SKM FAKTUAL EDISI 409 l 20 - 26 MARET 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

BENAR BERIMBANG

7

Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

11

HALAMAN

DPC POSPERA TUBABA SAMBANGI KEJARI TULANGBAWANG HALAMAN

STOP PERS

PEMBANGUNAN JTTS DI LAMSEL TERANCAM TERHAMBAT

PPBI PRINGSEWU GELAR BONSAI PROSPEK HALAMAN

HARGA Rp.12500,-

12

KORBAN BANJIR MESUJI MENGELUH HALAMAN

16

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

Cawa Kham Ceroboh

M

UCE NASIR

IRIS, bukan saja soal perusakan kantor Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Namun pengkapan seorang pekerja pers (jurnalisme) yang meliput kerusuhan tersebut. Kendati dilepas kembali, tetapi tindakan polisi yang bertugas mengamankan daerah tersebut mengundang pertanyaan kalangan pers di Lampung.

Betapa tidak, sang jurnalis sudah mengaku sebagai wartawan bahkan dilengkapi dengan kartu pengenal bahkan tanda pengenal, kamera, serta ponselnya dirampas. Sungguh naib, apakah ada prosedur khusus bagi kalangan pers untuk meliput suatu peristiwa?

Dan bukankah jurnalis dilindungi undang undang serta dalam menjalankan tugasnya juga berdasarkan undang undang?

Apakah mungkin salah tangkap? Apa pun itu namanya, tetap kecerobohan dan menimbulkan persoalan tersendiri. Setidaknya, privasi sang wartawan terusik karena sempat diangkut kendaraan polisi bersama tersangka pelaku perusakan kantor polsek tersebut.

Bahkan Undang Undang Pokok Pers ternodai.

Ataukah di negeri ini untuk menegakkan hukum, seseorang diperkenankan melanggar hukum? Tentu tidak, itulah gunanya profesionalisme di semua bidang atau lini. Penangkapan wartawan yang sedang meliput tersebut, secara fisik tidak mengalami kerugian.

Namun, perlakuan sang polisi jelas membawa dampak negatif terutama mental yang bersangkutan terlebih sang wartawan sempat mendapat perlakuan kasar.

Wajar jika sang jurnalis mencari keadilan dan memperjuangkan haknya di ranah hukum. Di sisi lain, peristiwa tersebut hendaknya dijadikan pelajaran berharga bahkan intropeksi dan perbaikan di kemudian hari. Jangankan meliput peristiwa perusakan kantor polsek, meliput perang saja wartawan tidak boleh ditangkap dan dibunuh.

Profesional menjadi kunci sesuatu lembaga atau institusi tertentu dalam menggapai kesuksesan. Tanpa mau memperbaiki segala kekurangan, apa yang dikerjakan bahkan diimpikan banyak pihak bakal sulit tergapai. Teliti sebelum membeli atau berpikir sebelum bertindak, merupakan pilihan bijak. Bahkan merupakan cermin sang profesional.

Bahkan canggihnya suatu peralatan atau kemegahan gedung serta apiknya peraturan, tidak akan berarti jika dijalankan dengan ceroboh. Keinginan untuk membenahi segala kekurangan termasuk kemampuan setiap individu merupakan upaya menuju profesionalisme.

Apa pun alasannya, penangkapan wartawan tersebut merupakan suatu kecerobohan dan melanggar hukum terlebih jika sang jurnalis tidak melanggar hukum. Dan sudah tentu pula hukum harus ditegakkan secara profesional. Bukankah hukum tajam bagi siapa saja yang melanggarnya?

Pada era saat ini banyak cara untuk meningkatkan profesionalisme.

Pusat latihan, physikolog, peralatan, dan sarana serta prasarana penunjang lainnya tersedia di berbagai tempat. Walaupun hanya ditangkap dan dibebaskan kembali, tindakan agresif tersebut telah mencoreng kebebasan pers. Tidak ada buruknya jika peristiwa tersebut diambil hikmahnya untuk terus memperbaiki diri di berbagai sendi kehidupan.n

l n l n l n

2

Anggota Polres Pesawaran tangkap wartawan saat meliput kerusuhan di Polsek Tegineneng Wartawan dilindungi Undang-undang lho pak !

Kisruh Pemprov vs Pemkot Terkait APBD Kota Bandarlampung dimenangkan Pemprov Ada kaitannya dengan Pilgub 2018 kah???

Permasalahan ganti rugi lahan kembali menjadi masalah dalam pembangunan tol Lampung Ini hanya masalah keterlambatan pembayaran saja, mungkin.

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Cerdas dalam Keberagaman

K

EHIDUPAN yang maje­ muk bukan persoalan mayoritas-minori­tas, tetapi hidup berdam­ pingan dan saling meng­hargai. Sentimen-senti­men mayoritas-minoritas harus dihi­lang­ kan, dan merubah mindset de­ngan sinergitas semua elemen. Peng­inte­ grasian fungsi-fungsi setiap stakehol­ der dibutuhkan dalam rangka pem­ bangunan nasional. Tersendat­nya pembangunan nasional karena perbedaan, apakah itu budaya, agama, ras, suku dan bangsa, sementara kita sama-sama berada dalam bingkai NKRI, menjadi paradoks dengan sem­boyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, transformasi cara berfikir men­jadi penting, dari primordial, chauvinism menjadi ke-Indonesian dan nusantara.

Menerima dan menghargai perbe­ da­an menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara. Kehidupan yang plural, tidak akan mampu terwujud jika toleransi tidak bersifat inheren da­lam setiap individu, dan tumbuh subur pada setiap kelompok dan golo­ngan. Dialog-dialog lintas agama, suku, ras, dan budaya menjadi sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan saling percaya. Dan pada dasar­ nya, hal-hal yang menjadi substansi dari setiap kelompok, misalnya kitab suci bagi setiap agama, harus kita hargai dan menghin­darkannya dari perdebatan dan politisasi. Menghargai bukan hanya dalam hal menerima perbedaan, tetapi puncaknya adalah ketika kita juga mampu menghargai hal esensial dari kelompok lain.

Menjaga ucapan juga harus diperhati­ kan, agar tidak merusak hubungan tersebut. Konflik akan begitu mudah dipicu, jika sumbunya berasal dari perbedaan ini.

Perbedaan-perbedaan yang esen­ sial, apakah itu bersifat ideologis ataupun kepercayaan, tidak semes­ tinya disampaikan ke ruang publik oleh salah satu pihak yang tidak

Oleh: IKHSAN YOSARIE Peneliti Laboratorium Ilmu Politik Universitas Andalas

me­nye­pakatinya. Hal seperti ini beraki­bat pengklaiman lebih tau, memben­tuk dan mempengaruhi opini publik, serta dapat menyulut kema­rahan pihak yang dikritik.

Realitas sosial politik kini perlu dilu­ ruskan, ketika mereka yang berse­ berangan paham, seenaknya saja berbicara di ruang publik seakan mereka yang paling tau, bahkan mengarah ke penafsiran. Perbedaanperbedaan demikian, semestinya disampaikan pada sebuah ruang dialog yang bersifat lintas kelompok, apakah lintas agama, suku, bangsa, dan daerah. Resolusi konflik dengan cara dialog seperti ini menjadi efektif ketimbang slow respon atau bahkan mendiamkan situasi seperti yang dilakukan pemerintah kini.

Menyadari keberagaman Negara Indonesia yang beragam, merupakan manifestasi dari banyak­ nya suku, bangsa, ras, dan agama yang membaur untuk hidup berdam­ pingan. Dan Negara Kesatuan Repu­ blik Indonesia, menjadi tingka­tan se­lanjutnya, terintegrasinya semua ele­men tersebut. Dalam skala Indone­ sia, pembauran tersebut direkatkan oleh filosofi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Suku-bangsa dari Sabang sampai Merauke, terintegrasi dan hidup rukun berdampingan dengan selaras.

Tidak ada lagi Aku, Kamu ataupun Kami, tetapi Kita, Kita bangsa Indo­ nesia.

Hal-hal prinsipil dalam tataran nilai yang dianut sebuah masyarakat, akan mereka bela jika diejek, atau dikatakan yang tidak-tidak oleh kelom­pok sosial lain. Pembelaan terhadap hal-hal prin­sipil tersebut dilatarbelakangi karena adanya nilainilai yang terkandung didalam perihal tersebut. Keberadaan nilai dalam

masyarakat yang berbu­daya tak dapat dipungkiri. Nilai men­jadi identitas suatu kelom­pok sosial, karena nilai mengakar dari kebiasaan dan kebuda­ yaan yang memiliki sejarah panjang perihal kemunculan dan pengguna­ annya dalam suatu kelompok masya­ rakat. Keberadaan­nya penting karena menjadi sesuatu yang dianut oleh masyarakat, dan menjadi pegangan mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk oleh masyarakat.

Pada dasarnya, berbicara nilai bukan persoalan salah dan benar.

Setiap kelompok sosial secara sadar mempertahakan dan mengaplikasi­ kan nilai yang mereka anggap benar.

Dalam konteks nilai, konsepsinya adalah tentang keyakinan. Benar dan salah hanya menjadi implikasi atau “kaji manurun” dari yang diyakini. Dan wujud tertinggi toleransi, ketika kita mampu menghargai halhal esen­sial kelompok lain dalam kehi­dupan masyarakat yang beragam.

Menyam­paikan sesuatu yang bukan domain kerja dan pemahamannya, menjadi perbuatan yang tidak etis.

Kritikan terhadap hal-hal yang bersifat prinsip bagi kelompok lain harus dihindari dari ruang publik, terlebih oleh mereka yang berada diluar lingkar penganut kepercayaan atau nilai tersebut. Persoalan demi­ kian harus dibuka dan dibahas dalam majelis keilmuan lintas nilai, agama, kepercayaan, suku dan bangsa, bukan didepan media atau kampanye.

Keberagaman ini harus dirawat dan dijaga, karena sangat rentan untuk “dikompori” terjadinya konflik.

Rentan terjadinya konflik, saya fikir itu wajar, karena ada nilai yang dianut oleh tiap-tiap masyarakat dalam sebuah kepercayaan. Sehingga, jika nilai-nilai tersebut di rendahkan, tent­u mereka akan turun tangan untuk membela. Nilai-nilai tersebut menjadi way of life bagi suatu kelom­ pok sosial. ***

Dewan Redaksi : Uce Nasir, Yulizar K, Iwan S, Sukarmin.SH, Nindian Saputra, Noverisman Subing, Dobur Manalu, Sidik, Rahmat Hidayat. Pemimpin Umum/Perusahaan/ Penanggung Jawab : Uce Nasir Pemimpin Redaksi : Dadang Saputra Wakil Pemimpin Perusahaan : Rahmat Hidayat, SH Redaktur : Taufik Penasehat Hukum : Ariansyah, SH Liputan Provinsi : Ebrisy: Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Muklis, Haldun Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Siahaan Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin, M.Zohir. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri julfan, Ferdiyansyah Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Sahdan Arif, Herman Biro Tulang Bawang Barat : Zainal. A (Ka. Biro), Heriyanto, Jazuli. Perwakilan Sumatera Selatan : Iskandar B. Anang (Ka.Perwakilan) Manager Keuangan : Windri Widiarti Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/ mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA 3 Sekilas Sejarah Lampung Menjadi Daerah Swatantra Tingkat I BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

S

ETELAH melalui perjuangan panjang tak mengenal lelah sekitar satu tahun terhitung dari Februari 1963 sampai Februari 1964, terutama yang dila­ kukan para pejuang yang tergabung dalam panitia Daswati I Lampung di Tanjung­ karang maupun Perwakilan Panitia Daswati I Lampung di Jakarta. Dengan bantuan/dukungan seluruh masyarakat Lampung, maka akhirnya perjuangan itu mencapai hasilnya pada tahun 1964.

Oleh Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Pe­me­rintah Pengganti Undang Undang (Peperpu) No: 3 tahun 1964, tanggal 13 Februari 1964, ditetapkan daerah Lampung menjadi Daerah Swatantra Tingkat I (Daswatil I ) Lam­ pung. Lengkapnya berdasarkan Paperpu No:3 tahun 1963, yang kemudian menjadi Undang Undang No:14 tahun 1964, maka Keresdenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjungkarang – Telukbetung. a. Dalam Bab I, Pasal 1 disebutkan, daerah Tingkat 1 Lampung Terdiri dari wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang – telukbetung yang dipisahkan dari daerah tingkat 1 Sumatera Selatan di maksud UU No.25 tahun 1959,lembaran Negara Tahun 1959 No.70. b. Dalam Bab 1, pasal 2 disebutkan Peme­ rintah Daerah Tingkat 1 Lampung berkedudukan di Tanjungkarang – Telukbetung. c. Dalam Bab 1, Pasal 3 disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) Daerah Tk 1 Lampung terdisir dari 25 orang anggota. d. Dalam Bab II, pasal 8 disebutkan pada saat UU ini berlaku bagi Daerah Tingkat 1 Lampung, oleh presiden ditunjuk pengusaha yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3), UU No.1 1957. e. Dalam Bab II, Pasal 13 disebutkan UU ini berlaku pada hari di undangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 januari 1964.

Undang Undang tersebut disahkan di Jakarta pada 23 September 1964 oleh Pd. Presiden Re­pu­blik Indonesia, Dr. Subandrio, dan diundangkan di Jakarta pada 23 september 1964 oleh Sekretaris Negara, Moch. Ikhsan (salinan UU). Untuk merealisasi adanya Daswati 1 Lampung ini, oleh Pemerintah Pusat telah ditetapkan seorang pejabat tinggi dari departemen Dalam Negeri sebagai Pd. Gubernur KDH Tingkat 1 lampung, Kusno Dhanu Upoyo, dengan surat keputusan Presiden No. 63/64, tanggal 18-12-1964. Pemerintah Daerah tingkat 1 Lampung di tahun 1964 ini, jika dilihat struktur pemerintahannya, hirakhinya adalah : Pemerintah Provinsi. Kabupaten/Kotapraja, Kecamatan dan Negeri.Mengenai keanggotaan DPRD Provinsi Lampung, sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 1964 No.Des 2/26/26-200 dan tanggal 30 Desember 1964 No. 2/28/29-24, yang kemudian disempurnakan dengan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Januari 1965 No.Des.2//1/41 dan keanggotaan ini dilengkapi dengan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Maret 1965 No. Des.2/11/46-39, sehingga seluruhnya anggota DPRD Provinsi Lampung berjumlah 35 orang.Pimpinan DPRD Provinsi Lampung yang baru saja dibentuk, dengan situasi dan kondisi ketika itu, mejalani berbagai variasi, pada saat –saat Gubernur tidak dapat hadir, maka sidang dipimpin oleh anggota tertua.

Baru pada tanggal 25 februari 1967 diadakan pemilihan sekaligus pelantikan Pimpinan DPRD-GR, yaitu : - Ketua : Kapten Syohmin ( Angkatan 45).

- Wakil Ketua : M. Nasyir Rakhman (IPKI).

- Wakil Ketua : Drs. A. Sani Juned (PGRI).

- Wakil Ketua : H.M. Mamesah (Parkindo) (data Sekwilda Tk 1 lampung”Dokumentasi data Pejabat Negara Pada prop Lampung 19451990).

Sedangkan jabatan wakil gubernur, baru

ada sejak tahun 1966 yang dijabat Nasdirsyah Zaini, MA dengan Sk Presiden No. 21/1966 tanggal 31-1-1966. Jabatan wakil gubernur ini hanya sampai tahun 1967 dan dari tahun 1967 sampai tahun 1980 tidak ada jabatan wakil gubernur. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur/ KDH Provinsi Lampung, masing – masing tanggal 15 November 1971 No. /6002/VII.I/1971

dibentuk dan disusun Daerah tingkat 1 dan Daerah tingkat II, sedang pasal 13 ayat 1 menentukan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dilihat dari segi administarasi pemerintah­ annya gubernur/KDH Provinsi Lampung dalam tugas kewajibannya menjalankan administrasi

dan tanggal 10 februari 1972 No.H/1170/1/2181/ TP/1972, sistem pemerintahan tingkat terendah yaitu negeri dihapuskan, hal itu disebabkan karena terjadi semacam dualisme dalam pemerintahan negeri itu, sehingga menimbulkan ketegangan–ketegangan.

