SKM FAKTUAL EDISI 424 l 31 JULI - 6 AGUSTUS 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

BENAR BERIMBANG

LAMPUNG NOMINATOR LOMBA DESA REGIONAL SUMATERA HALAMAN

6

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

TULANG BAWANG GENCARKAN PROGRAM UPSUS SIWAB HALAMAN

11

DPMPK TUBABA DALAMI DUGAAN PENYIMPANGAN DD HALAMAN

14

WAY KANAN TPID PENDATANG BARU TERBAIK NASIONAL

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

Cawa Kham Sumpah Amukti Palapa

Hari Pers Nasional dan Resolusi Untuk Pariwisata Indonesia

UCE NASIR

SUATU hari, sepulang sekolah, seorang bocah tampak bergegas menuju rumahnya. Dia membayangkan betapa nikmatnya masakan sang ibu. Setelah mengganti pakainnya, bocah tersebut langsung menuju meja makan. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata masakan yang tersaji terasa hambar, kurang garam.

“Bu kenapa masakan ini hambar”? kata si bocah sambil meninggalkan makanannya di atas meja.

“Kita kehabisan garam dan di warung juga tidak ada. Jadi ibu masak sayur tanpa garam,” kata si ibu.

“Iya nak, garam sedang langka di daerah kita. Kalau pun ada harganya melambung,” kata si ayah menimpali.

“Kok bisa, padahal negara kita dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan bahan baku garam,” kata si bocah.

“Bukan itu persoalannya nak. Menurut berita, petani garam di Madura gagal panen lantaran cuaca,” kata si ayah.

“Apa itu bukan akalan-akalan pihak tertentu agar harga garam naik,” kata si ibu.

“Bisa saja untuk memasukkan garam dari luar negeri alias impor,” kata si bocah.

“Hus, kita tidak boleh berprasangka buruk. Kalau pun harganya naik, masih terjangkau,” kata si ayah.

“Bukan begitu pak. Jika kita mengimpor garam harus melalui perhitungan yang tepat, kita harus betul-betul mempertimbangkan kuota dan masa panen, agar tidak merugikan petani garam yang ada,” kata si ibu yang lulusan SMA jurusan IPS itu.

“Memang betul, kelangkaan dan tingginya harga garam dapat membuat pengrajin ikan asin, telur asin, dan pengusaha yang tergantung dengan garam terancam gulung tikar. Dan untuk mengantispasinya bukan harus melalui impor garam secara besar-besaran,” kata si ibu.

“Justru ini kesempatan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan petani dan perusahaan garam yang ada di negara kita. Dengan selalu memiliki stok garam jika terjadi gangguan alam,” kata si bocah.

“Tidak sesederhana itu anakku. Dan pemerintah juga sudah turun tangan kok. Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan,” kata si ayah.

“Ya, untuk sementara ini kita harus mengamalkan sumpah Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, yakni Amukti Palapa yang artinya tidak makan garam sebelum mampu menyatukan Nusantara,” kata si bocah yang di bangku kelas enam (SD) itu.

“Tidak begitu juga kali. Lantas bagaimana dengan nasib para pengrajin ikan asin, telur asin, pemilik perusahaan yang menggunakan bahan baku garam dan keluarga karyawannya,” kata si ibu.

“Ya bisa mati kelaparan karena tidak memiliki tempat menggantungkan hidup. Itu namanya bukan hambar melainkan pahit,” kata si anak sambil tertawa.

“Memang sayur kurang garam terasa hambar, terlalu banyak garam juga pahit bahkan menyebabkan penyakit,” kata si ayah.

“Kitahanya bisa berharap dan berdoa, persoalan garam ini jangan sampai berlarut-larut, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk seperti munculnya garam palsu alias garam dicampur dengan bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata si ayah pula.

l n l

n l

n

2

PKS usung Mustafa pada Pilgub 2018 mendatang Sebelumnya ada calon lain yang udah pede bakal diusung PKS, tapi ternyata.....

Bentrok dua LSM di Lampung diduga masalah proyek Cari dalangnya.....

Nama Bupati Mesuji kabarnya dicatut oknum tak bertanggungjawab yang meminta setoran proyek Oknum.... apa oknum pak??

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

S

UMBAR akan menjadi host Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Peristiwa ink tentu akan jadi berita gem­b ira, mengingat benefit dan dampak positif yang akan diha­silkan dari iven yang berkategori Meeting Incentive Conference dan Exhibition (MICE) ini.

Namun, HPN bukan sekedar iven MICE biasa, dampak samping yang dihasilkan tidak hanya diasumsikan akan membawa kunjungan 6000 wisatawan (domestik) serta internasio­ nal, dampak terhadap industri perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, dan beberapa indirect effect lainnya akan ikut terangkat pula.

Mari kita telaah. HPN, dengan segmentasi media yang menjadi bagian dari stakeholders pariwisata Akademis-Bisnis-Goverment-Com­ munity dan Media (ABGCM), jelas punya peranan penting, yaitu; “media sebagai driver dari perilaku” (wisata­ wan, investor, pemerintah dan masyarakat). Media sebagai sumber informasi eksternal bagi stakeholders pariwisata, merupakan tools yang memiliki peran besar dalam meng­ ubah atau menciptakan persepsi, positif ataupun negatif, dan bisa pula berperan sebagai penangkal persepsi resiko, bahkan bisa menjadi kontri­ butor persepsi resiko yang merupakan driver perilaku stakeholders pariwi­ sata.

Dari hasil penelitian yang dilaku­ kan Tourism Development Centre Andalas University dan Lenggogeni (2015, 2016, 2017); wisatawan interna­ sional sepakat menyatakan Indonesia darurat sampah, misalnya. Upaya dinas pariwisata kabupaten kota tidak akan cukup hanya dengan mem­berantas sadar bersih wisata untuk wisatawan, sehingga memont ini harus bisa menjadi deklarasi utama dalam HPN yang akan dihadiri Presiden Jokowi nantinya.

Penelitian terkait mengungkapkan bahwa, pro enviromental behavior wisatawan domestik menjadi catatan utama yang harus dituntaskan bersa­ ma. Sebuah media televisi Australia, baru baru ini mengekspos upaya Kemenpar menambah Bali baru, justru mendapat respon negatif oleh para netizen Australia. Indonesia dipersepsikan sebagai negara yang kotor, perilaku masyarakatnya tidak pro lingkungan, minimnya sanitasi air bersih dan lainnya.

Kasus ini adalah salah satu contoh nyata kontemporer terkait peran media terhadap sebuah destinasi.

Memang tidak semudah memba­ likkan telapak tangan, tetapi peranan media menciptakan persepsi positif

Oleh: SARI LENGGOGENI

Direktur Pusat Studi Pariwisata Universitas Andalas & Staf Ahli Pokja Pariwisata Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia

dalam menggerakkan behavior masyarakat agar sadar bersih wisata akan menjadi point penting dalam mem-breakdown program dan aktivitas HPN. Sejatinya ada banyak masalah yang membentang di tengah relasi media dan pariwisata. Terlepas dari itu semua, menurut hemat saya, ada 4 sasaran yang dapat dicapai pada 4 target stakeholders terkait deng­an HPN: 1.Media dan Visitor Media adalah salah satu driver utama peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara yang pro ling­ kungan. Dalam konteks peningkatan jumlah visitor melalui upaya branding dan strategi komunikasi pemasaran media HPN-Melalui media nasional, maka HPN diharapkan mampu menstimulasi pergerakan wisnus pada daerah tujuan wisata di Indo­ nesia Bagian Barat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan ekposure destinasi yang dapat dikategorikan sebagai mass tourism destination, seperti daerah urban destination.

Untuk eksposure destinasi berbasis alam atau heritage, eskpos media diimbangi dengan gerakan proteksi destinasi agar tidak terjadi kehancuran destinasi.

Pemerintah diharuskan untuk tidak hanya fokus pada jumlah kun­jung­an, tetapi melakukan strategi proteksi destinasi agar destinasi bisa berkelan­ jutan. Aktivitas bisa mengarah pada lomba penulisan wisata urban, suistana­ ble tourism pada destinasi alam dan heritage, dan edukasi pembaca untuk wisata minat khusus. Targetnya adalah peningkatan jumlah pergerakan wisnus dengan aspek suistanability.

2. Media dan Government Media sebagai alat identifikasi permasalahan dalam rangka penyempurnaan regulasi pariwisata untuk peningkatan devisa. Melalui HPN, masalah-masalah diatas dapat dijadikan highlight untuk membangun awareness pemerintah dalam meng­ indetifikasi potensi produk hukum yang berorientasi pada peningkatan devisa dan lingkungan.

Sebagai contoh,regulasi proteksi destinasi perlu dipertajam, seperti mengangkat Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta regulasi proteksi destinasi selain yang mengacu pada perilaku buruk wisatawan (skala individual), agar memunculkan kesadaran pro-enviromental beha­ viour wisatawan, disamping proteksi destinasi untuk keberlangsungan budaya dan ekonomi-bisnis. Selain itu kebijakan terkait regulasi yang bersifat pro-ekonomi seperti pajak untuk kapal dengan fungsi ganda akomodasi untuk wisata juga memiliki urgensi terhadap payung hukum.

Melalui aktivitas Focus Group Discus­sion bersama Pemerintah pusat, provinsi, lokal berserta K/L terkait, dua masalah ini juga menjadi topik yang menarik. Tentu sasaran akhir dari point ini adalah indentifikasi produk hukum pariwisata dalam upaya peningkatan devisa di sektor pariwisata dan suistanability tourism.

3. Media dan Investor Industri Media merupakan sarana edukasi investasi pariwisata dan katalisator untuk citra iklim kondusif investasi.

Dalam upaya menarik investor industri pariwisata, HPN diharapkan dapat melakukan aktivitas yang meng-highlight kebijakan ease of doing business, aspek keamanan dan jaminan keberlangsungan bisnis pada investor.

Upaya lain juga dapat dilakukan agar munculnya awareness pada pemerintah dalam upaya memberikan stimulant investasi seperti tax holiday, insentif dan subsidi pada industri pariwisata. Aktivitas dapat juga mengarah pada diskusi forum bisnis dan kepala daerah, dan ekpos profil dan kebjikan investasi. Target akhir adalah, merangsang jumlah investor industri pariwisata Indonesia.

4. Media dan Masyarakat: Terakhir, media adalah driver utama pengubah perilaku masyarakat agar sadar lingkungan pariwisata.

Ini adalah tugas bersama yang dapat diperjuangkan melalui HPN 2018.

Mengubah mindset dan perilaku wisatawan nusantara untuk sadar lingkungan bukanlah hal yang mudah.

Tetapi dengan luas eksposure dan kontinuitas media serta jika memung­ kinkan untuk melahirkan deklarasi bersama yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari puncak HPN. Poin pokoknya, media adalah sum­­ber informasi eksternal yang berperan dalam mengubah persepsi dan perilaku. Untuk itu, melalui HPN 2017 tertumpang harapan besar pari­ wisata Indonesia ke depan, terutama dalam rangka memperbaiki daya saing pariwisata Indonesia.(*)

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Saiful (Kabiro) Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal.

A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

3

Way Kanan TPID Pendatang Baru Terbaik Nasional Bandarlampung, FAKTUAL Kabupaten Way, Kanan, dinobatkan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah pendatang baru terbaik 2016, yang diserahkan langsung Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

“TPID Kabupaten Way Kanan dinobatkan menjadi pemenang pendatang baru terbaik mengingat upayanya yang cukup baik dan beberapa prestasinya untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Arief Hartawan, dalam rilis yang diterima di Bandarlampung, kemarin.

Menurut dia, presiden pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) VIII di Jakarta, baru-baru ini menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2016.

Selain itu, katanya, penghargaan juga diberikan kepada TPID Inovatif.

Pada tahun ini, penghargaan diberikan pula kepada TPID Pendatang Baru Berprestasi, yaitu penghargaan bagi TPID yang baru dibentuk tahun 2015 tetapi sudah secara progresif berperan aktif dalam pengendalian inflasi.

Penerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016 salah satunya diraih TPID Kabu­ pa­ten Way Kanan.

Ia menyebutkan, penyeleng­ garaan Rakornas VIII tahun ini mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Tema tersebut selaras dengan prio­ ritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat

efektivitas pengendalian inflasi.

Presiden RI dalam kesempatan itu kembali mene­ gaskan, pengen­ dalian inflasi sangat penting dalam upa­ ya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pe­ningkatan pertum­ buh­an ekonomi.

Dalam kaitan itu, Pre­ siden menggaris­bawahi bebe­r apa aspek penting dalam

pengendalian inflasi.

Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi dapat segera direspons.

Kedua, penguatan sistem infor­masi pangan perlu konsis­ ten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat.

Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung peng­ elolaan harga, termasuk harga pangan.

Keempat, upaya efisiensi u s a h a perlu te­ r u s diting­ kat­kan

sehingga dapat mem­ perkuat upaya p e n g­e n d a l i a n inflasi.

Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kapasitasnya mewakili Pokjanas TPID, secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi.

Pada akhir 2016, realisasi inflasi indeks harga konsumen tercatat berada pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010 dan berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah sekira 4,01 persen.

Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38 persen (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,01 persen.

Pencapaian penting pengendalian inflasi tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Salah satu sinergitas kebijakan tersebut ialah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524.

TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional.

Ke depan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi akan terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital.

Selain itu, harapannya semakin banyak kabupaten/kota di Lampung yang pengelolaan inflasinya semakin baik sehingga diharapkan inflasi di Provinsi Lampung dapat terus stabil dan terkendali. (RSD)

Pilkada 2018, Lampung Hibahkan Rp360,4 Miliar Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan dana Rp360,4 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lampung 2018.

“Perinciannya, KPU Lampung menerima Rp267,9 miliar dan Bawaslu Lampung Rp92,5 miliar,” kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, kemarin.

Penyerahan dana hibah ini dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan gubernur Lampung bersama Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah.

Ridho meminta setiap tahapan pilkada dan dinamika politik tidak mengganggu kesejahteraan sosial dan proses pembangunan yang berjalan di Lampung.

“Saat ini progres pembangunan di Lampung bergerak sangat cepat, termasuk pertumbuhan daya saing dan indikator pembangunan yang bergerak sangat cepat,” katanya.

Ia berharap tahapan pelaksanaan pilkada tidak akan mengganggu kegiatan yang lain.

Semua pihak harus saling dukung dalam memperlancar pilkada.

Ridho merefleksikan Pilkada 2014 yang dinamikanya sangat luar biasa karena berbarengan dengan tahapan pemilu legislatif.

Namun, kata­ nya, kondisi terse­b ut dapat

sampai tiga kali. Ini tentunya bisa jadi pembelajaran untuk lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia juga meminta anggaran hibah ini jangan menjadi alat yang tidak sehat dalam mem­ p e­n g a ­ ruhi

ber­ lang­ s u n g lancar, efisien, dan tidak meng­ urangi esensi pemilihan.

“Pilkada 2014 sangat luar biasa, bahkan sampai ada pengunduran waktunya

pilkada.

“Pilkada juga diselenggara­ kan di Kabupaten Lampung Utara dan Tanggamus. Karena itu pe­ nyelenggara pilkada diharapkan mengantisipasi

situasi dan potensi yang kemungkinan menjadi catatan buruk di Lampung,” kata dia.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono mengatakan hibah dana pilkada itu sesuai Surat Edaran Mendagri No. 273 tanggal 19 Juni 2017, tentang Pendanaan Pilkada Serentak tahun 2018.

Menurutnya, pada peraturan sebelumnya, pilkada dianggarkan dalam APBD, baru disepakati dan dilakukan NPHD. Namun, kini mekanismenya KPU dan Bawaslu menyampaikan usulan tertulis kepada gubernur, kemudian dibahas bersama TPAD dan penyelenggara pemilu dan disepakati melalui NPHD, baru disampaikan dalam anggaran.

“Mekanisme yang baru ini harus diketahui masyarakat Lampung dan tidak menyalahi aturan,” katanya lagi.

Menurutnya,dana hibah untuk Pilkada Serentak di Lampung itu akan diberikan dalam dua tahap yakni tahun anggaran 2017 dan 2018.

“Saat ini KPU Lampung akan menerima dana hibah Rp44 miliar dan Bawaslu Rp30 miliar, dan sisanya tahun anggaran 2018.

Diharapkan setiap pihak dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” katanya.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017 Lampung Selatan, FAKTUAL - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyatukan dua warga desa yang 65 tahun terpisahkan aliran sungai Way Sekampung, dengan meresmikan jembatan gantung di Dusun Jelujur, Desa Rulungmulya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, kemarin.

“Jembatan gantung sepanjang 144 meter dan lebar 120 cm itu tak hanya menghubungkan Desa Rulungmulya dan Desa Batanghari Ogan, tapi menghubungkan dua kabupaten, Lampung Selatan dan Pesawaran. Bahkan bisa menjadi akses bagi warga Trimurjo, Lampung Tengah,” kata Ridho, di Natar, di lokasi jembatan gantung tersebut.

Menurutnya, pembangunan jembatan itu bermula dari permohonan Indra Jaya, warga Dusun Jelujur melalu akun facebook Gubernur Ridho.

Melalui Gerakan Seribu Jembatan Gantung dari Lampung untuk Indonesia, gubernur bersama Vertical Rescue Indonesia dan Pramuka bahu membahu selama sembilan hari membangun jembatan tersebut.

Menurut Nugroho, Koordinator Gerakan Seribu Jembatan Gantung dari Lampung untuk Indonesia, seluruh dana pembangunan jembatan berasal dari pribadi Ridho dari gaji yang tak pernah diambil selama ini.

Vertical Rescue Indonesia adalah komunitas panjat tebing yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Komunitas ini berpengalaman membangun 27 jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Kalimantan, hingga Papua.

“Ini jembatan ke-28 yang kami bangun dan pertama di Sumatera,” kata Nugroho Ridho meminta masyarakat menjaga dan memelihara jembatan gantung tersebut dengan mematuhi peringatan.

“Meski semi permanen pembagunan harus menggunakan standar sehingga aman digunakan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun jembatan ini secara permanen sehingga aman untuk warga,” katanya.

Kegembiraan warga yang puluhan tahun harus bersusah payah menyeberangi sungai terbesar di Lampung itu diwujudkan dengan menghibahkan tanah.

Bahkan Nonny, warga Desa Relungmulya menghibahkan rumahnya untuk dijadikan akses jalan ke arah jembatan yang dipakai menjadi jalan menuju jembatan gantung.

“Puluhan tahun kami berjuang agar dibangun

4

Ridho Ficardo Resmikan Jembatan Gantung

jembatan gantung. Banyak permohonan disampaikan bahkan sampai ke pusat.

Alhamdulillah Pak Ridho mau membangun jembatan gantung,” kata Imron, sesepuh Dusun Jelujur.

Dari arsip surat permohonan jembatan gantung yang masih dipegang Imron, pada 29 Juli 2002, yang ditujukan kepada bupati Lampung Selatan, masyarakat Desa Rulunghelok yang kini dimekarkan menjadi Desa Rulungmulya, membutuhkan jembatan gantung.

MUI Bandarlampung Dukung Penertiban Ormas Bandarlampung, FAKTUAL - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandarlampung mendukung penertiban organisasi masyarakat (ormas) anti Pancasila, yang dilakukan pemerintah pusat.

“Kami mendukung penertiban ormas yang bertentangan dengan Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara sudah jelas,” kata Ketua MUI Kota Bandarlampung, Suryani M. Nur, kemarin.

Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah dalam penertiban ormas sangat didukung.

MUI Kota Bandarlampung mendukung langkah penertiban dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No: 2 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Ormas.

Mengenai pembubaran HTI, dia mengatakan, dari ajaran dan kajian keagamaan tidak ditemukan penyimpangan.

“Kalau dari ajaran agamanya tidak ada yang menyimpang, namun ideologinya bertentangan dengan dasar negara yakni Pancasila,” kata dia.

Dia mengatakan, dalam konsep bernegara Pancasila menjadi dasar ideologi, hal tersebut sudah menjadi acuan dalam kegiatan berorganisasi di Indonesia.

“Mungkin dari pertimbangan pemerintah bahwa ormas yang menggangap Pancasila tidak benar, berarti tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara sehingga harus ditertibkan,” katanya.

Ia mengharapkan semua pihak dapat menerima ketetapan pemerintah untuk menjaga kestabilan negara, termasuk menahan diri untuk melakukan tindakan yang merugikan pribadi maupun organisasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengimbau warga jangan mengikuti organisasi masyarakat (ormas) yang dilarang pemerintah.

“Saya minta warga untuk tidak ikut ormas yang telah dilarang oleh pemerintah, meskipun secara rahasia mengikuti ormas itu pasti akan ketahuan,” kata dia.

Ia mengatakan, larangan ini untuk semua warga Kota Bandarlampung dari seluruh latar belakang pekerjaan.

Terlebih itu dari Aparatur Sipil Negera (ASN), pihaknya sangat melarang mengikuti ormas yang dilarang pemerintah. (AGA)

Surat itu, menyebutkan selama 52 tahun masyarakat menggunakan perayu dayung untuk menyeberang.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhlas, KH Miftahul Huda, yang sejak kecil tinggal di Rulungmulya dan melintasi sungai untuk bejalar ke Gayabaru, Lampung Tengah, mengatakan kehadiran jembatan tidak lagi harus membuat warga berputar 30 km atau satu jam perjalanan lewat Tegineneng jika ingin ke Metro.

“Sungai ini bisa dilewati kalau musim

kemarau, di musim penghujan harus pakai getek,” katanya.

Menurutnya, hubungan kedua desa yang terpisah Way Sekampung ini terbina sejak puluhan tahun. Kedua warga desa ini melintasi sungai untuk bertani, berkebun, dan sekolah.

“Banyak juga yang menyeberang untuk jual beli hasil bumi, seperti cokelat, padi, jeruk, durian, dan duku. Jembatan ini bakal membuat geliat ekonomi meningkat,” kata Miftahul Huda.

(AMAR)

Sektor Pendidikan, Pemprov Lampung Kucurkan Puluhan Miliar Rupiah Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung mengge­ lontorkan anggaran puluh­ an miliar rupiah untuk sektor pendidikan di daerah tersebut.

“Anggaran itu di antara­ nya untuk pembangunan kelas baru dan renovasi gedung SMA/SMK serta bantuan operasional sekolah,” kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficar­ do, pada pertemuan deng­ an guru SMA/SMK seLampung, di Ban­dar­lam­pung, kemarin.

Menurut dia, anggaran Rp11,2 miliar, yakni Rp9,2 miliar untuk pembangunan kelas baru di SMK Negeri 9 Bandarlampung, dan Rp2 miliar untuk renovasi gedung SMA Negeri 1 Bandarlampung.

Kemudian dana bantuan operasional sekolah SMA Rp39,1 miliar dan SMK Rp36,2 miliar.

Dia mengucapkan selamat datang kepada para guru yang hadir, mengingat pertemuan tersebut adalah pertama antara guru-guru SMA/SMK dengan Gubernur Lampung sejak SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak dan ibu guru semua menjadi bagian keluarga besar pemprov tidak perlu sungkan-sungkan, apapun yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan di Lampung akan kami berikan,” katanya.

Dia mengatakan, hakikat pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya.

“Inilah tugas utama guru sebagai ujung tombak dan garda terdepan keberhasilan pendidikan di Indonesia, begitu juga di Provinsi Lampung,” katanya.

Demi memajukan pendidikan yang berkualitas di Lampung, ia meminta para guru untuk tidak sungkan menyampaikan semua permasalahan ataupun kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pendidikan di daerah ini.

Ridho juga memaparkan tiga program strategis Provinsi Lampung dan proyeksi pembangunan Kota Bandar lampung menjadi kota Metropolitan.

Dia meminta Dinas Pendidikan segera mengembalikan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

“Perintah saya pertama kali pada kepala dinas adalah untuk segera mengembalikan kualitas pendidikan dan menghidupkan kembali sekolah swasta,” katanya. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

BANDARLAMPUNG

5

SMAN 2 Kalianda Dapat Bantuan Kantor Baru

Lampung Selatan, FAKTUAL – Kalangan pendidik (dewan guru) dan staf SMAN 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan patut bangga.

Betapa tidak, guna meningkatkan motivasi menjalankan tugas, sekolah tersebut mendapat bantuan ruang kantor baru berlantai dua dari pemerintah pusat.

Kepala SMA N 2 Kalianda Lampung, Ny. Emidarti, M.Pd. mengatakan, pihaknya bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, mengingat sejak tahun 1986 sekolah itu belum pernah direhabilitasi. ”Sebelumnya kami khawatir dengan kondisi kantor sekolah. Selain telah berumur juga berada dekat jalan raya, kami takut sewaktuwaktu runtuh dan ada pencurian di sekolah kami,” katanya kepada Biro Faktualmedia, di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, saat ini pembangunan ruang kantor baru tersebut sedang berjalan dan tahap pembongkaran gedung lama. ”Semoga pembangunan berjalan lancar.

Dan terima kasih saya ucapkan kepada instansi

pemerintah/ Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung yang telah memberikan bantuan terhadap sekolah kami, semoga adanya ruang kantor baru dapat meningkatkan kenyamanan para dewan guru dalam mengabdikan diri,” kata dia.

Menurut wanita berhijab tersebut, targetnya seluruh siswa dapat menoreh prestasi serta memprioritaskan proses belajar dan mengajar optimal.

Selain itu, bagi siswa yang memiliki bakat yang menarik, pihak sekolah akan mengko­ munikasikan hal tersebut kepada orangtua siswa. Sehingga antara orangtua dan pihak sekolah terjalin hubungan baik dengan tujuan keberhasilan anakdidik. ”Orangtua siswa di sekolah sini sangat loyal untuk kepentingan anaknya. Itu tidak terlepas dari komunikasi yang intens terjalin selama ini,” kata wanita yang dikenal ramah itu.

Bantuan tersebut meliputi, kantor Tata Usaha, ruang fisika, ruang multi media, aula kecil, dan ruang pertemuan. (SYAI)

Bupati Lampung Selatan Siap Tambah PAUD Lampung Selatan, FAKTUAL - Bupati Lampung Selatan. H. Zainudin Hasan berjanji menambah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Kalianda dan Keca­ matan Penengahan.

“Untuk di Kecamatan Kalianda akan kami tambah satu PAUD, se­ dangkan di Penengahan dua PAUD,” katanya, kemarin.

“Dalam sebuah ekosistem pen­ didik­an mari kita bersama-sama tumbuhkan budi pekerti luhur dan karakter yang kuat pada anak-anak melalui pembiasaan dan keteladan­ an, mari kita tumbuhkembangkan anak-anak kita yang cerdas, ceria dan berakhlak mulia untuk Indonesia di tahun 2045 mendatang, di mana Kabupaten Lapung Selatan sudah tercapai semua dusun dari 256 desa dan kelurahan sudah ada PAUD. Tapi memang saat ini masih ada tiga desa yang belum ada PAUD,” katanya, pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Kepala Bidang PAUD dan Diknas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mewakili Kepala Dinas, Anas Ansori, mengatakan, pendidikan karakter akan berhasil jika terjadi sinergi antara keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Kegiatan itui juga didukung ketua Himpaudi, organisasi antara Kartini, S.Pd, Ketua IGTK Lampung Selatan dan pihak-pihak sponsor.

HAN sudah direncanakan 1 bulan sebelumnya, rencana awal sebelum Ramadhan tapi tidak sempat dan tanggal pelaksanaan pada 25 Juli 2017 yang disepakati, di Lapangan Cipta Karya, Kecamatan Kalianda.

Peringatan HAN tersebut yang dihadiri 17 kecamatan di antaranya, anak PAUD tiga kecamatan dan organisasi mitra, serta seluruh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Hari Anak Nasional tersebut khususnya

Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan dan Bunda PAUD Kabupaten Lampung Selatan, Ny. Jasmin Saharas Zainudin Hasan antusias terhadap anak-anak PAUD. “Bupati dan istri sayang terhadap anak-anak PAUD dan tendik-tendik yang ada,” kata Anas.

Cetusan dari hati nurani guru-guru / tendik PAUD Kabupaten Lampung Selatan, bangga kepada Bunda PAUD, Ny. Jasmin Saharas Zainudin Hasan dan Bupati Lampung Selatan H. Zainudin Hasan “Alhamdulillah kita wajib bersyukur karena mempunyai Bunda PAUD yang mempunyai hati yang baik dan mulia, beliau selalu memperhatikan kepada guru-guru yang kurang mampu se- Kabupaten Lampung Selatan yang setiap tahunnya selalu membagikan infaqnya dan memberi motivasi kepada para pendidik dan tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD yang slalu mem­ perhatikan rakyat yang kurang mampu khususnya bagi para guru /pendidik yang selama ini belum pernah kami alami atas kebaikan belia,” kata Syamsiah.

(SYAI)

SAM Negeri 1 Penengahan Siap Tingkat Kualitas Lampung Selatan, FAKTUAL - Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Penengahan, Lampung Selatan, Drs. Hariri yang belum lamai menjabat dan dipercaya memimpin sekolah setempat, berjanji akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di sekolah itu.

Menurut dia, kemarin, pihaknya akan menerapkan beberapa strategi-strategi, : (1) Menjadikan Sekolah sebagai rumah kedua bagi guru, (2). Menjadikan sekolah sebagai taman-taman yang indah dan menyenangkan bagi siswa-siswi, (3). Menjadikan sekolah sehat, (4). Menyediakan keringanan biaya bagi siswa yang berprestasi dan yang tidak mampu, (5).

Membentuk kelas unggulan, (6). Menggiatkan ekstrakurikuler, (7). Tertib administrasi, (8).

Menegakkan tata tertib.

Baginya, amanah bupati dan kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan merupakan tanggung jawab yang mesti diisi dengan kesuksesan pendidikan, baik yang berkaitan dengan ilmu umum maupun yang bersifat pendidikan mental spritual, tuturnya.

Dia mengatakan, keberadaan SMA N 1 Penengahan yang lokasinya berada di Desa Klaten Kecamatan, Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan cermin pendidikan di wilayah tersebut.

“Semoga saja semua pihak memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan pendi­ dikan di sekolah setempat, baik dari unsur pihak komite, walimurid, lingkungan sekolah

dan pemerintah daerah.”

Untuk menjadikan SMA N 1 Penengahan se­ba­gai sekolah yang terus mengukir prestasi di tingkat Sumbar, bahkan di tingkat nasional, perlu kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, temasuk memantapkan keyakinan dan kesungguhan anak didik untuk mendalami semua ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, kata dia. (SYAI)

SD Negeri 1 Kalianda Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Lamsel Lampung Selatan, FAKTUAL - Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar.

“Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( UU No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1),” kata Kepala SDN 1 Kalianda, Lampung Selatan, Lampung Rifa’i, S.Pd., kemarin.

Menurutnya, inti dari pendidikan inklusi adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan ini meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi diantaranya Melaksanakan Permendiknas No. 70 tahun 2009, Berdasarkan UUD 1945. “Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan,” serta Rasa peduli terhadap anak yang tidak tersentuh pendidikan.

Selain siswa reguler SDN 1 Kalianda menerima siswa / anak berkebutuhan khusus (ABK), adapun siswa yang ada di SDN 1 Kalianda diantaranya adalah : Tuna netra, tuna rungu, wicara, tuna grahita, autis, lambat belajar dan kesulitan belajar.

Alhamdulillah sebagian besar sekitar 80% para guru telah mendapatkan pelatihan untuk menangani siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Harapan siswa guru dan komite pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi bahkan pusat lebih perduli lagi, baik terhadap siswa maupun PTK (Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SDN 1 Kalianda.

“Kami yakin di masa kepemimpinan Bapak Bupati Dr. Zainuddin Hasan, M.Hum dan Bapak kepala Dinas Pendidikan (Bpk. Drs. Anas Ansori, M.Si) pendidikan di Lampung Selatan bertambah maju,” ujarnya. (SYAI)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Lampung Nominator Lomba Desa Regional Sumatera

Pesawaran, FAKTUAL- Mendorong laju pembangunan hingga ke pelosok merupakan salah satu komitmen yang terus digarap Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.pada 2016, Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran berhasil meraih juara 1 Lomba Desa tingkat Regional I Wilayah Sumatera dan tahun ini kembali lagi Lampung menjadi nominator dalam Lomba Desa tingkat Regional I Wilayah Sumatera.

Ketua Tim Panitia Lomba Desa Tingkat

Regional I Wilayah Sumatera Dervi Diana meng­atakan pihaknya sangat mengapresiasi kerja keras jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran dalam mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat regional I wilayah sumatera.

Diketahui, sebelumnya Desa Hanura Kabu­ paten Pesawaran berhasil meraih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Regional I Wilayah Sumatera tahun 2016. Tahun ini Provinsi Lampung diwakili

Desa Gunungrejo Kacamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran berhasil lolos dan masuk dalam 5 besar dalam Lomba Desa Tingkat Regional I Wilayah Sumatera tahun 2017.

“Terimakasih dan apresiasi terhadap jajaran pemerintah Provinsi Lampung yang telah berjuang keras dalam mengikuti perlombaan desa dan kelurahan. Gunungrejo merupakan desa yang telah lolos dan masuk dalam 5 besar di regional I wilayah Sumatera, yakni Lampung,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,” Jelasnya dalam acara penilaian lomba desa tingkat regional I wilayah Sumatera di Desa Gunungrejo, Kecamatan. Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Jumat (28/7).

Dervi berharap lomba ini dapat mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk mengenali, mengoptimalkan dan mengevaluasi potensi yang ada, serta usaha dan pelaksanaan pembang­ unan yang dilaksanakan desa atas dasar kekuatan dan tekad sendiri. “Perlombaan ini sebagai apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas prestasi yang dicapai,” katanya.

Sementara Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerin­ tahan Hukum dan Politik Theresia Sormin menjelaskan salah satu program kerja Pemerintah Provinsi Lampung ialah dengan menitikberatkan pembangunan masyarakat pedesaan. Sehingga hal ini akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Lampung.

Pihaknya berharap Desa Gunungrejo mampu mendapat nilai yang tinggi dalam lomba desa tingkat regional I wilayah Sumatera sehingga menjadi tolak ukur untuk menjadi lebih baik dalam memajukan dan memberdayakan desa menuju pembangunan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengungkapkan apresiasi atas dukungan yang diberikan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Desa Gunungrejo dalam mengikuti Lomba Desa Tingkat Regional I Wilayah Sumatera.

“Terimakasih kepada gubernur Lampung karena telah diberikan kepercayaan untuk mewakili Provinsi Lampung, semua ini juga tak lepas dari keinginan masyarakat gunung rejo dalam berkeinginan mencapai masyarakat yang maju dan sejahtera,” kata Dendi. (RIN)

Empat Kecamatan di Pesawaran Rawan Malaria Pesawaran, FAKTUAL - Empat Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung, masih menjadi daerah paling berpotensi besar untuk insiden penyakit malaria, kata Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat Kesuma Dewangsa, saat membuka acara pertemuan koordinasi dalam rangka upaya eliminasi malaria, di aula pemkab.

“Untuk di Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Telukpandan, Padangcermin, Margapunduh, dan Punduhpedada. Selama tiga tahun terakhir masih terjadi peningkatan insidens penyakit tersebut di empat Kecamatan tersebut, hal ini menggambarkan masih besarnya masalah penyakit tersebut di Kabupaten Pesawaran,” kata dia, kemarin.

Menurut dia, penyakit malaria merupakan penyakit yang menjadi perhatian masyarakat dunia melalui komitmen global yang telah disepakati dalam sidang World Health Award ke-60 tanggal 23 Mei 2007 di Jenewa, yang menyatakan setiap negara perlu memberikan dukungan dalam upaya pemberantasan malaria.

“Melalui Menteri Kesehatan telah menetapkan kebijakan dengan Kepmenkes Nomor 293/ MENKES/SK/IV/2009 tentang eliminasi malaria.

Demikian pula Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 443.41/465/SJ yang ditujukan pada seluruh gubernur dan bupati/walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia,” katanya.

“Salah satu poinnya berisi tentang perlunya mengkoordinasikan kegiatan program malaria dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, TNI dan Polri,” katanya.

Mengingat kompleksnya penyebab masalah malaria yang terjadi di masyarakat bukanlah

semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk memberantasnya, akan tetapi semua lapisan masyarakat termasuk didalamnya unsur TNI dan Polri, kata dia, Dia mengatakan, besarnya masalah penyakit malaria juga disebabkan karena terdapatnya daerah yang berpotensi menjadi tempat perindukan vektor malaria, baik tempat perindukan vektor malaria yang terbentuk secara alami seperti lagun dan rawa.

“Ditambah lagi tempat perindukan vektor yang terbentuk karena aktifitas manusia (man made breeding places) seperti tambak terlantar, selokan, sawah dengan aliran irigasi yang ada di sepanjang pantai,” ujarnya.

Dia berharap, dengan diselenggarakannya Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Eliminasi Malaria di Kabupaten Pesawaran. Dengan melibatkan lintas sektor terkait diharapkan dapat diperoleh rumusan yang jelas tentang besaran masalah malaria di Kabupaten Pesawaran.

“Kalau sudah dirumuskan, kita bisa melanjutkan dengan merencanakan kegiatan

dan anggaran pendanaan masing-masing satuan kerja dan sektor terkait, khususnya dalam upaya mengendalikan vektor malaria secara terpadu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran,” katanya.

“Sejak terbentuknya Kabupaten Pesawaran tahun 2007 dan beberapa periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Pesawaran telah berupaya menganggarkan pendanaan kegiatan upaya Pemberantasan Malaria melalui beberapa OPD walaupun masih dalam jumlah yang sangat terbatas, tetapi secara terus menerus kegiatan yang beroriantasi penanggulangan penyakit malaria terus kami lakukan,” tuturnya.

Guna memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan kependudukan sesuai dengan visi misi dan arahan bupati, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) setempat mengintensipkan pelayanan jemput bola di setiap desa terpencil yang jauh dari jangkauan transportasi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Menurut Kepala Disdukcapil Pesawaran Ketut Pastayasa, Pihak nya saat ini langsung turun ke­ba­wah dan sedang melakukan pelayanan pembuatan KTP Elektronik dan pembuatan Kartu Keluarga (KK) terutama bagi desa yang jauh dari jangkauan transportasi dan cakupan pelayan yang masih di bawah 80 persen.

“Sesuai dengan perintah dan arahan pak bupati, kami hari ini jemput bola turun langsung kebawah untuk melakukan pelayanan adminis­ tra­si kependudukan kepada masyarakat yang desa jauh dari jangkauan transportasi,” katanya, Dia mengatakan, pelayanan jemput bola tersebut sudah sering dilakukan Disdukcapil di 11 kecamatan yang ada, tujuannya memak­ simal pelayanan terhadap masyarakat yang belum mempunyai atau mau memperbaharui identitas, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga maupun akte kelahiran.

“Pelayanan jemput bola sudah sering kami lakukan juga, di beberapa desa terpencil, seperti Desa Pahawang, Desa Legundi, Tanjung putus dan desa-desa lain nya yang ada di 11 kecamatan, Minggu ini, 25-26 kami turun di Desa Pagarjaya, Desa Bangunrejo dan Desa Sukamaju, Kecamatan Punduhpedada, dengan di dampingi kepala desa masing-masing,” kata dia.

Sementara itu Kepala Desa Pagarjjaya, Keca­ matan Punduh Pidada Jami’an, dengan adanya Dinas Kependudukan dan Catatan sipil turun langsung ke desanya, dia mewakili masyarakat setempat sangat terbantu sekali dalam pembuatan administrasi kependudukan, karena di akui nya selama ini warga setempat kesulitan ketika akan membuat kelengkapan administrasi, selain terkendala oleh transportasi jarak nya sangat jauh, serta memakan waktu. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

7

ADVERTORIAL

DPRD Pringsewu Sahkan Dua Ranperda dan Satu Raperda gung-jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 pada penyampaiannya menyimpulkan bahwa secara umum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.”Pada umumnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen APBD tahun 2016 telah sesuai dengan target yang ditetap­ kan,”jelasnya.

Berdasarkan kesimpulan itu, Pansus berpen­ dapat bahwa penetapan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2016 dengan sisa lebih perhi­tungan anggaran sebesar Rp.34,3 miliyar.”Hal itu dapat disetujui dan ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Pring­sewu,”papar nya.

PRINGSEWU, Faktual - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menggelar rapat Paripurna tentang pengesahan 2 (dua) Ranperda dan penyampaian satu Raperda, berlangsung Selasa (25/7) di Gedung DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu H.Ilyasa didampingi dua wakil ketua yakni Sagang Nainggolan dan Stiyono, Sekretaris DPRD Budi Heriyanto dan sekitar32 anggota DPRD. Dihadiri juga Bupati Pringsewu H.Sujadi dan Wakil Bupati H.Fauzi, Sekdakab Budiman serta jajaran muspida, para Kepala OPD dan elemen masyarakat Pringsewu.

Ketua DPRD Pringsewu H. Ilyasa saat me­­mimpin paripurna mengatakan, bahwa dua (2) Ranperda Kabupaten yang akan disahkan.”Yakni, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan Raperda tentang kedudukan proto­ koler, hak keuangan dan administratif pim­ pinan dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu,”terangnya.

Menurutnya kedua Raperda tersebut telah dibahas oleh masing-masing Pansus DPRD Kabupaten Pringsewu dengan menghadirkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pringsewu terkait.

Selanjutnya Ketua DPRD Pringsewu mem­ persilahkan kepada Anton Subagio selaku juru bicara panitia khusus DPDR pembahasan Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD 2016 untuk menyampaikan­nya. “Maka hasil penyampaian itu disetujui oleh seluruh anggota DPRD setempat,”kata Ilyasa.

Lalu berlanjut dengan laporan hasil pem­ bahasan Pansus pembahasan Raperda kedu­ dukan protokoler, hak keuangan dan adminis­

tratif pimpinan dan ang­gota DPRD Pring­­sewu. ”Laporan itupun disetujui bersa­ma,” ujarnya.

Kemudian Ketua DPRD H.Ilyasa memper­ si­lahkan kepada Sekre­ taris DPRD Pringsewu Budi Heriyanto untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan 2 (dua) Raperda Kabupa­ ten Pringsewu dan berita acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati Pringsewu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Dilanjut penanda tanganan bersama oleh Ketua DPRD Pringsewu H. Ilyasa dan Bupati Pringsewu H.Sujadi.

H.Ilyasa melanjutkan pada sidang pari­ purna kedua yakni penyampaian penjelasan Bupati Pringsewu tentang Raperda bangunan gedung dan pemandangan umum fraksifraksi DPRD. Dimana pada 3 Juli 2017 lalu Bupati Pring­ sewu telah menyampaikan surat perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut.”Kepada Bupati Pringsewu H.Sujadi agar dapat membacakan penjelasan Rancangan peraturan daerah tersebut,”kata Ilyasa.

Dilanjut dengan pemandangan umum fraksi-fraksi melalui jubir masing-masing, diawali fraksi PDI-Perjuangan, fraksi Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Gerindra, Demokrat Kebangkitan Nasional dan fraksi Keadilan Pembangunan Indonesia (KPI).

Sementara itu Anton Subagio selaku Jubir Pansus DPRD pembahasan Raperda pertang­

Namun lanjutnya, demi peningkatan kinerja pemerintah daerah, dan target mempertahankan WTP tahun kedepan, maka Pansus memberikan beberapa catatan dan rekomendasi agar Bupati Pringsewu dapat menindak lanjutinya.”Dengan harapan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pringsewu menuju Pringsewu Berdaya Saing Harmonis dan Sejahtera,”harap Anton Subagio.

Sementara Pansus merekomendasikan kepada Bupati Pringsewu diantaranya agar memerintahkan kepada seluruh OPD agar lebih cermat dalam menyusun anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan perundan-udangan yang berlaku, baik dalam belanja maupun dalam memberikan tunjangan.

Agar pemberian dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Lebih optimal dalam pengawasan pemberian honorarium kegiatan.

Juga diharapkan lebih jeli mencermati peme­ nang tender yang ada temuan audit BPK-RI Perwakilan Lampung. “Serta memberikan tindakan tegas berupa blacklis terhadap rekanan yang dua kali berturut mendapat

temuan dari hasil audit BPK-RU Perwakilan Lampung,”paparnya.

Disamping itu kepada Sekretaris Daerah Pringsewu agar lebih optimal dalam pengawasan pemberian honorarium kegiatan dan mengintruksikan kepada Kepala bagian bina kesejahteraan rakyat dan kepala humas dan protokol agar lebih cermat dalam memverikasi terhadap ormas-ormas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Anton menambahkan, terkait target penda­ patan APBD tahun 2016 sebesar Rp, 1 . 2 2 5 . 4 2 6 . 6 5 9 . 5 3 9 t e re a l i s a s i Rp.1.122.575.427.631 atau sebesar 91,61 persen, maka diminta Pemda melalui OPD Leading sektor agar sungguh-sungguh mengoptimalkan sumber PAD melalui ekstensifikasi, intenspesifikasi dan pembenahan data base serta penataan usahaan agar tidak terjadi kebocoran.

Juga terkait target belanja daerah pada APBD tahun 2016 sebesar Rp.1.325.470.528.028 terealisasi Rp.1.188.366.264 atau sebesar 98,66 persen.”Maka agar pemerintah daerah melakukan evaluasi perencanaan, implementasi dan pengawasan agar anggaran yang dimaksud terserap mencapai 100 persen,”harap Anton Subagio.

Sedang Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan pengesahan kedua Perda tersebut merupakan salah satu bukti keharmonisan serta kerjasama yang baik dan saling sinergi antara eksekutif dan legislatif, yang kesemuanya demi kemajuan pembang­ unan Kabupaten Pringsewu.

Terkait Ranperda tentang Pertanggungja­ waban Pelaksanaan APBD 2016, telah diatur dalam PP 58/2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri No.13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59/2007, No.21/2011, serta No.11/2017.

Dengan berpedoman pada Permendagri tersebut, pemerintah daerah menyusun meka­nisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang telah disahkan bersama pada hari ini.

Kemudian, terkait Ranperda Tentang Kedu­dukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, bupati menegaskan Pemkab Pringsewu menyambut baik atas ranperda prakarsa DPRD tersebut. “Dengan disahkannya kedua perda tersebut, kita berharap dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu,”harap Sujadi.(ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Pringsewu

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

8

Dua Ranperda Pringsewu Disahkan Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Pringsewu, bersama DPRD setempat mensahkan dua Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Kedua Perda tersebut tentang Pertanggungjawab­an Pelaksanaan APBD 2016 dan tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, melalui rapat paripurna di gedung DPRD setempat.

Bupati Pringsewu, H.Sujadi mengatakan, pengesahan kedua perda tersebut merupakan

bukti keharmonisan serta kerjasama yang baik dan saling sinergi antara eksekutif dan legislatif, yang kesemuanya demi kemajuan pembangunan.

“Terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, telah diatur dalam PP 58/2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri No.13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59/2007, No.21/2011, serta No.11/2017. Dengan berpedo­ man pada Permendagri tersebut, pemerintah daerah menyusun mekanisme dan prosedur

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang kita sahkan bersama pada hari ini,” katanya.

Kemudian, terkait Ranperda tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, menurutnya, Pemkab Pringsewu menyambut baik atas ranperda prakarsa DPRD tersebut. “Dengan disahkannya kedua perda tersebut, kita berharap dapat membawa kemajuan dan kemasalahatan bagi

seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu,” katanya.

Selain pengesahan dua ranperda, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Ranperda tentang Bangunan Gedung, serta penyampaian pemandangan umum fraksifraksi DPRD Kabupaten Pringsewu atas ranperda yang telah disampaikan pemerintah kabupaten.

Serta jawaban bupati Pringsewu dalam menang­ gapi pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas ranperda tersebut. (PRI)

Antisipasi Oknum Wartawan dan LSM, PWI Pringsewu Gelar Dialog melakukan kesalahan. “Jika kita menjalankan dan mengelola dana tersebut dengan tepat dan benar, maka jangan takut menghadapi oknum wartawan dan LSM,” katanya.

Sementara itu Ketua Apdesi Kabupaten Pringsewu Ridwan memberi apresiasi kepada jajaran wartawan yang tergabung di PWI, semoga pencerahan dan wawasan yang telah diberikan dapat dijadikan pedoman menghadapi oknum wartawan dan LSM. “Kami mohon para kepala pekon dan perangkatnya, ke depan juga diberikan pencerahan,”ujarnya.

Ridwan menuturkan, pihaknya juga siap terus kerja sama dan bermitra dengan PWI terkait pemberian ilmu dan materi tentang pembelajaran jurnalistik kepada aparat pekon.

“Mohon kepada kepala pekon dan perangkat­ nya terus diberikan pembekalan ilmu,” ujarnya.

Kepala BPMP Kabupaten Pringsewu, Malian Ayub juga memberi apresiasi kepada Apdesi dan PWI Pringsewu yang siap menyatukan persepsi dan visi-misi demi kemajuan pembangunan di Kabupaten

Pringsewu, FAKTUAL - Sebagai upaya menyatukan persepsi dan visi serta misi sehingga tercipta pembangunan lebih baik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pringsewu menggelar dialog dengan pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) kabupaten setempat yang dikemas dalam Bincang Jumat, di Vila Novi Kecamatan Sukoharjo, kemarin.

Ketua PWI Kabupaten Pringsewu Budi Karyadi menuturkan, program Bincang Jumat tersebut sebenarnya sudah lama digagas dan disodorkan pada pihak terkait. “Ya, mungkin karena berbagai kesibukan dari berbagai pihak. Alhamdulillah tahun 2017 bisa terlaksanan,” ujarnya.

Menurut dia, dialog digelar untuk menja­ wab munculnya berbagai keluhan dari para kepala pekon (desa) yang resah terhadap

oknum wartawan dan LSM yang datang ke pekon bukan untuk mencari data, terkait cairnya Dana Desa dan Anggaran Dana Pekon (DD/ADP), melainkan meminta uang atau imbalan dengan cara menakut-nakuti dengan membawa data yang tidak akurat.

“Kami mengambil langkah untuk kumpul dan berdiskusi dengan jajaran Apdesi, mencari akar permasalahan.

Intinya kami dari jajaran PWI ingin mem­ berikan pencerahan dan trik bagaimana menghadapi oknum wartawan dan LSM yang dinilai meresahkan,” katanya.

Di samping itu, PWI Pringsewu juga siap memberikan pencerahan kepada seluruh kepala pekon dan perangkatnya se-Kabupaten Pringsewu sekira 126 pekon secara bertahap.

Dia menghimbau, kepala pekon dalam pengelolaan ADP dan DD sesuai aturan yang ada dan jangan sampai menyimpang atau

Pringsewu. “Teruskan mitra kerja tersebut demi kebaikan bersama,” ujar dia. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

9

Wabub Lamtim Buka Rakor Forum Komunikasi Dukcapil

LampungTimur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lam­pung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Subadri membuka Rakor Forum Komunikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Sukadana, kemarin.

Rakor yang mengusung tema “Melalui Rakor Forum Komunikasi Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kita Tingkatkan Sinergitas Pencapaian Target Program Kerja dalam Rangka Percepatan Pelayanan KTP-Elektronik, Kartu Keluarga dan Akte Pencatatan Sipil Pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Lampung” tersebut dihadiri seluruh kepala Dinas Dukcapil dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pesawaran,

Ketua Komnas Perlindungan Anak Kunjungi Lamtim Lampung Timur, FAKTUAL - Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait didampingi Ketua Perlindungan Anak (LPA) Bandar Lampung, Arie Yanto Wertha menyambangi Polres Lampung Timur (Lamtim) serta diterima langsung Waka Polres Lampung Timur, Kompol Rahmadi Hasbi dan Kanit PPA, Bripka Hendra Abdurrahman di Ruang Kerja Kapolres Lampung Timur, Sukadana, baru-baru ini..

Menurut Aris Merdeka Sirait atau akrab dipanggil Aris, kedatangannya ke Polres Lampung Timur adalah untuk melakukan koordinasi dengan Polres Lampung Timur terhadap laporan bupati Lampung Timur tentang aksi demo yang mempersoalkan status anak adopsi bupati Lampung Timur, di mana telah menyebabkan dampak buruk terhadap anak dimaksud.

“Kami melihatnya bahwa yang dilakukan itu (demontrasi) merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Karena undang undang perlindungan anak itu jelas melarang untuk melakukan ekspose kepada anak anak yang menjadi objek masalah,” tutur Aris.

“Dan kami melihat atau Komnas Perlindungan Anak melihat, ini merupakan tindak pidana. Oleh karena itu kita menguatkan hadirnya saya disini, setelah Ibu Bupati melaporkan itu, bahwa terjadi demonstrasi yang bisa berdampak pada anaknya, bisa menjadi trauma dan sebagainya,” kata dia..

“Oleh karena itu saya datang kesini, untuk mengkoordinasikan laporan Ibu Bupati Lampung Timur kepada Polres di Lampung Timur untuk memberikan penguatan bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kalau unsur pidananya terpenuhi, maka ini harus dilanjutkan.”

“Ini kita tentu seide sepikiran antara Polres Lampung Timur dengan Komnas Perlindungan Anak untuk menempatkan ini sebagai tindak pidana yang harus ditindak.”

“Jadi kami sudah berkoordinasi, mudah mudahan apa yang kami support nanti ini menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak melakukan tindakan tindakan eksploitasi anak anak.”

“Karena ini bagi saya adalah merupakan kejahatan terhadap anak, atau kekerasan terhadap anak,” kata Aris Merdeka Sirait kepada seluruh yang hadir.

Pada kesempatan itu hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sahrul Syah , Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Farida Norma, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Antoni Siaga Putera, Kepala Bagian Hukum Setdakab, Sudarli dan Kepala Bagian Humas Setdakab, Mujianto.

(IRI)

Ketut Partayase yang juga selaku ketua forum menyampaikan, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat ini merupakan potret pelayanan suatu kabupaten/ kota dalam terhadap masyarakatnya.

“Kita sadar, pelayanan administrasi kepen­ dudukan ini adalah merupakan potret daripada bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dalam rangka pelayan publik yang tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Ketut.

“Rakor kali ini yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur oleh seluruh Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Lampung adalah dalam rangka menyatukan persepsi. Sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal KTP Elektronik, akta kelahiran dan semua yang diatur undang undang bisa kita samakan antarkabupaten/ kota se -rovinsi Lampung.”

“Mudah mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, sesuai harapan masyarakat, dan juga harapan masyarakat se Provinsi Lampung tentunya,” kata Zaiful Bokhari.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh yang dalam kapasitasnya mewakili gubernur Lampung, mengimbau agar masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik untuk segera melakukan perekaman sehingga dapat diketahui penyebab terkendalanya selama ini.

“Jadi di forum inilah untuk mengetahui berapa prosentase yang didapatkan, kemudian kendala kendala apa yang ada juga,” tutur Saefulloh.

Ketika disinggung terkait ketersediaan blanko di Provinsi Lampung, Kadis Dukcapil Provinsi Lampung tersebut menjelaskan, “untuk sementara ini, memang blanko ada keterbatasan, tapi Insya Allah dalam tahun 2017 ini, sesuai informasi dari pusat, pada bulan Oktober nanti bagi yang sudah PRR atau Print Ready Record akan dapat dipenuhi,” jelasnya.

Saefulloh menjelaskan, berkaitan dengan adanya KTP Elektronik yang masa berlakunya telah habis sehingga berdampak pada kendala dalam pengurusan dokumen perbankan dan sebagainya, agar dapat segera melaporkannya kepada ombudsman atau langsung kepada Dirjen Dukcapil ataupun kepada Dinas Dukcapil.

(IRI)

Bupati Lampung Timur Sambut Gowes Pesona Nusantara

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur, Chusnunia dengan didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahrga, Merah Juansyah melakukan prosesi pengambilan air dan tanah di Taman Purbakala Punggung Raharjo Sekampung Udik sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bernama Gowes Pesona Nusantara 2017 yang akan menyambangi Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu 30 Juli 2017, Sekampungudik, kemarin, Gowes Pesona Nusantara sendiri merupakan even nasional yang terdiri dari 90 etape dengan mengambil rute melewati berbagai destinasi wisata, seni dan budaya unggulan dari setiap kota yang disinggahi.

Gowes Pesona Nusantara 2017 telah dimulai di empat titik yakni Sabang (Aceh), Merauke (Papua) Atambua (Nusa Tenggara Timru) sejak 13 Mei 2017

dan Tarakan (Kalimantan Timur) sejak 14 Mei 2017.

Pada even Gowes Pesona Nusantara yang dimulai dari titik 0 (nol) kilometer di Kota Sabang, Banda Aceh hingga berakhir di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah tersebut, Kabupaten Lampung Timur merupakan satunya kabupaten di Provinsi Lampung dilalui.

Menurut Kabag Humas Sekretariat Kabupaten Lampung Timur, Mujianto, “pengambilan air dan tanah tersebut nantinya akan dibawa oleh Tim Atlet Gowes Pesona Nusantara pada saat menyambangi Kabupaten Lampung Timur, dengan personil berjumlah 25 orang. Kemudian air dan tanah tersebut akan disatukan dengan air dan tanah dari berbagai daerah yang juga dibawa oleh Tim Atlet Gowes Pesona Nusantara lainnya pada saat puncak acara Peringatan Hari Olahraga Nasional di Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah pada 09 September 2017 mendatang.

Untuk di Kabupaten Lampung Timur sendiri Gowes Pesona Nusantara direncanakan akan menempuh jarak kurang lebih sepanjang 35,1 Km dengan rute start dari Islamic Center Kecamatan Sukadana dan berakhir di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Kecamatan Labuhan Ratu.

Gowes Pesona Nusantara untuk di Lampung Timur juga direncanakan melalaui tiga posko yaitu di Posko I Desa Lehan, Kecamatan Sukadana, Posko II Desa Ban­ ­ding Kecamatan Sukadana dan Posko III Desa Labuhanratu VI Kecamatan Labuhanratu. Dan akan diikuti kurang lebih 1500 peserta yang terdiri dari komunitas sepeda dan masyarakat di sekitar Provinsi Lampung. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

ADVERTORIAL 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

Manfaatkan ADD, Desa Klaten Bangun Rabat Beton

S

UATU perencanaan pembang­ unan akan tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik juga dapat dimanfaatkan hasil­ nya, apabila perencanaan pem­bangunan tersebut benar - benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk tergapainya hal tersebut, khusus­ nya pembangunan desa, secara mutlak diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung, sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Azasnya Dikembalikan kepada Masyarakat (bottom up planing).

Perencanaan pembangunan dengan sistem bottom up planing dapat dilibatkan tokoh masyarakat, serta semua unsurunsur Kelem­ bagaan yang ada di desa, un­tuk berpartisi­ pasi dalam penyusun­an Perenca­naan P e m­b a n g ­ unan Desa yang sesuai d e n g­a n K e p u t u s­a n Bupati Lam­ pung selatan “Ayo Bungun Desa” Nomor: 32 tahun 2004 tentang Peme­ rintah Daerah.

Dengan adanya bantuan P e m e r i n t a h Kabupaten Lampung selatan yang dituang­kan dalam Keputusan Bupati Lampung selatan Nomor: 142.44/ Kep.171-BPM­KB/2013 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Tahun 2013 merupakan jawaban atas kebutuhan mas­ yarakat Desa Klaten, Kecamatan Peneng­ ahan, Lampung Selatan yang selama ini didambakan.

