SKM FAKTUAL EDISI 423 l 23 - 30 JULI 2017 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DENDI BANGUN TUGU PEMEKARAN HALAMAN

PEMKAB TUBA USULKAN PERUMAHAN MBR HALAMAN

RATUSAN WARGA WAY KANAN TERIMA BANTUAN BSPS HALAMAN

TRUK BATU BARA DILARANG MELINTAS DI WAY KANAN

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Cawa Kham Kolam Renang Plastik

UCE NASIR

SUATU hari seorang bocah merengek kepada ayah dan ibunya minta dibuatkan kolam renang, lengkap dengan peralatan bermain lainnya. “Jangankan untuk membuat kolam renang, pekarangan saja kita tidak punya, bahkan rumah masih berdinding bambu,” kata sang ayah kepada putranya. “Saya minta kolam renang. Saya mau bermain bersama teman-teman,” kata sang anak. “Sudah pak, kabulkan saja permintaan anak kita,” kata ibu si anak. “Bagaimana ibu ini. Biaya untuk membuat kolam renang tidak sedikit. Dari pada untuk membuat kolam renang lebih baik dana yang ada—jika ada—sebaiknya untuk memperbaiki kondisi rumah kita dan biaya hidup yang lain termasuk sekolah anak-anak,” kata ayah si anak. “Jangan berpikiran sempit pak. Bagaimana kalau kita beli saja di pasar, saat ini banyak orang yang menjual kolam renang plastik dan harganya juga tidak mahal,” kata si ibu. “Bukankah banyak orang melakukan apa saja demi impian? Seperti menjadi bupati atau gubernur, terkadang seseorang lupa terhadap kemampuan dan prestasi yang dimiliki termasuk faktor finansial dan lain sebagainya,” ujar si ibu. “Soal elektabilitas, popularitas, prestasi, loyalitas, dan kemampuan saat ini mudah didapat dan sponsor untuk cukup banyak,” kata sang ayah. “Sudah, sudah, jangan melantur kemanamana. Semut di seberang lautan tampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata tak terlihat. Ayo besok kita ke pasar untuk membeli kolam renang plastik,” ujar si ibu. “ Iya, iya, ini kebetulan saya ada uang sedikit dan cukup untuk membeli kolam renang permintaan anak kita. Walaupun plastik tetap saja kolam renang ya bu,” kata si ayah sambil tersenyum.

Anak angkat Bupati Lampung Timur Disoal Yang ngangkat anak aja enggak pusing, kenapa masyarakatnya yang ribut.... Dalam satu malam, kawanan maling beraksi di tiga kantor dinas di Pesawaran Perlu ada yang jaga malam atau pasang CCTV pak Kadis... DPRD Tubaba tegur pengelola SPBU Kalimiring yang

mengizinkan pegawainya ngecer kerumah-rumah warga Ko bisa??? pelanggaran berat itu..

l n

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Tarik-Ulur Subsidi Listrik

EMARIN tetangga saya mengeluh. Bulan ini dia harus membayar listrik sebesar Rp350 ribu. Padahal sebelumsebelumnya tarif listrik rumahnya rata-rata Rp100-Rp150 ribu. Keluhan itu ia sampaikan kepada petugas lapangan PLN yang kebetulan sedang melakukan tugas rutin. Ia pun diminta untuk menyampaikan keluhan itu ke kantor PLN terdekat. Jika dilihat dari pemakaiannya, angka itu sangat tak wajar. Di rumah nya tidak ada peralatan elektronik yang tergolong mewah. Seperti AC dan sebagainya. Selain itu, di rumahnya juga tidak banyak peralatan elektro nik. Hanya ada pemasak nasi dan dispenser. Barang elektronik lain semisal televisi juga jarang dinyalakan. Maklum tetangga saya itu, suami-istri, sama-sama bekerja. Bisa dikatakan pemakaian listrik hanya berlangsung dari sore hari sampai larut malam. Apa yang dialami tetangga saya itu, jadi mengingatkan saya dengan headline sejumlah media cetak dalam beberapa hari terakhir. Disebutkan pemerintah kembali mensubsidi pelanggan listrik 900 VA. Namun yang disubsidi masih hanya 37 ribu pelanggan. Sekedar mengulang informasi, jumlah pelanggan listrik 900 VA di Indonesia mencapai 22,8 juta jiwa. Mereka selama ini mendapat subsidi listrik dari pemerintah. Namun pada awal 2017 lalu, sebanyak 18, 7 juta jiwa tidak lagi mendapat subsidi. Sedangkan 4, 1 juta jiwa dinilai tetap layak mendapat subsidi. Dengan catatan mereka harus melapor ke pos yang sudah disediakan di kantorkantor kelurahan maupun desa. Hasilnya kurang lebih dalam 7 bulan terakhir, sudah ada 50 ribu laporan yang masuk. Dari jumlah laporan itu, 37 ribu di antaranya dinyatakan lulus verifikasi. Tentu angka ini cukup jauh dari jumlah pelanggan yang layak disubsidi sebanyak 4,1 juta pelanggan. Tidak heran, melihat prosedur penentuan miskin-tidaknya warga cukup berbelit dan panjang. Bisa kita bayangkan, seseorang harus melapor ke posko pengaduan yang ada di desa maupun kelurahan. Pengaduan itu kemudian diteruskan ke kecamatan untuk kemudian di Kementerian ESDM. Itu bila fasilitas internet di kecamatan mencukupi. Bila tidak data itu akan dikirim melalui kantor kabupaten/kota sebelum diteruskan ke pusat. Di pusat data itu kemudian dikaji dan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari banyak unsur. Antara lain, PLN, ESDM, Kementerian Sosial dan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Proses yang

Oleh: JONES GULTOM Pekerja Seni, Media dan Budaya

sangat panjang, dan tentunya meng habiskan banyak dana. Inilah risiko dari sebuah negeri yang tak tertib administrasi. Terbukti pemerintah sering kelimpungan manakala sedang berurusan dengan database kependudukan. Kita masih ingat ketika di zaman SBY memerintah. Pemberian BLT kerap memunculkan kegaduhan publik. Soalnya banyak penerima BLT yang bukan berasal dari keluarga miskin. Begitu juga dengan distribusi beras miskin (raskin) yang justru dimanfaatkan oknumoknum aparat pemerintah setempat. Termasuk pula penerima subsidi BBM yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi secara valid. Kericuhan administrasi kependuduk an juga selalu terjadi saat pemilu berlangsung. Namun selama ini semua masalah itu terkesan dibiarkan saja. Tak ada upaya serius yang dila kukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan administrasi itu. Mengapa birokrasi kita begitu kesulitan ketika akan menentukan miskin-tidaknya sebuah keluarga? Menurut saya ada beberapa faktor. Antara lain ketidaksinkronan infor masi. Acapkali satu dinas yang sama sering tidak sinerji. Informasi dari tingkat 2 bisa berbeda dengan yang di provinsi. Birokrasi kita pun masih baru mengenal online. Bahkan sebagian besar masih ada yang manual. Kapasitas sumber daya manusia seringkali menjadi kendala utama. Termasuk di dalamnya attitude yang masih jauh dari harapan. Kondisi itu makin diperparah dengan karut-marut E KTP yang sampai sekarang sedang dalam proses hukum. Jika masalah administrasi kependudukan ini tidak segera diatasi, berbagai persoalan akan terus muncul. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu termasuk pil pres di tahun 2019 mendatang. Politik subsidi? Kembali pada persoalan pokok. Tarik ulur penerima subsidi listrik itu bisa saja menimbulkan masalah baru di masyarakat. Pertanyaannya mengapa pemerintah tidak dari awal memas tikan siapa warganya yang benar-benar harus disubsidi. Mengapa ketika sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, kebijakan itu “dilonggarkan” kembali. Lagipula dari awal pemerintah sudah memiliki data yang menyebut ada 4,1 juta warga yang layak mendapat subsidi. Mengapa tidak pemberian subsidi terhadap mereka itu tidak dilakukan secara otomatis. Dari sini kelihatan pemerintah, dalam hal ini tim yang

dibentuk untuk itu, tidak percaya diri dengan hasil kerja mereka sendiri. Kecurigaan lainnya, atau pemerintah dengan sengaja sedang memainkan “politik subsidi” seperti yang pernah dituduhkan juga kepada Presiden SBY di masa pemerintahannya? Mengingat pada tahun 2019 mendatang kembali akan digelar pilpres. Mudah-mudahan kecurigaan saya salah. Tetapi yang pasti, tahun 2017 ini mungkin menjadi tahun tersulit secara ekonomi dalam waktu 5 tahun terakhir. Selain pencabutan subsidi yang memicu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), beberapa komponen lain juga ikut naik secara serentak. Seperti pengurusan STNK dan sebagainya. Ditambah lagi dengan lemahnya geliat ekonomi yang mem buat banyak perusahaan tidak menaikkan upah karyawannya. Sulitnya perekonomian itu, tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin, tetapi juga dirasakan masyara kat menengah. Masyarakat ekonomi menengah merupakan kelompok masyarakat yang terbanyak yang ada di negeri ini. Menurut survey, setidak nya jumlahnya mencapai 60 persen dari populasi masyarakat di negeri ini. Dengan kata lain, jumlah sebanyak itu rentan turun tahta menjadi golongan kelompok masyarakat miskin. Sedang kelompok masyarakat miskin sudah pasti semakin terperosok di bawah garis kemiskinan. Bagaimana pula nasib masyarakat yang selama ini berada jauh di bawah garis kemiskinan? Bisa kita bayangkan hanya untuk membayar listrik seseorang harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300 ribu, apalagi untuk memenuhi kebu tuhan lainnya. Itu artinya lebih dari 12 persen dari upah yang diterima setiap bulan, jika merujuk UMK Kota Medan, khususnya. Padahal hasil riset menunjukkan harusnya pengeluaranpengeluaran di luar makan-minum, per itemnya tidak boleh lebih dari 8 persen. Pengeluaran itu misalnya transportasi, biaya komunikasi, sosial, dan kebutuhan rumah tangga di luar makan-minum. Namun di negeri ini berbeda. Persentase item-item bahkan bisa sampai 15 persen. Tidak heran jumlah penduduk miskin bukannya berkurang, sebaliknya setiap tahun makin bertambah. Misalnya ketika pemerintah mencabut subsidi listrik 900 VA awal tahun 2017 ini, jumlah penduduk miskin bertambah paling sedikit 4,1 juta sesuai dengan data pemerintah itu sendiri. Sedangkan masyarakat menengah yang berpotensi menjadi miskin adalah 18,7 juta. Angka itu hanya berdasarkan hitungan pelang gan yang berarti dihitung per satu kepala keluarga. Bila dihitung secara personal.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Saiful (Kabiro) Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Truk Batu Bara Dilarang Melintas di Way Kanan

Way Kanan, FAKTUAL - Berdasarkan dengar pendapat DPRD Way Kanan, Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak terkait, angkutan batu bara dilarang melintasi jalan nasional di daerah tersebut karena mengganggu arus lalu lintas. Wakil Ketua I DPRD setempat, Beta Juana, kemarin, mengatakan rapat itu menyikapi keluhan masyarakat karena angkutan batu bara kerap menjadi biang kemacetan di jalan raya. “Saya tegaskan tidak ada lagi kendaraaan batu bara yang melintas di jalan raya dari sekarang karena mengganggu kendaraan yang akan melintas di jalan tersebut,” kata dia. Menurutnya, selama ini angkutan batu bara menjadi persoalan dan pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai. Kabupaten Way Kanan yang merupakan perlintasan yang selalu dilalui kendaraan batu bara membuat jalan raya menjadi macet dan mengganggu para pengendara yang ingin melintas. “Sebagai wakil rakyat, kami harus mendeng arkan jeritan masyarakat mengenai keberadaan angkutan batu bara di jalan raya. Angkutan batu

bara sangat mengganggu masyarakat dan para pengguna jalan, jadi wajib kalau kami stop untuk melintas di area Way Kanan,” ujarnya. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, angkutan batu bara dilarang melintasi jalan nasional di wilayah tersebut karena melanggar UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Lampung no 19 tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Angkutan batu bara tidak akan melintas di wilayah hukum Kabupaten Way Kanan sampai waktu yang tidak ditentukan, kata Kapolres Way Kanan, AKBP Budi Asrul Kurniawan. Selain itu, kata dia, bila masih ada angkutan batu bara yang “ngotot” untuk melintas di jalan raya Kabupaten Way Kanan akan dipaksa untuk balik arah ke tempat lokasi perusahaan. Sedangkan bila ada anggota kepolisian yang nakal untuk membiarkan angkutan batu bara tersebut melintas akan diberikan sanksi tegas. “Tidak boleh ada yang melintas, dan bila

ada petugas kepolisian yang nakal akan diberikan sanksi. Sanksi apa itu tunggu saja kejutan dari saya,” kata dia. Dia berharap dengan tidak melintasnya angkutan pembawa batu bara di jalan raya bisa memberikan dampak positif bagi seluruh

masyarakat dan pengguna jalan, karena kondisi jalan yang akan lebih baik dan tidak ada penumpukan kendaraan batu bara di bibir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan bagi kendaraan lain yang ingin melintas. (MAR)

Hakim PN Liwa Disangkakan Pasal Berlapis Bandarlampung, FAKTUAL - Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat, FA disangkakan dengan pasal berlapis atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. “FA akan disangkakan dengan Pasal 114 dan Pasal 112 atau dugaan kepemilikan sekaligus pemakai,” kata Kasat Narkoba Polresta Ban darlampung Kompol Indra di Bandarlampung, belum lama ini. Dia mengatakan, pasal ini sesuai dengan hasil dari ungkap perkara yang dilakukan Polresta. Pada saat ini penyidik masih mencari pemasok narkoba jenis sabusabu tersebut ber inisilan TL. “Awalnya kami tidak mengetahui bahwa yang ber sangkutan adalah hakim setelah di konfirmasi

ternyata benar, pihak Komisi Yudisial pun telah datang untuk memeriksa,” katanya. Sebelumnya, penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat bahwa salah satu tempat di Kecamatan Telukbetung Utara sering digunakan untuk pesta narkoba oleh beberapa orang. “Setelah kita lakukan penggerebekan, ternyata ditemukan satu orang di dalam rumah itu, setelah kami tanya tersangka mengaku kalau dirinya salah satu hakim di Liwa, ditemukan juga barang bukti berupa bong dan sisa sabu bekas pakai,” katanya. Dari pengakuannya, narkoba ini didapat dengan cara membeli dari TL dan digunakannya untuk kepentingan pribadi. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mencari TL sebab saat penggere bekan pertama yang bersangkutan melarikan diri. Sementara itu, Komis Yudisial (KY) bertindak cepat dan melakukan penda laman kasus penangkapan hakim

Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung, FA, yang ditangkap Polres Bandarlampung karena terbukti memiliki sejumlah narkotika jenis sabu. “Kami melakukan pendalaman kasus tersebut melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian dan BNN,” ujar juru bicara KY, Farid Wajdi ketika dihubungi di Jakarta, baru-baru ini. Tindakan KY untuk mendalami kasus tersebut, kata Farid perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh apa tindak pelanggaran yang dilakukan FA, baik itu pelanggaran secara hukum maupun pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH). Selain itu KY juga masih memerlukan data berupa hasil tes urine maupun hasil tes lainnya, guna menentukan langkah yang tepat dalam penanganan kasus tersebut. “KY akan berusaha melakukan pe nanganan secara pararel dari sisi dugaan pelanggaran KEPPH, sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Farid. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Kemenhan Verifikasi Pemindahan Tiga BUMN Industri Pertahanan Bandarlampung, FAKTUAL - Tim Aset dan Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang bertugas memverifikasi pemindahan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Provinsi Lampung, mulai bekerja. Ketiga BUMN yang akan dipindahkan ke Lampung tersebut PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Melalui surat nomor B/1011/VII/2017/ DJPOT tertanggal 17 Juli 2017, Kemenhan menginformasikan kepada Direktur Utama ketiga BUMN tersebut membantu Tim Aset dan Data memverifikasi rencana pemindahan tersebut ke Lampung. Surat tersebut menyebut kan dasar kerja Tim Aset dan Data Kemenhan

yakni rencana relokasi pabrik/industri BUMN ke Lampung. Lalu, disposisi Menteri Pertahanan kepada Dirjen Pothan untuk mengkaji kemungkinan permindahan ketiga BUMN tersebut ke Lampung. PT Pindad merupakan perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer berpusat di Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur. Kemudian, PT Dirgantara Indonesia (DI) industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara, berpusat di Bandung, sedangkan PT PAL memproduksi kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan, pemeliharaan kapal, dan rekayasa yang berpusat

di Surabaya, Jawa Timur. Pada surat yang ditekan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan), Brigjen TNI Sunaryo itu, juga disebutkan Tim Aset dan Data memverifikasi data kondisi aset perusahaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Masukan tersebut diperlukan sebagai self assesment terkait analisa keuntungan dan kerugian (advantage/disadventage) terkait rencana relokasi tersebut ke Lampung. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik langkah Kemenhan tersebut. Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal melobi pusat untuk

memanfaatkan potensi maritim Lampung sebagai relokasi industri pertahanan. “Banyak lokasi yang kita tawarkan. Salah satunya Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus,” katanya. Menurut dia, KIM merupakan perwujudan kekuatan maritim Lampung. Untuk itu, Gubernur Ridho ingin mewujudkan KIM secepat mungkin. “Target ini sudah lama menjadi wacana dan secepat mungkin diwujudkan. Saat ini Tanggamus masuk perencanaan tiga kawasan industri marintim dalam agenda pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Lampung,” katanya. (AGA)

Ridho Harapkan Seniman Gerakkan Seni Budaya Daerah

Koordinasi Profesionalisme PPNS Bandarlampung, FAKTUAL - Kemen terian Hukum dan HAM Perwakilan Lampung gelar Rapat Koordinasi PPNS instansi pusat dan PPNS daerah Lampung guna meningkatkan profesionalisme PPNS Provinsi Lampung, di Novotel Bandarlam pung, belum lama ini. Rapat koodinasi diikuti 150 peserta yang berasal dari PPNS Instansi Pusat dan PPNS Provinsi Lampung dan mengambil tema Mewujudkan Profesionalisme Pejabat PPNS sebagai Apartur Penegak Hukum Berbasis Pembinaan yang Komprehensif. Direktur Pidana Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Salahudin mengatakan kegiatan ini diperuntukan PPNS agar dapat menjalani tugasnya dapat lebih profesional dalam terutama penyidikan. “Fokus dan titik beratnya adalah bagai mana meningkatkan kinerjanya melalui pembinaan yang efektif, yang berarti menguasai ilmu hukumnya, baik itu materi formil, integritasnya tinggi, berani, tidak ragu-ragu, percaya diri, penuh motivasi, karena mereka mempunyai tugas dalam menjaga pembangunan hukum di Provinsi Lampung,”ujarnya. Salahudin mengatakan, Dalam melak sanakan penyidikan, PPNS berada dibawah koordinasi, pengawasan dari penyidik Polri. PPNS juga nantinya mendapatkan

pembinaan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai pembinaan legalitas PPNS, evaluasi dan pemantauan kinerja PPNS, Pembinaan dari instansi sendiri menca kup sdm, sarpras, anggaran, dan tata kerja/ sop. Atas kerjasama yang sangat kooperatif dari seluruh stakeholder diupayakan untuk menuju terwujudnya aparatur penegak hukum PPNS yang profesional melalui pembinaan yang tepat dan efektif, ujarnya. Sementara, Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menuturkan untuk PPNS di daerah Provinsi Lampung sendiri, berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. “Pembinaan teknis oleh Menkumham, Kapolri, Kejaksaan Tinggi namun opersional dilakukan oleh kepala daerah,”ujarnya. PPNS juga berhak atas pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir dan promosi. Mengenai kebijakan mutasi PNS yang berstatus PPNS di Provinsi Lampung, Hamartoni mengatakan bahwa pengembang an karir sendiri dilakukan melalui mutasi, dan atau promosi atas dasar kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan instansi. “Naluri PNS adalah berkarir, dengan mempertimbangkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan,”ujarnya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan

HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Fatmawati berharap Rakor ini dapat menjadi tahap awal dalam upaya mewujudkan PPNS di Provinsi Lampung yang profesional. “Upaya tersebut dilakukan dengan terus melakukan pembinaan kepada para PPNS Provinsi Lampung agar kemampuannya dalam melakukan penyidikan tetap tejaga, sehingga dalam dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan kedepan PPNS dapat mempunyai peran yang kuat dalam sistem penegakan hukum,”ucapnya. Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Muham mad Anwar mengatakan peran polri sendiri dalam koordinasi dan Pengawasan terhadap PPNS yaitu para PPNS agar membuat laporan kejadian yang berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana. “Nantinya PPNS mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik polri yang selanjut nya oleh penyidik dibuatkan SPDP ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Nege ri,”ujarnya. Saat ini berdasarkan data jumlah PPNS yang dilantik sejak 2011 hingga 2017 di Provinsi Lampung berjumlah 103 orang yang berasal dari berbagai instansi yang ada di Lampung. (AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengharapkan para seniman dan pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan berbagai momen kegiatan berskala nasional untuk menggerakkan potensi seni budaya Lampung. “Jarang orang datang ke Lampung ingin beli tenun kain tapis. Tapi kenal tapis setelah di Lampung. Umumnya orang ke Lampung karena alamnya. Mudah-mudahan pariwisata menjadi lokomotif bagi seni dan budaya Lampung,” katanya, saat silaturahmi dengan seniman Lampung, di Mahan Agung, Bandarlampung, kemarin. Menurut dia, budaya dan seni di Lampung tidak tertinggal. “Saya berharap budaya Lampung dapat mengisi berbagai kegiatan. Seniman Lampung harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya. Ia menyatakan, ekonomi kreatif dapat bergerak cepat, jika seniman dapat bersinergi dengan pemerintah. Ridho mencontohkan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV di Lampung, industri kreatif Lampung mendapat berkah, sektor pariwisata, kuliner, hotel dan lainnya terimbas dari event nasional tersebut. “Hotel di Bandarlampung, Metro, Pringsewu, dan Kalianda terisi penuh,” ujarnya. Berkaca dari Harganas tersebut, dia meminta kesiapan para seniman dan pelaku ekonomi kreatif bersiap menyukseskan peringatan Hari Kopi Internasional di Lampung pada 1 Oktober 2017. Momen tersebut harus mampu menjadikan industri kreatif makin dikenal dunia. Kesiapan Lampung menggelar acara besar, menurutnya, perlu dukungan para seniman dan pelaku ekonomi kreatif. “Lampung kini menjadi destinasi utama wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Semua ini perlu dukungan seniman,” ujarnya. (AGA)

Lampung Bakal Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung segera memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya mengendalikan produk dan asap rokok. “Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengatur area bebas rokok dan penyediaan lokasi khusus untuk merokok,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono di Bandarlampung, belum lama ini. Menurut dia, ada beberapa tempat yang diatur untuk kawasan yang tidak boleh merokok seperti tempat beribadah, sekolah, tempat layanan kesehatan dan kendaraan umum. Kantor yang melarang merokok, lanjutnya, harus menyediakan tempat untuk merokok. Namun demikian pelaksanaannya akan diatur gubernur Lampung. “Raperda ini merupakan inisiasi yang baik. Mari kita dukung bersama. Hal yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan sosialisasi bahwa merokok tidak boleh di sembarang tempat,” ujarnya. Selain Raperda KTR, DPRD Provinsi Lampung juga menyetujui dua raperda lainnya yakni Raperda Pengelolaan Distribusi Gabah dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Admistratif Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono saat membacakan pendapat akhir tertulis gubernur Lampung menyampaikanpenghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui tiga rencana peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sutono mengatakan, untuk pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, gubernur Lampung menginstruksikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk menyiapkan langkah-langkah seperti menyusun dan mempersiapkan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan atas peraturan daerah terkait. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

BANDARLAMPUNG

PGN Pasang Ribuan Jaringan di Bandarlampung Bandarlampung, FAKTUAL - Masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandarlampung patut bersyukur. Betapa tidak, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk siap memasang 10.321 jaringan gas rumah tangga secara gratis. “Kami mendapat penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memasang jaringan gas ke rumah warga di Bandarlampung itu,” kata Sales Area Head PT PGN Lampung Wendi Purwanto, di Bandarlampung, kemarin. Pihaknya menargetkan, proses pemasangan jaringan gas berupa pipa jaringan distribusi dan instalasi gas bumi untuk wilayah Bandarlampung selesai pada Desember 2017. Menurutnya, pemasangan pipa dilakukan awal Juli 2017, sampai saat ini jumlah instalasi telah terpasang sekitar tiga ribu rumah. Pipa tersebut, katanya, terpasang pada beberapa kelurahan, di antaranya Pahoman, Kelapa Tiga, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Dia mengatakan, delapan kecamatan di Bandarlampung bakal dilalui pipa jaringan gas bumi PGN, yakni Kecamatan Telukbetung Utara, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, Kedaton, Way Halim, Labuhanratu, Tanjungse neng, dan Sukarame. Pada tahun ini, Kementerian ESDM memasang instalasi gas bumi untuk rumah tangga berpeng hasilan rendah untuk masyarakat tiga daerah, Mojokerto (Jawa Timur), Bandarlampung (Lampung), dan Musi Banyuasin (Sumatera Selatan). Wendi menjelaskan, biaya pemasangan instalasi jaringan gas baru bisa mencapai sekitar Rp3 juta hingga Rp 5 juta untuk satu rumah. Belum termasuk pipa dari jaringan gas menuju rumah. Hingga sekarang, katanya, kuota yang ditentukan pemerintah pusat sudah mencukupi,

yakni 10.321 rumah tangga dan telah selesai diverifikasi. Meskipun begitu, sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang berniat ingin mendaftar. “Dari jumlah 10.321, ada sekitar 500 rumah tangga yang mengajukan pendaftaran, namun pihak PGN telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengajuan tetap diterima namun untuk penambahannya masih belum bisa dipastikan kapan akan disetujui,” katanya. Ia mengatakan, pemasangan instalasi jaringan gas penugasan dari Kementerian ESDM itu

Stabilkan Harga Garam Bandarlampung, FAKTUAL - Sejumlah perajin ikan teri asin di Pulau Pasaran, Bandarlampung mengeluh. Alasannya, dalam dua minggu terakhir harga garam di kawasan tersebut melambug. Mereka berharap pemerintah segera menstabilkan harga dengan memperbanyak pasokan garam. “Sekarang harga garam untuk ikan asin mencapai Rp250.000/karung isi 50 kg, padahal sebelumnya hanya Rp50 ribu/ karung. Kenaikan harga garam ini memberatkan perajin, karena biaya produksi menjadi membengkak,” kata Sarnoto, perajin ikan asin di pulau itu, belum lama ini. Menurut dia, dibutuhkan 100 kg garam untuk merebus ikan teri segar dalam 100 liter air, agar mutu ikan terjamin dengan tingkat keasinan yang cukup baik. “Kita tidak bisa turunkan kadar keasinannya karena akan berdampak terhadap mutu ikan, juga tidak boleh terlalu asin. Kami mengasinkan ikan sesuai standar, namun sekarang terkendala pada harga garam,” katanya. Dia mengharapkan pemerintah segera menjaga kestabilan pasokan dan garam, agar usaha pembuatan ikan asin bisa bertahan di tengah gencarnya persaingan dengan usaha ikan asin negara lain. Beberapa perajin lainnya juga mengharapkan harga garam bisa turun seperti semula, untuk menekan biaya produksi ikan asin. Sementara itu, pasokan ikan teri segar mulai banyak sehingga para perajin bisa mengolahnya menjadi ikan asin. “Hari ini saja saya mampu memproduksi ikan teri asin sebanyak 1,5 ton, dan pasokan

untuk besok juga banyak. Ikan teri asin langsung dikirimkan ke agen di Jakarta, juga kepada pengecer di Bandarlampung,” katanya. Harga ikan teri nasi kualitas premium mencapai Rp95.000/kg, teri nasi medium Rp75.000/kg, dan teri jengki Rp40.000/kg. “Kenaikan harga ikan teri terjadi untuk kualitas ekspornya. Mutu ikan sekarang lebih baik, dan hasil tangkapan juga lumayan banyak,” kata Sarnoto. Ikan teri segar didapatkan dari baganbagan penangkapan ikan yang bertebaran di perairan Teluk Lampung hingga kawasan Kepulauan Legundi Lampung. Pulau Pasaran merupakan sentra produksi ikan teri utama di kota Bandarlampung. Dalam sehari bisa diproduksi sedikitnya 20 ton ikan teri berkualitas. Selain untuk memenuhi kebutuhkan ikan di Bandarlam pung, ikan teri dari Pulau Pasaran juga dikirimkan ke Jawa, terutama ke Jabotabek dan Bandung, atau diekspor. Pulau Pasaran merupkan pulau di pesisir Bandarlampung, dan kini bisa dijangkau menggunakan jembatan sepanjang 500 meter yang dibangun pemerintah. Pulau itu hanya bisa dijangkau dari kawasan Telukbetung menggunakan motor; berjalan kaki sekitar 2 km, atau menggunakan perahu. Pulau Pasaran mempunyai keunikan tersendiri karena letaknya yang sangat dekat dengan daratan, tepatnya di Kecamatan Telukbetung Barat (TBB) Kota Bandarlam pung. Luas pulau ini sekitar delapan hektare dengan jumlah penghuni 240 kepala keluarga (KK). Hampir semua penduduk Pulau Pasaran berprofesi sebagai pengolah ikan kering. (AMR)

merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang telah dihapuskan. Selain pemasangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, PGN Lampung juga menyediakan instalasi untuk sektor industri. Namun tidak semua sektor tersebut bisa terlayani, hanya usaha yang lokasinya sudah ada atau dilalui jalur pipa jaringan gas PGN. Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemanfaatan Gas PT PGN di Provinsi Lampung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan jaringan gas rumah tangga pada musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) 12 ribu sambungan rumah (SR). Kini pipa distribusi PGN tersambung pada ruas Labuhan Maringgai-Bandarlampung sepanjang 90 km. Rencananya pembangunan pipa jaringan gas pada 2017 mencapai 200 km, termasuk pipa induk dan instalasi pelanggan. (AGA)

Jutaan Batang Rokok Ilegal Disita Bandarlampung, FAKTUAL - Kantor Peng awasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bandarlampung pada periode November 2016 hingga Juni 2017 menyita jutaan batang rokok ilegal dan ribuan botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA). “Batang rokok ini disita bersama dengan 307.845 gram tembakau iris ilegal yang disita di gudang wilayah Tanjungkarang Timur dan pertokoan wilayah Lampung,” kata Kepala Kantor Bea Cukai wilayah Sumbagsel, M Aflah Farobi, kemarin. Menurut dia, petugas juga mengungkap penyelundupan rokok ilegal menggunakan modus baru yakni melalui tol laut, yang disembunyikan di dalam barang lainnya. Rokok yang diseludupkan itu disembunyikan di dalam tumpukan sejumlah karton dan barang kelontongan lainnya. “Modus baru itu dengan cara pengiriman dalam jumlah kecil menggunakan jasa ekspedisi antarpulau melalui tol laut Tanjung PriokPanjang,” kata dia. Namun atas kewaspadaan petugas melalui pengawasan berhasil membongkar penyelundup an rokok ilegal sebanyak 325 karton, diketahui bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai melainkan pita cukai bekas dan pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Total nilai rokok yang diamankan sebesar

Rp4,1 miliar dengan nilai kerugian negara Rp1,7 miliar. Selain rokok, petugas juga berhasil menggerebek gudang minuman keras berdasarkan informasi masyarakat. “Ketika tim akan melakukan pemeriksaan terhadap gudang itu, ada satu mobil boks keluar dan segera dihentikan petugas,” katanya. Setelah diperiksa ternyata isi mobil tersebut minuman keras dengan pita cukai palsu, setelah diperiksa gudang tersebut ditemukan 1.383 pita cukai palsu. Total nilai minuman keras yang berhasil diamankan yakni Rp114 juta dan negara dirugiakan Rp76 juta. Dari hasil keseluruhan penindakan minuman keras dan rokok ilegal yang dilakukan diperki rakan total nilai barang hasil yang diamankan mencapai Rp4,2 miliar, dengan asumsi total potensi cukai yang tidak terpungut atau kerugian negara mencapai Rp2 miliar Menurutnya, barang hasil sitaan yang dirampas telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan selanjutnya menunggu proses pemusnahan. “Kita berkomitmen untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang kredibel dan menjadi katalisator kegiatan ekonomi Indonesia dengan bekerja di lingkungan yang bersih dan sehat,” kata dia. (RED)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Dendi Bangun Tugu Pemekaran Pesawaran, FAKTUAL - Guna mengenal para tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, Bupati setempat Dendi Ramadhona membangun

Ttugu Pemekaran. “Jadi dalam tugu itu nantinya akan dican tumkan ratusan nama tokoh yang terlibat

Tiga Dinas Dibobol Maling Pesawaran, FAKTUAL - Kurangnya penjagaan dan lampu penerangan membuat kantor Dinas Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Rakyat (Pera) Pemkab Pesawaran dibobol kawanan pencuri. Menurut anggota Sat Pol PP Pesawaran yang meng umpulkan data-data barang hilang yang digondol maling menuturkan, barang-barang yang banyak hilang terdapat di kantor Dinas Kominfo. Dia mengungkapkan, barang yang hilang di dinas tersebut berupa, alat monitor CCTV, dua TV LED, laptop dan uang Rpr 3 juta. “Kalau di Dinas PU ada brangkas yang dibobol beserta laptop. Sedangkan di Dinas Pera, satu laptop milik Bbidang Penyehatan Lingkungan yang hilang,” ujar anggota Pol PP yang tidak mau disebutkan namanya itu, belum lama ini. Menurutnya, maling yang membobol kantor-kantor tersebut, diketahui masuk dengan mencongkel pintu belakang kantor. Hal tersebut terlihat, dengan rusaknya pintu belakang yang berada di tiga kantor tersebut. “Pintu belakang tiga kantor ini rusak semua. Begitu juga pintu-pintu lemari diruang kepala dinas, ruang sekertaris dan kepala bidang. Bahkan brangkas dinas PU ini, juga rusak karena dicongkel. Namun belum tau ini, brangkas itu ada isinya atau tidak, karena posisinya ada diruang Kadis PU,” tuturnya. Hal senada juga dikatakan oleh anggota Sat Reskrim Polres Pesawaran, saat olah TKP didinas PU Pesawaran bahwa. Pelaku pembobol kantor dinas tersebut memaksa masuk dengan mencongkel pintu belakang kantor. “Kalau melihat TKP ini, maling ini menggunakan benda keras seperti alat pencongkel, karena kunci pintu dan kunci lemari serta brangkas ini rusak semua,” kata anggota Reskrim yang juga enggan disebutkan namanya. Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mendata barang-barang yang hilang. Belum bisa disimpulkan berapa kerugian yang dialami kantor-kantor dinas tersebut. “Diperkirakan kerugian ditaksir puluhan juta rupiah atas aksi pembobolan dan pencurian kantor-kantor dinas ini. Dan saat ini masih kita kembangkan kasus pencurian ini, dan semoga cepat tertangkap pencurinya,” ujarnya. Terkait hal tersebut, Kadis Kominfo, Totok maupun Plt Kadis PU Pesawaran, Firman Rusli belum bisa dikonfirmasi. Karena sedang dinas luar. (RIN)

langsung dalam proses berdirinya Kabupaten Pesawaran, kenapa ada banyak tokoh, sebab, sejak tahun 2001 sudah ada tiga kali perubahan

SURAT KABAR MINGGUAN

kepengurusan dari P3KP,” ujar Dendi, pada peletakan batu pertama pembangunan Tugu Pemekaran, di depan gapura komplek perkantoran Pemkab Pesawaran, belum lama ini. Menurutnya, tugu yang akan dibangun itu dapat dijadikan sarana edukasi bagi generasi muda terhadap sejarah pemekaran Kabupaten Pesawaran. “Ya, bertepatan dengan HUT Pesawaran ke-10 ini, kami memiliki gagasan untuk mem bangun tugu pemekaran Kabupaten Pesawaran tepat, didepan gerbang komplek Pemkab Pesa waran,” katanya. Dia mengatakan, ada banyak makna dari dibangunnya tugu tersebut, salah satunya adalah untuk pelestarian sejarah. “Selain itu tugu ini juga dapat dijadikan sebagai simbol dari Kabupaten Pesawaran serta untuk mempercantik secara estetika dan juga untuk mengendalikan lalu lintas yang melintas didepan komplek Pemkab Pesawaran,” ujarnya. Menurutnya, konsep pembangunan tugu tersebut, nantinya akan dibuat seperti bundaran agar seluruh warga yang melintas dapat melihat tugu tersebut. “Tadinya memang tugu itu mau dibangun didalam kompleks Pemkab Pesawaran, tapi kemudian karena ada hibah sedikit lahan yang diberikan pak Gunawan, makanya kita akhirnya sepakat untuk membangun didepan sini, sekaligus akan kita lakukan pelebaran jalan,” katanya. Dia berharap dengan adanya tugu tersebut dapat dijadikan sebagai pelecut semangat untuk terus melakukan pembangunan di Kabupaten Pesawaran guna kesejahteraan masyarakat Bumi Andan Jejama. “Makna dari bentuk tugu itu juga, diharapkan menjadi semangat untuk seluruh lapisan elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Pesawaran dalam berkarya dan bekerja untuk membangun Pesawaran, sebab, tugu tersebut sengaja kita desaign berdasarkan semangat dari masyarakat dan para tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran untuk Pesawaran yang lebih baik,” tuturnya. (RIN)

Warga Harus Dukung Program Pariwisata

Gedongtataan, FAKTUAL - Masyarakat Pesawaran, khususnya pengelola obyek wisata yang ada di kabupaten setempat itu diminta mendukung program wisata yang dijalankan pemerintah pusat melalui Kementrian Pariwisata. Menurut Kepala Subid Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata, Kemen trian Pariwisata RI, Arum Damarintyas, saat menggelar program Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona di Bumi Andan Jejama Pesawaran, di Derma ga Ketapang, Desa Batumenyan, Kecamatan Padangcermin, kemarin, pPemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran, diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dalam menjamu para wisatawan yang datang ke wilayah setempat. “Untuk merealisasikan target tersebut, masyarakat khususnya para pelaku wisata harus disiapkan menjadi tuan rumah yang baik. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah ditempatnya, menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Kemudian bersikap ramah, murah senyum dan lainnya. Dengan gerakan ini, kita harapkan para pelaku wisata mulai sadar akan pesona wisata. Mereka harus menjadikan sapta pesona

sebagai budaya,” tuturnya Dia mengatakan, tujuan kegiatan untuk mendukung program pemerintah yang menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2019. Sedangkan menurut Dwita Ria anggota Komisi X DPR.RI Dwita Ria Gunadi, yang turut hadir mendampingi Kementrian Pariwisata mengatakan. Pihaknya sangat mendukung upaya dijadikannya kabupaten Pesawaran sebagai Kabupaten Pariwisata oleh Pemerintah Daerah setempat. “Saya hadir disini sebagai mitra kementerian pariwisata, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap programprogram yang dijalankan. Sekaligus juga mendukung penuh kemajuan pariwisata di Provinsi Lampung,” ujar Dwita Ria Menurutnya, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi alam yang sangat besar. Namun masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya mempersiapkan masyarakat setempat dan para pelaku wisata yang ada. “Potensi dan rencana pembangunan fisik sudah sesuai, namun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam

menjaga alam merupakan suatu keniscayaan yang amat penting. Kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona akan semakin meningkatkan kunjungan wisa tawan ke Pesawaran ini,” tutur nya. Dwita Ria optimis bahwa Kabupaten baru tersebut mampu menyaingi destinasi wisata dilokasi lain seperti pulau Jawa dan Bali. “Saya mempunyai keyakin an, kalau semua sudah dapat diperbaiki dan dipenuhi, Kabu paten ini akan jauh lebih ber kembang lebih baik,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, wakil bupati Pesawaran, Eriawan menuturkan, bahwa pihak Pemkab Pesawaran sangat berterima kasih atas kunjungan dari Kementrian pariwisata dan DPR.RI. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah pusat, atas program-program pemerintah kabupaten Pesawaran tentang pariwisata. “Atas nama pribadi dan bupati Pesawar an, serta masyarakat kabupaten Pesawaran. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya, kabupaten Pesawaran dapat menjadi salah satu daerah deatinasti wisata, baik nasional maupun mancanegara,” ujar Eriawan saat memimpin kegiatan tersebut. Diketahui, program kegiatan Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona kabupaten Pesawaran yang di pusat kan di dermaga Ketapang desa Batumenyan kecamatan Teluk Pandan, dihadiri oleh Arum Damarintyas, selaku perwakilan Kementerian Pariwisata Kepala Subid Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata. Acara tersebut dihadiri Dwita Ria Gunadi, anggota Komisi X DPR RI, dan beberapa jajaran SKPD Kabupaten Pesa waran dan ratusan masyarakat desa setempat. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

PGRI Pringsewu Halal bil Halal Pringsewu, FAKTUAL - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pringsewu adakan Halal bil Halal dengan mengusung tema Lanjutkan Pembangunan Pendidikan yang Profesional dan Sejahtera untuk Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter, di Lapangan Pekon Margodadi, belum lama ini. Dalam kesempatan itu gubernur Lampung tidak hadir. Ada undangan mendadak dari presiden RI. Ketua PGRI Kabupaten Pringsewu, Sakijo mengatakan tujuan kegiatan memupuk solidaritas dan silaturahmi pengurus dan anggota PGRI serta bertatap muka dengan gubernur. “Walaupun gubernur tidak hadir karena alasan yang tidak mungkin ditinggalkan yaitu dipanggil presiden, tapi kan ada staf ahli gubernur yang akan menyampaikan hasil kegiatan ini,” katanya. “Kami hanya mohon disampaikan kepada gubernur, kami sedang membangun aula ukuran 26 x 36 untuk keperluan dan fasilitas. Sementara ini pembangunan baru sebatas pondasi dan kerangka baja. Kami berharap gubernur membantu hajat kami,” katanya. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Theresia Sormin, mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan seluruh guru diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang luhur dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang profesional dan sejahtera, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. “Mari bersama-sama kita lanjutkan pem

bangunan dunia pendidikan di Lampung khususnya di Kabupaten Pringsewu ini, tentunya dengan meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Saya berharap tidak ada lagi keterlambatan dalam pembayaran hal-hal guru, baik itu Sertifikasi ataupun dana bos,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Tri Prawoto mengatakan, guru

tidak akan dipersulit dalam pencairan sertifikasi maupun dana BOS. “Juli dana sertifikasi dapat dicairkan,” katanya. Menurut dia, tidak hadirnya gubernur tidak membuat kecewa seluruh anggota dan pengurus PGRI Kabupaten Pringsewu. “Beliau tidak hadir kan jelas alasannya, dipanggil mendadak presiden. Bukan sesuatu yang disengaja, saya rasa seluruh pengurus dan anggota PGRI

memaklumi,” ucapnya. Uji Kompetensi Guru (UKG) yang harus dipenuhi untuk mengambil dana sertifikasi, ini sedang diperjuangkan dan diagendakan dalam musyawarah Nasional PGRI Pusat yang akan diselenggarakan di Solo Jawa Tengah. Tujuannya agar UKG tidak lagi dijadikan salah satu syarat dalam mencairkan dana sertifikasi, katanya. (PRI)

Pringsewu Usulkan Hak Keuangan Anggota DPRD tak Masuk Ranperda

Ratusan Aparat Pekon Ikuti Bimtek Siskeudes Pringsewu , FAKTUAL - Ratusan aparatur pekon se Kabupaten Pringsewu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digelar di aula STMIK Pringsewu, kemarin. Bimtek menghadirkan nara sumber dari BPKP Lampung. Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan peserta bersungguh-sungguh, sehingga aparatur pekon khususnya para pengelola keuangan pekon

dapat bekerja secara benar dan profesional sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. “Jangan sampai ada dana desa yang sudah mulai cair digunakan tidak sebagaimana mestinya, asalkan dana habis terserap, tanpa ada perencanaan program yang mempunyai skala prioritas, yakni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekon masing masing,” katanya. (PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengusulkan pasal 55 tidak perlu dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan, dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, mengingat kesiapan tersebut tergantung pada OPD terkait, termasuk kesiapan materi muatan dalam peraturan itu. Masukan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi dalam rapat paripurna tentang Pendapat Bupati terhadap Ranperda prakarsa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD setempat,Ilyasa

di gedung DPRD setempat, belum lama ini. Menurut Fauzi, dengan telah ditetapkannya PP No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan langkah progresif dan akseleratif dalam mengakomodasi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di tingkat pusat. “Kami mendukung hal ini dapat segera direalisasikan mengingat pelaksanaan peraturan tersebut paling lambat tiga bulan setelah diun dangkan,” katanya. (PRI)

Rumah Ketua AWPI Dirusak Orang Tidak Dikenal Pringsewu, FAKTUAL - Jajaran Satreskrim Polres Tanggamus dan Polsek Pagelaran melakukan penyelidikan terhadap perusakan rumah Ahmad Khotob (50), warga Dusun I Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran. Perusakan rumah ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabuapaten Pringsewu terjadi Kamis (20/7) jam 09.30 WIB. Diduga dilakukan 15 orang. Akibatnya, jendela rumah dan kaca mobil sedan, mengalami rusak di beberapa bagian dan korban mengalami kerugian Rp 50 juta lebih. Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili mengatakan, perkara pengrusakan saat ini masih diselidiki. “Anggota kami sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan saksisaksi dan melakukan olah TKP terkait pengrusakan tersebut,” katanya. Berdasarkan keterangan, Ahmad Khotob, pagi tadi diduga sejumlah 15 orang dengan menggunakan tujuh sepeda motor dan mobil pickup L300 secara bersama-sama melempari kaca rumah dan mobil korban. “Mereka secara bersama-sama melempari kaca rumah dan mobil secara bergntian sambil mengeluarkan senjata tajam yang mengakibatkan

Sosialisasi TEPRA di Pringsewu

kaca-kaca dan mobil rumah saya menjadi pecah,” katanya. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti yang diamankan, pecahan kaca rumah dan kaca mobil, spion mobil Toyota Innova, batu bata dan batu. (MADE)

Pringsewu , FAKTUAL - Sekretaris Kabupaten Pringsewu Budiman membuka sosialisasi Bina Jasa Konstruksi dan sosialisasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 2017. Kegiatan yang dilaksanakan di aula STMIK Pringsewu itu menghadirkan nara sumber dari BPJS ketenagakerjaan dan internal pemkab. Menurut dia, UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat. Sehingga dalam mengupayakan hal tersebut, pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota diharapkan membentuk tim pembina jasa

konstruksi, agar dapat tercetak tenaga kerja yang tersertifikasi. Hal tersebut mengingat pembinaan jasa konstruksi di daerah selama ini dinilai belum maksimal, akibat masalah pendanaan, serta implementasi tupoksi sesuai surat edaran Mendagri Nomor 601/2006 tentang Penyeleng garaan Jjasa Konstruksi, katanya. Terkait sosialisasi TEPRA, Budiman berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran sehingga dapat dijadikan input dalam rangka menyempurnakan kebijakan pemerintah. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG 8 Gawi Adat Jadi Alat Pemersatu Bangsa BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Lampung Tengah, FAKTUAL - Ketua DPRD Lampung Tengah, H. Djunaidi mengatakan, perhelatan adat istiadat Gawi Agung Bejuluk Beadek yang diselenggarakan pemkab setempat diyakini dapat menjadi alat pemersatu bangsa. “Luar biasa, ini kali pertama di Lampung Tengah. Meski saya bersuku Jawa, tetapi saya dibesarkan di Lampung dan telah menjadi bagian dari Lampung. Dengan adanya pemberian gelar adat, tentu semakin menumbuhkan rasa memiliki, bahwa saya bagian dari keluarga Lampung,” kata dia yang mendapatkan gelar suttan ketua dewan amangkurat, kemarin. Menuut dia, kebudayaan dan adat istiadat juga menjadi identitas bangsa Indonesia yang kuat. Keberagaman yang ada menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa ini. “Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilestarikan. Melalui momen ini, kita bisa meminimalisasi perbedaan. Sebaliknya,

kita menjadi bangga dengan kekayaan budaya yang kita miliki,” kata dia. Kapolres Lampung Tengah AKBP Purwanto Puji Suttan yang menerima gelar adat suttan cakra buana mengaku bangga telah menerima gelar adat dari kesuttanan adat Jurai Siwo. “Ini artinya saya telah menjadi salah satu keluarga masyarakat Lampung. Tentunya bangga. Kebudayaan seperti ini harus kita lestarikan. Saya apresiaisi kepada Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang telah menggagas acara ini. Semoga bisa berkelanjutan,” kata dia. Gawi Agung Bejuluk Beadek pada Rabu (19/7) berlangsung lancar dan meriah. Acara dibuka dengan tarian kolosal Tali Kiang Anak Tuha oleh pelajar Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Wakil Bupati, Loekman Djojosoemarto berserta 311 tokoh masyarakat penerima gelar adat diarak

Mustafa Minta Dishub Tingkatkan Kinerja Lampung Tengah, FAKTUAL - Guna meningkatkan kinerja di lingkungan satuan kerja Dinas Perhubungan, Bupati Lampung Tengah, Mustafa menyerahkan bantuan empat unit kendaraan motor patroli. Kendaraan diserahkan langsung Mustafa kepada Kepala Dishub Lampung Tengah Syukur Kersana di Rumah Dinas Nuwo Balak, Jumat (21/7). Penyerahan kendaraan dilanjutkan dengan tes drive di area rumah dinas Nuwo Balak. Dalam arahannya Mustafa meminta kendaraan patroli yang diserahkan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam menunjang kinerja Dishub. Upaya meningkatkan kinerja di setiap satuan kerja (Satker) terus dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. Ia meminta Dishub terus meningkatkan kinerja. “Ini berlaku untuk seluruh Satker. Saya minta tingkatkan kinerja. Berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk Dishub, saya minta bersama kepolisian berkolaborasi mengatur lalu lintas dan mengatasi kemacetan di sejumlah titik di Lampung Tengah,” katanya. Sebelumnya Pemkab Lampung Tengah

juga telah menyalurkan bantuan kendaraan patroli kepada 28 Danton Linmas seLampung Tengah dan 10 kendaraan patroli untuk anggota satuan Brimob Lampung Tengah. “Fasilitas yang diberikan diharapkan diiringi dengan peningkatan kinerja masing-masing satuan kerja. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Bekerjalah sungguhsungguh, melayani masyarakat sebaikbaiknya,” katanya. Sementara itu Kadishub Lampung Tengah Syukur Kersana mengatakan kendaraan patroli rencananya akan digunakan untuk kegiatan penjagaan dan pengawasan lapangan, khususnya diterminal. “Kendaraan akan digunakan oleh anggota bidang lalu lintas di lapangan. Saya sangat berterima kasih, ini menjadi bukti tingginya perhatian Pak Bupati terhadap peningkatan kinerja ASN. Insya Allah ini akan kami manfaatkan sebaikbaiknya, akan kami tingkatkan kinerja dan loyalitas untuk Kabupaten Lampung Tengah,” ujarnya. (SYAH)

dari lapangan Merdeka Gunungsugih menuju Sesat Agung Nuwo Balak. Rombongan diarak lagi menuju Villa Nuwo Tukho Nurdin. Arak-arak dilakukan dari sembilan kebuayan yakni Nunyai, Unyie, Subing, Nuban, Beliuk, Selagai, Anak Tuha, Nyerupo dan Pubian. Di sana melaksanakan tari Penganggik Wajib dari sembilan marga, lalu besekhak beasah, bepusek, dan turun mandi. Acara ditutup di Sesat Agung Nuwo Balak dengan pemberian adok kepada 311 tokoh masyarakat. Mereka diberi adok suttan yang disesuaikan dengan kebuaian masing-masing untuk menjadi suttan di wilayahnya. Sukses menyelenggarakan Gawi Agung Bejuluk Beadek, Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari kekayaan budaya yang ada di Lampung Tengah.

Pihaknya berkomitmen akan terus melestarikan kebudayaan yang ada. “Ada Bali, Jawa, Sunda, Lampung dan kebudayaan lainnya. Ini adalah kekayaan yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita kenalkan secara luas. Selama ini masih banyak yang belum mengenal kebudayaan Lampung secara mendalam, inilah saatnya, melalui Gawi Agung kita kenalkan luas budaya kita,” ujarnya. “Insya Allah ini akan menjadi even tahunan di Lampung Tengah. Semoga apa yang menjadi target kita tercapai, budaya Lampung semakin dikenal dan secara sosial tidak ada lagi sekat antara pendatang serta penduduk asli atau pribumi,” kata dia. (SYAH)

Lampung Tengah Raih Penghargaan Pastika Parahita Lampung Tengah, FAKTUAL - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Lamteng Hairul Azman, mengatakan upaya meningkatkan pembangunan dan derajat kesehatan di Lamteng terus dilakukan. Diketahui, Dinas Kesehatan dibagi menjadi empat bidang. Pertama, kata dia adalah Bidang Pelayanan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Puskesmas dan rumah sakit. Kemudian kedua adalah Bidang Sumber Daya Kesehatan, yakni bertanggung jawab terhadap penyediaan alat kesehatan dan obatobatan farmasi serta peningkatan mutu. Lalu ketiga, di Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dengan tugas pokok agar masyarakat tidak sakit melalui upaya preventif dan promotif. Termasuk bagaimana menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Terakhir Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) yang bertugas melakukan pencegahan penyakit menular seperti HiV/AIDS dan TB Paru serta penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan stroke. “Masing-masing bidang melakukan kerja maksimal dan melakukan terobosan baru dalam konteks meningkatkan derajat kesehatan di Lamteng. Alhamdulillah, kita berhasil menurunkan angka penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya. Kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan pun bisa ditekan melalui langkah konkret dengan penyediaan ambulans gratis. Disamping itu, Dinas Kesehatan Lamteng telah menjalin kerjasama dengan PKK Lamteng yang dituangkan

dalam Memorandum of Understanding (MoU). Kader PKK terlibat langsung untuk pendam pingan ibu hamil. Sehingga, tidak terjadi lagi kasus kematian ibu dan bayi saat persalinan karena telah terdeteksi sejak dini. Capaian lainnya yakni kemudahan dalam pelayanan izin terkait dengan keamanan pangan. Sebelumnya, izin diurus ke Dinas Kesehatan tapi kini petugas akan terjun langsung ke lapangan. Melalui pemberian izin kepada pelaku usaha pangan, produk bisa dijual ke toko besar dan keuntungan tambahan yakni dapat memudahkan dalam memperoleh pinjaman melalui program KUR. Di Lamteng telah berdiri 38 puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Lamteng serta ditunjang dengan rumah sakit swasta dan klinik kesehatan yang tersebar di 28 kecamatan. Sekadar diketahui, dari 38 Puskesmas yang ada, 10 di antaranya merupakan puskesmas rawat inap. Kemudian 6 Puskesmas telah mengikuti akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilakukan dari pusat untuk pelayanan kesehatan lebih baik. “2017 ini ada 10 Puskesmas lagi yang akan mengikuti akreditasi. Program Dinas Kesehatan lainnya yang rutin dilakukan puskesmas adalah menggiatkan senam lansia dan gencar untuk penanganan kasus penyakit lanjut usia dan kanker mulut rahim serta pemeriksaan IVA. Kita juga giat mengkampanyekan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” kata Hairul. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Bantuan Hukum di Lampung Timur Terkendala Teknis Lampung Timur, FAKTUAL - Sebenarnya bukan kendala dari segi keuangan dan bukan pula kendala dari sisi pemerintah di Lampung Timur untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin, melainkan adanya kendal teknis dari patner kerja, ujar Bupati Lampung Timur Chusnunia saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dan Tifa Foundation di Hotel Sheraton Bandarlampung, baru-baru ini. Acara yang mengusung tema “Penguatan Penyelenggaraan dan Pemerataan Bantuan Hukum di Provinsi Lampung” tersebut dihadiri oleh sekitar tujuh puluhan orang peserta dari berbagai kalangan seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), legislatif, akademisi dan lembaga

negara, aparatur penegak hukum, eksekutif, serta media massa. Adapun acara pembukaan dilakukan Choiria Pandarita, staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang dalam kapasitasnya mewakili gubernur Lampung, dengan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan paparan maksud dan tujuan diadakannya Focus Group Discussion oleh Direktur LBH Bandar Lampung, Alian Setiadi. Dalam kapasitasnya sebagai narasumber dalam acara yang salah satu tujuannya adalah untuk membangun komitmen bersama dalam mengawal dan memenuhi akses bantuan hukum di Provinsi Lampung antara masing masing pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan itu, Chusnunia menyampaikan Lampung Timur telah mengalokasikan anggaran dan mempunyai

peraturan bupati (perbub) tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. “Kami Pemda Lampung Timur, sesuai ranah kami, sesuai kemampuan kami mengalokasikan anggaran untuk perbub ini sejak beberapa tahun lalu. Dan secara de facto (nyata) penggunanya paling banyak masyarakat miskin, meskipun kami tidak memberikan judul secara spesifik sebagai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Tetapi mayoritas pasti yang minta tolong ke pemda mayoritas adalah warga miskin,” katanya di hadapan para peserta diskusi. Pada kesempatan itu Chusnunia menyam paikan alasan yang sangat mendasarinya berkeinginan hadir pada Facus Group Discussion tersebut disamping juga menyampaikan beberapa kendala dalam penerapan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Lampung

Bupati Lampung Timur Masih Gadis

Lampung Timur, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Syahrudin Putra mengatakan, status Bupati setempat, Chusnunia Chalim masih gadis atau belum menikah. Sedangkan anak lelaki bernama AJ telah diadopsi. “Status AJ, anak adopsi bupati Lampung Timur,” katanya saat menerima para pengunjuk rasa yang mempertanyakan status anak tersebut, beberapa waktu lalu. Menurut dia, status AJ sebagai anak adopsi Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, setelah melalui keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. “Ini bisa dipertanggungjawabkan karena kami sudah cek ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata dia. Dia mengatakan., bupati Lampung Timur masih gadis atau belum menikah. Terbukti dalam pendaftaraan pencalonan

sebagai bupati Lampung Timur tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Chusnunia Chalim lolos seleksi berkas pendaftaraan sebagai calon bupati. “Semua sudah jelas dan bersih sewaktu di KPU, saya secara peribadi pernah tanyakan langsung kepada beliau apakah sudah menikah, beliau menjawab masih gadis dan belum menikah,” katanya. Menurut Syahrudin, demo itu semestinya tidak digelar, mengingat menyangkut masa depan AJ dan merupakan ruang pribadi atau privasi seseorang. Namun, dia menyatakan tetap menghargai aksi tersebut sebagai saluran berdemokrasi masyarakat setempat. Ia mengatakan , usai demo, Chusnunia telah meminta hari tersebut sebagai hari awal gerakan mengasuh anak. “Bupati Lampung Timur yang meminta saya untuk menyampaikan hari ini ditandai sebagai hari gerakan mengasuh anak,” ujarnya. Sebelumnya, seratusan warga yang mengatasnamakan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik (LP3-RI) Provinsi Lampung melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab Lampung Timur. Pendemo menuntut penjelasan bupati Lampung Timur terkait status AJ yang diketahui tertera dalam dokumen kependudukan (KK) orang yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, dan dalam kartu keluarga ibu bupati Lampung Timur yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Lampung Timur tertera sebagai cucu. Pendemo menyampaikan tuntutan dan membawa spanduk serta sejumlah foto Chusnunia Chalim bersama AJ. Mereka akhirnya diterima pejabat Pemkab Lampung yang menjelaskan persoalan dituntut para pendemo. (IRI)

Timur. “Karena saya ingin betul urusan bantuan hukum bagi warga miskin ini di Lampung Timur terwujud. Kita welcome (menyambut) dengan komitmen setinggi mungkin untuk bisa memberikan bantun hukum bagi warga miskin, karena angka kemiskinan kami cukup tinggi,” katanya. “Pertama kendala di kami adalah masalah patner, karena tidak mudah juga menemukan patner yang baik. Sedangkan yang kedua, terkadang warga masih belum percaya kalau pendampingan free (gratis) itu bakal serius saat pendampingannya,” ujar Chusnunia. “Dan kemudian belum semua warga percaya, pemerintah mau melakukan pendampingan hukum bagi warga miskin secara gratis,” Ujar dia. (IRI)

Warga Kampung Karyamakmur SP I Rindukan Listrik PLN Lampung Tengah, FAKTUAL - Telah puluhan tahun terisolasi dari dunia luar, membuat ribuan warga Kampung Karyamakmur SP 1 Kecamatan Bandarmataram, Kabupaten Lampung Tengah menderita. Hingga saat ini warga setempat merindukan penerangan listrik PLN. Andri (21), warga setempat mengatakan, untuk pemenuhan kebutuhan listrik, warga di kampungnya hanya mengandalkan genset. Pemakaian listrik dengan genset ini itupun hanya di malam hari. “ Rasanya mau seperti kampung-kampung lainnya yang bebas menikmati listrik,” ujarnya, belum lama ini. Andri mengakui, penggunaan genset oleh ribuan warga di kampungnya ini bukannya tanpa kendala. Mayoritas yang mendiami Kampung Karya Makmur adalah buruh tebang PT Gunung Madu Plantation (GMP). Sejumlah warga ada juga yang ingin beraktifitas seperti menjalankan usaha wiraswasta. Masalahnya, kata dia, untuk menjalankan usaha di siang hari sangat membutuhkan pasokan listrik. “Sekarang gimana mau pake listrik kalau hanya bisa digunakan di malam hari,” ujar dia. Program listrik masuk Kampung Karyamakmur SP1 sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan ada yang mengkoordinir. Sayangnya sampai saat i ni uang berkisar 1 jutaan yang disetorkan setiap kepala keluarga tidak jelas. Uang hilang, listrik pun tak datang. “Sudah lama Mas, kami setor duit, nyatanya sampai sekarang ga masuk tuh listrik,” katanya. Dia berharap ada campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan juga kepada pihak-pihak yang sudah terlanjur mengambil uang mereka bisa ditindakkanjuti. “Segera wujudkanlah, kita tidak ingin juga timbul persoalan ke depannya. Ini juga musim nya dekat pemilihan gubernur Lampung, mungkin para calon gubernur bisa mendengar keluhan kami seperti Pak Arinal,” katanya. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

POLITIK 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Arinal Pahami Perekonomian Lampung Tengah Bandarlampung, FAKTUAL - Arinal Djunaidi terus menemui masyarakat untuk mohon doa restu pencalonan dirinya jadi gubernur Lampung. Kali ini, jalan yang ditempuh belasan kilometer jalan tanah, berlumpur ke Lapangan Karyamakmur SP I, Kecamatan Bandarmataram, Kamis (20/7/17). Di lapangan tersebut, Ketua Partai Golkar Lampung itu sambil hiburan wayang kulit juga minta doa restu sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Mantan Sekdaprov Lampung mengaku sangat mengenal daerah Lampung Tengah

khususnya Way Terusan(Bandar Mataram). “Karena ini register 47,” ucapnya di hadapan ribuan warga yang menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Mantan kadis Kehutanan Lampung itu mengatakan, dirinya pernah membuat program pengembangan hutan produktif antara tanaman pangan dan tanaman ekonomis. “Di sini juga ada kawasan transmigrasi,” ujarnya . Menurut dia,era 1970-an, Provinsi Lampung masih memilik tiga kabupaten, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Timur dan Kota Tanjungkarang, saat ini sudah menjadi 15 kota/kabupaten, 13 kabupaten dan 2 kota.

“Di tahun 1970, kita berikan kontribusi pembangunan sektor pangan nasional. Karena Lampung Tengah lumbung pangan diikuti Lampung Selatan dan Lampung Utara,” ujarnya. Kemudian, kata dia, untuk produksinya sampai saat ini masih bertahan, untuk tingkat nasional Provinsi Lampung masih masuk tujuh besar penyuplai komoditas pertanian, bahkan di tahun 1982 Indonesia swasembada pangan. “Karena khususnya Lamteng, baik jagung yang menjadi komoditas nomor 3 di Indonesia,” kata nya. (RLS)

Mantan Politisi Golkar Siap Menangkan Mustafa

Lampung Tengah, FAKTUAL - Mantan politisi Partai Golkan, Miswan Rody dilantik Ketua DPW NasDem Lampung Mustafa sebagai ketua DPD NasDem Lampung Tengah, belum lama ini. Berlangsung di skretariat DPD NasDem setempat, Miswan akhirnya resmi dilantik setelah menyatakan hijrah dari Partai Golkar. Menambatkan hati pada NasDem, anggota DPRD Provinsi ini mengungkapkan kesiapannya

memenangkan Mustafa dalam pertarungan Pilgub Lampung 2018 mendatang. “Pindah ke NasDem bukanlah tanpa alasan. Disamping ideologi yang sejalan dengan visinya, dorongan dari masyarakat Lampung Tengah untuk mendukung beliau (Mustafa-red) menjadi gubernur Lampung, membuat saya harus hijrah ke NasDem,” ujarnya. Sebagai asli putera daerah Lampung Tengah, ia juga siap memenangkan Mustafa menjadi

Gubernur Lampung Bantu Buku ke Way Kanan Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui organiasai Pemuda Pemudi Lampung (PPL) memberikan bantuan berupa buku cerita anak-anak, kamus bahasa Inggris - Indonesia, Yasin, dan lainnya. Bantuan ini diberikan kepada perpustakaan keliling yang ada di Kabupaten Way Kanan, dengan tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa melalui sistem

membaca tersebut. “Bantuan ini kami berikan dari pak gubernur. Bantuan ini dari gaji yang tidak diambil guberbur Lampung dan semuanya hanya untuk rakyat,” ujar Emir F. Saputra ketua PPL Lampung. Menurutnya, bantuan buku yang diberikan ini bertujuan untuk menambah koleksi buku milik Eko Prasetyo yang selalu berkeliling kampung untuk membuka posko baca agar anak-anak datang dan melatih otak untuk dapat mencerdaskan serta menarik peserta agar tidak ada lagi yang ketinggalan. Emir menjelaskan pemberian buku sesuai dengan apa yang diinginkan dari perpustakaan keliling. “Saya berikan apa yang diinginkan, yang pasti akan bermanfaat bagi anakanak yang membacanya,” ujarnya. Selain itu, buku yang diberikan oleh perpustakaan keliling dari Kabupaten Way Kanan berasal dari gaji Gubernur

gubernur. Menggantikan ketua DPD NasDem Lamteng sebelumnya, Asih Fatwanita, pihaknya siap menggerakkan mesin partai hingga ke lini bawah. “Sebagai warga Lampung Tengah tentunya saya juga punya harapan besar agar Gubernur Lampung mendatang berasal dari Lampung Tengah. Karenanya saya siap memenangkan Pak Mustafa memimpin Lampung 2018 mendatang,”kata Miswan. Lampung M. Ridho Ficardo. Pada saat kampaye waktu itu dirinya berjanji tidak akan mengambil gaji dan akan dikembalikan kepada rakyat. “Pak gubernur memberikan buku ini bukan dari mana-mana, tetapi dari gaji setiap bulannya,” kata Emir. Emir mengharapkan ke depan perpustaan keliling ini dapat menjangkau seluruh anak-anak yang ada di perkampungan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Walaupun terbilang sulit tetapi harus semangat demi mencerdaskan anak bangsa kedepannya. Eko Prasetyo kepala perpustakaan keliling mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur Lampung yang telah membantu pèrpustakaannya untuk menambah koleksi buku baca bagi anakanak. Menurutnya dengan bertambah buku baca ini bisa menambah pula kegemaran anak-anak untuk terus membaca buku

Memimpin DPD NasDem Lampung Tengah, Miswan optimis bisa menyumbang kemenangan Mustafa pada Pilgub mendatang. Ini mengingat Mustafa merupakan bupati sekaligus asli putera daerah Lampung Tengah. “Insya Allah Lampung Tengah bakal menjadi lumbung suara terbesar Pak Mustafa. Kaderkader akan kami maksimalkan, kita majukan NasDem di Lampung Tengah dan memenangkan ketuanya menjadi gubernur Lampung,” ujar dia. Sementara itu, Ketua DPW NasDem Lampung Mustafa mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan terbaru DPD NasDem Lampung Tengah. Ia berharap jajaran langsung menyusun program kerja yang bervisi kerakyatan. Ia juga mengajak seluruh kader untuk bahumembahu menggerakkan mesin partai, turun ke bawah dan melakukan gerakan perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Apapun gerakannya, visi utamanya adalah kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kita rangkul semua elemen, kita ajak mereka untuk bersama-sama membangun Lampung Tengah yang lebih baik. Di kepengurusan baru ini, saya harap DPD NasDem Lampung Tengah bisa lebih baik,” katanya. Hadir dalam acara tersebut, Koordinator NasDem Wilayah Lampung Taufik Basari menerangkan, NasDem memiliki sayap partai paling lengkap dibanding partai lainnya. Ada Garda Pemuda Nasional Demokrat, Liga Mahasiswa NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem dan Ormas NasDem, Serikat Pedagang Restorasi Nasdem, Badan Advokasi Hukum Nasdem. “Dari sayap partai ini kita bisa menyerap segala aspirasi dari berbagai elemen. Karenanya mari kita rapatkan barisan, satukan kekuatan untuk membumikan Partai NasDem di Lampung khususnya Lampung Tengah. Kita bahu membahu menangkan Mustafa dalam pertarungan Pilgub 2018 mendatang,” ujarnya. (SYAH) bacaan. “Mencerdaskan anak bangsa melalui baca buku merupakan suatu pekerjaan rumah yang sulit. Tetapi bila dilakukan dengan senang hati maka pekerjaan sesulit apapun akan terasa mudah,” ujar Eko. Eko mengharapkan ke depan gubernur Lampung bisa memperhatikan nasib perpustakaan keliling seperti bantuan kendaraan dan lainnya. Karena dengan menggunakan kendaraann jenis mobil bisa membuat dan menarik minat baca dari anak-anak. Saat ini dirinya masih menggunakan kendaraan roda dua untuk berkeliling. “Saya masih pakai motor, jauh dekat pakai motor. Kalau ada mobil kan tidak takut kehujanan dan bisa kita buatkan gambar-gambar menarik di mobil tersebut agar bisa menarik minat baca dari anakanak,” katanya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

ADVERTORIAL

Pemkab Tuba Usulkan Perumahan MBR PEMERINTAH Kabupaten Tulangbawang (Tuba) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengajukan bantuan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Republik Indonesia untuk mendukung program prioritas dalam rangka mengurangi perumahan dan kawasan permukiman kumuh melalui program bantuan perumahan yang diperuntukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam pening katan kualitas (PK) 2.368 unit dan pembang unan baru (PB)1.011 unit yang difokuskan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang. Saat di temui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pemkab setempat, Meilan Azis mengatakan, pada program bantuan penyedia an rumah khusus dengan rumah khusus nelayan 1.875 unit dan program bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa, pondok pesantren 4 tower, Aparatur Sipil Negara 4 tower dan masyarakat berpenghasilan rendah 15 tower sudah ada tanggapan dari Kemen terian PUPR untuk dimasukan keprioritas. Sedangkan program bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dengan PSU Rumah Umum 11 unit, katanya. Pada usulan bantuan pembangunan bidang penyediaan perumahan tahun anggaran 2018 -2019 Kabupaten Tulang Bawang dengan jenis pembangunan penyediaan rumah susun dengan rumah susun Pondok Pesantren Nurul Qodari sudah teralisasi 4 rumah pondok pesantren pada 2018 dan 2019 masing – masing 2 unit. Dan rumah susun ASN 4 unit juga pada 2018 dan 2019 sedangkan rumah susun MBR tersebar di setiap kecamatan 1 unit dengan total pada 2018 sekira 19 unit dan tahun 2019 sekira 4 unit tower penyediaan rumah susun 23 unit. Penyediaan rumah khusus dan pembang unan baru rumah nelayan 1.875 yang terdiri dari 11 kampung, Sungai Nibung 242 dan 162, Kampung Mahabang 27 dan 18, Kampung Kualateladas 146 dan 97, Kampung Teladas 61 dan 41, Kampung Pasiranjaya 113 dan 76, Sungai Burung 80 dan 54, Waydente, Kampung Penawar, Gedungaji Lama 29 dan

19, Bumidepasena Abadi, Rawajitu Timur 118 dan 79, sedangkan untuk Kelurahan Menggala Kota 100 dan 66, dan Kampung Gedungmeneng 57 dan 38. Bantuan stimulan perumahan dengan tujuan peningkatan kualitas (PK) yang terdiri dari enam kecamatan, Menggala, Banjaragung, Penawaraji, Banjarmargo,Gedungaji, dan Gedungaji Baru yang terdir dari 25 kampung pada 2018 dengan 1652 unit dan pada 2019 sekira 716 unit. Pembangunan Baru (PB) yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjaragung yang terdiri dari 11 kampung dan untuk Kecamatan Menggala terdiri 5 kampung dan 4 kelurahan pada 2018 sekisar 510 unit dan pada 2019 terdiri dari 501 unit total 1.011 unit. Untuk bantuan PSU Rumah Susun dengan perumahan Terpadu Aero City, JL.Lintas Sumatera, Kampung AgungdDalem, Kecamatan Banjarmargo yang akan membangun jalan lingkungan pada 2018 dan pada 2019 sebanyak 2 unit jalan lingkungan, dan perumahan PNS Tiuh Toho Kampung Tua, Menggala sebanyak 4 unit pada 2018 dan 2019 dengan membangun jalan lingkungan dan dranese sedangkan

untuk perumahan Griya Tulangbawang Jl. Simpang Lima Unit 1 Kampung Purwajaya, Banjarmargo sebanyak 3 unit pembangunan jalan lingkungan dan dranese dan Perumahan Griya Meng gala Indah Jalan Lintas Timur, Kelurahan Menggala Tengah sebanyak 2 unit jalan ling kungan pada 2018 sebanyak 6 unit dan pada 2019 sebanyak 5 unit dengan jumlah keseluruhan 11 unit pembangunan baru. Untuk kegiatan dan pekerjaan tahun 2017 telah merealisasikan pembangunan pening katan jalan di 8 kampung dan 4 kecamatan yang berada di Kabupaten Tulangbawang dengan peningkatan jalan lingkungan di wilayah Menggala Selatan, samping POM, pembangunan jalan belakang Sesat Agung Menggala Tengah, Gang Pamesa Menggala Kota, warga Makmurjaya, Banjaragung, Sidomekar, Gedungaji Baru, Tritunggal Jaya, Banjaragung, Penawarjaya, Banjarmargo, dan peningkatan Jalan di Nurul Qodiri Tiuh Toho.

Sementara itu Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tulangbawang dengan visi dan misi terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang handal dalam mendukung pemerintahan yang aman dan sejahtera, Dengan misi menyediakan infrakastruktur jalan pemukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan dengan terwujudnya perumahan yang terata nyaman dan berkelanjutan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman serta meningkatkan fasilitas ketersediaan perumahan. (ADV)

Pemkab Pesawaran Gelar Khitanan Massal Gedongtataan, FAKTUAL - Guna memperkenalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sekaligus semarak HUT ke-10, Pemkab Pesawaran adakan khitanan massal, donordDarah, dan Pemasangan Implan KB. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesawaran, Kesuma Dewangsa mengatakan, kegiatan yang diadakan pemkab ini merupakan bagian semarak HUT ke 10. “Selain memeriahkan HUT Pesawaran, kegiatan bakhti sosial ini juga jadi ajang promosi RSUD Pesawaran, yang saat ini kondisinya semakin baik, dibarengi alat-alat canggih,” kata dia, kemarin. Kemudian, katanya, promosi RSUD juga akan tetap berlanjut, dan direncanakan pada 4 Agustus mendatang akan diadakan lounching kamar operasi, dengan menggelar bakhti sosial operasi bagi penderita bibir sumbing dan langit-langit. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pesawaran, Harun Tri Joko menjelaskan, kegiatan lounching kamar operasi itu dilaksanakan, atas kerjasama

dengan Smile Train Indonesia, dan dilakukan langsung di RSUD setempat. “Beberapa waktu lalu, pemkab sudah melaksanakan operasi bibir sumbing dan langit-langit, namun dilaksanakan di RSIA Mutiara Putri, dan kali ini langsung diadakan di RSUD Pesawaran, tak ada kuota yang ditentukan,” ucapnya. Dia mengatakan, penderita bibir sumbing dan langit-langit yang telah dioperasi, nantinya dapat menginap di ruangan yang disediakan. Sedangkan yang menderita bibir sumbing namun langit-langitnya tidak menempel, bisa langsung pulang. “Kita harapkan, kegiatan tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Pesawaran, dan RSUD Pesawaran semakin dikenal,” ucap dia. Dijelaskan dia, RSUD Pesawaran, saat ini sudah tipe C, dan memiliki 6 dokter spesi alis, diantaranya spesialis penyakit dalam, kandungan, anasthesi, gigi, anak dan spesialis bedah. “Kalau untuk spesialis kulit, THT dan Ortopedi saat ini belum ada,” tutur dia. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Jemaah Calon Haji Tulangbawang Meningkat

Tulangbawang, FAKTUAL - Jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Tulangbawang tahun

2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari 194 menjadi 238 orang.

Hal itu terlihat dari Bimbingan Manasik Haji yang digelar Kementerian Agama (Kemenag)

kabupaten setempat, belum lama ini. Kepala Kantor Kemenag Tulangbawang Budi Cipto Utomo menjelaskan, 238 jemaah calon haji tahun ini, terdiri dari 116 jemaah laki-laki dan 122 jemaah perempuan. Jemaah paling tua berumur 82 tahun dan yang termuda berusia 18 tahun. Sementara untuk pemberangkatan ke Tanah Suci, jemaah calon haji Kabupaten Tulangbawang nanti rencananya akan tergabung dengan Kabu paten Pringsewu, Pesawaran dan Bandarlam pung. “Keberangkatannya dibagi menjadi 2 kloter. Yang pertama tergabung dalam kloter 37 yang direncanakan berangkat pada 14 Agustus 235 jemaah. Sedangkan yang kedua tergabung dalam kloter 40 direncanakan brangkat pada tanggal 24 Agustus 3 orang yang merupakan jemaah tambahan atau cadangan,” katanya. Sedangkan jelang keberangkatan, di samping mengadakan manasik haji, saat ini berbagai persiapan juga terus dilakukan oleh Kemenag Tulang Bawang terhadap jemaah calon haji, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Seperti dengan memberikan pembekalan syarat, rukun, wajib dan sunnah ibadah haji dan ketram pilan haji, serta pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat orang arab dan cara menjaga kesehatan selama melaksanakan haji. (MUH)

Bupati Tuba Hadiri Rakernas APKASI Tulangbawang, FAKTUAL - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X, sekaligus APKASI Otonomi Expo tahun 2017, yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 19 hingga 21 Juli 2017. Seluruh anggota APKASI dari berbagai penjuru nusantara, ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang. Bupati Tulangbawang Hanan A

Rozak.,MS yang merupakan Ketua APKASI Koordinator Wilayah Lampung, juga hadir dalam kegiatan APKASI tingkat nasional itu, dengan didampingi sejumlah pejabat Pemkab Tulangbawang. Kegiatan Rakernas dan Otonomi Exso APKASI 2017, dibuka pelaksana annya secara resmi oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi. Dalam pembukaan tersebut di antaranya juga hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam

Negeri Tjahjo Kumolo, serta Ketua Umum APKASI Mardani H Maming (bupati Tanah Bambu Provinsi Kalimantan Selatan), beserta para bupati seluruh Indonesia, anggota APKASI. Presiden dalam sambutannya, mengajak para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk menghentikan pola berpikir konvensional dan tradisional yang tidak produktif. Kepala Negara juga meminta kepada para Kepala Daerah, agar dapat cepat dalam meng antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dan terus meningkatkan daya

saing daerah. Karena menurut Presiden, sebagai pemimpin daerah, para bupati seharusnya berpikir inovatif, kreatif, dan entrepreneur ship (kewirausahaan). “Jangan kita pakai pola berpikir yang konvensional, tradisional. Jangan itu yang terus-menerus kita ulang. Padahal itu sudah tidak produktif,” ujarnya. Sebab, kata presiden, para kepala daerah adalah sosok-sosok yang paling menentukan maju atau tidaknya daerah, yang otomatis akan menentukan pula maju tidaknya Indonesia. (MUH)

DPRD Tubaba Tegur SPBU Kalimiring Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) memberikan peringatan kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.346.109 Kalimiring, Tiyuh (desa) Murnijaya agar mematuhi aturan yang ada. Pihak pengelola diminta mengevaluasi kinerja pegawai, agar tidak lagi mengulangi praktik pengecoran bahan bakar yang tidak sesuai aturan. “Ya, kami sudah berikan peringatan pengelola SPBU itu agar tidak lagi mengulangi praktik pengecoran bahan bakar secar illegal. Kalau soal sanksi itu bukan wewenang DPRD, tapi ranahnya kepolisian,” kata Ketua Komisi C DPRD Tubaba Pasiol, usai meninjau SPBU tersebut, belum lama ini. Menurut dia, pihaknya telah membuktikan sendiri kecurangan yang selama dilakukan pengelola atau pegawai SPBU tersebut. Dalam peninjauan itu, tim lintas komisi DPRD Tubaba menemukan dua unit mobil operasional perusahaan bernomor polisi wilayah Bandarlam pung terparkir di belakang SPBU. Mobil tersebut selama ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar yang akan dijual kepad para pengecer. Golis, pengawas di SPBU tersebut berjanji tidak akan mengulangi praktik pengecoran bahan bakar secara illegal itu. “Kami akan berbenah pak, akan kami evaluasi lagi. Intinya kami akan berbenah setelah ini,” katanya. Dia mengatakan, pihak perusahaan juga telah menjatuhkan sanksi tegas kepada karyawan yang tertangkap tangan membawa 36 jeriken

berisikan 1.260 liter BBM jenis premium dan pertalaet untuk dijual ke pengecer..

Sebelumnya, Sud, oknum pegawai SPBU 24.346 109 Kalimiring tertangkap warga saat

akan menjual 1.260 liter BBM kepada para pengecer. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

13 DPRD Tubaba Rapat Paripurna Hak Keuangan Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat satu atas pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Hak Keuangan ASdministartif Pimpinan dan Anggota Dewan, kemarin. Bupati setempat Umar Ahmad mengatakan, pengajuan raperda tersebut sebagai tindak lanjut amanat pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tubaba Nomor 7 tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan. “Pemkab Tubaba menyampaikan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dapat dibahas serta disetujui bersama. Raperda terdiri atas 6 Bab dan 29 pasal, yang di dalamnya antara lain mengatur: penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan serta anggota DPRD,” ujarnya. Penyusunan dan penyampaian raperda merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam melaksanakan tungas pokok dan fungsinya, kata dia. “Mudah-mudahan raperda ini dapat dibahas secara intensif guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas. berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tubaba Busroni. Turut hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati Fauzi Hasan dan jajaran pemkab setempat. (HER)

Pemkab Tubaba Gelar Fun Bike PWI Tubaba Gagas Diskusi Publik Ngaccah Ngebangun Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Fun Bike yang dipusatkan di Lapangan Tiyuh Mulyokencono, Kecamatan Tulangbawang Tengah, kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mengusung Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2017, yaitu “Conenecting People to Nature atau “Menyatu Dengan Alam”. Pada kesempatan tersebut, Nisom, kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan menghargai lingkungan. “Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sejatinya jatuh pada Tanggal 5 Juni 2017 namun di Kabupaten Tubaba peringatan tersebut dilaksanakan pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kamis (20/7 2017). “Tujuan kegiatan mengajak semua untuk hadir bersama alam, menghargai pentingnya keselarasan antara manusia dengan alam demi kelangsungan hidup penghuni bumi khususnya di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai yang kita

cintai,” kata Nisom. Menurutnya, dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba melaksanakan beberapa kegiatan. Penanaman pohon merbau di Tiyuh Mulyokencana, pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata), dan Fun Bike yang diikuti Kelompok Sepeda Indonesia, organisasi, pimpinan perusahaan, dan masyarakat. Peringatan World Environment Day (WED) atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan sebuah kampanye pelestarian lingkungan hidup terbesar di dunia yang diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. “Sejak diperingati untuk kali pertama pada 1974, telah menjadi media bagi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Badan Lingkungan Hidup Dunia atau United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengajak seluruh Penduduk Bumi meningkatkan kesadarannya dan melakukan tindakan untuk mendukung dan mendorong perubahan dalam pelestarian lingkungan hidup,” kata dia. (HER)

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Ngaccah Ngebangun Tubaba (NNT) adalah forum diskusi publik masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat diharapkan menjadi ruang untuk menyalurkan pikiran, pendapat, dan gagasan membangun dari berbagai aspek, Menurut Edi Zulkarnaen, ketua PWI Tubaba, dalam rapat pengurus,di Sekretariat PWI Panaraganjaya, kemarin, pihaknya akan membahas persiapan pengiriman delegasi untuk program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan Dewan Pers Pusat, di Lampung Utara, serta agenda keorganisasian lainnya.

“Rapat ini selain membahas agenda pengiriman delegasi PWI yang akan ikut UKW dikotabumi juga kita akan menggagas Forum diskusi Publik yang sudah disetujui forum rapat yang kita beri nama Ngaccah Membangun Tubaba, forum ini diharapkan nantinya akan menjadi ruang menyalurkan pikiran, gagasan dan pendapat membangun,” ujarnya. “Gagasan ini sedang kam persiapkan secara matang terkait pelaksanaannya di lapangan, menyangkut tema dan kepanitiannya yang akan melibatkan seluruh pengurus PWI dan direncanakan kegiatan diskusi dilaksanakan di lokasi iIcon-icon pembangunan yang ada,” katanya. (HER)

Tubaba Siapkan Rp 80 M untuk Pasar Pulungkencana Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabu paten Tulangbawang Barat (Tubaba) ge lontorkan anggaran Rp 80 milir untuk pembangunan Pasar Modern Pulungken cana, Kecamatan Tu l a n g b a w a n g Tengah. Pembangunan pasar tersebut akan dilaksanakan deng an tiga tahap dan diawali Agustus mendatang, kata Syakib Arsalan, asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan wakil ketua Tim Pembangunan pasar tersebut melalui sambungan telepon selulernya. Tim Pembangunan Pasar Pulungkencana diketuai Sekdakab Herwan Sahri. Dalam rapat persiapan pembangunan pasar modern tersebut, dia mengatakan pelaksanaan pembangunan melibatkan pemerintah Tiyuh Pulungkencana. “Terkait pembangunan pasar itu, kami akan segera menggelar sosialisasi dan akan menyiapkan Tempat Penampungan Sementara

(TPS) bagi pedagang yang ada,” katanya, kemarin. Relokasi pedagang pasar di TPS Lapangan Pulungkencana yang berseberangan dengan pasar tersebut selama pembangunan pasar berlangsung akan disiapkan kios 600 unit dengan tiga type ukuran 4 × 5 meter, 2 x 2 meter dan 1,5 × 1,5 meter dan diharapkan seluruh pedagang yang ada dapat ditampung di TPS tersebut. “Kesimpulannya sebelum dilaksanakan pembangunan, kami akan melakukan sosialisasi, menyiapkan TPS untuk relokasi pedagang lama serta melengkapi administrasi yang diper syaratkan,” katanya. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI 14 Arinal Tepati Janji Dengan Warga Mesuji BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Mesuji, FAKTUAL – Arinal Djunaidi naik helikopter dari Jakarta demi memenuhi janji bertemu dengan masyarakat Kabupaten Mesuji di Lapangan Berabasan, Jumat malam Sabtu (21/7). Calon gubernur Lampung itu berangkat Jumat pagi setelah malamnya wayangan, semalam suntuk di Lampung Tengah, malam sebelumnya, Kamis malam (20/7). Jumat pagi itu, calon gubernur Lampung periode 2019-2024 itu berangkat rapat koordinasi dengan DPP Partai Golkar ke Kabupaten Mesuji. Selesai rapat DPP Partai Golkar, sehabis sholat Jumat, untuk bisa mengejar janji bertemu dengan masyarakat Kabupaten Mesuji malam ini, mantan Sekdaprov Lampung itu naik helikopter selama dua jam dari Jakarta ke Mesuji. Dia mendarat di Mesuji, sekitar pukul 16.30. Ramai anak-anak yang menyambut Arinal Djunaidi ketika mendarat di Mesuji. Ketua Partai Golkar Lampung itu kemudian menuju Rumah Dinas Bupati Mesuji. Di rumah dinas, dia sudah ditunggu Bupati Khamami. “Saya sudah biasa seperti ini. Waktu menjabat juga bisa memisahkan antara kegiatan protokoler dengan aktivitas pribadi,” ujar Arinal Djunaidi. (TAB)

Ribuan Penonton Padati Lapangan Brabasan Saksikan Wayangan Ki Enthus

Petani Mesuji Yakin Arinal Dapat Mengatasi Masalah Pertanian Mesuji, FAKTUAL – Tiga wilayah di Kabupaten Mesuji yaitu Kecamatan Mesuji, Rawa Jitu Timur, dan Rawa Jitu Utara merupakan lumbung padi di Bumi Serasan Segawe. Bahkan bisa dikatakan salah satu wilayah penghasil padi terbesar di Provinsi Lampung. Uniknya dalam pengelolaan sawah oleh para petani di tiga wilayah tersebut menggunakan sistem oengairan semi tadah hujan dan irigasi. Warsidi (53) warga Kecamatan Rawa Jitu Utara mengatakan, pola pengairan untuk mengairi tanaman padi mereka menggunakan dua cara yakni memanfaatkan air limpahan kanal dan sistem tadah hujan. Namun, kata Warsidi, sistem ini bukan tanpa resiko karena penggunaan air dari kanal jelas mengandung rasa asin, air di kanal berasal dari laut. Dia juga mengatakan, tanaman padi bisa saja tumbuh di air asin serta daunya hijau. “Tetapi buahnya kosong atau hampa. Ini bisa menyebabkan gagal panen, ” kata Warsidi saat ditemui tim medis di lokasi pagelaran

Mesuji, FAKTUAL – Ribuan penonton pagelaran wayang semalam suntuk Arinal Djunaidi dan Ki Enthus Susmono mulai meme nuhi kursi yang disediakan panitia pelaksana di Lapangan Sepakbola Desa Brabasan, Keca matan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Jumat (21,07). Saling desak tak terhindarkan karena pengunjung berebut kursi, meski demikian suasana tetap tertib dan terkendali. Di sisi lain, banyak juga pengunjung yang berdesakan menukarkan kupon berhadiah diantaranya uang tunai 10 juta, tiga ekor kambing serta hadiah utama berupa tiga unit motor. Persyaratan untuk memperoleh beragam hadiah tersebut harus dilengkapi KTP. “Dilengkapi ya bapak ibu s kota syaratnya. Tanpa identitas yang jelas maka kita akan batalkan, ” kata Don Pecci pembawa acara. Sembari menunggu kedatangan sosok bakal calon Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan rombongan, nampak sejumlah panitia dari Tim JAYA dan dibantu panitia lokal bersiaga sembari mengarahkan pengunjung yang kian membludak. Gegap gempita suara penonton semakin membahana saat pembawa acara menyanyikan yel yel Arinal siapa yang punya. BERSALAMAN Kedatangan Cagub Lampung Arinal Djunaidi ke Kabupaten Mesuji sontak membuat warga sekitar mendekat dan bersalaman. Tak hanya

itu, tak sungkan-sungkan wargapun memeluk dan berfoto bersama Arjuna sapaan akrab Arinal. Beberapa menit setelah mendarat dari Jakarta dan tiba di Mesuji mantan Sekda Provinsi Lampung yang dikenal ramah tersebut pun langsung dihujani berbagai pertanyaan dari para jurnalis seputar kondisi infrastruktur jalan, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Dihadapan puluhan wartawan, Arjuna sapaan akrab Arinal Djunaidi mengatakan, Kabupaten Mesuji seharusnya lebih cepat maju dibandingkan kabupaten pemekaran lainnya. Menurut Arinal, Kabupaten Mesuji sangat kaya akan beragam potensi mulai dari perkebunan, pertanian, dan potensi lainnya. Ia mengatakan, separuh kabupaten berjuluk Sai Bumi Serasan Segawe dikelilingi oleh perkebunan dan pertanian dan sungai yang notabenenya sangat luas. Secara tegas Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa, yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Mesuji bukti dan komitmen memajukan, mensejahtrakan serta melayani masyarakat dengan tulus. Masih kata Arinal, masyarakat Mesuji perlu bukti dan komitmen bukan basa basi apa lagi janji-janji. “Ya masyakat Mesuji itu perlu bukti dan komitmen bukan basa basi”, tutur Arinal Jumat (21/07/2017). (TAB)

wayang semalam suntuk Lapangan Sepakbola, Brabasan , Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten setempat, Jumat (21/07). Sisi positifnya, kata Warsidi, jika tiba musim kemarau air kanal sangat membantu mengairi areal persawahan. ” Itu sisi bagusnya, meski akibat yang ditimbulkan membuat buah padi jadi kosong atau tidak berbuah, ” kata dia. Upaya dari Pemerintah Kabupaten Mesuji mengatasi persoalan tersebut diantaranya membuat pipa saluran untuk menyaring limpahan air kanal yang berasa asin. ” Fungsinya menetralkan air kanal sehingga kadar asin dari air laut hilang,” ujarnya. Meski demikian, Warsidi berharap ada upaya yang lebih dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Tujuannya, meminimalisir gagal panen sehingga para petani tidak merugi. “Sebutir padi sangat berharga bagi petani, karena dari sebutir bisa menghidupi keluarga petani, ” katanya lirih. (TAB)

Bupati Mesuji Sambut Hangat Kedatangan Bakal Calon Gubernur Arinal Djunaidi Mesuji, FAKTUAL – Kedatangan Bakal Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Mesuji langsung di sambut hangat Bupati Mesuji Khamamik di rumah dinas bupati setempat, Jum’at (21/07). Dalam kesempatan tersebut Bupati Khamamik menyambut baik pencalonan Arinal Djunaidi sebagai Bakal Calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Cagub Arinal mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan kondisi yang ada di Kabupaten Mesuji saat ini.

Seharusnya, menurut Arinal, kabupaten berjuluk Sai Bumi Serasan Segawe ini dapat lebih baik, sebab kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tulangbawang delapan tahun silam ini sangat kaya akan beragam potensi khususnya perkebunan dan pertanian. Untuk itu mantan Sekda Provinsi Lampung yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung ini menegaskan akan memberikan perhatian serius kepada kabupaten paling ujung di Provinsi Lampung tercinta. (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

WAYKANAN

Ratusan Warga Way Kanan Terima Bantuan BSPS Way Kanan, FAKTUAL - Sekira pemilik 219 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Way Kanan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penyerahan buku rekening dan peletakan batu pertama program BSPS dilaksanakan di Kampung Simpangtiga, Kecamatan Rebangtangkas, belum lama ini. Dalam laporan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Ali Rahman menyampaikan, dengan kebijakan pemerintah pusat tentang program perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program BSPS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada anggaran 2017 mendapatkan bantuan program BSPS banyak 219 unit untuk Peningkatan

Kualitas (PK) perumahan dengan besaran bantuan senilai maksimal Rp. 15 juta per unit. Bantuan tersebut tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Baradatu yakni Kampung Gunung Katun sebanyak 33 unit, Kecamatan Blambangan Umpu Kampung Gedung Batin sebanyak 27 unit dan Kecamatan Rebang Tangkas Kampung Simpang Tiga sebanyak 159 unit. “Uang hanya dapat dipindahkan ke rekening tokoh yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah masyarakat penerima bantuan, selanjutnya toko akan mengirimkan material sesuai kebutuhan kepada penerima bantuan sampai dengan selesai dan menyesuaikan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Ali Rahman, kadis PU

Kabupaten Way Kanan, di acara yang dihadiri bupati Way Kanan itu. Untuk membantu menuntaskan program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan juga telah melakukan usulan tambahan bantuan terhadap peningkatan kualitas melalui program BSPS pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengusulkan sebanyak 500 unit rumah adat dan telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 31 Maret 2017 yang bertempat di Atria Gading Serpong Tangerang, Banten. Adapun untuk pelaksanaan bantuan tambahan diperkirakan Oktober 2017. “Sedangkan untuk tahun 2018 telah kami usulkan juga 2424 unit dan tahun 2019 sekira 2235 unit untuk lokasinya tersebar di beberapa

Kecamatan,” ujarnya. Dalam sambutan, Kepala Satuan Kerja Nonver tikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung, diwakili Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Heriyanto, pada kesempatan itu menyampaikan, BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan ataupun peningkatan kualitas rumah beserta prasarana dan sarana utilitas umum. Sedangkan rumah adalah bangunan gedung sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Bangunan rumah layak huni yang dimaksud yaitu layak dari segi keselamatan bangunan kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Sementara itu, untuk penyaluran uang dari Bank Lampung ke rekening Penerima Bantuan (PB) sekaligus satu tahap, tetapi pemanfaatan dua tahap. Tahap pertama uang sebesar 50% dapat dicairkan setelah barang dikirim ke rumah penerima bantuan dan PB menerima barang yang dipesan di toko dan Barang sudah diterima dengan baik, ditandai dengan penandatanganan nota pengiriman maka uang yang ada di rekening Bank Lampung akan di pindahbukukan dari rekening PB ke rekening toko. Selanjutnya, tahap kedua, uang sebesar 50% dapat dimanfaatkan setelah progress fisik di lapangan sebesar 30% dan sudah ada laporan LPD tahap 1 oleh PB. Besaran bantuan yang diterima PB tergantung hasil verifikasi untuk rusak ringan sebesar Rp 7,5 juta rusak sekarang sebesar 10 juta dan rusak berat sebesar 15 juta rupiah. “Untuk Kabupaten Way Kanan, semua PB masuk kategori rusak berat dengan jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 3.285.000.000,” kata Heriyanto, PPK BSPS SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Lampung. Bupati Way Kanan. Raden Adipati Surya mengatakan, pemerintah sangat berterimakasih banyak kepada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. (RSD)

Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Way kanan, FAKTUAL - Kabupaten Way Kanan melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, serta Perkotaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2013, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang BPHTB dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2012 tentang PBB-P2. Menurut Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan khususnya dari penerimaan pajak daerah hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena memang potensi objek pajaknya masih sangat minim, misalnya: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Satu-satunya potensi pajak daerah yang cukup besar saat ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu 3.921,63 km2 atau 392.163 hektare. “Saya menghimbau dan mengajak kita semua yang hadir di sini, kiranya dapat memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan untuk dapat mendaftarkannya melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan demikian berarti Saudarasaudara telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Way Kanan,” kata

nya. Khusus kepada lurah dan kepala kampung, katanya, diminta kepada Saudara-saudara agar dapat memerintahkan masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk segera mendaftarkan tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, kuasai, atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan tersebut, mengingat yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 bukan hanya orang pribadi atau Badan yang memiliki tanah atau bangunan saja, melainkan orang pribadi

atau badan yang memperoleh manfaat saja atas tanah dan/atau bangunan juga merupakan Wajib Pajak PBB-P2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur antara lain bahwa salah satu Sumber Pendapatan Desa adalah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hingga saat ini kita telah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut namun baru sebatas penerimaan dari Pajak

Daerah sektor PBB-P2. Hal ini disebabkan karena baru dari sektor PBB-P2 yang realisasi peneri maannya memungkinkan untuk dibagihasilkan ke kampung, sedangkan pajak dan retribusi daerah lainnya hasilnya masih sangat minim. “Perlu kita ketahui bersama bahwa target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 7.000.000.000,(Tujuh Milyar Rupiah), namun realisasi penerimaan sampai dengan semester I Tahun 2017 baru mencapai Rp. 913.558.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 13%,” katanya. “Saya minta kepada Saudara Lurah/Kepala Kampung agar dapat memerintahkan masyarakat nya untuk segera melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo pembayaran tanggal 30 September 2017, karena apabila lewat melampaui waktu diatas maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, dan bagi kampung/kelurahan serta kecamatan yang lunas tepat waktu akan kita berikan penghargaan,” katanya. Menurut dia, pemerintah mempunyai keyakinan yang besar bahwa peluang untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 masih sangat mungkin apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata, mengingat Kabupaten Way Kanan memiliki wilayah yang cukup luas namun hingga saat ini baru kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah yang telah dikenakan PBB, baik sektor perdesaan, perkotaan, perkebun an, perhutanan, maupun pertambangan. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 16 180 Pejabat Way Kanan Harus Tes Urine BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya memerintahkan 180 pejabat struktural, administrasi dan pengawas dilakukan tes urine sebelum dilantik. “Kami tidak mau yang akan dilantik ini mengkonsumsi narkoba, bila positif narkoba akan ditindaklanjuti,” kata dia, di hadapan ratusan pegawai tersebut, di Way Kanan, baru-baru ini. Menurut Adipati, tes urine itu bukan yang pertama dilakukan, sebab sebelumnya pada 2016 telah dilakukan tes urine bagi seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemkab setempat. Selanjutnya tes urine bagi seluruh calon kepala kampung yang ingin mengikuti pemilihan, dan pada Januari 2017 lalu telah dilakukan tes urine untuk seluruh pejabat eselon II, III dan IV. Ia mengatakan, tes urine itu untuk melihat apakah pegawai yang akan dilantik mengkonsumsi narkoba atau tidak, bila yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba maka pelantikan tersebut akan dibatalkan dan diganti orang lain karena tidak boleh ada pegawai di Kabupaten Way Kanan yang mengkonsumsi narkoba. “Mengenai hal satu ini saya tegas, saya tidak mau ada pegawai terindikasi narkoba. Kalau ada bisa langsung diproses oleh pihak yang berwajib,” kata dia. Mantan ketua DPRD Kabupaten Way Kanan itu mengharapkan seluruh pejabat yang akan dilantik bisa meberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena masyarakat merupakan raja yang harus didahulukan. Asisten III Setda Kabupaten Way Kanan Saipul mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan yang ada di beberapa dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup, kepala dinas PP, PA, DALDUK dan KB, dan kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat. Sedangkan untuk eselon III dan IV hanya berputar saja dari satu dinas ke dinas lainnya. karena untuk penempatan itu melihat dari kinerja masing-masing pejabat tersebut. “Bila kinerja orang tersebut bagus akan bisa lebih baik, dan bila kurang baik akan tanggung risikonya,” ujar mantan kepala Inspektorat Kabupaten Way Kanan tersebut. Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya melantik 180 pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, guna mengisi kekosongan di beberapa intansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB. “Saya melakukan pelantikan jilid 3, sebelum nya tahun lalu dan awal tahun ini, dan sekarang Juli 2017. Ini semuanya untuk mengisi kekosongan yang ada di tiga instansi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, untuk ketiga petingi pratama yang di lantik yaitu, Usman Karim Jab sebelumnya kepala Kesejahteraaan Masyarakat menjadi kepala Dinas PP, PA, DALDUK, dan KB, Anang Rasgianto, sektretaris Lingkungan Hidup menjadi kepala Dinas Lingkungan Hidup, Paryanto sekretaris Badan Kepegawaian daerah menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah. Ketiganya dipilih berdasarkan hasil tes assesment di Universitas Lampung pada Februari 2017 dan mereka masuk posisi tiga besar untuk mengisi posisi tersebut. “Kami tidak asal pilih dan semua mengikuti prosedur seperti mengadakan tes assesment dan ujian terbuka bagi yang ingin mengikuti tes masuk kepala dinas,” katanya. Mantan ketua DPRD Kabupaten Way Kanan itu mengataka, bukan hanya ketiga orang tersebut tetapi terdapat 38 pejabat eselon III dan 139 pejabat eselon IV yang ada di pemkab setempat. Pelantikan ini bukan maksud untuk meng geser, atau menonaktifkan seseorang, tetapi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang ada di masing-masing intansi agar seluruh masyarakat dapat terlayani. Karena rakyat merupakan raja. (MAN)

Way Kanan Segera Luncurkan Perpustakaan Online Way Kanan, FAKTUAL - Dinas perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Way Kanan akan menerapkan sistem baca online dan pencarian buku online yang rencananya dimulai pada 2017. Sistem ini untuk mempermudah bagi para pembaca yang tidak usah ragu-ragu untuk datang ke perpustakaan daerah tetapi hanya cukup dengan menggunakan sistem online yang tersedia di masing – masing gedget ynag telah terhubung oleh koneksi jaringan internet. “Kami akan membuat daftar buku online bagi siapa yang akan mencari buku apakah ada di perpustakaan para pembaca bisa mencari melalui jaringan internet, dan rencananya pada tahun 2017 ini sudah akan di louncing,” ujar Yuliawati, kepala Dinas Perpustakaand dan Arsip Daerah Kabupaten Waykanan. Selain itu, dengan adanya sistem online untuk mebaca dan mencari buku ini sangat memper mudah bagi para pembaca, karena tidak perlu jauh-jauh datang ke perpustakaan yang ada di kabupaten cukup dari rumah saja sudah daoat membaca buku yang diinginkan. Menurut mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, itu merupakan yang pertama kabupaten/ kota yang akan menggunakan sistem online. Karena sistem sekarang sudah semakin canggih, dengan

sistem jaringan internet semua masyarakat

dari pelosok kecamatan dan kampung dapat

mengakses buku tersebut. “Dari anak-anak hingga dewasa bisa mengak ses buku tersebut, ini sangat mempermudah masyarakat agar terus membaca dan dapat mencerdaskan anak bangsa,” katanya. Yuliawati mengharapkan dengan berkembang nya jaman ini, anak-anak kita harus dapat me manfaatkan keberadaan perpustakaan online tersebut. Wakil Bupati Waykanan, Edward Antony menjelaskan semakin hari perkembangan jaman semakin canggih, karena itu kita harus dapat memanfatakan keberadaan perpustakaan online yang ada. Selain itu keberadaan perpustakaan online ini bisa membantu masyarakat pedalaman, pelajara dari SD – SMA sederajat bisa menikmati buku online yang telah disiapkan Dinas Perpus takaan dan Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan. “Kita harus dukung dan agar terlaksana pada 2017 ini,” ujar orang nomor dua di Bumi Ramik Ragom tersebut. Edward mengharapkan, dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten Waykanan bisa mensosialisasikan perpustakaan online yang ada, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak mungkin mengetahui keberadaan perpustakaan online tersebut. (JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Koordinasi Forum Diskusi Politik Lampung Barat, FAKTUAL - Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Lampung Barat, Ruspan Anwar membuka Koordinasi Forum Diskusi Politik tahun 2017, di Ruang Rapat Kenghatun DPKAD, kemarin. Hadir dalam acara tersebut kesbangpol Provinsi Lampung, narasumber dan peserta. Menurut dia, perjalanan pembangunan pada sisi lain telah memaksa untuk mau tidak mau harus menghadapi tantangan dan cobaan secara global. Perubahan struktur politik dan ekonomi pada era sekarang ini datang begitu cepat dan tanpa terasa telah melemahkan sendi-sendi moral dan perekonomian. Pembangunan nasional saat ini menekankan pada upaya menggerakkan dan peningkatan secara maksimal sumber daya manusia indonesia yang mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, di tengah-tengah tantangan globalisasi dunia menghadapi era globalisasi yang semakin kompetitif, katanya. Terkait dengan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia indonesia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini, dan salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di dalam menunjang proses demokrasi di Indonesia, ujar dia. ”Untuk mewujudkan tentu bukan hal yang mudah, dengan berbagai kompleksitas persoalan yang dihadapi, berbagai macam tindakan kriminal, konflik suku, agama dan ras yang mengarah pada tindakan pengrusakan, pembakaran, dan

tindakan melawan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial serta menimbulkan rasa tidak aman bagi sebagian besar masyarakat kita. Untuk itu, perkembangan-perkembangan yang terjadi harus senantiasa diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan bangsa,”

ujarnya. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Lambar, Raswan mengatakan, tujuan kegiatan tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi partai politik tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD berdasarkan Permendagri No 77 tahun

2014 tentang Administrasi Pengajuan penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan tujuan untuk memberikan pemahman kepada para partai politik dalam hal pengelolaan dana bantuan secara benar dan dapat di pertanggung jawabkan. (ADI)

Ekspose Teknis Lomba Festival Skala Bekhak 2017 Lampung Barat, FAK TUAL - Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ekspose Rencana Teknis Lomba Festival Skala Beghak IV tahun 2017, di Ruang Rapat Kagungan Pemkab, kemarin. Acara tersebut dihadiri Plt. Sekdakab Lambar, Akmal Abdul Nasir, asisten, staf ahli, kepala OPD, serta BUMD, BUMN dan swasta serta perwakilan dari kecamatan. Kadis Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata setempat, Indra Kesuma mengatakan untuk surat undangan sekali gus permohonan membuka kegiatan segera disampaikan ke bupati terkait siapa saja yang akan diundang. Ia berharap, panitia festival bersama-sama pemkab dan Dewan Adat serta masyarakat Lambar mendapat kesempatan untuk menggelar ekspose perihal kegiatan Festival skala Bekhak ke IV, sehingga wisatawan mengetahui bahkan memahami kegiatan budaya asli ini secara utuh, serta selanjutnya dapat turut serta membantu untuk

Rakor Liwa Fair dan HUT RI mengenalkan serta mempromosikan warisan budaya lokal tersebut di kancah nasional dan bahkan internasional. “Kami berharap bisa langsung ekspose, sehingga pak Sekda maupun Bapak Bupati mendapatkan penjelasan secara utuh tentang apa itu tari kreasi Lampung yang akan di perlombakan, Terlebih, diakui atau tidak, sebelum kembali hidupkan dengan bentuk sajian budaya di Lambar,” ujarnya. Menurut dia, Festival Skala Bekhak merupakan perhelatan akbar kebudayaan dan pariwisata daerah, event yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan itu rencana nya akan berlangsung dari 31 Juli 2017. Rangkaian kegiatan itu, katanya, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah di seluruh kabupaten dan kota. “Saya meminta kepada seluruh OPD untuk tetap menjaga kebersamaan di setiap momentum kegiatan jangan hanya menjadi penon ton mari kita bekerja sama menyelesaikan dan mensuk seskan kegiatan festival Skala Bekha ini,“ katanya. (ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lambar menggelar Rapat Koordiansi Liwa Fair dan Peringatan HUT ke 72 RI, di Ruang Rapat Kagungan , Jumat ( 21/7) dengtan dihadiri Plt. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir. Menurut Akmal rapat penting dilakukan agar terjalin koordianasi dan pembagian tugas dapat terjalin dengan baik. ”Kami sudah membuat agenda acara utnuk dilaksanakan dan siapasiapa saja penanggungjawabnya kita berharap pelayanan tahun ini dapat berjalan dengan lancer dan meriah,” katanya. Semoga agenda yang sudah di buat dapat dilaksanakan dengan baik dapat berjalan dengan lancer dan sekalipun perlombaan tersebut dilaksanakan pada hari kerja namun hal ini tidak akan menggaggu pelayanan di instansi terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi. Oleh karena itu tujuan dari rapat ini dilaksanakn adalah dalam rangka pembentukan panitia serta pembagian tugas agar nantinya dapat berjalan dengan tertib lancer terkoordiansi dan sesuai dengan harapan, katanya. “Saya pinta kepada semua kepala OPD beserta jajaranya memiliki tugas dan peranya masing-masing yang akan dibagi berdasarkan surat keputusan tentang penyelangaraan Liwa Fair dan HUT RI sudah jelas di jabarkan siapa berbuat apa sehingga setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk dijadikan acuan dalam pelaksanan HUT RI dan Liwa Fair nanti,” ujarnya. “Kegaitan ini merupakan acara kita bersama sehingga diharapkan seluruh pihak dapat berpartisipasi untuk menyukseskan acara tersebut. Adapun kegiatan yang akan di laksanakan pada liwa fair adalah untukRoundon meliputi pameran pembangunan, upacara pembukaan, festival nyambai, festival band, Lomba Busana Daerah Lampung Tingkat Paud dan Umum , Lomba Pergelaran Musik band tingkat umum, lomba nyambai. Dan untuk HUT RI akan diadakan berbagai kegiatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pihak panitia Bagian Perekonomian Dan SDA Setdkab Lambar . (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Sosialisasi Pembentukan KIM Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Barat menggelar sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), kemarin. Menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan pemkab setempat, Alfis Sahrin penyebaran informasi di daerah itu saat ini menjadi tantangan tersendiri, dengan ratusan desa/pekon belum semuanya terjangkau sarana informasi-komunikasi yang memadai. Kesulitan mengakses informasi masih dirasakan masyarakat pedesaan yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, serta belum maju secara ekonomis, tak heran, jika akses terhadap media cetak maupun elektronik menjadi halyang sulit diperoleh, katanya.

“Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Lambar sebagai upaya kami menerapkan konsepsi government public relations (GPR). Untuk penerapan gpr tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya dari komunitas yang ada di tengah masyarakat, pemberdayaan kim menjadi solusi alternatif guna menyadarkan arti penting berkelompok, bertukar informasi, serta membuka peluang kemitraan dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten,” ujarnya. KIM yang dibentuk masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu, dibutuhkan

serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas kim yang ada di desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan sumber daya manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. dengan adanya sember daya manusia yang peduli terhadap keberadaan KIM, aktivitas kelompok berupa pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal, katanya. Tak hanya itu, keberadaan sumber daya manusia ini juga membuka peluang bagi kim untuk berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan pengelolaan yang serius serta dibekali keterampilan yang memadai, komunitas-

komunitas yang ada di tengah masyarakat bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau khalayak yang lebih luas, ujar dia. Upaya serius Pemkab Lambar menjalin relasi dengan komunitas (community relations) sudah lama dijalankan dalam model yang lain dan akan diteruskan dengan cara mengem bangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). “Dengan kekhasannya, KIM berpotensi menjadi jembatan komunikasi pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi seputar pembangunan, isi-isu yang sensitif, maupun informasi lain yang sesuai dengan kebutuhan para anggota KIM,” katanya. (ADI)

Lampung Barat Gelar Pelatihan Operator Radio solusi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, khususnya untuk mempero leh informasi melalui sarana komunikasi. Alat komunikasi pada saat terjadinya bencana alam, kata dia, sangat mutlak diperlukan, khususnya dalam penyampaian informasi baik saat terjadi bencana maupun pasca bencana (evakuasi korban dan penanganan para peng ungsi). Dalam penanggulangan bencana, informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan, karena keterlambatan dan kesalahan informasi berarti akan menambah penderitaan korban bencana alam. Dengan demikian segala

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Komu nikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Barat menggelar Pelatihan Operator Radio Komunikasi. Kegiatan dibuka Sataf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Alfis Sahrin, di Aula Dinas Kesehatan setempat, kemarin. Menurutnya, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam era global seperti sekarang. Kebutuhan masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informasi sudah sangat besar, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui unit satuan kerja (satker) yang membidangi masalah komunikasi untuk segera memberikan

tindakan yang akan dilaksanakan semua berdasarkan pada informasi yang ada dan diterima, sehingga alat komunikasi menjadi sangat vital. Juga keberadaan operator radio komunikasi yang terlatih, sigap dan tangkas pada kondisi ini sangat dibutuhkan. Kemudian untuk itu seksi tata kelola persandian bidang persandian dinas komunikasi dan informatika kabupaten lampung barat selaku unit penyelenggara jaringan komunikasi pada jajaran pemerintah daerah kabupaten lampung barat, sangat berkepentingan dan memiliki tugas dalam perkembangan sarana dan prasarana komunikasi, dan kemampuan teknis aparatur yang ada. hal ini sangat diperlukan mengingat tugas santelda sebagai penyelenggara jaringan komunikasi yang ada di pemerintah daerah bukan hanya pada intern pemerintah saja, tetapi juga pada masyarakat luas, katanya. “Karena seksi tata kelola persandian mempunyai tugas melakukan urusan penerima an dan pengiriman berita sandi dan telekomunikasi daerah, memelihara alat serta pengamanan terhadap sandi dan telekomuni kasi daerah dan penyelenggaraan administrasi informasi dan komunikasi,” ujarnya. Kabid Persandian, Joner Rumahorbo mengatakan, tujuan kegiatan tersebut memberikan pembekalan teknis kepada aparatur di Lungkungan Pemkab Lambar, khusunya yang bertugas sebagai operator Radio Mokunikasi guna meningkatkan kemampuannya dalam mengoprasikan sarana komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan dan Peraturan UU yang berlaku. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

12 Pejabat Eselon DIlantik

Pesisir Barat, FAKTUAL - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pemkab Pesisir Barat (Pesibar), Azhari melantik 12 pejabat eselon III dan IV, di ruang rapat Bupati, belum lama ini. Pelantikan tersebut merupakan susulan terhadap pejabat yang mengalami perubahan

dan tidak hadir pada pelantikan pejabat eselon III dan IV sekira 95 pejabat baik eselon III dan IV dan 12 pejabat tidak dilantik karena sedang berada diluar daerah dan beberapa alasan pekerjaan lainnya. Menurut Azhari, pelantikan dan mutasi bagi para pejabat struktural eselon III dan IV

yang baru selesai dilaksanakan merupakan bagian dari proses dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan dimaknai dengan pemikiran-pemikiran yang negatif.

“Akan tetapi hendaklah kita semua memaknai bahwa pelantikan dan mutasi jabatan merupakan suatu kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pesibar bisa menjadi lebih optimal,” katanya. Menurut dia, setiap ASN yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan hendaknya segera mewujudkan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenang serta memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. “Dengan demikian, kami selaku pimpinan mengharapkan untuk menjadi penggerak roda pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Selain itu perlu diketahui, bahwa pelaksanaan pelantikan dan mutasi serta promosi jabatan itu bukanlah hanya untuk pengembangan karier terhadap kalangan ASN. akan tetapi parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan setiap ASN dilakukan melalui pertimbang an kapasitas, kompentensi, intregitas, loyalitas, moralitas, serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab selaku abdi negara. Pelantikan dan mutasi serta promosi jabatan struktural eselon III dan IV adalah merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan peme rintahan. dengan tujuan untuk peningkatan karir ASN serta merupakan suatu proses penye garan pada OPD di lingkungan Pemkab Pesibar. “Bupati, berpesan kepada seluruh pejabat struktural eselon III dan IV yang baru dilantik agar segera melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan sebaik-baiknya, serta melakukan berbagai pembinaan terhadap bawahan dan menegakkan disiplin serta profe sionalisme,” tuturnya. (NAS)

Pelatihan Kewirausahaan di Pesibar Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal menghadiri dan membuka Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kreatif tahun 2017 yang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), di Balai Pekon Negeriratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, kemarin, sekira pukul 11.30 WIB, serta penyerahan 20 unit alat otomotif (alat perbengkelan). Menurut Kepala Dispora setempat, Azhari, pelatihan kewirausahaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas terhadap pemuda dalam kewirausahaan di daerah tentang kebijakan mengimplementasikan dan pengembangan kewirausahan bagi pemuda secara efektif dan efisien. “Pada kesempatan ini peserta diikuti sebanyak 20 peserta pemuda yang memiliki keahlian usaha dari empat kecamatan yakni Kecamatan Pesisir Selatan, Ngambur, Bengkunat, dan Kecamatan Bengkunatbelimbing,” katanya. Dalam pelatihan tersebut mendatangkan empat narasumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Diskop UKM Indag dan narasumber lainnya. Diharapkan bisa memberikan wawasan dan bisa membantu pemuda usaha yang kurang mampu, dalam

bentuk perbengkelan dalam bidang perbengkelan. Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Pesibar, Agus Cik, camat, peratin, serta peserta pelatihan pemuda kewirausahaan 20 orang. Agus Istiqlal mengatakan, Pemkab Pesibar melalui Dispora, memberikan bantuan kepada pemuda sebanyak 20 orang untuk menunjang kemampuan yang sudah ada yang bertujuan meningkatkan pembangunan yang ada di Pesibar melalui kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pelatihan ini bukan hanya kegiatan seremonial saja melainkan harus dimanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengasah keahlian yang ada. Serta bantuan yang diberikan harus bisa menunjang dan meningkatkan usaha bagi pemuda terpilih saat ini. Kedepan bantuan ini akan ditingkatkan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru kepada pemuda yang lain. “Pesibar memiliki potensi investasi usaha yang luas. Sehingga pemuda Pesibar harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita masyarakat Pesibar harus menjadi pelaku usaha bukan sebagai penonton di daerahnya sendiri,” kata Agus. (NAS)

Agus Istiqlal Resmikan Masjid Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal meresmikan Masjid Nurul Iman di Pemangku Cahyanegeri Pekon Negeriratu Ngambur, Kecamatan Ngambur sekaligus halal bihal dengan masyarakat setempat, kemarin. Agus Istiqlal menyampaikan akan memberi kan bantuan dana Rp100 juta untuk membantu melanjutkan pembangunan Masjid Nurul Iman tersebut. Peresmian Masjid Nurul Iman Pekon Negeri ratu Ngambur ditandai dengan penandatanganan prasasti masjid, penabuhan beduk, pembukaan selubung papan nama masjid dan pengguntingan pita di pintu utama masuk masjid. Hadir dalam acara tersebut, Anggota DPRD Pesibar Agus Cik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Hapzi NS, camat Ngambur, perwakilan Polsek Bengkunat, Perwakilan Koramil Pesisir Selatan, Kakan Kemenag Pesibar, peratin, tokoh agama, dan masyarakat.

Ketua penyelenggara peresmian Masjid Nurul Iman, Hermansyah, menyampaikan pembangunan masjid tersebut dibangun dengan berswadaya dan bergotong royong oleh masya rakat di Pekon Negeriratu Ngambur. “Peresmian masjid ini adalah merupakan salah satu bentuk syukur, atas bisa dibangunnya dengan cara bergotongroyong dan bersama mewujudkan tempat ibadah ini. Sehingga harapan kami masjid ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa masyarakat di Pekon Negeriratu Ngambur ini,” katanya. Agus Istiqlal mengatakan, untuk kali pertama dirinya meresmikan masjid dari hasil gotong royong masyarakat. Untuk itu sebelum dirinya meresmikan atas nama Pemkab Pesibar akan memberikan bantuan dana Rp100 juta. “Dana tersebut bisa diambil selambatlambatnya minggu depan di Sekretariat Pemkab. Bantuan ini adalah bentuk partisipasi Pemkab Pesibar untuk melanjutkan pembangunan masjid Nurul Iman,” katanya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 20 Krakatau Osaka Steel Resmi Beroperasi BENAR BERIMBANG

Edisi 423 / Tahun Ke-15 / 24 - 30 Juli 2017

Banten, FAKTUAL - PT Krakatau Osaka Steel (KOS) perusahaan patungan Osaka Steel Co. Ltd (80 persen) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk meresmikan pabrik yang berlokasi di Cilegon Banten berkapasitas 500.000 ton per tahun produk baja tulangan, baja profil, dan flat bar. “Baja tulangan, baja profil dan flat bar banyak dipergunakan untuk pekerjaan struktur sipil di sektor konstruksi dan infrastruktur,” kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Mas Wigranto Roes Setyadi pada peresmian, barubaru ini. Ikut hadir dalam acara tersebut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi, serta beberapa tamu undangan lainnya. PT KOS memulai pembangunan pabriknya di kawasan industri Krakatau Cilegon pada Maret 2015 serta menyelesaikan pekerjaannya pada Desember 2016, serta 25 Januari 2017 pabrik ini mulai beroperasi secara komersial. Seluruh produk KOS meliputi baja tulangan, baja profil, baja C (Channel) sudah mendapatkan sertifikasi dari SNI , serta sudah memenuhi standar internasional untuk ukuran, panjang, ketebalan, dan kelurusan. PT KOS akan memasok produk baja profil berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan menara transmisi listrik, dan struktur baja lainnya. Untuk pembangunan jalan tol dan perkere taapian, PT KOS memproduksi dan merekomen dasikan penggunaan baja tulangan 550 yang dapat meningkatkan kemampuan dan meng hemat masa konstruksi. Produk ini merupakan tulangan yang sangat tebal berdiameter 50 mm. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kesempatan tersebut berharap, hadirnya industri baja di Indonesia dapat meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB yang

ditargetkan terus meningkat dari 18,2 persen tahun 2016 menjadi 30 persen tahun 2035. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri non migas dan manufaktur yang tahun 2017 diharapkan memberikan kontribusi 5,5 dan 18,7 persen terhadap PDB, kata Airlangga. Airlangga menjelaskan Kementerian Perindustrian memiliki enam kebijakan industri nasional yang meliputi pemberdayaan SDM di sektor industri melalui pendidikan vokasi, penguatan struktur industri melalui optimalisasi rantai nilai, insentif bagi industri berbasis

tenaga kerja dan berorientasi ekpor, pengem bangan industri kecil menengah berbasis digital, pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta pengembangan zona industri di luar Jawa Airlangga juga mengatakan perlunya memper kuat industri baja sebagai tulang punggung kegiatan sektor industri lainnya seperti permesin an, suku cadang, otomotif, maritim, dan elektronik. Juga untuk komponen utama sektor manufaktur seperti bangunan jalan, jembatan, telekomunikasi, dan lainnya.

Menteri juga menjelaskan anggaran pemerin tah untuk infrastruktur naik di ata 80 persen untuk tahun depan mencapai Rp387,3 triliun, sehingga dapat mendorong industri baja. Menteri juga mengungkapkan permintaan baja (crude steel) mencapai 14 juta ton, Indonesia masih mengimpor 8 juta ton karena industri baja domestik baru dapat memproduksi 6 juta ton. Diharapkan kapasitas produksi baja dapat mencapai 12,9 juta ton tahun 2020 dan menjadi 26,1 juta ton tahun 2025. (IS)

Bisnis Kos Bermodal Rp10 Juta Banten, FAKTUAL - PT Prioritas Land Indonesia (PLI) membuka peluang bisnis Indekos dengan modal hanya Rp10 juta sudah memiliki unit di apartemen Majestic Point Serpong (MPS). “Ide untuk mencentuskan konsep tersebut muncul setelah melihat banyaknya masyarakat, khususnya di daerah Tangerang yang ingin memiliki passive income dengan cara membangun tempat indekos, namun terkendala biaya yang cukup mahal, apalagi harga tanah di lokasi yang strategis sekarang sangat tinggi,” kata Presiden Direktur PT PLI Marcellus Chandra di Serpong, Tangerang, kemarin. Padahal, kata Marcell, di sekitar Serpong, banyak masyarakat perantau dari luar daerah, seperti mahasiswa, profesional, pegawai biasa yang mencari tempat tinggal di kontrakan atau indekos. Dengan demikian, banyak orang yang merasa optimis bahwa memiliki rumah kos pasti akan menguntungkan. “Contohnya saja di daerah Apartemen MPS ini banyak sekali kampus dan perkantoran. Itu sudah pasti mahasiwa dan karyawan itu butuh tempat tinggal, karena banyak sekali diantara mereka itu berasal dari luar daerah. Untuk diketahui saja, harga sewa per ruangan untuk kos di daerah Summarecon, tempat MPS ini berada saat ini sebesar Rp2,6 juta per bulan,” ujar dia. Menurutnya, harga Apartemen MPS sekarang mulai dari Rp500 juta, namun dengan modal Rp

10 juta apartemen sudah bisa langsung dimiliki dengan cicilan sekitar Rp20.000 per hari (untuk 2 tahun pertama). Selain itu, pihak developer juga memberikan rental guarantee / jaminan sewa sebesar 9 persen per tahun (selama 2-3 tahun). “Kami juga memberikan gratis pemeliharaan (untuk listrik dan air), gratis interior, dan dikelola secara profesional oleh pengembang. Para pemilik nantinya langsung memperoleh “income” dan dijamin tersewa,” katanya. Sementara Billy Tanutama, general manager Sales dan Marketing menjelaskan, fasilitas yang disediakan bagi para penyewa ini, mulai dari kolam renang, playground, sky park, jogging track, gym, dan basketball court. Sedangkan unit yang tawarkan adalah type studio (semi gross 27 m2), 1 bedroom (semi gross 40 m2), dan 2 bedroom (semi gross 54 m2. Billy mengatakan, pembangunan apartemen MPS saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian yang hampir rampung 85 persen. Lokasi MPS, sambung Billy sangat mudah diakses, hanya 5 menit menuju pintu tol JakartaMerak, dan 15 menit menuju pintu tol JORR Jakarta-Serpong. Dikelilingi beberapa universitas / sekolah ternama, seperti Universitas Pelita Harapan Karawaci, Swiss German University, Jakarta

Nanyang School, Universitas Bina Nusantara, Prasetya Mulya, Stella Maris International School, dan Sekolah Tarakanita. Selain fasilitas pendidikan, apartemen ini juga dikelilingi oleh sejumlah tempat perbelanjaan, diantaranya adalah Lippo Supermall Karawaci, Summarecon Mall Serpong, Mall of Alam Sutera, BSD Square, Teras Kota, BSD Plaza, dan Living World. Terdapat sejumlah rumah sakit, seperti Siloam Hospital Karawaci, Rumah Sakit St. Carolous, Rumah Sakit Awal Bros, Eka Hospital BSD, dan Rumah Sakit Mayapada. Saat ini, juga tengah dibangun Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang keberadannya hanya beberapa ratus meter saja di sebelah MPS. Artinya, kebera daan rumah sakit ini juga akan ikut mendongkrak harga MPS. (IS)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI