SKM FAKTUAL EDISI 403 l 23 - 29 JANUARI 2017 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

WARGA DIIMBAU TAK TERGODA POLITIK UANG HALAMAN

JELANG PILKADA RIBUAN SK PENGANGKATAN GURU HONOR BERTABURAN HALAMAN 3

RS ASY-SYFA MEDIKA TERANCAM DITUTUP HALAMAN

DPD NASDEM PESIBAR DILANTIK

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Cawa Kham Dosa Ku Kau Rampas

Politik dan Hukum

TIA AMELIA

NTAH sampai kapan air mata ku ini akan berhenti mengalir. Sejak aku terlahir bahkan nenek moyang ku keluar dari rahim hingga bumi berhenti berputar, air mata kepedihan dan penderitaan ini tampaknya tak jua bakal menggapai batas. Tidak setitikpun kau sisakan ruang tuk menggapai impian ku bahkan air dari ribuan samudera telah kau cemari dengan bukan lagi sianida dan jutaan racun bahkan miliaran bakteri mematikan. Kini setetes air yang ku dambakan pun telah kau bentengi dengan miliaran dalih. Demikian pula dengan udara yang ku hirup, seiring dengan berjalannya waktu kian tercemar. Sebetulnya apa yang kau inginkan? Hutan ku kini telah ditumbuhi pohon-pohon yang rapuh bahkan tidak lagi mampu menahan air walaupun hanya setitik embun. Sabana dan semak belukar bukan lagi menjadi surga bagi satwa kecil nan indah. Bukan itu saja, seluruh sendi kehidupan ku telah hilang dan musnah. Dosa ku pun kau rampas lantas apa yang dapat aku pertanggungjawabkan di hari kelak? Terlalu kuat cakar satwa liar mencengkeram. Sejumlah tumbuhan turut andil dengan akar-akarnya yang kian melilit sendi kehidupan. Langkah-langkah kaki nan mungil sudah tak mampu lagi menyentuh embun pagi. Kokok ayam saat fajar menyingsing telah berganti jeritan ilalang kekeringan. Hari demi hari keseimbangan alam terus bergeser tergerus arus yang tak jelas juntrungnya. Menteri terus bergulir tanpa kenal kompromi. Helai demi helai rambut ku berubah warna menghiasi mahkota, namun tak jua menjumpai apa yang menjadi asa. Langkah kaki kian goyah, pandangan memudar, dan genggaman terus melemah hingga tidak berdaya tuk menggapai segala harapan dan impian pewaris tahta. Mungkinkah semua ini sudah takdir ku? Kini di saat nafas tersengal-sengal, kau tak jua memberi ruang. Jangankan untuk merengkuh bintang, menatap rembulan pun tidak bercelah. Yang ada hanya lolongan serigala-serigala lapar yang terus menggapai kepuasan diri dan kroni. Sementara itu, gajah yang didambakan manjadi penyelamat, bungkam seribu bahasa. Diam dalam hiruk pikuk satwa liar lain yang terus melolong menembus kegelapan dan dinginnya malam panjang nan mencekam. Haruskah aku mengikuti jejak pendahulu sebagai petapa puluhan tahun. Padahal semua harus berimbang antara kalbu dan perbuatan. Inikah yang sesungguhnya kau inginkan, mencabik-cabik habitat dan lingkungan yang selama ini menjadi mata rantai kehidupan. Ataukah harus ku tunggu petapa sakti yang mampu menghancurkan benteng-benteng liar dengan membangun candi-candi nan suci? Semoga tanduk kambing segera menjadi tiara.

n l

n l n

Penipuan melalui PNS mengatasnamakan BKPP Lamtim marak beredar di Lamtim Honorer diminta berhati-hati.... Tidak ada izin limbah dan cemari lingkungan, RS Asy-syfa Medika terancam ditutup Pemiliknya Kadis Kesehatan, ko bisa? Bupati Pesawaran minta PNS tidak ikut berpolitik Kalau PNS berpolitik, politikus mau jadi apa???

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

ARI berbagai kasus yang menonjol di ta hun 2016, espektasi masyarakat terhadap kekuatan hukum de mikian besar. Masyarakat Indonesia berharap pada 2017, dominasi politik terhadap hukum berkurang dan mencapai titik minimal. Amin. Kasus-kasus hukum yang terjadi pada kurun 2016, menarik untuk dilihat sebagai cermin penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah hegemoni politik ada di be lakangnya? Apakah kasus-kasus tersebut murni sebagai proses pene gakan hukum? Seperti kasus Jesica yang tayang striping di beberapa stasiun televisi. Akhir dari kasus tersebut menyatakan Jesica bersalah tanpa ada hal yang bersifat meringankan dengan hukum an seumur hidup. Tetapi Jesica hanya dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 20 tahun. Yang juga sempat menjadi perha tian publik adalah kasus permufakatan jahat melibatkan Setya Novanto, dikenal dengan kasus papa minta saham. Dalam kasus tersebut, publik diperdengarkan rekaman suara sang ketua DPR tersebut sedang melakukan lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Kasus ini pun menjadi tidak jelas arahnya, berhenti di Kejaksaan Agung. Bahkan Setya Novanto kembali me lenggang menjadi Ketua DPR setelah sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut akibat kasus papa minta saham tersebut. Pada kasus pembelian lahan yang diperuntukkan pembangunan RS Sumber Waras, Ahok masih terbebas dari tuduhan hanya lantaran KPK menilai belum melihat adanya niat jahat Ahok dalam perkara ini. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan jelas menemukan adanya kerugian negara akibat lahan tersebut. Walaupun indikasi kerugian negara sudah sangat jelas, penyelesaian ka sus ini pun menguap begitu saja. KPK memang menyatakan belum menutup kasus ini, namun perkembangan penyelidikannya benar-benar nihil. Misteri Kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok, kepolisian dianggap oleh masyarakat tidak bergerak secara cepat. Hal ini berakibat terjadinya gelombang aksi besar-besaran dari beberapa elemen masyarakat yang menuntut agar Ahok segera diproses secara hukum, aksi ini dikenal dengan nama aksi bela Islam 411 dan 212. Belum lagi misteri bebasnya La Nyalla Matallitti, pembunuhan sadis Pulomas, kasus Pelindo II makin menegaskan penegakan hukum di 2016 dipengaruhi oleh unsur-unsur

Oleh: HIDAYAT BANJAR Pengamat Sosial Politik dan Hukum

di luar kepentingan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilaksana kan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum berjalan sesuai harapan. Penegakan hukum masih bernuansa “tebang pilih” dan masih ada beberapa perkara yang dinilai berakhir tanpa kejelasan. Perjuangan agar hukum jadi panglima di negeri ini seyogianya harus terus-menerus dilaksanakan. Para politisi tak perlu terlalu memper timbangkan resistensi penegakan hukum terhadap politik. Masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa untuk memahami tiga pilar hukum: ke pastian, keadilan dan kemanfaatan. Bangsa ini sudah memasuki tahun ke-72 kemerdekaannya. Founding father kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai konstitusi dan landasan idiil bangsa telah menetapkan Indone sia sebagai negara hukum (rechtstaat), tidak didasarkan kepada kekuasaan (machtstaat). Konsekuensi logis dari dijadikannya hukum sebagai landasan negara, maka harus ada jaminan bahwa penyelenggaraan negara dida sarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Nyata Hukum merupakan ranah yang nyata melihat sesuatu berdasarkan norma dan bersifat pemaksaan. Hukum adalah wilayah “hitam-putih”, tidak abuabu. Yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebas kan bahkan mendapat penghargaan (rewards). Begitulah seharusnya. Sementara politik adalah lahan “kepentingan” sebagai corestonenya, politic is a goal attainment, politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik terkadang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau ilegal, sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. Yang menarik justru antara politik dan hukum ternyata memunyai sifat saling memengaruhi. Pada tataran realitas, kedunya menunjukkan bahwa hukum dapat memengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat memeng aruhi hukum. Dalam hubungan tarik-menarik antara hukum dan politik, maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup besar memengaruhi hukum. Terjadilah apa yang disebut dengan dominasi politik terhadap hukum. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Bahkan dalam slogan umum disebutkan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum

adalah kelaliman”. Relnya adalah hukum dan kereta nya adalah politik. Jika keretanya keluar dari relnya maka kecelakaanlah yang terjadi. Jika politik keluar dari ketentuan hukum maka kehidupan politik akan terdegradasi. Dalam praktiknya pembentukan hukum tertulis atau undang-undang tidak lepas dari peranan legislatif yaitu DPR sebagai pemegang kewenangan legislasi, dan peranan eksekutif/ presiden sebagai pelaksana utama pemerintahan. DPR yang mempunyai kewenangan legislasi, berkuasa pe nuh dalam proses pembahasan dan penetapan suatu undang-undang. Masyarakat yang telah memercaya kan kepada DPR sebagai refresenta sinya, tentunya menginginkan produk hukum/undang-undang yang populis dan responsif terhadap aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan undangundang yang sifatnya elitis, ortodoks atau konservatif yang lebih mengun tungkan mereka kaum pemodal daripada rakyat proletar. Ada tarik tambang memang, di satu sisi anggota DPR sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi di sisi lain anggota DPR tersebut juga berasal dari partai politik yang tentunya segala kebijakan dan keputusan partai harus dilaksakan, yang terkadang kebijakan partai bertentangan dengan harapan dan kemauan masyarakat. Stigma negatif terhadap anggota DPR yang lebih takut kepada partainya da r ipada konstituennya masih melekat dikalangan masyarakat. Munculah pertanyaan ketika DPR lebih didominasi oleh kepentingankepentingan partai dan kepentingan kekuasaan semata, lalu bagaimana dengan kepentingan-kepentingan rakyat sebagai konstituennya?, dan bagaimanakah kualitas produk legislasinya? Hegemoni politik dalam proses pembentukan hukum di Indonesia dapat dilihat dari produk UU yang dihasilkan. Kentalnya dominasi dan intervensi politik acap kali menjadikan UU yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, hal tersebut di aminkan oleh pendapat Mahfud MD yang mendasarkan pada realitas yang terjadi di Indonesia dimana politik kerap mengintervensi proses hukum. Bahkan pandangan yang cukup ekstream disampaikan oleh Satjipto Rahardjo (1985 :71) beliau mengatakan bahwa kalau melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memi liki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substansif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan bekerjanya hukum.***

Dewan Redaksi : Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat. Pemimpin Umum/Perusahaan/ Penanggung Jawab : Uce Nasir Pemimpin Redaksi : Dadang Saputra Wakil Pemimpin Perusahaan : Rahmat Hidayat, SH Redaktur : Taufik Penasehat Hukum : Ariansyah, SH Liputan Provinsi : Ebrisy: Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Anri Pratama S (Ka.Biro), Siahaan Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin, M.Zohir. Biro Way Kanan : Rusdi,S. Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri julfan, Ferdiyansyah Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Sahdan Arif, Herman Biro Tulang Bawang Barat : Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli. Perwakilan Sumatera Selatan : Iskandar B. Anang (Ka. Perwakilan) Manager Keuangan : Windri Widiarti Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www. faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Lampung Barat, FAKTUAL - Menjelang pemilihan kepala daerah di Lampung Barat, ribuan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honor dan staf tata usaha (TU) di berbagai sekolah di kabupaten itu bertaburan. SK Peng angkatan tersebut dibagikan langsung bupati setempat, Mukhlis Basri. Pekan lalu, Mukhlis Basri didampingi sejumlah kepala dinas, kepala badan, dan pejabat pemkab setempat menyerahkan SK tersebut secara simbolis di Kecamatan Balikbukit, Kecamatan Airhitam, dan Kecamatan Gedungsurian. Menurut Mukhlis, SK tersebut merupakan pengakuan pemerintah terhadap guru honor dan tata usaha (TU) di seluruh sekolah di kabu paten itu. ”Terima kasih atas pengabdian para guru dan staf TU selama ini untuk kemajuan pendidikan di Lampung Barat, jasanya telah terbukti, 100 persen siswa di kabupaten ini lulus di semua jenjang pendidikan. Ini tidak terlepas dari peran serta semua, dan saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih,” ujar kakak kandung Parosil Mabsus, calon bupati setempat. Kabid PMPTK Disdik Lambar, Syafaruddin, mengatakan, sekitar 2.314 guru honor murni dan staf TU di lingkup Disdik Lambar mendapatkan SK. Mereka tersebar di 15 kecamatan dengan rincian Kecamatan Sumberjaya 141 orang dan Kebuntebu 172 orang. Kemudian Gedungsurian 113 orang, Wayte nong 293 orang, Airhitam 94 orang, Sekincau 127 orang, Pagardewa 177 orang, Batuketulis 84 orang, Belalau 88 orang, Batubrak 121 orang, Balikbukit 432 orang, Sukau 131 orang, Lum bokseminung 30 orang, Suoh 192 orang, dan Bandarnegeri Suoh 120 orang.

JELANG PILKADA RIBUAN SK PENGANGKATAN GURU HONOR BERTABURAN Untuk wilayah Kecamatan Balikbukit, sekitar 432 SK yang pembagiannya dipusatkan di SMPN 3 Liwa pada pagi, dan usai shalat Jumat di Keca

matan Airhitam dan Gedungsurian, dipusatkan di SMPN 1 Airhitam dengan sekitar 120 SK. ”SK tersebut akan diberikan secara langsung

kepada penerima dengan kunjungan-kunjungan ke kecamatan sekaligus silaturahmi dengan para guru honor dan tenaga TU honor, semoga SK

ini bermanfaat. Terlebih hal itu telah lama diha rapkan para guru honor dan tenaga TU honorer di seluruh sekolah di Lambar,” tutur dia. (ADI)

Korban KDRT Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pesawaran, FAKTUAL - Siti Zaira Nevara, mempertanyakan kasus KDRT yang ia laporkan ke Mapolsek Kedaton pada 11 Mei 2016 lalu yang hingga kini belum ada kejelasan. Zaira menjelaskan, suaminya Achmad Budiman saat itu sering melakukan kekerasan terhadap dirinya, namun selalu ia maafkan, karna berharap suaminya tersebut ada perubahan. “Pelaporan polisi sudah dua kali, yang pertama berujung damai dan yang kedua kali ini, saya sudah terlalu sabar dan sakit hati, karena saya di aniaya sampai pingsan. Makanya saya lanjutkan untuk proses hukum agar buat pelajaran bagi Achmad, dan tidak berbuat semena-mena terhadap perempuan,” cerita Zaira, Rabu (18/1). Ia menambahkan, aksi kekeran yang dialaminya sejak dirinya memiliki satu orang anak hingga ia dan Achmad Budiman memiliki anak kedua. “Achmad Budiman diduga sering ber selingkuh dengan perempuan lain. Dari situ dia sudah tidak jujur, dan sampai memalsukan Tanda tangan saya untuk pengajuan pinjaman di Bank dan saya punya bukti-buktinya,” ungkapnya. Sementara, Kabid Humas Polsek Kedaton Aiptu Sapril menerangkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap terlapor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Achmad Budiman disangkakan telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Rangga (KDRT) terhadap Korban Siti Zaira Nevara. Atas perbuatanya tersangka dikenakan pasal 44 Ayat 1 dan pasal 44

ayat 4, UU no 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, ancaman Hukuman minimal diatas Lima Tahun dan maksimal 15 Tahun. “Berkas pemeriksaan terhadap Achmad Budiman telah kami bawa ke kejaksaan Negri Bandar Lampung, oleh pengadilan

dinyatakan sudah lengkap (P21). Tersangka dua kali dipanggil oleh penyidik tidak datang, tersangka selalu menghilang. Jadi kami terus melakukan pantauan keberadaaan tersangka, dan alhamdullilah saat tersangka Achmad besuk keluarganya yang sedang dirawat di RSUD Abdul

Moeloek, Tanggal 12 Januari 2017, Achmad berhasil di tangkap oleh Anggota Intel polsek Kedaton, dan pada 16 Januari 2017 berkasnya berikut tersangka dilimpahkan ke kejaksaan Negri Bandar Lampung,” pungkasnya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

BANDARLAMPUNG

Pemprov Koordinasikan Ketahanan Pangan Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI berkoordinasi menjawab tantangan keamanan pangan seperti keragaman jenis produk pangan serta luasnya area pengawasan, keterbatasan dana. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Sutono, M.M pada acara Gebyar Keamanan Pangan dalam rangka HUT Badan POM ke-16 di Kantor BPOM Lampung, Jumat (20/01).

“Perlu adanya peningkatan higienis dan sanitasi bagi penjaja pangan dalam mengolah makanan untuk menghindari dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan bersama,” kata Sutono. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi kepada Kepala Badan POM atas inisiasi Program Gerakan Keamanan Pangan desa berupa program pendampingan sekaligus evaluasi dan penilaian pemahaman serta perkembangan keamanan pangan. Sehingga dapat membantu mengurangi

masalah keamanan pangan di Provinsi Lampung. Kepala Badan POM RI Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat dan pemerintah terkait untuk membuat ketahanan pangan yang lebih baik lagi. “Semoga dengan adanya kerjasama ini, mampu membentuk ketahanan pangan yang lebih mumpuni lagi” kata Penny. Ditambahkan, dengan semakin tingginya tantangan di era global ini, perlu adanya pen egasan penindakan hukum untuk menekan

dari bahaya pangan yang mampu merusak kesehatan masyarakat. Selain itu, Penny juga menghimbau agar masyarakat perlu waspada akan pangan yang akan diproduksi, agar terhindar dari ancaman bagi kesehatan. Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung Setia Murni menyampaikan perlu adanya edukasi dan pemberian informasi untuk menggerakkan bahwa ketahanan pangan itu penting untuk membentuk penerus generasi yang sehat. “Ketahanan pangan sangat penting bagi kita semua baik dari aspek maupun pengolahan pangan yang baik. Untuk itu, mari kita menerapkan aspek-aspek ketahanan pangan” ucap Setia. Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, dalam acara ini terdapat beberapa rangkaian acara seperti lomba mewar nai, lomba mading dan minum jamu bersama serta terdapat pelepasan jalan sehat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung bersama Kepala Badan POM RI pada pukul 06.30 WIB. Adapun Rute jalan sehat ini dimulai dari kantor balai besar POM - jln. KH. Ahmad Dahlan - jln. Way Sekampung - stadion Pahoman - jln. Ir. H. Juanda kembali ke kantor Balai Besar POM “Dalam kesempatan jalan sehat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ir. Sutono, M.M bersama Kepala Badan POM RI Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP dan Kepala Balai Besar POM provinsi Lampung Setia Murni berkunjung ke tempat pedagang kaki lima disekitaran stadion pahoman, Sekaligus memberikan Souvenir dan memberikan bunga ke setiap pedagang” ucap Bayana. Ditambahkan Kepala Bagian Humas Heriyan syah, dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Badan POM RI Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, Kepala Balai Besar POM provinsi Lampung Setia Murni, Kadis Pemuda dan Olahraga Hannibal, Kadis Ketahanan Pangan Kusnardi, Kadis Kominfo A. Chrisna Putra, Karo Hukum Zulfikar, Kadis Kesehatan Reihana, perwakilan Kapolda Lampung dan Perwakilan PKK provinsi. (RED)

Pedagang PKOR Ditertibkan Bandarlampung, FAKTUAL – Bangunan liar dan pedagang yang tidak berizin di area Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim ditertibkan guna mengembalikan fungsinya sebagai sarana olahraga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga akan menambah bangunan baru sehingga masyarakat pengguna fasilitas lebih nyaman. “Beberapa hari yang lalu personel Satuan Polisi Pamong Praja sudah menindaklanjuti penertiban untuk selanjutnya mengembalikan fungsi PKOR sebagai sarana olahraga bagi masyarakat,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis, di Bandalampung, Rabu (18/1). Menurutnya, PKOR merupakan tempat kegiatan untuk olahraga, bukan tempat berdagang di sembarang tempat sehingga membuat sem rawut serta tidak memperhatikan kebersihan di kawasan tersebut. Pemprov Lampung, lanjutnya, akan mengem balikan kawasan PKOR tersebut sesuai dengan fungsinya. Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperbaiki Stadion PKOR Wayhalim, mengingat prestasi tim sepak bola Lampung yang semakin diakui oleh masyarakat Indonesia karena masuk Liga Utama Indonesia dan sementara ini meman faatkan Stadion Pahoman sebagai tempat latihan dan pertandingan. Pemprov Lampung juga mempertimbangkan untuk area PKOR agar dapat dimanfaatkan bagi

masyarakat untuk berdagang tanpa mengganggu pemanfaatan fungsi PKOR yang semestinya. “Perlu adanya konsep yang matang, seperti areal parkir dan lahan bagi pedagang, sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di jalan yang menghalangi pintu masuk, sehingga tidak mengganggu bagi masyarakat lain dalam melakukan kegiatan olahraga,” ujarnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Lampung Taufik Hidayat menambahkan bahwa pada 2017 pemerintah daerah akan memperbaiki fungsi PKOR sesuai dengan fungsinya yakni sebagai sarana olahraga, pariwisata maupun areal berdagang. “Dengan peningkatan fasilitas pariwisata seperti mengaktifkan anjungan, diharapkan dapat meningkatkan fungsinya selain sebagai tempat berolahraga dapat pula dijadikan tempat

wisata, untuk pengenalan produk unggulan, dan pentas budaya dari daerah masing-masing di Lampung,” kata Taufik. Ia mengemukakan, dengan hampir selesai pembangunan Gedung Kesenian Lampung untuk pentas seni budaya daerah ini, dan dengan adanya perencanaan rehabilitasi gedung KONI, lapangan softball, pemasangan lintasan sintetis di Stadion PKOR Wayhalim akan membuat kawasan tersebut semakin komplit dan elit. Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Jayadi menyatakan bahwa pihaknya telah mela kukan penertiban terhadap beberapa pedagang yang tidak mengindahkan teguran dan peringatan yang telah disampaikan sebelumnya. “Kami telah menertibkan 16 kafe, 15 bangunan permanen, 456 pedagang kaki lima, dan 19 gubuk,” ujarnya. Namun penertiban itu diproses ratusan pedagang yang selama ini menggantungkan nafkah dari PKOR Wayhalim. Anggota DPD asal Lampung Andi Surya juga mempertanyakan penertiban ratusan pedagang di PKOW Wayhalim tanpa melalui dialog dan cenderung dilakukan semena-mena oleh Pemprov Lampung. LBH Bandarlampung juga telah menerima pengaduan ratusan pedagang dan mengecam tindakan penggusuran serta penertiban pedagang di PKOR Wayhalim, tanpa kejelasan alternatif lokasi berdagang bagi mereka yang kini tak lagi bisa masuk ke area PKOR karena telah dipagari sekelilingnya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meminta kepada seluruh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pesawaran untuk tidak ikut berpolitik. “PGRI maupun guru harus sesuai dalam menjalani tugas dan perannya dalam dunia pendidikan, tidak usah ikut berpolitik, kalaupun mau berpolitik, pensiun dulu baru masuk parpol, jadi jangan dicampur adukan,” ungkapnya, saat menghadiri Konferensi Kabu paten ke-II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pesawaran tahun 2017, di Gedung PGRI Kecamatan Kedondong, Rabu (18/1). Menurutnya, PGRI sebagai Organisasi profesi harus mampu menempatkan diri sesuai dengan Tupoksinya. “Jadi tidak perlu PGRI bicara mau mendukung kembali saya pada periode mendatang, masih terlalu jauh, saya hanya minta doanya saja, agar bagaimana saya mampu

PGRI Diminta Tidak Ikut Berpolitik melaksanakan tu gas dan tanggungjawab saya untuk dapat membangun Kabupaten Pesawaran,” ujarnya. Ditambahkannya, PGRI sebagai Organisasi senior di Indonesia, harus mampu terus menunjukkan eksistensinya dan ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan. “PGRI ini sudah ada sejak 1945, makanya saya sangat mengapresiasi dengan apa yang telah diperbuat oleh organisasi itu. Dan untuk organisasi PGRI yang ada di Kabupaten Pesawaran, walaupun

masih berdiri sejak 2007 meski masih ada kekurangan, saya minta untuk tetap berkontribusi dalam proses pembangunan,” tambahnya. Dijelaskannya, pada masa kepemimpinannya kali ini, ia akan terus berupaya untuk memudah kan semua proses yang dianggap mampu mensejahterakan para guru. “Sejak saya menjadi anggota dewan, saya sudah menyuarakan untuk kesejahteraan guru, sebab apa, ibu saya juga memiliki dasar di bidang pendidikan, makanya beliau selalu meminta saya untuk memperjuangkan nasib guru,” jelasnya. Karena guru merupakan pilar pencetakan generasi

penerus bangsa, pertumbuhan ilmu anak-anak bangsa ada ditangan para guru. Ia pun mengakui bahwa, dirinya selama menjabat sebagai Bupati Pesawaran belum sepenuhnya mampu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan PGRI Kabupaten Pesawaran. “Saya sejauh ini belum dapat berbuat apa-apa untuk PGRI, walaupun organisasi PGRI di Kabupaten Pesawaran terbilang baru, tapi tentunya, roda kegiatan harus terus berjalan meskipun masih ada kekurangan dalam hal sarana dan prasarananya,” akunya. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Lampung Wayan Santri Jaya menginginkan bahwa, Pemkab Pesawaran dapat menjadikan PGRI sebagai Organisasi yang dapat melekat pada Pemkab

Pesawaran. “Saya ingin PGRI ini bukan dijadikan sebagai istri kedua, tapi seperti kekasih, karena jika menjadi pacar sudah pasti apa yang diinginkan PGRI dapat direalisasikan oleh Pemkab Pesawaran,” tukasnya. Kendati demikian, ia juga mengharapkan kepada para anggota PGRI yang ada di Kabupaten Pesawaran, dia berharap para guru jika sertifikasi sudah keluar jangan sampai masih malas mengajar, juga dapat terus bekerja menjalankan tugasnya dengan baik. “Jadi kalau semua kebutuhan yang diharapkan PGRI terhadap Pemkab Pesawaran dapat direalisasikan, tapi masih saja ada guru yang malas, ini yang tidak perlu dipertahankan pindahkan saja kelaut,” guraunya. (RED/NAS)

Dendi Lakukan Peletakan Pertama Pembangunan Masjid Al Muttaqin Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan sejauh ini memang banyak kondisi masjid di Kabupaten Pesawaran, yang keadaannya sudah tidak nyaman, namun begitu, Pemkab Pesawaran belum dapat meng akomodir seluruhnya. “Memang banyak kondisi bangunan masjid yang cukup memprihatinkan dan perlu sentuhan untuk peningkatan fasilitas ibadahnya, tapi hal ini cukup berat kalau harus dipikul sendiri, perlu dukungan dari semua pihak,” ujarnya, saat menghadiri acara peletakan batu pertama masjid Al Muttaqin, di Dusun sukamarga, Desa Gedong tataan, Kamis (19/1). Maka dari itu, lanjutnya, dirinya meminta kepada sejumlah pejabat SKPD yang ada di Kabu paten Pesawaran untuk dapat beramal untuk Kabupaten Pesawaran, dalam memberikan sum bangan ke masjid. “Kan banyak pejabat Pesawaran yang digaji oleh Pemda Pesawaran, jadi apa salahnya untuk dapat beramal, khususnya dalam membantu pembangunan masjid yang dianggap skala prioritas untuk dilakukan pemugaran,” ungkapnya. Selain itu, ia pun menerangkan bahwa, proses pembangunan sebuah masjid tak perlu memaksakan kehendak yang harus berlebihan, kecuali memang ada kemampuan untuk itu. “Pembangunan masjid itu kan, salah satu upaya agar bagaimana kita dapat merubah dan menyempurnakan rumah ibadah kita, jadi tidak perlu bermewah-mewahan, yang penting niat kita untuk tempat ibadah,” terangnya. Karena tak jarang, kata dia, ada sejumlah masjid yang kondisinya sangat baik justru jarang ada jama’ahnya, namun hal sebaliknya justru terjadi pada masjid yang kondisinya kurang nyaman. “Banyak saya lihat masjid yang kondisi bangunannya sangat bagus malah tidak ada jama’ahnya, nah ini yang menjadi salah satu tugas kita agar bagaimana suasana masjid ini ramai,” katanya. Dijelaskannya, ia pun meminta kepada seluruh

pengurus masjid untuk dapat membuat sebuah stimulan agar keinginan masyarakat berkunjung ke masjid jadi bertambah. “Kepada para pengurus masjid, ini merupakan salah satu tugasnya untuk dapat meramaikan masjid, makanya saya juga berkeinginan untuk diadakannya kegiatan yang positif ditempatkan di masjid, agar para masyarakat ini mau berkunjung ke masjid,” jelasnya. “Kalau orang sudah pada mau datang ke masjid, lalu dengar adzan dia shalat kan, kita juga bisa dapat pahala,” timpalnya. Ia pun menyatakan bahwa, masjid Al Muttaqin ini memang sudah sepantasnya untuk dilakukan pemugaran guna memberikan kenyamanan bagi para jama’ah yang melakukan ibadah. “Saya ini sering lewat depan masjid ini, bahkan tak jarang saya shalat disini. Memang jumlah jama’ah di masjid ini cukup padat dan ramai makanya sudah layak untuk dilakukan pemugaran,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan tersebut Harfan Bahri menuturkan bahwa, pemu garan bangunan masjid Al Muttaqin ini dapat menghabiskan sejumlah Rp1,2 Milyar. “Dana yang sudah terkumpul selama ini telah mencapai Rp242 juta, sedangkan estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan masjid bisa mencapai Rp1,2 Milyar,” tuturnya. Ditambahkannya, dalam melakukan proses pembangunan masjid tersebut, ia menilai perlu banyak dilakukan pembenahan terhadap kondisi bangunan tersebut. “Posisi bangunan masjid Al Muttaqin ini kan berada dibawah permukaan badan jalan, makanya ini nanti akan kita timbun setinggi 1,5 meter dulu guna meningkatkan posisi pembangunan pondasi yang nantinya akan kita bangun masjid seluas 15x17 meter. Untuk proses pembenahan lokasi masjid itu saja kita telah menghabiskan biaya Rp57 juta dan sisa dana yang kita miliki sekarang Rp185 juta, sementara ketersediaan semen yang ada berdasarkan catatan panitia ada 400 sak semen,” tambahnya. (RED/NAS)

FAKTUAL

LAMSEL

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

SURAT KABAR MINGGUAN

Satgas Saber Pungli Dilantik Lampung Selatan, FAKTUAL - Bupati Lam pung Selatan DR. H.Zainudin Hasan, M.Hum melantik Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Lampung Selatan, yang dilaksanakan di Aula Kratakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/01). Satgas Saber Pungli itu dikukuhkan berdasar kan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan Nomor B/51/1.09/HK/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Lampung Selatan. Satgas Saber Pungli terdiri dari unsur perwa kilan masing-masing instansi diantaranya Polri, Kejari, TNI dan Pemkab Lampung Selatan yang diketuai oleh Wakapolres Lampung Selatan Kompol Ketut. Dalam arahannya Bupati berharap agar dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli,

pelayanan publik di Lampung Selatan akan semakin lebih baik serta berharap dukungan dari semua pihak agar saling mengawasi sehingga Satgas tersebut berjalan dengan baik. Tim ini nantinya bertugas mengawasi segala bentuk praktik pungutan liar di Kabupaten Lampung Selatan. Sebab menurut Bupati saat ini banyak Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pendidikan di Kecamatan Natar dan Merbau Mataram yang terindikasi pungli mengatasnama kan Bupati. “Untuk itu pelantikan ini kita percepat, agar tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan pungli,” kata Zainudin. “Saya juga mengimbau betul rekan-rekan wartawan, LSM, mari kita bekerja sama yang baik. Anda punya peran masing-masing, jika ada yang tidak benar diluar, laporkan saja,” tegasnya. (ANRI PS)

Zainudin Minta Masyarakat Lestarikan Gotong-royong

Lampung Selatan, FAKTUAL - Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan,

M.Hum berkesempatan hadir di SDN 1 Sidodadi, Kecamatan Sido

mulyo dalam acara gotong royong bersama masyarakat memperbaiki jalan rusak. Dalam kesempatan itu, Zainudin Hasan dihadapan masyarakat Kecamatan Sidomulyo mengatakan, bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat harus terus dilestarikan. Sebab menurutnya, semangat gotong royong merupakan wujud kearifan lokal sebagai bagian dari budaya bangsa yang harus terus dilestarikan untuk memperkuat integritas sosial masyarakat. “Banyak budaya lama yang bisa kita hidupkan kembali, hanya saja masalahnya ada pada pemimpinnya yang tidak ingin melaksakannya. Saya sebagai penaggungjawab wilayah Lampung Selatan ingin menghi dupkan kembali budaya gotong royong dan siskam ling di

teng a h masyara kat,” kata Zai nudin.

Dirinya juga mengapresiasi masyarakat Kecamatan Sidomulyo yang sudah bersamasama bergotong royong dan sukarela memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi mayarakat Sidomulyo dan sekitarnya. “Jika kita bicara nilai ekonamisnya, berapa upah buruh yang kita keluarkan untuk memperbaiki jalan sepanjang 2 kilometer ini. Dengan semangat gotong royong seperti ini kita tidak usah membayar, ikhlas hanya mengaharap pahala dari Allah, karena yakinlah setiap orang yang melewati jalan ini akan mengalir pahalanya kepada kita,” ujarnya. Zainudin mengungkapkan, jika kecamatan lainnya dapat mencontoh hal yang sama, disamping bantuan dana pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dana desa digulirkan bersama, dirinya meyakini percepatan pembangunan di Lampung Selatan akan tercapai. “Saya berikan penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mudahmudahan semangat gotong royong di Sidomulyo bisa dicontoh kecamatan lainnya, sehingga percepatan pembanmgun dapat kita wujudkan,” ungkapnya. Turut hadir dalam kegaiatan itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Antoni Imam, SE, Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang dan Kemas yarakatan Ir. Erlan Murdiantono, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Drs. Edy Firnandy, MSi, serta Camat Sidomulyo. (ANRI PS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Warga Diimbau Tak Tergoda Politik Uang Pringsewu, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu terus mengimbau kepada warga pasar yang mempu nyai hak suara memilih agar jangan mencoba mengikuti transaksional dengan hanya diberikan imbalan uang yang tidak seberapa atau sesuatu barang, lalu dirayu untuk memilih pasangan calon tertentu. “Sebab hal itu akan sangat berbahaya, nanti akan terkena tindak pidana baik bagi yang menerima maupun yang memberinya. Itu namanya Money politik, maka harus dihinda ri,”tegas Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo. Pada saat sosialisasi yang dikemas dalam ‘Grebek Pasar’ yang kesembilan di Pasar Sumberagung, Kecamatan Ambarawa (19/1), dimulai pukul 08.30 hingga 10.30 WIB. Diikuti komisioner lain Sofyan Akbar Budiman, H.

Warsito dan Sekrteris KPU Ihsan Hendrawan serta beberapa staf KPU. Menurutnya untuk menjadi pemilih cerdas pemimpin Kabupaten Pringsewu periode 20172022 diantaranya tidak terpengaruh tergoda rayuan dan iming-iming pemberian sesuatu oleh paslon atau tim suksesnya. Tetapi harus kenali dulu para calon serta apa visi-misinya. ”Setelah memahami semua, silahkan coblos sesuai hati nurani. Semoga benar-benar meng hasilkan pemimpin Pringsewu yang berkualitas dan berintegritas,”harapnya. Andoyo menambahkan, pada agenda sosia lisasi ‘Grebek Pasar’ yang ke-sembilan pasar tersebut, pihaknya bersama komisioner lainnya juga staf turut turun berpencar blusukan ke dalam pasar berinteraksi dengan warga pasar guna memberikan informasi terkait pelaksanaan

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 yakni Hari Rabu 15 Februari 2017. Sambil berinteraksi, pihak KPU Pringsewu juga membagikan bunga serta memberikan boneka kecil ‘Sibalu’ maskot pemilu Pringsewu kepada warga jika benar menjawab pertanyaan seputar Pilkada Pringsewu.”Untuk menghibur warga pasar, setiap sosialisasi ‘Grebek Pasar’, kami selalu membawa dua boneka besar ‘SiBalu’ serta menyajikan hiburan musik Orgen Tunggal,”jelasnya. Andoyo juga menginformasikan, pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 akan diikuti tiga pasangan calon yakni dengan nomor urut (1) Ardian Saputra-Dewi Arimbi, nomor urut (2) Sujadi-Fauzi dan nomor urut (3) Siti Rahma-Edi Agus Yanto. Sementara itu ditempat yang sama anggota

Panwas Mulai Rekrut Pengawas TPS Pringsewu, FAKTUAL - Panwaslu / Panwascam Kabupaten Pringsewu mulai merekrut pengawas yang akan bertugas mengawasi Tempat Pemung utan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan pemung utan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 15 Februari 2017 mendatang. Setidaknya Panwaskab Pringsewu akan me nerima 821 orang pengawas TPS sesuai dengan keberadaan TPS di Kabupaten Pringsewu sejumlah 821 TPS.”Pembukaan perekrutan pengawas TPS sejak 1 Januari 2017 lalu, namun untuk pelaksanaan tes wawancara kami serahkan sepenuhnya ke masing-masing pihak Panwascam. Minimal ada dua pendaftar dari asal TPS,”ujar Ketua Panwaskab Pringsewu Afrizal diruang kerjanya, Minggu (15/1) Afrizal menjelaskan 821 TPS itu tersebar di sembilan kecamatan dan 131 pekon/kelurahan se-Kabupaten Pringsewu. Untuk Kecamatan Adiluih terdapat 72 TPS, Ambarawa 65 TPS, Banyumas 51 TPS, Gadingrejo 159 TPS, Pagelaran 101 TPS, Pagelaran Utara 29 TPS, Pardasuka 87 TPS, Pringsewu 174 TPS dan Sukoharjo 83 TPS. Dia menuturkan, sebagai syarat untuk menjadi pengawas TPS yakni secara umum diantaranya warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, mempunyai kemampuan baca dan tulis serta pengetahuan dalam bidang kepemiluan usia minimal 18 tahun. Sedang untuk persyaratan khusus yakni berdomisili di pekon/kelurahan tempat (TPS) berada di Kabupaten Pringsewu dibuktikan foto kopi dengan KTP, tidak pernah menjadi anggota politik atau tim sukses pasangan calon. “Terpenting mau bekerja keras paruh waktu dan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara pemilu,” ungkapnya. Ketua Panwaskab Pringsewu mengharapkan perekrutan pengawas TPS tersebut hasilnya sudah diketahui pada seminggu ke depan hingga dilakukan pelantikan dan dilanjut pem berian bimbingan teknis kepada para pengawas TPS.”Para pengawas TPS itu terlebih harus kami berikan pembekalan bimbingan teknis, baik cara kerja, pengawasan juga tentang pelaporan,”tegas Afrizal.

Sementara berdasarkan pantauan di Sekre tariat Panwascam Pringsewu di Podosari, pada Minggu (15/1) terlihat para calon anggota peng awas TPS antri menunggu giliran untuk ikut tes wawancara yang dilaksanakan Panwascam setempat. Ketua Panwascam Pringsewu Wahyu Giri Wiladatika, mengatakan bahwa TPS terbanyak adalah di Kecamatan Pringsewu sejumlah 174 tersebar di 15 pekon dan kelurahan. Maka

komisioner Sofyan Akbar Bu diman (Pokja Logistik) juga menghimbau kepada warga pasar dan penduduk setempat yang mempunyai hak suara, tetapi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) agar segera mengurus perekaman ke Dinas Kependu dukan dan Catatan Sipil (Disdukca pil) setempat. Sebab salah satu syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu pada 15 Februari 2017 mendatang, harus memiliki (KTPelektronik) Pringsewu atau menunjukan surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Pringsewu kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat pemungutan suara. Sofyan memaparkan, surat suara yang ber gambar tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Pringsewu, sudah selesai pencetakannya sesuai daftar pemilih tetap (DPT) pemilukada Pringsewu sejumlah 315.046 ditambah 2,5 persen yakni 8.208 sehingga keseluruhan dicetak 323.254 lembar surat suara serta ditambah 2000 surat suara ulang. “Nanti surat suara akan didistribusikan ke 821 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di sembilan (9) kecamatan dan 131 pekon/kelurahan se-Kabupaten Pringsewu,”terang Sofyan Akbar Budiman. (PRI) pihaknya mulai Minggu ini sudah melakukan tes wawancara kepada para calon pengawas TPS.”Kami dibantu anggota Panwascam Sonianto dan Wiwid Ferdiawan melaksanakan tes wawancara tersebut,”ujarnya. Menurutnya, karena peserta cukup banyak sekitar 350 orang maka tes wawancara dilakukan selama lima hari dibagi perwilayah pekon/ kelurahan.”Memang di Kecamatan Pringsewu ada 174 TPS dan peserta membludak. Maka pelaksanaan tes wawancara kami lakukan bertahap selama lima hari dan dibagi per wilayah pekon/kelurahan,”imbuh Wahyu. 342 Calon Di Kecamatan Pringsewu, sebanyak 342 calon Pengawas TPS mengikuti tes wawancara yang digelar di kantor Panwascam setempat. Ketua Panwascam Pringsewu Wahyu Giri Wiladatika S.IP mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian PTPS setelah melalui tahapan perekrutan yang diawali dengan pendaftaran calon dan seleksi berkas. “Untuk pengumuman tes wawancara pada tanggal 23 Januari. Pengangkatan PTPS di tandai dengan pembagian surat keputusan pengawas TPS,” kata Wahyu.. Ia menambahkan, untuk pembekalan PTPS sendiri akan di adakan bimbingan teknis yang akan dilakukan antara tanggal 23 - 29 Januari 2017. Nantinya yang terpilih akan ditempatkan di TPS wilayahnya masing-masing PTPS. Untuk Kecamatan Prigsewu sendiri membutuh kan pengawas TPS sebanyak 171 dari 5 Kelurahan dan 10 Pekon, hal ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang telah di tentukan oleh KPU dalam penetapan TPS. Sedangkan untuk pembentukan pengawas TPS mengacu ke Peraturan Bawaslu no ,2 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Badan pengawas Pemilihan umum no 11 tahun 2014 Pengawasan pemilihan umum. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

PRINGSEWU

KPUD Gelar Bimtek Terpadu Pringsew,FAKTUAL - Panitia Pengawas Kabupaten Pringsewu meminta jajaran dibawah nya, baik Panwascam, PPL dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar melakukan peng awasan secara obyektif terutama mekanisme dilokasi TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Disamping itu mengawasi adanya money politik, netralitas penyelenggara pemilihan dan aparatur pemerintahan.”Kita jangan sampai lengah, jika ada temuan berbagai pelanggaran tersebut, data dan segera laporkan kepada pengawas diatasnya,”pinta Ketua Panwaskab Pringsewu Afrizal. Afrizal menegaskan hal itu saat memberi materi pada acara Bimbingan Teknis Terpadu pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu 2017 yang di gelar oleh KPU Pringsewu, di Balong Kuring, SeninSelasa (16-17/1). Diikuti 72 peserta terdiri 45 PPK dan 27 Panwascam se-Kabupaten Pringsewu. Afrizal yang juga selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran memberikan materinya tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Perbawaslu 11 tahun 2016) juga mengenai sanksi pidana tahapan pungut hitung dan rekapitulasi perhitungan suara (UU 10 tahun 2016). Maka diharapkan kususnya kepada peserta jajaran panwascam dapat menyimak beberapa materi yang diberikan. Hal tersebut sebagai modal dalam pengawasan dilapangan hingga dalam melakukan tugasnya mempunyai kekuatan dan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan.”Yakni mulai dari cara pengawasan, pendataan maupun pelaporan,”ungkapnya. Sedang pada materinya, Apfrizal memaparkan, khususnya PPL atau pengawas TPS dalam melakukan pengawasan di TPS diantaranya, melakukan pengawasan terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih dengan cara mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara

menggunakan hak pilihnya, memastikan pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali dan memastikan nama pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali. Afrizal juga meminta adanya pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan PPS. Memastikan TPS telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS, memastikan penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima dan memeriksa kelengkapan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Disamping itu Ketua Panwaskab Pringsewu menekankan kepada jajaran dibawahnya agar melakukan pengawasan terhadap pemberian uang atau materi lainnya. Panwascam, PPL dan pengawas TPS dalam melakukan pengawasan pemberian uang atau materi lainnya dengan cara melakukan pengawasan langsung terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh pasangan calon/tim kampanye atau pihak lainnya. Kemudian mencatat kejadian dan melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya yang tidak dapat dicegah, menyampaikan hasil penelusuran beserta buktinya kepada jajaran diatasnya untuk ditindak lanjuti. Dalam hal menerima informasi dugaan pemberian uang atau materi lainnya, pengawas pemilu menindak lanjuti informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan. “Pengawas pemilu merahasiakan dan/atau tidak mempublikasikan identitas warga uang menyampaikan informasi dugaan pemberian uang atau materi lainnya,”tegas Aprizal. Dia menambahkan, Panwascam, PPL dan pengawas TPS juga harus melakukan pengawasan adanya keterlibatan penyelenggara negara dengan cara, mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenang an, penggunaan anggaran, dan fasilitas peme rintah, mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara dan meng awasi netralitas penyelenggara pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama pelak sanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.(PRI)

dari PPS atau KPPS. Juga memeriksa dan meneliti jumlah pemilih dalam DPT di TPS merupakan jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten sebebagaimana terdapat dalam salinan berita acara penetapan DPT. PPL dan pengawas TPS dapat memastikan pemilih dalam DPT mendapatkan formulir model C6-KWK.”Memastikan pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”ujarnya. Kemudian dapat memastikan formulir Model C6-KWK pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh KPPS dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Serta memastikan pemilih pindahan mendapatkan A5-KWK untuk

Pekon Waluyojati Adakan Musredes Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu menggelar Musyawa rah Rencana Desa (Musrendes) tahun 2017 yang digelar di Balai Pekon setempat pekan lalu. Musrendes yang dibuka Camat Pringsewu Abu Husen, dihadiri Sekcam Pringsewu, Babinsa, Babinkamtibnas, para tokoh mas yarakat setempat, Kepala Badan Himpunan Pemekonan (BHP) serta kepala RT/RW. Camat Pringsewu Abu Husen mengatakan,

maksud dan tujuan Musrendes ini untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan usulan masyarakat. “Kita akan usulkan hal ini bisa mengguna kan anggaran APBD dan anggaran desa. Karena yang menjadi penting untuk dimus yawarahkan dalam hal Musrendes berkaitan dengan pembangunan di tiap desa dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dana desa bisa di manfaatkan secara efektif dan efisien,” katanya.

Sementara, Kepala Pekon Waluyojati Purwono mengatakan, dengan diadakannya Musrendes ini untuk memperkuat basis pembangunan di pekon setempat demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pekon Waluyojati. “Penyusunan musrendes tersebut harus melalui suatu proses pada setiap tingkat pemerintahan desa dan harus melibatkan komponen masyarakat (stakeholder), se hingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Purwono menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan perlu adanya perencanaan yang difokuskan pada desa sekaligus penanggulangan kemiskinan, peningkatan jalan desa, dan jalan beton. “Dalam Musrendes ini, untuk mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan perlu adanya perencanaan yang difokuskan pada desa dan sekaligus untuk pembangunan ke depan tetap berlanjut,” pungkasnya. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017 Lampung Tengah, FAKTUAL - Ketua FKPPI Provinsi Lampung, H. Tony Eka Candra, melantik pengurus cabang 0804 keluarga besar FKPPI Lampung Tengah (Lamteng)masa bakti 20162021, Rabu (18/1). Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Tengah Mustafa dianugerahi menjadi keluarga kehormatan Forum Komunikasi PutraPutri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) Lampung Tengah. Tak hanya itu, Mustafa juga didaulat menjadi Pembina Umum FKPPI Lamteng. Peghargaan diberikan langsung oleh Dalam sambutannya, Tony Eka Candra mengatakan dengan menjadi keluarga kehormatan FKPPI maka Bupati Mustafa berhak menggunakan atribut yang berkaitan dengan FKPPI. Kepada seluruh pengurus cabang 0804 FKPPI Lamteng yang baru dilantik, Tony berpesan agara kiranya dapat mendukung tugas-tugas TNI-Polri. FKPPI, kata Tony harus mampu menjaga garda terdepan menjaga keamanan diwilayahnya masing-masing. “Saudara harus mampu menjadi garda terdepan mengamankan Lampung Tengah dari segala bentuk gangguan Kamtibmas,” ujarnya. Atas penghargaan ini, Mustafa mengaku bangga bisa menjadi keluarga kehotmatan FKPPI. Mustafa mengatakan akan dirinya akan menjaga nama baik FKPPI. “Saya ucapkan terimakasih, ini suatu kehormatan dan

Pengurus Cabang FKPPI Lamteng Dilantik

kebanggan bagi saya diangkat menjadi keluarga kehormatan FKPPI. Kedepan saya akan membesarkan dan menjaga nama baik FKPPI,” kata Mustafa. FKPPI Lamteng, lanjut Mustafa harus menjadi garda terdepan, bersinergi bersama TNI-Polri menjaga kemanana di Lamteng.

Selain itu kata dia lagi FKPPI Lamteng harus bisa menjadi contoh FKPPI di Kabupaten-Kabupaten lainnya di Lampung bahkan Indonesia. “Saya akan berikan hadiah umroh kepada anggota yang FKPPI yang berprestasi dan bisa menjaga keamanan dan membesarkan Lamteng,” tukasnya. (SYAH)

Mustafa Rolling Eselon IV dan Kepsek Lampung Tengah, FAKTUAL - Rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah kembali dilakukan Bupati Lamteng DR. Ir. Mustafa di Gedung Sesat Nuwo Balak, Kamis (19/1). Sebanyak 730 pejabat dilantik terdiri dari eselon IV 346 orang dan kepala sekolah (Kepsek) 312. Dalam sambutannya Mustafa meminta pejabat yang dilantik bekerja maksimal karena maju mundurnya Kabupaten Lampung Tengah ada pada para pejabat yang memegang pemangku kebijakan. Karenanya, selama 6 bulan, pejabat akan terus dievaluasi. Mereka yang tidak mampu bekerja akan dicopot. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh, tidak menjadi pejabat yang biasa-biasa saja tanpa ada gerakan berarti bagi masyarakat. Bekerjalah secara professional, totalitas dan loyalitas, karena masa depan Lampung Tengah ada ditangan Anda,” ungkap Mustafa.

Dia meminta masing-masing pejabat segera membuat program kerja yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Lampung Tengah. Pejabat harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Mustafa menegaskan bahwa Lampung Tengah harus bergerak cepat untuk menciptakan perubahan. Banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, bupati muda ini meminta pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja semaksimal mungkin yang muaranya pada perubahan Lampung Tengah. Pejabat, kata dia, jangan hanya bekerja di belakang meja dan menunggu laporan, tetapi juga harus terjun langsung, pahami masalah di lapangan dan mencari solusinya. Dia memastikan rolling di Lampung Tengah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan kapasitas serta kapabililitas pejabat. “Perubahan Lampung Tengah harus kita wujudkan, dan ini hanya bisa kita realisasikan jika memiliki

SDM-SDM berkualitas yang memiliki visi misi untuk membangun daerah. Rolling dilakukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sesuai target yang kita harapkan,” ungkapnya. Dia berjanji, pihaknya akan memberikan reward kepada ASN terbaik yang mampu bekerja sesuai target. Sebaliknya, pegawai yang tidak mampu bekerja akan dicopot dari jabatannya. Menurut Mustafa sudah banyak program hebat yang telah disusun untuk mewujudkan Lampung Tengah yang baik, namun hal ini harus diimbangi dengan kesungguhan aparatur pegawai untuk merealisasikan program yang telah ada.. “Kita harus menjadi pejabat berkualitas yang mampu menjawab tantangan dan persaingan global saat ini. Junjung integritas dan moralitas yang tinggi, serta tanamkan komitmen untuk membangun Lampung Tengah yang lebih baik lagi, lebih maju dan berdaya saing,” pungkasnya.(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10 Agus Istiqlal Minta Dukungan Pembangunan ke Surya Paloh dan Zulkfili Hasan BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pesisir Barat, FAKTUAL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H., melakukan kunjung ke Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, berkaitan dengan dukungan pemerintah pusat peningkatan infrastruktur disegala sisi di kabupaten paling ujungnya Lampung itu, Rabu (18/1). Dikonfirmasi via ponselnya, Agus Istiqlal, mengatakan bahwa kunjungannya tersebut tidak lain dalam misi untuk meminta dukungan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten yang mengunggulkan potensi pariwisata pantai tersebut. “Seperti halnya Bandara Muhammad Taufik Kiemas agar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pesawat boeing bisa masuk dan beroperasi,” kata Agus. Menurut sosok nomor satu di Pesibar itu, dukungan lainnya yang diperlukan dari pemerintah pusat, yakni tidak berubahnya kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan pasar modern di Pasar Waybatu Kecamatan Pesisir Tengah yang diproyeksikan bakal terwujud tahun ini. “Mudah-mudahan tahun ini pasar modern bisa terbangun di Pasar Waybatu, tentunya diperlukan dukungan dari pusat, karena memang anggaran yang dikucurkan merupakan anggaran pusat,” imbuhnya. Tidak sampai disitu, Agus yang didampingi para kepengurusan DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung itu, juga menyampaikan keinginannya bisa terlaksananya perhelatan Asian Games cabang surfing pada Tahun 2018 mendatang. “Kami juga minta dukungan agar Asian Games 2018 mendatang bisa terlaksana di Pesibar,” tambahnya.

Masih kata Agus, pihaknya berharap agar apa yang menjadi harapan masyarakat Pesibar itu, secara bertahap bisa terwujud. Dengan

demikian, dirinya meyakini kemajuan disegala bidang, utamanya pembangunan infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

PMI Waykanan Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama Waykanan, FAKTUAL - Pertolongan pertama adalah pertolongan segera kepada orang sakit atau cidera yang membutuhkan penanganan media dasar. Media dasar merupakan tindakan pertolongan sesuai kaidah-kaidah kedokteran

yang dapat dimiliki oleh orang awam. Mengenai hal tersebut, Palang Merah Indo nesia (PMI) Kabupaten Way Kanan Lampung, menggelar pelatihan pertolongan pertama bersama masyarakat Kampung Way Pisang

Kecamatan Way Tuba di Balai Kampung Way Pisang, Sabtu (14/1). Adapun tujuan diadakan pelatihan tersebut, agar masyarakat terampil dalam menangani orang yang mengalami cidera patah tulang,

“Tentu kami berharap agar pemerintah pusat bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat itu,” tandasnya. (RED)

terkilir, pendarahan, bantuan pernapasann, syok, dan mampu mengevakuasi korban ketempat yang lebih aman. Rega Andry Irawan selaku pelatih PMI Way Kanan mengatakan, masyarakat awam yang dilatih akan menjadi orang awam yang terlatih untuk melakukan pertolongan pertama dengan maksud untuk menyelamatkan jiwa, mencegah cacat, serta menunjang penyembuhan. “PMI berkewajiban untuk menyebarluaskan keterampilan pertolongan pertama kepada masyarakat, dan kami terus berkomitmen memberikan pelayanan gawat darurat guna membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang kesehatan”ujar Rega Andry, Minggu (15/1). Rega melanjutkan, mayarakat merupakan orang yang pertama memberi upaya pertolongan ketika terjadi kecelakaan disekitarnya. Maka pelatihan ini sangat berguna untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Way Kanan. tentunya setelah kita secara merata melakukan pelatihan ini kedepan mudah-mudahan sangat membantu warga yang terkena musibah di daerahnya masing-masing. Dimana masyarakat yang tanggap akan memberikan tindakan pertolongan utama sembari menunggu datang bantuan untuk korban agar dapat ditolong dengan cepat, tepat, dan benar. Sementara itu, Sekretaris Kampung Way Pisang Awalludin mengapresiasi langkah yang dilakukan PMI. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI yang telah memberikan pelatihan ini kepada masyarakat kami, sehingga dapat tahu dan memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kecelakaan,”ungkapnya. Dirinya juga berharap penanganan darurat dapat singkron dengan dinas kesehatan, agar mempermudah pertolongan jika terjadi kece lakaan. Pelatihan pertolongan pertama PMI diikuti sebanyak 35 peserta yang terdiri dari unsur anggota Linmas, Pemerintah Desa, BPK, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, serta Kader Kese hatan. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pospera Siap Menangkan Parosil-Mad Hasnurin Lampung Barat, FAKTUAL – DPC Pospera Lampung Barat (Lambar) siap mendukung dan memenankan pasangan nomor urut satu Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin pada Pilkada Lambar, 15 Februari 2016 mendatang. Demikian ditegaskan Ketua DPD Provinsi Lampung, Marsat Jaya SE., usai melantik kepeng urusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Lampung Barat dilantik, yang dipusatkan di GedunG Serba Guna (GSG) Pemkab Lambar Senin (16/1). ”Saya hanya meminta agar Pospera di kabu paten ini bisa dibesarkan, tentunya dengan lang kah-langkah konkrit untuk menuju kemenangan,” ungkapnya. Pospera merupakan perhimpunan dua organanisasi rakyat, yakni PENA 98 dan organisasi masyaraka korban SUTET yang kemudian menghimpun diri dalam satu Organisasi Perjuangan merebut ruang-ruang kekuasaan untuk cita-cita perbaikan negeri untuk kesejah

Pringsewu, FAKTUAL - Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu memiliki pimpinan baru, lulusan Universitas Lampung (Unila) , Dwi Rohmadi Mustofa. Dwi Rohmadi menggantikan Sri Hartati sebagai Ketua STIT Pringsewu untuk periode dua tahun ke depan, 2017-2019. Serah terima jabatan (sertijab)-nya sudah dilakukan pada Sabtu (14/1) lalu di auditorium kampus setempat. Hadir pada acara tersebut, Ketua Yayasan Pendidikan Startech Fauzi, Ketua STMIK Pringsewu Rita Irviani, serta para pimpinan, dosen dan sivitas akademika di lingkungan lembaga pendidikan ini. Dalam sambutannya, Ketua STIT Pringsewu 2015-2017 Sri Hartati menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terbangun. Dia juga memohon maaf kepada dosen dan staff bila ada kesalahan selama memimpin STIT. Sementara Dwi Rohmadi Mustofa mengajak seluruh sivitas akademik STIT Pringsewu berkerjasama menciptakan iklim pendidikan yang kondusif. “Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Startech atas kepercayaannya untuk memimpin STIT Pringsewu dua tahun ke depan,” katanya. Menurut dia, kebersamaan dibutuhkan untuk membangun STIT Pringsewu menjadi lebih baik dalam kurun waktu dua tahun ke depan. “Mohon didoakan agar dapat melaksanakan tugas dengan amanah,” kata pria berkacamata yang hobi membaca ini.

teraan rakyat. Awal terbentuknya Pospera adalah untuk

kepentingan mengawal dan mengantarkan bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai Gubenur

DKI Jakarta. Namun kemudian pada proses perjalanan dan dinamika politik dalam kurun waktu dua tahun setelah terpilih menjadi Gubenur. Marsat Jaya usai melantik puluhan pengurus mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga pekon juga mengatakan jika organisasi Pospera mengawal pembangunan baik di lingkup pemkab maupun anggota legislatif. Pospera juga awalnya mengawal pencalona Presiden Joko Widodo saat itu, makanya satusatunya organisasi yang dibawah naungan presiden adalah Pospera. ”Kita wajib berbangga dengan Pospera yang menjadi satu-satunya organisasi di bawah naungan presiden kita saat ini,” ujarnya. Sementara itu Ketua DPC Pospera Lambar Mulyadi mengatakan, jika oraganisasinya akan mengawal semua bentuk program presiden hingga akhir masa jabatannya.”Yang jelas usai pengukuhan ini, semua anggota diminta untuk bersatu mengawal pembangunan. Dan satu saya tekankan kepada semua anggota baik DPC, PAC agar tidak membawa nama pospera untuk kepentingan pribadi, jika itu kami ketahui tentu akan ada sanksi bahkan pemecatan,” kata Mulyadi. Pospera Lambar, sambung dia, juga siap mendukung majunya Parosil sebagai calon Bupati, dari Partai Demokrasi Indonesia Per juangan (PDIP).”Selain mengawal pembangunan kami juga akan mengawal pencalonan PM hingga pemilihan dan memenangkannya nanti,” tegasnya. Sementara itu Wakil Bupati Lambar Drs. Hi. Makmur Azhari mengucapkan menyambut baik dan sangat menghargai atas terlaksananya acara pelantikan pospera kabupaten Lampung Barat tahun 2017 ini. “kita sadari bahwa untuk membangun kabupaten Lampung Barat ini tidak cukup hanya peran dari pemerintah saja. ada tiga komponen yang tidak dipisahkan dalam pembangunan, yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat,” jelasnya. Kemudian berbagai usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Barat bersama segenap pelaku pembangunan saat ini, masih harus terus ditingkatkan. Programprogram dan kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan kita laksanakan selalu kita dedikasikan untuk meletakkan kerangka kemajuan bagi daerah dan kita berharap kerangka kemajuan itu akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ”Untuk melakukan berbagai upaya pembang unan di kabupaten Lampung Barat ini, dalam rangka mengejar berbagai ketertinggalan. kita akan terus berusaha melaksanakan berbagai program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Lampung Barat kedepan yang bertumpu pada kekuatan, kebersamaan, dari seluruh masyarakat Lampung Barat,” tutupnya. (ADI)

Sri Hartati Pimpin STIT Pringsewu

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Startech Fauzi menyampaikan penghargaan kepada Sri Hartati yang telah memimpin STIT Pringsewu. Banyak prestasi dan karya nyata yang telah ditorehkan selama kepemimpinannya.

Fauzi juga menyampaikan selamat bertugas kepada pimpinan STIT yang baru. Dia percaya, doktor dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini mampu membawa lembaga pendidikan ini ke depan lebih baik lagi. (RED/HL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Kasus Penipuan CPNS Hanya Isu Lampung Timur, FAKTUAL - Ber edarnya SMS tentang pengangkatan tenaga honor mengatasnamakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP D) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), merupakan ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Karier, Risiyanto mendampingi. M. Nur Syarif, kepala BKPP D Lamtim, kemarin, sampai saat ini pemerintah pusat

belum juga memberikan instruksi dan pihaknya tidak mungkin memberikan imbauan kepada para tenaga honor yang ada. “Soal SMS yang beredar mengatasna makan saya atau BKPP D, agar tenaga honor masa kerja lima tahun mengirimkan data itu tidak benar dan pasti ada unsur penipuan demi kepentingan oknum tertentu, sebab sampai saat ini BKN pusat belum memberikan instruksi soal itu,” kata

Risiyanto. Belakangan ini para tenaga honor Lampung Timur dihebohkan kabar yang tersebar melalui SMS, yang isinya meminta tenaga honor dengan masa kerja lima tahun, segera mengirimkan data lengkap serta nomor Hp masing-masing, mengatasnamakan BKD Lampung Timur ‘Risiyanto’. Sementara itu isi SMS tersebut

“Kpd yth! Bpk/ibu kepsek. Tenaga honor yg masa kerja sudah 5 tahun ke atas.di smskan Nama, Gelar, TTL,TMT,asal unit mengajar dan no Hpnya masing-masing! kami dari BKD. (Lampung Timur). Risdiyanto_ kasubbid data dan formasi pegawai ! Tks”. (IRI)

Kapal Nelayan Dilarang Gunakan Trawl

Lamtim, FAKTUAL – Menindaklanjtui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) melarang kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl atau modifikasi seperti cantrang dan dogol beroperasi di wilayah laut Lampung Timur. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Timur Yudinal menegaskan, mulai satu Januari 2017, semua kapal trawl dilarang beroperasi sesuai Permen.

“Jika masih ada kapal yang menggunakan alat tangkap trawl atau dogol maka penanganan nya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kalau masih ada yang ber operasi kita serahkan kepada penegak hukum,” ujar dia. Menurut dia, penutupan itu akan terus diberlakukan kecuali Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2014 tentang pela rangan alat tangkap trawl itu direvisi kembali. Dia menyatakan terkait tuntutan masyarakat yang meminta untuk diberi kelonggaran waktu

penutupan dan meminta bantuan alat tangkap pengganti, Pemda Lamtim turut memfasilitasi ke Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat. “Kita akan usulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung karena ada surat edaran dari Kementerian Kelautan Nomor 61 untuk memberikan pendampingan, kita juga sudah sampaikan ke Dirjen Tangkap KKP untuk membantu alat tangkap pengganti, kita akan coba,” katanya lagi. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Timur Edi Susilo menanggapi

PKB Diminta Perjuangkan Pembangunan Lamtim

Lampung Timur, FAKTUAL - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta memperjuangkan pembang unan Lampung Timur (Lamtim) mengingat banyak kader partai ini duduk di parlemen pusat maupun pemerintahan. Permintaan tersebut Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim meminta kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menghadiri haul KH Ma`syum Achmad dan KH Abdul Halim yang

merupakan ayahnya di Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu pekan lalu. “Pak Muhaimin tadi masuk ke desa Karang Anom melewati jalan utama dan banyak yang rusak dan berlubang-lubang. Inilah kondisi jalan di Lampung Timur, mengingat dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu banyak dukungan pemerintah pusat. Kami berharap Pak Muhaimin

membantu memperjuangkan program di pusat lewat orang-orangnya di parlemen dan pemerintahan, anak buah bapak kan banyak,” kata Chusnunia. Selain meminta dukungan Muhaimin, dia juga meminta dukungan kader-kader PKB yang duduk di DPRD Provinsi Lampung agar memperjuangkan daerahnya. Tak lupa, dia meminta doa dan dukungan masyarakat Lampung Timur agar di bawah

keputusan Pemkab Lampung Timur itu, mengatakan masih menunggu hasil koordinasi antara nelayan dan Pemkab Lampung Timur dan Pemprov Lampung mengingat Kementerian KKP mengeluarkan surat edaran pendampingan bagi nelayan yang terkena dampak Permen No 2 tahun 2014 itu. “Kita masih menunggu hasil musyawarah dengan Pemkab Lampung Timur mengenai surat pendampingan dari kementrian kelautan agar Pemkab Lamtim memberikan pendam pingan kepada nelayan,” katanya. (RED) kepemimpinanya bisa amanah dan menyejahterakan masyarakatnya. “Mohon doanya pak dan bu, agar saya amanah dan banyak jalan bisa dibangun, tapi doanya jangan setengah-setengah nanti jalanya nyampainya setengah juga bu,” kata dia lagi. Bupati menyatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016 sudah mengalokasi kan dana Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur, tapi itu masih kurang mengingat masih banyak jalan yang rusak. Dia berharap kedatangan Ketua Umum PKB ini menggugah kader PKB di pusat untuk membantu pembangunan Lampung Timur. Muhaimin Iskandar menjawab permintaan Bupati Lampung Timur itu, berjanji akan membantu membangun daerah Lampung Timur. “Saya akan bekerja keras membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di bawah kepemimpinaan Chusnunia Chalim melalui kader-kader PKB di pusat untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Lampung Timur dan Lampung,” kata Muhaimin. Menurut Cak Imin sapaan Muhaimin, tugas bupati adalah menyejahterakan dan memuliakan masyarakatnya dan PKB akan turut serta menyejahterakannya. Muhaimin menyinggung soal Chusnunia sebelum menjadi bupati, dulu adalah pribadi yang unik, dan dia mengaku tidak menyangka Chusnunia akan menjadi bupati. Dia mengatakan, faktor ayahnya yang merupakan ulama besar yang turut membawa karir besarnya menjadi bupati perempuan pertama di Lampung ini. Pada haul KH Ma`syum Achmad dan KH Abdul Halim ini, juga dilaksanakan pelantikan pengurus DPC PKB Lampung Timur periode 2016-2021. Pelantikan Pengurus DPC PKB Lampung Tmur periode 2016-2021 dipimpin langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

RS Asy-syfa Medika Terancam Ditutup

Tubaba, FAKTUAL - Terbukti mencemari lingkungan warga serta belum mengantongi perizinan pembuangan limbah cair, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memastikan akan menghentikan operasional Rumah Sakit (RS) Asy-syfa Medika yang terletak di Tiyuh (Desa) Daya Asri, Kecamatan Tumjajar. Ketua DPRD Busroni SH di dampingi Waka I DPRD setempat Yantoni, mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit tersebut selama empat tahun ini, atas dugaan Pelanggaran UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. “Meski pihak RS Asy-syfa telah mengurus kelengkapan dan memperbaiki saluran pem buangan limbah cair, namun pelanggaran yang telah mereka lakukan itu tetap akan kita proses. Sebab, telah sekian lamanya mereka tidak memiliki izin lingkungan,” kata Yantoni, Kamis (19/1/2017). Lanjut dia, bukan hanya itu, sejak rumah sakit tersebut melakukan kerjasama kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosal (BPJS) selama ini, tidak sedikit pasien yang mengeluh khusunya ibu hamil. Pasalnya, hampir 99 persen dari pasien tersebut dilakukan operasi bedah oleh pihak rumah sakit. “Contohnya tetangga saya, dia hamil 3 bulan, saat melakukan kroscek kehamilannya di sana, malah di anjurkan oleh salah satu oknum Dokter setempat untuk di lakukan Kuretase.

Padahal saat ini tetangga saya itu melahirkan secara normal, jadi apa tujuan pihak RS Asysyfa menganjurkan seperti itu. Saya duga, ini ada kesepakatan antara RS Asy-syfa dan BPJS yang semata-mata mencari keuntungan dari klaim asuransinya,” tegasnya. Untuk diketahui, selama ini rumah sakit swasta tersebut diduga belum mengantongi perizinan pembuangan limbah cair, juga berda sarkan keluhkan sejumlah warga sekitar yang terdampak pencemaran sumur akibat pem buangan limbah rumah sakit selama ini tidak pada tempatnya. Sebelumnya, sejumlah DPRD Tubaba lintas komisi juga telah melakukan monitoring terkait dugaan pencemaran limbah cair dari rumah sakit tersebut. Sejak beroprasinya rumah sakit swasta Asysyfa Medika 9 Juli 2013 lalu belum melengkapi surat perizinan resmi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten setempat. Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan BPLHD Lukmansyah, di dampingi Kasubid Pemantauan Lingkungan, Dody mengatakan, terkait dugaan pelanggaran pencemaran tersebut, jika pihak pemerkasa pengelolaan usaha tersebut dapat tertip mentaati aturan yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat di laksanakan dengan baik, tidak akan terjadi pencemaran lingkungan seperti ini. “Sebelumnya pernah ada surat masuk ke

BPLHD tentang permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun, itu bukan limbah cair, karenan izinnya berbeda. Jadi saya tegaskan, untuk perizinan limbah cair Rumah sakit ini belum ada,” kata Dody, Selasa (17/1/2017). Tetapi, lanjut dia, permasalahannya saat ini itu atas dokmen Unit Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantauan Lingkungan (UPL) yang ada dengan BPLHD saat itu ada kesalahan dari pihak klinik, atau yang kini telah menjadi RS. Sebab, lampiran tersebut baru ada halaman pengesahan dengan judul mereka telah rekomondasi UKL dan UPL. Namun, itu kami tetap minta di perbaiki pada awal tahun 2015, dan telah kami lakukan peneguran namun belum ada tindakan lanjut dari pihak Rumah sakit tersebut. “Kemudian sekira bulan juli 2016 lalu, kami lakukan teguran kembali ke majajemen RS.Asysyfa, untuk melengkapi syarat izin limbah B3, satu diantaranya adalah UKL dan UPL, agar dibuat baru kemudian langsung melengkapi persyaratan lainnya namun hingga kini itu belum di penuhi, oleh karenan itu izin tersebut belum kami terbitkan. Juga kami lihat, meskipun pihak Rumah sakit telah memliki Ipal itu tetap tidak di benarkan untuk membuang limbah cair ke badan perairan umum atau rawa tanpa di lengkapi dengan perizinan yang sah,” tambah Dody. “Dalam hal ini kami selaku instansi pembinan menganjurkan atas pelanggaran ini silahkan

di proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian terkait dengan laporan jika laporan tersebut telah kami terima itu akan langsung di rekap, namun hingga kini saya belum menerima laporan itu, mungkin baru laporan yang sipatnya masih konsumsi Rumah sakit. Seharusnya, itu di laporkan ke instansi berwenang salah satunya BPLHD untuk mengantisipasi ketika terjadi hal seperti ini,” jelasnya. Paisol, menegaskan, atas dugaan pelanggaran izin analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL dan UPL yang berdampak pada pencemaran terhadap beberapa sumur warga sekitar, pihaknya meminta terhadap manajemen Rumah sakit dapat bertanggung jawab, juga atas pelanggaran perizinan selama ini. “Sudah jelas pihak manajemen RS Asy-syfa melakukan banyak pelanggaran diantaranya, legalitas perizinan limbah cair, Limbah B3, dan program CSR pada warga setempat,” kata Paisol. Menanggapi hal itu, Direktur Rumah sakit setempat Dr. Hery Novrizal, menyatakan, pihaknya akan siap melakukan perbaikan dalam pengelolaan rumah sakit tersebut, sesuai dengan tentuan dan prosedur yang berlaku. “Dalam waktu dekat kami akan segera melengkapi semua perizinan, pembenahan pembuangan limbah, serta memperbaiki saluran pembuangan limbah cair,” imbuhnya. (RED)

RSUD Tubaba Segera Beroperasi Tubaba, FAKTUAL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di Tiyuh (desa) Panaragan,Kecamatan Tulangbawang Tengah, direncanakan mulai beroperasi akhir Januari atau awal Februari 2017. Direktut RSUD Tubaba, dr. Pramono meng atakan opersional pelayanan rumah sakit tersebut akan didukung lima dokter spesialis dari luar daerah. “Ada lima dokter spesialis yang akan segera pindah tugas dari luar daerah ke RSUD Tubaba, mereka juga akan menetap di kabupaten ini,” kata Pramono, Rabu (18/1). Dia menerangkan, kelima dokter spesialis itu, yakni dr.Arwindy Sp.Pd,dari Sumatera Selatan sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian dr.Efri Yandri spesialis bedah dari Sumatera

Barat, dr.Herbert Erwin dari Manado Sulawesi Utara sebagai dokter spesialis anak.

Kemudian, dr.Nuzli Sp.OG dari Bengkulu sebagai spesialis kandungan dan dr.Hemy

Damayanti spesialis radiolagi serta dr.Riwa yuningsih spesialis anestesi. “Kalau untuk keseluruhannya ada 13 dokter yang akan bertugas di rumah sakit ini. Terdiri dari dokter umum dan spesialis. Bidan perawat dan tenaga medis lainnya 22 orang dan tenaga honor staf, termasuk satpam dan petugas kebersihan. Jumlah global tenaga medis ada 45 orang,” terangnya. Dia menambahkan, RSUD Tubaba dibangun menggunakan danaAPBD dan APBN. RSUD tersebut masuk kategori rumah sakit tipe C. “Jumlah global dana pembangunan rumah sakit ini, belum bisa kita pastikan, karena proses pembangunan masih berjalan. Kalau untuk dana pembangunan gedung D Rp6,4 miliar. Sedangkan gedung E, Rp3,4 miliar,“ ungkapnya. (RED/HL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pemkab Gelar Rakor Kesiapan Tim Saber Pungli Tulangbawang, FAKTUAL - Untuk me ningkatkan kinerja Tim Satgas Saber Pungli, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangba wang (Tuba) melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Kesiapan Pelaksanaan Tim Satgas Saber Pungli di Polres setempat, Senin (16/1). Hadir pada acara tersebut antara lain Plt. Bupati Rimir Mirhadi, SH, Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Rapat dipimpin langsung oleh Wakapolres Tulang Bawang. “Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di

Tulangbawang, FAKTUAL - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang dilak sanakan di Kabupaten Tulang Bawang. Harapan itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tulang Bawang Drs. Sobri.,MM mewakili Plt. Bupati Tulang Bawang Rimir Mirhadi,SH saat hadir pada kegiatan audiensi dan diskusi yang digelar oleh GP Ansor Tulang Bawang di Gedung RA Kartini Tulang Bawang, Senin 16 Januari 2017. “Saya berharap kepada seluruh kader kepengurusan GP Ansor bersama pemerintah dapat membangun kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur. Saya harap, pemuda Ansor terus menjadi kader bangsa yang cerdas dan tangguh, berakhlak mulia, kreatif, serta beramal soleh,” harapnya. Dalam kegiatan audiensi dan diskusi yang digelar GP Ansor dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bertemakan peningkatan ekonomi perdesaan berbasis masyarakat tersebut, juga hadir Asisten l Pahada, Staf Ahli Bidang Kemasya rakatan dan SDM Zaidirina, Sekretaris Bappeda Diki Soerahman, serta sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Kampung /Desa (BUMkam/Des), dan seluruh kader cabang maupun rantingranting GP Ansor Se-Tuba. Ketua DPC GP Ansor Tulang Bawang Hariyanto, mengatakan GP Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam negara kesatuan republik Indone

Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat,” kata Rimir. Menurutnya, pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menye laraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. “Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang

sia, menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera berda sarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama’ah. “Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda yang mampu

normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keter paduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Rimir mengutip perkataan Presiden. Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian

berperan aktif,” ujarnya. Dalam kegiatan itu, juga dibahas tentang pembangunan kampung di Tulang Bawang melalui Badan Usaha Milik Kampung. Dan terkait hal ini Staf Ahli Bupati Zaidirina yang merupakan Pembina Bumkam Tulang Bawang, menjabarkan kepada para GP Ansor agar kiranya juga dapat berperan dalam mendukung Bumdes

yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan. Langkah konkret pemberantasan Pungli ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sesuai pasal ke 2 (dua) dalam Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peman faatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang pun menindaklanjuti peraturan presiden tersebut dengan mem bentuk Saber Pungli di tingkat Kabupaten Tulang Bawang yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Sapu Bersih Pungutan Liar No : B/2/III/01/HK/TB/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Tulang Bawang. (MAN TB)

atau Bumkam di wilayahnya masing-masing. “Bumdes adalah sarana untuk meningkatkan roda perekonomian di Kampung. Sebab dengan adanya Bumdes masyarakat di KampungKampung, akan diajari untuk berbisnis, sehingga dapat menghasilkan perputaran perekonomian di wilayahnya masing-masing,” jelasnya. (MAN TB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pemkab Mesuji Gaet PT Sinar Mas Bangun PLTBG Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji nampaknya sedang giatnya berupaya memperbaiki kondisi listrik di wilayahnya dengan mengajak kerjasama dengan mitra swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG). Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan pemaparan potensi biogas

dari limbah kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mesuji oleh Sekretaris Daerah, Ir. Rizal Fauzi beserta jajarannya di depan jajaran direksi PT Sinar Mas di Jakarta, Selasa (17/01/2017). Selain jajaran direksi PT Sinar Mas dan Pemkab Mesuji, juga turut dihadiri Direktur PT Wijaya Karya (Wika) Konstruksi dan Industri, Oksarlidady

Arifin, Manajer Pemasaran PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, Zulhamdi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Darah Provinsi Lampung, Ir. Mulyadi, MT, dan tim ahli dari Universitas Lampung, Prof Udin Hasanudin. Rizal Fauzi dalam pemaparannya mengatakan

bahwa program pengembangan energi baru dan terbarukan itu mutlak diperlukan dalam rangka mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Mesuji di tengah keterbatasan daya listrik yang ada. Hal ini juga seiring dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dimana penggunaan energi baru dan terbarukan diharap kan mengalami peningkatan. “Di Kabupaten Mesuji sendiri terdapat salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi biogas tesebut adalah PT Sumber Indah Perkasa (PT SIP) yang merupakan anak perusahaan PT Sinar Mas. Untuk itu, pada hari ini kita lakukan pemaparan dan kerjasama dengan PT Sinar Mas bersama dengan PT Wika untuk membangun PLTBG dan PT PLN menyatakan siap untuk membeli energi listrik yang dihasilkan nantinya. Dengan dibangunnya PLTBG diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di Kabupaten Mesuji,” ujarnya. Sementara itu, ditambahkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mesuji, Sukarman yang turut mendampingi Sekda mengatakan bahwa saat ini kebutuhan listrik di Kabupaten Mesuji mengalami defisit 10 megawatt dan rasio elektrifikasi sebesar 65%. Potensi biogas yang ada saat ini berasal dari tiga pabrik pengolahan kelapa sawit, diantaranya PT SIP, PT Garuda Bumi Perkasa, dan PT Lampung Indah Pertiwi yang mampu memasok energi listrik sebesar 5-6 megawatt dan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 88%. “Pemaparan telah lakukan pada hari ini dan mendapat sambutan yang positif dari seluruh pihak, namun belum dapat dipastikan pelaksa naannya. Dengan dibangun PLTBG diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha dan roda perekonomian lainnya akan tumbuh pesat, serta iklim investasi semakin terbuka dan menjanjikan karena kegiatan usaha dan per ekonomian lainnya akan tumbuh pesat, serta iklim investasi semakin terbuka dan menjanjikan,” tambahnya. (TAB)

Ketidakhadiran Petahana Mesuji Dipertanyakan Mesuji, FAKTUAL - Tim sebelas DPP PDIP mempertanyakan surat pernyataan calon petahana Mesuji, Khamami yang tidak menghadiri debat publik putaran III yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji, Senin (16/1). Hal tersebut diungkapkan anggota Tim Sebelas DPP PDIP, Abdullah Sani saat mendampingi calon wakil bupati Mesuji Adam Ishak di Polda Lampung, Rabu (18/1). Menurut Abdullah Sani, tidak ada kaitannya seorang calon tidak menghadiri debat publik karena pertimbangan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan Pilkada Mesuji. “Dia kan calon, namanya calon ya laksanakanlah tahapan pilkada. Soal keamanan kan sudah aparat yang menjamin,” katanya. Lebih lanjut Sani mengatakan, calon tidak bisa membuat kesimpulan sendiri, soal keamanan dan kondusifitas jalannya debat serta jalannya pilkada. “Soal keamanan sudah ada TNI dan Polri. Jadi calon tidak usah mencampuri itu,” kata dia lagi. Seperti diketahui, pasangan Khamami dan Saply tidak menghadiri debat kandidat putaran ketiga. Hal ini tertulis dalam surat yang ditandatangani Ketua Tim Kampanye Pasangan Khamami - Saply (KAMI), Fuad Amrullah, tertanggal 13 Januari 2017. Surat bernomor 92/KMI/MSJ/2017 itu memberitahukan bahwa Khamami-Saply tidak mengikuti debat publik putaran ketiga yang diselenggarakan KPU Mesuji. Dalam surat itu disebutkan alasan tidak mengikuti debat publik adalah faktor kenya manan dan keamanan bagi pasangan calon dan tim pemenangan pasangan calon. Pertimbangan lain, demi menjaga kondusifitas keberlangsungan Pilkada Mesuji dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak bisa dipastikan masa yang hadir, baik nama yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Mesuji dari

kedua belah pihak tidak terprovokasi, sehingga dapat mengakibatkan situasi yang tidak kondusif yang dapat mengganggu jalannya debat publik dan pilkada Mesuji. Ketua Tim Pemenangan KAMI, Budi Yuhanda mengatakan, pihaknya tidak menghadiri debat publik dikarenakan tidak ada jaminan keamanan antar pendukung. “Massa yang hadir tidak bisa dipastikan siapa saja by name. Sehingga kami lebih memilih menghindari hal hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Senin (16/1). Terpisah, Ketua KPU Mesuji, Saiful Anwar mengatakan, pihaknya memberikan sanksi

kepada paslonkada KAMI, karena tidak menghadiri debat publik. Dijelaskannya, berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 22A, tidak akan ditayang kannya sisa iklan paslon nomor urut 2, terhitung sejak tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka. “Konsekuansinya mereka (KAMI, red) tidak mengikuti debat, iklan mereka tidak dapat kami tayangkan,” ujarnya dilansir harianlampung.com. Soal keamanan, lanjut Saiful, Namun, KPU sudah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Bahkan setiap yang hadir dalam debat

diwajibkan membawa kartu identitas (id card). “Sebelum acara debat musyawarah dengan LO, kepolisian/TNI, pemda, itu sudah dila kukan. LO mereka datang, dua LO, satu tim sukses partai,” ungkapnya Lebih lanjut, keamanan selama debat juga dijaga berlapis.“Saya rasa kalau mereka sampai takut, tidak nyaman, minta pengawalan ekstra mungkin disiapklan TNI/Polri. Termasuk yang di luar ruangan di tarup ada id card, beridentitas. Kemanan berlapis ring satu dua, sangat ketat. Jadi tidak ada keamanan tidak terjamin,”ungkapnya. (RED/HL)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017 Waykanan, FAKTUAL – 80 warga Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan, menerima buku sertifikat tanah untuk peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah setem pat. Penyerahan 80 buku sertifikat dilakukan langsung oleh Bupati Waykanan Hi. Raden Adipati Surya, SH., MM usai pelaksanaan upacara bulanan yang digelar di lapangan kantor bupati setempat, Selasa (17/1). “Dengan adanya buku sertifikat tanah tersebut, mudah-mudahan dapat membantu masyarakat mengembangkan UKM di Blambangan Umpu,” ujarnya. Raden Adipati juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat komitmen dan memantapkan hati dalam penegakkan integritas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sementara, pada amanatnya saat memimpin upacara bulanan, Adipati mengingatkan bahwa sebagai suatu daerah otonom yang akan genap berusia 18 tahun pada tanggal 27 April 2017 mendatang, tentunya ada berbagai keberhasilan yang telah kita raih. Namun demikian ada pula keinginan dan harapan masyarakat yang belum terealisasi, sehingga kita harus berupaya mewu judkannya bersama-sama, agar ke depan Kabu paten Waykanan dapat berdiri sejajar bahkan lebih maju dari daerah-daerah lain. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita pun harus berpola pikir yang matang dan komprehensif dalam menetapkan suatu proses perencanaan yang dapat mensinergikan serta mampu memilih dan memilah mana yang menjadi prioritas dari keinginan dan kebutuhan tanpa mengabaikan aspirasi dan dinamika

perkembangan ditengah-tengah masyarakat. “Untuk itu saya mengharapkan agar kita semua untuk memperkuat komitmen dan me mantapkan hati untuk menegakkan integritas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Penegakan integritas yang dimaksudkan adalah pemben

Adipati Surya Bagikan Sertifikat Tanah Warga

tukan komitmen dari aparatur pemerintahan khususnya bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama, etika, moralitas, dan ketentuan perun dang-undangan,” kata dia. Penegakan integritas begitu penting dalam

manajemen pemerintahan karena integritas merupakan fondasi bagi terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dalam rangka ter wujudnya good governance. Kita harus berte kad untuk senantiasa menjadi pioner dalam praktek-praktek yang lebih maju, lebih baik, lebih tertib dan bertekad untuk membangkitkan nilai-nilai positif bagi masyarakat. kita tidak bisa berhenti untuk terus mencerdaskan masyarakat dengan cara yang cerdas, logis dan realistis. “Melalui momentum pelaksanaan Upacara Bulanan Perdana ini, hendaknya dijadikan landasan berpijak dan sumber motivasi untuk memperbaharui pola pikir serta perilaku sebagai aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melayani dan bukan dilayani. Jadikan Panca Prasetya Korpri sebagai pedoman bagi saudara dalam menangani tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari sikap disiplin, didalamnya budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja. Pelihara dedikasi, integritas, loyalitas yang tinggi dan

tampilkan korpri sebagai organisasi kedinasan yang netral dan profesional,” ucapnya. Adipati meminta, buang jauh-jauh perilaku kerja seperti ungkapan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Tanamkan dalam pola pikir dan pola tindak saudara-saudara sifat kreatif, inovatif dalam setiap kerja dan karya serta tingkatkan fungsi koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penanganan tugas sesuai bingkai-bingkai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan visi Waykanan Maju Berdaya Saing 2021. Kepada para kepala SKPD dan unit kerja, saya meminta agar semakin mengedepankan ethos kerja yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas serta loyalitas yang tinggi dalam penang anan mekanisme administrasi pemerintahan, pembangunan dan pengelolan administrasi keuangan yang baik, transparan, akuntabel yang bermuara pada good governance dan clean goverment. (RSD)

Dana PKH Kecamatan Banjit Dibagikan Waykanan, FAKTUAL - 1281 KK warga Banjit Kabupaten Waykanan yang telah di validasi Bulan Anggustus 2016 lalu, menerima kucuran dana Program Keluarga Harapan (PKH), Minggu (15/1). Berdasarkan keterangan pengurus PKH Waykanan, komponen penerima yang paling kecil diterima anak di usia sekolah dasar, yaitu mendapat besaran bantuan Rp.450 ribu. Se mentara untuk anak usia SMP, mendapatkan dana sebesar Rp.750 ribu, dan untuk anak SMA Rp. 1 juta. Terdapat juga penerima untuk balita dan ibu hamil yang jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka berhak menerima dan Rp.1,2 juta. Selain itu, adapula bantuan tetap setiap Tahun sebesar Rp.500 ribu yang dibagi dalam setiap penyaluran, yang diterima di tahap satu. Dikatakan Koor dinator Program Keluarga Harapan Waykanan Pebri, SH, dari bantuan ini, terdapat ban tuan maksimal dan juga minimal. Bantuan minimal berjumlah Rp.950 ribu/ tahun dibagi menjadi dua tahap yaitu Rp 500 ribu dari

bantuan te tap dan Rp 450 ribu dari bantuan komp onen. Hal tersebut terjadi ketika di dalam satu KK ha nya ada satu anak SD

yang dibantu. “Semuanya dibayarkan secara bertahap,” tutur Pebri, usai melaksanakan kegiatan di Kantor Pos Banjit. Pebri menambahkan, ketika di dalam satu KK terdapat seluruh komponen seperti anak SD, SMP, dan SMA, maka dana maksimal yang dapat diterima oleh keluarga tersebut mencapai Rp 3,9 juta/tahun.

“Jadi mau berapa pun anaknya, maka dana yang diterima akan tetap mentok Rp 3,9 juta/ pertahun. Tidak bisa lebih,”kata dia. Lebih jauh Pebri menerangkan, dana tersebut diperoleh dari dana APBN, dan akan disalurkan setiap tiga bulan. Namun jumlah pasti berapa dana yang keluar setiap tahunnya akan berbeda, karena tergantung jumlah penerima di setiap daerah. “Total dana yang dikeluarkan di tahap 4 Tahun 2016 yaitu sekitar Rp 3,8 miliar” jelas Pebri. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Waykanan, Pardi, SH., MM. mengatakan, PKH ini merupakan program dari Kementerian Sosial yang dilaksanakan untuk membantu para keluarga yang kurang mampu dalam hal ekonomi. “Dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Keluarga Miskin. Sementara dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,”ungkap Pardi, seraya menambahkan jika dirasa keluarga sudah mampu, kata Pardi, maka akan diganti lagi dengan keluarga penerima lainnya. “PKH ini merupakan bantuan kepada keluar ga miskin. Diharapkan nanti ketika yang miskin tersebut telah ada perubahan atau peningkatan kesejahteraan, maka bantuan akan dicabut, dan kemudian akan diganti lagi dengan yang membutuhkan,”pungkasnya. (RSD/MAN GS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Bupati Lantik 5 Pj Peratin Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Drs. Mukhlis Basri MM melantik Pj. Peratin di Kecamatan Sukau Dan Lumbok Seminung 5 Pekon yaitu Pekon Suka Banjar 2 ujung Rembun, Pekon Lumbok, Pekon Suka Mulya, dan Buay Nyerupa di laksanakan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau, Kamis (19/01) di hadiri oleh Anggota DPRD, Perwakilan Polres, Kodim, Kepala Dinas, serta masyarkat. Dalam sambutanya Mukhlis Basri menyam paikan selamat kepada Pj.Peratin yang telah dilantik semoga amanah dalam menjalankan

tugas sebagai negara. Seorang peratin hendaknya dapat bersikap proaktif terhadap perubahanperubahan serta dinamika kehidupan masyara kat. Di mana, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan di tingkat pekon seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dilematis. “Peratin harus dapat menyelesaikan persoal an-persoalan yang ada di pekonnya secara bijaksana. Sehingga, hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Keberhasilan kepemimpinan seorang peratin juga sangat ditentukan kemam

puannya dalam melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya. Menurut dia, peratin yang dilantik hari ini untuk dapat menyiapkan dan memiliki program dan program itu harus sejalan dengan program pemerintah kecamatan dan kabupaten. Sehingga, akan terjadi sinkronisasi antara rencana pem bangunan pekon dengan yang dilakukan dan diprogramkan oleh pemerintah. “Apalagi pola pembangunan yang dilaksana kan saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri. Dalam

arti, masyarakat lebih diberdayakan dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Bukan hanya menerima saja pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah,”ujarnya. Selanjutnya jalin hubungan komunikasi yang baik dengan pihak dengan pemerintahan pekon agar pembangunan di pekon bisa berjalan dengan baik serta tidak lama lagi Lambar akan melaksanakan pilkada, “Saya minta jaga kehar monisan tali persaudaraan jangan ada keributan pilihan boleh berbeda tapi persaudaran tidak boleh pecah,”pintanya. (ADI)

Kehutanan selain yang melaksanakan Pengelo laan Taman hutan Raya (Tahura) Kabupaten/ Kota menjadi PNS Derah Provinsi. Peraturan Kepala BKN Ni 10 Tahun 2016 tentang pelaksa naan pengalihan PNS yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya pihaknya juga menyampaikan bahwa PNS Di lingkungan Pemkab Lambar yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pendidikan SMA/SMK bidang Kehutanan dan Bidang energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebanyak 460 orang PNS dengan rincian yaitu Bidang Pendidikan SMA/SMK sebanyak 400 PNS dengan rincian Fungsional Pengawas 9 PNS, Fungsional Guru 362 PNS, Pelaksanaan Tata Usaha 29 PNS.

“Bidang Kehutanan sebanyak 58 PNS dengan rincian Dinas Kehutanan 32 PNS, Penyulihan Kehutanan 20 PNS, Polisi Kehutanan 6 PNS. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Sebanyak 2 PNS dengan rincian calon Insfektur Tambang sebanyak 2 PNS,” jelasnya. Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala BKN tersebut masing-masing PNS terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 secara resmi telah dilimpahkan status kepegawainnya yaitu PNS yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan SMA/SMK dan Kehutanan menjadi PNS derah Provinsi . PNS yang melaksa nakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral menjadi PNS pada Kemen trian Energi dan Sumber Daya Mineral. (ADI)

Mukhlis Hadiri Penyerahan SK Pelimpahan ASN Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Drs. Mukhlis Basri menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) BKN Tentang Pelimpahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan Kementrian di GSG Pemkab Lambar Rabu (18/01). Dalam sambutanya Mukhlis Basri menyam paikan penyerahan keputusan BKN tentang pelimpahan aparatur sipil negara yang melak sanakan urusan pemerintah bidang pendidikan SMA/SMK, bidang kehutanan, dan calon inspektur tambang, sebagai dampak dari ditetap kannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah adanya pengalihan urusan dari kabupaten/ kota ke provinsi dan kementerian. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah kabupaten wajib melaksanakan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumen tasi (P3D) yang juga diatur dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 120/253/sj tanggal 16 januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota) salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke-kementrian dan provinsi. Kemudian pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kabupaten/kota kepada kementerian ataupun provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas urusan pemerintah bidang pendidikan guru sma dan smk, bidang

kehutanan serta calon inspektur tambang. “Dengan beralihnya urusan pemerintahan ini, maka status personel, prasarana/sarana dan dokumen menjadi kewenangan penerima urusan. penerimaan dan berkurangnya urusan bidang pemerintahan akibat alih urusan tentunya berdampak pada bertambah atau berkurangnya wewenang, tugas dan tanggungjawab serta kinerja pemerintah itu sendiri. tentu hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah kabupaten lampung barat, sehingga dibutuhkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi demi meningkatkan mutu pelayanan di segala bidang urusan pemerintahan”, Jelasnya. Atas nama pribadi dan juga Pemda Lambar mengucapkan selamat, kepada para PNS yang menerima surat keputusan BKN tentang pelim pahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melak sanakan urusan pemerintah bidang pendidikan SMA/SMK, Bidang Kehutanan, dan Calon Inspektur Tambang.. Sementara itu dalam laporannya Badan Kepegawain Dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah (BKD) Lambar Drs. Ismet Inoni Menyampaikan dasar Pelimpahan PNS Bidang Pendidikan SMA/SMK Bidang Kehutanan dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Peraturan Kepala BKN No. I tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan PNS Dearh Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Keendidikan menjadi PNS Daerah Provinsi. Peraturan Kepala BKN No 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan Pengalihan PNS Derah Kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan Pemerntah Bidang

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Pemkab Lambar Gelar Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Liwa

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar pisah sambut ketua Pengadilan Negeri Liwa, di Aula Keagungan pemkab setempat, kemarin malam. “Selaku kepala Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Amiruddin atas dedikasi serta pengabdian dalam melaksanakan tugas

untuk kemajuan Pengadilan Negeri, walaupun sudah pasti ada yang senang dan ada juga yang tidak senang dalam mengambil keputusan,” kata Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri. “Kami mendoakan semoga dalam menjalan kan tugas dan tanggungjawab di tempat bertugas yang baru tetap dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Danrem 043 Gatam Silaturahmi ke Lambar

Lampung Barat, FAKTUAL - Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam) Kolonel Inf Hadi Basuki, S.Sos, MM melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang disambut wakil Bupati Lambar Drs.Makmur Azhari di Lamban Gedung Bupati Lambar, Selasa (17/01). “Kabupaten Lambar ini sejak berpisah dengan kabupaten pesibar alhamdullah semakin cepat berbenah dengan tujuan agar Lambar semakin maju dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” jelas Makmur. Sementara itu komandan korem 043/garuda hitam kolonel inf hadi basuki S.Sos MM mengatakan kedatangan Danrem ke Kabupaten Lambar hanya mau melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan silaturahmi dengan bupati dan wakil bupati serta jajarannya. Kemudian Hadi juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan kedatangan mereka, kami merasa bangga bisa hadir di kabupaten Lambar ini dalam rangka kunker sekaligus

“Khusus kepada Nyonya Amiruddin, saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini dan terima kasih atas kesetiaan mendampingi suami selama bertugas,” katanya. Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada ketua Pengadilan Negeri Liwa yang baru Ahmad Samuar dan Keluarga. “Dalam jabatan baru tentunya mempunyai ciri khas tersendiri walaupun menjabat dalam kelas yang sama pada Pengadilan Negeri, untuk itu saya berharap dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi pada semua unsur Muspida dan stake holder dan segenap elemen masyarakat kabupaten ini dan saya juga berharap dapat menjadi pembimbing dan pengarah yang baik untuk membangun Kabupaten Lambar,” tuturnya. Sementara, Ahmad Samuar mengatakan, waktu yang begitu singkat adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan memberi kesan yang mendalam. “Walaupun kami nanti bertugas di tempat yang baru , kami akan tetap ingat kota-kota di mana kami telah bertugas sebelumnya serta masyarakatnya,”kata dia. “Saya dan keluargs juga memohon maaf kepada masyarakat Lambar atas pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan.” “Kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat semoga dapat diterima dan marilah kita bekerja sama untuk menegakkan keadilan di daerah ini, tentunya bersama dengan pemerintah dan kepala pengadilan yang baru. Tanpa adanya kerja sama tentunya semua pekerjaan tidak akan berjalan lancar, mari kita jaga silaturahmi dimana pun kita berada, baik itu bersama dengan pemerintah maupun masyarakat,” ujar dia. Malam pisah sambut ketua Pengadilan Negeri Liwa dari Amiruddin kepada Ahmad Samuar itu dihadiri Wakil Bupati Lambar, Makmur Azhari, Forkompinda , Sekdakab Lambar, Nirlan, para kepala SKPD, ketua TP PKK kabupaten dan undangan lain. (ADI)

bersilaturahmi dan kunker ini merupakan kunker di beberapa kabupaten dan salah satunya adalah Lambar. Selanjutnya dia mengatakan berkaitan dengan yang di sampaikan oleh wakil Bupati pada saat memberikan sambutan yaitu berkaitan dengan.kesejahteraan daerah hal tersebut adalah tugas Pemda, “Karena tugas kami sebagai Dandrem yaitu fokus pada keamanan daerah kami menjadi tentara siap bertugas di manapun dan di harapkan untuk kerja samanya pemerintah daerah dengan kami sebagai aparat keamanan,” paparnya. Lebih lanjut Danrem mengatakan tujuan ke Lambar intinya melaksanakan silaturahmi kepada masyarakat dan Pemkab Lambar “Tugas Komando Kewilayahan adalah Bagaimana TNI Menciptakan Kondisi Keamanan yang Kondusif dan terkendali, apapun kesulitan Rakyat dalah kesulitan TNI, karena TNI anak Kandung Rakyat untuk itu kalau ada Kesulitan jangan ragu laporkan kepada aparat, “ ungkap Danrem. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

Danrem Akan Tambah Personel di Pesibar

PESISIR BARAT, FAKTUAL - Komandan Resort Militer (Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam), Kolonel Inf. Hadi Basuki melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) dalam rangka menindak lanjuti kerjasama dibidang Keamanan. Pada pertemuan tersebut Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina menjelaskan letak Geografis Pesisir Barat dan menerangkan Masterplan pusat perkantoran Pemkab Pesisir Barat serta menjelaskan tentang program unggulan kepada Danrem dan rombongan. Erlina beserta Danrem juga meninjau lokasi

pengganti Koramil 422-03 Dim 0422/Lampung Barat yang berada di Jl. Kesuma Krui Pesisir Barat, yang masuk dan terkena lokasi calon Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. “Lokasi pengganti Koramil 422-03 Krui ini lebih kurang 3 Ha ini, nantinya juga akan dibangun bangunan penggantinya pula,” jelas Erlina. Sementara Danrem mengungkapkan, bila nanti memang Kodim Pesibar sudah terbentuk, pihaknya merencanakan penambahan personel TNI yang ada di Pesibar untuk mengisi Kodim

nantinya yang baru, sehingga sendiri semakin aman dan nyaman. “Kunjungan kerja yang saya lakukan adalah salah satu program kerja dimana sebagai pejabat saya harus mengetahui dan mengenal wilayah sendiri dan Pesibar merupakan kabupaten yang paling jauh dari Kota Bandarlampung,” ujarnya. Terkait rencana pembangunan kompleks Perkantoran Bupati termasuk di dalamnya Kodim Pesibar oleh Pemkab Pesibar, pihaknya mendukung sepenuhnya program tersebut. “Saya mendukung sepenuhnya rencana

PESIBAR

pembangunan perkantoran Pemkab Pesibat, termasuk di dalamnya pembangunan Kodim yang saat ini masih bergabung dengan Lampung Barat (Lambar),” jelasnya. “Apabila sudah terbentuk Kodim di Pesibar, saya siap untuk menambahkan jumlah personel untuk mengisi kodim tersebut, sekaligus menambah jumlah aparat keamanan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat terlebih lagi Pesibar memiliki potensi pariwisata yang membutuhkan rasa aman tertib secara berkelanjutan,” tutupnya. (NAS)

DPD NasDem Pesisir Barat Dilantik

Pesisir Barat, FAKTUAL - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Lampung DR. Ir. Mustafa melantik Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Dr. Agus Istiqlal sebagai Ketua DPD NasDem Pesibar di Pantai Labuhan Jukung Krui Pesibar, Minggu (15/1) lalu. Pelantikan dihadiri jajaran pengurus DPW, DPD NasDem se-Lampung dan ribuan kader NasDem Pesisir Barat. Selain Agus Istiqlal, dilantik juga 11 DPC dan 118 ranting kabupaten setempat. Sementara itu sekretaris DPD NasDem Pesibar di jabat oleh Abdullah Hasim, dan Bendahara Ferry Senepil. DPC NasDem Pesisir Utara (Alkat Syafrilda), DPC NasDem Bengkunat (Rendi Rinaldi), DPC NasDem Way Krui (Ali Sukri, ST). DPC NasDem Krui Selatan (Syahri Alifi), DPC NasDem Lemong (Indero Bangsawan), DPC NasDem (Ngambur Faisal), DPC NasDem

Pesisir Selatan (Lekat Irawan), DPC NasDem Bengkunat Belimbing (Susanto), DPC NasDem Pesisir Tengah (Kamaruzzaman), DPC NasDem

Karya Penggawa (Ediyansyah, SIP). Dalam sambutannya Agus Istiqlal menutur kan pelantikan pengurus NasDem Pesibar menjadi harapan baru untuk mewujudkan Pesibar yang lebih baik. Apalagi di bawah kepemimpinan Ketua DPW Mustafa nasdem tentu dapat membawa ideologi perubahan untuk provinsi lampung. Ia mengajak para kader untuk menjalankan politik santun dan bisa menjadi teladan bagi partai lain maupun masyarakat. NasDem, kata dia, harus bisa menjadi pelopor yang mampu membawa perubahan bagi bangsa. “Mari kita buka cakrawala baru untuk mewujudkan Pesisirbarat yang lebih baik lagi. Para kader diharapkan bisa menciptakan terobosan-terobosan baru yang bisa membe rikan manfaat bagi masyarakat. Kader NasDem harus bisa menjadi teladan,” ungkapnya. Melalui bendera NasDem, Agus menyatakan komitmennya untuk melahirkan kader-kader berkualitas, yang mampu memiliki peran bagi masyarakat. Ia meminta agar kader NasDem di Pesibar dapat bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsi sesuai ideologi partai. “Bergabunglah dengan NasDem dengan

membawa komitmen yang baik untuk mencip takan perubahan. Bukan sekedar menjadi kader yang biasa-biasa saja dan tak mampu membuat gebrakan apapun di masyarakat,” kata dia. Sementara itu Ketua DPW NasDem Lam pung Mustafa meminta kepada seluruh kader NasDem agar dapat bekerja sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Partai NasDem, kata dia, selama ini menjadi pilihan dan wadah bagi setiap generasi untuk melakukan perubahan secara aktif bagi perbaikan bangsa ini. “Nasdem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Nasdem menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik, demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti. Saya minta kader bekerja sungguh-sugguh, tidak setengahsetengah. Terus berbuat dan berperan untuk rakyat,” pungkasnya. Dia berharap pelantikan dan semangat solidaritas DPD NasDem Pesisir Barat bisa menjadi contoh bagi pengurus DPD lainnya. Solidaritas dan kekompakan di internal partai harus dibangun semaksimal mungkin, sehingga target partai bisa di capai. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PILKADA

BENAR BERIMBANG

Edisi 403 / Tahun Ke-15 / 23 - 29 Januari 2017

LSM YKWS : Cari Pemimpin Peduli Sanitasi Pringsewu, FAKTUAL - Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, 15 Februari 2017 mendatang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) menyarankan masyarakat setempat untuk mencari pemimpin yang peduli terhadap sanitasi agar diterapkan dalam kebijakan daerah saat menjabat nantinya. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati saat menggelar diskusi panel “Mencari Bupati Peduli Sanitasi “ pada Rabu (18/1), di Aula Grojogan Sewu, Pringsewu. Kegiatan itu dihadiri oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Pringsewu tahun 2017-2022, yaitu dari pasangan calon nomor urut 1, Ardian Saputra dan Ir Hj Dewi Arimbi diwakili oleh Nur Aini tim sukses bidang sanitasi, lalu pasangan calon nomor urut 2, H Sujadi dan Dr H Fauzi dihadiri langsung oleh calon bupati H Sujadi, dan pasangan calon nomor urut 3, Siti Rahma SE dengan Edi Agus Yanto SIP dihadiri oleh calon wakil bupati Edi Agus Yanto. Menurutnya, sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang cenderung masih disepelekan. “Padahal sanitasi berkaitan erat dengan kesejahteraan dan derajat kesehatan. Namun sanitasi belum dianggap penting dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh sanitasi buruk sangat tinggi seperti ISPA, diare, DBD, cacingan dan polio,” katanya lagi. Dia mencontohkan, di Indonesia terjadi kematian bayi cukup tinggi yang diakibatkan oleh diare. Penyebab utama pada bayi dan balita adalah perilaku buang air besar semba rangan (BABS) sehingga kondisi sanitasi buruk. Febrilia menyatakan, sasaran Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu mewujudkan universal access sanitasi di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2019. Hal itu harus mengutamakan bahwa 100 persen penduduk Indonesia harus terlayani akses sanitasi yang layak diperkuat dengan payung hukum dalam penyiapan ketersediaan air minum dan sanitasi terutama untuk mengejar target universal access, yaitu Peraturan Presiden No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Ia menjelaskan pula, pada bidang sanitasi, peraturan presiden itu merupakan payung hukum instrumen perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi. Dalam pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Febrilia meng uraikan, mengacu pada aturan mengenai strategi pelaksanaan program ini, yaitu Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 dan menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan sejak bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah satu program nasional di bidang sanitasi yang bertujuan mengubah perilaku higienis dan saniter bersifat inklusif dan lintas sektoral. “Agar program sanitasi berjalan dengan sukses dan optimal, maka pemerintahan di tingkat

kabupaten juga harus selaras dengan tujuan dari pemerintahan pusat untuk program sanitasi, dari soal kelembagaan, pemberdayaan sampai tingkat pembiayaan,” katanya lagi. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2017-2022 yang akan dilaksanakan pada Februari 2017. Menurut Febrilia, visi dan misi para calon pasangan bupati dan wakil bupati Pringsewu itu banyak menitikberatkan pada pembangunan di sektor infrastruktur, ekonomi, keamanan dan pendidikan, tapi bukan berarti pembangunan di sektor lain boleh terpinggirkan, seperti program sanitasi yang sudah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan indonesia. Prioritaskan Sanitasi Tujuan kegiatan itu, kata Febrilia, adalah untuk melihat visi dan misi sanitasi dari tiga pasangan calon bupati Pringsewu. Output kegiatan diskusi panel ini adalah menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas program pasangan calon bupati dan wakil bupati 20172022, adanya komitmen dari pasangan calon kepala daerah Pringsewu untuk program sanitasi di daerah ini, serta komitmen untuk regulasi, kelembagaan dan penganggarannya. “Bupati dan wakil bupati terpilih nanti harus mampu membuat program-program kerja, kebijakan yang berhubungan dgn sanitasi,” katanya pula. Menurut dia, paparan visi dan misi dari

ketiga pasangan calon pada umumnya telah memiliki program di bidang kesehatan dan sanitasi menjadi bagian dari program tersebut. Tim dari pasangan calon nomor urut 1 menyebutkan bahwa melalui jargonnya “Pringsewu Bangkit” menitikberatkan program pembangunan di bidang pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan kesehatan. Calon bupati nomor urut 2, H Sujadi yang juga merupakan petahana (incumbent) menyampaikan bahwa program sanitasi pada era pemerintahannya telah berjalan melalui pengembangan dan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Sanitasi. Target pasangan calon nomor urut 2 Kabupaten Pringsewu 2017 tidak ada lagi buang air bersar sembarangan (BABS). Sedangkan calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 3, Edi Agus Yanto menyampai kan bahwa program sanitasi yang akan dititikberatkan adalah dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan stakeholder yang berkaitan dengan sanitasi dan penganngaran untuk bidang sanitasi, serta melibatkan NGO dan masyarakat untuk menyukseskan program sanitasi. Dua pembahas Prayudi Yusnanta MKes, akademisi dari Politeknik Kesehatan Tanjungka rang, dan Ir Bambang Pujiatmoko, Ketua Dewan Pembina YKWS dan praktisi di bidang sanitasi menyampaikan bahwa dari hasil paparan visimisi ketiga pasangan calon kepala daerah

Pringsewu secara umum telah memasukkan program kesehatan dan sanitasi masuk dalam bagian dari sektor kesehatan. Namun secara tegas belum muncul terkait target capaian dan target peningkatan budget untuk program sanitasi. Data dari YKWS menyebutkan bahwa dari seluruh 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu, hingga tahun 2017 ini masih ditemukan adanya sanitasi buruk dan perilaku buang air besar sembarangan. Sedangkan anggaran untuk program sanitasi yang masuk dalam anggaran program kesehatan hanya 2,6 persen saja. Febrilia Ekawati, Direktur Eksekutif YKWS menjelaskan bahwa perilaku BABS yang masih sering dilakukan masyarakat di desa-desa Kabupaten Pringsewu, yaitu BAB di kolam, di kebun dan di sungai. Dia juga menyatakan, masih ditemukan warga yang BABS di jamban namun saluran pembuangan di kolam dan sungai, belum ada instalasi atau septik tank untuk pembuangan akhir. ` Sarana sanitasi untuk umum juga masih minim, anggaran untuk sanitasi dan air bersih juga masih terbatas, katanya pula. “Harus ada target dari ketiga pasangan calon tersebut, siapa pun nanti yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Pringsewu, sebanyak 131 desa dan kelurahan tahun 2017 harus memiliki sanitasi layak dan sehat serta tidak BABS, dan anggaran untuk bidang sanitasi harus ditingkatkan,” katanya lagi. (RED/AN)

Forum Masyarakat Tubaba Bersatu Ajak Masyarakat tidak Golput Tubaba, FAKTUAL - Forum Masyarakat Tubaba Bersatu (FMTBB) yang juga EksPanitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten Tulangbawang Barat (P4KTB) yang beranggotakan para tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Tubaba tersebut, mengimbau dan mengharapkan seluruh warga Tubaba agar tidak golput (golongan putih) alias tidak mencoblos pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017 mendatang. FMTBB mengajak seluruh warga mas yarakat memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tulangbawang

Barat (Tubaba), langkah itu diambil demi kesuksesan pesta demokrasi pembangunan yang berkelanjutan. “Mari manfaatkan momentum Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 nanti untuk memilih pemimpin kita,” ungkap Tamhir Sabak, Sekretaris FMTBB, Rabu (18/1/2017). Ajakan tersebut diutarakan Tamhir agar masyarakat tidak menyia-nyiakan hak politik nya. Sebab, para pejuang pendiri Kabupaten Tubaba percaya bahwa, Umar Ahmad dan Fauzi Hasan merupakan pasangan yang telah membuktikan kiprah dan pengabdiannya kepada Kabupaten Tubaba selama ini.

“Karena Paslon Ter-Uji adalah calon tunggal satu-satunya di Indonesia, yang didukung oleh 100% Parpol yang ada di DPRD Tubaba, kita lanjutkan pembangunan nya di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai yang kita cintai ini, kita percayakan kepada Umar dan Fauzi, keduanya merupakan putra daerah sehingga memiliki niat baik untuk membangun Kabupaten Tubaba disegala bidang,” imbuhnya. L ‎ ebh jauh dia katakan, mendirikan Kabu paten Tubaba, menurut Tamhir, bukanlah proses dan perkara yang mudah, sehingga pihaknya merekomendasikan untuk memilih

pasangan calon yang ada, melihat keberha silan yang dirasakan sementara ini, tentu masyarakat sudah bisa menilai dan menikmati hasil pembangunan yang sudah nyata, dari kepemimpinan Umar dan Fauzi. “Walaupun Tubaba hanya satu calon, masyarakat jangan berpikir pak Umar dan Fauzi akan menang, justru kalau tidak di coblos mereka tidak akan jadi Bupati dan Wakil Bupati Tubaba, untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Tubaba Wajib datang ke TPS pada 15 Februari 2017 mendatang, untuk memberikan hak pilihnya,” tegas Tamhir. (RED)