SKM FAKTUAL EDISI 371 l 4 - 11 APRIL 2016 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

HARGA Rp.12500,-

Untuk Informasi Teraktual dan Terupdate www.faktualmedia.com

BENAR BERIMBANG

IKLAN HUBUNGI : 081272245525

PWI MINTA PENEGAK HUKUM GUNAKAN UU PERS HALAMAN 3

SPBU SEBAYAK DIDUGA CEMARI SUMUR WARGA HALAMAN 6

KONDISI ISLAMIC CENTER PERLU PERBAIKAN HALAMAN 16

KHOFIFAH BEDAH DESA PESISIR DI LAMSEL

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015 Dewan Redaksi Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat. Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Uce Nasir Pemimpin Perusahaan Windri Widiarti Wakil Pemimpin Perusahaan Rahmat Hidayat, SH Redaktur Ariza Zuzanfri Penasehat Hukum Ardiansyah, SH Liputan Provinsi Ebri Lampung Timur Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Perwakiln Lampung Tengah Ganda Haryadi, SH (Kepala) Reza Pahlevi, Arip (pemasaran) Lampung Tengah Wilayah Timur Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) Johanda S Pembina Lampung Selatan Sobki Roni,SH., (Koordinator) Agus Sahroni, SE., Joni Amsyah Sugeng Widodo, Habib Mukhlis Sopiyan Yakup. Lampung Selatan Anri Pratama S (Kabiro), Abdul Wahab, Irwan Sahid, Ghopur, Ratna Ningsih. Ka. Perwakilan Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus Susanto Biro Pringsewu Dwi Purnomo (Ipung), Made Setiawan,Subali Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran Deva Ariyadi (Kabiro), Nasrin, Sopian Purba. Biro Way Kanan Rusdi,S.Sos. (Kabiro) Masriyanto, Herman, Heri Amanudin, Usman Hadi Biro Pesisir Barat Nasiarudin Effendi, Lukman

l n l

n l n

Biro Lampung Barat Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Tulang Bawang Hartawan Nur, SB, SH (Kabiro) Herman Biro Mesuji Tabrani (Ka.Biro). Biro Tulang Bawang Barat Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli. Perwakilan Sumatera Selatan Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Perwakilan Jawa Barat (Bandung) Yusman (Ka.Perwakilan) Asong, Lia Aprilia. Manager Keuangan Windri Widiarti Kabag Keuangan & Umum Rizki Diah F Tarif Iklan Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran Rp. 12.500,(luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran Jl.Amir Hamzah No.1 /Wolter Monginsidi No.69 Gotongroyong Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan Media Tanjung Karang (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Oknum Ketua PGHM Kecamatan di Pesawaran diduga potong tunjangan guru honorer Wahh... harus diusut itu pemotongannya untuk apa??? Sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Padangratu, Lampung Tengah mengaku resah karena ulah oknum LSM Kenapa harus takut pak Kepsek kalau memang benar..... Register 45 Mesuji kembali mencekam, Kapolda turun langsung Harus sigap seperti itu, jadi masyarakat merasa terlindungi

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HELDA SALAM Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

Bangkitnya Demokrasi Radikal

eputusan Ahok untuk maju sebagai Calon Gubernur Jakarta me lalui jalur independen membuka perdebatan kembali mengenai calon independen. Selama ini calon independen dianggap sebagai pelengkap demo krasi, hal itu bisa dilihat dengan minimnya mereka terpilih dalam pilihan kepala daerah (pilkada). Munculnya perdebatan calon independen dilatarbelakangi kuatnya posisi Ahok dibandingkan kandidat lain, kiprah Ahok dalam membenahi birokrasi, mendobrak kemapanan, dan menata ibukota menja dikan Ahok seba gai sosok super hero di tengah kerinduan masyarakat t e r h a d a p sosok pe mimpin yang tegas. Partai politik yang sela ma ini memonopoli demokrasi lokal pun mulai keteteran, apalagi ibukota Jakarta merupakan miniatur sikap masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Di Jakarta tidak ada fanatisme ideologi yang berlebihan, kegagalan menangkap aspirasi Jakarta merupakan awal kiamat bagi partai. Sejarah mencatat, Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Orde Baru yang berani menantang oligharki politik nasional. PPP pernah berjaya di Jakarta dengan menumbangkan dominasi Partai Golkar. Jakarta juga kerap kali mewakili derita suara rakyat atas kezaliman partai politik dengan me nangnya PKS yang sempat dianggap sebagai gerak

an anti pragmatisme penguasa. Pemilu 2014, PDI-P mengambil hati rakyat Jakarta dengan konsis tensinya untuk berdiri di oposisi dan keberpihakannya pada rakyat selama 10 tahun ini. Jakarta adalah pusat dari swing voters di Republik ini. Calon independen lahir tidak dalam kondisi normal. Dia adalah anak tiri demokrasi, kelahirannya yang prematur tidak diinginkan namun dia juga merupakan solusi atas kebuntuan dan kejenuhan demokrasi terhadap partai politik. Partai politik mulai bertindak semenamena, menganggap tinggi diri sendiri, bertindak di atas hukum, menginjakinjak hak konstitusi rakyat dan mengatas namakan rakyat untuk kepentingan segelitir elit. Demokrasi mulai dilanda kegalauan, apakah dengan menganak emaskan partai politik merupakan tindakan yang benar?. Demokrasi memang mempunyai makna yang filosofis. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, mudah diucapkan dan dijanjikan namun sangat sulit direalisasikan. Puluhan

Oleh: Ahmad Gelora Mahardika

Peneliti dari Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

tahun Indonesia merdeka, partai politik bisa dibilang minim kontribusi, apabila memperkaya diri dianggap kontribusi maka Partai Politik berhak mendapat Golden Oscar. Miris melihat berita di layar kaca, dimana di negara welfare state Swedia selisih penghasilan warganya antara yang terkaya hingga termiskin hanya 7 kali lipat. Bandingkan di Indonesia, ada segelintir orang yang mempunyai ratusan apartemen dan

bergaji milyar an, disisi lain ada pula orang tinggal di pinggiran kereta menunggu deng an cemas apakah besok dia akan digusur oleh pemerintah ?. Dimanakah partai politik ketika orang-orang ini membutuhkan?. Boro-boro memikirkan rakyat kecil, partai politik justru sibuk menggagas Revisi UU KPK yang mana akan mengibiri satu-satunya institusi penegak hukum yang masih diper caya rakyat kecil. Mereka berdiri lantang atas nama suara rakyat, suara yang mereka beli dengan uang 50.000-an yang digunakan rakyat kecil untuk membeli seliter beras dan selembar pakaian. Demokrasi Radikal Sejarah perlawanan dan kekha watiran terhadap partai politik sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia politik. Amerika Serikat sebagai induk demokrasi bahkan tidak menempatkan partai politik sebagai bagian dari konstitusi, bukan karena kealpaan namun karena kecurigaan bahwa partai bukan mempersatukan namun justru membelah negara. Perlawanan terhadap otoritarisasi partai juga dilakukan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dengan demokrasi radikalnya. Menurut Chantal Mouffe, tidak ada satu agen

sosial pun di masyarakat yang bisa mengklaim dirinya sebagai fondasi masyarakat. Demokrasi radikal adalah gerakan untuk menolak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan suara rakyat. Karena rakyat tidak bisa diwakili oleh siapapun, apalagi oleh sekelompok orang dengan pragma tisme politik yang tinggi. Rakyatlah yang berkuasa menentukan segala kebijakan negara. Dalam demokrasi radikal partai politik dianggap sudah tidak berguna lagi, karena kega galannya membimbing demokrasi menjadi jauh lebih baik.

Saat ini partai politik sebagai anak kandung demo krasi pun mulai ditinggalkan perlahanlahan. Jumlah pemilih dalam pesta demo krasi semakin l a m a semakin menurun. Masya rakat su dah jenuh dengan se gala ideologi yang sudah dita warkan. Hampir semua ideologi sudah pernah berkuasa di negeri ini, na mun berulang kali pula kega g a l a n meng hamp iri. Bahkan d e n g a n pemerintah an auto pilot mung kin negeri ini jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Beberapa puluh tahun yang lalu kita masih dihadapkan pada surga dan neraka atas pilihan kita, suara ulama menjadi satu-satunya alter natif, konsensus warga menjadi sumber kita menentukan pilihan, namun saat ini arus teknologi dan informasi yang cepat memberikan warga alternatif yang lebih beragam. Isu ras, agama, suku, sudah tidak relevan lagi diangkat sebagai serangan kepada kandidat. Masyarakat juga sudah bosan dengan alunan nada visi dan misi yang sangat indah didengar, namun sakit dirasakan. Partai politik yang saat ini menjadi anak emas demo krasi harus mulai sadar dengan geliat masyarakat, apabila partai politik masih seperti ini terus bisa jadi Demokrasi Radikal akan berjaya di Indonesia. Jika saat itu terjadi, tidak ada lagi partai politik di Indonesia. Masyarakatlah yang akan menen tukan ke-mana negara ini akan berlayar. ***

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

PWI Minta Penegak Hukum Gunakan UU Pers Bandarlampung, FAKTUAL - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Supriyadi Alfian menyayangkan masih saja terjadi tindakan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik. Karena itu, Supriyadi meminta penegak hukum menggunakan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menjerat pejabat atau pihak mana pun yang menghalanghalangangi wartawan melakukan tugas jurnalitik. “Menghalangi tugas wartawan, pelaku dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah” tegas Supriyadi Alfian seperti dilansir harianlampung.com, Kamis

(31/3). Pernyataan itu disampaikan Ketua PWI Lampung terkait dengan kasus intimidasi yang diduga dilakukan Ketua Pengadilan Agama Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan terhadap Hermansyah (43), wartawan Radar Lampung Biro Kabupaten Waykanan. Dijelaskan, dalam ketentuan pidana Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut kan, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalanghalangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau

denda paling banyak 500 juta rupiah. “Ini ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Pers,” tegasnya. Selain itu, Ketua PWI Lampung menje laskan, dalam Pasal 4 Undang-undang Pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. Karena itu, Supriyadi kembali meminta penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugas jurnalistik. “Ini persoalan serius yang harus diusut tuntas,” katanya seraya berharap semua pihak agar berhati-hati

menghadapi tugas wartawan. (RED)

Ketua PGHM Oknum LSM Bikin Diduga Pungli Resah Kepsek Pesawaran, FAKTUAL - Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kecamatan Kedondong-Waykhilau, Kabupaten Pesawaran, Syaiful Anwar, S. Ag., MM diduga melakukan pungutan liar (pungli) yakni melakukan pemotongan terhadap tunjangan guru honor sebesar Rp45.000 per orang. Tidak tanggung-tanggung, Syaiful Anwar diduga telah melakukan beberapa kali tunjangannya dari 309 guru honorer dikedua kecamatan itu. “Pemotongan yang dilakukan oleh Ketua PGHM tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan kami. Dan itu bukan hanya sekali.” ujar salah seorang guru honor setempat yang enggan dipublikasikan identitasnya. Saat dikonfirmasi, Syaiful Anwar selalu tidak ada ditempat, baik di kediamannya maupun disekolah tempat ia mengajar. Dihubungi melalui telepon genggamnya pun selalu tidak aktif. Sementara bendahara PGHM, Aliudin meski membenarkan pemotongan tersebut tetapi mengaku tidak mengetahui mengenai kegunaan pemotongan tersebut. “Dari dulu yang hanya saya tidak tahu info kegunaannya, katanya itu iuran rutin untuk acara ulang tahun atau musda. Sedangkan saya sebagai bendahara hanya difungsikan untuk membagikan uang tunjangan tersebut kapada guruguru honor yang mendapatkan PGHM.”ungkap Aliudin. Dia menambahkan, tunjangan yang diterima PGHM sebesar Rp450 Ribu lalu dipotong sebesar Rp45 Ribu. (D V)

Ketua DPC Gerindra Laporkan Guru ke Polsek Lamtim, SUKADANA Hendri Yulianto Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) melaporkan guru kelas 3 SD N 1 Pekalongan, ke Polsek setempat, Selasa lalu. Hal itu disampaikan Hendri Yulianto Idham selaku orang tua dari Tegar Hendri Junior siswa kelas 3 SDN 1 Pekalongan Lamtim. Menurut Hendri ke pada sejumlah wartawan Rabu (23/3) lalu, Putranya (Tegar,Red) menyampaikan keluhan sakit di wajah dan kepala, lantaran mendapatkan perlakuan kasar dari gurunya bernama Ibu Lasdes dengan cara menampar kedua pipinya dan bagian kening kepalanya sembari melontarkan ancaman. “Karena ada perlakuan seperti itu makanya saya tidak dapat menerimanya, sebab saya selaku orang tua tidak pernah berbuat kasar, sementara guru selaku pendidik kenapa bisa melakukan perbuatan seperti itu, mestinya dapat dengan cara bijak, itu kan masih nakalnya anak-anak, makanya saya lapor ke Polsek Pekalongan hari Selasa itu juga,” tegas Hendri Yulianto. Karenanya hendri selaku orang tua korban berharap agar pihak kepolisian dapat memproses persoalan tersebut dengan serius, karena di kawatirkan dapat berakibat pada siswa-siwai lainya. Hendri juga menyayangkan adanya perlakuan guru Lasdes terhadap putranya, lantaran keduanya masih bertetangga. Sementara Kepala Sekolah SD N 1 Pekalongan, Suparmono, membantah adanya perlakuan guru yang keras sampai pada pemukulan terhadap siswanya, melainkan hanya sebatas teguran dengan menempelkan tangan ke pipi Tegar, dan bukan dengan tamparan. “Tidak ada unsur penganiayaan dari guru, silahkan saja mau divisum, dan sampai saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjut, soal visum, silahkan saja di proses,” terang Suparmono di ruang kerjanya kemarin. (IRI)

