SKM FAKTUAL EDISI 421 l 10 - 16 JULI 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DITARIK DANA GSMK KEPALA DESA MENGELUH HALAMAN

15

KAKICERAN, TRADISI SYAWALAN KHAS PESISIR BARAT HALAMAN

19

ILEGAL LOGING MARAK DI REGISTER 19 TAHURAWAR

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

Cawa Kham Wayang Reborn

UCE NASIR

MENGIKUTI tradisi terlebih jika kiat yang dilakukan pendahulu tersebut berhasil tampaknya telah menjadi budaya tersendiri. Menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk contohnya.

Langkah tersebut sebelumnya dilakukan M. Ridho Ficardo dalam merekrut massa menghadapi pemilihan gubernur Lampung. Dan kiat menarik simpati hati sebagian warga dengan mengeluarkan kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah tersebut membuahkan hasil.

Kini bakal calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga melakukan hal serupa, menggelar wayang kulit di berbagai desa. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Tegal, Jawa Tengah, Ki Entus Susmono, didaulat sebagai dalang. Dan mampukah panggung kesenian tradisional dari Jawa tersebut menjadi “wayang reborn”?

Mendapat simpati rakyat belum cukup untuk membawa seseorang bakal calon menduduki tahta. Masih banyak persyaratan lain, termasuk partai pengusung yang memenuhi kuota keterwakilan di Dewan. Jalan yang ditempuh masih panjang, mengingat Arinal Djunaidi baru didukung Partai Golkar yang memiliki 10 anggota DPRD Provinsi.

Ironi memang. Pertunjukan artis dan kesenian tradisional kerap menjadi hiburan politik. Padahal persoalan pembangunan, ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik selama ini menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai bahkan masih jauh dari harapan, bak panggang jauh dari api.

Memang tidak ada larangan seorang calon bupati atau gubernur menghibur rakyat dengan menghelat pertunjukan artis atau wayang kulit. Dan rakyatpun tampaknya tidak peduli dengan semua langkah tersebut, yang ada dalam benak hanya mendapat hiburan gratis, terlebih dipandu dalang kondang, soal pilihan itu nanti.

Di sisi lain apa yang dilakukan bakal calon gubernur Lampung priode mendatang tersebut menjadi upaya awal yang ”cerdik” dalam politik yakni terbebas dari teguran pengawas dan penyelenggara pemilu lantaran mencuri gerak awal. Betapa tidak, pesan politik termasuk rencana program yang bersangkutan disampaikan melalui lakon (cerita) wayang yang dimainkan sang dalang.

Yang jelas dunia ini panggung sandiwara, demikian pula dengan perhelatan wayang kulit semalam suntuk. Tema yang disajikan termasuk tokoh yang muncul sesuai kepiawaian sang dalang. Namun perlu diingat, sehebat apapun sang dalang tidak akan mampu tampil maksimal tanpa didukung personal yang lain, penabuh gamelan, sinden, dan perlengkapan panggung serta nayaga.

Berdasarkan perkembangan jaman, pertunjukan wayang kulit, wayang golek, wayang orang, dan kesenian tradisonal lain saat ini hanya digandrungi kalangan tua tertentu, sementara kaula muda cenderung memilih kesenian modern. Bagi kaum tua khususnya penggemar wayang kulit, Ki Entus merupakan dalang yang mereka gandrungi. Bahkan mereka lebih mudah mencerna pesan yang disampaikan dalam cerita wayang tersebut.

Namun bagi kaula muda, pergelaran tersebut hanya sebagai hiburan semata, terlebih di kampung-kampung yang selama ini haus hiburan. Mungkinkan jalan tersebut bakal mulus? Masih banyak jalan terjal yang harus dilalui.

Termasuk infrastruktur yang dilalui penonton pertunjukan wayang kulit juga tidak sedikit yang memerlukan perbaikan bahkan pembangunan.

Demikian pula dengan kocek, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik yang selama ini butuh perhatian serius. Jika hal tersebut masuk dalam alur cerita sang dalang, tentu rakyat juga sudah mendengar dari pertunjukan serupa yang dilakukan sang pendahulu. Dan sangat disayangkan jika pesan yang disampaikan melalui pertunjukan yang menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut hanya menjadi cerita belaka, usai pergelaran habis pula cerita, terlebih jika sudah terpilih atau menduduki tahta lain pula lakon yang disajikan. Bukankah hal tersebut kerap terjadi.

Reborn wayang bukanlah yang dinginkan banyak warga. Sebaliknya, reborn keberhasilan dalam memimpin serta menjalankan amanah dengan baik menjadi harapan banyak orang. Akankah harapan itu terwujud atau hanya penantian panjang yang tak pernah kunjung datang.l

l n l n l n

Meski banyak mendapat hambatan, pembangunan fly over di jalan Teuku Umar - Pagar Alam berlanjut Pokoknya jalan terus....

Jelang pilgub, makin banyak buzzer di media sosial yang saling menyerang para calon gubernur Yang bertarung aja santai, kenapa kita yang harus ribut.

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI asal Lampung, Hendry Yoso jagokan Mustafa Lah, 2 banteng merah yang siap bertarung ko diabaikan, ada apa???

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Meredam Urbanisasi dengan Membangun Desa

S

UDAH menjadi pengeta­ huan umum bahwa saat memasuki arus balik Le­bar­an, urbanisasi kerap men­jadi momok bagi kota-kota besar di Indonesia.

Ia disebut momok karena kota-kota besar itu sesungguhnya tidak kuat lagi menampung pertam­ba­han penduduk. Diperkirakan akan ada sekitar 40 ribu pendatang baru yang masuk ke setiap kota besar pada arus balik Lebaran tahun ini.

Celakanya, sebagian besar dari me­reka ialah tenaga kerja tanpa ada tujuan pekerjaan, tidak punya kete­ram­­­pilan, dan hanya berharap kebe­run­tu­­ngan. Jika tidak bisa memasuki for­masi kerja yang ada, mereka men­ceburkan diri ke sektor informal se­perti pedagang asongan atau pe­mu­lung. Dan pada akhirnya menjadi pro­blem sosial perkotaan.

Stop Arus Urbanisasi Kehadiran kaum imigran di kotakota besar di Indonesia pasca Lebaran hampir dipastikan selalu menimbul­k an perma­s alahan pengangguran bagi si pendatang sendiri. Pemerintah di se­tiap Provinsi di Indonesia tentu saja tidak bisa melarang orang datang ke kota mereka karena konstitusi menja­min setiap orang bebas memilih tem­pat tinggal di wilayah negara dan me­ ning­galkannya, serta berhak kembali lagi.

Adanya urbanisasi yang berlebih­ an ini telah menimbulkan berbagai ma­salah di Indonesia. Tidak hanya me­nimbulkan masalah di kota yang dituju na­mun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan.

Masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu me­ningkatnya angka kemis­kin­an sehing­ga pemukim­an kumuh­nya juga me­ning­kat, pening­ kat­an kejahatan, dan masih banyak masalah lain. Di desa juga akan timbul masalah dian­taranya berku­ rangnya sumber daya ma­nusia karena pendu­duknya telah per­gi ke kota, desa akhirnya tidak me­ ngalami perkembangan yang nya­ ta.

Harus jujur dikatakan bahwa orang bermigrasi dari desa ke kota meru­pakan refleksi atas gejala kemandekan perekonomian di pedesaan. Jika dikaji lebih lanjut, ketertarikan para penda­tang dari kawasan pedesaan ini dise­bab­kan karena adanya faktor pen­do­rong dan penarik. Faktor pendorong­nya antara lain su­­lit­­nya mencari lowo­ ngan pekerjaan di desa yang meng­ aki­bat­kan terjadinya ledakan peng­ ang­guran usia muda. Adapun faktor penariknya ialah cerita kisah kesuk­ se­san para pemudik yang pulang

Oleh: JIMMY SIANTURI, SH Advokat di Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, SH, MH & Rekan; Mahasiswa Magister Hukum (S2) Universitas Sumatera Utara (USU)

ke desa dengan segala bumbu­nya bahwa peng­­hasilan di kota lebih tinggi ketim­bang di desa. Pulang mudik dengan meng­gu­na­kan mobil pribadi, disertai ak­tivitas ekono­mi konsumtifnya, meng­akibatkan banyak pemuda dan pe­mudi desa tertarik mengikuti jejak si pe­mu­dik sukses ini. Padahal, belum ten­tu semua benda dan aksesoris sim­bol ke­suksesan mereka adalah milik pribadi.

Tidak hanya itu, gengsi bekerja di kota besar tampaknya masih mewar­nai pola pikir banyak pemuda dan pe­mudi di desa. Bahwa hidup di kota besar identik dengan kesukses­ an, modernisasi dan sebagainya. Semen­tara hidup dan bekerja di kawasan pedesaan identik dengan keterbelaka­ ngan, dan kemun­duran. Pola pikir se­ma­cam inilah yang akhirnya memacu ting­ ­ginya penda­tang baru di kota-kota besar Indonesia.

Membangun Desa Laju urbanisasi harus segera direm. Saat ini Indonesia tercatat sebagai ne­ g ara dengan laju urbanisasi tercepat di Asia. Pada 2011, proporsi penduduk daerah perkotaan di negeri ini men­capai 51 persen dan pada 2025 diper­ki­ rakan bakal mencapai 68 per­sen.

Jika urbanisasi tidak mampu di­ cegah, bu­kan mustahil suatu ketika kita me­nemukan desa yang hanya di­huni para orang jompo atau orangorang tua, bahkan tanpa penghuni sama sekali.

Hanya ada satu cara yang tepat un­tuk mencegah urbanisasi, yaitu pu­sat pertumbuhan, kemakmuran, dan ke­sejahteraan dibangun di seantero ne­geri. Pembangunan disebar merata ke 74 ribu desa di Indonesia. Cara ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yai­tu mem­ bangun Indonesia dari ping­giran dengan memperkuat dae­rah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan desa merupakan se­buah keharusan sesuai dengan perin­tah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pemba­ngun­an desa ialah meningkat­ kan ke­se­­jah­te­raan masyarakat desa dan kua­li­tas hidup manusia serta me­nang­gu­lan­gi kemiskinan melalui pemenuh­ an kebutuhan dasar, pembangunan sa­rana dan prasarana desa, pengemba­ ngan potensi

ekonomi lokal, serta pe­manfaatan sumber daya alam dan ling­ku­ngan secara berkelanjutan.

Menciptakan lapangan kerja dalam konsep pengembangan daerah dari hulu ke hilir menuju kawasan mandiri yang bisa menyerap tenaga kerja se­tempat perlu dioptimalkan, agar mam­pu menyedot tenaga kerja dalam jum­ lah besar. Karena bagaimanapun, se­tiap daerah memiliki ciri khas terten­tu yang bisa dikembangkan sesuai po­­­tensi daerah masingmasing Impian me­­nuju swasembada pangan, atau bah­kan menuju sentra lumbung pa­ ngan dunia perlu direalisasikan se­ce­pat­­nya. Cita-cita luhur semacam ini harus dilakukan untuk membuat seluas mungkin lapangan pekerjaan di kawa­san pedesaan.

Sejauh ini, uang bukan lagi menjadi masalah untuk mem­ba­ ngun desa. Peningkatan alokasi Dana Desa pada APBN 2017 sebe­ sar Rp 60 triliun yang sebelumnya Rp 47 triliun pada AP­BN 2016 tentunya bertujuan untuk mem­ bangun pemerataan pembang­un­ ­an, membangun Indonesia dari ping­giran dengan memperkuat dae­rah-dae­rah dan desa dalam kerangka Ne­gara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah uang yang begitu besar akan sia-sia jika desa tidak mampu memilih dan menetapkan prioritas pem­ba­ngun­an. Mestinya, desa fokus kepada pem­ b angunan berbasis pertanian. Indus­tria­lisasi yang dikembangkan pun ia­lah yang bisa mendukung dan me­m­per­kuat perta­nian. Badan usaha milik desa yang diamanatkan Undang-Un­dang Desa hendaknya ber­urusan de­ngan pengelolaan dan pemasaran hasilhasil pertanian pascapanen.

Pembangunan desa membutuh­ kan kreativitas dan inovasi. Sayang­ nya, tenaga yang kreatif dan inovatif masih langka di desa. Karena itu, pemerintah bisa menempatkan tenaga pen­dam­ping yang profesional di desa. Pertim­ba­ngan profesionalitas patut diberi garis bawah yang tebal agar rekrutmen te­naga pendamping tidak didasari per­timbangan sempit, misalnya kader par­tai politik tertentu.

Tenaga profe­sio­­nal itu juga di­ harapkan mampu me­­nekan dan mencegah korupsi dana desa.

Membangun desa pada hakikat­ nya ialah membangun Indonesia.

Hanya itu cara bermartabat untuk menekan laju migrasi penduduk desa ke kota. Ketika desa sudah makmur, urbanisasi tidak lagi menjadi momok pada setiap arus balik Lebaran. ***

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Zainal. A (Ka. Biro) (Non Aktif), Heriyanto (Non Aktif), Jazuli (Non Aktif). Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

3

Ilegal Loging Marak di Register 19 Tahurawar Pesawaran, FAKTUAL - Ilegal loging di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (Tahurawar) Kabupaten Pesawaran masih marak.

Terbukti, warga Desa Padangmanis, Kecamatan Waylima, baru-baru ini sekira pukul 23.30 WIB, menggerebek beberapa orang yang ditengarai sedang menebang pohon sonokeling di Umbul Pulauraya dan Umbul Limbungan, di kawasan hutan tersebut.

Kepala Desa Padangmanis, Hendri Kurniawan, kemarin mengatakan, tindakan tersebut dilakukan secara spontan dan atas laporan warga. “Waktu itu saya mendapat laporan ada beberapa orang sedang menebang kayu sonokeling di kawasan Tahurawar,” kata kepala desa yang bari dilantik tiga bulan lalu itu.

“Mendapat laporan tersebut, saya berserta puluhan warga dan Kapolsek Kedondong AKP A. Firadus langusng naik ke gunung tepatnya Umbul Pulauraya. Kami sempat melihat lima orang dan mereka melarikan diri,” katanya.

Menurut dia, di lokasi tersebut ditemukan 23 potong kayu sonokeling dengan panjang dua meter. Dan di Umbul Limbungan, tepatnya di pangkalan pengepokan rodousin ditemukan 11 kayung gelondong.

Semua kayu tersebut berbentuk balken. 23 gelondong sonokeling langsung diserahkan ke Polres Pesawaran, yang 11 gelondong lagi diminta warga setempat untuk pembangunan masjid di Desa Padangmanis.

“Keesokan harinya, saya dan kapolsek menyisir lokasi tersebut. Ternyata para pelaku masih nekat melakukan aksinya, mereka menebang kayu sonokeling, begitu melihat rombongang para pelaku langsung kabur meninggalkan peralatan pemotong kayu dua unit, jeriken bensin, Hp merek Nokiya, oli kotor, botol pigur,

dan bekal makanan, 2 unit sepeda motor,” katanya.

Sementara itu, kata dia, seorang yang diduga pelaku illegal logging, Jumino, warga Dusun Mujidadi, Desa Cipadang dibawa ke Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan.

Menurut Hendri, penggerebekan tersebut dilakukan mengingat selama ini warga sekitar yang terkena imbasnya. “Saat terjadinya banjir bandang, Maret 2017 lalu, puluhan rumah yang

hancur bahkan ada yang meninggal dunia. Saya bersama warga akan terus melakukan pemantauan terhadap kawasan Register 19 tersebut. Apabila masih ada yang melakukan penebangan, kami akan menangkapnya sekalipun ada dugaan keterlibatan oknum aparat,” katanya.

