SKM FAKTUAL EDISI 435 l 23 OKTOBER - 29 OKTOBER 2017

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

BIAYA PEMUTIHAN PAJAK TIDAK WAJAR 3

HALAMAN

KEPALA KAMPUNG GAYABARU DIDUGA PALSUKAN TANDATANGAN BPK HALAMAN

11

5433 LEMANG PECAHKAN REKOR MURI 19

1

HALAMAN

TELUK LAMPUNG TERCEMAR SAMPAH

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

Cawa Kham LAUTAN SAMPAH

UCE NASIR

BARU-BARU ini Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kotornya Teluk Lampung karena tercemar sampah plastik dan limbah lain. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Meningat selama ini Teluk Lampung yang berada di kawasan Bandarlampung bak lautan sampah, terutama di Kecamatan Panjang, Bumiwaras, dan sekitarnya.

Selain penuh dengan sampah plastik dan sampah rumah tangga juga limbah perusahaan yang ada di sekitar. Tak mengherankan jika pantai di kawasan tersebut menjadi kumuh dan beraroma tidak sedap. Airnya berubah warna menjadi hitam. Kondisi tersebut cukup membahaya bagi biota laut termasuk berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar maupun generasi mendatang.

Kondisi tersebut kontradiktif dengan Adipura yang pernah digapai Kota Bandarlampung. Di sisi lain membuktikan tidak pedulinya kalangan penguasa yang ada, baik tingkat kota maupun provinsi. Betapa tidak, secara geografis Teluk Lampung berada di Bandarlampung yang notebene ibu kota Provinsi Lampung.

Secara kasat mata, Teluk Lampung berada di hadapan wali kota Bandarlampung dan gubernur Lampung. Keduanya memiliki Dinas Kelautan serta Dinas Kebersihan (kota, Red). Semut di seberang lautan tampak jelas, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat.Ataukah menyadarkan warga untuk idak buang sampah sembangan dan memelihara lingkungan harus dengan anggaran khusus yang masuk dalam ABPD? Peduli lingkungan termasuk menjaga kebersihan bukan tanggungjawab penguasa saja, melainkan tugas semua pihak termasuk warga terutama mereka yang berdomisili di sekitar Teluk Lampung. Namun sebagai penguasa memiliki kewajiban untuk terus menerus menyadarkan warga terhadap kebersihan lingkungan. Minimal dengan membuat peraturan daerah tentang larangan membuah sampah di sepanjang garis pantai dan laut, tentunya dengan ancaman hukuman atau denda besar bagi mereka yang melanggar. Bukankah ini dapat dilakukan dengan seluruh kepala daerah yang ada melalui koordinasi structural dan berjenjang.

Jika para penguasa saja idak peduli, lantas bagaimana dengan rakyatnya.

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari tidak bisa dielakkan.Terlebih jika warga sekitar selama ini tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap lingkungannya. Ada aturan saja terkadang masih banyak yang melanggar, apalagi jika tidak ada aturan.

Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang ada petut dijalankan. Bukan hanya saat mencari dukungan saja baru peduli lingkungan sampai-sampai segala penghargaan diburu. Sungguh naif memang. Dan jika dana yang menjadi persoalan, sebetulnya bukan hal yang sulit terlebih saat ini ada program CSR. Bukankah di kawasan Teluk Lampung, baik di Kecamatan Panjang maupun Bumiwaras banyak berdiri perusahaan besar?

Sebagai masyarakat, kalangan pengusaha atau perusahaan besar yang berdomisi di kawasan tersebut juga harus turut bertanggungjawab dan peduli lingkungannya. Di sisi lain, mereka yang tinggal di sekitar pantai tersebut juga harus terus-menerus mendapat pembinaan. Terutama kaum duafa, dengan cara memberikan pembelajaran mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi, bukan sebaliknya dijadikan komoditas politik dengan cara mengeploitasi kemiskinan.

Ibarat rumah, Teluk Lampung merupakan halaman muka Kota Bandarlampung dan pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Lantas bagaimana dengan kebersihan di dalam dan ruang lain, jika beranda saja kumuh dan berbau,Yang jelas Teluk Lampung merupakan tanggungjawab semua pihak.l

l

n l n l n

Biaya pemutihan PKB yang sejatinya untuk meringankan penunggak pajak namun kenyataannya mencekik wajib pajak yang menunggak Ko bisa begitu ya???

Program pariwisata yang digalakkan Pemprov Lampung tidak sesuai kondisi lapangan Bagaimana wisatawan mau datang kalau lautnya penuh sampah Kepala kampung Gaya Baru diduga palsukan tandatangan BPK untuk SPJ laporan dana desa Wahhh penyimpangan dana desanya berapa banyak tuh?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Di Balik Pidato Perdana Gubernur DKI

J

AKARTA sebagai pusat per­ adaban, menyimpan berbagai latar belakang sejarah, berpe­ ran sebagai pusat perekono­mian dan juga pemerintahan serta banyak hal lain yang menjadikan Jakarta disebut sebagai barometer. Situasi politik di Jakarta baru-baru ini mampu menjadi snow ball ke seantero nusanta­ ra. Pemilihan orang nomor satu di provinsi tersebut menja­dikan rakyat terpolarisasi. Provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia ini tidak lepas dari pemberitaan, bumbu-bumbu aneka peristiwa di Pilkada menjadi santapan empuk media untuk dihidangkan ke ma­sya­rakat.

Proses demokrasi telah usai, pe­ mim­pin barupun telah dilantik, serah terima jabatan telah dilaku­kan meskipun tidak dihadiri oleh yang sebelumnya menjabat sebagai guber­ nur yang memilih untuk memperhati­ kan provinsi lain dengan alasan liburan, ditambah lagi pengakuan tidak dapat undangan. Hal ini tentunya menjadi sebuah ke ganjilan ditengah masyarakyat yang sudah semakin dewasa dalam berpolitik.

Panasnya politik mestinya telah usai sejak KPU mengumumkan siapa yang terpilih dari ke 3 kandidat calon yang terpilih. polarisasi dimasyarakyat harusnya telah tidak ada lagi, tugasnya adalah merajut Jakarta kembali. De­ ngan berbagai kebijakan untuk men­ cair­kan suasana, kiriman karangan bunga juga sudah meng­hiasi pelantik­ an gubernur, seba­gai pertanda mene­ rima dengan bahagia sebagai gubernur terpilih.

Untuk pidato politik perdana dari gubernur pun menuai kontroversi dari masyarakat, media sosial mem­ perbi­cangkan hal yang sama berbagai unggahan di media sosial, berbicara tentang pidato gubernur yang baru dilantik, penyebutan kata pribumi dan tuan rumah menjadi ulasan dan juga perhatian banyak kalangan di netizen. Hal ini dikare­nakan adanya suatu larangan tentang peng­gunaan kata “pribumi” sebagaimana tertera dalam Instruksi presiden nomor 26 tahun 1998 yang berbunyi “ menghen­ tikan peng­gunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua peru­ musan dan penyeleng­garaan kebijak­ an, perencanaan program, ataupun pelaksa­na­an kegiatan penye­lenggaran peme­rintahan.

Adapun bagian yang menarik untuk dibahas bukan hanya perkataan istilah pribumi. ada sisi lain yang bagi penulis, menjadi sebuah tanda Tanya. Hal ini wajar saja dikarenakan gubernur sekelas Ibukota Negara yang berbicara. titik dan koma menjadi perhatian rakyatnya. Hal yang menarik tersebut adalah ketika sang guber­nur dalam awal-awal pidatonya berkata

Oleh: MASTER P. BATUBARA

Mahasiswa di universitas Jambi jurusan Ilmu Pemerintahan

”holong manjalak holong, holong manjalak domu “ bagi kalangan Batak, pepatah ini sangat lazim digunakan dan kalimat ini pun menjadi lirik dari sebuah lagu populer di masyara­ kat Batak, karena selain ungka­pannya yang menarik dan gampang di ucapkan diikuti lagi dengan makna dari pepatah tersebut yang berorientasi kepada kasih sayang .

Terlihat bahwa ungkapan itu bukanlah merupakan spontanitas dari gubernur yang baru dilantik, karena melihat lembaran yang dipegang dalam mimbar, artinya sengaja diucapkan untuk warga Jakarta. Dalam menggunakan bahasa Batak tersebut, tentunya Anis telah menakar apa yang menjadi akibat dari kalimat demi kalimat yang akan dibawakan pada saat pidato perdana­ nya, tidak terkecuali perihal peristi­ lahan kata pribumi yang menjadi dianggap controversial.

Tetapi penulis tidaklah ingin mem­ bahas bagian yang dianggap kontro­ versi tersebut melainkan pepatah batak yang menjadi perajut perdamai­ an dalam pidato tersebut dikarenakan penulis bersuku batak.

Dilihat dari Wikipedia bahwa penduduk DKI- Jakarta jika dihi­tung berdasarkan etnis maka akan terlihat bahwa perentasenya menun­jukkan Jawa(35,16%) Betawi (27,65%), Sunda (15,27%) Tionghoa (5,53%) Batak (3,61%) Minang Kabau(3,18%) Melayu (1,62) Bugis (0,59%) Madura (0,57%) Banten (0,25%) Banjar (0,1%) dll.

Sehingga dengan melihat suku Batak yang hanya barada di kisaran 3% dan tergolong jumlah yang sangat sedikit, menimbulkan suatu pertanya­ an mengapa bahasa dari suku ini yang kemudian digunakan sebagai pepatah perdamaian tersebut? semen­ tara jawa memiliki pepatah yang sangat banyak, dan mengapa juga tidak menggunakan pepatah betawi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah tuan rumah bagi Dki Jakarta?

Semuanya itu punya makna tersen­ diri yang bisa jadi hanya gubernur tersebutlah yang tau, dan penulis sebagai masyarakat hanya bisa memberikan prediksi.

Ada beberapa kemungkinan yang men­jadikan alasan bagi gubernur menggunakan bahasa tersebut. pertama, bahwa rival politiknya sebut saja Ahok, didukung oleh beberapa tokoh politik yang mempunyai suku Batak, sehingga bentuk penghar­gaan ataupun sindiran dapat digunakan dengan bahasa tersebut, apalagi dida­lam kampanye sebe­lum pemilih­

an juru bicara ahok itu adalah orang Batak. Yang sangat optimis duku­ ngannya akan menang.

Hal lain yang mendasarinya bisa jadi ka­rena sebentar lagi jutaan pasang mata akan me­ngarah kepada Jokowi sebagai presiden yang akan mantu dengan anak medan “batak”, bisa jadi hal ini adalah pemicu. Tentunya Jokowi sebagai presiden yang ditam­ bah lagi dengan putrinya yang akan menikah dengan suku Batak, bisa jadi akan semakin peka dengan pepatah-pepatah yang dimiliki oleh Batak itu sendiri, selanjutnya adalah bandara internasional yang baru akan diresmikan langsung oleh presiden di tanah Batak, yang bernama Bandara Silangit demi menun­jang progres dari pariwisata. Dan ditambah lagi semakin seringnya presiden ke tanah Batak itu sendiri, menjadikan bahasa ini semakin akrab di telinga para elit politik kita saat ini.

Menjadi pejabat publik, terutama yang diperoleh melaui proses demokrasi, ten­tunya menjadi suatu kebanggan ter­sendiri bagi pemimpin.

Amanah yang di­berikan ma­syarakat, mewajib­kannya punya tang­gung jawab penuh bagi ma­syarakat yang diperintahnya, tetapi bilamana pemimpin amnesia akan janjinya dan hanya pandai dalam retorika apa nasib masyarakatnya? Sebab tugas pemimpin bukan mengi­rim­kan ratapan, tapi mengi­rimkan hara­pan, pesan tersebut juga merupakan pesan dari Gubernur DKI saat ini sebelum berstatus no­mor satu di provinsi DKI. Lembaran baru sudah dimulai Anis San­di telah mulai bekerja, masyarakat ten­tu saja meng­harapkan pemerintah akan memenuhi janji politiknya, bukan sekedar janji tetapi itulah kewajiban bagi pe­mimpin.

Saat ini Dki- Jakarta semoga tidak hanya batu loncatan bagi pemerin­ tahan yang ada untuk menyusuri Pemilihan Pre­siden ditahun 2019.

Apa yang terjadi di Jakarta kini dan nanti, akan diketahui oleh masyarakat sebelum rencana pemindahan ibukota negara direalisasikan.

Semua hal tersebut memang terjadi di Jakarta, pesona ibukota sebagai central segala hal menjadikannya tidak luput dari liputan media, efek yang ditimbulkan juga tidak jarang memberikan polarisasi dan kerap juga memberikan rasa peduli dari seluruh warga negara. Jakarta sebagai barometer harus mampu menunjuk­ kan eksistensinya dan membuat seluruh warga Indo­nesia berbangga akan adanya Monu­men Nasional.

Selamat bekerja gubernur yang baru DKI- Jakarta, masyarakyat ingat sekali akan janji-janji jadi tolong dipenuhi, su­paya maju kotanya, dan bahagia warganya.***

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : Saiful (Kabiro) Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Solihin. Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro) Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal.

A. Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

3

Teluk Lampung Tercemar Sampah

Bandarlampung, FAKTUAL - Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti kotornya Teluk Lampung karena tercemar sampah plastik dan limbah lain. Penyebabnya, pemerintah setempat tidak peduli terhadap sampah di darat.

“Saya titipkan kepada Gubernur Lampung Pak Ridho dan seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun maritim untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.

Negara kita yang juga terdiri dari kepulauan harus menjaga laut dari sampah-sampah,” kata Luhut Binsar Panjaitan usai menjadi Keynote Speech Seminar Nasional dan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIX di Swiss Belhotel Bandarlampung, kemarin.

Menurut Luhut, sampah terutama plastik

berdampak bagi kesehatan generasi mendatang. Dia meminta Teluk Lampung perlahan harus bebas dari sampah plastik.

“Kami menargetkan pada 2025 bisa mengurangi hingga 70% sampah plastik di laut. Jadi, saya titip agar penanganan sam­pah masyarakat di darat ditangani secara benar agar tidak sampai ke laut,” katanya.

Hingga kini, kata dia, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang terbanyak membuang sampah laut di dunia.

Dia mengungkapkan ada 16% sampah plastik dari total volume sampah yang terdapat di laut.

“Ini berbahaya karena jika ikan di laut memakan plastik lalu ikan tersebut dimakan manusia, akan timbul banyak penyakit,”

kata Luhut.

Menurut dia, Teluk Lampung tidak akan bebas sampah plastik sepanjang penanganan sampah oleh pemda belum baik. Oleh karena itu, Menko Maritim meminta agar penanganan sampah plastik jadi perhatian serius.

“Sampah plastik ini bermuara ke laut.

Sampah botol dicari orang, tapi sampah plastik tidak bernilai ekonomis,” katanya.

Selain menyoroti masalah sampah, Menko Maritim juga mengatakan pemerintah fokus membangun sektor maritim dalam menurun­ kan angka kemiskinan dan kesenjangan.

“Konektivitas dapat menunjang pengem­ bangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dan terciptanya poros maritim, bisa mendorong penurunan biaya logistik, sehingga terciptanya pusat pertum­buhan

ekonomi baru, yang mampu meng­urangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Dengan perbaikan infrasturkur mempunyai dampak terhadap kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga merupa­ kan indikator penting sebagai sumber per­ tum­buhan ekonomi yang baru. Apalagi dirinya menilai, sektor pariwisata juga paling cepat dalam menyerap tenaga kerja.

“Pertumbuhan jumlah kedatangan wisata­ wan internasional empat kali dibandingan regional dan global, yakni mencapai 25,68 %. Dampaknya, pariwisata menjadi sumber devisa terbesar kedua untuk Indonesia yang menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar dia.

(AGA)

Biaya Pemutihan Pajak Tidak Wajar Bandarlampung, FAKTUAL - Warga Lampung mengeluhkan program Pemutihan Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Pemprov Lampung.

Warga menilai, sejatinya program PKB tersebut untuk meringankan pemilik kendaraan, dikarenakan menghapus pajak kendaraan yang tertunggak bertahun-tahun dan pemilik kendaraan hanya diwajibkan membayar 1 tahun pajak yang menunggak.

Namun faktanya bertolak belakang di lapangan.

Yulius (31) warga Natar Lampung Selatan menceritakan, dirinya mengikuti PKB di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Rajabasa Bandarlampung, pada Kamis (19/10), membayarkan pajak motor miliknya jenis Honda Supra 125 yang menunggak pajak 5 tahun.

“Informasi yang saya dapat dari tetangga yang pernah ikut pemutihan, biasanya pemutihan cuma bayar 1 tahun pajak dengan biaya sekitar Rp 200-300. Tapi faktanya kok saya bayar Rp835.000,” kata Yulius, Jumat (20/10/2017) malam.

Bapak dua anak ini mengungkapkan, ia mengikuti program PKB tanpa perantara (calo), ia juga mengeluhkan antrian yang

cukup panjang hingga memakan waktu berjam-jam.

“Mungkin karena rame, saya merasa tertipu ikut Pemutihan, karena membayar mahal,” ucapnya.

Disinggung apa saja rincian yang ada di nota pembayaran?.

“Saya lupa mungkin kecapean, jadi ambil kuitansi pembayaran lalu bayar ke bank di dalam Samsat,” imbuhnya.

Yulius menilai program PKB ini adalah program pencitraan, dikarenakan sebagai rakyat Lampung merasa dibohongi karena mahalnya mengikuti program PKB. “Ini program pencitraan, bukan program Pemutihan. Saya merasa dibohongi karena bayar mahal,” imbuhnya.

Senada dikatakan, Hermawan warga Hajimena Lampung Selatan, yang mengaku mendapat cerita dari rekannya yang baru saja mengikuti program PKB di Samsat Rajabasa Bandarlampung.

“Teman saya juga motornya nunggak pajak 5 tahun. Kok ikut Pemutihan bayar hampir Rp 1 juta, nunggak 5 tahun. Padahal kalo bayar pajak 1 tahun enggak sampai Rp 200 ribu tapi kok ini Pemutihan mahal banget,” ucapnya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

BANDARLAMPUNG

4

Lampung Latih 1.440 Tenaga Kerja Terampil Bersertifikat Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Tenaga Kerja membuat terobosan dengan melatih dan mensertifikasi tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD hingga SLTA. Bahkan yang tidak tidak tamat SD hingga penyandang disabilitas.

Hingga 13 Oktober 2017, jumlah peserta yang dilatih mencapai 1.440 tenaga kerja.

Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, program yang melibatkan tenaga kerja berlatar belakang SD dan tidak sekolah ini baru dilaksanakan 2017.

“Di Lampung ternyata banyak tenaga kerja yang tidak lulus SD dan penyandang disabilitas.

Kita tidak bisa membiarkan mereka tak punya keterampilan,” katanya, kemarin.

Melihat realita itu, Ridho meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membuat program agar jangan hanya tamatan SMA dan SMK yang mendapat pelatihan. Maka, lahirlah program Lampung Kompeten bekerja sama dengan Badan Standar Nasional (BSN) yang membidik para pekerja dengan sistem vokasio­nal.

“Alhamdulillah mulai 2017, pelatihan bisa melibatkan tenaga kerja mulai lulusan SD bahkan yang tak tamat SD,” katanya.

Sasaran program ini, kata dia, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran, menyediakan tenaga kerja kompeten dan mampu bersaing di bursa kerja.

Kebijakan ini, kata Gubernur, sekaligus mengim­ plementasikan amanat UU Ketenagakerjaan

yang mengharuskan 1% dari total tenaga kerja di perusahaan adalah penyandang disabilitas.

“Ini adalah bentuk investasi sosial pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia,” ujarnya.

Gubernur mengakui program Lampung Kompeten ini masih terus diperbaiki. Untuk itu, dia meminta agar empat Balai Latihan Kerja (BLK) dapat optimal meningkatkan mutu tenaga kerja. Saat ini, di Lampung terdapat empat BLK yakni BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK Kalianda, dan BLK Way Abung.

Keempat BLK tersebut memberi aneka pelatihan seperti las listrik, otomotif, menjahit, servis AC, perhotelan, teknologi informasi, dan servis HP. Kemudian, pertanian, perikanan,

dan pertukangan. “Kita ingin sebanyak mungkin tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki standar, mengingat persaingan makin tajam terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean,” kata dia Program pelatihan ini, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sumiarti Somad, masih berlangsung dan ditargetkan rampung akhir 2017. Dari empat BLK yang ditunjuk melaksanakan pelatihan itu, 46 paket berlangsung di BLK Bandar Lampung, BLK Metro (47 paket), BLK Kalianda (22 paket), dan BLK Way Abung sebanyak 38 paket. “Kami berupaya agar semua paket dapat terlaksana hingga akhir tahun agar makin banyak tenaga kerja terampil,” kata Sumiarti. (AGA)

Gubernur Berharap Seminar ISEI XIX Dapat Mengatasi Kemiskinan Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat mem­ berikan solusi atas permasalahan-permasalahan perekonomian di Indonesia, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Menurut Gubernur Ridho, kebijakan mengenai masalah pertanian harus menjadi salah satu pemikiran Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XIX. “Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi dari sektor pertanian. Lampung adalah provinsi agraris. Pertanian Lampung surplus tetapi masyarakat masih belum sejahtera.

Ini tentu ada yang salah. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini saya berharap ISEI dapat memberikan kontribusi pemikirannya yang bisa direalisasikan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi.” katanya, saat membuka Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang meng­ usung tema “Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi”. Di Swiss Bel Hotel Novotel, kemarin.

Dalam Seminar Nasional yang menghadirkan keynote speech Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution. Gubernur Ridho menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah Provinsi Lampung terus melaksanakan program-program dalam rangka mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena masyarakat lampung sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian, maka cara paling sederhana dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah dengan memastikan

ketersediaan air yang cukup untuk pertanian, maka dari yang tadinya panen satu tahun sekali, sekarang bisa 2 sampai 3 kali.” kata Ridho Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, dalam materinya memaparkan soal Kebijakan pemerataan ekonomi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi

persoalan-persoalan yang terjadi. diantaranya adalah dengan melakukan Pengembangan pertanian dengan metode cluster, peremajaan perkebunan, dan pembangunan kawasan industri.

Dalam kegiatan yang di hadiri oleh Menko Perekonomian RI Darmin Nasution, Ketua Umum PP-ISEI Muliaman D Hadad, Sri Har­ tiningsih Ketua Tim Pertimbangan Presiden

RI, Ketua dan Pengurus ISEI se- Indonesia, Rektor dan Dosen Fakultas Ekonomi se-Lampung tersebut Gubernur M.Ridho Ficardo juga memberikan penghargaan Lampung CSR Award 2017 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan dan UKM yang melaku­ kan sinergi antara ekonomi dari segi profit, planet dan people. (AGA)

Peserta JKN-KIS Lampung Ditargetkan 70% Akhir Desember 2017 Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 70% dari total potensi. Saat ini, program ini mencapai 55% dari potensi 4.468.985 jiwa penduduk peserta JKN-KIS se-Lampung.

Pemprov Lampung berupaya dan berkomitmen menyukseskan program BPJSKIS Provinsi Lampung. “Di antaranya dengan mempersiapkan sumber daya manusia,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam rapat forum kemitraan BPJS Kesehatan dan Pemprov Lampung tentang pencapaian dan tantangan menuju cakupan semesta Program JKN-KIS Provinsi Lampung 2019 di Ruang Sakai Sambayan, kemarin.

Kepesertaan JKN-KIS tertinggi di Lampung yakni Lampung Barat mencapai 85% atau 225.796 dari 301.131 jiwa penduduk. Selain itu, terdapat peserta Jamkesda yang terintegrasi ke JKN sebanyak 480.269 jiwa penduduk.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Heri Suliyanto meng­

atakan untuk meyukseskan Program JKN-KIS Provinsi Lampung, pada 2018 seluruh jamaah haji akan dimasukkan dalam JKN-KIS.

“Selain jamaah haji, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengikutsertakan perangkat desa dalam program JKN-KIS, seperti aparat

desa Kabupaten Mesuji yang telah menerapkan BPJS kesehatan 100%,” ujar Heri.

Sedangkan Kepala Divisi Regional XIII BPJS kesehatan, Benjamin Saut, menjelaskan untuk mencapai 70%, perlu memasukkan pegawai pemerintah daerah baik pegawai honor maupun kontrak dan guru honorer. “Sektor swasta juga harus turut dilibatkan guna meningkatkan kepesertaan program tersebut. Tentunya harus didukung dengan payung hukum untuk mendukung percepatan,” kata Benjamin.

Peserta JKN-KIS Lampung yang tercatat di KCU Bandar Lampung (Tanggamus, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Pringsewu) sebanyak 1.693.063 jiwa, KC Metro (Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji) sebanyak 1.957.075 jiwa, dan KC Kotabumi (Lampung Barat, lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat) sebanyak 818.847 jiwa. “Di 2019 ditargetkan sebanyak 95% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, 40% penduduk miskin dan tidak mampu ditargetkan tercakup dalam penerima bantuan iuran JKN,” kata Benjamin.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

BANDARLAMPUNG

5

Perempuan Indonesia Lebih Maju dari Negara Lain Bandarlampung, FAKTUAL - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengatakan pemerintah menargetkan pada 2030, perempuan Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain. Kini, Indonesia satu dari 10 negara besar yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa perempuan setara gender 50:50 bukan 30-70 lagi.

“Perempuan jangan dianggap sebagai manusia nomor dua. Saat ini ada sembilan perempuan dalam Kabinet Presiden RI Joko Widodo. Data BPS juga menunjukkan mahasiswa di kampus 60% wanita dan 40% laki-laki. Namun partisipasi melamar pekerjaan laki-laki 70% dan wanita 30%,” kata Yohana ketika menjadi keynote speaker seminar nasional berema ‘Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak” dalam rangka Dies Natalis ke-52 Universitas Lampung, di Ruang Abung Balai Keratun, kemarin.

Menurut Menteri Yohana, pemerintah giat menyukseskan program PBB. “Perempuan dan anak adalah pilar penting di PBB sekarang. Ada 17 indikator, yang kelima tentang gender dan kesetaraan gender. Saya bersyukur di Provinsi Lampung banyak pejabat perempuan,” ujarnya.

Dalam menyukseskan itu, Kementerian PPPA melibatkan perguruan tinggi. Seperti kajian tentang ‘Female Genital Mutilation oleh empat Perguruan Tinggi’ di empat provinsi. Selain itu, kajian tentang ‘Grand Desain Intervensi Program Perempuan dan Anak di Papua dan Papua Barat’ yang melibatkan universitas dan dan Dewan Adat Papua.

“Sebagai dosen, saya percaya banyak inisiatif dan upaya perguruan tinggi dalam membangun masyarakat. Banyak program inovatif dan aplikatif yang lahir. Dosen dan mahasiswa juga berperan sebagai agent of control dan perubahan,” katanya.

Persoalan gender, menurut Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin, tidak terlepas

dari budaya. “Budaya patriliniar menganggap posisi perempuan menjadi subordinat. Selain itu pemahaman agama yang kurang tepat sehingga perempuan menjadi subordinat,” ujarnya.

Di bidang pendidikan anak, perempuan berperan menjadikan anak generasi penerus yang berkualitas di masa depan. Dengan bekal ilmu pengetahuan, perempuan bisa mendidik

Pameran LampungTrade Promosi Produk Unggulan Bandarlampung, FAKTUAL Pameran Lampung Trade, Tourism and Investment bertujuan mengint­ egrasikan promosi dan informasi produk unggulan dari seluruh Indo­ nesia kepada masyarakat yang berada di dalam maupun luar Lampung, kata Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo saat membuka pameran Lampung Trade Tourism Investment (TTI) Expo 2017 yang dipusatkan di Hall Utama Mal Boemi Kedaton, kemarin.

Pada Pameran yang sukses digelar untuk kali keempat di Provinsi Lam­ pung ini, TTI Expo 2017 memamerkan produk-produk Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Daerah dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Timur, Cirebon, Bogor, dan Yogyakarta Dalam kesempatan tersebut Yustin Ridho Ficardo menyatakan bahwa Pameran Lampung Trade Tourism Investment merupakan momen yang tepat untuk saling mengenal produk unggulan dari berbagai sektor, seperti perdaga­ ngan, pariwisata dan investasi daerah Ketua Dekranasda sekaligus ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung itu mengata­ kan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan tersebut dapat mendorong perekono­mian daerah melalui pemasaran produk-produk unggulan daerah, investasi, dan pariwisata.

Adapun produk-produk unggulan Lampung yang dipromosikan antara lain seperti Keripik Pisang, aneka kerajinan kain tapis, sulam usus, Kopi Lampung serta berbagai spot destinasi wisata di Lampung.

“Saya harap kegiatan ini dapat menjadi

masukan dan untuk para penggerak usaha dan masyarakat Lampung, TTI Expo 2017 juga dapat menjadi akses pasar pertukaran jaringan, modal, design hingga kualitas produk unggulan tiap daerah.” katanya Namun demikian Yustin Ridho Ficardo menyatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam mengupayakan dan memantapkan jaringan usaha, yakni meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan penguasaan IT, meningkatkan akses pasar dan bahan baku, serta berperan nyata dalam pemasaran produk usaha kecil.

Kegiatan yang akan di gelar selama tiga hari dari mulai tanggal 19 - 22 oktober 2019 ini turut dihadiri oleh Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT Aira Mitra Media, Kadis Perdagangan Jawa Timur, Wakil Sekjen Pusat Dekranasda, Direktur Kementrian Perdagangan RI, Kadis Perdagangan Provinsi Lampung, Serta para pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

(AGA)

anak dengan baik. Saat ini jurusan di Universitas Lampung, seperti Kedokteran dan Hukum 70% adalah perempuan. “Diharapkan perempuan di Lampung menjadi ujung tombak masa depan negara kita,” kata Hasriadi.

Usai menghadiri seminar, Menteri PPPA menghadiri ramah tamah dengan 50 mahasiswa Universitas Lampung asal Papua. Menteri mengharapkan, setelah lulus para mahasiswa

dapat membangun dan mengelola Tanah Papua.

“Tanah Papua ke depan ada di pundak mahasiswa. Saat mereka kembali diharapkan, menjadi sumber daya manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Perempuan Papua hendaknya juga tidak kalah andil dari laki-laki di Papua, sehingga menjadi asset pemimpin di Tanah Papua,” kata Menteri Yohana.

(AGA)

Pemprov Lampung Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Online Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD dan APBN dilaksanakan efektif dan efesien. Proses itu, dengan mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil. Menurut Kepala Biro Adminis­ trasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Zainal Abidin, pengadaan barang dan jasa memiliki porsi cukup besar dalam pembangunan.

“Sehingga, dipandang perlu memberikan perlindungan dan pedoman, khususnya bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja unit layanan pengadaan dan pejabat pengadaan.

Kemudian, penyedia barang dan jasa dengan mengedepankan transparansi dan akuntabalitas,” kata Zainal Abidin, pada sosialisasi peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP), di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

Menurut dia, sesuai Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, seluruh instansi pemerintah daerah dan vertikal diminta mengambil langkah yang diperlukan. Pedomannya, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Begitu juga, kata dia, penetapan daftar hitam rekanan. Sesuai aturan dan perundang-undangan apabila penyedia masuk ke daftar hitam di suatu daerah, maka akan masuk ke daftar hitam nasional.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber LKPP yaitu Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Sutan S. Lubis. Dia menjelaskan, saat ini ada keterbukaan informasi rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah

dan dapat diakses di situs http://sirup.lkpp. go.id.

“Informasi RUP ini bisa dimanfaatkan penyedia untuk persiapan ikut pengadaan pemerintah. Selain membangun kesiapan dunia usaha, informasi rencana umum pengadaan pemerintah ini juga menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat,” kata Sutan Lubis.

Menurut dia, sejak awal 2015 semua kemen­ terian, lembaga, dan daerah harus memasukkan atau menginput data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sutan menambahkan, aplikasi SIRUP juga dirancang untuk memudahkan penyedia. Dalam laman ini disediakan mesin pencari (search engine) yang memudahkan penyedia menemu­kan komoditas tertentu sesuai keingingan.

“Siapa pun bebas mengakses laman SIRUP karena informasi disediakan terbuka. Seandainya penyedia tertarik di bidang konstruksi, itu bisa langsung dilihat. Nah, di situ kebutuhan pemerintah bisa langsung di-detect penyedia,” katanya.

Kemudian, melalui SiRUP, mereka bisa melihat proyek pengadaan apa saja yang direncanakan pemerintah daerah masingmasing. Sistem berbasis web ini memuat detil informasi seperti satuan kerja, lokasi kegiatan, nama paket pengadaan, tanggal pengumuman, sumber dana, pagu, mata anggaran, metode pemilihan penyedia dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Pemerintah melalui LKPP berupaya membangun sistem pengadaan yang sehat, bersih dan kredibel. Upaya lainnya, selalu memonitor dan mengevaluasi setiap tahapan pengadaan dari perencanaan hingga serah terima pengadaan selesai.

(AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

BANDARLAMPUNG

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Aparat Harus Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta aparat pemerintah dan keamanan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.

Menurutnya, dalam menangani konflik sosial, kuncinya peringatan dan deteksi dini.

“Di Lampung masih sering terjadi konflik sosial. Kunci menyelesaikannya, ada di aparatur dalam melakukan deteksi, ketegasan, kehadiran di lapangan tepat waktu, dan dukungan aparat keamanan,” kata gubernur saat menerima kunjungan Kepala Biro Pengkajian dan Strategi

Staf Operasi Polri (Sops) Mabes Polri, Brigjen Jati Wiyono, Rabu (18/10).

Konflik sosial, katanya, harus dikendalikan karena berdampak negatif yakni investasi berkurang dan pembangunan terhambat.

“Ada keterkaitan erat antara keamanan dan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan kesatuan dan sinergi antar aparatur negara,” kata Ridho Ficardo.

Pemerintah Provinsi Lampung terus ber­ upaya menekan dan menyelesaikan masalah konflik sosial. “Provinsi Lampung mendapat pengakuan nasional dalam menangani konflik

sosial. Penyelesaian konflik ini bukan karena tidak ada masalah yang terjadi, namun seberapa tangkas pemerintah daerah menanganinya,” katanya.

Gubernur menjelaskan melalui Badan Kesbangpol berulangkali mengumpulkan Camat, Kapolsek, Danramil dalam mendukung wilayah rawan. “Bupati harus memberikan dukungan seperti menempatkan camat sesuai pertimbangan permasalahan. Alhamdulillah semuanya berjalan solid. Semua perhitungan dilakukan rinci guna menangani masalah konflik,” ujarnya.

Kunjungan itu, menurut Jati Wiyono, dalam rangka kajian daerah rawan kejahatan konvensional dan transnasional yang merugikan kekayaan negara, serta berimplikasi konflik sosial dan masalah perbatasan. Dia menjelaskan konflik sosial dapat terjadi dimana pun.

“Apa yang dilakukan gubernur merupakan kebijakan pengawasan dan antisipasi konflik yang dapat muncul. Hal ini juga upaya meningkatkan citra positif Lampung,” kata Jati Wiyono.

(AGA)

Arinal akan Bangun STIAQ di Lampung Bandarlampung, FAKTUAL - Tekat bulat calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memajukan Lampung memang kian mantap.

Selain berjanji akan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, Ketua Golkar Lampung ini berjanji membangun Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an ( STIAQ ) di Provinsi Lampung.

Hal tersebut di sampaikan Calon Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sesaat sebelum sholat Magrib di Solo, Jawa Tengah Rabu (18/10).

Di hadapan ratusan jemaah wisata religi Sholawat untuk rakyat Lampung Arinal bersama Habib Syech yang berasal dari Bandar[ampung dan Kabupaten Lampung Timur.

Cagub Lampung Periode 2019-2024, Arinal Djunaidi mengatakan, dirinya akan tetap komitmen meneruskan program pembangunan yang ada saat ini dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Selain itu, Ketua Golkar Lampung Arinal Djunaidi juga menegaskan, untuk membangun Lampung agar lebih baik dan tetap berlandaskan Islam, dirinya berjanji akan membangun Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an ( STIAQ ) di Provinsi Lampung.

Untuk merealisasikan program pendidikan Islam tersebut, Arinal menegaskan program pembangunan STIAQ akan menjadi program pertama di awal kepemimpinannya.

Arinal juga menambahkan, saatbinibdijya telah melakukan koordinasi dan pencanangan pembangunan STIAQ dengan STIAQ yang ada di Jakarta. Jadi masih menurutnya, tidak suatu hal yang mustahil pembangunan lembaga pendidikan berbasis Islam tersebut akan segera terwujud di awal kepemimpinannya. “ Untuk pembangunan STIAQ Lampung, saya susah berkoordinasi dengan STIAQ Jakarta dan mereka sangat merespon serta mendukung langkah saya,” katanya. (RED)

Sinergi Program Pusat dan Daerah Atasi Kesenjangan Sosial Bandarlampung, FAKTUAL - Ada tiga program pembangunan strategis Provinsi Lampung, ketahanan pangan, industrialisasi, dan pengembangan kawasan pariwisata, Program tersebut sudah sejalan dengan nawacita dan program pembangunan nasional, kata kata Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan yang menjadi keynote speech Seminar Nasional ISEI XIX di Swiss-Belhotel Bandarlampung, Kamis (19/10).

Menko Luhut B. Panjaitan dalam seminarnya mengangkat tema seputar Pembangunan Kemaritiman untuk mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan.

Pada awal pemaparannya Menko Luhut menyampaikan, pada periode 2011 - 2013,

Ridho Gratiskan Operasi Katarak Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengajak seluruh warga Lampung yang tidak mampu mendaftar ikut operasi katarak mata gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, pada 25 November 2017. Gubernur tidak membatasi jumlah peserta, sepanjang memenuhi syarat.

Bakti sosial dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional ini, katanya, diharapkan dapat meringankan warga penderita katarak mata.

“Ini sebagai wujud pemerataan pelayanan kesehatan. Masih banyak saudara kita yang menderita katarak mata, tapi tidak mampu berobat. Saya mengajak penderita katarak memanfaatkan kesempatan ini,” katanya, kemarin.

Dalam kegiatan itu, gubernur menggandeng Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) Pusat untuk tenaga medis dan peralatan serta Yayasan Budha Suci untuk membantu operasional. Operasi difokuskan untuk pasien tidak mampu. Namun bagi pasien BPJS tetap dipertimbangkan dan akomodasi untuk ikut.

Gubernur meminta penderita segera mendaftarkan diri agar dapat diatur akomodasi terutama bagi warga Lampung yang jauh dari

RSUDAM. Panitia, kata Gubernur, akan mengatur akomodasi karena pasien harus menginap sebelum operasi berlangsung.

Pemeriksaan awal peserta, menurut Direktur RSUDAM, Hery Djoko Subandriyo, berlangsung sejak 1 Oktober hingga 17 November 2017.

Kemudian, pemeriksaan akhir 18 November 2017. Setiap peserta harus melewati tiga tahapan, yakni pasien harus dipastikan menderita katarak atau bukan berdasarkan surat keterangan dokter puskesmas setempat.

Selanjutnya, pasien diperiksa di RSUDAM untuk pemeriksaan tensi dan gula darah. “Jadi, sebelum operasi dilaksanakan pada 25 November nanti, pasien harus siap secara medis. Operasi diperkirakan memakan waktu 2-3 jam setiap pasien,” kata Hery Djoko didampingi Ketua Panitia Anindito.

Pasien luar kota, kata Hery, akan menginap di RSUDAM karena akan diperiksa ulang sebelum operasi. Pasca operasi, pasien diperiksa di puskesmas tempat asal, hingga sembuh.

Selain operasi katarak gratis, gubernur juga menggratiskan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan papsmear bagi guru SMA/SMK di Bandar Lampung. Pendaftaran dibuka 1-17 November 2017 dan pelaksanaanya 25 November 2017.(AGA)

laju pertumbuhan PDB Indonesia cukup tinggi, didorong oleh boomingnya komoditas, namun disisi lain meskipun ekonomi tumbuh diatas 6%, namun tingkat kesenjangan justru meningkat.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga telah mendorong pertumbuh­ an ekonomi semakin tinggi, namun dalam waktu bersamaan menekan angka penyerapan tenaga kerja, sehingga menimbulkan, masalah pengangguran, kesenjangan, dan kemiskinan.

Untuk mengatasi Hal tersebut, maka pembangunan disektor maritim difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

“Pembangunan Infrastruktur konektivitas memiliki dampak yang paling signifikan dalam

pengembangan sentra industri.” katanya Luhut Juga memaparkan upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta penghasil devisa utama. sektor ini juga yang paling cepat menyerap tenaga kerja.

Pemaparan Menko Luhut tersebut sudah sejalan dengan program-program strategis Gubernur Ridho yang mengupayakan percepatan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah, salah satunya adalah dengan pem­ bangunan Bandara Radin Inten II, Bandara Taufiq Kiemas, Pelabuhan Bakauheni - Merak, serta pembangunan kawasan industri disepan­ jang jalan Tol Trans Sumatera dan Pengembangan kawasan Pariwisata di Provinsi Lampung.

(AGA)

Pelukis Lampung Siap Tampil di Yogyakarta Bandarlampung, FAKTUAL - Pelukis Lampung asal Kabupaten Tanggamus, Nurbaito lolos seleksi dalam kurasi untuk menampilkan karya lukisannya pada Pameran Nandur Srawung #4 yang digelar Taman Budaya Yogyakarta.

Menurut Nurbaito, Minggu (15/10), dengan karyanya bertajuk “Panahan” tercatat satu di antara 125 karya pelukis yang lolos kurasi pada Pameran Nandur Srawung yang akan digelar di Gedung Pamer, Taman Budaya Yogyakarta, 24-31 Oktober 2017 mendatang.

Nurbaito mengatakan, dalam ajang seleksi Pameran Nandur Srawung #4 ini mengirimkan karya lukisannya bertajuk “Panahan” (67cm x87cm ), media pensil-bolpoin on canvas, tahun 2017.

Lewat karya lukis itu, Nurbaito ingin mengingatkan kalau Indonesia banyak memiliki warisan budaya yang adiluhung.

Dia mencontohkan, wayang kulit maupun wayang orang merupakan karya seni budaya adiluhung Nusantara.

“Banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita

teladani dari tokoh Pandawa Lima. Salah satunya kepiawaian Arjuna dan istrinya Srikandi dalam memanah. Arjuna dan Srikandi juga merupakan pemanah ulung yang pilih tanding,” ujarnya.

Ketua Sanggar Seni Perupa Tanggamus (Peta) itu mengatakan, Indonesia pernah berjaya di cabang olahraga panahan. Tiga Srikandi panahan Indonesia pernah mengharumkan nama banbgsa di ajang olahraga internasional Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan.

Menurut dia, tiga Srikandi Indonesia Nurfitri­ yana, Lilies Handayani, dan Kusuma Wardhani meraih medali pertama (perak) untuk Indonesia di cabang panahan. Tetapi kenapa sekarang cabang panahan kehilangan gesahnya. Padahal Keraton Yogyakarta hingga kini masih tetap menjaga dan melestarikan panahan.

“Lewat karya ini saya ingin mengingatkan Indonesia dulu pernah melesat bak anak panah prestasi di jagat olahraga,” ujar Nurbaito yang bermukim di kaki Gunung Tanggamus, Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

tt

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

7

Pembalakan Liar, Wahli Audensi dengan Bupati Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung melakukan audensi dengan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona. Mereka membahas pembalakan liar yang terjadi di wilayah Register 19 Wan Abdurahman, kabupaten setempat, kemarin.

Direktur Walhi Lampung, Hendrawan dan anggota Walhi Lampung serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Alian Setiadi, di ruangan rapat Bupati Pesawaran mengatakan, sebagai orang nomor 1 di Pesawaran, bupati juga harus bersama-sama mencari solusi karena imbas pembalakan liar kabupaten setempat seperti banjir, tanah longsor karena hutan di Pesawaran sudah mulai gundul.

Dia mengatakan, meskipun masalah kehutanan sudah ditarik ke Provinsi Lampung namun sebagai kepala daerah juga harus turut mendukung dan semua pihak harus terlibat, termasuk bupati Pesawaran.

“Saya juga berterima kasih kepada bupati, yang telah aktif dalam menangani illegal loging, meskipun kehutanan telah ditarik ke Provinsi, tapi beliau sadar betul kalau dampak kerusakan tersebut daerahnya,” ujarnya.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengapresiasi audensi yang dilakukan dengan Walhi dan LBH Bandar Lampung serta gabungan kelompok tani (Gapoktan) Molokh Lestari.

“Saya secara pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Pesawaran, sangat mendukung upaya dari Walhi dan rekan rekan media, dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan ilegal logging di wilayah Register 19 Wan Abdurrahman,”

kata Dendi Ramadhona.

Menurut dia, Pemkab Pesawaran telah mengambil tindakan dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi

pembalakan liar tersebut agar tidak meluas.

“Saya telah melayangkan surat ke pemerintah Provinsi Lampung terkait kasus pembalakan liar itu, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban

Masyarakat Pertanyakan Kinerja Polres Pesawaran Pesawaran, FAKTUAL - Masyarakat mempertanyakan kinerja Polres Kabupaten Pesawaran atas dugaan kasus penganiayaan siswa SDN 1 Way Khilau karena hingga kini proses penanganan hukumnya tidak ada tindak lanjutnya.

Hal ini dikatakan oleh, Saripudin (44) dan Susanto, orang tua dari korban penganiayaan, saat mengadu ke sekretariat PWI Pesawaran. Kamis (19/10).

Kedua orang tua dari dari Makrub dan zuli Izahtur Rohmat pelajar SDN 1 kelas 2, yang diterima langsung oleh Ketua PWI Erdanizar mengatakan, awalnya sesama anak saling ejek - ejekan menyebut nama orang tua, setelah salah satu anak mengadu ke orang tua, tak lama terjadilah peristiwa yang tidak di kehendaki.

“Awalnya anak saya dan 3 teman lainnya bercanda dengan saling mengejek, setelah itu datanglah pelaku Usman memukul dan mencekik ke 4 anak yang ada, setelah anak pelaku menangis dan mengadu kepada pelaku,” jelasnya.

Dirinya menyayangkan, sikap pelaku yang dinilai arogan, saat melihat permasalahan terjadi di kalangan anak - anak yang masih kelas 2 SD. “Mungkin anak anak sedang bercanda atau bermain,

tapi kenapa orang tua ikut - ikutan, saya khawatir nanti malah orang tua sama orang tua,” jelasnya.

“Akhirnya kami sudah pernah melapor ke Polres bagian perlindungan anak, akan tetapi hingga kini belum ada tindak lanjutnya, makanya saya ke PWI Pesawaran,” jelasnya lagi.

Sedangkan Kepala Unit Pendidikan Tekhnis ( KUPT) Jamhari mengatakan, sebaiknya hal ini di lakukan perdamaian di sekolah, karena kejadiannya kan disekitar halaman sekolah SDN 1 Waykhilau Kecamatan Waykhilau, sedangkan masalah ini Kepala Sekolah tidak melapor ke KUPT “KUPT kan tidak tau, seharusnya hal ini ada pemberitahuan ke kami sehingga masalah ini tidak berlarut - larut,” tambahnya.

Sedangkan, Kapolres Pesawaran AKBP M Syarhan, mengatakan, penyidik telah melakukan prosedur, namun pelapor minta agar pihak polisi untuk melakukan penangkapan terlapor.

“Korban melaporkan ke polres beberapa hari setelah kejadian, dan kita juga sudah mengambil tindak sesuai dengan peraturannya, jadi tidak benar kalau kami tidak menindak lanjuti laporan tersebut,” pungkasnya. (RIN)

khususnya Dinas Kehutanan. Berdasarkan lapor­ an dari kepolisian masih banyak barang bukti, di atas Register 19 Wan Abdurrahman semestinya diambil Dinas Kehutanan,”ujarnya. (RIN)

Samsat Pesawaran Layani Pemutihan Pajak Pesawaran, FAKTUAL Kantor Pembantu Samsat Kabupaten Pesawaran, Pro­vinsi Lampung dapat mem­be­rikan pelayanan pemutih­an pajak kendaraan bermotor mulai, Selasa (17/10) hingga akhir Desember 2017 mendatang.

Kepala Samsat Pembantu Kabupaten Pesawaran Nur­ ma­syah, yang diwakili Anuar mengatakan, pihaknya tetap bisa melakukan pemutihan kepada masyarakat yang menunggak di bawah 11 bulan.

“Kalau dendanya sudah di atas 11 bulan atau ganti plat, kami sudah tidak bisa meneri­ ma, dan kami anjurkan masyarakat untuk langsung datang ke kantor Samsat yang ada di Rajabasa, Bandarlampung,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak menyiapkan crisis center, dikarenakan kantor samsat yang ada di Kabupaten Pesawaran bersifat membantu mempermudah masyarakat yang ada di Pesawaran untuk melakukan wajib pajak.

“Crisis center hanya ada di kantor samsat penuh saja, kalau kita tidak ada karena kami kantor pembantu samsat dari Lampung Selatan. Adapun untuk jam pelayanan selama program ini kami tidak menargetkan selagi ada masyarakat yang mengurus kami tetap buka hanya hari minggu saja kami tutup,” katanya.

“Terhitung mulai hari Selasa kemarin, program pemutihan, baik itu PKB dan BBNKB telah mulai berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, jadi kita himbau kepada wajib pajak untuk memanfatkan program ini dengan sebaik-baiknya,”ujarnya.

Menurut dia, guna menyukseskan program tersebut pihaknya telah mensosialisasikan lewat media baik cetak maupun elektronik.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pesawaran AKP Rohmawan, mendampingi Kapolres Pesawaran AKBP M Syarhan mengatakan, bagi wajib pajak apabila ingin melakukan BBNKB serta balik nama STNK, kendaraanya harus diikutsertakan, untuk mengantisipasi munculnya kendaraan tanpa kelengkapan surat.

“Ini atensi langsung dari Pak Kapolres kepada personil, agar jangan sampai terledor, apabila ditemukan ada kendaraan tanpa disertai kelengkapan surat, akan ditindak tegas,” katanya.

“Saya juga menghimbau untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran ayo kita membayar pajak, dan manfaatkan momentum ini dengan sebaik baiknya,” katanya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

8

Peternak Unggulan Ikuti Rembug Ternak

Pringsewu, FAKTUAL - Peternak unggulan di Provinsi Lampung ikuti Rembug Ternak

dan Pelayanan Terpadu Peternakan se-Provinsi Lampung 2017, di Gedung Serba Guna (GSG)

Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, kemarin.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pringsewu, Iskandar Muda menga­ takan, dipilihnya Pringsewu sebagai tuan rumah kegiatan karena mendapat anugerah bakti pertanian dan diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para peternak,sesuai dengan road maps pembangunan Provinsi Lampung.

“Kabupaten pringsewu merupakan kawasan pengembangan ternak kambing dengan jumlah populasi mencapai 42.981. ekor yang tersebar di sembilan kecamatan,” katanya.

Dan kabupaten mendukung sepenuhnya pengembangan kawasan peternakan melalui berbagai program dan kegiatan diantaranya peningkatan produksi peternakan,pertanian dan perkebunan bahwa dari target yang diberikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Lampung dan pusat bahkan Indonesia, kata dia.

Pemerintahan Pusat melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan adanya program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting),khusus percepatan populasi Sapi dan Kerbau Bunting, upaya khusus Siwab merupakan kegiatan yang terintegrasi,menggunakan pendekatan peran aktif masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya peternakan untuk mencapai kebuntingan 3 juta ekor dari 4 juta akseptor Sapi /Kerbau pada tahun 2017.Provinsi Lampung di targetkan tahun 2017 ini sebesar 190.889 akseptor dengan 152 .711 kebuntingan, untuk memenuhi target tersebut perlu dukungan tenaga Inseminator,peternak dan semua pihak pemangku kepentingan tak terkecuali adalah asosiasi peternak yang pada di Provinsi Lampung.

(MADE)

Fauzi Minta Pelajar Bijak Gunakan Medsos

Pemkab Pringsewu Sosialisasikan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu DR.H.Fauzi, SE, M.Kom, Akt, CA mengharapkan para pelajar di Kecamatan Ambarawa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informatika (IT) untuk membantu proses belajar mengajar dan mendapatkan informasi secara cepat, serta untuk kegiatan-kegiatan yang positif.

Harapan tersebut disampai­ kan­nya saat menjadi pembina upacara di SMP Negeri 1 Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Senin (16/10).

Menurut wabup, dalam menggunakan dan memanfaatkan IT, pelajar juga harus berlaku bijak. “Terutama dalam menggunakan media sosial, kalian harus berhati-hati. Semua ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, manfaatkan IT untuk hal yang positif dan dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Fauzi juga menekankan setiap pelajar untuk dapat meningkatkan pola hidup sehat, serta meningkatkan prestasi belajar. Selain itu, pelajar diminta untuk dapat berlaku tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. “Mari bersama-sama kita ikut peduli dengan kemajuan Kabupaten Pringsewu. Sebagai generasi muda, ayo berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya sebagai pelajar, jadilah pelajar yang baik, berdedikasi dan berprestasi, demi mewujudkan Pringsewu yang Berdaya saing, Harmonis dan Sejahtera atau Bersahaja,” ajaknya.

Setelah menjadi pembina upacara di SMP Negeri 1 Ambarawa, selanjutnya Wakil Bupati Pringsewu didampingi Kadisdik Drs.H.Prawoto, Kabag Bina Hubungan Masyarakat dan Protokol H.Yanuar Haryanto, S.Sos, MM, Camat Ambarawa Ani Sundari, S.STP, dan Danramil setempat Kapt.Inf.Redi Kurniawan juga mengumpulkan dan membriefing kepala UPTD Dikbud kecamatan setempat, para pengawas serta kepala sekolah se Kecamatan Ambarawa, sekaligus meninjau SD Negeri 4 Ambarawa, yang memiliki hanya 40 siswa meliputi kelas 1 hingga 6.(MADE)

Pringsewu, FAKTUAL - Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi pekon se Kabupaten Pringsewu, disosialisasikan. Sosialisasi yang diikuti para kepala pekon dan lurah se Kabupaten Pringsewu ini digelar di aula utama kantor sekretariat Pemkab Pringsewu, Selasa (17/10), dibuka oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PMD, serta Bagian Hukum Kabupaten Pringsewu.

Pada kesempatan tersebut juga di tanda tangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan PT. PLN (Persero), masing-masing oleh Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dan Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Area Metro Gustiawan.

Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dalam sambutannya mengatakan sesuai UU No.6/2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mensejahterakan pemerintahan desa dan masyarakat desa, serta nawacita Presiden RI, yang memprioritaskan pembangunan dari daerah dan desa, maka perlu adanya koordinasi antara Pemkab Pringsewu dan pemerintahan pekon dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Pembangunan ini, kata Sujadi, memerlukan dana yang tidak sedikit, dan salahsatu sumber dana yang sangat potensial adalah PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. “Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satunya, dimana hari ini telah ditandatangani MoU-nya terkait pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan tersebut,” katanya.

Sesuai dengan UU tentang Desa, lanjut dia, PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, sebagian merupakan hak pemerintah desa. “Untuk itu, saya menghimbau seluruh camat dan kepala pekon untuk berperan aktif dalam meningkatkan PAD, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana salahsatunya adalah menghimbau masyarakat untuk melakukan migrasi dari listrik pascabayar menjadi prabayar. Dengan demikian, penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat lebih efektif, dan masyarakat dapat lebih bijak dan terkontrol dalam menggunakan energi listrik. Kepedulian

kita dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, merupakan wujud peran serta dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang sama-sama kita cintai ini,” tutupnya.

Sementara itu, Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Area Metro Gustiawan mengungkapkan dari seluruh area PLN di Provinsi Lampung yang terdiri dari Area Tanjungkarang, Area Metro, dan Area Kotabumi, PLN Area Metro merupakan yang terbesar, mencakup wilayah Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro. “Sementara untuk PLN wilayah kerja Pringsewu, juga mencakup wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan sebagian Kabupaten Tanggamus,” ungkapnya.

Lebih lanjut diungkapkan Gustiawan, jumlah pelanggan PLN di Pringsewu sendiri mencapai 62.651 pelanggan pascabayar, serta 31.561 pelanggan prabayar.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu DR.Hi.Fauzi, S.E., M.Kom.,Akt., C.A., Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Hi.Achmad Alwi Siregar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Pringsewu Drs.Masykur, MM, para camat, serta sejumlah kepala OPD lainnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

9

Gubernur Bantu 100 Kaum Duafa di Mulyorejo Pringsewu. FAKTUAL - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-5 Pekon Mulyorejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Pemprov Lampung membantu 100 kaum duafa pekon (desa) setempat, kemarin. Penyerahan bantuan dilakukan Asisten I Provinsi Lampung, Heri Sulianto mewakili gubernur.

Kepala Pekon Mulyorejo, Solihin, bantuan tersebut diterima 85 kaum duafa dan 15 yatim piatu. “Kami berterima kasih kepada gubernur Lampung yang telah memberikan bantuan,” katanya.

Bupati Pringsewu yang diwakili Camat Banyumas, Indra Haryadi mengatakan, kegiatan keagamaan merupakan andalan di Pringsewu, selain itu kerukunan antaragama di kecamatan juga cukup baik.

Heri Sulianto mengatakan momentum, ulang tahun adalah sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Pekon Mulyorejo dalam kurun waktu 5 tahun lalu.

“Perjalanan waktu yang telah ditempuh ini, dalam membangun Pekon Mulyorejo, telah memberikan pengalaman yang mendalam terhadap para pendahulu dan pendiri Pekon Mulyorejo, menjadi daerah yang cukup maju sebagaimana yang kita saksikan sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, proses pembangunan yang dilakukan dari waktu ke waktu selama 5 tahun, bukan perjalanan yang mudah, akan tetapi memerlukan perjuangan dan kerja keras dari para sesepuh dan pendahulu Pekon Mulyorejo yang telah meletakan pondasi untuk membangun pekon, sehingga Mulyorejo sejajar dengan pekon lainnya di Kecamatan Banyumas.

Provinsi Lampung dengan luas wilayah 35.587 km terdiri dari 15 kabupaten/kota, 227 kecamatan, 2435 desa dan 205 kelurahan, merupakan daerah yang majemuk, baik dari sisi keagamaan etnis maupun geografis.

“Oleh sebab itu, prioritas pembangunan di Provinsi Lampung adalah bagaimana menjaga Lampung sebagai daerah yang aman dan kon­ du­sif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, hingga tingkat desa,” katanya.

Program kerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan titik berat pembangunan masyarakat

pedesaan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Lampung, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud. (MADE)

DPC Gerindra Pringsewu Daftar ke KPU Pemkab Pringsewu Pringsewu, FAK­TUAL - - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pringsewu mendaftarkan diri ke Sekretariat KPU, di Komplek Perkantoran Pemkab setempat, kemarin.

Ketua DPC Gerindra Pringsewu, Reza Berawi optimistis partainya diterima dan dinyatakan sah, meski masih ada berkas yang perlu dilengkapi dan dibenahi kembali.

Menurut dia, saran dan masukan dari pihak KPU Pringsewu untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan pada berkas tersebut.

Dia mengakui memang pada berkasnya ada kekurangan dan perlu dilakukan penyempurnaan dan pembenahan pada administrasi.”Memang ada kekurangan sedikit saja terutama pada admistrasi pada berkas. Ini akan kami benahi dan disempurnakan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pada pembenahan dan penyempurnaan berkas yang sedikit itu hanya butuh waktu sebentar saja.

“Penyempurnaan dan pembenahan administrasi itu

hanya butuh 2 hingga 3 jam saja. Yang jelas jumlah KTA dan KTP yang kami serahkan sudah melebihi dari ambang mimimal dari ketentuan KPU yakni 421 sedang jumlah yang kami serahkan ada 646,” katanya.

Penyerahan salinan bukti keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu 2019 itu di pimpin langsung oleh Ketua DPC Gerindra Reza Berawi,Sekretaris Nazarudin,Bendahara Rahwoyo dan jajaran pengurus DPD serta seluruh Ketua PAC dari sembilan Kecamatan.

Kedatangannya diterima Ketua KPU Andreas Andoyo dan anggota komisioner Hermansyah, Warsito, Sofyan Akbar Budiman dan Agus Prianto serta dua staf operator Sipol. Disaksikan anggota Panwaskab Pringsewu Fajar Fakhlewi.

Dari hasil pengecekan dan penelitian berkas oleh operator staf Sipol sekitar 45 menit, maka berkas dinyatakan ada sedikit kesalahan dan kurang lengkap maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali. (PRI)

Gelar Pelatihan KWT Pringsewu, FAK­ TUAL - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Trasmigrasi melalui Pekon Pandansari Se­ latan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung melaksana­ kan Pelatihan Kelom­ pok Wanita Tani (KWT), tahun 2017, yang ditempatakan di kantor pekon setem­ pat, kemarin.

Menurut Kepala Pekon setempat, Ngadiran, peran serta wanita sangat penting, sebab rata-rata kegiatannya cukup berhasil. Kegiatan ini merupakan penimbaan pengetahuan tentang pertanian yang dilaksanakan wanita yang dalam kegiatannya lebih aktif.

“Saya berharap kepada para peserta pelatihan benar-benar menyimak apa yang diberikan para nara sumber, Supaya mengerti tentang KWT, pemanfaatan lahan bagi anggota KWT,” ujarnya.

Lahan yang ada, baik di pekarangan rumah maupun lainnya dimanfaatkan untuk menanam sayuran, tananman obat-obatan atau tanaman lain yang bermanfaat, bila dilaksanakan akan membantu keluarga, kata dia.

Menurut dia, pengembangan KWT harus melaui dasar yang terdiri dari beberapa item, kepentingan bersama dan berada dalam satu wailayah.

Menurut KUPT Pertanian Kecamatan Sukoharjo, Barzan, anggota KWT berkisar 20-25 orang per kelompokdan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani serta prinsip pertumbuhan yang meliputi, kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, dan kesetaraan.

(MADE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

ADVERTORIAL 10

Pemkab Pesawaran Bantu Kelompok Nelayan Pesawaran, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung memberikan sejumlah bantuan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan air tawar di daerah tersebut, kata Bupati setempat, Dendi Ramadhona saat penyerahan perahu ketinting dan alat tangkap serta sertifikat hak atas tanah pembudidaya ikan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, di Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, kemarin.

“Ya, ini merupakan stimulan kepada para kelompok nelayan untuk mening­ katkan kesejahteraan para nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah bantuan yang sengaja diberikan kepada kelompok nelayan dari berbagai Kecamatan. “Ini ada bantuan berupa asuransi terhadap nelayan, alat tangkap ikan, perahu ketinting dan sertifikat tanah,” ujarnya.

Dia mengatakan, bantuan yang diberi­ kan ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. “Sebenarnya beberapa waktu lalu, kami mendapatkan bantuan kapal besar dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sebab, kalau kapalnya besar siapa yang mau mengope­ rasikan, ditambah biaya operasionalnya juga besar, hingga akhirnya kurang begitu bermanfaat,” katanya.

“Kami mengusulkan kembali kepada Kementerian untuk meminta perahu ketinting, yang memang sesuai manfaat untuk para nelayan dan pembudidaya ikan air tawar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Heriansyah menuturkan bahwa, bantuan tersebut direalisasikan berdasarkan usulan dari Bupati Pesawaran.

“Bantuan yang diberikan ini perahu ketinting ada 17 unit, asuransi untuk nelayan sebanyak 374 dan preminya ditanggung oleh Pemerintah Pusat serta pembagian sertifikat gratis 300 bidang,” tuturnya.

Ia berharap, bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk kelompok nelayan dan pembudidaya ikan air tawar, terutama untuk mensejahterakan perekonomiannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pesawaran Nurusolihin mengatakan bahwa, pihaknya sengaja ikut serta dalam penataan administrasi pertanahan di Kabupaten Pesawaran.

“Kami dari BPN Pesawaran, sengaja bersinergi bersama Pemkab Pesawaran untuk menata administrasi pertanahan di Kabupaten Pesawaran, dan inilah programnya atau sering disebut program Lintas Sektor (Lintor),” katanya.

Menurut dia, kegiatan ini juga berkat dukungan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. “Ini semua juga atas rekomendasi yang diberikan Bapak bupati, kalau tidak ada rekom beliau mungkin tidak akan kami tindaklanjuti,” katanya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

11

PU Tulangbawang Perbaiki Jalan Kampung Tulangbawang, FAKTUAL - Dinas Pekerjan Umum (PU) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung telah memprerbaiki semua badan jalan di pemukiman di Kampung Aji Permai Talangbuah dan Kampung Ajijaya KNPI, Kecamatan Gedongaji secara merata dengan ditimbun sabes.

Sebelumnya jalan-jalan tersebut penuh lubang dan ditimbun potongan kayu, sehingga sulit melewti kendaran roda dua atau roda empat, kata Kepala Kampung Aji Permai Talangbuah, Aprizal, kemarin.

Beberap warga Kampung Ajijaya KNPI mengaku puas dengan perbaikan jalan tersebut.

“Alhamdulilah jalan di perkampungan sudah diperbiki dan seluruh warga merasakannya, kata kepala kampung setempat.

Camat Gedongaji Patoni mengatakan, warga di Kampung Ajijaya KNPI memerlukan bantuan perbaikan jalan. sebagian warga bekerja sebagai petani dan jika jalan sudah bagus mereka dapat dengan mudah meluarkan hasil petaninya.

Kepala Dinas PU Tulangbawang, Ferliyuledi mengatakan, jalan di perkampungan di kecamatan tersebut sudah mulai disables dan targetnya seluruh perkampungan di Tulangbawang diaspal dan dicor beton.

Menurut dia, proses pelaksanan perbaikan jalan harus diawasi bersama-sama, sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang diharap kan, jangan sampai dikerjakan asalasalan yang merugikan masyarakat dan negara.

(MUH)

Bupati Pesibar Hadiri Duta Seni Pelajar Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Ketua TP PKK, dan didampingi beberapa kepala dinas setempat menghadiri Duta Seni Pelajar se-Jawa-Bali, dan Lampung 2017. di Provinsi Jawa Timur, kemarin.

Pesisir Barat mendapat kepercayaan

untuk mewakili Provinsi Lampung dalam event tersebut. Dan kontingen kabupaten tersebut menampilkan sendra tari Lumia Ralang Pantang.

Duta Seni Pelajar 2017 diikuti 5 provinsi, Lampung, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. (NAS)

Kepala Kampung Gayabaru Diduga Palsukan Tandatangan BPK Lampung Tengah, FAKTUAL - Oknum ke­ pala Kampung Gaya­baru V, Kecamatan Bandar­ surabaya, Kabu­pa­ten Lampung Tengah diduga palsukan tanda tangan Badan Permus­yawarahan Kampung (BPK) tahun anggaran 2015-2016.

Dalam dua tahun terakhir proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa dari 2015-2016 terindikasi ada pe­mal­ suan tandatangan.

Saat tim mengkon­ fir­masi Ashadi, ketua BPK Kampung Gaya­baru v membenarkan adanya penunjukan langsung oleh kepala kampung tanpa disertai musyawa­ rah terlebih dahulu dalam pengang­kat­an dirinya sebagai ketua BPK meng­ gan­tikan ketua yang lama.

“Jabatan saya itu di­ mulai pada akhir 2016 sampai dengan sekarang, selama saya menjabat saya hanya tandatangan saja tanpa prosedur yang benar, dan sampai saat ini SK saya masih dipegang kepala kampung,“ kata Ashadi, kemarin.

Menurut dia, sebelumnya Ketua BPK Gayabaru V, Sucipto, sedangkan saat di konfir­ masi, Sucipto mengaku tidak difungsikan sebagai

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

ANRI PRATAMA S

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

mana mestinya.

“Saya bukan lagi ketua BPK, sejak 2015 sudah dijabat orang lain,” ujarnya.

Jika Sucipto mulai tahun 2015 sudah tidak difungsikan dan Ashadi baru mulai menjabat akhir tahun 2016, yang menandatangani SPJ 2015 – 2016 tidak jelas.

(TIM)

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pesawaran, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

DEVA ARIYADI Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten Pesawaran. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

12

Kecamatan Punggur jadi Sentra Budidaya Nanas Batu

Lampung Tengah, FAKTUAL - Program one zone one product yang digulirkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa terbukti memotivasi para petani untuk mengembangkan banyak varietas tanaman.

Tak hanya terpaku menanam singkong, jagung dan ubi kayu, petani Lampung Tengah kini mulai melirik komoditas tanaman lainnya untuk dikembangkan, seperti bawang merah,

jengkol, pisang rajabulu, kencur, cabai, dan komoditas lainnya.

Di Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, petani fokus menanam nanas batu. Selain mudah, nilai jual nanas batu dengan varietas queen ini juga sangat menjanjikan. Di atas lahan seluas 1 hektare, para petani di kampung ini bisa meraup pendapatan hingga Rp 60 juta selama tiga kali panen.

Mustafa Isi Kuliah Umum Mahasiswa Bidikmisi Unila Bandarlampung, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengisi kuliah umum sekira 300 mahasiswa Bidikmisi Universitas Lampung (Unila), di Gedung E Fakultas Hukum, Minggu (15/10).

Mustafa berbagi ilmu terkait kepemimpinan (leadership ). Sebagai almuni yang aktif berorganisasi dan kini menjabat bupati Lampung Tengah, dia memaparkan konsep dan pengalamannya sebagai seorang leader.

“Leader dan bos adalah dua hal yang berbeda. Bos memerintah, leader merangkul. Bos berkata saya, leader berkata kita. Dalam berorganisasi pemimpin yang baik selalu mengupayakan pendekatan leadership, mendengar dan terjun langsung,” ujarnya.

Mengusung program kampung entrepreneur creative (KECe), Mustafa identik dengan sebutan bupati KECe. Yakni program unggulan dalam rangka mengurangi pengangguran di Lampung Tengah khususnya di kalangan pemuda.

“Program KECe adalah regulasi saya dalam menggerakan pemuda agar menjadi entrepreneur. Saya menyadari pengangguran berbanding lurus dengan kriminalitas. Tak hanya menggiatkan program ronda, untuk meningkatkan keamanan saya upayakan agar pemudanya juga mandiri, tidak menganggiur,” katanya.

Melalui program KECe, Mustafa yang merupakan alumni Fakultas Teknik Unila ingin menggelorakan semangat berwirausaha di kalangan pemuda, khususnya di Lampung Tengah. Pemuda diharapkan tidak lagi berorientasi mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

“Melalui program KECe kita gerakkan ekonomi kerakyatan. Kita anggarkan untuk pemberdayaan pemuda. Kita latih mereka, bekali skill dan bantuan alat. Harapannya mereka bisa mandiri dan fokus berwirausaha,” katanya.

Bahkan pihaknya telah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melatih dan memfasilitasi UMKM dan KWT dalam membuat kemasan (packaging) yang menarik. Kini sudah ada 1.400 produk KECe yang telah dilaunching.

Dan jumlah ini akan terus ditingkatkan dan kemudian dipasarkan secara luas.

Lahir dari keluarga sederhana, kepada mahasiswa adik-adik tingkatnya Mustafa mengajak agar mahasiswa Bidikmisi Unila agar tidak pantang menyerah dalam mengapai cita-cita.

“Menggantungkan biaya kuliah pada beasiswa, saya minta mahasiswa Bidikmisi agar tidak minder. Sebaliknya mahasiswa Bidikmisi harus mampu menunjukan powernya. Pemuda ada benteng integritas, harus kita buktikan bahwa alumni Unila adalah alumni-alumni yang berkualitas,” katanya.

(SYAH)

Tingginya potensi budidaya nanas batu, Mustafa mencanangkan kecamatan Punggur sebagai sentra penghasil nanas batu. Ia meminta agar petani-petani di kecamatan lain tidak menanam nanas batu. Hal ini sesuai dengan konsep one zone one product.

Menurut dia, masing-masing daerah harus punya komoditas unggulan yang berbeda-beda untuk dikembangkan. Dengan itu, tidak ada

lonjakan produksi, sehingga stabilitas harga pertanian dapat lebih terjaga.

“Seputih Agung dikenal dengan komoditas kencurnya. Gunung Batin dengan pisang rajabulu, Kotagajah dikenal dengan bawang merah. Kalau bicara nanas, orang taunya Punggur. Saya minta kecamatan lain tidak ikut-ikutan menanam nanas, sehingga harga nanas di Punggur bisa tetap stabil,” ucap Mustafa saat panen raya nanas di Kampung Astomulyo, kemarin.

Guna memaksimalkan potensi nanas batu, Mustafa menegaskan, Pemkab Lampung Tengah siap mendukung petani-petani nanas di Punggur.

Pemkab akan melakukan pengembangan dalam hal pemasaran. “Dengan progres yang pertama ini, kita akan kembangkan dan perkenalkan nanas ini keluar daerah,”ujarnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian Rusmadi menambahkan, budidaya nanas batu dikem­ bangkan sendiri oleh petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani. Terkait pema­ saran, kata dia, lebih banyak dipasarkan di luar Lampung.

“Ini murni dikelola oleh Gapoktan, untuk pemasarannya, dijual keluar Lampung,” ujarnya.

Menurut Ketua Paguyuban Gapoktan Kecamatan Punggur Paryono mengatakan, buah nanas di Kecamatan Punggur menjadi penyangga buah segar Sembilan kota besar di Indonesia.

“Kami bangga, karena Punggur ini menjadi penyangga buah segar di Indonesia,” ucapnya.

Paryono mengatakan, saat ini luas lahan buah nanas di Punggur mencapai 390 hektare.

Nanas-nanas ini lanjutnya dipasarkan di Jakarta.

Dalam pendistribusiannya, petani bisa smengirim sebanyak 15 ribu buah nanas setiap hari.

Menurut dia, satu hektare bisa menghasilakan keuntungan sebesar Rp 50-60 juta. Untuk satu hektar di tanam sebanyak 40 ribu batang nanas.

“Dalam sekali tanam, petani bisa memanen sebanyak tiga kali panen selama tiga tahun,” ujarnya.(SYAH)

Mustafa dan Ustadz Maulana Beri Pencerahan Santri

Lampung Tengah, FAKTUAL - Sebagai unsur pemuda, santri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia tak terlepas dari peran para santri saat ini. Dengan bekal spirit dan ilmu agama yang matang, santri diharapkan mampu memberikan peran yang lebih dalam membangun daerah.

Menurut Bupati Lampung Tengah, Mustafa saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional, di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, kemarin, masyarakat akan diingatkan dengan peran dan kontribusi pesantren untuk bangsa ini di masa kemerdekaan. Sejarah tidak akan memungkiri besarnya kontribusi serta peran kyai dan santri santrinya dalam berjuang dan membangun bangsa.

“Spirit inilah yang saya minta jangan sampai luntur.

Tunjukan bahwa santri juga bisa berkontribusi membangun daerah. Jika nilai religius ke-Islaman berpadu dengan semangat nasionalisme, saya percaya Lampung Tengah bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pembangunan karakter pemuda yang bernilai agamis juga terus dilakukan bupati ronda ini. Mulai dari Perda wajib baca Quran bagi calon-calon pelajar yang ingin

masuk SD-SMA, peningkatan insentif guru ngaji hingga lima kali lipat, dan perhatian terhadap pondok pesantren.

Pemkab juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur serta bantuan hibah untuk sarana peribadatan, mengadakan kegiatan rutin berupa sholawatan, pembinaan dan pelatihan lembaga keagamaan, sema’an Quran serta dzikir taubatan nasuha.

Ia juga mengajak santri berperan menjadi alat pemersatu bangsa. Moment Hari Santri Nasional, kata dia, harus dijadikan semangat untuk mempertebal rasa cinta tanah air.

“Kita buktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk kaum muslim saja, namun juga bagi seluruh elemen bangsa Indonesia,” katanya.

Sementara itu Ustadz Maulana dalam tausyahnya menjelaskan tentang tiga panggilan Allah SWT yang wajib dipenuhi manusia, yakni panggilan sholat, panggilan haji dan panggilan kematian. Sayangnya masih banyak umat muslim yang kerap mengabaikan ketiga panggilan tersebut.

“Sebagai umat muslim, kita harus mampu memenuhi panggilan tersebut. Shalatlah ketika panggilan Allah berkumandang lewat azan. Allah juga memanggil kita untuk datang ke rumahnya di masjidil haram untuk menunaikan ibadah haji. Penuhi keduanya sebelum Allah memanggil kita lewat kematian,” ujar ustad Maulana yang terkenal dengan tagline ‘Jama’aaah’ nya tersebut.

Tausyiah dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz Maulana dan Bupati Lampung Tengah.

Doa dilantunkan untuk kemajuan kabupaten Lampung Tengah dan harapan lahirnya santri-santri berkualitas yang mampu membangun daerah. Tak hanya para santri, acara yang berlangsung di kediaman Kakam Lempuyang Bandar Jauhari Subing ini juga dihadiri ribuan masyarakat setempat.(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

13

Mahasiswa PTIK Dorong Program Ronda Diperdakan Lampung Tengah, FAKTUAL - Program ronda yang digulirkan Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Mustafa menuai pujian dari mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Mereka mendorong kegiatan itu diperdakan.

Dengan itu program ronda tidak hanya dijalankan di bawah kepemimpinan bupati saat ini (Mustafa), tetapi bisa diteruskan di masa kepemimpinan selanjutnya.

“Program ronda sudah cukup baik diseleng­ garakan di Lampung Tengah. Agar dapat dilakukan berkesinambungan, kami mendorong Pak Bupati agar Perdakan program ronda. Dengan ini, siapapun pemimpinnya program ronda terus dijalankan,” ujar Ketua kelompok mahasiswa PTIK AKP Faris dalam laporan hasil pengabdian masyarakat mahasiswa PTIK belum lama ini.

Dalam empat hari menjalani pengabdian masyarakat, 11 mahasiswa PTIK angkatan 72 ini melakukan penelitian atau kajian terkait efektivitas ronda terhadap keamanan di Lampung Tengah.

Merujuk dari hasil data Polres Lampung Tengah, program ronda berhasil menekan angkat kejahatan 23 persen, yakni tahun 2015 kriminalitas 692 kasus, 2016 turun menjadi 634 kasus, dan hingga September 2017 yakni 527 kasus.

“Kami juga sempat wawancara ke warga terkait keamanan sebelum dan sesudah ronda.

Rata-rata mereka mengakui saat ini lebih aman.

Tidak ada lagi pencurian ternak, begal mulai berku­rang dan tidak ada ribut-ribut antar kam­ pung. Dengan ronda juga nemudahkan warga mendeteksi keberadaan orang baru,” katanya.

Mahasiswa PTIK juga mengapresiasi peran Babinkantibmas yang ikut aktif melakukan

patroli di tiap-tiap kampung. “Namun yang paling berbeda dari ronda di Lampung Tengah adalah bupatinya juga mau turun ikut ronda.

Kami apresiasi sekali, karena beliau satu-satunya yang mau melakukan itu,” kata AKP Faris didampingi pendamping mahasiswa PTIK Kombes Yus Fadilah.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah, Mustafa menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa PTIK yang telah mengkaji program Ayo Ronda Lampung Tengah. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam memperbaiki program ronda yang telah dilaksanakan.

Tim Mabes Polri Kaji Penanganan Konflik di Lamteng Lampung Tengah, FAKTUAL - Tim Rojianstra SOPS Mabes Polri untuk mengkaji program keamanan yang telah yang dijalankan di Lampung Tengah (Lamteng).

Tim Rojianstra SOPS mengunjungi Bupati Lampung Tengah, Mustafa di rumah dinas Nuwo Balak, Jumat (20/10). Mereka menanyakan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah sosial yang berdampak pada kejahatan dan konflik sosial.

Sebagaimana diketahui, kabupaten yang pernah terjadi beberapa konflik, namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, tidak ada lagi konflik yang terjadi di Lamteng.

Perwakilan tim AKBP Barli menanyakan kepada Mustafa, bagaimana kesigapan Pemda Lamteng dalam menangani konflik yang terjadi dan upaya pencegahannya. Sebab, diketahui Lamteng sudah beberapa kali terjadi konflik.

Selain itu juga, sejauh mana hubungan antara kebijakankebijakan Pemda Lamteng yang dapat disinergikan dengan masalah keamanan. “Jika segala fungsi keamanan dapat berjalan dengan baik, maka segala urusan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Mustafa mengatakan, saat dirinya menjabat sebagai wakil bupati ada delapan kali konflik. Penyebabnya sengketa lahan, tindak kriminal curas, curat, curanmor, dan permasalahan lainnya.

Kondisi personel kepolisian di Lamteng sangat terbatas dibanding jumlah penduduk dan luas wilayah. Untuk itu pihaknya

harus menjaga lamteng dari sisi prefentifnya.

Agar permasalahan konflik tidak lagi terjadi, Mustafa membentuk sistem yang dimulai dari kampung dan melibatkan masyarakat langsung yakni sistem keamanan kampung.

“Untuk menjaga keamanan kami gulirkan kegiatan ronda.

Dimana kegiatan ini dapat mencegah terjadinya tindak kriminal yang dapat menimbulkan konflik,” katanya.

Mustafa menjelaskan, menjaga keamanan tanggungjawab bersama. Untuk itu, bersama seluruh masyarakat Lamteng dirinya aktif mengikuti ronda.

“Alhamdullilah atas dasar menggerakkan ronda ini tidak ada lagi konflik dan tindak pidana kriminal berkurang,” ujarnya.

Selain ronda, kata dia, upaya yang lain menciptakan Lamteng terang, dengan memberikan penerangan di seluruh kampung sehingga tidak ada lagi kampung yang gelap dan juga membangun minimal 2 km jalan kampung. Sehingga masyarakat bisa membawa hasil bumi mereka untuk dijual ke kota.

“Kami tidak hanya membangun infrasrukturnya saja, tapi juga membangun strukturnya. Kami berdayakan para pamong dan linmasnya. Mereka juga diberi tambahan insentif, begitu juga untuk babinsa dan babinkamtibmasnya,” ujarnya.

Untuk daerah-daerah yang rawan konflik, Pemda Lamteng, juga membangun submako brimob di Kecamatan Padangratu.

(SYAH)

“Tak hanya laporan, di sini kami juga mendapatkan banyak masukan agar program ronda lebih baik lagi. Insyaallah akan segera kita follow up, termasuk rencana Perda program ronda. Ini masukan yang sangat baik. Karenanya akan kita tindaklanjuti,” katanya.

(SYAH)

Mustafa Janjikan Seluruh Jalan di Lampung Tengah Mulus Bandarlampung, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah, Mustafa menargetkan dalam waktu tiga tahun ke depan seluruh jalan, khususnya jalan kampung di daerahnya mulus.

Menurut Mustafa, Minggu (15/10), tahun ini Pemkab Lampung Tengah membangun jalan kampung sepanjang 704,62 kilometer, yang merupakan pembangunan jalan kampung terpanjang di Indonesia dan akan terus ditingkatkan ke depannya.

Langkah ini dilakukan, katanya, tidak lepas dari komitmennya untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah khususnya jalan. Hal ini juga menjawab permintaan warga yang telah lama mendambakan jalan mulus di Lampung Tengah.

Berdasarkan data, dari 3.000 km jalan di Lampung Tengah, sekitar 70 persennya rusak. Melalui dana ADD, setiap kampung telah dibangun jalan sepanjang dua kilometer.

“Saya sudah anggarkan Rp600 juta hingga Rp1 miliar untuk setiap kampung. Saya targetkan tiga tahun ke depan jalan-jalan di Lampung Tengah mulus semuanya,” kata Mustafa.

Selain jalan, kata dia, di era pemerintahannya, pembuatan surat izin usaha digratiskan. Pemberian surat izin usaha gratis menjadi salah satu upayanya menyukseskan program Kampung Entrepreneur Creative (KECe).

Sebagai salah satu program unggulan, program KECe ini nantinya akan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda-pemuda di setiap kampung di Lampung Tengah.

Pola pikir pemuda saat ini harus diubah untuk tidak fokus mencari pekerjaan, tapi bagaimana mampu menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Semakin banyak jumlah pengusaha, semakin besar peluang penyerapan tenaga kerja.

“Saya ingin program KECe bisa diimplementasikan di semua kampung di Lampung Tengah. Saya berikan modal usaha sebesar Rp15 juta untuk kelompok-kelompok pemuda.

Dengan ini pemuda tidak lagi berpikir mencari pekerjaan, tapi bagaimana mereka bisa berdikari, syukur-syukur bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran berkurang,” katanya.

(SYAH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

14

Bupat Lamtim Terima Penghargaan dari Menteri PPPA Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati lampung Timur (Lamtim), Chusnunia menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, sebagai insiator terwujudnya kabupaten layak anak di Kabupaten Lampung Timur dalam Pencanangan Lampung Timur menuju kabupaten layak anak dalam Festival Anak, di Gedung Pusiban, Rabu (18/10).

Hadir pada kesempatan itu, Menteri PPPA yang diwakili Deputi Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, beserta gubenur Lampung yang diwakil Kadis PPPA Provinsi Lampung,

Dewi Budi Utami, S.E., Forkopimda Kabupaten Lampung Timur dan Ketua LPAI Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati.

Dalam acara pencanangan tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti Layanan Akte Kelahiran Gratis, Perpustakaan Keliling, Lomba Mewarnai dan berbagai penampilan dari anak-anak lainnya.

Pada kesempatan itu Lenny N Rosalin menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemerin­ tah Kabupaten Lampung Timur dalam menang­ ani human trafficking (perdagangan manusia).

“Saya dengar Kabupaten Lampung Timur

Kadis PMD Bungkam Soal Dana Desa

Lamtim Gelar Silaturrahmi Kamtibmas

Lampung Timur, FAKTUAL - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur Syahrul Syah bungkam dan enggan menjelaskan saat akan diwawancarai penjelasan terkait penggunaan dana desa (DD) di daerah ini.

Saat hendak diwawancarai sesuai janji sebelumnya, Kadis PMD Syahrul Syah, enggan memberikan penjelasan yang diperlukan.

“Awalnya Kamis (19/10) pagi saya sampaikan lewat pesan SMS kepada pak Syahrul kalau saya mau wawancara via telepon dan kemudian dijawab lewat teleponnya kalau ketemu saja wawancaranya,” kata Muklasin, jurnalis Antara yang bertugas di Lampung Timur, Jumat.

“Dalam percakapan telepon itu disampaikan mau wawancara penggunaan dana desa di Lampung Timur dan Kadis Syahrul Syah mengatakan bahwa dinasnya ada kegiatan di Hotel Yestoya, Way Jepara, kita bertemu saja di sana jam 11, wawancaranya di sana,” katanya lagi.

Namun saat ditemui di Hotel Yestoya sejumlah pegawai Dinas PMD Lampung Timur memintanya menunggu untuk sesi wawancara dengan Kadis PMD tersebut.

“Sudah saya sampaikan bapak minta tungu sebentar yang tadi ditelepon bapak ya,” kata dia lagi menirukan salah satu pegawai PMD Lampung Timur itu pula.

Satu jam lebih menunggu, pegawai Dinas PMD lainnya menyatakan Kadis Syahrul Syah telah pergi ke luar hotel untuk keperluan kerja di Kecamatan Pasir Sakti.

(IRI)

Lampung Timur, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar Silaturrahmi Kamtibmas dengan warga Kecamatan Jabung, Kecamatan Melinting, dan Kecamatan Gunung Pelindung, di lapangan Merdeka Kecamatan Jabung, kemarin.

Pada kesempatan itu Chusnunia bersama Kapolres Lampung Timur, AKBP. Yudy Chandra

sudah memiliki satgas untuk perlindungan perempuan dan anak, karena sebagian besar korban trafficking adalah perempuan dan anak.”

“Jadi saya rasa ini langkah yang bagus, dan ini sebagai bentuk upaya Kabupaten Lampung Timur yang ingin menjadi kabupaten layak anak,” tutur Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA itu.

Lebih lanjut Lenny N Rosalin mengatakan, “jadi terkait dengan trafficiking, anak anak harus punya akte, karena tanpa akte anak anak bisa tidak mempunyai indentitas dan itu berpotensi dipalsukan identitasnya, nah ini

Elianto, S.I.K., juga menandatangani Naskah Ikrar yang merupakan naskah kesediaan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendukung Polri dalam pemberantasan C3 (Curat, Curas, Curanmor) dan narkoba.

Hadir pula dalam acara, Kapten. Damiri Backhri selaku perwakilan dari Kodim 0411/

awal trafficking seperti itu,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Chusnunia menyampaikan: “perlindungan anak adalah tanggung jawab kita. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab dinas, provinsi, kabupaten, ataupun tanggung jawab bupati, polisi, TNI. Tapi perlindungan anak adalah tanggung jawab kita semua.”

Pada acara yang mengangkat tema “Bahagia­ kan Anak Agar Mereka Positif Memandang Hidup” tersebut dilakukan pula penandatangan deklarasi dan piagam dukungan terhadap kabupaten layak anak. (IRI)

LT, Kasat Pol.PP Lampung Timur, Achmad Badrulloh, Forkompimda, Fokopimcam Jabung serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Jabung, Melinting dan Gunung Pelindung.

Dalam acara tersebut dilakukan pula penyerahan 23 pucuk senjata api rakitan oleh perwakilan perwakilan dari ketiga kecamatan tersebut kepada Kapolres Lampung Timur.

Kabag Humas Setdakab Lampung Timur, Mujianto mengatakan, penyerahan puncuk senjata api kepada kepolisian tersebut merupakan murni kesadaran dari masyarakat, dan penyerahan senjata api tersebut juga sebagai salah satu bentuk partisipasi warga dalam turut menjaga keamanan atau kamtibmas.

Pada kesempatan, Yudy Chandra Erlianto mengajak agar pertemuan silaturrahmmi dengan warga di tiga kecamatan tersebut sebagai wadah diskusi guna memperbaiki image (kesan) buruk yang sudah terlanjur melekat.

“Mari kita jadikan momen pertemuan silahturahmi kita ini untuk diskusi, bagaimana kita merubah wajah desa kita, kecamatan kita, menjadi lebih baik. Kita hapuskan image itu (buruk), kita hamburkan prestasi, menularkan hal hal yang baik di kecamatan kita agar orangorang di luar sana tahu di tempat kita bisa melakukan hal hal yang hebat.”

“Itu kalau kita berkerja sama bahu membahu, kita tidak perlu waktu yang lama, ini bisa cepat diselesaikan. Semua image yang negatif ini bisa hilang, harus kami coba, harus kami mulai dari sekarang,” katanya.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBABA

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

15

Guru SMP 02 Panaraganjaya Dijambret Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Guru SMP 02 Panaraganjaya, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Melisa menjadi korban penjambretan dua pemuda, di jalan setempat, kemarin.

Peristiwa itu bermula saat Melisa hendak pulang dan saat berada di jalan raya menuju Tiyuh Panaragan, tiba-tiba dompetnya disambar dua

pemuda menggunakan sepeda motor. Pelaku mengambil dompet korban yang berisi STNK motor, kartu ATM dan kartu PGRI. “Saat saya mengendarai motor dan memegang dompet di tangan kiri, datang dua pemuda memakai topi putih dan berjaket mengendarai motor besar menghampiri saya dan langsung menyambar dompet,

seketika saya menjerit namun kondisi jalan saat itu sepi, pelaku penjambret­ an langsung melarikan diri menuju arah Kabupaten Menggala,” ujar Melisa.

Seorang pemuda, sebut saja Bas (22) mengatakan, saat dia berbin­ cang-bincang dengan kawannya di Simpang Tiga, melihat dua pemuda dengan ciri-ciri sama mengendarai

motor dengan kecepatan tinggi menuju arah kora Menggala.

“Saya segera melaporkan keja­ dian ini ke pamong desa setempat, lalu saya ditemani seorang jurnalis melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bank BRI untuk memblokir nomor rekening dan melaporkan ke polsek setempat untuk ditindak lanjuti.” Kata Melisa. (HER)

DPC Hanura Tubaba Serahkan Berkas ke KPU Tulangbawang Barat, FAKTUAL - DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Tulang­ bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung pastikan menyerahkan lampiran 2 model F-2 Parpol dan hardcopy KTP dan KTA ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, kemarin.

Menurut Sekretaris DPC Partai Hanura Tubaba Dedi Priyono, penyerahan itu berdasarkan su­ rat-surat edaran KPU RI No: 580/PL.01.1-SD/03/ KPU/X/2017 perihal Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP kabupaten/kota.

Data keanggotaan Hanura Tubaba yang masuk di Sipol KPU Pusat yaitu berjumlah 2200 anggota. Namun, hanya ingin menyerahkan KTA dan KTP keanggotaan hanya sebanyak 505 KTA dan KTP. Merujuk UU Pemilu No 11 tahun 2017, batas syarat minimal keanggotaan partai bagi penduduk yang berjumlah kurang dari 1 juta penduduk adalah 1/1000 penduduk, artinya Tubaba yang berjumlah penduduk kurang dari 300 ribu jiwa maka hanya membutuhkan sekitar 300 KTA dan KTP. “Namun kami tetap menyerahkan 505 dari 2200 keanggotaan yang terdapat dalam Sipol KPU Pusat,” katanya.

Yudi Agus, komisioner KPU Tubaba mengata­ kan, jumlah Sipol KPU keanggotaan Hanura Tubaba mencapai 2200, hanya saja yang akan diserahkan Hanura Tubaba kepada KPU hanya 505. (HER)

PAN Tubaba Mendaftar Pemilu di KPUD KTP-e 304.

Setelah menunggu sekira dua jam, tepat pukul 13.00 WIB, perbaikan berkas selesai dan dinyatakan lengkap, selanjutnya diberikan tanda terima.

Komisioner KPUD Yudi mengatakan, setelah dicek data awal sesuai antara daftar sipol dengan salinan kartu kepengurusan dan copy KTP-e, dan sudah diberikan tanda terima berkas.

“Selanjutnya, kami menunggu verifikasi berkas lebih lanjut, ini awal pendaftaran yang selanjutnya akan kami verifikasi,” katanya.

“Alhamdulillah berkas sudah diterima dan diberikan tanda terima, kami siap menjadi partai yang berdaya saing, karena kami memiliki visi dan misi yang matang,” kata Ketua PAN Tubaba, Budiyanto.

(HERI)

LOWONGAN WARTAWAN

Tulangbawang Barat, FAKTUAL - Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum (pemilu), di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, di Tiyuh Mulyakencana, kemarin.

Ketua PAN setempat Budiyanto, didampingi sekretaris, benahara partai, dan tiga pengurus

lainnya datang ke kantor KPUD sekira pukul 11.00 WIB. Komisioner KPUD Bidang Pendaftaran Partai, Yudi didampingi Ketua KPUD, Ismanto, disaksikan Panwas Midiyan menerima berkas.

Dan setelah dikoreksi, dafta system informasi partai politik (sipol) ternyata salinan KTP elektronik dan daftar pengurus berbeda. Daftar di sipol 305 sedangkan salinan pengurus dan

Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

16

Way Kanan Sosialisasikan Pembentukan Bipartit

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa­ ten Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, di Gedung Serba Guna (GSG) setempat, kemarin.

Menurut Bupati Way Kanan, Raden Adipati

Surya, kehadiran serikat pekerja dalam suatu perusahaan merupakan sarana dalam menyalur­ kan aspirasi pekerja /buruh demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, serikat pekerja/buruh, tidak berbeda jauh dengan

lembaga kerjasama bipartit yang juga merupakan sarana pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan.

Hubungan industrial dalam prosesnya, kata dia, memerlukan komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai hal hal yang terkait

dengan berbagai aspek dalam proses produksi barang atau jasa .hubungan industrial itu sendiri mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan interaksi manusia di tempat kerja, seperti terjadinya perselisihan dan tuntunan normative yang dilakukan pekerja/buruh, semua ini terkait dengan keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola hubungan industrial di tempat kerja.

Pasal 106 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dengan jumlah anggota paling sedikit 6 orang, katanya.

“Melalui kegiatan sosialisasi hari ini saya berharap kepada Perusahaan-perusahaan yang yang belum membentuk lembaga kerjasama (LKS) Bipartit agar segera membentuknya. Saya yakin bila perusahaan-perusahaan telah memiliki dan memfungsikan LKS Bipartit dengan baik akan mampu menciptakan dan memelihara hubungan lebih baik antara pengusaha/ manajemen dengan pekerja/buruh melalui komunikasi yang intens dan santun, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan sedini mungkin dan melahirkan ketenangan bekerja dan berusaha,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmi­ grasi akan mendorong pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit di perusahaanperusahaan di daerah itu, dengan harapan dapat mengembangkan serta meningkatkan peran dan fungsinya secara baik dan jangan hanya sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan saja. (MAN)

Banjit Prioritaskan Way Kanan Gelar Festival Qasidah Klasik Pembangunan Insfrastruktur Way Kanan, FAKTUAL - Melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan insfrastruktur di beberapa kampung. Saat ini masih ada jalan yang berupa tanah merah.

Menurut Camat Banjit, Taufik, saat Musrenbang di Kampung Jukubatu, Kampung Menanga Jaya, dan Kampung Bangli Bonglai, kemarin, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) hendaknya betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan fisik.

Dia mengatakan, semua dikerjakan berdasarkan petunjuk teknis sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih dan menimbulkan masalah yang justru menghambat pembangunan.

“Sebaiknya dana yang ada dipergunakan untuk pembangunan insfrastruktur, mengingat jalan-jalan di kampung d Kecamatan Banjit cukup mengenaskan bahkan ada yang masih tanah. Saya berharap masing-masing kampung membuat proposal ke kabupaten atau menyusun Rencana Anggaran Pembangunan Desa (RAPBD) melalui musyawarah,” katanya.

Menurut dia, beberapa kampung telah meningkatkan beberapa jalan yang ada, seperti onderlah, lapen, dan rabat beton, sesuai musyawarah di masingmasing kampung.

Beberapa warga setempat mengharapkan insfrastruktur menjadi prioritas utama mengingat selama ini mereka kesulitan membawa hasil pertanian ke luar desa, begitu juga dengan para pelajar menuju sekolah masing-masing.

(MAN)

Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Way Kanan, Provinsi Lampung menggelar Festival Qasidah Klasik dan Audisi Bintang Vokalis, di Gedung Serba Guna (GSG) setempat, kemarin.

Menurut Bupati setempat, Raden Adipati Surya, pemkab mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan yang berdampak positif terhadap pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan tesebut.

Dia mengatakan, Islam sebagai agama yang dipeluk sebagian besar bangsa Indonesia sangat signifikan dalam menghantarkan transisi negara dan bangsa, menuju Negara yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur. dan sejarah telah mencatat, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya tinggi, dengan latar belakang religi yang kuat.

Hal ini dapat dibuktikan melalui sejarah bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai religius, yang tertanam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seni merupakan salah satu media dakwah yang diharapkan memiliki dampak luas untuk terus mensyiarkan nilainilai Islam yang damai dan rahmatan lil alamin, katanya.

Melalui festival seni budaya Islam, Ukhuwah Islamiyah

dapat lebih dieratkan disamping juga dapat meningkatkan apresiasi terhadap ekspresi seni budaya yang Islami.

Seni budaya Islam pada dasarnya sudah berkembang seiring dengan masuknya agama Islam ke Asia Tenggara, kata dia.

Pada waktu itu para Muballigh memanfaatkan seni budaya sebagai salah satu media dakwah, dan hasilnya Islam berhasil menerobos batas-batas geografis dan lapisan-lapisan kultural di wilayah Asia Tenggara dengan penuh kedamaian. Islam dapat menggantikan kepercayaan lama yang dianut oleh mayoritas bangsa-bangsa Asia Tenggara tanpa gejolak, atau konflik, bahkan tanpa perlawanan yang berlarut-larut ini semua karena digunakannya pendekatan seni budaya sebagai salah satu strategi budaya pada waktu itu, ujarnya.

Qasidah merupakan kesenian yang berakar dari masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan. Kesenian ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi pencinta seni namun juga bagi generasi muda penerus karena qasidah menyiarkan siar-siar Islam dalam tiap bait dan lantunan lagu-lagunya, ujar dia.

(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

WAYKANAN

17

Perdata, Pemkab Way Kanan dan Kejaksaan Teken MoU WAY KANAN, FAKTUAL - Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Kejaksaan Negeri setempat tandatangani Memorendum of Understanding (MoU), bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula PKK, kemarin.

Menurut Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, kegiatan tersebut merupakan lanjutan yang sebelumnya telah dibuat pada 2012, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam pasal 30 ayat (2) disebutkan “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan mengemban tugas, wewenang dan misi sesuai ketentuan yang digariskan UndangUndang, yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, yang salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan dan upaya pengembalian asset milik Negara ataupun milik Daerah.

Penandatanganan naskah MoU itu merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan maupun bagi Kejaksaan Negeri Way Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, tetapi dapat juga berperan dibidang hukum yang lain seperti dalam bidang hukum Perdata

dan Tata Usaha Negara sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi pemerintah, katanya.

Seiring semakin banyaknya tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu

kerjasama dengan instansi vertikal yang ada, mengingat tuntutan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik lagi dan hubungan dengan masyarakat yang transparan, tidak tertutup kemungkinan akan timbul sebuah permasalahan hukum, ujar dia.

Penandatangan naskah kesepahaman (MoU)

merupakan sarana dalam membangun kerjasama hukum yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan khususnya dibidang keperdataan dan Tata Usaha Negara, dan dapat menjadi stimulan bagi masyarakat dan pegawai yang ada akan kesadaran hukum dalam menjalankan tugas dan berkehidupan, ujar dia.(RSD)

Sekda Way Kanan Dikukuhkan Bupati Way Kanan Tekon Way Kanan, FAKTUAL - Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung mengukuhkan Syaipul sebagai sekretaris daerah kabupaten setempat, kemarin.

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya mengatakan, dasar perlantikan Surat Rekomendasi Gubernur Lampung Nomor : 800/2181/IV.-04/2017 tanggal 13 Oktober 2017, tentang Hasil Seleksi Pengisisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/185/V.02-WK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

“Saipul, pada tanggal 19 Juli 2017, telah saya angkat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan melalui Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/117/V.02/2017,” katanya.

Di sisi lain, katanya, Panitia Seleksi Terbuka setelah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan. Panitia Melalui Surat Nomor: 800/11/SRT-PANSEL.WK/2017 merekomendasikan hasil seleksi terbuka kepada Bupati Way Kanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diserahkan kepada gubernur Lampung memilih salah satu (1) dari tiga (3) yang diajukan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

“Sebagai bupati sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Way Kanan, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia seleksi, kepada KASN yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kepada Bapak Gubernur Lampung saya juga

MoU dengan Kementrian PPA

menyampaikan ucapkan terima kasih sehingga Kebupaten Way Kanan telah memiliki Sekda definitive,” katanya.

Sebagai sekretaris daerah, Saipul memiliki tugas dan tanggung jawab tidaklah ringan karena merupakan motor organisasi, pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan harus dapat bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas, ujarnya.

Sebagai komandan dalam birokrasi, Sekda harus mampu menunjukkan kepemimpinanya tidak hanya secara teknokratik saja, melainkan harus menunjukkan integritas yang tinggi.

Mengingat amanat UU ASN yang menegaskan posisi Sekda sebagai pemimpin/imam dari pejabat esselon II, maka Sekda juga harus mampu mengkoordinir seluruh perangkat pejabat PNS yang di kabupaten, (mulai dari kepala SKPD, assisten, staf ahli dan seluruh PNS), dalam menjalankan proses pemerin­ tahan, agar tidak menyimpang dari visi dan misi pembangunan daerah, kata dia.

(JJ)

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya menandatangai nota kesepahaman dengan Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tentang kabupaten / kota ramah anak, di Gedung Balai Keratun Provinsi Lampung Lantai III, kemarin.

“Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kabupaten kota bisa meng­ urangi kekerasan yang ada di daerah masingmasing. Karena selama ini setiap detik banyaknya anak yang terkena kekerasan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar,” ujar Yohana Yambise, mentri PPA Menurutnya, Indonesia saat ini darurat kekerasan terhadap anak, dengan adanya penandatanganan nota kesepahanan ini. Bisa bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi kekerasan yang ada di Provinsi Lampung.

Bukan hanya setiap jam, tetapi setiap detik banyak korban anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak kekerasan terhadap anak. Tetapi komitmen ini, untuk mendukung agar daerah bisa bersama-sama berkomitmen mendukung daerah yang ramah terhap anak-anak.

“Komitmen politik untuk perlindungan anak sangat rendah. Padahal implementasi kabupaten/kota layak anak sangat ditentukan komitmen pengambil kebijakan, partai politik, serta masyarakat termasuk budayawan dan tokoh masyarakat,” katanya.

Saat ini, sejumlah program pembangunan tidak ramah terhadap anak-anak. Fasilitas publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, kapal penyeberangan, dan bandar udara tidak banyak memberikan ruang bermain yang bebas untuk anak-anak saat berada di area fasilitas tersebut.

Sebaliknya, pemerintah lebih memfasilitasi hadirnya tempat berjualan makanan dan lain-

lain.

Untuk mendorong pemda menginisiasi KLA, sejumlah lembaga nonpemerintah seperti Wahana Visi Indonesia saat ini aktif melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota di sejumlah daerah. Melalui program pendidikan, program kesehatan dan sanitasi, program ekonomi, serta program partisipasi dan perlin­ dungan anak.

Di bidang kesehatan, misalnya, di sejumlah kabupaten/kota angka anak yang terkena stunting (tumbuh tak normal karena gizi buruk) mencapai 40 persen. Di bidang pendidikan, masih banyak anak usia sekolah belum sekolah, bahkan banyak yang putus sekolah di jenjang SD. Untuk itu, Yohana mengharapkan kepada Provinsi Lampung agar bisa memberikan contoh kepada Provinsi lain sebagai daerah layak anak pertama di Indonesia.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya terus berkomunikasi dengan provinsi Lampung untuk bisa menjadikan daerah ini sebagai daerah layak anak.

Selain itu, program pemerintah Provinsi itu wajib di dukung, karena untuk mewujudkan daerah yang ramah anak.

“Way Kanan sebagai daerah inisiator ramah anak juga telah menerima penghargaan dari Kementrian PPA Republik Indonesia di Provinsi Riau, September 2017, dalam peringatan hari anak nasional,” ujarnya.

Adipati mengharapkan semua SKPD, jajaran di bawahnya dapat bekerja dengan baik untuk bisa menjadikan Kabupaten Waykanan menjadi daerah layak anak. Serta dukungan semua sektor bisa menempatkan daerah ini menjadi daerah yang pertama di Provinsi Lampung untuk daerah dengan tindak kekeran terhadap anak sangat rendah. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

18

Lambar Adakan Rakor POP

Lampung Barat, FAKTUAL - Bagian Admi­ nistrasi Pembangunan Sekdakab Lampung Barat (Lambar) mengelar Rapat Koordinasi Peng­endalian Operasional Kegiatan Pembang­ unan (Rakor POP) Triwulan III tahun anggaran

2017, di Aula Dinas Kesehatan setempat, kemarin.

Ketua Panitia Indra Gunawan mengatakan, eraturan pemerintah RI No. 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah. Perda Kabupaten Lambar No. 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Tujuan kegiatan tersebut mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan fisik maupun

keuangan, serta memecahkan permasalahan –permasalahan yang di hadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lambar tahun 2017.

Kemudian realisasi kegaitan dari 1.876 kegiatan fisik dan non fisi yang ada pada seluruh satker, realisasinya sampai dengan bulan September 2017 adalah 0% berjumlah 175 kegiatan, 1-50% berjumlah 380 Kegiatan, 51-75% berjumlah 578 Kegiatan dan 76-100% berjumlah 743 kegiatan.

Asisten II Bidang Perekonomian, Natha Judin Amran mengatakan, semua selaku jajaran Pemkab Lambar dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta semangat kerja yang tinggi mudah-mudahan kita dapat mencapai hasil kerja yang memuaskan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kata dia, merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan yang tidak ada putusnya. oleh karena itu, aktivitas pengendalian tidak terbatas dalam bentuk rapat, melainkan dalam bentuk-bentuk lainnya seperti konsultasi, koordinasi surat menyurat dan lain sebagainya yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. melalui upaya peng­ endalian secara sistematis tersebut diharapkan agar produktivitas kegiatan dapat tercapai sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. (ADI)

Pemkab Lambar Gelar Wabup Lambar Rakor Upacara Paripurna TKPK di Provinsi Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar Upacara Paripurna Bulanan Sekaligus Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Lapangan Pemkab setempat, kemarin.

Dalam sambutanya Inspektur Upacara Dan­ dim 0422 Lambar Letkol.Inf. Iskandar meng­ atakan, pancasila mengandung makna pentin bagi sejarah bangsa Indonesia. Tindak tanduk dari orang-orang yang termaktub sebagai warga negara dari republik yang bernama indonesia, haruslah didasarkan pada nilai-nilai dan semangat pancasila. Apakah dia sebagai seorang politisi, birokrat, aktivis, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya.

Peringatan hari kesaktian pancasila setiap tanggal 1 Oktober, harus dijadikan sebagai kesempatan untuk merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan kesaktian pancasila itu sendiri. hal ini penting khususnya bagi generasi muda bangsa ini. Generasi baru tidak akan memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan

atas bangsa ini tanpa mengenali sesungguhnya sejarah kehidupannya, kata dia.

Menurutnya, di tengah terpaan pengaruh kekuatan global, kita seharusnya menguatkan dan memperlengkapi diri agar tidak terjerembab dalam lika-liku zaman sekarang ini. Salah satunya adalah dengan menggali kembali nilainilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Nilai-nilai itulah yang kemudian kita maknai sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ini.

Kemudian ancaman terhadap ideologi pancasila merupakan ancaman bagi kelangsung­ an hidup bangsa dan negara. Saat ini yang terpenting bagi kita adalah penghayatan dan pengamalan pancasila dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus kita galang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan negara republik indonesia menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

(ADI)

Lambar Gelar Verifikasi Penerima Rastra Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data penerima beras sejahtera (Rastra) tahun 2017, di Aula RSUD Alimuddin Umar, Liwa, kemarin.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Adi Utama mengatakan, verifikasi dan validasi penerima Rastra merupakan upaya pemerintah dalam memberikan keakuratan data bagi masyarakat miskin serta penting dan strategis.

Penting karena verifikasi dan validasi menentukan keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan yang pemerintah laksanakan kedepannya. Sedangkan strategis karena efektifitas program sangat ditentukan seberapa tepat mencapai target, kata dia.

“Pemda Lambar sangat menyambut baik kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan

ini dan semoga dengan kegiatan ini akan terjembatani sehingga tercapai secara maksimal hasil yang diharapkan. Selama ini ditemukan banyak terjadi kasus ketidakakuratan data sehingga membutuhkan pasokan data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. dan dengan adanya kegiatan ini semoga hasil yang didapat bisa bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan khususnya terhadap penanganan permasalahan kemiskinan masyarakat,” katanya.

Menurut data program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011, kata dia, kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat 18.901 kepala keluarga, harapannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka masyarakat mendapatkan keakuratan data dengan hasil yang maksimal sehingga tercapai masyarakat yang adil sejahtera untuk menuju Lampung Barat hebat.

(ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Makmur Azhari menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung Tahun 2017 di Ruang Rapat lantai III Bappeda Provinsi Lampung, kemarin.

Dalam acara tersebut wakil Bupati Lambar didampingi Kepala Badan Perencanaan Pem­ bangunan Daerah (Bappeda) Okmal, Kepala Dinas Pemberdayana Masyarakat dan Pekon (DPMPP) Nukman, dan Sekertaris Dinas Sosial Iriansyah.

Kabag Humas dan Protokol Sekertarist Pem­ kab, Surahman mengatakan, dalam pertemuan tersebut, setiap kabupaten/kota diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2016 dan progress sampai dengan semester I (tahun 2017).

“Jadi masing-masing kabupaten/kota diminta untuk menyampaikan laporan pada rapat tersebut,” kata dia Untuk tetap meningkatkan dan menguatkan

koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan. “Hal ini merupakan target bersama, untuk itu pihak Provinsi juga memohon dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten/ kota dan bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama,” katanya.

Pihak Provinsi berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi ke­ miskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersamasama untuk menyempurnakan mekanisme pe­laksanaan program penanggulangan kemis­ kinan di Lampung.

Selain itu, pemkab juga diminta untuk menyerahkan dokumen laporan pelakasanana program penanggulangan kemiskinan (LP2KD) kabupaten/kota tahun 2016. “Melalui pelaksanaan rakor ini diharapkan target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 19 5433 Lemang Pecahkan Rekor MURI BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

Lampung Barat, FAKTUAL - Membakar lemang 6000 yang digelar Pemeritah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, di Pe­ mangku Sinarjaya, Pekon Mauar Jaya 2, Kecamatan Kebuntebu, Jumat (20/10), berhasil memcahkan rekor MURI. Menurut Bupati Lambar, Mukhlis Basri. membakar lemang 6000 pacung (batang) itu sebagai upaya mengangkat kembali tradisi ‘ngelemang’ yang merupakan kuliner trasional khas Lampung Barat.

Lemang, panganan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu, setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang. gulungan daun bambu berisi beras ketan dicampur santan kelapa ini kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu lalu dibakar sampai matang.

“Lemang adalah kuliner khas Lampung Barat yang biasanya ada pada Lebaran atau acara adat, namun belakangan hanya sebagian kecil saja yang masih melestarikan tradisi tersebut, karena itu melalui kegiatan pemecahan rekor MURI bakar lemang 6000 batang, kami berharap lemang bisa semakin dikenal bahkan menjadi kuliner yang selalu ada setiap saat,” ujarnya.

Menurut dia, rekor MURI bukan segalagalanya, tapi dalam rangka menjaga budaya dan adat istiadat yang sudah turun menurun.

“Kita sama-sama tahu, Lambar, suku Lampung nya berasal dari Skala Brak dari Lambar ini salah satu budaya yang ada adalah lemang.

Lemang ini dilakukan pada waktu hari raya sebelum 1 syawal selesai melaksanaan puasa kemudian yang kedua pada waktu mau melak­

sanakan perkawinan setiap orang wajib membuat lemang begitu juga pada waktu anaknya melaksanakan sunatan, tiga moment tersebut wajib ada lemang,” katanya.

“Sekarang ini kalau kita tidak punya kepedulian, 10 tahun 20 tahun mendatang

lemang akan hilang karena anak-anak muda tidak peduli lagi dengan budaya lemang.

Membuat lemang cukup sulit, tidak cukup dengan menggunakan benda keras, tidak cukup dengan pengambilan pancung bambu, parut kelapa, dan pencucian beras, proses ketannya

Lindungi Keluarga dari Penyalahgunaa Narkoba Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Makmur Azhari dan Kasat Narkoba Iptu Junaidi mendeklarasikan Zona Bebas Narkoba, di Pekon Bandarbaru, Kecamatan Sukau, Kamis (19/10).

Menurut Makmur Azhari, penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Banyak kerugian yang ditimbulkan, baik materi maupun non materi.

Banyak kejadian seperti ketergantungan terhadap narkoba sampai timbulnya bentuk kejahatan. Narkoba ibarat wabah penyakit yang dengan cepat dapat menular dan berkembang serta menelan korban yang jumlahnya semakin meningkat dengan wilayah yang semakin meluas, hingga kini, peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) semakin menggila, katanya. ”Korban-korban pun berguguran, baik di kalangan generasi muda, seperti mahasiswa dan pelajar, bahkan di kalangan orang tua. Tidak tanggung-tanggung, tempat-tempat peredarannya pun tersebar ke manamana, tidak saja di lokalisasi kemaksiatan, tetapi

juga merembes ke berbagai permukiman, institusi pendidikan, bahkan juga menjalar ke berbagai lembaga pemasyarakatan (penjara),” ujarnya.

“Akibat peredaran narkoba, kita bisa saksikan bagaimana narkoba memberikan dampak mudarat dalam kehidupan sosial kita. Terlalu banyak untuk menyebutkan dampak tersebut di sini, baik dari aspek moral, kesehatan, sosial, hukum ataupun politik, Bahkan bisa dibilang narkoba adalah induk dari segala kejahatan, yang bisa menjadikan si pelakunya untuk membunuh, mencuri, memerkosa ataupun merugikan orang lain,” kata dia.

Menurutnya, masalah narkoba ataupun penyalah­ gunaan obatan-obatan harus dihadapi secara realistis, di satu sisi, harus ada keputusan politik hukum yang secara tegas memberantas penyebarannya lewat penegakan hukum secara konsisten, di sisi lain, ratusan ribu bahkan jutaan orang, khususnya generasi muda, yang sudah terjebak dalam barang haram ini, juga harus ditangani secara memadai, baik secara medis ataupun psikologis.

(ADI)

dicuci sampai dengan kayu membakarnya cukup lama. Anak muda sekarang tidak suka dengan beginian, mereka lebih suka dengan yang seperti itu, mereka lebih suka kepada yang instan,” katanya.

(ADI)

PLN Lampung Dukung “Kampung Kopi” Lambar Lampung Barat, FAKTUAL - PT PLN Distribusi Lampung mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lampung untuk menjadikan salah satu daerah setempat menjadi “Kampung Kopi”.

“Selain mengupayakan pemenuhan kelistrikan ke seluruh pelosok Lampung, PLN Distribusi Lampung bersama jajaran dan pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan potensi perkebunan khususnya komoditas kopi Robusta yang saat ini menjadi salah satu ikon Lampung dan telah mendunia,” kata General Manager PLN Distribusi Lampung, Julita Indah, di Lampung Barat, kemarin.

Menurut dia, kopi Liwa terkenal bahkan sampai ke Brisbane Australia. Hal tersebut merupakan kebanggaan petani di tengah keterbatasan teknologi pengelolaan kopi namun petani kopi Lampung bisa memberikan kenikmatan kepada warga di berbagai negara.

Selain itu, katanya, beberapa negara lain di Eropa juga meminum kopi asal kopi robusta asal Lampung. “Teman saya di negara tersebut mengatakan bahwa beberapa kedai atau restoran di sana menggunakan kopi robusta Lampung, untuk minum kopi,” katanya.

Ia mengatakan, merupakan kebanggaAn tersendiri sebagai warga negara Indonesia terutama Provinsi Lampung yang mempunyai komoditas dinikmati oleh warga negara di luar negeri.

“Kopi robusta Lampung cukup dikenal di mancanegara,” ujarnya.

Karena itu, ia mendukung upaya pemerintah daerah terutama Pemkab Lampung Barat dan warganya untuk menjadikan daerah setempat sebagai “Kampung Kopi”.

Terkait aliran listrik ke pelosok Lampung, Julita menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mempercepat program Lampung Terang 2019.

Terkait program CSR, upaya lainnya yakni PLN akan membuat booth Coffee Corner sehingga masyarakat bisa merasakan kenikmatan kopi Lampung. Rumah Kreatif pun akan dibuat oleh PLN Tanjungkarang yang akan memajang aneka produk UMKM dan produk kopi Lampung.

“Kami hanya menguatkan saja sebab gubernur dan bupati juga telah mendukung kopi terlebih dahulu, “kata dia.

Sekretaris Camat Air Hitam Budiarto mengatakan Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat mengatakan kehadiran seluruh leading sektor merupakan dukungan kepada desa Rigis Jaya dan berharap banyak terhadap pembentukan kampung kopi.

“Tak hanya kampung kopi saja, namun ada potensi lain yang bisa tergali untuk mendatangkan wisatawan ke desa tersebut,” katanya.

Namun, permasalahan listrik perlu dibenahi, selain itu akses transportasi berupa jembatan juga harus diperbaiki sehingga memancarkan akses para pelancong.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat Suhartono mengatakan saat ini petani Kopi Lampung Barat menghasilkan 1,5 ton per hektare setiap tahunnya.

Lampung Barat memiliki 53.000 hektare luas wilayah kopi di Lampung, dan yang paling banyak dibudidayakan adalah jenis robusta.

“Namun harus peduli untuk menyiapkan segala fasilitas guna meningkatkan produksi kopi,” ujarnya.

Pekon Rigis Jaya akan ditetapkan sebagai kampung kopi dan pusat sekolah kopi yang meliputi pendidikan, pengembangan dan destinasi wisata. Namun keterbatasan anggaran SDM dan infrastruktur sangat diharapkan oleh petani agar didukung melalui CSR PLN. Ke depan, juga akan dibangun sekolah kopi yang belum ada di Lampung. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 435/ Tahun Ke-15 / 23 - 29 Oktober 2017

ADVERTORIAL

JTTS Lampung Menjadi Percontohan Kalimantan Selatan BANDARLAMPUNG-Program Jalan Tol Trans Su­ matera (JTTS) Lampung akan menjadi projek percontohan jalan tol di Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Muhaimin, pem­ bangunan jal tol nantinya juga bisa dilaksanakan diKalimantan selatan karena Lampung dan kalsel karena memiliki kesama­ an.kata saat Kunker di Provinsi Lampung baru-baru ini.

“Sumatera khususnya di Lampung pembangunan jalan tol kan sudah berjalan, sehingga kami mengantisipasi untuk persiapan bagaiman jlan tol menuju jalan Tol.,” Rombongan diterima DPRD Provinsi Lampung yang juga dihadiri beberapa Setker terkait Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain jalan tol Lampung,

pihaknya juga ingin melaksa­ nakan jalan kereta api trans Kalimantan .” jadi kami ingin pemahaman bagaimana melak­ sankan rel kereta api.

“Selain mengenai dua transportasi darat, sebagai

tanah sebagian besar bertanah gambut, Kalsel ingin menambah jumlah embung yang kin hanya berjumlah satu, jadi kami juga ini komperasi di Lampung, karena dari Lampug ada po­ tensi.Terdapat kelebihan dari

Lampung di Kalimantan Sela­ tan.”

Pihaknya telah memahami dan ternyata jalan tol sangat sulit dilaksanakan provinsi bila tidak ada campur tangan pemerintah pusat. Maka sebab itu pihaknya juga akan menindaklanjuti ke pemerintah pusat, termasuk embung.

Di sisi lain di Lampung juga ada beberapa tata kelola komoditi yang perlu dipelajari Kalsel dari Lampung yakni dalam hal tata kelola hutan register, pengelolan ubi kayu serta pengaturan tata ruang di Lampung.

Selain DPRD Kalsel, Lam­ pung pun menjadi percontohan bagi provinsi Lain, sebelumnya Provinsi Lampung dikunjungi DPRD dari Pekanbaru.

(ADV)

20