SKM FAKTUAL EDISI 443 l 15 - 21JANUARI 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

BENAR BERIMBANG

DD KAMPUNG SRITUNGGAL DITERAPKAN MAKSIMAL HALAMAN

11

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

WIN-HEN SIAP PERCANTIK TULANGBAWANG HALAMAN

14

YUSUF S BARUSMAN KUKUHKAN ICMI PESISIR BARAT HALAMAN

19

WARGA BRAJAGEMILANG

SEGEL BALAI DESA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

Cawa Kham QADAR ALLAH

UCE NASIR

TERPILIHNYA kembali Bachtiar Basri mendamping Muhammad Ridho Ficardo pada Pilgup Lampung 2018 merupakan qadar Allah. Betapa tidak, detik-detik akhir menjelang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, petahana M. Ridho Ficardo belum menentukan calon pendampingnya alias wakil gubernur.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sempat menarik berkoalisi dengan Golkar menawarkan Helmy Hasan, adik kandung Zulkifli Hasan (ketua DPP PAN dan ketua MPR) dan Zainuddin Hasan (bupati Lamsel dan ketua Umum DPW PAN Lampung) bahkan beberapa orang sudah memasang banner M. Ridho Ficardo dan Helmy. Namun rencana itu kandas karena sang petahana tetap memilih Bachtiar Basri sebagai wakilnya untuk kali kedua.

“Ini semua qadar Allah,” kata Bachtiar Basri yang sebelumnya legowo jika tidak terpilih kembali mendampingi M. Ridho Ficardo.

“Seandainya tidak terpilih kembali sebagai calon wakil gubernur, saya sudah menyatakan tetap akan membantu M. Ridho Ficardo,” kata Bachtiar Basri yang dikenal bersahaja dan rendah hati.

Terpilihnya Bachtiar Basri mendampingi M. Ridho Ficardo pada Pilgup Lampung 2018 menjadi penawar kegalauan ribuan pendukung di berbagai daerah, termasuk Tulangbawang Barat (kabupaten yang sempat dipimpin Bachtiar Basri).

Di sisi lain, kembali bersatunya M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dalam kompetisi memperebutkan tahta di Provinsi Lampung membuktikan selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung, mereka selalu rukun dan kompak serta bahu membahu demi kemajuan daerah. Dan terbukti, selama ini tidak satu pun dari keduanya yang saling jatuh menjatuhkan atau tergiur ambisi pribadi.

Bahkan Bachtiar Basri tetap tersenyum walaupun “kursi” pimpinan PAN Lampung yang didudukinya “diambil alih”. Begitu juga dengan M. Ridho Ficardo. Dia memilih berjiwa besar dengan “memberi izin” kepada Sekda Provinsi Lampung, Sutono sebagai pesaingnya di Pilgup Lampung 2018 dengan menjadi calon gubernur Lampung mendampingi Herman HN. Dan Pilgub 2018 merupakan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri Jilid II. Mampukah keduanya mengulang sukses? Kompetisi kali ini diikuti empat pasangan calon, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Demokrat, Gerindra, PPP, PBB, dan partai lainnya), Arinal-Chusnunia (Golkar, PAN, dan PKB), Mustafa-Jajuli (NasDem, PKS, dan Hanura), dan Herman HN-Sutono (PDI Perjuangan) membuktikan “gelombang dan badai” yang dihadapi semua calon cukup berat. Demikian pula dengan perahu yang digunakan masing-masing calon untuk berlayar merupakan partai papan atas di negeri ini.

Sebagai manusia, semua memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pemilih sekarang sudah pandai. Dan berhasil atau tidaknya pasangan menggapai impian tergantung qadar Allah, seperti halnya bersatu dan majunya kembali pasangan petahana M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri tersebut.

l

n l n l n

BRI Tanjungkarang diduga zalimi nasabah yang meminjam dana Rp1,2 M diharuskan membayar Rp26,8 M dalam tempo 6 bulan Kalau begitu caranya bakal banyak nasabah kabur...

4 Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung resmi mendaftar ke KPU Masyarakat diimbau menjadi pemilih cerdas Belum memasuki masa kampanye, perang antarpendukung calon di dunia sudah panas Mudah-mudahan saat kampanye nanti tidak ada gesek-gesekan

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Menyoal Sistem Demokratis Pilkada?

T

AHUN 2018, adalah merupakan tahun po­­litik, karena ditahun 2018 ini pelak­sa­naan Pemilihan Kepala Dae­­rah (Pil­kada) secara serentak, untuk Gu­­bernur, Bu­pati dan Walikota, dibe­be­rapa Pro­vinsi, Kabupaten dan kota akan kembali di­laksanakan.

Dalam pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 yang akan digelar secara serentak, meliputi 17 Provinsi, untuk pemilihan Gubernur, 115 pemilihan Bupati dan 39 untuk pemilihan Wali­ kota.

Kemudian, tahun 2019 akan digelar Pe­milihan Anggota Legeslatif, Dewan Per­wakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk wakil rakyat di pusat, DP­RD Provinsi, dan DPRD, untuk dae­­rah Kabupaten dan kota, diseluruh Indo­nesia. Serta Pemilihan Presiden (Pil­pres).

Adapun landasan konstitusi penye­ leng­garaan Pilkada, termaktub dida­ lam Un­dang Undang Dasar (UUD) 1945, dalam Pasal 18 ayat (4), yang menya­ta­kan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali­ko­ta, masing masing sebagai Kepala Pe­me­rintahan Daerah Provinsi, Kabu­paten dan Kota, dipilih secara demo­kratis.

Kemudian apa yang diamanatkan oleh UUD 1945, tentang pemilihan Ke­pa­la Pemerintahan itu, dijabarkan lagi di­dalam UU Nomor : 32 Tahun 2004, ten­tang pemerintahan daerah, yakni Kepala Dae­rah, Gubernur, Bupati dan Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat Pilkada yang katanya digelar secara demokratis itu, meng­undang banyak­ nya minat masyarakat untuk turut bertan­ding, maju sebagai calon pasang­an Gu­ber­nur, untuk Provinsi, Bupati, untuk Ka­bupaten dan Walikota Untuk Kota.

Latar belakang pasangan calon Kepa­la Daerah itupun ber­beda-beda, mulai dari Politisi, Pendidik, LSM, Pengusaha, Ula­ma, tokoh masyarakat, sampai kepa­da Aparatur Sipil Nega­ra (ASN), yang aktif maupun yang telah pensiun, serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, yang purna­ wira­wan maupun yang masih aktif.

Persoalan majunya anggota ASN dan TNI/Polri yang masih aktif ini dalam Pilkada, banyak mengundang pertanyaan. Wa­laupun UU Pemilihan Umum ( Pemilu), telah mengatur bahwa, anggota TNI/Polri, termasuk ASN yang masih aktif, ha­rus­lah terlebih dahulu mundur dari jabatan dan keanggo­taannya baik di ASN, TNI dan Polri.

Karena UU tentang Pemilu itu me­nga­tur bahwa ASN dan TNI/Polri, tidak dibenarkan untuk terlibat didalam politik prak­tis. ASN dan TNI/ Polri diminta un­tuk bersikap netral

Oleh: WISNU AJ Pengamat

da­lam setiap pelak­sa­naan Pemilu.

Secara harfiah, tidak ada larangan yang diatur di dalam UU, maupun Per­aturan Pemerintah yang melarang, bagi ang­gota ASN dan TNI/Polri, untuk maju sebagai calon pasangan Kepala Daerah pada Pilkada. Asalkan anggota ASN dan TNI/Polri yang masih aktif itu, mundur dari jabatan dan keanggo­taannya di ins­titusi tempatnya bernaung, ketika yang ber­sangkutan mendaftarkan diri, sebagai pasangan calon Kepala Daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun yang menjadi persoalannya adalah, batasan dari mundurnya anggota ASN dan TNI/Polri aktif, yang belum di­atur oleh pemerintah, maupun KPU. Se­hingga banyak para calon pasangan Ke­pala Daerah dari ASN dan TNI/Polri ak­tif, melakukan curi start melak­sa­nakan kam­panye, sementara me­reka ma­sih ak­tif sebagai anggota ASN dan TNI/Polri. Mereka baru akan mengundurkan diri dari keanggotaan institusinya, de­ngan mengajukan pensiun dini, setelah adanya kejelasan dukungan dari partai politik, atau masyarakat, jika mereka maju dari jalur independen.

Jika berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang meng­ha­rus­kan anggota ASN dan TNI/Polri ak­tif, harus bersikap netral, maka secara eti­­ka, jelas bahwa anggota ASN dan TNI/Polri aktif, telah melanggar etika ke­­­­netral­itasan nya dalam pelaksanaan Pe­­­milu. Maka untuk itu Pemerintah dan KPU, perlu membuat aturan, batasan an­tara pensiun dini dengan pencalonan se­bagai pasangan Kepala Daerah.

Hal itu perlu untuk dilakukan, demi meng­hindari terjadinya pene­ kan­an terha­dap Partai Politik (Parpol) maupun ma­sya­ra­kat, yang dilakukan oleh para ang­gota ASN dan TNI/ Polri aktif, yang ber­niat untuk maju dalam Pilkada, dengan meng­­gunakan jabatan yang mereka mi­liki.

Masihkah Demokratis Jika merunut dari ketentuan yang ada di dalam UUD 1945, pada pasal 18 ayat 4 tersebut, UUD 1945 hanya menye­but­kan pemilihan kepala pemerintahan dae­rah secara demo­ kratis, dan kemudian di­per­jelas lagi di dalam UU Nomor 32 tahun 2004, dengan menyebutkan dipilih lang­sung oleh rakyat, cara ini adalah me­ru­pakan cara liberal. Yang elistis dan oli­garkis.

Cara-cara pelaksanaan Pilkada itu, mengarah kepada sistim demo­ kratis elistis, jika melihat calon-calon Kepala Daerah itu, kebanyakan diaju­ kan oleh Parpol. Hanya sedikit yang

maju secara independen yang diaju­ kan oleh rakyat. Cara-cara seperti ini memang diatur di dalam UU. Na­mun yang ironisnya, dalam me­mi­lih siapa calon yang akan dimaju­kan, hak prerogratif untuk itu ada di tangan pim­­pi­nan elit parpol, tidak semata ada di ta­ngan rakyat, sebagai pen­dukung parpol. Ke­hendak rakyat dalam menen­tu­kan siapa calon pemimpinnya sering berten­ta­ngan dengan kehendak par­pol. Disini­lah letak dari penyimpangan apa yang di­maksudkan dengan kata demokratis yang ada di dalam UUD 1945.

Jika pelaksanaan Pilkada itu meng­ anut sistim demokrasi murni, maka parpol memberikan kesempatan kepada akar rumput untuk menyam­ paikan pen­dapatnya, tentang calon yang akan di­ma­jukan dalam pilkada.

Tapi malang­nya pintu kesem­patan untuk mengajukan pen­dapat dari akar rumput ini telah ditu­tup oleh parpol, sehingga terkadang calon yang diajukan oleh parpol, ber­ten­ tangan dengan hati nurani rakyat sebagai pen­dukung parpol.

Kemudian dalam pengajuan calon un­tuk dipertarungkan pada Pilkada itu, ber­bau oligarki. Seperti apa yang dikatakan oleh sebuah anekdot, “di dunia ini tidak ada yang gratis, maaf­ nya, kencing saja harus bayar “.

Manalah mungkin ada pimpinan par­pol yang berbaik hati, memberikan man­dat kepada pimpinan parpol di daerah, un­tuk mencalonkan pasangan kepala dae­rah pada Pilkada secara gratis. Apa lagi si calon itu di luar dari lingkaran parpol yang mencalon­kan.

Dan bukan merupakan suatu hal yang rahasia lagi, jika setiap calon, harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh parpol yang mencalon­ kannya, ketentuan itu termasuk untuk uang mahar, yang besarnya sudah ditentukan oleh parpol yang akan mencalonkannya.

Begitupun, walau mahar sudah dise­tu­jui, tapi belum tentu juga si pemberi ma­har itu dicalonkan oleh parpol yang akan mencalonkannya, karena semua keputusannya berada di tangan ketua umum parpol.

Setengah Demokratis Sistim pelaksanaan Pilkada kita ma­sih belum sepenuhnya demokratis, se­suai dengan persyaratan yang diatur oleh kons­ti­tusi UUD 1945, yang me­ nem­­pat­kan rakyat sebagai pemegang kekua­sa­an tertinggi.

Lantas dalam kontek seperti ini, tentu menimbulkan perta­nyaan, dimanakah sistim demokrasi kita pada Pilkada itu berlaku? Sementara mulai dari penjari­ngan calon yang akan maju dalam Pil­kada, yang dilakukan oleh parpol, tidak melibat­ kan masyarakatnya.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik.

Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto.

Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dedy Setiawan Biro Way Kanan : Rusdi,S. Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

3

Warga Brajagemilang

SEGEL BALAI DESA Lampung Timur, FAKTUAL - Ratusan warga Desa Brajagemilang, Kecamatan Brajaselebah, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menyegel kantor balai desa setempat. Alasannya, mereka tidak puas atas penanganan kepala desa yang diduga selingkuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, aksi penyegelan itu terjadi Jumat sekira pukul 09.30 WIB. Secara spontan warga mendatangi Balai Desa Brajagemilang kemudian menyegel pintu kantor balai desa dengan balok kayu dan menutup jalan masuk di pintu gerbang balai desa dengan batang kayu.

Menurut warga, aksi penyegelan itu dilakukan sebagai buntut ketidakpuasan sejumlah warga kepada Pemkab Lampung Timur yang tidak memenuhi tuntutan warga yang meminta pencopotan Kepala Desa, Lasito yang diduga telah selingkuh dengan seorang wanita berstatus janda di desa itu.

Warga beranggapan kepala desa telah mencoreng nama baik desanya sehingga warga menolak dipimpin Lasito Kapolsek Brajaselebah Iptu Sudarli dihubungi lewat telponnya membenarkan kejadian itu.

Menurutnya kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Atas kejadian itu telah dilakukan mediasi dengan warga dan unsur Muspika Brajaselebah.

“Habis shalat Jumat dilakukan mediasi,” kata Iptu Sudarli.

Sebelumnya, Kamis (4/1) ratusan Warga Desa Brajagemilang melakukan demonstrasi.

Mereka mendesak kepala desa dicopot dari jabatanya alasan dugaan kasus perselingkuhan.

Ratusan warga Desa Brajagemilang berde­ mon­strasi dan berorasi di balai desa setempat, meminta Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim mencopot Lasito dari jabatannya sebagai kepala desa.

“Kami menuntut Kades Lasito dicopot dari

jabatanya karena tidak menghargai kaum wanita,” kata seorang pendemo di atas sebuah mobil bak terbuka yang disambut teriakan ratusan pendemo.

“Kami tidak mau dipimpin kades yang telah mencoreng nama baik desa kami karena per­ buat­annya, kami bukan benci Lasito, tapi kami benci perbuatannya “ kata orator demo lainnya.

Lasito merupakan kades petahana yang terpilih dalam pilkades. Senin (4/12/2017), sekira 112 desa di Kabupaten Lampung Timur menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Lasito bersama 111 kades tepilih dilantik Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim pada Jumat (30/12).

Demontrasi itu dilatarbelakangi Lasito tertanggkap warganya saat tengah berada di rumah seorang wanita yang berstatus janda yang juga merupakan warga setempat, Kamis (14/12/2017) malam, apalagi Lasito statusnya telah beristri.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Lampung Timur Tarmizi mengatakan, pemkab sifatnya menampung tuntutan pendemo.

Ia memjelaskan Pemkab Lampung Timur tetap melantik Lasito karena ada peraturan yang mengatur pemilihan kepala desa, sementara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tidak mengatur tentang kasus perseling­ kuhan sehingga tidak ada alasan Pemkab tidak melantiknya.

“Karena di aturan itu tidak ada yang mengatur tentang perselingkuhan, karena itu bupati tetap melantiknya,” kata Tarmizi.

Namun, menurut dia, Pemkab Lampung Timur akan meninjau kembali status jabatan Lasito jika polisi memproses hukum kasus Lasito.

“Jika kepolisian mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti maka secara hukum tetap sah tapi nanti kita lihat dari kepolisian,” ujarnya.

(IRI)

Sidang PT CAU vs BRI Hadirkan Dua Saksi Bandarlampung, FAKTUAL - Dua saksi fakta dihadirkan dalam sidang gugatan perdata dengan Penggugat Direktur PT. Citra Andalas Utama (CAU), Syamsul Arifin terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Tanjungkarang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandarlampung.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Lampung, Rabu (10/1), dipimpin Hakim Ketua, Riza Fauzi.

Kedua saksi fakta tersebut Elisma Widawati dan Bariyah merupakan pemilik rumah yang sertifikatnya dipinjam penggugat sebagai jaminan pinjaman di BRI. Pada persidangan, di hadapan majelis Hakim Elisma Widawati mengatakan, dia dan suaminya memang mengizinkan sertifikat

rumah miliknya digunakan penggugat untuk pengajuan pinjaman ke BRI. “Pinjaman sebesar itu juga benar,” ucap Elisma.

Namun dirinya mengaku kaget saat menerima surat kedua dari BRI yang menyatakan jumlah penagihan terhadap penggugat Syamsul Arifin dengan nominal Rp28,6 miliar.

“Saya lalu menghubungi suami yang saat itu sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Suami saya juga kaget dengan jumlah penagihan tersebut. Bahkan, suami saya sempat ribut dan menuduh penggugat melakukan penipuan,” ujar Elisma.

“Setelah kami konfirmai ke penggugat ternyata nominal penagihan sebesar itu murni kesalahan pihak BRI. Penggugat menunjukkan

kepada kami bukti-bukti peminjaman yang hanya Rp1,2 miliar,” ujarnya.

Senada diungkapkan saksi fakta yang kedua, Bahriyah. Menurutnya, penggugat meminjam sertifikat rumah miliknya untuk dijadikan agunan kepada BRI dengan jumlah pinjaman Rp1,2 miliar.

“Namun sekitar tahun 2015, datang pegawai BRI ke kediaman kami. Lantas mereka memfoto rumah kami, terus terang saya kaget, ada apa?,” ujar saksi.

Lalu dia bertanya ke pegawai BRI tersebut, terkait aktivitas mereka di kediaman saksi fakta.

“Kata mereka, ibu bisa menambah pinjaman. Hanya itu yang dikatakan mereka,” ujar Bahriyah.

Usai sidang, Kuasa Hukum penggugat

menegaskan bahwa yang dikatakan saksi fakta di persidangan sudah membuktikan jika BRI Tanjungkarang benar telah menge­ luarkan surat tagihan sebesar Rp28,6 miliar.

“Terungkap dari keterangan dua saksi fakta, BRI Tanjungkarang kita anggap sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum,” ujar Kuasa Hukum penggugat, Liswar Mahdi dari Liswar Mahdi & Partner.

Sementara, kuasa hukum lainnya, KMS Herman mengungkapkan, pekan depan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dari Univertas Lampung (Unila) untuk menguatkan keterangan dari saksi fakta.

“Kami harapkan saksi ahli nanti akan menguatkan dalil-dalil gugatan kami dan menguatkan keterangan saksi fakta,” kata KMS Herman. (FIK)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

4

Mustafa Timbulkan Kemacetan Lalulintas Bandarlampung, FAKTUAL - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dari Koalisi Lampung KECE, Mustafa-Ahmad Jajuli, Senin (8/1), mendaftar ke KPU Provinsi Lampung Jl. Gajah Mada Bandarlampung. Kedatangan mereka yang menaiki gajah menimbulkan kemacetan lalulintas di kawasan tersebut.

Mustafa-Jajuli naik gajah menuju kantor KPU Lampung yang diiringi para pengurus parpol pengusung antara lain, Ahmad Mufti Salim, Fauzan Sibron, Sriwidodo, Pengurus Hanura dan Sekjen PKB Haidir Bujung.

Mustafa juga diarak ribuan warga yang melakukan aksi pawai budaya nusantara dan tarian Sekura. Nampak hadir juga sejumlah elemen masyarakat mulai dari para kyai, nelayan, Muslimat NU, Sobat Tani, kader Partai Hanura, PKS, NasDem, Syekher Mania, Pemuda Pancasila, PSHT, TTKDH dan sejumlah elemen lainnya.

Rombongan paslon Cagub Mustafa dan Jajuli diterima Ketua KPU Lampung Dr. Nanang Trenggono dan komisioner lainnya. Hadir dalam pendaftaran cagub di KPU, Komisioner Bawaslu Lampung.

Usai menyerahkan berkas, Mustafa dan Jajuli sempat melakukan orasi politik di hadapan ribuan pendukungnya. Dikatakan Mustafa, kolaborasinya dengan Ahmad Jajuli murni karena keinginan untuk mewujudkan Lampung yang lebih baik.

“Kami menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di KPU karena kami ingin menjadikan Lampung terbaik dan pertama.

Kita bayar awal perjuangan hari ini dengan kemenangan pada pemilihan Juni mendatang,” ujarnya.

Sengaja mengendarai Gajah saat pendaftaran, dikatakan Mustafa, gajah merupakan lambang perjuangan rakyat, yaitu perjuangan melawan pembodohan, melawan politik gula, politik minyak dan politik susu yang efek jangka panjang­

nya jelas memiskinkan dan merugikan mas­ yarakat Lampung.

“Gajah Lampung adalah salah satu identitas Lampung, menjadi lambang perjuangan bersama masyarakat untuk berdaulat di atas tanahnya sendiri. Kami ingin memimpin masyarakat Lampung, membangun bersama. Kami ingin jadi gubernur, bukan boneka pengusaha,” pungkasnya.

Sementara itu, Cawagub Ahmad Jajuli dalam orasinya mengajak para pendukung Mustafa-

Aja agar menjalani demokrasi yang sehat, yang santun, dan bermartabat.

“Mari kita bekerja bersama, kita jalani demokrasi yang sehat, tanpa saling menjatuhkan, memfitnah atau menjelek-jelekan calon lain.

Bersama rakyat, kita wujudkan Lampung yang lebih baik lagi,” tandasnya.

Dari hasil penyerahan berkas paslon pertama, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan secara umum berkas Paslon yang diajukan telah memenuhi persyaratan Cagub

dan Cawagub. Namun ada tujuh poin persyaratan yang perlu direvisi dan dilengkapi.

“Ada tujuh poin yang menjadi catatan soal berkas untuk direvisi. Seperti pengajuan alamat calon, antara yang diajukan dengan KTP harus sama dan beberapa persyaratan lain yang harus benar-benar sesuai. Kami membuka kesempatan untuk perbaikan berkas. Kita buka pendaftaran hingga 10 Januari dan perbaikan syarat pencalon­ an 18-20 Januari,” katanya. (AGA)

Bulog Gelar Operasi Pasar Beras

Ridho Ficardo: Polhut Satu Aksi Satu Komando Jaga Hutan

Bandarlampung, FAKTUAL Bulog Lampung menggelar operasi pasar (OP) beras medium di sejumlah wilayah daerah setempat guna menstabilkan harga beras.

OP di Provinsi Lampung berlang­ sung sejak 2 Januari hingga 31 Maret 2018, kata Kasub Divre Bulog Lampung Tengah Maidana Siregar, di Metro, kemarin.

Ia menjelaskan operasi pasar bekerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan Pemprov Lampung, Pemkot Metro-Lampung Tengah, Satgas Pangan Provinsi Lampung, Satgas Pangan Kota Metro, Bulog Divre Lampung dan Bulog Sub Divre Lampung Tengah.

Menurutnya, harga beras me­ dium dalam operasi pasar dijual Rp8.500 per kilogram jauh dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp9.350/kg.

Maidana menjelaskan OP beras medium berlangsung di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung, Kota Metro, sebanyak 4 ton.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan Merry Maryati, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Kemendag dalam rangka pengawasan OP beras medium di Provinsi Lampung sudah dilaksanakan pada Selasa (9/1).

Menurutnya, realisasi OP beras tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan Gubernur Lampung sebesar 3.000 ton dengan realisasi sampai 31 Desember 2017 sebesar 3.789 ton dipantau di lima kabupaten kota dari 15 kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan target OP Beras Tahun 2018 adalah 6.000 ton, sejak Januari hingga Maret 2018 dengan perhitungan 80 persen dari jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 8,2 juta dengan realisasi dari 2 Januari hingga 8 Januari sebesar 613 ton.

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta polisi hutan (polhut) dapat melakukan pembinaan ke masyarakat dengan cara satu aksi satu komando agar masyarakat dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkannya sesuai skema perhutanan sosial.

“Lakukan pembinaan bagi masyarakat yang merambah kawasan hutan, sehingga mereka menjadi legal dalam pengelolaan hutan dalam skema perhutanan sosial. Namun terhadap illegal logging dilakukan dengan penindakan tegas, agar sumber daya hutan tetap lestari,” ungkap Kadis Kehutanan Syaiful Bachri, menyampaikan pesan Gubernur Ridho saat serah terima jabatan Kasat Polhut Provinsi Lampung dari Alwi kepada Amirsyah, di Ruang Rapat Utama Dinas Kehutanan Lampung, Jumat (12/1/2018).

Saat ini, kata Syaiful Bachri, instansi kehutanan di daerah adalah Dinas Kehutanan. Oleh karena itu Kasat Polhut bersama Kanit Polhut di tingkat UPTD KPH se-Lampung harus satu komando dalam melaksanakan perlindungan sumber daya hutan. Terkait dengan itu, dalam rangka pembinaan anggota Polhut perlu penyegaran kesemaptaan dan peningkatan pengetahuan tentang peraturan kehutanan terbaru, di antaranya tentang perhutanan sosial.

“Dengan demikian, Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera secara berkeadilan dapat terwujud,” ujar Syaiful.

Syaiful mengatakan tidak adanya pelanggaran peraturan perundangan dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi indikator keberhasilan polhut.

“Tantangan Polhut bukan semakin ringan akan tetapi semakin berat. Oleh karenanya perlu peningkatan jiwa korsa dan juang, untuk melaksanakan tugas saat ini. Lakukan pembinaan bagi masyarakat,” kata Syaiful.

Menurut Syaiful, Polhut merupakan pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh sebab itu, Polhut harus bertekad melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya.

(AGA)

Pelepasan OP beras medium tahun 2018 sudah dilaksanakan sejak 9 Januari 2018, Divre Bulog Lampung telah membanjiri pasar dengan beras medium 10 ton untuk dua pasar, yakni pasar Kangkung dan Pasar Pasir Gintung, sementara untuk Pasar Tejo Agung Kota Metro 7 Ton. Sejumlah pedagang menyebutkan OP beras Bulog telah menekan kenaikan harga beras di Provinsi Lampung, terutama beras kualitas asalan, karena harga beras medium Bulog dijual lebih murah dengan mutu yang cukup baik.

“Pembeli OP Beras Bulog cukup banyak, dalam sehari bisa terjual seratusan kilogram di tempat saya. Mutunya cukup bagus,” kata Ny Rodjie, pengecer beras di Bandarlampung.

Ia menyebutkan harga beras OP Bulog mencapai Rp8.500/ kg.

Sementara itu, warga setempat umumnya lebih menyukai beras lokal karena mutunya lebih bagus meski harganya lebih mahal dibandingkan beras OP Bulog.

Harga beras kualitas asalan kini mencapai Rp10.000/kg, dan beras kualitas medium dan premium berkisar Rp10.500Rp13.000/kg. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

BANDARLAMPUNG

5

Gubernur Dorong APBD 2018 Mampu Menjawab Kebutuhan Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong APBD TA 2018 mampu menjawab kebutuhan masyarakat Lampung selama satu tahun ke depan, termasuk mengatasi tantangan, hambatan dan kendalanya. Juga tidak kontra produktif terhadap sektor riil dan tetap berpijak pada anggaran berbasis kinerja, skala prioritas, efektif dan efisien.

Menurut Gubernur yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin pada Upacara Mingguan Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (8/1), APBD tahun anggaran 2018 ditetap­ kan dengan Perda Nomor 27 tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 Tentang APBD TA 2018.

Penyusunannya melalui proses dan mekanisme.

Juga melalui Penyusunan Rencana Kerja Peme­ rintah Daerah (RKPD) lewat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang

melibatkan peran serta aktif masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya, ABPD TA 2018, kata Theresia diawali penyu­ sunan dan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyampaian RAPBD yang telah dievaluasi dan disepekati oleh DPRD dan tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif.

“Tentunya formulasi dan substansi kebijakan yang termuat dalam rancangan APBD, telah memperhatikan kondisi realitas serta potensi lokal yang kita miliki,” katanya.

Dalam menyusun rencana itu, lanjutnya, telah memperhatikan perkiraan kapasitas dan kondisi keuangan daerah serta perkiraan besaran dana transfer ke daerah.

“Prinsip kehati-hatian dalam mengefektifkan eksplorasi sumber-sumber penerimaan daerah tetap menjadi pedoman agar upaya meningkat­ kan pendapatan tetap dalam koridor peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak kontra produktif terhadap sektor riil di Provinsi Lampung. Sedangkan di sisi belanja tetap berpijak pada anggaran berbasis kinerja, skala prioritas, efektif dan efisien,” kata Theresia.

Staf ahli ini juga menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 (yang telah beberapa kali diubah), ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD/ SKPD, antara lain dari sisi pertanggungjawaban, dan pelaksanaan anggaran.

“Dalam pertanggungjawaban ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Tahun 2017, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD dalam rangka pertanggungjawab­ an pelaksanaan APBD 2017 paling lambat 15 Januari 2018 (diluar aset tetap). Serta sisa dan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawa­

bkan) yang tidak terpakai dan belum dikembali­ kan harus segera disetorkan ke rekening Kas Daerah secepatnya,” kata Theresia.

Terkait Pelaksanaan Anggaran, harus segera mem-validasi DPA dan menyusun Anggaran Kas. Lalu, mengusulkan Penggunaan Anggaran/ Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta menetapkan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Anggaran-anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Adapun faktor yang mempeng­ aruhi Anggaran Kas Pemda, yakni sumber penerimaan musim dan urgensi kegiatan,” pungkas Theresia. (AGA)

Ridho Ficardo Raih Penghargaan dari Kemenkum dan HAM Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dukungan dan kerjasa­ manya dalam pelaksanaan tugas kementerian tersebut di Lampung.

Penghargaan itu diberikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Haidir Aimin Daud dan diterima oleh Wakil Gu­ber­nur Lampung Bachtiar Basri, di Bandar­ lam­pung, kemarin.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung dan membantu apa yang dibutuhkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung,” kata Bachtiar Basri.

Pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut dalam memantapkan pelaksanaan sitem peradilan secara terpadu.

“Sinkronisasi dan harmonisasi harus kita rekatkan terus dalam menciptakan kinerja lebih baik dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, peran hukum hendaknya mampu menjadi panglima. Hukum sebagai panglima dapat dimaknai bahwa dalam praktik bernegara, hukum harus dijadikan pegangan utama dalam setiap penyelesaian persoalan, bukan didasarkan atas kepentingan politik atau dasar yang lainnya.?

Fungsi-fungsi hukum bertujuan untuk memelihara kepentingan umum dalam masya­ rakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama juga harus terus menerus dibudayakan dan disosialisasikan.

Selanjutnya fungsi-fungsi hukum itu harus dapat dimaknai sebagai pedoman bagi warga masyarakat untuk berperilaku, hukum harus

mampu sebagai alat pengawasan atau pengen­ dalian sosial (social control), hukum harus mampu pula sebagai penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement) dan hukum mampu sebagai rekayasa sosial (social enginee­ring).

Di sisi lain, Wagub Lampung itu mengatakan pemprov sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama aparat penegak hukum dalam pencegahan, pemberan­ tasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

Pihaknya, sangat mendukung nota kesepakat­ an antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Daerah dan Badan? Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung tentang Kerjasama Penyeleng­ garaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalah-gunaan Peredaran Gelap Narkoba

dan Tindak Pidana Lainnya.

Ia menjelaskan tugas tersebut bukan hanya antara BNN, Kapolda maupun Kemenkumham tetapi merupakan tugas bersama untuk melakukannya.

“Narkoba adalah musuh bersama. Oleh karenanya kita harus anti narkoba,” katanya.

Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI Haidir Aimin Daud berharap dengan adanya MoU antara Kemenkumham Lampung, BNN dan Kapolda mampu mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkoba di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah Lampung baik-baik saja.

Sejauh ini tidak ada kasus yang berat dan tidak berpotensi besar,? kata Haidir.

Ia mengimbau agar niat baik Wagub Bachtiar dalam memberikan bantuan harus digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. (AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

PESAWARAN

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Bupati Pesawaran Beri Bantuan Kelompok Usaha

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona bersama

kepala Bank BRI Bandarlampung, dan kepala cabang BRI Pringsewu memberikan bantuan

kepada kelompok usaha emping, sale pisang, dan jagung di Kecamatan Negerikaton, kemarin.

Bantuan tersebut diberikan berbarengan dengan lounching Program Peningkatan Kete­ rampilan Usaha Rakyat (PKUR) YBM BRI wilayah Bandarlampung “Pertama dan yang utama saya ingin bertemu langsung dan bertatap muka secara langsung dengan warga Negerikaton. Bantuan ini bukanlah sumbangan namun ini merupakan rangsangan untuk mengembangkan usaha masyarakat ada di Kabupaten Pesawaran,” ujar Dendi, Melalui bantuan tersebut, Dendi, berharap kelompok usaha kecil tersebut dapat memproduksi, memasarkan dan meningkatkan penghasilan warga sekitar.

“Saya berharap saudara sekalian dapat memproduksi suatu prodak sendiri lalu memasarkannya juga sendiri sehingga saudara mendapatkan hasil agar dapat meningkatkan perekonomian tangga, karena suatu daerah akan maju bila perekonomian rumah tangganya sudah meningkat,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada para pelaku usaha agar berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kendala yang dihadapi.

“Kalau ada masalah yang bapak bapak ibu ibu alami dalam usaha nya ini, segera laporkan kepada kami agar bersama sama menghadapi dan mencari jalan keluarnya,” katanya.

(RIN)

Dinsos Pesawaran Sebarkan 10 Ribu Rekomendasi BPJS Pesawaran, FAKTUAL - Dinas Sosial Kabupa­ ten Pesawaran, Provinsi Lampung telah meng­ eluarkan lebih 10 ribu surat rekomendasi bagi masyarakat untuk mengurus pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2017.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perlinjamsos, Dinas Sosial Pesawaran, Hendro Wiyadi, Senin (8/1), seluruhnya dibiayai pemkab,.

Dia mengatakan, surat rekomendasi dari Dinsos itu dapat langsung mengaktifkan keanggotaan masyarakat sebagai peserta BPJS dari Pemkab Pesawaran. Walaupun, warga baru membuat BPJS. “Walaupun baru membuat BPJS, kalau persyaratannya terpenuhi, warga bisa langsung menjadi peserta BPJS dan bisa digunakan untuk perobatan,” katanya.

Dia mengungkapkan, jika masyarakat ingin

mengurus BPJS yang dibiayai pemkab, warga cukup mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa. Dan kemudian diajukan di Dinas Sosial untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai syarat utama pembuatan BPJS. “Jadi kami (Dinas Sosial) hanya memberikan surat rekomendasi bagi warga saja, itu pun bagi warga yang sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk segala kepengurusan lainnya, itu di dinas Kesehatan,” ujarnya.

Hendro mengatakan, setiap tahun pihaknya tidak pernah menargetkan berapa surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk pengurusan BPJS. “Kalau warga butuh surat rekomendasi, kami Dinsos akan buatkan. Yang terpenting, syarat utama nya terpenuhi, seperti salah satunya SKTM dari Desa,” tuturnya. (RIN)

Warga Pesawaran Malas Urus Akta Kematian Pesawaran, FAKTUAL - Rendahnya kesadar­ an warga Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, untuk mengurus akta kematian berdampak pada jumlah penduduk.

Sebab jika pihak keluarga tidak mengurus akta kematian, otomatis identitas yang bersangkutan masih tertera di kartu keluarga (KK) dan masih tercatat sebagai warga yang masih hidup.

“Tingkat kesadaran warga untuk mengurus akta kematian sangat minim, perkiraan masih 10 persen warga yang baru membuat, padahal kegunaannya sangat penting,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pesawaran, Ketut Partayasa, diwakilkan Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Nurhayati, Senin (8/1).

Dia menuturkan, pembuatan akta kematian untuk warga yang telah meninggal dunia sangat penting, karena hal itu untuk perubahan doku­ men data penduduk yang ada.

“Kalau saat ini, pemohon pembuatan akta kematian di Kabupaten Pesawaran masih minim, perkiraan masih 10 persen warga yang baru membuat, padahal kegunaannya sangat penting,” kata dia.

Disdukcapil, kata dia, sudah melakukan sosialisasi terkait pembuatan akta kematian setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran,

tetapi efeknya belum banyak terlihat, dimana masyarakat melakukan pengurusan akta kematian jika ada hal penting yang dibutuhkan.

“Sekarang masyarakat belum sadar pentingnya akta kematian, dan saat ini yang membuat itu hanya masyarakat yang ada kepentingan, seperti pengurusan asuransi,” ujar dia.

Menurut dia, untuk pengurusan akta kematian ada formulir dari Disdukcapil yang harus diisi ahli waris, dan pelapor cukup membawa surat pengantar RT/desa, fotokopi KTP dan KK orang yang meninggal dan yang aslinya, surat keterangan meninggal dari rumah sakit, fotokopi KTP dan KK pelapor sesuai domisili,” ucap dia.

Menurutnya, saat ini Disdukcapil sudah mencetak buku pokok pemakaman, dan saat ini sudah distribusikan di 5 kecamatan. Dan hal ini digunakan untuk menyiasati pembuatan akta kematian dari buku tersebut.

“Kita sudah sosialisasi di lima kecamatan, dan bertahap enam kecamatan berikutnya akan disosialisasikan juga,” kata dia.

Dia mengatakan, jika pembuatan akta kematian belum maksimal, dampak buruknya cukup banyak, seperti data kependudukan riil yang tidak sesuai dan jika dipakai dalam pe­milihan umum (pemilu) bisa terjadi kesalahan kalau tidak dilakukan verifikasi ulang.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

7

Pemkab Pringsewu Beri Bantuan Rak Perpustakaan Pringsewu,FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung memberikn bantuan buku dan rak perpustakaan bagi rumah ibadah, pekon, dan kelurahan, serta kecamatan se-kabupaten setempat.

Bupati Prngsewu, Sujadi menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada para camat dan kepala pekon, serta pengurus masjid dan mushala serta gereja penerima saat upacara bendera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di lapangan pemkab setempat, Senin (8/1).

Beberapa penerima bantuan tersebut, di antaranya Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kantor Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, Mushala Darul Huda, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Masjid Anwarul Huda, Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Masjid Hidayatullah, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Masjid Darussalam, Komplek Perkantoran Pemkab Pringsewu, Gereja St.Yusuf, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, serta Gereja St.Maria, Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran.

Masing-masing menerima bantuan berupa 1 buah rak buku beserta 100 eksemplar buku terdiri dari 50 judul buku.

Pada kesempatan tersebut, Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi dan Sekretaris Kabupaten Pringsewu A.Budiman serta para pejabat Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga me-launching mobil unit pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pringsewu.

Sujadi berharap bantuan-bantuan tersebut

dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan keberadaan mobil unit Yanling Disdukcapil

tersebut dapat memperlancar serta menunjang pelayanan kepada masyarakat. (PRI)

Wabup Pringsewu Buka Rakor ORI Pringsewu,FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Fauzi membuka rapat koordinasi terkait pelaksanaan Outbreak Response Immunitazion (ORI), di ruang rapat sekretaris daerah setempat, Selasa (9/1).

Rakor diikuti jajaran Pemkab Pringsewu dan instansi vertikal, terdiri dari kepala OPD terkait, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, RSUD, para camat, kepala UPT Puskesmas, serta dari Kantor Kementerian Agama Pringsewu.

Menurut Fauzi, Kementerian Kesehatan RI pada 2018 telah menginstruksikan kepada 82 kabupaten dan kota di 21 provinsi untuk melak­ sanakan ORI, sebagaimana Surat Dirjen Pence­ gahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI No.IM.O1.O5/3274/2O17 perihal Penang­ gulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri.

“Menindaklanjutinya, kami berencana melaksanakan ORI pada minggu ke-3 bulan

ini,” kata Fauzi didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Zuhairi Abdullah dan Kadis Kesehatan Pringsewu Purhadi, serta Kadisdukcapil Hasan Basri.

Outbreak Response Immunitazion (ORI) ini adalah kegiatan imunisasi tambahan Disterilisasi yang dilaksanakan selama 3 putaran dengan jarak pemberian antara putaran pertama dan kedua selama 1 bulan, dan antara putaran kedua dengan ketiga adalah 6 bulan, dengan sasaran kelompok usia 1-19 tahun.

“Libatkan semua pihak, termasuk sekolahsekolah tinggi kesehatan di Pringsewu,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Agama Kabupa­ ten Pringsewu sebagaimana disampaikan per­ wa­kilan kasi, pihaknya siap membantu sosialisa­ sinya melalui khotbah Jumat dan kegiatan pengajian, dengan mengeluarkan surat edaran ke setiap KUA di kecamatan. (PRI)

Sekkab Pringsewu Pimpin Rapat TPAD Pringsewu,FAKTUAL - Sekretaris Kabupaten Pringsewu, A.Budiman membuka sekaligus memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Pringsewu, di ruang rapat sekkab Pringsewu, Senin (8/1).

Rapat perdana di tahun 2018 dihadiri anggota tim, diantaranya asisten sekkab dan staf ahli bupati, kepala BPKAD, Bappeda, Bapenda,

Inspektorat, serta Bagian Bina Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Pringsewu.

Menurut, Budiman, ketua TPAD Pringsewu dalam arahannya mengharapkan kinerja TAPD harus ditingkatkan dengan harmonisasi dan kolaborasi serta koordinasi menjadi kunci dalam rangka menjawab tantangan dan hambatan ke depan. (PRI)

Bupati Pringsewu Resmikan Ipal Komunal Pringsewu,FAKTUAL- Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Sujadi meresmikan dan serah terima Ipal Komunal Program SanimasIDB 2017 lima pekon dan satu kelurahan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Selasa (9/1).

Kepala Dinas PU Pera Kabupaten Pringsewu Andi P mengatakan, Kabupaten Pringsewu merupakan penerima program sanimas IDB di Provinsi Lampung selain Kota Bandarlampung sejak tahun 2014.

“Sebelumnya telah sukses dengan ipal komunak di sembilan lokasi, Pringsewu Utara, Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, Pekon Sidoharjo, Rejosari, Fajaragung, Waluyojati, Jatiagung, dan Pekon Wonodadi,” katanya.

Menurut dia, pada 2017 telah menyelesaikan pembangunan ipal komunal di enam lokasi, Kelurahan Pringsewu Timur, Pekon Bumiayu, Pekon Tanjunganom, Rejosari, Margakaya, dan Pekon Sumberagung.

