SKM FAKTUAL EDISI 425 l 6 - 13 AGUSTUS 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DESA SUKAJAYA BANGUN JALAN HOTMIX 5

HALAMAN

DPP GOLKAR TETAPKAN ARINAL DJUNAIDI CALON GUBERNUR LAMPUNG 2018 HALAMAN

11

MESUJI RUSUH TIGA ORANG LUKA TEMBAK 16

1

HALAMAN

BANYAK PERUMDES DI LAMBAR MUBAZIR

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

Cawa Kham DIRGAHAYU RI

UCE NASIR

TANPA diperintah atau diberi komando, menjelang 17 Agustus (peringatan hari kemerdekaan), hampir seluruh rakyat Indonesia sibuk dengan berbagai perlombaan dan hiburan, mulai dari panjat pinang, tarik tambang, hingga pesta kembang api serta hiburan artis ternama.

Bahkan ada sebagian warga yang sejak awal Agustus telah memasang bendera kebangsaan Merah Putih disertai dengan umbul-umbul warna warni dengan berbagai ukuran di halaman depan rumah, perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya.

Patut diacungi jempol kepedulian warga terhadap hari kemerdekaan tersebut bahkan dengan sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dana demi meriahnya peringatan hari kemerdekaan, walaupun pada saat hari puncak tidak ikut upacara yang digelar di sekitar rumah mereka.

Seperti peringatan HUT yang lain, tidak sedikit yang terjebak serimonial semata. Dan kocek yang telah dikeluarkan mengalir begitu saja tanpa berbekas. Padahal semua yang didapat selama ini hasil perjuangan para pendahulu yang dengan ikhlas mengorbankan segala termasuk nyawa.

Kemerdekaan Republik Indonesia tidak didapat dengan mudah.

Melalui perjuangan berat cukup panjang. Tidak sedikit putra dan putri terbaik bangsa yang gugur di medan laga. Dan bukan meriahnya pesta HUT Kemerdekaan yang mereka perjuangkan dan inginkan.

Yakni masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Kini telah 72 tahun terbebas dari belenggu penjajah dan telah kali ke-72 pula peringatan hari kemerdekaan digelar namun “Bangsa yang Besar Adalah Bangsa yang Menghormati Jasa para Pahlawannya” masih menjadi pemanis bibir sebagian kalangan termasuk para petinggi negeri.

Betapa tidak, kemiskinan, baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum teratasi di sebagian sudut negeri. Tidak sedikit pula penduduk yang harus menggunakan rakit dan tali untuk menuju desa tetangga dan sekolah, belum lagi mereka harus menggunakan lampu teplok lantaran ketiadaan aliran listrik.

Tidak sedikit pula jalan di kampung-kampung yang berupa tanah merah. Jika ada yang bagus, kini sudah rusak dan belum juga tersentuh rehabilitasi. Naib memang, di sudut kampung, warga kesulitan infrastruktur dan mendapat pelayanan lainnya, sementara tidak sedikit pula kalangan petinggi negeri yang berfoya-foya menghabiskan uang hasil korupsi.

Bahkan tiada hari tanpa turun ke bawah alias menemui rakyat kerap dilakukan seseorang hanya pada saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, dan bupati dan setelah terpilih, janji tinggal janji.

Tidak bisa dibayangkan betapa makmurnya bangsa dan negara ini jika sebagian besar saja warga negara betul-betul mau memaknai Hari Kemerdekaan dengan mentauladani para pahlawan bangsa dengan menanamkan dalam perilaku seharihari. Dirgahayu RI.

l

n l n l

n

Warga vs Pam Swakarsa di Mesuji, tiga orang luka tembak Kenapa harus anarkis?

Walikota Bandarlampung dituding lecehkan Menteri terkait pembangunan fly over Hayoo siapa yang merasa paling benar?

Satu-persatu dukungan partai ke bakal calon gubernur mulai menguat Kira-kira nanti ada berapa calon ya yang bertarung?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

OPINI 2 Konsolidasi Oposisi

B

ARU-baru ini, Prabowo Subianto me­la­kukan lawatan politik ke Puri Cikeas, ke­diaman Ketua Umum Partai De­mokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis (27/7) lalu. Lawatan ini seakan mengungkap bahwa tengah ter­ciptanya konsolidasi oposisi.

Sebuah upa­ya mempererat hubu­ ngan partai-par­tai non pendukung pemerintah. Berupaya mem­bahas konstelasi politik yang tengah tercipta.

Secara khusus pasca di sahkan­nya UU Pemilu dalam sidang Paripurna di gedung DPR-RI (20/7).

Adapun konstelasi politik yang tengah tercipta, bermula ketika opsi Paket A RUU Pemilu yang hendak di­sah­kan DPR, sem­pat mendapatkan perlawanan dari par­tai – partai oposisi seperti: Gerindra, PKS dan Demokrat.

Begitu juga dengan PAN. Hal itu terjadi dikarenakan, ke­tidaksepa­katan Pihak Oposisi dengan ‘pi­lihan’ koalisi mayoritas, terkait ambang batas Capres (presidential threshold) 20-25% dan metode konversi suara sainte lague (Paket A) dalam RUU Pemilu be­be­ rapa waktu lalu. Sehingga, kelom­pok Oposisi memutuskan untuk walk out.

Untuk itulah dibentuk perte­muan kedua ketua Parpol (Gerindra dan De­mo­krat). Dilatarbelakangi niat untuk sa­ling membangun sebuah ikat­an. Me­nya­makan visi dan misi.

Hingga upaya untuk membawa UU Pemilu yang baru saja terbentuk ke MK. Juga, mempersiapkan lang­kah politik yang mungkin diperlu­kan.

Pertemuan ini melibatkan eliteelite po­litik dari kedua Partai. Dan dalam kon­ferensi pers yang ditayang­ kan salahsatu TV swasta, kedua pihak diwakili masing-masing Ketua Parpol (SBY dan Prabo­wo). Menyampaikan bebera­pa poin pen­ting.

SBY mengakui bahwa ‘perte­mu­ an biasa’ yang mereka lakukan, cukup men­curi perhatian publik. Karena perbin­ca­ngan keduanya dilatar belakangi pem­ba­hasan RUU Pemilu yang baru saja di­sah­kan DPR-RI. Menurut SBY, pertemuan ini merupa­ kan suatu hal yang wajar, se­bagai upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah, agar tidak melampaui batas kekuasaan (abuse of power).

SBY juga berujar bahwa, partainya belum mempertimbang­kan untuk mela­ku­kan koalisi dengan partai politik mana­pun. Meskipun begitu, Demokrat akan mengintenskan komunikasi dan kerja­sama antar partai oposisi.

Sejalan dengan SBY, Prabowo juga meng­kritisi pengesahan UU Pemilu oleh DPR. Khususnya penetapan ambang ba­tas Capres 20-25%. Beliau menuturkan ba­h­wa, Gerindra dan partai oposisi lain­nya memilih untuk tidak betanggung ja­wab atas keputus­ an sidang Paripurna (wal­k out). Sebab, menjadi tugas oposisi untuk menja­ lankan fungsi check and ba­len­ces.

Memberikan pengawas­an atas ki­nerja

Oleh: YOHANSEN W. GULTOM

Pemerhati Sosial/Politik

pemerintah, serta mem­bentuk ke­ seimbangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Juga, mengharapkan terciptanya de­mokrasi yang aman dan adil. Sebab, peng­gunaan ambang batas 20-25%, dinilai ha­nya akan membatasi keingin­ an ‘warga ne­gara’ untuk turut berpar­ tisipasi, men­calonkan diri di ranah Pilpres.

Kalkulasi Suara Meski tidak berujung kesepa­katan untuk membentuk koalisi, pertemuan ke­duanya ‘menelurkan’ sikap untuk saling ber­komunikasi dan tetap men­ jalin ker­ja­sama kedepan. Dan bukan suatu hal yang mustahil jika nantinya, kerjasama ini ber­ujung koalisi, apabila dirasa perlu. Kon­solidasi ini juga menjadi sinyal positif bagi partaipartai oposisi, dalam rangka per­ saingan menuju Pilpres 2019 nanti.

Pasalnya, jika dikalkulasi meng­ gunakan hasil Pemilu Legislatif 2014, sebagai patokan perolehan suara masing-masing partai untuk meme­ nuhi ambang batas capres 20-25%.

Maka, kemungkin­an akan kembali tercip­ta polarisasi ke­kuatan seperti pada Pilpres 2014 lalu. De­ngan terben­ tuknya ‘kese­pa­katan’ an­tara Gerindra dengan Demokrat, se­ti­dak­nya akan menga­mankan ambang ba­tas Capres di kisaran 20%. Khusus­nya bagi partai oposisi.

Dua polarisasi kekuasaan yang penulis mak­sud ialah, kelompok perta­ma (Koa­lisi Pemerintah), diusung Partai PDIP (18,9%), Golkar (14,7%), Nasdem (6,7%), PKB (9%), PPP (6,5%) dan Hanura (5,2%). Total 61%. Selan­ jutnya, kelompok kedua (Koalisi Oposisi), diusung oleh Partai PKS (6,1%), Gerindra (11,8%) dan Demo­ krat (10,19%) dengan total 28,69%.

Semen­tara, posisi PAN (7,5%) masih berada pada situasi yang ano­mali.

Meskipun demikian, jika seandai­ nya koa­lisi pemerintah tetap solid, berada pada kisaran 61%. Maka, keberadaan 7,5 % suara milik PAN, tidak akan me­mungkinkan untuk membentuk koalisi baru. Sehingga, PAN ‘terpaksa’ harus me­mutuskan untuk bergabung dengan sa­lahsatu koalisi. Baik itu pemerintah ataupun oposisi.

Situasi ini tentu akan berlaku, jika dinamika politik cenderung stag­nan, dan hasil putusan MK (Mahka­mah Konsti­tu­si) berpihak pada UU Pemilu hasil pe­nge­sahan DPR (Paket A).

Putusan MK Berdasarkan Putusan MK No. 14/ PUU-XI/2013 bahwa pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpes harus dilaksa­ nakan se­ ren­ tak. Artinya, harus dilaksanakan pada hari yang sama.

Tentu hal ini memun­cul­kan pertanya­ an, bagai­mana dengan peng­gunaan

ambang batas sebagai prasyarat pen­ calonan di Pilpres? Hal inilah yang men­jadi perdebatan banyak pihak.

Na­mun, bila ditelaah berdasar­kan Putusan MK, sesungguhnya MK tidak menentu­kan apakah Pilpres harus menggunakan ataupun tidak menggu­ nakan ambang batas penca­lonan.

Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 bahwa, syaratsyarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Pre­siden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketetapan inilah dapat ditafsirkan bahwa upaya pemberla­kuan ada atau tidaknya Presidential thres­hold, diserahkan kepada ‘Badan’ yang berwenang untuk membentuk UU. Sehingga putusan MK yang mem­ ber­laku­kan Pemilu serentak (Pileg dan Pil­pres), tanpa memuat penje­lasan akan ada­nya ambang batas, merupakan termasuk pi­lihan politik hukum yang terbuka (ope­ned legal policy). Artinya, Pemerintah dan DPR berhak menentu­ kan ada atau ti­­daknya penggunaan ambang batas. Apa­­bi­la penggunaan ambang batas diber­la­kukan, maka hasil Pileg 2014 harus di­ja­dikan sebagai acuan dalam Presiden­tial thresthold.

Oleh karena itulah, hasil pe­nge­sahan UU Pemilu Paket A oleh DPR-RI dinilai sah secara hukum.

Meskipun begitu, menjadi hak ma­sing-masing pihak tentunya, untuk dapat mengajukan Uji Materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Khususnya bagi pihak oposisi yang menilai langkah DPR (koalisi mayo­ ritas) bersifat inkonstitusio­nal. Dan hal ini patut untuk kita hormati, serta kita didukung tindak lanjutnya. Selain itu, perlu kita ketahui pula, bahwa untuk dapat di uji di MK, UU sebagai objek permohonan juga harus sah secara formil dan materil.

RUU Pemilu hasil pengesahan DPR, sudah dapat dikatakan sah se­cara materil dan tinggal mem­butuh­kan pengesahan dari Presiden, untuk menjadikan objek permohonan sah secara formil. Dan setelah keluarnya putusan gugatan dari MK, UU Pemilu pun dapat segera kita gunakan bersa­ ma. Untuk itulah diperlukan atensi dari pihak-pihak terkait, agar KPU tidak terkena imbas dari keter­lambatan pe­ ngesahan UU Pemilu. Sehingga, KPU tidak ‘ketinggalan kapal’, untuk segera melakukan Tahapan Pemilu (awal persiapan Pe­milu 2019, 20 bulan sebe­ lum pe­mung­utan suara) di awal bulan Agustus ini.

Penutup Menjadi tugas bersama tentunya, untuk mewujudkan Demokrasi sub­ stansial di negeri ini. Rakyat men­da­ patkan hak untuk memilih siapa calon-calon pemimpinnya. Memilih melalui koridor Pemilu. Untuk itulah UU Pemilu dibentuk. Sebuah aturan dan peraturan yang harus kita taati bersama. Nantinya, akan terpi­lihlah wakil-wakil rakyat. Entah itu se­bagai pemerintah atau oposisi.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Saiful (Kabiro) Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal.

A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

3

BANYAK PERUMDES DI LAMBAR MUBAZIR Lampung Barat, FAKTUAL - Banyak peruma­ han dinas (Perumdes) kepala sekolah di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung yang mubazir. Betapa tidak, hampir semua tidak berpenghuni.

Menurut anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat, Heri Gunawan, Perumahan Dinas (Perumdes) kepala sekolah di Lambar banyak tidak dihuni, contohnya di Kecamatan Balikbukit ada 40 Perumdes dan hampir semua tidak berpenghuni. Sangat disayangkan jika peruntukan dari awal tidak tepat sasaran.

“Bagaimana bisa menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika Perumdes tersebut tidak

berpenghuni serta kenapa rumah dinas tersebut disewakan kepada masyarakat,” katanya pada rapat pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkab setempat dalam rangka pembahasan Laporan Keuagan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, kemarin.

Sementara itu, anggota Banang lainnya, Ismun Zani mengatakan, Perumdes sekolah banyak tidak layak, hal tersebut mengakibatkan bagi guru yang jauh dari kediaman terlambat dengan berdalih jalan banjir.

Setelah pihaknya melakuakan peninjauan Perumdes belum lama ini, keluhan yang sampai di telinga wakil rakyat yaitu, tidak layak huninya

Perumdes dan biaya sewa Rp25.000 per bulan dianggap terlalu memberatkan. Hal tersebut berdampak pada guru yang cukup jauh dari kediaman mengalmi keterlambatan masuk sekolah dengan berdalih jalan banjir, katanya.

“Belum lama ini saya dan kawan-kawan anggota lain terjun lapangan tetapi fakta yang ada di lapangan bukan banjir yang mengalami keterlambatan tetapi jauhnya jarak tempuh untuk sampai ke tujuan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), Bulki mengakui jika masih banyak Perumdes tidak layak huni dan saat ini ada di antaranya

Perumdes yang disewakan itu bertujuan dari pada dibiarkan kosong.

Biaya sewa Perumdes Rp25.000 per bulan dianggap terlalu memberatkan karena tidak layak huni. “Ke depan kami akan cari langkahlangkah yang lebih baik untuk menopang PAD Lambar,” katanya.

Rapat kerja tingkat Banang tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Sutikno dan Wakil Ketua II, Saipul Abadi, dan dihadiri anggota Banang lainnya, sementara tim anggaran dari seluruh OPD dipimpin Plt. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar, Akmal Abdul Nasir, didampingi sejumlah kepala OPD. (ADI)

Kapal Tanker Minyak Terbesar Milik Pertamina Diproduksi di Lampung Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi produksi kapal tanker minyak mentah milik Pertamina ‘MT Panderman’ yang dibangun PT Daya Radar Utama (DRU) di Panjang, Bandar Lampung. Kapal berbobot mati 17.500 dead weight tonnage (DWT), panjang 157,50 meter, kecepatan ABT 13.0 knots, tersebut merupakan tanker minyak mentah terbesar Pertamina yang dibangun DRU. Kehadiran galangan kapal DRU diharapkan memberdayakan industri dalam negeri dan mendukung pembangunan poros maritim di Provinsi Lampung. “Saya ucapkan selamat atas penyerahan ini. Saya bangga di Lampung terdapat perusahaan galangan yang dapat menciptakan kapal seperti ini. Kiranya ini dapat mendukung pembangunan kemaritiman di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung,” ujar Asisten Bidang Ekbang, Adeham saat meninjau serah terima ke Pertamina, di galangan PT DRU Unit Lampung, Panjang, kemarin).

Direktur Utama PT DRU, Amir Gunawan, mengatakan kepercayaan Pertamina mem­

bang­un kapal tersebut merupakan modal berharga dalam menghidupkan industri maritim Lampung. “PT Pertamina membimbing kami.

Sehingga menjadikan kami salah satu galangan swasta nasional yang sanggup berkiprah dalam

pembangunan untuk kekuatan maritim bangsa,” ujar Amir.

Di sisi lain, Senior Vice President Shipping Pertamina, Alfian Nasution, mengatakan produksi kapal di Lampung itu membantu program

pemerintah mengembangkan poros maritim.

Menurut Alfian, Pertamina berkomitmen memberdayakan industri perkapalan nasional.

“Beberapa tahun terakhir sekitar 15 kapal yang kami pesan di dalam negeri, tetapi untuk kelas general purpose, ini yang pertama dibangun galangan swasta yakni PT DRU,” kata Alfian Nasution.

Selain di Lampung, DRU memesan kapal ke PT Anggrek Hitam Shipyard, Batam, Kepulauan Riau dan PT Multi Ocean Shipyard.

Saat ini Pertamina memiliki 65 kapal dalam berbagai ukuran untuk mengangkut minyak mentah dan produk turunannya guna memenuhi kebutuhan energi nasional.

Hingga 2017 terdapat 11 unit kapal yang siap dikirimkan galangan kapal. Selain delapan kapal dari galangan lokal, Pertamina juga menerima tiga kapal medium range dengan bobot mati 40 ribu DWT dari New Times Shipbuilding Co Ltd, Tiongkok pada kuartal I-2016. Investasi tiga kapal yang masingmasing bernama MT Sanggau, MT Serui, dan MT Sanana tersebut mencapai total 100 juta dolar AS atau Rp1,35 triliun. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

BANDARLAMPUNG

4

Tinggi, Minat Masuk SMK Pertanian Pembangunan Lampung

Lampung Buka Ruang Bagi Pebisnis Kopi Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung membuka ruang bagi pebisnis kopi untuk mengembangkan usahanya di daerah setempat.

“Kami memberikan ruang serta peluang yang seluas-luasnya kepada pebisnis kopi. Gubernur Lampung paham betul bahwa komoditas kopi robusta daerah ini adalah salah satu branding yang bisa mengangkat nama provinsi berlambang Siger,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, pada Coffee Business Meeting (CBM), di Bandarlampung, kemarin.

Selain dengan jenis kopi robustanya, sambung Sutono, saat ini jenis kopi fine robusta juga memiliki potensi yang bernilai tinggi dan segmennya belum terlalu banyak.

Pihaknya, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Lampung Segalow mencoba mengembangkan jenis kopi fine robusta sehingga diharapkan pelaku bisnis berminat untuk mengembangkan usaha perkopian di Lampung.

Sehingga, kata dia, bisa membawa keasejahteraan bagi masyarakat umumnya dan petani kopi di Lampung khususnya.

Di sisi lain, menurut dia, dengan adanya seminar CBM yang membahas jenis fine robusta, diharapkan hasilnya ikut dipasarkan ke seluruh cafe dan outlet yang ada.

“Pada dasarnya, cita rasa fine robusta itu berbeda sekali dengan jenis kopi yang lain. Jadi bagi penikmat kopi berat ini akan sangat berbeda,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Lampung ini juga mengatakan Pemprov Lampung telah membuat gerakan inovasi daerah, agar ada program-program yang ditingkatkan seperti halnya kopi.

Selain itu, ia menambahkan Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memberikan sertifikat kepada para petani kopi.

“Ini juga salah satu bentuk perhatian Gubernur untuk para petani kopi di Lampung,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas, menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu komitmen dalam mengangkat taraf kehidupan petani kopi robusta.

“Minimal, melalui even ini dapat memutus mata rantai pasar. Dalam artian, petani bisa melakukan kontak langsung dengan pembeli,” ujarnya.

Menurut Dessy, tak hanya meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus kesempatan petani belajar mengetahui selera dan kebutuhan pembeli.

Sehingga hukum pasar pun berlaku, produk yang berkualitas, pada akhirnya yang dicari dan dibutuhkan konsumen.

Kegiatan seminar CBM diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang mengambol tema “Membidik Peluang Bisnis Fine Robusta Omset Ratusan Juta”.

Pembicara yang dihadirkan yaitu, Q Grader Robusta, Karjo Matajat, dengan tema Meningkatkan Kualitas Robusta Menjadi Fine Robusta, Tantangan dan Peluangnya.

Selanjutnya, Pranoto Soenarto (ahli kopi internasional) “Peta Kekuatan Fine Robusta dari Segi Cita Rasa”. Moelyono Soesilo (Eksportir, CEO Taman Delta Indonesia) “Membuka Peluang Pasar Fine Robusta di tingkat Domestik dan Ekspor.

Muhammad Aga (Barista Berprestasi, Pemilik Coffee Smith) “Peluang Fine Robusta di Industri Hilir Cafe dan Tantangan Barista meracik kenikmatan Fine Robusta”.

Peserta juga akan ke P3K AEKI di Hanakau, Liwa, dengan melakukan treking perkebunan kopi AEKI sambil mengedukasi peserta tentang kualitas kopi dan belajar fotografi yang humanis dengan objek petani kopi.

Kemudian berlanjut dengan sharing atau bertatap muka dengan petani, pebisnis kopi dan dinas. (AGA)

Pemprov Lampung Mengimplementasikan Transaksi Nontunai Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengimplementasikan transaksi nontunai pada 2018 untuk pengelolaan keuangan secara tertib.

“Diharapkan Bank Lampung sebagai kas daerah menjadi pelopor terdepan dalam transaksi nontunai Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung, Hamartoni Ahadis di Bandarlampung, kemarin..

Karena itu, katanya, Pemerintah Lampung bersinergitas dengan Bank Indonesia menggelar capacity building implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung.

Menurutnya, keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Untuk itu perlu dilakukan langkah percepatan implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung. Hal ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi nontunai seperti penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk penerimaan gaji di sejumlah instansi dan pembayaran PBB di Kabupaten Waykanan.

“Namun untuk penerapan pada 1 Januari 2018 mendatang

perlu dilakukan mapping. Karena adanya perbedaan kondisi di masing-masing daerah,” ujarnya.

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syariful Anwar menjelaskan perlunya koordinasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerahnya seperti Bank Lampung, BRI maupun Bank Mandiri.

Selain itu, menetapkan kebijakan implementasi transaksi nontunai dan menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Gubernur harus melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri pada 1 Oktober 2017. Namun, bukan berarti pada periode itu setiap daerah harus melakukan transaksi nontunai, tetapi minimal sudah ada pelaksanaan transaksi seperti tunjangan kinerja, gaji, perjalanan dinas pembayaran BBM dan lainnya,” katanya.

Menurut dia, untuk tahun 2018 belum ada penerapan sanksi, namun untuk 2020-2021 jika masih belum transaksi nontunai ada kemungkinan terdapat sanksi.

“Perubahan ini pasti ada tantangan, untuk itu diperlukan komitmen bersama. Selain itu, terdapat strategi dalam implementasi transaksi non tunai diantaranya komitmen, regulasi, sumber daya manusia, Sistem Informasi Terintegrasi, Perbankan, Penyedia barang/jasa dan pengawasan,” ujarnya.

Kepala KPW BI Provinsi Lampung, Arief Hartawan menjelaskan Bank Indonesia memiliki kewajiban agar transaksi nontunai dapat berjalan dengan baik, termasuk di Lampung. (AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Minat siswa untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Lampung pada tahun ajaran baru 2017 cukup tinggi.

“Keputusan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk memindahkan SMK PP Lampung dari Masgar Pesawaran, ke Hajimena Lampung Selatan, berdampak positif. Sejak pindah pada 2015, jumlah siswa meningkat tiga kali lipat,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Edi Yanto, di Bandarlampung, kemarin.

Ia mengatakan peningkatan jumlah siswa itu berkat upaya menambah fasilitas belajar dan meningkatkan gaji guru.

Awalnya, menurut dia, sekolah ini kurang dinimanati dengan siswa per angkatan hanya 58 orang.

Gubernur Lampung, katanya, memutuskan lokasi sekolah dipindah dan fasiltasnyanya ditambah.

Ia menyebutkan, kebijakan Gubernur Lampung, Ridho tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian dengan menggelontorkan dana Rp5,3 miliar pada 2016 dan pada 2017 Rp5 miliar.

Edi menjelaskan pada 2016 jumlah siswa naik menjadi 90 dan tahun ajaran 2017 naik tajam menjadi 135 siswa.?

Menurut Kepala SMK PP Lampung, Amrullah, pendaftar tahun ini mencapai 200 orang.

Namun, kata dia, mengingat kapasitas kelas yang diterima hanya 135 siswa. Untuk menampung tingginya minat tersebut, tahun depan kapasitas kelas ditambah dan dilengkapi asrama.

“Dukungan gubernur diberikan dalam bentuk kenaikan gaji.

Dukungan itu kemudian membuat Kementerian Pertanian melihat Pemprov Lampung serius mengembangkan SMK ini,” kata Amrullah.

Pemprov Lampung, merancang masterplan pengembangan SMK PP untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

“Jangan sampai minat anak-anak muda bertani menurun.

Pemprov harus mendorong perbaikan mutu belajar di SMK ini karena prioritas pembangunan Lampung ada di sektor pertanian, indutri, dan pariwisata,” kata Edi. Kemajuan pertanian, jelasnya, tak lepas dari sumber daya manusia. Tingginya minat masuk SMK PP, merupakan bukti anak muda masih berminat masuk sektor pertanian.

Karena itu, Pemprov Lampung melakukan pendekatan ke berbagai pihak termasuk Kementerian Pertanian agar memberi perhatian khusus terhadap SMK ini.?

“Pemprov Lampung dan Kementerian Pertanian terus melengkapi sarana belajar seperti laboratorium pasca panen, kultur jaringan, lab bahasa, dan perpustakaan. Semua ini bertujuan agar anak-anak muda bangga jadi petani, karena seberapa besar pun target produksi pertanian tanpa didukung sumber daya manusia yang baik, tidak akan tercapai,” katanya.

Lulusan SMK PP Lampung banyak diterima bekerja di perkebunan swasta baik didalam maupun luar Lampung. Sebagian berprofesi sebagai penyuluh.

Menurut Edi, gubernur ingin mengembalikan pamor sekolah menengah pertanian atas (SPMA) yang pernah jaya di masa lalu. (AGA)

Lampung Bentuk Tim Percepatan Perkeretapian Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo membentuk tim percepatan pembangunan fasilitas perkeretaapian guna mendukung percepatan pengembangan perkeretaapian di daerah setempat.

“Selain itu, khususnya dalam hal pelayanan angkutan udara di Bandara Raden Inten II,” kata Asisten Bidang Ekbang Setda Provinsi Lampung Adeham saat memimpin Rapat koordinasi pengembangan perkeretapian Provinsi Lampung, kemarin.

Menurutnya, pembentukan tim koordinasi percepatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/304/V.13/HK/2017, pada 8 Juni 2017.

Nantinya, ujar dia, tim percepatan akan saling berkoordinasi antarlintas sektoral guna mendukung terwujudnya keberadaan angkutan inter moda transportasi darat yang terintegrasi sehingga kawasan kota mandiri dapat terwujud di kawasan antara Branti dengan kawasan Kotabaru.

“Tim terdiri atas Asisten Bidang Ekbang selaku Ketua, dengan masing-masing Wakil Ketua Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda dan Executive Vice President PT. KAI,” ujarnya.

Adeham mengatakan, prioritas pembangunan kereta api Provinsi Lampung dalam waktu dekat ini adalah pembangunan shortcut Rejosari-Tarahan, pembangunan jalur ganda Cempaka-Rejosari serta pembangunan Stasiun Bandara dan pembangunan KA Bandara Radin Inten II (Stasiun KA dan Sky Bridge) BrantiTanjungkarang.

Dia berharap tim koordinasi lintas sektoral tersebut dapat berusaha dengan serius dan bersungguh-sungguh sehingga prioritas pembangunan KA tersebut dapat segera terwujud.

“Saya berharap tim ini berkomitmen bekerja dengan sungguhsungguh untuk mempercepat pembangunan perekeratapian dengan memperhatikan aturan yang ada,” katanya Tim lanjutnya, dibagi beberapa pokja yakni Pokja Hukum, Perencanaan, Evaluasi Program dan Sekretariat. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG SELATAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

5

Desa Sukajaya Bangun Jalan Hotmik

Untuk memenuhi terjadinya hal terse­ but, kata dia, khususnya pembangunan desa, secara mutlak diperlukan keterlibat­ an masyarakat secara langsung sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembang­ unan Nasional pada Azasnya Dikemba­ likan kepada Masyarakat.

Perencanaan pembangunan dengan sistem hotmik dapat melibatkan tokoh masyarakat, serta semua unsur- unsur kelembagaan yang ada di desa, untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peren­ canaan Pembangunan Desa sesuai Keputusan Bupati Lampung Selatan “Ayo Bangun Desa” Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara itu warga Desa Sukajaya

Lampung Selatan, FAKTUAL Warga Desa Sukajaya, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung patut bersyukur.

Betapa tidak, jalan sepanjang 650 me­ter dan lebar 3 meter di kampung mereka telah rampung dihotmik dengan ketebalan 3 cm.

Menurut Kepala Desa Sukajaya, Rozali, kemarin, pembangunan jalan tersebut menggunakan Dana Desa

(DD) tahun 2017.

“Kami bersyukur melalui Dana Desa, kami dapat menyelesaikan infrastruktur dengan hotmik, rijit beton, dan paping blok,” katanya.

Dia mengatakan, seluruh kegiatan menggunakan DD selalu dipantau Camat Ketibung, Hendra Jaya.

Dana tersebut dari anggaran DD yang sudah berjalan dari tahun 2017.

“Saya selalu memantau dan seluruh

kepala desa di Kecamatan Ketibung harus betul-betul memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan,” kata Hendra Jaya.

Dia mengatakan, suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik juga dapat dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan pembangunan tersebut benar-­benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

HUT RI, SDN Sukajaya Gelar Berbagai Lomba Lampung Selatan, FAKTUAL - Memeriahkan HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukajaya, Kecamatan Ketibung Baganhulu, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung siap menggelar bergaia perlombaan, di antaranya catur, gerak jalan, dan kebersihan.

Setiap murid akan diikutsertakan dalam berbagai perlombaa perayaan HUT RI tersebut. Persiapan akan dilaksanakan setiap jam kosong belajar. Selain itu, juga dilakukan ketika jam pulang sekolah.

“Siswa terus melakukan latihan dan persiapan hari pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan penampilan terbaiknya untuk masyarakat,’’ kata Kepala Sekolah Dasar tersebut, Wiwik Widaningsih.

Setiap tahunnya, kata dia, SDN Sukajaya tidak pernah absen dalam perlombaan perayaan HUT RI. Semangat sekolah didukung dengan para murid untuk berkarya membuat sekolah ini bisa mensejajarkan diri dengan sekolah kompetitor yang lain.

“Kami juga tidak pernah absen dan karnaval. Dan yang penting tahun ini penampilan murid SDN Sukajaya harus lebih baik lagi. Tidak terpaku pada satu gerakan penampilan saja, akan tetapi harus lebih baik untuk menunjukkan talenta dan bakat yang dimilikimurid,” kata Wiwik. ‘’Latihan yang dilakukan sekolah lebih intensif lagi menjelang perayaan hari H nya nanti,’’ tuturnya.

(SYAI)

mengaku bangga atas kepemimpinan Rozali sebagai kepala desa.

“Banyak program yang mengutamakan warga masyarakat. Dan kami mendukung p r o­g r a m lain­nya yang su­dah berja­ lan,” kata Mer­ s a R e n a l d y, sekdes Sukajaya.

(SYAI)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Pemprov Lampung Harapkan Kepaksian Skala Brak Penjaga Keharmonisan Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan keharmonisasian antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kerajaan Kepaksian Skala Brak dan masyarakat Lampung tetap terjaga. Harapannya, mampu mempersatu­ kan masyarakat Lampung menjadi lebih baik tanpa perpecahan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, pada silaturahmi Paduka Yang Mulia Saibathin Paniakan Pangeran Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak Yang Dipertuan ke-23 dengan Sai Bathin dan Masyarakat se-Kecamatan Kedondong, Kabupa­ ten Pesawaran, kemarin.

Sebelum ke lokasi, Wagub Bachtiar Basri dan Raja Paksi Skala Brak Edward Syah Pernong beserta rombongan disambut Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona di kompleks perkantoran Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, mereka langsung bertolak menuju lokasi di Desa kedondong, Kecamatan Kedondong, dengan melakukan pengarakan dan disambut masyarakat Kedondong.

Setibanya di lokasi, acara dimeriahkan dengan berbagai prosesi adat seperti arak-

arakan, tarian penyambutan, pedang alih, dan pembacaan pantun khas Lampung. Kemudian, penyerahan lencana dari Paduka Yang Mulia Saibathin Paniakan Pangeran Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak Yang Dipertuan ke-23 kepada Bachtiar Basri, Bupati Dendi Ramadhona, dan Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Radin Ayu Yani , serta kepa­da 17 Sai Batin Kecamatan Kedondong sebagai bentuk kekerabatan dengan Kerajaan Skala Brak.

Pada kesempatan itu, Bachtiar Basri mengaku bangga karena Edward Syah Pernong merupakan salah satu yang perduli dengan adat Lampung, terutama Sai Batin. “Saya sebagai orang Lampung berharap kelestarian adat Lampung perlu dijaga jangan sampai punah, perlunya bersatu padu, serta menata kehidupan orang Lampung menjadi lebih baik,” kata Wagub.

Sedangkan Edward Syah Pernong, menjelas­ kan pertemuan ini guna mempertemukan yang jauh dengan yang dekat. “Hari ini banyak kebahagian yang tercurah, seperti hadir dalam acara silaturahmi sebagai hidayah dari Allah guna bersilaturahmi dengan Sai Batin dan

masyarakat Kedondong. Saya hadir di sini juga karena rasa bangga untuk menyatukan masyarakat Lampung,” kata Edward.

Edward yang pernah menjabat Kapolda Lampung ini menjelaskan semua adalah satu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bersama perlu menjaga adat istiadat yang ada di Pesawaran. “Adat adalah kebiasaan yang dianggap patut sebagai modal masyarakat untuk menjaga kehidupan yang bersatu. Guna meningkatkan kualitas hidup yang terjaga.

Hal ini merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaga semuanya,” kata Edward.

Selain itu, Edward memberikan arahan Kepada 17 Sai Batin yang menerima lencana sebagai Duta Bangsawan perlu bersatu guna menjaga dan melestarikan adat istiadat Lampung.

“Lampung itu ada karena ada Sai Batin dan Pepadun. Oleh karena itu, kita perlu mem­ persatukan masyarakat Lampung.”

Bupati Dendi Ramadhona menyampaikan apresiasi kepada Edward Syah Pernong yang bersilaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat Kedondong. “Saya sangat mengap­ resiasi dan menilai baik karena acara ini penting

dalam mempererat hubungan dan menjaga serta melestarikan budaya masyarakat Lampung.

Kami yakin budaya ini mampu dijadikan potensi edukasi dan wisata yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat lampung,” kata Dendi.

Menurut Dendi, khasanah dan kearifan lokal menjadi warisan yang ditinggalkan kepada anak cucu. “Ini merupakan kebudayaan warisan dunia yang patut dijaga bersama.”

Perwakilan masyarakat Kedondong Andi Yonara gelar Dalom Perwira Yonara berharap acara menjadi pengikat silaturrahmi. Dia mewakili penyimbang adat Sai Batin dan masyarakat Kedondong mengucapkan terima kasih atas prioritas Gubernur Lampung yang memperbaiki jalan dari Kecamatan Gedongtataan menuju Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupa­ ten Tanggamus, sehingga jalan tersebut terasa nyaman digunakan. “Semoga di tahun ke depan jalan dan pembangunan ke arah Padangcermin segera diperbaiki. Mengingat jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung dalam mengangkut hasil bumi dan menuju lokasi wisata,” kata dia. (RIN)

Pesaswaran Gelar Dendi Minta Dinkes Tangani Penderita Cerebralpalsi Lomba Bebandung Pesawaran, FAKTUAL - Memeriahkan hari jadi ke-10, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menggelar lomba bebadung dan kuda lumping,, di Gedung Serba Guna pemkab setempat, kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian semarak Pesawaran atau HUT Kabupaten Pesawaran.

Menurutnya, lomba bebadung tersebut selain dalam rangkaian Semarak Pesawaran, juga dalam rangka melestarikan budaya lokal khususnya di Kabupaten Pesawaran yang berjuluk Bumi Andan Jejama.

“Insyaallah kegiatan seperti ini, akan dijadikan agenda tahunan,bertujuan memelihara budaya lokal, agar tidak tergerus pengaruh budaya asing,” katanya.

Dia mengharapkan para peserta memberikan penampilan yang terbaik, dalam memajukan seni budaya lokal khususnya di Kabupaten Pesawaran.

“Saya berpesan kepada peserta yang turut dalam lomba ini, agar menampilkan yang terbaik, dengan tujuan menghibur dan melestarikan seni budaya dan ditular kan kepada generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya barat atau budaya asing yang dapat merusak moral generasi muda,” tuturnya. (RIN)

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Pro­vinsi Lampung, Dendi Ramadhona memerintah­ kan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mem­ berikan pelayanan kesehatan khusus kepada, Rodiah (28), warga Dusun V, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedongtaan yang menderita kelum­ puhan syaraf otak (cerebralpalsi).

“Saya minta untuk perawat home care dan bidan desa membuatkan rekam medis dan rutin mengecek kondisi saudara kita (Rodiah),” ucapnya, kemarin.

Dendi menginginkan penanganan serius penyakit yang diderita Rodiah. “Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Kesehatan,Harun Tri Joko untuk memeriksakan penyakit Rodiah ke dokter spesialis yang menangani jenis penyakit tersebut,” ujarnya.

Rodiah telah menderita penyakit tersebut sejak berumur 2 tahun dan baru mendapatkan penanganan dari dokter anak pada saat itu.

“Penyakit ini diderita sejak berumur 2 tahun, dari informasi orang tuanya, pada saat masih kecil Rodiah mengalami demam dan kejang, dan mulai waktu itu Rodiah mengalami lumpuh syaraf,” katanya.

“Bahkan, sampai sekarang masih sering kejang, perlu penanganan yang lebih serius,” katanya.

Selain itu, Dendi juga menginstruksikan kepada stake holder terkait membantu memperbaiki rumah Rodiah. “Tadi Rodiah sempat menyampaikan agar rumahnya diperbaiki, dan tadi saya sudah minta kepada Dinas PU Pera untuk mensurvei rumah Rodiah dan dimasukkan kedalam program bedah rumah,” ujarnya.

Dia mengharapkan, dengan adanya bantuan tersebut membantu

meringankan beban keluarga Rodiah. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan bahkan kalau bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Rodiah dan keluarganya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Harun Tri Joko menuturkan, pihaknya akan memberikan pelayanan kesehatan khusus bagi Rodiah. “Ya, sesuai instruksi pak upati tadi, kita akan memeriksakan Rodiah ke dokter spesialis yang ada di RSUD Abdoel Moeloek, sebab di sana yang ada dokter spesialisnya,” tuturnya.

Selanjutnya semua pelayanan tersebut akan difasilitasi Pemkab Pesawaran. “Nanti, akan kami antarkan Rodiah menggunakan ambulance dan seluruh biaya ditanggung Pemkab Pesawaran,” tuturnya.(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

7

Anggota PWI Pringsewu Berikan Materi Kapasitas Aparatur Desa

Pringsewu, FAKTUAL - Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pringse­ wu, Provinsi Lampung mendapat kehormatan memberikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pekon (desa) bidang administrasi dan hukum, di Hotel Kurnia 2 Bandarlampung, kemarin.

Dari PWI yang memberikan meteri kepada 126 kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu, Nandang Suprianto (Sie Organisasi) memberikan pencerahan tentang kode etik wartawan dan kode etik jurnalistik, Widodo (Sie Pendidikan) memberi materi bagaimana cara penulisan berita melalui pembelajaran kepada humas pekon. Lalu Dwi Purnono (penasehat PWI) memberi materi tentang bagaimana cara menghadapi oknum wartawan.

Menurut Nandang, pemberian berbagai materi tersebut akan terus berkelanjutan dengan

cara PWI Pringsewu siap melakukan road show ke semua kecamatan se-Kabupaten Pringse­ wu.”Bahkan kami juga siap memberikan pencerahan hingga ke tingkat pekon dan seperangkatnya,”ujarnya.

Sementara itu Widodo pada penyampaiannya mengharapkanr di setiap pekon harus ada petugas humas pekon. Hal itu dimaksudkan agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan potensi dan pembangunan di pekon dapat di ekspose melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan online.

Menurutnya, jika di setiap pekon sudah ada petugas humas maka dapat memberikan informasi baik melalui SMS, email, BBM maupun WA kepada wartawan yang ada di PWI. Namun setidaknya harus memenuhi unsur 5-W, 1-H..

“Nanti tinggal wartawannya yang memfolow up dan mengolah bahan tulisan itu untuk

menjadi berita dan dikirim ke redaksi. Bahkan datanya nanti dapat di share ke kawan media lain agar dapat memunculkan hasil kiriman dari humas pekon tersebut,” katanya.

Maka Widodo juga mengharapkan agar ada kemitraan dengan PWI Pringsewu dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pringsewu untuk merealisasikan pelatihan kehumasan kepada aparat pekon ataupun perangkatnya.

“Jadi jika ada wartawan yang membutuhkan informasi baik tentang kegiatan pekon ataupun penggunaan Anggaran Dana Desa dapat menghubungi humasnya. Hal itu atomatis akan membantu kepala pekon,” katanya.

Sementara pemateri Dwi Purnomo, mengajak para kepala pekon jangan takut menghadapi oknum wartawan ataupun LSM, apalagi dalam penggunaan anggaran baik ADP maupun Dana

Desa (DD) ataupun anggaran lainnya sesuai dengan aturan keperuntukannya.

“Jangan takut jika kita benar, hadapi saja oknum wartawan dan LSM itu. Juga para kepala pekon juga harus kompak, bila ada oknum laporkan saja ke Polisi,” katanya..

Menurutnya, yang lebih penting dalam menjalankan amanah kepala pekon jangan sampai ada penyelewengan dan harus transparasi dalam penggunaan anggaran yang ada serta harus bijak kepada aparat pekon dibawahnya.

“Biasanya informasi itu akan muncul dari dalam sendiri yang merasa kurang diperhatikan dipekonnya,” kata Ipung sapaan akrabnya.

Ipung menuturkan, dalam menghadapi oknum wartawan harus tenang dan nerves. Bila perlu minta didampingi oleh kaur atau perangkat pekon lainnya untuk mengantisipasi penekanan, intimidasi hingga ke ujung pemerasan. “Ataupun jika ada oknum yang ingin memeras atau menakut-nakuti melalui SMS atau WA agar di simpan, guna kepentingan bila diperlukan,” ujar dia.

Sementara itu Ketua APDESI Kabupaten Pringsewu Muhammad Ridwan menuturkan, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pekon bidang administrasi dan hukum se- Kabupaten Pringsewu berlangsung tiga hari.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia para kepala pekon di Kabupaten Pringsewu. Juga menghadirkan beberapa pemateri di antaranya Kejaksaan, inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarajat Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu, Bagian Hukum, Polres Tanggamus Bagian Tipikor dan PWI Pringsewu.

Pelatihan diikuti 123 pekon dari 126 kepala pekon se- Kabupaten Pringsewu. M. Ridwan berharap para kepala pekon bisa menyerap ilmu yang di berikan nara sumber. Ridwan menjelaskan kepala pekon kedepan bisa lebih transparan dalam pengelolaan ADD. Di sisi lain Ridwan menuturkan, pihaknya juga siap terus menjalin kerja-sama dan bermitra dengan PWI terkait dengan pemberian ilmu dan materi tentang pembelajaran Jurnalistik kepada aparat pekon. “Mohon kepada kepala pekon dan seperangkatnya terus diberikan pembekalan ilmu,” kata.

(PRI)

Awasi Orang Asing Butuh Koordinasi Pringsewu,FAKTUAL - Guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus, perlu adanya koordinasi dan saling tukar informasi, kata Wakil Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, H.Fauzi, pada Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA Kantor Imigrasi Kelas I Bandar­ lampung), di Hotel Urban Style Pringsewu, kemarin.

“Saya memberi apresia kegiatan tersebut dan semoga agenda rapat berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan output dan outcome yang terbaik,” katanya.

Menurut dia, dalam setahun diberlakukannya bebas visa bagi 169 negara ditambah kebebasan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), semakin marak didengar adanya kasus pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia.

“Saya berharap al tersebut disikapi dengan melaksanakan regulasi atau peraturan perundangundangan yang berlaku dengan baik dalam mengawasi orang asing yang berada di Indonesia demi mendukung program nasional dan daerah dalam meningkatkan sektor investasi dan sektor pariwisata dengan tetap menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” katanya.

Fauzi mengakui di Kabupaten Pringsewu me­ mang ada orang asing dari negara lain, namun hanya sebatas status perkawinan dengan warga Pringsewu, namun harus tetap diawasi. “Untuk Kabupaten Pringsewu memang jalur lintas dan sering dilewati orang asing yang menuju ke Pesisir Barat sebagai turis,” ujarnya.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Lampung, Endang Herawati, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandarlampung ,Amrizal, Kompol Yanto Dani Kanit I Subdit Kamneg Dit Intelkam Polda Lam­pung selaku nara sumbern Muspida dan

kepala OPD Pringsewu terkait, serta perwakilan peserta dari Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandarlampung, Amrizal menjelaskan, dasar kegiatan tersebut di antaranya UU No:6 tahun

2011 tentang Keimigrasian, Kepmenkeh RI No M-24.PR.09.03 tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang No:6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.”Sera Permenkumham No:50 tahun 2016 tentang Ttim Pengawasan Orang Asing.”

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Pringsewu yang disebut Tim Pora Pringsewu mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan koordinasi pengawasan orang asing yang ada. Mengadakan tukar menukar data daninformasi di bidang pengawasan orang asing dengan badan atau instansi pemerintah terkait, katanya.

Menurutnya, mengiventarisasi permasalahan yang berdampak bagi masyarakat dengan memberikan alternatif upaya pemecahan, memberi­ kan saran dan pertimbangan kepada badan atau instansi pemerintah, membantu penyelidikan dan atu pendidikan terhadap kejadian pelanggaran.

Melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidentil sesuai dengan rencana operasi berdasarkan ketentuan yang peraturan perundang-undangan. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim pengawas orang asing tingkat provinsi dengan tembusan kepada ketua tim pengawasan orang asing tingkat pusat.

“Di samping itu dalam menjalankan tugasnya Tim Pora Pringsewu bertanggungjawab selain kepada ketua tim pengawas tingkat provinsi juga kepada bupati melalui sekretaris daerah setempat,” tuturnya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Pringsewu

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

8

Pringsewu Hidupkan Olahraga Jumat

Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menghidupkan kembali olahraga Jumat pagi bersama masyarakat.

Pada Jumat (4/8), di Kecamatan Adiluwih, Bupati setempat H.Sujadi gowes sepeda, sedang wakilnya, H. Fauzi memimpin senam.

Sujadi gowes sepeda diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD0, Klub Sepada Onthel Indonesia (KOSTI) Pringsewu, para kepala pekon, serta aparat kecamatan setempat.

Gowes start di lapangan depan Kecamatan Adiluih lalu keliling jalan pekon sekitar 10 Km menuju Pekon Adiluih, Tunggul Pemenang, Srikaton dan kembali ke lapangan.

Dalam perjalanan, Sujadi menyempatkan singgah di beberapa sekolah yang ada di pinggir jalan maupun balai pekon. Selain melihat suasana sekolah, dia juga berdialog dengan siswa dan dewan guru.

Selain itu, di setiap balai pekon yang disinggahi, Sujadi menyempatkan keliling lokasi balai pekon untuk melihat kebersihan mulai dari halaman hingga kondisi MCK, dapur dan ruang adminis­ trasi.

Kemudian berdialog dengan kepala pekon serta para staf kaur tentang bagaimana pengelo­ laan dan menerapkan anggaran Dana Desa (DD). “Saya berharap agar pengelolaan Dana Desa dikelola dengan baik sesuai aturan. Jangan sekali-kali mencoba menyimpangkan dana desa, bisa berakibat fatal,” tegas Sujadi saat meninjau Balai Pekon Tunggulpemenang.

Di sisi lain, bupati Pringsewu mengapresiasi aparat Pekon Tunggulpemenang yang telah merealisasikan dana desa untuk membangun kantor balai pekon. “Ada siger Lampung juga kaca jendelanya bergambar motif bambu. Semoga ini bisa diikuti oleh pekon yang lain,”pintanya.

Sementara Wakil Bupati H.Fauzi yang tidak mengikuti gowes sepeda, memimpin apel Jumat dilanjutkan senam bersama di lapangan depan Kecamatan Adiluih.

Pada senam itu juga menghadirkan beberapa intruktur senam diikuti oleh ratusan guru, siswa,

aparat pekon dan kecamatan. “Mari kita galakan untuk rutin senam bersama agar sehat, sebab dengan kondisi tubuh sehat maka jika akan beraktifitas yang lain akan menjadi mudah dan segar,” ujar Fauzi.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pringsewu Samsir Kasim menuturkan, agenda gowes dan senam bersama tersebut sempat

vakum beberapa bulan karena kesibukan pilkada.

Mulai pertengahan Juli 2017, kedua agenda itu kembali digalakkan, namun dengan mengubah suasana yakni berkeliling gantian di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pringsewu.

“Diawali di Kecamatan Pringsewu, lalu Ambara­ wa dan Adiluih. Jumat pekan depan di Kecamatan Gadingrejo,” katanya.

Mahasiswa Jangan Tematik

Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu H.Fauzi mengharapkan kehadiran Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMPSI) Kabupaten Pringsewu Menyapa Desa 2017, mahasiswa tidak hanya tematik.

“Tetapi juga bisa melebur dan menyatu dengan masyarakat, karena hal itu merupakan pintu masuk suksesnya program yang dibawa,” kata Fauzi saat sambutan membuka agenda BMPSI Menyapa Desa di Pekon Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Selasa (1/8).

Menurut dia, tentunya selama BMPSI melakukan proses interaksi langsung dengan masyarakat, maka banyak hal yang mengenai pola kehidupan masyarakat yang dapat dilihat, diamati, dan dicermati oleh BMPSI secara aktual yang mungkin tidak pernah dijumpai dalam kehidupan kampus.

Hal itulah yang dinamakan proses pengayaan wawasan, yang akan semakin menambah serta mempercepat proses pendewasaan pola pikir mahasiswa dikemudian hari.

“Saya mengharapkan kepada anggota BMPSI agar dapat menjadikan pengalaman selama Menyapa Desa sebagai bekal untuk hidup

bermasyarakat kelak. Saya juga memberi apresiasi atas kegiatan Menyapa Desa 2017 yang dilaksanakan BMPSI tersebut,” tutur dia.

Sementara itu Ketua Pelaksana BMPSI Menyapa Desa 2017, M.Agung Dwi Laksono memaparkan BMPSI merupakan salah satu organisasi mahasiswa daerah yang dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa Pringsewu yang bergerak dalam koridor Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Yakni berisikan tentang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian ke masyarakat.

“Organisasi tersebut juga merupakan wadah dan sarana mahasiswa Pringsewu untuk menuangkan ide, gagasan, konsep dan kreativitas serta sebagai wadah aktualisasi Mahasiswa Pringsewu,” ujarnya.

Menurut, maksud dan tujuan kegiatan tersebut memberi manfaat sebagai bentuk pengabdian maha­ siswa dimasyarakat dan membantu pemda dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas masyarakat pedesaan.

“Kegiatan ini merupakan program gagasan Departemen Pengabdian dan Pembinaan,” katanya.

Dia mengatakan, waktu pelaksanaan BMPSI Menyapa Desa di Pekon Sukoharjo IV ini berlangsung 1 hingga 6 Agustus dengan kepanitiaan 50 Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Hadir pada acara tersebut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Tri Prawoto, Kepala Badan Perpustakaan Nur Kuncoro Ningsih, kepala UPT Pendidikan dan camat Sukoharjo serta Kepala Pekon Sukoharjo IV, Sukartono.

Kepala Pekon Sukoharjo IV, Sukartono mengatakan, wilayahnya mempunyai luas 406 ha, berpenduduk 1.305 jiwa atau 407 kepala keluarga.

“Pekon kami sejak 2015 lalu mendapatkan program Gerbang Desa,” katanya.

Dia mengakui memang Pekon Sukoharjo IV dinilai terisolasi, terbukti infrastruktur jalan yang beraspal hanya sekitar 2 km.”

Sebenarnya Pekon Sukoharjo IV cukup dekat dengan lokasi Perkantoran Penkab Pringsewu hanya berjarak 1 km, katanya.

Namun terbatasi sungai Way Sekampung dan belum ada jembatan.

“Jadi kalau mau ke kantor bupati, ya harus memutar berjarak 10-12 km. Maka saya mengharapkan kepada pemda membangunkan jembatan, setidaknya jembatan gantung permanen,” ujar dia. (PRI)

Hal itu dimaksudkan selain berolah-raga agar menjadi sehat, juga bupati dan wakil bupati Pringsewu sengaja ingin melihat langsung kondisi yang ada di kecamatan yang disinggahi, baik hal pendidikan, pertanian, perkebunan dan infrastruktur jalan.”Juga selalu berdialog langsung kepada masyarakat untuk menerima masukan dan keluhan,” kataSamsir.

(PRI)

Pemkab Pringsewu Bantu Masjid dan Mushala Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Daerah Pringsewu, Provinsi Lampun melalui Wakil Bupati Pringsewu H.Fauzi,membantu 1 masjid dan 2 mushala di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, yang ditempatkan di Masjid Baitul Muwachidin, di Dusun Pesantren, Jumat (4/8).

Adapun untuk ketiga tempat ibadah tersebu, Masjid Al Ittihad, Mushala Darusalam,dan Mushala Al Fathon dengan nilai untuk masjid Rp 5 juta dan mushala masing-masing Rp2, juta, adapun bantuan tersebut untuk pembangunan tempat ibadah tersebut.

Bantuan tersebut langsung diserahkan Fauzi kepada para pengurus masjid dan mushala tersebut,dan dipergunakan sebaik-baiknya, kata Kepala Bagian Agama dan Sosial Pemkab Pringsewu H.Sukri.

Kegiatan itu dihadiri tokoh masyarakat setempat, Kepala Pekon setempat, A. Mustofa, Camat Adiluwih, Khanifudin beserta jajarannya dan para pengurus masjid dan mushala. (MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

9

Muhammad Ridho Duta Lampung di Paskibra Nasional Lampung Tengah, FAKTUAL - Muhammad Ridho Nur Sufi (17), siswa SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah bakal mewakili Lampung menjadi anggota pengibar bendera pusaka dalam upacara HUT ke-72 RI, di Istana Negara, pada 17 Agustus mendatang.

Keberangkatan Ridho menambah deretan anggota Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Lampung Tengah yang telah mewakili Lampung untuk menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera HUT RI. Atas prestasinya tersebut Ridho mengaku bangga dengan capaiannya menjadi salah satu peserta Paskibra tingkat nasional. Dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh merupa­ kan kunci utama dirinya sehingga mampu melanjutkan tradisi PPI Lamteng mengutus wakilnya setiap tahun.

“Sejak awal saya ikut Paskibra memang memiliki niatan untuk bisa menembus tingkat nasional. Kuncinya ikut arahan instruktur, dan bertekat membawa kebanggan bagi Lamteng karena PPI Lamteng selalu mengutus wakilnya setiap tahun ke Istana Negara,” ujarnya.

Baginya restu orang tua dan arahan dari para senior PPi Lampung Tengah menjadi bekal keberangkatannya ke istana negara. Ia juga mengaku telah mempersiapkan mental dan fisik untuk mengikuti karantina hingga tiba acara pengibaran bendera.

Sementara itu Ketua PPI Lampung Tengah J. Natalis Sinaga menuturkan selama dua tahun berturut-turut Lampung Tengah meng­ irimkan perwakilannya ke tingkat nasional.

“Ini merupakan kebanggan tersendiri bagi saya pribadi dan juga tim pelatih dari Dispora, TNI, dan kepolisian. Karena samapai tahun ini, kami berturut-turut mampu mewakili Lampung untuk (Paskibra) tingkat nasional di Istanan Negara sejak tahun 2013 lalu,” ujarnya.

Selain di tingkat nasional, terdapat tiga perwakilan PPI Lamteng juga akan menjadi pembawa bendera di upacara HUT RI ke-72 di tingkat provinsi.

Keberhasilan ini, menurutnya berkat motivasi semua pihak, termasuk anak-anak didiknya guna mengharumkan nama daerah khusunya Lamteng. “Tahun ini juga ada tiga anggota PPI Lamteng yang menjadi pengibar bendera di Upacara Hut RI tingkat Provinsi Lampung,” katanya.

Rasa bangga juga disampaikan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Prestasi Ridho diharap­kan memotivasi pelajar Lampung Tengah lainnya untuk percaya diri dalam berkompetisi di level apapun.

“Jangan minder hanya karena kita anak daerah. Buktikan kita bisa. Sudah banyak anak-anak kita yang mampu berprestasi bahkan ke tingkat dunia. Ini menjadi bukti bahwa kita bisa. Eksplore terus kemampuan yang dimiliki, tunjukan kita mampu,” katanya.

(SYAH)

Mustafa akan Tidak Tegas PNS “Nakal” Lampung Tengah, FAKTUAL - Bupati Lam­ pung Tengah, Provinsi Lampung, Mustafa memberikan punishment kepada PNS yang dinilai memiliki kinerja buruk.

Menurut dia, aat pengambilan sumpah janji 397 PNS Lamteng, di Sesat Agung Nuwo Balak Gunungsugih, kemarin, punishment diberikan dalam bentuk penghapusan tunjangan kinerja, penurunan pangkat hingga pember­ hentian.

Dia mengatakan, sebagai abdi negara PNS harus mampu memberikan kerja nyata dan tidak bermalas-malasan.

Karena PNS terlibat langsung dalam mendu­ kung upaya Pemerintah Kabupaten Lamteng

mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan masyarakat sehat. Melalui kinerja yang baik, PNS telah ikut serta berkontribusi memajukan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Lamteng telah mempunyai konsep bagaimana menjadikan Lamteng lebih baik. Kalau tidak benar kerjanya akan kita berikan sanksi meski dia (PNS, Red) ada kedekatan dengan saya. Dan sebaliknya kita akan berikan reward bagi PNS yang kinerjanya baik dan berprestasi,” ujarnya.

Menurutnya, sumpah janji PNS itu bukan hanya sekadar sumpah tapi setia untuk mengabdi dan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.

Setiap PNS harus mempunyai keyakinan dalam

diri menjadi abdi negara yang solid dan hebat serta terus bergerak. Artinya, PNS tidak hanya bersikap monoton atau sekadar gugur tugas tapi Bupati mengharapkan agar ada inovasiinovasi baru yang dihasilkan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pemberian tunjungan kinerja bagi pegawai di lingkungan Pemkab Lamteng telah digulirkan.

“Kepada dinas yang punya kinerja baik diberikan tunjangan kinerja. Ini sebagai bentuk penghar­ gaan yang kami berikan. Tahun ini juga Lamteng berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Ini merupakan prestasi yang baik,” ujarnya.

(TAB)

Jamaah Haji Lampung Tengah Dapat Rp2 Miliar Bandarlampung, FAKTUAL - Jamaah haji asal Lampung Tengah, Provinsi Lampung patut bersyukur. Betapa tidak, mereka mendapat bantuan dana dari pemerintah kabupaten setempat Rp2,6 juta per orang sehingga total anggaran yang disediakan mencapai Rp2 miliar.

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian Pemkab Lampung Tengah. Mudah-mudahan mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan jumlah yang sama dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurroh,” kata Bupati Mustafa dalam rilis di Bandarlampung, kemarin.

Ia berpesan para jamaah bisa menjaga kesehatan saat di Tanah Suci dan selalu mematuhi arahan dari para petugas. Jamamah juga diingat­kan­­nya agar senantiasa membawa kartu identitas agar lebih mudah dikenali dan saling menjaga satu sama lain.

Menurutya, jamaah jangan terlena dengan kesenangan berbelanja atau hal-hal lainnya saat di Tanah Suci. Utamakan untuk beribadah, sehingga rukun sunah maupun wajib ibadah

haji bisa terlaksana dengan baik dan mereka kembali ke Indonesia dengan menyandang haji yang mabrur dan mabrurroh.

Dia berharap jamaah juga mendoakan warga Palestina yang saat ini tengah terjadi konflik dengan Israel.

“Doakan juga untuk seluruh warga Palestina yang saat ini sedang dilanda konflik dengan Israel. Semoga mereka segera bisa terbebas dari konflik, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, bisa melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa dan bisa ikut melaksanakan ibadah haji bersama-sama,” katanya.

Mustafa didampingi wakil bupati setempat memberangkatkan 393 jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) 6, di rumah dinas wakil bupati. Rombongan kloter 6 merupakan kelompok pertama untuk Kabupaten Lampung Tengah dan juga Provinsi Lampung.

Menurutnya, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 akan memberangkatkan 1021 calon haji yang terdiri atas 477 jamaah laki-laki dan

544 jamaah perempuan yang terbagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama adalah kloter 6 berjumlah 388 jamaah, yang di berangkatkan, Minggu.

Kemudian kloter 10 sebanyak 388 jamaah yang diberangkatkan Senin (31/7), dan kloter 56 sekira 245 jamaah berangkat pada 22 Agustus mendatang bersama calon haji Kota Metro dan Kota Bandarlampung.

“Dari total jamaah haji, dua orang telah meninggal dunia dan dua orang menyatakan mundur karena sakit. Jadi yang berangkat 1021 jamaah. Namun jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu. Sebab tahun ini Lampung Tengah mendapat penambahan kuota sekitar 200-an calon haji dari jumlah tahun lalu sebanyak 800-an jamaah,” katanya.

Calon haji termuda adalah Kaniful Mustafa (24), warga Kampung Kotagajah, Kecamatan Kotagajah yang tergabung dalam kloter 6. Sedang­ kan yang tertua adalah Kasmini Karto Wiyono (87), warga Kampung Mojopahit, Kecamat­an Punggur yang tergabung dalam Kloter 10. (TAB)

Polres Lamtim Periksa Pengurus LP3-RI Lampung Timur, FAKTUAL - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Polres Lam­ pung Timur, Provinsi Lampung meme­ riksa pengurus Lembaga Pengawas dan Pelayanan Publik dan Informasi Provinsi Lampung di Mapolres setempat, Sukadana, kemarin.

Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Timur memeriksa Ketua LP3-RI Provinsi Lampung Sandi Yudha dan juru bicaranya

Johan Abidin.

Keduanya diperiksa sejak pukul 10.00 WIB didampingi pengacaranya.

Sandi Yudha dan Johan Abidin diperiksa polisi terkait laporan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim ke Polres Lampung Timur pada Jumat (21/7) lalu atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

Laporan bupati Lampung Timur itu adalah buntut dari aksi demonstrasi

LP3-RI Provinsi Lampung yang menuntut Bupati Lampung Timur menjelaskan status anak adopsinya “AJ” (10).

Sebelumnya, ratusan warga yang mengatasnamakan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Informasi (LP3RI) Provinsi Lampung melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab Lampung Timur pada Selasa (18/7).

Pendemo menuntut penjelasan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim terkait status “AJ” yang diketahui tertera

dalam dokumen kependudukan (KK) Chusnunia telah dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Dalam KK bupati Lampung Timur yang dikeluar­ kan Kantor Pencatatan Sipil Lampung Timur tertera sebagai cucu.

Pendemo menyampaikan tuntutan dan membawa spanduk serta sejumlah foto Chusnunia Chalim bersama AJ. Mereka akhirnya diterima pejabat Pemkab Lampung Timur yang menjelas­kan per­ soalan dituntut para pendemo. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

Mahasiswa Darmajaya Suport Program Smart Netizen Lamteng Lampung Tengah, FAKTUAL - Dikenal sebagai perguruan tinggi berbasis IT, Bupati Lampung Tengah, Mustafa berharap mahasiswa IBI Darmajaya bisa membantu masyarakat untuk lebih mengenal teknologi, sehingga masyarakat kampung sekalipun bisa lebih melek IT. “Pengenalan IT ke masyarakat bisa dilakukan selama mahasiswa menjalani program praktik kerja dan pengabdian masyarakat (PKPM) di Lampung Tengah. Apalagi telah menggulirkan program Smart Netizen, yakni sistem informasi yang tersedia di seluruh kampung di Lampung Tengah,” ujarnya, kemarin.

Dengan momen PKPM, mahasiswa diharapkan bisa menjadi perpanjangan pemerintah untuk membuka wawasan masyarakat terkait teknologi informasi. Tak hanya itu, mahasiswa juga bisa melatih skill para aparatur kampung untuk melek IT. “Smart Netizen membutuhkan SDM yang mumpuni dibidang IT. Para aparatur kampung sudah saya tekankan untuk mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai mereka gagap teknologi. Kehadiran mahasiswa IT dari Darmajaya diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan IT mereka,” katanya.

Untuk smart netizen sendiri, kata dia, dica­ nangkan untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa di Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menyeleng­ garakan administrasi pemerintahan kampung yang baik “Melalui program Smart Netizen kami ingin memutuskan rantai birokrasi pelayanan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan pelayanan berbasis IT juga diharapkan mengha­

pus pungli dan proses pelayanan bisa menjadi lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi IBI Darmajaya,Anwar sanusi, mengatakan selama 40 hari menjalani program PKPM, salah satu kegiatan mahasiswa Darmajaya

adalah membantu masyarakat untuk lebih mengenal IT. Mahasiswa juga akan membantu menyosialisasikan program Pemkab Lampung Tengah ke masyarakat, termasuk program Smart Netizen.

“Sebelumnya mahasiswa telah mengikuti

training terkait program SIKam Smart Netizen Lampung Tengah. Dari sini nantinya mahasiswa menularkan pengetahuan mereka ke masyarakat, terutama aparatur kampung. Pastinya mahasiswa juga akan membantu masyarakat untuk lebih mengenal IT,” katanya. (***)

DPRD Lampung Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Bandarlampung, FAKTUAL - DPRD Provinsi Lampung menyetujui Raperda Pertanggungjawab­ an Pelaksanaan APBD 2016 disahkan menjadi peraturan paerah (perda). Selanjutnya, perda ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Pro­vinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang Kantor DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

Sekretaris Provinsi Lampung Sutono, mewakili gubernur Lampung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota DPRD, Badan Anggaran, dan seluruh fraksi sehingga meng­ hasilkan kesepakatan bersama tentang pertang­ gung jawaban pelaksanaan APBD 2016.

Badan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2016 yang diwakili Agus BN, menyampaikan pertum­ buhan ekonomi di Lampung 5,15% relatif baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi seSumatera. Angka Pertumbuhan ekonomi Lampung memperoleh peringkat pertama se-Sumatera dan masih menunjukan angka pertumbuhan

rata-rata nasional yaitu 5,01%.

Selain itu, tingkat inflasi di Lampung pada 2016 sekitar 2,75% di bawah rata-rata inflasi

nasional 3,61%. Jumlah penduduk miskin ditargetkan 13,2% hanya dapat dicapai 13,86% terus menunjukan tren menurun dari waktu

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

ANRI PRATAMA S Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

ke waktu. Indeks Pembangunan Mahusia (IPM) 2016 mencapai 67,65% selalu menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam paparannya, Banggar juga menyam­ paikan sejumlah rekomendasi. Antara lain agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif berkoordinasi dengan pusat sehingga program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat dukungan pembia­ yaan yang memadai. Sehingga, bila terjadi pengurangan alokasi ke daerah tidak memengaruhi secara signifikan terhadap rencana anggaran yang ditetapkan APBD. “Selain itu, program unggulan Gerbang Desa agar mendapat dukungan dari seluruh kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, sehingga akselerasinya lebih optimal,” ujar Agus.

Pada rapat tersebut, Sutono menyampaikan dua raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Bangunan Gedung Hijau dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

“Kami berharap Dewan yang terhormat dapat membahas secara intensif kedua raperda tersebut sesuai mekanisme, sehingga secara substansi materi muatan raperda semakin baik dan berkualitas,” kata Sutono. (AGA)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

DPP Golkar Tetapkan Arinal Djunaidi Calon Gubernur Lampung 2018 Bandarlampung, FAKTUAL - Dewan Pim­ pinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya secara resmi menetapkan dan mengusung Ir. H. Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur Lampung, yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada serentak tahap III tahun 2018.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nomor: B-1186/GOLKAR/VIII/2017, Perihal: Penetapan Nama Calon Kepala Daerah Provinsi Lampung: Arinal Djunaidi, yang ditandatangani oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar H.A.M. Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham.

Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu H. Tony Eka Candra mengatakan, Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat Pleno Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar dengan DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada, dan digelar di Kantor DPP Partai Golkar, pada tanggal 1 Agustus 2017, dengan agenda utama membahas pemilihan dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se-Indonesia.

“Alhamdulillah DPP Partai Golkar telah menetapkan bapak H. Arinal Djunaidi sebagai Calon Gubernur Lampung dari Partai Golkar, yang diputuskan dalam rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar dengan DPD Partai Golkar se-Indonesia, pada tanggal 1 Agustus 2017 kemarin,” ungkap Tony didampingi para Wakil Ketua dan Pengurus: H. Riza Mirhadi, H. Abi Hasan Muan, Hj. Ririn Kuswantari, H. Tommy Rianta Putra, Hj. Husmiyati Sohmin, Suwondo Anwar, Ali Imron, Najamuddin, Juwanto Muhajirin, Yusronida Suralaga, Ansyori Bangsaradin, Heri Wardoyo, Jauharoh Haddat, Nuraini Effendi, Muhidin, beserta Fungsionaris Golkar Provinsi dan para Ketua DPD Partai Golkar 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,

saat Konfrensi Pers dikantor DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Rabu (2/8).

Rapat Tim Pilkada Pusat dipimpin oleh ketua Harian DPP Partai Golkar sekaligus sebagai Ketua Tim Pilkada Pusat, H.A.M. Nurdin Halid dan Sekjend DPP Partai Golkar, Idrus Marham bersama seluruh Tim Pilkada Pusat diantaranya Nusron Wahid, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, Fredy Latumahina beserta jajaran pengurus lainnya. Adapun pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang hadir yakni Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Arinal Djunaidi, Wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Korbid Pemenangan Pemilu, H. Tony Eka Candra, wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung bidang Hukum dan Ham, H. Riza Mirhadi, dan Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Supriyadi Hamzah.

Tony yang saat ini menjabat sebagai ketua Fraksi partai Golkar DPRD Provinsi Lampung mengatakan, tahapan selanjutnya DPD beserta segenap jajaran kelembagaan partai hingga tingkat desa beserta fungsionaris, Relawan dan seluruh kader untuk memenangkan H. Arinal Djunaidi menjadi gubernur Lampung pada Pilkada 2018 mendatang.

“Kami segenap jajaran Partai Golkar Lampung bersyukur, DPP Partai Golkar telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada Kader internal Partai Golkar untuk menjadi Calon Gubernur, dan kami segenap jajaran Partai akan memper­ juangkan secara sungguh-sungguh agar calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Golkar dapat terpilih dan dipercaya oleh masyarakat Lampung untuk memimpin Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai, dengan tujuan untuk memperjuangkan dan melaksanakan agendaagenda pembangunan daerah disegala Gatra dan Bidang, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di

Provinsi Lampung deng­ an berpedoman kepada Visi Negara Kesejah­ teraan 2045, sebagai Conceptual Guidance.” tuturnya Keputusan DPP Partai Golkar merupa­ kan keputusan yang final, mutlak, dan mengikat bagi seluruh Fungsionaris dan kader, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan keputusan DPP. “Bagi setiap kader Partai Golkar harus tunduk, patuh, taat dan loyal kepada keputusan partai, juga kepada pimpinan,” kata ketua PD VIII FKPPI Provinsi Lampung Ini. Bagi yang bertindak insubordinasi atau bersikap dan membuat opini yang bertentangan dengan keputusan Partai Golkar, apalagi sampai mendiskriditkan, kemudian pimpinan Partai Golkar dan calon gubernur, dan calon bupati/ walikota, tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan konstitusi (AD/ART).

Terkait dengan koalisi partai pengusung dan calon wakil gubernur, Tony mengatakan masih dalam komunikasi politik yang intensif dengan artai-partai politik yang ada, oleh ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, H. Arinal Djunaidi beserta jajaran.

“Dengan telah ditetapkannya bapak H. Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur dari Partai Golkar, maka setiap fungsionaris dan kader harus kuat, kompak, solid dan utuh memenangkan calon, dengan mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, demi untuk mewujud­ kan tujuan dan cita-cita,” ujarnya.

Politisi senior Partai Golkar Lampung ini

RAGAM

11

mengajak, kepada seluruh jajaran pengurus dan fungsionaris serta segenap kader Partai Golkar, untuk menjaga marwah partai, integritas, kondusifitas, keutuhan, soliditas, persatuan dan kesatuan Partai Golkar.

“Mari kita rapatkan barisan, saling bergan­ deng­an tangan, saling bahu membahu, bersatu padu, saling asah, asih dan asuh untuk membe­ sarkan Partai Golkar dan memenangkan bapak H. Arinal Djunaidi menjadi gubernur Lampung priode tahun 2019-2024 mendatang.” katanya.

Kemudian, terkait penetapan Calonkada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara, Tony menjelaskan dalam rapat Pleno Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar menunda penetapan calon kepala aerah/wakil kepala daerah dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada, termasuk di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara.

“Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar menunda penetapannya selama satu bulan, dan akan dibahas pada rapat Pleno Tim Pilkada Pusat yang akan datang, sekaligus memberikan waktu yang cukup kepada calonkada dari Partai Golkar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan selanjutnya akan dilakukan survei kembali oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Golkar,” katanya.(*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

12

Kadis PU Tubaba Tegur Rekanan Tulangbawang Barat, FAKTUAL Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Iwan Mursalin menegur rekanan yang melaksa­nakan kegiatan tanpa memasang plang informasi.

Pihaknya memberikan teguran kepada pihak rekanan baik secara lisan mau pun secara tertulis, katanya; usai melaksanakan rapat ekspose Kinerja Dinas PU, di pemkab setempat, kemarin.

“Terkait pemberitaan adanya sejumlah proyek yang tak memasangkan plang informasi proyek tersebut, pihak rekanan sudah saya tegur, bahkan saya sudah memerintahkan jajaran saya untuk menyurati satu per satu para kontraktor tersebut,” ujarnya..

Menurut dia, menjadi kewajiban pihak rekanan untuk menyiapkan pemasangan plang informasi proyek. Sebab itu memang sudah ada dananya dalam anggaran pekerjaan itu.

“Kami berterimakasih kepada rekanrekan media yang sudah mau berperan aktif bersama kami dalam mengawasi pelaksanaan proyek yang lagi berjalan di Tubaba ini,” ujarnya. (HER)

Kualitas Infrastruktur Menjadi Perhatian Serius Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Pening­ katan efektifas dan kualitas hasil pelaksanaan program pembangunan, khsusnya di bidang infrastruktur menjadi perhatian serius Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Umar Ahmad.

“Jangan sampai ada program pembangunan yang sia-sia. Karena itu, penyusunan program kerja pembangunan harus benar-benar efketif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” kata Umar Ahmad, pada rapat ekspos hasil pelak­sanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), di ruang rapat kantor bupati

setem­pat, kemarin.

Dia menghimbau, seluruh organisasi perang­ kat daerah (OPD) mengedepankan penyusunan dan pelaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Program yang dilaksanakan harus berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat secara bekelanjutan, sesuai bidang tugas masingmasing,” katanya.

Hadir pada rapat tersebut Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekretaris Daerah Herwan Sahri, dana para kepala OPD di lingkup pemkab setempat.

(HER)

Polisi Amankan Terduga Tindak Asusila Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Anggota Polsek Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung mengamankan terduga tindak asusila terhadap anak masih di bawah umur, kemarin.

“Petugas mengamankan DF (15) berdasarkan laporan Nomor : Lp/B-406/VII/2017/Pld Lpg/ Res Tuba/Sek Tengah,” ujar Kapolsek Kompol Leksan Ariyanto, di ruang kerjanya.

Menurut dia, DF (16) merupakan warga Tiyuh (desa) Candamukti yang diduga telah melakukan tindak asusila terhadap NL (16) warga Tiyuh Candakencana, Kabupaten Tulangbawang Barat hingga mengandung.

“NL (16) didampingi orang tuanya melaporkan DF (15), yang telah menghamili anaknya dengan tidak mau bertanggung jawab. Awalnya mereka memang berpacaran akan tetapi setelah NL

hamil, DF tidak mau bertanggungjawab, maka dari itu orang tua NL melaporkan ke Mapolsek,” ujarnya.

Menurut Leksan Ariyanto, berdasarkan laporan atas tindakan asusila di bawah umur tersebut, tersangka DF terancam pasal 81 dan 82 uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Dia mengatakan, penangkapan itu merupakan respon atas laporan masyarakat sebagai usaha untuk menjaga situasi di wilayah hukum setem­ pat.

“Kami juga akan terus berupaya tetap men­ ciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terhadap segala bentuk peristiwa tindak pidana khususnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan,” kata dia. (HER)

Ketua DPD Partai Perindo Tubaba Sambangi Enam Kecamatan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Idris Hadi, melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi di enam kecamatan wilayah selatan di kabupaten setempat, kemarin.

Menurut Idris, kunjungan tersebut untuk mengecek dan melihat langsung kesiapan peng­urus DPC Perindo dalam melakukan peng­uatan di tingkat DPRt atau di tingkat paling bawah.

“Jadi kunjungan ini sekaligus konsolidasi dalam rangka memperkuat struktur dan

infrastruktur partai di tingkat paling bahwah.

Dimana-mana yang harus kuat itu adalah pondasi,” katanya.

Konsolidasi itu juga sebagai persiapan verifikasi faktual yang akan dilakukan KPUD setempat.

Enam kecamatan di wilayah selatan Tubaba meliputi Waykenanga, Lembukibang, Gunung­ terang, Gunungagung, Pagardewa, dan Batuputih.

Ketua DPC Waykenanga Suryadi berharap konsolidasi itu menjadikan Perindo tambah maju dan jaya.

(HER)

Manfaatkan DD, Tiyuh Pulungkencana Bangun Infrastruktur Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Tiyuh (desa) Pulungkencana, Kecamatan Tulangba­ wang Tenga, Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, membangun jalan onderlagh, gorong-gorong plat, dan talut sebagai realisasi Dana Desa yang telah dicairkan belum lama ini.

Menurut Kepalo Tiyuh Pulungkencana, Dul Rojak, belum lama ini, untuk Dana Desa (DD) tahap pertama itu sudah direalisasikan untuk pembangunan desa,sesuai rapat bersama warga.

“Pembangunnya, kami tempatkan sesuai yang diinginkan warga, adapun wilayah yang belum kami bangun, rencanakan kami lakukan pada Dana Desa tahap kedua,”ujarnya.

Dana tahap pertama tersebut, katanya, dipergunakan membangun jalan onderlagh di RK 5,dan gorong-gorong plat di RK 2, RK 4, RK 5, RK 6 serta talut di RK 2 dan RK 6, sesuai hasil rapat dan keinginan warga.

Penggunaan dana desa tersebut sesuai poksi masing-masing dan diketahui warga, katanya. (Her)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

13

PMI Tubaba Genjot Kapasitas Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung terus mening­ katkan kapasitasnya selaku organisasi yang bergerak di segala bidang.

PMI terbaik di kancah nasional itu menggelar Branch Organizational Capacity Assessment (BOCA) atau Penilaian Kapasitas Organisasi PMI abupaten atau kota yang berlangsung di Markas PMI Kabupaten Tubaba, Tiyuh Pulungken­ cana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, kemarin.

Dalam rapat tersebut, selain struktur keang­ gotaan, juga dihadiri Pelindung PMI Kabupaten Tubaba Busroni yang merupakan Ketua DPRD Tubaba dan Wakil Ketua II PMI Kabupaten Tubaba Edi Winarso.

Edi Winarso didampingi Sekretaris PMI Kabupaten Tubaba, Wawan Hidayat mengatakan, tujuan digelarnya BOCA tersebut memperbarui analisis perencanaan lokal dan apresiasi pelengkap atas kapasitas organisasi cabang dan bagaimana kinerjanya saat ini.

“Selain itu untuk mencapai konsensus tentang prioritas peningkatan cabang serta untuk mengembangkan rencana operasional guna memperkuat kapasitas penyampaian layanan dan ketahanan masyarakat,“ ujarnya.

D isisi lain, Busroni mengapresiasi keberadaan PMI Kabupaten Tubaba yang telah menunjukkan kiprahnya dalam membantu masyarakat sehingga mampu menjadi PMI terbaik di Indonesia khususnya bagi 400 lebih Daerah Otonomi Baru (DOB) yang lahir secara bersamaan dengan Kabupaten Tubaba.

“Selaku Pelindung PMI Kabupaten Tubaba saya sangat bangga melihat dan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-

rekan PMI ini yang tentunya dengan semua keterbatasan, tetapi PMI Kabupaten Tubaba mampu bergeliat ditingkat Nasional mewakili Provinsi Lampung bahkan juga menjadi perhatian di tingkat internasional, “ucapnya.

Busroni menegaskan, kedatangannya di Markas PMI itu bukan sebagai Ketua DPRD Tuba­ba melainkan sebagai Pelindung PMI yang bertujuan untuk memberikan semangat pengurus PMI serta mencari solusi ketika ada permasalahan.

“Jujur saja saya sangat prihatin dengan kondisi pengurus PMI ini. Sebab, dengan keterbatasan anggaran yang mereka kelola begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan, bahkan kegiatan PMI Tubaba ini dilakukan setiap hari, “ ujarnya.

Terkait dengan bantuan Pemda Tubaba senilai Rp50 juta setiap tahunnya, selaku Anggota Legislatif Kabupaten Tubaba Busroni akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar mempertimbangkan kembali

nilai bantuan tersebut dengan menambahnya, sehingga kegiatan-kegiatan PMI dapat tercover dan berjalan dengan baik lagi.

“Itu nanti akan saya upayakan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah. Tetapi yang jelas, secara pribadi saya akan membantu demi kelancaran kegiatan PMI ini, seperti keramik lantai Markas, ambulance dan juga operasional, saya berharap rekan-rekan PMI tetap eksistensi,” katanya.

(HER)

SMA Negeri 02 Margomulyo Tingkatkan Kedisiplinan Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Menyam­ but ajaran baru tahun 2017-2018,SMA N 02 Margomulyo,Kecamatan Tumijajar, Kabu­paten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung menerapkan kedisiplinan siswa dan dewan guru.

Kepala SMA Negeri tersebut, Suharto mengatakan, pada ajaran baru pihak menerima siswa melalui tes, sekira tujuh kelas dan masingmasing kelas berisi 34 siswa.

“Siswa kami tahun ini ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini membukti­ kan animo masyarakat terhadap sekolah kami cukup baik,” katanya, kemarin.

“Kami berusaha memajukan dan menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik lagi, di antaraya meningkatkan mutu pendidikan dan kedisiplinan siswa maupun dewan guru. Setiap hari kami adakan apel agar kegiatan belajar dan mengajar akan lebih baik,hal itu mendapat respon positif dari siswa dan dewan guru,penerapan pening­ katan disiplin ini terasa nyata,dengan penerapan seperti ini pakaian mereka menjadi rapi dan

tepat waktu,” ujarnya.

“Sebelum pulang, siswa kami bariskan untuk berjabat tangan baik sesama teman maupun bersama dewan guru,setelah mereka pulang dewan guru belum boleh pulang diam di kantor untuk absen guru, hal ini menjaga dewan guru yang pulang terlebih dahulu. Alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini guru-guru pulang bersama-sama,” katanya.

“SMA kami juga menyeleksi siswa yang kurang mampu dan siswa yang berprestasi, bagi yang kurang mampu akan kami usahakan mendapatkan bantuan dengan ketentuan atau syarat, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP),dan surat keterangan tidak mampu(SKTM), sedangkan siswa yang berprestasi akan kami beri hadiah. Adapun keunggulan sekolah, tahun lalu, siswa kami terpilih menjadi duta palang merah ke sulawesi 1 siswa dan ada yang ikut pelayaran nusantara ke lombok,untuk ekstra kulikuler ada PMR, Pramuka, Rohis, dan paduan suara,” kataya.

(HER)

SDN 01 Panaragajaya Rapat Wali Murid Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Guna membahas proses belajar mengajar pada awal ajaran baru tahun 2017-2018, SD Negeri 01 Panaraganjaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubab), Provinsi Lampung, menggelar rapat wali murid, kemarin..

Kepala SDN 01 Panaraganjaya,Emma Wati mengatakan, rapat tersebut rutin diadakan di awal tahun. “Alhamdulillah siswa - siswi kelas VI lulus semua dan jumlah siswa kita tahun ini 126,mudah-mudahan ke depannya bisa bertambah lebih banyak lagi,di sini kita bertugas membimbing dan

mengayumi siswa dan dewan guru,selanjutnya dalam hal mendidik kami juga mohon bantuan kepada para wali murid untuk mengajarkan mereka di rumah, kalau di sekolah itu tanggungjawab kami,“ ujarnya.

Selain itu kami juga beritahukan kepada seluruh wali murid, masuk SD tanpa TK terlebih dahulu. Kami sebagai guru selalu berusaha dan bekerja keras tanpa pamrih untuk mendidik siswa-siswi menjadi anakanak yang berprestasi.” katanya.

SD Negeri 01 bekerja sama dengan PAUD Sehati dalam penjaringan siswa-siswi baru.

(HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

14

Wabup Tuba Canangkan GSMK dan DD di Banjarbaru

Tulangbawang, FAKTUAL - Wakil Bupati Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung, Heri Wardoyo mencanangkan pelaksanaan program Gerakan Serentak Pembangun Kampung (GSMK) tahun 2017, sekaligus meresmikan hasil pembangunan GSMK dan Dana Desa tahun 2016, di Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjarbaru, kemarin.

Menurut Heri Wardoyo, sejak dilaksanakan

tahun 2013, program GSMK yang digulirkan telah banyak membangun infrastruktur secara merata di seluruh kampung.

Menurutnya, sejak adanya GSMK juga telah terjadi perubahan signifikan dalam pembang­ unan dan kemajuan kampung, yang hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Mana enak jalan di kampung dulu sama sekarang, setelah ada GSMK? Maju mana

Aparat Kampung Menggala Timur Antusias Ikuti Pelatihan SiDeka Tulangbawang, FAKTUAL - Keingintahuan akan teknologi informasi yang sangat besar dari aparat kampung di Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung, mendorong pihak Kecamatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) kabupaten melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SiDeKa).

Pelatihan itu dipusatkan di Gedung Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref) Kabupaten Tulangbawang, kemarin. Dihadiri Camat MenggalaTimur, Ahmad Rozi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulangbawang yang diwakili Kasi Manajemen Teknologi Informatika, Rizalman Piin, serta jajaran aparat Kampung Kecamatan Menggala Timur.

Camat Menggala Timur Ahmad Rozi, memberikan apresiasi kepada seluruh aparat Kampung yang terlihat memiliki keingintahuan yang besar akan dunia Teknologi Informasi.

“Saat ini teknologi informasi sangat penting untuk dikuasai semua elemen masyarakat tidak saja yang berada di Kota besar, tetapi juga yang di pedesaan juga harus berlomba-loma menguasai teknologi informasi, karena sekarang semuanya menggunakan teknologi informasi, jadi siapa yang tidak menguasai dia akan ketinggalan, “ ujarnya.

Sementara itu, Kasie Manajemen Teknologi Informatika Rizalman Piin, dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Kominfo menyampaikan rasa terima kasih kepada camat Menggala Timur, para kepala kampung dan Penggiat TIK di Kecamatan Menggala Timur yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan kegiatan yang positif ini, dengan senantiasa ikutan di dalam mengembangkan sumber Daya Manusia, hal ini sangat sejalan dengan tujuan agar administrasi desa/kampung bisa terlaksana dengan baik.

“SIDEKA adalah program berbasis online. Bisa diakses dari mana saja, oleh siapa saja yang dibuat oleh lembaga non departemen di bawah Sekretariat Negara BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan)”, ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Dinas Kominfo adalah sebagai fasilitator.

Sedangkan keberadaan Puskomkref Tulangbawang yang dikelola Dinas Kominfo adalah fasilitas bersama yang dapat digunakan semua masyarakat.

“Untuk itu bagi Kecamatan, SatuanKerja, sekolah dan lembaga lainnya yang ingin menggunakan Pusat Komunitas Kreatif sebagai tempat pelatihan kami sambut dengan senang hati,” ujarnya.

(MUH)

kampung dulu sama sekarang?” katanya.

Dengan hasil pembangunan positif GSMK, dia berharap program semacam dapat diterus­ kan. “Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Camat Banjarbaru Arianto menjelaskan, program GSMK yang dilaksanakan sejak 2013 di 10 kampung di wilayah kecamatan­

nya telah membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan onderlagh, jembatan, drainase, talud, balai kampung, dan lain-lain.

“Setelah GSMK tahun 2017 dicanangkan, diharapkan GSMK di kampung-kampung di Kecamatan Banjarbaru dapat terlaksana dengan baik. Kami tekankan agar Pokmas dalam melaksanakannya, agar berorientasi untuk membangun dan memajukan kampung,” katanya..

Menurutnya, selain bermanfaat secara fisik, GSMK juga sudah kembali membangkitkan semangat gotong royong masyarakat. “Dan ke depan semangat ini agar tidak hilang dalam rangka membangun kampung” ujar dia.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Pancakarsa Purnajaya, Yanto mengatakan, dengan manfaat yang telah dirasakan dari pro­ gram GSMK, mewakili masyarakat di kampungnya Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tulangbawang Hanan A Rozak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo, atas pelaksanaan GSMK yang sudah dilaksanakan dalam 5 tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang atas hasil program GSMK yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Pencanangan GSMK tahun 2017 di kecamatan Banjar Baru ditandai dengan penyerahan rekening Pokmas GSMK dan pemukulan gong. Kemudian dirangkai, peresmian hasil pembangunan program GSMK dan Dana Desa 2016 yang ditandai penandatanganan 13 prasasti, serta peletakan batu pertama pembangunan gedung Posyandu GSMK 2017 dan peresmian Balai Kampung Pancakarsa Purnajaya, yang dilaksana­ kan Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo.

Menurut Kepala Kampung Pancakarsa Purnajaya Bakri, Balai Kampung yang diresmikan di kampungnya dibangun dari dana GSMK tahun 2016, yang meskipun dengan dana hanya 420 juta dan swadaya masyarakat, tetapi dinilai wakil bupati sebagai salah satu balai kampung yang termegah di Tulangbawang, bernilai milaran rupiah. (MUH)

Senam Bersama Forkopimda Plus

Tulangbawang, FAKTUAL - Olahraga merupakan salah satu sarana dalam membangun dan membina hidup yang sehat, kata Bupati Tulangbawang, Provinsi Lampung, Hanan A Rozak, pada Senam Bersama Forkopimda, kemarin.

“Kita tidak tahu apa dampak yang akan terjadi dalam tubuh kita nanti jika olahraga hanya dikesampingkan dan mengikuti gaya hidup yang tidak sehat. Olahraga merupakan jaminan hidup sehat bagi setiap pribadi yang tinggal dalam suatu lingkup keluarga bahkan dalam kelompok. Banyak sekali bidang olahraga yang dapat kita lakukan untuk membangun kehidupan yang terjamin dan terhindar dari berbagai penyakit serta mengoptimalkan gizi yang terkandung didalam tubuh kita selama ini,” katanya.

“Syukur Alhamdulillah, karena saat ini semakin banyaknya orang yang sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatan salah satunya dengan berolahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang murah, mudah dan juga sehat, yang selalu menjadi pilihan utama masyarakat, seperti berlari, berjalan kaki dan senam. Ketiga cabang tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara berkelompok, sama halnya seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini.”

Menurutnya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi, diantaranya adalah memperoleh suatu kehidupan yang layak dengan kata lain terpenuhi

kesejahteraanya. Seseorang akan dianggap sejahtera, apabila sudah tercukupinya pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, rasa aman dan juga lingkungan yang sehat.

“Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap hari jumat, pemerintah telah membuat program untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan berolahraga. Dengan senam inilah kita dapat membangun rasa kebersamaan antar sesama. Selain itu, bahwa sehari-hari kita selalu disibukkan dengan tugas-tugas rutin yang banyak menuntut konsentrasi, keseriusan dan kesungguhan kita bersama. Energi kita terserap untuk membangun karsa, karya dan citra positif Kabupaten Tulangbawang. Terkadang karena kesibukan yang mendera itu, sebagian dari kita sampai melupakan kebutuhan jasmani, meski sekedar untuk olahraga santai. Bahkan tidak jarang dari kita juga kurang memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuh. Padahal tugas-tugas yang begitu berat sangat membutuhkan kesiapan, kesehatan tidak saja dari sisi mental, tetapi juga fisik kita,” ujarnya.

“Mens sana in corpore sano dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Motto ini sangat populer bagi kita.

Meskipun, tubuh yang sehat tidak selalu menjamin adanya jiwa yang kuat, tetapi untuk menopang jiwa yang kuat dibutuhkan tubuh yang sehat. Oleh karena itu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga jiwa. Hanya dengan kondisi tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, kita dapat menjalankan tugas sebagai abdi negara, peserta didik dan sebagai masyarakat yang dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan bangsa dan negara.”

“Semoga dengan adanya senam bersama ini ke depan silaturahmi seluruh keluarga besar Forkopimda akan semakin terjalin erat, sehingga akan tercipta keamanan dan kenyaman di Kabupaten Tulangbawang. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah SWT juga senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua,” katanya. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

15

Disdukcapil Tuba Optimalkan Pelayanan Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Kependu­ duk­an dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

Berbagai upaya pelayanan akan terus dilakukan dan melaksanakan tugas sesuai prosedur, kata Kepala Dinas Kependudukn dan Catatan Sipil, setempat, Pirhadi, kemarin..

“Selama ini masyarakat mengeluh lantaran waktu pembuatan KK, e-KTP, dan akta kelahiran cukup lama. Ini menjadi dilema kami,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut bukan disengaja sehingga membuat pelayanan kurang optimal.

Itu disebabkan kurangnya alat perekam e-KTP dalam proses pembuatan. Hanya saja terlalu ramai yang datang dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah alat yang ada.

“Untuk saat ini alat perekam e-KTP hanya ada satu, sehingga terjadi antrean cukup banyak dan memakan waktu yang lama,” katanya.

Pihaknya berharap kalau memang ada bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk pengadaan alat perekaman e-KTP, alangkah baiknya kinerja Disdukcapil dan Kecamatan bisa lebih cepat dalam melakukan perekaman e-KTP khususnya di kabupaten Tulangbawang “Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum mempunyai atau membuat e-KTP, KK dan pembuatan akta kelahiran segera membuatnya dan jangan mudah percaya dengan pihak ketiga (calo).

Lebih baik datang segera untuk mengurusnya sendiri, apabila ada hal yang kurang jelas bisa langsung tanyakan kepada petugas kami,” ujarnya.(BUDI)

Bupati Tuba Canangkan GSMK 2017 di Menggala Timur

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Provinsi Lampung, Hanan A Ro­zak mencanangkan Gerakan Serentak Mem­ bangun Kampung (GSMK), di wilayah Kecamatan

Menggala Timur tahun 2017, dipusatkan di Kampung Cempakajaya, kemarin..

Dengan pencanangan dan pelaksanaan GSMK tahun 2017, Hanan berharap program

MUI Tulangbawang Gelar Musda

Tulangbawang, FAKTUAL - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung menggelar musya­ warah daerah (Musda) 1438 H / 2017 M dengan mengusung tema Mmbangun Tulangbawang dengan Menjunjung Tinggi Ta’awun dan Tasamuh serta memilih pemimpin ulama yang bersifat khadimul ummah menuju masyarakat madani, di Aaula Rapat Hotel Le’man Tulangbawang, kemarin.

Pada kegiatan yang dihadiri Bupati setempat, Hanan A Rozak, terpilih sebagai Ketua MUI, Ustad Yantoni dan Sekretaris Ustad Nawawi, Menurut bupati, ada empat agenda yang diharapkan dapat berjalan, pengurus lama mempertanggung jawabkan apa yang sudah dikerjakan selama lima tahun, yang kedua menyusun program kerja yang realistis, ketiga rekomendasi-rekomendasi terkait Tulangbawang. dan yang terakhir menyusun pengurus yang bisa lebih bersinergi ke depan.

“Semogga empat agenda terlaksana dengan baik,” katanya.

Hadir juga pada kesempatan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lam­ pung Khairudin Tahmin dan Ketua MUI Kabu­ paten Tulangbawang periode lama, Kamislihan, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulang­ bawang, Budi Cipto Utomo beserta jajarannya, ketua pelaksana musda Eviyana, Camat Banjaragung Sudirman. (MUH)

itu kembali berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui program GSMK yang dilaksanakan sejak tahun 2013, Pemkab Tulangbawang telah

membangun ribuan unit fasilitas infrastruktur di 147 kampung, 4 kelurahan yang ada di 15 keca­matan, di antaranya jalan onderlagh, jem­ batan, gorong-gorong, balai kampung,drainase, talud, dan sarana infrastruktur lainnya yang dibutuhkan di kampung-kampung.

“Saya bangga dan bersyukur, karena hasil pembangunan GSMK selama ini telah dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya..

“Karena itu, atas kesuksesan program GSMK yang sudah dilaksanakan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran aktif dari seluruh masyarakat dalam mensukseskan program GSMK selama ini,” ucapnya.

Menurut dia, hasil pembangunan GSMK tidak hanya fisik, tapi kesuksesan program ini juga dinilai telah mampu meningkatkan semangat dan budaya gotong royong masyarakat. Dengan adanya GSMK, saat ini partisipasi dan swadaya masyarakat dinilai meningkat signifikan dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Tulangbawang.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan GSMK 2017 yang dicanangkan di Kecamatan Menggala Timur, dia berharap, masyarakat dan semua pihak di wilayah setempat terus berperan aktif, untuk mendukung keberhasilan dari program yang sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat itu..

Pada acara tersebut juga hadir Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo dan sejumlah pejabat pemkab, Forkopimda, serta Camat Menggala Timur Ahmad Rozi, Uspika, kepala kampung, BPK, LPM, PKK, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan Menggala Timur. (BUDI)

Balai Kampung Pancakarya Purjaya Diresmikan Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung meresmikan balai Kampung Pancakarsa Purna­ jaya, Kecamatan Banjarbaru, kemarin.

Menurut Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Warodyo, bangga atas pembangunan gedung yang termegah di Banjarbaru tersebut.

Kepala kampung setempat, Bakri menuturkan dirinya telah membangun gedung tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Hadir pada acara itu, bebe­ rapa pejabat di lingkup peme­ rintah baik eselon II maupun eseleon III, dan assisten I. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI 16 Mesuji Rusuh, Tiga Orang Luka Tembak BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

di jalur sungai tersebut dicabut,” katanya.

Diduga tidak ada kesepakatan akibatnya terjadi bentrokan yang mengakibatkan terjadinya baku tembak sehingga tiga orang mengalami kritis.

Hingga berita ini diturunkan situasi di PT Prima Alumga masih memanas, sementtara Kapolres Mesuji belum bisa dikonfirmasi terkait bentrokan tersebut.

Mesuji, FAKTUAL - Bentrokan kembali di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kali ini antara warga dengan pihak PT Prima Alumga.

Akibat kerusuhan di Desa Sungai Cambai tersebut, tiga orang kritis lantaran luka tembak.

Kapolsek Mesuji Timur, Iptu Ataka ketika dikonfirmasi, kemarin, membenarkan adanya konflik tersebut yang mengakibatkan tiga orang mengalami luka tembak.

Para korban, dua orang dari pihak keamanan PT Prima Alumga, berinisial G dan J, dan satu lainnya warga Mesuji.

Menurutnya, saat ini situasi masih mencekam, selain terjadi baku tembak, warga juga diduga membakar mess dan kantor PT Prima Alumga.

“Telah terjadi pembakaran mess dan kantor.

Saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman,” kata Iptu Ataka saat dikonfirmasi Rabu dinihari.

Kapolsek juga minta warga menahan diri untuk menjaga suasana menjadi kondusif.

Sementara itu, Suguntur (48), warga Desa Sungai Cambai mengatakan, bentrokan itu terjadi akibat adanya pemasangan portal pada jalur lalu lintas sungai yang dilakukan PT Prima Alumga, Selasa (1/8) malam.

“Ya saya melihat ratusan warga mendatangi pos keamanan perusahaan meminta agar portal

Warga Mesuji Minta Aparat Tertibkan Senjata Api Mesuji, FAKTUAL - Tokoh masyarakat dan warga Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung minta aparat kepolisian dan TNI berani menertibkan peredaran senjata-senjata api ilegal diduga marak di wilayah Kabupaten Mesuji yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Peredaran senjata api secara bebas di wilayah Mesuji, Lampung maupun Mesuji, Sumatera Selatan menurut warga di Mesuji, kemarin, memicu sering terjadi konflik sosial di tengah

ketenangan masyarakat Mesuji.

Pada Selasa (1/8), tiga orang mengalami luka tembak akibat ricuh masyarakat Mesuji dengan pihak pengamanan PT Prima Alumga, dan ratusan mes kantor serta beberapa kendaraan roda empat terbakar.

“Kejadian itu membuat kami jadi sangat resah. Jangan-jangan peredaran senjata api di Mesuji, Lampung berbatasan dengan Sumatera Selatan sudah sangat marak,” ujar tokoh masyarakat setempat Agus Arahap.

Pemkab Mesuji Gelar Rakor di Kecamatan Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (rakor) di Keca­ matan Mesuji, di Gedung Olahraga (GOR) Keca­ matan Mesuji, Wiralaga II, kemarin.

Rakor dihadiri oleh Bupati Mesuji Khamami, Wakil Bupati Mesuji Saply, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi, para kepala Organi­ sasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekitar 650 peserta hadir pada kesempatan itu, terdiri atas kepala desa, kepala sekolah, BPD, PKK, karang taruna, babinsa, dan babin­ kamtibmas.

Rakor ini merupakan yang pertama kali digelar di kecamatan karena selama ini rakor dilaksanakan secara terpusat di aula sekretariat daerah sementara di Brabasan. Sedangkan

kini dilaksanakan di masing-masing kecamatan guna meningkatkan efektivitas.

“Rakor ini merupakan yang pertama digelar.

Sebelumnya rakor selalu dilaksanakan di Brabas­ an, setelah dilakukan evaluasi dirasa belum efektif. Kegiatan rakor di kecamatan ini seka­ ligus untuk meningkatkan silaturahmi dan forum diskusi bersama seluruh stakeholder yang ada,” ujar Bupati setempat, Khamami.

Sementara itu, Camat Mesuji Sunardi menyambut baik dengan digelarnya rakor di masing-masing kecamatan.

Dia berharap melalui kegiatan ini semakin dapat meningkatkan komunikasi antara OPD dan pemerintahan desa, sekaligus untuk sosialisasi program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Mesuji.(TAB)

Ia berharap Kepolisian Resor Mesuji jangan menutup sebelah mata, dan harus bisa mengusut tuntas kejadian tersebut karena hawatir kejadian serupa sering terulang di kemudian hari.

Senada dengan itu, Kholid (25), warga Kecamatan Mesuji Timur juga mengaku khawatir setelah mendengar ada tiga warga Mesuji yang kritis akibat ditembak. Ia mencemaskan banyak warga sipil yang diduga memiliki senjata api secara ilegal di daerah itu, sehingga memicu konflik serupa.

“Tentu ini bahaya. Kami hidup di Mesuji ingin aman, kalau senjata api beredar di Mesuji jelas kami resah, warga di sini menjadi resah,” ujar Kholidi.

Dia berharap, pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus tersebut. Apalagi menyangkut nyawa seseorang khususnya warga Mesuji yang mulai resah dengan peredaran senjata api ilegal di kalangan warga sipil diduga berlangsung secara bebas selama ini. (TAB)

Pengamanan Ratusan personel Polri dan TNI, Rabu pagi, dikerahkan ke PT Prima Alumga untuk peng­ amanan pascabentrok antara warga dan pihak keamanan perusahaan tersebut yang berbuntut pembakaran mes dan kantor peru­sahaan.

Kapolsek Mesuji Timur, Iptu Ataka mewakili Kapolres Mesuji AKBP Teguh Nugroho, menje­ laskan, personel yang dikerahkan terdiri dari 1 peleton Brimob, 1 peleton Shabara, 1 peleton TNI serta anggota Polsek Mesuji Timur.

Penjagaan dan pengamanan dipimpin langsung Kapolres Mesuji AKBP Teguh Nugroho, Wakapolres Mesuji Kompol Nuswanto.

“Saat ini kondisi sudah berangsur aman dan dan kondusif, tidak ada aktivitas di TKP, baik dari warga maupun dari pihak perusahaan,” katanya.

Bentrokan di Desa Sungai Cambai tersebut juga menyebabkan tiga orang mengalami kritis akibat luka tembak.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih melalui pesan di media sosial menjelaskan, bentrokan terjadi pada Selasa (1/0) hingga Rabu dini hari di H3 bendungan areal PT Prima Alumga yang berbuntut terjadinya pembakaran yang diduga dilakukan warga Sungai Cambai.

Diduga awal permasalahan muncul karena pihak PT Prima Alumga melakukan pemindahan portal dari kanal Riuh Tangis diajukan satu kilometer sehingga warga tidak dapat masuk ke areal sawit sehingga terjadi bentrok.

Jalani Perawatan Dua dari tiga korban mengalami luka tembak masih mejalani perawatan intensif di RSUD Mutiara Bunda Unit II Tulangbawang.

Korban bernama Jendrik (30) warga Sekayu, Sumatera Selatan, dan Gendi (50) warga Sidang Gunung Tiga, Kecamatan Rawajitu Utara, Ka­ bupaten Mesuji.

Kedua petugas Pengamanan Swakarsa PT Prima Alumga terluka diterjang peluru dari senjata rakitan massa yang meyerang. Jendrik menderita luka di kaki kiri, sedangkan Gendi mengalami luka tembak pada bagian dada kanan.

Jendrik, Rabu menuturkan bentrokan bermula saat dirinya bersama sejumlah rekannya berjaga di pos jaga Kanal Riuh Tangis. Tiba-tiba, menurut Jendrik lagi, datang sejumlah warga Desa Sungaicambai menerobos portal yang letaknya sekitar satu kilometer dari pos jaga.

Warga yang datang tersebut, menurut Jendrik, kemudian terlibat adu mulut yang berujung bentrok fisik dan melibatkan senjata api rakitan.

Mereka marah jalur masuk ke areal perkebunan sawit milik perusahaan dipasang portal drum.

Speedboad mereka tidak leluasa mengangkut buah sawit hasil curian,” ujarnya.

Sementara itu korban luka tembak lainnya merupakan warga Desa Sungaicambai Ersan atau Ican (25), karena kondisinya kritis dilarikan Ke RSUD Abdul Moeloek Bandarlampung. Ersan menderita luka tembak di perut sebelah kanan.

(TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

17

DPRD Way Kanan Rapat Paripurna KUPA-PPAS Perubahan Way Kanan, FAKTUAL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2016, Penyampaian Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Penyampaian KUPA-PPAS Perubahan, kemarin.

Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, peraturan daerah tentang Pertanggungja­ wab­an Pelaksanaan APBD mempunyai arti penting karena merupakan bagian dari proses dan kegiatan yang harus kita laksanakan dalam rangka tertib pengelolaan Keuangan Daerah, yang Transparan dan akuntable. Informasi keuangan yang dimuat dalam Perda pertang­ gungjawaban atas pelaksanaan APBD adalah salah satu dokumen yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dengandisetujui untuk ditetapkannya Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, maka selanjutnya Raperda tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, baru kemudian dapat kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah, oleh karena itu masukan, saran dan rekomendasi atasRaperda LPJ Tahun Anggaran 2016 ini akan menjadi perhatian kami, sehingga kedepan akan menjadi lebih baik lagi.

“Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 telah kami susun laporan pelaksanaannya secara komfrehensif, didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016, yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung, sebagaimana kita ketahui bersama opininya adalah WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), dan Alhamdulillah syukur, WTP ini merupakan ketujuh kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten

Way Kanan memperoleh Opini tertinggi dari BPK RI. Prestasi ini bukan merupakan hal yang kebetulan, melainkan hasil kerja keras kita bersama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kita masing-masing. Untuk itu tidak berlebihan jika kita merasa bangga dengan prestasi ini, yang merupakan pengakuan dan penghargaan BPK atas tata kelola keuangan Daerah yang tertib yang telah kita selenggarakan selama

Warga Kampung Gistang Rindukan Gerbang Saburai Way Kanan, FAKTUAL - Warga Kampung Gistang, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung merindukan program Gerbang Saburai atau Gerbang Desa menyentuh daerah mereka. Alasannya, hingga saat ini kawasan yang merupakan kampung tua tersebut masih tertinggal.

Kampung yang luasnya 8000 hektare tersebut belum banyak tersentuh pembangunan. Menurut Kepala Kampung Gistang, Cik Agus, kemarin, wilayah tersebut cukup luas, namun penduduknya menyebar keseluruh dusun yang ada dan dibatasi dengan perkebunan.

“Kami mengharapkan bantuan infrastruktur yang menghubungkan antardusun, seperti Dusun 2 Gistang Selatan menuju Kampung Baru-Kampung Jayatinggi dengan berbatasan Kampung Gelombangpanjang, Kecamatan Kasui,” katanya.

Menurut dia, badan jalan sudah terbentuk dari tahun 2000, panjang jalan terobosan tersebut 3500 meter akses tersebut 60% masuk Kampung Gistang, 20% Kampung Baru, dan 20% Kampung Jayatinggi.

Dia mengatakan, jalur ersebut sudah layak dionderlagh namun bila dianggarkan melalui dana desa tidak akan mencukupi.

“Dana desa yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan di seluruh dusun termasuk melaksanakan program pembangunan yang lain,” katanya.

Menurutnya, keberadaan jalan tersebut merupakan kebutuhan utama mengingat selama ini warga kesulitan membwa hasil bumi, baik dari kebun maupun dari rumah ke pasar. ”Saya berharap pemerintah provinsi menggelontorkan Program Gerbang Saburai ke desa kami dalam waktu dekat atau pada 2018 mendatang. Kami memang belum mengajukan kepda pihak terkait. Secepatnya, saya akan buat proposal bantuan kepada pihak provinsi,” katanya.

(MAN)

tahun anggaran 2016,” katanya.

“Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan ini kami susun dan sampaikan kepada Lembaga DPRD sebagai wujud pelaksanaan amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.” Raperda Hak Keuangan dan Administrasi

Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan ini memuat adanya penambahan jenis dan nominal tunjangan, serta fasilitas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Dalam hal penambahan jenis dan nominal tunjangan ini perlu kita pahami bersama bahwa tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memper­ hatikan azas kepatutan, kata dia. (RSD)

Kampung Tanjungbulan Gelar Turnamen Voli

Way Kanan, FAKTUAL - Sebagai upaya menjaring pemain berbakat, Karang Taruna Kampung Tanjungbulan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, menggelar turnamen bola voli di lapangan desa setempat, belum lama ini.

Menurut Kepala Kampung Tanjungbulan, Hamka, kemarin, kegiatan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya membina anggota Karang Taruna mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kejuaraan bola voli, baik tingkat kabupaten maupun lainnya, terlebih pada peringatan hari Kemerdekaan RI. Selain itu, katanya, melalui kegiatan tersebut diharapkan terjalin kerja sama dan hubugan antara Karang Taruna dan klub bola boli yang ada di Way Kanan.

“Kejuaraan ini kami gelar di Dusun Lebaksari dengan biaya

puluhan juta rupiah dari donatur, pendafataran peserta, dan parkir,” katanya.

Peserta dalam turnamen terse­ but, kata dia, 40 klub dari lima keca­matan, Blambanganumpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebangtangkas, Kecamatan Banjit, dan Kecamatan Negeriagung.

Dia mengatakan, turnamen tersebut khusus kalangan junior, sebagai upaya mencari bibit pemain sekaligus menambah jam terbang para pemain dan memotivasi klubklub yang ada dalam pembinaan, baik fisik maupun teknik.

“Kami berharap pemerintah setempat, KONI, dan pengurus bola voli kabupaten, mengulurkan tangan dalam pembinaan. Potensi jangan ditanya, dari lima kecamatan saja pesertanya 40 klub putra dan putri. Sangat disangkan jika potensi yang cukup baik tersebut terbuang percuma,” katanya.

“Turnamen ini akan kami gelar setiap tahun dengan memperebutkan tropi bergilir dan diharapkan klub terus meningatkan pembinaan termasuk mendatangkan pelatih berkualitas, sehingga persaingan semakin ketat dan pemain berbakat mendapat pembinaan secara intensif dan berkesinambungan,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pemain dari Klub Tanjungkerakatau, Anto mengatakan, pihak KONI mauoun pengurus bola voli kabupaten hendaknya aktif melakukan pembinaan terhadap cabang olahaga yang ada, termasuk bola voli sehingga memudahkan dalam merekrut pemain dalam menghadapi berbagai event termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan di gekar di Bandarlampung, November mendatang.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

18

Pemkab Way Kanan Dukung Pemberhentian Sementara Angkutan Batu Bara Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, mendukung pemberhentian sementara truk / fuso batu bara yang akan melintas di daerah wilayah tersebut, karena mengganggu lalu lintas. Dengan larangan sementara ini Pemerintah Provinsi Lampung Harus bisa mengambil langkah tegas untuk menindak lanjutinya.

“Saya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Way Kanan akan mensuport atas pemberhentian sementara kenda­ raan truk / fuso batu bara dari Sumatra Selatan. Selain mengganggu para pengguna jalan yang lain, kendaraan tersebut juga dapat merusak infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Way Kanan,” ujar Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, kemarin.

Menurutnynya, dengan larangan sementara untuk tidak melintas di wilayah Kabupaten Way Kanan, para pengendara roda dua dan empat bisa sedikit bernafas lega karena tidak terganggu dengan

adanya kendaraan truk/fuso batu bara yang melintas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lam­ pung telah memiliki peraturan daera tentang Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang merujuk pada UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Serta, PP Nomor 80 Tahun 2012 ten­tang Tata Cara Pemeriksaan Ken­ daraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Perda Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Dengan adanya peraturan tersebut, perusahaan harus bisa mengurangi beban berat barang atau menggantinya

dengan jenis kendaraan yang lebih kecil.

“Kami sekarang harus bisa menjaga daerah kita agar kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Way Kanan selalu baik dan mulus. Apalagi setelah di berhentikan kendaraan batu bara tersebut untuk menuju dari satu lokasi ke lokasi yang lain tidak memakan waktu lama karena tidak ada lagi angkutan batu bara yang melintas di jalan raya,” katanya Dengan tidak adanya kendaraan yang melintas masyarakat sudah dapat merasakan merasa lengang lalu llintas kendaraan yang melintas di Jalan Lintas Sumatera.

Penerima penghargaan Pendatang Baru terfaforite dari Gubernur Bank Indonesia tentang pengendalian inflasi tahun 2016, menjelaskan saat ini masyarakat waykanan membuat posko yang terletak di Perbatasan Kabupaten Way Kanan dengan Oku Timur Provinsi

Sumatera Selatan dan di Kecamatan Gununglabuhan, untuk menjaga agar tidak ada kendaraan truk batu bara yang lolos melintas di Jalan Lintas Sumatera wilayah Way Kanan.

Dengan adanya posko antisipasi kendaraan batu bara itu, masyarakat dan pamong setempat bisa selalu menjaga secara bernatian agar tidak ada kendaraan yang melintas. Bahkan bila ada yang berani melintas diperintah untuk putar balik ke tempat perusahaan tersebut muat batu bara.

“Bila ada kendaraan yang lolos maka akan di perintah untuk balik arah ke tempat semua muat batu bara tersebut,” kata orang nomor satu di Bumi Ramik Ragom tersebut.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan mengharapkan ke depan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pe­ meirntah Sumatera Selatan untuk mela­ kukan kerjasama mengenai angkutan batu bara tidak saling merugikan. (RSD)

Pisah Sambut Sekda Way Kanan

Pembagian Rastra Harus Tepat Sasaran Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabu­ paten Way Kanan, Provinsi Lampung melakukan rapat evaluasi tentang penyaluran jatah beras sejahtera atau rastra (raskin). Pemutakhiran data bertujuan mencocokan data baru dan lama agar tidak ada tumpang tindih penerima.

“Penerima rastra harus benar-benar yang berhak menerimanya, dan jangan sampai orang yang di anggap mampu malah menerima rastra tetapi yang berhak menerima tidak menda­ patkannya. Ini jangan sampai terjadi,” ujar Saipul Pj. sekretaris Daerah Kabupaten Way

Pemkab Way Kanan akan Gelar Berbagai Lomba

Kanan, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini penyaluran beras rastra sudah benar, melalui data yang telah diterima dari masing-masing kampung. karena di masing-masing kecamatan hanya bertugas sebagai pemutakhiran data yang di serahkan dari masing-masing kampung.

Selain itu, petugas yang turun langsung ke lapangan harus benar-benar perpektif untuk penilaian yang berhak menerima rastra. Karena beras ini diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

Way Kanan, FAKTUAL - Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung akan menggelar beberapa perlombaan yang diikuti seluruh pegawai yang ada di SKPD masingmasing dan masyarakat.

“Kami sudah merangkai beberapa kegiatan dalam rangka menyabut hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017, dan kegiatan ini wajib diikuti pegawai yang ada di lingkungan pemkab dan masyarakat sekitar,” ujar PJ Sekda Kabupaten Way Kanan, Saipul, kemarin.

Menurutnya, persiapan lebih matang karena setiap rumah di Kabupaten Way Kanan yang tidak memasang

“Nanti kami juga akan membuat tim ke lapangan untuk melihat langsung pembagian beras sejahtera ini. Agar masyarakat benarbenar menerima haknya,” katanya.

Pria Kelahiran Negarabatin itu menjelaskan setiap kepala keluarga berhak menerima 15 kilogram yang dibandrol Rp1.600 per kilo­ gramnya.

“Jadi masyarakat dapat 15 kilogram per satu kepala keluarganya dan di tebus dengan harga murah, Rp1.600 per kg,” tuturnya.

(JJ)

bendera akan didatangkan petugas untuk menegur dan menanyakan alasan tidak memasang bendera merah putih.

Karena bendera merah putih merupakan lambanag negara Republik Indonesia, sudah banyak para pejuang yang gugur di medan perang untuk memperebutkan tanah air dari tangan para penjajah.

“Kita harus menghormati para pejuang yang telah gugur, dengan cara memasang bendera, melaksanakan upacara, dan mengadakan beberapa hiburan rakyat,” kata mantan asisten III Setda Kabupaten Way Kanan tersebut Saipul menjelaskna, pelaksanaan kegiatan dimulai

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar pisah sambut Sekretaris Daerah setempat dari Bustam Hadori kepada Saipul, di Gedung Serba Guna setempat, kemarin.

Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, pergantian pejabat suatu lembaga merupakan hal yang biasa dan harus terjadi di setiap organisasi atau lembaga pemerintahan.

Begitu juga terjadi pergantaian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

“Ada yang datang, ada yang pergi, ada masanya memulai tugas dan akan ada masanya mengkahiri jabatan. Begitu juga halnya pada siang hari ini kita menghadiri acara pisah sambut dan serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan dari Bapak Bustam Hadori kepada Ba[ak Saipul,” katanya.

Menurutnya, sehubungan berakhirnya masa jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Bustam Hadori, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan mengangkat Saipul sebagai penjabat sambil menunggu pengangkatan yang definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabu­paten Way Kanan menyampaikan penghar­ gaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah dicurahkan Bapak Bustam Hadori selama bertugas, semoga pengabdian dan jasa baik merupakan bagian dari amal ibadah kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Dan saya ucapkan selamat melaksanakan aktifitas yang baru,” ujarnya.

“Saya juga menghaturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya, bilamana selama Bapak Bustam Hadori bersama keluarga melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ada kejanggalan, dan kekeliruankekeliruan yang kurang menyenangkan dihati selama bergaul dengan sesama aparatur maupun dengan masyarakat Way Kanan.”

“Kepada kepada Saipul, saya ucapkan selamat menjalankan tugas sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Way Kanan. Saya berharap semoga saudara dapat mengemban amanah ini secara baik,” katanya. (MAN) 7 – 17 Agustus 2017. Perlombaan yang akan diadakan, lomba perpustakaan kampung, kebersihan kantor, kearsipan kantor, tarik tambang, balap karung, jalan sehat, bla voli. dan lainnya.

“Kami adakan ini untuk pegawai yang ada di lingkungan pemkab dan masyrakat sekitar agar kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat dapat dirasakan,” tutur pria 46 tahun tersebut.

Mantan Inspektur Kabupaten Way Kanan itu mengharapkan semua pihak, baik dari SKPD, camat, kampung, masyarakat, pelajar, dan lainnya turut ambil bagian dari kegiatan tersebut.

(MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

19

Bupati Lampung Barat Terima Adipura Jakarta, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat, Provinsi Lampung, Mukhlis Basri mendapat Adipura kategori kota kecil yang diserahkan Menteri LH dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar.di di Manggala Wanabakti Kementrian LHK, Jakarta, Rabu (2/8). Dan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2017, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo akan menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura Kencana Adiwiyata Nirwasita Tantra.

Mukhlis Basri didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekdakab setempat,Surahman mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak yang peduli pada masalah kebersihan dan lingkungan hidup.

“Karena Lampung Barat sudah kali keempat mendapatkan Adipura, maka penghargaan itu diserahkan malam hari, Alhamdullah tahun 2017, kami mendapatkan kembali Adipura kategori kota kecil. Adapun kriteria yang dinilai dalam penghargaan tersebut, pengelolaan bank sampah; kebersihan lingkungan, dan TPAS ,” kata Surahman.

Prestasi membanggakan iitu, kata dia, diberikan pada daerah yang dinilai mampu menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakat yang peduli akan lingkungan .

“Kami bangga karena kerja sama yang baik berhasil mempertahankan Adipura secara berturut-turut, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh masyarakat yang ikut mendukung pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman,” katanya.

“Semua berperan nyata, mulai dari pesapon, tukang sampah, dan yang paling nyata adalah kerja keras semua rakyat dalam mewujudkan budaya bersih di Lambat” katanya Perilaku masyarakat yang semakin sadar terhadap kebersihan di lingkungan sekitarnya menjadi kunci utama diraihnya penghargaan

ini. “Kami berharap kepedulian ini dapat terus bergulir untuk menciptakan Lampung Barat semakin nyaman untuk dihuni,” ujarnya.

Selain menciptakan kebersihan di lingkungan masing-masing, kata dia, warga juga diajak turut menjaga kebersihan obyek wisata yang ada di kabupaten tersebut. Masih ada sejumlah destinasi kurang terjaga kebersihannya saat ramai pengunjung.

Khusus untuk penilaian partisipasi masyarakat, mendapatkan nilai plus hingga layak mendapatkan penghargaan. Partisipasi yang dimaksud adalah ketelibatan langsung masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan baik di lingkungan rumah tangga, sekolah dan perkantoran.

“Misalnya saja saat ini sudah banyak masyarakat yang peduli dalam melakukukan

Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Komunisme

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat, Provinsi Lampung, Makmur Azhari membuka Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme, Komunisme, dan Premanisme tahun 2017, yang diselengarakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, di Ruang Rapat Kenghatun BPKD, kemarin.

Menurut dia, masyarakat dunia dan bangsa Indonesia khususnya senantiasa dihantui faham-faham radikal dan aksi-aksi terorisme yang mengancam stabilitas negara.

Seiring dengan kemajuan zaman, radikalisme dan terorisme juga mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Sehingga pengaruh dan jangkauannya mampu menembus batas-batas territorial dan bersifatl intas Negara, katanya.

Menurutnya, faham radikal tercermin pada sikap ekstrim yang menghendaki perubahan secara cepat dan mendasar terhadap hal-hal yang dianggap fundamental oleh seseorang atau ekelompok radikalis. bahayanya, sikap ekstrim itu biasanya diimplementasikan melalu tindakan-tindakan teror, ancaman dan anarkisme terhadap negara dan aparatnya.

Kemudian masalah terorisme di Indonesia masih merupakan persoalan yang serius walaupun sudah banyak pelaku teror yang ditangkap dan menjalani proses hukum, serta sel-sel dan jaringan teroris yang dihancurkan. Akan tetapi melihat eskalasi konflik di beberapa negara, khususnya di wilayah timur tengah yang belum

menunjukkan tanda-tanda mereda, maka potensi radi­kalisme dan munculnya aksi-aksi terorisme dikhawatirkan akan terus ada.

“Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah munculnya gejala kebangkitan kelompok radikal kiri yang berideologi komunis. Bangkitnya ideologi komunis ini dilakukan engan cara menyu­sup ke berbagai lini, mulai dari ormas, partai sampai pada lembaga-lembaga negara. Hal itu terbukti dari gencarnya pihak-pihak tertentu yang menghendaki dicabutnya tap MPRS N0: 25 tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,” ujarnya.

Kemudian Pemberantasan radikalisme, terorisme dan komunisme adalah masalah yang kompleks. Hal ini bukan tugas aparat keamanan saja, tetapi tugas semua. Ku­rangnya kesadaran dan partisipasi mas­yarakat bukan saja mempersulit pembe­rantasan, tetapi juga akan memberikan ruang hidup bagi para teroris, katanya.

“Oleh karena itu, peran aktif seluruh masyarakat dan para tokohnya akan sangat membantu tugas-tugas aparat pemerintah, terutama dalam melakukan deteksi dini guna mewaspadai munculnya gerakan-gerakan radikal serta aktifitas terorisme dan premanisme. Mengenai premanisme, saya juga berpesan kita terus meningkatkan kerjasama dalam memberantasnya. Karena biasanya tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan segelintir orang dapat memicu terjadinya konflik sosial yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu dalam Laporannya Kepala Kantor Kesbang Pol kabupaten setempat, Raswan mengatakan, maksud diselengarakan sosialisasi itu untuk menanamkan pemahaman radikalisme, terorisme, komunisme dan premanisme adalah musuh bersama dan merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, stabilitas nasional dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Meningatkan kapasitas, menambah, dan memperdalam bekal pengetahuan tentang langkah-langkah antisipasi oleh masyarakat dan kampuan dalamhal deteksi dini terhadap munculnya fahamfaham radikal, ancaman teror dan gangguan keamanan akibat aksi premanisme yang dapat menggau ketertiban masyarakat.

Peserta 100 orang yang berasal dari perwakilan masyarakat, pelajar, pemuda, dan elemen masyarakat diberikan materi dan narasumber dari Kodim 0422 Lambar, Polres Lambar, dan MUI Lambar. (ADI)

pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah organik dan non organik. Tim penilai Adipura pun menilai fasilitas tempat sampah tersebut mudah ditemukan baik di sekolah, perkantoran maupun lingkungan rumah tangga. Selain itu di masyarakat juga sudah mulai banyak dilakukan pengelolaan sampah hingga memberikan nilai tambah secara ekonomis,” katanya.(ADI/RLS)

KONI Lambar Gelar Musorkab IV Lampung Barat, FAKTUAL - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) IV untuk mencari pengurus periode 2017-2021, di Ruang Rapat Kagungan pemkab setempat, kemarin.

Menurut Pj. Sekdakab Lambar, Akmal Abdul Nasir, olahraga merupakan kebutuhan manusia dan sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa (rohani) dan jasmani yang kuat. Selain itu seiring dengan dinamika, olahraga juga digunakan sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.

“Mengingat terdapat banyak pengkab cabang olahraga prestasi dan fungsional, maka koni dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki pengelolaan manajemen yang teratur.

Sehingga menjadi organisasi yang mandiri dalam mencapai tujuan yang diharapkan,” katanya. ”Dengan memiliki manajemen yang baik dan teratur, KONI akan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional. Dengan kerja yang profesional KONI akan mampu menghadapi tantangan yang diha­dapi.

Serta dapat mencapai tujuan dalam mewu­judkan prestasi olahraga yang membanggakan,” ujarnya.

Di samping itu, peran aktif anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, namun pada kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang tujuan dan tugas KONI yang masih kurang membuat peran masyarakat belum maksimal bahkan sebagian masyarakat tidak peduli dengan perkembangan olahraga prestasi yang menjadi tujuan.

Sementara itu Sekretaris KONI Lambar, Iwan Setiawan menyampaikan persiapan agenda empat tahunan tersebut telah 100 %. Kegiatan selain untuk memilih ketua yang akan memimpin KONI Lambar empat tahun mendatang, forum tertinggi tersebut akan merumuskan sebagai kebijakan KONI untuk mewujudkan olahraga Lambar yang berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Acara yang dihadiri 22 orang itu untuk memilih ketua umum juga menyangkut program yang akan dilaksanakan ke depan dengan tujuan olahraga Lambar bisa menorehkan banyak prestasi. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 425 / Tahun Ke-15 / 7 - 13 Agustus 2017

20

Lagi, Kota Tangerang Raih Adipura Kencana Tangerang, FAKTUAL - Kota Tangerang kembali meraih Piala Adipura Kencana Kategori Kota Metropolitan dari pemerintah pusat karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

Penyerahan Piala Adipura Kencana tersebut dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 dan Landmark Hutan di Halaman Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, baru-baru ini.

Adipura Kencana diserahkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kepada Wali Kota Arief R Wismansyah disaksikan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo Adipura Kencana ini merupakan piala ketujuh bagi kota yang sedang bertransformasi menjadi Kota Seribu Industri Sejuta Jasa. Sejak tahun 2011 sampai 2017 secara berturut-turut Kota Tangerang selalu mendapatkan Piala Adipura.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Banten, menuturkan, penghargaan tersebut menjadi pelecut bagi seluruh pihak terkait di Kota Tangerang untuk bisa mewujudkan sebuah kota yang indah dan nyaman.

“Penghargaan ini memotivasi kita untuk menjadikan Kota Tangerang yang bersih yang indah dan nyaman untuk kesejahteraan masya­ rakat. Mudah-mudahan piala Adipura Kencana ini terus kita jaga kita pertahankan,” ujarnya.

Dengan diraihnya Adipura Kencana, wali kota juga mengajak seluruh masyarakat Kota

Tangerang untuk terus membudayakan hidup bersih dan sehat.

“Tentunya kita mengajak seluruh masyarakat

Kota Tangerang untuk berbudaya hidup bersih, hidup indah untuk keberlangsungan kota ini untuk anak cucu kita. Ini sekaligus juga menjadi

motivasi bagi pemerintah dan masyarakat mewujudkan kota Tangerang yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Wali kota juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petugas lapangan yang sudah mengorbankan waktunya demi terwujudnya Kota Tangerang yang bersih, indah dan nyaman.

“Terima kasih untuk semua petugas. Dan kesejahteraan mereka juga terus kita tingkatkan sudah sama dengan UMR,” ujarnya.

Sementara itu menyinggung soal penghijauan, wali kota juga berharap masyarakat bisa berperan aktif dengan minimal bisa melakukan penghijauan di pekarangan rumahnya.

“Kita nanti akan bikin surat edaran ke RT/ RW agar setiap kegiatan masyarakat bisa diwajib­ kan untuk menanam pohon. Kalau lihat instruksi presiden tadi minimal seumur hidup kita nanam 25 pohon, nanti mungkin bisa kita terapkan,” katanya.

Wali kota juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan demi keberlangsungan hidup di masa depan.

“Bahwa pembangunan yang kita lakukan sudah seusai dengan bagaimana mewujudkan kota Tangerang yang berwawasan lingkungan.

Walaupun perjalanan masih panjang paling enggak penghargaan ini menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi,” ujarnya.

(IS)