SKM FAKTUAL EDISI 393 l 7 - 13 NOVEMBER 2016 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DD CIPADANG DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKAYA DIRI KADES HALAMAN 5 LIMA TAHUN BERTURUTTURUT TULANGBAWANG BARAT RAIH WTP HALAMAN 9 HENIYANTI PELOPOR BANK SAMPAH DI OKU TIMUR HALAMAN 19

393 Angota PWI Lampung

MEMILIH KETUA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

FAKTUAL Memutus Rantai Budaya Pungli SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Dewan Redaksi Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat. Pemimpin Redaksi/ Perusahaan/ Penanggung Jawab Uce Nasir Wakil Pemimpin Perusahaan Rahmat Hidayat, SH Redaktur Ariza Zuzanfri Penasehat Hukum Ariansyah, SH Liputan Provinsi Lampung Timur Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) Johanda S Lampung Selatan Anri Pratama S (Kabiro), Biro Pringsewu Dwi Purnomo (Ipung), Made Setiawan,Subali Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran Nasrin (Kabiro), Solihin, M.Zohir. Biro Way Kanan Rusdi,S.Sos. (Kabiro) Herman, Usman Hadi Biro Pesisir Barat Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Tulang Bawang Hartawan Nur, SB, SH (Kabiro) Herman

l n l n l n

Biro Mesuji Tabrani (Ka.Biro). Biro Tulang Bawang Barat Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli. Perwakilan Sumatera Selatan Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Manager Keuangan Windri Widiarti Tarif Iklan Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran Rp. 12.500,(luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran Jl.Amir Hamzah No.1 /Wolter Monginsidi No.69 Gotongroyong Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

Dana Desa digunakan Kepala Desa untuk memperkaya diri.... Awas pak, hotel prodeo menantimu.... Salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati di Mesuji diduga lecehkan panwas Harus segera diusut... Proyek jalan di Tubaba banyak yang dikerjakan asal jadi Laporkan segera rekanannya....

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HELDA SALAM Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

UNGUTAN liar (pungli) sejatinya bukan fenome na baru. Artinya, praktik pungutan liar (meminta sesuatu - uang dan lain sebagainya yang dilakukan lembaga, seseorang, atau lain sebagainya di luar ketentuan itu sudah menjamur atau membudaya di dalam masya rakat, terutama di instansi pelayanan publik) sudah terjadi puluhan tahun lalu. Bahkan, sejak penulis masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), sudah melihat dengan mata kepala saya praktik praktik pungli ketika orang tua saya mengurus KTP di Kantor Kecamatan. Bahkan, sebelum Presi den Jokowi mengatakan perang terhadap pungli pada minggu lalu, yang bertepatan dengan tertang kapnya praktik pungli di Ke menhub, penulis sempat menjadi korban pungli ketika mengurus surat kehilangan ATM di kantor polisi di salah satu daerah Ibukota Jakarta. Pengalaman penulis seakan membenarkan bah wa pungli sudah membudaya di negeri ini. Lebih ironis lagi manakala kita menengok hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID). Penelitian yang digarap beberapa tahun yang lalu mengungkapkan bahwa biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri ma nufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah. Jika ditilik dari besarnya pungli, maka akan terlihat sebagai sesuatu yang kecil, sebab nilai pungli hanya ribuan, puluhan atau jutaan rupiah. Artinya, besaran uang pungli tidak sebanding dengan korupsi yang mencapai milyaran rupiah. Meskipun demikian, praktik pungli yang ber kali-kali dan sudah terjadi sejak dahulu kala itu yang menyebabkan membengkaknya jumlah pungli itu sendiri. Memang, terkait fenomena yang terjadi di Kemenhub, banyak kalangan menilai bahwa jumlahnya tidak sig nifikan. Bahkan, respon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, mengatakan bahwa sidak kasus pungli di Kemenhub adalah salah satu cara pemerintah mengalih kan isu besar pada hari itu, yaitu keluarnya keputusan MUI yang me nyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok telah melakukan penistaan agama. Akar Masalah Terlepas dari semua itu, budaya pungli memarang harus diakhiri. Apalagi dalam dalam batas-batas tertentu, pungli, sekali lagi, sudah menjadi budaya, baik birokrasi dan masyarakat. Untuk memutus rantai pungli, maka harus ditelisik terlebih dahulu akar penyebab pungli itu terjadi. Setidaknya terdapat beberapa faktor penyebabnya. Pertama, proses informasi tekonologi (IT) kurang

Oleh: MUHAMMAD NAJIB Staf Ahli Puket dan Operator EMIS STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta, Mahasiswa Program Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

optimal. Dalam konteks birokrasi, peman faatan teknologi menjadi salah satu cara paling akurat untuk meminima lisasi penyelewengan. Kaitannya dengan pungli, masih banyak lembaga birokrasi yang belum menerapkan teknologi atau elektronik (e-gover ment), transaksi masih manual (transaksi dengan petugas langsung). Kedua, budaya instan masyarakat. Sudah menjadi g e j a l a

umum bahwa dalam mengurus sesuatu, seringkali masyarakat mengabaikan proses, maunya cepat, langsung teri ma hasil akhir. Budaya instan ini, oleh oknum birokrasi terutama dalam hal pelayan publik dimanfaatkan dengan member ikan pros edur mengurus sesuatu menjadi panjang. Bersamaan dengan itu, pelayan juga ditawarkan dengan durasi singkat, namun dengan syarat-syarat tertentu, membayar sejumlah uang misalnya. Ketiga, rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Tingkat harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik masih rendah. Terbukti, setiap kali masyarakat menemukan adanya oknum birokrasi yang tidak pro fessional mereka diam dan cenderung menganggap fenomena semacam itu sudah lazim terjadi. Bahkan, masyarakat tidak berkutik ketika birokrasi yang harus melayani malah merasa seperti raja (bermental pri yayi). Segala yang diminta, termasuk pungli, masyarakat penuhi dan lain sebagainya. Keempat, lemahnya hukum di Indonesia. Praktik pungli yang sejatinya sudah diketahui oleh banyak orang, pun pemerintah, dibiarkan begitu saja tanpa adanya sebuah proses hukum yang tuntas. Padahal, sekali lagi, praktik yang demikian

itu termasuk ‘haram’ hukumnya ka rena melanggar hukum. Solusi Akurat Meskipun pungli jumlahnya terka dang kecil, pungli harus dibumi hanguskan dalam kamus kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya terdapat beberapa cara untuk memu tus rantai penyebab budaya pungli di Indonesia. Pertama, mengop timalkan teknologi. Saat ini sudah menjadi tren adanya smart city. Idenya adalah menjalankan kegiatan pemerintahan berdasarkan kearifan tekonologi elektronik (e-govermen ce). Sebagaimana yang sudah disinggung diawal bahwa pelayanan berbasis elek tronik sangat efektif untuk memin im al isir terjadinya penyelewe ngan yang ujungujungnya meru gikan banyak orang. Dengan memanfaatkan IT, audit bisa akun tabel. Sehingga, prak tik pungli sulit me nemukan celahnya. Kedua, masyara kat harus menghargai pros es. Budaya pungli sejatinya juga menyesuaikan perilaku masyarakat yang suka instan. Untuk itu, masyara kat dalam hal pela yanan harus benarbenar sedikit sabar. Proses atau prosedur yang ada harus dilalui. Ketiga, meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Mejalani proses sangat perlu. Akan tetapi, masyarakat juga harus kritis. Pelayanan yang professional mutlak mereka dapatkan. Oleh sebab itu, masyarakat harus berani menilai birokrasi yang terlalu berteletele dan sejenisnya. Apalagi kinerja pemerintah sejatinya berdasarkan opini masyarakat. Jika ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik tinggi, maka cepat-lambat pemerintah akan segera memperbaiki diri. Terakhir, menegakkan hukum. Upaya presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungli, meskipun jauh terlambat, patut diapresiasi sebagai langkah awal memerangi pungli hingga level bawah sampai atas. Bersamaan dengan semua itu, yang paling utama adalah sinergi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara sekaligus yang berwenang menindak adanya praktik pungli, perlu dukungan dari masyarakat dengan cara melapor kan praktik pungli yang sudah puluh an tahun meresahkan masyarakat. Misal saja yang kerap terjadi ketika mengurus izin mengadakan kegiatan keramaian, seperti resepsi, tontonan konser Band, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dipungut biaya. Tentu fenomena semacam ini yang lebih mengetahui masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi, untuk memutus rantai pungli diperlukan kerjasama antar semua pihak.

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

393 Angota PWI Lampung

Memilih Ketua Bandarlampung, FAKTUAL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung akan menggelar Konferensi X untuk memilih ketua dan membentuk kepengurusan baru. Kegiatan tersebut akan dihelat di Ball Room Hotel Sheraton, Bandarlampung, Selasa (8/11). Ketua Panitia Konferensi X PWI Lampung, Adi Kurniawan mengatakan ada 393 anggota yang akan memberikan hak suara untuk memilih ketua periode 2016-2021. Selain anggota yang akan memberikan hak suara, Konferensi PWI Lampung kali ini juga akan diikuti sekitar 350 anggota yang berstatus sebagai peninjau. “Ada sekitar 350 anggota yang akan menjadi peninjau dalam Konferensi X nanti. Mereka belum memiliki hak suara, karena masih

berstatus sebagai anggota muda atau belum memperpanjang masa berlaku kartu keangotaan PWI Lampung,“ kata Adi. Ketua Umum PWI Pusat Margiono dan beberapa ketua bidang juga dijadwalkan hadir dalam Konferensi X PWI Lampung. “Rencananya selain Pak Margiono, beberapa pengurus PWI Pusat seperti, Atal S Depari dan Noeh Hatumena juga akan hadiri,” ungkapnya. Dia berharap, kepada seluruh anggota PWI dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. “Konferensi ini bukan sekedar memilih ketua dan membentuk kepengurusan. Lebih dari itu cerminan asas demokrasi dalam upaya meningkatkan martabat dan profesionalisme

wartawan di Provinsi Lampung. Karena itu, semua anggota wajib menyukseskan acara ini,“ harapnya. Ketua PWI Lampung periode 2011-2016 Supriyadi Alfian digadang-gadang akan kembali melenggang menduduki kursi ketua untuk periode lima tahun ke-depan. “Memang ada beberapa kandidat yang katanya akan maju mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua PWI Lam pung periode 2016-2021. Tapi sampai saat ini, baru calon petahana (Supriyadi Alfian) yang secara resmi menyatakan kembali maju dalam pemilihan nanti,“ kata sumber di PWI Lampung. (RLS)

Staf TU SMPN 1 Ambarawa Curi HP yang juga sebagai staf honor di SMPN 1 Am barawa. Supriyanto,M.Pd di kofirmasi diruangkerjanya mengatakan, kalau bisa di selesaikan kekeluar gaan akan tetapi apa bila tetap mengulangi lagi perbuatanya maka pihak sekolah harus tegas mengeluarkan yang bersangkutan dan Kepsek harus bertindak tegas akan kejadian ini. “Surat penjanjian yang di buat pelaku kurang

Pringsewu ,FAKTUAL – Perilaku NAR (25), sangat tidak terpuji. Sebagai tenaga honor staf Tata Usaha (TU) SMPN 1 Ambarawa, Pringsewu dirinya kedapatan sudah tiga kali mencuri handphone (HP). Bukan hanya di sekolah tempatnya bekerja, NAR juga melakukan aksinya di sekolah lain. NAR pertama kali melakukan pencurian di SMP Pardasuka, lalu SMPN 1 Ambarawa dan yang ketiga di SMPN 4 Pringsewu. Aksinya tersebut dia lakukan saat melakukan pengisian rapor SMP Sunardi, kepala SMPN 1 Ambarawa saat di konfirmasi diruangkejanya membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya itu. Bukan cuma sekedar tahu, Sunardi begitu mendengar perbuatan staf nya itu langsung mengadakan rapat dengan wakil kepala sekolah dan seluruh dewan guru juga memanggil orang tua NAR untuk ditindak lanjuti sesuai laporan yang di dapat. “Selain rapat mengenai hal tersebut, kami

juga telah memanggil ke 3 korban yang HP nya di ambil oleh pelaku NAR, namun sampai saat ini pelaku hanya sebatas minta maaf dan berjanji akan memulangkan HP kepada ke 3 korban, serta meminta maaf kepada seluruh dewan guru dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi,”paparnya. Pada pertemuan itu, Wakil Kepala Sekolah mengambil keputusan agar membuat surat perjanjian bahwa NAR tidak akan mengulangi perbuatan serupa, namun setelah surat perjanjian dibuat dan di tandatangani oleh pelaku tidah di bubuhkan tanda tangan saksi. Menanggapi hal ini, Kepsek SMPN 1 Ambarawa mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena sampai saat ini NAR masih bekerja seperti biasa bahkan tidak punya rasa malu dan tidak merasa menyesal atas perbuatanya. Padahal seluruh dewan guru SMPN 1 Ambarawa berharap Kepsek bertindak tegas dan mengeluarkan NAR, apa lagi yang bersang kutan juga bekerja satu atap bersama suaminya

kuat, karena tida ada tanda tangan saksi,” jelas Supri menyikapi surat perjanjian yang dibuat NAR. Ditambahkan Supri, karena pelaku statusnya sebagai tenaga honor murni maka atas semua kejadian yang di lakukan oleh NAR di serahkan sepenuhnya kepada Kepala Sekolah SMPN1 Ambarawa, supaya mengambil langkah tegas untuk menangani masalah. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

RIDHO PIMPIN APEL Konsolidasi TNI-Polri Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Ridho Ficardo memimpin langsung Apel Konsolidasi Pemantapan Soliditas TNIPolri dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, Kamis (3/11/2016). Gubernur Ridho yang didampingi Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlanud dan Danbrigif memberikan 3 amanat utama kepada Prajuri TNI/Polri. Salah satu intinya adalah menjaga kekompakan dan soliditas dalam cegah tangkal keamanan dan kestabilitasan di Lampung. “Pertama, dalam Apel ini untuk situasi siaga yang saat ini sedang terjadi. Kita berjaga, antisipasi mencegah hal-hal yang tidak diingin kan. Saya mengharapkan dan memerintahkan Polri dan TNI meningkatkan monitoring dan sinergitas demi stabilitas keamanan di Lampung. Kestabilan negara bergantung dari keamanan dan ketertiban di daerah.” Ujar Ridho.

Yang kedua, dalam apel konsolidasi sinergitas TNI-Polri ini dalam rangka menghadapi Konstentasi politik, yang berlangsung di 5 kabupaten serentak. “TNI/Polri dan seluruh Prajurit diharapkan bisa Menjaga status keamanan, sosial politik, dan menjaga netralitas tanpa koma.” Himbau Ridho. Dan amanat terakhir Ridho kepada TNI dan Polri agar turut menjaga, membantu dan memantau pembangunan di Provinsi Lampung. “Dalam rangka mengawal pembangunan dalam memajukan daerah kita, betul-betul saya harap bantuan dan dukungannya. Adanya kesejahteraan karna adanya situasi kondusif agar pemerintah daerah bisa membangun. Apalagi saat ini Pemerintah Pusat Mengandalkan Lampung dalam prestasi pembangunannya, kita ambil sikap yang sama untuk membangun dan bersiap Lampung menjadi bagian dalam menyambut tongkat estafet pembangunan

selanjutnya.” Amanat Ridho. Pada gilirannya, hal senada disampaikan pula oleh Danrem dan Kapolda, bahwa saat ini provinsi Lampung dalam kondisi kondusif, harus dipertahankan dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga Danrem maupun Kapolda samasama mengajak agar seluruh prajurit TNI/ POLRI untuk meningkatkan sinergitas kerja. Pada kesempatan apel kali ini, Gubernur Ridho juga memberikan dukungan dana secara pribadi dari Gubernur untuk Prajurit teladan dan berprestasi di kesatuan TNI-Polri. Disesi wawancara usai apel, Gubernur kembali menggaris bawahi mengenai menjaga suhu keamanan dan stabilitas daerah. Karna saat ini Lampung telah menjadi tempat yang baik untuk menaruh investasi dan menjadi daerah kepercayaan Pemerintah Pusat menaruh

programp ro g ra m pembangunan. Dalam menang gapi gerakan massa menyampaikan pendapat yang dipusatkan di Jakarta, Gubernur mengomentari bahwa Hak menyampaikan pendapat dijamin undangundang, TNI Polri juga bertugas menjaga agar penyampaian pendapat berjalan lancar sesuai aturan. Sehingga Gubernur berharap kegiatan tersebut berlangsung tertib dan lancar dan tidak menggangu kesatbilitasan negara, serta gubernur berpesan bagi maayarakat Lampung yang turut akan menyampaikan aspirasinya bisa menjaga ketertiban dan menjaga nama baik Lampung. (ARIZA)

Pemprov Targetkan APBD 2017 Rp6 Triliun Bandarlampung, FAKTUAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada 2017 ditargetkan mencapai Rp6,033 triliun atau naik dibandingkan dengan pendapatan pada perubahan APBD 2016. “Pada rancangan APBD 2017, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,033 triliun. Jumlah itu meningkat 3,57 persen dibanding target pendapatan pada perubahan APBD 2016 yang sebesar Rp5,8 triliun lebih,” kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Ia menyebutkan, komponen pendapatan asli daerah (PAD) tersebut diproyeksikan mencapai Rp2,4 triliun lebih. Sementara itu, komponen dana perimbangan direncanakan sebesar Rp3,5 triliun lebih dan komponen lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp17,5 miliar lebih. Menurutnya, pada 2017, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,033 triliun. Jumlah ini meningkat meningkat sekitar 1,95 persen dibanding dengan anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2016 yang sebesar Rp5,9 triliun lebih. Ridho menjelaskan, belanja daerah tahun 2017, terdiri atas belanja tak langsung sebesar

Rp4,2 trilun lebih dan belanja langsung sebesar Rp1,8 trilun lebih. Berdasarkan besaran nilai pendapatan dan belanja tersebut, maka nilai nominal belanja daerah setara dengan nilai nominal pendapatan daerah, yakni sebesar Rp6,033 triliun. Sehingga, menurutnya, pembiayaan daerah dalam struktur rancangan APBD tahun anggaran 2017 adalah nihil. Untuk selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pos sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, ataupun besaran pengeluaran pembiayaan akan diperhitungkan kembali pada perubahan APBD tahun 2017 mendatang. Ia menjelaskan, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahapan proses peren canaan dengan tahapan proses penganggaran dalam pembangunan mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara simultan telah mengamanatkan bahwa penyusun an Kebijakan Umum APBD (KUA) berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). (ARIZA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

DD Cipadang Diduga Digunakan Untuk Memperkaya Diri Kades Pesawaran, FAKTUAL - Dana Desa (DD) Cipadang Tahun 20I6 yang di kucurkan melalui APBN sebesar Rp687.404.594 diperguna kan untuk pembuatan Talud Penahan Tanah (TPT) diduga tidak sesuai bestek. Hal tersebut terlihat dari pengerjaan di Dusun Ciwangi, Citemen dan Cidadi Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabu paten Pesawaran. Dari pantauan Faktual, Senin ( 31/10), lapisan dasar bangunan TPT di tiga Dusun tersebut tidak menggunakan adukan pasir dan semen melainkan dari tanah galian, langsung disusun batu, kemudian baru di timpah adukan semen. Selain itu batu yang dipasang kebanyakan batu bulat. Ngaderi (43) salah satu pekerja yang dimintai keterangan mengakui, batu yang dipasang kebanyakan batu bulat. “Kalau saya disini cuma kerja, jadi material yang ada itulah yang dikerjakan. Terkait pasangan pengerjaan TPT yang tidak didasari oleh adukan dan pasir, karna tidak ada perintah dari pengawas,”

ungkapnya. Lagian, lanjut dia, kalau cara pengerjaanya harus mengikuti aturan, mungkin kami nyerah, karena upahnya sangat rendah, permeternya RpI2000 itu udah berikut penggalian, kalau dibanding desa yang lain nyacontoh Desa Waylayap ongkos nya permeter sampai Rp50,000. Keluhan sennada disampaikan Aceng (36), pekerja di TPT didusun Citeman. “Bagaimana kami mau mengerjakan dengan baik dan sesuai Bestek kalau upahnya terlalu murah. Makanya tukang Dusun Citemen tidak ada yang mau kerja, karena ongkosnya terlalu murah,” terangnya. Sementara, Sudarto (42) Kepala dusun Ciwangi saat dikonfirmasi menerangkan, membenarkan pekerjaan TPT di dusunya. Namun ia mengaku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut. “Sekalipun saya dilibatkan, me mang tidak mau karena anggaranya tidak jelas. Bukan hanya saya saja yang tidak dilibatkan, semua dusun juga sama, karena pekerjaan

tersebut yang tahu cuma Pak Kades dan Bendaharanya Bambang yang masih keponakan Kades sendiri,” ujarnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kadus Dusun Cilawang Herman, dan Kadus Dusun Ciwangi Wagiman. Kades Cipadang Sunarmen saat ditemui menje laskan, terkait masa l a h

Kades Cipadang Diduga Potong Siltap Aparatur Desa Pesawaran - FAKTUAL – Kepala Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran Sunarmen diduga memotong dana penghasilan tetap (siltap) perangkat desa setempat. Berdasarkan peraturan Bupati (Perbub) Pesawaran Nomor 29 Tahun 2016, tentang penghasilan tetap Kades di Pesawaran sebesar Rp2.40I.I34 per bulan. Berdasarkan Perbub tersebut, perangkat desa lainnya seperti Kaur dan Kadus mendapatkan sebesar 50% dari Siltap Kades atau RpI.200.567 per bulan. Namun faktanya di Desa Cipadang, kadus dan kaur Desa tidak menerima siltap sebagaimana yang ditetapkan dari aturan tersebut. Menurut pengakuan beberapa kadus di Desa setempat mengungkapkan, selama Tahun 2016, mereka hanya menerima siltap dari desa sebesar Rp600.000 per Bulan. “Kami tidak tahu berapa jumlah siltap yang seharusnya kami terima. Selama ini kades hanya member kami Rp600.000 per bulan,” ungkapnya. Senada diungkapkan salah satu Ketua RT Desa Cipadang. Ia mengeluhkan insentif RT Desa Cipadang yang hanya sebesar RpI50.000 per bulan. “Dengan insentif tersebut dapat apa?.

Sementara didesa ada kegiatan DD, ternyata semua dikerjakan oleh Kades, sekalipun ada kerjaan pasangan talud, harganya terlalu murah. Terkait siltap Kadus dan kaur yang di sunat, seharusnya mereka kompak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib agar diproses secara Hukum. Karena hal tersebut sudah merupakan penggelapan, kalau dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan,” ujarnya. Ia menambahkan, Kaur Desa Cipadang seharusnya 5 Orang namun yang ada cuma 4 orang, hal ini sudah sejak Sunarmen menjabat. Maka siapa yang nilep Siltap kaur tersebut ? Inikan termasuk penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang Negara. Sementara, Kadesa Cipadang Sunarmen saat dikonfirmasi mengakui insentif yang dia berikan kepada kadus dan kaur sebesar Rp600.000 per bulan. “Itu hasil musawarah perangkat Desa, dan yang membayarkan juga Bendahara, untuk lebih jelasnya silahkan temui Bendahara,” kata Sunarmen. Terkait kaur yang kurang satu, Sunarmen tidak menampik informasi itu. Honor yang seharusnya diberikan kepada kaur itu uangnya dibelikan sepeda motor inventaris Desa. (RIN)

pasangan batu yang tidak didasari oleh pasir dan adukan, dia berjanji akan menegur pekerjanya. “Masalah upah yang dianggap terlalu rendah, silahkan temui parangkat Desa saya, yaitu Sekdes dan Bendahara, karna semuanya sudah saya serahkan sepenuhnya dengan perangkat saya. Tekait papan nama dan prasasti, memang belum saya pasang, nanti setelah selesai baru dipasang, “ terang Sunarmen. Bendahara Desa Cipadang Bambang (28) saat dikonfirmasi justru menunjukkan sikap yang tak bersahabat. Percakapannya tidak mau direkam dan berusaha untuk meminta Hp wartawan. Selain itu, Bambang mengeluarkan kata kata kasar yang tidak patut untuk diucapkan. (RIN)

Warga Paguyuban Tolak Proyek Jalan Pesawaran, FAKTUAL – Hasil pembangunan jalan hotmik sepanjag I050 meter di Desa Paguyuban, Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran ditolak masyarakat setempat. Sangsang, tokoh pemuda setempat saat ditemui mengatakan, bangunan jalan hotmik tersebut tidak sesuai bestek. Batu yang digunakan bukan batu hitam, melainkan batu sabes yang diaduk dengan lumpur batu. “Kalau batu sabes jangankan digiling pakai alat berat, digilas pakai mobil saja, hancur,” ungkapnya saat ditemui dilokasi proyek pembangunan jalan, Rabu (2/11). Hal senada disampaikan Murni, warga setempat. Menurut dia, jika proyek ini tetap diteruskan hasilnya tidak akan bertahan lama. Begitu juga pengerasan jalan sepanjang 200 meter, batu yang digunakan adalah batu sabes yang mudah hancur. Seharusnya, batu yang digunakan adalah dari jenis batu hitam berukuran 10x15. “Dinas PU harus turun meninjau proyek ini. Jika tidak, patut diduga pekerjaan tersebut dikorupsi berjamaah. Masyarakat Desa Paguyuban juga berharap Bupati Pesawaran meninjau langsung ke lokasi pekerjaan agar tidak terjadi kerugian negara yang cukup besar,” ujar Murni. Terpisah, Mispiyan pengawas pekerjaan saat dikonfirmasi menerangkan, penggunaan batu sabes tersebut atas dasar persetujuan PPK. “Kekuatanya sudah diuji, sama dengan batu hitam/ proslen. Terkait pasangan batu pengerasan, itu baru pasangan dasar, karena awalnya jalan tersebut banyak yang berlubang, maka kalau langsung dipasang batu 10 x 15 dihawatirkan saat digiling alat berat, ambles,” terang Mispiyan. Sedangkan terkait belum adanya papan informasi proyek, Mispiyan berdalih masih dalam proses pembuatan. “Nantinya juga tetap akan dipasang setelah jadi,” pungkasnya. (RIN)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

BPMPP Pringsewu Gelar Pelatihan BHP

Pringsewu, FAKTUAL – Sesuai dengan UU 6 tahun 2014 kepala pekon dibantu dibantu oleh 3 bidang urusan. Hal ini disampaikan Kabid Pemeritahan Pekon pada BPMPP Kabu paten Pringsewu, Wahyu Darmanto saat mem berikan materi pada Pelatihan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam pembuatan peraturan pekon di Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluih.

“Untuk 3 bidang tersebut dibantu oleh 3 kasi yang semauanya dalam garis komando dengan sekretaris pekon,sedangkan organisasi yang ada di pekon sejajar dengan kepala pekon,” jelasnya. Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2015, mengenai Pemeritah daerah kabupaten mene tapkan pemilihan kepala pekon secara serantak, untuk di Kabupaten Primgsewu ini dilaksanakan

PRINGSEWU

sacara serentak dan bergelombang,serta diselang 2 tahun sekali,untuk sisa kepala pekon yang berhenti tidak lebih 1 tahun Bupati mengangkat PNS dari Pemda terkait untuk menjadi Pjs. Untuk tugas kepala dusun (Kadus), ada 4 yaitu meliputi, penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangumana pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, pemberda yaan masyarakat Pekon, yang intinya sama

SURAT KABAR MINGGUAN

dengan apa yang dilaksanakan oleh kepala Pekon, hanya kepala Pekon dibentu dengan Sekdes beserta jajarannya sedangkan kepala dusun bekerja sendirian, serta syarat dalam pengangkatan Perangkat Pekon, pendidikan serendah-rendahnya SMU sederajatnya dan berusia 20 tahun, sedangkan perangkat pekon yang yang diberhentikan adalah usia telah genap 60 tahun, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Pekon, melanggar larangan sebagai perangkat Pekon. “Sedangkan yang dulu untuk perangkat pekon berhenti saat pergantian kepala pekon atau bekerja terus, tapi UU sekarang ya itu usia masimal 60 tahun,sedangkan untuk saat ini perangkat pekon pengangkatannya melalui sistem diberitahukan melalui masyarakat umum, jadi tidak langsung menunjuk saja,juga diperlukan berkoordinasi dengan camat,ini menurut UU yang baru mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian aparatur pekon,” paparnya. Sedangkan dasar Hukum BHP, UU no 6 tahun 2014,PP no 43 tahun 2014-PP nomor tahun 2015 dan Peruran mentri, BHP merupakam wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keter wakilan wilayah yang terkait. BHP dibentuk melalui panitia jaring dan saring 6 bulan sebelum masa jabatan sebelum masa jabatan BHP habis dan BHP diberhentikan atas usul ke bupati dengan salah satunya berturut turut tidak melak sanakan tugas selama 6 bulan dan syarat untuk calon BHP adalah usia 20 tahun, Pendidikan minimal SMP. “Fungsi BHP,membahas dan menyepakati rancangan Peruran pekon bersama kepekon, menampung aspirasi masyarakat pekon,dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon,dan ada 4 Rancangan peraturan yang tidak boleh dibuat oleh BHP yaitu,RPJM pekon,RKPP,APB pekon, laporan pertanggung jawaban kepala Pekon,” jelas Wahyu. Kapekon Kutawaringin Sutrisno saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan, kegiatan ini merupakan peningkatan dari lembaga terkait mengenai wawasan pemerintahan dalam hal ini adalah BHP, mengingat lembaga ini merupakan bagian ari pekon yang termasuk dewannya yang ada di pekon, maka dengan adanya ini kami juga melaksanakan kegiatan ini,supaya lembaga ini dapat melaksanakan tugas nya dengan baik, selain itu tentunya juga peningkatan pengetahuan tentang tugas pokoknya ini juga salah satunya. “Saya mengaharapakan kepada para peserta pelatihan ini untuk dapat memanfaatkan apa yang nantinya disampaikam oleh nara sumber dalam hal ini ya dari BPMPP, Sebab memang sangat penting tentunya mengenai apa yang akan disamapaikan dan dapat menanyakan tentang hal-hal tentunya kita belum tahu untuk saat ini,” jelas Sutris. (MADE)

Pekon Sukoyo Lunas PBB 2016 Pringsewu, FAKTUAL - Pekon Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu berhasil menyandang predikat kategori pekon Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2016. Kepala pekon Sukoyoso Muhaimin menjelas kan, memang bukan hal yang mudah untuk melaksanakan hal ini, namun saya optimis untuk dapat mampu mengajak masyarakat untuk taat pajak. “Langkah awal adalah berkoordinasi dengan aparatur pekon ini yang intinya bagai mana masyarakat dengan kesadaran tinggi untuk dapat membayar pajak sebelum jatuh tempo, kemudian membentuk pajak ini, salah satu tujuan adalah memberikan pengertian pentingnya pajak ini untuk menopang pendapatan dikabu paten ini,” ujar Muhaimin. Bukan hanya sampai disini saja, lanjut dia, bila ada kesempatan dalam suatu acara di pekon ini tim ini selalu hadir untuk menyampaikan sosilisasi PBB, baik itu acara pengajian, kelompok tani atau lainnya. “Hal seperti ini lebih efektif untuk menyam paikan ke masyarakat dan lebih mengena, mengingat dipekon ini terdiri dari 4 kepala dusun dan 8 RT,” jelasnya. Sesudah itu sambil berjalan saat SPPT mulai diberikan kepada masyarakat,para aparatur ini juga memberikan pentingnya bagi masyarakat

wajib pajak, mengenai pentingnya pajak ini untuk pembangunan bagi suatu daerah,dan

saya selaku kepala pekon juga selalu tak bosan bosannya mengenai Pajak ini kepada aparatur

Pekon juga kepada masyarakat. “Untuk total pajak pekon ini sekitar Rp16 juta. PBB ini merupakan Program prioritas saya dan saya selalu memonitor saat kegiatan ini berjalan kepada aparatur yang melaksanakannya, serta tak lupa juga meng evaluasi saat rapat atau ada waktu pertemuan, saya selalu menanyakan tentang Pajak ini kepada RT atau kaur yang menjadi koordinator PBB ini,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk memperahan predikat ini saya juga sadar merupakan bukan hal yang mudah,tapi saya tetap optimis untuk dapat mempertahan predikat ini untuk tahun selanhutnya,sebab saya mem programkan ini bukannya apa2 tapi hal baik dari positifnya sangat banyak,ya salah satunya adalah pembangun tentunya akan selulu diprioritaskan oleh pihak Pemda Pringsewu. “Untuk pekon kami, terutama infrastruktur, saya selalu memberikan pengertian tentang manfaat dan keuntungannya, tentunya bagi kelancaran pembangunan,kepada aparatur di pekon ini,dan masyarakat,sebab apa yang telah kita terima dari pemerintah dikabupaten kita baik dalam bentuk fisik maupun non fisik,ini adalah salah satunya partisipasi kita dalam membayar pajak,” papar Muhaimin. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Andi Surya Minta SKPD Bekerja Sesuai SOP Pringsewu, FAKTUAL - Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di suatu daerah bukan berarti pemerintah daerah tersebut bebas dari masalah hokum. Demikian ditegaskan anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya sehingga pihaknya langsung datang langsung ke pringsewu sebagai daerah yang mendapatkan WTP untuk mengecek yang sebenarnya. “Bukan jaminan suatu wilayah yang men dapatkan predikat WTP itu tidak ada masalah

hukum dan saya bersukur nilai kerugian negara di Pringsewu nol persen,” ujar Andi Surya saat menyampaikan sambutannya di Aula utama kantor bupati pringsewu didampingi Sekkab pringsewu A.Budiman, asisten 3 Alwi Siregar dan inspektur inspektorat Malian Ayub, baru baru ini. Dikatakan Andi surya, dirinya sudah berkeli ling ke berbagai daerah seperti Pasawaran, Lampung Selatan dan Tulangbawang, diketiga daerah itu ia masih menemukan ada kerugian

Negara. “Namun untuk Pringsewu saya bangga karena cukup mapan walaupun baru pertama kali mendapatkan WTP,” ucapnya. Pada sesi tanya jawab, Sekretaris BPKAD Pringsewu Suhada dan Edi Sumber Pamungkas mengenai sertifikat, dimana Pemkab Pringsewu hanya mengeluarkan 20 sertifikat tanah. Suhada meminta DPRD Pringsewu menganggarkannya dan persoalan tersebut bisa ditingkatkan. Sementara Kadis Kesehatan Purhadi meminta penjelasan Andy Surya bagaimana terkait kasus

Dinkes Adakan Pelatihan PTP Pringsewu,FAKTUAL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pringsewu mengadakan Pelatihan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Tahun 2016 di Hotel Koprasi Sumarta Pringombo Pringsewu. Kegiatan pertemuan berjalan selama 3 hari di Hotel Koperasi Sumatera Pringombo Pringsewu , yang tujuannya meningkatkan pemahaman pentingnya perencanaan Tingkat Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan identifikasi permasalahan Kesehatan diwilayah kerja puskesmas. “Dan juga dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan penentuan prioritas masalah, analisis penyebab masalah, analisa penyebab

masalah dan penyelesaian masalah dalam proses perencanaan tingkat puskesmas , juga meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam penyusunan dokumen rencana usulan kegiatan (RUK),” terang Sekretaris Dinas Kesehatan Pringsewu, Sujarwo. Pelatihan tersebut dihadiri 22 orang yang terdiri dari pengelola PTP Puskesmas dan Kepala TU Puskesmas . Selama pertemuan peserta akan mendapatkan materi dengan nara sumber yang berasal dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan Dinas kesehatan Kabupaten Pringsewu. (PRI)

hukum yang menimpa dinas karena jika ditemukan adanya kerugian negara yang kena adalah kadisnya sementara pihak yang kedua dibebankan pihak jarang tersentuh hokum. Menjawab pertanyaan para SKPD, Andi Surya mengatakan para SKPD harus bekerja sesuai SOP,karena kata apabila sesuai dengan SOP tidak akan tersangkut masalah hukum “Saya harapkan kepada semua SKPD bekerja sesuai SOP yang ditentukan” pungkasnya. (MADE)

Handitya Pimpin Rakor Pemkab Pringsewu, FAKTUAL - Mengawali tugasnya memimpin kegiatan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu setelah Bupati Pringsewu Hi.Sujadi resmi mengambil cuti, Wakil Bupati Pringsewu Hi.Handitya Narapati SZP, SH menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dengan mengumpulkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sejumlah bahasan mengemuka dalam rapat tersebut, diantaranya adalah terkait pembangunan serta roda pemerintahan di Kabupaten Pringsewu, termasuk netralitas aparatur sipil negara dalam pemilukada. Wakil Bupati Pringsewu Hi.Handitya Narapati SZP, SH yang memimpin rapat tersebut di aula utama kantor Pemkab Pringsewu, Senin (31/10) didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman beserta para asisten berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya, di lapangan perkantoran pemkab setempat, Wabup Pringsewu juga bertindak sebagai pembina upacara pada upacara mingguan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

UPAYAKAN HARGA SINGKONG NAIK

Lampung Tengah, FAKTUAL – Keseriusan Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa menindaklanjuti keluhan petani atas anjloknya harga singkong dilakukan dengan memboyong para petani menemui langsung Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantornya, Sabtu, 22/10/2016. Sebanyak 16 petani dihadirkan mewakili petani-petani singkong di Lampung Tengah. Sebagaimana diketahui, saat ini harga singkong anjlok diangka Rp 450-550 per kg dari harga sebelumnya Rp 1200 per kg. Kondisi ini membuat petani singkong di Lampung Tengah menjerit. Para petani yang didampingi langsung oleh Bupati Mustafa ini diterima oleh Mendagri Enggar. Menanggapi keluhan petani singkong, Enggar menyatakan segera memanggil perusahaan-perusahaan tapioka di Lampung Tengah agar menaikan harga singkong dalam kisaran Rp 800-900 per kg. Selain itu, petani juga diimbau untuk beralih fungsi tanam dari singkong ke tebu. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi over produksi sehingga harga singkong bisa lebih terkendali. “Anjloknya harga singkong kerap terjadi saat panen raya karena over produksi. Dengan beralih tanam, mudah-mudahan produksi singkong dapat ditekan sehingga harga lebih terjaga. Harga tebu juga lebih stabil diban dingkan singkong,” ungkap Mendagri. Pihaknya juga berjanji akan mendatangkan investor untuk membangun pabrik tebu yang nantinya akan menampung hasil produksi petani. “Namun yang jelas, solusi jangka pendek yang akan dilakukan adalah dengan memanggil pengusaha-pengusaha tapioka di Lampung Tengah. Kami akan minta harga singkong dinaikan,” imbuhnya.

Ia mengakui belum ada regulasi atau peraturan yang penetapan harga standar singkong nasional. Untuk itu akan dibahas Menteri Pertanian dan pihak pengusaha. Menurutnya penetapan harga penjualan (HPP) singkong penting untuk melindungi petani dari kemungkinan anjloknya harga yang disebabkan beberapa factor, seperti panen, serbuan produk luar negeri dan lainnya. Pada kesempatan itu, Enggar mengapresiasi upaya Bupati Mustafa yang telah memfasilitasi para petani untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke kementerian. Ini menjadi bukti keseriusan seorang kepala daerah dalam menyerap aspirasi dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi rakyatnya. “Beliau satu-satunya kepala daerah yang mau memfasilitasi warganya (petani) untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Menteri. Saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi kepala daerah lainnya untuk benar-benar serius menanggapi permasalahan warga yang dipimpinnya,” ujar Enggar. Sementara itu Bupati Lamteng Mustafa menuturkan, kedatangannya ke kantor Kementerian Perdagangan adalah dalam rangka mendampingi serta memfasilitasi aspirasi petani singkong atas anjloknya komoditas ini. Sebagai penghasil singkong terbesar di Indonesia, jatuhnya harga ubi kayu ini menjadi pukulan tersendiri bagi petani di Lampung Tengah. “Untuk itu saya merasa ikut bertanggung jawab atas jeritan petani singkong di Lampung Tengah. Hari ini saya mencoba mencari solusinya dengan mengajak langsung para petani singkong untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan mereka. Alhamdulillah

kami diterima langsung oleh Mendagri, mudah-mudahan ada titik terang dari pertemuan ini,” ungkap Mustafa. Lebih jauh bupati muda ini memaparkan, Lampung Tengah adalah wilayah dengan komo ditas penghasil singkong terbesar dengan luas 79.805 hektar dan total produksi 2,4 juta ton. Dengan turunnya harga singkong dari semula Rp 1200/kg menjadi Rp 560/kg di tingkat pabrik atau Rp 450/kg tingkat petani, tentu nya sangat merugikan petani. Mustafa menyebutkan sedikitnya petani telah kehilangan penda patan Rp 1,2 triliun per tahun dari anjloknya harga singkong. “Jika diasumsikan dengan jumlah petani 100.000 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga telah kehilangan penghasilan Rp 12 juta per musim tanam. Wajar jika petani kami resah. Sebelumnya saya juga telah melayangkan surat untuk presiden meminta agar harga singkong dinaikan,” tegas Mustafa. Keseriusan Mustafa mengupayakan kenaikan harga singkong juga dilakukan dengan melakukan sidak ke sejumlah perusahaan tapioka di Lampung Tengah. Langkah ini guna memastikan langsung harga singkong di tingkat pabrik. Dari kunjungan tersebut, Mustafa mendapatkan laporan bahwa anjloknya harga singkong disebabkan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam sidak, Mustafa juga telah meng

ingatkan perusahaan agar bijak menentukan besarnya potongan ongkos cabut dan muatan singkong. Jangan sampai petani semakin menderita dengan anjloknya harga ditambah potongan ongkos cabut serta muatan singkong. “Sudah saya sampaikan. Perusahaan harus bijak, potongan jangan terlalu besar. Kasian dengan petani, sudah harga anjlok, harga masih dipotong dengan presentasi cukup tinggi. Perusahaan juga harus memikir kan nasib petani,” pungkasnya. (SYAH)

Mustafa Ajukan Perbaikan Jalan Bandarjaya

Lampung Tengah, FAKTUAL – Upaya mengatasi kemacetan di jalur lintas Bandarjaya terus dilakukan Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa. Setelah membangun drainase sepanjang 128 meter di area plaza Bandarjaya, upaya perbaikan jalan dilakukan Mustafa dengan mengajukan pembangunan jalan beton dan pelebaran jalan Permohonan perbaikan disampaikan

langsung Mustafa saat menerima kunjungan kerja Dinas Bina Marga dan Dishub Provinsi Lampung di rumah dinas bupati, Selasa, 25/10/2016. Mustafa meminta perbaikan jalan dilakukan di 500 meter dari Gunungsugih hingga simpang Bandarjaya. “Perbaikan drainase telah dilakukan. Sedikit demi sedikit Bandarjaya telah dibenahi. Perbaikan juga kami harap menyentuh jalan,

kami minta jalan Bandarjaya dibangun beton dan dilakukan pelebaran jalan. Selain lebih tertata, perbaikan jalan diharapkan dapat atasi kemacetan di seputaran Bandarjaya,” ungkap Mustafa dihadapan jajaran aparatur Binamarga dan Dishub Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Mustafa juga meminta agar Pemprov mengupayakan pelebaran jalan di beberapa jalan provinsi yang ada di Lampung Tengah, seperti jalan Gunungsugih-Padangratu dan jalan Gunungsugih – Fajarbulan. Hal ini penting karena kondisi badan jalan sempit padahal jalur lalu lintas di jalan tersebut sudah ramai. “Agar mobilitas warga lebih lancer, saya harap diadakan pelebaran jalan 1 meter di sisi kanan dan kiri. Drainase telah kami bangun, tinggal dilanjutkan pelebaran jalan. Saya harap Dinas Bina Marga provinsi dapat memper juangkan agar ini terealisasi,” imbuhnya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Bina Marga Lampung Rony Witono mewakili Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budhi Dharmawan menuturkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bersinergi. Segala masukan dan permo honan, kata dia, pada

dasarnya bisa diupayakan untuk direalisasikan. “Terkait permohonan Pak Mustafa akan kami perjuangkan. Selama untuk kesejahteraan rakyat, akan kami perjuangkan. Kami juga meminta agar peme rintah kabupaten/kota menjaga kond isi jalan. Tonase harus jadi perhatian, tidak boleh mele bihi 8 ton,” pung kasnya. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

TUBABA

Lima Tahun Berturut-turut Tulangbawang Barat Raih WTP Tubaba, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kembali meno rehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Tubaba. Prestasi itu dinilai membanggakan karena dalam lima tahun berturut-turut sejak 20112016, BPK memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Tulangbawang Barat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulangbaang Barat Drs. Lekok MM, didampingi sekertarisnya, Mirza Irawan mengatakan, prestasi WTP itu tidak terlepas dari upaya cepat pemerintah setempat dalam menyelesaikan setiap ada temuan kerugian negara oleh BPK. Selain itu, terjalinnya koordinasi yang baik antarsemua unsur pengelola keuangan daerah, mulai dari bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, hingga level terbawah. “Ini prestasi yang luar biasa untuk daerah semuda Kabupaten Tulangbawang Barat,” kata Mirza Irawan seperti dilansir harianlampung. com, Rabu (2/11). Menurut Mirza, opini WTP dari BPK juga menunjukkan pengelolaan keuangan di Tulangbawang Barat sudah dikelola secara profesional dan baik. Karena itu, ia berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi pada tahun tahun berikutnya. (RED/HL)

Masyarakat Tubaba Diminta Tidak Golput Tubaba, FAKTUAL - Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Umar Ahmad-Fauzi Hasan yang tergabung dalam Koalisi Tubaba Bersatu menggelar kampanye terbatas di Tiyuh (Desa) Murnijaya, Senin (31/10). “Telah terbukti, pasangan Umar-Fauzi saat menjabat sebagai bupati dan wakil bupati telah menunjukan tata cara pembangunan yang baik. Tubaba menjadi maju dan sejahtera, bahkan beberapa kali mendapatkan WTP dari pemerintah pusat. Untuk itu mari kita beri kesempatan untuk Umar-Fauzi untuk kembali menjadi bupati dan wakil bupati Tubaba agar kedepannya Kabupaten ini menjadi lebih maju dan lebih sejahtera,” ujar juru kampanye, Gito. Pihaknya berharap masyarakat Tubaba pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang datang ke TPS memberikan hak suaranya dan jangan golput. Sementara, calon Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan, seperti yang kita rasakan bahwa kemajuan Tubaba saat atas kerjasama seluruh

masyarakat Tubaba. “Sudah kita lihat berbagai bangunan di bidang pertanian dan peternakan itu semua sudah kita rasakan bersama,” ujarnya. Dalam misinya, Fauzi Hasan mengungkapkan, Tubaba maju sejahtera berdaya saing. Disini yang kita inginkan untuk angka kemenangan adalah angka tertinggi agar pemerintah pusat tau bahwa masyarakat dan pemerintah Tubaba bersatu dan untuk kedepan juga kami akan melaksanakan sumber daya manu sia(SDM)disini kita menciptakan menusia yang produktif, kreatif dan inovatif. Di bidang kesehatan, dalam bidang ini kita sudah membangun rumah sakit dan kita juga sudah mengusulkan di pemerintah pusat untuk menambah tanaga kesehatan di Tubaba, menambah sarana dan prasarana, pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan membangun kehidupan yang agamis. “Itu yang kami kami perhatikan untuk kedepannya jika masyarakat masih mempercayai kami lagi,” tambahnya. (HER)

Tiyuh Margo Kencono Sosialisasikan Penerima Raskin Tubaba, FAK TUAL - Tiyuh (Desa) Margo Kencana, Kecamatan Tulang bawang Udik, Ka bupaten Tulangba wang Barat (Tubaba) menggelar sosialisasi warga penerima raskin dibalai tiyuh setempat, pekan lalu. Hadir pada sosia lisasi tersebut Kepalo Tiyuh Margo Ken cana Nur Edi, pe rangkat tiyuh, RK, RT dan warga setem pat. Nur Edi dalam sambutaannya menyampaikan, acara ini untuk memberitahukan kepada warga bahwa adanya pengurangan dalam pembagian raskin di tahun 2016 ini, yang tadinya jumlah penerima 102 kk sekarang turun menjadi 93kk. “Saya berharap kepada warga yang tidak menerima lagi jangan berkecil hati dan memaklumi karena ini keputusan dari pusat dan nantinya jika raskin ini sudah keluar akan saya kirim ke RT nya masing-masing jadi warga bisa mengambil di ketua rt setempat,” ujarnya. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Satgas Antinarkotika Lambar Adakan Lomba Pantun

Lambar, FAKTUAL - Dalam rangka guna merangsang kreatifitas aparatur sipil negara (ASN) dalam melestarikan budaya pantun sekaligus sebagai upaya memerangi bahaya Narkoba pada Lingkup SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lam bar), pengurus Satgas Antinarkotika Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat akan menyelenggarakan Lomba Pantun Berbahasa Indonesia. Ketua panitia satgas antinarkoba Sekdakab Lambar Tono Suparman, menyampaikan ketentuan dan hal hal yang perlu dalam dalan lomba Pantun tersebut yaitu pantun Bebas(boleh lucu/jenaka) Bertema Anti Narkoba, haya 1 bait, Terdiri dari 4(empat) baris, 2 baris sam piran dan 2 baris isi/inti pesan. Contoh Pantun Membawa Payung harus dilipat, Pepaya masak dibawa ke Jalan Erlangga, Keamanan Kampung harus diperketat, Supaya Narkoba tidak masuk kampung kita. Kemudian Pantun diketik dan diberi ldentitas pembuat Pantun(Nama dan asal SKPD), diserahkan kepada Panitia(Ruang staf Ahli

Bupati Bidang Sumber Daya Alam dan undkungan Hidup) paling lambat tanggal 3 Nopember 2016, pukul 14.00 wib. Slanjutnya akan diambil 10(sepuluh) Pantun Terbaik(versi juri) dan kepada 10 pemenang tersebut akan diberikan hadiah(Doorprize) , Pengumuman Pemenang pada Hari Jum’at 4 Nopember 2016(pada saat Apel Senam Pagi) di halaman Pemkab Lampung Barat, dan kepada 10 Peme nang diwajibkan membacakan karyanya di depan peserta Apel Senam. yang di serahkan oleh Wakil Bupati Lampung barat Drs. Makmur azhari, asisten Bupati staf ahli dan kepala SKPD lainnya. Selanjutnya dalam hasil penilaian terdapat 10 pantun terbaik dalam lomba pantun anti narkoba antar SKPD dilingkungan SKPD Pemkab Lambar tahun 2016 meliputi 1 Drs. H.M.Nizom, MM. Dari dinas kehutanan, Gunanto SIP, dari sekretariat DPRD kab Lambar, ARif Rahman SH, dari bagian adminstrasi pembangunan , Safrida, SH RSUD Alimuddin Umar, Endang Guntoro BPBD kab Lambar, Ir . Sugeng Raharjo kantor layanan pengadaan , Nurhadi Sarwo

Susilo S H , BKDBK, Haryadi kantor kesbangpol, M Henry dari bagian hukum dan organisasi sekdakab lambar. Wakil Bupati Lambar Drs. Makmur Azhari dalam sambutanya menyampaikan ASN seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain di seluruh kabupaten lambar dalam hal

penanganan narkoba. “Karena sudah mampu melakukan inisiatif yang merupakan sebuah bentuk terobosan dalam penanganan serta pencegahan narkoba. Inisiatif dari pembentukan satgas anti-narkoba hingga tingkat perdesaan ini perlu kita dukung dan kembangkan, seperti yang sudah di laksanakan beberapa waktu yang lalu” ujarnya. Wabup mengatakan lebih lanjut, saat ini tantangan bangsa semakin kompleks. Tidak hanya narkoba tetapi masih banyak tantangan lainnya, seperti radikalisme, terorisme, serta gangguan keamanan lainnya. “Semua itu perlu pemahaman yang baik dari kita semua. Karena dalam aspek keamanan dan ketertiban bukan semata hanya tanggung jawab aparat pemerintah. Tapi juga buah kesadaran elemen masyarkat yang proaktif terlibat dalam memerangi kejahatan narkoba,” ucapnya. Selanjutnya pihaknya juga menyampaikan kita sebagai ASN setidaknya memberikan kesan kepada masyarakat yang ada di daerah kita masing untuk tidak menyalah gunakan narkoba . “Namun hal ini jangan sampai hanya pada ungkapan jargon-jargon se mata. Diperlukan komitmen yang kuat dari para anggota S a t g a s Narkoba agar m a u bergerak melangkah beriringan memberantas Narkoba demi menciptakan generasi unggulan yang handal dan tangguh di Lampung barat, tutup Wabup . Kemudian dalam kesem patan tersebut Wabup juga unjuk kebolehan membacakan pantun anti narkotika di dpn para peserta yang kemudian di lanjutkan pembacaan pantun oleh para pemenang lomba pantun anti narkoba antar SKPD di lingkungan Pemkab Lambar. (ADI)

PKBI Lambar Adakan Cerdis KRR Lambar, FAKTUAL - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat (Lambar) mengadakan kegiatan Ceramah dan Diskusi Kesehatan Reproduksi Remaja (Cerdis KRR) di Aula SMPN 1 Liwa. Kegiatan yang bertajuk Ajang Kumpul Remaja Liwa Gemar Inovasi (AKU RELIGI) diikuti 35 pesertanya terdiri dari kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Kelompok UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang kesemuanya adalah siswa SMPN 1 Liwa menda tangkan narasumber dari pengurus PKBI Cabang Lampung Barat, dibuka oleh Kepala SMPN 1 Liwa, Joko Purnomo, M.Pd. Ada tiga materi yang disampaikan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja, dan NAPZA (Narkotika, Psikotrofika, dan Zat Adiktif lainnya), kata Sekretaris Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Cabang Lampung Barat Drs. Sandarsyah memdampingi Ketua PKBI Cabang Lampung Barat HJ. Yulia Makmur Azhari. Menurut Sandarsyah, PIK-R adalah kelompok pendampingan remaja di sekolah dengan konsentrasi kegiatan pada pencegahan prilaku seks bebas, penyalah gunaan Narkoba, HIV –AIDs, dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Adapun Susunan pengurus PIK-R SMPN 1 Liwa, Hammam Attar SA (Ketua), Aurelya Veny Kurnia (Wakil Ketua I), Nararendra Widya

Gama (Wakil Ketua II), dan Aaliyah Asti Putri (Sekretaris). Secara Global, jumlah remaja (10 - 12 th.) sebesar 25 persen atau 1,8 miliar dari penduduk dunia (CSIS, 2014). Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa secara nasional jumlah ramaja mencapai 64 juta atau 27,6 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dalam

sejarah demografi Indonesia, dan akan terus meningkat sampai dengan tertutupnya Bonus Demografi. Kenyataan lain juga menunjukkkan bahwa remaja Indonesia semakin terlibat dalam penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA (Narkotika, Psikotrofika, dan Zat Adiktif lainnya). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) me nunjukkan bahwa pada 2012 jumlah pengguna

NAPZA dikalangan remaja mencapai 3,6 juta orang, kemudian meningkat 3,8 juta orang pada 2013. Apabila tidak dilakukan pencegahan, jumlahnya akan mencapai 5 juta lebih pada tahun 2016. Beberapa studi menunjukkan adanya keterkaitan signifikan antara penggunaan Napza dengan prilaku seks bebas pada remaja. Selain menyebabkan kehamilan dan melahirkan di usia muda, prilaku seks bebas pada remaja juga menjadi salah satu penyebab remaja beresiko terkena penyakit menular seksual (PMS) serta HIV dan AIDS. Data untuk kasus HIV dan AIDS menunjukkan bahwa dari total 118.787 kasus HIV dan 45.650 kasus AIDS, persentase tertinggi kasus AIDS yaitu 34,5 persen berada pada kelompok umur 20 – 29 tahun. Angka tersebut trendnya meningkat setiap tahun. Jika dikaitkan dengan karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul 3 – 10 tahun terinfeksi, maka hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS telah terinfeksi pada usia muda. “Untuk mengatasi permasalahan remaja ini, LSM PKBI Cabang Lambar akan berupaya untuk mensosialisikan dan advokasi pencegahan Prilaku Seks Bebas, NAPZA, HIV dan AIDS, dan Pernikahan Dini, seperti yang kita lakukan hari ini,” pungkas Sandarsyah.(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Mustafa Jenguk dan Bantu Balita Pengidap Tumor Mata Asal Lampung Tengah Bandar Lampung , FAKTUAL–Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa menjenguk Adnan Erlangga, balita pengidap tumor mata asal Lamteng yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Jum’at, 3/11/2016. Mendatangi ruang Anggrek RSUDAM tempat pasien dirawat, Mustafa juga memberikan bantuan kepada keluarga yang diterima langsung orang tua pasien Hermanto dan Desi Triana. Dalam kunjungannya Mustafa mengaku terenyuh melihat kondisi Adnan. Ia mengelus dan menggendong Adnan yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dia berharap RSUDAM bisa mengupayakan yang terbaik untuk kesembuhan balita berusia satu tahun ini. “Kondisi Adnan sangat memprihatinkan. Mudahmudahan hari ini akan langsung di scan untuk melihat penyakitnya. Mudah-mudahan juga RSUDAM ini sanggup, karna rumah sakit di Lamteng saya sedang dibenahi dan alatnya tidak selenggkap di sini,” tutur Mustafa. Terkait perawatan Adnan, Mustafa telah mendatangi langsung pelayanan BPJS guna menyelesaikan penjaminan perawatan Adnan. “Saya sudah mengunjungi BPJS, mudah-mudahan perawatan ade Adnan dijamin oleh BPJS,” imbuhnya. Mustafa mengaku ini kali ketiga bertemu dengan keluarga pasien. Sebelumnya bupati muda ini bertemu dalam rangka menyerahkan bantuan bedah rumah. Ia turut prihatin atas cobaan yang dihadapi Hermanto dan Desi Triana dengan kondisi puteranya. “Mereka adalah kurang mampu. Belum lama ini kami baru saja melakukan bedah rumah miliknya. Saat itu Adnan baru lahir. Sekarang mereka tertimpa musibah, sehingga saya harus turun langsung untuk melihat kondisi adek Andan,” ujar Mustafa. Sementara itu, Desi Triana, ibunda Adnan mengaku terkejut dan tidak menyangka mendapat kunjungan bupati mereka. “Saya senang sekali. Terima kasih atas kunjungan dan bantuannya. Ternyata Bupatinya masih memperhatikan rakyat kecil,” kata Desi yang tercatat sebagai warga Tempuran 12A Kecamatan Trimurjo, Lamteng. Terkait kondisi buah hatinya, menurut Desi anaknya terindikasi tumor mata. Dalam rentan waktu seminggu, kedua panca indera Adnan membesar seakan hendak

keluar dari rongga. Adnan sendiri sempat di rawat di RS Muhammadiyah Metro, kemudian dirujuk ke RSUDAM Bandar Lampung. ”Sekarang kami sedang menunggu hasil cek darah untuk memastikan,” jelas Triana. Ia berharap masyarakat dapat membantu dan mendoakan anaknya itu agar lekas sembuh. “Saya minta doanya kepada semuanya agar anak saya lekas sembuh,” pintanya. Bagi Anda yang ingin membantu meringankan beban mereka dapat langsung menyalurkan bantuan dengan menghubungi Hermanto di nomor 082383872607. (ARIZA)

Pemkab Way Kanan Berjanji Tingkatkan Kesejahteraan Linmas setiap langkah dan tindakan yang akan diambil, adalah berdasarkan koridor hukum yang berlaku, khususnya dalam rangka turut serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Way Kanan,” timpalnya. Sementara itu, Kasat Pol. PP Way Kanan, Suwandi, SH dalam laporannya mengatakan, total satlinmas yang ada di Way Kanan sebanyak 2.047 personil. Pada tahun 2015 lalu telah dilakukan bimtek kepada sebanyak 980 satlinmas.

Way Kanan, FAKTUAL - Wakil Bupati Way Kanan Lampung Dr. Drs. Hi. Edward Antony, MM., Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kan an akan berupaya meningkatkan kesejahteraan aparat Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) baik melalui APBD maupun dari Alokasi Dana Desa. Hal itu disampaikannya dihadapan 254 petugas Linmas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hansip, saat membuka pelatihan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di Aula Kantor Camat Blambangan Umpu, acara tersebut diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan, Rabu (02/11). “Saat ini petugas Hansip di Way Kanan baru diberikan honor Rp. 50rb per bulannya, yang dianggarkan melalui ADK. Sebab itu, pemkab kini sedang mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik melalui APBD maupun Dana Desa,” ujar Wabup Edward Antony, yang spontan mendapat reaksi riuh tepuk tangan dari ratusan peserta pelatihan Satlinmas di Aula Kecamatan Blambangan

Umpu, pagi itu. Dilanjutkannya lagi, bahwa hansip sangat dibutuhkan dalam tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Wabup mengajak Hansip/Satlinmas supaya mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) tiap kampung. Ajakan ini disampai kannya, untuk mendorong menjaga ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat Way Kanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, imbuh Wabup Edward Antony, maka diperlukan pelatihan Satlinmas. “Tanpa pelatihan khusus tentunya petugas Linmas kurang memahami fungsi tugas pokoknya. Oleh sebab itu, Pemkab Way Kanan meng galangkan pelatihan kepada petugas linmas supaya dapat meningkatkan dan memantapkan kemampuan Satlinmas dalam menjalankan tugas dan kewewenangannya,” katanya. Wabup berharap, dengan diselenggarakannya pelatihan tersebut, Satlinmas mampu memahami dan mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini sebagai tugas dan wewenangnya, sehingga

Sedangkan pada tahun ini, Satpol.PP Way Kanan akan memberikan pelatihan terhadap 1.700 satlinmas, yang dilaksanakan di 4 Kecamatan. “Bimtek satlinmas inidilaksanakan selama 2 hari, diikuti oleh sebanyak 254 peserta yang berasal dari 27 kampung di Kecamatan Blambangan Umpu. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya jaga lingkungan dan latih kecakapan pengamanan pilkakam mendatang,” pungkasnya. (RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

FOR-PEDEBANG Tubaba Dideklarasikan Tubaba, FAKTUAL - Forum Peduli Demokrasi dan Pembangunan (FOR-PEDEBANG) Kabupa ten Tulangbawang Barat (Tubaba), dideklarasi kan. Kegiatan berlangsung di Kantor Sekretariat FOR PEDEBANG, Tiyuh (desa) Pulungkencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu (26/10). Deklarasi tersebut diikuti sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang profesi, seperti politikus, birokrat, organisasi masyarakat dan kepemudaan, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Ketua FOR-PEDEBANG Tubaba, Saharudin Nur mengatakan forum tersebut dibentuk berdasarkan keinginan mewujudkan masyarakat yang peduli dan berperan aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan berlan

daskan asas demokrasi. “Deklarasi FOR- PEDEBANG ini bentuk aktualisasi dan dukungan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tulangbawang Barat yang berlandaskan demokrasi,“ kata Saharudin. Dia menerangkan, pembangunan berlan daskan demokrasi itu diantaranya menjamin kebebasan masyarakat dalam memberikan masukan serta pendapat, terkait rencana pelaksanaan program pembangunan. “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sangat penting demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang bermartabat. Ini juga sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat,“ terangnya. Saharudin juga mengatakan, dalam waktu dekat FOR -PEDEBANG akan menggelar rapat kerja untuk merumuskan dan menyusun agenda kerja organisasi. “Secara garis besar agenda kerja FORPEDEBANG, kita bagi dua, internal dan eksternal. Itu yang akan kita rumuskan dan susun dalam rapat kerja yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat,“ ungkapnya. Program kerja internal, lanjut dia, akan difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan

agenda kerja eksternal, difokuskan pada visi organisasi, yakni mewujudkan masyarakat peduli demokrasi dan pembangunan. Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nurmansyah menyampaikan apresiasi atas terbentuknya FOR- PEDEBANG. Dia berharap, keberadaan FOR-PEDEBANG dapat membantu upaya pemerintah memaksi malkan percepatan pencapaian program pembangunan. Karena itu, bupati meminta FOR- PEDEBANG dapat senantiasa menjalin sinergisitas dan kemitraan kerja dengan Pemkab Tubaba. (HER)

Kepengurusan KONI Tubaba 2016-2020 Dilantik Tubaba, FAKTUAL - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung periode 2016-2020 dilantik. Pelantikan yang berlangsung di Wisma Tirtamakmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah itu berdasarkan surat keputusan KONI Lampung, No 40 tahun 2016, tentang pergantian kepeng urusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten setempat. Wakil Bupati Fauzi Hasan pada kesempatan itu mengatakan, setelah dilakukan pelantikan kepengurusan Ketua KONI di Tubaba, pihaknya mengucapkan selamat kepada kepengurusan KONI yang baru.

”Setelah dikukuhkan kepengurusan KONI ini semoga kedepan Pemkab Tubaba dengan KONI dapat bersinergi dalam berbagai hal kebaikan, pastinya untuk Bumi Ragem Say Mangi Wawai,” Kata Wakil Bupati Fauzi Hasan, Selasa (25/10) lalu. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat terkat agar dapat bersama sama bersinergi dengan KONI guna dapat meningkatkan beragam potensi olahraga yang ada di Kabupaten Tubaba. “Masih cukup banyak kontek yang kita butuh kan untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten Tubaba, khususnya di bidang olahraga maka dari itu mari bersama kita tingkatkan dengan pontensi olahraga yang ada di Tubaba

saat ini dan nanti,” kata dia. Sementara itu, Wakil ketua I KONI Provinsi Lampung Hanibal berharap, kepengurusan KONI di Tubaba yang baru saja di lantik, agar nantinya dapat lebih meningkatkan beragam potensi olahraga yang di kabupaten setempat. “Saya minta kepada Ketua KONI Tubaba agar dapat dengan serius untuk meningkatkan potensi olahraga yang ada di Tubaba, semoga kepengurusan KONI saat ini dapat lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya,” imbuhnya. Ketua KONI Tubaba yang baru, H. Rayon Gisuri, M.Kes usai dilantik mengatakan, sesuai

dengan semboyan nemen, nedes, nerimo masyarakat Tubaba bekerja keras, pantang menyerah dan ikhlas ini merupakan ciri semangat olahraga. “Untuk pengurus cabang olahraga mari kita bahu membahu membangun dunia olahraga berprestasi di Tubaba agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya bagi pembina rekan-rekan atlet dan seluruh insan olahraga kita satukan pikiran dan tetesan keringat kita berikan yang terbaik untuk tubaba,” imbuh nya. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Plt Bupati Harapkan Kerjasama yang Baik dari Wartawan Tulangbawang, FAKTUAL - Upaya mem bangun silaturahmi dan koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi dengan para awak media massa, dalam mengawali tugasnya di Kabupaten Tulang Bawang. Hari kedua berdinas, Selasa siang, 1 November 2016, Plt. Bupati Rimir Mirhadi berkunjung ke Balai Wartawan Sai Bumi Nengah Nyappur, yang menjadi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kunjungannya ke Kantor PWI Tulang Bawang tersebut, Plt. Bupati Tulang Bawang diantaranya didampingi oleh Asisten I Pahada Hidayat, Kepala Inspektorat Akhmad Suharyo, dan Kadis Kominfo M. Puncak Stiawan, yang kehadiranya pada kesempatan itu disambut oleh Ketua PWI Tulang Bawang Laudy Djayasinga beserta pengurus dan wartawan anggota PWI Tulang Bawang. Bertemu dengan para wartawan, Plt. Bupati Rimir Mirhadi berharap kerjasama dan partisipasi wartawan dalam mendukung kinerjanya selaku Plt Bupati, dengan memberikan informasiinformasi penting terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang memerlukan pelayanan segera dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, seperti pelayanan kesehatan, BPJS dan lain-lain. “Sampaikanlah kepada saya. Karena selama menjabat sebagai Plt Bupati ini, saya tidak ingin ada masyarakat yang terzholimi. Karena itulah saya sangat mengharapkan kerjasama dari wartawan dan semua pihak,” ujarnya. Plt Bupati pun berharap agar dapat selalu terbangun kerjasama dan kemitraan yang baik antara jajaran Pemkab dengan para wartawan dalam pemberitaan hal-hal yang positif di

Kabupaten Tulang Bawang. Ia juga meminta wartawan dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu apabila akan menerbitkan pemberitaan negatif yang perlu dikonfirmasi agar informasinya dapat berimbang. Selain itu, pada kesempatan tersebut Plt

Bupati juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2017, dirinya juga akan berupaya untuk mendorong dan menciptakan netralitas ASN di Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, Ketua PWI Tulang Bawang Laudy Djayasinga mengaku gembira dan

KPU Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Tulang Bawang 310.693 Jiwa Tulangbawang, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk 15 kecamatan se-Tulang Bawang yang tertuang dalam berita acara Nomor : 55 / BA / XI/ 2016 di Aula Sektariat KPU setempat, Rabu 2 Oktober 2016. Penetapan pleno DPS tersebut, dihadiri oleh Komisioner KPU Tulang Bawang Feri Yanto, SE, Rudi Antoni, SH, MH, Ahmad Paisol, SE dan Hernan Tori, SIP, kemudian Ketua Panwaslu Komi Pelda, SH MH, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Binhar, dan Kadis Dukcapil Pirhadi, SH. Selain itu juga hadir perwakilan dari masingmasing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang maju dalam Pilkada 2017, yaitu Nomor Urut 1 Syarnubi-Solehah (BISA) diwakili oleh Syahroni, SH, Nomor Urut 2 Hanan A Rozak – Heri Wardoyo (HANDOYO) diwakili Drs, Kirnali M Yus, dan terakhir Nomor Urut 3 Winarti-Hendriwansyah (WIN-HEN) diwakili oleh Bambang Semedi. Komisioner KPU Tulang Bawang Feriyanto mengatakan, pleno DPS 15 kecamatan berdasarkan hasil proses pemutakhiran data antara lain, terhadap pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih baru, pindah TPS, Desa, Kecamatan dan belum memiliki e-KTP, sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 556 memperjelaskan bila mana pemilih tidak memiliki e-KTP atau surat keterangan telah dilakukan perekaman e-KTP dari Disdukcapil sampai 4 Desember 2016 akan dicoret dan tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 15 Febuari 2017. Dari hasil rapat pleno itu disebutkan secara rinci TPS dan DPS yang ditetapkan di 15 kecamatan yaitu: Gedung Meneng: jumlah Kampung 11, TPS 85, jumlah DPS 24.236 laki-laki 13.255 dan perempuan 10.981, Dente Teladas, jumlah Kampung 12, TPS 107, jumlah DPS 50.993

laki-laki 26.629 dan perempuan 24.364, Menggala, jumlah Kampung 9 , TPS 81 , jumlah DPS 35.863 laki-laki 18.027 dan perempuan 17.836, Menggala Timur, jumlah Kampung 10, TPS 31 , jumlah DPS 10.023 laki-laki 5.170 dan perempuan 4.853, Banjar Baru, jumlah Kampung 10, TPS 30, jumlah DPS 11.735 laki-laki 5.910 dan perempuan 5.825. Banjar Agung, jumlah Kampung 11, TPS 61, jumlah DPS 25.592 laki-laki 13.085 dan perempuan 12.507, Banjar Margo, jumlah Kampung 12, TPS 60 , jumlah DPS 27.943 laki-laki 14.446 dan perempuan 13.497, Penawartama, jumlah Kampung 14, TPS 52 , jumlah DPS 23.290 laki-laki 12. 018 dan perempuan 11.272, Gedung Aji Baru, jumlah Kampung 9 , TPS 40 , jumlah DPS 18.288 laki-laki 9.597 dan perempuan 8.691, Rawajitu Selatan, jumlah Kampung 9 , TPS 58 , jumlah DPS 19.679 laki-laki 10.121

dan perempuan 9.558, Rawa Jitu Timur, jumlah Kampung 8, TPS 35 , jumlah DPS 11.940, laki-laki 6.442 dan perempuan 5.498. Rawa Pitu, jumlah Kampung 9, TPS 29, jumlah DPS 12.727, laki-laki 6.781 dan perempuan 5.946, Gedung Aji, jumlah Kampung 10 , TPS 24 , jumlah DPS 11.020 laki-laki 5.687 dan perempuan 5.333, Meraksa Aji, jumlah Kampung 8, TPS 24, jumlah DPS 12.150, laki-laki 6.194 dan perempuan 5.956. Penawar Aji, jumlah Kampung 9 , TPS 36 , jumlah DPS 15.214 lakilaki 7.957 dan perempuan 7.257. “Sehingga dengan jumlah total keseluruhan Kampung sebanyak 147 dan 4 Kelurahan seluruhnya 151, TPS sebanyak 753 dan DPS sebanyak 310.693 jiwa. (Terdiri dari) Laki-laki 161.319 dan Perempuan 149.374,” jelas Komisioner KPU Tulang Bawang Feriyanto. (WAN)

mengucapkan terima kasih atas kunjungan Plt. Bupati Tulang Bawang ke Kantor PWI Tulang Bawang, serta berharap agar kerjasama kemitraan antara wartawan dan Pemkab Tulang Bawang dapat senantiasa terjalin dengan baik. (WAN)

Rimir Mirhadi Temui Kapolres Tulangbawang, FAKTUAL - Mengawali tugasnya berdinas pada minggu pertama di Kabupaten Tulang Bawang, Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi,SH berupaya untuk menjadikannya sebagai sarana perkenalan serta membangun silaturahmi, koordinasi, dan sinergi yang baik dengan segenap jajaran Pejabat Pemkab dan Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang. Setelah pada hari pertama kemarin, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pejabat pimpinan Satuan Kerja di lingkup Pemkab Tulang Bawang, dan berkunjung ke sejumlah kantor Forkopimda, diantaranya ke Kantor Kejaksaan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Menggala, Kodim 0426/Tulang Bawang, dan ke Lanud TNI AU Astra Ksetra Menggala, pada Selasa 1 November 2016 Plt. Bupati Rimir Mirhadi melanjutkan agendanya dengan berkunjung ke Markas Polres Tulang Bawang, di Jalan Lintas Timur Sumatera Tulang Bawang. Datang ke Mapolres, Plt. Bupati disambut langsung oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP. Agus Wibowo,SIK. beserta jajarannya, yang kemudian mengadakan pembicaraan di ruang kerja Kapolres Tulang Bawang. Berkunjung ke Mapolres, Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi didampingi oleh sejumlah pejabat Pemkab diantaranya Asisten I Pahada Hidayat, Asisten III Raden Mansus, Kepala Inspektorat Akhmad Suharyo dan Kadis Kominfo M. Puncak Setiawan. Setelah ke Polres Tulang Bawang, menurut rencana Plt. Bupati Rimir Mirhadi juga akan terus berupaya membangun silaturahmi dan koordinasi yang baik dengan berbagai elemen lainnya, dalam rangka meningkatkan kebersamaan dalam mendukung keberhasilan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tulang Bawang. (WAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

RSUD Mesuji Tidak Bedakan Pelayanan Mesuji, FAKTUAL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mesuji yang berlokasi di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya diresmikan secara soft opening, Sabtu (22/10/2016). Soft opening ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Mesuji, Khamami bersama dengan Kapolres Mesuji, AKBP Purwanto Puji Sutan, Danramil 426-01/Mesuji, Mayor Arm I Ketut Subangga, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Rizal Fauzi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Budiman Nainggolan, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Mesuji, serta pejabat lainnya. Selain itu, juga digelar khitanan massal dan santunan bagi 870 anak dari tujuh kecamatan di Kabupaten Mesuji. RSUD Mesuji yang menempati lahan sekitar tujuh hektar ini telah dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya ruang rawat inap yang semuanya dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC). Selanjutnya, fasilitas lainnya antara lain ruangan perawatan penyakit dalam, kamar operasi,

instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, poliklinik umum dan penyakit dalam, poliklinik gigi, serta poliklinik kebidanan dan kandungan. Sedangkan untuk tim medis, saat ini RSUD Mesuji memiliki empat dokter umum, tiga dokter spesialis, yakni spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anastesi, serta seorang dokter gigi. Dengan didukung fasilitas dan tim medis yang memadai, RSUD Mesuji siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat Mesuji. “Sementara baru soft opening, karena pembangunan masih berjalan dan beberapa fasilitas masih dalam tahap penyelesaian. Untuk pelayanan semuanya sama, tidak ada yang dibedakan, tidak mengenal kaya dan miskin. Semua ruangan sama nyaman nya dengan dilengkapi pendingin ruangan, tidak ada yang berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain,” jelas Bupati Khamami. (TAB)

64 Linmas se-Kecamatan Mesuji Ikuti Pelatihan Mesuji, FAKTUAL - Untuk me ningkatkan kemampuan dan kete rampilan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Kecamatan Mesuji menggelar pelatihan bagi anggota Linmas di wilayahnya. Pelatihan tersebut diikuti oleh 64 peserta anggota Linmas yang berasal dari 11 desa di Kecamatan Mesuji dan berlangsung selama dua hari, pada tanggal 26-27 Oktober 2016 di Lapangan Ampera Balai Adat Mesuji, Desa Wiralaga II, Kecamatan Mesuji.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta diberikan materi pelatihan dasar dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, peserta juga diwajibkan untuk menginap di barak lokasi pelatihan karena materi pelatihan diberikan hingga malam hari. Camat Mesuji, Sunardi, mengata kan bahwa melalui pelatihan ini diharapkan anggota Linmas di Keca matan Mesuji, semakin memperkuat kemampuan dan keterampilan

anggota Linmas dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Mesuji. “Anggota Linmas harus sigap, tanggap, dan cerdas dalam meng antisipasi serta mengatasi ancaman

dan gangguan yang akan mengusik ketenteraman serta keamanan di lingkungan masyarakat. Linmas sebagai garda terdepan di masya rakat harus tangguh dan kuat dalam menegakkan peraturan desa. Selain itu, Linmas harus mampu menjalin

komunikasi dengan aparat TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk memantau serta melaporkan hal-hal yang berpotensi mengan cam ketenteraman dan keamanan masyarakat,” ucapnya saat dihu bungi, Rabu (26/10/2016). (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Way Kanan, FAKTUAL - Mutasi jilid II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Lampung kembali dilakukan Bupati Way Kanan Hi. Raden Adipati Surya, SH., MM. Bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab setempat, Selasa (25/10) lalu, Bupati melantik dan mengambil sumpah sebanyak 318 pejabat Eselon III, IV dan Kepala Sekolah. Ke 318 pejabat yang lantik hari itu terdiri dari sebanyak 1 orang pejabat eselon IIIb, 2 pejabat eselon IV, 286 orang Kepsek SD, serta Kepsek SMP sebanyak 29 orang. Pada kesempatan itu, Bupati Raden Adipati Surya mengatakan, mutasi dilakukan sebagai bentuk promosi dan rotasi pejabat ASN, yang bertujuan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong. Dilakukannya promosi jabatan, meru pakan dalam rangka pembinaan dan pengem bangan karier serta sebagai upaya untuk melakukan penyegaran terhadap jajaran pejabat struktural yang ada. “Promosi dan rotasi di lingkungan birokrasi pemerintahan adalah merupakan hal biasa. Promosi diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan atas prestasi kerja dan kinerja yang telah saudara berikan selama ini. Sedangkan rotasi dilakukan guna memberikan suasana dan tantangan baru, sehingga aparatur tidak terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang cenderung membosankan serta untuk menimbulkan motivasi baru ditempat tugas baru,” jelasnya. “Dengan demikian, diharapkan berimbas terhadap meningkatnya kinerja aparatur penye lenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” lanjut Bupati Raden Adipati, kepada para pejabat yang dilantik hari itu. Bupati Adipati berharap agar para pejabat yang baru dilantik, agar secepatnya menjabarkan tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing, pahami tata kerja dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga yang dipimpin. Juga sangat pen ting adalah pahami apa yang menjadi batasan wewenang dan peran ma sing-masing, sehingga terhindar dari kesalahan prosedur yang dapat meru gikan nama baik pribadi ataupun juga Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. “Saya percaya bahwa pelantikan ini merupakan sebuah proses dari sistem pembinaan pegawai negeri sipil yang harus kita laksanakan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam upaya kita meningkatkan kinerja aparatur. Oleh sebab itu, dukungan serta motivasi yang tinggi bagi pejabat yang bersangkutan sangat diperlukan. Ini dapat tercermin dari aktifitas yang lebih baik di tempat saudara yang baru nanti,” kata Orang Nomor 1 di kabupaten yang berjuluk Bumi Ramik Ragom ini.

“Seusai pelaksanaan pelantikan ini, untuk secepatnya saudara-saudara berkoordinasi, mulai mengadministrasi pertanggung-jawaban kegiatan, mempersiapkan serah terima segala fasilitas dinas, dan melakukan pertemuan dengan staf saudara di unit kerja masingmasing,” tandasnya.

Perpusatakaan Pada kesempatan itu, Adipati Surya juga meminta setiap sekolah di Way Kanan wajib memiliki perpustakaan dan buku pembelajaran yang bermutu dan baik, sebagai sarana penunjang belajar siswa di sekolah. “Adanya perpustakaan, tidak harus menunggu ada gedung tersendiri atau harus ada ratusan buah buku dulu baru ada perpustakaan. Dengan menyekat beberapa ruang yang ada dan buku penunjang belajar, itu sudah bisa dipakai untuk media belajar anak didik kita disekolah,” tegas Adipati Surya. Orang nomor satu di kabupaten yang berjuluk Bumi Ramik Ragom ini, terlahir dari lingkungan keluarga yang sangat akrab dengan dunia pendidikan. Ibu-nya, Hj. Yarna Kalbadi adalah seorang guru yang dahulu bertugas mengajar di SDN. Bumi Ratu Blambangan Umpu, hingga terakhir pengabdiannya sebagai guru, Bunda Yarna menjabat sebagai kepsek di SD tempat Bupati Waykanan ini dahulu menimba ilmu tersebut. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kata dia, harus direalisasikan dengan benar. Salah satunya, terhadap

pengadaan buku pembelajaran yang bersumber dari dana BOS. “Kelolalah dana BOS sesuai dengan peruntuk kannya, belilah buku-buku yang bermanfaat. Siapkan bukunya yang bermutu dan baik. Bukan yang penting duitnya habis bukunya kebeli, tetapi buku yang dibeli manfaatnya kurang dan tidak bermutu dalam menunjang pembelajaran siswa di sekolah,” tandasnya. Terhadap Guru yang diberi tugas menjadi Kepala sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bupati menuntut, supaya para kepsek yang dilantik menunjukkan kinerja yang baik. Ia menegaskan, jangan berbangga dengan jabatan yang baru sandang tersebut, ia akan terus melakukan evaluasi disiplin dan kinerja kepsek. Tugas dan tanggungjawab bertumpu kepada para kepsek untuk mencerdaskan anak didik serta memajukan pendidikan di Way Kanan. “Pendidikan di Way Kanan akan maju, jika kepsek berfikir maju. Pintarnya anak-anak kita itu dari otaknya, dari bukunya, dan dari gurunya. Siapkan bukunya yang bermutu dan baik. Guru fokus mengajar, tidak sibukkan dengan urusan yang bukan tugasnya,” pungkasnya. (RSD)

Waykanan Peringati HCTPS Way Kanan, FAKTUAL – Kegiatan cuci tangan merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit, seperti ISPA, flu burung, diare, cacingan, typhus, atau penyakit lain yang ditularkan melalui kotoran. “Sehingga, penting menyampaikan pesan ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut lebih luas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat membiasakan cuci tangan pakai sabun,” kata Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Selasa (25/10), pada peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) se-Dunia Tingkat Kabupaten Way Kanan, yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) setempat. Kegiatan itu diikuti sekitar 1.000 anak PAUD dan TK se-Kabupaten Way Kanan. Peringatan HCTPS kali ini mengambil tema Make Handwashing a Habit. Menurut Adipati, cuci tangan pakai sabun menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Hadir dalam acara itu, Bunda PAUD Kabupaten Way Kanan Dessy Apriyanti Adipati, Ketua DPRD setempat Nikman Karim, Wakil ketua PKK beserta anggota tim penggerak PKK. Hadir pula Dandim 0427/Way Kanan Letkol Uci Cembayong, SKPD, Forkompinda.

“Hendaknya di semua tingkatan sekolah, mulai dari PAUD/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA, bahkan diperkantoran agar dapat membuat sarana tempat cuci tangan pakai sabun,” kata Adipati. Hal itu sebagai upaya pencegahan penularan penyakit dan juga mebudayakan hidup bersih dan sehat. “Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama supaya angka kesakitan dan penularan penyakit dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin. Penerapan (PHBS) di sekolah merupakan salah satu upaya yang dapat menekan atau mengurangi angka tersebut,” kata dia. Sementara itu, Bunda PAUD Dessy Apriyanti Adipati, mengatakan peringatan HCTPS, saat ini, merupakan wujud kepedulian kita semua, guna memberikan edukasi. Dan menyebarluaskan informasi tentang pentingnya memiliki kebiasaan cuci tangan pakai sabun. “Cuci tangan pakai sabun menjadi budaya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa,” ujarnya. (RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016 LAMBAR, FAKTUAL - Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022 nomor urut 1 Hi. Parosil Mabsus, S.Pd.,-Drs. Hi. Mad Hasnurin (PM) dan Paslon nomor urut 2 DR. Hi. Edy Irawan Arief, S.E, M.Ec., dan Hi. Ulul Azmi Soltiansa, S.H., (Edy-Pai) telah berjanji dan menyepakati pelaksanaan Pilkada Lambar yang damai. Pernyataan sikap dan penandatanganan nota kesepakatan Pilkada damai tersebut melalui deklarasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lambar Rabu (26/10/2016) yang dipusatkan di lapangan Pemkab Lambar, yang dihadiri oleh kedua Paslon dan sama-sama dikawal oleh para pendukung. Hadir dalam kesemapatan itu, Irwasda Polda Lampung Kombespol Drs. Budi Santoto, Kapolres Lambar AKBP Andy Kemala, S.Ik, M.M., Bupati Lambar Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M., Ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom., Dandim Lambar Letkol INF ISkandar, S.H, M.Han., kepala Kejari Liwa Alex rahman, S.H, M.H., komisioner KPU Lampung Solihin, Ketua KPUD Lambar Imtizal, S.Sos., bersama empat komisioner lainnya serta sejumlah pejabat lingkup pemkab Lambar dan perwakilan dari para Polres tetangga. Dipandu oleh Komisioner KPUD Lambar Syarif Ediansyah, S.H.I, M.M., kedua Paslon yang juag didampingi oleh masing-masing tim pemenangan dalam deklarasi Pilkada berintegritas dan damai menyatakan, siap menciptkan Pilkada serentak 2017 yang berintegritas dan damai, kedua mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan Negara kesatuan repubnlik indonesiua berdasarkan pancasila dan undangundang 1945. Kemudian tunduk dan patuh terhadap peraturan peruindang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dipandu oleh Komisioner KPUD Lambar lainnya Ronansyah, kedua Paslon juga

Paslon Lambar

SEPAKATI PILKADA DAMAI

menyatakan tujuh deklarasi kesepakatan damai, antara lain metahui melaksanakan UU yang berhubungtan dengan Pilkada, menjamin suksesnya tahapan program dan penyelenggaraan, dengan baik dan damai serta semnantiasa menciptakan suasana yang kondusif serta menghindari adanya konflik dalam masyarakat. Kemudian menghormati perbedaan pendapat dan menempuh jalur musyawa rah atau jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, mengajak masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, siap menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara, siap menang dan siap kalah. Usai melaksanakan deklarasi, kedua Paslon dan juga para pejabat Fokrpom pimda serta pejabat Polda Lampung menandatangani baner deklarasi damai serta melepas balon yang telah disertai gambar kedua Paslon serta melepas puluhan burung merpati yang menggam bartkan kedamaian. Dalam sambutannya, Komisioner

KPU Lampung Solihin mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara pilkada meminta kepada para kedua pasang calon untuk mematuhi sejumlah butir kesepakatan yang tertuang dalam naskah deklarasi pilkada damai. ”Kita minta kepada kedua pasang Cabpb-Cawabup untuk mematuhi butir kesepakatan pikada damai, yang dibaca kan dan ditandatangani bersama KPU, Panwaslu dan Polda Lampung dan jajaran Forkopimda,” ujarnya. Dengan mematuhi kesepatan itu, lanjut dia, maka pelaksanaan pilkada 15 Februari 2017 mendatang, dapat berjalan lancar, aman dan damai sesuai harapan masyarakat. ”Kita berharap proses tahapan pilkada Lambar, dapat berjalan lancar, aman dan damai sampai pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada mendatang,” ujarnya. Sementara Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjono yang diwakilkan kepada Irwasda Kombes Pol Drs. Budi Santoso mengatakan, menyerukan Pilkada Lambar dapat berjalan aman dan lancar. ”kami tidak perlu tahu siapa yang menang

dan kalah, yang kami harus adalah pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif,” ungkap Budi. Terusnya, kepolisian siap mengaman kan pilkada serentak di Lambar agar berjalan damai. ” Ada dua pasangan calon yang kita harapkan semuanya berjalan dengan baik, prosesnya berjalan dengan baik, fair kemudian damai. Sehingga bisa kita dapatkan pemimpin yang bisa memimpin masyarakat banyak,” ujarnya. Sementara Bupati Lambar Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M., mengatakan, bahwa gelaran acara deklarasi Pilkada damai ini di laksanakan agar pesta demokrasi di bumi Sekala Bghak tersebut dapat berjalan dengan tentram dan damai. ”Kami yakin bahwa kedua putraputra terbaik yang nantinya akan berkompetisi pada pilkada mendatang bisa menjaga nilai-nilai demokrasi sehingganya Pilkada Lambar dapat berjalan dengan baik dan kami yakin tidak akan mencederai Pilkada yang akan berlangsung nanti,” tegas Bupati. (ADI)

Polres Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada Lambar, FAKTUAL - Kepolisian resort (Polres) Lampung Barat Rabu (26/10) menggelar gladi lapangan latihan Sistem Pengamanan (Sispam) Kota Ops Mantap Praja Krakatau 2017, dalam rangka menghadapi konflik social dan antisifasi gangguan keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 di wilayah hokum Polres Lambar. Gladi tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Lampung Kombespol Drs. Budi Santoto, Direktur Krimum Kombes Drs, Zariadi, S.H.,Direktur Pol Air Kombes Rudi Hermanto, S.Ik., Karo Sarpras Kombes Drs. Prihanto Rudiono, M.Si., Kapolres Lambar AKBP Andy Kemala, S.Ik, M.M., Bupati Lambar Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M., Ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom., Dandim Lambar Letkol INF ISkandar, S.H, M.Han., kepala Kejari Liwa Alex rahman, S.H, M.H., Ketua KPUD Lambar Imtizal, S.So., serta sejumlah pejabat lingkup pemkab Lambar

dan perwakilan dari para Polres tetangga. Gladi yang diwarnai dengan simulasi bentrok an antar anggota kepolisian dengan massa pendukung para calon bupati dan wakil bupati (Cabup-Cawabup) tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut I Hi. Parosil Mabsus, S.Pd-Drs. Hi. Mad Hasnurin (PM) dan Paslon nomor urut II DR. Hi. Edy Irawan Arief, S.E, M.Ec-Hi. Ulul Azmi Soltiansa, S.H., (Edy-Pai). Dalam simulasi bentrok antara ratusan anggota Polres Lambar yang di back-up oleh Brimob Polda Lampung tersbeut berlangsung seru, hanya saja tembakan gas air mata yang benar-benar dilakukan oleh kepolisian juga benar-benart membubarkan peserta maupun para undangan yang hadir. Bahkan Paslon Edy-Pai berlari dari tribun kea rah parkiran, begitu juga dengan puluhan anggota kepolisian lainnya tampak berlarian menghindari asap dari gas air mata yang ditem

bakkan yang terkenal perih di mata dan diwajah tersebut. KapolresLambar AKBp Andy Kemala, S.Ik, M.M., mengatakan, gladi yang dilaksana kan tersebut dalam rangka mempersiapkan anggota dalam menghadapi kemungkinankemungkinan konflik dalam pelaksanaan Pilkada. ”Gladi yang dilaksanakan mulai dari kampanye pasangan calon, hingga konflik yang terjadi saat pencoblosan di TPS hingga konflik saat terjadinuya ketidakpuasan dari salah satu massa pendukung calon pada saat setelah penghitungan,” kata kapolres. Bahkan, kata dia, simulasi juga dilaksanakan saat situasi merah, atau saat massa bertambah dan semakin anarchism mulai dari membakar ban k, kendaraan bermotor hingga melemparti petugas dengan benda keras. ”Pada saat itu terjadi kami melakukan koordinasi

dengan Danki Brimob u n t u k melakukan lapis ganti dengan PHH Brimob, pentahapan pelaks PHH antara lain mengimbau kepada massa, melakukan penangkapan terhadap provokator massa, penembakan gas air mata, penembakan water canon dan lainnya,” pungkas Kapolres. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Lambar Fokus Raih Adipura Lampung Barat, FAKTUAL - Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Lampung Barat (Lambar) Ir. Noviardi Kuswan membuka rapat koordinasi (Rakor) Adipura Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan (BLHKP) di Aula Pakuwon setempat, Rabu (26/10). Noviardi Kuswan menyampaikan, Kabupaten Lambar harus mendapat piala penghargaan adipura karena Kabupaten Lambar mendapat Adipura Berturut-turut. Untuk itu dalam rangka meraih adipura, maka titik pantau lokasi penilaian harus diperhatikan mulai dari terminal, pasar sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Lanjut Asisten, kabupaten yang meraih adipura merupakan kabupaten yang bebas sampah, bersih dan Indah. Untuk itu dalam rangka mencapai tujuan adipura perlu dilakukan bersama mulai dari tingkat Camat, Lurah, RT/ RW dan masyarakat.

Di pemerintah Daerah Kabupaten Lambar harus setiap hari dilakukan kegiatan Bersihbersih di halaman kantor masing-masing bahkan diminta juga kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya, agar terwujud Kabupaten yang bersih dan indah, salah satu kegiatan mendukung adipura adalah penyedian sarana tempat sampah organik maupun dengan non organik, pemisahan ini dilakukan agar memudahkan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat bermanfaat. Peraihan Adipura ini merupakan kebanggaan bagi setiap kabupaten, untuk itu mari bersama membangun Lambar yang lebih indah dan lebih bersih, ajak asisten. Disampaikanya juga bahwa rapat koordinasi ini sebagai upaya Kabupaten Lambar dapat meraih penghargaan Adipura oleh pemerintah pusat. Peraihan piala Adipura menjadi prioritas setelah pada saat ini Kabupaten Lambar

mendapatkan Piala Adipura. Maka dari itu kesadaran warga masyarakat Lambar dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan kota harus lebih ditingkatkan. Lokasi titik pantau Adipura merupakan prioritas dalam penilaian Adipura. Penanggung jawab lokasi titik pantau Adipura harus melaksanakan penataan, pembangunan dan secara rutin melaksanakan kegiatan kebersihan dan penghijauan di kantor Perangkat Daerah masing-masing serta wajib melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Lebih lanjut pihaknya berharap dengan adanya rapat koordinasi ini agar penanggung jawab titik pantau adipura dapat mempersiapkan diri sedini mungkin dan hasil penilaian adipura bantul bisa naik dan lebih baik dari tahun sebelumnya. ”Kabupaten Lambar terus berbenah dalam menghadapi penilaian Adipura yang akan segera memasuki tahap penilaian,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebershan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lambar Drs. Hikami menambahkan untuk waktu penilaian adipura mulai bertahap tahap 1 2dan seterusnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dan kerjasamanya dalam mendukung adipura, karena kebersihan suatu kabupaten merupakan tanggung jawab bersama. Adapun Lokasi yang menjadi penilaian antara lain TPA, TPS, Pasar Tradisional, Bank Sampah, Perumahan, Sekolah, Taman Kota, Jalan, Rumah Sakit dan Puskesmas, perairan terbuka, pertokoan, perkantoran, terminal, dan hutan kota. Untuk itu Masyarakat Kabupaten Lambar senantiasa melakukan pola hidup sehat dengan cara mencintai kebersihan dan keindahan kota. “Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sehingga masyarakat secara sukarela ikut serta melaksanakan gotong royong dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan,” pungkasnya. (ADI)

peraturan perundang-undangan dalam hal jasa memberikan serta konstruksi kesempatan kepada anggota asosiasi yang bertindak sebagai pelaku dalam bidang jasa konstruksi mengikuti ujian kompetensi tenaga terampil pelaksana jasa konstruksi sesuai bidang keahlian masingmasing. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban bagi penyedia jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi. untuk pembinaan tertib usaha jasa konstruksi dan kemitraan yang sinergis antar pelaku jasa konstruksi. untuk memfasilitasi pelaksanaan ujian kompe tensi tenaga terampil jasa konstruksi yang akan dilaksanakan oleh tim dari Lembaga Pengem bangan Jasa Konstruksi(LPJK) Provinsi Lampung. Selanjutnya dalam kegiatan tersebut peserta sosialisasi dan ujian kompetensi tenaga terampil jasa sebanyak lebih kurang 90 orang yang terdiri dari unsur tim pembina jasa konstruksi, unsur skpd yang terdapat kgiatan konstruksi sebagai pengguna jasa konstruksi dan unsur dari anggota

asosiasi dan mitra usaha jasa konstruksi selaku penyedia jasa konstruksi. “Kemudian ujian sertifikasi tenaga terampil konstruksi sesuai dengan profesi dan keahlian berjumlah orang dari berbagai pihak penyedia jasa konstruksi,” ungkapnya. Dijelaskannya juga untuk tempat pelaksanaan kegiatan ini dibagi dua yakni sosialisasi dan pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan pada hari ini rabu tanggal 26 oktober 2016 bertempat di ruang rapat kagungan pemda lampung barat, dan fasilitasi ujian tenaga terampil jasa konstruksi dilaksanakan besok hari kamis tanggal 27 oktober 2016 bertempat di gedung Pramuka Kabupaten Lampung Barat. “Narasumber yang menyampaikan materi sosialisasi adalah dari dinas bina marga provinsi lampung C.Q. bidang jasa konstruksi. Dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Lampung dan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) ketenaga kerjaan serta dari Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Kon sultasi Pajak(KP2KP) Liwa,” tutupnya.(ADI)

Pemkab Sosialisasikan Jasa Konstruksi Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Pekerjaan Umum mengadakan Sosialisasi dan pembinaan jasa konstruksi kabupaten lampung barat tahun 2016 di Aula Keagungan Pemkab Lambar, Rabu (26/10), yang di buka oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Umum Gunawan Rasyid di hadiri oleh Staf Ahli Bupati , Perwakilan Dari SKPD, Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Kab Lambar, Narasumbe serta peserta sosialisasi sebanyak kurang lebih 90 orang. Dalam sambutanya Asisten III Gunawan Rasyid menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut masalah jasa konstruksi agar supaya bisa memberikan pemahaman tentang perkembangan jasa konstruksi sehingga dapat menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. oleh karena itu, agar dapat mewujudkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten lampung barat tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing, khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi. Kemudian melalui kegiatan ini juga kita berharap semoga kita semua, khususnya sebagai pelaku usaha dibidang jasa konstruksi dapat lebih mengetahui dan menambah wawasan

dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pekerjaan konstruksi yang berkualitas baik dari awal pekerjaan sampai dengan diserahte rimakannya hasil pekerjaan tersebut. “Sehingga hasil dari setiap pekerjaan nantinya benar-benar memenuhi standar dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat besar nagi kepentingan masyarakat di Lampung Barat,“ ujarnya. Sementara itu berdasarkan Laporan yang di sampaikan oelh Sekretaris DPU Kabupaten Lambar Ir. Kholiq menyampaikan berdasarkan pelaksanaan uu no 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. PP no. 30 tahun 2000 tentang penye lenggaraan pembinaan jasa konstruksi. PP No. 04 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas pp nomor 28 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat jasa konstruksi. Perda Kabupaten Lampung Barat No Kerja Dinas Dinas 13 Tahun Kabupaten Lampung Barat Tentang Organiasi Dan Tata Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Perda Kabupaten Lampung Barat No 03 Tahun 2014. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Skpd Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016. Pihaknya juga menyampaikan maksud dilaksanakannya dan pembinaan jasa sosialisasi adalah konstruksi tahun 2016 ini untuk me refresh dan menambah pemahaman tentang

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

ASC dan PB PSOI Cek Kesiapan Pesibar

Tuan Rumah Surfing Asian Games 2018 Pesisir Barat, FAKTUAL - Tim survei dari Asian Surfing Championships (ASC) bersama Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI) melakukan survei kondisi dan kelayakan ombak untuk persiapan Kejuaraan Surfing pada Asian Games XVIII tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Rabu-Kamis (2-3/11). Survei tersebut merupakan tahapan dan rangkaian persiapan untuk Kabupaten Pesisir Barat menjadi tuan rumah kejuaraan surfing pada Asian Games 2018 mendatang. Tim survey dari ASC, sebanyak dua orang yakni Timothy Hain dan Tom Chaminade dan dari PSOI yakni Tip Jabrik Noventin. Didampingi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pemuda dan Olah Raga, tim meninjau beberapa lokasi surfing, yakni di Pantai Labuhanjukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Berandai, Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan dan Pantai Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan. Selain itu, tim selain melihat bagaimana

ombak yang akan dijadikanlokasi surfing, juga melakukan pengecekan kesiapan hotel atau penginapan di sekitar lokasi surfing. Selanjutnya, rombongan yang diantaranya Bupati Agus Istiqlal, Wakil Bupati, Erlina, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Audi Marfi, Kepala Dispora, Azhari, meninjau Bandara Udara Taufik Kiemas Kabupaten Pesisir Barat serta calon lokasi Rumah Sakit di Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah serta Dermaga Pelabuhan Kualastabas. Tip Jabrik Noventin, dari ASC menyampaikan dalam survei yang dilaksanakan dalam dua hari berturut tersebut mencakup dua hal venue dan non venue atau terkait ombak dan kesiapan pendukung lainnya. Untuk pertandingan surfing yang dilakukan pada 2017 yang merupakan salah satu persiapan menyambut Asean Games, kata dia, ada tiga pilihan lokasi. Namun yang dipilih Pantai Tanjung Setia sebagai lokasi utama, sedangkan di Pantai Berandai, sebagai lokasi cadangan.