Lampung Tengah, FAKTUAL – Sejumlah Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Padangratu, Lampung Tengah (Lamteng) dan sekitarnya dibuat resah oleh para oknum yang mengaku dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Kampung Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, beberapa waktu lalu. Sekolah tersebut didatangi oknum yang mengaku dari LSM Lantai bernama Indra. Oknum itu memper masalahkan pergantian Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah tersebut. “Bendahara BOS kami itu hanya sementara, sebelum mendapatkan Bendahara yang betul – betul siap melaksanakan tugasnya. Karena bendahara sebelumnya meninggal dunia. Ini tentunya sangat aneh jika diper masalahkan apalagi pihak luar yang mengusilinya, “ tegas Basiran Kepala SDN 2 Sri Agung, Padangratu ini. Saat itu, lanjut Basiran, Indra mendatangi kediamannya (Basiran) menjelang dilakukan pergantian antara Zul Safari selaku bendahara sementara dengan Tri Wahyuni selaku petugas bendahara BOS definitif. Hal ini dilakukan karena Zul Safari dipandang tidak dapat bekerja maksimal sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, maka dicarikan bendahara yang betul–betul siap terhadap pengelolaan penggunaan dana BOS. “Pergantian bendahara ini sudah kami laporkan ke Bank Lampung, “ papar Basiran. Indra menuding pihak Sekolah telah melakukan tindakan penyimpangan atau korupsi dana BOS. Anehnya, Indra warga Kampung Gunung Agung, Kecamatan Anak Tuha ini tidak menyebutkan secara rinci dana yang disimpangkan, sebagaimana yang dia tuduhkan terhadap kinerja di sekolah ini, pada hal selama ini pihak sekolah telah melakukan pengelolaan atau penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu sesuai dengan peratuaran yang ditentukan. “Jelas kehadiran Indra hanya untuk mencari-cari kesalahan terhadap kerja aparatur di sekolah, ujungujungnya meminta uang. Keberadaan oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM seperti telah membuat resah para kepala sekolah di Kecamatan Padang Ratu ini.“ jelas Basiran. Setelah tidak mendapatkan bukti yang cukup kuat, oknum LSM itu kemudian mencari cara lain agar pihak sekolah menuruti kemauan mereka. Cara terakhir yang mereka lakukan yakni dengan memberikan surat resmi dari LSM yang isinya agar Kepala sekolah menghadap Ketua LSM. “Apa perlunya menemui kantor LSM, apalagi saya tidak tahu keperluannya, dan ada masalah apa memanggil saya?,“ terang Basiran. Untuk diketahui, LSM bersekretariat dipinggir jalan raya Kampung Gunung Agung, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Terpisah, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Padangratu Imam Sudbyo dan Ketua Forum Kepala Sekolah Kecamatan Padangratu

Eni Soviati, S.Pd, MM, menemui Ketua Dewan Penasehat (Kawanhat) PWI Lampung Tengah Ganda Hariyadi. AS, SH. Tujuannya mempertanyakan sikap Kepala Sekolah dalam menghadapi oknum – oknum itu. Karena setiap strategi maupun cara berbicara arahnya nominal dana. Kejadian itu bukan suatu hal baru bagi para Kepala Sekolah maupun Bendahara BOS, DAK, Block gran, BSM atau dana lainnya. Apalagi tindakan para oknum ini sudah cukup meresahkan dunia pendidikan khususnya para Kepala Sekolah di Kecamatan Padangratu, Anak Tuha, Pubian, Selagai Lingga, Anak Ratu Aji, Sendang Agung, Kalirejo dan Kecamatan – Kecamatan sekitarnya. “Tetapi berkat seringnya kami berkonsultasi dengan pihak PWI Lampung Tengah, tak sepeserpun pihak sekolah berkenan memenuhi maunya oknum-oknum LSM itu.” kata Imam Sudibyo. Sementara, kiat yang harus dihadapi para Kepala Sekolah, menurut Ganda Hariyadi adalah para Kepala Sekolah disarankan untuk tetap santun dan jangan menghindar atau mengelak jika kedatangan oknum yang mengaku dari LSM ataupun wartawan. “Bila Kepala Sekolah merasa benar dan menjalankan tugas sesuai dengan koridor, Mengapa harus takut ? hadapi dan temui apa maunya mereka? jangan mudah mengocek saku untuk memberi berupa uang, biarkan saja mereka mengintimidasi atau mengancam, bila sampai tindak kekerasan seperti menyakiti, melukai atau merusak, jangan ditunda - tunda laporkan kepihak berwajib, biar pihak berwajib yang memprosesnya, tetapi kuatkan pembuktiannya agar dikemudian hari tidak dibenturkan dengan kalimat fitnah,“ jelas Ganda. Mantan Sekretaris dan Ketua PWI Lampung Tengah periode 2006–2015 itu mengaku prihatin dan sedih terhadap informasi bahwa beberapa puluh Kepala Sekolah berwacana secara berjemaah akan mengundurkan diri, akibat tidak sanggup menghadapi para oknum yang mengaku LSM dan wartawan. “ Saya berharap agar semua ini jangan sampai berlarut, dan untuk pihak berwajib mari bergandeng tangan dalam mensikapi paradigma yang merugikan organisasi profesi ini, apalagi antara Pers dan Polri mempunyai garis penghubung kemitraan, dibuktikan pada Nota Kesepahaman antara Polri dengan Dewan Pers melalui surat No : 01/ DP/ MoU/ II / 2012 dan surat No : 05 /II / 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 di Jambi, yang ditanda tangani KAPOLRI Jenderal Pol. Drs, Timor Pradopo dan Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. selaku Ketua Dewan PERS, tentang Koordinasi dalam penegakan Hukum dan Perlidungan Kemerdekaan Pers, mari kita sikapi dan tangani serta tindak ulah oknum yang sangat meresahkan para pendidik ini “ pungkas senior PWI Lampung Tengah ini. Ganda berharap, para jurnalis yang bertugas di Lampung Tengah dapat memperbaiki privasi maupun prestise sebagaimana seorang penulis dan secepatnya membenahi diri, mengingat tugas seorang wartawan itu mulia.(RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Gubernur Imbau Warga Bayar Pajak Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Provinsi Lampung, salah satunya dengan ikut membayar pajak. Hal tersebut disampaikan gubenur saat memberi sambutan dalam acara penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi tahun pajak 2015 melalui e-filling, Kamis (31/3/2016). Gubernur mengatakan pajak adalah tiang negara dan darah pembangunan. “Nasionalisme kita tinggi, bila Indonesia dihina kita marah dan seakan-akan siap berperang dan siap mati. Tapi bila disuruh membayar pajak agak susah. Ibarat shalat adalah tiang agama, pajak adalah tiang negara. Misalkan agama islam disinggung kita marah hingga siap berjihad, tapi kalo diajak shalat malah sepi. Hampir mirip-mirip.” Ujar Ridho mengunpamakan. Dia menambahkan, kehidupan berbangsa bernegara darahnya adalah pajak. Negara bisa eksis, negara bisa membangun, tidak lain adalah dari pajak.. Acara yang sekaligus dalam rangka pekan panutan penyampaian SPT yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung ini dihadiri oleh pejabat struktural Pemprov Lampung, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Bengkulu-Lampung, dan pegawai Pajak Kanwil Lampung. Disana dijelaskan juga penyampaiaan SPT

secara online melalui e-filling, dengan menyiapkan email, nomor handphone, dan NPWP. Ridho Ficardo juga secara langsung mencoba penyampaiaan SPT PPH Orang Pribadi melalui e-filling. Kini membayar pajak sudah cukup mudah, menurut Ridho tetap harus digencarkan berbagai pendekatan. Secara kultural ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kesedaran. Dan ditanamkan bahwa membayar pajak adalah kebanggaan karena kita sama saja ikut untuk menjaga kebanggaan NKRI. “Pembangunan yang diakukan sebagian besar bersumber dari pajak. Jika pajak kita rendah kita sulit melakukan pembangunan, dan pada akhirnya negara harus berhutang untuk melakukan pembangunan. Akan semakin banyak hutang dengan negara lain dan ini akan melemahkan negara kita.” Ridho juga mengimbau, dimulai dari dirinya, keluarga kita, dan masyarakat Lampung, Badan Usaha, yang belum mendaftatkan diri segera mendaftarkan sebagai wajib pajak. Dan berharap partispasi aktif masyarakat untuk mulai membayar pajak, dan yang sudah taat pajak Gubernur ucapkan terimakasih. Lampung Nomor 3 Dalam acara penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu- Lampung Ridha Handanu menyebutkan, Lampung menempati

urutan ke-3 se-Indonesia dalam pertum buhan pajak. “Pak

Gubernur, target tinggi pem bayaran pajak Lampung kita tidak tercapai, namun pencapaian kita tetaplah tinggi. Lampung menempati urutan 3 se-Indonesia dalam pertumbuhan pajak.” Ujar Ridha Handanu perwakilan dari DJP Bengkulu-Lampung. Diketahui, rencana penerimaan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung tahun 2015 adalah sebesar 8,86 Triliun dan terealisasi sebesar

7,14 triliun. Yang dihasilkan d a r i

realisasi pajak Pro vinsi Lampung sebesar 5,65 Triliun, dan dari Provinsi Bengkulu hanya sebesar 1,49 Triliun ru piah. Ridha Handanu melanjutkan, dibandingkan tahun 2014 Kanwil DJP Bengkulu-Lampung tahun 2015 mengalami pertumbuhan (growth) sebesar 21,49 % dengan kepatuhan penyamapian SPT tahunan PPh tahun 2015 58,70% dan ditargetkan tahun 2016 rasio kepatuhan mencapai 70%. (ARIZA)

AHTRMI Lampung Jalin Kerjasama dengan Korem Bandar Lampung, FAKTUAL - Pengurus DPW Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI) Lampung menyambangi korem 043/Garuda Hitam, Kamis (31/03) dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus ingin bekerjasama menyelamatkan Hutan yang ada di Lam pung khususnya, yaitu membantu pemerintah dalam bidang tanaman mandiri untuk rakyat dan Penanaman sejuta pohon. Kedatangan mereka di sambut baik oleh Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf. Joko P. Putranto, M.sc. Danrem 043/Gatam Kolonel Inf. Joko P. Putranto, M.sc. pun memberikan arahan kepada Para Pengurus DPW AHTRMI Lampung agar program kerja mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat. “ Dalam program kerja nanti ke depan agar kita dapat menjaga nama baik Asosiasi dan jangan memikirkan kepentingan diri sendiri tetapi kita harus memihak pada masyarakat.”kata Danrem Dia menambahkan, karena Beberapa

waktu yang lalu kita mendengar bahwa pengelolaan hutan selama ini belum maksimal dilakukan, karena berbagai pihak memiliki kepentingan di dalam menanganinya. “DPW AHTRMI Lampung ke depan dapat membantu mensosialisasikan mulai dari anak usia dini harus diajarkan menanam pohon.” tambah danrem Sementara Ketua DPW AHTRMI Tober LB Sidabalok mengatakan mereka sangat senang Danrem 043/Gatam menyambut positif kedatangan mereka dan mau bekerjasama guna menyelesaikan persoalan Hutan yang ada di lampung. “Kami sangat senang pak Danrem menyambut baik kedatangan kami, bahkan memberi arahan yang positif ke kami. AHTRMI Lampung siap bersinergi dengan program korem.” kata dia Lanjut dia, AHTRMI Lampung dan Korem (Kodam secara umum) ke depan akan melindungi dan menjaga bukit barisan, bahkan siap jadi First Responder. (Ebri)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Pemkab Pesawaran– Kejari Kalianda Teken MoU Pesawaran, FAKTUAL – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran dengan Kejaksaan Negeri Kalianda tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara serta sosialisasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula Pemkab setempat, Selasa (29/03) “Dengan adanya MoU tersebut diatas dalam penanganan dan penyelesaian masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara perlu adanya pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum. Pembentukan TP4D ini Sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Instansi Pemerintah.” Terang Dendi. Dia berharap MoU ini dapat didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik

Indonesia dapat berlangsung efektif dan maksimal. Pencegahan tindak pidana korupsi dipandang sangatlah perlu, maka bagi para peserta sosialisasi dan Aparatur Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman dibidang Hukum kususnya tindak pidana korupsi yang marak terjadi pada saat ini. “Dengan dilaksanakanya kegiatan ini saya harapkan peserta Sosialisasi dapat mengikuti dengan sungguhsungguh serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai dengan selesai. Agar dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman dalam pencegahan tindak pidana korupsi.” Ujarnya lagi. Dendi juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda yang telah mengadakan acara penandatangan MoU dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Pesawaran, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. (Deva)

Dendi Buka Festival Qasidah Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona membuka festival qosidah kabupaten Pesawaran 2016 sekaligus menghadiri pengukuhan Dewan pimpinan daerah lembaga seni qosidah (Lasqi) kabupaten Pesawaran masa bhakti 2016-2021, di gedung serba guna (GSG) pemkab setempat, Selasa (28/03) Dalam sambutannya Dendi berharap DPD Lasqi Pesawaran yang baru dikukuhkan dapat segera bekerja, berkarya, dan melakukan yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat di lingkungan kabupaten pesawaran. “Saya berharap dengan adanya lembaga Lasqi di Pesawaran ini dapat berperan sebagai alat perekat hubungan silaturrahim, memberikan pencerahan pengetahuan agama dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, menjaga sekaligus sebagai filter, masuknya ajaran-ajaran sesat pada masayarakat serta memperkokoh dan memper-erat rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Pesawaran.” Ujar Dendi. Dendi juga mengapresiasi positif kepada

bagian bina mental yang telah mempersiapkan penyelenggaraan festival qasidah di Pesawaran. “Karena kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita bersama dalam melestarikan dan mengembangkan seni musik qosidah. “ kata Dendi lagi. Dia menambahkan, festival qasidah yang

digelar kali ini, sangat bermakna positif dan memiliki pesan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada allah swt. Melalui lagu-lagu religius. Kami sangat mendukung festival ini, karena melalui kegiatan seperti ini kita akan dapat lebih mendekatkan diri kepada allah swt lewat pesan-pesan yang terkandung di dalam lagu-lagu bernuansa islami.

Pada kesempatan itu Dendi juga berjanji akan memberikan bonus kepada peserta berusia dibawah 17 tahun, “Saya, Dendi Ramadhona bersama Eriawan akan memberikan uang pembinaan sebesar Rp. 5 juta, kepada setiap lasqi-lasqi yang telah terbentuk di setiap kecamatan, sedangkan untuk peserta yang mengikuti perlombaan hari ini yang berusia dibawah umur 17 tahun, akan kami beri bonus,” ujarnya Sedangkan ketua umum Lasqi kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi yang pada hari ini baru saja dilantik periode 2016-2021, mene rangkan festival musik qasidah yang digelar pada hari ini, sangat bermakna positif dan memiliki pesan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada allah swt melalui lagu-lagu religius. “Secara pribadi dan atas nama pemerintah, kami sangat mendukung festival ini, karena melalui kegiatan seperti ini kita akan dapat lebih mendekatkan diri kepada allah swt lewat pesanpesan yang terkandung di dalam lagu-lagu bernuansa islami.” Pungkasnya, saat memberikan sambutan. (DV)

FAKTUAL

LAMSEL

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

SURAT KABAR MINGGUAN

SPBU Sebayak Diduga Cemari Sumur Warga Lampung Selatan, FAKTUAL – Warga desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengeluhkan kon disi sumur yang biasa mereka (warga) gunakan untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Diduga, tercemarnya air sumur tersebut akibatkan solar yang bocor dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT. Harmoni Langgeng Lestari. Alat penampungan bahan bakar milik SPBU yang tak asing dengan sebutan SPBU Sebayak ini, yang berada didalam tanah diduga bocor sehingga solar tersebut mencemari sumur warga sekitar SPBU, akibatnya warga setempat susah mendapatkan air bersih, tidak sedikit warga yang terkena penyakit kulit.