Dia berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas, jangan hanya kulinya saja, namun sampai ke aktor intelektualnya agar tidak terjadi ;ahi tindakan serupa.

Sementara itu, anggoat BPD Desa Padangmanis, Gubta mengatakan, jika aparat penegak hukum tidak serius memberantas ilegalloging di Register 19, warga tetap akan terus bertindak.

“Selama ini kami yang merasakan dampaknya.

Kawasan Hutan Resgister 19 kini sudah mulai gundul. Dan yang saya dengar ilegalloging di kawasan tersebut sudah berjalan tiga tahun dan penebangan mengunakan mesin,” katanya, (RIN)

4 Kadis DKP Lamtim jadi Tersangka Bandarlampung, FAKTUAL - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur, Usman Effendi memohon agar majelis Hakim yang dipimpin Mansyur dapat memberikan putusan yang seadiladilnya dan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan pemeriksaan serta menetapkan empat kepala dinas yang menjabat sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena keempat Kadis DKP Lamtim sebelumnya tersebut telah menikmati uang setoran yang harusnya menjadi aset pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

“Saya terzolumi demi Allah tuhan yang akan mengadili nanti tentang mereka ini.

Bahkan bukan hanya di dunia di akhirat juga,” kata Usman Efendi usai membacakan pembelaan pribadi terkait kasus pengelolaan pabrik Es di TPI Kuala Penet Kebupaten Lam­tim dan dana pengelilaan maupun pemanfaatan alat berat excavator di Dinas Kelautan dan Perikanan Lamtim. Oleh kare­ na itu dirinya melakukan regulasi perubahan manajemen yang terdakwa alihkan ke koperasi tetapi didalam koperasi itu penang­ gung jawab managemen selaku pabrik es mutlak yang lama. Nah inilah yang membuat mereka sakit hati kepada terdakwa.

Dalam pembelaannya terdakwa menam­ bahkan, dirinya tidak pernah minta uang dari Pabrik Es tetapi mereka datang menyerahkan dana dan saya kumpulkan kemudian saya lakukan penyerahan ke Bank Lampung lewat rekening Pemda itu pada tanggal 27 Oktober 2016 dan saya melakukan regulasi yang tidak pernah

dilakukan Kepala Dinas sebelumnya. Saya lakukan regulasi itu pada saat saya menyerahkan aset kepada Pemda dan membuatkan aset per Gub dan menyerahkan uang ini ke Bank melalui rekening Pemda.

“Saya mohon keadilan dipersidangan ini karena dari awal saya pada November 2016 dana tersebut sudah saya berkonsultasi dengan Kasipidsus Lampung Timur, M Arif Ubaidillah tentang keuangan yang ada di pabrik es agar di usut, namun sebaliknya saya yang dibui/diputar balikan fakta dan saya benar-benar merasa terzolimi,” tutur terdakwa saat membacakan pembelaan dalam sidang yang digelar di PN Tanjung­ karang, baru-baru ini.

Ia menyatakan dana yang terdakwa ketahui pada 2015 itu Rp 70 juta sisa hasil usaha bersih yang harus disetorkan, sedang 2016 hanya 8 bulan dana itu sebesar Rp 79 juta bersih hasil usaha setelah dipotong biaya-biaya lain dan itu bersih harus disetorkan di Pemda karena itu hasil aset pemerintah daerah kabupaten Lamtim.

Dalam pembelaannya tersebut, terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya Azwar Arifin mengatakan, apa yang dilakukan terdakwa ini bukan tindak pidana karena uang yang dimasukan ke KAS Negara pada tanggal 27 Oktober berdasarkan bukti.

“Sedangkan ia di panggil sebagai terperiksa pada 06 Desember jadi bukan pidana,” katanya saat diwawancarai wartawan usai sidang kemarin.

Menurutnya, tidak pernah terjadi tindak pidana korupsi dengan alasan apa yang

dilakukan terdakwa adalah penyelamatan Negara dan terbukti tidak masuk rekening dia dan tidak dinikmati. Justru dikumpulkan di Stafnya kemudian dia melakukan tindakan pendaftaran aset permohonan perBup dan disetorkan ke Pemda.

Selanjutnya, dana yang dari 2013 tidak dilakukan oleh Kepala Dinas sengaja berarti karena mau jadi bacakan. Oleh sebab itu pihaknya minta agar kliennya harus dibebas­ kan dan pihak Jaksa memeriksa para Kepala Dinas lainnya. Justru malah tidak dilakukan, nah ini kepada tanda tanya besar. Apakah Jaksa2 nya harus diganti semua dulu baru diperiksa.

Usai persidangan terdakwa membatah pernah menarima uang setoran sebagaimana dakwaan Jaksa. Ia menambahkan jika semua kasus yang didakwakan kepadanya, mulai dari pabrik Es bantuan yang berasal dari pusat hingga excavator direkayasa karena menurutnya, semenjak pabrik Es yang berasal dari pusat tersebut diberikan kepada pemerintahan Lampung Timur, tanpa dicatat oleh Kepala Dinas sebelumnya sebagai aset.

“Sudah empat Kepala Dinas sebelum saya menjabat tidak ada serah terima aset yang dilakukan. Setelah dengan saya mereka (pengelola pabrik Es) datang menyerahkan data beserta setoran untuk dinas yang kemudian saya serahkan kepada bagian bidangnya,” ungkap terdakwa seusai menjalani sidang dihadapan majelis Hakim yang dipimpin Masyur.

Kemudian Azwar Arifin mengatakan pemberantasan korupsi harus tuntas jangan

setengah-setengah karena menurutnya kadis-kadis seblumnya harus diusut hingga selesai, “Menurut saya harus tuntas kasus korupsi ini, yang empat kepala dinas itu harus diusut tuntas, caranya memeriksa keuangan pabrik tesebut dan mempertanyakan kesetiap pedagang atau audit melalui BPKP,” katanya.

Ia menambahkan sudah diperintahkan hakim untuk diperiksa, namun jaksa seolaholah tidak tahu padahal semua sudah jelas ada perintah tapi tidak terselesaikan.

Dalam kasus ini kliennya tidak bersalah karena terdakwa sudah lebih dulu mengembalikan uang tersebut ke Kas daerah sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka. “Dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa oleh sebab itu tidak ada unsur-unsur korupsinya, karena klien saya sudah mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah jauh sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka,” kata Azwar saat diwawancarai usai sidang kemarin.

Diketahui sebelumnya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abi Bayu, selama satu tahun dan enam bulan penjara.

Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsideir tiga bulan penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No.31/1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

BANDARLAMPUNG

4

Pemprov Bangun Tujuh SMA/SMK Baru Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun tujuh sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri baru serta satu sekolah swasta pada 2017.

“Penambahan sekolah baru sebagai upaya Pemrpov Lampung memeratakan pendidikan di kabupaten,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, kemarin.

Menurut dia, secara persentase 62 SMA dan 61 SMK negeri maupun swasta di Lampung cukup untuk menampung siswa. Namun kebanyakan lokasinya berada di perkotaan.

Pemprov Lampung, katanya, menginginkan ada pemerataan akses pendidikan terutama di kabupaten, agar angka putus sekolah terus ditekan dan angka partisipasi sekolah meningkat.

Ketujuh sekolah negeri itu dua di Kabupaten Lampung Utara, dan masing-masing satu di Way Kanan, Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, dan Lampung Selatan. Sedangkan satu sekolah swasta di Lampung Utara dibangun atas reko­ mendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat.

Hasil pendataan, kata dia, ada enam kabu­ paten yang kualitas pendidikannya kurang baik dibandingkan daerah lain, yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji.

“Enam kabupaten ini menjadi fokus Pemprov Lampung agar mengejar ketertinggalan pendidikannya dengan daerah lain,” kata Ridho Ficardo.

Penambahan sekolah baru juga dilengkapi

dengan meja dan kursi kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor kepala sekolah, ruang guru, dan sarana olahraga.

Pembangunan dengan sistem swakelola itu ditargetkan selesai akhir 2017, sehingga pada tahun ajaran 2018/2019 dapat menerima siswa baru.

Selain menambah SMA/SMK baru, Pemprov Lampung juga menambah gedung kelas baru di SMK Negeri 9 Bandarlampung.

Ruang kelas baru juga dibangun di SMA Negeri Pasir Sakti, Lampung Timur tiga lokal, dan SMA Terpadu Pondok Pesantren Al Kodir, Batutegi, Tanggamus sebanyak tiga ruangan.

Seiring peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho juga mengambil kebijakan memperbaiki

meja dan kursi belajar para siswa yang dinilai tidak layak lagi.

“Pemprov ingin semua meja kursi siswa SMA standar dan layak pakai. Banyak yang tak layak lagi dipakai belajar, maka tahun ini dianggarkan Rp15 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Target meningkatkan mutu lulusan siswa SMA dan SMK juga dibarengi dengan penam­ bahan alat pendidikan dan edukasi, pada 2017 dianggarkan Rp12 miliar.

“Pemprov ingin meminimalkan disparitas pendidikan dengan menaikkan kualitas lulusan.

Semua ini sebagai bentuk pelaksanaan UU Pendidikan dan investasi pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujarnya.

(AGA)

Ombudsman Bentuk Tim Monitoring PPDB Bandar lampung, FAKTUAL - Om­ buds­man Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ikut serta mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang berlang­sung untuk tingkat Sekolah Mene­ ngah Pertama (SMP) dengan dibentuknya Tim Monitoring PPDB, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf dalam keterangan persnya di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, kemarin.

Menurutnya, Tim monitoring yang dibentuk tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

“Tim ini (tim monitroing PPDB) nanti akan turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Lampung untuk melihat langsung pelaksanaan PPDB apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak,” ujarnya.

Dia mengatakan, selain melakukan monitoring Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga membuka posko pengaduan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung apabila mas­yarakat menemukan adanya kejang­ galan dalam proses PPDB tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Ombudsman untuk mewujudkan pendidikan yang jujur, bersih dan berkua­ litas di Provinsi Lampung. Maka dari itu kata dia, Ombudsman juga meminta partisipasi dari masyarakat dan media untuk dapat mengawasi dan melaporkan­ nya apabila ada hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan PPDB. “Sejauh ini sudah ada laporan yang masuk ke kami terkait PPDB tingkat SMP. Saat ini masih dalam proses untuk kami tindaklanjuti” ungkapnya.

Menurutnya, apabila masyarakat akan melaporkan pengaduannya terkait PPDB baik untuk tingkat SMP atau SMA dapat datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Jalan Way Semangka No. 16-A, Pahoman Ban­dar Lampung, atau melalaui call center Ombudsman RI dengan nomor 137 dan telp (0721)251373 atau melalui SMS 082137373737 dengan format laporan (*Nama Pelapor*No KTP*Asal Provinsi*Isi Laporan*). (AGA)

PAD Lampung Terealisasi 86,46 Persen Bandarlampung, FAKTUAL - Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung sebesar 86,46 persen dari Rp2,386 triliun.

“PAD Lampung tidak tercapai seratus persen karena perolehan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak rokok tidak maksimal,” kata Bachtiar, pada penyampaian jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi DRPD Provinsi Lampung mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, belum lama ini.

Selain itu, katanya, melemahnya perekonomian nasional yang berimbas pada penurunan berbagai harga komoditas utama masyarakat Lampung seperti karet, sawit, dan singkong.

Target lain pendapatan sah yang tidak tercapai karena pengalihan pendapatan hibah dari perusahaan yang semula dianggarkan dalam bentuk uang namun realisasinya dalam bentuk aset tetap, berupa kendaraan.

“Karena itu, saya berharap dukungan dan kerjasama anggota Dewan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah,” katanya.

Penyampaian jawaban tersebut atas pandangan umum yang disampaikan Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Dia mengatakan, realisasi PAD itu, juga karena realisasi pendapatan hibah hanya mencapai 79,65 persen. “Hal itu disebabkan melemahnya perekonomian nasional yang berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan,” kata Bachtiar Basri.

Terkait dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

(SILPA) TA 2016 sebesar Rp204 miliar lebih, antara lain disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp119 miliar lebih yang semula akan disalurkan pada 2017, namun disalurkan akhir 2016.

Terkait aset daerah yang masih harus dibenahi, kata Bachtiar, Pemprov Lampung melakukan pemutakhiran data aset dan terus meningkatkan penatausahaan aset melalui aplikasi e-recon, sehingga data aset dapat disajikan relevan dan

akuntabel.

Dia mengatakan tengah melakukan langkah antisipasi dalam meminimalisasikan dampak negatif keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung.

“Kami yakin dan percaya bahwa dengan kerja sama yang baik semua pihak dalam merumuskan program pengembangan dan penguatan UMKM dapat menekan dampak negatif tersebut,” katanya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

BANDARLAMPUNG

5

Bandarlampung Perpanjang Pendaftaran Biling SMP Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memperpanjang pandaftaran bina lingkungan (biling) untuk masuk sekolah menengah pertama (SMP), dari hanya dibuka 3 hingga 5 Juli 2017 menjadi sepekan ke depan.

“Kami akan perpanjang pendaftaran biling hingga seminggu ke depan, intinya sampai seluruh siswa kurang mampu bisa bersekolah,” kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, kemarin.

Dia mengatakan, untuk menampung siswa biling ini pemkot berencana membangun sekolah baru.

Pemkot berencana membangun sekolah baru, sehingga seluruh siswa kurang mampu

yang memiliki niat untuk belajar bisa bersekolah.

“Kita membuat sekolah baru sehingga siswa kurang mampu bisa ikut bersekolah dan saya telah memanggil kepala sekolah SMP,” katanya.

Menurut dia, kenapa pemkot harus membangun sekolah baru karena kelas saat ini tidak bisa menampung seluruh siswa yang mendaftar dari jalur biling.

Dari peraturan Mendikbud disebutkan satu kelas hanya diperuntukan untuk 32 orang selama ini bisa mengisi 40 orang.

Dari 34 sekolah, pendaftaran siswa biling sudah melebihi kapasitas sehingga pemkot pun kembali membangun sekolah.

“Tidak ada alasan untuk menolak siswa biling, karena membludak siswanya pemkot

akan membangun sekolah,” kata dia.

Menurutnya, kepada seluruh masyarakat agar tidak percaya dengan adanya informasi biling dihapuskan.

“Biling SMP masih terus berjalan, tapi kalau untuk SMA sekarang kan sudah wewenang dari provinsi,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMP 16 Kota Bandarlampung, Purwadi mengatakan bahwa pendaftaran siswa biling di sekolahnya telah membludak. “Kami menyiapkan kuota seluruhnya 280 orang dan yang mendaftar melalui biling selama tiga hari ini mencapai 295 orang,” katanya.

Dia mengatakan, kuota 280 orang ini merupakan campuran dari siswa biling dan reguler, oleh sebab itu pihaknya kini tengah

merapatkan. “Saat ini kami sedang rapat untuk memilih peserta yang dapat diterima dari jalur biling,” kata dia.

Menurutnya, jika siswa tersebut tidak masuk biling, sekolah mempersilahkan siswa untuk masuk jalur reguler sesuai dengan syarat kelulusan (pasinggrade) yang ditentukan.

Seorang guru di salah satu SMP yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, untuk biling hanya 30 persen dari kuota. Namun, jumlah peserta yang mendaftar cukup banyak sehingga harus lebih selektif memilihnya.

Dia menjelaskan, tidak ada kriteria hasil nilai dari sekolah dasar, namun lebih menitik­ beratkan pada ketidakmampuan orang tuanya.

(MAR)

Bandarlampung Inflasi Laporkan Jika Tender Merugikan 0,84 Persen Bandarlampung, FAKTUAL - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat Kota Bandarlampung mengalami inflasi sebesar 0,84 persen pada Januari 2017.

“Inflasi itu terjadi karena adanya perubahan indeks harga konsumen dari 127,31 pada Desember 2016 menjadi 128,38 di Januari 2017,” kata Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum, kemarin.

Menurutnya, ada lima kelompok yang memberikan andil inflasi tertinggi dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,48 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,12 persen, disusul bahan makanan 0,10 persen.

Selanjutnya, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,07 persen dan terakhir kelompok kesehatan 0,07 persen.

“Sebaliknya dua kelompok pengeluaran, yakni kelompok sandang dan pendidikan, rekreasi, dan olahraga memberikan andil deflasi masing-masing 0,01 persen,” ujarnya.

Yeane mengatakan, beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi diantaranya, biaya perpanjangan STNK, tarif listrik, beras, tarif pulsa ponsel, pemeliharaan/

servis, bensin, bedak, nasi dengan lauk, cabai rawit, dan udang basah.

Berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bandarlampung, lanjutnya, teradi karena adanya peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan naik 0,45 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,36 persen, kelompok perumahan naik sebesar 0,46 persen, kelompok kesehatan naik 2,01 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik 3,11 persen.

“Sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan indeks (deflasi) sebesar 0,03 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun 0,17 persen,” ujarnya.

Tercatat inflasi Kota Bandarlampung menempati peringkat ke-50 dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 82 kota seluruhnya mengalami inflasi, dimana inflasi tertinggi terjadi di Pontianak sebesar 1,82 persen, sedangkan inflasi terendah di Manokwari sebesar 0,09 persen.

“Kota Bandarlampung pada Januari 2017 berdasarkan perhitungan inflasi tahun kalender (Point to Point) sebesar 0,84 persen dan inflasi year on year (yoy) 3,35 persen,” ujar dia.

(RED)

Bandarlampung, FAKTUAL - Anggota DPRD Kota Bandarlampung, Hendrie Kurniawan meminta rekanan melapor ke penegak hukum jika proses tender proyek di dinas pendidikan setempat merugikan atau tidak mengikuti prosedur.

“Rekanan bisa mengadu ke penegak hukum kalau memang dalam proses tender proyek ada dugaan persengkongkolan,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtra (PKS) itu, kemarin.

Ia mengatakan, jika memang ada dugaan persengkongkolan atau kerja sama di dinas pendidikan (disdik) setempat untuk memenangkan proyek tersebut silahkan melapor ke penegah hukum dengan disertai bukti kuat.

Jangan ada keraguan jika memang memiliki bukti yang kuat, terlebih memang proyek ini dikondisikan untuk perusahaan tertentu.

“Ini harus dibuktikan dulu apakah memang benar proyek ini dikondisikan untuk perusahaan tertentu,” kata dia.

Ia mengimbau proyek di Disdik untuk transparan dalam melakukan tender proyek, apalagi nilainya besar. “Padahal sudah ada LPSE yang bisa melihat proyek, serta berfungsi mengurangi kecurangan,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai ada permainan

di belakang, lakukanlah semua dengan proses yang benar.

Sementara itu dari data yang dihimpun, Disdik Kota Bandarlampung tengah menggelar tender di LPSE untuk 11 proyek dengan nilai Rp32 miliar, dan diduga telah dimiliki oleh pihak rekanan.

Proses tender saat ini baru memasuki tahapan pengumuman pascakualifikasi dan download dokumen pengadaan.

Empat paket di antaranya untuk pembangunan ruang kantor di SMPN 9 Bandarlampung dengan nilai Rp4,45 miliar, SMPN 22 dengan nilai Rp3 miliar, SMPN 17 dengan nilai Rp4,5 miliar dan SMPN 23 dengan nilai Rp4,5 miliar.

Sedangkan tujuh paket proyek lainnya untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 6 Bandarlampung senilai Rp2,448 miliar, SMPN 34 senilai Rp2,648 miliar, SMPN 14 senilai Rp2,448 miliar dan SMPN 7 senilai Rp2,670 miliar.

Selanjutnya, pembangunan RKB di SDN 1 Beringin Raya dan SDN 1 Langkapura dengan masing- masing senilai Rp2,853 miliar dan pembangunan lanjutan di SMPN 26 senilai Rp500 juta. Seluruh dana pembangunan tersebut berasal dari APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2017. (AMAR)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

BANDARLAMPUNG

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Pemprov Lampung Perkenalkan Senam Germas Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkenalkan Senam Germas pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV, 14 Juli mendatang.

“Senam Germas merupakan ciptaan Pemprov Lampung yang berisi gerakan aerobik memakai lagu daerah Lampung yang dikombinasikan dengan gerakan tari bedana dengan iringan musik gamolan dan cetik,” kata Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, kemarin.

Lewat Senam germas ini, Pemprov Lampung ingin mengingatkan kembali bahwa pencanangan Harganas pertama itu di PKOR Way Halim, Bandarlampung, pada 29 Juni 1993 oleh Presiden RI H.M. Soeharto.

Sekarang, Harganas kembali di Lampung setelah 24 tahun. Oleh karena itu, harus ada sesuatu yang menarik dipersembahkan bagi peserta dari 34 provinsi yang akan hadir di Lampung.

Pemprov Lampung melalui Dinas Kesehatan secara resmi meluncurkan Senam Germas pada hari Jumat (7/7) di halaman Kantor Dinas Kesehatan.

Rencananya, Senam Germas ditargetkan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan menampilkan 5.000 pesenam dari 34 provinsi di Lapangan Enggal, Bandar Lampung, pada tanggal 14 Juli 2017.

Menurut Gubernur, Pemprov Lampung ingin menjadikan Senam Germas menjadi alternatif senam sehat selain poco-poco dan senam doremi (gemu famire).

“Mudah-mudahan lewat Harganas ini masyarakat dari seluruh Indonesia mengenal Senam Germas yang berisi lagu-lagu Lampung yang diselipkan cetik dan gamolan,” kata Ridho.

Senam Germas, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, merupakan gerakan latihan fisik terprogram sesuai dengan kaidah kesehatan.

“Di dalamnya terdapat gerakan aerobik ringan

dan sedang sehingga cocok untuk berbagai jenjang usia,” katanya.

Senam ini dirancang, antara lain, meningkatkan keseimbangan, mengoptimalkan tumbuh kembang, menurunkan risiko kematian dini, dan meningkatkan kerja otot jantung.

Menurut Reihana, senam ini terdiri atas gerakan pemanasan 6 menit, gerakan inti 15 menit, pendinginan 5 menit, dan peregangan selama 5 menit.

“Belum ada provinsi di Indonesia yang men­ cip­takan Senam Germas. Kami sudah laporkan dan daftarkan senam ini ke Kementerian

Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olah­ raga. Gerakannya diadopsi dari beberaga gerakan tari bedana, sebagai tari pergaulan anak-anak muda Lampung,” kata Reihana.

Rencananya, Senam Germas bakal disosialisa­ sikan ke berbagai sekolah, lembaga, dan instansi sebagai alternatif gerakan senam yang biasa dipakai setiap hari Jumat pagi.

Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan CD tutorial dan demo yang akan diserbarkan ke seluruh Lampung.

Persiapan Pemprov Lampung kembali menggelar rapat pemantapan persiapan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional ke XXIV Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim pada 15 Juli Mendatang.

Rapat kali ini digelar dalam upaya pemantapan koordinasi penyelenggaraan acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal lainnya. Rapat dipimpin oleh Ketua TP PKK Povinsi Lampung Aprilani Yustin Ridho Ficardo di Hotel Emersia.

Dalam arahannya Aprilani mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan peringatan Harganas XXIV di Provinsi Lampung, dimana persiapannya sudah mencapai 90%. Baik untuk persiapan lokasi, infrastruktur maupun susunan rangakain acara lainnya.

“Untuk itu rapat ini digelar guna memantapan persiapan teknis lainnya seperti rincian acara puncak Harganas dengan protokol kepresiden, daftar penerima penghargaan dan hal-hal teknis lainnya.Diharapakan rapat ini menghasilkan

keputusan-keputusan yang melancarkan pelaksanaan Harganas di Provinsi Lampung”, ujar Yustin.

Ambar Rahayu Kepala Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKN mengatakan acara ini diupayakan menjadi sebuah acara yang tidak hanya bersifat seremonial semata namun lebih dari itu mampu menjadi kegiatan yang bermanfaat dan berkesinambungan bagi para keluarga di Indonesia terutama di Provinsi Lampung.

“Upaya mewujudkan keluarga sejahtera harus dimulai sejak perencanaan keluarga.

Diharapkan keluarga Indonesia kembali kepada penerapan delapan (8) fungsi keluarga yaitu Fungsi Keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan dan ekonomi serta pembinaan lingkungan.

Dengan melaksanakan fungsi keluarga secara menyeluruh dan konsekuen maka keluarga sejahtera dapat tercapai dan menentukan kualitas bangsa Indonesia ke depan,” kata Ambar.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan pelaksanaan Harganas di Provinsi Lampung akan berbeda dengan pelaksanaan di Provinsi-Provinsi Lainnya karena akan diselenggarakan Kemah Keluarga Indonesia (KKI) untuk pertama kalinya.

“Para peserta KKI direncanakan terdiri dari Keluarga dari Provinsi Lampung, Banten, Bengkulu dan Sumatera Selatan”, kata Sutono.

Sutono menambahkan pihaknya berharap pelaksanaan Harganas akan berjalan sukses dan mampu membawa dampak baik bagi pembangunan sektor yang lainnya di Provinsi Lampung, seperti pariwisata. (AGA)

Bandarlampung Kumpulkan ASN tak Masuk Kerja Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mengumpulkan aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja pada hari pertama usai libur hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

“Yang tidak masuk kerja hari pertama hanya kami berikan imbauan, agar jangan mengulangi hal yang sama,” kata Wali Kota Bandarlampung, Herman HN, kemarin.

Dia mengatakan, jumlah ASN yang dikum­ pulkan tidak sampai 50 orang, sebab kehadiran untuk pegawai Pemkot Bandarlampung mencapai 98 persen.

Tujuan dikumpulkannya para ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama tadi untuk memberikan pelajaran, agar tidak mengulangi hal yang sama.

“Jangan sampai mengulangi hal yang sama sebab jika pegawai ada yang kurang maka pelayanan kurang maksimal,” kata dia.

Kehadiran ASN Pemerintah Kota Bandar­ lam­­pung pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri 1438 Hijriah mencapai 98 persen, dua persen lainnya tidak masuk dengan alasan sakit dan izin.

Tercatat ada 12.000 pegawai di Pemkot

Bandarlampung dan tidak ada penundaan gaji ke-13 karena alasan tersebut, lanjut Herman, karena itu hak mereka. “Kepada pegawai agar lebih meningkatkan lagi kedisiplinannya jangan sampai bolos, sebab libur kali ini sudah cukup lama,” kata dia.

Sebelumnya, Pemkot Bandarlampung telah menggelar halalbihalal di halaman kantor setempat di hari ke tiga usai libur panjang hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

“Kegiatan ini untuk mempererat silah­ turahim antarpegawai di lingkungan Pemkot Bandarlampung,” katanya.

Dia mengatakan, dengan kegiatan tersebut bisa memperkokoh kebersamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menciptakan lingkungan kerja yang baik.

Ia mengharapkan, para pegawai bisa bekerjasama dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat bisa maksimal.

“Dengan saling bersinergi, pelayanan yang diberikan ke masyarakat bisa lebih maksimal,” katannya.

Oleh sebab itu, betapa pentingnya bersilah­ turahim salah satunya dalam kegiatan halalbihalal itu. (MAR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

BANDARLAMPUNG tt

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

7

Pertanggungjawaban APBD Lampung TA 2016 jadi Perda Bandarlampung, FAKTUAL - Seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun (TA) 2016, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

Persetujuan tersebut terangkum dalam pandangan akhir seluruh fraksi pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Gedung DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

Secara umum, seluruh fraksi menyambut positif atas pencapaian administratif APBD TA 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dewan menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerapkan berbagai prinsip good financial governance

dalam pengelolaan keuangan daerah. Penilaian itu meliputi transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipatoris.

Perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2016 merupakan prestasi tersendiri atas pencapaian kinerja bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan merupakan langkah awal pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Opini WTP tiga kali berturut-turut disampaikan oleh BPK RI pada rapat paripurna Istimewa DPRD Lampung, pada 6 Juni 2017. Sebulan berselang, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, mengajukan hasil audit itu ke DPRD Lampung, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, pada 3 Juli 2017.

Saat memberi kata sambutan, Gubernur

Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengapresiasi Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 terhadap Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung. Gebernur menilai, Raperda tersebut dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas DPRD. “Pada prinsipnya, kami memahami hal tersebut dan dibicarakan selanjutnya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama dalam menciptakan peraturan yang baik, yakni tidak berlawanan dengan UU yang berlaku. Sesuai ketentuan, maka raperda yang dihasilkan nantinya harus dievaluasi Menteri Dalam Negeri,” kata Ridho.

Provinsi Lampung berupaya merevisi Perda Nomor 3/2007 seperti Pasal 31 agar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan demikian, pada saat PP berlaku, PP Nomor 24 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain itu, Ridho Ficardo berharap DPRD segera menerbitkan keputusan tentang perubahan atas program pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung 2017. Gubernur berharap agar DPRD dan masyarakat berpar­ tisipasi menyumbangkan pendapat dan menyampaikan pemikirannya pada pembahasan Raperda sesuai peraturan Dewan.

(AGA)

Korupsi Bantuan Siswa Miskin Dihukum 16 Bulan Bandarlampung, FAKTUAL - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang kemabali menyidangkan kasus korupsi bantuan siswa miskin dengan terdakwa Iwan Rahman dengan agenda mendengarkan vonis dari mejelis hakim. Iwan Rahman, terdakwa korupsi proyek perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dinyatakan bersalah oleh Majelis hakim yang menilai bahawa Iwan terbukti telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini, sebagaimana telah diatur dalam dakwaan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan empat bulan,” ujar hakim ketua Syamsudin saat membacakan putusan, Kamis (6/7/2017).

Iwan juga divonis kurungan penjara, Iwan juga divonis untuk membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 485 juta.

Iwan sudah menitipkan uang sebesar Rp 503 juta saat proses penyidikan dan

penuntutan. “Menentapkan kelebihan uang yang dititipkan Iwan sebesar Rp 18 juta dikembalikan kepada terdakwa Iwan,” kata Hakim Syamsudin.

Di dalam putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, untuk hal yang memberatkan terdakwa tidak merasa bersalah, dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dan berbelit-belit. Hal yang meringankan, menurut majelis hakim, terdakwa mengemba­ likan kerugian negara yang menjadi tanggungja­ wabnya, belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam persidangan.

Iwan terlibat korupsi pada proyek pengadaan perlengkapan sekolah siswa kurang mampu di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tahun anggaran 2012. Pada proyek tersebut, ada 93 paket untuk 13 kabupaten/kota dengan anggaran senilai Rp 17,759 miliar. Kepala Dinas Pendidikan ketika itu Tauhidi membentuk panitia pengadaan barang dengan susunan pelelangan sederhana.

Selaku pengguna anggaran, Tauhidi tidak membentuk panitia pembuat komitmen (PPK).

Proses pelelangan sederhana itu ternyata tidak pernah dilaksanakan. Pemenang proyek itu sudah ditentukan siapa saja pemenangnya.

Iwan mendapat jatah menggarap proyek tersebut untuk Tulangbawang barat sebanyak

tujuh paket. Iwan meminjam perusahaan orang lain dengam meminta bantuan anak buahnya bernama Syahroni. Syahroni mendapatkan lima perusahaan untuk mengerjakan proyek itu.

Lima perusahaan itu adalah CV Cipta Abadi, CV Claudia Bella Raptama, CV Palda, CV Putra Rangkas dan CV Ayu Sara Bersau­ dara. Setelah mengerjakan proyek tersebut, Dinas Pendidikan melakukan pembayaran.

Dari hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, ada kerugian negara sebesar Rp 503 juta. Uang tersebut dinikmati oleh Iwan Rahman.

Dalam kasus korupsi perlengkapan siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan terdakwa Iwan Rahman, majelis hakim berbeda pendapat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penghitungan kerugian negara.

“Kami tidak sependapat dengan BPKP dalam perhitungan kerugian negara,” ujar hakim anggota Baharuddin Naim saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (6/7/2017).

Karena tidak sependapat dengan BPKP, majelis hakim akhirnya melakukan penghitu­ ngan sendiri kerugian negara tersebut. Merurut

versi BPKP, kerugian negara adalah sebesar Rp 503 juta sementara versi majelis hakim kerugian negara adlah Rp 485 juta yang dinikmati Iwan.

Sementara itu pada sidang sebelumnya, Jaksa penuntut umum Rudiyanto menuntut Iwan Rahman, terdakwa korupsi proyek perlengkapan siswa miskin, dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan kurungan penjara.

Rudiyanto berpendapat bahwa Iwan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsidair, yakni pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara,” ujar Rudiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, baru-baru ini.

Selain itu Iwan juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Rudiyanto juga menuntut Iwan membayar uang pengganti sebesar Rp 503 juta yang dikurangkan dengan milik Iwan yang telah dititipkan ke penuntut umum sebesar Rp 503 juta. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

8

Pemkab Pesawaran Adakan Istigosah

Pesawaran, FAKTUAL - Menjelang hari lahir Kabupaten Pesawaran ke 10, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar acara istighosah dan doa bersama yang digelar di aula Pemkab setempat.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengatakan dirinya sangat menyambut baik acara Istiqhosah dan doa bersama pada hari ini, dan menurutnya acara ini bermakna ucapan rasa syukurnya atas apa yang dicapai oleh Pemkab Pesawaran.

“Tujuan kami berkumpul disini adalah untuk memohon keridhoan dari Allah SWT, dimana memasuki usia ke-10 tahun Kabupaten Pesawaran ini telah banyak hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” katanya, kemarin.

“Dan sudah barang tentu hasil-hasil pembangunan tersebut perlu kita pelihara dan kita jaga dengan baik secara bersama-sama guna kepentingan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran ini sesuai dengan mottonya, Andan Jejama,” katanya.

Menurut dia, pada kesempatan tersebut dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama berdoa, agar Kabupaten Pesawaran dapat senantiasa tumbuh dan bekembang menjadi daerah yang nyaman bagi setiap warganya.

“Saya berharap Kabupaten Pesawaran ini akan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT

sehingga para Pemimpin Kabupaten Pesawaran selalu diberi kemudahan dalam segala hal,” ujarnya.

Namun do’a tersebut tidak akan terwujud, katanya, apabila tidak diiringi dengan komitmen dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“Saya berharap melalui istighozah ini dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT serta dapat lebih memantapkan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat,” katanya.

Pada kesempatan ini juga, Bupati Pesawaran dan Wakil Bupati Pesawaran beserta jajaran Pemkab setempat, melakukan halal bi halal

kepada para tamu undangan serta masyarakat yang hadir.

“Kita masih dalam suasana yang fitri, oleh karenanya momentum ini menjadi strategis dalam mengembalikan kesucian hati kita.

Terutama kesucian hati terhadap sesama manusia untuk saling memaafkan, yang merupakan implementasi dari bentuk hubungan antar sesama manusia,” katanya.

“Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran memohonkan maaf yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara sekalian, semoga kita semua terlahir dalam keadaan yang fitri dan memperoleh kemenangan serta derajat taqwa disisi Allah SWT, amin,” tuturnya. (RIN)

Bupati Pesawaran Minta Kades Tingkatkan Koordinasi Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona meminta kepada seluruh kepala desa (kades) di kabupaten setempat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemkab, sebagai upaya mempercepat pembangunan.

“Saya juga menginginkan adanya koordinasi sekaligus komunikasi yang baik antara jajaran Kepala Desa dan Pemkab Pesawaran,” katanya. Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi sekaligus Halal bil halal dengan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, di Junjungan’s, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedongtataan, kemarin.

Menurutnya, koordinasi tersebut tidak selamanya dilakukan secara formal, namun bisa dilakukan secara kekeluargaan atau non formal, guna menciptkan hubungan yang baik.

“Hal itu dilakukan guna memberikan saran atau ide, sudah ada juga beberapa Kades yang meminta kepada saya untuk melakukan rakor bulanan antara Kades dengan Bupati,” katanya.

“Dan itu juga belum tentu berjalan dengan baik, karena pekerjaan yang baik itu diawali dari diri masing masing yang memang ingin membangun desa,” ujarnya.

Dia meminta seluruh jajaran kepala desa yang ada di Kabupaten Pesawaran untuk dapat bersikap proaktif terhadap pembangunan

yang dilakukan pemerintah daerah.

“Saya mau para kepala desa dapat memiliki sikap peduli terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov Lampung maupun Pemkab Pesawaran, jadi jangan ada pendapat bahwa, jika ada pelaksana proyek harus melakukan izin kepada Kades, secara umum tidak ada regulasi yang mengatur seperti itu,

tapi karena adat istiadat masyarakat Indonesia yang saling menghormati maka perlu hal seperti itu,” ujarnya.

Dengan adanya sikap pro aktif Kades terhadap kegiatan pembangunan tersebut, maka dapat dipastikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesawaran dapat berjalan baik.

“Jadi jangan ada lagi sikap cuek terhadap

kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, syukur-syukur justru bisa kasih masukan mengenai proses pem­ bangunan yang dilakukan pemda, baik secara lisan maupun melalui surat yang bisa disampaikan kepada dinas terkait ataupun langsung kepada saya,” ujarnya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

PRINGSEWU

9

Ruas Jalan Pringsewu Menuju Bandara Radin Intan II Bakal Terwujud

Pringsewu, FAKTUAL - Pemprov Lampung segera merealisasikan ruas jalan, yang menghubungkan Pringsewu dengan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan (Lamsel).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pringsewu, Andi Purwanto mengatakan, Jalan Pringsewu-Bandara Radin Inten II akan melalui

Simpang Tugu Gajah Bulukkarto, Kecamatan Gadingrejo, kemudian menuju Simpang Yogyakarta, Kecamatan Negerikaton, Pesawaran, terus ke Bandara Radin Inten II. Jaraknya, kata dia, relatif lebih dekat yaitu sekitar 28 kilometer. Rincinya sepanjang 12 kilometer jarak Pringsewu-Negerikaton,

kemudian Negerikaton-Bandara Radin Intan II 16 kilometer.

Menurutnya, Dinas PU Pringsewu bersama Pemprov Lampung telah mensurvei ruas jalan tersebut. Jalur itu menggunakan ruas jalan yang sudah ada.

Tetapi, pelebaran badan jalan masih akan

dilakukan, dari sebelumnya 3,5 meter menjadi 4,5 meter hingga 5 meter.

Andi mengatakan, Pemprov Lampung telah mengalokasikan Rp 15 miliar untuk pembuatan jalur jalan tersebut, pada APBD Perubahan 2017.

(Pri)

Pemkab Pringsewu Dinas Kesehatan Pringsewu Gelar Halal Bilhalal Adakan Pembekalan HADAPI AKREDITASI PUSKESMAS

Pringsewu, FAKTUAL - Dalam rangka persiapan akriditasi untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu mengadakan pertemuani, di RM NOVI, Kecamatan Sukoharjo, baru baru ini.

Kegiatan yang dibuka Sekertais Dinas Kesehatan Pringsewu,Sujarwo itu dilaksanakan satu hari dan diikuti empa Puskesmas beserta jajarannya, kata Kasi Yankesmas Sobirin.

Dia mengatakan, tujuan kegiatan,selain menyiapkan Puskesmas yang akan diakriditasi tahun ini juga kesiapan SDM yang ada, mengingat Puskesmas merupakan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan,selain itu adminitrasi juga harus disiapkan dengan baik termasuk tenaga administrasi.

Dalam Akriditasi yang dinilai semua yang ada di Puskemas,termasuk sarana dan prasarana serta keindahan dan kebersihan.

“Dengan diadakannya kegiatan yang merupakan simulasi atau praktik, kami berharap kepada peserta benar-benar memperhatikan apa yang diberikan nara sumber dari priovinsi,” katanya.

Ada empat Puskemas yang akan diakriditas, Puskesmas Sukoharjo, Puskesmas Pagelaran, Puskesmas Ambarawa, dan Puskesmas Rejosari.

“Tim penilai dari pusat dan kami yang di kabupaten sebagai pendamping,dan kegiatan ini diikuti 48 peserta terdiri dari KUPT Kesehatan dan jajarannya terkait dengan kegiatan taktis yang ada di Puskesmas. (MADE) Pringsewu, FAKTUAL - Mengawali aktifitas setelah cuti Idul Fitri 1438 H, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar Halal bilhalal di Lapangan Perkantoran pemkab setempat.

Hadir pada acara itu Bupati Pringsewu. Sujadi, Wakil Bupati.Fauzi, Ketua TP-PKK Hj.Nurrohmah Sujadi dan Wakil Ketua Rita Fauzi, Sekretaris Daerah, Budiman dan Ketua DWP Nurhayati Budiman, Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa beserta para pimpinan dan anggota lainnya, muspida, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, para camat dan lurah, serta seluruh staf dan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pringsewu.

Sujadi dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan elemen masyara­

kat Pringsewu untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai pijakan dalam menggelorakan semangat membangun Pringsewu yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur.

“Mari kita syukuri segala nikmat yang Tuhan berikan, diantaranya dengan menjaga daerah kita agar sentiasa aman dan kondusif, mening­ katkan semangat kebersamaan dan gotongroyong, serta mempererat persatuan dan kesatuan, demi keberlangsungan pembang­unan di Kabupaten Pringsewu yang sama-sama kita cintai ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian bagi ASN-PNS yang beruntung akan diberangkatkan umrah.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

HENDRI YOSODININGRAT:

POLITIK 10

Mustafa jadi Gubernur Bandarlampung, FAKTUAL - Politisi dan anggota DPRRI dari PDIP asal Lampung Hendri Yosodiningrat mendukung pencalonan Bupati Lampung Tengah, Mustafa pada pemilihan gubernur Lampung tahun depan.

Menurut Humas Pemkab Lampung Tengah, pernyataan Hendri yang juga pengacara kondang tersebut disampaikan saat halal bil halal aparatur sipil negara (ASN) Lampung Tengah di kediamannya, di Kota Metro, Provinsi Lampung, belum lama ini.

“Saya sumpahin adik saya ini (Mustafa) jadi Gubernur Lampung, tolong diaminkan agar terkabul,” kata dia Hendri yang juga ketua DPP Granat itu.

Dukungannya tersebut, diakui­ nya sebagai dukungan pribadi karena ke­ de­katan emosio­ nal yang telah terjalin kedua­ nya.

“Kami tidak bicara politik, ka­ rena pera­ hu kami berbe­ d a .

Saya PDIP dan

Mustafa NasDem. Kami tidak bicara bisnis, kami bukan orang bisnis. Kami total membica­ rakan bagaimana konsep membangun Lampung untuk masyarakat yang lebih baik. Dan kami sepaham konsep membangunnya,” kata Hendri.

Halal bil halal tersebut diselenggarakan oleh ribuan aparatur sipil negara (ASN) Lampung Tengah yang berdomisili di Kota Metro di ke­ dia­man anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendri Yosodiningrat di Banjarrejo Kota Metro.

Pada momen Idul Fitri tahun ini, Bupati Lam­pung Tengah Mustafa mengajak ASN mening­katkan silaturahim dan tetap solid dalam menjalankan peran serta tanggungjawabnya sebagai ASN. ASN diminta tidak terlena dengan libur panjang Idul Fitri, sebaliknya ASN harus menun­ jukan kinerja hebatnya. “Saya minta ASN terus perbaiki kinerja dan berikan pelayanan hebat kepada masyarakat. Sudah saya wanti-wanti, ASN harus punya target untuk dicapai, bukan sekedar bekerja tanpa tujuan yang jelas,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Tengah Abdulhak menerangkan halal bil halal diikuti sekitar 1.000 ASN dan tenaga honorer Pemkab Lampung Tengah yang tinggal di Kota Metro.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mening­ katkan silaturahim dan hubungan baik antara ASN dan pimpinannya. Kami juga men­dorong dan mendukung apa yang direncanakan Pak Bupati Mustafa untuk memajukan Lampung Tengah dan Provinsi Lampung ke depan,” ujar Abdulhak. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

POLITIK

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

11

Win-Hen Halal Bihalal Bandarlampung, FAKTUAL - Keluarga besar Win-Hen (Winarti dan Hendriwansyah) mengadakan Halal.Bilhalal di Jalan Salam, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung.

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, unsur pemerintah Kabupaten Tulangbawang, baik eselon II dan eselon III serta camat se kabupaten tersebut.

Pada kesempatan ini dihadiri juga Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri serta rombangan dan warga, kadis PU,direktur rumah sakit serta kepala BPKAD

Mustafa Unggul Polling Media Online

Lamteng, FAKTUAL - Pemilihan gubernur Lampung masih satu tahun lagi. Namun hiruk pikuknya sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Sejumlah calon mulai ancang-ancang menarik simpati masyarakat. Keriuhan juga terjadi di sejumlah media di Lampung khususnya media online.

Secara realtime, sejumlah media melakukan polling untuk mengetahui tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa Pilgub sesuai dengan hati masyarakat. Dari sejumlah polling, bisa ditarik kesimpulan, ada lima tokoh masyarakat Lampung yang dinilai masyarakat layak menjadi gubernur.

Mereka yakni Ridho Ficardo sebagai petahana, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa, wali kota Bandar Lampung Herman HN, Kader Partai Golkar Arinal dan mantan Kapolda Lampung Ike Edwin.

Berdasarkan polling yang dilakukan di semua media online, Kamis (6/7), sekira pukul 09. 00 WIB, nama Mustafa unggul dibandingkan calon lain. Hal ini cukup menarik mengingat bupati Lampung Tengah ini adalah pendatang baru.

Di media online gemasamudra.om Mustafa unggul dengan perolehan voting 42%, disusul Ike Edwin 19%, Herman 9%, Alzier 9%, Ridho 9%, dan Arinal 2%.

Senada di portallampung.com yang membuka polling untuk empat calon, nama Mustafa unggul dibanding ketiga calon lainnya yakni 57%, disusul Ridho Ficardo 31%, Herman HN 12% dan Arinal 1%.

Di mitrapol.com lagi-lagi Mustafa unggul dengan perolehan suara 84%, lalu Mukhlis Basri 9%, Ike Edwin 2%, Herman 1%, dan Ridho

1%. Sementara di Duta Lampung Online, Mustafa unggul 43%, disusul Edward Syahpernong 23%, Ike Edwin 16%, Herman 10%, dan Arinal 3%.

Mustafa unggul juga berdasarkan polling yang dilakukan media online penaberlian. com. Bupati ronda ini memperoleh simpati masyarakat sebesar 67%, disusul Marsyad Jaya 30%, Herman 1% dan Ike Edwin 1%.

Menanggapi hal ini, Dedi Hermawa mengatakan unggulnya Mustafa di sejumlah polling media online mengindikasikan dua hal. Pertama, kata dia, yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana sehingga menginginkan sosok baru yang dapat menggantikan petahana.

Kemungkinan kedua, lanjutnya, tingginya survey pada Mustafa menjadi indikator atau parameter kepercayaan masyarakat terhadap sosok Mustafa itu sendiri. Masyarakat yang tidak puas dengan petahana, akhirnya mencari sosok yang dianggap mumpuni yang diharapkan bisa memenuhi keinginan masyarakat.

Menurut Dedi, berdasarkan sejumlah survey, posisi petahana saat ini sudah mulai rapuh.

Banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil kinerja gubernur. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi Mustafa untuk bisa memenangkan Pilgub mendatang.

“Mustafa, meski pendatang baru, beliau adalah petahana di Lampung Tengah.

Dia memiliki basis massa tersendiri. Dia memiliki jiwa leadership yang baik, pergerakan ke masyarakat juga masif. Tidak menutup kemungkinan beliau juga bisa unggul dalam Pilgub mendatang,” katanya.

(SYAH)

(Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah ) serta staf di lingkup Pemerintah Kabu­paten Tulangbawang.

Winarti dan Kadek Sumartika mengucapkan berterima kasih kepada masyarakat Tulang­ bawang dan Provinsi Lampung yang mengikuti acara tersebut di kediamannya.

Winarti juga berterimakasih kepada masyarakat Tulangbawang yang telah memenangkan pilkada pada 14 Februari 2017. “Kemenangan itu adalah kemenangan masyarakat Tulangbawang.”

(MUH)

AMPG Bandarlampung Dukungh Arinal Bandarlampung, FAKTUAL - Seno Aji, ketua Angkatan Muda Partai Golkar Bandarlampung mengatakan, mendukung penuh pencalonan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi di Pilgub.

“Karena pak Arinal adalah ketua di DPD I Partai Golkar, ia adalah simbol Partai,” ujarnya. Seno menam­ bahkan, seluruh pengurus Partai Golkar Kota Bandarlampung dari tingkat keca­ matan dan AMPG, KPPG serta Alhidayah dan sudah satu suara untuk Arinal Djunaidi.

Menurut Seno Aji sosok Arinal Djunaidi adalah yang bisa menjaga marwah partai, serta

menyatukan seluruh fungsi organisasi Partai Golkar dari tingkat DPD (kabupaten/kota) sampai tingkat kelurahan, berjalan dengan baik.

Arinal Djunaidi memiliki karakter yang sederhana, terbuka, dan dekat dengan semua kalangan. “Dari tua, muda hingga anak-anak. dia adalah orang dapat mengayomi, jadi sudah tepat kalo Partai Golkar menyatukan suara dan mendukung penuh Pak Arinal untuk menjadi Gubernur Lampung, karena beliau memiliki potensi yang layak sebagai pemimpin,” urainya.

(RLS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

12

Lamteng Buka Peluang Beasiswa Kuliah di Tiongkok

Lamteng, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) membuka peluang 100 beasiswa kepada siswa setempat yang ingin melanjutkan studi di Tiongkok guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten tersebut.

Menurut Humas Pemkab Lampung Tengah, kemarin, untuk tahap pertama Pemkab akan

mengirimkan lima orang yang akan studi ke Tiongkok pada September mendatang.

Kelima mahasiswa itu diberangkatkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa di rumah dinas Nuwo Balak.

Mereka yakni Rizqi Abdul Aziz dari SMAN 1 Kalirejo, Agung Trilaksono dari Seputihsurabaya, Ni Ayu Galuh Anjasmara dari SMAN 1 Seputih­

surabaya, Lidya Yuliarta Sinaga dari SMA Lentera Harapan Waypengubuan dan Nuri Fitria Dewi dari Seputihsurabaya.

Mustafa mengatakan, upaya pemberdayaan SDM terus dilakukan dalam rangka melahirkan generasi-generasi berkualitas yang mampu membangun daerah. Ini bukan kali pertama, pihaknya mengirimkan pelajar ke luar negeri.

“Sejumlah beasiswa ke luar negeri telah kami berikan. Ada yang ke Tiongkok, Korea, Malaysia dan Spanyol. Kami memberi kesempatan kepada putra putri kami untuk menimba ilmu seluas-luasnya. Harapannya ketika kembali ke sini, mereka bisa membangun daerahnya, bangun tanah kelahirannya,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, A. Helmi mengatakan kelima siswa tersebut adalah hasil dari seleksi yang dilakukan dinas pendidikan untuk kemudian menempuh kuliah di Tiongkok selama 5--6 tahun. Pilihan jurusan yang tersedia yakni Kedokteran dan Ilmu Komunikasi.

“Kami telah kerja sama dengan dua perguruan tinggi di Tiongkok yakni Hubei Science and Technology University dan Guilin University.

Kami membuka 100 kuota sampai September mendatang. Tahap awal yang lolos seleksi hanya lima orang, masih ada kuota 95 orang,” katanya.

Untuk bisa mengikuti program ini, para peserta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan yakni warga Lampung Tengah, lulus SMA, ijazah ditransfer ke bahasa Inggris, nilai rata-rata Bahasa Inggris 8 dan lolos TOEFL. “Mereka yang lolos akan kami kirim ke Tiongkok. Biaya kuliah dan uang saku ditanggung Pemkab Lampung Tengah. Asrama juga telah disediakan dari pihak perguruan tinggi. Siswa hanya perlu mengeluarkan biaya keberangkatan dan kursus Bahasa Mandarin selama lima bulan di Surabaya,” kata dia.

Bagi pelajar yang tertarik untuk mengikuti program ini bisa melakukan pendaftaran melalui sekolah masing-masing untuk kemudian mengikuti seleksi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. “Masih ada 95 kuota lagi. Siswa yang berminat bisa segera mendaftar,” kata dia.

(REL)

Pemkab Lamteng kerjasama Pembangunan Jalan Pakai ADD Hampir Rampung Kementerian Keuangan Lampung Tengah, FAKTUAL - Tidak hanya fokus pada sektor keamanan, Bu­pati Lampung Teng­a h, Mustafa juga terus berupaya me­ning­ katkan pembang­ unan infrastruktur, khususnya jem­bat­ an dan jalan yang menjadi dam­b aan warga.

Tak hanya memanfaat­kan alokasi dana desa (ADD), Pemkab Lampung Tengah juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Pemkab Lampung Tengah mengajukan rencana perbaikan untuk 47 ruas jalan dan satu jembatan.

Mustafa menuturkan kerusakan jalan di Lampung Tengah yang mencapai 70 persen menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemkab Lampung Tengah. Karenanya upaya perbaikan dan pembangunan akan terus dilakukan.

“Tahun ini kami telah membangun 2 kilometer jalan di setiap kampung. Setiap tahun akan ada penambahan 600 kilometer pembangunan jalan di Lampung Tengah. Dengan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan kami bakal penambahan perbaikan 43 kilometer jalan beton dan 40 meter jembatan provinsi,” katanya saat menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan di Rumah Dinas Nuwo Balak, belum lama ini.

Sementara itu, Plt. Kadis Bina Marga Taufik Rahman mengatakan, jalan dan jembatan yang diajukan adalah proyek rencana pembang­

unan yang telah masuk dalam RPJM dan telah me­miliki desain ranca­ngan pem­ bang­unan.

Jalan yang akan dibangun di antara­ nya jalan di Bandar­ jaya, Yu­kum, Gu­ nungsugih, Tri­murjo, Anak Ratu Aji-Anak Tuha, Padang­ ratu, Bangun Rejo, Sendang Agung, Seputih Banyak, jalan penghubung Seputih Raman menuju Seputih Mataram.

Selain itu jalan Rumbia, Putra Rumbia, Buminabung, Bandar Mataram, Seputih Banyak dan Way Seputih, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Way Pengubungan, dan Seputih Agung.

“Sementara itu untuk jembatan akan dibangun di Selagai Lingga tepatnya di Nyukang Harjo.

Mudah-mudahan rencana pembangunan yang kami ajukan bisa direalisasikan 100 persen.

Jika bisa direalisasikan pembangunan bisa dimulai awal tahun nanti,” katanya.

Mewakili dari Kementerian Keuangan Ery Hartito mengatakan kedatangannya ke Lampung Tengah bertujuan untuk mereview rencanarencana proyek pembangunan yang diusulkan Pemkab Lampung Tengah.

“Pengajuan rencana pembangunan yang telah masuk akan di review, apakah layak dan membantu kami menentukan skala prioritas.

Yang pasti kami siap memberikan suport pembangunan di setiap pemerintah daerah,” katanya.(SYAH)

Lampung Tengah, FAKTUAL - Pembangunan jalan menggunakan alokasi dana desa (ADD) di kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 90 persen. Hampir di seluruh kampung telah merealisasikan pembangunan jalan masingmasing 2 kilometer.

Kondisi tersebut mendapatkan apresiasi dari warga. Sebagaimana diketahui kondisi jalan Lampung Tengah yang 70 persen rusak.

Hal ini sangat dikeluhkan warga.

Pembangunan jalan menjadi hal-hal yang mereka tunggu.

Supardi warga Kampung B a n­j a r r a t u meng­ucap­kan terima kasih pe­ merintah daerah telah memperha­ tikan masyarakat­ nya dengan mela­ k u k a n pem­b ang­u nan jalan.

“Kami sudah lama menantikan ini, Al­hamdulillah akhirnya terealisasi. Semoga perbaikan terus dilaku­kan, sehingga tidak ada jalan rusak di Lampung Tengah,” ujarnya, kemarin.

Senada disampaikan Tri Sudarwati warga Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Way Pengubuan. Ia mengaku senang karena jalan di depan rumahnya sudah diperbaiki, sehingga memudahkan mobilitas warga.

“Alhamdulillah jalan di depan rumah saya

sudah mulus sekarang. Mudah-mudahan jalan dikampung kami tidak rusak lagi dan di perbaiki semua jalan yang jelek, biar kami nyaman kalau lewat di jalan-jalan itu,” ujar Sudarwati.

Menurutnya, kondisi jalan yang sudah baik, tidak hanya memberikan kenyamanan warga.

Tetapi juga menekan angka kecelakaan dan menekan kriminalitas yang terjadi di jalanjalan yang rusak.

“Semoga Lamteng semakin aman, nyaman dan jalan-jalan jadi ba­ gus dan mulus semua,” katanya.

Untuk diketahui, Bupati Lampung, Mus­ tafa telah mencanang­ kan pembangunan jalan 600 kilometer di kampung-kampung.

Pembang­unan jalan ini rencana­nya akan meman­faat­kan ADD yang diterima diteri­ ma setiap kampung.

Orang nomor satu di Bumi Jejamo Wawai itu mengata­kan, dari 3 ribuan kilometer jalan di Lampung Tengah, sebanyak 70 persen mengalami kerusakan. Melalui dana ADD, setiap kampung telah dibangun jalan sepanjang 2 kilometer.

“Tahun ini pemerintah telah membagikan anggaran Rp 600 juta-Rp 1 miliar untuk setiap kampung. Saya harap dana ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya jalan. Prioritaskan untuk pembang­ unan jalan,” katanya.(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

13

Lamtim Gelontorkan Program Nemui Nyimah Lampung Timur, FAKTUAL - Sebagai bentuk layanan publik untuk menjaring aspirasi dan keluhan warga, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelontorkan Program Nemui Nyimah.

Bupati setempat, Chusnunia Chalim, kemarin, mengharapkan program tersebut dapat menyambungkan langsung komunikasi warganya dengan pemerintah daerah tersebut.

Menurutnya, selama ini keluhan dan saran warganya biasa dilakukan melalaui media Program E-lapor dan Call Center yang terlebih dulu diluncurkan.

Program mingguan ini dibuka setiap Kamis mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB memungkinkan warga untuk bertatap muka dan menyampaikan langsung keluhan dan sarannya dengan setiap dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Jika ada keluhan dan masukan terhadap program Pemerintah Daerah Lampung Timur yang kurang pas warga bisa menyampaikanya secara langsung,” katanya.

Chusnunia menambahkan Program Nemui Nyimah sesuai slogan “Gotong Royong” yang diusung Pemda Lampung Timur membangun Lampung Timur.

“Ini implementasi membangun Lampung Timur secara bersama-sama sesuai slogan gotong royong Pemda Lampung Timur mambangun Bumi Tuwah Bepadan, jadi gotong royong bukan hanya sebuah slogan,” ujarnya.

Peluncuran program tersebut dilaksanakan Kamis (6/7) di Gedung Pusiban Komplek Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur.

Sementara warga mengharapkan pejabat atau ASN Lampung Timur untuk tinggal di daerah tersebut karena masih banyak yang tinggal di luar kabupaten tersebut, termasuk di Kota Bandarlampung.

“Banyak setiap pagi hari kerja saya melihat kendaraan plat merah milik Pemkab Lampung Timur beriringan ke luar Bandarlampung me­ nuju Lampung Timur. Ini menandakan mereka tinggal di Bandarlampung,” kata Agustoni, warga asal Lampung Timur yang kini bermukim di Kota Bandarlampung.

Karena itu, lanjut dia, para ASN yang menda­ pat jatah kendaraan dinas tersebut harus tinggal di Lampung Timur. “Saya yakin mereka pasti memiliki jabatan. Mana mungkin ASN tak miliki jabatan mendapat jatah memakai kenda­ raan dinas,” kata dia. (IRI)

Register 38 Gunungbalak SK Plt Kepala Dinas Butuh Solusi Kesehatan Diserahkan Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lam­ pung Timur, Chusnunia Chalim meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan solusi permasalahan di Register 38 Gunungbalak yang bisa menjadi sumber konflik sosial dan agraria.

“Kawasan Register 38 Gunungbalak yang merupakan kawasan hutan lindung tapi telah menjadi permukiman padat penduduk itu bisa menjadi sumber konflik,” katanya, kemarin.

Chusnunia telah menyampaikan permintaan itu kepada Kementerian LHK untuk mencarikan solusi permasalahan di Register 38 tersebut pada rapat di Bandarlampung, Selasa(20/6).

Rapat dihadiri Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hukum Adat Ditjen PSKL KLHK RI, Eka Sugiri, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, dan jajaran lintas sektoral dari Provinsi Lampung.

Jajaran Pemkab Lampung Timur, Kepolisian Daerah Lampung, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Lampung, jajaran Korem 043/Garuda Hitam, Dandim 0411 Lampung Tengah, Polres Lampung Timur, dan akademisi dari Universitas Lampung hadir pula dalam rapat tersebut.

Menurut Chusnunia, pemerintah harus segera memberikan kepastiah hukum terhadap kawasan lahan Register 38 itu sebagai acuan pihaknya menangani persoalan kawasan hutan lindung tersebut.

Dia menyatakan, meski diketahui Register 38 Gunungbalak adalah kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air, tapi faktanya di lapangan sekarang kawasan hutan ini telah menjadi areal permukiman padat penduduk. Bahkan, di dalam kawasan Register 38 ini sudah terbentuk 16 desa definitif.

“Ini bisa menjadi potensi konflik sosial yang ada di masyarakat Lampung Timur ketika ini terus dibiarkan dalam kondisi ketidakpastian, perlu ada kepastian hukum atas persoalan ini,” katanya.

Dia berharap tercapai solusi paling konkret penanganan persoalan Register 38 untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hukum Adat Ditjen PSKL, Eka Sugiri mengatakan sepakat penyelesaian permasalahan di Register 38 Gunungbalak adalah kepastian hukum, selain pola pengelolaan kawasan hutan lindung ini.

(IRI)

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur Syahrudin Putera menyerahkan SK Plt Kepala Dinas kesehatan Lampung Timur kepada Drs Mirwansyah, Rabu (05/07/2017) digedung Dinas kesehatan setempat, mengisi kekosongan jabatan (Kadis) kepala dinas kesehatan Lampung Timur.

Sekda Lampung Timur Syahrudin Putera mengatakan, penyerahan SK Plt Kepala Dinas kesehatan Lampung Timur ini sesuai dengan surat perintah Bupati Lampung Timur Nomor 800/1337/25/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Drs Mirwansyah sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur.

Dalam penunjukan ini juga sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku agar proses pembangunan khususnya yang ada di Dinas kesehatan tidak terbengkalai,” ucapnya.

Masih dikatakannya, penunjukan Plt kepala Dinas Kesehatan Lampung Timur ini juga menindaklanjuti ditetapkannya kepala Dinas kesehatan Lamtim Definitif Dr. Evi sebagai tersangka oleh Polda Lampung.

Untuk itu Syahrudin menghimbau kepada

Plt kadis kesehatan Drs Mirwansyah untuk segera melakukan Rapat koordinasi dengan jajaran terkait seperti Kabid, kasi serta Uptd Kesehatan agar proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kembali seperti biasa Lagi, saya yakin Drs Mirwansyah selaku Plt Kadis Kesehatan Lamtim dapat menjalankan tugas dengan baik, dan saya berharap Plt Kadiskes Lamtim segera menggelar Rapat agar segala bentuk pekerjaan dapat diselesaikan, karena Dinas kesehatan tempat pelayanan terhadap masyarakat,”ungkapnya.

Terkait proses hukum yang menimpa kadis kesehatan definitif yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung, pemerintah Lampung Timur sangat mendukung dan menghormati proses hukum.

“Tentunya kita tetap berpegang teguh dengan Azaz Praduga tak bersalah. untuk pemberian bantuan hukum terhadap kadis kesehatan kita akan rapatkan terlebih dahulu,”tandasnya.

Semenjak mencuatnya kasus dugaan pungli dana JKN, Mantan kepala Dinkes Lamtim Dr. Evi sudah tidak berada di kantor hingga ia ditetapkan tersangka dan penahanan Polda Lampung.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

14

Perindo Tubaba Gelar Halal Bilhalal Tulangbawangt Barat, FAKTUAL - Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Halal Bilhalal di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, kemarin. Turut hadir, ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung serta jajaran, ketua Kartini Provinsi Lampung serta jajaran, DPD Ttulangbawang Barat serta anggota, DPC, tokoh adat, tokoh agama serta undangan lainnya, Sekretaris DPD Partai Perindo setempat, Idris Hadi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran undangan dan menyampaikan turut bela sungkawa atas berpulangnya ke Rahmatullah Ketua Partai Perindo Ttubaba, Fauzi Murni bulan lalu.

“Selama ini sudah banyak kegiatan yang telah kami lakukan, semua sebagai wujud kecintaan terhadap Partai Perindo. Kami

mengharapkan kepada seluruh pengurus lebih bersinergi lagidalam upaya menyukseskan

Warga Margokencono Perbaiki Tiyuh Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Seperti tiyuh (desa) yang lain di Kabupaten Tulangba­ wang Barat, Tiyuh Mar­go­­kencono, Keca­matan Tulangba­wang Udik, aparat beserta warga setem­pat melaku­kan pembenahan desa meng­guna­kan dana desa yang telah diteri­ ma­nya.

Kepalo Tiyuh Margo­ken­cono, Nur Edi. mengatakan, penggunaaan dana desa tersebut dilakukian secara trans­paran dan bahu membahu membangun tiyuh.

“Setelah kami mengadakan musyawarah bersama warga, ada beberapa bangunan yang sangat dibutuhan warga seperti pembangunan jalan onderlag sepanjang 1461 meter yang terletak di Suku 3, Suku 4, dan Suku 5 dengan anggaran Rp381.584.500 ditambah swadaya Rp16.900.000, total Rp398.484.500.hal tersebut atas kesepatan warga setempat,” ujarnya, kemarin.

“Selain itu kami juga membangun goronggorong plat 4 unit yang terletak di Suku 3 dan Suku 4 dengan anggaran Rp9 juta sampai Rp10 juta. Semua anggaran kami gunakan secara transparan dan diketahui warga,” katanya.

(HR)

Tiyuh Margomulyo Bangun Jalan

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Melalui dana desa, warga Tiyuh Margomulyo, Keca­ matan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat membangun jalan onderlag.

Menurut Kepalo Tiyuh Margomulyo, Didik, untuk meningkatan pembangunan atau pembenahan tiyuh pihaknya menggu­nakan dana desa yang telah dicairkan pekan lalu.

“Dana tersebut kami gunakan sesuai poksi masing-masing, sesuai perda yang ada. Dalam pelaksanaannya kami bahu membahu dengan warga setempat,anggaran tersebut juga kami gunakan secara transparan,” ujarnya, kemarin.

Warga Tiyuh Panaragan Bangun Sumur Bor dan Drainase Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Meman­ faatkan dana desa, warga Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat membangun sumur bor, drainase, dan gorong-gorong.

Kepalo Tiyuh Panaragan, Saibun Muin mengatakan, dana desa tahap pertama itu digunakan sesuai apa yang telah dimusyawa­ rahkan dengan warga dan tempat-tempat yang sangat membutuhkan.

“Kami juga menggunakan dana tersebut

program yang ada,” katanya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung,

secara transparan yang diketahui warga,” ujarnya.

“Untuk tahap pertama ini, kami bangun enam sumur bor yang terletak di Suku 7 sampai Suku 12, selain itu kami juga meng­ gunakan dana desa untuk membangun drainase di Suku Agung sepanjang 200 m, Suku Sukajaya 200 m, Suku 2 Mulya sepanjang 65 m ,dan rehab drainase 80 m, serta 1 unit gorong-gorong di Suku 7 Sukamulya,” katanya.

(HR)

Joni Sanggang mengatakan, Perindo baru seumur jagung dan itu bukan alasan untuk tidak berbuat banyak.

“Kami berharap kepada pengurus Partai Perindo di Tubaba baik dari penginputan data, pengurus maupun masyarakat yang mau mencalonkan menjadi anggota DPRD melengkapi seluruh data yang dibutuhkan,” katanya.

“Untuk perekrutan calon, dapat kita lakukan dengan berbagai cara sebagai contoh,calon disukai masyarakat di wilayah yang akan menjadi tempatnya nanti, lalu pengenalan diri terhadap masyarakat.dan lain-lain. Kami juga berharap kepada pengurus terus bekerja keras dan menunjukan Partai Perindo aktif dalam masyarakat. Pada 2018 juga kami mengharapkan apa yang menjadi skala provinsi dapat menjadi skala kabupaten,” katanya.(HR)

“Dana desa tahap pertama ini kami gunakan membangun jalan onderlag dengan panjang 410 x 3 meter di Suku 1 dengan anggaran Rp112.455.000,dan onderlag 220 x 3 meter di Suku 5 dengan anggaran Rp.62.757.000,”ujarnya “Selain itu kita juga membangun gedung PAUD di Suku 2 dan Suku 5, anggarannya Rp378.328.800.serta pembangunan gedung dan pemeliharaan TPA Rp189.164.400 dan pengadaan buku bahan baca desa Rp.23.350.000.

Semua anggaran kami pakai secara trasparan yang diketahui warga,” ujarnya.

(HR)

Tiyuh Tirtamakmur Buat Sumur Bor

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Menggu­ nakan dana desa, Tiyuh Tirtamakmur, Kecamatan Ttulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat bangun delapan sumur bor.

Menurut Kepala Tiyuh Tirta Makmur, Sapto, kemarin, dana tersebut digunakan sesuai aturan atau undang-undang yang ada.

“Bersama warga, kami merealisasikan pembangunan tiyuh. Dan untuk tahap pertama ini kami gunakan sesuai apa yang telah dimusyawarahkan dan dipusatkan di tempat-

tempat yang sangat membutuhkan. Kami juga menggunakan dana tersebut secara transparan yang diketahui warga,” ujarnya.

“Untuk tahap pertama ini, kami bangun delapan sumur bor, dua di antaranya ada kamar mandi,semua terletak di RK 1 sampai RK 6. Sekira enam sumur bor yang tidak ada kamar mandinya menghabiskan dana Rp190 juta,” katanya.

Sedangkan dua sumur bor yang ada kamar mandinya menggunakan anggaran Rp84 juta.

(HR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

15

Ditarik Dana GMSK, Kepala Desa Mengeluh Tulangbawang, FAKTUAL - Seluruh kepala desa di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulangbawang mengeluh. Alasannya, mereka dipungut biaya pada pencanangan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) yang digelar di Kampung Purwajaya, beberapa waktu lalu.

Menurut beberapa kepala desa, kemarin, penarikan dana tersebut atas intruksi camat setempat.

Saat dikonfirmasi, Camat Banjarmargo, Umar. menyatakan hal tersebut tidak benar.

“Memang itu sudah ada dalam anggaran ABP kampung. Setiap setiap desa berkisar Rp3 juta dan Kecamatan Banjarmargo ada 12 desa,” katanya.

Sementara itu seorang warga yang namanya enggan disebutkan mengatakan, Anggaran Dana Desa kok dipakai buat pencangan GSMK. Setahu saya dana desa untuk membangun desa yang masih ter­ ting­gal,” kata­ n y a .

(MUH)

Kecamatan Pajarbaru Bupati Tuba Gelar Pemilihan Kakam Ajak Pererat Silaturahim Tulangbawang, FAKTUAL - Puluhan kam­ pung di wilayah Kabupaten Tulangbawang akan segera menggelar Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) pada 2017. Data sebelum­ nya menyebutkan, dari jumlah 147 kampung yang ada, setidaknya terdapat 69 kampung, yang tahun ini akan melaksanakan Pilkakam, yang dijadwalkan digelar secara serentak.

Dari jumlah kampung yang akan menggelar Pilkakam tersebut, kampung di antaranya berada di wilayah Kecamatan Banjarbaru.

“Pada Pilkakam Serentak tahun ini, di Kecamatan Banjarbaru ada enam kampung yang akan ikut menggelar Pilkakam. Sehingga saat ini kami sedang mengintensifkan pembinaan pelaksanaan Pilkakam, untuk mengoptimalkan persiapan demi kesuksesan Pilkakam Serentak Tulangbawang, khususnya di wilayah kecamatan kami,” terang Camat Banjarbaru, Arianto,S, kemarin.

Menurutnya, enam kampung di wilayah Banjarbaru yang akan melaksanakan Pilkakam, antara lain: Kampung Kahuripanjaya, Jayamak­ mur, Pancamulia, Bawangsakti Jaya, Bawang TirtomMulyo, dan Balai Murnijaya.

Sebagai bagian dari persiapan untuk mendu­ kung keberhasilan Pilkakam Serentak, Camat

Banjarbaru beserta jajarannya pun turun langsung ke enam kampung tersebut, untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Bupati Tulangbawang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Kampung, sekaligus Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung. Dalam setiap acara sosialisasi itu, antara lain diikuti oleh para Aparat Kampung, BPK, LPM, tokoh masyarakat dan berbagai unsur masyarakat kampung setempat, yang terkait Pilkakam.

“Panitia Pilkakam kami tekankan untuk segera dibentuk di enam kampung di Banjarbaru yang akan menggelar Pilkakam, karena tahapan Pilkakam telah dimulai sejak 3 Juli 2017. Se­ dangkan Pilkakam Serentak se-Kabupaten Tulangbawang dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 18 September 2017 mendatang,” kata Camat Arianto, yang dalam menggelar pembinaan tentang Pilkakam, bahkan hingga larut malam saat berkunjung ke kampung-kampung.

“Harapan kami, Pilkakam di enam kampung di wilayah kecamatan Banjarbaru nanti berjalan lancar sesuai peraturan, serta dapat aman, tertib, demokratis dan kondusif, sekaligus dapat mendukung kesuksesan Pilkakam Serentak di Kabupaten Tulangbawang,” kata Arianto.(MAN)

Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) menggelar acara Halal bil Halal dengan unsur Forkopimda dan berbagai warga sekitar, di Gedung Serba Guna (GSG) dan dihadiri Bupati setempat Hanan A Rozak beserta Ketua Tim Penggerak PKK Erna Hanan A Rozak, Ketua DPRD, Sopi’i, anggota Forkopimda, Sekdakab,. Sobri beserta para pejabat pemkab, camat, kepala kampung, BPK, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen daerah lainnya..

Bupati Tulang Bawang Hanan A Rozak mengatakan, kegiatan Halal bi Halal kali ini memiliki arti penting secara khusus bagi dirinya bersama keluarga, karena dilaksanakan pada tahun kelima kepemimpinannya selaku Bupati, yang akan menuntaskan masa jabatan pada akhir tahun ini.

“Menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dan keluarga karena pada kesempatan ini kita dapat kembali bersilaturahmi. Mohon Maaf Lahir dan Batin, Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri. Halal Bi Halal ini memiliki arti khusus bagi saya dan keluarga. Karena seperti telah saya sampaikan pada berbagai kesempatan, Insyaallah 17 Desember 2017 mendatang masa jabatan saya akan berakhir secara resmi,” katanya.

Dia mengajak kepada seluruh unsur masya­

rakat di Kabupaten Tulang Bawang agar terus menjaga kebersamaan dan tali silaturahim.

“Mari selalu kita tingkatkan kebersamaan dan pererat tali silaturahim. Karena tanpa sila­ tu­rahim, kesejukan, kedamaian dan kondusifitas, tidak akan tercapai, untuk mendukung pem­ bangunan dan kemajuan Tulangbawang,” ujarnya.

Hanan A Rozak juga mengucapkan terima kasih atas kinerja jajaran kepolisian dan aparat terkait, serta peran aktif masyarakat, yang telah menciptakan situasi aman dan tertib di Tulangba­ wang. Termasuk kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran, yang tahun ini menurut Bupati dari informasi Polres Tulangba­wang, alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan di wilayah Tulangbawang.

“Terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak. Selain itu, saya juga mohon maaf jika masih ada yang belum tercapai dalam pembangunan. Karena berbagai keterbatasan seperti anggaran, sumberdaya manusia dan lainlain. Namun demikian, selama ini kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyara­kat, memperio­ ritaskan pembangunan seluruh kampung dan berupaya meningkatkan pembang­unan yang merata di Tulangbawang,” katanya. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

16

Bupati Mesuji Buka TMMD di Rawajitu Utara Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji Khamami secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun Anggaran 2017 di Rawajitu Utara. Upacara pembukaan TMMD berlangsung di Lapangan Desa Panggungjaya, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Danrem 043/ Garuda Hitam Kol. Inf. Hadi Basuki, Danyonif 143/TWEJ Letkol Inf Wahyu Hadi Sunaryo, Dandim 0426/Tulangbawang Letkol Arm. Kus Fiandar Yusuf, dan Kapolres Mesuji AKBP Prianto Teguh Nugroho, serta para dandim se-Provinsi Lampung.’

Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan kapur pertanian sebanyak total 57 ton bagi 370 petani di Desa Sidang Iso Mukti terdiri, Desa Sidang Kurnia Agung, Desa Sidang­

sido Rahayu, dan Desa Sidang Waypuji.

Dalam sambutannya, Khamami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada TNI, khususnya Korem 043/Garuda Hitam dan Kodim 0426/ Tulang Bawang, karena kegiatan TMMD kembali digulirkan di Kabupaten Mesuji.

“Saya sangat mendukung atas diselenggara­ kannya kegiatan TMMD dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kesulitan yang dihadapi masyarakat dan mempercepat pembangunan di pedesaan, sekaligus memperkokoh Kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ini tentunya sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Mesuji yang saat ini sedang gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang,” ujarnya.

Pada pelaksanaan TMMD kali ini diseleng­ gara­kan di Desa Telogo Rejo dan Desa Sidang Sidorahayu, Kecamatan Rawajitu Utara pada 4 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017 atau selama 30 hari. Guna menyukseskan kegiatan TMMD, Pemerintah Kabupaten Mesuji meng­ alokasikan dana Rp 1,3 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji tahun 2017.

Pada pelaksanaannya, sasaran fisik kegiatan TMMD diarahkan pada pembangunan infra­ struktur, sarana, dan prasarana yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, yakni pembangunan jembatan antar desa di Desa Sidang Sidorahayu dan jembatan antar desa di Desa Telogorejo.

Sedangkan sasaran non fisik diarahkan

pada kegiatan yang dapat menggugah kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, kamtibmas, narkoba, serta penyuluhan perta­ nian.

“Saya berharap semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar, tepat waktu, dan tidak ada satu halangan apapun. Sebagai kegiatan lintas sektoral secara terpadu, pelak­ sanaan kegiatan TMMD melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengharapkan peran aktif semua pihak terkait untuk menyuk­ seskan kegiatan tersebut secara gotong royong,” ucapnya.

(TAB)

Khamami Promosikan Beras Mesuji jaya.

Seperti diketahui, ide tersebut pertama kali dicetuskan Khamami. Menurutnya, pembuatan kemasan karung beras “Produksi Mesuji” ini merupakan salah satu inovasi daerah yang dilakukan Pemkab Mesuji dalam rangka mening­ katkan kesejahteraan petani, serta sarana promosi beras asli Mesuji dari yang ditanam di lahan pertanian rawa gambut pasang surut.

Dengan kemasan karung beras “Produksi Mesuji” tersebut diharapkan para petani tidak menjual hasil pertanian dalam bentuk gabah

tetapi dalam bentuk beras. Selama ini hasil panen yang berasal dari Mesuji banyak dibeli oleh orang dari luar Kabupaten Mesuji, kemudian dikemas dan diklaim produksi mereka.

“Dengan menjual beras dapat meningkatkan harga jual daripada hanya menjual gabah, sehingga kesejahteraan petani juga akan meningkat. Kabupaten Mesuji sebagai salah satu lumbung beras di Provinsi Lampung memi­ liki potensi yang sangat tinggi, harus kita optimalkan dengan baik melalui berbagai macam inovasi,” katanya. (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN

Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Khamami tampaknya tak pernah berhenti melakukan inovasi di daerahnya. Kali ini, Bupati Khamami membagikan beras dengan karung beras dengan desain bertuliskan “Produksi Mesuji”. Beras

itu dibagikannya kepada Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf. Hadi Basuki, beserta tamu undangan lainnya saat membuka kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-99 Tahun 2017 di Lapangan Desa Panggung­

Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 17 Halal Bil Halal Bukan Sekadar Silaturahmi BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Halal bil halal bukan hanya sekadar silaturahmi saja, tetapi mempererat persudaraan serta kekeluargaan di antara ummat Muslim, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita telah melihat perkembangan kehidupan masyarakat sekarang banyak berbagai permasa­ lahan serta problematika, akibat perkembangan dunia yang semakin kompleks karena dewasa ini telah terjadi perubahan baik global maupun regional yang mempengaruhi tatanan kehidupan suatu negara, termasuk negara-negara muslim dihadapkan pada tantangan internalnya dalam meningkatkan kualitas masyarakat seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan,” kata Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, pada Halal bil halal, kemarin.

Menurutnya, persoalan itu menjadi semakin rumit setelah adanya terpaan krisis ekonomi yang berkepanjangan, termasuk juga hasil-hasil produksi pertanian rakyat seperti karet dan singkong yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat kita hingga saat ini belum juga membaik, hal seperti ini sudah tentu memerlukan pemecahan secara konsepsional dan tindakan-tindakan konkrit.

“Kita diharapkan mampu menjadi umat yang mandiri dalam menggali potensi yang ada, masyarakat harus aktif menghadapi persoalan hidupnya, maka pemerintah akan menjadi fa­sili­tator, sedangkan inisiatif dipegang masya­ rakat.”

“Kita tidak menutup mata pembangunan infrastruktur yang diharapkan masyarakat sampai

saat ini belum memuaskan, terutama jalan dan jembatan, nyaris semua ruas jalan diberbagai kecamatan dalam keadaan kurang baik, dibidang

pertanian dan perkebunan pemerintah daerah belum maksimal dalam memberikan kontribusi kepada petani, serta di sektor pelayanan dan

sarana kesehatan masih belum maksimal seperti yang diharapkan,” katanya.

(JJ)

Pemkab Way Kanan Serahkan SK CPNS THL Pertanian Way Kanan, FAKTUAL - Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu (TB) Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemkab Way Kanan patut bersyukur. Betapa tidak, mereka telah menerima SK CPSN yang dibagikan, pihak terkait, kemarin.

Menurut Bupati setempat, Raden Adiptai Surya, atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan selamat kepada mereka telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Formasi Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu (TB) Penyuluh Pertanian.

Hal ini, katanya, patut disyukuri, karena hingga saat ini profesi sebagai PNS, masih menjadi idaman setiap pencari kerja. Mengingkat sudah beberapa tahun terakhir ini tidak ada penerimaan PNS dari jalur umum maupun dari honorer, kecuali tenaga honorer bidang

DPRD Way Kanan Gelar Rapat Paripurna Way Kanan, FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan menggelar Rapat Paripurna penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksa­ nanaan APBD tahun anggaran 2016.

Bupati setempat, Raden Adipati Surya meng­ atakan, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksa­ naan APBD itu disusun dan disampaikan kepada Lembaga DPRD sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015, dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, khususnya pasal 298 ayat (1).

Raperda tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD ini merupakan Informasi keuangan Tahun Anggaran 2016 yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK-RI beberapa waktu yang

lalu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan ketujuh kalinya Kabupaten Way Kanan memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI atas penilaian terhadap Laporan Pertang­ gungjawaban Keuangan. Tentunya ini merupakan hasilkerja keras kita semua, baik eksekutif maupun legislatif.

Di dalam Raperda tentang Pertanggungjawab­ an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini memuat beberapa informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerima total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,164 triliun dan melakukan belanja Rp1,18 triliun, Pembiayaan Netto Rp52 miliar, sedangkan SILPA akhir tahun 2016 adalah Rp36,2 miliar. (MAN)

kesehatan dan penyuluhan pertanian. Itupun jumlahnya terbatas dan telah memenuhi persyaratan. ”Saya berharap, dengan telah diangkatnya saudara-saudara sekalian menjadi Pegawai Negeri Sipil, agar dapat mensyukuri rahmat dan karunia dari Allah SWT ini, dengan cara bekerja lebih giat, banyak belajar dari senior saudara-saudara dan bertanggungjawab atas apa yang ditugaskan pimpinan,” katanya. ”Saudara-saudara harus banyak belajar, banyak membaca peraturan-peraturan yang berlaku, dan makin disiplin dalam bekerja, terutama masalah kehadiran, bukan malah semakin malas. Karena hal-hal semacam ini akan menjadi penilaian atas kinerja dan prestasi saudara-saudara,” katanya.

(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

18

Sekdakab Lambar Cek Kehadiran ASN Lampung Barat, FAKTUAL - Pelaksana Tugas Sekdakab Lampung Barat (Lambar), Akmal Abdul Nasir mengecek langsung kehadiran ASN usai libur Lebaran, pada saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bupati setempat, kemarin.

“Karena libur Lebaran sudah selesai, saya mengingatkan agar ASN di seluruh Kabupaten Lambar segera kembali meningkatkan motivasi kerja. Tingkatkan lagi kinerja setelah kemarin diistirahatkan,” katanya.

Dalam sidak tersebut tingkat kehadiran ke beberapa SKPD, Akmal meminta BKD Lambar secepatnya mendata dan sekaligus memberi sanksi kepada ASN yang bolos dan tak masuk kerja tanpa surat keterangan.

Sekira enam ASN yang tidak masuk kerja tersebut selain surat teguran dan diberi sangsi secara tertulis.

Tingginya tingkat kehadiran para ASN pasca libur panjang cuti bersama tersebut, lanjut Akmal tidak terlepas dari imbauan yang disampaikan pihaknya sebelum libur dan cuti bersama dimulai beberapa waktu lalu.

“Dua hari sebelum lebaran kami memberikan surat edaran dari B/2/M.KT.02/2017, dan ditindaklanjuti melui surat edaran Bupati Lambar nomor 060/164/07/2017, tentang imbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama idul fitri 1438 hijriah, alhamduliah imbauan tersebut diindahkan,” ujarnya. (ADI)

62 Calhaj Ikuti Manasik Pesisir Barat, FAKTUAL - Sekira 62 calon jamaah haji Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti manasik yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat, Masjid Al-Khotob Pekon Kampungjawa, Kecamatan Pesisir Tengah dengan dihadiri

langsung Bupati setempat Agus Istiqlal, Kakan Kemenag Khobiransyah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pesibar dan seluruh jamaah haji yang akan berangkat.

Menurut Agus Istiqlal, haji merupakan

rukun islam yang kelima yang diwajibkan Allah Swt bagi setiap umatnya yang mampu.

“Haji adalah ibadah yang wajib dilakukan umat Islam yang mampu atau kuasa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi, fisik, psikologis, keamanan, perizinan, dan lainnya,”

ujarnya.

Dia mengatakan, manasik adalah tata cara dan pelaksanaan ibadah baik umrah maupun haji sesuai syariah, dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan bagi seorang muslim yang akan melaksanakan haji, dilakukan sebelum perjalanan haji.

“Dengan mengikuti manasik, setiap calon jemaah haji akan mendapatkan pengetahuan tata cara beribadah haji yang tartil sesuai rukun haji yang telah ditetapkan,” katanya.

Untuk menjadi haji mabrur, kata dia, tergantung dari niat. Akan tetapi, bagaimana keseriusan dalam memahami ibadah haji secara optimal semasa manasik yang akan membantu untuk bisa mendapatkan haji mabrur.

“Haji mabrur adalah haji yang mampu menghantarkan pelakunya kelak bisa lebih baik daripada sehari-hari sebelum ia berhaji.

Dengan demikian haji mabrur sudah pasti maqbul, akan tetapi tidak semua haji maqbul menjadi haji mabrur. Karena kemabruran haji seseorang ditentukan dengan ibadah dan amaliahnya setelah pelaksanaan hajinya,” katanya.

Pada kesmepatan itu juga, Agus Istiqlal berpesan kepada calon jamaah haji yang meng­ikuti bimbingan manasik haji agar dapat mengikuti manasik dengan baik dan benar serta memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Dengan harapan menjadi haji yang mabrur karena bimbingan manasik haji tersebut bertujuan memberikan wawasan bagi para calon jamaah haji. “Kita yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji haruslah benar-benar berniat berhaji untuk mencari ridha allah SWT, bukan hanya untuk perjalanan semata,” katanya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

19

Kakiceran, Tradisi Syawalan Khas Pesisir Barat “Marga Pugung Penengahan yang meliputi 4 Pekon tuha yakni Penengahan, Bandar, Bambang dan Pagar Dalam juga mengadakan Kakiceran. Sedang Sukabanjar yang secara adat masuk Marga Pugung Penengahan, tapi saat ini secara administratif sudah masuk Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat tidak mengadakan Kakiceran”, Jelas Kadis yang juga berasal dari Pugung Penengahan.

“Marga Pugung Tampak terdiri dari 9 Pekon tuha dan 3 pekon pemekaran. Semua pekon tuha yakni Walur, Padang Rindu, Negeri Ratu, Kuripan, Kerbang Langgar, Kerbang Dalam, Balam, Way Narta dan Kota Karang mengadakan kakiceran. Sementara pekon Baturaja dan pemekarannya Gedau serta Pemancar tidak melaksanakan hanya organ tunggalan saja yang populer disebut Pesta Halal Bi Halal”, Tambah Mantan Camat Pesisir Utara itu.

“Jadi, Kakiceran ini berlangsung di 3 tempat dalam 1 malam di 3 Marga tersebut. Penarinya adalah anak-anak perempuan biasanya usia Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) sampai kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, dulu sampai usia Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mewakili pekon nya masing-masing, Mereka ini disebut anak tari. Sedang yang mengajar menari alias Koreografer nya Muli (gadis) dan Meranai (bujang) di desa masing-masing, Mereka ini disebut guru tari.

Jika dalam 1 malam ada 3 Lokasi Kakiceran maka Anak Tari dan Guru Tari dibagi menjadi 3 Kelompok dengan tujuan 3 lokasi tersebut.

Kebanggaan bagi mereka semua bisa mewakili dan mengharumkan nama pekon nya masingmasing”, Pungkas Audi Marpi yang juga pernah menjadi Pengentuha Meranai (kepala bujang) dan guru tari di zamannya.

Hadiah menarik disediakan oleh Tuan Rumah dari Mulai Buku, Alat Tulis, Piala, Uang Saku sampai dengan Kambing bahkan Sapi. Biaya

Pesibar, FAKTUAL - Ada tradisi yang unik untuk memeriahkan Silaturahmi Idul Fitri di bulan Syawal yang saat ini masih bertahan di lingkungan Masyarakat yang secara administratif tergabung dalam dua kecamatan yakni Kecamatan Lemong dan Pesisir Utara di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Secara Marga Adat terdiri atas 3 Marga yakni Marga Pugung Malaya, Marga Pugung Penengahan dan Marga Pugung Tampak atau Lebih dikenal dengan sebutan daerah Pugung Krui. Tradisi tersebut bernama Kakiceran.

“Kakiceran adalah Ajang Silaturahmi Idul Fitri dengan pentas tari yang diselenggarakan oleh setiap pekon (desa) dalam 3 Marga Adat tersebut, yang diikuti penari atau anak tari yang mewakili tiap pekon yang ada 3 Marga tersebut. Pekon yang jadi Tuan rumah bergantian mulai 1 Syawal sampai semua pekon selesai.

penyelenggaraan, hadiah, biaya makan minum Kakiceran berasal dari Swadaya segenap lapisan masyrakat pekon masing-masing. Mulai dari muda-mudi, Pedagang, PNS, Pegawai Swasta sampai perantau asal pekon yang ada diluar daerah menyumbang demi suksesnya acara kakiceran tersebut. Banyak perantau yang pulang kampung karena kangen dengan kedayokan (Acara) Kakiceran ini. Bahkan banyak diantara mereka berpatokan kembali kedaerah rantaunya setelah kakiceran selesai.

