersebut adalah simbolisasi dari bentuk kedisiplinan masyarakat.

“Karena merawat jembatan ini adalah merawat kebersamaan.” katanya Warga Desa Brajaemas, Kecamatan Way Jepara, Triwono (70) mengatakan, dulu daerah tersebut merupakan rawa dan masih ada buaya sampai sekarang.

“Dulu di sini rawa, sampai sekarang masih ada buayanya, jadi kami kesulitan menyeberang

Bupati Lamtim Resmikan Pasar Rakyat Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia meresmikan Pasar Rakyat di Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhanratu, kemarin.

Pasar Rajabasa Lama memiliki 192 unit los berukuran 2x1,5 m dan 35 unit kios 3x2 m, serta sebuah kantor pengelola pasar. Dilengkapi ruang laktasi (ibu menyusui), pos kesehatan, ATM center, ruang ibadah, dua kamar mandi, dan rumah tempat pembuangan sampah sementara.

“Inilah yang saya dan juga bapak ibu cita-citakan. Seluruh jajaran Pemkab Lampung Timur berkomitmen mem­ bangun pasar tradisional,” ucap Chus­ nunia.

Nunik --panggilan Chusnunia-- berha­ rap, pasar tradisional ini lestari. Meskipun perubahan tak bisa dibendung munculnya pasar modern, namun pasar tradisional harus tetap hidup dan maju.

Selain itu, Chusnunia menginginkan setiap pasar mempunyai paguyuban sebagai tempat menyampaikan aspirasi pedagang. “Sehingga jika ada aspirasi, atau persoalan termasuk soal harga yang harus dikendalikan, bisa secepatnya untuk berkoordinasi,” ujarnya.

Hadir juga pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaga­ngan, Rosdi, Camat Labuhanratu, Umar Dani, dan Manteri Pasar, Syarif Hidayat. (IRI)

untuk ke sawah atau ke kebun. Alhamdulillah sudah dibikinin jembatan sama pak Ridho, kami warga sangat berterimakasih,” katanya.

Sementara itu Eni Suprihatin (50) warga desa setempat mengatakan, untuk mengambil hasil bumi di desa sebelah dirinya sangat kesulitan, terutama jika sudah turun hujan.

“Kalau sudah turun hujan repot mas, banjir.

Mau nyebrang susah, tapi kalau sudah ada jembatan gantung gini ya enak. Terimakasih pak Gubernur.” katanya.

(IRI)

Zaiful Bokhari : Laksanakan APBD Sesuai Undang-undang Lampung Timur FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari mengharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai mekanisme perundang undangan yang berlaku.

“Agar semuanya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan, kami tidak ingin melanggar peraturan, kami tidak ingin ada hal hal yang nantinya berdampak tidak baik dengan bapak ibu sekalian sebagai OPD yang menangangi kegiatan,” kata Zaiful kepada para kepala OPD dan para pejabat eselon III serta eselon IV, di Aula Sekretariat Daerah, kemarin.

Dalam rapat percepatan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diikuti para calon PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan calon PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tersebut wakil bupati menekankan kembali agar para aparaturnya bekerja sesuai koridor dan taat sesuai aturan yang berlaku.

“Dan tentunya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di bawah kepemimpinan ibu Chusnunia dan saya akan menjaga eksistensi dari rekan rekan, yang penting jalankan sesuai dengan peraturan dan perundang undang jangan sampai ada penyimpangan penyimpangan”.

“Persoalan apapun yang ada dimasing masing OPD, saya minta kepada inspektorat untuk dapat melakukan back up penuh,” katanya.

“Oleh karena itu kekuatan dari Inspektorat, kekuatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selama ini sudah disepakati kapolri, jaksa agung dan menteri dalam negeri ini bisa kita jalankan di Kabupaten Lampung Timur ini,” katanya.

Hadir juga mendampingi wakil bupati, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Kepala Inspektorat, A. Nurdin Sifrizal, dan Kepala Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Maryono. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

13

Bupati Lamtim Buka Sarasehan Kabupaten Layak Anak Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamtim), Chusnunia membuka acara Sarasehan Kabupaten Layak Anak dengan tema “Lindungi Anak Melalui Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)” bertempat di Gedung Pusiban Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Hadir juga dalam acara, Toni Pisher selaku falisitator PATBM Provinsi Lampung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Farida Nurma, Kepala Dinas Sosial, M. Yunus, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yuliansyah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Samsurijal serta para camat dan kepala desa Kabupaten Lampung Timur.

PATBM, gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

“Kami bicara terus tentang bagaimana upaya perlindungan anak salah satu caranya adalah dengan mewujudkan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak.”

“Saya mau bicara bagaimanapun di forum manapun, di jakarta, di provinsi, di kabupaten atau dimanapun kalau bapak ibu tidak ikut serta berjuang mewujudkan hak anak, maka pembicaraan saya akan sia-sia. Untuk ini kita butuh kerja keras semua pihak dan tidak cukup hanya dideklarasikan”, ujar Mbak Nunik sapaan akrab Chusnunia.

Selain itu Chusnunia menyampaikan agar desa-desa dapat berupaya menyisihkan atau mengalokasikan sebagian dari dana desa nya

untuk kepentingan anak.

“Silahkan bentuknya seperti apa, seperti contoh sekampung udik membuat taman, atau beberapa daerah lainnya membuat rumah kreasi anak silahkan, karena dana desa itu ada

Bupati Lamtim Sampaikan Formasi PNS ke Kemenpan RB Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia telah menyampaikan kembali Formasi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tahun 2018 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Senin (5/2).

Berdasarkan Surat Nomor 810/224/25-SK/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang lalu, maka kebutuhan pegawai negeri sipil setelah validasi ulang adalah sejumlah 932 formasi dengan rincian 685 formasi guru, 213 formasi kesehatan dan 34 formasi teknis.

Atas formasi kebutuhan PNS tersebut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, M. Noer Alsyarif mengamini dan memberikan penjelasannya.

“Mei 2017, Kemenpan RB menanyakan dan meminta kekurangan formasi jabatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, dan atas dasar itu bupati berkirim surat permintaan formasi sekira1600 ratus formasi”.