Irdiyansyah (38), warga sekitar, merasa dirugikan dengan konsidi tersenbut, karena sudah hampir Sembilan bulan sumur miliknya tergenangi solar. ”Sudah kurang lebih 9 bulan ini kita susah untuk dapat air bersih bahkan istri saya badanya gatal-gatal sehabis menggunakan air untuk mandi “ ungkapnya ketika di temui Awak media Faktual di kediamannya, Jumat (01/04). Andrianto, warga lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. “Air di sumur warga sudah tidak bisa digunakan. Ini sangat merugikan warga. Kami berharap pihak SPBU segera mengambil tindakan terkait kondisi ini. Warga sangat membutuhkan air bersih untuk mandi, minum dan mencuci.” katanya dengan nada

kesal. Menanggapi hal tersebut, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Masyara kat Bawah Indonesia (GMBI) Deni Galih angkat bicara. Menurutnya, GMBI akan bertindak tegas untuk melaporkannya ke pihak ter kait. “Kita akan laporkan masalah pencamaran ini ke Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Lam pung selatan untuk menindaklanjuti masalah hal ini, jika tidak ada tanggapan yang pasti tentu kita akan naikkan BLH Provinsi.” ungkapnya dengan nada tegas. Galih menerangkan, meruntut pada definisi lingkungan hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelang sungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), air berada dalam bagian kesatuan ruang sebagai mana disebut dalam Undang-Undang tersebut. “Air merupakan kebutuhan pokok hidup makhluk hidup dalam sebuah lingkungan, sehingga dapat disimpulkan air merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan.” Ujarnya. (anripratama s/gfr)

P ESAWARAN

Banjir Bandang Melanda Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL - Dalam sepekan terakhir, Kabupaten Pesawaran dilanda banjir bandang. Setelah Kecamatan Margapunduh, banjir bandang juga menerjang Desa Baturaja, Banjar Negri dan Padang Manis Kecamatan Waylima, selasa (29/3). Akibatnya, ratusan rumah di Desa Baturaja terendam air, serta puluhan hektar sawah yang siap panen juga terancam fuso, akibat banjir. Berdasarkan pantauan Faktual, Kamis (31/3), musibah serupa kembali terjadi di Desa Bagelen, Pasar Minggu dan Karanganyar Kecamatan Gedong Tataan. Pada saat yang bersamaan juga terjadi di Desa Gunung Rejo dan Sendang Garut Kecamatan Waylima. Puluhan hektar sawah di Gunung Rejo Ludes ketimbun lumpur, dan puluhan rumah di Sendang Garut terendam Air. Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat meninjau banjir di Desa Baturaja mengatakan, banjir bandang tersebut sebenarnya tidak terlalu besar, namun aliran sungai yang terlalu banyak tikungan, maka mengakibatkan aliran air tidak lancar, akhirnya terjadi luapan. “Untuk mengantisipasi agar tidak terulang, maka normalisasi sungai Desa Baturaja, Banjar Negri dan Padangmanis menjadi skala prioritas, setelah Marga Punduh,” ujar Dendi. Dari kejadian ini, Bupati memerintahkan agar segera dibuat usulan normalisasi sungai yang dianggap rentan banjir. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Marga Punduh, yang sebelumnya juga terkena musibah banjir bandang. Bupati meminta pada puskemas dan puskesdes untuk membuka posko kesehatan, dan apabila ada Masyarakat yang terkena banjir berobat, untuk segera dilayani segera dan tanpa dipungut biaya. (DV/RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

PRINGSEWU

Dispora Bina Atlet Berprestasi

Pringsewu,FAKTUAL - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pringsewu terus melakukan pembinaan kepada para atlet berprestasi sebagai pemenang lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabu paten, untuk dipersiapkan bertanding pada ajang O2SN tingkat Provinsi Lampung pada 20 - 23 Mei 2016 mendatang. Menurut Kepala Bidang Olahraga pada Dispora Ny. Masjidah Ghojali mewakili Kadispora Samsir Kasyim, pihaknya sudah menginventarisasi para pemenang lomba di masing-masing cabang olahraga (cabor) untuk juara pertama hingga ketiga, baik atlet pelajar tingkat SD, SMP dan SLTA. Selanjutnya pihaknya mendata kususnya

para juara pertama yang bakal diikut sertakan pada lomba O2SN di tingkat Provinsi Lampung pada 20 hingga 23 Mei 2016 mendatang.”Setelah semua terdata maka akan secepatnya kami lakukan pembinaan dan latihan lebih serius kepada para atlet. Nanti akan di bina oleh pelatih dan pendamping masing-masing cabor,”terang Masjidah Ghojali kepada Faktual diruang kerjanya, Kamis (31/3). Kabid Olahraga pada Dispora itu menuturkan, bahwa eksien pembinaan para atlet itu dilakukan setelah pihaknya menggelar O2SN tingkat Kabupaten Pringsewu pada 17 hingga 21 Maret lalu baik pelajar SD, SMP dan SLTA yang dibuka oleh Sekdakab Budiman di Lapangan Kuncup, Pringsewu.

Dari pelaksanaan itu maka menghasilkan para pemenang dari masing-masing cabang olahraga (cabor) dari delapan cabor yang di pertandingkan. Bagi juara pertama perseorangan, maka atomatis terpilih untuk diikutkan pada O2SN Provinsi Lampung.”Kedelapan cabor itu yakni, cabor Atletik, renang, bulu tangkis, karate, pencak silat, catur, tenis meja dan bola voli,”jelasnya. Masjidah Ghojali menjelaskan, khusus untuk cabor Bola Voli, nanti akan dilakukan penyelek sian kembali dengan mengambil dan meng gabungkan pemain terbaik dari masing-masing sekolah.”Sementara ini kami masih berusaha mengabungkan para atlet bola voli itu, salain bisa beradaptasi juga bisa kompak dalam

tim,”jelasnya. Dia menuturkan, pada pelakasnaan O2SN tingkat Kabupaten Pringsewu pada bulan lalu, pihaknya memberikan tropi kepada para pemenang dan piagam kepada seluruh peserta lomba.”Namun bila pada O2SN tingkat Provinsi Lampung meraih juara, kami juga akan mem berikan uang saku untuk pembinaan,” jelas nya. Masjidah menambahkan, dengan keserius annya untuk melakukan pembinaan kepada para atlet O2SN itu, juga para pelatih dan pendamping, semoga akan menghasilkan prestasi yang baik dan bisa membanggakan dan membawa nama harum Kabupaten Pring sewu.”Semoga atlet dari Kabupaten Pringsewu bisa meraih prestasi di O2SN tingkat Provinsi Lampung tersebut, hingga bisa berlanjut ketingkat nasional,”ujar Masjidah penuh optimis. Sementera ditempat terpisah Kadispora Kabupaten Pringsewu Samsir Kasyim mengatakan bahwa dasar kegiatan O2SN Kabupaten Pringsewu 2016 bulan lalu yakni Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 56/C3/DS/2016 tanggal 15 November 2015 tentang pedoman pelaksanaan O2SN. Juga SK Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu Nomor : 426/14a/D.11/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang panitia kegiatan. Dia menjelaskan, kegiatan itu pada 17 hingga 21 Maret, denga jumlah peserta 613 orang berasal dari pelajar SLTA 269 peserta, SMP 314 dan SD 219 peserta dari sembilan kecamatan se Kabupaten Pringsewu.”Ada delapan cabang olahraga yang dilombakan meliputi, catur, renang, karate, pencak silat, tenis meja, bulu tangkis, bola volli dan atletik,”jelasnya. Samsir menamabahkan tujuan kegiatan tersebut, menumbuh kembangkan bakat dan minat serta meningkatkan kecintaan dan apre siasi siswa dalam bidang olahraga. Melatih sportivitas dan tanggung jawab.”Serta mencari bibit olahraga terbaik sebagai unggulan daerah kususnya di Kabupaten Pringsewu,”imbuhnya. (PRI)

Paskibraka Pringsewu Siap ke Tingkat Nasional Pringsewu,FAKTUAL - Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Pringsewu melaksanakan seleksi calon anggota Paskibraka yang ditempatkan di GOR Mini kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Rabu (30/03). Kegiatan ini diikuti 9 Kecamatan se Kabupaten Pringsewu dengan peserta dari SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA). Kasdispoora Kabupeten Pringsewu Samsir Kasim,MPd.I saat dikonfirmasi menyampaikan, seleksi tahun ini cukup baik. Dari awal hingga hari penutupan ini saya memantau seluruh peserta memiliki postur tubuh yang cukup ideal. Tes administrsi yang dilakukan panitia juga cukup ketat. “Semua peserta calon Paskibraka ini merupakan yang terbaik, mereka mewakili seluruh kecamatan yang ada di Pringsewu, tentunya sebelumnya para peserta juga sudah mengalami seleksi terlebih dahulu di kecamatannya masing-masing, yang terbaik yang akan mewakili ke Kabupaten.” kata Samsir. Dia menambahkan, peserta Paskibraka pada saat pengumuman nanti ada yang tidak terpilih, mereka tetap yang terbaik dan semua yang diperoleh saat mengikuti seleksi ini dapat diterapkan kepada adik kelas,yang nantinya akan mengikuti kegiatan yang sama ditahun-tahun mendatang. Hasil seleksi ini yang dibutuhkan hanya 38 paskibra,baik untuk tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Rinciannya untuk tingkat Kabupaten 32 Paskibra dan Provinsi 6 peserta,3 putra dan 3 putri. Untuk paskibra ke tingkat Provinsi akan

diseleksi lagi, dengan melihat hasil tes yang sudah di ikuti oleh seluruh peserta yaitu tes administrasi, mereka yang lolos diambil dari nilai yang terbaik. Sementara itu kabid Kepemudaan Drs. Supriyono, kepada koran menyampaikan, seleksi ini diikuti oleh 120 dari seluruh Kabu

paten ini yang utusan dari sekolah yang diambil siswa kelas X, yang dimulai dari tanggal 28-30 Maret 2016,dengan dibantu untuk tim seleksi dari beberapa unsur yamg meliputi, TNI, POLRI, PPI dan Kesehatan. Dia berharap para calon Paskibra tahun 2016 asal pringsewu ini dapat mewakili hingga

sampai tingkat Nasonal, “Tahun 2014 lalu, Paskibra asal Prongsewu ada yang mewakili sampai ketingkat Nasional yang bersal dari SMA Negeri I Pringsewu, Silvia Putri Dwitasari dan untuk tahun 2015 hanya sampai di tingkat Provinsi.” (Made)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

PRINGSEWU

Seminar Menyongsong Satu Abad Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Seminar nasional bertajuk Menyongsong Satu Abad Pringsewu digelar di aula utama kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Rabu (30/3). Seminar yang merupakan bagian dari rangkaian pering atan HUT Kabupaten Pringsewu ke-7 ini dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi dengan meng hadirkan sejumlah pembicara diantaranya tokoh pemekaran Kabupaten Pringsewu seka ligus mantan Kepala BKKBN Pusat dan Sekjen KPK Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA, Direktur Peng embangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Drs.Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, dua mantan Rektor Universitas Lampung Prof.Dr.Ir.Muhajir Utomo, M.Sc, dan Prof.Dr.Ir.Sugeng P.Haryanto, M.S, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Taufiq Hidayat, MM, serta Kepala Bappeda Pringsewu Fadholi, M.Si, dengan moderator Guru Besar Unila Prof.Dr.Ir.Irwan Effendi MS. Seminar yang diikuti sekitar 300 peserta, berasal dari jajaran pemerintah daerah, kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda, pengusaha, LSM, serta insan pers ini dihadiri sekretaris kabupaten Drs.A.Budiman PM, MM beserta jajaran pemkab, ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD serta muspida Pringsewu, serta para tokoh P3KP dan pejuang pemekaran Kabupaten Pringsewu. Menurut ketua panitia Drs.H.Ahmad Basyar AH, MM, tujuan digelarnya seminar adalah

dalam rangka menggali sejarah atas keberadaan Pringsewu, sekaligus untuk mengevaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, baik yang telah maupun sedang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu. “Selain itu, juga dalam rangka sinkronisasi antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Pringsewu, Pemprov Lampung, serta nasional. Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutan nya menyampaikan apresiasi serta menyambut baik dan mendukung atas digelarnya seminar Menyongsong Satu Abad Pringsewu tersebut, karena melalui seminar ini tentunya akan banyak tergali berbagai informasi yang mungkin selama ini belum banyak diketahui akan faktafakta sejarah mengenai Pringsewu. “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pendiri Pringsewu yang telah berjuang dalam membangun daerah ini,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, bila berbicara meng enai usia Pringsewu, sebagai sebuah kabupaten, Pringsewu baru genap tujuh tahun. Sementara bila kita mengacu pada keberadaan Tiyuh Margakaya sebagai desa tertua di Pringsewu, tentu usianya jauh melebihi satu abad, dimana perkampungan ini sudah ada sejak tahun 1738, atau hampir tiga abad,” katanya. Namun bila didasarkan atas sejarah keda tangan para kolonis asal Pulau Jawa yang membuka permukiman baru yang kemudian dinamakan Desa Pringsewu pada tanggal 9

September 1925, kata bupati, maka pada tahun 2025 nanti akan berusia genap satu abad. Prof.Dr.Ir.Muhajir Utomo, M.Sc dalam makalahnya mengungkapkan sejarah lahirnya Pringsewu berkaitan erat dengan kolonisasi di Lampung, dimana kolonisasi ini terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama di Bagelen, Gedongtataan pada tahun 1905-1911. Kemudian fase kedua di Wonosobo, Kotaagung pada 1921-1928, serta ketiga di Metro, Sukadana pada 1931-1941. “Saya menyarankan untuk dibentuk tim khusus yang independen untuk menentukan hari jadi Pringsewu yang tepat, dengan melibatkan para ahli untuk kemudian disahkan bersama DPRD, mengingat penetapan hari jadi Pringsewu (bukan Kabupaten Pring sewu, red) pada tanggal 9 September 1925 masih diperdebatkan,” ujarnya, seraya menam bahkan bahwasanya Pringsewu lebih cocok untuk dijadikan sebagai kota Agropolitan. Dr.dr.Sugiri Syarif, MPA dalam bahasannya juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ia juga menilai Pringsewu memiliki potensi yang besar di bidang jasa, yang di dalamnya termasuk sebagai kota cyber (Cyber City). “Pringsewu ini feng shuinya adalah sebagai kota jasa, termasuk sebagai Cyber City. Potensinya sangat besar sejak dulu, sehingga perlu regulasi yang bijak dari pemerintah daerah setempat. Untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Pringsewu, dapat menjadi kawasan Agropolitan,” ujar

nya. Sementara itu, Prof.Dr.Sugeng P.Haryanto mengimpikan Pringsewu menjadi Kota Pendidikan. Ia juga menyarankan pemkab setempat agar dalam membuka poros jalan dapat mempertimbangkan azas manfaat bagi daerah tersebut. Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir.Taufiq Hidayat dalam kesempatan tersebut juga memaparkan sejumlah rencanan program pembangunan Provinsi Lampung. Diantaranya adalah pembangunan jalan lingkar utara dan selatan, serta menjadikan Pringsewu sebagai daerah penyangga Kota Metropolitan Bandar Lampung. Dalam pada itu, Direktur Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangun an Nasional/Bappenas Drs.Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D dalam makalahnya bertajuk Transformasi dan akselerasi pembangunanSinergi kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota menekankan, yang menjadi tolak ukur keberhasilan setiap program pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Kepala Bappeda Pringsewu Fadholi, M.Si menambahkan, sejumlah pembangunan akan segera dilaksanakan oleh Pemkab Pringsewu diantaranya pembangunan kawasan Ruang Terbuka Hijau, pembangunan Rusunawa, serta pembangunan gedung DPRD Pringsewu dan lainnya. (PRI)

Kemenag Gelar Workshop Pembinaan dan Pelayanan KUA Pringsewu, FAKTUAL - Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) menggelar workshop tentang Pembinaan dan Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Menuju Pencitraan yang Lebih Baik, dilaksanakan di Grojokan Sewu Kelurahan Pringsewu Barat, pekan lalu. Workshop yang diikuti sekitar 60 peserta, terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Kepala KUA se-Kabupaten Pringsewu, bertujuan sebagai perpanjangan informasi dari Kementrian Agama kepada masyarakat sehingga nantinya apa yang didapat dari workshop ini dapat diinformasikan ke lingkungannya.

Winson Wiyawan, ketua Pelaksana kegiatan mengatakan, pembinaan KUA menuju citra baru harus segera dilakukan. Hal ini sesuai dengan PP 48 Tahun 2014 dikuatkan dengan PP 19 Tahun 2015, tentang biaya pencatatan nikah. Informasi ini harus sampai kepada masyarakat, bahwa pengurusan di KUA tidak ada yang sulit atau dipersulit. ”Banyak yang sudah digratiskan, saya mengimbau masyarakat untuk langsung ke KUA saja. Yang sering terjadi, justru masyarakat sering menggunakan calo atau jasa dalam pengurusan surat menyurat, mereka enggan untuk datang ke KUA sendiri,” katanya.

Winson menambahkan, dengan adanya workshop ini harapan kedepan pelayanan KUA akan lebih meningkat lagi. ”Sekarang sistem yang ada sudah canggih dan bisa online, tidak manual lagi. Ini wujud keseriusan kami dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi,” tambah nya. Junaidi Sirad, Kasi Bimas Islam Kemenag menuturkan beberapa permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, seperti tentang biaya pencatatan nikah. Terjadinya biaya yang tinggi karena masyarakat mengurus segala sesuatu yang kaitannya dengan KUA melewati Pemerintahan Pekon, yang terdiri dari Kaum, Rt, Sekdes dan Lurah

atau Kepala Pekon. ”Lewat jasa mereka itu yang sering terjadi permasalahan, adanya biaya pencatatan nikah dengan nilai biaya yang variatif, sedangkan KUA tidak mengerti tentang biaya itu,” ujarnya. Junaidi berharap pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2010, tentang Green Design Reformasi Birokrasi. ”KUA kedepan akan menjadi Zona Integritas, artinya KUA akan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), ini untuk program jangka panjang,” pungkasnya. (Made)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Mustafa : Hampir Setiap Malam Saya Tidak Dirumah Lampung Tengah, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah Dr. Ir. Hi. Mustafa, MH setiap saat selalu meng khawatirkan setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi didaerah yang dipimpinnya, termasuk mengkhawatirkan keamanan rakyatnya walaupun dimalam hari. Hal ini tentunya menyita Mustafa yang seharusnya menjadi hak keluarga, tapi tidak menjadi rintangan baginya, sosok pemimpin muda ini selalu komitmen dengan janjinya terhadap rakyat Lampung Tengah. “Biasanya kalau minggu, waktu dihabiskan bersama anak–anak dan bundanya, tapi saya lebih memilih keliling ke kecamatan – kecamatan dimalam hari, karena program awal prioritas terhadap situasi keamanan yang akhir – akhir ini terkesan kurang menguntungkan, “ jelas Bupati. Seperti yang dia lakukan pada malam minggu (26/03) lalu. Dengan mengendarai kendaraan pribadi, Mustafa melakukan inspeksi mendadak terhadap petugas sisikamling diwilayah Kecamatan Trimurjo. Program ini tentunya akan berdampak positip bagi masyarakat yang ada diperkampungan, terlebih lagi Kecamatan ini berlokasi yang berbatasan dengan Kota Metro dan

Kabupaten Pesawaran, yang cenderung rawan terhadap tindakan-tindakan kejahatan seperti pembegalan, perampokan, pencurian, atau bentuk kejahatan lainnya. “Beberapa waktu lalu, seperti pernah kita ketahui bersama, bahwa terjadi peristiwa pembegalan atau perampokan yang mengakibatkan seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi Lampung menjadi korban, mahasiswa yang berasal dari Kota Gajah tersebut seluruh harta miliknya diambil, korban dianiaya pelaku hingga tewas, dari kejadian ini seyogyanya kita jadikan pelajaran untuk melakukan kewaspadaan kedepan, “ tegas Mustafa yang saat itu mengenakan baju kaos dengan berjaket dan bertopi ini. Lebih jauh dipaparkannya, sesuai komitmen bahwa tugas prioritasnya untuk mewujudkan Lampung Tengah dalam perubahan kearah yang lebih baik, seperti halnya Inprastruktur jalan yang sangat buruk sebagaimana sama – sama dirasakan oleh masyarakat khususnya, karena paradigma ini harus dianggap sangat- sangatlah diutamakan mengingat ini merupakan jembatan yang menghubungkan kearah ekonomi kemasyarakatan,

secara kasat mata jalan yang parah tersebut yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya. “ Harus secepatnya disikapi, karena infrastruktur jalan merupakan sarana vital untuk melancarkan masyarakat dalam mendistribusikan hasil kerja dan usahanya baik petani, pedagang maupun bentuk usaha – usaha yang lainnya, dampaknya akan berimbas pada peningkatan penghasilan masyarakat khususnya .” kata dia lagi Terakhir dijabarkan Mustafa, program yang lainnya tidak jauh lebih penting dari pembenahan infrastruktur jalan dan program antisipasi terjadinya peristiwa yang akan merugikan masyarakat, yang tidak lain menyiasati agar masyarakat lebih nyaman dan aman, karena tidak terlepas dari kalimat peningkatan kesejah teraan rakyat khususnya masyarakat didaerah yang dicintai ini. (GANDA)

Disdik Lampung Tengah Makin ‘Carut Marut‘ Lampung Tengah, FAKTUAL – Carut marutnya manajemen birokrasi pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah bukanlah rahasia umum lagi. Hal ini terlihat dari pola kepemim pinan yang terkesan semena–mena atau ‘halal haram’ dilalui. Sebagai contohnya bahwa ada beberapa pejabat Kepala Sekolah baik itu Sekolah Dasar atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama maupun Tingkat Atas terkesan sangat dipaksakan. Banyaknya para Kepala Sekolah yang golongan kepangkatan dan skillnya belum pantas menduduki jabatan, bahkan ada yang sangat mencolok bahwa pangkat oknum Kepala Sekolah jauh lebih rendah dari dewan guru yang ada disekolah tersebut. “ Yang menandatangani setiap kebijakan disekolah bukanlah pangkat golongan, tapi yang bertanda tangan adalah jabatannya, karena itu tidak ada pengaruhnya pangkat lebih rendah “ ungkap salah seorang Kepala Sekolah di Kecamatan Trimurjo ini. Lebih jauh ditegaskannya, jabatan Kepala Sekolah merupakan jabatan karier, namun yang terjadi dilingkungan dunia Pendidikan

Lampung Tengah sangatlah berbeda, hal ini tidak terlepas dari kebijakan preogratife seorang pemimpin yang dalam hal ini kewenangan Kepala Dinasnya, padahal ini sangat erat dengan dibenturkan ketikan seorang atasan melakukan penilaian atas kinerja bawahan nya. “Kepala Sekolah bukan jabatan politik, bila ini benar – benar terjadi tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan pangkat bawahannya, karena telah jelas aturannya bahwa seorang bawahan pangkat golongannya tidak bisa lebih tinggi dari atasannya, atas kejadian ini siapa yang salah ? “ ungkap salah seorang guru yang tidak mau ditulis identitasnya ini. Lain halnya yang terjadi pada salah seorang Kepala Sekolah yang mau berakhir masa jabatannya. Kepala sekolah tersebut telah menjabat selama 2 periode atau 2 x 4 tahun. Ketika disela–sela berakhir masa jabatannya oknum Kepala Sekolah diusulkan pindah ke Kecamatan lain sehingga tanpa jeda waktu oknum kepala sekolah itu tetap memangku jabatan sebagai Kepala Sekolah ditempat yang baru.

“Kami yang dibawah merasa bingung atas kebijakan Kepala Dinas, yang dengan mudahnya menyetujui usulan pengangkatan setiapKepala Sekola, awali dengan cross ceck tentang kriterianya, ini sangat merugikan sekali terhadap Kepala Sekolah yang dilengserkan, apalagi belum habis masa jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, “ tegas Ambar salah seorang Kepala Sekolah yang merasa ditumbangkan itu. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah hingga saat ini belum dikonfirmasi. Berdasarkan keterangan dari salah seorang staf di dinas tersebut mengatakan, bahwa Drs. Hi. Sarjito terhitungt sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang ini sangat jarang berada dikantor, biasanya kalau untuk tamu dari jajaran Pers telah disediakan waktu hari rabu dan jumat, itupun kalau Kepala Dinas masuk kekantor. “Kalau hendak menandatangani surat, kami harus menemuinya disuatu tempat atau di kantor Dewan pendidikan yang terletak dibelakang polsek Bandarjaya, Terbanggi Besar. Kami juga merasa pusing dengan ‘Boss’

yang ini. Selama pak Sarjito yang jadi Kadis kesejahteraan kami selaku bawahan sudah tidak dipikirkan lagi,” papar staf yang sehari – harinya berhadapan dengan tamu yang hendak menghadap Kadis ini. Diungkapkan beberapa pegawai di Dinas pendidikan, rumah tangga pada satuan kerja yang mengimami ribuan tenaga pendidik ini terkesan semakin tidak membaik, tentunya tidak terlepas dari rasa percaya antara bawahan terhadap atasan terutama pola atau kinerja seorang kincir penggerak yang menentukan diterima atau justeru sebaliknya, terlebih lagi kebijakannya bercabang menjadi dua yaitu Dinas dan Dewan Pendidikan. “Terus terang saja, Kepala Dinas ini memiliki manajemen dan pola kerja yang berbeda dibandingkan dengan pejabat Kadisdik sebelum – sebelumnya, dan beliau seolah - olah sangat berhati – hati sekali agar jangan sampai ‘ ditum bangkan’ dari jabatannya ini, bukan sebaliknya untuk bagaimana agar bisa menciptakan lembaga yang menaungi dunia pendidikan ini lebih baik ketimbang sebelunya, “ tegas staf yang sangat – sangat lama di dinas ini. (GANDA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

ADVERTORIAL 10

Kawasan Mangrove Jadi Perhatian Serius Dendi Pesawaran, FAKTUAL - Berkurangnya kawasan mangrove menjadi perhatian serius Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Bersama ESAPALA SMA Negeri I Bandar Lampung, Dendi bersama sejumlah pejabat di Pesawaran melakukan penanaman pohon mangrove dan cemara dalam rangka memeriahkan Hari Kehutanan Internasional, yang dipusatkan diPantai Dwi Mandapa, Kecamatan Telukpandan, Rabu (30/03). Dendi mengatakan, kegiatan ini sekaligus mendukung program penghijauan yang dilakukan oleh Pemda Pesawaran dalam upaya mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh erosi pada saat musim hujan. “Kawasan mangrove sangat bermanfaat sebagai penahan abrasi pantai, sebagai wilayah penyangga, mengolah limbah beracun, penghasil O2 dan menyerap CO2.” ujar Dendi. Selain itu, lanjut Dendi, kawasan mangrove ini juga merupakan tempat berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, udang, tempat berlindung dan berkembang biak burung dan satwa lain, juga sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetik. “Tanaman pada kawasan mangrove dan pantai juga mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, yaitu sebagai penghasil kayu, baik kayu bakar, arang maupun bahan bangunan. Juga sebagai penghasil bahan baku industri seperti : pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Selain itu kawasan mangrove dan kawasan pantai juga sangat berpotensi untuk tempat wisata, penelitian dan pendidikan. “ ungkapnya. Kerusakan yang mengakibatkan matinya pohon magrove harus kita cegah. Oleh karena itu, saya mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif, melakukan rehabilitasi pohon mangrove, baik dari unsur pemerintah, lingkungan pendidikan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun elemen masyarakat. Pohon mangrove dan pohon cemara memiliki peran penting, baik secara ekologi maupun ekonomi bagi pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten pesawaran juga terus melakukan rehabilitasi pohon mangrove secara konsisten, dengan melibatkan berbagai pihak (swasta dan masyarakat) pada areal terbuka dan bekas-bekas tambak yang ditelantarkan, sehingga duharapkan kawasan tersebut beralih fungsi kembali menjadi hutan. “Saya berharap, penanaman pohon mangrove dan cemara disepanjang pantai Dewi Mandapa ini, memberikan kontribusi signifikan, dalam menciptakan “Pesawaran Hijau”, melestarikan keaneka-ragaman hayati, sehingga selain berpotensi menjadi daerah resapan air dan paru-paru dunia, juga menjadi obyek wisata lingkungan yang menarik sekaligus mengan tisipasi dampak perubahan iklim. “ harapnya. (DEVA/ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

433 Wartawan di Lampung Kompeten Pesawaran, FAKTUAL - Peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke XII Tahun 2016 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yang di selenggarakan di Islamic center Kotaagung, Tanggamus lulus 85 persen. Dari 30 peserta UKW, yang dinyatakan Kompeten 26 Orang, sedangkan yang 4 orang dinyatakan belum Kompeten. Dari 30 peserta UKW ke XII tersebut pesertanya berasal dari Kabupaten Tanggamus, Pringsewu dan Kabu paten Pesawaran. “Peserta yang telah lulus UKW berarti dia sudah kompeten sebagai wartawan,” ujar Ketua PWI Lampung, Supriadi Alfian, Sabtu (26/3). “Yang belum lulus, masih ada kesempatan mengikuti UKW pada kesempatan berikut nya”. Menurut Supriyadi, total wartawan di Lam

pung, yang sudah menyandang kompeten atau lulus UKW sebanyak 433. Dari jumlah tersebut yang tergabung di PWI Lampung, dan termasuk yang lulus UKW ke XII di Kota agung. “Mudah-mudahan dengan UKW ini para wartawan dapat menyajikan karya jurnalistik yang lebih baik. Dalam menjalankan tugas sosial kontrol sebagai kewartawanan dan bekerja profesional dengan berpedoman pada UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ungkap Supriyadi. “Yang jadi kebanggaan kita, Lampung sebagai pelaksana UKW terbanyak dibandingkan dengan Propinsi yang lain”. Tugas PWI untuk terus meningkatkan kom petensi anggotanya. Untuk itu, Lanjut Supriyadi, PWI Provinsi Lampung akan lebih gencar lagi melaksanakan UKW, agar kedepannya seluruh

wartawan yang ada di provinsi Lampung ini menyandang predikat kompeten. Agar para wartawa dalam menyajikan karya tulisan sebagai jurnalis, benar benar profesional dan berim bang. “Saya sebagai Ketua PWI Propinsi lampung, akan selalu memberikan peluang kepada para Wartawan yang belum Kompeten. Dan 2016 PWI Propinsi Lampung akan mengadakan UKW yang ke XIII dan XIV. Untuk pelaksanaan UKW yang ke XIII, akan dilaksanakan Bulan depan di Bandar Lampung, untuk pelaksanaan UKW ke XIV, sedang di kordinasikan tempatnya, agar para peserta tidak terlalu jauh dan mudah terjangkau. Jadi, bagi Teman-teman yang ber minat mengikuti uji kompetensi atau mening katkan kompetensinya, silakan mempersiapkan diri dari sekarang, untuk mengikuti UKW yang telah kami jadwalkan,” jelasnya.

UKW XII ini merupakan hasil kerja sama pengurus PWI tiga kabupaten, yakni Tanggamus, Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Acara berlangsung selama dua hari sejak Jumat (25/3) di Aula Islamic Center, Kotaagung, dan berahir, Sabtu (26/3). Ditempat terpisah, ketua PWI Pesawaran, Erdanizar mengharapkan kepada rekan-rekan wartawan yang berada di Kabupaten Pesawaran, terkhusus untuk wartawan yang telah tergabung di PWI Perwakilan Pesawaran. Agar dapat mengikuti UKW yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung pada bulan depan. “UKW inikan diwajibkan, selain itu juga, dengan mengikuti UKW ini kawan-kawan dapat menambah wawasan, dan juga mengetahui tentang etika jurnalistik. Bagi yang sudah lulus UKW, maka akan menyandang predikat warta wan kompeten.” pungkasnya. (DV/Rin)

Hibah Tak Kunjung Selesai 7 LSM Demo Baturaja, FAKTUAL - Terkait masalah hibah atas lahan 2 hektar yang diperuntukan untuk pembangunan kantor camat dan kantor Polsek di Kecamatan Baturaja Barat Oleh Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghwa Indonesia ( PSMTI ) kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang hingga saat ini belum juga terlaksana, 7 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Baturaja, OKU, menggelar aksi damai dihalaman kantor DPRD setempat, pekan lalu. Aksi demo damai tersebut menuntut pihak aparatur kepolisian agar segera menuntaskan kasus hibah yang mengundang unsur penipuan tanah yang diduga melibatkan seseorang oknum ketua PSMTI kabupaten OKU, Dalam gelar aksi demo damai tersebut 7 forum LSM tersebut mengungkapkan kalau oknum Ketua PSMTI Kabupaten OKU berinisial HK diduga telah membohongi pemerintah kabupaten OKU. Dalam hal ini, Bupati OKU termasuk masyarakat di Kecamatan Baturaja Barat. Karena oknum yang bersangkutan mengaku memiliki lahan tanah seluas 2 hektar yang nantinya akan dihibahkan oleh pihak PSMTI untuk dijadikan tempat lokasi pembangunan kantor Camat Baturaja Barat dan Mapolsek Baturaja Barat sebagai gantinya. Lahan yang saat ini digunakan untuk kantor

camat dan polsek dikembalikan kepihak PMSTI untuk dijadikan tempat kremasi, padahal menurut 7 forum LSM ketua PSMTI sama sekali tidak memiliki lahan tanah seluas 2 hektar seperti disampaikannya tersebut, pada

saat dilakukannya perayaan Imlek di kabupaten OKU pada tanggal 23 Febuari 2015 lalu. Akibat ulah oknum ketua PSMTI, sampai saat ini realisasi rencana pembangunan kedua kantor pemerintah tersebut belum ada kepastian

sama sekali. Dikarenakan letak lokasi tanah sebagai lahan tukar guling terhadap lahan tanah yang ditempati oleh kantor Kecamatan dan Mapolsek Baturaja Barat tidak kunjung teralisasi. “Kami atas nama masyarakat Kecamatan Baturaja Barat yang tergabung dalam forum 7 LSM meminta agar pihak dari kepolisian dapat mengusut tuntas masalah ini. Karena kami sebelumnya telah menyampaikan laporan pengaduan secara tertulis pada tanggal 30 Desembar 2015 lalu guna kepastian Hukum atas permasalahan ini, “ kata salah satu pengurus forum 7 LSM saat Menggelar aksi demo. Sementara, Kabag Ops Polres OKU. Kompol MP. Nasution SH. Saat menyaksikan jalannya demo. Terkait tuntutan para pendemo meng atakan pihaknya memang telah menerimanya atas laporan 7 forum LSM Oku. Menurut Kabag Ops Polres Oku kompol MP. Nasution SH. Saat ini laporan yang disampaikan tersebut tengah dipelajari oleh Penyidik “Kalau laporan telah kita terima tentunya akan segera dipelajaril oleh pihak penyidik. Namun untuk gelar aksi Demo yang saat ini dilakukan, kami tidak mengetahui secara persis yang saat ini dilakukan arah dan tujuannya.” ungkap Kompol Nasution singkat. (ISKANDAR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Infrastruktur Menjadi Prioritas Provinsi dan Lamtim Lamtim, FAKTUAL - Bidang infrastruktur menjadi prioritas pembangunan baik itu provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Kamis (31/3). Gubernur M Ridho Ficardo mengatakan, saat ini adalah masa pembuatan RPJMP oleh karena itu terjemahkan dari visi misi presiden RI dari visi misi pemerintah provinsi yang sesuai dengan sikap bupati dan wakil bupati Lamtim, secara sectoral dipastikan dipahami oleh masing-masing SKPD yang ada di kabupaten Lamtim. “Apa yang menjadi prioritas pemerintah provinsi dan apa yang menjadi prioritas dari kepala daerah salah satunya pembangunan Infrastruktur jalan,” papar M Ridho Ficardo. Menurutnya, hal itu dimasukkan dalam dokumen perencanaan yang implementasinya tercermin didalamnya, nilai-nilai yang diterapkan di Provinsi Lampung dapat diterapkan juga di kabupaten Lamtim, semua jajaran di kabu paten Lamtim harus memahami arah kebijakan pimpinan, maka SKPD dalam merencanakan pembangunan sectoral tentunya dalam arahan dan koridor-koridor yang digariskan oleh Bappeda, mengacu kepada indikator-indikator dimasing-masing SKPD kabupaten Lamtim. Misalnya, di dinas kesehatan akan menyusun apa yang menjadi prioritas utama seandainya seperti anak gizi buruk, angka kematian ibu hamil dan lain sebagainya ketika menyusun program kaitakan dengan indikator-indikator kesehatan ketika program itu dibuat, apakah akan memperbaiki angka-angka tersebut dengan target berapa persen disesuaikan. “Jadi pada saat rencana anggaran itu diserah kan kepada DPRD untuk disahkan sebelum itu dilakukan seluruh SKPD harus paparan di depan kepala daerah yakni Bupati dan wakil bupati dan itu yang saya lakukan. Sebab ketika anda memimpin itu ada dua pilihan apakah kita akan membangun di Lamtim atau akan merampok di Lamtim, apabila kita berbakti jangan takut tidak ada rezekinya, sama-sama bersatu padu membangun kabupaten Lamtim,” papar Gubernur Lampung yang juga politisi partai demokrat itu. Oleh sebab itu lanjutnya, kepala SKPD benar-benar menguasai rencana anggaran di masing-masing dinas, sebab yang memegang amanat dari rakyat untuk mengelola dana rakyat itu adalah bupati dan wakil bupati yang dikuasakan kepada SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran. “Jadi uang rakyat itu bermanfaat untuk rakyat, dan kepala SKPD langsung yang melaku kan pemaparannya kalau sampai eselon III nya yang banyak menjelaskan jangan-jangan saya khawatir tempatnya tertukar,” canda M Ridho Ficardo yang membuat seluruh peserta musrenbang kabupaten tertawa diiringi tepuk tangan seluruh peserta. Sebab kabupaten Lamtim menurut gubernur Lampung salah satu kabupaten yang memiliki potensi cukup besar jumlah penduduknya banyak dan luas wilayahnya, yang juga di imbangi dengan permasalahannya yang banyak sekali, dan pembenahan di dalam serta gerak maju kedepan harus dilakukan pimpinan.

Dirinya juga mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati Lamtim agar mengharamkan jual beli jabatan mulai dari perektutan pegawai honerer, masuk CPNS kenaikan pangkat, promosi jabatan, mutasi dan rotasi tidak boleh dilakukan, ketika terjadi jual beli jabatan dipastikan akan merusak kinerja. “Jadi dilakukan secara bersih jadi diharapkan kerja bersih dari seluruh aparatur pemerintahan, kalau di pemprov terjadi seperti itu saya masuk kan kepenjara pak, kalau urusan kepegawaian saya cukup keras,” paparnya. Provinsi Lampung memiliki tiga claster yang pertama cluster industri menciptakan daerah industri salah satunya di wilayah tengah dan timur Lampung memiliki potensi yang sangat besar, yang kedua claster pertanian atau agrobisnis pastikan para petani sejahtera dan pastikan para petani memiliki banyak air untuk pertanian beserta tata kelola pupuk, yang ketiga claster pariwisata yang berada di lintas barat yakni kabupaten pesisir barat. “Untuk mendukung semua itu Bandara raden intan akan menjadi bandara internasional saat ini pemprov Lampung telah menggelontarkan ratusan miliar, dan di bagian barat sebagai pariwisata, wilayah tengah dan timur pusat industrinya untuk menggerakkan perokonomian. Selaibitu juga pemprov Lampung juga mendapat apresiasi oleh presiden RI Joko Widodo terkait pembangunan jalan tol tercepat se indonesia,” tegasnya. Bupati Lamtim Chusnunia Chalim menyam paikan tentang prioritas pembangunan daerah Tahun 2017, yang secara gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Lamtim Pertama, kondisi makro ekonomi global dan nasional yang cenderung melambat turut mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi yang dialami Lamtim pada Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi atas PDRB Migas mencapai titik terendahnya dalam lima tahun terakhir yaitu 2,74%, disisi lain perekonomian Lamtim yang tercermin dari PDRB tanpa migas juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Dimana perekono mian Lamtim tahun 2014 tumbuh sebesar 5,32 persen, lebih rendah enam belas basis poin dari pertumbuhan 2013. “Namun kita patut bersyukur bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tetap dominan dalam hal penciptaan pertum buhan ekonomi daerah, peningkatan nilai tambah dari sektor tersebut mampu menumbuh kan ekonomi Lamtim sebesar 1,45 persen,” kata Chusnunia yang juga mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB priode 2009-2014 itu. Selanjutnya terkait pendapatan per kapita terang mba nuni sapaan akrabnya, pendapatan per kapita Kabupaten Lamtim periode 20102014 terus mengalami peningkatan, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di Tahun 2014 adalah sebesar 21 juta rupiah, jika dirinci secara bulanan maka rata-rata pendapatan per kapita per bulan penduduk Lamtim sebesar 1,7 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013 yang sebesar 1,58 juta rupiah. Kedua, profil kemiskinan daerah, dengan berbagai strategi dan kebijakan pengentasan

kemiskinan daerah, pada kurun waktu Tahun 2009-2014 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Meskipun pada Tahun 2014 masih terdapat 170,73 ribu saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang tentu saja akan menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama secara sinergis dan tepat sasaran untuk membantu saudarasaudara kita tersebut melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada Tahun 2014 Kabupaten Lampung Timur sebesar 66,42 atau menduduki peringkat ke-5 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Keempat, di bidang pendidikan, angka melek huruf kabupaten juga terus mengalami pening katan, begitu juga dengan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Kelima, indikator ketenagakerjaan, pada Tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lampung Timur mencapai angka 5%. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Keenam, di bidang kesehatan, angka kesakitan penduduk kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan, namun rata-rata lama sakit pada Tahun 2014 mengalami peningkatan diban dingkan Tahun 2013. Ketujuh, kondisi infra struktur daerah, dapat kami laporkan bahwa panjang jalan kabupaten adalah 1.884,17 km, dengan jalan hotmix sepanjang 818,89 km, jalan lapen 345,49 km, jalan onderlaagh 573,66 km, dan jalan tanah sepanjang 146,13 km. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, kondisi jalan kabupaten 42,58% dalam kondisi mantap, 7,02%, kondisi rusak sedang dan 50,4% dalam kondisi rusak berat. Kedelapan, sektor pertanian tanaman pangan, pada Tahun 2015 total produksi padi mencapai 579.838 ton dengan produkstivitas mencapai 52,70 kuintal per hektar. Jagung pada Tahun 2015 produksinya mencapai 487.439 ton, kedelai 7.252 ton, dan ubi kayu 1.785.134 ton. Di bidang hortikultura, pada Tahun 2014 produksi cabai mencapai 37.052 kuintal, semangka 64.436 kuintal, melon 1.615 kuintal, durian 85.379 kuintal, pepaya 766.462 kuintal, dan pisang mencapai 3.934.071 kuintal. Selanjutnya di sektor peternakan, sebagai salah satu lumbung ternak provinsi, pada Tahun 2014 jumlah produksi daging sapi mencapai 1.544,85 ton, daging kerbau 5,25 ton, daging kambing 304,85 ton, unggas 2.846,87 ton. Untuk produksi telur ayam buras mencapai 1.445,05 ton, telur ayam ras 10.085,52 ton, dan produksi telur itik mencapai 223,71 ton. Kesembilan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat kami laporkan bahwa kasus kriminalitas dalam dua tahun terakhir masih menjadi tantangan untuk kita pecahkan bersama, dan perlu dukungan aparat penegak hu kum. Kesepuluh, bidang investasi daerah, pada Tahun 2014 tercatat nilai investasi di Kabupaten Lampung Timur meningkat hingga mencapai Rp.158,928 milyar, dengan 7.239 unit usaha, dan 33.746 tenaga kerja.

“Jika mencermati kondisi umum daerah tersebut, terlihat beberapa indikator memang mengalami peningkatan, namun di sisi lain masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” jelas bupati Lamtim Chusnunia Chalim yang juga mantan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI itu. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu strategis pada Tahun 2017 adalah Peningkatan kondisi infrastruktur daerah secara merata guna meningkatkan mobilitas serta distribusi barang dan jasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang kondisinya cenderung melambat. Peningkatan pelayanan dalam aspek hukum dan keamanan. Peningkatan daya saing kepariwisataan, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif dalam rangka menghadapi mulai diberlakukannya MEA dan bebas visa. Peningkatan Indeks Pem bangunan Manusia. Optimalisasi kualitas layanan publik. Peningkatan rata-rata lama sekolah. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, Penanggulangan kemiskin an, penurunan tingkat pengangguran, pengen dalian pemanfataan sumber daya alam. “Berdasarkan isu strategis serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, maka dapat kami sampaikan bahwa tema pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah Berbasis Agribisnis Menuju Lampung Timur Aman, Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Pro Rakyat,” jelas Chusnunia Chalim bupati wanita pertama se-provinsi Lampung semenjak kemerdekaan RI tahun 1945. Ia melanjutkan, Dengan proyeksi sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2017 yaitu IPM pada Tahun 2017 diproyeksikan mencapai 68,4. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,5-5,5% Inflasi daerah sebesar 5,5-6,5% Per sentase penduduk miskin 14-15%Kemantapan jalan kabupaten mencapai 43-45% Tingkat pengangguran terbuka 4-4,5% Untuk mencapai proyeksi sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2017 tersebut, dengan memperhatikan usulan/aspirasi masyarakat serta berpedoman pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2017. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lamtim pada Tahun 2017 Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata untuk memacu pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru serta pengembangan kawasan ibukota kabupaten. Percepatan pembangunan infrastruktur akan terus mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan terus mening katnya alokasi anggaran infrastruktur daerah. Di Tahun 2017, dengan kondisi jalan mantap kabupaten yang baru mencapai 42,53%, diproyeksikan kebutuhan untuk anggaran infrastruktur daerah mencapai Rp.409,161 milyar. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memenuhinya ditengah keterbatasan anggaran. (MUKLIS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Warga Tiyuh Candra Mukti Adakan Gotong-royong Tubaba, FAKTUAL - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) yang ke-7, aparatur Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah bersama warga sekitar melakukan gotong-royong membersihkan lingkungan, Jumat (25/3) lalu. Kepalo Tiyuh Candra Mukti, Marsudi Hasan mengatakan, kegiatan gotong-royong mem

bersihkan lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Tubaba yang ke-7 tahun serta dalam rangka menjelang hari gotong royong sedunia. “Gotong-royong ini merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan warisan dari budaya bangsa yang bermanfaat, salah satu nya dapat menimbulkan kebersamaan antar sesama warga dan segala pekerjaan

yang berat jika kita selesaikan secara bersama maka pekerjaan itu terasa ringan, dan dari gotong royong ini kita dapat manfaat nya antara lain,menjaga kebersihan lingkungan bersama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.karena kebersihan lingkungan adalah kebersihan dari diri kita sendiri.” Ujar Marsudi Sementara, Ketua RK03 Rubingan menjelas

nMeriahkan HUT Tubaba ke 7

kan, gotong-royong ini memang kerap dilakukan dilingkungannya. “Acara seperti ini memang sudah menjadi tradisi dan kegiatan rutin sewaktu kami sedang tidak sibuk bekerja. Kegiatan gotong-royong ini kami mulai dari membersihkan disekitar tugu tani tiyuh Candra Mukti setelah itu baru kami lanjutkan di sekitar rumah-rumah warga.” Jelasnya. (Heriyanto)

YKCL dan PMI Kampanyekan Keselamatan di Jalan Raya Tubaba, FAKTUAL - Yamaha King’s Club Lampung (YKCL) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) ikut pertisipasi dalam menyambut hari ulang tahun Tulangbawang Barat (Tubaba) yang ke-7 tahun dengan mengadakan kam panye keselamatan di jalan raya. Acara yang dilaksanakan di taman kuliner Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Minggu (27/3) lalu turut dihadiri berbagai komunitas motor modifikasi baik dari Yamaha, Suzuki dan Honda. Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan, Kepala BPKMT Eri Budi Santoso, Anggota Polsek Tulangbawang Udik, Seketaris PMI Tubaba Wawan hidayat, ketua pelaksana Hendrik dan Pembina YKCL Tubaba H. Agus Ferri Yanto. Dalam kesempatan tersebut Fauzi Hasan merasa takjub terhadap Kabu paten Tubaba yang baru 7 tahun berdiri namun telah mampu menciptakan pembangunan yang pesat di bandingkan dengan kabupaten yang lainnya. “Saya ucapkan banyak terimakasih

terhadap pemerintah dan masyarakat yang telah bekerjasama dalam mem bangun kabupaten Tubaba ini,” ujar nya Dia melanjutkan, saya persilakan bagi anak-anak komunitas bermotor untuk memodifikasi kendaraan bermotor mereka, namun jangan sampai mening galkan segala kelengkapan kendaraannya seperti surat menyurat kendaraan, spion, lampu dan helm. Sementara, ketua pelaksana, hendrik menyampaikan, kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut HUT Tubaba dan menjalin tali persaudaraan serta silaturahmi agar terjalinnya rasa per satuan dan kesatuan sesama komu nitas,serta mereka juga dapat menam pilkan kreasi dan kreatifitas yang di miliki mereka. Ditempat yang sama Wawan, seketa ris PMI Tubab mengatakan, dalam acara ini juga kami menggelar acara donor darah baik dari komunitas ataupun lapisan masyarakat yang mau, baik pria atau wanita. (HERIYANTO)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

RSUD Menggala Dapat Bantuan Alkes Cuci Darah

Tulangbawang, FAKTUAL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendapat bantuan dari perusahaan PT. Sugar Group Companies (SGC) berupa alat kesehatan mesin cuci darah (Hemodialisa) sebagai penunjang layanan kesehatan masyarakat, Rabu (30/03). Bantuan alkes tersebut sangat diapresiasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Ir. Hanan A. Rozak dan Heri Wardoyo, SH., yang dalam kesempatan itu turut hadir untuk menyambut

kedatangan dari Ibu Purwati Lee selaku Vice president beserta jajaran Direksi dan Manajemen PT. SGC. Menurut Ibu Lee, bantuan ini adalah wujud kepedulian perusahaan dalam merespons kekurangan fasilitas di RSUD setempat, dengan memberikan bantuan dua unit alat cuci darah (Hemodialisa) untuk melengkapi fasilitas RSUD yang sedang diupayakan untuk dapat ditingkatkan menjadi Tipe-A. Dalam kunjungannya Ibu Lee menyempatkan diri untuk berkeliling RSUD Mengala guna

memeriksa keadaan beberapa ruangan di RSUD setempat, termasuk ruangan sterilisasi darah dan perawatan. Sambil berjalan-jalan Ibu Lee juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa dokter, kemudian meminta agar manajemen RSUD segera memasang peralatan bantuan dari perusahaannya agar dapat segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bupati Ir. Hanan A. Rozak, MS., disela acara pemeberian bantuan tersebut mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan cumaCuma.

“Nantinya jika ada orang-orang baik itu dari kalangan mana saja, bahkan dari pihak perusahaan yang akan berobat di RSUD Menggala, tetap harus membayar ke Kasir RSUD” tambah Bupati Selanjutnya selaku Kabag TU RSUD Menggala, Anuari menjelaskan bahwa jenis bantuan yang diberikan pihak perusahaan yaitu alat kesehatan (hemodialisa) adalah alkes dalam bentuk baru atau dari Hasil pembelian, bukan bekas pemakaian (second). (WAN)

Disdik Razia di Sekolah Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Pen didikan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Kabupaten Tulangbawang melakukan inspeksi mendadak dan razia ke sejumlah sekolah guna melakukan pembinaan dan penertiban terhadap para pelajar, agar mematuhi peraturan pendidikan serta mendorong pelajar untuk giat belajar. Rabu (30/3/2016), razia dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Anggota Pol PP Tulangbawang di SMP Satu Atap Menggala Timur dan SMP 2 Banjar Baru. Di dua sekolah ini, tim razia mendatangi langsung kelas-kelas didampingi Kepala Sekolah dan Guru setempat, untuk mengecek isi tas sekolah milik pejajar dan termasuk memeriksa saku baju para pelajar. Dalam razia yang dilaksanakan, sejumlah barang bawaan pelajar yang sempat diaman kan oleh Tim razia seperti handphone (HP), yang dihimbau dan diperingatkan oleh Tim razia, agar tidak lagi dibawa oleh para pelajar ke sekolah, karena dikawatirkan bisa mengganggu proses belajar mengajar. Menurut rencana razia akan terus dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Pol PP, ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tulangbawang, termasuk nantinya juga akan dilakukan razia pelajar yang membolos sekolah, atau yang berada di luar sekolah saat jam belajar.

Larangan Bawa HP Sementara itu, secara nasional peraturan tentang larangan terhadap pelajar membawa handphone ke sekolah saat ini juga sedang digodok oleh pemerintah. Seperti dikutip dari situs berita tempo. co, belum lama ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengungkapkan telah berkoordinasi dengan menteri terkait untuk membuat peraturan yang melarang siswa

membawa handphone ke sekolah. Menurut Menteri PPPA, larangan tersebut akan diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dini, kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, hingga menengah atas. Alasan pelarangan tersebut karena saat ini siswa bisa mengakses berbagai konten di dunia maya, dan yang berbahaya adalah jika mengaksses konten berbau pornografi. Sehingga nantinya diharapkan anak-anak

hanya diizinkan mengakses HP saat berada di rumah dan didampingi oleh orangtua masing-masing. Draf tentang peraturan larangan pelajar membawa HP ke sekolah masih dibahas sejumlah kementerian terkait, yang nantinya juga termasuk sanksi jika ada pelajar atau sekolah yang melanggar. “Nanti draf ini masih diajukan untuk disepakati bersama sejumlah menteri terkait,” terang Menteri PPPA Yohana. (WAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Panen Perdana Lahan Cetak Sawah Baru di Mesuji Memuaskan pertanian di Kabupaten Mesuji merupakan lahan gambut pasang surut yang berbeda dengan lahan persawahan pada umumnya. “Alhamdullillah pada

Mesuji, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji mengadakan panen perdana pada lahan cetak sawah baru, Kamis (31/03). Panen perdana dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Nandang Sunandar, dan Bupati Mesuji, Khamami di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur. Seperti diketahui, pada tahun 2015 Pemerin tah melakukan cetak sawah baru pada lahan seluas 2.000 hektar di Kabupaten Mesuji. Lahan

hari ini panen perda na pada lahan cetak sa wah baru dapat kita laksanakan dengan hasil yang cukup baik, yakni rata-rata 3 ton Gabah Kering

Panen per hektar. Namun demikian, beberapa hambatan ditemui para petani pada lahan pertanian rawa gambut pasang surut, yakni air yang payau pada musim kemarau dan rumput yang tumbuh dengan cepat. Untuk itu, bantuan dari Pemerintah sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan produksi padi di Kabupaten Mesuji,” ujar Bupati Khamami. Sementara itu, Wakil Gubernur Bachtiar Basri, mengaku puas dengan hasil capaian panen yang sangat baik di Kabupaten Mesuji. Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Pusat akan selalu mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Mesuji ini. “Potensi lahan pertanian di Kabupaten Mesuji ini luar biasa, tanahnya sangat subur. Tentunya kita optimis target 1 juta ton padi di Provinsi Lampung dapat tercapai, apalagi pada tahun 2016 ini akan dilakukan lagi cetak sawah baru seluas 6.000 hektar di Kabupaten Mesuji,” terangnya. (TAB)

Kapolda Kunjungi Register 45 Mesuji, FAKTUAL - Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ike Edwin mengunjungi kawasan Register 45 Sungaibuaya Kabupaten Mesuji, Rabu (30/03). Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda Lampung tersebut untuk memastikan penamanan diwilayah yang telah beberapa kali terjadi bentrok yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa. “Pengamanan harus dilakukan ekstra karena saya tidak ingin bentrok yang sama hingga menimbulkan korban jiwa terulang,” tegas Ike. Kapolda berharap segera ada penyelesaian di kawasan tanah negara tersebut. Dia memandang perlu kerjasama semua pihak, terutama Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten. “Penyelesaian perlu dukungan semua pihak, karena pihak kepolisian hanya melakukan tugas disisi keamanan, bahkan nanti kami

akan siap untuk berkantor di Mesuji selama 10 hari untuk menyelesaikan konflik (Register 45),” tandas Kapolda. Sementara Bupati Mesuji Khamami meminta warga pen datang harus menghormati aturan di kabupaten tersebut. Karena, kata dia, beberapa kali kerusuhan dan bentrok yang terjadi dilakukan oleh oknum yang sebenarnya bukan warga Mesuji. “Untuk itu saya berharap siapa pun yang datang kemesuji harus taat kepada aturan yang ada di kabupten mesuji,” ucap Khama mi. Turut hadir dalam kesempaten tersebut Dirjen Monkopolhukam Eko Setio, Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh, Dandim 0426 Tulang

bawang Letkol (Inf.) Endar Setyanto, dan pejabat tinggi Polda Lampung. (TAB)

Pejabat dan Kades di Mesuji Bebas Narkoba Mesuji, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji bekerjasama dengan Satuan Narkoba Polres setempat menye lenggarakan tes urine bagi pejabat pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan kepala desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekretariat daerah setempat usai apel mingguan, Senin (28/03). Bupati Mesuji, Khamami mengawali tes urine tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Mesuji, Ismail Ishak, Sekretaris Daerah Kab. Mesuji, Rizal Fauzi, dan disusul pejabat lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mesuji, Budiman Nainggolan, mengatakan dari total 274 orang yang terdiri dari 213 orang pejabat, termasuk bupati dan wakil bupati, dan kepala desa sebanyak 61 orang, hasil tes urine menunjukkan negatif. Lanjutnya, laporan hasil tes urine tersebut akan dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Lampung. “Tujuan kegiatan ini untuk mengidentifikasi pengguna narkoba bagi pejabat dan kepala desa di lingkup Pemkab Mesuji, sebagai salah satu upaya membebaskan penyalahgunaan narkoba dari Kabupaten Mesuji,” terangnya. Sementara itu, Bupati Khamami meng ingatkan kepada seluruh pejabat Pemkab Mesuji dan masyarakat untuk menghindari narkoba. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba. “Laporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui atau melihat penyalahgunaan narkoba. Narkoba merusak diri dan bangsa, mari kita hindari narkoba dan bersamasama berantas narkoba,” ujar bupati yang gencar melakukan kampanye antinarkoba itu. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

WAYKANAN

Kondisi Islamic Center Perlu Perbaikan Waykanan, FAKTUAL - Islamic center merupakan satu-satunya pusat kegiatan keaga maan Islam di Kabupaten Waykanan, namun kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, banyak fasilitasnya yang perlu diperbaiki, baik simbol Alquran di halaman depan gedung, fasilitas gedung, sarana penunjang, MCK dan lain-lain. Ini perlu perbaikan dalam waktu dekat ini. Demikian yang disampaikan bupati Waykanan Raden Adipati Surya (RAS) dalam pembukaan acara Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat kabupaten Waykanan yang diadakan di halaman Islamic Center, Senin (28/03). “Kegiatan STQ ini bukan hanya merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap tahunnya, namun mempunya arti yang penting, tidak hanya mencetak Qori-qoriah yang terbaik juga dapat menumpas buta aksara Alquran,” kata RAS. Ketua panitia penyelenggara STQ yang juga Sekda Waykanan, Bustam Khadori mengatakan, STQ ini diikuti oleh utusan 14 Kecamatan seKabupaten Waykanan dengan jumlah peserta 213 Kafilah. “Semua peserta telah lulus uji seleksi ditingkat kecamatan masing-masing.” kata Bustam Khadori. STQ tersebut berlangsung sejak tanggal 28 hingga 31 Maret 2016 Hadir dalam acara STQ ini seluruh kepalakepala Dinas, Kodim, anggota DRPD Kab. Way Kanan, Kapolres, dan seluruh instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

dan utusan kafilah-kafilah di 14 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan. Dari hasil seleksi tilawatil Qur’an yang diadakan selama 4 hari diperoleh 5 besar kejuaran tingkat kabupaten way kana. Juara 1 diraih kecamatan kasui, juara ke-2 kecamatan Baradatu, Juara ke-3 Kecamatan Banjit, Juara Ke-4 Blambangan Umpu, Juara Ke-5 diraih oleh Kecamatan Gunung Labuhan. Dari kelima besar inilah yang akan mewakili kabupaten Waykananuntuk mengikuti MTQ di tingkat Propinsi Lampung. Kasui Juara Umum Kecamatan Kasui berhasil keluar sebagai

juara umum mengalahkan 13 kecamatan lainnya. Wakil Bupati Waykanan Edward Antoni saat menutup STQ di Islamic Center Blambangan Umpu mengucapkan rasa syukur pelaksanaan STQ tahun ini berjalan lancar. “Mohon maaf bila pemerintah kabupaten Waykanan tidak maksimal memberikan pelayan kepada para peserta STQ. Ini menjadi pelajaran kedepan agar para peserta ini dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah kabupaten,” ujar Edward Antony wakil Bupati Waykanan di Islamic Center Waykanan, Kamis (31/03). Ia menambahkan, para peserta telah berusahan secara maksimal untuk menjadi

juara. Bahkan yang belum mendapatkan juara dapat lebihgiat lagi belajar. Karna ini menjadi seorang yang pintar itu bukan hanya sekali belajar tetapi terus dan terus belajar maka kelak akan menjadi seorang yang pintar. Menurutnya, setiap peserta yang mendapatkan juara akan diikuti lomba MTQ tingkat nasional di kabupaten tanggamus pada tanggal 21 april 2016. Ini menjadi tantangan bagi semua, karna persiapan yang hanya beberapa minggu. Para pemanang lomba di tuntut dapat tampil yang lebih baik dan dapat menyangi para daerah lainnya. “Para juara dari STQ ini harus mempersiapkan diri, baik kemampuan, kesehatan dengan harapan agar qori dan qori’ah yang kita kirim nantinya mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Way Kanan,” jelasnya Mantan asisten III kabupaten waykana ini mengharapkan,agarr para peserta berusaha untuk menunjukan prestasi yang sebaik-baiknya, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan juara 1 (satu) diajang MTQ tingkat Provinsi kali ini. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil jika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha. Akan tetapi saya berpesan agar target menjadi juara tidaklah menjadi beban, bertandinglah tanpa beban, jika kita manjadi juara memang itu yang diharapkan, kalaupun kita belum mampu menjadi Juara terbaik, maka MTQ tahun ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar dapat berprestasi lebih baik lagi dimasa-masa mendatang. (Rusdi)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

BPMPP Lambar Gelar Rapat APB-Pekon Lambar, FAKTUAL - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan APB-Pekon Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Tahun 2016 yang di hadiri langsung Bupati Lampung Barat Drs. Mukhlis Basri MM dan Wakil Bupati Drs. Makmur Azhari, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat yang juga selaku Tim Pengaman dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kabupaten Lampung Barat Taufiq Rahman, serta Asisten dan Kepala SKPD, Camat, Peratin, di Gedung Pramuka Selasa (29/03). Dalam arahanya Bupati Lampung Barat Drs. Mukhlis Basri MM menyampaikan pada tahun 2014 telah lahir undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan pembangunan dan penataan masyarakat secara umum, khususnya bagi pembangunan desa, yakni dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan pasal 18 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terdapat 4 (empat) kewenangan, yaitu; (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul; (2) kewenangan lokal berskala desa, juga (3) kewenangan dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, setidaknya 2 (dua) kewenangan yang disebut pertama akan mengubah geliat pembangunan desa, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan dilihat dalam perspektif azas pengaturan desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang desa, setidaknya ada dua azas penting yaitu; azas rekognisi sebagai bentuk pengakuan negara atas keberaadaan desa atau sebutan lain di nusantara sebelum kemerdekaan republik indonesia dan azas

subsidiaritas. Azas rekognisi sangat terkait dengan kewenangan berdasarkan hak asal –usul. sedangkan azas subsidiaritas sangat terkait dengan kewenangan lokal berskala desa. “Kedua azas tersebut yakni azas rekognisi dapat disetarakan dengan ungkapan “desa membangun” dan azas subsidiaritas dapat disetarakan dengan “membangun desa”. selain itu azas yang juga tak kalah pentingnya adalah azas pemberdayaan. dengan garis besar azas dan kewenangan yang dimilikinya serta adanya perintah undang-undang desa untuk memperkuat otonomi desa atau pekon, maka salah satu wujud nya adalah dengan memberikan proporsi dana dalam jumlah tertentu, yang diharapkan dapat memunculkan kombinasi “desa mem

bangun” dan “membangun desa” secara pro porsional dan akseleratif”, Jelasnya. Masih kata Bupati, dengan otonomi dan tersedianya dana dalam pelaksanaan otonomi desa, maka hal mutlak yang harus senantiasa menjadi perhatian kita semua adalah penting dan strategisnya peningkatan kapasitas aparatur pekon dan kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa / pekon. Tanpa kapasitas yang memadai maka tujuan dari pemberlakuan otonomi desa/ pekon akan menjadi problem tersendiri. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyeleng garaan pemerintahan desa/ pekon oleh pemkab Lambar yang direncanakan untuk selalu diperkuat.

“Sekali lagi saya menekankan kepada camat dan jajarannya agar fokus dalam mendampingi, memfasilitasi, memperkuat koordinasi, memam pukan dan memberdayakan aparatur pemerintah pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan pekon sebagai sarana pecapaian tujuan sebagaimana yang diamanatkan undangundang desa”, Ujarnya. Selain itu bupati juga menyampaikan perte muan ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya jadi siap-tidak siap kegiatan ini harus terlaksa nakan. Dengan harapan pertemuan ini agar semua kepada yang terkait dengan kepengurusan pekon agar segera menyesuaikan dan menyele saikan SPJ secepat mengkin dan diberikan waktu selama 3 hari ini dikarenakan minggu depan sudah memasuki bulan April. ”Jika terlewat dari jangka waktu yang telah di tetapkan maka para Peratin yang akan menanggung, ini bukan suatu ancaman akan tetapi untuk kebaikan kita bersama, karena kita sudah mendapatkan WTP 5 x berturutturut jadi sebisa mungkin kita perjuangkan yang sudah ada”, Jelasnya. Sementara itu Kepala Kejaksaan Liwa Alex Rahman SH. MH.,menyampaikan hal yang serupa agar kepada semua peratin sesegera mungkin untuk menyelesaikan laporan SPJ karena dikhawatirkan saat ini dari 131 pekon baru 37 pekon yang yang sudah menyerahkan SPJ, beberapa waktu lalu telah disosialisasi untuk segera melaporakan SPJ tahap III, pelaporan smester II akhir tahun 2015 sebagai sarat pencairan dana pekon Tahap I Tahun 2016, mengingat akan segera menyusun RAPBD Tahun 2016 dan sampai dengan saat ini penye lesain tersebut belum juga rampung.(ADI)

192 Calon Paskibraka Diseleksi Lambar, FAKTUAL - Sebanyak 192 calon anggota Paskibraka Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Tahun 2016 mulai melaksanakan seleksi paskibraka untuk tingkat Kabupaten setempat, untuk selanjutnya hasil dari seleksi ini akan dikirim ke Propinsi Dan Tingkat Nasional bagi peserta yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Pembukan tersebut di Laksanakan di GSG Pemkab Lambar Selasa (29/03) yang di buka secara Langsung oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama serta di hadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda,Para Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Para Panitia Seleksi Paskibra. Berdasarkan sambutan yang disampaikan oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama, menyampaikan tujuan dari adanya seleksi ini adalah untuk menyaring dan meng hasilkan Paskibraka yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI pada Tanggal 17 Agustus Tahun 2016 ini. Paskibraka ini merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan jiwa pemuda melalui pelatihan kepemimpinan dengan kegiatan pelatihan Paskibraka. Selanjutnya anggota Paskibra Kabupaten Lampung Barat yang akan diseleksi ini tentu nantinya adalah pemuda-pemudi terpilih. “Kalian harus bangga jika kelak terpilih sebagai anggota Paskibra, karena untuk menjadi paskibra ini tidaklah mudah, namun harus melalui seleksi yang ketat dan yang terbaiklah yang terpilih, Dalam pelaksanaan seleksi ini disamping menjalani seleksi secara fisik, kalian juga mengalami pembinaan secara mental yang tentunya berguna dalam membangun sikap mental yang diperlukan pada pelaksanaan

pengibaran bendera merah putih”, Jelasnya. Pihaknya juga mengatakan dalam pelaksanaan seleksi Paskibraka, ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu pertama, yaitu suk sesnya pelaksanaan pengibaran bendera pada hari puncak peringatan hari hut kemerdekaan ri kabupaten lampung barat pada tahun 2016 ini. Kedua, dari hasil seleksi ini diharapkan terdapat pemuda lampung barat yang berhasil dan mewakili kabupaten lampung barat menjadi pengibar bendera pada hut kemerdekaan ri di propinsi lampung tahun 2016 ini. “Dan yang ketiga, diharapkan kepada saudara yang mengikuti seleksi ini tidak hanya dapat mewakili kabupaten lampung barat saja, tetapi juga pemuda lampung barat dapat menjadi pengibar bendera pusaka (paskibraka) di istana negara pada upacara hut kemerdekaan ri pada tanggal 17 agustus 2016 yang akan datang”, Ujarnya. Oleh karena itu rangkaian seleksi ini dengan

berpedoman kepada ketentuan yang ada dan dijiwai semangat juang yang tinggi dapat menghasilkan paskibraka yang handal dan dapat membawa nama harum kabupaten Lambar. Bupati juga menghimbau kepada calon Paskibraka, untuk selalu menjaga kesehatan karena kegiatan Paskibra membutuhkan stamina yang prima. Ikuti kegiatan pelatihan ini dengan serius dan penuh tanggung jawab dan pahami intruksi maupun teori yang diberikan pelatih, himbau Bupati”. Sementara itu Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Hipni., menyampaikan calon Paskibraka ini berjumlah 192 orang yang berasal dari siswa-siswi SMA yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang nantinya para calon ini akan melalui tahap seleksi dan nantinya setelah melalui tahapan tersebut akan diambil calon paskibraka sebanyak 50 orang .

Seleksi tersebut akan dilaksankan selama dua hari dari hari ini 29-30 Maret 2016 ini yang akan di tetapkan di Lambar serta nantinya para calon paskibra akan dikarantina untuk diberikan pembekalan lebih lanjut. kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pelatihan fisik yang telah dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, sebelum mereka dikukuhkan dan melaksanakan tugas pada HUT RI ke 71 mendatang dan HUT Lambar nantinya. “Untuk mempersiapkan mental siswa terpilih melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera merah putih pada acara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nantinya, mereka terlebih dahulu harus diberikan bekal yang cukup. Terutama, bekal fisik dan mental yang didukung semangat partiotisme, disiplin, pengorbanan dan rasa tanggungjawab yang tinggi. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Adinda-Rizwan Muli Mekhanai Pesibar 2016 Pesibar, FAKTUAL - Adinda Maharani dan Rizwan Torip ditasbihkan sebagai Muli Mekhanai Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun 2016. Pada malam grand final yang berlangsung GSG Selalw, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Rabu (30/3) malam, keduanya berhasil menyingkirkan 175 peserta lainnya. Keberhasilan Adinda dan Rizwan dalam pemlihan muli mekhanai (gadis bujang) ini, mengantarkan mereka sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016. Dari 175 peserta yang mengikuti audisi muli mekhanai sejak Senin (28/3), sebanyak 12 pasangan berhasil masuk babak final. Hingga akhirnya dewan juri menetapkan Adinda Maha

rani utusan dari Dinas Perkebunan dan Keh utanan (Disbunhut) Kabupaten Pesisir Barat dan Rizwan Torip sebagai Muli Mukhanai Pesisir Barat 2016. Sementara Runner Up I Muli diraih Despera Anggraini, Runner Up I Mekhanai diraih Bayu Pandu Putra. Kemudian Runner Up II Muli diraih Syintia Rivada dan Runner UP II Mekhanai diraih Yoga Anjeka. Selain itu, juri juga menetapkan muli mekhanai berbakat untuk Terti Yurianti dan Murdani. Muli mekhanai favorit diraih Nila Evisa Puspa Wardana dan Nurya Utama. Kemudian, muli mekhanai foto genik diraih Anisa Reskyla dan Alex Efendi.

Malam Grand Final Muli Mekhanai Pesisir Barat 2016 berlangsung meriah. Dihadiri Bupati Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina, pejabat setempat, pihak sponsor, serta Muli Lampung dan Muli Pesisir Barat tahun 2015 Ezzanda Voza DP, dan puluhan tamu wisatawan asing. Bupati Agus Istiqlal menyampaikan muli mekhanai yang terpilih didaulat sebagai Duta Wisata Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini juga menjadi alat pemersatu, menjadi duta budaya dan wisata serta adat bahkan agama. “Kita yakin di kabupaten ini akan banyak bermunculan bibit-bibit berbakat. Diharapkan

kegiatan ini bisa dimaksimalkan lagi sehingga lebih banyak wisatawan yang tertarik dan membawa cerita yang baik tentang Pesisir Barat saat kembali ke negaranya,“ jelasnya. Dilansir harianlampung.com, Agus Istiqlal berpesan kepada pemenang untuk terus berjuang meraih prestasi hingga tingkat tertinggi. Kabupaten ini memiliki banyak potensi, salah satunya pariwisata yang tidak akan pernah habis. Pesisir Barat juga gudangnya kesenian, budaya dan agama. “Bukan tidak mungkin, Muli Mekhanai Pesisir Barat terpilih hingga tingkat provinsi lagi, bahkan nasional. Bila perlu hingga tingkat internasional, “ katanya. (RED)

Koperasi Labuwai Lestari Laporkan Pembalakan Liar Pesibar, FAKTUAL - Koperasi Labuwai Lestari melaporkan pembalakan liar di areal konsensinya di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Pembalakan yang dilakukan oknum berinisial AB warga Pahmungan, itu sudah berlangsung sejak 2015. Dikutip dari harianlampung.com Sekretaris Koperasi Labuwai Lestari, Sidik Maulana, Rabu (30/1), mengatakan pembalakan itu terjadi wilayah hotan konsensi koperasi seluas sekitar 675 hektare. Pembalakan liar itu diketahui berawal dari laporan anggota koperasi tentang adanya oknum yang menebang kayu di hutan konsensi milik koperasi. Oknum AB itu menebang kayu jenis cempaka tanduk hutan, kayu merah dan kayu berkelas jenis lainnya. “Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar bahwa lokasi penebangan kayu itu masih masuk kawasan yang dikelola koperasi. Saat itu juga kami memperingatkan oknum itu, namun tidak digubris, malah membabi buta melakukan penebangan kayu di kawasan itu,“ jelasnya.

Menurut Sidik, oknum yang melakukan pembalakan sejak tahun 2015 itu, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Pesisir Barat. Sekitar dua minggu silam, dia mengaku sudah melaporkan permasalahan itu ke Polsek Pesisir Tengah dan sudah diperiksa penyidik dari Polsek. “Kami berharap oknum tersebut ditindak tegas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kami masih menunggu perkembangan penyidikannya. Jika tidak ada tindaklanjutnya, kami akan langsung lapor ke Mapolda,“ jelasnya. Dia melanjutkan, berdasarkan keterangan dari penebang kayu dan pembuatan kasao serta papan dari kayu hasil hutan itu, pembalakan sudah dilakukan sejak sekitar empat bulan dan menghasilkan kurang lebih ada 65 kubik kayo olahan. Namun, dia berapa seluruhnya, belum diketahui. Karena kemungkinan masih ada kayu yang masih di hutan. Sedang sebagian barang bukti yang ada di pinggiran pantai Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, kini

diamankan pihak kepolisian. “Yang jelas, itu merupakan ilegal logging. Sudah dipastikan masuk dalam areal kawasan hutan yang dikelola Koperasi Labuwai Lestari. Kita tunggu saja hasil pengecekan oleh tim dari provinsi dan juga penyidikan dari polsek,“ katanya. Dijelaskan, Koperasi Labuwai Lestari pemegang izin mengelola HTR dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terbentuk pada 2010 dengan keputusan Bupati Lampung Barat Nomor :B/121/KPTS/II.14/2012 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHKHTR) dengan luas kurang lebih 675 hektare. Sementara Kapolsek Pesisir Tengah Kompol. Fery Anda Eka Putra, mendampingi Kapolres Lampung Barat AKBP Andy Kemala, melalui Kanitreskrim Iptu Hairil Anwar, mengaku saat ini kasus dugaan pembalakan liar itu masih dalam penyidikan dan sudah memeriksa sejumlah saksi. Pada Rabu (30/3), aparat kepolisian bersama Disbunhut Pesisir Barat, Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah VI, dan pihak terkait menuju lokasi penebangan kayu tersebut untuk melakukan pengecekan. Barang bukti masih diamankan di panglong wilayah Pekon Walur, jelasnya. Dijelaskan, sementara ini masih dilakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah pembalakan itu benar dan masuk wilayah konsensi koperasi atau tidak. “Kami akan terus lakukan penyelidikan dan memproses permasalahan tersebut,“ tegasnya. Terpisah, Kadisbunhut, Ruskan Efendi, mengaku sudah mendapat laporan tertulis tentang ilegal login. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BP2HP serta Dishut Provinsi Lampung, karena yang berhak mela kukan pengecekan adalah BP2HP. “Kami hanya mendampingi. Untuk memasti kan apakah itu masuk kawasan hutan yang dikelola koperasi atau tidak, ada tim ahlinya yang menentukan. Terlebih hari ini (kemarin) masih dilakukan pengecekan lokasi. Untuk HPT itu juga merupakan kewenangan provinsi,“ jelasnya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

OKU SELATAN

Camat, Kades dan Lurah Berprestasi Terima Penghargaan OKU Selatan, FAKTUAL – Dianggap berpres tasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), sejumlah desa di Kabupaten OKU Selatan mendapatkan reward berupa Televisi berwarna layar datar 32 inci yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati OKU Selatan Sholehien Abuasir, SP, M.Si di Gedung Kesenian Muaradua, Rabu (30/3). Sholehien mengungkapkan, penerimaan negara dari pembayaran pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dari kewajiban masyarakat, untuk secara langsung dan bersamasama ikut serta dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional dan daerah. Dikatakan Sholehien, masyarakat OKU Selatan sebagian besar bercorak agraris, maka bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam tersebut, sudah sewajarnya menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara, melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai cermin sifat kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. “Dalam pemungutan PBB para kepala desa dan para camat, saya harap dapat meningkatkan frekuensi pelayanan dan intensifikasi pemungutan PBB kepada masyarakat. Intensifikasi pemungutan juga perlu upaya sosialisasi terhadap masyarakat, akan penting dan besarnya kontribusi PBB dalam pembiayaan pembangunan daerah,” katanya. Pihaknya berharap, kepada para kepala desa dan kelurahan beserta seluruh jajaran perangkatnya yang bertugas mengelola PBB, segera melakukan langkah-langkah terbaik guna pencapaian target di desanya masing-masing. “Bagi para camat, agar selalu

memantau dan meng awasi setiap perkem bangan di wilayah kerjanya dengan mela kukan koordinas dan komunikasi, sehingga terjadi sinergitas antara kecamatan dan desa,” katanya. Sementara, Kepala Dinas Perpajakan Dae rah (Dispenda) Kabu paten OKU Selatan, Natalion, S.STP, M.Si, mengatakan, pemberian hadiah atau reward bagi desa yang berprestasi

dalam pemungutan pajak tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemkab OKU Selatan “Kami berikan apresiasi kepada para wajib pajak, para petugas pemungut, dan pihak yang terkait yang telah turut membantu lancarnya penerima an pajak di Kabupaten OKU Selatan. Salah satunya di tingkat pemerintahan desa, kami berikan reward bagi yang berprestasi,” kata Natalion. Sejumlah desa yang mendapat kan reward Televisi diantaranya Kecamatan Muaradua Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Simpang Desa Simpang Agung,

Kecamatan Buay Pemaca Desa Serakat Jaya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Desa Kiwis Raya, Kecamatan Banding Agung desa Merbau, Kecamatan BPRRT Desa Sukamarga, Kecamatan Mekakau Ilir Desa Perean, Kecamatan Buay Runjung Desa Bedeng, Kecamatan Runjung Agung Desa Air Baru, Kecamatan BSA Desa Kota karang, Kecamatan Pulau Beringin Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Sungai Are Desa Simpang Luas, Kecamatan Sindang Danau Desa Ulu Danau, Kecamatan Muaradua Kisam Desa Alun II, Kecamatan Kisam Ilir Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Tinggi Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tigadihaji Desa Sukabumi, Kecamatan Buay Rawan Desa Majar, Kecamatan Buana Pemaca Desa Tunas Jaya. “Kita juga memberikan reward ke sejumlah kecamatan. Kecamatan tersebut juga kami anggap berprestasi” katanya. (RED)

O KU INDUK

Kinerja SKPD Siap Dirombak Baturaja, FAKTUAL - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H. Kuryana Azis bersama Wakil Bupati Johan Anuar mengkoreksi kinerja SKPD dan akan merombak SKPD yang paling buruk. Pada rapat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) di Pemkab OKU, Senin pekan lalu, bupati mengatakan berdasarkan hasil EKPPD terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota, posisi Kabupaten OKU berada diperingkat paling buncit. “OKU saat ini diurutan 15 dari 15 kabupaten yang dinilai, sebelumnya OKU berada diperingkat 11.” tandas H.Kuryana Azis. Bupati menyembutkan, dinas pendidik an paling parah dalam hal penyampaian LPPD nya. Lebih rinci Bupati menjelas kan, laporan PAUD saja tidak diisi jumlah siswa pada jenjang tingkat TK, penitipan anak tidak terdata jumlah anak putus sekolah tidak diisi.

“Wajar kalo dinilai nol persen,” tandas Bupati dengan nada jengkel. Bupati yang juga didampingi oleh H.Sobrie. MM mengintruksikan agar dilakukan evaluasi kinerja SKPB, yang dinilai buruk. “Pak wabup rombak total pejabat Disdik OKU dari kadin sampai seksi-seksinya “ tegas Kuryana. Selain Disdik, Bupati juga menyoroti LPPD beberapa SKPD seperti dinas Kesehatan, BLH, PU, BKBPP dan dinas lain termasuk para Camat-camat. Bupati memerintahkan sesegera mungkin memperbaiki kinerja , karna ada Limit waktunya dari situlah menjadi penilaian untuk melihat Raport para kepala SKPD, “ Ganti yang tidak bisa ngikuti irama kerja kita, ajukan pada saya melalui BKD sekaligus gantinya “ imbuh bupati seraya menambahkan pihaknya tidak akan pilih famili dalam struktur pejabat. (ISKANDAR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 371 / Tahun Ke-14 / 4 - 10 April 2016

Lampung Selatan, FAKTUAL – Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa menghadiri hari puncak “Bedah Desa Pesisir” yang berlangsung di Pantai Embe, Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (30/03). Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi, dan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Gubernur Ridho Ficardo mendukung penuh program Bedah Desa Pesisir 2016 yang digodok Kesatuan TNIAL di Desa Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan itu. Bedah Desa Pesisir dikatakan KSAL Ade Supandi merupakan upaya Revitalisasi daerah pesisir. Sebagai upaya untuk mengubah stigma bahwa kekumuhan dan ketertinggalan ada di pesisir. Dilanjutkannya, Ia mengadakan di Lampung atas perbincangannya dengan Gubernur Ridho dan Gubernur Banten Rano Karno ketika mereka bertemu di Banten. “Setiap tahun Angkatan Laut akan berupaya meng adakan Bedah Desa setiap tahun 4 kali, yang sudah bergulir Banten dan Lampung. Nati dua lagi di Indonesia bagian timur. Lampung dan Banten kita upayakan karena sudah ada obralan di Banten ketika bertemu, dan para Gubernur siap mendukung.” Ujar KSAL Ade Supandi. Dijelaskan Ridho Ficardo, Program tersebut disambut baik Pemerintah Provinsi Lampung yang saat ini juga sedang menggalakan Gerakan Membangun Desa atau yang dikenal Gerbang Desa Saburai. “Program ini sejalan dengan program Gerbang Desa Saburai. Yakni kita mencoba membantu 100 desa dari 380 desa tertinggal yang ada di Lampung dengan memberi bantuan senilai 100 juta yang digunakan untuk menunjang kemajuan dan kemandirian desa-desa tersebut.” Ujar Ridho dalam sambutannya. Program mengembangkan desa-desa seperti yang dikerjakan Pemprov lewat Gerbang Desa Saburainya dan TNI AL lewat Bedah Desa Pesisirnya juga sejalan dengan NAWACITA (9 program prioritas) pemerintah pusat. Hal tersebut tertuang pada NAWACITA poin ke tiga, yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

ADVERTORIAL

Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa yang hadir dalam kesempatan ini juga turut memberikan sambutan, Ia jelaskan ada banyak peningkatan bantuan yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk masyarakat salah satunya ialah Raskin yang kini diubah menjadi Rastra. Selain itu juga digalakannya program keluarga harapan, yakni memberi bantuan kepada kaum ibu terutama ibu hamil dan ibi-ibu yang memiliki anak-anak kecil. Usai acara puncak perayaan Bedah Desa Pesisir, Gubernur Lampung, KSAL, dan Mensos secara simbolis melaksanakan kegiatan menanam ribuan pohon mangrove, lalu melihat rangkaian kegiatan yang telah berlangsung, mulai dari mengunjungi pos sunatan massal, pos kesehatan gigi, pos keluarga berencana dll. Setelahnya rombongan menuju titik Desa Merak Belantung, Kalianda, meninjau sekaligus meresmikan, Tugu Bahari, Rumah-rumah penerima bantuan pembangunan, dan juga meresmikan Rumah Anak Bahari dan beberapa bantuan lain yang diberikan Kementrian, TNI-AL, Pem prov Lampung, dan CSR perusahaan-perusahaan. (ANRI PRATAMA S/ADV)