Minggu lalu Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan Istri serta jajaran, Ketua Komisi C DPRD yang juga berasal dari Dapil I Pesisir Barat Ripzon Effendi, Anggota DPR RI Henry Yosodiningrat yang sedang pulang kampung Asal Ayah nya bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat Oking Ganda Miharja menonton Kakiceran bersama di kampung halaman Pekon Pugung Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengungkapkan, “Saya sangat menghargai upaya masyarakat Pugung melestarikan tradisi yang menjunjung adat dan budaya. Semenjak menjabat bupati ini kali kedua Saya menonton Kakiceran. Tahun lalu saya menonton di Pekon Lemong, tahun ini di pekon Pugung Penengahan. Kedepan Insya Allah bisa direalisasikan bantuan dana penyelenggaraan Kakiceran dan bantuan pembangunan Rumah Adat Marga”.

“Pada 2016 lalu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pariwisata mengusulkan Kakiceran ini sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Kementerian Pariwisata Repuplik indonesia dan disetujui. Resmilah Kakiceran ini sebagai satu-satunya Warisan Budaya Tak Benda asal Kabupaten Termuda di Provinsi Lampung ini,” tutur Udo Lal. (NAS)

Acara dimulai dari jam 21.00 atau Jam 22.00 malam sampai selesai, umumnya jam 06.00 atau jam 07.00 Pagi. Lokasi Kakiceran ditempat terbuka ditengah Pekon dilengkapi Meja, Kursi, Penerangan dan Sound System seadanya”, Ungkap Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat Audi Marpi.

“Setiap pekon dalam 3 Marga menjadi tuan rumah, contoh Marga Pugung Malaya yang terdiri atas 7 pekon tuha (Kampung Tua) yakni Malaya, Cahaya Negeri, Lemong, Pardahaga, Tanjung Way Batang, Tanjung Sakti dan Tanjung Jati mengadakan Kakiceran dengan diundi 1 sampai 7 Syawal. Sedangkan 2 pekon pemekaran yakni Rata Agung dan Sukamulya tidak mengadakan Kakiceran tapi Tradisi baru yaitu Pesta Rakyat alias Organ Tunggalan saja”, Terang Audi yang pernah menjabat Camat Lemong tersebut.

PLN Lampung Sambangi Pulau Pisang Pesisir Barat, FAKTUAL - Pemerintah Pusat bersama PLN Distribusi Lampung menyambangi Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat untuk survei akhir berkaitan dengan rencana mengalirkan jaringan listrik PLN ke pulau yang mulai ramai dikunjungi turis asing maupun lokal itu.

Teknisnya, diproyeksikan jaringan listrik PLN akan masuk ke Pulau Pisang dengan dipasangnya kabel bawah laut yang terpasang sekaligus tanpa adanya sambungan.

Ketua Apdesi Kecamatan Pulau Pisang, Ikam Mulhak, mengatakan pihak PLN dari pusat dan PLN Distribusi Lampung bersama dengan sejumlah pengusaha masuk ke Pulau Pisang sebagai persiapan akhir pemasangan

kabel bawah laut menuju kecamatan tersebut.

“Pemerintah Pusat dan PLN Distribusi Lampung menyambangi Pulau Pisang untuk melakukan persiapan terakhir sebelum melakukan lelang perusahaan mana yang akan melaksanakan pemasangan kabel bawah laut itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, usai melaksanakan survei akhir itu, pihak PLN Distribusi Lampung akan segera melakukan lelang yang akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan ke depan.

“Ada empat perusahaan yang akan mengikuti lelang itu, dan hari ini turut turun ke Pulau Pisang. Setelah proses lelang selesai maka akan langsung bergerak untuk persiapan pemasangan kabel,” katanya.

Dia mengatakan, meski pemenang lelang sudah ada dipertengahan tahun, namun untuk pemasangan kabel bawah laut itu baru akan dimulai akhir tahun mendatang. Hal itu dikarenakan pengadaan alat yang akan memakan waktu cukup lama.

“Kabel-kabel yang akan dipasang nantinya akan didatangkan langsung dari luar negeri, sehingga memakan waktu yang cukup lama bisa sampai tiga bulan, karena alat-alat itu didatangkan dari luar negeri,” ujarnya.

Disinggung terkait respon masyarakat, Ikam mengatakan, warga Pulau Pisang sangat menyambut baik rencana pemasangan kabel bawah laut itu, bahkan masyarakat sudah tidak sabar agar pemasangannya bisa segera dilakukan.

“Sangat senang pasti karena selama ini masyarakat hanya mengandalkan mesin diesel untuk penerangan, dan itu hanya pada saat malam hari saja. Artinya listrik tidak bisa dinikmati selama 24 jam,” ujarnya.

Pihaknya berharap pemasangan kabel bawah laut itu bisa segera dilaksanakan, apabila semua peralatan dan komponennya sudah siap agar langsung dikerjakan sehingga masyarakat bisa langsung menikmati listrik dari negara.

“Sesuai harapan masyarakat bisa secepat mungkin dilakukan pemasangan, kalau bisa tahun 2018 mendatang kami di Pulau Pisang bisa merasakan listrik yang dipasangkan PLN itu,” katanya.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 421 / Tahun Ke-15 / 10 - 16 Juli 2017

20

Lagi, Perairan Merak jadi Lokasi HUT TNI Serang, FAKTUAL - Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, Presiden ketujuh RI,Joko Widodo menginginkan perayaan HUT TNI ke-72 yang akan jatuh pada bulan Oktober 2017 kembali dilakukan di perairan Merak, Kota Cilegon, Banten seperti sebelumnya.

“Pak presiden dan panglima TNI mengingin­ kan perayaan HUT TNI kembali dilakukan di Merak. Itu karena pertimbangan kedekatan dari ibukota dan juga memang perairannya di sini cocok untuk kebutuhan tersebut,” katanya, kemarin.

Andika Hazrumy turut mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meninjau lokasi yang akan digunakan untuk perayaan HUT TNI ke-72, yakni Pelabuhan Indah Kiat di Merak, Cilegon.

Dia mengatakan, pertimbangan Merak yang akan kembali dijadikan lokasi HUT TNI tersebut, karena lokasi yang dekat dari ibukota Jakarta dan mudah diakses masyarakat yang ingin

menyaksikan perayaan tersebut.

Menurutnya, Pemprov Banten sangat men­ dukung keinginan presiden dan panglima TNI terkait hal tersebut.

Menurut dia, hal itu merupakan sebuah ke­ banggaan, karena Banten menjadi tempat yang akan menjadi sorotan secara nasional, bahkan juga dunia, dengan digelarnya perayaan HUT TNI tersebut.

Dalam peninjauan lokasi tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Staf AD Jenderal TNI Mulyono dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI M Herindra.

Selain Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy hadir dalam peninjauan lokasi tersebut dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Banten diantaranya Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Danrem 064 Maulana Yusuf Kol Inf Ito Hendrianto dan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi.

Sementara Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi mengatakan, panglima TNI berharap masyarakat bisa menyaksikan atraksi TNI dalam HUT nanti. Selain itu panglima TNI juga meminta reklamasi di bagian Pelabuhan Indah Kiat yang akan dijadikan tempat perayaan HUT TNI dirapikan agar mayarakat nyaman menyak­sikan atraksinya.

Menurut Iman, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa sebelumnya HUT TNI direncanakan di Pulau Natuna, namun karena pertimbang­ an kemudahan akses penonton, maka Cilegon jadi pilihan.

“Kita mendukung HUT TNI ini tentu sesuai koridor hukum. Tadi saya bilang ke Pak Kajati Banten supaya didampingi agar ketika kita membantu HUT TNI tidak salah.

Kita kan ingin mem­bantu secara maksimal,” kata Iman. (IS)

Cegah Radikalisme, Pemkab Lebak Optimalkan Tim Terpadu Banten, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, mengoptimalkan tim terpadu guna mencegah paham radikalisme maupun konflik sosial di tengah masyarakat.

“Tim terpadu itu dibentuk di 28 kecamatan dengan dipimpin camat, wakil dari unsur polsek dan koramil serta desa/kelurahan,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Lebak Yusuf di Lebak, kemarin.

Selama ini, menurut dia, pembentukan tim terpadu sangat efektif karena mereka bisa mendeteksi dini paham radikalsime, sosial, ekonomi, hingga ajaran sesat. Apalagi, Lebak masuk kategori rawan disusupi oleh paham-

paham radikalisme dan ajaran sesat.

Kendati demikian, pihaknya sejauh ini belum menemukan paham radikalisme maupun ajaran sesat.

Yusuf mengimbau aparat kecamatan, kelurahan, desa, dan kepala dusun agar mewaspadai gerakan radikalisme ISIS itu.

Ia mengatakan, Kabupaten Lebak bisa menjadikan daerah strategis sebagai tempat tinggal dari kelompok-kelompok radikal tersebut.

Masyarakat diminta mewaspadai kelompok itu, terutama rumah-rumah kontrakan yang akan dijadikan lokasi perakitan bom.

Kewaspadaan itu tentu dapat mencegah kelompok radikal yang melakukan perlawanan

terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami berharap pemilik rumah kontrakan harus selektif menerima orang yang hendak menyewa rumah dan menyertakan identitas karena khawatir mereka jaringan terorisme,” katanya.

Sejauh ini, menurut dia, lokasi rumah kontrakan berpotensi menjadi tempat kelompok radikal maupun kejahatan lainnya, seperti peredaran narkoba dan prostitusi.

Alasannya, keberadaan rumah kontrakan dinilai cukup lemah dalam pengawasan masyarakat.

Selain itu, juga warga pendatang harus

melapor kepada aparat kelurahan, desa, maupun kepala dusun.

“Kami meminta pemilik rumah kontrakan jika ada warga yang mengontrak rumah harus teridentifikasi data identitas, pekerjaan juga asal daerahnya,” katanya.

Sementara itu, Camat Rangkasbitung Ade Sutiana mengatakan bahwa saat ini tim pembentukan terpadu berjalan dengan baik sehingga wilayah Rangkasbitung relatif aman, kondusif, dan pihaknya tidak menemukan paham radikalisme.

“Kami terus melakukan pertemuan bulanan dengan melibatkan anggota tim terpadu itu,” katanya.(IS)

PENERIMAAN MAHASISWA/I BARU TAHUN 2017-2018 Program Study 1. Manajemen pendidikan islam (MPI) Akreditasi “B” Gelar Sarjana (S.pd) 2.

Ekonomi islam (E.I) Akreditasi “B”Gelar Sarjana (S.E) 3. Hukum Islam (H.K.I) proses Akreditasi “B” Gelar Sarjana (S.H)

Syarat ADM Khusus Pindahan 1.Harus ada surat pindah dari PT.asalnya 2.Melampirkan kartu hasil study selama kuliah Catatan 1. Masa penyesuaian studi di prediksi 3 s/d 4 semester 2. Jika terjadi perpanjangan masa studi karena mahasiswa yang bersangkutan tidak disiplin, maka akan di tambah dengan beban SPP sesuai waktu yang di tempuh selama ujian skripsi.

3. Waktu kuliah bagi mahasiswa yang sudah bekerja diatur sendiri Tenaga Pengajar - Dr.Abu Tholib Khalik ,M.Hum Univ Gadjah Mada - Dr.Himyari yusuf ,S.Ag.,M.Hum Univ Gadjah Mada -Dr.Nadirsyah Hawari ,MA. Univ Malaya - prof.Dr..M.Baharudin ,M.Hum Univ Gadjah Mada -Romli ,M.Pd.

Univ Negri jakarta -Dr.(And) Murwati ,M.Pd.I IAIN Raden intan -Dr.(Cand)Budi Santosa ,M.Pd.I Iain Raden intan -Gugus Kriswahyudi ,M.Si STIA Yapenn jakarta - Siti Masturah ,M.Kom.I. Iain Raden intan -Nurhadi ,M.Pd.I.

Iain Raden intan -Haryanto.M.Si,.Ec.Dev. Univ kiyoto japan - Fatih fuadi,M.,M.S.S.I. U11 yogjakarta -ida seprida ,SE., M.Si. Univ Gadjah Mada - Balik jaya ,S.H.I.,MH. Univ Lampung -Uswah fadilah ,M.pd.I. Univ iain Raden intan -Gidayani ,M.Pd.I. Univ Iain Raden intan - Khoirudin ,SE.,M.M. UII yogjakarta -M.ilham ,SE.MM.

Univ A.Dahlan Jogja - M.Thohir Muntoha.

Univ Sunan Giri Surabaya -Ulfah Khoiriyah ,M.P.Si. Univ Gadjah Mada - Subeno Arif Wibowo ,M.Pd.Si. Univ .A.Dahlan Jogja -Rita octaviani ,Ms.Ak. Univ Lampung -Maulida Fitri ,M.I.P. Univ Lampung -Lidia Tiyana I,SPd..MM. Univ Lampung -KH.M.Anwar Nawawi ,M.H.I Univ Raden intan - Nazeri ,M.E.Sy. Univ iain Raden intan -Rostiana ,S.E.,Ak. Univ Lampung -Rizki Supra Yogi,M.H.I Iain JS metro Kegiatan Ekstra kurikuler Berupa Pembuatan Beras tiwul dan penggemukan ikan lele dumbo.

Dalam mendukung Aplikasi Mata Kuliah Teknologi Tepat Guna dan mata Kuliah Kewirausahaan, Semua ini di adakan oleh Mahasiswa Dalam kampus.

Syarat -Syarat pendaftaran 1.Photo copy ijazah terakhir 3 rangkap 2.Pas foto warna 3x4 dan 3x2 =@4 lembar 3.Transkip /KHS yang dimiliki surat pindah dari perguruan tinggi yang mengeluarkan KHS.(Bagi yang pindahan) Biaya Pendidikan (Mahasiswa Baru) 1.Pendaftaran masuk 2.jas Almamater.

3.SPP/Semester.

Jumlah.

Biaya pendidikan (Khusus pindahan) 1.Pendaftaran masuk.

2.Pembuatan KTM.

3.Jas Almamater.

4.Sumbangan buku perpustakaan 5.SPP + conversi Nilai.

6.Pendaftaran judul skripsi 7.Biaya bimbingan skripsi 8.Seminar proposal skripsi.

9.Ujian kendali mutu (UKM).

10.KKN /PPL. 11.Ujian komprehensip 12.Munaqosah/ujian skripsi 13.Biaya Nim dan Nilko 14.Sumbangan Pembangunan

Rp.250.000 Rp.250.000 Rp.1200.000 Rp.1700.000 Rp.300.000 Rp.300.000 Rp.300.000 Rp.600.000 Rp.4250.000 Rp.1200.000 Rp.1200.000 Rp.600.000 Rp.1000.000 Rp.1200.000 Rp.850.000 Rp.1200.000 Rp.1.650.000 Rp.3700.000

Jumlah : Rp18.000.000 Biaya yang tertera diatas sampai dengan ujian dan terima ijazah ,tetap tidak termasuk biaya PKL,Kulta,Yudicium dan Wisuda.

Ketua : Dr.Abu Tholib Khalik,M.Hum Ketua I. : Romli ,M.Pd. Ketua II. :Dr.(Cand.)Hj.Murwati,M.Pd.I Ketua III :Gugus Kriswahyudi ,M.Si Informasi pendaftaran Ridhansyah (085366880444) Anita Puspitasari (082184042877) Seprida (085279840002) Murwati (081379345469) Budi santoso (081379677356) KH.Anwar Nawawi (085669907731)

Lia. (085382930573) Yuli (085369052525) Rohmat saleh(085768112222) Uswah fadilah (082373280927) Subeno Arip (085743259345)

ALAMAT : JL.LINTAS TIMUR KM.19 UNIT 5 CAHYOU RANDU KEC.PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI