SKM FAKTUAL EDISI 391 l 10 - 16 OKTOBER 2016

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

KPU TERIMA BERKAS PERBAIKAN CALON HALAMAN 6 6000 ORANG MERIAHKAN SELAMATAN BUDAYA HALAMAN 12 AHOK KERJAKAN PROYEK ASAL-ASALAN HALAMAN 19

PROYEK JALAN PROVINSI DI PESAWARAN

DIDUGA ASAL JADI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

2

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015 Dewan Redaksi Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat.

Pemimpin Redaksi/ Perusahaan/ Penanggung Jawab Uce Nasir Wakil Pemimpin Perusahaan Rahmat Hidayat, SH Redaktur Ariza Zuzanfri Penasehat Hukum Ariansyah, SH Liputan Provinsi Lampung Timur Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) Johanda S Lampung Selatan Anri Pratama S (Kabiro), Biro Pringsewu Dwi Purnomo (Ipung), Made Setiawan,Subali Budi Karyadi, Supriyanto.

Biro Pesawaran Nasrin (Kabiro), Solihin, M.Zohir.

Biro Way Kanan Rusdi,S.Sos. (Kabiro) Herman, Usman Hadi Biro Pesisir Barat Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat Adi Suwiknyo (Ka. Biro).

Tulang Bawang Hartawan Nur, SB, SH (Kabiro) Herman

l n l n l n

Biro Mesuji Tabrani (Ka.Biro).

Biro Tulang Bawang Barat Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli.

Perwakilan Sumatera Selatan Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Manager Keuangan Windri Widiarti Tarif Iklan Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran Rp. 12.500,(luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran Jl.Amir Hamzah No.1 /Wolter Monginsidi No.69 Gotongroyong Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung.

Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Walaupun ditinjau langsung Gubernur Lampung, proyek jalan provinsi di Pesawaran dikerjakan asal jadi Kontraktornya sangat kebal dong....

Kapolda tidak lama lagi susul Wakapolda ke Mabes Polri Sehati ya pak???

Muklis Basri berjanji akan bangun tugu Sekura di Kota Liwa Semoga kesampaian ya pak Mukhlis.....

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HELDA SALAM Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

Tax Amnesty Diprediksi Sukses Mencapai Target

P

ROGRAM Tax Amnesty atau program pe­ngam­ punan pajak menunjuk­ kan tanda-tanda akan sukses mencapai target.

Hal tersebut didasarkan pada uang te­busan yang sudah dibayar­kan berda­sar­kan Surat Setoran Pajak (SSP) yang su­dah mencapai Rp. 93,7 triliun dari tar­get yang ditetapkan sebesar Rp. 165 tri­liun. Di samping itu, dana repatriasi (yang dibawa pu­lang) ke Indonesia sudah men­ capai Rp. 137 triliun berdasar­kan data statistik yang dirilis resmi oleh Di­rektorat Jenderal Pajak di situs http://pajak.go.id/statistik-amnesti pada Sabtu (1/10/16) pukul 13.10 WIB. Bandingkan dengan data pada Selasa (27/9/16) pukul 11.30 WIB dana repatriasi masih sebesar Rp. 102 triliun.

Sementara total deklarasi harta men­capai Rp. 3.621 triliun yang terdiri dari Rp. 2.533 triliun deklarasi harta dalam ne­geri dan Rp951 triliun deklarasi harta luar negeri. Jumlah deklarasi harta ter­sebut merupakan terbesar di antara jum­lah deklarasi harta dari program tax am­nesty yang pernah dilaksanakan oleh ne­gara manapun di dunia. Bandingkan de­ ngan Italia yang hanya Rp. 1.117 tri­liun pada 2009, Spanyol Rp. 202 triliun pada 2012, Chili Rp. 263 triliun pada 2015, Afrika Selatan Rp. 115 triliun pada 2003, Australia Rp. 66 triliun pada 2014 dan Irlandia Rp. 26 triliun pada 1993.

Satu hal lagi perlu dicatat, bahwa pen­capaian Indonesia ter­sebut masih tiga bulan di periode pertama terhi­ tung sejak bulan Juli hingga Septem­ ber. Sementara, durasi program peng­am­­punan pajak berakhir pada 31 Maret 2017. Masih ada enam bulan lagi untuk mencapai target penerima­ an dari tax amnesty. Hal tersebut menerbitkan optimisme target akan sukses tercapai yang nantinya berman­ faat digunakan untuk menyokong berbagai program dan kebijakan pembangunan yang mem­butuh­kan banyak dana.

Sukses mencapai target Walaupun program tax amnesty baru ber­jalan tiga bulan, namun pe­ me­rin­tah su­dah berhasil mendapatkan Rp. 93,7 tri­liun dari uang tebusan yang sudah di­bayarkan ke bank ber­ dasarkan Surat Se­toran Pajak (SSP).

Itu artinya pencapaian dari target yang ditetapkan sudah me­lebihi 56 persen. Selebihnya yaitu 44 per­sen

Oleh: SUADI Alumnus UMSU

atau Rp. 75,8 triliun bukan mus­tahil terealisasi bahkan melampaui angka tar­get yang ditetapkan di enam bulan ke de­pannya hingga 31 Maret 2017.

Bahkan kom­posisi realisasi berdasar­ kan SSP yang diterima secara total mencapai Rp. 97,2 triliun yang terdiri dari Rp. 93,7 tri­liun pembayaran tebusan, Rp3,06 tri­liun pembayaran bukan perorangan dan Rp. 354 miliar dari pembayaran tung­ga­kan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh m.bareksa.com (Jum’at, 30/09/16), pen­capaian dana tebusan yang dipe­ roleh In­donesia sebesar Rp. 90 triliun tersebut jauh melampaui pencapain dari program tax amnesty yang pernah dijalankan oleh negara lain. Tercatat, dana tebusan Italia pada 2009 hanya mencapai Rp. 59 triliun, India pada 1997 mencapai Rp. 20 triliun, Chili pada 2015 mencapai Rp. 20 triliun, Spa­nyol pada 2012 mencapai Rp. 18 triliun, Jerman pada 2004 mencapai Rp. 13 triliun, Australia pada 2014 mencapai Rp8 triliun, Belgia pada 2006 mencapai Rp. 7 triliun, Irlandia pada 1993 mencapai Rp. 4 triliun dan Afrika Selatan pada 2003 hanya mencapai Rp. 2 triliun.

Satu hal yang patut diwaspadai adalah bahwa dana repatriasi atau yang kembali ke tanah air masih sebesar Rp. 137 triliun dari total Rp. 951 triliun yang dideklarasi­kan atau sekitar 13 persen dari total target repatriasi yang dipatok pemerintah yaitu Rp. 1.000 triliun. Itu artinya dana repatriasi masih jauh dari target yang ditetapkan dan bukan mustahil bisa saja tidak tercapai hingga akhir durasi berlakunya program tax amnesty per 31 Maret 2017.

Meskipun program pengampunan pajak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, namun mengingat kebu­ tu­h­an mendesak terhadap dana segar untuk pembangunan dan sisi positif dari pro­gram yang dijalankan, maka patut di­dukung oleh rakyat. Adalah hal wajar mun­­cul pro dan kontra di tengah ma­sya­rakat termasuk wacana judicial review dari Mahkamah Kon­ stitusi. Yang pro ten­tu punya dasar pijakan kuat sendiri dan yang kontra juga punya dasar pijakan kuat sendiri.

Fakta di lapangan- lah yang akan mem­buktikan nanti apakah program yang di­ja­lankan efektif, bermanfaat, sukses ter­ca­pai dan berfaedah bagi masyarakat dan pemerintah untuk pembangunan atau tidak. Sebagai

rakyat kita hanya berharap hasil dari dana tebusan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan, salah satunya perbaikan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan meme­gang peran signifikan mendu­ kung arus mobilitas warga, distribusi barang dan jasa dan mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis warga yang melintas di setiap harinya.

Penutup Banyak warga negara Indonesia yang sukses menjadi kaya raya di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tidak sedikit pula yang diam-diam tidak melaporkan harta kekayaannya sebagai wajib pajak dan ber­larut menunggak pajak bertahun-ta­hun bah­kan (mungkin) puluhan tahun.

Pro­gram pengampunan pajak bagi se­ba­gian masyarakat dipersepsikan nampak iro­nis karena terkesan pemerintah lemah mem­biarkan para pengem­plang pajak be­bas dari jeratan hukum enggan hanya cu­kup mem­ bayar tebusan dan tunggakan pajak.

Bah­kan, bebe­rapa negara asing pun ter­kesan ikut menghalang-halangi dana yang disimpan warga Indonesia ke­luar dari negaranya seperti kasus Singa­pura.

Namun setidaknya langkah pemerintah ter­sebut patut diacungi jempol karena bu­kan perkara mudah mengidentifikasi orang-orang kaya yang diam-diam me­nunggak pajak, apalagi bila si kaya ter­sebut menyim­ pan kekayaannya di negara be­bas pajak (tax heaven) seperti negara Pa­nama, Kepulauan Caymans, Singa­ pura, Belize, Hong Kong, Barbados dan lain-lain yang dikenal menerapkan sistem menjaga ketat rahasia investor atau orang yang menyimpan dana di negaranya, dan sulit dipantau radar pemerintah negara manapun.

Maka langkah pemerintah Indo­ nesia ter­sebut terbilang jitu. Karena bila nanti du­rasi program pengam­ punan pajak ber­akhir, sewaktu-waktu di masa depan pe­merintah dapat dengan mudah menagih si wajib pajak dengan berbekal data dari har­ ta kekayaan si wajib pajak yang sudah di­deklarasikan, terdaftar dan teridenti­ fi­kasi di pusat data Dirjen Pajak. Dan yang paling penting adalah bahwa dana yang awalnya tidak terman­ faatkan karena sulit dida­patkan, kini dengan adanya program pe­ngam­ punan pajak menjadi sumber tam­ ba­han pemasukan negara, dapat de­ngan mudah didapat dan dapat diman­fa­atkan untuk pembangunan!

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

3

Proyek Jalan Provinsi di Pesawaran Diduga Asal Jadi

Pesawaran, FAKTUAL - Pekerjaan bangunan jalan provinsi yang dikerjakan oleh PT. Indotehnik Prima Solusi, dari Kecamatan Gedongtataan sampai kecamatan Kedondong diduga dikerjakan asal jadi.

Busro, Ketua BPD Desa Pasarbaru menerang­ kan, bangunan jalan provinsi tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan. Pasalnya, pasangan batu pengerasan pelebaran jalan di pasar Kedondong, pasangan batunya tidur semua.

Dan banyak batu bulat yang dipasang, belum lagi saat pemasangan batu I0 x I5, tidak didasari dengan pasir.

“Saya selaku masyarakat setempat sudah melakukan teguran terhadap pengawasnya namun tetap saja tidak diindahkan. Selain dari pasangan batu pengerasan, juga pasangan talut drainase yang di Dusun Binong, Sukamarga dan Banjarnegri, batu yang dipasang banyak menggunakan batu bulat. Pasangan talut juga tidak didasari dengan pasir, begitu juga adukan dalam pasangan talut, hanya didepanya aja, yang seharusnya adukan dipasang luar dalam.” ungkap Busro, Kamis (6/I0) “.

Senada diungkapkan oleh salah satu tokoh

mayarakat dusun Sukamarga, Desa Gedung Tataan. Seharusnya Dinas pekerjaan umum melakukan pengawasan secara ketat terhadap pekerjaan tersebut, mengingat telah menggunakan anggaran negara yang cukup besar.

“Bangunan tersebut belum tentu tahun depan dibangun lagi.

Karena masih banyak daerah lain yang harus diperbaiki, maka apabila setiap pekerjaan tidak terawasi dengan ketat, maka pemborong akan jadi pembohong, “ terang.

Dirinya mengungkapkan, pekerjaan tersebut baru saja ditinjau langsung oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo, kalau kualitasnya asal asalan, maka sama saja Kadis PU Provinsi menyepelekan Gubernur. Karena saat Gubenur melakukan peninjauan pekerjaan tersebut, dihadapan masyarakat, Gubernur secara tegas mengatakan, masyarakat untuk turut serta memelihara jalan tersebut.

“Kendaraan yang melintas juga harus dibatasi muatanya.

Masyarakat juga harus turut serta mengawasi pembangunan yang sedang dikerjakan, agar pekerjaan tersebut sesuai dengan setandar kualitas yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini jelas, Gubenur menginginkan pekerjaan tersebut benar-benar memiliki kualitas yang baik,” imbuhnya.

PPTK Saswito Wibowo saat dikonfirmasi menyangkal tudingan tersebut.

“Terkait talut drainase yang dipasang adukan hanya diluarnya saja, saya akan cek, apabila hal tersebut benar, maka apabila tidak di bongkar kemungkinan besar akan kena black list. Dan saya akan menghubungi rekanan dan pengawas pekerjaan tersebut dan memerintahkan untuk membongkarnya,” tegasnya.

(RIN)

Proyek Lapen dan Onderlag Jauh dari Harapan Mesuji, FAKTUAL – Proyek lapen dan onderlah di jalan poros Desa Wono Sari menuju kearah Kota Terpadu Mandiri (KTM) SP 6 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang anggaran berasal dari pendapat belanja daerah (APBD) jauh dari harapan masyarakat.

Pekerjaan dari Dinas Pekerja Umum (PU) Mesuji tersebut dikerjakan oleh kontraktor asal Menggala, Tulangba­ wang, Hi Tarno .

Investigasi di lapangan, pemasangan

batu onderlah sebagian banyak yang tertidur, tidak sesuai dengan yang semestinya. Plang proyek pun tak kunjung terlihat.

Ratno, kepala rombongan pekerja yang dipercaya Hi Tarnok memaparkan, mengenai plang proyek sudah kami pasang beberapa hari yang lalu, namun selang beberapa hari hilang.

“Kami lupa berapa nominal anggaran­ nya, mungkin nilainya sekitar Rp4,4 M dan nama perusahaannya kami

juga tidak ingat. Untuk lebih jelas coba tanyakan langsung ke Hi Tarno atau konsultannya,” ujar Ratno.

Dwi, konsultan perusahaan saat dihubungi via telepon genggamnya mengungkapkan, pihaknya sudah mengundang pihak perusahaan, BPK Agung dan PPTK Ardiansyah untuk melakukan musyawarah dan kordinasi di dalam perencanaan pengupasan hotmix yang lama.

“Awalnya kami di mintai untuk mela­

kukan picing/galian spot, namun ternyata volumenya hanya 45. Akhirnya kami menyarankan untuk melakukan pengupasan total, tapi di dalam perenca­ naan tidak terakomodir, akhirnya satusatunya jalan kami minta bantuan alat berat ke dinas pekerja umum (PU) Mesuji,” ungkapnya.

Namun, lanjut Dwi, sangking padatnya aktivitas tersebut maka terjadilah penyusunan batu tertidur.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

BANDARLAMPUNG

4

DPRD Gelar Hearing Ganti Rugi Tol dibebaskan, mengidentifikasi masyarakat yang akan diganti rugi serta proses ganti ruginya sendiri, dimana menjadi tugas dari tim apraisal dan menyampaikan kesemua pihak,”ucapnya.

Kemudian, pihak yang merasa keberatan seharusnya melalui ruang dialog.”Ketika berakhir deadlock, baru ke pengadilan untuk merubah atau mengganti hasil yang telah ditentukan pengadilan. Oleh sebab itu, pihaknya menyayang­ kan panitia JTTS mengalaskan proses apraisal tidak bisa dirubah sehingga mengarah ke pengadilan dan Ini tidak pas,”ucapnya.

Oleh karena itu pihaknya akan memfasilitasi antara masyarakat dan panitia II JTTS untuk dipertemukan supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Rencananya kami (komisi IV) akan melakukan hiring lintas komisi bersama komisi I dan II DPRD Lampung bersama panitia JTTS I dan II, balai besar pelaksanaan jalan nasional dan jembatann BPN, tim apraisal pada Senin (9/10), sekitar pukul 13.00 WIB. Supaya klop semuanya dan tidak ada dusta diantara kita,”pungkasnya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Lampung, Moses berjanji akanmendorong persoalan ini agar segera bisa dituntaskan dan panitia JTTS bisa memberikan kriteria dari penetapan harga ganti rugi lahan tersebut.

“Hak milik masyarakat ya kita bela. Jadi, Bandarlampung, FAKTUAL - DPRD Lampung menggelar hearing terkait permasalahan tidak sesuainya harga ganti rugi lahan yang telah ditetapkan oleh panitia Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bersama Pengacara Wahrul Fauzi Silalahi dan warga Lampung Tengah.

Kantor Pengacara Wahrul Fauzi Silalahi dan rekan mengatakan bahwa panitia JTTS telah melanggar peraturan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 untuk menentukan besaran dan nilai ganti rugi lahan harus melalui musyawarah.

Seharusnya, dalam hal penentuan harga tanah ada ruang negosiasi dengan warga baik sebelum maupun setelah adanya penilaian dari tim apprasial.

“Untuk menentukan besaran nilai ganti rugi harus ada musyawarah dengan warga.

Setelah tim apraisal mendata, kemudian diberi­ kan kembali ke panitia, yang nantinya dimusya­ warahkan dengan warga lagi. Artinya, Undangundang memberikan keseimbangan dan negosiasi. Kalau yang terlihat sekarang kan tanpa ada musyawarah itu, artinya panitia telah menabrak Undang-undang,” kata Wahrul usai hiring komisi IV DPRD Lampung Rabu, 5/10/2016.

Tak sampai disitu, kekecewaan juga dengan panitia pembebasan lahan tol, ketika warga sudah minta Surat Keputusan (SK) penetapan harga tanah dari panitia, karena ingin tahu detailnya, akan tetapi tak diberikan.

“Alasannya SK itu rahasia negara, dan bukan dibuat oleh panitia. Ini kan aneh, negara ini sudah mulai membudayakan keterbukaan publik. Memangnya itu dokumen inteligen sehingga warga tidak boleh melihat,” kata mantan direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung itu.

Maka dari itu, pihaknya mendampingi warga datang ke DPRD Lampung untuk meminta dukungan politik. Meminta masukan untuk menemani perjuangan.”harus ada formulasi yang strategis kepada tim JTTS agar masalah ini ada kepastian, tidak berlarut dan tidak berlaku di ruas jalan Tol di daerah lainnya,” ujarnya.

Wahrul menjelaskan, pihaknya dalam hal ini mendampingi warga dari empat desa yang berkonflik dengan panitia. Dengan rincian dari desa Karang endah sebanyak 43 orang, Gunung Sugih 60 orang, Seputih jaya 95 orang, dan warga Gunung Sari 10 orang.

“Mereka sepakat untuk membebaskan lahannya, tapi yang tidak disepakati adalah ketika sudah dibebaskan lahannya, uang ganti ruginya tak cukup untuk cari penggantinya,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota komisi IV DPRD Lampung, Watoni Noerdin akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lampung Tengah terkait tidak sesuainya harga ganti rugi lahan yang diberikan oleh Panitia Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Karena, pembangunan jalan tol itu diharapkan tidak menciptakan kemiskinan baru di Bumi

Ruwa Jurai.”Pemerintah ketika berupaya mencip­ takan tol dimana-mana, baik jawa, Sumatera Kalimantan, sulawesi untuk mempercepat proses perekonomian dan pembangunan setempat dengan menyiapkan regulasinya,”Kata.

Watoni menjelaskan, pihaknya juga telah memanggil panitia JTTS I dan II yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat agar melalukan pelayanan ke masyarakat terkait pembebasan jalan tol itu.

“Mereka menyampaikan proses ini dilakukan dengan baik dan mengikuti aturan SOP seperti verifikasi, penetapan luas lahan yang akan

yang perlu ini supaya panitia JTTS ini jujur terhadap harga itu. Sehingga pembangunan jalan tol itu tanpa menggusur masyarakat yang telah tingal disana selama puluhan tahun,”ucapnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Lampung juga akan meningkatkan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat supaya permasalahan ini tidak terulang lagi.”agenda utama kami akan memfasilitasi supaya panitia JTTS dapat terbuka terkait permasalahan ganti rugi lahan, apakah melalui musyawarah atau dengan membuat tim pansus supaya masalah ini dapat segera diselesaikan,”ucapnya. (RED)

Jabatan Wakapolda Lampung Diserahterimakan

Bandarlampung, FAKTUAL - Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Wa­

kapolda Lampung dari Kombes Pol Krishna Murti resmi kepada Kombes Pol Bonifasius Tampoi, di Ruang Diorama Polda Lampung,

Kamis (5/10).

Krishna Murti menjabat sebagai Wakapolda Lam­pung selama dua bulan, uniknya dirinya digantikan oleh orang yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakapolda Lampung.

Krishna sendiri dimutasi setelah keluar surat tele­gram Kapolri nomor ST/2325/ IX/2016. Pada surat tersebut, Krishna dimutasi kembali ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Kapolda pada sertijab itu mengucapkanterima kasih kepada kombes Krisna Mukti atas Dharma Bahkti dan kerja keras yang sudah diberikan untuk Polda Lampung.

“Kepada Kombes Bonafius Tampoi, Selamat bertugas kembali di tempat yang baru dan

selamat mengemban tugas kembali, menjadi Wakapolda Lampung.” tutupnya Sementara Krishna Murti yang terkesan menghindari awak media, selepas sertijab mengucapkan meminta maaf dalam sambutan­ nya saat acara pisah sambut di Graha Wiyono Polda Lampung.

“Kepada Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin saya meminta maaf karena tidak bisa membantu penuh selama saya menjabat sebagai Wakapolda Lampung, padahal saya ingin sekali mendukung Bapak untuk membuat Lampung lebih baik lagi”.

Dia beralasan tidak bisa full support lantaran selalu berada di Jakarta untuk tugas dari Kapolri yakni menangani kasus Jessica dan Panitia sidang Umum Interpol.

Tugas di Lampung, lanjut Krishna adalah tugas pertama dirinya keluar dari pulau Jawa. ” Banyak pelajaran yang saya dapatkan selama dua bulan berada disini, dan saya ber­harap Lampung kedepannya menjadi jauh lebih baik dan kece,”tutupnya. (ARIZA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

PESAWARAN

5

Ridho Ficardo: Bupati Pesawaran Pandai Merayu

Pesawaran - FAKTUAL - Masyarakat Kabupa­ ten Pesawaran menyambut kunjungan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo ke Desa Banjarnegri dan Wayharong, Kecamatan Waylima.

Gubernur Lampung saat blusukan ke desa tersebut dalam rangka meninjau pembangunan jalan provinsi. Menurut keterangan kepala de­sa (Kades) setempat, jalan tersebut sudah hampir 20 tahun lebih tak ada sentuhan pembangunan.

“Maka sesuai janji saya, program pembang­ unan jalan raya dari Gedongtataan sampai Ke­dondong, mulai kita realisasikan. Dan alham­ dulillah Bupatinya juga rajin merayu, siang belum disetujui, malem datang lagi,” papar Rido, sambil bercanda, Senin (3/10).

Ia menegaskan, pihaknya mendapatkan usulan dari warga Pesawaran, bahwa jalan Raya Kedondong kondisinya sudah rusak parah dan tak ada pembangunan selama 20 tahun.

Selain itu, pembenahan infrastruktur di Provinsi Lampung merupakan program Pemprov Lampung.

Kemudian, lanjut dia, pembangunan jalan ini juga perlu mendapat dukungan serta peran masyarakat, agar dapat membantu merawat jalan, jika sudah selesai pembangunannya nanti. Namun saat pengerjaan masyarakat agar turut serta mengawasi agar hasilnya memiliki

kualitas yang baik.

“Saya sudah pesan dengan para kepala desa dan beberapa warga yang sempat bertemu tadi, agar sama-sama menjaga jalan kita agar tidak mudah rusak,” jelas Ridho.

Perawatan jalan, kata dia lagi, bisa dengan mengingatkan kendaraan bertonase lebih, agar tidak melintasi jalan ini, karena tonase lebih sangat berpotensi merusak jalan. Para kades juga wajib mengingatkan, jika ada perusahaan yang sering menggunakan tonase lebih jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi pikirkan juga masyarakat setempat, yang notabene selalu menggunakan akses jalan tersebut.

“Kita saling mengingatkanlah, jaga bersamasama jalan kita, dan Pemprov Lampung juga menganggarkan dana perawatan, menjaga kondisi jalan agar tetap baik,” tutur dia.

Pantauan di lokasi, Gubernur Lampung dan Bupati Pesawaran disambut meriah oleh warga Desa Banjarnegeri, saat memantau jalan rigid di desa setempat.

Saat diwawancarai, Kepala Desa Banjarnegeri, Heri mengatakan, sangat berterimakasih kepada Gubernur yang telah merealisasikan programnya yakni membangun infrastruktur jalan.

“Kami masyarakat pesawaran selama ini merasa dianaktirikan, karena jalan tersebut

sudah empat periode jabatan Gubernur, tidak pernah dibangun bahkan kerusakan sampai parah. Maka saya mewakili Masyarakat pesawa­ ran, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ridho Ficardo, selaku Gubernur Lampung yang telah merealisasikan usulan tersebut.

Apalagi sampai mengadakan peninjauan terhadap pekerjaan tersebut, sehingga masyarakat merasa bangga dan dekat,” ujar kades Banjarnegri.

Sementara itu, PPTK pekerjaan Jalan Raya Kedondong, Saswito Wibowo menjelaskan, bahwa pengerjaan jalan di Kabupaten Pesawaran, seluruhnya ada 15 km dengan menggunakan APBD sebesar Rp 17 miliar. Dimana, kata dia, keseluruhan jalan yang dibangun, ada dua titik yang dibangun dengan spesifikasi Rigid, yang ditempatkan di dua titik, di Desa Banjar­ negeri, dan yang lainnya AC-WC. (RIN)

BP3TKI-Polda Kerjasama Usut Traficking

Pesawaran, FAKTUAL - Balai Pelayanan Penem­patan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung akan bekerja sama dengan Polda Lampung, mengusut tuntas dugaan Traficking atau penjualan orang dan pemberangkatan calon tenaga kerja (CTKI) yang menyalahi prosedur.

Kasi perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Propinsi Lampung, Waydinsyah menerangkan, terkait dengan pemberitaan SKM Faktual Edisi 390 pekan lalu, BP3TKI akan turun ke lapangan untuk menemui para keluarga korban dan para pelaku, apabila hal tersebut benar, maka dari BNP3TKI akan bekerjasama dengan pihak Polda Lampung untuk melakukan penindakan secara Hukum.

“Masalah maraknya dugaan Traficking dan TKI non prosedur di Kabupaten Pesawaran, Polda sudah mengetahui, namun hal tersebut masih dalam penyelidikan. Tekait penyaluran ke timur tengah, untuk job informal tutup sudah lama. Apabila masih ada PT atau sponsor yang masih juga menyalurkan, maka pemerintah dalam hal ini BP3TKI, akan menindak tegas para pelaku, sebelum banyak yang jadi korban.

Namun untuk yang formal seperti sopir, pabrik, pertokoan masih buka,” tegas Waydinsyah

saat ditemui diruangkerjanya, Selasa (4/I0).

Ia menegaskan, terkait pemalsuan identitas diri CTKI, tetap akan diusut sampai ke akarnya, karena biasanya terjadi pada CTKI yang belum memenuhi umur atau yang telah melebihi umur untu bekerja keluar negeri. Hal tersebut terjadi, bisa karena Capil yang lalai, atau memang sengaja bekerja sama dengan orang yang punya kepentingan.

“Seperti contoh kasus TKI di Lampung Barat, dari sponsor sampai Capil, dipanggil dimintai keterangan, dan hal tersebut sudah dilakukan gelar perkara, mungkin dalam waktu singkat akan ada yang ditetapkan menjadi tersangka,” terangnya.

BP3TKI mengimbau masyarakat, apabila ada keluarganya yang diberangkatkan non prosedur, apalagi sampai merubah identitas, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat atau ke BP3TKI. Diberitakan sebelumnya, beberapa warga Pesawaran diduga jadi korbanTraficking di Negara Malaysia dan timur tengah.

Kasi pelayanan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pesawaran, M.

Hasan saat dikonfirmasi terkait nama-nama TKI yang disebutkan SKM Faktual Edisi 390, diantaranya I. Isnaini (I9) Binti Miswanto warga Desa kutajawa kec. Waykhilau bekerja di Malaysia sponsor Lapangan (SL) Aliyah yang diduga diberangkatkan melalui PT Milenium. Lalu Nasriyah istri Kosim warga Desa Kutajawa, bekerja di Negara Katar, sebagai PRT berangkat melalaui SP Aliyah melalui PT. SBM dan Tiyah (42) isteri Saepudin warga Desa Kutajawa, bekerja di negara Malaysia sebagai PRT, berangkat bekerja melalui SL Endang dan PT Asalam Bagus Mandiri.

Setelah dilakukan pemeriksaan data atas ketiga nama tersebut, Hasan menyatakan nama-nama yang dimaksud tidak terdaftar di Disnaker Pesawaran.

“Apabila TKI yang bekerja diluar negeri tidak terdaftar di disnaker, diduga dipekerjakan secara Ilegal. Dan kalau terjadi hal-hal yang tidak diingikan seperti kekerasan yang dilakukan majikan, gaji tidak dibayar, kecelakaan dalam perjalanan dan yang lain lain, pemerintah tidak bertanggungjawab,” jelas Hasan.

(RIN/ZOHIR)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

PRINGSEWU

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

KPU Terima Berkas Perbaikan Calon

Pringsewu,FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menyatakan berkas perbaikan kelengkapan persyaratan ketiga pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 sudah diserahkan dan valid. Sebab saat pleno KPU sebelumnya terdapat berkas ketiga pasang balon tersebut belum lengkap semua, masih perlu perbaikan.

Ketua Pokja pencalonan KPU Pringsewu, Hermansyah,M.H menuturkan, untuk yang pertama pasangan Sujadi-Fauzi yang melengkapi dan menyerahkan perbaikan berkas, melalui LO-nya Nazarudin, Senin (3/10) sekitar pukul 15.00 Wib. “Benar, kami yang menerima perbaikan berkas pasangan Sujadi-Fauzi melalui LO-nya Nazarudin, disaksikan Ketua KPU Andoyo dan anggota Panwaskab,” terangnya.

Pasangan balon kedua yang menyerahkan perbaikan berkas yakni pasangan Ardian Saputra-Dewi Arimbi melalui LO-nya Hertanto dan Cahyo, Selasa (4/10) sekitar pukul 11.00 Wib. Sedang pasangan balon Siti Rahma-Edi Agus Yanto merupakan yang terakhir menye­ rahkan perbaikan berkas melalui LO-nya Devis

dan Yunanda, sekitar pukul 13.40 Wib. “Berarti penyerahan berkas perbaikan pasang­ an bakal calon telah selesai semua. Sedang LO yang menyerah­ kan berkas tersebut langsung kami Cek­ list disaksikan ang­ gota Panwaskab.

Se­lanjutnya kami memberikan tanda terima TT2KWK kepada LO-nya,” jelas Her­ mansyah.

Lebih lanjut Hermansyah mengatakan, jika ada pasangan bakal calon yang menyerahkan berkasnya lewat waktu maka pasangan balon dianggap gugur, begitu pula jika ada berkas perbaikan yang masih kurang lengkap maka juga dinyatakan gugur.

Dia menuturkan, setelah pihaknya menerima seluruh berkas perbaikan itu, maka pada tujuh

hari selanjutkan akan melakukan pleno kembali secara internal membahas tentang sah atau tidaknya berkas-

berkas para bakal calon tersebut.

“Hasilnya nanti kami beritahukan kepada para pasangan bakal calon, pengurus partai pengusung, panwaskab juga masyarakat umum,” ungkapnya.

Disisi lain Hermansyah menambahkan pada rapat pleno verifikasi sebelumnya diketahui untuk balon Bupati Ardian Saputra dari 20 item berkas syarat pencalonan ada lima item yang belum memenuhi syarat, sedang Dewi Arimbi ada delapan item belum memenuhi syarat.

Untuk balon Bupati H. Sujadi dari 20 item berkas syarat pencalonan ada empat item belum memenuhi syarat, sedang balon wakil H. Fauzi ada tiga item yang belum memenuhi syarat.

Kemudian balon bupati Siti Rahma dari 20 item berkas syarat pencalonan ada empat belum memenuhi syarat dan balon wakil Edi Agus Yanto ada enam belum memenuhi syarat.

Sedang berbagai berkas formulir dari balon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi syarat itu diantaranya dokumen Model BB.1.KWK formnya masih PKPU lama, SKCK masih foto kopy dan dalam proses serta belum sesuai keperuntukannya. Masih ada yang belum menyerahkan foto kopi KTP Elektronik.

Juga surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit masih dalam proses, daftar nama tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan belum sesuai PKPU, ijazah STTB belum dilegalisir.”Juga adanya kekurangan pas foto hitam putih ukuran 4x6 cm dan pas photo ukuran 4R serta belum ada foto terpisah,”imbuh Hermansyah.

Ditempat yang sama Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Andoyo juga mengungkapkan, terkait laporan harta kekayaan, LHKPN, yang merupakan salah satu dokumen dalam penetap­ an paslonkada yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Ko­ rupsi (KPK), Andoyo menyatakan berkas LHKPN ketiga pasa­ ngan calon sudah lengkap. “Berkas LHK­ PN sudah ada semua.

Tanda terima dari KPK sudah diserahkan ke KPU,”ujar Andoyo.

Dia menambahkan, setelah semua berkas para pasangan bakal calon sudah lengkap, maka tinggal melakukan tahapan selanjutnya yakni penetapan paslonkada. “Untuk tahapan selanjutnya adalah penetapan paslon kepala daerah yakni tanggal 24 Oktokber 2016 men­ datang,”imbuh Andoyo.

(PRI)

Kader PKK Ikuti Pembinaan Tertib Administrasi Pringsewu, FAKTUAL - Ratusan kader PKK se Kabupaten Pringsewu mengikuti pembinaan tertib administrasi dan sosialisasi standar rumah sehat layak huni, sadar gizi, dan penyuluhan kesehatan jiwa, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurut Ketua TP PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi PKK tahun 2016 pada tanggal 30 Mei-2 Juni lalu di Jakarta, serta rakon di tingkat Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mening­ katkan peran serta PKK dalam pembangunan bangsa, sekaligus sebagai upaya untuk mensukseskan program kerja tim penggerak PKK Kabupaten Pringsewu yang sudah diatur dalam rencana kerja,” kata Nurrohmah.

Bupati Pringsewu, Hi.Sujadi, dalam sam­­butannya saat membuka kegiatan tersebut di aula utama Kantor Pemkab Pring­sewu, Kamis (6/10) lalu, sangat men­

dukung diadakannya kegiatan dalam upaya meningkatkan peran dan pengetahuan, serta kinerja untuk mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Selain itu, mampu merumuskan kebijakan dan program kerja yang mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dikatakan bupati, salah satu kunci keberhasilan sebuah pekerjaan atau kegiatan adalah tertib administrasi, di samping sejumlah tertib lainnya, yang dikenal dengan 4 T, yakni tertib program, tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib hukum.

“Saya berharap sekali kegiatan kita ini dapat memberikan inspirasi bagi kita guna menciptakan keluarga yang sejahtera,” harapnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pringsewu, ketua Dharma Wanita Persatuan Ny.Nurhayati Budiman, serta jajaran GOW Kabupaten Pringsewu. (SBL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU 7 Karang Taruna Pringsewu Barat Gelar Pengajian Akbar tt

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

Pringsewu, FAKTUAL - Menyambut Tahun Baru Islam 1438 H, Karang Taruna dan Risma unit Rt 01 dan 02 Lk 07 Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu menggelar pengajian akbar di halaman rumah Imam Ulhaq, ketua Pemuda Lk 07 Pringsewu Barat, Minggu (02/10).

Hadir pada pengajian tersebut Bupati Pringsewu, perwakilan Polsek Peingsewu,Perwakilan Koramil Pringsewu Lurah Pringsewu Barat, Ketua Lingkungan 07 Pringsewu Barat, Ketua Karang taruna Lk 07 Pringsewu Barat Ketua Risma unit Rt. 01.Rt.02 dan seluruh masyarakat Pringsewu barat. Acara pengajian tersebut menghadirkan Ustat Mumui dari Tanjung Kemala Pagelaran sebagai penceramah.

H Sujadi pada kesempatan itu memberikan kesempatan karang taruna dan risma setempat untuk menyampaian keperluanya demi memajukan organisasi kepemudaan dan keagamaan di wilayah itu.

Dia juga mendorong pemuda di Pringsewu Barat bisa lebih

kreatif demi kemajuan lingkunganya.

Sementara, ketua Karang Taruna Lk.07 Pitono didampingi Ketua pemuda Lk.07 Imam Ulhaq menyampaikan, pengajian tersebut merupakan rangkain kegiatan menyambut tahun baru Islam 1438 H yang sebelumya diadakan berbagai perlombaan seperti lomba azan, baca Alquran dan lomba Busana Muslim.

“Syukur Alhandulilah sampai akhir acara semua berjalan lancar dan sukses,” katanya.

Irwan ketua pelaksana kegiatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada sesepuh lingkungan atas dukunganya dan Bupati Pringsewu yang berkenan hadir dalam kegiatan tersebut. Harapanya kegiatan semacam ini selalu diadakan disetiap tahunya.

Ustaz cilik Mumui dalam ceramahnya menekankan kepada seluruh umat muslim agar gemar bersedekah. “Bersedekahlah karena Allah SWT, jangan pelit-pelit,” ajaknya.

Mumui menjelaskan bahwa kegiatan memperingati satu Muharam diisi dengan pengajian sudah tepat karena kegiatan semacam ini menyangkut pendidikan agama Islam. (SBL)

UPT Pendidikan Banyumas Gelar Monev Pringsewu, FAKTUAL - Sebanyak 30 guru SD se Kecamatan Pagelaran Utara dan banyumas, Kabupaten Pringsewu mengikuti kegiatan Monitoring dan evaluasi (monev) yang diadakakan oleh Dinas Pen­ didikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabu­ paten Pringsewu melalui bidang Tenaga Pendidik (Tendik) di UPT Pendidikan kebu­

dayaan dan Pariwisata Kecamatan Banyu­ mas, bebera waktu lalu.

KUPT Dikbudpar kecamatan Banyumas H.Ismungin SPd saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini merupa­ kan evaluasi bagi para tenga Pendidik yang menerima tunjangan Profesi, fungsional dan tambahan penghasilan.

Sujadi Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI Pringsewu, FAKTUAL - Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indo­ nesia (TNI) ke-71 tingkat Kabupaten Pringsewu diperingati dalam suatu upacara di lapangan perkantoran Pemkab Pringsewu, Rabu (5/10). Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Pringsewu H.Sujadi, komandan upacara Kapten Inf. Puryanto, serta pembaca UUD 1945 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara PNS di lingkungan Pemkab Pringsewu oleh Bupati Pringsewu H. Sujadi didampingi Ketua DPRD H.llyasa, Dandim 0424 Letnan Kolonel Inf. Hista Soleh Harahap, Kapolres, Kajari, Sekdakab Pringsewu Budiman, serta piagam dan sertifikat dari Rindam Il Sriwijaya Muara­ enim kepada peserta pelatihan bela negara.

Selain itu ditampilkan pula sejumlah atraksi guna memeriahkan kegiatan terse­but, diantaranya penampilan prajurit batalyon Tri Wira Eka Jaya (TWEJ), Polisi Cilik (Pocil) dari polres dan polsek setempat, drumband, pencak silat, karate, serta kesenian kuda kepang. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, juga diadakan prosesi pemotongan nasi tumpeng oleh Dandim 0424 dan Sekdakab Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam amanatnya mengatakan peringatan HUT TNI ke-71 merupakan upaya untuk mewarisi semangat juang, keteladanan, dan patriotisme para pejuang kemerdekaan.

Dikatakan, dalam kurun waktu 71 tahun ini, TNI yang lahir dari rahim rakyat, ber­ juang bersama rakyat, telah menjalankan

tupoksinya sesuai amanat konstitusi, dimana sesuai konstitusi negara membe­ rikan tugas kepada TNI untuk memperta­ hankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

“Peringatan HUT TNI ke-71 ini juga harus menjadi momentum untuk mengingat kembali jatidiri TNl sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara yang profesional,” katanya.

Bersama rakyat pula, kata bupati, TNl juga harus terus mengawal dan menjaga pancasila dan bhinneka tunggal ika, karena dengan begitu, lndonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan kuat serta disegani oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia.

“Kita juga menyadari bahwa salah satu kepentingan nasional kita adalah tetap terjaganya kedaulatan dan keutuhan negara serta keselamatan bangsa, sehingga sangat dibutuhkan TNI yang kuat, hebat, tangguh, dan profesional, dengan didukung oleh segenap rakyat, sebagaimana tema HUT TNI ke-71 tahun 2016, yakni Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan lndonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tandasnya.

Terkait kenaikan pangkat sejumlah PNS, Bupati Pringsewu berharap agar lebih ditingkatkan kinerja dan kompetensi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara.

“Begitu pula bagi PNS lainnya yang belum berkesempatan dinaikkan pangkat­ nya, termasuk bagi para pegawai kontrak, tentunya tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta disiplin dalam bekerja selalu aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu,” tutupnya.

(PRI)

“Tujuan diberikannya tunjangan ini adalah untuk meningkatkan kinerja para guru agar lebih semangat sehingga berdampak baik pada peningkatan mutu guru. Dengan begitu, otomatis para siswa juga akan menjadi baik, dan prestasinya meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan tunjangan

itu diharapkan pendidikan di Pringsewu bisa lebih maju.

Hadir pada acara tersebut seluruh Tim Monev Dinas Pendidikan Kabupaten, KUPT Pendidikan Banyumas, H.Ismungin SPd, KUPT Pendidikan Pegelaran Utara H.Zainal Abidin,S.Pd dan Kepala Sekolah se Keca­ matan Banyumas. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

8

Siswa Mogok, Nunik Sambangi SMA Ma’arif Lamtim, FAKTUAL -- Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim menegaskan kepada pengurus sekolah agar jangan mengorbankan murid demi jabatan.

“Siapa pun kepala sekolahnya jangan sampai mengorbankan anak demi mendapatkan jabatan.

Mogok sekolah sama artinya dengan mengabaikan hak siswa,” tegas Chusnunia saat mendatangi SMA Ma’arif di Kecamatan Purbolinggo, Rabu (5/10).

Nunik –sapaan akrabnya – datang ke SMA Ma’arif Kecamatan Purbolinggo terkait mogok siswa terkait pergantian Kepala Sekolah Ketua Lembaga Ma’arif Lampung Timur Dwi Muhidin menjelaskan kepala sekolah SMA Ma’arif sebelumnya adalah Subandi, tapi kemudian diganti Kodratullah Sidiq. Namun, para siswa kemudian melakukan mogok belajar.

“Kami yakin mogoknya murid bukan karena pergantian kepala sekolah, tapi adanya provokasi yang menciptakan suasana tidak harmonis di lingkup SMA Ma’arif,” kata Dwi Muhidin.

Ia menilai pergantian kepala sekolah merupakan wewenang penuh dari pihak lembaga.

Namun, situasinya penuh unsur politik sehingga lebih baik dinetralkan dengan menempatan Noverisman Subing sebagai kepala sekolah.

“Insyaallah Desember sudah kondusif dan kepala sekolah dikembalikan kepada Khodra­ tullah Sidiq,” kata dia.

Mantan Bupati Lampung Timur Noverisman Subing menerangkan ia diberi amanah sebagai kepala sekolah SMA Ma’arif Purbolinggo hanya sebagai penenang situasi.

Bupati Ajak Warga Cegah Kaki Gajah Lampung Timur, FAKTUAL – Bupati Lampung Ti­mur Chusnunia Chalim mengunjungi salah satu Pos Filariasis atau kaki gajah di Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara, Rabu (05/10). Nunik –sapaan akrab Chusnunia- mengajak warga bersama-sama mengkonsumsi obat pencegah massal Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga).

Nunik juga meminta semua jajaran terutama camat dan kepala desa untuk mengimbau warganya mendatangi pos minum obat pencegahan.

“Warganya yang berusia 2-70 tahun datang ke pos minum obat untuk pencegahan filariasis,” kata dia.

Untuk diketahui, Dinas Kesehatan setempat menga­ dakan program bulan eliminasi kaki gajah (belkaga) dan sedang dilaksanakan di seluruh wilayah Lampung Timur telah dimulai sejak 1 hingga 10 Oktober 2016 ini.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur dr Evi Dar­wati, mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah pemberian obat pencegahan massal ( POPM) filariasis, yaitu pemberian obat cacing antifilariasis kepada seluruh warga masyarakat yang berumur 2 sampai dengan 70

tahun.

“Tahun ini adalah pelaksanaan tahun kelima sekaligus tahun terakhir, setelah dilaksanakan pemberian obat pencegahan massal di pos-pos pelayanan belkaga sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ini akan dilakukan penyisiran atau sweeping oleh petugas kesehatan untuk menemukan sasaran yang terlewatkan,” ujarnya.

(MUKLIS)

Mogok Sebelumnya, ratusan siswa SMA Ma’arif melakukan mogok karena dipicu karena pergan­ tian kepala sekolah.

Salah seorang siswa mengaku saat hendak masuk sekolah ternyata dilarang oleh penjaga sekolah atau satpam. Mereka beralasan masih ada permasalahan di sekolah yang belum diselesaikan.

“Karena tidak boleh masuk, saya pulang.

Memang banyak siswa yang tidak masuk sekolah, tapi ada juga yang tetap masuk,” kata dia.

Wali murid SMA Ma’arif, meminta anaknya untuk tetap masuk sekolah. Pergantian kepala sekolah dan guru merupakan masalah interenal pengelola sekolah dan jangan sampai berimbas kepada siswa.

“Jangan sampai siswa justru diprovokasi untuk tidak masuk sekolah,” kata dia.

Guru SMA Ma’arif Budi mengatakan selama 15 hari telah terjadi mogok sekolah yang dilakukan oleh sejumlah siswa. Dari total 500an siswa, sekitar 400 orang tidak masuk sekolah.

Menurut dia, mogok yang dilakukan pelajar bermula setelah adanya pergantian kepala sekolah. Kepala sekolah yang baru membuat kebijakan dengan menon-aktifkan 5 orang guru. “Sejak saat itu sejumlah siswa banyak yang tidak sekolah,” kata Budi.

Namun, Budi tidak mengetahui pasti apakah siswa mogok sekolah karena tidak terima kepala sekolah diganti atau ada tekanan dari pihak lain. “Siswa yang tadinya tidak masuk, sudah mulai datang ke sekolah,” katanya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

9

ATASI KEMACETAN BANDARJAYA

Pemkab Lamteng Wacanakan Pembangunan Jalur Dua

Lampung Tengah, FAKTUAL – Kemacetan yang kerap terjadi di jalur lintas Bandarjaya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) dan kepolisian lalu lintas Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam mengatasinya, Pemkab setempat akan mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembangunan jalur lingkar barat dan pembangunan jalur dua di Bandarjaya.

Hal ini diungkapkan Bupati Lampung Tengah

DR. Ir. Mustafa usai menghadiri upacara syukuran HUT lalu lintas Polri di simpang tugu Pepadun Kecamatan Gunungsugih Lampung Tengah, Senin, 3/10/2016.

“Pembangunan jalur dua sedang kami wacanakan, akan kami ajukan ke kementerian PU. Kami juga akan mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan jalan tol dan jalur lingkar barat. Dengan ini diharapkan kemacetan di Bandarjaya dapat diurai,” ungkap­ nya.

Dia juga berharap di usianya ke-61, kepolisian bisa bekerja secara professional, mampu meng­ ayomi dan memberikan kepercayaan masyarakat.

Tingkat pelayanan dengan menjadi mitra masyarakat. Sebaliknya, kata dia, pengendara juga diharapkan patuh dengan peraturan berlalu lintas.

“Jangan jadi polisi yang ditakuti masyarakat.

Ciptakan lalu lintas yang tertib di Lampung Tengah. Hari ini juga telah diangkat 5 personil yang akan menjadi duta tata tertib lalu lintas,

saya harap keterlibatan mereka semakin mening­ katkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas,” ujar Mustafa.

Pada kesempatan itu, Mustafa juga mengapre­ siasi kinerja kepolisian yang telah berusaha keras mewujudkan Lampung Tengah yang kon­ dusif, aman dan tertib. “Sejauh ini sudah kinerja sudah baik, mohon ditingkatkan. Jadi polisi yang visioner dan terus mengedukasi masyarakat untuk tertib berkendara,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Lampung Tengah AKBP Dono Sembodo menuturkan HUT lalu lintas Bhayangkara Polri ke-61 ini menjadi refrleksi bagi jajaran kepolisian untuk lebih baik lagi, menjadi personil yang professional, modern dan dipercaya masyarakat.

Terkait kemacetan di Bandarjaya, Kapolres mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, mulai dari melakukan rekayasa lalu lintas, gotong royong membangun jalan dan upaya lainnya.

“Kedepan bersama Pemkab kami upayakan untuk pengajuan pembangunan jalur dua dan perluasan jalan. Tak hanya kinerja kepolisian yang ditingkatkan, saya juga minta agar pengen­ dara agar tertib berkendara, sehingga kemacetan dapat diminimalisir,” pungkasnya.

Selain melantik 5 personel duta tata tertib lalu lintas, perayaan HUT lalu lintas Polri juga diwarnai aksi membagi-bagikan bunga terhadap pengendara yang melintas di jalur lintas tengah.

(SYAH)

Lewat PSHT Mustafa Siap Lestarikan Pencak Silat di Lampung Lampung Tengah, FAKTUAL – Sebanyak 350 warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lampung Tengah disahkan di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Kecamatan Gunungsugih, Selasa (4/10/2016) malam. Acara yang juga digelar untuk memperingati syuroan ini dihadiri sekitar lima ribuan warga PSHT dan pengurus PSHT se-Lampung.

Ketua PSHT Cabang Lamteng Kang Mas Harto Wahono menerangkan dari 350 anggota yang disahkan, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa termasuk didalamnya. “Total warga baru ada 712. Sebanyak 350 disahkan di sini.

Sisanya akan disahkan di Padepokan PSHT, Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi­ besar, pada 14 Oktober 2016,” katanya.

Dia mengaku bangga Bupati Mustafa resmi menjadi bagian perguruan PSHT. Dia berharap keikutsertaan bupati akan semakin menghidup­ kan PSHT di Lampung khususnya di Lampung Tengah. PSHT juga mengamankan jabatan Pembina PSHT Lampung Tengah di pundak Bupati Mustafa.

Dia menambahkan ada sekitar 80 ribu anggota PSHT di Lampung. Ini adalah potensi yang harus dikembangkan untuk kemajuan organisasi. “Mari kita jadikan PSHT sebagai jembatan untuk melahirkan prestasi-prestasi yang bisa membawa Lamteng ditingkat provinsi dan nasional,” pungkasnya.

Sementara itu Drs. Raden Nurjoko, mewakili perguruan PSHT Pusat Madiun menuturkan pengesahan warga baru PSHT dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia. Bergabungnya bupati Lampung Tengah Mustafa ke PSHT

menjadi bukti tingginya kepercayaan terhadap PSHT. “Ini juga menjadi bukti eksistensi PSHT di Lampung Tengah. Manfaatkan sebaik-baiknya.

Jadilah perguruan bela diri yang solid, bermarta­

bat dan bermanfaat masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Mas Raden ini.

Disahkan sebagai warga baru PSHT, Mustafa mengaku sangat bersyukur dan siap membu­ mikan PSHT di bumi Lampung terutama di Lampung Tengah. Ia siap mengembangkan seni bela diri di Lampung melalui bendera PSHT. Pada kesempatan itu Mustafa mengajak para anggota PSHT agar tak hanya melakukan pemberdayaan internal, tetapi juga mampu berperan di tengah masyarakat, menjadi teladan dan bisa menjadi pengayom masyarakat.

“Aktif dibela diri, potensi kita sebaiknya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya yakni membantu warga untuk menciptakan keamanan di wilayah masing-masing,” ungkap­ nya.

Pencak silat, kata Mustafa, merupakan akar budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Tak hanya aktif di organisasi, anggotaPSHT diharap­ kan bisa melahirkan prestasi-prestasi yang membawa harum nama Lampung Tengah.

Hadir dalam acara tersebut Dandim 0411/ LT Jajang Kurniawan, Koordinator Wilayah PSHT Provinsi Lampung Edi Sunyoto mengata­ kan, Wakapolres dan pengurus PSHT seLampung.

(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

Adipati Lantik 162 Pejabat Waykanan

Waykanan, FAKTUAL - Bupati Waykanan Raden Adipati Surya melantik 162 pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Waykanan di gedung serba guna (GSG) pemkab setempat Jumat (7/10).

Pejabat yang dilantik rerdiri dari satu eselon II, lima eselon III, dan sisanya 156 pejabat eselon IV. Adipadi mengatakan, pejabat eselon 3 dan 4 adalah motor penggerak dalam sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena itu, pejabat di eselon ini hendaknya dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas di tempat kerjanya.

Tujuan dari mutasi ini, kata Adipati adalah untuk mengisi formasi jabatan yang kosong dan melakukan promosi, merupakan pembinaan dan pengembangan karier serta sebagai upaya untuk melakukan penyegaran terhadap jajaran pejabat struktural yang ada. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

“Coba berfikir out off the box atau di luar teks book, demi kemajuan pembangunan di Waykanan guna menjadikan daerah ini menjadi kabupaten yang berdaya saing di tahun 2021,” ujar Adipati.

Kalau untuk kemajuan dibutuhkan ide-ide yang di luar teks book, silakan diajukan kepada kepala SKPDnya dan jangan takut berbuat salah dalam bekerja, karena itu lebih baik daripada

tidak berbuat sama sekali, tambah Adipati.

“Promosi dan rotasi di lingkungan birokrasi pemerintahan adalah merupakan hal biasa.

Promosi diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan atas prestasi kerja dan kinerja yang telah saudara berikan selama ini. Sedangkan rotasi dilakukan guna memberikan suasana dan tantangan baru, sehingga aparatur tidak terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang cenderung membosankan serta untuk menimbulkan motivasi baru ditempat tugas baru,” kata dia.

Adipati menjelaskan, pemberlakuan undangundang nomor 32 Tahun 2004 menuntut pemerintahan di daerah untuk mampu menata manajemen sistem penyelenggaraan pemerintah­ an di daerah. Daerah dituntut untuk mampu menciptakan sistem penyelenggaraan pemerint­ ahan daerah yang efektif dan efisisen sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan terberat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini adalah, bagaimana merumuskan aturan main baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau aturan

yang lain yang tidak bertentangan dengan per­ aturan yang lebih tinggi, tidak multi tafsir dan memihak kepada kepentingan masyarakat, bagaimana menata lembaga dan kelembagaan yang ada di daerah saat ini sehingga sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 38 dan 41 tahun 2007, serta bagaimana meningkatkan motivasi, kapabilitas, dedikasi dan integritas aparatur penyelenggaran pemerintahan di daerah. Sehingga manajemen penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Way Kanan dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan termasuk saudara-saudara yang hari ini di lantik untuk secara bersamasama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan kedepan dan bersatu padu untuk mewujudkan visi dan misi Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” harapnya.

Disamping itu pencapaian visi dan misi dimaksud mustahil dapat tercapai tanpa kebersamaan dan kesatuan seluruh stake holder yang ada di Way Kanan. Mari kita ciptakan kebersamaan serta menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Way Kanan. Pembangunan di Way Kanan akan berhasil dengan baik bila kita bisa menciptakan Kebersamaan, kekompakan dan bersatu.

Jabatan yang diberikan kepada saudara adalah amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati. Amanah yang diberikan kepada saudara bukan hanya sekedar kepercayaan tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan ”Kepemerintahan Yang Baik” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Menurut dia, para pejabat yang baru dilantik akan terus dievaluasi dan diberikan waktu tigsa sampai empat bulan ke depan. “Kalau tidak mampu, silakan minggir akan dicarikan orang lain untuk menggantikan,” katanya.

Mereka yang dilantik saat ini, kata dia, tidak diberlakukan tes narkoba, karena dana yang dibu­tuhkan sangat besar. Tetapi nanti akan dites narkoba kepada semua ASN yang ada di Waykan­an.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Waykanan Ahmad Basyar yang didampingi Sekretatris BKDD Paryanto menjelaskan, jumlah mereka yang dilantik saat ini sebanyak 162 orang, terdiri dari eaelon II, 1 orang, eselon III 5 orang, dan eselon IV 156 orang.

(MAN GS/RSD)

Warga Kembalikan Senpi Ilegal Pesawaran, FAKTUAL - Pengembalian senjata api (senpi) Ilegal milik warga, merupakan langkah Konkrit kesinergian Kepolisian, TNI dan Pemkab Pesawaran untuk menaikkan iklim Investasi.

Demikian ditegaskan Kapolres Lampung Selatan, AKBP Adi Ferdian, saat melaksanakan pers rilis pengembalian senpi Ilegal milik warga ke pihak kepolisian, di Kantor Polsek Tegineneng, Kamis (6/10).

“Kegiatan ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendukung program pemerintah Pesawaran, yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan,” ujar Kapolres.

Kemudian, lanjut Kapolres, memajukan daerah harus dibarengi dengan keamanan serta ketentraman di daerah tersebut, dengan kondisi itu, iklim investasi akan semakin bertumbuh.

Kapolres juga mengimbau, agar seluruh warga di Pesawaran, khususnya di Kecamatan Tegineneng, dapat mengembalikan senpi ilegal yang masih ada saat ini.

“Saya mengimbau warga, jika masih memiliki senpi ilegal agar diserahkan kepada kepolisian,” tutur dia.

Kapolres juga menegaskan, jika masih ada warga yang masih menyimpan, dan tertangkap membawa senpi ilegal, pihak kepolisian akan

mengambil langkah hukum untuk dijalankan.

Sementara itu, Bupati Pesawaran yang turut hadir dalam kegiatan pers rilis di Kantor Polsek

Tegineneng menjelaskan, bahwa pengembalian senpi Ilegal ini merupakan langkah positif.

Bupati, berharap, kesadaran masyarakat

mengembalikan senpi yang masih beredar, agar tidak lagi timbul masalah kriminal di masyarakat.

“Harapan Pemkab, Jangan sampai ada lagi senjata ilegal di Kecamatan Tegineneng, dan di Kabupaten Pesawaran,” ujar dia.

Selain itu, Bupati mengapresiasi langkah Polri, TNI serta Aparatur Desa setempat, yang sudah dapat menggalakkan Kantibmas dengan melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat.

“Saya harap agar, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di desa - desa lain, untuk mengubah mindset masyarakat luar, yang mengatakan Tegineneng, Pesawaran sarang kriminalitas, inilah buktinya masyarakat mau ada perubahan,” jelas Dendi.

Dilanjutkan oleh Ketua DPRD Pesawaran yang juga hadir dalam acara tersebut, dimana penyerahan senjata api ilegal adalah langkah baik dari warga.

Dikatakan dia lagi, menggunakan jenis senjata api, pihak kepolisian perlu dilakukan test psikologi. Namun, kekhilafan masih ada, jika dipakai oleh masyarakat biasa sangat berbahaya.

“Inilah langkah konkrit pemkab Pesawaran mendukung kepolisian, mengkondusifkan daerah menaikkan dan membantu pertumbuhan iklim investasi,” terang dia. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

11

Tiyuh Margo Kencana Rapat Susun APBT Tubaba, FAKTUAL - Tiyuh (desa) Mar­go Kencana, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat rencana pem­ bangunan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) Tahun 2017.

Rapat yang dilaksanakan di kantor Tiyuh Margo Kencana, Selasa (4/10), dipimpin langsung Kepalo Tiyuh Nur Edi, S.Ag tersebut mengajak aparatur tiyuh, ketua BPT,RK, RT serta warga bermusya­ warah agar tidak ada selisih paham atau salah pengertian terhadap pembangunan yang telah di laksanakan maupun yang akan di laksanakan di tahun 2017 men­ datang.

Nur Edi mengungkapkan, dengan rapat ini pihaknya akan membahas pembangunan tiyuh Margo Kencana baik yang sudah maupun yang belum.

“Dalam hal rapat ini saya menginginkan bersama-sama kita bermusyawarah untuk

mufakat, jangan ada yang bersifat buruk sangka. Yang sudah diperbaiki infrastruk­ turnya atau pembangunannya jangan berbangga hati, disitu ada tugas kita bersama untuk menjaga dan merawatannya agar tidak mudah rusak, bagi yang belum akan kita lakukan pembangunannya di tahap 2 ini tahun 2017 mendatang,” ujarnya.

Dia berharap ketua RT dan RK bersama warga bisa melaporkan wilayah mana yang diprioritaskan untuk perbaiki atau kita bangun infastrukturnya baik di tahap ke 2 nanti.

“Saya juga mengingatkan untuk RT dan RK yang belum kebagian dalam pembenahan infrastruktur tiyuh jangan berkecil hati semua akan kita perbaiki dengan tahap-tahap yang telah kita sepakati.

Dalam setiap penggunaan dana desa tahun ini atau tahun berikutnya agar pengguna­ annya secara transparan yang di ketehaui oleh warga menuju masyarakat yang nya­ man dan sejahtera,” ungkapnya. (HER)

Disdukcapil Rekam E-KTP di Panaraganjaya Tubaba, FAKTUAL – Program jemput bola perekaman e-KTP (KTP Elektronik) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di Kelurahan Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, disambut antusias masyarakat setempat.

Perekaman dipusatkan di Kantor Kelurahan Panaraganjaya, Jumat (7/10) bertujuan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan pembuatan KTP elektornik.

“Program ini untuk memudahkan warga agar tidak perlu jauh lagi pergi ke kantor Disdukcapil untuk merekam data e-KTP sehingga warga dapat melakukan aktivitas kerja seperti biasa usai melakukan perekaman,” kata Lurah Panaraganjaya Rilman M. Dia menambahkan, e-KTP penting dimiliki oleh warga untuk mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti BPJS Kesehatan, termasuk syarat mendapatkan hak pilih dalam pilkada 2017 mendatang.

Terkait Pilkada Disdukcapil Tubaba mene­ rapkan kebijakan untuk memberikan surat

keterangan identitas kependudukan bagi warga yang sudah melakukan perekaman data e-KTP namun belum mendapatkan hasil cetak kartu tersebut.

Kepala Disdukcapil Tubaba, Lukman mengatakan surat keterangan identitas kependudukan itu, dapat digunakan warga untuk mendapatkan hak pilih saat pemilihan kepala daerah (pilkada) bulan Februari tahun 2017 mendatang.

Menurut dia, pemberian surat keterangan tersebut berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri untuk memberikan hak pilih kepada warga yang belum memiliki bentuk fisik e-KTP. Sedangkan untuk warga yang belum mela­kukan perekaman e- KTP, namun sudah terdaftar pada kartu keluarga (KK), maka disdukcapil akan langsung memasukan nama yang bersangkutan ke dalam sistem, agar bisa mendapatkan hak pilih dalam pilkada.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan syarat bagi masyarakat untuk memberikan hak pilih dalam pilkada.

Syarat itu adalah warga wajib memiliki e-KTP. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

12

6000 Orang Meriahkan Selamatan Budaya Tubaba, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menggelar selamatan budaya di Islamic Centre dan Sesat Agung, 11 – 12 Oktober 2016.

Kegiatan ini untuk mengingatkan masyarakat dengan adat budaya yang ada di daerah masing-masing.

Selamatan budaya tersebut rencananya akan dihadiri Menteri Agama, duta besar dari Belgia dan Jepang, Gubernur Lampung dan Dewan Kesenian Lampung.

“Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri 6000 orang, kita berharap acara ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Asisten I Pemkab Tubaba, Agus Subagyo.

Ketua pelaksana kegiatan Akra mengatakan, acara tersebut dimulai dengan pepung yang di pimpin oleh 11 masyarakat adat,yang rencananya untuk pemberian nama sesat agung, setelah itu dilanjut dengan pawai budaya yang terdiri dari 3 kelompok yakni kelompok pertama di pimpin oleh masyarakat adat, kelompok ke dua di pimpin oleh masyarakat seni budayayakni reok dan kuda lumping,yang ke tiga dipimpin oleh grup hadro sebanyak 200 orang,selain itu juga di tugu rato akan ada

musik yang di bawakan oleh 19 sekolah yang ada di kabupaten Tubaba.

“Acara nanti juga akan ada launching tari baru karya dari Hartati. Rencananya tarian tersebut juga akan diambil untuk simbol tari dari Tubaba,selain itu juga ada pembacaan karya sastra yang ditulis oleh 9 sastrawan dengan judul “kerja sastra” dari tubaba,yang pernah di launching di institut jakarta di bulan Agustus lalu,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas PU Iwan Nursalin mengung­ kapkan, guna mensukseskan acara tersebut pihaknya telah mempersiapkan sarana prasarana disekitar komplek Islamic Centre dan Sesat Agung.

“Ada 11 paket pekerjaan yang sedang dipersiapkan, seperti Masjid yang kondisinya sudah 85% terkendala pengadaan plapon dan adanya sudut-sudut yang belum dikerjakan, sesat agung sudah mencapai 90%, Taman residiping sudah 100%, jembatan tahap pertama sudah mencapai 99%, beton modul sudah 100%,pengadaan jenset 100%,rumah jenset dan rumah panel baru 80%,saluran listrik baru mencapai 30%,sumur bor terdiri dari 6 titik sudah 100%.perlu diketahui juga semua bangunan ini kita targetkan bulan desember selesai,” ujarnya. (HER)

Ustaz Fikri Haikal Isi Tablig Akbar di Tubaba

Tubaba, FAKTUAL – Ustaz HM Fikri Haikal MZ mengisi tausiah pada tabliq akbar dalam rangka menyambut tahun baru Islam yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba).

Acara yang dipusatkan di Masjid Agung Nurul Huda, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis (6/10), itu untuk menpererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa peduli antar sesama muslim.

Sekda Tubaba, Herwan Sahri mewakili Bupati setempat mengatakan, tabliq akbar ini merupakan salah satu peran aktif umat islam dalam membangun aspek mental

spiritual.

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus bentuk komitmen Pemkab dalam melaksanakan pembangunan bidang keagamaan,” tuturnya.

Sementara, Ketua Majelis Taklim AlIstoqomah, Ny Kornelia Umar pada kesempatan itu mengimbau masyarakat agar menjaga kebersamaan dan meningkatkan keimanan untuk menggapai ridho Allah SWT. Ustaz Fikri Haikal dalam tausiahnya menyampai­kan, dalam memperingati tahun baru Islam 1 Muha­ram 1438 H harus diba­rengi semang­at mening­katkan kualitas iman.

“Kita lihat kisah nabi, yang hijrah dari Madi­nah ke Mekah mening­galkan anak istri, harta benda melintasi pa­dang pasir yang tandus hanya un­tuk mencari nilai-nilai iman.

Zaman bisa ber­ubah tapi keimanan jangan sampai ber­ubah, hukum untuk orang miskin cepat berlaku tapi kalo untuk orang kaya

pura-pura tidak tahu tajamnya kebawah tumpulnya keatas,” kata putra almarhum dai sejuta umat KH Zainuddin MZ itu.

Ia mengajak orang tua agar selalu membimbing anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai keimanan karena saat ini kita sedang perang idiologi, perang dengan keyakinan.

“Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak dan bertanggung jawab memberi pendidikan bagi anak. Namun yang terjadi saat ini, banyak orang tua yang ingin anaknya berprestasi, lulus sekolah bisa langsung kerja tetapi tidak memperhatikan apa pendidikan ahlak sehingga mereka mudah terjerumus ke perilaku negatif,” ungkap­nya.

(HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA 13 Empat Tahun GSMK Telah Bangun 1.298 Unit Infrastruktur Kampung BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

Tulangbawang, FAKTUAL - Melalui program unggulan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang telah membangun ribuan unit fasilitas infrastruktur di seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

Empat tahun dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, program GSMK yang digagas langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A Rozak,MS dan Heri Wardoyo,SH, telah membangun sebanyak 1.298 unit fasilitas infrastruktur yang tersebar di 147 kampung dan 4 kelurahan, di 15 kecamatan se-Tulang Bawang.

Hasil pembangunan GSMK tersebut juga telah dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan selain

hasil pembangunan secara fisik, kesuksesan program ini juga dinilai telah mampu mengembalikan semangat dan budaya gotong royong masyarakat. Dengan adanya GSMK, saat ini partisipasi dan swadaya masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tulang Bawang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang Hamami Ria, S.Sos saat memberikan data pembangunan GSMK ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, Rabu 5 Oktober 2016 menjelaskan, pada tahun 2016 ini program GSMK masih berjalan di kampung-kampung.

“GSMK adalah program pembangunan Pemkab Tulang Bawang yang telah banyak memberikan manfaat dan demi kepentingan masyarakat. Ribuan unit infrastruktur telah dibangun GSMK sejak tahun 2013 hingga 2016 ini. Tidak hanya itu, dengan GSMK saat ini partisipasi masyarakat juga semakin meningkat dalam mendukung pembangunan di Tulang Bawang,” ujarnya.

Dengan kesuksesan GSMK yang sudah dilaksanakan selama empat tahun ini, Kepala BPMPK Hamami Ria menambahkan, bahwa dirinya atas nama Bupati dan Wakil Bupati serta Pemkab Tulang Bawang juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif masyarakat dalam mensukseskan program GSMK. Dan Ia pun berharap, agar masyarakat dan semua pihak dapat terus mendukung keberhasilan dari program yang sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat ini. (WAN)

Dari data BPMPK Kabupaten Tulang Bawang, berikut berbagai infrastruktur yang telah dibangun GSMK tahun 2013-2016 di kampung-kampung:

Balai Kampung 12 unit, Membuka Jalan Baru 1 dengan panjang 1400 m, Drainase 94 unit, volume 44.559 m, Gedung PAUD 2 unit, Posyandu 1 unit, Gorong-gorong 521 unit, volume 12.759 m, Jalan Onderlagh 303 unit, panjang 296.717 m, Jalan Rabat Beton 70 Unit, panjang 47.150 m, Jembatan 128 unit panjang, volume 1.045 m, Jalan Lapen 6 unit, volume 2.945 m, Podium Olahraga 1 unit, Rehab Balai Kampung 12 unit, Talud 78 unit, volume 6.103 m, Tiang Jerambah Beton 6 unit, volume 2.223 m, Timbun Tanah 60 unit, volume 67.108 m, Paving Blog 3 unit, volume 2.710 m.

Bupati Harapkan Penyuluh Pertanian Harus Selalu Dekat dengan Petani Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang Bawang Ir. Hanan A Rozak,MS menginstruksikan kepada para PPL dan penyuluh pertanian di Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat selalu hadir di tengah-tengah petani, agar produktivitas petani dan hasil dari pertanian dapat lebih maksimal.

“Penyuluh harus hadir setiap waktu mendam­ pingi petani, lakukan pendekatan-pendekatan ke petani, kalau perlu kerumah-rumah dan berikan program yang baik tentang pemahaman tentang pola bercocok tanam yang baik dan benar,” kata Bupati Hanan A Rozak pada acara Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Evaluasi Tanam Gadu Musim Tanam tahun 2016 dan Pemantapan Musim Tanam Rendeng tahun 2016/2017 di Kabupaten Tulang Bawang.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pemkab Tulang Bawang Rabu 5 Oktober 2016 tersebut, juga dihadiri diantaranya oleh Dandim 0426/Tulang Bawang, Kepala BP4K Ahmad Sukur, para pejabat Pemkab Tulang Bawang, dan seluruh PPL yang berjumlah 105 yang ada di Tulang Bawang.

Lebih lanjut Bupati Tulang Bawang Hanan A Rozak meminta, agar Satuan Kerja terkait

bisa selalu menghidupkan peran dari semua petugas lapangan pertanian yang ada.

“Saya minta PPL agar dapat selalu hadir, dan dapat bersosialisasi dengan petani, jangan tinggalkan petani. Ini pesan saya. Saya juga berharap agar lahan dari cetak sawah yang sudah dibangun harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani dengan dibantu tugas dan peran PPL,”.

“Petugas penyuluh lapangan wajib berada di lapangan baik yang berstatus PNS maupun tenaga kontrak. Penyuluh harus hadir mendam­ pingi semua kelompok tani. Bantu petani tentang bagaimana cara bercocok tanam yang benar. Kalau ini dilakukan maka pembangunan bidang pertanian akan berjalan baik,” tegas Bupati.

Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya paham dengan dunia pertanian. “Saya juga adalah bagian dari pertanian. Jadi terus lakukan koordinasi yang baik untuk seluruh PPL untuk membantu meningkatkan hasil pertanian Tulang Bawang agar target Provinsi 1 juta ton dapat tercapai. Mari kita wujudkan sektor pertanian yang lebih baik lagi,” tandas Bupati Hanan A Rozak. (WAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

Tulangbawang, FAKTUAL - Pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan di lingkungan Kampung Gunungtapa Ilir, Kecamatan Ge­ dungmeneng, Kabupaten Tulang Bawang yang dikerjakan CV Kuala Kencana mendapat respon positif dari masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat Kampung Gunungtapa Ilir, Suardi mengaku gembira dengan dibangun jalan aspal yang selama ini memang sudah

dinanti-nantikan masyarakat.

“Masyarakat Gunungtapa Ilir sudah sejak lama mendambakan dibangunnya jalan ini, hasil pekerjaan bagus sesuai harapan, tidak asalasalan dan mudah-mudahan tahun datang dapat dilanjutkan oleh pemerintah Pemkab Tulang Bawang,” ujar Suardi dengan nada gembira.

Dia berharap, seluruh rekanan yang ada di Tulangbawang benar-benar memperhatikan

kualitas pekerjaan dan tidak semata-mata mencari keuntungan saja.

Sementara, Direktur CV Kuala Kencana, Rio Saputra mengatakan, pihaknya mendapat Paket P5K 16.65 dengan nilai Rp995.832.000 untuk pembangunan berupa pengaspalan ruas jalan lapen sepanjang 1578 meter kemudian membuat 3 titik gorong–gorong, pemasangan batu onderlag sepanjang 202 meter dan pem­

Pelaksanaan GSMK di Kuala Teladas Sesuai Harapan Tulangbawang, FAKTUAL – Masyarakat Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang menilai pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kampung mereka berupa rehab ruas jalan dan jembatan sudah sesuai harapan.

Ketua Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas) Kuala Teladas Parno mengungkapkan, program GSMK yang sedang dikerjakan yakni merehabilitasi Ruas Jalan berupa jembatan sepanjang kampung kuala yang terbuat dari liang pancang paralon yang diisi dengan coran pasir dan batu semen di atasnya kayu balok berlantai papan lebar jalannya 150 meter .

“Pekerjaannya mulai dari hulu sampai ke hilir lebih kurang 2.000 meter Rehabilitasi jembatan jalan ini udah mulai dari awal program GSMK sampai tahun ke empat tahun ini namun belum juga selesai,” ujar Parno didampingi Bendahara Harun Sekretaris Rohman .

Semantara, Kepala Kampung Kuala Herni saat diminta keterangan mengatakan jalan jembatan Kampung sudah berjalan tahun ke empat insya Allah tahun depan sudah pul dari hulu sampai ke hilir.

“Hanya lebih kurang 150 Meter lagi yang akan kami rehab tahun depan kalaupun ada kelebihan danakami arahkan ke balai Kampung yang masih kami perlu lanjutkan,” ungkap Herni. (MAN TB)

14

buatan saluran Drainase sepanjang 280 meter.

“Kami bekerja profesional dan tidak mau asal jadi, ini semua untuk masyarakat Tulang­ bawang khususnya warga Gunungtapa Ilir.

Kami sangat mendukung program pembangunan di Kabupaten ini, jadi apa yang kami kerjakan diusahakan hasilnya semaksimal mungkin,” ujar Rio didampingi rekanan lainnya A Majid saat diwawancara SKM Faktual. (MAN TB)

Kementerian Pertanian

Bangga Dengan Tulang Bawang

Tulangbawang, FAKTUAL –Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengungkapkan kebanggaannya kepada Kabupaten Tulang Bawang.

Pasalnya kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur ini, dinilai mampu meningkatkan sasaran luas tanam pertanian yang melampaui target, serta juga ikut mendukung over target pada sasaran luas tanam Propinsi Lampung.

Hal itu disampaikan oleh Dirjend Holtikultura Kementan RI, Spudnik Sujono yang hadir mewakili Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pada acara Panen Raya sekaligus Tanam Padi serentak di lahan cetak sawah di Kampung Bumisari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Kamis 29 September 2016.

Kementan menilai, program pertanian yang dijalankan di Kabupaten Tulang Bawang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta melibatkan dukungan unsur TNI AD, hasilnya cukup memuaskan.

Hal itu diantaranya terbukti dari telah dilaksanakan cetak sawah seluas 4.750 Ha di Kabupaten Tulang Bawang.

Dirjend Holtikultura, Spudnik Sujono menjelaskan dari sasaran luas tanam Provinsi Lampung 824.266 ha telah meningkat menjadi 828.228 ha. “Jumlah melampaui target 100%. Bangga lagi dengan kinerja Kabupaten Tulang Bawang yang targetnya 64,196 ha menjadi 64,453 ha, melampaui target. Upaya ini harus pertahankan dan semoga dapat ditingkatkan lagi dan bisa Kabupaten Tulang Bawang masuk sumber penyumbang produksi Provinsi Lampung terbesar. Di Lampung mendapat luas tanam cetak sawah 11.712 ha, di Tulang Bawang khususnya 4.750 ha. Semua ini tak lepas dari Kerja keras,kerja cerdas, dengan koordinasi yang baik,” terangnya.

Pada acara di Rawa Pitu tersebut, Dirjend Holtikurtura juga menyerahkan sejumlah bantuan pertanian dari Kementan kepada petani setempat. Menurutnya, bantuan alat mesin pertanian untuk Provinsi Lampung cukup banyak termasuk bagi Kabupaten Tulang Bawang untuk pertanaman padi.

“Mohon alat mesin yang diterima digunakan atau dikelola semaksimal mungkin dan dipelihara, serta dirawat agar bisa dikelola secara profesional, Tahun 2017 masih kita sediakan alat mesin pertanian sampai dengan pengolahan hasil, kita persembahkan dalam rangka terutama untuk mengatasi tenaga kerja dan percepatan tanam,” ujarnya. (WAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

15

Penyematan Baret Tandai Penutupan Pelatihan Dasar Pol-PP

Mesuji, FAKTUAL - Sebanyak 102 peserta selesai mengikuti Pelatihan Dasar Anggota Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Mesuji Tahun 2016. Adapun

sebanyak 102 peserta tersebut terdiri atas 93 peserta putra dan sembilan peserta putri dan telah menyelesaikan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan

Simpang Pematang dari tanggal 27 September sampai dengan 4 Oktober 2016.

Upacara penutup­ an pelatihan dasar dilaksanakan di La­ pa­ngan Taman Ke­ hati, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tan­jung Raya, Selasa (04/10) lalu dan diha­ diri oleh Bupati Mesuji Khamami, Kepala SatpolPP Kabupaten Me­suji Kom­ pol Mahyuddin Pulungan, Danramil 426-01/Mesuji Mayor Inf I Ketut Subangga, Kapolsek Tanjung Raya AKP Kurmen, dan beebrapa pejabat pada lingkup Pemkab Mesuji.

Penutupan ditandai dengan pemasangan baret secara simbolis oleh Bupati Mesuji dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada peserta Pelatihan Dasar, sekaligus sebagai tanda bahwa mereka telah resmi menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji.

Dalam sambutannya, Bupati Khamami berpesan agar Satpol-PP Kabupaten Mesuji tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan.

Lanjutnya, sebagai anggota Satpol-PP dituntut untuk memiliki ketegasan, namun tetap mengedepankan kesantunan, cara-cara persuasif,

dan pem­ bi­na­an secara bi­ jaksana.

“Tunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji memiliki jiwa profesional, serta mampu melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggara­ kan perlindungan masyarakat, sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,” ujarnya. (TAB)

Guru PNS Non Sertifikasi Terima Tambahan Penghasilan Mesuji, FAKTUAL - Sebanyak 600 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapat sertifikasi di Kabupaten Mesuji menerima tunjangan tambahan peng­ h a ­ silan, Selasa

(04/10/2016).

Tunjangan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mesuji, Khamami di Halaman Rumah Dinas Bupati Mesuji, didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Indra Kusuma Wijaya, Asisten Bidang Administrasi Umum, Nawawi Matni, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Syamsudin.

Penyerahan tunjangan tambahan pengha­ silan bagi guru non PNS ini merupakan perio­de Triwulan II Tahun 2016. Tunjangan diberikan kepada 600 guru, yang terdiri atas tujuh orang guru TK, 377 orang guru SD, 111 orang guru SMP, 60 orang guru SMA, dan 45 orang guru SMK. Besaran tunjangan yang diberikan sebesar Rp.250.000,- per bulan.

Bupati Khamami berharap dengan diberi­ kannya tunjangan tersebut dapat bermanfaat bagi tenaga pendidik dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan salah satu wujud penghargaan Pemerintah kepada tenaga pendidik atas kerja keras dan dedikasi

di bidang pendidikan.

“Namun, saya berharap agar perhatian tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kinerja dan kedisiplinan,” ujarnya.

Tax Amnesty Pada kesempatan itu, Khamami mengajak para guru untuk mendukung Program Peng­ ampunan Pajak atau Tax Amnesty yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan Pemerintah.

Khamami mengatakan pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Melalui peraturan tersebut, wajib pajak diberikan keringanan dari sanksi administrasi dan sanksi lainnya akibat tunggakan pajak yang belum dilunasi. Untuk itu, dirinya mengajak untuk memanfaatkan kesempatan ini, baik wajib pajak perorangan, badan usaha maupun perusahaan, untuk melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki.

“Saya mengajak kita semua untuk bersama

menyukseskan Program Pengampunan Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Bagi yang masih memiliki tunggakan pajak agar segera melu­ nasinya, manfaatkan program Pengampunan Pajak ini dengan sebaik-sebaiknya sebelum berakhir pada tanggal 31 Maret 2017,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama Bupati Khamami mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Jauh sebelum ada Program Pengam­ punan Pajak, dirinya memang dikenal sebagai sosok yang selalu mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak pada setiap kesempatan.

“Keberhasilan pembangunan didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat maupun badan usaha, yaitu dari sektor pajak.

Apalagi di Kabupaten Mesuji ini Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah, sehingga masih bergantung pada bantuan dari Peme­ rintah Pusat dan Provinsi. Dengan taat mem­ bayar pajak, berarti masyarakat telah ikut serta meningkatkan PAD yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan, ini yang perlu kita sadari bersama,” pungkasnya.(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

16

PN Gelar Sidang Gugatan 4 Rekanan Waykanan, FAKTUAL - Empat rekanan peserta lelang proyek di Dinas Kesehatan Waykanan, menggugat ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Waykanan. Mereka menilai Pokja III Bidang Kontruksi Dinas Kesehatan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan merugikan rekanan senilai Rp1,164 miliar.

Gugatan diajukan oleh CV Sakti Perkasa, CV. Sembilan-Sembilan Jaya dan CV Malapura Jaya Makmur. Mereka didampingi kuasa hukum, Fery Soneri. Sidang perdata gugatan pelaksanaan lelang barang dan jasa di Dinas Kesehatan Waykanan itu sudah memasuki sidang ke tiga.

Sidang Kamis (6/10) itu ipimpin Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Abdul Hadi Nasution sebagai hakim ketua, didampingi hakim anggota Dessy Darmayanti, dan Mahartha

Noerdiansyah. Sidang yang baru dimulai itu kemudian disekor dikarenakan ada kesalahan surat kuasa hukum tergugat. Surat kuasa ditu­ jukan selaku pribadi karena tidak mencantumkan jabatan.

Fery Soneri mengatakan, dirinya atas nama CV Sakti Perkasa, CV Sembilan-Sembilan Jaya dan CV Malapura Jaya Makmur, mengajukan gugatan karena ada dugaan pelaksanaan lelang barang dan jasa di Dinas Kesehatan telah meyalahi Peraturan Presiden (perpres) nomor 54 tahun 2010. Dengan surat kuasa nomor : FS.WK.Pdt.08.08.2016, “Kami ajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan lelang yang dilakukan oleh pokja III bidang kontruksi dinas kesehatan kabupaten Waykanan.”

Kata Fery Soneri.

Menurut Fery Soneri, materi pokok yang akan disampaikan adalah masalah prosedur lelang, tahapan-tahapan lelang yang merugikan kami sebagai para penggugat. Sehingga kami menganggap proses pelaksanaan lelang barang dan jasa di dinas kesehatan kabupaten Waykanan melanggar ketentuan yang ada. “Panitia telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Lalu, kata Fery, pihak dinas membatalkan pengumuman pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi tahun anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam pengumuman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Waykanan.

“Tergugat I adalah pokja III pekerjaan kon­

300 Bakal Calon Kakam Akan di Tes Urine Waykanan, FAKTUAL – Sekitar 300 bakal calon kepala kampung (Kakam) yang akan mengikuti pemilihan segera melakukan tes tertulis dan tes urine.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan penjajakan ke Universitas Lampung sebagai lembaga independen untuk pelaksanaan tes tertulis para bakal calon kepala kampung, dan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung sebagai lembaga pelaksana tes narkoba,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Waykanan, Selasa (4/10).

Ia menjelaskan para bakal calon kepala kampung tersebut berasal dari 118 kampung pada 14 kecamatan yang akan melakukan pemilihan kepala kampung pada akhir November mendatang.

Sedangkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten untuk setiap pemilihan kepala kampung akan disesuaikan dengan jumlah pemilih. Bantuan itu mencapai Rp15 juta tergantung dari pemilih di kampung tersebut.

Dia menjelaskan, dana itu digunakan untuk honor panitia Rp7,5 juta, dan jumlah pemilih di bawah 1.000 mendapatkan Rp4 juta, sedangkan jumlah pemilih antara 1.000 dan 2.000 mendapatkan Rp5 juta hingga Rp6 juta, dan di atas 2.000 pemilih mendapatkan Rp7,5 juta bila dijumlahkan menjadi Rp15 juta setiap kampung.

“Jadi, bila kampung tersebut dan para panitia meminta

tambahan untuk honor panitia tidak bisa lagi ditambah, karena sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung di kabupaten ini,” katanya lagi.

Mantan Kepala BKKB dan PP Kabupaten Waykanan itu menjelaskan, dari 118 kampung terdapat persaingan “head to head” atau hanya diikuti dua calon kepala kampung, sehingga membuat pemilihan di kampung tersebut lebih ketat dan berat.

“Bukan hanya dua calon kepala kampung, tetapi ada juga yang mendaftar dari pegawai negeri sipil di Kabupaten Waykanan,” kata dia.

Sedangkan untuk penetapan bakal calon kepala kampung menjadi calon dan penentuan nomor urut akan dilaksanakan kurang lebih selama tiga hari, dimulai dari 14-16 November 2016.

Sebelum ditetapkan bakal calon menjadi calon peserta, akan melaksanakan tes tertulis, dan setelah hasilnya keluar baru bakal calon mengikuti tes narkoba.

“Pemungutan suara dan penghitungan suara untuk calon akan dilaksanakan serentak pada 28 November 2016, dan pelantikannya akan dilaksanakan sekitar tanggal 28 Desember 2016 hingga 14 Februari 2017,” kata dia pula.(RSD)

truksi Unit Layanan Pengadaan (ULP), tergugat II Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan tergugat III adalah Kepala Dinas Kesehatan Waykanan. Total kerugian yang harus dibayar oleh para tergugat adalah sebesar kurang lebih Rp1,164 milyar,” katanya.

Proses gugatan perdata, rekanan melawan Dinas Kesehatan Waykanan itu sudah digelar untuk ke tiga kalinya. Sidang pertama dan kedua tidak dihadiri tergugat. Baru pada sidang ketiga hadir biro hukum Pemda Waykanan.

Penggungat memakai jasa pengacara dari Palembang Sumsel dibawah bendera LBH Topan RI, yang notabene pimpinan LBH tersebut adalah Dani Utaria, suami dari prinsipal tergugat, Kadis Kesehatan Waykanan, dr. Farida.

(RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

17

DPR RI-BAWASLU RI KUNJUNGI LAMBAR

Sosialisasi dan Tatap Muka Soal Pengawasan Lambar, FAKTUAL – Komisi II DPR RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam rangka sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Keagungan Pemkab Lambar Selasa (4/10) tersebut, dihadiri oleh anggota komisi II DPR RI Hi. KRH Henry Yosodingrat, S.H., anggota Bawaslu RI Ir. Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoyriah, S.H.I, M.H., Bupati Lambar Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M., Ketua DPRD Lam­bar Edi Novial, S.Kom., Komisioner Panwas se Provinsi Lampung, Komisioner Panwas Kabupaten ,Forkompinda, kepala SKPD,camat, lurah dan peratin, tokoh adat tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Dalam arahannya sekaligus membuka secara resmi sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017, ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, penang­ an­an pelanggaran merupakan serangkaian proses yang meli­puti termuan, penerimaan la­po­r­an, pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian, atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. ”Peserta harus dapat mema­ hami aturan yang berlaku karena kita ketahui bersama apa yang telah terjadi di kabupaten Lam­ pung Barat ini atau dalam Zona merah kita tingkatkan lagi peng­ awasannya agar nanti pada pemilihan nanti tidak akan terjadi hal yang sebelumnya terjadi. Nanti KPU akan menetapkan penetapan calon Bupati dan wakil Bupati dan untuk di Lambar hanya ada 2 calon nanti KPU akan menetapkan masuk atau tidaknya calon tersebut dan ketika sudah di tetapkan kita semua harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berla­ku,” ungkap Fatikhatul.

Dia mengajak agar peserta mengikuti sosialisasi tersebut, dengan sama-sama belajar terkait apa saja yang disampaikan pemateri, karena menurutnya berjalannya pemilihan nanti merupakan tanggung jawab kita semua. ”Pelanggaran yang meliputi tata cara, dan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan enyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Terlapor Penyelenggara Pemilihan Peserta Pemilihan Pelaksana kampanye Petugas kampanye Peserta

kampanye, tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam UU no 10/tahun 2016,” tegasnya.

Sementara itu ketua Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan, berdasarkan hukum UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pasal 22e ayat 5. UU no 15 tahun 2011 tentang penyelegraan pemilu.

UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan UU no 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota. UU no 10 tahun 2016 ten­tang perubahan kedudukan atas UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantian UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang undang. ”Strategi pengawasan pemilu dilaksanakan dengan cara pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah langkah ,upaya optimal

mencegah secara dini terhadap potensi pelang­ garan dan atau indikasi awal pelanggran, kemu­dian strategi penindakan dilakukan dengan serangkaian proses penahanan dugaan pelang­garan serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk di tindaklanjuti,” terangnya.

Dalam sosialisasi tersebut anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan KRH Henry Yosodiningrat mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat meningkatkan nilai nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab jawab Penyelenggara Pilkada sala melainkan luga merupakan tanggung jawab kita semua dalam hal ini Stakeholders dan masyarakat dituntut untuk berpartsipasi dalam mengawasi Pilkada. ”Hal ini agar sesuai dengan peraturan perun­

dang-undangan, dan dapat terwujud pemilinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia), dan Adil serta berkualitas,” ha­rapnya.

Menurut dia, seperti diketahui bahwa Pilkada adalah merupakan hak dipilih dan hak untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan kompetisi politik selalu rentan dengan terjadinya pelanggar­ an. Dalam Penyelenggaraan kontes demokrasi yang sarat dengan pelanggaran akan berpotensi terganggunya integritas baik terhadap proses maupun terhadap hasil dari Kompetisi Kontestasi itu sendiri oleh karena itulah diperlukan pengawasan pada seluruh tahapan dan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemilihan. ”Pilkada adalah merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih pemimpin melalui kontestasi demokrasi dalam rangka memenuhi hak politik rakyat, yang meliputi hak memilih, hak dipilih, dan hak untuk mengawasi proses dan penyelenggaraan pemilihan yang rentan dengan terhadinya berbagai pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Mukhlis Basri dalam sambutanya mengatakan, seperti diketahui bahwa pelaksanaan Pilkada di Lambar kembali akan berlangsung pada tahun 2017 yang akan dating. ”Ini suatu kehormatan Lambar dijadikan tuan rumah dalam rangka tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017,” ujarnya. (ADI)

Sekda minta ASN bersikap Netral Lambar, FAKTUAL - Sekretaris daerah (Sekda) Lampung Barat (Lambar) Nirlan SH didampingi oleh asisten III bidang adminstrasi umum Gunawan Rasyid SH dan kepala badan pegawai daerah ( BKD) Drs. Ismet Inoni berkumpul bersama di Aula Keagungan Pemkab Lambar Kamis 06/10 dalam rangka menjalin silaturahmi antar instansi Pemkab Lambar.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut kasat pol PP kabupaten Lambar Burlianto Eka putra, sekwan DPRD kab lambar Mulyono, kepa­la KLP Sugeng, serta staf yang ada di sekre­tariat kabupaten Lambar.

Dalam arahannya Sekdakab Lambar menyam­ paikan silaturahmi ini penting karena menyang­ kut kedisplinan ASN , karena kedisiplinan ASN ini menyangkut pada PP 53 perubahan hal ini merupakan profesional, pelayanan serta netralitas dan dalam PP 53 tersebut juga berisi larangan dan kewajiban.

Dari suatu upaya menghasilkan output yang tepat guna, tepat mutu, dan tepat hasil.

Oleh karena itu kinerja pengawasan harus dioptimalkan secara profesional, tanpa mening­

gal­kan Integritas. “Disiplin PNS adalah kesang­ gupan dari ASN melarang dari ucapan, tata Krama dan status ASN pada saat bekerja di jam kerja.ASN ini tugasnya melayani masyarakat dengan baik.” ucapnya.

Selanjutnya silaturahmi ini kita laksanakan untuk mempererat silaturahmi para pegawai kita yang selama ini banyak terfokus pada bidang dan tugas masing-masing masing baik sebagai audit maupun sebagai adminstrasi .

Untuk menjadi pegawai yang baik tidak ada yang singkat akan tetapi penuh dengan perjuangan, tidak ada keberhasilan yang singkat tanpa kerja keras. “ pikiran yang sehat akan men­dapat kan pekerjaan yang layak ,jika kita berfikir tidak sehat semua pekerjaan akan berantakan hal tersebut berujung pada ketidak seimbangan kerja “ ujarnya.

Selanjutnya sekda juga menyampaikan kelembagaan yang ada di beberapa SKPD diantara nya sekretariat Lambar yang nantinya akan ada penambahan , untuk KLP akan menjadi bagian .

Untuk selanjutnyaa PP 53 ASN harus netral tidak boleh mimak kepada siapapun, pelanggran yang dilakukan bisa berdampak pada diisnya calon . karena netral ini adalah tuntutan UU artinya kita tidak merugikan dan menguntungkan pihak pihak tertentu karena bisa bertindak pada pidana. Seperti memang bener di mobil mobil. Mengunakan mobil negara harapan nya ASN tidak untuk mengikuti Pilkada serta dapat merusak citra PNS .

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

18

Muharram Momentum Perbaiki Diri Lambar, FAKTUAL - Bupati Lampung barat Drs. Mukhlis basri mengajak kepada semua Islam, agar menjadikan momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah kali ini sebagai momentum untuk memper­ baiki diri pada masa-masa yang akan datang.

“Mari kita sambut tahun baru Islam ini dengan penuh suka cita, dan menjadikan momentum ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi diri untuk lebih baik dari tahuntahun sebelumnya,” kata bupati saat membe­ rikan sambutan pada acara pengajian dalam rangka menyambut 1 Muharam 1438 hijriah di masjid Al-Ikhlas pekon pahayu jaya kecamatan pagar dewa Minggu 02/10.

Dalam sambutannya Bupati menekankan bahwa peringatan Tahun Baru Islam (Muharram 1438 H) ini adalah momentum kita untuk intropeksi diri, sebagai renungan untuk mengingat kembali kesalahankesalahan yang telah kita perbuat. Dengan harapan di Tahun baru ini kita lebih dapat meningkatkan kembali kualitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Slanjutnya Bupati mengatakan, Kabupaten lambar merupakan kabupaten yang menerap­ kan syariat Islam. Oleh karena itu, berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan harihari besar keagamaan hendaknya harus disemarakkan dalam rangka syiar Islam. ”Makanya istighatsah dan pengajian pada malam tahun baru Islam kali ini sengaja kami semarakkan, agar nuansa tahun baru Islam terasa ramai, tidak kalah dengan tahun masehi,” ucap Bupati.

Peringatan tahun baru Islam kali ini tidak hanya dipusatkan di kota,akan tetapi juga dilaksanakan di kecamatan yaitu pekon pahayu jaya kecamatan pagar dewa tepatnya

di masjid Al-Ikhlas.pengajian Menyambut 1438 Hjriyah sekaligus menyerahkan santunan kepada anak yatim yang berjumlah 22 orang yang diisi oleh pencenceramah KH. Ahyar dari kecamatan SUkau.

Selanjutnya Bupati Lambar juga menyam­ paikan tabgliq akbar adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas keimanan masyarakat di Lampung Barat.Pencerahan dalam keagamaan merupakan salah satu unsur dari peningkatan kualitas individu yang dibutuhkan dalam mendukung pemerintah.Upaya pemerintah tidak saja dalam unsur fisik semata namun merupakan unsur yg menyatu dalam seseorang.

Bupati juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan di Lampung barat.

Masih dalan suasana Semangat HUT LB ke-25 merupakan spirit yang terus dijaga agar proses pembangunan berkelanjutan dapat dituntaskan dalam akhir jabatannya.

Hal lain yang disampaikan bahwa pemanfaatan Anggaran Dana Pekon digunakan dengan bijak khususnya di sektor ekonomi guna membangkitkan ekonomi kerakyatan.Pendiri­ an BUM Desa adalah salah satu pijakan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat.

BUM Des diharapkan sebagai katalisator bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup.

Hadir dalam pengajian tersebut asisten 2 bidang perekonomian Ir.Noviardi kuswan, staf ahli bupati, anggota DPRD, kadis kehutan­ an, Kabag pembangunan, Kabag Humas dan protokol ,kasat pol PP, camat pagar dewa, peratin, tokoh agama dan mayarakat.

(ADI)

Aparatur Pekon Ikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Lambar, FAKTUAL - Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat (Lambar) Nirlan SH,membuka secara resmi Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun 2016 di Aula Gedung Aeki Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pekon Hanakau Kab Lambar Senin,03/10.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 3-8 Oktober 2016 dibagi menjadi 3 Gelombang yaitu gelombang 1 Tanggal 3-4 Oktober 2016, Ke II 5-6 Oktober 2016, 7-8 oktober 2016, dengan peserta berasal dari 15 orang kasi pemerintahan dari 15 kecamatan, 15 orang kasi dari PMP dari 15 Kecamatan, 131 orang juru tulis dari masing-masing pekon, 131 orang bendahara pekon dari masing-masing pekon, 5 orang dari Staf BPMPP. Acara tesebut di hadiri oleh Kasi Pemerin­ tahan dan Kasi PMP Kecamatan se kabupaten Lambar, Juru tulis Pekon dan bendahara pekon se Kabupaten Lambar, Narasumber dari Balai PMD Regional I Sumatera Ridwa Kamil, BPMPP Kab Lambar dan Dinas PPKAD. Dalam sambutanya Nirlan menyampaikan pelaksanaan otonomi daerah secara umum merupakan kemampuan daerah dalam upaya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. tujuan dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pada hake­

katnya adalah agar daerah dapat menyeleng­ garakan pemerintahannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Dalam penyelengaraan pemerintahan, bukan hanya urusan admisnistrasi saja, melain­ kan meliputi segala aspek yang menyang­kut penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri baik sosial politik, ekonomi dan budaya. dan yang tak kalah pentingnya agar pemerintah pekon dapat mengelola keuangan pekon,” jelasnya.

Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang kompleks oleh para aparatur pemerintah guna melaksanakan amanah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, khususnya bagi aparatur pemerin­ tahan pekon itu sendiri yang bersentuhan langsung dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut bahwasanya dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang­ an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menguta­ makan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Kemudian sekda juga menyampaikan dalam pelaksanaan pemerintahan pekon diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial saja tetapi juga me­mahami akan peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan dana desa itu sendiri. dan untuk dapat memahami kon­teks bidang tersebut tersebut maka perlu dilaksanakan berbagai pelatihan dalam hal ini pembinaan tentang pengelolaan keuangan pekon seperti yang saudara-saudara ikuti pada hari ini.

“Saya berpesan kepada semua yang mengikuti kegiatan pelatihan ini agar benarbnar diikut, agar nantinya mendapat penge­ tahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan pekon yang komprehensif, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan saudarasaudara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan di tempat tugas saudara masingmasing dengan berbagai kendala dan hambatan yang saudara hadapi,” ujarnya.

Selanjutnya sebelum mengakhiri sambutan­ nya sekda berpesan kepada kasi maupun juru tulis pekon, agar berhati-hati menggunakan anggaran, menggunakan anggaran dana desa ini sangatlah besar resikkonya. Apabila tidak bisa memahaminya hal ini akan membahayakan untuk pekon tersebut serta diri sendiri. Pergu­ nakanlah program tersebut sesuai dengan tufoksi yang ada, program yang di susun tentunya dapat bermanfaat untuk masyrakat, tidak terjadi yang namanya masalah hukum serta dapat di pertanggung jawabkan .

“Karena semua kegiatan tersebut ada aturannya, bahkan untuk SPJ tidak mudah harus benar-benar teliti dan di mengerti.

Saya berpesan kepada kasi dan juga juru tulis pekon jika kuarng mengerti ataupun kurang jelas silahkan ditanyakan atau bisa meminta pengarahan kepada instansi terkait dalam hal ini BPMPP, serta bisa juga bertaya kepada Balai PMD Regional 1 Sumatera”,tutupnya.

Sementara itu dalam laporan Panitia Penye­lenggara Pembinaan Aparatur Pemerin­ tahan Pekon Dan Kecamtan tingkat Kabupaten Lambar tahun Anggaran 2016 Drs. Ibrahim Amin menyampaikan dasar Penyelenggara Pembinaan Aparatur Pemerintahan Pekon Dan Kecamtan tingkat Kabupaten Lambar tahun Anggaran 2016 adalah berdasrakan UU No 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara RI tahun 2014 No 7 tambahan lembaran Negara RI no 5459, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelak­ sanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.47 tahun 2015 (Lembaran Negara RI tahun 2015 no 157,tamahan lembaran Negara RI no 5717.

Kemudian Permendagri No. 113Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (Berita Negara RI tahun 2014 no 2093.Perda Kab lambar No.4 Tahun 2015 tentang pemerintahan pekon (lembaran Daerah Kab Lambar tahun 2015 no 4 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 no 378).DPAPerubahan SKPD BPMPP Kab Lambar tahun anggaran 2016. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

19

Ahok Kerjakan Proyek Asal-asalan

Pesibar, FAKTUAL - Meski sudah dipering­ atkan, kontraktor pembangunan talud, tulap dan beronjong di Sungai Waylaay, Karyapeng­ gawa, Kabupaten Pesisir Barat, tetap membandel.

Bangunan yang seharusnya dibongkar dan dibangun kembali, ternyata hanya tambal sulam.

Kontraktor itu, CV Aneka Sarana membangun talud, tulap dan beronjong di Sungai Waylaay di Pekon Penengahan dengan nilai proyek Rp756,35 juta. Sedang CV. Flamboyan, menggarap proyek serupa di Pekon Penggawa V Ulu dengan nilai proyek sebesar Rp1,1 miliar.

Buruknya kualitas pembangunan perusahaan milik Ahok itu, terbongkar setelah DPRD Pesisir Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Senin (3/10). Temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi (DPUE)

dengan memerintahkan kontraktor membongkar pekerjaannya.

Bahkan pemilik kedua perusahaan kontraktor itu sudah menyatakan bertanggung jawab dan berjanji membangun kembali proyeknya sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Dikutip harianlampung.com, Ahok mengaku sudah tidak masalah lagi. Karena sudah disepakati dengan pihak Dinas PU dan DPRD Pesisir Barat, untuk membongkar ulang bangunan Proyek tersebut.

“Kami pihak rekanan sudah menyepakati dengan DPUE dan DPRD Pesisir Barat untuk membongkar dan melaksanakan pekerjaan secara maksimal,” kata Ahok, melalui sambungan telepon, Rabu (5/10) Namun berbeda dengan kenyataan di lapangan. Pantauan harianlampung.com, Rabu (5/10), di dua lokasi itu, sepintas bangunan

proyek tersebut tampak lebih rapi dibandingkan pada saat dikunjungi DPRD Pesisir Barat.

Kendati demikian, di lapangan, para pekerja di dua lokasi pembangunan yang berbeda tersebut, tidak membongkar beronjong, melainkan hanya melakukan tambal sulam.

Beronjong tersebut dibongkar bagian atas dan ditambahkan batu belah. Sehingga hasil pekerjaan beronjong tampak rapi dan batu terikat kuat atau terkunci. Namun material batu yang digunakan masih berasal dari lokasi setempat. Padahal, dalam proyek ini harus menggunakan batu dari lokasi lain dan menggunakan batu pecah, bukan batu bulat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang DPUE, Ahmad Diah, mengatakan pengerjaan pembangunan seperti di atas, tentu tidak sesuai kesepakatan. Seharusnya kontraktor mem­

bongkar dulu bangunan yang dikerjakan sebelumnya, kemudian dibangun kembali.

Bukan hanya tambal sulam.

“Batu yang digunakan harus batu belah sepenuhnya, bukan batu belah yang terpasang di bagian atas saja. Sedangkan di bagian bawah masih menggunakan batu bulat, itu jelas menyalahi,” tegas Ahmad Diah.

Karena itu, dia menyatakan secepatnya meninjau kembali ke lokasi pembangunan beronjong tersebut untuk melakukan peng­ awasan agar kontraktor melaksanakan kese­ pakatan sebelumnya, bukan sebatas janji.

“Terus terang saya baru tau kalau hanya dilakukan tambal sulam, dan tidak sepenuhnya menggunakan batu belah. Saya minta bangunan itu dibongkar kembali,” ungkapnya, Kamis (6/10).

(RED/HL)

Pelajar Ikut Pembinaan Bela Negara Pesibar, FAKTUAL – Pelajar di Pesi­sir Barat (Pesibar) mendapat pembinaan kesadaran bela negara (PKBN) dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten setempat, Kamis (6/10). Kegiatan berlangsung di GSG Selalaw, Pantai Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah.

Pembinaan tersebut dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, N.Lingga Kesuma. Dihadiri an­ tara lain Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0422-LB, Mayor.

Muskadi, Panit I, Binmas Polsek Pesisir Tengah, Ipda.KMS.Khoirul Saleh, Camat Pesisir Tengah, Agus Triadi dan sekitat 120 peserta dari perwakilan para pelajat tingkat menengah atas.

Disampaikan, Lingga Kesuma yang mewakili Bupati Agus Istiqlal meng­ atakan, PKBN pada prinsipnya adalah pendidikan politik etis normatif dalam rangka membangun karakter bangsa.

Dasar hukum bela negara adalah UUD 1945 pasal 30 yang menebutkan: “Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.”

Jadi mau tidak mau kita wajib ikut

serta dalam membela negara dari

segala macam ancaman ,gangguan ,tantangan dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar, katanya.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.

Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain.

“Seperti ikut serta dalam meng­ amankan lingkungan sekitar, contohnya seperti siskamling, belajar dengan tekun pelajaran atau mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka,” papar Lingga.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI, semangat terus untuk belajar dan belajar,” tutup Lingga. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 391 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Oktober 2016

Lambar, FAKTUAL – Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. Hi. Ansari, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Lambar Drs. Ahmad Hikami, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. Agustanto Basmar, dan sejumlah Kabid serta staff dari DPU, BLHKP dan Bapppeda melakukan peninjauan di beberap titik lokasi pembangunan, yang masuk dalam program penataan kota Liwa Senin (3/10).

Sejumlah lokasi pembangunan yang dilakukan peninjauan meliputi, pembangunan gapura selamat datang di Kota Liwa yang berada di Pemangku Sekuting Pekon Watas, kemudian pembangunan nomenklatur yang berada tidak jauh dari eks SPBU Pasar Liwa, selanjutnya taman kota hamtebiu dan sebelum itu Mukhlis dan rombongan juga melakukan peninjauan pembangunan stadion bumi sekala bghak di kawasan sekuting terpadu Islamic center.

Orang nomor wahid di bumi beguai jejama sai betik itu mengatakan, bahwa fokus pemkab saat ini salah satunya yakni penataan kota

Liwa, dimana pemkab berupa menciptakan kota Liwa yang indah dengan dibangunannya sarana dan prasarana pendukung. ”Saya mengajak dinas ke beberapa lokasi pembangunan yang sedang dilaksanakan serta yang direncanakan untuk dibangun di tahun mendatang. Penataan Kota Liwa ini menjadi fokus pemerintah daerah yang diharapkan kota Liwa akan menjadi kota yang lebih indah dari sebelumnya,” kata bupati.

Menurut dia, selain pembangunan gapura di pemangku sekuting, kemudian pembangunan nomenklatur di beberapa titik dan juga pembang­ unan sejumlah sarana pendukung di taman kota hamtebi, pemkab juga berencana membangun tugu sekura di taman kota hamtebiu pada tahun anggaran 2017 mendatang. Tugu sekura yang akan dibangun berada tepat pada lahan yang tinggi di taman tersebut, sehingga akan nampak dari jalan raya. ”Tahun depan kita bangun tugu sekura, di Kalianda sudah ada namun disana bukan sekura namanya tetapi tupeng, nah yang akan kita bang­un itu besar dan berada di atas (lahan yang tinggi, red),” pungkasnya.(ADI)

RAGAM

20

STOP PERS

Sehubungan tidak ada niat baik dari saudara Deva Aryadi sebagai mantan Kepala Biro SKM FAKTUAL Kabupaten Pesawaran, dengan ini Redaksi mengambil tindakan tegas dengan melaporkan yang bersangkutan ke Polresta Bandar Lampung.

Adapun segala permasalahan hukum kepada yang bersangkutan, saat ini Redaksi SKM FAKTUAL telah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.