“Selanjutnya Desember 2017, Kemenpan RB meminta lagi permohonan surat kebutuhan riil kekurangan formasi pegawai yang ada di Kabupaten Lampung Timur dengan slot berupa formasi guru, kesehatan dan teknis,” kata mantan pegawai pejabat Inspektorat tersebut.

“Sehingga berdasarkan data riil yang memang betul betul Lampung Timur kekurangan ditemukan 932 formasi, walaupun sebetulnya Lampung Timur masih kekurangan juga tenaga teknis lainnya seperti ekonomi dan juga staf golongan dua.”

“Untuk diketahui Kemenpan RB belum tentu menyetujui semua usulan tersebut, bisa saja usulan 932 formasi tapi yang disetujui 200 formasi. Yang jelas penerimaan CPNSD itu tidak bisa melebihi kemampuan keuangan pemerintah daerah,” katanya.

Atas surat usulan formasi kebutuhan 932 formasi tersebut, Chusnunia mengatakan, berkenaan dengan kebutuhan formasi guru, tenaga kesehatan dan teknis lainnya total 932 formasi untuk memenuhi kebutuhan di Lampung Timur. “Dan dari formasi tersebut diharapkan dapat memprioritaskan dari tenaga tenaga kesehatan yang sudah mengabdi lama di Lampung Timur, TKS TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dan seterusnya untuk menjadi prioritas,” katanya. (IRI)

hak anak juga,” katanya.

Pada acara tersebut tersebut dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan Peralihan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Surat Keputusan Forum PATBM dari 264 desa yang

diawali Kecamatan Purbolinggo kepada bupati Lampung Timur, Surat Keputusan Sekolah Ramah Anak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Lampung Timur. (IRI)

Zaiful Bokhari Buka Rakercab Gerakan Pramuka Lampung Timur

Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati dan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lampung Timur Lampung Timur, Zaiful Bokhari membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gerakan Pramuka setempat tahun 2018, di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Kamis (8/2).

Hadir dalam acara tersebut Bupati dan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Lampung Timur, Chusnunia, ketua Kuartir Daerah Lampung yang diwakilkan Sekretaris Kuartir Daerah Lampung, Mubasit serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Merah Juansyah.

“Alhamdulillah Rapat Kerja Cabang Gerakan Pramuka Lampung Timur hari ini bisa terlaksana dengan baik.

Insya Allah ini akan menghasilkan keputusan-keputusan dalam rangka menyusun program kegiatan kerja kita di tahun 2018,” kata Zaiful.

“Kami berharap rapat kerja berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah di rencanakan.

Dan terima kasih kepada Kwarda Pramuka Provinsi Lampung yang telah menghadiri pembukaan Rapat Kerja Cabang 2018, semoga nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena pramuka ini menjadi salah satu kegiatan ekstra kuliku­ ler yang memang menjadi gagas­ an pemerintah untuk kebaikan masyarakat kita terutama kaula muda di Lampung Timur,” kata­ nya.

Rakercab Gerakan Pramuka itu diikuti 160 perserta yang terdiri dari unsur Ka.Kwaran, Sekretaris Kwaran dan anggota dewan kerja ranting se-Lampung Timur.

“Lampung Timur hari ini sedang berbenah di semua bidang, di semua hal, di Lampung Timur kita ingin gerakkan semaksimal mungkin bergotong royong membangun lampung timur, Demikian juga perlu turun tangan dari seluruh keluarga besar Pramuka di Lampung Timur, untuk bergotong royong membangun Lampung Timur,” kata Chusnunia.

Kamabicab Gerakan Pramuka Lampung Timur itu memberikan beberapa arahan poin penting untuk dapat menjadi perhatian dalam rakercab tersebut.

“Tiga hal, pariwisata, kesehatan dan informasi komunikasi.

Fokus ketiga hal tersebut karena ini raker (rapat kerja) kiranya dapat masuk di dalam program kerja Keluarga Besar Pramuka Kabupaten Lampung Timur, kalau ada hal-hal nanti yang menjadi persoalan, kami sebagai mabicab Insya Allah siap membantu,” ujarnya. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

14

Kapolres Tuba Sambut 5 PAG dengan Upacara Tradisi Tulangbawang, FAKTUAL - Kepolisian Resor (Polres) Tulangbawang, Provinsi Lampung melaksanakan upacara tradisi penerimaan perwira alih golongan (PAG),di halaman upacara Mapolres Tulangbawang, kemarin.

Bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si, perwira upacara KBO Sat Sabhara IPTU Simin dan Komandan Upacara Kanit Turjawali Sat Lantas Ipda Suarjono Suryaningrat, SH, MM. Ada lima orang PAG dari Polda Lampung yang ditempatkan di Polres Tulangbawang, Ipda Marwan Harahap, Ipda Gutri, Ipda Pahotan Butar Butar, Ipda Marediyan, S.H., dan Ipda Tohid Suharsono.

Dalam Amanatnya, Kapolres mengucapkan selamat datang kepada lima PAG di Polres Tulangbawang dan segera menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi yang ada.

“Saya ucapkan selamat datang kepada lima PAG di Polres Tulangbawang dan saya yakin saudara-saudara adalah perwira handal yang telah dipercaya oleh pimpinan untuk bertugas di sini untuk itu agar saudara-saudara segera menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasai yang ada di wilayah hukum Polres Tulangbawang,” ujarnya.

Menurut Kapolres, upacara tradisi penerimaan PAG, kegiatan yang telah direncanakan untuk membentuk karakter dan jati diri anggota Polri yang seutuhnya dalam rangka mengembangkan pengetahuan, sikap dan meningkatkan kemam­ puan serta keterampilan yang telah dimiliki masing-masing individu PAG. Dia mengatakan, lima PAG yang telah disambut dengan tradisi agar bekerja dengan baik dan

berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian di Polres Tulangbawang.

“Kepada lima PAG yang telah disambut dengan tradisi agar segera melaksanakan tugas

dengan baik serta dapat memberi warna dan perubahan yang lebih baik lagi untuk Polri khususnya Polres Tulangbawang,” katanya.

Tradisi Penerimaan PAG dihadiri Wakapolres

Kompol Djoni Aripin, S.Sos, MM, para kabag, kasat, kapolsek jajaran, seluruh personel Polres Tulangbawang dan jajaran polsek.

(MUH)

Polres Mesuji dan TNI Perbaiki Jalintim Warga Kagunganrahayu

Keluhkan Kondisi Jalan

Tulangbawang, FAKTUAL - Warga Kampung Kagunganrahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung mengeluhkan kondisi jalan di desa tersebut. Alasannya, jalan itu tak kunjung diperbaiki dan belum tersentuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat. padahal jalan tersebut merupakan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan pada 2012.

Menurut warga, jalan tersebut sudah dilayak dilewati atau dilintasi karena tinggal batu- bebatuan. Tanah dan pasir yang melapasi batu tersebut sudah hilang dan hanyut terbawa air pada saat musim hujan.

Warga setempat, Syukur mengatakan, jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju desa lain dan ibu kota kabupaten serta sarana mengangkut hasil pertanian.

“Hampir enam tahun jalan ini belum mendapat perbaikan dari pemerintah kabupaten,” katanya. (BUDI/MUH) Mesuji, FAKTUAL - Polres Mesuji, Provinsi Lampung beserta jajaran Satlantas Polres Mesuji dan anggota TNI memperbaiki Jalan Lintas Timur tepatnya di KM 200, perbatasan Sumatera Selatan, sebagai upaya memberikan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara.

Uniknya, perbaikan Lalan Lintas Timur yang mengalami kerusakan langsung dilakukan Kapolres Mesuji beserta jajaran Satlantas dan TNI. Kapolres Mesuji AKBP. P. Teguh Nugroho. SIK didampingi Kasat Lantas Polres Mesuji AKP. Reza Khomeini S, IK mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian aparat kepolisian terhadap masyarakat dalam mengunakan jalan.

“Kami melakulan penambalan jalan yang berlubang disepanjang jalan lintas timur. Hal ini dilakukan karena untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat khusus pengendara serta menghindari angka kecelakaan lalulintas,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih terhadap PT Waskita yang memberikan bantuan pengecoran untuk Jalan Lintas Sumatera yang melewati Kabupaten Mesuji, sekira dua mobil molen bahan cor.

“Penambalan terhadap jalan yang berlubang di sepanjang jalan lintas ini tidak lain karena banyak sekali jalan yang berlubang dan untuk menghindari angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Untuk

mengurangi angka itu, maka kami berinisiatif melakukan penambalan tersebut,” katanya.

Menurut dia, meskipun sudah dilakukan penambalan.

“Kami berharap para pengendara agar berhati-hati saat melintas demi keselamatan dan kenyamanan para pengendara. Sebagai mana banyak sekali jalan yang berlubang akibat cuaca yang tidak menentu dan menyebabkan kecelakaan laka lantas,” ujarnya.

Kasat Lantas Polres Mesuji AKP. Reza Khomeini S. Ik mengatakan, melihat jalan yang seperti itu diharapkan Dinas Bina Marga segera menindak lanjuti perbaikan jalan terutama di jembatan karena banyak yang berlubang dan mengakibatkan kemacetan serta banyaknya kecelakaan.

“Banyaknya kerusakan di badan jalan dan menyebabkan berlubang tentunya harus segera diperhatikan oleh Dinas PU. Karena kerusakan itu dapat menyebabkan angka kecelakaan,” katanya.

Sementara itu Ujang (45), pengguna jalan yang melintas mengucapakan terima kasih atas perdulinya anggota polisi dan TNI yang rela bergotong royong memperbaiki jalan sumatera yang melintas di Kabupaten Mesuji, sehingga membuat nyaman para pengendara yang melintasi.

“Kami bersyukur atas langkah-langkah yang diambil phak kepolisian dan TNI memperbaiki jalan tersebut,” tuturnya.(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

15

Lindungi Pekerja Konstruksi, Pemkab Mesuji Keluarkan SE Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji mengeluarkan surat edaran (SE) untuk melindungi pekerja sektor jasa konstruksi. perlindungan tersebut diwujudkan melalui surat edaran Bupati Mesuji Nomor:566/233/ IV.16/MSJ/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Kewajiban Rekanan/Perusahaan/Pemberi Kerja Bidang konstruksi Mengikutsertakan Karyawan dan Pekerjanya Melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Ripriyanto, perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menurut dia, berdasarkan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Konstruksi, telah ditentukan besaran iuran (premi).

Nilai Iuran bagi pekerja usaha jasa konstruksi 0,24 persen untuk JKK dan 0,3 persen untuk JKM. Sedangkan, iuran bagi pekerja harian, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu jumlahnyadisesuaikan dengan nilai proyek setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk pertanggungan kematian mencakup santunan kematian, beasiswa pendidikan anak

bagi pekerja yang meninggal dunia, sedangkan untuk kecelakaan kerja pertanggungan meliputi biaya rumah sakit, transportasi dan santunan cacat.

Edaran ini telah disosialisasikan kepada seluruh OPD yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, PPK yang menangani pekerjaan

konstruksi, Pokja ULP, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, para pelaku usaha bidang konstruksi, Gapeksi Kabupaten Mesuji, rekanan konsultan perencanaan/pengawasan, dan seluruh stakeholder terkait.

“Untuk menjamin terbayarnya iuran JKK dan JKM dari rekanan dan konsultan, Pemkab

Mesuji telah mensyaratkan pembayaran iuran sebelum ditandatanganinya kontrak pekerjaan.

Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya edaran ini, tenaga kerja sektor jasa konstruksi dapat bekerja dengan aman dan nyaman, sehingga produktivitas yang ditargetkan dapat tercapai,” kata Ripriyanto. (TAB)

Pemkab Mesuji akan Bangun Rumah Desa

Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, pada 2018 berencana membangun rumah desa di beberapa desa, kata Bupati Mesuji Khamami, Kamis (8/2).

Rumah desa yang dibangun nantinya dipe­ runtukkan bagi rumah tangga tidak mampu

dan tidak memi­liki tanah tempat tinggal, serta minimal telah bermukim selama lima tahun di desa itu.

Menurut dia, pem­bang­ unan rumah desa meng­ gunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersum­ ber dari APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

Rumah desa yang dibangun berukuran 6 meter x 8 meter dengan nilai sebesar Rp 32 juta per rumah dan dibangun di atas tanah aset pemeri­ntah desa.

“Rumah desa nantinya dihu­ni oleh rumah tangga tersebut sampai dia mampu. Rumah desa akan menjadi aset desa dan tidak bisa dimiliki penghuninya karena khawatir kalau dihibahkan akan dijual,” katanya.

(TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

Pangdam II/Sriwijaya Bantu 500 Zak Semen untuk Masjid Desa DKM Mesuji, FAKTUAL - Panglima Kodam II/ Sriwijaya Mayjen TNI AM. Putranto membantu pembangunan Masjid Baitul Makmur, Desa Dwi Karya Mustika (DKM), Kecamatan Mesuji Timur. Bantuan yang diberikan berupa semen sebanyak 500 sak yang diserahkan secara simbolis Dandim 0426/Tulangbawang Letkol Arm. Kus Fiandar Yusuf, kemarin.

Kus Fiandar mengatakan jika Masjid Baitul Makmur menjadi perhatian Pangdam II/Sriwijaya saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu.

“Pangdam sempat memperhatikan Masjid Baitul Makmur ini masih terbengkalai pembang­ unannya saat kunjungan Presiden Jokowi sehingga perlu untuk dibantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dwi Karya Mustika Rokhmad mengucapkan terima kasih atas bantuan Pangdam II/Sriwijaya yang diberikan.

“Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kepedulian Bapak Pangdam kepada masjid ini. Mudah-mudahan pembang­ unan masjid ini dapat segera selesai dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. (TAB)

Rawajitu Utara Siap Panen Padi Sawah Mesuji, FAKTUAL - Lahan persawahan padi di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung seluas 9.483 hektare siap panen pada musim tanam rendeng ini. Panen direncanakan berlangsung pertengahan FebruariMaret 2018.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Rosidin mengatakan pada musim tanam rendeng kali ini, panen di Rawajitu Utara diprediksi menjadi yang terbaik sejauh ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini ditargetkan hasil produksi pada musim tanam rendeng di Rawajitu Utara 49.311,6 ton gabah kering panen (GKP) atau sekitar 5,2 ton per hektare.

Menurutnya, hal itu terjadi karena kondisi curah hujan yang normal dan tidak adanya serangan hama dan penyakit tanaman yang menyerang, serta didukung dengan bantuan kapur pertanian yang diberikan bagi petani.

Panen perdana Rawajitu Utara pada persawahan padi di Desa Sungai Buaya seluas 700 hektare pada bulan ini. Disusul pertengahan Maret direncanakan panen pada lahan seluas 1.600 hektare di Desa Sidang Way Puji, Sidang Kurnia Agung, Sidang Iso Mukti, dan Sidang Sido Rahayu. Pada musim tanam rendeng kali ini ditargetkan hasil produksi sebanyak 49.311,6 ton GKP, katanya, kemarin. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

WAYKANAN

16

Kapolda Lampung Kunjungi Waykanan Waykanan, FAKTUAL– Kunjungan Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana ke Kabupaten Way Kanan, disambut langsung Bupati Raden Adipati Surya.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Kapolda akan memperat tali silaturrahim antara Pemkab Way Kanan dengan jajaran Kepolisian sebagai mitra kerja khususnya dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Adipati, Kamis (8/2/2018).

Pada kesempatan itu, Adipati juga menjelaskan Visi Pemkab Way Kanan yakni Maju dan Berdaya Saing 2021. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki 6 (enam) agenda pokok perioritas pembangunan, diantaranya meningkatkan pelayanan kesehatan,meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi usaha kecil dan menengah (UMKM), membentuk sumberdaya manusia yang lebih baik, handal dan dapat berdaya saing, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi daerah yang berbasis pada sektor perkebunan dan pertanian.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Way Kanan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kampung saat ini sudah berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari semakin kondusifnya situasi dan kondisi keamanan yang tercipta atas kerjasama antara seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Kepolisian dan TNI dalam menjaga, memelihara ketertiban dan keamanan .

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Daerah Lampung khususnya jajaran Polres Way Kanan yang selalu menjaga konsep pelayanan sesuai dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia dan memahami adat istiadat yang ada di Kabupaten Way Kanan, sehingga mampu menciptakan interaksi sosial yang harmonis, santun dan bermartabat serta

dipercaya oleh masyarakat,” ungkap Adipati.

Pada kesempatan itu, Kapolda mengimbau pasangan calon maupun tim sukses agar bersama-sama melaksanakan tugas dengan tidak memprovokasi dan dapat berkampanye dengan damai.

Kapolda juga menyampaikan situasi Lampung menjelang pemilihan gubernur (pilgub) hingga saat ini masih kondusif “Dan kita berharap sampai bulan Juni mendatang sampai diadakannya pilgub kondisi aman,” kata Suntana di Mapolres Way Kanan.

“Kami berharap kepada masyarakat agar

tetap bisa menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi dan tidak mendengarkan isu sara sehingga masyarakat mau memberikan hak pilihnya,” ungkap Suntana.

Tindakan ini menurutnya adalah bentuk ketegasan kepolisian dalam masyarakat sebagai perangkat keamanan negara Kapolda juga ingatkan kepada Anggota polres Way Kanan untuk memberikan pelayanan bagus.

“Karena kita digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat demi terciptanya rasa aman dan kondusif, apalagi ini kita telah memasuki musim politik

jadi harus ekstra lagi dalam menjalankan tugas,” ungkap Kapolda.

Kapolda juga siap menerima Aduan langsung dari masyarakat melalui no ponselnya di 08119208988. “Kita akan siap membantu untuk menjaga keamanan bagi masyarakat Lampung khususnya masyarakat Way Kanan,” tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan akan menem­ patkan satu kompi Brimob di tahun mendatang untuk wilayah Way Kanan dan Mako Brimob akan segera kita bangun dan siap membantu masyarakat nantinya.

(RSD)

128 Calon PPK Way Kanan Ikuti Seleksi Tertulis

14 Parpol Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2019 Way Kanan, FAKTUAL -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2019 di Aula Nuwa Demokrasi, Kamis (8/2/2018).

Rapat pleno dibuka langsung Ketua KPU Way kanan, Erwan Bustami berserta anggota dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Way Kanan, Kepala Kantor Kesbangpol, intel Kodim 0427 Way Kanan dan utusan partai politik.

Erwan Bustami menyatakan, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan dalam melakukan verifikasi partai sesuai dengan ketetapan aturan yang ada.

“Setelah melewati proses verifikasi baik

partai lama maupun partai baru, hari ini kita lakukan rapat pleno. 14 partai calon peserta Pemilu 2019 hasil verifikasi yang lolos di antaranya Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PKS, Partai Gerindra, Partai Garuda, PAN, PPP, Partai Demokrat, PKPI, Partai Perindo, dan Partai Berkarya,” kata Erwan Verifikasi dilakukan dengan melihat keabsahan data anggota, 30 persen keterwakilan perempuan dan domisili kantor, sehingga rapat pleno ini sebagai hasil dari semuanya dan tinggal menunggu Penetapan KPU RI tentang Partai Politik Peseta Pemilu 2019 pada tanggal 17 Februari 2018. (MAN)

Way Kanan, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan melak­ sanakan seleksi tertulis dalam rangka pem­ bentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Seleksi tertulis yang dilaksanakan di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Blambangan Umpu, Way Kanan, Rabu (7/2, dimulai pukul 08.30 WIB diikuti oleh 128 calon PPK yang berasal dari 14 kecamatan.

Ketua KPU Way Kanan, Erwan Bustami, mengatakan, calon anggota PPK untuk Pemilu 2019 yang mengikuti ujian ini merupakan hasil dari yang lolos berkas sesuai persyaratan.

“Selanjutnya yang nantinya dinyatakan lolos ujian tertulis tersebut akan memasuki tes wawancara yang dilakukan seluruh Komisioner KPU Way Kanan untuk diketahui secara men­ dalam tentang pemahaman mereka tentang kepemiluan dan undang-undang penyelengga­

raan soal Pemilu,” kata Erwan.

Di antara peserta yang mengikuti ujian tertu­lis itu sebagian sudah menjadi anggota PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Ada pula anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal itu memungkinkan karena sesuai Peraturan KPU (PKPU) memperbolehkan anggota PPK pemilihan kepala daerah menca­ lonkan untuk menjadi calon anggota PPK Pemilu.

“Pengumuman hasil tes tertulis akan kami umumkan pada 9 Februari 2018, adapun tahapan selanjutnya adalah tes wawancara yang akan di lakukan pada tanggal 11 februari 2018 Adapun Materi ujian peserta PPK Pemilu baik tertulis maupun wawancara berkisar pemahaman penguasaan tentang aturan kepemiluan dan integritas seorang calon akan digali melalui wawancara,” kata Erwan.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

17

FLLB Gelar Pekan Literasi

Lampung Barat, FAKTUAL - Forum Literasi Lampung Barat ( FLLB) menggelar pecan literasi di Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan

Way Tenong. Kegiatan tersebut sebagai upaya menjadikan Lampung Barat (Lambar) Hebat.

Menurut Bunda Literasi Lambar, Ny. Partinia

Wabup Lambar Buka Musrenbang Balikbukit Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Mad Hasnurin buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019, di Halaman Kantor Kecamatan Balikbukit, kemarin. Rabu (7/2).

Menurutnya, musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang wajib dilaksanakan masing-masing kecamatan setiap tahun.

Tujuannya, kata dia, untuk menjaring dan menampung semua aspirasi, keinginan, dan harapan masyarakat di pekonpekon dan kelurahan mengenai program, pelaksanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Di samping itu musrenbang tingkat pekon ini juga berfungsi sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung semua masukan masyarakat dan stake holder, mulai dari pemangku/ lingkungan yang ada di setiap pekon, akhirnya dibahas secara lebih mendalam pada forum musrenbang tingkat kecamatan pada hari ini. dalam forum ini akan dihasilkan kesepakatankesepakatan berupa program yang sangat prioritas dan mendesak.

Kemudian bagi kebutuhan masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui kecamatan untuk dibahas lagi pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrebangda) Kabupaten Lambar. ”Saya perlu ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta musrenbang bekerja keras dengan ikhlas tak kenal lelah dan tak kenal berhenti, serta tak kenal batas dalam membangun daerahnya agar kecamatan balik bukit ini akan semakin maju,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan saudara-saudara tidak lupa juga mengedepankan pelayanan publik (public service) yang berorientasi pada kualitas, hasil dan dampak dari kegiatan yang direncanakan serta lebih responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Dalam musrenbang ini harus banyak diskusi dan mendengarkan usulan dari peratin yang masuk sehingga didapat mana yang prioritas seperti infrasruktur jalan, mengingat dana yang terbatas, adapun tujuan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan untuk menyamakan persepsi yang mana skala prioritas dan yang mana yang cadangan.

Sementara itu Camat Balikbukit, Junaidi mengatakan, ada beberapa usulan yang sudah masuk di antaranya ada yang prioritas dan ada cadangan dan yang paling banyak infrastruktur jalan.

“Kami minta peratin usulan pembangunan pemerintah kabupaten yang sifatnya tidak bisa tercapai menggunakan dana desa, kalau yang bisa dicafer menggunakan dana desa tidak usah lagi dimasukkan ke usulan pemerintah kabupaten karena yang kewenangan desa dikerjakan desa,” katanya. (ADI)

Parosil mengatakan, kegiata tersebut bertujuan mempereat silaturahmi para pengelola dan pegiat literasi sehingga mereka berinovasi

mengelola dan mengembangkan programprogram baca.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut cukup positif dan sebagai langkah awal pergerakan untuk menjadikan Lambar sebagai kabupaten literasi serta membantu program unggulan.

Menurut Putri Buku Indonesia, Donna, relawan literasi di Lambar yang tergabung dalam Forum Literasi Lambar siap bersinergi dengan pemerintah dan akan menjadi garda terdepan membantu dan mengawal program pendidikan hebat melalui gerakan Lambar membaca.

Pendidikan merupakan fondasi terciptannya sumberdaya manusia yang mumpuni. Gerakan membaca dan menulis merupakan variabel penting yang wajib dilaksanakan, katanya.

Donna juga mengapresiasi langkah bupati setempat menyiapkan payung hukum berbentuk Peraturan Bupati (Perbup) “Literasi” guna mengatur tata kelola menyeluruh dan mewujudnya Lambar sebagai kabupaten literasi.

Berdasarkan catatan terkait langkah Bupati Lambar Parosil Mabsus mengembangkan gerakan literasi di tanah kelahirannya itu. Di antaranya, memulai hari pertama kerjanya dengan mendeklarasikan Gerakan Lampung Barat Membaca.

Selain itu rajin berkeliling ke sekolah-sekolah (SD-SMP sedeajat) guna membagikan bemacammacam buku kepada siswa. Bahkan di beberapa kesempatan, dia memberikan hadiah berupa buku kepada pelajar dan masyarakat umum yang mampu menjawab pertayaan yang diajukan.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Partinia Parosil meresmikan Taman Baca Masyarakat (TBM) di Pekon Padangtambak, KecamatanWay Tenong . (ADI)

Bupati Lambar Hadiri Musrenbang di Lumbokseminung Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabus menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Kecamatan Lumbokseminung, di kecamatan tersebut, Rabu(7/2).

Dalam kegiatan yang digelar setahun sekali itu, Parosil, berharap warga di masing-masing pekon menyampaikan aspirasinya yang menyangkut pembangunan, baik yang sudah, sedang maupun yang akan datang.

“Khusus untuk aspirasi yang disampaikan untuk pembangunan ke depan, yang disampaikan itu agar benar-benar yang mendesak kebutuhannya, sehingga bisa dipertimbangkan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Kemudian, kepada masing-masing OPD lingkup pemkab, dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat di masing-masing

kecamatan harus jeli dan cermat. Apa yang disampaikan warga kepada peratin dan disampaikannya lagi ke camat, belum tentu pas dengan maksudnya.

OPD yang menerima aspirasi yang disampaikan warga melalui camat pada agenda musrenang harus dijelaskan lagi kepada camat atau masyarakatnya sehingga bersinergi dalam merekrut aspirasi, katanya.

Maksudnya, kata dia, jangan sampai ada aspirasi masyarakat yang benar-benar mendesak, justru terpangkas atau tidak diprioritaskan menjadi program di tahun mendatang, atau sebaliknya ada kegiatan atau program yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan, namun tiba-tiba diprogramkan di tahun mendatang.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

18

Musrenbang Merupakan Media Aspirasi Publik

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Keca­ matan Sumberjaya, Senin (5/2). Kegiatan itu

untuk mendapatkan masukan kegiatan sebagai data prioritas di setiap wilayah, juga sebagai wadah dan saluran resmi dalam merangkum aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Bupati Lambar Buka Musrenbang di Kebuntebu Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus membuka Musyawarah Perencanaan Pem­bangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kecamatan Kebuntebu, kemarin.

Menurut Parosil, kefiata tersebut untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Kebuntebu yang didasarkan pada masukan dari desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa.

“Dengan tersusunnya dokumen tersebut maka akan diketahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan yang akurat, komprehensif dan integral,” kata katanya.

Dari Musrenbang diharapkan diperoleh dokumen rencana kerja (renja) yang akan dibiayai kecamatan yang bersumber dari APBD kabupaten dan sumber lainnya seperti, partisipasi masyarakat, dunia usaha atau swasta pada tahun 2019 dan daftar kegiatan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau gabungan SKPD Kabupaten Lambar tahun anggaran 2018, katanya.

“Saya menginginkan apa yang disampaikan itu benar, terbuka, jujur, dan tanpa ada reka­yasa. Juga dalam Musrenbang ini saya menginginkan terciptanya perubahan awal untuk kita selalu bersama-sama mengako­modasi keinginan warga,”ujar dia.

Dia berharap anggota DPRD yang hadir, usulan masyarakat yang benar-benar diper­lukan desa untuk dimasukan dan disetu­jui dalam Rapat Paripurna DPRD, jangan sampai setelah disusun KUA dan PPAS lalu bermun­culan usulan-usulan baru, dan ironis lagi yang perioritas disepakati malah hilang. “ Untuk itu pada kesempatan Musrenbang yang baik ini, perlu kiranya saya mengingatkan kembali kepada semua, dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan tahun anggar­an 2018, harus bersifat realistis, dan mendesak untuk dilaksanakan. Bukan berdasarkan keinginan semata, tapi harus betul-betul realitas kebutuhan yang harus dipenuhi sesegera mungkin,yang tentunya harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, memiliki dampak yang nyata, terukur dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

“Saya juga meminta kepada SKPD teknis, lebih serius dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan serta dapat memberikan perhatian khusus dan terlibat aktif dalam pelaksanaan­nya, mendampingi masyarakat dalam menentukan pilihan usulan prioritas, dan memberikan masukan positif terhadap usulan masyarakat, verifikasi, dan klarifikasi sehingga usulan masyarakat benar-benar dapat diakomodir dan dianggarkan dalam APBD dan dapat direalisasikan. Jangan sampai setelah disusun KUA dan PPAS, lalu bermunculan usulan-usulan baru di luar usulan yang prioritas disepakati, hal-hal yang kita sepakati malah hilang. Kejadian ini yang sering terjadi,” katanya. (ADI)

“Musrembang dilakukan dengan serangkaian kegiatan yg dimulai dari musyarawah tingkat desa/kelurahan lalu dilanjutkan dengan tingkat kecamatan kemudian ke tingkat kabupaten

sebagai bahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten tahun 2019,” katanya.

Kemudian Musrenbang merupakan media aspirasi publik untuk menjaring usulan-usulan program yang bersifat bottom up, dimana masyarakat diikut sertakan dalam penyusunan program pembangunan pemerintah. Dengan adanya musrenbang ini diharapkan pembangunan fisik dan non fisik terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Menurutnya, untuk merencanakan pembang­ un­an dan rencana kerja adalah melalui Mus­ renbang. Karena tidak ada program kerja yang datang secara tiba tiba.

Pembangunan, kata dia, harus diawali dengan perencaan, dan perencanaan semua berasal dari bawah yakni dari dusun, desa kemudian di bahas di tingkat kecamatan dan finalnya adalah musrenbang tingkat kabupaten, yang kemudian kembali dicari mana yg menjadi prioritas program pembangunan.

“Nah, di Musrenbang tingkat kabupaten, akan diketahui mana program pembangunan yang menjadi prioritas. Namun tentunya harus di sesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.

Dia mengatakan, Musrenbang merupakan langkah kongkrit merancang arah pembangunan secara ransparan, berkualitas dan akuntabel.

“Perencanaan pembangunan, harus selalu berkesinambungan sesuai dengan amanah atur­an perundang undangan yang berlaku,” tuturnya.

Dia berharap Musrenbang ini dapat mengha­ silkan usulan, masukan maupun saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses penyusunan rencana pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(ADI)

Musrenbang Tingkat Kecamatan Gedung Surian Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gedungsurian, di halaman Kantor Kecamatan setempat, Kamis (8/2.

Menurutnya, Musrenbang tingkat kecamatan dii Kecamatan Gedungsurian merupakan forum perencanaan pembangunan yang wajib dilaksanakan masing-masing kecamatan setiap tahun. Tujuan utamanya menjaring dan menampung semua aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat di pekon-pekon dan kelurahan mengenai program, pelaksanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten Lambar.

Di samping itu, kata dia Musrenbang tingkat pekon (desa) juga berfungsi sebagai forum penjaringan aspirasi dan menampung semua

masukan masyarakat dan stake holder, mulai dari pemangku/lingkungan yang ada di setiap pekon, akhirnya dibahas secara lebih mendalam pada forum Musrenbang tingkat kecamatan.

Selanjuatnya dengan segala keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua usulan yang diajukan dalam Musrenbang dapat direalisasikan dalam setahun. Melainkan adanya proses kajian apakah usulan masuk dalam program pembangunan jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Begitu juga terhadap kewenangannya apakah melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi Atau APBN. ”Saya ingatkan seluruh peserta Musrenbang bekerja keras dengan ikhlas tak kenal lelah dan tak kenal berhenti, serta tak kenal batas dalam membangun daerahnya agar kecamatan gedung surian ini akan semakin maju,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

19

Pemkab Pesibar Serahkan Bantuan Rumah Nelayan Pesisir Barat, FAKTUAL- Pemerintah Kabu­ paten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, menyerahkan bantuan rumah Khusus nelayan di Komplek Perumahan Nelayan, Pekon Parda­ haga, Kecamatan Lemong, kemarin.

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal mengatakan, daerah itu merupakan kabupaten pemekaran dari Lampung Barat, berdasarkan UU No. 22 tahun 2012 tanggal 17 November 2012 dengan luas wilayah ± 2.907,23 km².

Kabupaten Pesisir Barat, kata dia, memiliki panjang garis pantai ±210 km yang terbentang dari Kecamatan Bangkunat di bagian selatan sampai Kecamatan Lemong di bagian utara merupakan wilayah yang sangat potensil untuk dikembangkan, baik di sektor kelautan maupun sektor perikanan.

Namun, kata dia, potensial alam tersebut sampai saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan. Pemkab mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memperbaiki taraf hidup nelayan dengan program pembangunan rumah khusus nelayan berupa penyiapan lokasi guna pembangunan dimaksud.

Pada 2017, kata dia, Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan alokasi pembangunan 100 unit rumah khusus nelayanyang ditempatkan di Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pesisir Tengah, masing – masing 50 unit.

“Pada saat ini, pembangunan rumah khusus nelayan di Kecamatan Lemong telah selesai dilak­sanakan. Rumah khusus nelayan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan seperti tempat tidur,

lemari pakaian, kursi tamu dan meja makan,” katanya.

Pemkab Lambar Terima Peserta ACP Delegasi Unila Lampung Barat, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten Lam­ pung Barat (Lambar) meng­ gelar audiensi dengan pe­serta ACP Delegasi Universitas Lampung (Unila). Mereka diteri­ ma Bupati Lambar, Pa­rosil Mabsus dan Wakil Bupati, Mad di Pekon Sebarus, kema­ rin.

Setelah penyambutan kegiatan dilanjutkan di Aula Ratu Piekulun, RSUD Alimudin Umar Liwa, dengan dimpimpin Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin.

Menurut Mad Hasnurin, kedatangan maha­ siswa dari Universitas Lampung ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Lambar, Apalagi untuk membahas manajemen penang­ anan gempa di Liwa pada 1994.

Telah diketahui bersama, gempa di Liwa ter­jadi pada 15 Februari 1994 dengan kekuatan 6,5 SR. mengakibatkan kerusakan para, dengan gempa berpusat di sesar Semangko, Samudera Hindia. Berdasarkan informasi, jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal hampir mencapai 75 ribu. dampak gempa pun masih terasa sampai 40 kilometer dari ibu kota Kabupaten Lampung Barat.

“Korban jiwa 207 jiwa dari beberapa desa dan kecamatan di Lampung Barat tewas, sementara jumlah korban yang terluka hampir mencapai 2000 orang,” ujarnya.

“Kami berharap mahasiswa melaksanakan penelitian tentang penanganan gempa Liwa 1994 dengan sungguh-sungguh dan seksama.

Semoga kedatangan dan kerja sama ini dapat memberikan motivasi agar kami giat dalam mewu­ judkan kabupaten siaga bencana. selanjutnya juga kepada mahasiswa delegasi dari unila agar dapat melihat potensi yang ada, kopi Lambar serta adat dan kebu­ dayaan di Kabupaten Lampung Barat,” kata­ nya.

Sementara itu Wakil Rektor Unila Prof. Bujang Rahman mengatakan, audiensi tersebut dimaksudkan membahas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung yang akan diadakan di wilayah setempat. Audiensi diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam upaya menye­ jahterakan Perekonomian Masyarakat dan komitmen bersama mening­katkan sosial ekonomi di Provinsi Lampung khusunya di Lambar.

“Kami berharap setiap kegiatan dapat disinergikan dan terus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung sehingga semakin sejahtera. “Sehingga masyarakat di Lampung khususnya di Lambar ini merasakan dan mendapatkan kesejahteraan sesuai hak mereka,” ujarnya.

Menanggapi hal ini Asisten Bidang Pemerin­ tahan dan Kesra, Adi Utama mengaku bangga dengan berbagai upaya yang dilakukan maha­ siswa membantu peran pemerintah dalam meningkatkan sosial ekonomi, di antaranya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung khusunya di Lambar. (ADI)

“Pemkab mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak guna mendukung

terlaksananaya program tersebut,” ujarnya.

(NAS)

SDA Lambar Rapat Rastra dan BPNT Lampung Barat, FAKTUAL - Bagian Per­ ekonomian dan Sumberdaya Alam (SDA) Pe­ merintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Ruang Rapat Sekincau, Kantor Bupati setempat, Selasa (6/2).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lambar, Akmal Abdul Nasir berharap Tim Koordinasi Bansos Pangan betul- betul teliti dalam mendata pene­ rima rastra, baik di kecamatan maupun di desa, agar penyaluran rastra tepat sasaran dan juga merata.

Menurutnya, penyaluran bansos rastra meru­pakan tugas Kementerian Sosial melalui provinsi kepada kabupaten/kota. “Akan ada konversi dari subsidi rastra ke bansos rastra tapi subsidi rastra ke bansos itu sampai kepada lokasi distribusi, tidak sampai ke ke keluarga-

keluarga,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Adi Utama mengatakan, tujuan dan manfaatnya mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan social berupa beras berkualitas medium kepala KPM dengan jumlah atau kuantum 10 kg setiap bulan tanpa dikenakan harga atau biaya tebus.

“Utuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemis­kinan. Peningkatan akses pangan, baik secara fisik beras tersedia di TD /TB maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga atau biaya tebus) kepada KPM kemudian sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi stabilisasi harga beras di pasaran, pengendalian inplasi melalui intervensi pemerintah, dan menjaga stok pangan nasional dan membantu pertumbuhan ekono­ mia di daerah,” katanya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 447/ Tahun Ke-15 / 12 - 18 Februari 2018

ADVERTORIAL

20

Gubernur Ridho: Tahun Depan Lampung Tengah Sekolah Gratis LAMPUNG TENGAH - Warga Lampung Tengah (Lamteng) patut bersyukur. Mulai tahun 2019, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menggratiskan sekolah bagi siswa SMA/SMK di kabupaten tersebut.

“Belum 1 tahun kewenangan SMA-SMK dilimpahkan kepada pemerintah provinsi, karena waktu yang cukup singkat, saat ini baru enam kabupaten sekolah yang digratiskan. Ke depan, mulai tahun 2019, Lampung Teng­ah juga akan digratiskan,” kata Ridho bersama Wakil Guber­ nur Bachtiar Basri, saat meng­ hadiri pembinaan tenaga pendidik dan kepala sekolah sekaligus pembukaan LKS, 02SN, FLS2N, SMA-SMK Kabupaten Lampung Tengah, di SMK N 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Jumat (9/2) siang

Pada kunjungan itu, Gubernur Ridho menyatakan, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap bidang pendidikan. Di antaranya dengan memperbanyak formasi guru pada perekrutan PNS yang akan datang.

Keseriusan gubernur juga dibuktikan dengan diterbitkannya SK Gubernur untuk guru honor, insentif untuk guru honor, kepala sekolah, dan staf tata usaha seko­lah, termasuk program seko­ lah gratis untuk SMA dan SMK. Terkait pembangunan di Pro­ vinsi Lampung, Gubernur Ridho menyatakan, Lampung sudah semakin maju dan sejahtera.

Maka persaingan akan semakin ketat.

“Saat ini pembangunan di Pro­vinsi Lampung terus mening­ kat, ketika kita ingin memajukan

daerah kita, tolong bapak dan ibu guru juga mempersiapkan generasi penerus kita sebaik mungkin. Pemprov Lampung akan membantu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan,” katanya.

Sementara itu Dasiyo Priam­ bodo, ketua MKKS Lampung Tengah mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran gubernur dan wakil gubernur di Lampung tengah secara bersama-sama.

“Terimakasih pak Gubernur, pak Wakil Gubernur, yang saya tahu di semua kabupaten, saat ada kunjungan kerja belum ada yang dikunjungi sekaligus oleh gubernur dan wakil gubernur.

Oleh karena itu kami merasa sangat terhormat,” katanya.

Dasiyo juga menyatakan ucapan terimakasih atas semua

bantuan yang telah diberikan di sektor pendidikan untuk masya­ rakat Lampung Tengah. Termasuk pembangunan di sektor lainnya, seperti infrastruktur.

Untuk diketahui Gubernur Ridho melalu dinas PUPR Lam­ pung setiap tahunnya mengge­ lonyorkan dana sekira Rp 143 miliar untuk pembangunan jalan di Lampung Tengah.

Sementara itu Mifta Amalia, guru honor dari SMK N 1 Seputih Mataram mengucapkan terimaka­ sih kepada Gubernur Ridho atas SK guru honor yang diterimanya.

“Alhamdulillah SK nya sudah keluar, kami sebagai guru honor senang atas semua bantuan yang diberikan pak Gubernur, semoga ke depan pak Gubernur Ridho bisa lebih sering memper­ hatikan kami,” katanya.

(ADV)