Keadaan itu bermula dari pemekaran kecamatan–kecamatan dalam daerah Lampung, dimana kemudian ternyata ada suatu negeri yang wilayahnya meliputi dua sampai tiga kecamatan, sehingga menimbulkan keadaan, bukan camat yang mengkoordinasi kecamatan.

Di samping itu kenyataan lainnya membuktikan, bahwa adanya negeri-negeri yang mempunyai wilayah hukum yang sangat luas, sehingga pembinaan dari Pemerintah Negeri tidak dapat berjalan dengan baik dan kegiatan Pemerintah negeri hanyalah berpusat di ibukota dari Negeri itu. Dengan perkataan lain Pemerintah Negeri kurang efektif.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tanggal 23 juli 1974, tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 3. Ayat 1 disebutkan dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi

pemerintahan dibantu sekretaris daerah dan dinas–dinas daerah, sekretaris daerah ini sekaligus juga sekretaris wilayah.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Provinsi Lampung No G/148/B.11/ HK/1972, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 1972 tentang pedoman susunan Organisasi Sekretariat daerah Tingkat 1, Direktorat – direktorat, Biro –biro. Sejak berdirinya tahun 1964 sampai saat ini Provinsi Lampung telah dijabat (6) enam Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 berturut – turut sebagai berikut : 1. Kusno Dhanu Upoyo menjabat gubernur/ KDH Tk 1 Lampung dari tahun 1964-1966.

2. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam menjabat gubernur/KHDH Tk 1 Lampung dari tahun 1966-1972.

3. R. Sutiyoso menjabat gubernur/KHD Tk 1 Lampung dari tahun 1972-1978.

4. Yasir Hadibroto menjabat gubernur/ KDH Tk 1 Lampung dari tahun 1978-1988.

5. Poejono Prayoto menjabat gubernur/ KDH Tk 1 Lampung dari tahun 1988-1998.

6. Oemarsono menjabat gubernur//KDH Tk 1 Lampung dari tahun 1998 – 2003.

Yayasan Pejuang Lahirnya Provinsi Lampung 1964 PELAKU sejarah pejuang berdirinya Provinsi Lampung serta para ahli waris sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya terhadap pembentukan tim koordinasi penyusunan sejarah pembentukan Provinsi Lampung, dalam hal ini dituangkan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung No. G/252/ IV.03/HK/2001. Agar penyusunan sejarah provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lancar dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaannya dapat terkoordinasi serta perlunya melibatkan pihak – pihak dan instansi serta lembaga terkait.

Dalam menghimpun data dan konsultasi dokumen sejarah pembentukan Provinsi Lampung tersebut, perlunya narasumber yang betul – betul mengetahui permasalahan, apalagi memang sebagai pelaku sejarah sehingga akan menimbulkan kerancuan.

Dapat disadari bersama peristiwa tersebut selama ini tidak pernah terangkat kepermukaan, bahkan tenggelam puluhan tahun lamannya, maka sebagai pelaku sejarah dan para ahli waris pelaku sejarah mengangkat kembali peristiwa yang lama tenggelam dan berusaha mengumpulkan kembali dokumen bersejarah tersebut mengingat pentingnya guna untuk menambah dokumen bersejarah Provinsi Lampung, mengingatkan kembali pada peristiwa bersejarah tiga puluh tujuh tahun lalu. Setelah mufakat, pelaku sejarahh dan para ahli waris pelaku sejarah mendirikan yayasan yang diberi nama “Yayasan Pejuang Lahirnya Provinsi Lampung 1964” dihadapan Notaris, Imran Ma’aruf,SH, di Bandarlampung.

Maksud dan tujuan yayasan tersebut tercapai persatuan dan kesatuan yang tentram kokoh abadi, sejahtera dan harmonis dalam suatu wadah organisasi/yayasan, serta mengangkat harkat dan martabat para ahli waris pelaku sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Pengurus Yayasan yang terdiri dari : Ketua A. Zaini, Wk. Ketua 1 : Ch. Olan Natsir, Sekretaris : Homsan Hilali. N, Wk. Sek : Drs. Pery Paladin, Bendahara : Lydia Andriati Adam. Dalam waktu dekat ini akan menyusun program kerja serta menyusun anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

(TIM)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

BANDARLAMPUNG

4

Ridho Ficardo Dapat Penghargaan Penanganan Konflik Sosial Bandarlampung, FAKTUAL - Lantaran dinilai mampu menangani konflik sosial tingkat provinsi se-Indonesia, Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo menerima penghargaan terbaik pertama dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan diberikan langsung Mendagri, Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2017, di Jakarta,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung, Bayana, kemarin.

Menurut dia, dalam penilaian Kementerian Dalam Negeri, gubernur Lampung dinyatakan telah berhasil membentuk dan menjalankan tim terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.

Tim tersebut telah secara baik berkoordinasi bersama dengan komponen di daerah baik TNI/ Polri, BIN, dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi dan mengan­tisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut gubernur Lampung didaulat untuk memberikan pemaparan tentang operasional dan tata kelola Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung, ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu mengatakan, kunci dari penanganan konflik sosial ada pada koordinasi dan pendeteksian sejak dini gejala kerawanan sosial yang akan menyebabkan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Menurut dia, kendati ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab Polri/TNI, namun koordinasi berperan sangat penting bagi mencegah, meredam, dan menanggulangi konflik sosial tidak terus berkembang dan berkelanjutan.

Selain itu, Kemendagri juga akan terus membangun serta memberikan dukungan melalui tata kelola pemerintahan pusat yang akan disinergikan kebijakan pemerintah daerah, agar penanganan konflik sosial dapat berjalan efektif, katanya.

Pemerintah daerah, katanya, juga harus tetap

terus memperhatikan aspek budaya atau kebiasaan di suatu daerah melalui komunikasi bersama dengan tokoh-tokoh adat, agar tercipta keharmonisan dengan menjaga adat istiadat budaya dalam muatan lokal.

Dia mengatakan, keragaman dan kemaje­ mukan antarsuku bangsa ini menjadi perhatian

Pelajar SMA dan SMK Lampung Magang di Jepang Bandarlampung, FAKTUAL - Beberapa pelajar sekolah tingkat menengah atas dan kejuruan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung bakal mengikuti program magang ke Jepang.

Provinsi Lampung berkomitmen meningkat­ kan dan mengembangkan keterampilan pelajar Lampung melalui program magang di Negeri Sakura, Jepang,” kata Asisten Bidang Pemerin­ tahan dan Kesra Setprov Lampung, Heri Suliyanto, kemarin.

Menurut dia, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan pelajar di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait akan menyeleng­ garakan program magang tersebut.

Program magang ke Jepang tersebut khusus pelajar SMA/SMK di Provinsi Lampung, katanya.

Program pemagangan tersebut telah dibicarakan langsung Presiden Direktur IM Japan Mr. Yanagisawa dengan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri awal Februari lalu,” ujar dia.

Dia bedrharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan program magang ke Jepang tersebut mulai dari mem­ bantu pembiayaan dalam proses perekrutan sampai dengan pemberangkatan peserta magang Jepang ke Jakarta.

“Kami menyadari arti magang bagi para pelajar di Provinsi Lampung. Apalagi saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana persaingan menjadi lebih ketat,” katanya.

“Saya berharap berharap kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan para pelajar untuk menambah wawasan sebanyak-banyak dan kemudian diterapkan di tanah air,” katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung menyadari begitu besar manfaat yang diperoleh dari adanya program magang Jepang yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan teknik di perusahaan, dan diharapkan ketika kembali ke tanah air dapat membantu membangun industri di Indonesia dan merubah sikap dan etos kerja agar lebih produktif, katatnya.

Sementara itu, Direktur Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili M, Saleh mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja, pemagangan adalah bagian dari pelatihan kerja untuk memperoleh keterampilan dan kompetisi sebagai modal dalam membangun karir di dunia kerja atau dunia usaha.

Program pemagangan ini dibuka karena tingginya animo masyarakat terhadap pentingnya pemagangan dalam membangun karier di dunia kerja nantinya, bahkan program pemagangan ini juga telah dilakukan provinsi lainnya di Indonesia, katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung, Yusuf Kohar menghimbau kepada kepala sekolah SMA/SMK agar mempersiapkan siswa/siswa untuk lebih mempelajari dan memperdalam bahasa Jepang sebagai syarat utama dapat mengikuti seleksi magang.

“Sehingga pelajar kita memiliki modal dasar ketika melakukan pemagangan di Jepang,” ujar Wakil Wali Kota Bandarlampung itu. (RED)

bersama. Diperlukan pula koordinasi antar­ wilayah satu sama lain, penanganannya juga mungkin berbeda satu sama lain.

Namun, pihaknya bersama intansi terkait lainnya bisa merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat digunakan untuk menang­ gulangi dan mencegah konflik sosial, selain

untuk melakukan deteksi dini, karena perkem­ bangan serta dinamika di masyarakat tidak hanya terjadi per hari tetapi per detik.

“Saya berpesan kepada kepala daerah yang hadir, ke depan kiranya dapat ditambahkan jumlah anggaran yang diperuntukkan penang­ gulangan konflik sosial,” ujarnya.(RED)

Ridho Canangkan Distribusi Pupuk Sistem Billing Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo secara resmi mencanangkan distribusi pupuk berpola billing system di Provinsi Lampung. Penca­ nangan berlangsung, Selasa (14/3) di Bank Lampung Cabang Metro.

Ridho Ficardo mengatakan, dalam rangka mengatasi permasalahan terutama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung, seluruh jajaran Instansi terkait di Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk mensukseskan pendistribusian pupuk bersubsidi, yakni Pola Billing System Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Dimana uji coba Pola Billing System Penyaluran Pupuk Bersubsidi ini telah dilakukan di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang diresmikan pada 6 April 2016.

“Diharapkan dengan Pola Billing Sistem ini dapat menjaga kestabilan Harga Eceran tertinggi (HET) dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pupuk untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pupuk. Selain itu pola ini memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam hal pemenuhan pencapaian tujuan 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, tempat, dan harga,” ujarnya.

Dia mengatakan, penebusan pupuk denganBilling System segera dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota yang akan dimulai pada Musim Tanan April – September 2017 secara bertahap di setiap kabupaten/kota sampai dapat dilaksanakan

di seluruh Kecamatan di Provinsi Lampung.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Produsen pupuk bersubsidi, para distributor dan kios pengecer guna kelancaran pelaksanaan penebusan pupuk bersubsidi melalui Billing System di Provinsi Lampung,” katanya.

Pjs. Direktur Utama PT.Bank Lampung Purwantari Budiman mengatakan, kredit yang diberikan kepada petani untuk pene­ busan pupuk bersubsidi diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan produktifitas dan setiap petani akan mendaptkan kredit dari PT. Bank Lampung yang akan di cover pertanggung asuransi kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, PT. Bank Lampung juga berte­ rima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang sudah mengamanatkan PT. Bank Lampung sebagai yang dipercaya untuk Bank pelaksana program tersebut.

“Segenap PT.Bank Lampung berterimakasih kepada Pemerintah Daerah, para nasabah, pelaku bisnis, serta stakeholder lainnya atas dukungannya selama ini sehingga PT. Bank Lampung dipercaya menjadi Bank pelaksana pola Billing System distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung dengan harapan Provinsi Lampung kedepan menjadi basis ketahanan pangan dan destinasi argo wisata sekaligus salah satu Provinsi yang dapat memberikan kontribusi terbesar dalam upaya pemerintah menuju kedaulatan pangan,”ujarnya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017 Bandarlampung, FAKTUAL - Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri menjadi inspektur upacara HUT Provinsi Lampung, dihadiri Forkopimda Provinsi Lampung, sekdaprov, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, seluruh pejabat eselon II, III, IV serta undangan, dan peserta upacara yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, pelajar, di Lapangan Korpri, kemarin.

Karo Humas dan Protokol Bayana menerang­ kan, upacara diawali pembacaan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedy Afrizal. Sejalan dengan tema HUT Provinsi Lampung ke53 tahun 2017, yaitu: “Kreativitas, Inovasi dan Kerja Nyata untuk Lampung maju dan Sejahtera”.

“Tema ini menggugah kesadaran kita semua, bahwa untuk mesejahterakan masyarakat dan memajukan Provinsi Lampung, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, diperlukan kerja nyata, inovasi dan kreativas kita semua, tidak hanya sebagai aparatur pemerintah, tetapi juga stake holder terkait dan seluruh lapisan masya­ rakat memiliki tanggungjawab yang sama sesuai dengan profesi yang dimiliki,” kata Bachtiar.

Dia mengajak masyarakat Provinsi Lampung menyatukan langkah dan tekad untuk memajukan Provinsi Lampung, karena ke depan tantangan pembangunan semakin komplek.

Bersamaan upacara tersebut Pemerintah Provinsi Lampung memberikan secara simbolis kartu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi tenaga Kontrak di Iingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah terus berupaya memberikan perhatian serius bagi kesejahteraan aparatur sipil negara termasuk tenaga kontrak.

Pada 2016, Pemerintah Provinsi Lampung sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kemudian pada tahun 2017juga telah dilaksanakan kenaikan penghasilan yang semula Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,8 juta.

“Semoga dengan adanya kenaikan gaji, Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM, dapat terus meningkatkan kinerja Tenaga Kontrak dilingku­ ngan Pemerintah Provinsi Lampung. Karena tidak dipungkiri mereka juga memiliki andil

5

Wagub Pimpin Upacara HUT Provinsi Lampung

dalam membantu tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki,” ujarnya.

Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah menambahkan HUT Provinsi Lampung ini bertepatan juga dengan Hari Jadi

ke-43 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung. Untuk itu, Pemerintah Provinsi berharap HUT PPNI dapat memberikan kontribusi dan bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung yang sehat dan sejahtera. Usai upacara

Keberatan Wali Kota Bandarlampung Ditolak Bandarlampung, FAKTUAL - Keberatan wali kota Bandarlampung terkait kebijakan umum anggaran beberapa program tidak dikabulkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, kemarin.

Menurut dia, sekitar 17 program atau kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen RKPD pada beberapa organisasi perangkat daerah Kota Bandarlampung, tetapi tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2017, sehingga kegiatan tersebut dibatalkan.

Pembatalan itu, kata dia, sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/ VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Perda Kota Bandarlampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017.

Dia mengatakan, pendapat Mendagri tidak mengabulkan keberatan wali kota Bandarlampung dan materi muatan Keputusan Gubernur Nomor G/29/VI.02/HK/2017 juga dibatalkan.

Karena itu, Pemkot Bandarlampung harus melakukan penyesuaian besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekira 11,3 persen dilihat dari rata-rata pertumbuhan PAD. Apabila dikaitkan dengan realisasi penerimaan APBD Kota Bandarlampung tahun 2016, maka diproyeksikan PAD 2017 sekira Rp504 miliar, katanya.

Mengenai realisasi penerimaan, dia mengatakan, Pemkot Bandarlampung harus melakukan pengurangan pada pos dana perimbangan bagi hasil sumber daya alam, sekira Rp6,160 miliar, sehingga pemkot harus menyesuaikan pos belanjanya.

Menurut dia, hal tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017.

Keberatan wali kota Bandarlampung terhadap penganggaran tempat penjualan minuman beralkohol juga tidak dikabulkan. Karena Pemkot belum melakukan penyesuaian terhadap Perda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dibatalkan dengan Keputusan gubernur Lampung Nomor G/440/B.III/HK/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Selanjutnya materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 tetap berlaku.

Mendagri juga tidak mengabulkan keberatan wali kota Bandarlampung terkait Belanja Hibah dan Bansos, yakni hibah terhadap badan/lembaga/organisasi pemerintah,

BOP Paud masyarakat/swasta Rp62,7 miliar.

Kemudian, bantuan sosial Rp13,1 miliar dan hibah barang/jasa yang akan Diserahkan Kepada masyarakat/ pihak ketiga sebesar Rp54,7 miliar.

Keberatan wali kota terkait penganggaran perjalanan dinas dan belanja modal pada beberapa OPD juga tidak dikabulkan. Termasuk pula penyediaan anggaran belanja yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, yakni ditinjau dari aspek indikator, tolokukur dan target kinerja.

Penyediaan anggaran perlengkapan seragam PNS guru dan non PNS guru Rp4,46 miliar juga tidak dikabulkan.

Hal ini mengingat guru SMK/SMA telah diserahterimakan kepada pemerintah provinsi, berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ujarnya.

Keberatan wali kota terhadap kegiatan penyediaan dana pendidikan siswa bina lingkungan berprestasi ke PTN/SMA/SMK sekira Rp39,7 miliar juga tidak dikabulkan.

Kegiatan tersebut dilarang untuk dianggarkan karena bukan merupakan kewenangan Pemkot Bandarlampung, yakni mengacu UU Nomor 23 tahun 2014.

Wali Kota Bandarlampung juga tidak dapat melakukan proses peminjaman kepada lembaga peminjaman, yakni selama belum memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan-undangan. Selain itu keberatan wali kota tidak dikabulkan terhadap penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah.

Menurutnya, Pemkot Bandarlampung dapat menganggarkan kembali pada kelompok belanja langsung, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja pada SKPD, yaitu berkenaan bagi pembayaran kewajiban pada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diserahterimakan sekira Rp149 miliar.

Pembayaran pokok pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16 miliar.

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 188.4418-2399 tahun 2017 pada diktum kedua dan ketiga, wali kota Bandarlampung hendaknya segera melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Bandarlampung tentang Penjabaran APBD tahun 2017.

Hal tersebut guna menghindari adanya kekosongan hukum terkait pelaksanaan APBD TA 2017 di Kota Bandarlampung. Selanjutnya wali kota menyampaikan perubahan Peraturan Wali Kota Bandarlampung tentang Penjabaran APBD tahun 2017 kepada DPRD Kota Bandar­ lampung, untuk dimuat dalam Perda Kota Bandarlampung tentang Perubahan APBD tahun 2017, kata dia. (RED)

wakil gubernur dan Forkopimda meninjau Bazar berbagai macam produk olahan dan unggulan Provinsi Lampung dengan harga terjangkau bertempat dihalaman Kantor Gubernur Lampung.

(RED)

Pemkot Dukung Pemberian Asuransi Nelayan Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Kota Bandarlampung mendukung pemberian asuransi bagi nelayan, yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saya sangat mendukung dengan pemberian asuransi bagi nelayan, sebab aktivitas pekerjaan mereka sangat membahayakan,” kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN di Bandarlampung, kemarin.

Menurut dia, jika memerlukan bantuan pemerintah daerah untuk mendata nelayan pihaknya siap melaksanakan..

Pemerintah daerah, kata dia, 1000 persen mendukung program tersebut sebab apabila ada kecelakaan di tengah laut keluarga yang ditinggal akan terjamin.

Keluarga yang ditinggalkan suaminya saat bekerja di tengah laut akan terjamin hidupnya, kata dia.

Dia mengatakan, jika diberikan asuransi setidaknya harus gratis mengingat pendapatan nelayan saat ini tidak menentu.

“Jika gratis sangat bagus, kita ketahui pendapatan nelayan sangat tidak menentu,” ujarnya.

Menurutnya, program yang seperti itu diperlukan untuk keberlangsungan hidup para keluarga nelayan yang ditinggal mati suaminya saat melaut.

Program tersebut harus terealisasikan dengan tepat sasaran sehingga nelayan bisa merasakan langsung, katanya.

Perlu diketahui, KKP memberikan asuransi untuk nelayan kecil dengan kapal ukuran di bawah 10 gross ton (GT), sesuai amanah Undang Undang (UU) Nomor: 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, sedangkan untuk Anak Buah Kapal (ABK) ada asuransi dari perusahaan atau perorangan pemilik kapal.

Asuransi ini melindungi nelayan dari kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan, berupa uang pertanggungan untuk kematian senilai Rp200 juta, cacat tetap Rp100 juta, dan biaya pengobatan Rp20 juta.

KKP juga mengalokasikan anggaran senilai Rp175 miliar guna membayar premi asuransi untuk satu juta nelayan selama setahun pertama, atau turun dari anggaran semula Rp250 miliar, karena kementerian telah menanggung seluruh premi sehingga nelayan tidak perlu membayar premi lagi.(RED)

FAKTUAL

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

KPU Pringsewu Gelar Pleno Penetapan Hasil Pilkada Pringsewu, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu menggelar pleno penetapan hasil pilihan kepala daerah setempat yang diikuti tiga pasangan, Ardian dan Arimbi, Sujadi dan Fauzi, dan Siti Rahma dan Edi Agusyanto, di aula kantor KPU tersebut, kemarin.

Ketua KPU Pringsewu, Handoyo mengatakan, berdasarkan hasil pe­mung­ utan suara (Pilkada) pada 15 Fabruari lalu, pasangan urut dua Sujadi dan Fauzi memperoleh suara terbanyak.

Menurut dia, sebelum pleno ditetapkan, KPU harus menempuh beberapa tahap termasuk menunggu jika ada pengajuan sengketa penghitu­ n gan suara ke Mahkamah Agung (MA) pada 8-10 Maret..

“Saya menyarankan kepada pihak yang menang jangan terlalu berlabihan untuk merayakan kemenanganya kare­ na masih banyak yang harus disele­saikan dalam membangun Pringsewu, kepada pihak yang belum menang bersabar karena semua itu sudah diatur Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

“Dengan ini saya sebagai ketua KPU menetapkan Sujadi dan Fauzi sebagai pasangan calon terpilih. Dite­tapkan

tanggal 15 Maret 2017 oleh ketua KPU Handoyo,” katanya.

Serahkan ke DPRD KPU Pringsewu menyerahkan hasil penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Sujadi-Fauzi, ke DPRD setempat,untuk diteruskan ke gubernur guna pelantikan, kemarin.

Penyerahan itu dipimpin langsung Ketua KPU setempat, Andreas Andoyo dan empat komisioner lainnya, dan diterima Wakil Ketua DPRD Pringsewu, Sagang Nainggolan didampingi Sekretaris DPRD, Budi Hariyanto.

Menurut Andreas, penyerahan hasil pleno penetapan paslon terpilih dalam pilkada beberapa waktu lalu merupakan bagian dari tahapan pilkada.

“Sekarang sudah menjadi kewena­ngan DPRD untuk meneruskan proses usulan pelantikan melalui gubernur,” katanya.

Sementara Sagang Nainggolan menyatakan, setelah menerima hasil pleno penetapan paslon terpilih, dewan akan langsung menggelar rapat paripur­ na pengumuman penetapan paslon terpilih pada Senin (20/3/2017) menda­ tang.

Usai rapat paripurna, pada Selasa (21/3) pimpinan dewan bersama sekwan akan langsung menyampaikan hasil penetapan paslon terpilih ke gubernur.

Dia optimistis pelantikan paslon terpilih bisa

dilaksanakan medio Mei 2017. “Mudah-mudahan pelantikan bisa dilaksanakan Mei sesuai kalender mendagri,” katanya.

(PRI)

Sekdaprov Hadiri Musrenbang Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, memberikan arahan kepada para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pringsewu di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu, baru-baru ini.

“Pada moment yang penting ini, saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah wajib dan senantiasa mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang (mindset) dan pola tindak bersama, untuk mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran pembangunan nasional perlu dijabarkan seluruh jenjang pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan pemahaman yang demikian, dapat pula saya nyatakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk di dalamnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, akan dapat tercapai apabila terdapat kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan,” kata Sutono.

Kegiatan itu, katanya, mengacu pada Undang Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenang­ annya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Musrenbang, merupakan

perwu­judan dari pendekatan partisipatif, bottom-up dan top-down dalam tahapanproses perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai wahana interaksi antarpihak, yang secara langsung atau tidak langsung akan

memperoleh manfaat atau dampak dari program/ kegiatan pembangunan daerah; hasil pelaksanaan dari forum ini hendaknya tak luput dari pentingnya merumuskan dan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi Lampung dan mendukung kebijakan pembangunan nasional, katanya.

“Saya berharap pemerintah provinsi memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada, termasuk kemampuan keuangan daerah, pengembangan sumberdaya, kondisi sosial masyarakat dan sebagainya. Oleh karenanya diperlukan upaya dan kerja keras bersama, dari semua pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan,” katanya.

“Kepada seluruh masyarakat, saya berharap dukunglah pemimpin yang ada, beri kesempatan untuk berkarya, lakukan koreksi positif, dan ciptakan suasana yang kondusif. Perlu untuk dipahami, apa yang dilakukan pemerintah akan menjadi ringan bila kita sejalan, saling bergandengan tangan,” ujarnya.

Menurut Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung, Heriyansyah, hadir dalam kesempatan tersebut Penjabat Bupati Pringsewu, Yudha Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, H.Ilyasa, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dessy Romas, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Edi Yanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Budiman serta para peserta Musrenbang yang diikuti para pejabat eselon di di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan stake holder terkait.

(PRI)

Pemkab Pesawaran Adakan Pra Musrenbang Gedongtataan, FAKTUAL - Kegiatan Pra Musrenbang RKPD tahun 2017 meru­ pakan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pem­ bangunan Daerah kabupaten Pesawaran tahun 2018.

“Kegiatan pra musrenbang ini mem­ punyai arti yang sangat penting bagi pem­bangunan Kabupaten Pesawaran, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang akan datang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Sekda

Pesawaran, Kesuma Dewangsa, saat membuka Pra Musrembang, kemarin.

Acara itu juga bertujuan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

“Kemudian mengklarifikasi usulan pro­ gram dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah, Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, dan setelah itu menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” katanya.

Dia mengatakan, dalam dokumen perencanaan tahun ke- 2, RKPD pada

tahun 2018 merupakan salah satu RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016-2021.

“Hal ini juga merupakan momentum yang strategis untuk terus memacu pencapaian target dan sasaran pembangunan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang maju, makmur dan sejahtera,” ujarnya.

“Hal ini juga sebagai acuan dalam menyusun program anggaran tahun 2018, maka dari itu pemda telah menyusun skala prioritas pembangunan, dengan melakukan penajaman prioritas-prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran pada 2018,” katanya.

Menurutnya, prioritas tersebut adalah

program program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, salah satunya seperti peningkatan infrakstruktur.

“Konektivitas wilayah, serta pengem­ bangan perumahan dan permukiman, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembinaan mental,” katanya.

Dia mengatakan, peningkatan penye­ lenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta perwujudan desa tangguh dan mandiri, pengembangan dunia usaha dan pari­ wisata, serta peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017 Pringsewu,FAKTUAL - Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Pringsewu menggelar pameran Bonsai Prospek 2017, diikuti sekitar 100 tanaman dari 70 kolektor dengan berbagai jenis dan bentuk. Panitia menyediakan piagam dan tropi bagi para pemenang.

Kegiatan itu berlangsung 15 hingga 21 Maret 2017 di pelataran parkir RM. Famili Raya, Jalan Lintas Barat Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu.

Ketua PPBI Cabang Pringsewu,Sukiman menjelaskan, saat ini terdapat 50 orang kolektor yang tergabung di PPBI Pringsewu. Sedang maksut dan tujuan pihaknya menggelar pameran tanaman bonsai, selain menghidupkan kembali wadah para penggemar bonsai di Pringsewu juga menghibur kepada masyarakat Pringsewu kususnya pecinta bonsai.

Juga untuk mendidik kepada masyarakat umum, karena dengan melihat tanaman bonsai yang menarik, antik, arsisitik dan langka itu akan lebih memahami dan mengetahui tentang bonsai yang sebenarnya. “Sehingga nantinya akan menjadi lebih mencintai terhadap tanaman kerdil yang antik tersebut, “ujarnya.

Di samping itu dapat mengajari dan mengajak para genereasi muda untuk berpikir positif dan kreatif melalui bagaimana cara membuat dan mengolah tanaman bonsai hingga menjadi seni. ”Setidaknya dengan kesibukan memelihara dan merawat bonsai, maka dapat menghindari generasi muda dari pengaruh negatif seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

Menurut dia, di sisi lain melalui budidaya bonsai dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat petani bonsai. Sebab tanaman bonsai bukan saja mempunyai nilai seni tinggi tetapi nilai jual juga cukup menjanjikan karena mahal.

Hal ini dapat membantu Pemerintah Daerah Pringsewu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan juga melestarikan lingkungan hidup demi mewujudkan Pringsewu yang hijau, katanya.

Dia mengatakan, pameran itu sebenarnya menghidupkan kembali para pecinta bonsai yang ada di Pringsewu. Sebab sejak 1990, Pringsewu merupakan kiblatnya bonsai di Provinsi Lampung. “Mudah-mudahan ajang ini akan kami gelar setiap tahun dan lebih besar dan meriah lagi. Namun kami butuh dukungan dan bantuan dari pemkab Pringsewu,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Samsir Kasim memberi apresiasi dengan kegiatan tersebut. Sebab setidaknya membantu Pemerintah Daerah Pringsewu mengundang masyarakat dari daerah lain untuk datang.

“Pringsewu tidak memiliki wisata laut, namun demikian kini di Pringsewu sudah tercatat 13 destinasi wisata yang sudah di SK-kan bupati beberapa waktu lalu.Dengan harapan adanya

7

PPBI Pringsewu Gelar Bonsai Prospek

pameran bonsai ini selain menjadi daya tarik wisata yang datang, juga meningkatkan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Samsir Kasim mengatakan, pihaknya ke depan akan mencoba melakukan pembinaan kepada kelompok pencinta dan penggemar

KPRI Beguai Sewu Adakan RAT Pringsewu, FAKTUAL - KPRI Beguai Sewu menggelar rapat anggota tahunan (RAT) VII tahun buku 2016, di SDN 3,Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan dihadiri 1734 peserta dari Dinas Pendidikan setempat yang tersebar di sembilan kecamatan.

Kadis Pendidikan dan Kebuda­ yaan Pringsewu, H.Tri Prawoto mengatakan, dibentuknya koperasi itu merupakan kebutuhan semua dan mempermudah menjalin silaturahmi antaranggota yang merupakan tenaga pendidik dan dapat terlayani dengan baik,dan tentunya kesejahteraan untuk semuanya terutama kebutuhan para guru.

KPRI Beguai Pringsewu dalam menumbuhkembangkan kehidup­ an bermasyarakat di jajaran Disdik untuk kesejahteraan PNS khusus para guru di Pringsewu.

“Saya berharap koperasi diting­ katkan dengan baik agar berjalan lancar harus ada dukungan keber­ samaan antara pengurus dan anggota,” katanya.

Dia mengajak para pengurus dan anggota kopersi menjaga kebersamaan yang sudah berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kadis Koperindag Kabupaten Pringsewu,Maryati,yang diwakili Sekertarisnya, Nang Abidin Hasan mengatakan, kegiatan itu merupakan wujud kekompakan para anggota dengan para pengurus.

Dinas Koperindag, kata dia, mempunyai banyak program juga akan menambah modal koperasi, supaya lebih meningkatkan pelayanan kepada para anggota yang semakin banyak.

Sementara itu, Ketua KPRI Beguai Sewu, M. Ridwan mengatakan, untuk memenuhi kewajiban, pengurus koperasi setiap akhir tahun buku wajib melaporkan kepada rapat anggota mengenai segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, di antaranya keadaan anggota yang masih aktif s/d tanggal 31-12-2016 sekira 1754 yang tersebar di sembilan kecamatan.

Untuk permodalan s/d tanggal 31-122016, aset KPRI Beguai Sewu sudah mencapai Rp 20 miliar adapun modal sendiri (kekayaan bersih) s/d tanggal 3112-2016, setoran pokok (SP) Rp 175.400.000,simpanan wajib Rp 5.049.766.000, cadangan koperasi Rp 2.130.239.428, donasi Rp 4000.000, jumlah sendiri Rp 7.359.405.428, unit usaha yang dilaksanakan KPRI selama tahun buku 2016 masih usaha simpan pinjam (USP) dan penyaluran barang-barang pesenan anggota. (MADE)

bonsai di Pringsewu melalui Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP). “Nanti akan kami upayakan untuk membinanya,” katanya. (PRI)

Dispora Pringsewu Gelar Seleksi Pengibar Bendera Pringsewu, FAKTUAL - Sebagai upaya mempersiapkan pengimbar bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dispora Kabupaten Pringsewu mulai 29 Maret menyeleksi siswa SMA/SMK yang ada di kabupaten tersebut.

Menurut Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat, Sukarman, kemarin, mengatakan untuk pengibar bendera harus diseleksi sebaik mungkin, agar tidak terjadi kesalahan.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan secara ketat dan sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa serta criteria kesehatan, fisik, cerdas, berprestasi, tinggi badan untuk perempuan 160 cm, laki-laki 165 cm, izin orang tua, dan berke­ bangsaan Indo­nesia.

“Kegiatan ini khusus untuk siswa yang duduk kelas 10 dan 11. Untuk kelas 12 kami larang karena mereka seben­ tar lagi menghadapi ujian sekolah,” katanya.

“Harapan saya, jadi­ lah siswa-siswi yang berpertasi yang bisa membanggakan orang tua dan mampu mem­ bawa nama baik su­ atu daer­ ah,” kata dia.(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017 Lampung Timur, FAKTUAL - Untuk perdana, Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi warga penerima sasaran di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

Sesuai surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-12/MENKO/PMK/II/2017 tentang Penetapan Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Provinsi Lampung Tahun 2017, Kabupaten Lampung Timur mendapatkan alokasi sebanyak 94.004 KK penerima rastra untuk setiap bulan dalam satu tahun, kata Arly Rasyid, kabag Humas Pemkab setempat, kemarin.

Dia mengatakan, melalui Program Rastra tersebut, setiap kepala keluarga akan mendapatkan jatah 15 kg/bulan dengan uang tebusan Rp1.600/ kg.

“Jadi untuk mendapatkan beras sejumlah 15 kg tersebut, keluarga penerima manfaat cukup dengan memberikan uang tebusan Rp24 ribu saja,” katanya.

Peluncuran penyerahan perdana rastra Provinsi Lampung telah dilaksanakan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo di halaman Balai Benih, Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Menurut Ridho, sejumlah kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung yang berhasil diraih, di antaranya dari Indeks Ketahanan Nasional yang tertinggi se-Pulau Sumatera atau peringkat ke-6 secara nasional.

“Saya sampaikan kerja keras kita selama ini berhasil. Kalau di Lampung sepertinya pem­ bangunan dinilai jalan di tempat, tapi penilaian masyarakat luar Lampung mereka menilai kemajuan di Lampung luar biasa, nanti saya sebutkan,” katanya.

Peluncuran penyerahan perdana Rastra itu kepada 15 kepala keluarga perwakilan dari 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung menerima penyaluran beras bersubsidi dan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) secara simbolis dari Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah ini, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Dia mengatakan, kemajuan pembangunan di Lampung yang berhasil dicapai, pertama secara nasional Indeks Daya Saing Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari peringkat 25 menjadi peringkat 18, kemudian Indeks Ketahanan Nasional menempati urutan tertinggi se-Sumatera atau ke-6 secara nasional.

Selanjutnya, kata dia, Provinsi Lampung adalah daerah terbaik dalam penanganan konflik secara nasional. “Saya ucapkan terima kasih kepada bupati dan wali kota juga TNI dan Polri yang memberi kesejukan menjaga kondusivitas wilayah Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,15 persen, berada di atas rata-rata nasional, dan penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir lebih cepat dibandingkan nasional (Lampung 0,35 persen, nasional 0,26 persen) dan berkontribusi sebesar 10,08 persen terhadap perekonomian Sumatera (terbesar ke-4 setelah Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan).

Dia mengatakan, peningkatan produksi padi dari 3,6 juta ton pada tahun 2015, tahun 2016 mencapai 4,3 juta ton gabah kering giling (GKG).

Sedangkan tahun 2017, Lampung menargetkan produksi padi sebesar 4.401.188 ton GKG.

8

Pemprov Serahkan Rastra di Lamtim Wakil Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari mengata­ kan, pemkab setempat terus berupaya mengen­ taskan kemiskinan melalui inovasi programprogram yang bertujuan menyejahte­rakan masyarakatnya.

“Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menempuh berbagai program dengan menempatkan masyarakat sebagai agen pembangunan,” katanya.

Dia meminta dukungan gubernur Lampung untuk memajukan daerahnya. Dia pun meng­ apresiasi digelar peluncuran perdana penyaluran beras bersubsidi dan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang digelar di wilayahnya.

Sejumlah pejabat turut menyertai Ridho ber­kun­jung ke Lamtim, di antaranya Wakil Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari, Wali Kota Metro, Pairin dan Wakil Wali Kota Metro, Johan, kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, kepala BRI Lampung, dan kepala Bulog Divre Lampung.

(IRI)

DPRD Lamtim Imbau Ronda Digiatkan Lampung Timur, FAKTUAL - Dewan Perwa­ kilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur (Lamtim) menghimbau pemerintah kabupaten setempat menggiatkan warganya melaksanakan ronda, mengingat di daerah itu masih sering terjadi tindak kriminal pada malam hari.

“Kami meminta bupati Lampung Timur dan wakil bupati menggalakkan ronda bagi warga karena banyak kejadian kriminalitas pada malam hari, “ kata Faizal Risa, ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Lampung Timur, kemarin.

Dia mengatakan, menjaga keamanan tidak bisa dibebankan kepada pihak keamanan semata, seperti kepolisian dan TNI, tapi perlu partisipasi masyarakatnya.

Dalam pengamatannya baru sebagian desa di Lampung Timur yang aktif melaksanakan ronda. “Kita tidak bisa mengandalkan pihak kepolisian saja untuk menjaga kemanan daerah karena jumlah aparat keamanan tidak sebanding dengan jumlah warga,” katanya.

Menurut dia, ronda cara yang efektif untuk mengantisipasi terjadi tindak kriminal dan

bentuk partisipasi warga dalam bidang keamanan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di bawah kepemimpinan Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari menempatkan bidang keamanan sebagai salah satu program perioritas kepemimpinan keduanya.

Di antaranya sudah diwujudkan dalam bentuk pembangunan Markas Komando Distrik Militer Lampung Timur yang pembangunanya dimulai sejak 2016.

(IRI)

Puting Beliung Hantam Dua Kecamatan Lampung Timur, FAKTUAL - Badai puting beliung hantam dua kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Akibatnya puluhan rumah rusak berat tertimpa pohon dan tersapu.

“Angin puting beliung melanda dua kecamatan, wilayah yang terkena Kecamatan Margatiga dan Kecamatan Labuhanratu, kejadiannya sore hari,” kata Eddy Siswanto, ketua Taruna Siaga Bencana Lampung Timur, baru-baru ini.

Menurutnya, puting beliung yang melanda beberapa desa di dua kecamatan itu mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa puluhan rumah.

“Data baru masuk, saya belum bisa sebutkan angka pasti berapa rumah yang rusak berat dan ringan tapi jumlahnya puluhan bahkan bisa ratusan, tapi sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa,” katanya.

Kasubag Humas Pemkab Lampung Timur, Erdy Yuliandri mengatakan, curah hujan yang tinggi disertai angin kencang sore ini menyebabkan terjadinya bencana angin puting beliung di sebagian wilayah Lampung Timur seperti yang melanda Kecamatan Sekampungudik, Labuhanratu dan Bumiagung.

Dia mengatakan, Pemkab Lampung Timur sudah melakukan langkah tanggap

darurat atas puting beliung yang terjadi sore itu.

Menurut dia, atas kejadian ini Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim sudah memerintahkan seluruh jajarannya mulai dari satuan kerja perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial hingga camat dan perangkat desa agar tetap siaga dan membantu warga yang terkena musibah puting beliung tersebut.

“Camat dan jajaran diminta siaga, sebab puting beliung acap datang akhir akhir ini.

Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial segera bergerak

untuk membantu warga yang terkena musibah,” kata Chusnunia Chalim seperti disampaikan Kasubbag Humas Lampung Timur itu.

Terkait ketersediaan buffer stock di Dinas Sosial Lampung Timur dalam penanganan bencana, Chusnunia Chalim menyatakan buffer stock cukup tersedia.

Menurutnya, buffer stock yang ada di Lampung Timur saat ini diperkirakan masih cukup untuk menangani berbagai bencana yang ada seperti banjir dan puting beliung.

Ketersediaan stok beras pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mencapai 100 ton. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

9

Banyak Industri Kecil Tumbuh di Lamteng Lampung Tengah, FAKTUAL - Melalui ronda yang dilakukan di Kecamatan Seputihraman, Bupati Lampung Tengah, Mustafa seakan menemukan mutiara baru atas potensi yang dimiliki kecamatan tersebut. Tak hanya keberagaman agama dan kebudayaan yang begitu kental, di Seputihraman juga banyak industri-industri kecil yang sedang tumbuh.

Terkait potensi tersebut, Mustafa meminta masyarakat dan pemerintah kecamatan bahu membahu mengembangkan potensi yang ada.

Potensi yang dikunjungi Mustafa, kerajinan sepatu kulit di Kampung Rejobasuki Seputihraman.

Pada kesempatan itu, dia yang didampingi kadis Perindustrian meninjau langsung aktivitas produksi pembuatan sepatu kulit.

Sari, pemilik kerajinan sepatu menjelaskan kulit sepatu miliknya merupakan produk handmade (kerajinan tangan) dengan kualitas eksport. Sudah ada 20 tenaga kerja yang terserap membantu proses produksi.

“Semuanya adalah warga sekitar. Mereka kami training, belajar bagaimana membuat sepatu. Ketika mereka sudab ahli kami percayakan produksi kepada mereka. Dalam sehari kami bisa memproduksi 10-20 pasang sepatu dengan harga kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta,” katanya.

Beroperasi sejak setahun yang lalu, Sari mengakui usaha yang dijalankannya ini masih merintis. Tapi ia optimis usahanya tersebut dapat berkembang luas di Lampung. Selain terbuat dari kulit asli, kualitas sepatu buatannya juga dijamin awet.

Tak hanya sepatu, ia juga memproduksi tas, jaket dan kerajinan lainnya terbuat dari kulit.

“Saya apresiasi sekali karena Pak Mustafa mau berkunjung langsung meninjau kerajinan kami, mudah-mudahan ada program dari Pemkab untuk mendorong pembangunan industri-industri kecil yang ada di Lampung Tengah. Jika industri kecil berkembang, maka tenaga kerja yang terserap

juga semakin banyak,” katanya.

Sementara itu, Mustafa menuturkan, Lampung Tengah memiliki banyak potensi terpendam untuk dikembangkan.

Ia percaya jika potensi-potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal, maka Lampung Tengah bisa menjadi kabupaten yang maju dan berdaga saing.

“Ini adalah PR bagi kita semua. Masyarakat harus punya semangat untuk maju, pemerintah sendiri siap suport pertumbuhan industri kecil dan UKM di kampung-kampung.

Dengan ini diharapkan dapat membangkitkan roda perekonomian masyarakat dan pengangguran berkurang,” ujar dia.

Usai meninjau kerajinan sepatu, Mustafa melanjutkan perjalanan rondanya ke sejumlah kampung di kecamatan setempat. Ronda kali ini, bupati mengendarai trail didampingi komunitas trail Lampung Tengah. Sekitar 15 pos ronda disambangi bupati muda itu. (SYAH)

300 Anak Yatim Piatu Terima Santunan Lampung Tengah, FAKTUAL - Sekira 300 anak yatim-piatu di Kecamatan Seputih­ raman, Kabupaten Lampung Tengah, menerima

santunan dari bupati setempat, Mustafa bersamaan dengan pawai budaya dan senam ronda masyarakat, kemarin.

Selain itu, pemberian paket sembako kepada mereka yang berasal dari 14 kampung di kecamatan setempat. Mustafa menuturkan

santunan pada anak yatim-piatu diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyara­ kat yang membutuhkan khususnya anak yatim.

“Kami tak tinggal diam dan mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban kepada yang lebih membutuhkan. Sebaikbaiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat. Semoga santunan ini bisa membe­ rikan manfaat bagi anak-anak yatim,” kata dia.

Selain menyantuni anak yatim, Pemkab Lampung Tengah juga memberikan program bantuan untuk para janda dan lansia di Lampung Tengah. Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 5 kilogram (kg) bagi 1.555 para janda dan lansia di seluruh Lampung Tengah yang dibayarkan setiap triwulan.

“Tahun ini janda dan lansia yang dibantu adalah 1.555 orang. Bantuan diambil dari anggaran APBD dalam rangka membantu warga miskin di Lampung Tengah. Dengan program ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan para lansia,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Seputihraman, I Nyo­man Gunadi menyam­paikan terima kasih kepada bupati karena telah mencanangkan program atau gerak­ an yang menyentuh langsung ke masya­rakat.

“Warga tentunya sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan.

Mudah-mudahan program bantuan untuk masyarakat miskin terus bergulir, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

DPRD Lampung Reses ke Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL - DPRD Provinsi Lampung Dapil III, kembali melakukan reses ke Pemkab Pesawaran, hal ini guna menyerap aspirasi masyarakat. Para rombongan diterima langsung Wakil Bupati Pesawaran setempat, Eriawan. Kemarin.

Eriawan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas kunjungan Kerja DPRD Provinsi Lampung Dapil III beserta rombongan di Pesawaran.

Dalam pertemuannya, sejumlah informasi pembangunan bagi Kabupaten Pesawaran disampaikan wakil bupati.

Beberapa informasi pembangunan diantara­

nya kesehatan, infrastruktur, pengelolaan po­ ten­si perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, perdagangan, pariwisata, Islamic Center, rumah adat, kolam dan taman yang ada di lingkungan pemda serta potensi lainnya.

“Meski masih banyak kekurangan namun Pemkab Pesawaran terus berbenah diri sehingga sejak tahun 2010 banyak keberhasilan yang membanggakan telah diraih oleh Kabupaten Pesawaran pada semua bidang salah satunya di bidang kesehatan, antara lain telah dibangunnya RSUD Kabupaten Pesawaran dan mulai beroperasional pada Bulan Desember 2013, salah satunya dengan adanya perawat

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

dr.Hi.HERRY NOVRIZAL,SKM KEPALA DINAS

RAHMAT SAIPUTRA,SKM,MM SEKRETARIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN TULANG BAWANG

RIA KHOLDI.SE.MM KEPALA DINAS

I NYOMAN SUTAMAWAN,SE.,MM SEKRETARIS

“Home Care”, yang tersebar di 9 kecamatan, berjalannya sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Pesawaran, disediakannya kendaraan roda dua bagi tenaga Home Care dan Bidan di Desa untuk mendukung operasional dalam pelayanan di masyarakat dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk setiap harinya,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Pesawaran juga secara nyata telah meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat umumnya dan daerahdaerah sulit dijangkau seperti daerah kepulauan, yaitu dengan mengangkat Tenaga Paramedis Kontrak yang ditugaskan di Kepulauan serta

didukung dengan dibangunnya Poskesdes / Pustu Perawatan.

“Dengan begitu masalah kesehatan dapat terdeteksi secara dini dan pada akhirnya pemecahan masalah dapat segera ditanggulangi dengan kordinasi lintas sektor dan lintas program serta pada akhirnya masalah dapat ditangani secara tepat cepat dan akurat,” tuturnya.

Hadir juga dalam pertemuan itu, Asisten I bersama beberapa anggota DPRD Pesawaran, kepala OPD, seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK serta seluruh UPT Bina Marga dan UPT Pengairan se-Kabupaten Pesawaran.

(RIN)

Bandarlampung Harapkan UMKM Tingkatkan Daya Saing Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mengharapkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan daya saing, agar perekonomian di wilayah itu meningkat.

Pelaku usaha harus meningkatkan daya saingnya, sebab perkembangan bisnis UMKM saat ini sangat berpengaruh terhadap pereko­ nomian di Kota Bandarlampung,”kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, kemarin.

Menurut dia, pemerintah mendukung perkem­ bangan usaha UMKM dengan memberikan kemudahan pinjaman bank bagi pengusaha ritel khususnya yang kekurangan modal.

Terkadang pengusaha yang baru saja merintis kerap sulit untuk mengembangkan usahanya karena terkendala modal, namun pemerintah saat ini telah meminta bank agar memberi kemu­ dahan dengan bunga sembilan persen, katanya.

Dengan bunga sembilan persen para pengusaha dapat mengembangkan usahanya, pemberian kemudahan ini tentunya bisa lebih mudah didapatkan di bank daerah khususnya milik Pemkot Bandarlampung, tuturnya.

Dia mengatakan, dengan adanya penambahan modal para pengusaha UMKM ini bisa menembus ke pasar yang lebih luas jika kerajinan tangan atau makanan bisa masuk ke toko, swalayan, dan minimarket.

Pada saat ini UMKM sangat penting keberadaanya dalam meningkatan derajat ekonomi masyarakat kecil melalui berbagai usaha yang dijalankan masyarakat seperti kerajinan, produk makanan dan minuman tradisional karena sektor ini dirasakan dapat menopang pelaku usaha bahkan dalam keadaan sulit seperti saat terjadinya krisis moneter beberapa tahun silam.(RED)

FORUM CAMAT KABUPATEN TULANG BAWANG

TARJONO, SE., MH FORUM CAMAT

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

11 Pembangunan JTTS di Lamsel Terancam Terhambat Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

Lampung Selatan, FAKTUAL - Banyaknya persoalan di beberapa tempat, membuat proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung Selatan, terancam terhambat. Persoalan pem­ bebasan lahan JTTS terjadi di Kecamatan Bakau­ heni, Penengahan dan Kalianda, hingga kini baru mencapai 60%.

“Target penyelesaian pembebasan JTTS Desember 2016, pastinya ini terlambat,” kata Humas PT Pembangunan Perumahan (PP) pusat, Yus Yunus, kemarin.

Upaya penyelesaian pihaknya selaku peru­ sahaan pembangunan JTTS dan pihak terkait serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melakukan pendekatan dengan masyarakat. Karena jangan sampai persoalan tersebut bergejolak ditengah masyarakat.

“Kami lakukan pendekatan persuasif, agar tidak bergejolak sebelum harus di eksekusi, kata dia.

Yus menjelaskan banyaknya persoalan yang terjadi membuat target JTTS rampung pada Agusutus 2018 terancam meleset.

“Kami punya program yang disampaikan Presiden Jokowi dan Kementerian PU tentang target penyelesaian JTTS ini tahun depan,” kata dia.

Target pembangunan JTTS bisa tercapai apabila permasalahan-permasalahan yang timbul cepat diselesaikan. “Kalau masalah cepat beres, maka kami cepat bekerja,” kata dia.

Sementara itu saat dihubungi melalui ponsel­ nya, Sekretaris Kementerian PU, Saparudin mengatakan salah satu penyebab persoalan yang terjadi karena pihak BPN. “Mereka salah ukur, termasuk tanam tumbuh salah hitung, berakibat salah pembayaran, akhirnya harus di verifikasi ulang,” kata dia.

Termasuk mengenai lahan yang pemiliknya tidak ada ditempat atau tidak berdomisili di daerah itu. BPN tidak konfirmasi pemilik dan pengguna lahan, sehingga timbul saling tuntut

menuntut.

“Setelah di pengadilan, ternyata tidak ada masalah, karena ada pemilik yang sah penerima ganti rugi,” ujar Saparudin.

Penyebab permasalahan yang sering terjadi dan rawan penyimpangan itu sudah disampaikan ke seketariat kepresidenan untuk ditindak lanjuti.

“Birokrasi dan reformasi yang dibawah masih terjadi, meskipun menterinya sudah diganti, karena ada oknum yang nakal,” katanya.

(REL)

Bupati Lamtim Ajak Petani Tanam Pisang Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim mengajak petani di daerah itu beralih menanam pisang daripada ubi kayu atau singkong mengingat tanaman tersebut lebih menguntungkan.

Harapan bupati tersebut disampaikanya kepada kepala desa se-kabupaten itu pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2017, yang digelar di Gedung Pusiban Komplek Pemkab setempat, kemarin.

“Bapak-ibu sampaikan kepada petani-petani kita, salah satu upaya kita tahun mendatang akan mengonversi tanaman singkong menuju tanaman pisang rakyat,” katanya.

Menurut dia, tanaman pisang lebih menguntungkan petani karena harganya yang menjanjikan.

Dia mengatakan akan menggandeng sejumlah perusahaan untuk menampung buah

pisang petani di daerahnya.

“Sampaikan salam saya ke masyarakat Lampung Timur nanti akan ada pertemuan membahas masalah bidang pertanian,” ujar dia.

Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun 2017

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Drs. THUHIR ALAM, MIP KEPALA DINAS

M. ARI ALMIYADI, SE SEKRETARIS

mengambil tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis Menuju Masyarakat Lampung Timur, Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia”.

Musrenbang tersebut juga dihadiri Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Provinsi Lampung

Hamartoni Ahadis mewakili Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari serta Pj Sekretaris Daerah Lampung Timur, Puji Riyanto.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, para kepala SKPD, kepala desa, unsur pemuda dan masyarakat Lampung timur.

Hamartoni Ahadis mengatakan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Lampung Timur merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif dan `top-down” dalam tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Dia berharap hasil musrenbang tingkat kabupaten ini hendaknya dapat merumuskan dan menyelaraskan prioritas serta sasaran pembangunan daerah kabupaten atau kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Lampung dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. (IRI)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

RUSTAM EFFENDI,SE., M.Si,Akt KEPALA BADAN

SISILIA NOVITASARI,SE.,MPPM SEKRETARIS

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

12

DPC Pospera Tubaba Sambangi Kejari Tulangbawang Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) sambangi kantor Kejaksaan Negeri Tulangbawang.Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (ADD) yang dilakukan Kepalo Tiyuh Terangmulya, Kecamatan Gunungterang, Solidah dan Kepalo Tiyuh Kibangtrijaya, Kecamatan Lambukibang, Supriyanto, pada tahun anggaran 2016.

Kedatangan mereka berbenturan dengan agenda Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setem­ pat Anshari dan disambut Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Sunardi. Pada audien tersebut pihak Kejaksaan Negeri berjanji akan menuntaskan kasus itu.

Ketua DPC Pospera Tubaba Dedi Priyono didampingi Edi Irawan (sekretaris) dan beberapa

anggota Pospera lainnya mengatakan, kedatang­ annya di kantor Kejari Tulangbawang untuk memberikan dukungan penuh atas kinerja Kejari dalam menuntaskan berbagai kasus yang telah dilaporkan ke penegak hukum itu, terutama kasus dugaan penyalahnggunaan DD di dua tiyuh di Kabupaten Tubaba.

“Kami tetap mengapresiasi kinerja Kejari Tulangbawang untuk menuntaskan semua kasus-kasus yang ditangani, lebih cepat lebih baik, selain itu kami mengajak pihak Kejari Tulangbawang untuk memberikan pembekalan pemahaman tentang hukum kepada seluruh anggota Pospera Tubaba, dalam waktu dekat ini kami akan jadwalkan untuk beraudiensi secara detail,” ujarnya, kemarin.

Menanggapi persoalan tersebut, Kajari Tulangbawang Anshari, melalui Kasi Pidsus Sunardi, mengatakan, pihaknya segera melaku­

kan pendalaman atas dugaan penyimpangan penggunaan DD yang terindikasi dilakukan Kepalo Tiyuh Terangmulya dan kepalo Tiyuh Kibangtrijaya.

“Setelah semua berkas itu lengkap, oleh kasi Intel nantinya baru dilimpahkan di meja saya. Setelah itu baru berkas perkaranya dilengkapi semua,” kata Sunardi.

Menurut dia, keterlambatan dalam penyelidikan kasus tersebut disebabkan adanya benturan terha­ dap penanganan kasus sebelumnya.

Mengingat, selama ini Kejari Tulangba­ wang minim personil, terlebih dalam teritorial yang ditangani terdapat tiga wilayah, Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, dan Tubaba.

“Dalam waktu dekat ini belum dapat saya pastikan, kami akan segera melakukan pe­

DEDI PRIYONO

manggilan dan peng­em­ bangan kepada Solidah dan Supriyanto. Kami memastikan, kedua kasus Kepala Tiyuh ini akan terus kita dalami penyelidikannya,” katanya.

(HER)

Tuibaba Gelar Musrenbang Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dalam rangka penyusunan RKPD 2018 dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan masya­ rakat, peningkatan perekonomian rakyat, maju, sejahtera, dan berdaya saing, Pemerintah Kabu­ paten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren­ bang), kemarin.

Penjabat Bupati setempat, Adeham mengata­ kan, seluruh SKPD yang ada harus tetap kompak dan memprioritaskan pembangunan pro rakyat.

“Pembangunan tidak terlepas dari kerja keras eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Banyak hasil pembangunan yang dirasakan,” katanya.

Wakil Gubernur Lampung, Bahtiar Basri mengatakan pentingnya menjaga sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah guna selarasnya pembangunan di Lampung.

“Saya bangga dengan pembangunan di Tulangbawang Barat dan semua itu bukan berarti karena secara pribadi saya pernah menjabat menjadi bupati, tetapi itu semua karena dukungan masyarakat,” katanya.

Selain Bahtiar Basri dan Adeham hadir pula Sekda Tubaba, Hherwansahri, Kepala Bapeda Provinsi,Taufik Hidayat, Dandim 014 yang diwakili Danramil 412-01 Tubaba Kapten Inf Lukmansyah, Wakapolres Tuba Kompol Zulman Topani, Dosen Unila Prof. Dr.h Irwan Efendi, Kejari Tuba yang diwakili Kasipidus Sunardi.seluruh pejabat, camat, kepalo tiyuh, dan lurah se-kabupaten tersebut. (ZAINAL/HERI)

Tubaba Mantapkan Persiapan HUT Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) terus mematangkan rencana kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-8, Bumi Ragem Sai Mangi Wawai tersebut.

Perayaan hari lahir Kabupaten Tubaba akan

dimulai dengan Tubaba Expo pada 27 Maret, dengan mengusung tema “Mari Kita Tingkatkan Kebersamaan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai Menuju Kabupaten yang Maju dan Mampu Berdayasaing ke Depannya”.

Ketua Pelaksana Tubaba Expo Putera menjelaskan, Pemkab Tubaba menggelar rapat panitia di ruang rapat bupati, kemarin.

Perayaan HUT Tubaba ditarget­ kan lebih meriah dari tahun sebe­ lumnya. Berbagai konsep kegiatan telah dirancang di dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tubaba.

“Akan banyak kegiatan lomba seperti, lomba memancing, lagu pop daerah, lomba muli meranai Lampung, lomba gitar klasik Lampung, kemudian upacara HUT dan Paripurna DPRD. Dan bakti sosial berupa pengobatan gratis, donor darah, dan pemasangan alat kontrasepsi,” ujarnya.

Puncak perayaan HUT akan dilang­ sung­kan pesta rakyat dengan mengun­ dang sejumlah artis ibu kota. “Rencananya memang ada artis ibu kota, tapi mengenai siapa-siapa akan diundang kami belum tahu, menunggu hasil rapat. Nanti kawankawan wartawan diberi informasi lagi, apa ha­sil rapatnya,” tuturnya.

Pa n i t i a pelaksana sudah menyediakan tenda di Lapangan Kelurahan Dayamurni. “Panitia pelaksana telah meyediakan tarup-tarup (tenda), tinggal mengisi dari pada tenda tersebut, baik dari Badan Usaha Milik Daerah maupun swasta, Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah nantinya. Di dalam acara tersebut akan diadakan karnaval, kendaraan hias dan pawai budaya,” katanya.

Rapat pemantapan pelaksanaan HUT Kab. Tubaba, akan mengundang berbagai pihak. Semua stakeholder akan dilibatkan untuk memeriahkan peringatan HUT tersebut.

“Seluruh pejabat Pemkab Tubaba kita undang termasuk kepala tiyuh, lurah, dan camat,” kata dia.

(HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

13

Pungli Warnai Dinas Pendidikan Tubaba Tulangbawang Barat, FAKTUAL Beberapa oknum pegewai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Tulangbawang Barat (Tubaba) ditengarai melakukan pungutan liar (pungli) kepada sejumlah guru di daerah itu.

Menurut pengurus LSM LPPN RI Tubaba, pada 2015 guru yang mendapat dana sertifikasi dimintai setoran sekira Rp100 ribu sampai Rp 250 ribu per orang.

Uang tersebut disetorkan ke Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah masingmasing dan kemudian diteruskan ke pengawas sekolah di kecamatan masing-

masing.

Pengurus LSM tersebut mengatakan, pada 2016 dana sertifikasi kembali cair dan pungutan itu terjadi lagi, sekira Rp100 ribu / guru.

Pengurus LSM tersebut mengakui dugaan pungli tersebut hasil investigasi ke beberapa guru bahkan ada bukti tertulis yang dibuat sejumlah kepala sekolah.

Berdasarkan data, yang mendapatkan dana sertifikasi di Tubaba, guru TK 7 orang, SD 828 orang, guru SMP 219 orang, SMK 41 orang, SMA 131 orang, pengawas 46 orang dan seluruhnya 1.272 orang.

Seorang koordinator pengawas sekolah di daerah itu, DR mengatakan, ada sekira 42 sekolah yang menitipkan berkas yang di dalamnya terdapat amplop yang tidak diketahui isinya.

“Saya diperintah Pak B dan Pak J sebagai UPTD,” ujarnya.

Sementara itu, J yang telah berpindah tugas mengatakan, tidak ada potongan apapun selain ucapan terima kasih.

J membenarkan yang diberikan ke DR ada amplopnya.

Selain dana sertifikasi ada juga dana bansos yang berbentuk bangunan tahun

2015, setiap sekolah yang mendapat bangunan tersebut, harus menyetorkan sejumlah dana kepada K dan Ap, pejabat di Dinas Pendidikan.

Hasil investigasi, beberapa sekolah tersebut membenarkan ada uang yang mengalir ke pejabat di Dinas Pendidikan dengan alas an dana tidak terpakai.

Uang itu mereka serahkan kepada K dan Ap dan ada bukti pernyataan dari beberapa kepala sekolah.

“Kami berharap penegak hukum bertindak cepat,” kata pengurus LSM itu.

(ZAJ)

Sejumlah Murid MIN Brebes Belum Dapat KIP

25 KK Korban Bencana di Tubaba Dapat Bantuan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sekitar 25 kepala keluarga (KK) yang terkena putting beliung dan banjir di tiga tiyuh di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mendapat bantuan dari Dinas Sosial dan Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten setempat, berupa buffer stock dari Kedmenterian Sosial RI dan sembako.

Kepala Dinsos Tubaba, Rasidi didampingi Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, M. Cheri Sofyan mengatakan, bantuan itu diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak berat dan tergolong tidak mampu.

“Keluarga yang mendapatkan bantuan tersebar di tiga tiyuh di Kecamatan Tumijajar, Tiyuh Margodadi, Margomulyo, dan Murnijaya,” katanya, kemarin.

Menurutnya, tidak hanya rumah rusak berat, bantuan juga diberikan kepada keluarga yang meninggal akibat tersambar petir di hari yang sama. “Dari Dinas Sosial, kami berikan bantuan buffer stock berupa peralatan rumah tangga seperti alat makan, karpet, dan lainnya.

Kemudian kami beri juga bantuan makanan siap saji seperti sardines (ikan kaleng). Sedangkan dari TP-PKK Tubaba yakni berupa paket sembako,” katanyanya.

Bantuan yang diberikan kepada korban bencana tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Tubaba yang diharapkan bisa membantu meringankan beban mereka.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi keluarga korban bencana. Dan perlu dimaklumi, hanya itulah yang bisa diberikan karena bantuan berupa uang tunai, kami tidak

ada,” tuturnya.

Hujan deras disertai angin kencang dan petir yang terjadi Senin (13/3/2017) sekira pukul 18.00 WIB telah menumbangkan ribuan pohon dan merusak ratusan rumah warga yang tersebar di tiga tiyuh tersebut dan merusak fasilitas umum, tempat ibadah, serta fsilitas pendidikan, SDN 3 Margodadi. Bahkan, seorang warga RK 2 RT 5 Tiyuh Margodadi, Sumigiyati (62) ditemukan tergeletak tak bernyawa sekitar 150 meter dari kediamannya dan diduga meninggal akibat sambaran petir.

Aktivitas Lumpuh Akitivitas warga terutama petani karet di Desa Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) nyaris lumpuh. Alasannya, jalan provinsi yang menghubungkan daerah tersebut dengan desa lain di Kabupaten Waykanan, putus diterjang banjir.

Untuk berangkat ke sekolah, anak-anak setempat harus digendong atau diseberangkan orang dewasa guna melintasi jalan yang putus dan masih tergenang banjir.

Seperti diberitakan sebelumnya, jalan penghubung antardesa tersebut putus akibat meluapnya Sungai Batanghari dan dibukanya pintu air Wayrarem, Lampung Utara.

Sampai saat ini ribuan kepala keluarga (KK) yang tinggal di Dusun Pemekaran, Desa Panaragan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Waykanan terisolasi dan tidak bisa melalui jalan tersebut. Dan bagi warga desa di Kabupaten Waykanan, jalan tersebut merupakan satusatunya akses transportasi terdekat untuk

jual-beli hasil bumi antardua kabupaten tersebut.

Untuk pulang dari ibu kota Tubaba dan desa -desa di perbatasan Kabupaten Waykanan, warga harus memutar arah, melewati Desa Gedungratu, namun jalan penghubung desa itu dengan Desa SP V, Kabupaten Waykanan juga rusak parah.

Jalan provinsi yang menghubung Kabupaten Tubaba dan Kabupaten Waykanan dari dahulu menjadi langganan banjir. Jalan tersebut merupakan hasil timbunan tanah-tanah yang melintasi rawa-rawa tanpa tanggul.

Saibun, kepala Desa Panaragan, Kabupaten Tubaba dan Kepala Desa Tegalmukti, Kabupaten Waykanan, Zainal berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, dengan membuat tanggul yang lebih tinggi, sehingga jalan tersebut tidak menjadi langganan banjir.

“Kalau dionderlahg atau dihotmix tetap saja rusak, percuma menghabiskan anggaran saja,” kata Saibun. (FANI/HER)

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Sejumlah murid tidak mampu di Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Brebes, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang tidak mampu hingga saat ini belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Kepala MIN tersebut, Marion, kemarin, pihaknya dalam waktu dekat akan mendata ,mengatakan:masalah bantuan dari pemerintah pusat yang waktu dekat ini akan mendata murid yang berhak mendapatkan kartu untuk mengambil dana bantuan dari pemerintah pusat itu.

“Saya sudah sampaikan ke semua siswa agar mempersiapkan data yang dibutuhkan dan disesuai jumlah kartu yang ada,” katanya.

Selain KIP, kata dia, masih ada empat kartu lainnya yang berfungsi sama, Pada 2016 siswa sekolah itu ada yang sudah punya kartu tersebut dan mereka menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Dia mengatakan, bagi yang belum memiliki kartu tersebut,bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKM). “Saat ini, kami melakukan verivikasi siapa saja yang telah memiliki kartu atau yang memakai SKTM,” katanya.

Saat dikonfirmasi,Kepalo Tiyuh Panaragan, Saibun mengatakan, yang sudah mendapatkan kartu tersebut atas usulan tahun 2011 sesuai data usulan pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dari desa atau tiyuh hanya mendata lalu kami kirim ke pusat. Kami hanya mengusulkan saja,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial setempat, Kruyuni mengatakan, bagi yang ingin membuat KIPsilakan buat surat keterangan tidak mampudari kepalo desa atau kepalo tiyuh yang diketahui camat.

Dinas sosial, katanya, hanya mengeluarkan surat rekomendasi tidak mampu,lalu dibawa ke Dinas Pendidikan dan mereka yang nenindaklanjuti.

Jika ada siswa yang mampu itu kesalahan mereka karena semuanya berdasarkan data dari lurah atau kepalo tiyuh, katanya. (HER)

Jenazah Balita Hanyut Ditemukan

Panaragan, FAKTUAL - Jenazah Hafid (4), yang diduga tergelincir saat melintasi jembatan bambu di atas galian cetak sawah Waygemol, Jumat (10/3) pagi, telah dibawa ke rumah duka di Desa Gedungratu, RK 5, Tulangbawang Barat (Tubaba).

Jasad balita tersebut ditemukan warga sekira pukul 19.00 WIB di lokasi kejadian, sedangkan jasad ibunya, Supriyanti (40), hingga saat ini masih dalam pencarian warga setempat.

Di temui di rumahnya, Widiyantoro (40), ayah Hafid dan suami Supriyanti mengatakan, dia curiga karena istrinya tidak kunjung pulang sampai pukul 18.30 WIB. Akhirnya beserta warga setempat mencari isteri dan anaknya di jembatan bambu yang menghubungkan areal perkebunan mereka dan irigasi sawah milik warga sebagai akses jalan yang kerap dilalui keduanya.

Sampai lokasi tersebut terlihat tubuh Hafid, telah mengambang di aliran sungai Way Kiri, sekitar 20 meter dari jembatan bambu.Namun, sampai saat ini jasad istrinya belum ditemukan.

Menurut dia, sebelum dia berangkat kerja, isterinya sempat mengatakan akan mengantar nasi, tapi sempat dicegah karena kondisi air saat ini sedang deras.

“Sudah saya peringati jangan mengantar nasi karena kondisi air saat ini sangat deras. Namun dia menjawab: ‘Tidak pak, bismillah saja’,” katanya, Akhir-akhir ini debit air Sungai Waykiri dan rawa sekitarnya meningkat, warga diharapkan waspada, kata Kepaka Desa Gedungratu, Muslaim. (JAZ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

14

Semarak Parade Seribu Tapis Festival Megou Pak Tulangbawang XI Tulangbawang, FAKTUAL - Festival Megou Pak Tulangbawang XI dalam rangka memeriahkan HUT ke-20 Kabupaten Tulangbawang, setelah Fashion Show Maduaro, puncak acaranya disemarakkan dengan Parade Budaya Pesona Seribu Tapis, yang digelar sesuai jadwal, Kamis 16 Maret 2017.

Pada kegiatan tersebut, ribuan peserta yang antara lain terdiri dari pegawai satuan kerja Pemkab Tulangbawang, Forkopimda, utusan 15 kecamatan, pelajar, dan berbagai unsur masyarakat lainnya, berpartisipasi dalam kegiatan itu dengan mengenakan kain tapis budaya khas daerah Lampung.

Arak-arakan ribuan peserta yang mengenakan kain tapis pada pawai budaya tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB, dengan Start dari jalan di depan rumah dinas bupati diberangkatkan Sekdakab Tulangbawang, Sobri, kemudian peserta pawai menempuh rute sekitar 2 km menuju lokasi finish di Lapangan Aspol, Menggala. Terik matahari siang itu, bahkan tak mengurangi antusiasme peserta pawai pada kesempatan itu.

Pada pawai ini, Dinas Pariwisata dan Kebuda­ yaan Kabupaten Tulangbawang selaku leading sektor, telah menjadwalkan peserta yang berpar­ tisipasi berjumlah sekitar 1200 orang yang mengenakan kain Tapis Lampung.

Selain kain tapis, pawai ini juga disemarakkan

dengan penampilan peserta yang berpakaian adat Lampung seperti pakaian pengantin, pakaian mirul, pakaian bebai tohou, pakaian muli-menganai, pakaian perwatin, dan pakaian maduaro.

Peserta ada pula yang membawa payung, appeng, kandang rarang, dan baju fantasi, busana adat dari berbagai daerah, serta dime­riahkan drum band dan parade topeng, dan di lokasi finish juga digelar pertunjukan tari bedayou, tari budaya Kolosal, hiburan dan doorprize menarik, yang menambah meriah suasana.

Di lokasi finish di Lapangan Aspol Menggala, peserta pawai disambut Bupati Tulangbawang, Hanan A. Rozak. Selain itu pada kesempatan itu juga hadir Ketua Tim Penggerak PKK Tulangbawang, Erna Hanan A Rozak, Forkopimda, pejabat pemkab dan camat se-Tulangbawang.

Fashion Show Festival Megou Pak Tampilkan Pesona Busana Maduaro Tulangbawang, FAKTUAL - Fashion show dilaksanakan dalam rangkaian Festival Megou Pak Tulangbawang XI, yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Tulangbawang, kemarin.

Fashion show berlangsung cukup meriah, dengan diikuti peserta yang berasal dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tulang Bawang, dan modeling.

Pada fashion show atau peragaan busana tersebut, yang diangkat adalah busana bernuansa budaya daerah yaitu busana sulaman maduaro yang merupakan salah satu khas budaya Lampung, dari Kabupaten Tulangbawang.

Fashion show busana maduaro itu, diawali dengan penampilan tari modern, pada acara pembukaan yang dihadiri Bupati Tulangbawang, Hanan A Rozak beserta Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Penasehat GOW Tulangbawang,, Erna Hanan A Rozak, Forkopimda, pejabat pemkab dan camat. Selain itu juga hadir berbagai unsur masyarakat yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut.

Usai acara dibuka, para peserta kemudian unjuk penampilan dengan berlenggak lenggok

Sementara gubernur Lampung diwakili kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Bupati Tulangbawang, Hanan A Rozak mengucapkan terima kasih dan apreseasi atas partisipasi peserta dan berbagai elemen masyarakat yang telah berperan dalam mensukseskan dan memeriahkan kegiatan ini.

“Melalui Festival Megou Pak XI Parade Budaya Pesona Seribu Tapis, sekaligus untuk memeriahkan HUT ke-20 Kabupaten Tulangba­ wang ini, kita semua bisa menyaksikan betapa kayanya potensi kebudayaan daerah yang kita miliki. Oleh karenanya, saya mengajak kepada seluruh unsur masyarakat, marilah selalu kita jaga dan lestarikan sebagai aset dan potensi daerah, serta marilah terus kita tingkatkan pem­bangunan dan kemajuan Kabupaten Tulangbawang,” katanya. (MUH) menampilkan aksinya memamerkan busana Maduaro yang dikenakan. Bahkan pada kesempatan itu, tak ketinggalan Sekdakab Tulangbawang, Sobribeserta Istri dan para pejabat pemkab juga ikut memeriahkan pertunjukan busana, dengan berjalan di atas catwalk.

Penasehat GOW Tulangbawang Erna Hanan A Rozak mengatakan, Tulangbawang sudah selayaknya bangga dan bersyukur memiliki kain tenun khas daerah Maduaro, yang diproduksi pengrajin binaan Dekranasda Tulanbawang, yang bahkan telah diakui secara nasional dengan meraih penghargaan Dekranas Award pada 2013.

“Untuk itu mari kita bersama-sama terus memelihara, mengembangkan dan mempromsikan kerajinan Maduaro yang kita miliki, salah satunya melalui peragaan busana maduaro, dalam kegiatan Festival Megou Pak, untuk memeriahkan HUT ke-20 Kabupaten Tulangbawang ini,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, dia mengajak masyarakat dan semua pihak untuk makin mencintai dan melestarikan kerajinan tradisional daerah, agar perkembangan dan prestasinya dapat mendukung pembangunan Kabupaten Tulangbawang.

Setelah selesai acara ini, acara kemudian langsung dilanjutkan dengan Parade Budaya Seribu Tapis Festival Megow Pak Tulangbawang XI, yang juga diikuti seluruh peserta fashion show tersebut. (SA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

Tuba Gandeng LAN Tingkatkan Kualitas Aparatur Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) melakukan penandatanganan nota Kesepahaman bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten tersebut.

Penandatangan nota kesepahaman itu dilakukan Kepala LAN, Adi Suryanto bersama Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Wardoyo, di Aula Kantor LAN Veteran, Jakarta, kemarin.

Pada acara tersebut, terdapat 21 pemkab/ kota yang menandatangani nota kesepahaman dengan LAN. Antara lain: Kabupaten Tulangba­

15

wang, Kabupaten Banyumas, Kota Sabang, Kota Solok, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tulung Agung, Kota Depok, Kabupaten Bantul, Kota Bekasi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjar, Kota Surakarta, Kabupaten Probolinggo, Kota Tasikmalaya, Kota Batam, serta Kabupaten Lebak.

Penandatangan nota kesepahaman itu juga turut disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, serta dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, dan para bupati dan wali kota yang menantangani nota kesepahaman bersama LAN. Seperti dilansir dari situsweb menpan.go.id, MenPANRB, Asman Abnur berpesan ASN harus smart dan inovatif, agar bisa mewujudkan negara yang kuat dengan pengelolaan SDM yang tepat.

Untuk itu, MenPANRB meminta kepada kepala daerah memanfaatkan momentum reformasi birokrasi untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional.

MenPANRB juga mengingatkan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel serta agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima, setiap jabatan harus diisi oleh ASN yang memiliki keahlian, kompetensi, serta kualifikasi sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

“Jangan sampai ASN sebagai pengelola negara kalah pintar dan diatur oleh pihak luar,” katanya.

Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto menyampaikan nota kesepahaman bersama pemkab/kota – LAN memiliki nilai strategis karena setiap unit kerja akan ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya.

“Nota kesepahaman ini dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi kerjasama yang lebih luas dibidang Pengelolaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Pengkajian dan Pengem­ bangan Inovasi Administrasi Negara, serta pelaksanaan Pendidikan Tinggi Ilmu Administrasi Negara,” ujarnya.

LAN berharap dengan adanya nota kesepaham­ an bersama ini dapat mendukung semangat perubahan yang lebih baik di tiap pemerintah daerah dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam peningkatan kompetensi ASN serta pengembangan inovasi di bidang pelayanan publik.

(MUH)

Dinas Kesehatan Juara Futsal HUT Tuba Tulangbawang, FAKTUAL - Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang keluar sebagai juara futsal yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT 20 kabupaten setempat.

Pertandingan futsal itu diikuti tim pegawai dari satuan kerja di lingkup Pemkab dan Forkopimda Tulangbawang, Tim Dinas Kesehatan meraih juara setelah di final mengalahkan Satuan Pol. PP. Kemudian 3 Tim A Sekretariat Daerah Kabupaten dan juara 4 Dinas Pemuda dan Olahraga.

Piala pemenang pertandingan futsal yang digelar di GOR Tiuh Toho Menggala tersebut, diserahkan Bupati Tulangbawang yang diwakili Asisten I Sekdakab Tulangbawang, Pahada

Hidayat sekaligus menutup secara, kemarin.

Dalam acara itu juga hadir sejumlah pejabat Pemkab dan Forkopimda Tulangbawang.

Kepada pemenang pertandingan futsal, Pahada Hidayat mengucapkan selamat, serta kepada peserta dari seluruh satuan kerja Pemkab dan Forkopimda Tulang Bawang, Ia juga menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam memeriahkan kegiatan ini.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kebersamaan diantara kita semua, sekaligus dapat lebih memeriahkan HUT ke-20 Kabu­ paten Tulangbawang yang kita cintai,” katanya.

(MUH)

KPU Tuba Tetapkan Kepala Daerah Terpilih Tulangbawang, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang (Tuba) telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati setempat periode 2017-2022.

Rapat pleno dilaksanakan di Kantor KPU Tulangbawang, Menggala, kemarin, menetapkan pasangan nomor urut 3 Winarti – Hendriwansyah pada pilkada, sebagai kepala daerah Tulangba­ wang terpilih, melalui surat KPU Nomor 02/ kota/KPU-kab-008.435585/2017.

Dalam surat yang ditandatangani lima anggota komisioner KPU Tulangbawang tersebut, Winarti – Hendriwansyah ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Tulangbawang 20172022 mendapatkan total perolehan 94.362 suara menggungguli calon lainnya.

Menurut Ketua KPU Tulangbawang, Reka Punnata, dari hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 22 Februari lalu, pasangan WinHen memperoleh suara terbanyak yakni 94.362 atau 48 %.

Sementara pasangan nomor Urut 1. Hi. Syarnubi, SP.d, MH-Hj. Solihah (Bisa) 14.221 suara atau 7 %, lalu pasangan Nomor Urut 2 Ir. Hi. Hanan A Rozak, MS- Heri Wardoyo, SH (Handoyo) memperoleh 89.914 suara 45 %.

Rapat pleno yang dilaksanakan di KPU Tulangbawang serta dihadiri oleh para pejabat terkait dan berbagai elemen masyarakat tersebut, berlangsung lancar, aman, dan tertib dengan penjagaan aparat kepolisian dan TNI. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

16

Korban Banjir Mesuji Mengeluh Mesuji, FAKTUAL - Sejumlah korban banjir di Desa Labuhanpermai, Kecamatan Wayserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung mengeluh. Alasannya mereka belum menerima bantuan, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan makan.

Warga Desa Labuhanpermai, Minah (40) mengaku, sejak hari pertama terjadi banjir, Sabtu (11/3), warga belum menerima bantuan makanan. Saat ini korban banjir tersebut mengalami kelaparan.

“Kami sudah lima hari kebanjiran, tapi bantuan belum datang, makanya warga juga mulai mengalami kelaparan,” katanya.

Padahal ketinggian air yang menggenangi permukiman warga itu mencapai hingga sekitar tiga meter, sehingga mengakibatkan warga tidak dapat pergi untuk mencari bantuan.

Pemkab Mesuji melalui dinas terkait menyata­ kan masih terus mendistribusikan bantuan, bahkan

telah mendirikan satu dapur umum di lokasi banjir itu, namun persediaan makanan untuk membantu korban banjir tidak mencukupi.

Hingga berita ini dibuat, ratusan warga setempat masih tetap bertahan, antara lain berada di atap rumah yang telah tergenang banjir, karena belum ada posko penampungan yang diperlukan.

Bupati Mesuji, Khamamik dan Sekdakab setempat Rizal Fauzi juga telah meninjau lokasi banjir dan bertemu warga korban banjir setempat.

Dinas dan instansi terkait telah diminta untuk membantu dan terus bersiaga, mengingat curah hujan masih tinggi. Masyarakat juga diminta waspada menghadapi bencana banjir tersebut, kendati mulai surut warga tetap diminta mewaspadai adanya banjir susulan karena hujan kemungkinan masih terjadi di wilayah ini.

(MAN)

Truk Terseret Banjir di Mesuji

Mesuji, FAKTUAL - Truk dengan nomor polisi GG 8001 YD bermuatan gabah hanyut terseret arus banjir di Jalan Lintas Timur Sumatera Km 199, Desa Labuhanpermai, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, belum lama ini.

Truk tersebut mengalami rusak parah.

Pemindahan truk dilakukan sejak pukul 08.00 WIB, namun hingga pukul 11.40 WIB belum mampu terangkat.

Kesulitan petugas mengevakuasi truk itu, dengan menggunakan crane saja tadi tidak terangkat. “Posisinya juga mobil masuk parit, sehingga kesulitan dipindahkan,” kata petugas Sabhara Polres Mesuji, Ipda Subur, di lokasi kejadian.

Menurutnya, untuk mempermudah pemindahan, pihaknya akan mengangkat truk itu menggunakan alat berat.

Upaya pengangkatan truk itu mengundang perhatian warga. Akibatnya, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera mengalami kemacetan mencapai 8 km.

Hingga saat ini ban­ jir masih di­ alami warga di Desa La­ buhan­p er­ mai, Keca­ m a t a n Wayser­dang, Mesuji, diper­ kirakan ratus­ an rumah war­ ga setempat tergenang.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

WAYKANAN

17

Waykanan Laksanakan Gertam Cabai

Dia mengatakan, pemanfaatan lahan peka­ rangan juga untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga, mengembangkan ekonomi produktif dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat.

Kegiatan ini juga untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja dari wanita tani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar dapat maju dan berdaya saing, katanya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Kabupaten Waykanan, Maulana Muhidan mengatakan, dengan adanya gerakan tanam cabai ini bisa diikuti 14 kecamatan.

Peresmian awal di Kecamatan Baradatu, ke depan semua kecamatan dapat mengikuti hal yang sama dan bisa diikuti setiap keluarga, di setiap rumah masing-masing. Mena­nam cabai harus kreatif dan pe­nuh kesabaran, bila tidak b i s a tanaman ini akan layu dan mati, kata dia.

Waykanan, FAKTUAL - Kabupaten Waykanan menjadi daerah pertama yang melaksanakan gerakan tanam atau Gertam cabai serentak di Provinsi Lampung, kata Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik, Sujono.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menekan harga cabai pada saat kelangkaan terjadi, kata dia, belum lama ini.

Gerakan tanam cabai serentak di Kabupaten Waykanan menjadi yang pertama di Provinsi Lampung karena ketersediaan lahan lahan di daerah ini masih tersedia cukup luas diban­ dingkan daerah lain.

Kesiapan daerah untuk memulai gerakan tanam cabai ini, kata dia, benar-benar dilakukan dari masyarakat, bukan dari pemerintah daerah.

Bila pemkab siap maka masyarakat juga harus siap, atau sebaliknya. Ini butuh keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat sama-sama

mendukung kegiatan gertam cabai ini, dan semoga bisa mengantisipasi melonjaknya harga cabai di pedagang dan masyarakat, katanya.

Dia mengharapkan setelah Kabupaten Waykanan masih ada kabupaten lain yang mencanangkan Gertam cabai di kampung, keca­matan atau pekarangan rumah karena dengan adanya gerakan ini bisa membantu menekan tingginya harga cabai menjelang Idul Fitri.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Waykanan, Dessy Apriyanti Adipati optimistis mampu dalam mengembangkan pencanangan tanam cabai di daerah setempat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat serta petani untuk bisa menyukseskan kegiatan Gerakan Tanam Cabai tersebut,” kata istri Bupati Waykanan Raden Adipati Surya itu.

Menurut dia, untuk menanam cabai ini

tidak m e ­ mer­l u­ k a n lahan yang luas.

Dengan lahan yang ter­ ba­tas se­ perti peka­ rangan ru­mah bisa ditanamkan cabai dengan menggu­nakan polibag atau pot bunga dengan ukuran yang lebih kecil.

“Semua bisa menanam cabai, dari bapak, ibu dan anaknya. Yang pasti harus bisa merawat agar bibit yang telah diberikan tidak mati dan mubazir begitu,” katanya.

Menurutnya, selain melakukan gerakan tanam cabai, pemerintah memberikan bantuan ke kelompok wanita cabai di Kecamatan Baradatu untuk bisa membantu suami bercocok tanam melalui penanaman cabai di pekarangan rumah dan lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten.

(RSD/JJ)

Koperasi Harus Dikelola Secara Efektif Waykanan, FAKTUAL - Maraknya koperasi ilegal, membuat sejumlah petinggi koperasi harus bekerja keras melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koperasi yang didirikan memiliki kelengkapan dokumen dari SIUP, SITU, akta notaries, dan alamat kantor tersebut.

“Koperasi dituntut harus berperan dan tetap eksis menjadi pilar dalam perekonomian nasional. Oleh karenanya koperasi harus dikelola secara efektif dan efesien dengan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha, tetapi tetap dalam koridor koperasi dengan mempertahankan prinsip-prinsip jati diri koperasi. Dan tidak ada yang terkan dampak dari koperasi ilegal,” ujar Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya.

Menurutnya, koperasi hari memiliki manajemen yang bagus agar tidak kalah dengan koperasi lainnya seperti, peningkatan Manaje­ men Produksi, perluasan jaringan (strategi pemasaran) dan pengembangan klaster bisnis bagi Koperasi dan Umkm yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Dia mengatakan, ke depan Koperasi memiliki kredibilitas yang tinggi untuk anggotanya dan masyarakat pada umumnya, karena Koperasi dibangun dari dan untuk anggota.

“Peran pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah memberikan iklim yang kondusif untuk mendorong peningkatan kualitas Koperasi melalui pembinaan dan pengawasan serta perkuatan modal Koperasi,” ujarnya.

Untuk mampu berdaya saing dengan bidang usaha lainnya, ayah tiga anak ini, menghimbau pengurus, pengawas dan anggota koperasi selalu meningkatkan kompetensi dan mempu­ nyai komitmen untuk maju dan mengelola usaha dengan baik secara efektif dan efesien

sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya, “Anggota pun sebagai pemilik juga harus melaksanakan kewajiban taat dengan aturan Koperasi, jangan hanya meminta hak saja dan harus seimbang antara hak dan kewajiban yaitu dalam melaksanakan kegiatan berkoperasi.” katanya Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Waykanan, Akhmad Basyar mengatakan, dengan adanya peningkatan pelayanan ini dapat meningkatkan motivasi dan berpikir kedepan untuk meningkatkan kualitas produk.

Mantan Pegawai Kabupaten Pringsewu itu mengatakan, para pelaku usaha medapatkan wawasan dan strategi pemasaran baru selain

memperkuat klaster klaster bisnis.

Dari data ko­ pe­rasi yang ada pada Dinas Ko­ pe­rasi dan UKM Kabupaten Way­ kan­an pada 2016 berjumlah 714 ko­perasi dengan berba­gai ragam dan corak jenis usaha yang tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, terdapat 381 koperasi yang sudah tidak aktif dan akan dibubarkan oleh Kementrian koperasi dengan mengacu pada

UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

Koperasi yang akan dinonaktifkan adalah koperasi secara berturut-turut tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sudah tidak memiliki pengurus aktif, dan koperasi tersebut sudah pailit dengan kata lain sudah tidak layak untuk meneruskan usahanya.

Sebelumnya kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung telah memberikan instruksi kepada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap maraknya koperasi abal – abal yang dapat merugikan masyarakat banyak.

“Yang pasti masyarakat wajib berhati – hati memilih koperaso jangan asal pilih dan sembarangan gabung ke koperasi untuk menjadi salah satu dari anggota tersebut,” ujar Satri Alam, mantan kadis Sosial Provinsi Lampung.

Menurut dia, jumlah Koperasi di Provinsi Lampung menca­pai 5.309 unit usaha dan yang akan di bubarkan menca­ pai 2.000 unit usaha koperasi karena telah ha­bis izin usaha dan tidak lagi terdata sebagai kepengursan koperasi yang ada di Provinsi Lam­pung.

Dia mengharapkan, kabupaten/kota SeProvinsi Lampung bisa terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakt agar bisa memilih koperasi yang benar-benar berbadan hukum agar tidka tertipu dan menyebabkan kerugian yang cukup besar di kemudian hari.

(MAN/JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017 Lampung Barat, FAKTUAL - Badan Perenca­ naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang ) tingkat kabupaten, di Ruang Rapat Kagungan Pemkab setempat, kemarin.

Menurut Kepala Bappeda setempat, Okmal, Musrenbang itu dilaksanakan berdasarkan UU No: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturann Pemerintah No: 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PP No: 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Permendagri No: 50 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No: 8 tahun 2008.

Sedangkan tujuannya, dia, menetapkan ren­ cana kerja pemda dan program prioritas pem­ bangunan tahun anggaran 2018 serta untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas program prioritas pembangunan tahun anggaran 2018 serta menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada anggaran 2018 sebagai landasan pijakan tahun pertama RPJMD 2017- 2022.

“Penyusunan tersebut sebagai lanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan, Musrenbang tingkat pekon pada Januari hingga Februari , tingkat kecamatan pada 6-22 Maret serta Forum SKPD dengan melibatkan camat dan OPD terkait,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lambar, Mukhlis Basri meng­atakan, Musrenbang tahun 2017 dilaksana­ kan guna penyusunan Rencana Kerja Pembang­ unan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2018 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabu­ paten Lampung Barat tahun anggaran 2018.

“Artinya Musrenbang merupakan transisi dokumen perencanaan dari capaian rpjmd 2012 – 2017 kepemimpinan saya bersama Bapak Makmur Azhari menuju visi misi kepemimpinan bupati terpilih tahun 2017 – 2022 yang akan ditetap­kan melalui keputusan KPUD Lampung,” katanya.

Banyaknya masukan karena salah satu prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah adalah berbagai elemen dan lapisan masyarakat, baik kelompok ataupun individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi rencana pembangunan. OPD hendaknya membuka ruang yang lebar dalam menerima saran dan masukan dari masyarakat untuk perencanaan pembangunan, katanya.

Kemudian beberapa capaian pembangunan hingga tahun 2017 di antaranya yaitu: pening­

Bappeda Lambar Gelar Musrenbang katan APBD Lampung Barat dari Rp494,15 mili­ar tahun 2007 menjadi Rp1,076 triliun tahun 2017 atau meningkat 117,81%. selain itu terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekira 2,86% dibandingkan tahun 2016 menjadi 42,26 miliar di tahun 2017.

Selain itu, peningkatan rata-rata pdrb atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 – 2015 mencapai 10,90 persen atau mencapai Rp5,12 triliun pada 2015 setara dengan 2,03 persen PDRB Provinsi Lampung di tahun yang sama. peningkatan ini didukung pula dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun terakhir mampu bertahan di atas 5 persen. meskipun peningkatan itu masih bisa

dioptimalkan di tahun yang akan dating, katanya.

“Namun demikian, kami menyadari belum semua persoalan di kabupaten ini tertangani secara tuntas dan memuaskan seluruh lapisan masyarakat. Melalui Musrenbang ini kami akan berdiskusi dan bermusyawarah guna me­ru­muskan berbagai persoalan yang memer­ lukan penanganan segera dan menyangkut hajat hidup masyarakatserta upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target yang telah disepakati dalam RPJMD 2012-2017,” ujarnya.

Selanjutnya untuk itu, pada 2018 secara nasional akan dipacu peningkatan investasi dan tersedianya infrastruktur yang mantap. hal ini guna mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dalam meng­

Lambar Adakan Rapat Koordinasi PBB

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat koordinasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) tahun 2017, kemarin.

Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Pemkab setempat, Gunawan Rasyid mengatakan, kegiatan

18

tersebut berdasarkan penyerahan surat pembe­ ritahuan pajak terhutang (SPPT), STTS dan DHKP PBB-P2 tahun 2017. Undang Undang Nomor: 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah untuk Menggali Potensi Pajak dan Retribusi yang ada di daerah masing-masing.

“Sejalan dengan hal tersebut, saya mengajak kepada semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Saat ini pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sangat berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah apabila aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak. peningkatan pendapatan tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian data objek dan subjek pajak yang riil sesuai dengan keadaan sebenarnya, kata dia.

“Pemkab Lambar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada 2016. secara khusus rasa terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada aparat di tingkat pekon/ kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang telah bahu membahu sehingga seluruh target yang telah ditetapkan pada 2016 tercapai.”

“Hari ini kami serahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2017 ke kecamatan untuk selanjutnya diserahkan ke aparat pekon/ kelurahan dan wajib pajak di masing-masing wilayah. target PBB-P2 tahun 2017 adalah Rp3 miliar sedangkan potensi yang ada saat ini Rp 3, 500 miliar,” ujarnya.

Peningkatan itu selain dari penambahan objek pajak baru juga adanya pengurangan stimulus PBB dari Rp10 ribu hingga Rp 100 ribu diberikan stimulus 15%, Rp100 ribu hingga Rp1,5 juta, sekitar 35% dan lebih dari Rp 1,5 juta diberikan stimulus 0%. sedangkan untuk PBB minimal tahun ini sekitar Rp15 ribu.

hadapi ekonomi global yang semakin sulit dipastikan arah pertumbuhannya, kata dia.

Berdasarkan arahan presiden RI dan gubernur Lampung tahun sebelumnya, anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas yang mendukung pembangunan nasional serta.

“Kebijakan anggaran belanja yang mengikuti program prioritas. Pada 2018 pembangunan Lampung Barat memiliki tujuh prioritas yaitu infrasruktur (ekonomi perdesaan dan konektivitas antarwilayah), pendidikan, kesehatan, pengem­ bangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, pelayanan publik yang cepat dan transparan,penanganan bencana dan lingkungan hidup,” katanya.(ADI)

“Kami mempunyai keyakinan, PBB-P2 dapat meningkat jauh lebih besar di tahun-tahun mendatang apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata. salah satu upaya nyata telah dilakukan di tahun 2016 adanya pemutakhiran data di Kecamatan Belalau dan Kecamatan Lumbokse­ minung sedangkan untuk tahun 2017 pemutak­ hiran objek dan subjek PBB-P2 di wilayah Kecamatan Kebuntebu dan Sumberjaya,” ujarnya.

“Dengan telah diserahkannya SPPT PBB-P2 tahun 2017, saya minta kepada camat dan peratin/ lurah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang PBB bagi pembangunan, koordinator penagihan di tingkat kecamatan dan pekon/ kelurahan serta petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagiha, baik tahun berjalan maupun tunggakan apabila ada sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum masa jatuh tempo pada 30 Sepetmber 2017.”

Camat dan peratin/ lurah untuk menginventa­ risasi semua permasalahan, termasuk data wajib PBB potensial dan melaporkannya ke Tim Intensifikasi PBB kabupaten melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, katanya.

Rapat juga membahas kriteria penilaian dan penghargaan lunas PBB pekon/ kelurahan dan kecamatan tahun 2017, agar tidak terjadi perma­ salahan di kemudian hari.

Sementara itu dalam Laporannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BKPD) Lampung Barat, Sudarto mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, UU No: 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No: 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lambar.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

19

SMKN 1 Ngambur Gelar Simulasi Berbasis Komputer seperti ini lebih tepat dan cepat dan sederhana, para siswa pun menyukai sistem UNBK itu.

Ia berharap semuanya berjalan lancar dengan jaringan internet dan perangkat komputer yang digunakan tak ada lagi persoalan bahkan dari genset tidak ada masalah karena itu perlunya peningkatan kualitas pendidikan yang perlu diutamakan mengingat persaingan semakin pesat, siswa harus fokus belajar meskipun di luar sekolah, sebab para siswa merupakan generasi penerus bangsa.

“Kami dari guru-guru berharap siswa men­ dapatkan nilai yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga siswa yang mampu dapat melanjutkan ke peguruan tinggi,” katanya. (NAS)

Pesisir Barat, FAKTUAL - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, pekan lalu melaksanakan Simulasi 3 Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang menjadi tiga sesi, di antaranya untuk men­jadikan pendidikan berkualitas dapat dipercaya dan diterima juga bertanggung jawab

sesuai keahlian masing-masing.

Kepala SMKN 1 Ngambur, M. Latip mengata­ kan, ujian nasional berbasis komputer tersebut dengan siswa kelas XII berjumlah 172 peserta.

Gladi resik harus ditingkatkan supaya mampu melakukan UNBK karena komputer juga sudah menjadi kebutuhan dalam kegiatan pendidikan

saat ini.

Ujian berbasis komputer dapat menghemat waktu, dan para siswa pun nyaman, ujian dengan menggu­ nakan metode tersebut yang paling penting tidak ada keluhan keterlambatan materi tentunya dengan penyelenggaraan

Lambar Selenggarakan Upacara Bulanan Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Lampung Barat (Lambar) menggelar upacara bulanan sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun 53 Provinsi Lampung, HUT 67 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT 55 Satuan Linmas, dan HUT 98 Pemadam Kebakaran, di Lapangan Pemkab setempat, kemarin.

Inspektur Upacara, Makmur Azhari meng­ atakan, hari jadi Provinsi Lampung diperingati sebagai bentuk ungkapan syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Provinsi Lampung hingga saat ini.

“Pada momentum ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Barat mengucapkan terima kasih dan penghar­ gaan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang, perintis, dan pendiri Pemerintah Provinsi Lampung, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung hingga seperti saat ini,” katanya.

Sebagai provinsi yang telah berusia 53 tahun, Lampung telah menapaki perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana pepatah mengatakan “sejarah adalah guru kehidupan” mengaktua­ lisasikan kepada semua untuk melakukan introspeksi dan refleksi tentang apa yang telah diperbuat untuk Provinsi Lampung, katanya.

“Para pendahulu kita tidak hanya mengor­ bankan materi dan moral untuk memajukan Lampung sejak dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang perjuangan tersebut akan terus dilakukan, seiring dengan kemajuan

zaman. Nilai-nilai luhur dan semangat para pejuang hendaknya dapat terus terpatri dan menjadi semangat serta motivasi untuk terus berkarya, mengukir prestasi, dan ber­ kon­tribusi aktif dalam pembangunan sesuai dengan keahlian masing-masing,” ujarnya.

Saat ini Provinsi Lampung telah menun­ jukkan kinerja pembangunan yang cukup baik, yang bisa dilihat dari indikator secara nasional indeks daya saing mengalami peningkatan dari peringkat 25 menjadi peringkat 18. indeks ketahanan nasional menempati urutan tertinggi se-sumatera atau ke-6 secara nasional. pertumbuhan ekonomi mencapai 5,15% selalu berada di atas rata-rata nasional. penurunan angka kemiskinan dalam 2 tahun terakhir lebih

cepat dibandingkan nasional (lampung 0,35%, nasional 0,26%) berkontribusi sekitar 10,08% terhadap perekonomian sumatera (terbesar ke 4 setelah riau, sumatera utara, dan sumatera selatan). peningkatan produksi padi dari 3,6 juta ton pada tahun 2015, pada tahun 2016 mencapai 4,3 juta ton gkg. sedangkan di tahun 2017 menargetkan produksi padi sebesar 4.401.188 ton gkg pada tahun 2017.

Untuk terus mempertahankan dan mening­ katkan pertumbuhan perekonomian, Peme­ rintah Provinsi Lampung terus meningkatkan pembangunan, seperti: infrastruktur jalan dan jembatan dengan capaian target jalan mantap 85% pada tahun 2019. pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini dinilai tercepat dari target yang telah ditetapkan,

insyaallah dapat beroperasi pada 2018. percepatan pengerjaan Bandara Raden Inten II menuju bandara internasional, dan berbagai program pendukung strategis lainnya, kata dia.

“Sejalan dengan tema HUT Provinsi Lampung, ‘Kreativitas, Inovasi dan Kerja Nyata Untuk Lampung Maju dan Sejahtera’, menggugah kesadaran kita semua untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan Provinsi Lampung, tidaklah semudah mem­ balikan telapak tangan, diperlukan kerja nyata, inovasi dan kreativitas kita semua, tidak hanya sebagai aparatur pemerintah, tetapi juga stakeholder terkait dan seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama sesuai dengan profesi yang dimiliki,” tutur dia.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, mari kita satukan langkah dan tekad untuk memajukan daerah yang sama-sama kita cintai. ke depan tantangan pembangunan semakin komplek. Di samping itu kita juga memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT satuan linmas. Atas nama pemerintah, saya ucapkan selamat memperingati hari jadi kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas yang ada,” katanya.

“Kita juga Memperingati HUT Pemadam Kebakaran, 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi petugas pemadam kebakaran, di mana sejak tahun 1919 telah memberi pelayanan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan terhadap korban kebakaran dan bencana lainnya.” (Adi)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 409 / Tahun Ke-15 / 20 - 26 Maret 2017

20

Lima Warga Perusak Mapolsek Tegineneng Dibekuk Pesawaran, FAKTUAL - Pasca perusakan Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, polisi bergerak cepat dan meringkus lima orang yang diduga pelaku pengerusakan.

Sebelumnya, puluhan anggota Reserse Narkoba Polda Lampung dan petugas narkoba serta intel memburu bandar narkoba di wilayah Pesawaran.

Puluhan anggota mengenakan rompi anti peluru dan senjata melakukan briffing.

Selanjutnya, bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap terduga bandar dan pengedar narkoba.

“Ciri-ciri orangnya berambut gondrong, saya harap tidak ada tindakan pemukulan.

Sebelum berangkat kita berdoa,” ujar petugas yang memberikan arahan.

Sebelumnya, sejumlah warga, merusak Polsek Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Jumat (17/3/2017) sekira pukul 08.00 WIB. Pengerusakan Polsek Tegineneng diduga terkait penemuan tersangka pengguna narkoba yang tewas di Bendungan, Way Sekampung, kabupaten setempat.

Terduga pengguna narkoba yang ditemukan tewas di Bendungan Way Sekampung, Edi ditemukan tersangkut dibendungan. Kini jenazah lelaki tersebut langsung dibawa ke RSUD Abdul Moeloek.

Kapolda Lampung, Irjen Sudjarno mendatangi Polsek Tegineneng yang dirusak massa.

Tiba di Polsek Tegineneng, Kapolda disambut Kapolres Pesawaran AKB Syarhan, Dirnarkoba Polda Lampung Kombes Abrar Tuntalanai, dan Wakapolres Pesawaran Kompol Yustam Dwi Heno.

Kapolda Lampung dan Kapolres Pesawa­ ran rapat tertutup. Awak media dilarang meliput.

“Maaf rekan-rekan media, kami mau rapat dulu.

Setelah rapat silahkan nanti

konfirmasi,” ujarnya.

Ratusan anggota Brimob Polda Lampung diterjunkan berjaga-jaga di Polsek Tegineneng, setelah pengrusakan kantor Polsek Tegineneng tersebut.

Petugas bersenjata lengkap berjaga di Polsek Tegineneng untuk membersihkan dan berjagajaga guna mengantisipasi penyerangan warga lagi.

Informasi yang dihimpun, penyerangan terjadi saat seluruh jajaran petugas sedang upacara bulanan di Makopolres Pesawaran.

Akibat penyerangan yang dilakukan warga tersebut, seorang anggota Polsek Tegineneng, Parmo terluka tangannya.

Kapolres Pesawaran, AKBP Syarhan, mengatakan korban yang ditemukan di Bendungan Way Sekampung, bernama Edi diduga pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Korban yang ditemukan diduga korban penyalahguna­ an narkoba yang ditangkap oleh petugas reskrim Polsek Tegineneng, Rabu (15/3).

Korban menjeburkan diri ke sungai dan ditemukan pagi tadi, meninggal dunia,” ujarnya.

(TIM)

ADVERTORIAL

DPRD LAMBAR AJUKAN DUA RANPERDA INISIATIF

Kawasan Tanpa Rokok dan Pelayanan Publik

S

EBAGAI upaya nyata dari wakil rakyat Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam mewujutkan Tiga dari fungsi utama nya yaitu Legislasi, Anggaran, dan pengawasan. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melalui Badan Pembentukan Perda (Baperda) menggunakan salah satu dari fungsi nya dengan membentuk Dua peraturan daerah inisiatif diantara nya Perda kawasan tanpa rokok dan pelayanan publik.

Sejauh ini Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak mengatur terkait sanksi bagi siapa saja yang melanggar, atau hanya sebatas imbauan kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dengan dimulainya penyusunan Ranperda tersebut, maka nantinya selain akan mengatur kembali soal penetapan KTR juga akan mengatur

soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar Perda KTR. Dalam nota pengantar Ranperda inisiatif DPRD yang disampaikan oleh ketua Badan Legislasi (Banleg) B. Supriadi, di Ruang Sidang Marghasana, dia mengatakan, beranjak dari isu kesehatan, ketentuan tersebut diatas menun­ jukkan Tiga aspek penting yakni hak asasi atas kesehatan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak jaminan sosial.

Upaya mewujudkan hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang antara lain meliputi UU tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU tahun 2009 tentang kesehatan dan UU tahun 2009 tentang rumah sakit Perilaku merokok yang dilakukan masyarakat harus segera diatasi. Perokok pasif adalah pihak yang paling dirugikan dari aktivitas merokok.

Dibandingkan yang terpapar dengan asap rokok utama, pengaruh perokok pasif lebih mempunyai

resiko lebih tinggi mengidap ber­ bagai jenis penyakit, hal ini dikare­ nakan perokok pasif menghisap asap sampingan yang tiga kali lebih berbahaya dari yang dihisap oleh perokok aktif.

Bila dalam suatu daerah terda­ pat 60% perokok maka jumlah masyarakat yang terancam terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah 60%. Penyakit yang menyerang dapat mening­ katkan indek kematian yang semakin meningkat setiap tahun­ nya Selain menggagas Perda inisiatif KTR Badan Pembentukan Perda DPRD Lambar juga meng­ ajukan Perda Pelayana Publik terhadap pihak eksekutif, hal tersebut sebagai salah salah satu upaya yang dilakukan oleh wakil rakyat guna pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat yang merupakan salah satu fungsi penting yang wajib diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, selain distribusi, regulasi maupun proteksi, fungsi pelayanan tersebut merupakan aktualisasi rill kontrak sosial yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentunya masih membutuh­ kan pengaturan untuk pelaksanaaanya, terutama yang berkenaaan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang terkait dengan pelayanan publik. Kebutuhan pengaturan tersebut, pada tingkat pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan pembentukan peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah ini, kemudian menjadi sangat penting karena salah satu indikator

kesiapan daerah merespon otonomi daerah adalah ketika daerah mampu merumuskan dan membentuk kebijakan dan atau peraturan daerah.

Dengan melihat peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka DPRD Lampung Barat melalui Badan Pembentukan Perda merumuskan, menyusun dan mengajukan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok dan pelayanan publik.

(ADV)