Desa Klaten saat ini sedang membangun rabat beton dari Dusun 2 dan Ddusun 4

dengan panjang 1.200 meter lebar 3 m dengan ketebalan 15 cm, dana tersebut

dari anggaran DD dan ADD. Bumdes yang sudah berjalan dari tahun 2015 yaitu tentang penjualan sembako dan peralatan anak-anak sekolah, kata Kades Klaten, Joni Amsyah.

Menurut warga setempat, dengan adanya program ini mereka merasa sangat bangga terhadap kepemimpinan Joni Amsyah karena banyak program yang mengutama­ kan warga. Dan mereka pun sangat men­ dukung program BUMDES yang sudah berjalan dan pembangunan rabat beton tersebut. (SYAI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

11 4 Perempuan Dapat Penghargaan Inspiratif

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

Bandarlampung, FAKTUAL - Pada puncak acara HUT 56 Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua IKWI Lampung Ny. Artatika Kartika Dewi Supriyadi.

Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada perempuan inspiratif. Yakni, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Yustin Aprilani Ridho Ficardo, Ny. Aida Safina Ike Edwin, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Hj. Sulistyaningsih, dan Komisaris Utama Bank Lampung Purwantari Boiman.

Acara yang digelar di Ruang Abung Kantor Gubernur, Kamis (27/7/), dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Ny. Yustin Aprilani Ridho Ficardo, Sekjen PWI Pusat, Ketua BKOW Lampung Ny. Kingkin Sutoto, dan anggota organisasi wanita Se-Propinsi Lampung.

Ketua IKWI Lampung Ny. Artati kartika Dewi dalam sambutannya mengatakan keberadaan IKWI Lampung diharapkan dapat berbuat lebih banyak lagi khususnya untuk perempuan Lampung di bidang pendidikan dan kesehatan di era digital ini.

Diharapkan dengan diberikan penghargaan kepada perempuan inspirasi ini bisa memacu perempuan perempuan yang ada di Lampung, untuk terus maju dan berbuat lebih baik untuk kemajuan provinsi yang kita cintai ini.

“Penganugerahan ini diberikan IKWI atas dedikasi mereka dalam pembangunan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Ketua TP PPK Lampung Ny. Yustin Ficardo memerikan apresiasi kepada IKWI Lampung yang telah memberikan peanugrahan. “Anugerah yang diberikan ini saya dedikasikan kepada para perempuan Lampung yang telah berjuang mensosialisasikan deteksi kanker serviks, sehingga dapat anugrah ini,” katanya.

Menurutnya, penghargaan ini berkat kerjasama organisasi wanita yang ada di Lampung, termasuk

penghargaan yang diberikan oleh Ibu Presiden, Irene Joko Widodo, sebagai propinsi pencapain pemeriksaan detekai kanker serviks.

“Dengan anugerah yang diterima ini jangan berpuas diri, jadikan motivasi untuk melakukan hal terbaik bagi kemajuan Lampung,” urainya.

Sementara Ketua Harian IKWI Pusat Ny. Rahmi Mulyati meminta kepada IKWI Lampung untuk terus berkiprah dalam pembangunan khuausnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga wartawan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada IKWI

Lampung, yang telah menggelar takshow peran serta IKWI dalam mencerdaskan anak dalam era digital. Salah satu tugas IKWI wajib mendidik anak agar bisa menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.

(NR)

Tulangbawang Gencarkan Program Upsus Siwab

Tulangbawang, FAKTUAL - Sebagai upayab meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi sekaligus menunjang swasembada daging di tanah air, Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung menggencarkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting atau Upsus Siwab.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang, Sumarno, target program tersebut pada 2017 sekira akseptor 7.989 ekor, kebuntingan 6.391 ekor, dan gangrep 847 ekor.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternak­an dan Kesehatan Hewan, Helena Pasari­bu, menuturkan, dari target

akseptor, kebuntingan, dan gangrep per Juni 2017 sudah terealisasi 1.228 ekor akseptor, kebuntingan 437 ekor, kelahiran 223 ekor, dan gangrep 57 ekor.

Rendahnya realisasi tersebut, kata dia, disebabkan karena tingginya target akseptor dan kebuntingan yang diberikan pemerin­tah pusat ke Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang.

Selain itu juga rata-rata sistem perka­ win­an sapi yang ada di Kabupaten Tu­ lang­bawang merupakan sistem kawin alam, hal ini dikarenakan masih banyaknya ternak sapi yang dipelihara dengan sistem semi insentif (diumbar).

Saat ini jumlah populasi sapi di

kabupa­ten tersebut 19.084 ekor. Dari jumlah tersebut, 80% merupakan jenis sapi bali yang banyak terdapat di Kecamat­an Penawaraji dan Kecamatan Banjarmargo, sedangkan 20% merupakan jenis sapi peranakan ongol (PO) dan sapi peranakan (limosin, simental, brangus dan angus).

Untuk menunjang kegiatan itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tulangbawang juga mendapat bantuan bibit rumput odot (HPT) 400.000 stek yang dibagikan ke 18 kelompok tani dan 20.000 polibek bibit legume indigovera yang dibagikan ke 5 kelompok tani.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

12

Lampung Tengah Kembali Cetak Rekor Muri Pemeriksaan IVA Terbanyak

Lampung Tengah, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah kembali mencetak sejarah. Dalam rangka memperingati HUT Lampung Tengah ke-71 dan HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-66, Pemkab Lampung Tengah menyelenggarakan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dengan peserta terbanyak.

Sekitar 11.131 warga berpartisipasi mengikuti pemeriksaan yang tersebar di 15 titik yakni di Gedung Sesat Nuwo Balak, Kalirejo, Seputihra­

man, Seputihmataram, Seputihbanyak, Pubian, Bangunrejo, Sendangagung, Rumbia, Reputih­ surabaya, Bandarsurabaya, Terusannunyai, Buminabung, Padangratu dan Trimurjo.

Lampung Tengah berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Kabupaten Buleleng Bali dengan jumlah peserta pemeriksaan IVA sekira 8000 orang. Sertifikat Muri diserahkan langsung oleh Awan Raharjo, perwakilan Muri kepada Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Penghargaan tersebut, oleh Mustafa diper­

Lampung Tengah Juarai O2SN Provinsi Lampung Tengah, FAKTUAL - Kontingen Lampung Tengah meraih juara umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Provinsi Lampung. Atas prestasi teraevut, kontingen Lampung Tengah bakal mewakili Lampung dalam kejuaraan yang sama di tingkat nasional, September mendatang.

Ketua Kontingen Johan Kurniawan mengatakan, pada perhetalan O2SN tingkat provinsi, kontingen Lampung Tengah meraih 7 emas cabang renang dan atletik, 3 perak cabang renang dan atletik, dan 5 perunggu untuk cabang bulu tangkis, pencak silat, karate, senam artistik, atletik dan renang.

“Lampung Tengah juara umum khususnya untuk cabang renang. Dari 7 emas, 6 di antaranya diraih cabang renang. Kami bakal mewakili Lampung dalam O2SN tingkat nasional cabang renang,” katanya, kemarin.

Para atlet merupakan pelajar SD dari Kecamatan Terbanggibesar dan Kecamatan Seputihagung.

Menghadapi pertandingan O2SN di Medan, pihaknya siap menggenjot performa para atlet.

“Kami akan persiapkan sebaik-baiknya. Pada Agustus nanti mereka juga akan mendapatkan pembinaan dari provinsi. Mudah-mudahan kita bisa mendulang prestasi yang sama. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pak bupati yang terus memberikan suport kepada kami,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah, Mustafa menyatakan kebanggannya atas prestasi yang diraih para kontingen Lampung Tengah. Dia mengucapkan selamat dan berharap prestasi yang sama bisa diteruskan di tingkat nasional.

“Tentunya bangga sekali. Tidak hanya sepakbola, ternyata kita bisa berprestasi di cabang-cabang lainnya.

Saya siap suport segala kegiatan olaharga di Lampung Tengah. Terima kasih karena telah mengharumkan nama daerah, mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang sama di tingkat nasional,” katanya. (SAH)

sem­bah­kan untuk para wanita di Lampung Tengah dengan harapan dapat terbebas dari kanker, khususnya kanker serviks.

Kendati demikian, ia menegaskan target pemeriksaan IVA dengan peserta terbanyak bukanlah mengejar rekor Muri, tetapi sebagai salah satu langkah deteksi dini kangker serviks dan payudara. Alasannya kedua kanker itu telah menjadi momok bagi para kaum wanita.

“Berdasarkan informasi dari kedokteran, 2 menit sekali orang meningggal akibat kanker.

Tentunya ini harus diantisipasi dengan pemerik­ saan sejak dini. Terima kasih kepada semua yang terlibat, semoga Lamteng terbebas dari kanker. Semogat Lamteng sehat, jaya, dan sejahtera,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di Lampung Tengah untuk bisa terus berinovasi, melakukan terobosan-terobosan baru dibidang kesehatan, khususnya terkait pelayanan harus menjadi prioritas utama.

“Di sektor kesehatan kita harus terus berbenah.

Tingkatkan pelayanan, mulai dari tingkatkan bawah (Puskesmas) hingga rumah sakit. Jangan berhenti berinovasi, ciptakan pelayanan dan rumah sakit kebanggaan di Lampung Tengah,” katanya.

Sementara itu Ketua IBI Lamteng Mery Destiany mengatakan pemeriksaan IVA kepada 11 ribu warga melibatkan 75 bidan, 18 dokter dan 130 tenaga kesehatan lainnya. Anggaran bersumber dari IBI, Pemkab Lampung Tengah, GOW, BPJS dan Yayasan Kanker Indonesia cabang Lampung.

Menurutnya saat ini kanker serviks menjadi penyebab terbanyak kedua penyakit kanker pada wanita. Jumlah kasus baru kanker serviks serta kematian yang diakibatkannya terus meningkat setiap tahunnya.

Padahal, kanker serviks termasuk jenis kanker yang paling bisa dicegah dan disembuhkan dibandingkan dengan semua jenis kanker, asalkan diketahui sejak stadium awal.

“Oleh sebab itu, kami secara berkelanjutan mengembangkan program deteksi dini kanker serviks di Lampung Tengah. Melalui pemeriksaan dini, diharapkan dapat mencegah kematian kaum wanita yang disebabkan kanker tersebut,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Bupati Mustafa didam­ pingi Ketua PKK Lampung Tengah Nessy Mustafa sempat melakukan teleconference guna meninjau langsung pemeriksaan kanker serviks di 14 titik di sejumlah kecamatan di Lampung Tengah.

(SAH)

Mustafa Intruksikan Perbaikan Perpustakaan Daerah

Lampung Tengah, FAKTUAL - Minim fasilitas dan jauh dari standar kenyamanan, Mustafa instuksikan perbaikan fasilitas dan sarana di Perpustakaan Daerah Lampung Tengah. Hal itu ia sampaikan usai melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin, 24/7/2017.

Menurutnya untuk menghidupkan perpustakaan daerah, perlu ada sejumlah perbaikan. Selain melengkapi koleksi buku yang ada, pihaknya juga akan merekomendasikan adanya taman bermain, taman baca anak dan kantin.

“Buatlah inovasi, gimana caranya minat baca masyarakat naik.

Mereka senang berkunjung ke perpustakaan, senang membaca.

Buat even, lengkapi buku-bukunya dan ciptakan daya tarik sehingga masyarakat mau berkunjung,” katanya.

Menurut Bupati KECE ini, Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamteng merupakan gudang ilmu. Banyak hal dan pengetahuan yang dapat diperoleh dengan membaca buku. Sebagai bupati, Mustafa mengaku memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak di Lamteng.

“Oleh sebab itu, melalui perpustakaan ini saya ingin anak-anak Lamteng menjadi cerdas. Belajar bukan hanya didapat di kelas sekolah. Tapi, mereka (anak-anak, Red) bisa melakukan kegiatan dengan membaca cakrawala umum tentang Indonesia bahkan dunia, termasuk pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Mustafa juga mengajak masyarakat khususnya anak-anak untuk membaca di perpustakaan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memasukkan poin membaca buku ke dalam kurikulum sekolah. Sehingga, anak-anak akan termotivasi untuk gemar membaca sejak dini di perpustakaan. Kemudian untuk waktu membaca bagi anak-anak sekolah, bisa terjadwal dan dilakukan setiap seminggu sekali secara bergantian atau mungkin setiap hari.

“Perpustakaan daerah ini merupakan perpustakaan yang megah. Sebagai penunjangnya ada website dan didukung dengan sistem digital. Selain itu dekat dengan masjid besar. Kami juga kedepan akan menambah taman bermain dan kuliner di sekitar perpustakaan. Sehingga konsepnya, selain membaca dapat sekaligus sebagai tempat bermain dan beribadah,” ujar dia Tahun 2018, katanya,diharapkan ikon taman membaca di Lamteng bisa terealisasi sehingga Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamteng mampu menjadi perpustakaan andalan.

Sementara Kabid Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Lamteng Ina Murata mengatakan, Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamteng mengusung konsep digital dan online dalam memberikan pelayanan.

Yakni inovasi terbaru memudahkan bagi masyarakat untuk mengetahui koleksi buku yang tersedia. Selain itu, masyarakat dapat meminjam buku secara online.

“Ya, insyaAllah tahun 2018 sudah bisa terlaksana semua. Saat ini kami juga tetap aktif memberikan pelayanan dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling. Yaitu dengan berkunjung ke kampungkampung di Lamteng sebagai upaya menumbuhkan minat baca masyarakat. Termasuk juga menggelar kegiatan lomba di perpustakaan untuk siswa sekolah,” katanya. (SAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA 13 Rombongan Jamwas Singgah di Tubaba BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Unar Ahmad menyambut rombongan Jamwas Kejagung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono, di Sesat Agung, Kamis (27/7).

Kehadiran rombongan korp addyaksa pusat pada pukul 11.45 di Masjid Baitusshobur untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah.

Usai salat dilanjutkan dengan jamuan makan siang di aula Sesat Agung, tanpa ceremonial.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Menggala, Miryando mengatakan, kedatangan Jamwas ke Tubaba bukan karena ada jadwal resmi namun kebetulan sedang ada agenda kerja di Lampung.

“Tidak ada, kebetulan beliau mampir salat zhuhur, sekalian makan siang di sini,” ujarnya.

(HER)

Mustafa Sapa Pedagang Pasar Unit II Tulangbawang, FAKTUAL - Sejumlah peda­ gang di Pasar Unit II Banjaragung, Tulangba­wang terkejut dan antusias ketika bakal calon Gubernur Lampung, Mustafa mengunjungi lapak dagangan mereka, belum lama ini, bahkan salah seorang pedagang merasa terharu ketika lapak dagang­ annya didatangi calon gubernur yang terkenal dengan program ronda malamnya itu.

Adalah Deni Candra (42), pedagang di pasar itu mengaku siap menghibahkan tanahnya seluas 9 hektare untuk dibangun rumah sakit jika Mustafa menjadi gubernur Lampung sebagai bentuk dukungannya.

Hal ini tak terlepas dari keluhan Deni terkait mahalnya biaya pengobatan saat ini. Keluhan tersebut disampaikan langsung ke Mustafa saat menyambangi lapaknya. Ia berharap jika menjadi gubernur Mustafa bisa mencanangkan program biaya kesehatan yang murah.

“Biaya kesehatan saat ini sangat mahal. Untuk itu saya dukung penuh bapak menjadi gubernur.

Insyaallah kalau bapak jadi, saya hibahkan tanah saya, seluas 9 ha untuk dibangun rumah sakit, pondok pesantren dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Jaitun (51), pembeli berharap jika jadi gubernur, nantinya tidak lupa dengan rakyat kecil dan senantiasa mendengarkan berbagai keluhan warga.

“Oh itu ya Bapak Mustofa itu. Semoga sukses dan bisa jadi Gubernur. Tapi jangan lupa kalau sudah jadi. Sering-sering ditengok rakyat kecilnya supaya tau kekeluhan kami,” katanya.

Menanggapi hal ini, Mustafa mengatakan, senang bisa bertemu dan menyerap aspirasi para pedagang di unit II Tulang Bawang. Segala aspirasi dari masyarakat akan menjadi catatannya dan bakal diprogramkan jika dirinya menjabat gubernur. (RED)

Bupati Tubaba Kukuhkan Pengurus AGPAII Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Umar Ahmad Umar Ahmad mengukuhkan pengurusan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) setempat, periode 2017-2022, kemarin.

Menurut dia, pendidikan agama bagi generasi penerus sangat diperlukan dan harus dipikirkan. Para guru agama juga harus semangat dalam menjalankan tugasnya dan perlu dipikirkan kesejahteraannya..

“Pendidikan agama sangat perlu kita kenalkan kepada anak-anak dari usia dini. Karena ini sangat penting untuk membangun karakter mereka,” katanya.

Acara yang berlangsung di Islamik Center, tepatnya di Sesat Agung itu diikuti seluruh guru agama se-Tulangbawang Barat, Pelantikan AGPAII juga sekaligus halal bi halal antara pengurus kabupaten dan provinsi.

Hadir juga Kadis Komimfo, Fajril Hikmah, Kepala Kemenag, H. Sedarno, Kanit Reskrim M. Sari Akip dan seluruh pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) setempat. (HER)

Puluhan Anggota Pramuka Tubaba Ikut LT IV

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Puluhan anggota Pramuka Penggalang di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung mengikuti Lomba Tingkat IV, di kwartir daerah, di Arena Pramuka, Bandarlampung, Pada kegiatan tersebut, Tu­langbawang Barat mengirim dua regu yang diwakili SMP 04 Pu­lungkencana, Kecamatan

Tulang­ba­wang Tengah (putra) dan satu regu putri yang diwakili SMP N 1 Margokencono, Kecamatan Tulangbawang Udik.

Pembina Pedamping Pramuka setempat, Agus Sofuan mengata­ kan, mereka akan mengikuti LT IV lima hari, Sabtu sampai Rabu.

“Kami sengaja berangkat Jumat untuk menyiapkan segala sesuatu di bumi perkemahan. Dan sesampai di sana kami pun harus mengurus administratif di Terminal Rajabasa Bandarlam­ pung setelah itu berjalan ke Kwarda Lampung untuk menguji kemandirian mereka,” ujarnya,m kemarin “Kami membawa misi Tang­ guh, Mandiri, dan Prestasi, Tang­ guh kami ambil karena melihat anggota penggalang yang berjalan dari Terminal Rajabasa menuju bumi perkemahan,sedangkan mandiri, mereka tiba di Terminal Rajabasa mengurus administratif,sampai kegiatan selesai mereka mengurus sendiri,dan prestasi dapat kita uji dalam mengikuti 45 perlombaan,” ujarnya.

(HER)

Mustafa Bentuk Relawan di Tulangbawang Barat Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Bakal calon Gubernur Lampung, Mustafa mengukuhkan ratusan relawan di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), di rumah seorang anggota DPRD setempat, kemarin.

“Niat saya menjadi gebernur bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan mensejahterakan rakyat Lampung, rakyatpun sudah tahu Mustofa yang giat ronda malam, hal tersebut mencegah adanya tindak kejahatan, kita akan terapkan ronda malam setelah saya jadi gebernur,” ujar Bupati Lampung Tengah itu.

“Saat ini juga saya sudah mengeluarkan ‘KECE’, program tersebut kami gelontorkan ke masing-masing pemuda yang ada di tiyuh ataupun desa agar menjadi pemuda yang kreatif bisa membuat wirausaha untuk kesejahteraan bersama,”. ujarnya,, Masalah keluhan rakyat terhadap bidang pertanian terutama harga kian menurun, dia berjanji akan ditindaklanjuti jika sudah menjadi gubernur Lampung.

“Jika saya menjadi gebernur, saya akan tegaskan sistem ronda. Jika menangkap orang yang berkaitan dengan tindak pidana atau melawan hukum maka harus kita hukum tanpa mengenal suku dan agama, yang salah tetap salah harus dihukum,” katanya.

(HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

14

DPMPK Tubaba Dalami Dugaan Penyimpangan DD Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan (DPMPK). Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung akan dalami dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 di Tiyuh (desa) Totokaton, Kecamatan Batuputih, kabupaten setempat.

Menurut Suwondo, kepala Bidang Kepeme­ rintahan di DPMPK setempat dugaan penyim­ pangan yang dilakukan Kepala Tiyuh Totokaton, Sup tersebut telah dilaporkan ke kepala dinas, namun diriya tidak mendapat perintah untuk turun ke lokasi lantaran bertentangan dengan aturan.

Dia mengatakan, ada aturan yang berlaku di daerah ini tentang hak dan kewajiban dalam mengawasi pengguna Dana Desa (DD) sebagai­ mana telah diatur dan telah dibagi kewajiban masing-masing, seperti setiap kecamatan/

tiyuh mempunyai hak mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Bukan kami tidak mau turun ke lokasi, tapi setelah saya memberikan laporan kepada kepala dinas, yang bersangkutan mengatakan tidak perlu kami harus turun. sebab di sana ada pihak kecamatan yang bertanggung jawab memantau penggunaan dana desa tersebut,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan,justru pihak kecamatan yang perlu dipanggil ke kantor DPMPK. “Kami tidak perlu turun. itu jawaban dari pak kadis, setelah saya mendapatkan jawaban tersebut, saya mencoba menghubingi pihak yang dimak­ sud via telepon celuler. Dan telepon saya langsung diangkat, saya meminta yang bersangkutan menghadap ke kantor dengan membawa berkas-berkas DD tahun anggaran 2016, namun sampai saat ini belum juga menghadap,” katanya.

Sementara itu, berbagai kalangan di kabupaten setempat menyesalkan kinerja DPMPK tersebut. Mereka menilai, DPMPK Tulangbawang Barat lamban menjalan­ kan tugas dan fungsinya, mengingat dugaan penyimpangan tersebut telah tersebar.

“Kami kecewa dengan kinerja DPMPK. Kepala tiyuh tersebut telah melanggar Permen­des RI No: 22 ta­hun 2016, namun tidak segera ditindaklanj­ uti bahkan seperti ada pem­biar­ an,” kata seorang p e n g­a m a t yang enggan ditulis na­ma­ nya. (Her)

Damkar Tubaba Benahi Kantor Baru

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Jajaran Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Tulagbawang Barat (Tubaba), Lampung yang digabung dengan Sat Pol PP, bersih-bersih dan membenahi kantor baru.

Dibantu beberapa anggota Pol PP, petugas Damkar setempat membenahi kantor sekaligus pos yang berdekatan dengan pasar di pusat kota kabupaten tersebut.

“Kantor baru ini sesuai perintah Wakil Bupati setempat, Fauzi Hasan agar lebih dekat dengan pasar dan kebetulan di daerah itu ada gedung yang tidak terpakai,” ujar anggota Sat Pol PP setempat, kemarin.

“Kebetulan ada gedung yang tidak terpakai, kami manfaatkan meskipun telah banyak yang rusak, pada 2018 APBD pembaharuan nanti kita ajukan untuk rehabilitasi atau perbaikan,” ujarnya.

Menanggapi keluhan masyarakat selama ini, seorang petugas Damkar mengatakan, ada mobil pemadam yang rusak. Selama ini kabupaten setempat baru memiliki dua kendaraan, satu ada wilayah seberang dan satunya lagi di wilayah utara.

Harapannya dengan kantor atau pos baru itu semakin mempermudah pelayanan. “Nanti kami akan buat call aksesnya sehingga masyarakat dapat langsung datang ataupun telepon bila ada kejadian, pelayanan lebih cepat dengan kea­­daan mobil sudah normal,” katanya. (HER)

Road Show Lampung Membaca Tulangbawang Barat, FAKTUAL Untuk mendorong masyarakat serta para siswa gemar membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulangbawang Barat gelar Road Show Lampung Membaca, di Tiyuh Murnijaya, Kecamatan Tumijajar, kabu­ paten setempat, kemarin.

Menurut Staf Ahli Bidang Urusan Pilihan, Bastari, acara itu bermanfaat untuk mening­katkan kegemaran membaca di ruang lingkup masyarakat ataupun lebih luasnya upaya untuk mengembangkan budaya literasi di Kabupaten Tulangbawang Barat.

“Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat terus menerus berupaya meningkat­ kan kegemaran membaca dan menulis, baik lingkungan masyarakat maupun golongan pelajar,” katanya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksana­ kan antara lain: peluncuran buku kerja sastra yang berisi cerita berhubungan

dengan budaya masya­ra­kat, menggelar pelatihan penulisan sastra dengan instruk­ tur berasal dari Jakarta, mendukung kegiatan yang diselengggarakan beberapa kelompok dan komunitas.

Dia mengatakan, secara umum budaya membaca dan menulis terus tumbuh di kalangan masyarakat dan pelajar,di mana beberapa pelajar yang menuangkan karya­­nya dalam bentuk buku.bahkan daerah sudah menerbitkan buku indie (yakni Penerbit Perahu Litera di Tiyuh Tunasasri) dan 50 buku karya penulispenulis daerah.

“Saya berharap semua bergandeng tangan,bahu membahu atau bersamasama melaksanakan upaya-upaya yang dapat memacu peningkatan minat baca dan menulis. Kupaten Tulangbawang Barat harus dipenuhi dengan aktifitas budaya dan kreaktif sehinggan ke depannya menjadi daerah maju dan tujuan wisata,” katanya. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017 Tulangbawang, FAKTUAL - Sebagai upaya merealisasikan program kerja, Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Provinsi Lampung, Hanan A Rozak, cangkan Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), di Kampung Hargorejo, Kecamatan Rawajitu Selatan, kemarin.

Menurut dia, GSMK suatu program yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat kampung merupakan pemerintah kabupaten setempat untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.

Program itu, kata dia, bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangun­ an daerah, semua rencana program dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama masyarakat. Terlebih dalam pelaksanaan pembangunan fisik, dilakukan bergotong royong.

Menurutnya, GSMK memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung.

Membangun sarana dan prasarana (infra­ struktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat, katanya.

Dia mengatakan, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat kampung dalam pembang­ unan daerah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam proses pembangunan.

Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana kampung dan menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan, katanya.

“Saya berharap hasil pembangunan ini benarbenar mampu meningkatkan kinerja pemerintah­ an desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan yang

15

Bupati Tuba Canangkan GSMK di Rawajitu Selatan lebih penting, hal ini diharapkan akan dapat memupuk kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di kampung,

tentu hal tersebut tetap diwarnai kentalnya partisipasi, swadaya, dan peran aktif seluruh komponen masyarakat kampung.meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang berujung pada rasa memiliki terhadap

Pejabat Harus Tingkatan Kinerja Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung, Hanan A Rozak mengharapkan seluruh pejabat yang ada di daerah itu harus meningkatkan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” katanya, pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, di Gedung Serba Guna Tulangbawang, kemarin.

Dia mengatakan, proses pelantikan pejabat dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Di antaranya Undang Undang Nomor: 5 tahun 2014 dan Undang Undang Nomor: tahun 2016, serta Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1638/KASN/6/2017 tentang Rekomendasi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/4823/OTDA tanggal 7 Juli 2017 tentang Persetujuan Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Pelantikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta tujuan terpentingnya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja di lingkup Pemkab Tulangbawang, katanya.

“Pelantikan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan yang lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemkab Tulangbawang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo setempat, Gunawan mengatakan, pejabat yang dilantik tersebut 126 orang yang terdiri 2 pejabat tinggi pratama, 22 pejabat administrator, dan 102 pejabat pengawas.

(MUH)

hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, sehingga Kabupaten Tulangbawang yang lebih bermartabat, aman, beragam, unggul dan berdaya saing akan dapat segera terwujud,” ujarnya. (MAN)

Wakil Bupati Tuba Sambut Peserta Gowes Pesona Nusantara Tulangbawang, FAKTUAL - Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Wardoyo, Sekdakab, Sobri, dan sejumlah pejabat menyambuat robongan Gowes Pesona Nusantara yang dimotori Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, di Hotel Sarbini Menggala, kemarin.

“Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tulangbawang, menyambut baik sepeda Gowes Pesona Nusantara, yang juga berkunjung ke Kabupaten Tulangbawang,” kata Heri Wardoyo.

Menurut dia, Gowes Nusantara diharapkan bermanfaat meningkatkan semangat olahraga masyarakat, serta melalui kegiatan itu para peserta juga dapat menggali potensi dan pesona wisata dari daerah-daerah se-Indonesia yang dikunjungi, untuk diinformasikan kepada masyarakat luas.

Heri juga menjelaskan tentang berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Tulangbawang kepada peserta Sepeda Gowes Pesona Nusantara.

Sementara itu, dari peserta perwakilan Kemenpora menguraikan, peserta Gowes Pesona Nusantara yang berkunjung di Tulangbawang itu berangkat dari titik 0 (nol) kilometer Aceh, dan akan singgah di setiap daerah yang dilalui untuk mengambil tanah dan air yang nantinya dikumpulkan dan secara simbolis untuk membuat monumen.

Gowes Pesona Nusantara ini memiliki track yang terus menyambung dari satu daerah ke daerah lainnya dimulai serentak dari empat lokasi terluas Indonesia, Sabang, Merauke, Tarakan, dan Atambua, kemudian berakhir di Magelang, Jawa Tengah pada perayaan puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) 9 September 2017 mendatang.

Peserta yang mengikuti kegiatan selain berolahraga, juga dengan tujuan memperkenalkan wisata, kuliner, seni dan budaya daerah-daerah di Indonesia.

Bertolak dari Tulangbawang, pemberangkatan peserta Gowes Pesona Nusantara untuk melanjutkan perjalanan ditandai dengan pengibaran bendera start dan pemberian cinderamata, bendera logo Tulangbawang, serta tanah dan air secara simbolis yang dimasukkan dalam botol kepada peserta Gowes Pesona Nusantara.

Sedangkan dari peserta Gowes Pesona Nusantara memberikan piagam yang diserahkan kepada wakil bupati Tulangbawang.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

16

Warga Gedungmeneng Dapat Bantuan PLTS Tulangbawang, FAKTUAL - Warga Desa Gedungmeneng, Kecamatan Teladas, Kabupaten Tulangbawang, yang selama ini mendambakan aliran listrik patut bersyukur. Betapa tidak, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo membantu warga setempat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), belum lama ini.

“Rasanya seperti baru merdeka. Ada listrik di desa kami, sebelumnya gelap terus. Belum pernah ada listrik sejak desa ini brdiri. Memang sebelumnya warga pernah mengusahakan secara mandiri tapi tidak berhasil. Terus Pak gubernur membangun PLTS di sini. Kami berterima kasih dan mendukung program-program pembangunan Pak Ridho. Kami ingin dengan beliau,” ucap Azhar Bambang, tokoh masyarakat Gedungme­ neng.

Azhar Bambang, tokoh masyarakat yang dituakan di desa tersebut, menyatakan bersyukur dengan adanya PLTS yang dibangun gubernur Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung.

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyejahterakan masyarakat, M.Ridho Ficardo memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah di Provinsi Lampung yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan.

Guna mengatasi masalah tersebut, Ridho melalui Dinas Energi Dan Sumber daya Manusia (ESDM) Provinsi Lampung mengupayakan agar masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat menikmati listrik juga. Yaitu dengan cara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Salah satu desa yang telah memperoleh manfat dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya ini adalah Desa Gedungmeneng di Kabupaten Tulangba­ wang.

Pembangunan PLTS di Desa Gedungmeneng telah dimulai pada anggaran 2016. Selesai dikerjakan beberapa waktu lalu di tahun 2017.

Dalam kegiatan serah-terima PLTS antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat, Kamis (27/7/2017) pagi, gubernur yang diwakili Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Prihatono

G. Zain, menyatakan pembangunan PLTS adalah sebagai bentuk perhatian Khusus gubernur kepada wilayah-wilayah yang belum memungkinkan mendapat jaringan listrik.

“Pembangunan PLTS ini adalah sebagai perhatian khusus Pak Gubernur terhadap wilayah-wilayah yang memang masih belum memungkinkan di jangkau oleh jaringan listrik PLN, maka dengan bantuan PLTS ini diharapkan visi beliau untuk menjadikan Lampung sebagai daerah yang maju dan sejahtera dapat terwujud,” kata Prihartono.

Ridho berpesan masyarakat menjaga dan memelihara secara baik aset dan peralatan yang telah dibangun dengan baik agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Adapun PLTS yang dibangun di Desa Ge­ dungmeneng mempunyai kekuatan 50 KWP dan telah salurkan melalui tiang-tiang jaringan listrik yang dibangun secara bergotong royong

Pemkab Tuba Kukuhkan Ribuan PNS Tulangbawang, FAKTUAL - Lagi, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung mengambil sumpah ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup pemerintahan setempat.

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang Nomor :877/738/VI.4/TB/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 yang disampaikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jumlah aparatur yang diambil sumpahnya tersebut 1.551 orang.

Sedangkan pelaksanaan pengambil­ an sumpah, dibagi dua hari, 26-27 Juli 2017, dengan lokasi acara dipusat­ kan di Lapangan Setia Muda Kampung Penawarrejo Kecamatan Banjarmarga.

Pada 26 Juli 2017, jumlah aparatur yang disumpah 789 orang. Selanjutnya, Kamis, 27 Juli 2017, sekira 769 orang.

Mereka di antaranya terdiri dari aparatur yang bertugas di satuan kerja di tingkat kabupaten, kecamatan, te­naga kesehat­ an dan tenaga pendidikan/guru.

Pengambilan sumpah/janji terha­ dap aparatur tersebut dilakukan Bupati Tulangbawang, Hanan A Rozak yang

didelegasikan kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab) setempat, Sobri.

Sobri mengingatkan, aparatur jang­an main-main dengan sumpah yang diikrarkan, serta dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberi­ kan masyarakat, bangsa dan negara, dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga setelah mengangkat sumpah/janji ASN, saya berharap hal ini lebih memotivasi kinerja ASN menjadi lebih baik lagi, berkualitas dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Pemkab Tulangbawang juga telah melaksanakan kegiatan yang sama, Juni 2017 dengan jumlah aparatur yang diambil sumpahnya 1.318 orang.

Pengambilan sumpah terhadap PNS/ASN itu dilaksanakan merujuk pada Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (MUH)

ke 300 rumah penduduk. Tidak sampai disitu, untuk melatih kemandirian masyarakat desa dalam mengelola PLTS tersebut, Dinas ESDM Lampung telah mengirimkan dua orang warga setempat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis PLTS Terpusat bagi pengelola, ke Jakarta pada tanggal 16 sampai 22 juli 2017.

Dari 16 peserta se-Indonesia yang mengikuti Diklat tersebut, perwakilan dari PLTS Desa Gedung Meneng keluar sebagai peserta terbaik dan memperoleh predikat nilai “Memuaskan”.

Ari Iskandar Aji Putra salah seorang pengelola PLTS desa Gedung Meneng menyatakan sangat berterimakasih atas bantuan Gubernur M. Ridho Ficardo yang telah membangun PLTS di desanya. Terlebih dengan mengutusnya ke diklat pengelola PLTS. “Terimakasih Pak Ridho, kami sekarang bisa merasakan listrik seperti daerah-daerah yang lainnya, apalagi saya dikasih kesempatan

untuk mengabdi kepada masyarakat desa dengan menjadi pengelola PLTS ini,” ujarnya.

Nada serupa diucapkan A.Syarifudin selaku Sekdes yang meyatakan sangat terbantu dengan adanya PLTS tersebut.

Sebelum melakukan serah-terima PLTS dengan Masyarakat, Dinas ESDM Lampung telah melakukan sosialisasi penyebarluasan informasi penghematan pemakaian listrik di Desa Gedungmeneng selama 2 hari dari tanggal 26 -27 Juli 2017.

Dari seluruh desa di Provinsi Lampung, 16% di antaranya adalah desa yang belum berlistrik. Desa Gedungmeneng adalah desa yang beruntung karena mendapat kesempatan pertama pembangunan PLTS. Untuk selanjutnya akan ada tiga desa lagi di tahun 2017 yang mendapatkan bantuan pem­bangunan PLTS, yaitu di Pahawang, Pun­ duhpedada, dan Lumbokseminung. (MAN)

Bupati Tuba Ajak Wartawan Bangun Daerah Tulangbawang, FAK­ TUAL - Sebagai upaya meningkatkan hubungan dan pembangunan, jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung meng­ gelar silaturahmi dengan pengurus Persatuan Warta­ wan Indonesia (PWI) per­ wakilan kabupaten setem­ pat, kemarin.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, PWI ada­ lah organisasi profesi war­ ta­wan pertama yang ada di Indonesia yang berdiri pada 9 Februari 1946, di Surakarta bertepatan deng­ an Hari Pers Nasional. PWI beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Pada hakikatnya telah dan tetap menunjukkan ruh perjuangan untuk membangun kehidupan bersama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tulangbawang. Hal itu dapat dibuktikan dengan kiprahnya ditengah-tengah masyarakat melalui berbagai informasi positif tentang pembangunan,” kata BupatiTulangbawang, Hanan A Rozak.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh anggota PWI se-Kabupaten Tulangbawang untuk selalu mengedepankan sinergi dan kerjasama dalam meningkatkan informasi untuk mencapai visi

dan misi pembangunan daerah. Mari kita tingkatkan kerjasama di segala bidang, baik dalam pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,” katanya.

“Saya berharap, PWI membantu pemerintah daerah melaksanakan fungsi kontrol sosial sertadalam hal pengawasan pembangunan, agar kualitas pembangunan yang terlaksana dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga, pembangunan yang maju dan selaras dapat terwujud demi mencapai kesejahteran dan kemakmuran masyarakat Tulangbawang,” ujarnya. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

Dugaan Pungli, Inspektorat Mesuji Panggil Rekanan Mesuji, FAKTUAL - Inspektorat Kabu­pa­ten Mesuji, Provinsi Lampung akan memanggil perwakilan rekanan yang sebelumnya menyatakan siap memberikan keterangan dan bukti-bukti terkait dugaan pungutan liar seseorang berinisial S yang mengaku diperintah Bupati setempat Khamamik.

“Pemanggilan itu dilakukan menindak­ lanjuti perintah bupati untuk memperjelas dugaan pungutan liar di lingkup Peme­ rintahan Mesuji oleh oknum yang meminta setoran 2-5 persen dengan alasan adanya nota dinas,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Mesuji, Suprato­ mo, di Mesuji, kemarin.

Pihaknya meminta kerja sama kepada yang memiliki bukti, karena dari situ dapat dimulai proses pemeriksaannya.

Ketika ditanya langkah apa yang dila­kukan dan kapan waktu pemanggilan­ nya, Supratomo menjawab, sedang proses mengumpulkan data.

“Rekanan atas nama siapa, perusa­ haan apa, dan dari dinas mana, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kami telusuri dan tanyakan, setelah itu dalam waktu dekat kami minta kehadirannya,” katanya.

Sebelumnya, rekanan yang menje­ laskan dimintai setoran proyek di Mesuji menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bupati setempat yang telah cepat menyi­

kapinya dan mereka menyatakan siap jika diundang Inspektorat untuk memberikan keterangan dan buktibukti yang diperlukan.

“Saya berikan apresiasi, ucapan terima kasih dan acungan jempol kepada Bupati Mesuji yang telah menyikapi suara kami, kapan saja diun­ dang, rekanan siap hadir mem­ berikan keterangan dan buktibukti itu,” ujar rekanan tersebut.

Dalam kesempatan terpi­ sah, langkah Bupati Mesuji Khamamik yang meminta Inspektorat melakukan langkah-langkah meng­ ungkap dugaan pungli mendapat komentar dari netizen.

Dia perintahkan Inspektorat mendalami dugaan setoran proyek yang dibagikan ke grup media sosial mendapat tanggapan beragam.

Para netizen memin­ ta bupati yang meme­ riksa dugaan pungli tersebut adalah jaksa, kepolisian, dan Komisi Pemberantas­ an Korupsi

DPRD Mesuji Setujui Sepuluh Ranperda Mesuji, FAKTUAL - Sepuluh rancangan peraturan daerah (raperda) akhirnya disetujui DPRD Kabupaten Mesuji dan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Lampung. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh dan Bupati Mesuji Khamami, kemarin, saat Rapat Paripurna Persetujuan Bersama.

Kesepuluh raperda tersebut, antara lain Raperda tentang Per­ubahan Perda No­mor 5 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Raperda tentang Perubah­ an atas Perda No­ mor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Izin Menggunakan Tenaga Asing, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mesuji pada Bank Lampung, Raperda tentang Pembentukan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Mesuji, Raperda tentang Perubahan

atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pember­ hentian Kepala Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

Khamami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap Pimpinan, Panitia Khusus, dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupa­ ten Mesuji, serta OPD terkait yang telah be­ ker­ja ke­ras me­ n y a m­p a i­k a n pikiran dan gagas­ an sela­ma pemba­ has­an ter­hadap raperda Kabupaten Mesuji se­ hingga dapat disetujui bersama.

“Raperda yang telah disetujui bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi. Saya berharap raperda ini nantinya mampu menjadi payung hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mesuji,” katanya.

(TAB)

(KPK) untuk mengungkapnya. “Jika Inspektorat yang melakukan tidak mungkin menemui jalan, masih terukur, karena satu institusi dan bawahan bupati,” ujar salah satu akun media sosial menanggapinya.

Sebelumnya, menanggapi adanya pemberitaan adanya setoran proyek di Mesuji dikaitkan dengan bupati, Kepala Bagian Humas Protokol Pemkab Mesuji, Ronal Nasution menegaskan, tidak benar jika bupati disebut-sebut telah memerintahkan seseorang untuk me­ minta setoran atau fee proyek dari rekan­an.

Menurut Ronal dalam siaran pers pada Jumat (21/7), pihak­ nya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang mengaku diperintah bupati untuk meminta imbalan kepada

17

rekanan dengan persentase tertentu.

Padahal, belum tentu hal itu dapat dibuktikan kebenarannya.

“Pak Khamamik tidak pernah meminta maupun memerintahkan kepada siapa pun juga dengan tujuan agar setiap rekanan menyetor kepadanya. Jadi tidak benar jika beliau dituding seperti itu tanpa ada bukti jelas, ini sama saja dengan perbuatan fitnah yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, tapi sudah merusak nama baik seorang kepala daerah,” ujar Ronal.

Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran mengimbau kepada seluruh rekanan agar tidak mempercayai apabila ada oknum yang mengaku keluarga, pejabat, ASN maupun Tim Sukses yang meminta setoran dengan mengatasna­ makan Bupati Mesuji.

“Apabila ada, atau menemukan pihakpihak yang meminta setoran dengan meng­ atasnamakan bupati Mesuji diharapkan untuk segera melapor ke Inspektorat, agar segera dapat ditindak,” kata Ronal. (***)

Zulpakar Halal Bil Halal di Mesuji Mesuji, FAKTUAL - Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Provinsi Lampung, Drs. Zul­ pakar berserta rombongan menggelar halalbihalal yang dihadiri seluruh kepala sekolah dan guru di SMA 1 Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

Pada ksempatan itu Kadisdik me­ min­ta para guru untuk terus mening­ katkan kecerdasan anak bangsa supaya lebih maju dan berinovasi maka kita harus lebih giat lagi belajar dan mengajar agar kita tidak ketinggalan dengan yang lain.

“Tentunya kita juga harus memper­ hati kan kepentingan kepentingan untuk wali murit kabupaten mesuji yang masih sangat rendah pengha­ silannya,” ungkapnya. (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

WAYKANAN

Pemkab Way Kanan Sosialisasikan Manajemen PNS Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Way Kanan, Lampung mensosialsasikan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aula BKPSDM, kemarin.

Bupati setempat, Raden Adipati Surya meng­ atakan, mengingat tuntutan masyarakat yang

kian komplek maka berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur. Namun sampai saat ini masih sering didengar adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan birokrasi.

PNS, katanya, adalah abdi masyarakat, pela­ yan masyarakat, bekerja keras demi kesejahteraan

masyarakat, sehingga para PNS sejatinya dapat meningkatkan kemampuan dan merevolusi mental menjadi abdi masyarakat yang profe­ sional.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan Undang– Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai

18

Negeri Sipil mulai dari sistem perekrutan hingga pengangkatan sampai dengan menempati jabatan menekankan 3 (tiga) Aspek yaitu kuali­ fikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN, kata dia.

Baru-baru ini peralihan pola manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang pemberlakukan syarat pangkat atau golongan ruang dalam pengangkatan jabatan.

Artinya, peningkatan karir setiap Pegawai Negeri Sipil tidak lagi didasarkan pada pangkat dan golongan ruang atau masa kerja, selama memenuhi syarat dan kualifikasi.

Tujuan PP Nomor 11 tahun 2017 untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk memper­ kuat sistem dan kapasitas kelembagaan pengisian jabatan dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi PNS baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah setempat maupun PNS yang berasal dari instansi Pemerintah lain.

Dengan dengan dikeluarkan dan diberlakukan­ nya PP Nomor 11 tahun 2017 ini, maka dituntut PNS agar lebih profesional. Bagi PNS memiliki kemampuan sudah dipastikan akan memiliki karir yang baik, dan sebaliknya bagi PNS bermalasmalasan dan tidak mau belajar akan terlibas oleh persaingan.

“Pada hari ini kita juga mengadakan sosialisasi Hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarkan Pemda Way Kanan bekerja sama dengan BPJS Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka PNS mendapat perlindungan jiwa terhadap ancaman keselamatan jiwa ketika melaksanakan tugas kedinasan maupun nonKedinasan. Melalui sosialisasi ini akan diberikan penjelasan Standar Operasional BPJS Kesehatan dan melakukan penyempurnaan mekanisme dalam pemberian layanan kesehatan,” katanya.

(RSD)

Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Way Kanan, Provinsi Lampung adakan pembinaan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA), di Kecamatan Baradatu, belum lama ini.

Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, alat dan mesin pertanian (Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat, sejalan dengan pertambahan jumlahpenduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan Alsintan secara individu yang kurang menguntungkan.

Alsintan, katanya, dapat mempercepatdan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas Pertanaman (IP),meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi kehilangan hasil, menjaga kesegaran dan keutuhan,meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian dan melestarikan fungsi lingkungan.

Strategi pengembangan Alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertaniandilakukan dengan menum­

buh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan antara lain: Pertama, kemampuan petani dalam mengolah lahan usaha taniterbatas (0,5 ha/MT); Kedua, pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien; Ketiga, tingkatpedidikan dan ketrampilan petani yang rendah; keempat, Kemampuan permodalan usaha tani yang lemah;dan Kelima, Pengelolaan usaha tani yang tidak efisien.

Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasaAlsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, pena­ naman, pemeliharaan; perlindungan tanaman termasuk pengendalian kebakaran; maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti jasa pemanenan, peron­ tokan, pengeringandan penggilingan padi, termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani, katanya.

(MAN)

Tanjung Bulan Gelar Open Turnamen Bola Voli

Waykanan, Faktual - Kampung Tanjung Bulan menggelar turnamen bola voli di Lapangan karang taruna setempat yang berlangsung 23 hingga 27 Juli 2017 “Digelarnya turnamen tersebut bertujuan membina karang taruna kampung dan mencari pemain berbakat dengan sportivitas yang tinggi sehingga menjadi pemain yang tertatih dan profesional serta siap menghadapi kegiatan kejuaraan dimanapun,” kata Kepala Kampung Tanjung Bulan, Hamka Mangkualam.

Selain itu, kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia.

“Kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahmi antar Club yang ada di lingkungan Kabupaten Way Kanan agar memiliki rasa persaudaraan yang lebih erat,” ujar Hamka.

Kegiatan dilaksanakan bertempat di Dusun Lebaksari Kampung Tanjung Bulan kecamatan Kasui selama 4 hari dan memakan biyaya puluhan juta rupiah yang sumber dana nya di dapatkan dari donatur dan pendaftaran para pemain, termasuk parkir.

Hamka menambahkan, disamping mencari bakat para atlet bola voli dari usia dini, misi dise­ lenggarakan turnamen itu untuk memasya­rakatkan pemain dari Karang taruna kampung Tanjung Bulan agar bisa menjadi profesional dan mengolahragakan warga masyarakat yang ada.

Kepala Tanjung bulan Hamka yang sekaligus merangkap panitia menambahkan, kegiatan

ini digelar tidak hanya sekali ini saja akan tetapi - akan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya dengan trophy bergilir,sampai dapat menciptakan para pemain berbakat menjadi pemain profesional.

Tercatat 40 klub mendaftarkan diri turut serta menjadi peserta pemain berasal dari 5 Kecamatan, yakni : Kecamatan Blambangan Umpu, Kasui, Rebang tangkas,Banjit, dan Negeri Agung.

Dalam kesempatan ini para pemuda di lingkungan Kecamatan tersebut sangat antusias dengan adanya acara Open turnamen tersebut hal itu dapat dilihat dari jumlah peserta pendaftar yang jumlahnya luar biasa banyak. Menurut sumber dari beberapa pemain antusiasme mereka dalam mendaftar bukan hanya untuk menjadi juara tetapi di samping itu juga melatih prinsip permain agar medapat peningkatan mental dan keseriusan pemain, serta yang pastinya menjalin silaturahmi antar sesama namun tidak menutup kemungkinan juga kami mengharapkan iming-iming hadiah yang nilainya sangat besar kata salah seorang pemain dari fbc Tanjung kurung.

“Melalui Open turnamen ini kami mempunyai kesempatan untuk bertanding berlaga di lapangan tanding dengan semangat dan perjuangan sepenuh hati untuk mendapatkan hadiah yang cukup besar kami sebagai pemain juga ingin mendapatkan nama yang besar,” ujar Anto salah satu pemain fbc Tanjung kera­ katau. (MAN GS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

19

Pemilhan Peratin Diharapkan Hasilkan Pemimpin Berkualitas Lampung Barat, FAKTUAL - Melalui pemilih­ an langsung dan demokrasi diharapkan mampu menghasilkan pemimpin pemerintah pekon atau peratin yang berkualitas, kata Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri yang diwakilkan Asisten I Bidang Pemerintahan, Adi Utama pada pengarahan tentang tahapan-tahapan pemilihan peratin (kepala desa).

Pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) di Ruang Rapat Kagungan pemkab tersebut, kemarin, dia mengatakan, pemilihan peratin merupakan proses suksesi/pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan perundangundangan, dimana jabatan peratin diatur masa jabatannya dan ketika berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan.

Pemilihan peratin, katanya, mengacu pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 33 Terdapat Kriteria Calon Peratin adalah warga negara republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

“Jadi, semisal ada masyarakat yang bermigrasi, merantau ke daerah lain, ataupun pindah untuk mengembangkan diri dan saat kembali ke kampung halaman untuk berkarya dan mem­ bangun pekon dan saat itu juga ada pencalonan peratin maka sudah bisa langsung mencalonkan diri sebagai calon peratin. Pemilihan peratin sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Masyara­ kat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan pekon sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Peratin sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan pekon diharapkan menjadi figur yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Pemilihan peratin juga merupakan sarana pemersatu masyarakat bukan untuk memecah belah, masyarakat sebagai subyek untuk menentukan figur pemimpin di pekon

dan bukan obyek yang mudah dipengaruhi, karena masyarakat punya akal pikiran dan hati nurani, jangan sampai mudah dipengaruhi dengan politik uang atau sesuatu yang sifatnya hanya sementara, sedangkan peratin terpilih nantinya akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon, kata dia.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan peratin

dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang calon yang berhak dipilih sesuai dengan yang dikehendaki.

(ADI)

Rakor POP II Kabupaten Lambar

Lampung Barat, FAKTUAL - Bagian Admi­ nis­trasi Pembangunan Sekdakab Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung menggelar

Mukhlis Basri Tinjau Lokasi Pembangunan Jembatan dan Iritasi

rapat koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (POP) triwulan II Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2017, di

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat Drs. Mukhlis Basri meninjau lokasi pembangunan jembatan dan iritasi yang ada di pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu Rabu 26/07.

Bupati Lambar di dampingi oleh Kadis Poraperbud Indra Kesuma S.Sos ,Dinas PU dan PR Lambar , Kadis DLH Syahkuddin , ser­ta instansi terkait lainnya.

Di sela- sela peninjauan Bupati menyampai­ kan irigasi dan jabatan sebagai alat penghubung transfortasi juga untuk menunjang mobilisasi serta ekonomi para petani di daerah tersebut.

Selain itu irgasi juga nantinya akan berfungsi sebagai salah satu destinasi wisata yang akan di lengkapi dengan Arum jeram .

Selanjutnya Bupati beserta rombongan meninjau lokasi tempat akan di bangunnya TPA

Ruang Rapat Kagungan Pemkab, kemarin.

Pelaksana Tugas Sekdakab setempat, Akmal Abdul Nasir mengatakan, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dengan didukung tertib administrasi yang prima, salah satu upaya yang ditempuh adalah intensifikasi melakukan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan secara internal masingmasing pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran.

Menurutnya, dengan diperolehnya penghar­ gaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Barat dengan opini predikat WajarTanpa Pengecualian (WTP) enam) kali berturut-turut pada 2016, pimpinan daerah memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh satker khususnya pengelola keuangan.

“Perlu dipahami bersama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan yang tidak ada putusnya. Perlu saya tekankan

tempat pembuangan air yang ada di pekon kubu liku kecamatan batu ketulis.

aktivitas pengendalian tidak terbatas dalam bentuk rapat, melainkan dalam bentuk lainnya seperti konsultasi, koordinasi, surat menyurat dan lain sebagainya yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan melalui upaya pengendalian secara sistematis tersebut diharapkan agar produktivitas kegiatan dapat tercapai sebagaimana bagian dari perwujudan pelayanan public,” ujarnya.

Melalui Rakor POP, penting kiranya untuk melakukan pembenahan dan perbaikanperbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan terus bekerja lebih keras lagi dan berkarya nyata dalam membangun kabupaten sesuai norma dan kaidah yang berlaku, katanya.

Semua pimpinan SKPD, katanya, harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup masing-masing, sehingga seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas hasil prima. (ADI)

Setelah meninjau lokasi TPA Bupati beserta rombongan melanjutkan perjalan meninjau pembangunan gorong-gorong plat dan Talut pemangku mekar sari pekon kubu liku kecamatan batu ketulis.

Kemudian lanjut meninjau pembang­ unan gedung pertemuan rakyat di pekon Kubu liku jaya pemangku Purwosari kecamatan batu ketulis serta Bupati Lambar menyempatkan diri foto dengan KKN serta perangkat pekon di kubu liku jaya kecamatan batu ketulis.

Bupati berharap dengan adanya pembangunan yang ada di kecamatan batu ketulis inj akan semakin mening­ katkan ekonomi masyarakat setempat terlebih untuk kehidupan sehari- hari.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 424 / Tahun Ke-15 / 31 Juli - 6 Agustus 2017

20

Nelayan Lebak Peroleh Bantuan Kapal Banten, FAKTUAL - Nelayan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan memperoleh ban­ tuan kapal tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak sempat disalurkan akibat keterbatasan produksi di dalam negeri.

“Kami berharap tahun 2017 bisa direalisasikan bantuan kapal itu pada nelayan,” kata Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah di Lebak, kemarin.

Para nelayan yang akan menerima bantuan kapal itu diharapkan bisa meningkatkan produksi tangkapan guna mendorong swasembada ikan.

Penyaluran kapal itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Bantuan kapal nelayan itu sebanyak enam unit kapal kincang, dua unit kapal berkapasitas 5 GT dan enam unit kapal 10 GT. Semestinya kapal itu disalurkan tahun lalu, tetapi produksi di dalam negeri relatif terbatas.

Karena itu KKP akan merealisasikan bantuan kapal nelayan pada tahun 2017.

Saat ini kondisi kapal dalam tahap penyelesaian dan dipastikan Agustus-September mendatang bisa disalurkan pada nelayan Lebak.

“Kami sudah mendatangi pabrik produksi kapal di Kupang, Provinsi NTT itu,” katanya.

Menurut Rizal, bantuan kapal itu dengan jelajah berlayar sampai 15 mil dari pantai Pesisir Binuangeun, Kabupaten Lebak.

Diperkirakan kapal itu dapat meningkatkan produksi tangkapan nelayan meningkat.

“Kami yakin bantuan kapal ini guna mendorong kesejahteraan nelayan,” katanya.

Ia menjelaskan saat ini jumlah nelayan Lebak tercatat 3.600 orang dan kebanyakan menggunakan kapal motor tempel sehingga berdampak terhadap produksi tangkapan.

Kapal mesin tempel itu tentu daya jelajahnya hanya tiga mil dari pantai.

Untuk itu bantuan kapal kincang juga berka­ pasitas 5 GT dan 10 GT dipastikan tangkapan nelayan lebih banyak karena mereka bisa menempuh 15 mil.

“Kami minta kelompok nelayan yang mene­ rima bantuan kapal bisa merawat dengan baik juga menyumbangkan produksi ikan,” katanya.

Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binu­ angeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Ahmad Hadi mengatakan selama ini nelayan di sini sangat membutuhkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal karena sebagian besar nelayan kecil.

Selain itu juga produksi tangkapan ikan laut dinilai belum maksimal karena selama tujuh bulan dalam satu tahun nelayan meng­

anggur akibat cuaca buruk dan terang bulan.

Produksi tangkapan ikan di pesisir pantai Lebak, diantaranya tongkol, layur, cumi-cumi, hiu, selar, kue, kakap, dan lobster.

“Hal wajar jika produksi tangkapan ikan laut tidak signifikan karena normalnya nelayan dalam setahun hanya lima bulan melaut juga terbatasnya kapal di atas 5 GT,” katanya.

(IS)

Lebak-Pandeglang Harus Miliki Pasar Induk

Banten, FAKTUAL - Gubernur Banten Wahidin Halim mengharapkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memiliki pasar induk guna memudahkan pemasaran hasil produksi pertanian.

“Kehadiran pasar induk itu nantinya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi petani,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Lebak, kemarin.

Selama ini, produksi komoditas hasil pertanian dari dua kabupaten itu dipasok ke pasar induk Kramat Jati dan pasar induk Cipinang, Jakarta.

Semestinya, pemerintah DKI Jakarta menyumbangkan anggaran untuk membantu petani Provinsi Banten berupa pembangunan infrastuktur jalan usaha tani, penyaluran benih, pestisida dan pupuk.

Sebab, petani Banten setiap hari memasok kebutuhan komoditas pertanian, seperti sayuran, kelapa, pisang, bumbu dapur dan buah-buahan ke pasar induk DKI Jakarta.

Dia berharap Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pan­ deglang ke depan harus

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

ANRI PRATAMA S Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

memiliki pasar induk.

Kehadiran pasar induk itu dipastikan menampung produk komoditas pertanian.

Saat ini, mereka petani lebih memilih menjual komoditas pertanian ke luar daerah akibat tidak adanya pasar induk tersebut.

“Kami berharap Lebak dan Pandeglang harus memiliki pasar induk pertanian juga peternakan kerbau dan sapi,” ujarnya.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Dedi Rahmat mengatakan saat ini Lebak perlu memiliki pasar induk guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat petani.

Apalagi, kondisi Pasar Rangkasbitung yang merupakan pasar kebanggan warga Kabupaten Lebak, sudah tidak layak.

Para pengunjung Pasar Rangkasbitung hampir setiap hari saling berdesakan, terlebih pada perayaan hari besar keagamaan, pengunjung sulit untuk bergerak.

Kondisi itu diperparah dengan adanya pasar subuh yang mengangkibatkan kemacetan lalu lintas.

Menyinggung adanya rencana Pemerintah Provinsi Banten membangun pasar induk di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, pihaknya menyambut positif karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di daerah itu.

“Kami berharap rencana pasar induk itu bisa direalisasikan secepatnya,” katanya. (IS)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI