SKM FAKTUAL EDISI 432 l 2 - 8 OKTOBER 2017 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

KEPALA SMP NEGERI 1 BANJARBARU SERING BOLOS HALAMAN

TUBABA PRIORITASKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN HALAMAN

LAMBAR RAIH BANYAK PRESTASI 18

HALAMAN

TAMBANG PASIR ILEGAL

RAMBAH REGISTER 08 WAY RUMBIA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Cawa Kham PAGAR MAKAN TANAMAN

UCE NASIR

BELUM lama ini tujuh warga Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung diamankan di polres setempat lantaran melakukan illegal loging di Kawasan Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (Tahurawar). Pembalakan liar di kawasan yang dipenuhi dengan kayu sonokeling tersebut bukan kali pertama. Terbukti, sebagian kawasan telah gundul. Miris memang, terlebih ketujuh orang yang ditangkap tersebut ternyata hanya “suruhan” oknum anggota TNI dari Kodim Lampung Selatan. Pengakuan keluarga tersangka, mereka mendapat upah Rp 1 juta per kubik. Namun hingga mereka ditangkap upah yang dijanjikan sang oknum tidak juga dibayarkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jika pengakuan keluarga tersangka tersebut betul adanya, kenapa hingga kini “sang bos” masih bebas berkeliaran. Padahal hukum bukan saja harus dijalankan dan ditegakkan tapi juga berlaku kepada seluruh komponen bangsa. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mendapat sanksi setempal perbuatan. Di sisi lain bila oknum anggota TNI tersebut terlibat jelas tidak dapat ditoleransi. Betapa tidak, yang bersangkutan bukan saja telah mencemarkan korps tapi juga melanggar sumpah sebagai pelindung negara dan telah memberikan contoh buruk bagi warga. Alih-alih mencegah perbuatan jahat, sebaliknya justru menjadi “dalang kejahatan”. Bak pagar makan tanaman. Dan tidak dapat dibayangkan bila hal tersebut terjadi pembiaran. Erosi dan banjir tak dapat dielakan, dan beberapa keluarga bakal kesulitan dalam menjalani kehidupan lantaran orang tua atau suaminya menjadi “tumbal” ambisi sang oknum. Wajar beberapa istri tersangka mencari keadilan. Betapa tidak, oknum yang sebelumnya banyak mengumbar janji justru lepas tangung jawab. Dan itu bertolak belakang dengan sumpah prajurit. Sebagai prajurit sejati tentu harus berjiwa kesatria, bukan saja berani membela yang benar tapi juga mengakui kesalahan. Bukan bahagia di atas penderitaan orang lain, terlebih rakyat kecil. Pengakuan beberapa istri tersangka pembalakan liar tersebut membutuhkan pembuktian dan itu tentu menjadi tugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bukankah bukti dan saksi sudah ada? Dan berdasarkan celoteh beberapa istri tersangka saat mengunjungi LBH Bandarlampung maupun ketua Gapoktan di daerah mereka, peralatan yang digunakan untuk mengolah kayu sonokeling tersebut milik sang oknum. Mungkinkah “nyanyian” beberapa istri tersangka tersebut kurang “merdu”. Serendah apa pun nada yang mengalir dari rakyat jelata hendaknya mendapat respond an wajib ditindaklanjuti para pemangku kepentingan sehingga kebenaran muncul secara terang benderang, bukan sebaliknya hilang ditelan waktu. l

l n l n l n

Keluarga tersangka pembalakan liar minta oknum anggota TNI yang memerintahkan pembalakkan ditangkap Oknum aparat yang melanggar hukum, selalu rakyat kecil yang jadi tumbalnya Tambang ilegal rambah kawasan hutan lindung register 08 Way Rumbia di kampung Cempaka Putih, Bandar Surabaya Pasti bekingnya kuat Kepala SMPN 1 Banjarbaru, Tulangbawang kerap membolos setiap akhir pekan Kalau murid bolos disetrap, kalau kepala sekolah bolos diapain ya?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Negeri dalam Kepungan Narkoba dan Korupsi

ARU-BARU ini negara kita dihebohkan dengan kejadian menakutkan yang menimpa bebe rapa orang remaja di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dimulai sejak Rabu tanggal 13 Sep tember 2017 seorang siswa Sekolah Dasar dengan inisial D meninggal dunia akibat mengalami overdosis setelah menenggak pil PCC. Selang sehari kemudian Riski (20) juga me ninggal dunia dengan cara meneng gelamkan diri ke laut akibat berha lusinasi juga setelah mengkonsumsi pil tersebut. Sedikitnya sebanyak 67 orang anak yang telah menjadi korban yang telah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa provinsi sedangkan sisanya tersebar di empat rumah sakit lainnya atas penyalahgunaan obat berbentuk tablet berwarna putih bertuliskan PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol) tersebut. Kabar tersebut langsung mendapat respon dari kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan telah melakukan penang kapan terhadap sembilan orang yang ditenggarai sebagai penjual dan pengedar obat-obatan tersebut. Ada lah seorang apoteker dan asisten apoteker serta tujuh orang lainnya yang saat ini telah dipersangkakan dengan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari tangan mereka disita sebanyak 5.227 butir obat. Sejatinya pil jenis tersebut adalah obat untuk sakit jantung dan penghilang rasa sakit yang sejak tahun 2013 telah dicabut izin edarnya. Kejadian tersebut dipandang sangat berkaitan dengan kasus peng ungkapan dan penyitaan yang dilaku kan oleh Kepolisian Resort Bintan Kepulauan Riau terhadap sebanyak 12 ton terdiri dari 3 jenis, yaitu : Dextromethorpan (bahan baku obat batuk), Trihexipinidil (anti parkinson) dan Carisopodol (bahan utama PCC). Barang tersebut dikemas dalam 480 tong plastik yang dibawa dari Batam menuju Jakarta. Berdasarkan hasil uji laboratorium didapati kandungan psikotropika dalam obat-obatan tersebut. Belum hilang dari ingatan kita keberhasilan pengungkapan dan penangkapan terhadap bandar besar narkotika jenis sabu-sabu asal negara Taiwan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kombes Polisi Nico Afinta. Dalam penggerebekan tersebut disita satu ton lebih sabu-sabu kualitas wahid yang sedianya hendak diedar kan di dalam negeri. Sabu-sabu tersebut apabila berha sil lolos untuk diperdagangkan di dunia gelap tanah air. Akan mampu merusak puluhan juta penggunanya.

Oleh: IRFAN ALMA, SH.

Pegawai Negeri dan Praktisi Hukum

Belum lagi kerugian material yang dibelanjakan untuk itu. Wajar saja apabila negara kita saat ini disebut dengan salah satu negara dalam kondisi darurat narkoba. Sungguh sangat mengejutkan ternyata sudah sejak lama negeri yang makmur dan kaya ini telah terkepung oleh kejahatan narkoba dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak mengenal siapapun bisa menjadi korbannya. Narkoba tersebut, apapun bentuknya bisa dan darimana pun datangnya telah dengan mudah hadir di seluruh sudut negeri ini. Narkoba juga sudah biasa dan bisa diperoleh dengan harga sangat murah. Anak-anak, remaja, orang tua bahkan orang lanjut usia telah banyak menjadi korban dan pengikutnya. Bahkan untuk kelas jalanan, para tunawisma menggunakan sejenis aroma dari lem yang dijual bebas di pasaran. Koruptor banyak aktor Setali tiga uang, salah satu peristi wa penting yang juga tidak kalah menakutkannya adalah kejahatan korupsi yang terjadi di negeri ini. Beberapa kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pejabat aparatur penyelenggara negara menjadi bukti bahwa semakin tinggi jabatan dan kedudukan yang bergelimang harta bukan jaminan pelaku untuk tidak berbuat korup. Tertangkapnya Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain yang diduga sebagai penerima suap total 4,4 Milyar atas beberapa pengerjaan proyek pembangunan di kabupaten nya menambah daftar hitam pejabat di Provinsi Sumatera Utara yang terjerumus dalam perilaku korupsi. Kabupaten muda hasil pemekaran dari kabupaten Asahan tersebut seyogianya harus tumbuh dan ber kembang menjadi kabupaten dengan tingkat pertumbuhan yang membang gakan. Ibarat bayi, kabupaten tersebut sedang gencar-gencarnya tumbuh untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Demikian juga dengan kejadian penangkapan terhadap Walikota Batu Eddy Rumpoko di kota Batu, Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu, 16 September 2017. Eddy Rumpoko menjadi tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu, yakni pada proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017, dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar. Dan tak jauh berbeda terhadap proses penangkapan-penangkapan

yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari yang akan memasuki tahapan persi dangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Yang teranyar adalah penetapan sebagai tersangka ketua “yang terhor mat” DPR yang sekaligus merangkap ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Meskipun telah beberapa kali dilakukan panggilan namun tidak dihadiri dengan alasan sakit dan berobat. Setya Novanto, mengabarkan dirinya sedang sakit jantung, vertigo dan menderita sakit ginjal sehingga meminta tenggat untuk ditangguhkan pemeriksaannya. Kepungan narkoba dan korupsi Narkoba dan korupsi ibarat virus paling mematikan yang telah tumbuh dan menjangkit luas dewasa ini. Kemunculan dan pertumbuhannya juga tidak lagi mengenal waktu dan tempat. Dimana saja dan kapan saja virus tersebut dapat muncul, kemudian tumbuh dan berkembang dan akhirnya mampu membunuh. Korban akibat kejahatan narkoba bisa de ngan langsung terlihat nyata, beberapa orang yang penulis kenal dulu di lingkungan tempat tinggal penulis telah meninggal satu persatu akibat narkoba tersebut. Sebagian berakhir di bilik penjara karena untuk meme nuhi kebutuhannya akan narkoba menjadikannya nekad melakukan pencurian. Korban akibat korupsi juga demiki an, meski tidak terlihat langsung namun mampu membunuh dalam jumlah sangat besar. Bayangkan saja dana yang seharusnya untuk mem bangun kesejahteraan dan pendidikan desa tertinggal disunat lebih dari separuhnya oleh oknum pejabat tak bermoral bersama dengan pengikut nya. Di level sebuah negara berkem bang, narkoba dan korupsi telah dianggap sebuah situasi darurat sehingga perlu penanganan luar biasa atau ekstra ordinary untuk mengatasinya. Perilaku koruptif yang dilakukan nyaris seluruh aparatur negaranya adalah salah satu faktor penghambat percepatan pembangu nan yang paling dominan dihadapi. Parahnya, perilaku tersebut dilakukan secara berjamaah dan sudah dianggap sebuah norma yang lumrah. Lebih gilanya, orang-orang yang tidak ikut melakukannya justru diangggap orang yang tidak menikmati kebiasaan tersebut, bahkan dianggap aneh. Kemudian terhadap pola hidup yang konsumtif. Bermewah-mewahan dan hura-hura. Adalah imbas dari gaya hidup para pelaku koruptif tersebut. Uang yang begitu melimpah dan mudah didapatkan akan mendo rong pelaku untuk bertingkah hedonis.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Saiful (Kabiro) Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Tambang Pasir Ilegal Rambah Register 08 Way Rumbia Lampung Tengah, FAKTUAL - Penam bangan pasir illegal skala besar terjadi di Kawasan Hutan Lindung Register 08 Way Rumbia, tepatnya di Kampung Cempaka putih, Kecamatan Bandarsurabaya, Lam pung Tengah. Menurut Usman dari PKN, kemarin, sejumlah tambang pasir illegal skala besar merusak lahan dengan kedalaman mencapai puluhan meter. Di sejumlah sudut hutan di daerah tersebut pun ditemukan banyak truk dan excavator yang beroperasi secara bebas dan terang-terangan. Menurut warga setempat dan sesuai penelusuran PKN, banyak aktivitas penam bangan ilegal yang tak tersentuh hukum. Alat berat menjarah daerah kawasan hutan yang dilarang untuk ditambang. Bahkan, aktivitas tambang itu dilakukan dalam skala besar dan rutin. Seorang penambang yang dikonfirmasi di lokasi penambangan menyebutkan, aktivitas tambang ilegal itu sudah berlang sung lama dan dibiarkan begitu saja tanpa tersentuh hukum. “Sudah cukup lama beroperasi, dan dilakukan secara terangterangan,” katanya tanpa mau menyebutkan identitasnya. Pengusaha berinisial SS, warga Cempaka putih disebut-sebut sebagai koordinator alat-alat berat tersebut. Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, tetap menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang pasir laut di perairan laut daerah setempat. Ketua DPC HNSI Lampung Timur, Bayu Witara usai menggelar pertemuan dengan sejumlah nelayan di Kecamatan Labuhan mringgai, Lampung Timur, kemarin, menyatakan rencana eksplorasi dan eksploitasi sebuah perusahaan tambang pasir laut itu diketahui setelah nelayan dan pihaknya bertemu dengan sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan pemerhati lingkungan hidup di gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (20/9). Pertemuan itu membahas rencana

ekplorasi dan eksploitasi pasir laut di Lampung Timur dan penyampaian pendapat tentang Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2017-2036. Pada pertemuan di ruang Komisi II DPRD Provinsi Lampung itu, kata Bayu, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung memaparkan rencana ekplorasi pasir laut di wilayah perairan laut Kecamatan Labuhanmaringgai dan disebutkan pula perusahaan tambang tersebut telah mengantongi izin dan memenuhi syarat. “Jika kembali ada rencana eksplorasi dan eksploitasi pasir laut di wilayah laut Labuhan Maringgai ini langkah konyol pemerintah karena kejadian dulu nelayan sudah menolak hingga berujung rusuh,” ujar dia. Dia menyatakan HNSI Lampung Timur sebagai wakil nelayan menyatakan menolak tegas keberadaan perusahaan tambang pasir laut tersebut. “Kami tolak secara tegas tambang pasir itu,” katanya. Menurut Bayu, dasar penolakan nelayan itu karena keberadaan tambang pasir laut itu mengancam mata pencarian nelayan, mengingat pasir laut adalah tempat tumbuh kembang biota laut. Selain itu, Kecamatan Labuhanmaringgai juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai kawasan pengolahan rajungan berkelanjutan sehingga jika eksplorasi dan eksploitasi itu tetap dilakukan berarti bertentangan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat. Kabupaten Lampung Timur berkontribusi sekitar 15 persen terhadap total produksi rajungan di Indonesia. Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Timur Syahrudin Putera ketika dikonfirmasi tentang sikap Pemkab Lampung Timur atas penolakan nelayan terkiat rencana perusahaan tambang pasir laut itu, belum mau berkomentar. Dia mengatakan akan mempelajari per solan itu terlebih dulu. “Coba nanti saya pelajari dulu ya,” ujarnya. (SYAH/IRI)

Ilegal Loging, Istri Tersangka Minta Keadilan PESAWARAN, FAKTUAL - Keluarga dari tujuh pelaku yang tertangkap dalam kasus Ilegal loging di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (Tahurawar) menuntut oknum aparat TNI, Sy harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Istri Tohir asal Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan yang sedang di tahan di Polres pesawaran, Sri Susanti (37) mengatakan, kedatanganya minta pendampingan kepada Gapoktan Molokh Lestari, untuk melaporkan oknum anggota TNI tersebut. “Suami saya kerja atas perintah dan dibayar oknum anggota TNI tersebut. Waktu itu Sy datang ke rumah kami dan nyuruh suami saya kerja di proses kayu sonokeling, suamiku menolak, namun Oknum tersebut memaksa, dan apabila ada penangkapan Sy bertanggung jawab, “ kata Sri, di rumah ketua Gapoktan Molokh Lestari, kemarin. Di tempat yang sama, Mariah istri Wahidin mengatakan hal yang sama. Wahidin bekeja di pengolahan kayu sonokeling karena disusul oknum anggota TNI tersebut. “ Sy datang ke rumah kami dan menyuruh suami saya bekerja. Saya tanya kepada Sy kerja apa pak ? Sy menjawab kerja sinsaw kayu sonokeling. Saya jawab, jangan pak, itukan kayu kawasan. Sudah gak apa- apa, saya tanggungjawab penuh, saya juga aparat, dan

saya anggota intel Kodim, kalau sampai ada penangkapan, jabatan saya taruhannya, “ kata Mariah menirukan ucapan Sy. Sementara itu Sudarni istri Endar asal Desa Pesawaran mengatakan, kedatangan mereka di rumah ketua Gapoktan Molokh lestari, untuk memberikan pernyataan keluarga tujuh orang yang ditahan, sepakat akan melaporkan oknum tersebut ke pihak yang berwajib. “Suami kami tahan karena bujuk rayu Sy.

Dan Sy berjanji bertanggungjawab namun hingga sekarang juga tidak ada kejelasan, kami minta di dampingi ketua Gapoktan untuk melaporkan oknum tersebut, jangan cuma masyarakat kecil aja yang ditahan, sedangkan Sy masih melenggang. Kami sering ketemu Sy di Polres Pesawaran, kok dia biasa saja, gak juga ditahan, “ ujar Sudarni. Mengenai kedatangan tujuh keluarga yang ditahan di Polres Pesawaran hasil Oprasi Tangkap

Tangan (OTT) Senen (11/9), Ketua Gapoktan Molokh Lestari, Nasrin mengatakan, tuntutan keluarga untuk pembebasan ketujuh orang yang ditahan bukan kewenangan Gapoktan. “Itu ranah kepolisian. Terkait bapak dan ibuk menuntut keadilan, mari kita sama- sama melaporkan oknum tersebut ke pihak yang berwajib, agar ke depan tidak lagi ada masyarakat yang tertipu oknum aparat,” katanya/ “Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada oknum Polhut, TNI, marinir, kepolisian, LSM, media, dan lain lain yang mengajak proses kayu di dalam kawasan, jangan mau, karena kayu dalam kawasan adalah untuk dijaga dan dilindungi undang undang, “ tutur Nasrin. Menurut dia, kasus tersebut telah diporkan ke eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang konsen menangani lingkungan. Berdasarkan surat dari Gapoktan, Walhi telah melayangkan surat ke istansi terkait, seperti ke Polda Lampung, DisHut Lampung, Komisi II DPRD Provinsi Lampung, gubernur Lampung, dan bupati Pesawaran agar mengusut tuntas pembalakan liar teraebut. Gapoktan Molokh Lestari telah minta pendampingan dari Walhi, sekaligus penasehat hukum dari LBH Bandarlampung, agar hasil penangkapan yang selama ini tidak jalan, dapat terungkap kembali, katanya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

BANDARLAMPUNG

Dua Kabupaten Raih Penghargaan LPSE

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan penghargaan kepada LPSE kabupaten / kota terbaik di Provinsi Lampung. Kategori LPSE dengan komitmen penerapan Standar LPSE : 2014 terbaik diraih Kabupaten Tulangbawang sedangkan untuk kategori LPSE dengan komitmen implementasi

SPSE versi 4 diraih LPSE Kabupaten Lampung Timur. Penghargaan diserahkan Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo diwakili Asisten Bidang Ekbang Adeham, pada Rapat Koordinasi LPSE Se – Provinsi Lampung tahun 2017, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

Menurut Adeham, rakor digelar dalam rangka meningkatkan layanan dan kapasitas personil layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Provinsi Lampung serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas di antara LPSE se Provinsi Lampung. “Dalam upaya merealisasikan good governan

ce Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong agar proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai baik dari APBD dan APBN dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efesien, dengan prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan terbuka dan belaku adil bagi semua pihak,” ujarnya. Sesuai amanat gubernur, Adeham meminta peserta memanfaatkan momen ini secara maksimal sebagai media pembelajaran terhadap peningkatan kapasitas personil baik tataran kebijakan, administratif maupun hal – hal bersifat teknis lainnya. Dengan demikian diharapkan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Lampung akan semakin memenuhi prinsip – prinsip pengadaan barag dan ajsa serta kaidah – kaidah good governance ( pemerintah yang baik). Dalam kesempatan yang sama Kepala LPSE Provinsi Lampung Dody Hendrawan mengatakan, rakor bertujuan meningkatkan koordinasi antara para pemangku LPSE provinsi /kabupaten kota. Kegiatan ini sebagai sarana untuk dapat saling bertukar pengalaman serta informasi guna mencari dan menemukan solusi dari permasalah an yang dihadapi. Pada akhirnya diharapkan dapat diperoleh komitmen bersama serta rekomendasi untuk diusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini LKPP RI dan Kementerian terkait lainnya. Sebagai input pengambilan kebijakan pengembangan LPSE lebih lanjut. “ Acara diikuti 80 Peserta yang terdiri dari Tim LPSE kabupaten / kota se Provinsi Lampung, LPSE Polinela, LPSE Unila, LPSE IAIN Radin Intan juga didukung nara sumber pusat di antaranya Direktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Kasi Monitoring Evaluasi LPSE Nasional LKPP, Tim Monev Faktual LPSE LKPP dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat,” kata Dody.(AGA)

Gubernur Dorong Peternak Sapi Ikut Asuransi Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong peternak sapi ikut program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Hingga Agustus 2017, AUTS menjamin 3.806 ekor sapi dari kematian dan kehilangan di seluruh Lampung. “Sebagai salah satu lumbung ternak nasional, Pemprov Lampung ingin ada jaminan keber lanjutan usaha ternak dari risiko mati dan hilang. Oleh karena itu, saya mendorong agar peternak ikut program ini untuk memberikan rasa aman bagi peternak jika sapi mati, hilang, dan kecelakaan,” kata Ridho, kemarin.. Menurut data Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Lampung, populasi ternak sapi pada 2017 mencapai 685.802 ekor dan diprediksi pada 2018 naik menjadi 702.947 ekor. Jumlah itu menempatkan Provinsi Lampung sebagai penghasil ternak sapi urutan keenam nasional atau terbesar di luar Pulau Jawa. “Kita terus berupaya meningkatkan populasi ternak sebagai upaya mendukung swasembada daging sapi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk mengurangi impor sapi. Namun harus diikuti perlindungan agar peternak terhindar dari risiko kerugian. Jika merugi, tentu peternak sulit melanjutkan usahanya,” katanya. Besarnya jumlah ternak itu, kata dia, memer lukan perlindungan agar peternak tetap bisa melajutkan usahanya jika terjadi musibah kematian, kecelakaan, dan kehilangan. Tahun ini, Pemprov Lampung menargetkan 5.000 sapi dapat perlindungan. Jika target itu tercapai, pada 2018 ditargetkan 5.000 sapi diasuransikan.

Tahun pertama, peternak masih mendapat subsidi premi 80%, sehingga dari total premi Rp200 ribu per ekor, peternak cukup membayar Rp40 ribu. Jika ternak sapi mati atau hilang PT Asuransi Jasindo, mengganti kerugian peternak bisa mencapai Rp10 juta. “Ada empat risiko yang ditanggung yakni mati karena penyakit, mati karena beranak, mati kecelakaan, dan kecurian. Dasar penghitungan kerugian berdasarkan harga pasaran sapi yang berlaku di Lampung. Jadi tidak sama nilai kerugiannya dengan provinsi lain,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Dessy Desmaniar Romas. Program ini, kata Dessy, diikuti peternak di 15 kabupaten dan kota. Sebanyak sembilan kabupten/kota bahkan melampai target 100%. Kesembilan kabupaten/kota yang melampau target itu yakni Mesuji mencapai 186, Pringsewu (231), Way Kanan (354), Lampung Selatan (1.023), Tulangbawang (283), Lampung Barat (258), Metro (54), Pesisir Barat (121), dan Bandar Lamnpung (64). Sedangkan kabupaten yang belum mencapai target yakni Lampung Utara sebanyak 138 ekor, Lampung Timur (519), Pesawaran (185), Tanggamus (159), dan Lampung Tengah 231 ekor dari target 1.268. Dengan demikian, dari target 5.000 ekor realisasinya 3.806 atau 76,12%. “Sapi yang diasuransikan ini jantan dan betina berusia enam hingga delapan bulan untuk sapi potong. Sedangkan sapi perah berusia satu hingga delapan tahun. Saat diasuransikan sapi dalam kondisi sehat,” kata Dessy Romas. (AGA)

Lampung Menjadi Percontohan Komite Advokasi Daerah KPK Bandarlampung, FAKTUAL - Provinsi Lampung terpilih menjadi salah satu daerah percontohan pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Melalui KAD diharapkan pelaku bisnis dan regulator bersama mencegah korupsi,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, pada rapat persiapan pembentukan KAD di Ruang Sakai Sambayan, Pemprov Lampung, kemarin. KAD beranggotakan organisasi perangkat daerah (OPD), pemegang izin usaha, Kamar Dagang dan Industri, dan asosiasi pengusaha. Ppembentukan komite ini direncanakan mencakup bisnis dan politik lokal. Tujuannya, sebagai wadah komunikasi dan kerja sama dalam membangun komitmen antikorupsi antara regulator dan pelaku usaha. KPK memfasilitasi pencegahan korupsi

dunia usaha. “Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik hal ini sebagai salah satu pencegahan korupsi. Oleh karena itu, satuan kerja terkait harus mampu berkoordinasi dengan baik guna mewujudkan Lampung yang bebas dari Korupsi,” ujar Hamartoni. Kehadiran KAD, kata Ketua Umum Kadin Lampung, Muhammad Khadafi, merupakan hal yang ditunggu untuk mencegah korupsi. Khadafi yang mengikuti rapat pembentukan ini sejak awal mengatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. “Kami juga menyiapkan bahan diskusi dan siap mendukung kegiatan ini,” kata Khadafi. Gagasan pembentukan KAD akan dibahas 28 September 2017 di Hotel Sheraton Lampung diikuti 80 peserta. Antara lain, sekda kabupaten/ kota, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kadin, dan inspektorat. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Ridho Hibahkan Rumah Tipe 36 kepada Buruh Lampung Selatan, FAKTUAL - Keluarga Masud (43), warga Desa Krawangasri, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, tidak pernah menyangka bakal pindah dari rumah reot berdinding gribik yang mereka tempati 12 tahun. Dalam kurun itu pula Masud membesarkan ketiga anaknya di rumah sederhana itu. Sebagai buruh pembersih kandang peternakan ayam, cita-cita Masud cukup sederhana. Bagai mana membesarkan dan menyekolahkan ketiga buah hatinya hasil pernikahan dengan Rusnawati (43). Istrinya juga buruh tani yang sehari-hari membanting tulang memenuhi kebutuhan hidup menambah penghasilan suami. “Soal rumah, sing penting gak kehujanan dan keanginan. “Anak-anak bisa makan, ngak ada niat punya rumah bagus,” kata Masud, kemarin. Namun semua berubah ketika sebuah tim utusan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendatangi rumah sederhana itu, Rabu (27/9) pukul 09.00. Pesannya sederhana, gubernur ingin berkunjung ke rumah itu sambil mengajak ke sebuah lokasi perumahan yang tengah dibangun sekira 500 meter dari rumah Masud. Masud belum mengerti apa maksud kunjungan itu. Dia dan istrinya hanya diminta jangan kema na-mana dan tunggu kedatangan gubernur. Pukul 13.30 rombongan gubernur pun mampir ke rumah itu. Dengan gugup dan tergopoh, keluarga itu menerima gubernur. Barulah pada saat itu Ridho menyampaikan ingin memberi satu unit rumah Tipe 36 di Perumahan Safira 2. “Di dekat rumah ini ada perumahan yang baru dibangun. Nah, mulai sekarang bapak daniIbu tak perlu lagi tinggal di rumah ini. Kami sudah sediakan rumah permanen yang tak jauh dari sini. Silakan ditempati,” kata gubernur. Tangis Rusnawati seketika pecah saat tiba di depan rumah yang akan diserahkan gubernur. Apalagi setelah Ridho mengajak keluarga itu masuk meninjau ruang dalam rumah yang terdiri dari dua kamar, satu ruang, tamu, dapur,

dan satu kamar mandi itu. “Saya tak menyangka bakal punya rumah permanen seperti ini. Nggak mimpi apa-apa. Tapi kok beneran,” kata Rusnawati sambil berkali-kali menyeka air matanya setelah mene rima secara simbolis kunci rumah dari gubernur. Kebahagiaan keluarga Masud belum berhenti sampai di situ. PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Lampung pun memberikan hadiah meubeler, sehingga keluarga Masud bisa menempati rumah itu lengkap dengan

perabotannya. “Silakan Ibu dan bapak pindah ke rumah ini. Rawat dengan baik dan jangan dijual,” kata Ridho Ficardo. Tampak Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Lampung Sunaryo Mustopo dan Sekretaris REI Lampung Hairul Effendi. Kepada REI Ridho menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga bisa membantu keluarga Masud mendapat rumah secara cuma-cuma. “Jangan merasa program CSR (Corporate Social Responsibility) seperti ini sebagai beban,

Pertama di Lampung, Pemprov Bangun Apartemen PNS di Mesuji Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membuat terobosan baru dalam penyediaan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Gedung berlantai lima senilai Rp20 miliar, kini tengah dibangun di pusat perkantoran Pemkab Jalan Raya Wiralaga, Kelurahan Ciragamulya, Kecamatan Mesuji. Menurut Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, sebagai daerah otonomi baru (DOB), Mesuji memerlukan banyak pembangunan infrastrukur. Selain jalan, sarana penunjang paling dibutuhkan adalah perumahan PNS. Kondisi pusat pemerintahan Mesuji yang jauh dari pusat keramaian membuat Gubernur mengusulkan ke pusat dibangun perumahan PNS. Pusat kemudian menunjuk pemprov sebagai pelaksana dan penanggungjawab proyek tersebut. “Alhamdulillah sekarang pembangunan fisik mencapai 65% dan akhir 2017 akan kita serahkan ke Pemkab Mesuji agar di awal 2018 dapat ditempati PNS. Saya berharap pembangunan apartemen ini dapat meningkatkan kinerja Pemkab Mesuji demi mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain,” kata Ridho, kemarin Kabupaten diresmikan pada 29 Oktober 2008 berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji. Pasca pemekaran dari Kabupaten Tulangbawang, Mesuji memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur agar sejajar dengan kabupaten lain. Pilihan apartemen bertingkat, menurut Ridho, merupakan usul Pemkab Mesuji. Pemprov Lampung mengusulkannya ke pusat sesuai keinginan kabupaten. Apartemen berlantai lima ini memili 70 unit rumah tipe 36 dengan tinggi bangunan 23,5 meter. Berdiri di atas lahan 2.400 meter,

gedung ini dilengkapi listrik 1.300 watt dan sarana air bersih. Setiap rumah dilengkapi meubelair, sehingga penghuni bisa langsung menempatinya. Satu lantai terdapat 16 rumah, kecuali lantai dasar yang memiliki enam rumah dan dua rumah untuk penyandang disibilitas. Lantai dasar juga dilengkapi ruang serba guna dan kantor pengelola. Menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Edarwan, pengelolaan apartemen ini diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab Mesuji dalam bentuk hibang barang milik negara. Termasuk menentukan siapa yang berhak tinggal dan besaran tarif sewanya. “Sebelum dihibahkan, kami akan mengeluarkan surat penghunian sementara, agar bisa dihuni,” kata Edarwan. Proses hibah ke Pemkab Mesuji, kata Edarwan, berlansung selama setahun. Namun sebelum dihibahkan, para PNS dapat menempati rumah tersebut. Dengan beroperasinya gedung berlantai lima ini, PNS cukup jalan kaki menuju perkantoran karena berada di kawasan kantor Pemkab Mesuji. Selain perumahan PNS, pada 2017 Pemprov Lampung juga mengelontorkan dana infrastruktur jalan Rp24 miliar untuk membangun jalan Simpang Pematang–Brabasan (rigid 1,7 km) dan Brabasan–Wiralaga (rigid 1,4 km). Kemudian, di 2018 Pemprov Lampung, merencanakan pembangunan rigid dan fleksibel sampai perkantoran Bupati Mesuji. Sejak 2015, Pemprov membangunan jalan beton sepanjang 1,3 km di Pematang–Brabasan. Kemudian, pada 2016, dibangun dua pekerjaan rigid sepanjang 1,3 km Pematang–Brabasan dan 1,3 km di Brabasan– Wiralaga. (AGA)

tapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghamorniskan hubungan perusahaan dan warga sekitar. Saya berharap makin banyak anggota REI Lampung yang berkontribusi bagi pembangunan Lampung, karena problem utama penyediaan rumah adalah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Saya mendo rong REI terus membangun rumah bagi MBR. Jika ada masalah silakan lapor ke saya,” kata Ridho. (DAS)

Herman HN: Pecat RT Tidak Bekerja Bandarlampung, FAKTUAL - Walikota Bandarlampung Herman HN menyatakan ketua RT yang tidak bekerja harus dipecat dan diganti dengan warga yang siap bekerja. “Ketua RT harus turun ke bawah langsung termasuk untuk antisipasi tindakan kejahatan yang ada di lingkungannya,” kata Herman di Bandarlampung, kemarin. Dia mengatakan, ketua RT bertugas untuk turun ke lingkungan mengecek warga baru, jangan sampai tidak tahu jika ada penghuni yang baru. Ia mengatakan saat ini banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan rumah kontrakan, sebagai tempat istirahat. “Seluruh camat dan lurah telah dikumpulkan untuk memecat RT yang tidak bekerja,” kata dia. Pengecekan identitas warga baru ini, sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan yang ada di Kota Bandarlampung. “Ketua RT tentunya harus pantau terus tempat kost dan rumah sewaan yang baru dihuni,” ujar dia. Dia mengatakan tindak kejahatan biasanya timbul oleh orang asing yang tidak dikenal, oleh sebab itu untuk pencegahan camat dan lurah segera melakukan pemeriksaan identitas. Ia melanjutkan semua harus saling jaga agar keamanan di Kota Bandarlampung lebih aman, sebab jika tidak aman berpengaruh terhadap iklim ekonomi. “Kita semua harus kompak untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama,” kata dia. Selain itu, warga diminta untuk meningkatkan siskamling, karena kejahatan bisa kapan saja terjadi. “Saya minta siskamling di setiap kelurahan harus kembali digalakkan,” kata dia. Menurutnya, RT yang tidak bekerja akan dipecat langsung, tidak perlu diberi teguran. (MAR)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

PESAWARAN

SURAT KABAR MINGGUAN

Keluarga Pembalakan Liar Datangi LBH Bandarlampung Pesawaran, FAKTUAL - Sejumlah keluarga tersangka pembalakan liar di Register (Rg): 19 Taman Hutan Raya wan Abdurahman (Tahurawar) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang tertangkap tangan Senin (11/9) datangi Direktur Eksekutif Walhi dan Direktur LBH Bandarlampung, kemarin. Mereka mencari keadilan. Menurut istri Rohedi, warga Desa Wayharong, Kecamatan Waylima, suaminya bekerja beberapa hari, namun tidak pernah dibayar. Rohayati mengaku sudah pernah cegah suaminya tidak ikut kerja kayu di kawasan, namun Rohedi masih saja berangkat, dengan alasan hasil kerja beberapa lalu belum dibayar. “Ternyata ketika suami saya bekerja lagi juga tetap tidak dibayar. Bahkan ketika petugas dari Polres Pesawaran menagkap suami saya di rumah, dia sudah satu minggu tidak bekerja,” kata wanita parubaya beranak enam itu. Sementara itu, Susanti yang suaminya tertangkap tangan saat memotong kayu sonokeling di Kawasan Rg 19 Umbulan Talangbetuah mengatakan, seharusnya jangan cuma kulinya saja, aktor besarnya juga harus ditahan. Semua peralatan, mulai dari sinsaw, batere, dan minyak oknum TNI dari Kodim Lampung Selatan, Sy menyiapkan. “Suami saya akan dibayar Rp 1 juta/ kubik begitu juga dengan ojek. Kayu hasil pembalakan saya tidak tahu dibawa kemana, namun setahu saya, oknum Sy juga yang membawanya, “ kata dia. “Kami datang ke LBH Bandarlampung untuk mencari keadilan hukum karena tujuh orang yang ditahan di Polres Pesawaran sebetulnya hanya korban. Sampai saat ini suami saya tidak dibayar,” katanya. (RIN)

Japfa Comfeed Tanam 2000 Magrove Pesawaran, FAKTUAL - Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, khususnya di daerah pesisir, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT So Goodfood melakukan penana manan 2000 pohon magrove bersama LSM Mitra Bentala dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Diketahui penanaman 2000 pohon mangrove tersebut dilakukan di Desa Gebang,Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang tepatnya di Pantai Dewi Mandapa desa setempat. Kamis (28/9). Dalam kegiatan tersebut, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menambah koleksi sebanyak 2.000 pohon Magrove di wilayah pesisir pantai Pesawaran. “Kegiatan penanaman pohon magrove tersebut sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup khususnya di wilayah Pesisir Lampung,” ungkap kepala perwakilan PT Japfa Comfeed In donesia Tbk (pabrik pakan)

Pesawaran Gelar Rakor Ketahanan Pangan

Japfa Lampung. Sementara itu Wakil Bupati Pesawaran, Eriawan mengapresiasi dan menyambut baik program penanaman pohon mangrove yang dilakukan PT Japfa group khususnya di wilayah Pesawaran. “Saya sangat mengapresiasi penanaman pohon magrove, sebab hal ini merupakan salah satu program Pemkab Pesawaran untuk mewujudkan Pesawaran yang hijau,” ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung, Fitter Syahboedin, berharap dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung secara umumnya dan masyarakat sekitar untuk menjaga wilayah Pesisir Lampung dari kerusakan, terutama hutan magrove dan terumbu karang. “Kegiatan seperti ini, harus mendapat du kungan dari semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir, terutama menjaga hutan magro ve dan tumbuh karang,” ucapnya. (RIN)

Pesawaran, FAKTUAL - Dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar, kata Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran, MUnzir Zen, pada Rakor Dewan Ketahanan Pangan, di aula pemkab setempat, kemarin. “Hal ini harus terus-menerus persiapkan dengan baik guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat saat ini. Pemenuhan pangan dan gizi selalu menjadi faktor yang diprioritaskan dalam pembangunan suatu daerah,” katanya, mewakili Bupati setempat Dendi Ramadhona. Menurutnya, hal itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

“Ppemenuhan hak atas pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri sehingga kita mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat serta tentu saja dengan tujuan akhir menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas,” ujarnya. Namun, kata dia, saat ini dihadapkan pada permasalahan yang besar dalam pembangunan yang bersumber pada potensi sumberdaya pertanian, yang disebabkan dengan berkurangnya sumberdaya alam, perubahan iklim global yang berdampak besar terhadap produksi komoditas pangan menjadi tantangan nyata yang harus kita pecahkan bersama dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang berkelan jutan. “Sejalan dengan hal tersebut, program penguatan PUPM sebagai salah satu upaya nyata dalam pengendalian inflasi. Hal ini didasarkan pada fakta yang membuktikan fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi,” katanya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Ribuan Peserta Ikuti Gowes Sepeda di Pringsewu Pringsewu, FAKTUAL - Ribuan peserta mengikuti Gowes Sepeda sepanjang15 km, dengan rute mengelilingi Kecamatan Pringsewu dan Senan Maumere yang digelar Pemkab Pringsewu, Provinsi Lampung dalam rangka Hari Olahraga Nasional (Haornas) dan HUT 70 Korem 043 / Gatam,kemarin. Bupati Pringsewu Sujadi, Wabup Fauzi, Ketua DPRD Ilyasa, Sekdakab Budiman, Dandim 0424 Tanggamus Letkol.Inf. Hista Soleh Harahap, Wakapolres Tanggamus, Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Nurrohmah, Wakil Ketua TP-PKK Rita Irviani. Para Kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD ikut gowes sepeda.. Komunitas sepeda seperti KOSTI, Club Sepeda Cantik dan Club Sepeda Gunung dan pelajar juga turut serta. Usai gowes, dilanjut senam bersama Maumere’ di pelataran Pendopo. Bahkan panitia menyediakan hadiah utama dan puluhan door prize yang langsung diundi kuponnya. Sementara itu bupati Pringsewu saat memim pin upacara Haornas dan membacakan sambutan tertulis Menpora Republik Indonesia Imam Nahrawi, menuturkan, olahraga telah menjadikan tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam melakukan aktifitas fisik, maupun hanya sekedar menonton pertandingan olahraga. Sujadi mengharapkan, program pemerintah yakni ‘Gerakam Ayo Olahraga’ semua komponen bangsa bahu-membahu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, pekerja dan karyawan untuk hidup aktif utamanya melalui olahraga secara rutin dan teratur apapun olahraganya. Bahkan, sesuai dengan tema olahraga nasional tahun 2017 ini yakni ‘Olahraga Menyatukan Kita’ dimana dalam tema tersebut mengandung makna bahwa melalui olahraga tubuh kembali semangat cinta tanah air, cinta budaya bangsa, memahami berbagai perbedaan, menyatukan

jiwa dan semangat kebangsaan. Juga dengan olahraga akan terjauh dari rasa sentimen-sentimen suku, agama, ras maupun golongan. Berolahraga akan menguatkan nilainilai sportivitas, persaudaraan dan kerja-sama, fairplay serta saling menghargai dan menghormati.

BPBD Pringsewu Tambah Mobil Damkar Pringsewu,FAKTUAL - Badan Penanggu langan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung menambah satu unit mobil kebakaran (damkar). Sebelumnya hanya dua mobil damkar . Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Pringsewu, Untung mengatakan pengadaan penambahan satu unit mobil damkar untuk BPBD bermerk mitsubishi dengan kapasitas 4000 liter air. “Sudah dianggaran tahun ini untuk pengadaan pembelian 1 mobil damkar kapasitas 4000 liter air. Untuk mobil damkar kita pilih merk yang suku cadang mudah didapat yakni Mitsubishi,”ungkap Untung belum lama ini. Menurut dia, penambahan pengadaan mobil damkar termasuk didukung dengan fasilitas yang sudah lengkap. “Jadi, mobil damkar lebih Komplit sama helm dan seragamnya,” katanya. Sementara itu, Kepala BPBD kabupaten Pringsewu, M. Khotim membenarkan pada 2017 mendapatkan penambahan satu mobil

damkar, total sekarang jadi tiga mobil damkar. Menurut khotim, dengan adanya satu penambahan satu mobil damkar ini rencananya posko akan ditempatkan di kecamatan Sukoharjo untuk mencakup tiga kecamatan yakni Adiluwih, Sukoharjo, dan Banyumas. “Kemungkinan satu mobil damkar ini rencana pos di kecamatan Sukoharjo untuk mencakup wilayah Adiluwih, banyumas dan termasuk Sukoharjo. Kalau yang dua unit mobil damkar sementara masih tetap stand by dikantor di Kecamatan Pringsewu posisi di tengah-tengah untuk mencakup enamkecamatan lain, “ ucapnya. Menurut dia, dengan tiga mobil damkar yang dimilik BPBD sudah cukup untuk melayani sembilan kecamatan di Bumi Jejama Secancanan. Selain itu juga wancana di tahun 2018 akan dilakukan penataan penempatan mobil damkar terbagi tiga posko. “Itu tadi posko rencana di Kecamatan Amba rawa, Pringsewu, dan Sukoharjo. Yang jelas tahun 2018 akan dilakukan penataan kembali,” katanya. (PRI)

“Hal inilah nilai-nilai yang ada dalam olahraga yang akan memperat rasa persatuan dan kebangsaan kita, sehingga kesemuanya selaras dengan program pemerintah tentang revolusi mental,”katanya. Menurut dia, dalam rangka peningkatan

olahraga berprestasi.”Maka kita kuatkan pembinaan yang sistemati, berjenjang dan berkesinambungan dan diperkuat dengan penerapan Iptek olahraga, serta peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan,” katanya. (PRI)

Ketua KPUD Pesawaran Siap Mundur Pesawaran, FAKTUAL - Ketua KPUD Pesawaran, Aminudin yang sekaligus menjabat sebagai pengurus harian GP Ansor Provinsi Lampung menuturkan, siap mundur dari jabatan pengurus ormas, jika tidak diperbolehkan UU. Langkah ini diambil, terkait tafsiran UU No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu “Ya kalau katanya KPU RI tidak bisa, ya saya pribadi siap mundur dari ormas tempat saya bernaung,” ucap Aminudin saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, kemarin. Menurutnya, untuk saat ini dirinya masih menunggu petunjuk KPU RI, terkait tafsiran UU No 7 Tahun 2017 tentang penyeleng garaan Pemilu. “Kita tunggu tafsiran KPU RI tentang UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyeleng garaan Pemilu, apakah harus mundur dari anggota ormas atau tidak,” ujarnya. Disinggung terkait keharusan menjalankan amanat UU yang sudah disahkan belum lama ini, Aminudin menjelaskan akan tetap akan menunggu instruksi dari KPU RI, untuk menentukan langkah ke depan. Hal senada juga dikatakan Aan Saputra, Komisioner KPUD Pesawaran dan juga menjabat sebagai Sekretaris Ormas GP Ansor Pesawaran, dimana tetap menunggu instruksi KPU RI. “Kita tau, jika UU No 7 Tahun 2017,

Pasal 21 ayat 1, huruf K, mengatur tentang penyelenggara pemilu wajib mundur dari jabatan ormas, tapi kita harus konsultasi dengan KPU RI, dan menunggu arahan mereka (KPU RI) agar tidak salah langkah. Jika memang harus mundur saya siap mudur dari Ormas GP Ansor Pesawaran,” ucap dia. Diketahui dalam UU No 7 Tahun 2017, Pasal 21 ayat 1, huruf K menyebutkan penyelenggara pemilu wajib mundur dari kepengurusan organisasi, dan penyelenggara pemilu bersedia mengundurkan diri dari organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, apabila menjadi anggota KPU baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, lima Komisioner KPUD Pesawaran tergabung dalam organisasi lain, dianta ranya, Aminudin Ketua KPUD Pesawaran, pengurus di Ormas GP Ansor Provinsi, Edi Susanto Komisioner KPUD Pesawaran, menjabat sebagai wakil Sekretaris Koni kabupaten setempat, Aan Saputra Komisio ner KPUD Pesawaran juga Pengurus GP Ansor kabupaten setempat, Yatin Putro Komisioner KPUD Pesawaran Sugino juga menjabat sebagai Pengurus Koni (Bidang Auditor) dan pengurus Ormas Pemuda Pancasila (PP), Lina Wati Komisioner KPUD Pesawaran juga pengurus Ormas Muham madiah Pesawaran. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Kunjungi Kerajinan Limbah Plastik Relawan KECe Suport Industri Kreative

Lampung Tengah, FAKTUAL – Sampah sering kali dianggap sebagai barang tidak berguna dan dibuang begitu saja. Bagi sebagian yang lain, sampah khususnya sampah plastic dinilai sebagai limbah yang menggangu lingkungan.

Namun hal ini tidak berlaku bagi para ibuibu di Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Di tangan kreatif mereka, sampah-sampah plastic mereka sulap menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Selain itu juga menggugah

Relawan KECe Siap Bantu UMKM

kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan pembuatan limbah sampah. Muntamah, penggagas pengolahan sampah plastic di Kampung Mojopahit mengatakan sudah empat bulan ia mendalami kerajinan limbah dari gelas plastic. Limbah ia sulap

Mustafa Bangkitkan Semangat GP Anshor Lampung Selatan, FAKTUAL - Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, Mustafa memberikan suport aktivitas organisasi yang menaungi para pemuda tersebut. Menurut Mustafa melalui Wahrul Fauzi Silalahi dalam penutupan Bola Voli Ansor Cup Lampung Selatan 2017, di Lapangan Desa Beringin Candipuro, kemarin. “Sebagai generasi muda, GP Anshor harus bisa menunjukan peranan positifnya di masyarakat. Saya apresiasi sekali atas apa-apa yang telah dilakukan GP Anshor lewat kejuaran bola voli Anshor,” ujarnya. Melalui kejuaran bola voli diharapkan akan meningkatkan suportivitas dan semangat berkompetisi para pemuda. Selain itu juga diharapkan tumbuh kebersamaan dan kekom pakan di kalangan pemuda. Di Lampung Tengah, Mustafa senantiasa mengarahkan para pemuda untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menghidupkan even-even kejuaraan, pemuda

Lampung Tengah, FAKTUAL - Relawan Kampung Entrepreneur Creative (KECe), Lampung Tengah, siap membantu pelaku usaha atau UMKM untuk membuat surat izin usaha. Menurut Ketua Relawan KECe, Syam, saat menyambangi sejumlah UMKM di Kampung Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, kemarin, masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi surat izin. “Kami siap membantu prosesnya. Kebetulan Pak Bupati juga telah menggratiskan pembuatan SIUP. Pelaku UMKM yang membutuhkan surat izin usaha ini, kami siap bantu, akan kami fasilitasi,” kata dia. Di Purwodadi, Tim Relawan KECE mengun jungi usaha kremes singkong/gruplbi milik Ibnu, pelaku UMKM setempat. Pada kesempatan itu, dia berpesan usahausaha kecil diperhatikan. Misal mempermudah proses mendapatkan Nomor Pangan Industri

Rumah Tangga (P-IRT). “Saya sangat mendukung program KECe yang digulirkan pak bupati. Saya harap lewat program kami, usaha kami lebih diperhatikan. Salah satunya untuk mendapatkan nomor P-IRT, mohon bisa difasilitasi,” ujarnya. Kunjungan relawan KECe dilanjutkan ke usaha untir-untir milik Sukmiyanto. Disini relawan diajak melihat proses produksi pembuatan untir-untir dan pendistribusiannya. Syam menambahkan program Kece juga disupport langsung dinas perindustrian Lampung Tengah. Untuk memudahkan komunikasi antar pelaku UMKM, pihaknya juga telah membuat group Paguyuban KECe di aplikasi Whatsapp. “Program Kece ini memberikan semangat baru bagi masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah. Karena selain di support bupati, program ini juga menjadi sarana saling tukar informasi antar masyarakat,” katanya. (SYAH)

menjadi beberapa kerajinan seperti tas, piring, taplak meja, alas piring, gelas dan sejumlah kerajinan lainnya. “Karena masih baru sejauh ini kami hanya baru produksi dan mengenalkan hasil kerajinan ini ke masyarakat. Saya kerap memberikan pelatihan-pelatihan ke ibu-ibu untuk membuat kerajinan ini. Ketimbang dibuang begitu saja, atau dirongsokan dengan harga murah, lebih baik dibuat kerajinan,” ungkapnya, Selasa, (26/9). Dengan adanya program kampung entrepre neur creative (KECe) yang digagas Bupati Lam pung Tengah DR. Ir. Mustafa, dia berharap bisa semakin menunjang industry kreatif yang tengah dijalaninya saat ini. “Sejauh ini kan kami sebatas produksi. Dengan adanya program KECe, mudah-mudahan kami mendapatkan support yang lebih baik, sehingga kerajinan tangan yang kami buat bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Kami sendiri siap menyukseskan program KECe di masyarakat,” tandasnya. Sementara itu, Syam, Ketua Relawan KECe mengatakan pihaknya siap mendukung segal potensi ekonomi yang tumbuh di tiap kampung, termasuk ekonomi kreatif. Pihaknya siap mela kukan pendampingan dan pengarangan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang dijalankan masyarakat. “Kami siap support. Sejauh ini gerakan KECe juga semakin berkembang. Kami telah menyisir pelaku industry atau UMKM di kampung-kam pung. Alhamdulillah hampir 100% UMKM me ndukung bahkan mensupport gerakan yang digulirkan pak bupati Mustafa,” pungkasnya. (SYAH)

juga digerakan lewat program kampung entrepreneur creative (KECe). “Program KECe menjadi salah satu upaya bupati menggerakan pemuda untuk berkarya dan berwirausaha. Ketika pemuda disibukan dengan kegiatan positif, mudah-mudahan mereka tidak lagi berpikir narkoba, seks bebas dan pergaulan negatif lainnya,” kata dia. Sementara itu Askel Satkorwil Banser Lam pung, Jawawi menerangkan Bola Voli Anshor Cup Lampung Selatan 2017 merupakan agenda rutin tahunan yang digelar dalam meningkatkan solidaritas antar pemuda GP Anshor khususnya di Lampung Selatan. “Kompetisi ini diikuti sebanyak 68 club putra dan 28 club putri. Alhamdulillah animo peserta sangat tinggi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan suportnya dari bapak Mustafa selaku Dewan Penasehat PW GP Ansor. Kami siap mendukung beliau untuk menjadi gubernur Lampung pada Pilkada 2018 mendatang,” katanya. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Mustafa Rehab 34 Balai Adat di Lampung Tengah Lampung Tengah, FAKTUAL - Upaya pelesta rian adat istiadat terus dilakukan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Setelah memberikan gelar kepada 311 tokoh masyarakat se-Kabupaten Lampung Tengah, bupati ronda ini juga meng gelontorkan anggaran Rp 11,5 miliar untuk rehab balai adat. Menurut Mustafa saat menghadiri Begawi Adat di Kampung Terbanggibesar, kemarin, anggaran tersebut diperuntukan perbaikan 34 balai adat yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Masing-masing balai adat menerima kucuran dana Rp 150 juta hingga Rp 1 miliar untuk rehab. Mustafa mengatakan, bantuan tersebut disalurkan 13 kecamatan yakni Padangratu, Gunungsugih, Terbanggibesar, Rumbia, Seputih Banyak, Seputih Surabaya, Way Pengubuan, Bandarmataram, Pubian, Anaktuha, Buminabung, Bandarsurabaya, dan Selagailingga. “Ada sembilan kebuayan atau kerajaan di Lampung Tengah yang masing-masing mempu nyai punya balai adat untuk pengembangan kesenian. Tahun ini Pemkab telah anggarkan Rp 11,5 miliar untuk rehab 34 balai adat. Saya minta anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita percantik balai adat kita, sehingga pelestarian budaya berjalan maksimal,” ujarnya. Dia mengatakan, sembilan kebuayan tersebut, Nunyai, Unyie, Subing, Nuban, Beliuk, Selagai, Anak Tuha, Nyerupo dan Pubian. Dengan ini Mustafa tidak hanya fokus kegiatan pelestarian budaya, tetapi juga fokus pada sarana dan prasarana yang menunjang kebudayaan tersebut. “Pelestarian budaya tidak hanya berbicara even atau generasi penerus, tetapi juga sarana dan prasarana. Balai-balai adat juga kita perbaiki. Tahun ini Pemkab juga membangun tugu 9 gajah yang menjadi lambang 9 kebuayan kita,” kata dia. Dia berharap keberadaan balai adat tidak hanya digunakan untuk pengembangan kesenian, namun juga pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian budaya dan kebersamaan

masyarakat. “Saya percaya, lewat kebudayaan bisa membangun karakter manusia yang lebih beradab. Karenanya upaya pelestarian terus saya lakukan. Saya memberikan ruang dan tempat untuk suku apapun yang ingin melestari kan kebudayaannya disini,” katanya.

Sementara itu Kepala Pemberdayaan Masya rakat Kampung (PMK) Lampung Tengah Irwan menerangkan rehab balai adat dianggarkan melalui alokasi dana kampung (ADK) tahun 2017. Secara bertahap pembangunan telah dilakukan dan ditargetkan selesai tahun ini. “Ada banyak balai adat yang tersebar di

Lampung Tengah Turunkan Reklame tak Bayar Pajak

Lampung Tengah, FAKTUAL - Upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Yakni menertiban pada reklame yang membandel. Tindakan itu mengacu pada Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan daerah (Perda) Lampung Tengah (Lamteng) nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Ketua tim penertiban yang juga Kabid Pengembangan Teknologi Informasi Potensi dan Penagihan BPPRD Lamteng Rizal Efendi mengatakan setiap pemasangan reklame di wilayah Lamteng harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati Lamteng melalui BPPRD. “Izin yang diajukan baik untuk perpanjangan maupun pemasangan reklame baru, “ ujarnya.

Menurut dia, pada penertiban jilid 3 kali itu BPPRD melakukan di wilayah Timur Lamteng, yakni mulai dari Kecamatan Seputih Banyak hingga Seputih Surabaya. “Kami mulai menyisir dari kecamatan terjauh dulu yakni Seputih Surabaya ke Seputih Banyak agar lebih efisien. Setidaknya ratusan baner dan spanduk, reklame, dan baleho telah diturunkan karena tidak membayar atau tidak memperpanjang,” katanya. Dia mengatakan, penertiban ini dilakukan agar para wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak reklame. Sebab, kebanyakan para pelanggar adalah tidak melanjutkan pembayaran pajak. Menurutnya di wilayah timurnya Lamteng ini banyak potensi PAD yang di hasilkan dari Pajak Reklame. Namun masih banyak dari mereka (pemilik reklame) kurang memiliki kesadaran untuk melakukan membayar pajak. “Mereka hanya membayar pajak di tahun pertama dan ditahun berikutnya mereka tidak lagi membayarkan pajaknya. Pajak adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Jadi kami yang harus jemput bola agar mereka mau bayar. Jika pajaknya lancar maka pembangunan di Lamteng akan semakin meningkat,” ujarnya. Selain melakukan penertiban reklame, BPPRD juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran. Pihaknya berharap kedepan para wajib pajak di Lamteng bisa lebih taat dan tepat waktu dalam membayar bajak. “Dan bagi yang ingin memasang reklame yang sifatnya promosi harus mengurus perizinannya terlebih dahulu ke BPPRD Lamteng. Sehingga legalitasnya jelas. Jika tidak, maka akan dilakukan penertiban. Nantinya semua reklame yang telah kami tertibkan ini akan kami amankan di kantor BPPRD Lamteng,” tuturnya. (SYAH)

seluruh kampung-kampung di Lampung Tengah. Ada banyak balai adat yang rusak dan butuh perbaikan. Alhamdulillah ini bisa direalisasikan 2017. Mudah-mudahan perbaikan balai adat semakin membangkitkan semangat pelestarian kesenian dan budaya di Lampung Tengah,” kata dia. (SYAH)

Linmas Lampung Tengah Gagalkan Pencurian Lampung Tengah, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengunjungi Nawawi (52), anggota Linmas asal Bumiratu Nuban yang menjadi korban penembakan pelaku kriminal di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Gunungsugih, kemarin. Nawawi merupakan anggota pelindung masyarakat (Linmas) yang menjadi korban penembakan pelaku pencurian di rumah warga setempat. Meski mengalami luka tembak di betis kirinya, dia menggagalkan pencurian tersebut. Peristiwa yang menimpa Nawawi, Senin malam (25/9). Saat itu dia sedang ronda malam dan menemukan aksi mencurigakan di rumah warga. “Malam itu saya melihat pelaku sedang mendongkel jendela warung. Sempat akan kami tangkap, tapi pelaku melakukan perlawanan dengan menembak ke arah kaki saya sebanyak empat kali pada jarak sekitar 3 meter. Satu peluru mengenai betis kaki kiri yang membuat saya terjatuh. Pelaku berhasil melarikan diri,” katanya. Aksinya tersebut menuai pujian dari Mustafa. Insiden Nawawi menurutnya menjadi bukti efektivitas ronda dalam menjaga keamanan. Nawawi telah menunjukan tanggung jawabnya saat melakukan ronda. Nawawi menjalani operasi guna mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di betis kirinya. “Saya menjamin sepenuhnya biaya perawatan rumah sakit. Bahkan akan kita beri penghargaan atas upaya pencegahan kejahatan yang berhasil ia gagalkan,” kata Mustafa. (SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Ridho Ficardo dan Najwa Shihab Canangkan Gerakan Lampung Membaca Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengajak seluruh warga daerah itu menumbuhkan minat baca dengan cara membaca buku minimal 30 menit sehari. Menurut, Ridho, Gerakan Lampung Membaca merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Lampung yang cerdas dan berkualitas. “Hakikat dari pembangunan indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, Gerakan Lampung membaca adalah salah satu investasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan di Lampung,” Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat pencanangan Gerakan Lampung Membaca yang dilakukan bersama Duta Baca Nasional Najwa Shihab dan ribuan siswa, anggota komunitas, dan masyarakat Lampung dihalaman kantor Gubernur Lampung, kemarin. Dalam kegiatan dengan format talk show tersebut, turut hadir sebagai narasumber yakni Kepala Perpustakaan Nasional RI, M.Syarif Bando, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, dan pegiat literasi M.Hasan Ashari. Ridho mengatakan banyak pengetahuan yang bisa didapat diluar sekolah dengan Gerakan Lampung Membaca. “Membaca adalah hal paling esensial ketika kita ingin memajukan bangsa.” katanya Sementara itu Najwa Shihab menyatakan, keberhasilan dari gerakan Lampung Membaca ini bukan hanya berada ditangan Gubernur, Ketua DPRD, dan kepala Perpustakaan, tapi berada di tangan semua. “Berhasil tidaknya program ini bukan hanya ada di tangan bapak-bapak yang didepan kita ini, tapi berhasil jika kita semua dapat bergerak membaca.” katanya

Najwa mengatakan, menumbuhkan minat baca itu harus di biasakan, harus diusahakan, kalau perlu harus dipaksa.

“Kalau tadi kata Pak Gubernur Ridho minimal 30 menit sehari, kalau saya cukup 20 menit sehari, 5 menit 4 kali sehari sudah cukup.” katanya. Kemudian Kepala Perpustakaan Nasional RI M.Syarif Bando yang juga hadir sebagai narasumber mengapresiasi Gubernur Ridho yang dalam waktu dekat ini akan membangun perpustakaan modern di Lampung. “Saya sangat mengapresiasi Gibernur Ridho, beliau ini Gubernur Kedua se-Indonesia setelah sumbar yang membangun perpustakaan. semoga bukan hanya sekedar perpustakaan, tapi perpustakaan terbaik di Indonesia, dan menjadi tempat strategis yang diminati generasi muda.”

katanya. Dalam kegiatan tersebut diserahkan bantuan satu unit mobil Perpustakaan Keliling dan Buku dari Perpustakaan Nasional RI ke Pemerintah Provinsi Lampung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. kemudian Gubernur M.Ridho Ficardo atas nama pemerintah Provinsi lampung menyerahkan bantuan berupa 15 unit motor buku keliling kepada Dinas Kearsipan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kemudian ada juga penyerahan bantuan buku dari Duta Baca Provinsi Lampung, dan penyerahan buku hasil donasi dari Duta baca Indonesia kepada komunitas baca di Provinsi Lampung. (AGA)

Warga Berharap Pemkot Beri Izin Transportasi Daring Bandarlampung, FAKTUAL - Sejumlah warga Bandarlampung mengharapkan pemerintah kota setempat memberikan izin transportasi berbasis daring beroperasi karena dinilai sangat membantu dan meringangkan biaya. “Wali kota harus melihat ini. Masyarakat sangat terbantu. Sekarang tidak harus orang yang memiliki uang bisa naik taksi dan mobil bagus. Kami pun bisa menikmatinya dengan biaya terjangkau,” kata Sukirno, warga Labuhan ratu Raya, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandarlampung, kemarin. Menurutnya, dengan uang tidak sampai Rp30 ribu, bisa berangkat ke rumah saudaranya dari Labuhanratu ke Tanjungkarang Pusat, yang kalau menggunakan taksi biasa bisa mencapai Rp70 ribu. Termasuk menggunakan jasa ojek sepeda motor konvensional empat orang bisa Rp60 ribu karena per ojek Rp15 ribu. Karena itu, kata dia, wali kota harus pula mengikuti perkembangan zaman karena saat ini era digital dan mempermudah warga. Warga lainnya, Rara mengatakan, jasa transportasi daring sangat membantu karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan harus menggunakan kendaraan pribadi saat pergi ke tempat kerja. “Saya sering naik taksi online saat ke kantor yang biasanya menggunakan mobil pribadi. Karena cuma ke kantor jadi biaya cukup murah dibandingkan mengendarai mobil sendiri.

Banyak komponen hitungannya,” kata dia. Seorang pengemudi transportasi daring, Agun mengatakan, saat terjadi aksi penolakan oleh pemilik dan sopir angkot beberapa waktu lalu, justru terjadi peningkatan pengguna. “Saya terpenuhi target dan langsung dapat uang yang masuk ke rekening,” kata dia. Ia mengharapkan pemerintah setempat bijak dalam menyikapi keberadaan taksi daring karena banyak warga yang mendapatkan lapangan pekerjaan baru. “Baru bisa bekerja dan tidak membebani pemerintah kan,” kata dia. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memanggil manajemen trasnportasi berbasis daring, terkait keberadaan izin kantor yang ada di ibukota Provinsi Lampung. “Apa pun kegiatan yang ada di Bandarlampung harus berizin pemerintah dan hari ini telah digelar pertemuan dengan manjemen,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Sukarma Wijaya di Bandarlampung. Dia mengatakan, pemkot memanggil manajemen transportasi berbasis daring ini untuk mempertanyakan keberadaan kantornya yang di Bandarlampung. Menurut dia, kewenangan penutupan kantor trasnportasi berbasis daring berada di Dinas Perumahan, dan Pemukiman Kota Bandalam pung, lalu Badan Penanaman Modal dan Perizinan juga tidak pernah menerbitkan surat izin operasional ataupun izin berdirinya kantor transportasi berbasi daring tersebut.(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Kepala SMP Negeri 1 Banjarbaru Sering Bolos Tulangbawang, FAKTUAL - Kepala SMP Negeri 1 Banjarbaru, Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, SR kerap membolos, terutama Jumat dan Sabtu. Menurut penjaga sekolah tersebut, kemarin, setiap Kamis siang, kepala sekolah sudah tidak ada di tempat. Dia pulang ke Kota Metro. “Setiap Kamis tidak pernah ada di sekolah, ibu kepala sekolah pulang ke Kota Metro. Dia meninggalkan tanggung jawabnya,” kata penjaga sekolah yang tidak mau namanya ditulis. Padahal, kata dia, kepala sekolah hatus hadir sejak Senin hingga Sabtu, kecuali jika ada urusan dinas lainnya. Penjaga sekolah tersebut berharap Dinas Pendidikan setempat segera mengambil tindakan sesuai peraturan dan undang undang yang ada. “Ini soal kedisiplinan. Sebagai kepala sekolah tentu harus memberikan contoh yang baik kepada dewan guru yang lain termasuk siswa,” katanya. (MUH)

Perubahan APBD Mesuji 2017, Pendapatan dan Belanja Diasumsikan Naik Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa ten Mesuji mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Pengantar Nota Keuangan raperda perubahan APBD disampaikan oleh Bupati Mesuji Khamami, Rabu (27/09) dalam sidang paripurna DPRD Mesuji di Wiralaga Mulya.

Bupati Khamami menyampaikan secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah diasumsikan sebesar Rp 748.091.280.517,atau naik 0,57% dari APBD murni. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. “Namun demikian, dari sektor Penerimaan

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

ANRI PRATAMA S

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 3.937.438.000,- atau turun 0,67% yang diakibatkan berkurangnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017,” terangnya. Sedangkan untuk Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp 777.384.960.422,26 atau naik 1,55%. Komposisinya terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 349.704.716.998,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp 427.680.243.424,06. Untuk Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 49.292.550.100,26 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya Rp 26.550.346.100,26 dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 22.742.204.000,-. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 19.998.870.195,- dengan rincian Penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 18.498.870.195,-. “Saya menyadari bahwa tidak semua usulan dan kebutuhan dapat kita tampung, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas, sedangkan permasalahan yang harus ditangani masih cukup banyak. Program kegiatan yang belum dapat dijalankan pada tahun anggaran ini, akan diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, kiranya agar dapat kita pahami bersama,” ucapnya. Pada agenda sidang paripurna tersebut juga diakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Raperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Bupati Khamami dan Ketua DPRD Fuad Amrulloh. (TAB)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Festival Tari Melinting Libatkan 10.000 Petari

Lampung Timur, FAKTUAL - Sekira 10 ribu orang menari bersama Tari Melinting pada pagelaran Festival Wisata Tari Melinting yang digelar di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, kemarin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Lampung Timur Farida Norma selaku ketua panita penyelenggara menyebutkan 10 ribu orang dari unsur warga, guru, dan pelajar se-Kecamatan Melinting menari bersama Tari Melinting tersebut.

Menurutnya, Festival Tari Melinting adalah salah satu paket festival pariwisata yang diagen dakan dalam kalender wisata 2017 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Festival budaya itu digelar bertujuan meles tarikan dan mengenalkan kebudayaan asli masyarakat Lampung Timur kepada masyarakat luas di Lampung dan luar daerah Lampung, bahkan hingga ke mancanegara. Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Zaiful Bokhari, Sekda Lampung

Timur Syahrudin Putera dan kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala badan dan jajaran turut menari Tari Melinting bersama itu.

Chusnunia Chalim dalam sambutannya mengatakan, Tari Melinting telah dikenal di luar negeri seperti di negara-negara Eropa. Dia menuturkan tari khas Masyarakat Lampung Timur yang ditampilkan oleh Dewan Kesenian dan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Lampung Timur di Pasar Hamburg, Jerman pertengahan September lalu diminati warga Eropa. “Di Pasar Hamburg Jerman pada hari pertama kami tampilkan Tari Melinting, hari kedua rencananya akan kami tampilkan tari yang lain tapi ternyata yang diminta malah Tari Melinting lagi. Saya tidak menyangka, ini di luar harapan saya, antusiasmenya luar biasa, jadi dua kali tampil Tari Melinting,” ujarnya. Menurut dia, Tari Melinting dikenal luas masyarakat luar negeri karena Pemkab Lampung Timur konsisten melestarikan budaya masyarakatnya, sehingga dia meminta masyarakat turut merawat budaya Melinting tersebut. “Kalau bukan kita siapa lagi, jangan sampai ini menjadi cerita usang di dalam buku sejarah,” ujarnya. Tari Melinting adalah tari tradisional dari Kabupaten Lampung Timur dan merupakan tarian peninggalan Kerajaan Melinting. Awalnya Tari Melinting ditampilkan di ling kungan kerajaan, namun kemudian berkembang menjadi tarian rakyat. Tari Melinting saat ini sering ditampilkan pada berbagai acara besar seperti upacara penyambutan, perayaan maupun acara budaya. Tari Melinting biasanya dibawakan para petari pria dan wanita dengan menggunakan busana adat, serta diiringi alunan musik pengiring, sehingga para penari dengan gerakannya yang khas dan menggunakan kipas sebagai atribut menarinya. Tari ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tari pembuka, tari inti, dan tari penutup. (IRI)

Lamtim Perbanyak Desa Ramah Anak

Kemenag Bangun MAN Insan Cendekia Lamtim Lampung Timur FAKTUAL - Kementerian Agama membangun sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) Insan Cendekia di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. “Peletakan batu pertama pembangunan MAN IC dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Phil H Kama ruddin Amin bersama Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Kepala Kanwil Kemenag Lampung Suhaili, dan Kepala Kemenag Lampung Timur Karwito, di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu,” kata Kasubag Humas Pemkab Lampung Timur Ardi Yuliandi, di Lampung Timur, Kamis (28/9). Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Phil H Kamarudin Amin dalam kesempatan itu mengatakan MAN IC adalah sekolah yang menerapkan keseimbangan antara ilmu agama,

ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, MAN IC yang lebih dulu berdiri, yakni MAN IC Jambi, MAN IC Gorontalo, dan MAN IC Serpong adalah sekolah yang memiliki prestasi cukup bisa dibanggakan, seperti MAN IC Serpong adalah peraih nilai rata-rata tertinggi untuk mata pelajaran IPS seluruh Indonesia. Phil H Kamarudin menyampaikan terima kasih berkat dukungan Pemkab Lampung Timur mewujudkan sekolah MAN IC tersebut. Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari berharap keberadaan MAN IC tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. “Keberadaan sekolah yang memiliki mutu pendidikan yang berkualitas dapat mengang kat nama daerah dan siswa-siswanya bisa bersaing dengan siswa daerah lainnya,” kata dia. (IRI)

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur (Lamim),Chusnunia Chalim mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong terwujudnya lebih banyak desa yang ramah terhadap anak di daerahnya. Mbak Nunik, sapaan akrabnya mengatakan, hal tersebut saat menghadiri acara Hari Kunju ngan Perpustakaan Kabupaten Lampung Tmur di Desa Labuhanratu VII Kecamatan Labuhanratu, kemarin, dan diakui sebagian besar desa di daerahnya belum ramah terhadap anak. Contoh dorongan Pemkab Lampung Timur itu adalah dengan dicanangkannya Desa Labuhanratu VII di Kecamatan Labuhanratu sebagai desa yang ramah anak. Dia mengatakan, di desa tersebut pernah terjadi kasus kekerasan terhadap seorang anak. Dengan dicanangkannya desa tersebut menurut Nunik adalah upaya pemerintah daerahnya agar kasus kekerasan menimpa anak tidak terulang kembali. Pemkab Lampung Timur, kata dia, telah mencanangkan 24 desa dari total 264 desa agar menjadi desa yang ramah terhadap anak.

Sejumlah syarat untuk menjadi desa yang ramah anak secara bertahap pun terus dipenuhi. “Kami sedang bekerja keras, cepat, giat agar desa-desa itu ramah terhadap anak, “ ujar dia. Chusnunia juga mengingatkan para orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya seperti tidak memaksakan keinginan orang tua wajib dikuti anaknya, contohnya memaksakan anak dalam hal memilih warna. “Jangan memaksakan anak kita meniru kita semuanya misalnya bapaknya suka warna kuning anaknya harus suka warna kuning padahal anaknya suka warna hitam biarkan anak berkreasi dan memaksimalkan potensinya,” ujar dia. Di Hari Kunjungan Perpustakaan itu Chusnu nia Chalim didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mulyanda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perem puan dan Pengendalian Penduduk Farida Norma, Kepala Bagian Humas Setdakab Lampung Timur Mujianto, dan Camat Labuhanratu. Umar Dani. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Wakil Bupati Tubaba Pimpin Kwarcab Pramuka Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Melalui Musyawarah Cabang III (Muscab), di Gedung Sesat Agung, kemarin, Wakil Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Fauzi Hasan terpilih sebagai ketua Kwarcab setempat, periode 2017-2022. “Saya akan berusaha mengembang amanah yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sangat membutuhkan dukungan seluruh keluarga besar anggota Pramuka yang ada,” katanya. Dia mengatakan, lima tahun mendatang banyak program yang akan dijalankan Pramuka Kabupaten TulangbBawang Barat, antara lain pembinaan kepanduan anggota siaga, penggalang, pandega, dan pembina. Selain itu juga pembinaan satuan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar Pramuka makin maju. “Saya berharap kerjasama dan dukungan dari lapisan masyarakat serta seluruh anggota pramuka yang berada di Tulangbbawang Barat atau Lampung, demi kemajuan bersama,” katanya. (HR)

Tubaba Prioritaskan Pembangunan Perkotaan Tulangbawang Barat, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2017 memprioritaskan pembangunan wilayah perkotaan. “APBD-P Tahun 2017 akan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah perkotaan yang berada dalam tiga kecamatan, yakni Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Udik, dan Tumijajar,” kata Kepala Dinas PUPR Tubaba, Iwan Mursalin saat ditemui di kantor pemkab setempat, kemarin. Menurut Iwan, pembangunan yang sedang dilakukan saat ini berupa pembangunan jalan, drainase, serta rigid beton. “Ruas jalan yang dilakukan pelebaran terdapat di ruas Pulung Kencana menuju Mulya Kencana, Pulung Kencana menuju Tugu Rato, serta Chandra Kencana menuju Mulya Asri,” ujarnya. Dia mengatakan, pada setiap ruas jalan tersebut akan dilakukan pelebaran di sisi kiri

dan kanan berkisar 1,5 meter dengan panjang masing-masing berkisar 1 kilometer. Sementara untuk ruas jalan Pulung Kencana ke Tugu Rato akan didukung dengan pembangunan drainase sepanjang sekitar dua kilometer. Keinginan membangun kota baru beberapa waktu lalu pernah disampaikan Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad. Umar yang mengatakan membangun Kota Baru merupakan perwujudan nawacita sebagai rujukan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tubaba lima tahun ke depan. Dalam program jangka panjang tersebut, kawasan transmigrasi wilayah Way Abung II akan dirancang menjadi sebuah kawasan perkotaan baru di wilayah timur laut Lampung. Pembangunan Kota Baru Tubaba ini akan terhubung langsung dengan pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan ruas jalan lintas timur. “Ada tiga kecamatan di wilayah Way Abung ini sudah terbentuk menjadi sebuah Kota Transmigrasi. Kawasan inilah yang rencananya akan kita kembangkan menjadi

kota baru Lampung sebagai pusat perkotaan sekaligus sebagai pusat perekonomian dan perdagangan,” ujar Umar saat itu. Terkait pembangunan wilayah utara kabupaten, Iwan mengatakan sudah dilaksanakan pada APBD murni 2017 dengan anggaran dana sebesar Rp69 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di enam kecamatan. Pembangunan itu meliputi 18 ruas jalan dan 12 unit jembatan. “Jalan poros penghubung antar kecamatan yang menjadi target pembangunan kita berada di wilayah seberang. Total panjang ruas jalan yang akan kita bangun di sana 44 kilometer lebih,” ujarnya. Pembangunan jalan itu terdiri dari jalan hotmix sekitar 38, 5 km, 1,3 km lapen, dan jalan underlag sekitar 4,5 km. Selain itu, di beberapa titik juga akan dilakukan pengerasan jalan dengan rigid (beton). Sedangkan untuk jembatan, yang akan dibangun adalah jembatan yang usianya kini

diperkirakan sudah lebih dari 20 tahun dan jembatan tersebut merupakan peninggalan zaman transmigrasi. ”Kondisinya memang perlu dilakukan perbaikan, apalagi selama ini hanya bisa dilalui satu kendaraan (mobil) saja. Dengan dibangunnya jembatan ini, tentu akan semakin luas, mudah untuk dilalui kendaraan, dan semakin memperlancar arus kendaraan yang melalui jembatan tersebut,” katanya. Terkait pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengedapankan kualitas dari hasil pembangunan yang dilakukan. Untuk itu, Iwan juga berharap pihak ketiga atau rekanan yang mengerjakannya nanti dapat bekerja maksimal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. “Tapi dalam hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa kerusakan jalan bukanlah mutlak karena rekanan, namun juga dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi alam dan beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut,” katanya. (HR)

Inspektur Tubaba Mengundurkan Diri Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Kepala (inspektur) Inspektorat Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Pirwansyah, terhitung sejak 16 Agustus 2017, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung Pirwansyah saat menjadi pembina upacara apel mingguan, Senin (25/9), di halaman Pemda Kabupaten Tulangbawang Barat. Pirwansyah mengatakan, pengunduran dirinya tersebut semata-mata ingin menikmati suasana yang baru dan ingin menjadi pejabat fungsional. “Saya berkeinginan menjadi pejabat fungsional karena saya sudah ada sertifikat auditor dari BPK,” ujarnya. Terkait dengan pernyataan yang dibuat secara tertulis, dia menyatakan sedang menyiapkan konsep untuk disampaikan kepada bupati. “Sekali lagi saya tegaskan pengunduran diri ini tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Keinginan ini semata-mata untuk mencari suasana baru,” ujarnya. (HER)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Dinkes Tulangbawang Waspadai Peredaran Pil PCC Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung menyata kan pil PCC atau Paracetamol Caffeine Carisoprodol, belum beredar sampai di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Tulangba wang, Herry Novrizal mengatakan, hingga saat ini belum ada temuan terkait peredaran pil yang memiliki efek seperti narkoba itu. “Termasuk penjualannya hingga

kasus penggunaannya belum muncul di Kabupaten Tulangbawang.” Kata nya, kemarin. Walaupun belum ada temuan,. Herry meminta semua pihak untuk waspada, dan melakukan antisipasi. Guna mengantisipasi peredaran PCC, Dinas Kesehatan Tulangbawang segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyalahgunaan obat ini. Masyarakat juga diminta untuk

proaktif melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan penyalahgunaan PCC. “Hal ini dilakukan karena PCC yang tergolong obat keras dan sudah pasti memiliki efek samping yang dapat membahayakan penggunanya” kata.Herry. “Efek samping paling ringan yang dirasakan mulai mual, muntah, dan pusing. Fatalnya bisa meninggal dunia karena over dosis atau penya

lahgunaan,” katanya. Sosialisasi akan dilakukan pada Puskesmas - Puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya sosialisasi juga akan kalangan lainnya seperti pelajar dan umum. Puskesmas yang mempunyai wilayah kerja bertanggungjawab terhadap peredaran obat berbahaya seperti ini. “Untuk sosialisasi tentu akan menjelaskan secara detail ten tang pil ini, Sehingga dapat memberi

kan gambaran bahayanya penyalahgu naan obat-obatan,” ujarnya. Menurutnya yang menjadi masa lah adalah banyaknya masyarakat yang belum terlalu mengenali obat ini, sehingga dikhawatirkan diman faatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Untuk itu, sosialisasi akan disam paikan terutama untuk memahami obat ini dan efek penyalahgunaannya,” katanya. (***)

Satu Jamaah Haji Asal Tuba Hilang di Mina Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung menyambut jamaah haji asal daerah tersebut yang tergabung dalam kloter 37, di Gedung RA Kartini, di depan Masjid Islamic Center, Kecamatan Menggala, kemarin malam.. Dan satu jamaah haji hilang di Mina. Kabag Kesra setempat, Kamran, mengatakan seharusnya jamaah haji tersebut 235 orang, namun 1 jamaah, Hadi Sukma Adsani asal Kampung Banjarbaru hilang saat berada di Mina, Arab Saudi. Dia mengatakan, pada 1 September 2017 sekira pukul 8 malam waktu setempat, saat shalat Isya berjamaah, seorang jamaah menghilang dan kini belum diketemukan. ”Pencarian dilakukan jamaah lain dan tidak membuahkan hasil, termasuk di tiga rumah sakit yang ada di Arab Saudi,” ujarnya. Sementara itu Wakil Bupati Tulangbawang, Heri Wardoyo mengatakan, hilangnya satu jamaah haji asal Kecamatan Banjarbaru tersebut terjadi di Bukit Mina, saat akan melontar jumrah. ”Sudah dilakukan pencarian hingga ke pelosok kota Arab Saudi, dan sudah dilaporkan kepada Kementrian Agama, semoga segera ditemukan, kami tinggal menunggu telegram apabila sudah ada perkembangan,” ujarnya.(MAN)

Polisi Selidiki Mayat DPRD Tuba Minta Pemkab Kembangkan Potensi Wisata Mengapung di Sungai

Tulangbawang, FAKTUAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang (Tuba), meminta pemerintah kabupaten setempat serius mengembangkan potensi objek wisata yang ada di wilayah tersebut. Ketua DPRD Tulangbawang Sopi’I mengatakan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemkab harus jeli melihat peluang yang ada, termasuk mengembangkan potensi wisata. Menurutnya, potensi wisata yang ada di Kabupaten

Tulangbawang cukup besar dan perlu dikembangkan. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, kebera daan Way Tulangbawang serta Tangga Raja jika dikembangkan akan lebih bermanfaat dan menghasil kan. “Kami optimistis jika pemkab berani mengeluar kan anggaran yang cukup untuk mengembangkan objek wisata seperti me man f aatkan Way Tu langbawang dan Tangga Raja, Kabupaten Tulang bawang akan lebih maju,” kata dia. ”Ada banyak kampung yang dapat dijadikan kam pung wisata, seperti beberapa kampung di Kecamatan Penawartama dengan potensi wisata agro dan sentra buah naga,” katanya. Menurut dia, kampung yang ada sudah dapat mengembangkan potensi wisata yang dimiliki karena ada anggarannya dan sebaiknya aparat kampung berkoor dinasi dengan pemkab. (MAN)

Tulangbawang, FAKTUAL - Polsek Gedungmeneng, Polres Tulangbawang, Provinsi Lampung, menyelidiki penemuan mayat laki-laki tanpa identitas yang mengapung di Way (Sungai) Terusan, Kampung Pasiranjaya, Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, Selasa (26/9), sekira pukul 07.30 WIB. “Mayat tanpa identitas tersebut kali pertama kali ditemukan Misdar (55), nelayan warga Dusun Rantaubatu, Kampung Pasiranjaya, Kecamatan Denteteladas saat sedang mencari ikan di Way Terusan,” ujar Kapolsek Gedungmeneng AKP Suharto mewakili Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo. “Mayat tersebut memiliki ciri-ciri kepala botak, rambut warna hitam, kulit berwarna sawo matang, dan berbadan gempal,” katanya. Ia menuturkan awal mula Misdar menemukan mayat tersebut, posisi mayat sudah mengapung di pinggiran Way Terusan, lalu datang Endar (27) dan Agus (28) yang sama-sama berprofesi sebagai nelayan dan warga Dusun Kanalbuntu, Kampung Pendowoasri, Kecamatan Denteteladas hendak mencari ikan. Kemudian Misdar meminta tolong Agus untuk memberitahukan kepada Nasir (52) yang berprofesi wiraswasta, juga warga Dusun Kanalbuntu. Lalu, Nasir melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke Polsek Gedungmeneng. Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Gedungmeneng yang dipimpin Kanit Binmas Ipda M Amrizal langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat dan membawa mayat tersebut ke Puskesmas Pendowoasri, Denteteladas untuk dilakukan visum et repertum. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter jaga di Puskesmas Pendowo Asri dr Suhendro dan dr Rusti bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Mayat tanpa identitas tersebut saat ini masih berada di Puskesmas Pendowoasri, dan Kapolsek mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke Polsek Gedungmeneng. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

TUBA/ MESUJI

Khamami Lantik 152 Pejabat Struktural Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami melantik 152 pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, kemarin. Para pejabat tersebut, 8 eselon II, 67 eselon III, dan 56 eselon IV. Pada kesempatan itu juga dilakukan pelantikan terhadap 2 kepala Puskesmas dan 16 kepala sekolah, serta serah terima tugas terhadap 28 pelaksana tugas kepala sekolah. Ada yang berbeda dari pelantikan kali ini, selain merupakan kali pertama sejak dilantiknya Khamami sebagai bupati Mesuji pada periode kedua, juga dilakukan di balai desa. “Pelantikan kami laksanakan di Balai Desa Tanjungmas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur agar semua mengenal dan melihat langsung kondisi wilayah di Kabupaten Mesuji, mengetahui kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat dipikirkan untuk dicari solusinya, sekaligus dalam rangka meninjau persiapan lokasi kunjungan menteri di Mesuji Timur,” ujarnya. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang pada pasal 162 ayat (3) yang mengamanatkan, bupati yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam jangka enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri. “Pelantikan ini telah mendapat persetujuan dari menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/4286/SJ tanggal 18 September 2017 perihal Persetujuan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai amanat Undang Undang Nomor

10 Tahun 2016,” ucapnya. Menurt dia, sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: B-1053/KASN/4/2017 Tanggal 7 April

Jalintim Penuh Sampah Pasar Simpangpematang Mesuji, FAKTUAL - Ketiadaan tempat pem buangan sementara (TPS) membuat pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera di sekitar Pasar Simpangpematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung menjadi alternatif untuk membuang sampah. Kondisi di Jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di Desa Simpangpematang, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji, dipenuhi sampah rumah tangga dan sampah dari Pasar Simpangpematang. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tumpukan sampah itu juga menyebabkan bau menyengat ke sekitarnya. Sampah tersebut mengotori pinggir jalan negara ruas lintas timur Sumatera penghubung antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung. Warga setempat, Hasan (38) mengatakan,

minim keberadaan TPS membuat warga dan petugas pemungut sampah di Mesuji membuang sampah di pinggir Jalan Lintas Timur karena menurutnya di wilayah Kecamatan Simpang pematang tidak ada lokasi TPS. Menurutnya, kondisi itu sudah terjadi cukup lama. “Sampah menumpuk di situ sudah lama, di sini memang tidak ada lokasi pembuangan sampah, dan selama saya tinggal di sini tidak pernah ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah,” ujarnya. Dia mengaku adanya sampah di lokasi itu membuatnya merasa terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan dari sampah rumah tangga tersebut. Terlebih, selama ini sampah dibiarkan menumpuk tanpa ada penanggulangan baik dari pihak desa, kecamatan ataupun Dinas Kebersihan setempat. (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

2017 dan surat Nomor: B-1685/KASN/6/2017 Tanggal 14 Juni 2017 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji terdapat penempatan beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrasi,

dan Jabatan Pengawas yang tidak sesuai dengan hasil Uji Kesesuaian (Job fit), sehingga perlu dilakukan pelantikan pada hari ini dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (TAB)

Aliran Listrik 40 Desa Mesuji Belum Normal Mesuji, FAKTUAL- Bupati Mesuji, Provinsi Lampung Khamami mengakui penyaluran listrik ke 40 desa belum normal karena proses pembangunan gardu induk PLN belum tuntas. “Kami sangat berharap penyelesaian gardu induk (GI) tepat waktu. Pembangunan tapak tower SUTET belum selesai, ada 40 desa masih menunggu pasokan listriknya,” kata dia di Mesuji, kemarin, menanggapi keluhan warga terkait seringnya pemadaman listrik. Ia mengatakan saat ini sudah terbangun GI mini di Lembukibang. Namun pasokan listrik masih belum normal dan tegangan listriknya masih belum stabil, sehingga pemadaman listrik masih terjadi di wilayah Kabupaten Mesuji. Untuk mengatasi hal tersebut, ia berharap kepada PT PLN untuk menyelesaikan pembangunan jaringan transmisi dari Sumatra Selatan (Sumsel) ke Mesuji (Lampung) dengan penyelesaian tepat waktu. Khamami pun berharap warga tetap sabar mengenai permasalahan listrik di desanya. “Persoalannya, pembangunan GI sudah selesai, namun transmisi listrik dari Sumsel masih belum selesai.” katanya. Selama ini, menurut dia, pasokan listrik dari GI Kabupaten Tulangbawang. Menurut dia, pembangunan menara Sutet sebagian belum selesai hingga Desa Agung

batin, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Diperkirakan tahun depan, desa-desa di Mesuji sudah teraliri listrik. Sementara itu, sejumlah warga desa di Mesuji mengeluhkan seringnya pemadaman listrik oleh PLN yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Pemadaman tersebut telah terjadi beberapa tahun silam, namun tak kunjung berubah hingga saat ini. Menurut Yanto, seorang warga di sana, listrik padam di Mesuji tidak menentu wak tunya. Bisa pagi, siang, dan atau malam hari. Lama pemadaman berkisar dua belas jam. “Mati lampu setiap hari tidak siang tidak malam, yang jelas mati lampu sudah menjadi langganan,” kata warga Desa Brabasan, Mesuji. Ia menyesalkan janji PLN yang menyatakan listrik di Mesuji akan normal setelah pembang unan transmisi tower Sutet pada September tahun ini. Namun, proses pembangunan belum selesai sehingga warga terus mengalami pemadaman aliran listrik. Pemadaman listrik tanpa jadwal dan pemberitahuan dari PLN sangat merugikan warga. Mereka tidak bisa beraktivitas di rumah seperti mengisi air atau menggunakan peralatan elektronik atau mesin lainnya. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

WAYKANAN

Way Kanan Rakor Program Keluarga Harapan Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi Program Keluarga Harapan tahunn 2017, di Aula PMK, kemarin. Menurut Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya, di tengah berbagai kesibukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengemban amanat rakyat, masih mampu membagi waktu untuk memikirkan satu aspek penting pembangunan, Program Pengentasan Kemiskinan yang dinamakan Program Keluarga Harapan. “Saya juga bersyukur karena hingga saat ini Program Keluarga Harapan di Kabupaten Way Kanan masih memperoleh dukungan sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat, dengan disertai komitmen yang tinggi dari semua pihak, baik pemerintah, unit pelaksana,

jaringan pelayanan, mitra kerja serta institusi masyarakat. Mudah-mudahan kondisi seperti ini dapat terus kita mantapkan dan tingkatkan dimasa yang akan datang, meskipun Saya tahu hal ini bukan pekerjaan yang ringan, disamping kendala dan tantangan program ke depan semakin berat dan kompleks,” katanya. “Kegiatan seperti ini, saya anggap sebagai forum yang memiliki nilai penting dan strategis, selain dalam upaya meningkatkan komitmen kita dalam rangka sosialisasi dan menumbuhkan kembali inspirasi, motivasi terhadap program di kalangan masyarakat luas,” kata dia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu di antara program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dimulai sejak tahun 2007 sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial, program

ini terbukti cukup berhasil dan telah berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, kata dia. Sasaran PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehtan dan pendidikan terdekat, kewajiban peserta PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita, kata dia. Di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah. Kesemuanya bertujuan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi anak dalam bersekolah, baik disatuan pendidikan

formal maupun informal, selain itu dalam rangka pemeliharaan terhadap keluarga yang berusia lanjut 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas/cacat, ujar dia. Kalau sebelumnya bantuan PKH ini berupa bantuan tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah dana sesuai dengan jumlah komponen yang ada, maka sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bantuan sosial dari subsidi ini mulai dari tahun 2017 akan disalurkan secara non-tunai mempergu nakan sistem perbankan dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan jumlah besaran dana yang sama untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pencairannya dilaksanakan melaui 4 tahap dengan total dana 1.890.000,/KPM. (MAN)

Way Kanan Sosialisasikan Perbup Nomor 60 Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Gedung Serba Guna, kemarin. Menurut Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Way Kanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, katanya. Pelaksanaan program prioritas percepatan pendaftaran tanah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, namun pembiayaannya belum diatur dalam

APBN, kata dia. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/ SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Keputusan bersama tiga menteri ini bertujuan untuk penyeragaman biaya sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam APBN. Adapun kegiatan Persiapan Pendaftaran Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam APBN adalah : kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas kelurahan/ kampong. Besaran biaya maksimal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut Rp 200 juta, merupakan untuk biaya yang tercamtum dalam Diktum ke VII angka ke-4 Surat Keputusan Bersama tiga menteri tersebut yang menggolongkan Provinsi Lampung pada Kategori IV bersama dengan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kali mantan Selatan. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Lambar Bentuk FKDM Lampung Barat, FAKTUAL - Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sosialisasi dan bentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), di Ruang Rapat Kenghatun BPKAD, kemarin. Asisten I Bidang Pemerintahan, Adi Utama mengatakan terbentuknya forum itu dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, dan keterpaduan antar unsur dan elemen masyarakat, sehingga selalu siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. ”Meskipun Lambar selalu berada dalam kondisi yang kondusif, namun tidak tertutup kemungkinan situasi itu akan menjadi tidak kondusif seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini mengarah kepada desintgerasi dengan berbagai peristiwa yang bisa saja merambat ke lampung barat ini. Untuk itu keberdayaan segenap potensi yang ada di masyarakat, yang menjadi kebutuhan mendesak adalah membangun kesadaran publik dan partisipasi masyarakat akan pentingnya situasi yang aman, tertib dan tentram sehingga pembangunan daerah benar-benar merupakan ikhtiar bersama segenap warga masyarakat dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik lagi menuju kemakmuran dan kesejahteraan,” katnya. ”Terbentuknya FKDM Lambar diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan harus senantiasa disikapi secara terpadu oleh segenap komponen masyarakat yang diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman dan gangguan yang setiap saat mengancam dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika ada komunikasi dan dialog sehingga masalah apapun dapat dicarikan solusinya. dan FKDM diharapkan menjadi jembatan dan wadah untuk mencegah berbagai konflik yang terjadi di masyarakat,” kata dia. ”Kabupaten Lambar memiliki masyarakat yang cukup heterogen dengan berbagai etnis, budaya dan agama, sehingga dimungkin dan

dikhawatirkan juga menyimpan potensi persoalan serupa, dengan latar belakang tersebut sangatlah tepat apabila tokoh-tokoh masyarakat Lambar dapat mengorganisir dirinya dalam suatu forum yang dapat meningkatkan kepekaan dan kewas padaan terhadap segala potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang apabila muncul di tengah masyarakat tentu merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan pembang unan,” ujarnya.

Pemkab Lambar Gelar Donor Darah Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar donor darah, di Ruang Rapat Kagungan pemkab setempat, kemarin. Asisten I Bidang Pemerintahan, Adi Utama ikut meninjau donor darah tersebut, selain itu turut serta kepala OPD, ASN maupun swasta, BMUN BUMD, Uspida, dan Forkompinda. Direktur RSUD Alimuddin Umar, Widyatmoko Kurniawan mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk solidaritas Pemkab Lambar kepada sesama manusia dan diharapkan memberikan manfaat serta membantu pihak – pihak yang membutuhkan. ”Donor darah juga bisa memberikan manfaat yang sangat banyak, selain dapat membantu orang yang membutuhkan darah, dengan donor

darah juga kita dapat mendeksi sejak dini penyakit yang ada dalam tubuh”, katanya. Donor darah merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tujuan nya membantu masyarakat yang membutuhkan darah saat mengalami sakit dan dirawat di RSUD. “Saya selaku pimpinan bersama anggota lainnya akan terus mendorong program pemerintah, khususnya program kesehatan harus lebih dimaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Dia mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan sejumlah terobosan yang bermanfaat bagi peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik . (ADI)

“Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi serta dialog antara Pemab dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini, kepekaan

dan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan para tokoh masyarakat dapat menjaga situasi dan kondisi sosial politik di daerahnya masingmasing agar tetap kondusif, sehingga stabilitas sosial politik tetap terjaga,” ujar dia. (ADI)

Gerakan Literasi Lampung Barat Lampung Barat, FAKTUAL - Gerakan Literasi Lampung Barat yang akan dilaksanakan di Lamban Kopi Robusta Beguai Jejama, di Way Tenong, Kabupaten Lambar, Minggu (1/10) dengan membaca dan menulis bersama Ketua Forum Literasi Lampung, Eni Amalia dan istri bupati terpilih, Phartinia. Dona Sorety Moza mendampingi Ny. Phartinia, penggerak Literasi Lambar mengatakan, bentuk gebrakan mening katkan minat membaca, menulis, mate matika hingga ilmu pengetahuan dan teknologi alias sains, dengan menggalak kan GSN (Gerakan Literasi Nasional) sebagai Budaya Literasi untuk menum buhkan insan pembelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya masing-masing. “Gerakan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat membaca dan menulis dari seluruh elemen masyarakat, terutama dalam diri kalangan pelajar tanah air,” katanya. Literasi adalah kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, kemudian dari hasil baca annya tersebut menemukan sebuah pemikiran yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf. Untuk latar belakang berdirinya FLL, salah satunya adalah saat ini masih ada beberapa kabupaten yang buta huruf dan umumnya didominasi ibu-ibu, meski hal itu tidak banyak harapannya bisa menun taskan permasalahan tersebut, kata dia. “Kegiatan yang dilakukan FLL mendonasikan buku, mengumpulkan buku-buku bekas layak baca dari para penerbit, dosen, mahasiswa, masyarakat, dan sebagainya, setelah terhimpun baru kami salurkan buku-buku tersebut kepada masyarakat. Orang-orang yang tergabung di FLL semua kalangan. Salah satunya komunitaskomunitas. Seperti Komunitas Gerakan Lampung Membaca, Komunitas Dakwah Cinta Buku, penggiat literasi, sukarelawan, penerbit, toko buku, dan semua orang-orang yang peduli

untuk gerakan literasi di Lampung,” ujarnya. Meski baru berdiri dan aktif awal tahun ini, FLL telah memiliki cabang yang kita sebut dewan pimpinan cabang (DPC), seperti di Way Kanan, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Tinggal beberapa kabupaten saja yang belum ada DPC dan saat ini sedang dalam proses pembentukan, kata dia. Adapun yang ada di masyarakat tidak memiliki kemudahan, akses informasi dan bahan bacaan. Di Lampung ini ada sekitar 40 rumah baca, taman baca, griya baca, jendela baca, perpusta kaan desa, dan pustaka bergerak. Namun, mereka selama ini sangat kesulitan mendapatkan koleksi buku-buku bacaan yang bisa diakses masyarakat di lingkungan masing-masing. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya memfasilitasi perpustakaan koleksi buku-buku bacaan ke pelosok daerah, kata dia. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Lambar Raih Banyak Prestasi

Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar HUT ke–26 daerah tersebut sekaligus Lomba Fotografi, Ramah Tamah, dan Pemberian Penghargaan, Lobi Kantor Bupati, kemarin.

Dan pada kurun satu dekade terakhir terlah banyak prestasi yang digapai. Menurut Bupati setempat, Mukhlis Basri, setiap pemimpin dan pemerintahan punya masanya untuk berbakti dan bertekad mem

bangun daerah yang mereka cintai ke arah yang lebih baik, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. “Tugas kita melanjutkan estafet perjuangan tersebut agar karya bakti kita bermanfaat bagi

kepentingan masyarakat. Tema pemerintah di tahun 2017 ‘Bekerja Bersama’ hendaknya bukan sekadar retorika belaka tanpa makna, tetapi ajakan dan tekad kita untuk bertindak dan bereaksi nyata pada tantangan dan perkembangan zaman, menjadi motivasi dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera lahir dan bathin,” katanya. ”Dalam perjalanan saya memimpin kabupaten ini selama kurun waktu 1 dekade terakhir, saya menyadari tidak semua keinginan, harapan, dan cita-cita masyarakat dapat saya wujudkan, akan tetapi berkat kerja keras dan kerja sama, telah banyak perubahan yang dilakukan secara mendasar seperti pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan kependudukan gratis, dan peningkatan produktivitas komoditi pangan, serta kinerja pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah,” ujarnya. “Hasil kerja keras kami ditunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lambar yang beberapa tahun sebelumnya berada pada peringkat terakhir, kini telah berada di level mene ngah atas capaian peningkatan IPM di tingkat kabupaten/kota se Provinsi Lampung,” kata dia. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh wilayah telah berdampak pada menurunnya jumlah desa tertinggal, yang diharapkan tahun mendatang tidak ada lagi desa tertinggal, kata dia. Sementara itu, di balik prestasi yang sudah diraih, juga tetap perlu waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif, untuk menjaga kondusifitas kehidupan dimasyarakat, agar tidak terkontaminasi krisis yang sedang meng hadang di depan, katanya. (ADI)

Lambar Gelar Adventure Trail

Lampung Barat, FAKTUAL - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-26 Kabupaten Lampung Barat (Lambar), pemerintah daerah setempat menggelar off road /adventure trail, di Kecamatan Kebun Tebu, kemarin. Menurut Bupati Lambar, Mukhlis Basri saat memberangkatkan peserta, bangga dengan kreativitas dan dinamika pemuda dan masyarakat yang mempunyai semangat tinggi mampu melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernilai positif. “Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat mendukung kegiatan ini. kemudian

sebagai keperdu lian, perhatian dan keinginan kebersa maan kami dalam adventure trail ini, kami akan selalu membantu mem fasilitasi,” katanya. Adventure trail ini ternyata mena rik perhatian pen cinta olahraga motor trail. para peserta dari sePropinsi Lampung. “Saya pribadi menyampaikan kepada para spon sor yang terlibat pada penyelengga raan adventure trail ini, saya ucapkan terima kasih, karena kegiatan ini telah memberikan hiburan kepada masyarakat dan yang terpenting adalah munculnya bibit-bibit atlit motor trail yang dapat mengharumkan nama lampung barat. Begitu juga kepada panitia terima kasih yang telah bertugas secara jujur, tegas dan objektif. sedangkan kepada para penonton dan masyarakat, saya juga ucapkan terima kasih yang telah memeriahkan dan memberikan apresiasi yang tinggi pada kegiatan ini,” ujarnya. (ADI)

Gelar Jalan Sehat HUT 26 Lambar Lampung Barat, FAKTUAL - Dalam rangka memeriahkan HUT 26 Lampung Barat (Lambar), Pemerintah Kabupaten setempat menggelar Jalan Sehat dari Lapangan Mardeka Pasar Liwa dan berakhir di Lapangngan Kantor Bupati Lambar, kemarin.. Sekira 10.000 orang ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut, mereka melalui 4 posko dan panitia menyediakan kopi hangat dan snack, posko ke 2 tersedia air mineral gelas, posko 3 tempat kupon, dan posko 4 hiburan dan pembagian hadiah. Bupati Lambar Mukhlis Basri mengatakan, jalan sehat merupakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Semua komponen adalah semua organisasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan semua lapisan masya rakat. Pada 2017, kata dia, Germas difokuskan pada tiga kegiatan utama yaitu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, memeriksa kesehatan secara rutin. “Kita bersama-sama memulai melakukan kegiatan dengan dukungan semua pihak melakukan jalan sehat bersama dan dilanjutkan

dengan mengonsumsi buah dan sayur yang telah disediakan. serta setiap hari jumat pada minggu ketiga setiap bulannya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan penyakit tidak menular secara rutin. diharapkan semua masyarakat lampung barat secara berkala berkunjung ke fasilitas kesehatan puskesmas, pustu dan posbindu untuk memeriksakan kesehatannya,” kata dia. ”Saya minta kepada yang membawa anak didiknya diperhatikan jangan sampai keluar dari jalur, berhari-hati jangan sampai terjadi musibah yang tidak di inginkan jika sudah merasa kelelahan sebaiknya beristrahat jangan memaksakan sehingga berakibat fatal, sekali lagi saya berharap kepada peserta dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini, dapat menjaga ketertiban dan keamanan tetap kondusif, tanpa mengurangi kesemarakkan dan kemeriahan acara ini,” katanya Untuk jalan sehat itu, panitia menyediakan hadiah berupa 1 unit sepeda motor, 4 unit sepeda gunung, kulkas 4 unit, mesin cuci 4 unit, televise 4 unit magic com 5 unit, kompor gas 5 unit dan hadiah hiburan dari Dinas Kese hatan dan OPD lainnya. Peserta jalan sehat yang mendapatkan hadiah berupa sepeda motor berasal dari 022521 dari BUMD Sindalapai, Delfa Delval Sirliani. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Danrem 043/Gatam Buka TMMD di Pesisir Barat Pesisir Barat, FAKTUAL - Danrem 043/ Garuda Hitam Kol. Inf Hadi Basuki mengatakan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-100 tahun2017, di Kabupaten Pesisir Barat merupakan percepatan pembangunan dan meningkatkan kemendirian pangan serta kesejahtraan masyara kat. Menurut dia pada pembukaan TMMD, di Lapangan Pekon Ulokmukti, Kecamatan Ngambur Pesisir Barat, kemarin, tujuan kegiatan mening katkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan kesadaran masyarakat dalam bangsa dan bernegara, dan menegakan kedesiflinan nasional. Sedangkan tujuan khususnya kata dia, mewu judkan percepatan pembangunan Infrastruktur pedesaan/ pekon serta meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kesejahtraan masyarakat pada khususnya pede saan dengan membangun berbagai sarana dan perasarana publik yang sangat diperlukan warga setempat yang dilaksanakan secara terpadu antara pemeritahan daerah, prajurit TNI dan warga, katanya. Menurut dia, program TMMD di Pekon Ulokmukti dan Pekon Bumiratu, Kecamatan Ngambur dimulai sejak 27 September sampai 26 Oktober 2017. “Kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat akan melebihi target sebagaimana yang talah ditetepkan sebelumnya.. Untuk kegiatan fisik anggaran Rp 800 juta yang meliputi pekerjaan pembuatan pelebaran jalan, pembuatan dan rehab jembatan, pembuatan gorong gorong, pembuatan pos kamling,rehab mushala,” katanya,

Sedangkan kegiatan non fisik anggaran Rp200 juta yang meliputi penyuluhan kesadaran

Pesibar Gelar Lomba Cipta Menu

Pesisir Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung menggelar Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (BBSA), di GSG Selalaw Labuhanjukung, kemarin. Menurut Bupati setempat, Agus Istiqlal, ketahanan pangan merupakan hal penting dan strategis, mengingat pangan kebutuhan dasar manusia karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu dan sebagai komponen dasar untuk membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas. Berbagai penelitian membuktikan tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya. Diperlukan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (BBSA) dengan komposisi ideal yang dianjurkan seperti pada kelompok

umbi-umbian, pangan hewani, sayur, dan buah serta kacang-kacangan, kata dia. “Perlu kita sadari bersama pada saat ini sumber pangan pokok masih bergantung pada beras dan terigu, sehingga pada kondisi tertentu negara kita masih mengimpor produk tersebut dari negara lain,” ujanya. Untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, ganyong, talas, sukun, gadung, dan lainnya, kata dia. Lomba ini, kata dia, merupakan cara peng enalan ke masyarakat dalam rangka mempercepat pemahaman tentang mengkonsumsi pangan BBSA tersebut. (NAS)

bela negara, penyuluhan narkoba dan kamtibmas, penyuluhan KB, dan kesehatan, perkebunan

dan pertanian, juga penyuluhan agama, dan hiburan. (NAS)

Pembangunan Listrik Menuju Lampung Terang 2018 Lampung Barat, FAKTUAL - Bagian Perekonomian Sekdakab Lampung Barat (Lambar) dan PT. PLN Distribusi Lampung menggelar Koordinasi Pembangunan Listrik Desa tahun 2017, di Ruang Rapat Pesagi Pemkab Lambar, kemarin. Menurut Wakil Bupati Lampung Barat, Makmur Azhari menyampaikan rakoor bertujuan terjadi koordinasi yang baik untuk menuju Lampung Terang. “Patut disyukuri, berkat kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan PT PLN mulai dari tingkat pusat, wilayah Lampung, Cabang Kotabumi, hingga tingkat Ranting Liwa, jaringan yang selama ini dibangun, hingga saat ini dari 131 pekon di Kabupaten Lampung Barat hanya 9 pekon yang belum berlistrik,” katanya “Kesembilan pekon tersebut masih diupayakan segera dapat menikmati aliran listrik. Karena rakor merupakan upaya berkoordinasi tentang kendala dan antisipasi menuju Lampung Terang, kami berharap akan dihasilkan rumusan-rumusan terbaik untuk mengatasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah serta stake holder terkait untuk menuju lampung Terang,” kata dia. Selanjutnya terkait dengan adanya gardu induk (GI) di Batubrak yang belum beroperasi, disegerakan dan dapat dicarikan solusi terhadap hambatan yang ada sehingga gardu induk tersebut dapat beroperasi. sehingga kebutuhan listrik di kabupaten lampung barat akan terpenuhi dengan baik. Diharapkan kedepan agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang aliran listrik, baik itu tentang pemadaman listrik maupun keluhan tentang daya listrik yang belum maksimal, katanya.

Manajer PT PLN Distribusi Lampung, Julita Indah mengatakan Perkembangan Pembangunan Lisrik Desa pada Roadmap 2017-2018 yang juga disusun PT.PLN Persero Distribusi Lampung yang rencana pengemang an sistem dimasa mendatang yang me nyangkut rencaa pengembangan listrik desa beberapa tahun ke depan yang merupakan kelanjutan dan roadmap tahun sebelumnya. Tentunya yang menjadi target survey dalam Roadmap Listrik Pedesaan ini yang tersebar diseluruh Lampung termasuk Lambar. “Kami berharap target tersebut segera terealisasi oleh PLN agar semua pekon dapat teraliri listrik dan yang terpenting PLN sesegera mungkin menyelesaikan pembang unan tentunya atas izin pemerintah daerah,” katanya. Dengan adanya listrik, pihaknya yakin akan bisa meningkatkan tarap kehidupan warga apalagi listrik memang menjadi kebutuhan utama di rumah tangga. Selain itu listrik juga akan membuka kesempatan masyarakat untuk menerima informasi dari luar melalui televisi dan media. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan melalui diskusi diharapkan Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 2017 akan mencapai seperti yang telah ditargetkan 84.72%. “Kendala-kendala yang dihadapi saat ini seperti insfrastruktur belum memadai khususnya jalan dan ketersediaan jembatan sehingga sulit dalam mobilisasi material saat konstruksi dan mobilisasi operasional. Sebaran lokasi gardu induk yang tidak merata sehingga banyak tegangan ujung penyulang 20Kv di luar standar.kemudian terdapat 10 desa yang berada dipulau terluar,2 kecamatan dan 13 desa di kawasan hutan TNBBS,” katanya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 432/ Tahun Ke-15 / 2 - 8 Oktober 2017

Regita Juara Umum Fashion Show Mia Desainer Bandarlampung, FAKTUAL Ragita, siswi SMP Dente Tulangbawang, berhasil menjuarai fashion show kelompok dewasa katagori anak-anak untuk kelompok C catwalk yang diselenggarakÂan Mia Desainer di central plaza lotus, Minggu (24/9/2017). Sementara juara kedua diraih Aurora dan yang ketiga diraih oleh Kia. Ragita juga sukses menyabet gelar untuk katagori P fashion serta juara umum katagori dewasa untuk kelompok B. Katagori P Fashion juara

kedua diraih Khansa dan posisi ketiga, Minica. Fashion show yang diikuti 230 peserta dibagi 2 kolomÂpok yakni kelas A untuk kelompok anak-anak dan kelompok B untuk dewasa. Dari kelompok ini dibagi kembali menjadi dua, yakni kelompok C untuk kelompok cat wolk dan kelompok P untuk Fasion. Kegiatan yang dimeriahkan DJ Aldi, bertujuan sebagai ajang mencari bibit untuk diorbitkan kancah nasional. Sementara, untuk kategori anakanak untuk kelompok C catwalk, juara pertama diraih oleh Velia dan juara kedua diraih adinda serta untuk juara ketiga diraih Requella selain itu katagori P fasion untuk juara perÂtama diraih olek Quensa dan juara kedua diraih oleh Mutia serta yang ketiga di raih oleh Azizah. (TIA)

RAGAM