Sedangkan untuk Asean Games 2018, lokasi akan diprioritaskan di Tanjung Setia dan Pantai Mandiri sebagai cadangan. Sedangkan di Pantai Labuhan jukung menjadi lokasi media center, cafe dan official lainnya atau rangkaian kegiatan lainnya. Terkait transportasi untuk menuju lokasi pertandingan, akan menggunakan transportasi udara mengingat jalur darat sangat jauh untuk ditempuh dari Jakarta, sebagati tempat kedatangan peserta pertandingan. “Saat ini Pesisir Barat sudah memiliki bandara namun belum maksimal sebelum menggunakan pesawat berkapasitas 50-70 penumpang, karena peserta surfing ini akan membawa perlengkapan yang lumayan banyak,” jelas Mr.Tip seperti dilansir harianlampung.com. Untuk itu, pihak dari AS meminta Pemerintah Pesisir Barat agar memperhatikan transportasi udara. Selain itu, diharapkan nanti ada trans portasi penunjang untuk menuju rumah sakit bertaraf internasional minimal UGD berkelas

internasional. “Selain itu untuk informatika atau sarana komunikasi harus bisa terselesaikan di tahun 2017 seperti adanya Wifi nonstop,” ungkapnya. Pantai Labuhan Jukung, agar segera dilakukan penataan dan penambahan cottage karena menjadi tempat pengunjung dan peserta, media center dan official. “Tingkat kebersihan, kenyamanan dan keamanan agar pada 2017 sudah siap dan seluruh catatan di atas bisa terafiliasi,” katanya. Sementara disampaikan dari PB PSOI yakni Tom Chaminade menilai ombak di Pesisir Barat sangat bagus, untuk surfing. “Yang terpenting, sarana transportasi udara untuk akses di Pesisir Barat harus memadai,” harapnya. Menanggapi hal itu, Bupati Pesisir Barat berjanji menyelesaikan, seperti sarana rumah sakit dan transportasi udara. “Ini merupakan langkah awal, upaya semaksimal mungkin akan dilakukan dan akan berkoordinasi dengan semua pihak,” kata Agus. (RED)

Bupati Sidak PLTS Wayharu Bandarlampung, FAKTUAL - Kabar penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), oleh masyarakat wilayah Wayharu, Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, membuat panik Bupati Agus Istiqlal. Bupati dan timnya, melakukan insfeksi mendadak mengunjungi wilayah terisolir di kabupaten termuda tersebut. Dilansir harianlampung.com, Bupati bersama 11 rombongan, anggota DPRD Pesisir Barat, Juliansyah, Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabid perencanaan di DPUE Pesisir Barat, Humas dan Protokol, Camat Bengkunatbelimbing, beberapa petugas PolPP, dan dua wartawan Pesisir Barat, Senin(31/10). Perjalanan rombongan Bupati dimulai dari Wayheni, Kecamatan Bengkunatbelimbing menggunakan kendaraan bermotor yang merupakan jasa ojek. Karena keterbatasan ojek, sebagian berjalan kaki, menunggu giliran jemputan. Kendaraan enggan masuk kelokasi karena kondisi medan yang sulit dilalui kendaraan. Rombongan berangkat Pukul 14.00 wib,

dan baru tiba pada Pukul 19.00 wib. Bupati dan rombongan sempat mengunjungi pem bangunan PLTS di Pekon Wayharu. Lalu, meminta kepada Peratin Pekon Wayharu, untuk mengumpulkan warga, dan empat Peratin Bandardalam, Siring gading, Wayharu, malam itu juga. Sekitar 50 lebih perwakilan warga berkumpul dan bertatap muka langsung dengan bupati serta rombongan tersebut di rumah peratin setempat pada Pukul 20.00 Wib. Bupati Agus istiqlal menyampaikan maksud dan tujuannya yang datang mendadak adalah karena adanya kabar tentang ketidak setujuan masyarakat pada pembangunan PLTS yang saat ini tengah berjalan. Bahkan pihaknya mendapatkan kabar, masyarakat melarang material masuk untuk melanjutkan pemba ngunan PLTS yang menelan anggaran lebih dari Rp10 miliar dari APBN Tahun 2016 itu. “Saya kaget, dan sangat kecewa dengan adanya informasi yang saya dapatkan, saat melakukan rapat terbatas tentang rencana pembangunan di wilayah Pesisir Barat tadi

pagi. Dan saat itu juga saya mengatakan akan memastikan langsung kebenaran informasi itu,” kata Agus. Bupati menyatakan keberangkatannya dirinya ke Wayharu secara mendadak dan tanpa persiapan itu sempat dilarang oleh beberapa pihak, karena mengingat kondisi jalan yang terjal, dan masih musim penghujan. “Saya tetap berkeras untuk kesini dengan segala kondisi dan resiko yang saya hadapi, hanya untuk memastikan kebenaran kabar penolakan itu,” katanya. Agus Istqlal, menceritakan asal mulanya Pemkab Pesisir Barat mendapatkan bantuan pembangunan PLTS tersebut adalah melalui pengajuan kepada beberapa anggota DPRD RI asal Pesisir Barat. Dihadapan Bupati dan rombongan, Ketua LHP Pekon Wayharu, Raja Romzi, menegaskan informasi yang masuk kepada bupati tersebut adalah isu dan tidak benar. Bahkan masyarakat sangat mendukung adanya pembangunan tersebut. “Tidak ada penolakan, apalagi larangan

material masuk ke lokasi. Karena selama ini kami sangat mendukung serta secara suka rela membantu agar material masuk dari Wayheni ke lokasi dengan kondisi yang sangat terjal dan sulit ini,” kata Romzi, diamini masyarakat yang hadir. Raja Romzi, kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hanya isu,”Itu hanya isu dan kami sangat setuju dengan adanya pembangunan PLTS itu,” katanya. Mendengar pernyataan tersebut, Agus Istiqlal mengaku merasa lega dan mengucap banyak terimakasih. Dan berkat adanya isu yang digelontorkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu, Bupati sudah bisa mengunjungi dan bertatap muka langsung dengan masyarakat di wilayah terisolir tersebut, dan tanpa adanya perencanaan dan persiapan. Usai pertemuan itu, rombongan bupati melakukan kesiapan melanjutkan perjalan pulang, dan keluar dari lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 wib, menggunakan kendaraan bermotor dan tiba di Wayheni pada Pukul 03.30 Wib pagi, Selasa (1/11). (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OKU

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

Heniyanti Pelopor Bank Sampah OKU Timur Martapura, FAKTUAL - Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan membuka kesadaran masyarakat atas pencemaran akibat sampah, serta menambah penghasilan tambahan bagi masyarakat menjadi motif dasar Heniyanti mempelopori pengembangan bank sampah Asy-Syifa di desa Banuayu Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Heniyanti mengatakan bahwa kita harus mencintai bumi dan mengubah pola fikir yang mungkin selama ini oleh sebagian masyarakat menganggap sampah itu menjijikan, namun bagaimana caranya kedepan sampah harus

bisa jadi menjanjikan. Mengubah sampah menjadi rupiah, meru pakan sesuatu yang halal dan banyak manfaatnya, kami merintis pengembangan bank sampah ini sejak 8 bulan yang lalu, alhamdulilah nasabah sudah ada 120, ujarnya disela-sela kegiatan rutinnya memberikan pembelajaran membuat kerajinan kepada anak didik binaannya, Martapura, Jumat pekan lalu. “Saat ini kami telah melakukan pembinaan kepada anak-anak di sekolah SD Banuayu,MI Nurul Istiqomah,MI Nurul Huda,SD Banu mas,MTS Martapura, dan MTS Banumas,”

ujarnya. Sementara itu aktivis lingkungan Ahmad Pandoli mengatakan bahwa bank sampah menjadi awal sebuah gerakan keswadayaan masyarakat dalam mengelola sampah. Kalau gerakan semacam ini tumbuh di seluruh desa di OKU Timur, saya yakin bahwa persoalan pengelolaan sampah akan dapat teratasi. Padahal sampah tersebut jika dikelola dengan baik, bisa mendatangkan nilai ekonomis bagi warga. Mereka bisa mendapat penghasilan tambahan dari sampah rumah tangga masingmasing,” ujarnya

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mendukung dalam berbagai hal, misalnya dapat membantu dalam memfasilitasi sebuah tempat penampungan dan pemilahan sampah, serta menghimbau dan mengajak lebih banyak warga menjadi nasabah,” kata dia. Semakin banyak tempat pengumpulan sampah yang bernilai guna, akan semakin bagus, sampah yang bisa dimanfaatkan dijual, sedangkan sampah organik ditaruh di biopori, sumur resapan air yang sekaligus jadi tempat pembuangan sampah organik. (HER)

Ada Sumber Gas Bumi di OKU Selatan

Aksi Damai Warnai Hari Sumpah Pemuda di OKUT Martapura, FAKTUAL - Sejumlah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di OKU Timur yang tergabung dalam organisasi Per gerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII) Kabupaten Oku Timur, melakukan aksi damai di depan tugu KTM Mandiri Gumawang Belitang, pekan lalu. Dalam aksinya tersebut para mahasiswa ini menuntut dan menagih janji Bupati OKU Timur semasa kampanye dulu. Selain melakukan aksi damai, para mahasiswa juga membagikan serangkaian bunga kepada setiap pengendara jalan yang melintas di jalan raya. Pasalnya, hal ini dilakukan untuk mengenang

dan memperingati hari sumpah pemuda yang sebelumnya telah di laksanakan upacara bendera. Ahmad Azhari, ketua cabang PMII Oku Timur menuturkan, dengan mengusung tema pemuda indonesia menatap dunia dalam moment ini PMII diharapkan mampu membe rikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan di oku timur. ”PMII akan terus berkomitmen mengawal semua kebijakan pemerintah daerah, dan aksi ini merupakan salah satu langkah awal dan apabila tidak ada tindakan maupun tanggapan dari pihak pemerintah daerah maka kami akan mengadakan aksi lanjutan”,tegas Azhari. (HER)

Muaradua, FAKTUAL – Aktivitas pengeboran minyak PT Cahaya Baturaja Blok di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan yang lalu, menemukan sumber gas bumi yang tersimpan di wilayah Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. “Awalnya perusahaan ini mencari minyak, setelah dilakukan pengeboran dengan kedalaman tertentu justru yang keluar adalah gas,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distam ben) Ogan Komering Ulu Selatan, Marwan Sastradi. Kadis menambahkan, bahwa penemuan lokasi sumber gas di Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca. Penemuan ini menam bah potensi pertambangan di wilayah Kabupaten OKU Selatan, yakni PT Cahaya Baturaja Blok (CBB) kontraktor yang bekerjasama dengan pemerintah dalam kegiatan pengeboran minyak di wilayah OKU Selatan, menemukan kandungan gas alam dari hasil eksplorasi yang dilaksanannya. Berdasarkan data hasil tes uji sesmik unutk mengukur kandungan migas, kontraktor dibawah pengawasan SKK Migas Sumbangsel ini menemukan kandungan gas mulai dari 3,3 hingga 5,4 mmcfd (melimetric cubik fit per day) pada zona eksplorasi. Ujar kadin Syah Rafiudin Eksplorastion Geo Genesis PT Cahaya Baturaja memaparkan Data temuan hasil ekplorasi kandungan gas itu langsung di hadapan Bupati dan wakil Bupati OKUS kemarin (3/11) di ruang rapat terbatas Bupati OKU Selatan. Dikatakannya, pihaknya berdasarkan prosfek dan lead diwilayah air komering blok yang meliputi kecamatan Buay pemaca, PT

Cahaya Baturaja telah melakukan pengeboran sejak akhir 2014 silam yang meliputi desa Sumber Ringin. Dari pengeboran tersebut kami mencurigai adanya kandungan minyak, namun ternyata yang kami temukan gas, pada zona tiga ditemui kandungan gas gas 3,3mmcfd dan di zona lima kami temukan kandungan gas gas 5,4mmcfd,” paparnya.Menurutnya, Lanjut beliau, di tahun 2001 silam sudah pernah dilakukan pengeboran pada sumur lama satu untuk mengetahui kandungan minyak namun jejak kandungan minyak itu setelah di tes melalui uji siesmik tidak ditemukan. “Malah gas itu yang kita dapati, besar kemungkinan minyak itu bergerak kewilayah selulu masuk wilayah kecamatan Buana Pemaca Desa Gemiung, serta saat ini sudah diketahui Kabu paten OKU Selatan kaya akan kandungan gas setidaknya dari data hasil kami yang sudah terukur sebesar itu,” tambah Syah Rafiudin. katanya. Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, Riki Yulisman menyampaikan, PT Cahaya Baturaja Blok saat ini dalam proses eksplorasi yang kegiatannya meliputi study geologi studi geofisika dengan metode siesmik untuk mengetahui potensi kandungan migas di wilayah OKU Selatan Air Komeirng belok meliputi kecamatan Buay pemaca, Buana Pemaca, Simpang dan Buay Rawan. “Kami disini sebagaimana di amanahkan berwewenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kontrak kerja seperti yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Baturaja Blok menyangkut kegiatan usaha hulu migas yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi,” katanya.(RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 393 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 November 2016

ADVERTORIAL

Pengesahan APBD-P Lambar Berlangsung Alot Lampung Barat, FAKTUAL Setelah melalui proses panjang mulai dari pembahasan di tingkat Fraksi, Komisi, hingga tingkat Badan Anggaran, ahirnya Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu paten Lampung Barat (Lambar) mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016. Rapat kerja antara pihak Legilatif dengan tim dari Eksekutif sempaat berlangsung alot, hal itu nampak dari adanya perbedaan pendapat antara pihak Legislatif dengan eksekutif yang diwakili oleh masingmasing Satuan Kerja (Satker) dan tim anggaran Pemkab setempat. Kendati demikian perbedaan pendapat tersebut terjadi dikarnakan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dengan dilandasi semangat kebersamaan serta rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai mitra kerja. Namun semua itu tujuannya adalah sama yaitu ingin memanfaat kan momentum penambahan anggaran agara yang pro rakyat sehingga pembangunan dan kesejahteraan mayrakat Lampung Barat kedepan akan lebih baik. Dari hasil pembahasaan tahap ahir antara pihak Legislatif dengan pihak eksekutif mengenai RAPBDP Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan sebagai berikut : PENDAPATAN Berdasarkan hasil pembahasan pihak eksekutif dan Legislatif dipero

leh total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.080.545.148.538, - yaitu ber tambah sebesar Rp. 29.497.008.234, - yang diproleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp 6.226.940.988,- dan dana perimbangan bertambah sebesar Rp 34.114.303.764,- sedangkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pengurangan sebesar Rp 10.844.236.518,- yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah. BELANJA DAERAH Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Pada APBD Perubahan Kabupa ten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat mengalami penam bahan sebesar Rp 76.145.460.668,82 yaitu terdiri dari belanja tidak langsung Rp 19.915.988.869,82 dan belanja langsung Rp 56.229. 471.819,- yang semula belanja daerah sebesar Rp 1.065.843. 599.101,00 bertambah menjadi 1.141.222.798.889.82. PEMBIAYAAN DAERAH Untuk Pembiayaan Daerah

Kabupaten Lampung Barat tahun Anggaran 2016 mengalami penam bahan sebesar Rp 46.648.452.454,82 yang semula Rp 14.795.4568.797,00

bertambah menjadi Rp 61.443.911. 251,82 yaitu diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. (ADVETORIAL)

STOP PERS

DEVA ARIYADI

Sehubungan tidak ada niat baik dari saudara Deva Aryadi sebagai mantan Kepala Biro SKM FAKTUAL Kabupaten Pesawaran, dengan ini Redaksi mengambil tindakan tegas dengan melaporkan yang bersangkutan ke Polresta Bandar Lampung. Adapun segala permasalahan hukum kepada yang bersangkutan, saat ini Redaksi SKM FAKTUAL telah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.