“Pembangunan dengan dana BLM Rp 425

juta yang diluncurkan melalui tiga tahap, Ipal Komunal telah mencapai progress keuangan 100 persen pada 28 November 2017 dan mencapai progress fisik 100 persen pada 31 Desember 2017. Serah terima pekerjaan telah dilaksanakan LKMkepada PPK pada 2 Januari 2018,” ujarnya.

Kehadiran bangunan ipal sebagai kebutuhan bukan keinginan, adanya ipal sebagai sarana utana dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersamaan dalam melakukan pemeliharaan ipal sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjuta, kata dia.

Bupati Pringsewu,.Sujadi mengatakan, tujuan Ipal Komunal untuk digunakan dipelihara dimanfaatkan bahkan dikembangkan.

“Pemerintah sangat serius menbangun tentang Kesehatan dan kebersihan, dengan adanya sanitasi total berbasis masyarakat. Ipal Komunal bisa menjadi sarana edukasi dan bisa saja untuk sarana rekreasi,” katanya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

PRINGSEWU

8

Pemkab Pringsewu Tandatangani Fakta Integritas Pringsewu, FAKTUAL - Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu menandatangani perjanjian kinerja dan fakta integritas. Mereka terdiri dari para kepala OPD di lingkungan pemkab setempat.

Selain penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas, juga dilakukan launching pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan-kegiatan tersebut disaksikan dan dibuka Bupati Pringsewu.Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Sekretaris Ka­bu­paten Pringsewu, A.Budiman, di aula utama kantor sekretariat Pemkab Pringsewu, Selasa (9/1).

Menurut Sekretaris Kabupaten Pringsewu,.A .Budiman. kegiatan tersebut diikuti 38 kepala OPD selaku pengguna anggaran, terdiri dari 4 OPD fungsi penunjang, 18 OPD dinas, 4 OPD badan, serta 3 OPD lembaga lainnya, serta 9 kecamatan.

“Diharapkan output kegiatan ini dapat dijadikan awal langkah baik dan benar dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta menyangkut penerapan standar pengawasan internal pemerintah secara keseluruhan,” katanya.

Bupati Pringsewu.Sujadi mengatakan, perjanjian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 yang ber­tu­juan, di antaranya sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan dan. kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian peng­ hargaan dan sanksi, serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/

kemajuan kinerja pemberi amanah, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sementara terkait pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pringsewu tahun 2018, dikatakan

bupati, LPSE 2018 memiliki posisi yang strategis karena di dalamnya mengatur tentang tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan pihak ketiga.

“Laksanakan secara terbuka, termasuk mengedepankan profesionalitas serta berpegang pada efektivitas dan efisiensi anggaran,” ujarnya.

(PRI)

Wabup Pringsewu Buka Sosialisasi Transaksi Non Tunai

Pemkab Pringsewu Koordinasi dengan Ombudsman Pringsewu, FAKTUAL - Berdasarkan penilai­ an terhadap pemenuhan standar pelayanan pada 107 pemkab di seluruh Indonesia, 44,86 % atau 48 pemkab masuk dalam zona merah, dengan predikat kepatuhan rendah. Kemudian 42 ,99% atau 46 pemkab masuk zona kuning (predikat kepatuhan sedang), serta selebihnya hanya 12,15 % atau 13 pemkab berada di zona hijau (predikat kepatuhan tinggi).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi saat koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung yang dipimpin Kepala ORI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, di aula utama kantor sekretariat pemkab Pringsewu, Rabu (10/1).

Melihat fakta tersebut, Pringsewu termasuk di antara 45,86 % atau salahsatu dari 48 pemkab yang masuk zona merah, Fauzi meminta hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh jajaran Pemkab Pringsewu untuk berbenah, meskipun penilaian tersebut baru tahap awal

atau baru sebatas penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan, belum ke tahap selanjutnya seperti tingkat kepuasan masyarakat, dan lain sebagainya.

Namun demikian, kata Fauzi, Pemkab Pringsewu bertekad kedepan dapat meraih atau masuk Zona Hijau, tentunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpihak kepada masyarakat. Ia juga meminta pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung untuk senantiasa memberikan masukan dan arahan agar kedepan Pemkab Pringsewu dapat meningkatkan tingkat kualitas pelayanan publik, mengingat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah juga menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Acara tersebut juga dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum,.Achmad A.Siregar, serta diikuti para kepala OPD, camat, dan kapekon serta lurah se Kabupaten Pringsewu.

(PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Wakil Bupati Kabupa­ ten Pringsewu, Fauzi , membuka sosialisai Imple­mentasi Transaksi Non - Tunai di ling­ kungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, di Aula utama Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu , Kamis (11/1).

Kegiatan yang diikuti para pengguna anggaran ,kuasa pengguna anggaran , kuasa pengguna anggaran , PPTK,bendahara pengeluaran ,dan bendahar pembantu dari masing masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu ini juga di hadiri para asisten dan staf ahli bupati , inspektur ,para kabag, serta pimpinan Bank Lampung Cabang Pringsewu Malastinoh.

Menurut Fauzi, langkah awal Pemerintahan Kabupaten Pringsewu dalam mengiplementasikan

transaksi non-tunai, adalah dengan ditandatanga­ ni MoU antar Pemkab Pringsewu dengan Bank Lampung tentang pelaksanaan transaksi nontunai tersebut.

Transaksi non-tunai ini merupakan pemin­ dahan sejumlah nilai uang dengan menggunakan instrumen dengan alat pembayaran penggunakan kartu (APMK), cek,biyet, giro , uang elektronik dan sejenisnya .

“Dengan cara tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan semakin efisien dan efektif dalam transparasi pengelolaan keuangan daerah . Oleh karena itu perlu pema­ ham bersama dari seluruh pengelola keuangan daerah Kabupaten Pringsewu,” katanya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

TANGGAMUS

9

DPRD Tanggamus Paripurna Pengesahan Lima Perda

Tanggamus, FAKTUAL - DPRD Tanggamus, Provinsi Lamung menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan lima rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda

dan pendapat akhir bupati.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan bersama Wakil Ketua I DPRD Sunu Jatmiko dan dihadiri Bupati

Tanggamus Samsul Hadi, Sekda Andi Wijaya, Forkopimda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanggamus.

Jurubicara Badan Pembentukan Peraturan

Daerah (Banperda) Yoyok Sulistyo dalam laporannya mengatakan, lima ranperda yang sudah selasai dibahas itu yakni Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, ranperda penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pelayanan tera/tera ulang. Ranperda Badan Usaha Milik Pekon, Ranperda Kabupaten Ramah anak dan ranperda pengendalian menara telekomunikasi.

“Pada proses pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan saran dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder,kemudian pemantau daerah yang terealisasi harus disosialisasikan agar berlaku efektif,” kata Yoyok, Senin (8/1).

Pada kesempatan tersebut, Banperda juga menyampaikan saran, diantaranya terkait ranperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus berlaku untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat Kabupaten Tanggamus.

“Lalu terkait rancangan perda tentang Kabupaten Ramah Anak, DPRD berharap ini akan berlaku efektif sehingga cita-cita dari peraturan daerah tersebut terlaksana di Kabupaten Tanggamus,” ujarnya.

Sementara itu, Samsul Hadi dalam pendapat akhirnya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh anggota DPRD Tanggamus yang telah membahas menyetujui lima raperda menjadi perda.

“Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan begitupun pembahsan kelima ranperda ini yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tanggamus,” kata Samsul.

(DS)

Samsul-Nuzul Daftar ke KPU Tanggamus Tanggamus, FAKTUAL - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, Samsul Hadi - Nuzul Irsan mendaftar di KPU setempat, Rabu (10/1/2018).

Kedatangan mereka bersama para pengurus partai pendukung dan pengusung, ditambah tim sukses dan para simpatisan.

Sebelum mendaftar, pasangan ini menggelar deklarasi di Rest Area Taman Gisting, Tanggamus, Lampung. Kemudian beriringan ke KPU Tang­

gamus di Kompleks Pemkab Tanggamus di Kota Agung Timur.

Pasangan Samsul Hadi - Nuzul Irsan diiringi dengan kesenian reog yang mengantarnya sampai halaman KPU. Pendaftaran diterima langsung komisioner KPU yakni Otto Yuri Saputra, Angga Lazuardi, Antoniyus, Mayesta, Zulwani. Hadir juga komisioner Panwaskab Tanggamus.

(DS)

Tanggamus Kembangkan Pisang Mas Tanggamus, FAKTUAL – Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus kedepan akan mengem­ bangkan jenis Buah yang akan bisa menjadi Komoditas Unggulan di Tanggamus.

Ini dibuktikan dengan mendatangkan Perusahaan skala besar dari Gunung Sugih Lampung Tengah PT. Great Giant Pineapple, Diskusi pematangan Konsep yang bertempat di Ruangan Bupati Tanggamus.08/01/2018.

Dihadiri oleh Bupati Tanggamus Hi.Samsul Hadi M.Pd.i, Perwakilan PT. Great Giant Pineapple, Dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus serta Instansi Terkait.

Saat di Wawancarai Usai mempresentasikan Jenis Buah Pisang Mas Versi Tanggamus, Sekre­ taris Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Joko Prabowo di dampingi oleh Kabid Holtikultura Mansyurin mengatakan bahwa, Pemkab tanggamus dalam waktu dekat akan mengembangkan buah jenis Pisang Mas, aslinya jenis buah pisang ini dari Lumajang Jawa Timur, Lalu di uji coba di Tanggamus, hasilnya terjadi beberapa perubahan setelah penanaman di antaranya tumbuh dengan cepat, serta tekstur rasanya yang lebih enak, diban­ dingkan di tempat induk aslinya di Lumajang. ” Sentralnya jika di Tanggamus ada di Kecamatan Sumberejo dan Gisting tepatnya pas belakang kantor Camat Gisting yang di

kelola oleh Para Poktan yang berada di Naungan dinas pertanian,” Ucapnya.

Masih menurutnya, Untuk itu Dalam Hal ini Pemkab Tanggamus akan bekerjasama dengan Perusahaan PT. Great Giant Pineapple dalam memback-up permasalahan bibit, pupuk dan penanaman sampai dengan Produksinya nanti, menurutnya, karena jika masalah harga Pisang mas ini sangat tinggi serta luasan lahan yang di punya saat ini yang telah di tanam pisang mas baru mencapai 15 Hektar, setelah adanya kerjasama dengan Perusahaan otomatis Luas lahan akan bertambah. ” Harga pisang mas ini mencapai 2.500 Kg, dan PT. Great Giant Pineapple juga telah siap untuk menampung hasil panen dari petani Tanggamus, kedepan juga akan kita kembangkan juga di Kecamatan lain di Tanggamus, namun Sentralnya tetap di Kecamatan Sumberejo,” Ucap Joko.

Joko Menambahkan bahwa, Bupati Tanggamus sangat menyambut positif dengan adanya pengembangan Pisang mas ini bekerjasama dengan Perusahaan besar dari Lamteng ini, dan kedepan nanti dia berharap akan bisa menjadi Komoditas Unggulan di Tanggamus. ” Kita berharap dengan buah pisang ini akan menjadi Komoditas unggulan di tanggamus di luar adanya buah manggis dan lain-lainnya,” Pungkasnya.(DS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

Bupati Pringsewu Serahkan Sertifikat Tenaga Konstruksi Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Sujadi menyerahlan sertifikat tenaga konstruksi, di Balai Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pringsewu, Andi Purwanto juga kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, penyerahan simbolis ser­ tifi­kasi tenaga konstruksi kepada 73 orang penerima yang terdiri dari 24 orang dari Kecamat­ an Banyumas, 41 orang dari Kecamatan Pagelaran, dan 18 orang dari Kecamatan Pringsewu.

“Tujuan acara ini memberikan bekal para pekerja konstruksi dalam mengikuti semua proses pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Pringsewu yang dibiayai oleh APBD tersebar di beberapa OPD diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan OPD lainnya yang melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi. Serta pekerjaan lainnya diluar APBD yang era saat ini memerlukan syarat Pekerja bersertifikat,” kata Andi.

Sementara itu, Sujadi mengatakan, bangga dan mengapresiasi semua pihak yang selama ini telah berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Pringsewu yang sama-sama cintai ini, khususnya Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pringsewu.

Menurutnya, penyerahan sertifikat tenaga konstruksi sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam adalah “Sebaik-baik suri tauladan dan pribadi yang sangat menjunjung tinggi profesi”.

Rasulullah contoh profesionalsSejati dalam setiap bidang yang diamanahkan. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh pribadi yang menjun­ jung tinggi profesionalisme dalam setiap amanah yang beliau emban.

Dengan sikap profesional tersebut, Rasulullah selalu berhasil dalam segala bidang, baik sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, panglima perang, maupun sebagai sudagar.

Hal terakhir yang patut ditiru oleh kita yang fokus di bidang jasa konstruksi adalah keberhasilan Rasulullah membangun Yatsrib atau Kota Madinah Almunawwarah menjadi Kota Yang Mandiri dan Madani.

Sesuai tuntutan zaman, profesionalitas ditan­ dai dengan sertifikasi dan kompetensi masingmasing individu.

Bupati mengapresiasi langkah Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pringsewu yang menggagas pelatihan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di Pringsewu bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Balai Besar Bina Jasa Konsruksi Wilayah Sumatera Selatan, dan Pihak

LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Lampung.

“Mudah-mudahan langkah ini dapat menjadi pemicu semangat kita untuk melakukan sertifi­ kasi secara menyeluruh kepada para pekerja konstruksi di seluruh Pringsewu, sehingga kita mampu melahirkan para pekerja konstruksi yang cakap, cekatan dan handal dalam rangka mendukung suksesnya pembang­unan sektor konstruksi di Bumi Jejama Secan­canan.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 0Jasa Konstruksi mengamanatkan, bahwa wilayah kerja jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi mencakup penyelenggaraan sektor konstruksi secara menyeluruh.

Bupati juga mengajak untuk dapat menjalan­ kan kegiatan konstruksi pada bidang yang cukup luas itu, ada beberapa persyaratan pen­ ting yang harus dipenuhi, yaitu seluruh penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib dilaksana­ kan oleh Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat

Kompetensi Kerja Konstruksi. Tidak ada pemilihan lain bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung kegiatan seperti ini, karena kompetensi dan sertfikasi ini merupakan amanat undang undang.

Selanjutnya, Bupati juga mengingatkan agar ada pembagian tanggungjawab dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana Pemerintah Provinssi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersinergi dan bertang­ gung­jawab menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli dan menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil. Lembaga konstruksi harus menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat. Lembaga konstruksi harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan sebagai bagian dari sistem pengawasan bersama.

Pada kesempatan yang sama, Ivan Kurniawan, kepala Bagian Bina Administrasi mengatakan, pelaksana kegiatan itu Tim Pembina Jasa

Konstruksi Kabupaten Pringsewu terdiri dari Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku wakil ketua dan anggota terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Bina Administrasi Pembangunan dan unsur teknis lainnya terkait.

“Untuk menjalankan semua ketentuan di atas, semua pemangku kebijakan terkait wajib melakukan koordinasi melalui berbagai forum agar ketentuan yang terkait usaha jasa konstruksi itu dapat berjalan dengan baik di Pringsewu.

Salah satu yang perlu kita tekankan adalah sertifikasi bagi para pekerja konstruksi di Pringsewu.” kata Ivan.

“Perlu diketahui bahwa di Pringsewu menurut Data Valid Bina Administrasi Pembangunan jumlah total Tenaga Konstruksi yang sudah bersertifikat sebanyak 257 orang, dengan perincian tersebar di Gadingrejo 146 orang, Pringsewu 18 orang, Pagelaran 41 orang dan Banyumas 52 orang,” katanya.

(PRI)

Hadapi Pilgup, Polsek Pringsewu Gelar Rakor Pringsewu, FAKTUAL - Dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan gubernur Lampung 2018 di wilayah Kabupaten Pringsewu, Polsek Pringsewu adakan Rapat Koordinasi dan Komunikasi Tentang Persiapan Pelaksanaan Pilgub 2018, di Aula Polsek Pringsewu, Kamis (11/01).

Kompol. Andik Purnomo Sigit, S. Ik, kapolsek Pringsewu mengatakan kegiatan ini diadakan karena sampai saat ini belum ada koordinasi antarinstansi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di wilayah Kabupaten Pringgsewu.

“Saya menghimbau seluruh unsur dan instansi terkait dapat bekerjasama dalam proses Pilgub nanti, agar Kabupaten Pringsewu tetap kondusif,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Andreas Andoyo, berharap dalam Pilgub 2018 mendatang di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

“Dengan ikut berperannya seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dalam ikut berpartisipasi dalam Pilgub Lampung 2018, saya berharap kodusifitas dapat terwujud di Kabupaten Pringsewu,” ucapnya.

Menurut dia, pilgup sudah sampai pada tahapan pendaftaran cagub dan selanjutnya penetapan calon gubernur dan bupati pada 12 Februari mendatang.

“Saya menghimbau dalam memberikan hak suara kita pada Pilgub nanti harus mengetahui dulu visi dan misi para pasangan calon, jangan sampai kita terlibat dalam politik uang karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat, dan untuk ASN dilarang keras terlibat dalam proses Kampanye,” ujarnya.

Menurut dia, untuk larangan dalam proses pencoblosan diantaranya tidak boleh men­ coblos 2 kali, karena dapat dikenakan sanksi pidana. “Adapun untuk tahapan pencoblosan akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang,” katanya.

Ketua Panwas Kab pringsewu Aziz Amriwan mengatakan pihaknya butuh dukungan dari semua pihak terkait tugas kami sebagai pengawas pemilu mendatang.

“Kami dilapangan dalam menjalankan tugas ingin berkoordinasi dengan para Babinkantibmas, Babinsa, PPL, PPK, PPS dan masyarakat agar dapat saling membantu kerja kami dilapangan, untuk bersama-sama dapat mengawasi proses Pilgub di Kabupaten Pringsewu agar tidak terjadi pelanggaran, seperti terjadinya politik uang,” katanya.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pringsewu Ibnu Hardjianto menyarankan kepada partai politik dan tim pemenangan untuk tidak memasang gambar, spanduk atau atribut partai lainnya di pohon, karena itu melanggar Undang Undang Lingkungan Hidup. “Kami akan berencana mengundang seluruh tim peserta pemilu untuk membuat MOU, agar Pilgub di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab peserta kegiatan, muncul beberapa pertanyaan terkait perma­ salahan yang terjadi pada Pemilihan Bupati Pringsewu yang lalu. Diantaranya tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), pelanggaran yang dilakukan sebelum Tahapan Kampanye ditetapkan dan Politik Uang beserta penang­ anan­nya. Semua pertanyaan dijawab oleh narasumber yang ada sesuai dengan tupoksinya.

Kegiatan ditutup dengan sambutan Danramil Pringsewu Kapten Redi Kurniawan.

Redi mengatakan bagi penyelenggara pemilu yang mendapatkan amanah dalam Pilgub Lampung 2018 ini agar dapat bekerja secara maksimal.

“Saya berharap kepada seluruh penyeleng­ gara pemilu Pilgub 2018 agar dapat bekerja amanah, jujur, dan berintegritas. Selain itu harus dapat bersinergi supaya Pilgub di Kabu­ paten Pringsewu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” ucapnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

PARIWARA

11

DD Kampung Sritunggal Diterapkan Maksimal

Way Kanan, FAKTUAL - Program pembang­ unan yang menggunakan Dana Desa (DD) di Kampung Sritunggal, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung sudah diterapkan kepala kampung setempat secara maksimal.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan kampung dibutuhkan strategi ujar, Romdhoni kepala kampung setempat, kemarin.

Dia mengatakan, pembangunan untuk tahun anggaran 2017 telah selesai 100 %, itu karena PLBM menjadi dasar strategi yang diterapkan untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan tersebut.

PLBM itu adalah Pembangunan Lingkungan Berbasis Masyarakat, di mana pembangunan untuk masyarakat yang melibatkan masyarakat.

Perencanaan dan tahapan dalam pembangun­ an kampung sangat penting dilaksanakan dan dituangkan dalam RPJM dan RKPK Kampung agar pembangunan bisa berjalan secara sistematik setiap kepala kampung pasti mempunyai visi dan misi masing – masing, kata Romdhoni.

Wilayah Kampung Sritunggal terdiri dari wmpat dusun jarak tempuh dari masing-masing dusun berkisar dari 1 sampai 2 km hal itu yang menyebabkan infrastruktur dasar jalan, jembatan, gorong-gorong, siring pasang menjadi target

utama dan sarana air bersih juga menjadi prioritas pembangunan di kampung itu.

Selain pendidikan dan kesehatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam memenuhi keseimbangan pembangunan antara fisik dan sumber daya manusia SDM serta peningkatan sentra pertanian persawahan, di mana penduduk yang tinggal di Kampung yang luas wilayahnya berkisar 1200 ha mayoritas petani sawah.

Melalui kelompok tani, organisasi dan

kelembagaan kampung sering mengadakan kegiatan secara keseluruhan melibatkan peran aktif masyarakat, selain dari itu seperti kegiatan pembinaan di bidang keagamaan karena pem­ bangunan wilayah tidak akan terwujud tanpa diimbangi dengan pembangunan moral atau sumber daya manusia yang melibatkan peran penting pemuka agama tokoh adat dasar pembangunan moral atau akhlak yang baik akan timbul kesadaran diri dalam masyarakat untuk membangun merawat serta menjaga

kelestarian lingkungan dan kerukunan hidup dalam masyarakat.

Tidak ketinggalan juga kelembagaan BPK yang tujuannya adalah pelayanan dan penertiban administrasi dalam rangka mendukung dan melaksanakan program pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab kerja aparatur kampung mewajibkan kepada aparatur untuk melaksanakan pekerjaan di kantor kampung setiap hari kerja hingga pelayanan masyarakat akan lebih mudah dan cepat serta kelengkapan administrasi Kampung pun terpenuhi baik itu administrasi pembangunan catatan kependudukan dan keuangan kampung dan proses perkembangan pembangunan kampung dapat terpantau BPK atau seluruh lapisan masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya Pembangunan infrastruktur di kampung anggaran dana desa tahun 2017 terdiri pembang­ unan fisik yang dilaksanakan pemerintahan Kampung Sritunggal ,di antaranya bangunan fisik tahun 2017,1 unit sumur bor, MCK. pos jaga makam, 2 unit gorong- gorong.

Adapun rabat beton -+ 3000 m2. yang semua dilaksanakan masyarakat kampung Sritunggal karena untuk mencapai kualitas yg maxsimal, sedangkan bangunan rabat beton jadi prioritas terutama arah pertanian biar masyarakat lebih menikmati dan bisa dirasakan, rehap itu masalah bangunan kalau yang lain sudah, 2 sumur bor, 5 unit gorong-gorong, siring pasang, serta pengetasan jalan rabat beton dan lapen di tahap pertama, selain itu perehapan balai serbaguna dan kantor kampung yang sedang dimusyawarah kan untuk persiapan bangunan tahun 2018.

Saat ini Pemerintah Kampung Sritunggal musyawarah kampung dari unsur masyarakat, kepala kampung, camat, menyangkut penyeleng­ garann pembangunan dan evaluasi pengawasan, keterlibatan Bpk untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan pembangunan dengan dana desa. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

12

Investasi di Lamteng Naik

Lampung Tengah, FAKTUAL - Dibandingkan tahun 2016, investasi di Lampung Tengah

(Lamteng) pada 2017 naik sekira 20 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamteng, A. Helmi mengatakan, tahun 2016

investasi Lamteng hanya Rp. 7.248 triliun lebih yang diperoleh dari PMA Rp 2.442 triliun lebih dan PMDN Rp 4.820 triliun lebih.

Sementara di tahun 2017, nilai investasi ini naik di 2017 mencapai Rp 10.084 triliun lebih, dengan kalkulasi PMA Rp 3.114 triliun lebih dan PMDN Rp 6.049 miliar lebih.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlah perusahan meningkat. Sesuai data DPMPTSP jumlah perusahan di 2016 hanya 54 perusahan, sedangkan di 2017 mengalami kenaikan sebanyak 64 perusahaan. Artinya sudah ada 10 perusahan dalam kurun waktu satu tahun yang menginves­ tasikan modalnya ke Lamteng, katanya.

Kalkulasi jumlah perusahan didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dibanding Penanaman Modal Asing (PMA). Di 2016 PMDN hanya 37 perusahan yang menanam­ kan modalnya di Lamteng. Dalam kurun waktu satu tahun di 2017 mulai terlihat naik menjadi 47 perusahaan. Sedangkan untuk PMA di 2016 hanya 17 perusahan meningkat menjadi 28 perusahaan.

“Tak hanya itu, kami juga melakukan pendataan kembali dengan jalan mendatangi perusahaan-perusahaan. Ternyata ada beberapa izinperusahaan yang sudah habis masa berlakunya. Disini kami langsung mendorong perusahaan untuk memperpanjang izin mereka,“ katanya. (*)

Lamteng Buka Layanan Lamteng akan Bangun Konsultasi Hukum Online Ruang Terbuka Hijau Lampung Tengah, FAKTUAL - Guna memu­dahkan masyarakat berkonsultasi soal hukum, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah membuat terobosan baru dengan menerbitkan Kumline (hukum online) yang dapat melayani konsultasi hukum secara online.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Lamteng Eko Pranyoto menerangkan, Kumline bisa diakses mulai Februari mendatang. Layanan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat yang tersandung masalah hukum atau sekedar ingin berkonsultasi soal hukum.

Layanan Kumline dibuat mengingat luasnya wilayah Lampung Tengah mencapai 5.000 meter persegi dan berpenduduk satu juta lebih. “Dengan jangkauan yang luas, tentunya tidak mudah memberikan pelayanan dalam hal ini hukum ke masyarakat, secara cepat, mudah dan efektif. Karenanya Kumline dibuat agar dimanapun, masyarakat bisa berskonsultasi soal hukum,” ungkapnya, Sabtu, 6/1/2018.

Eko menambahkan, dengan adanya Kumline, nantinya masyarakat juga tidak perlu lagi jauhjauh datang ke kantor Bagian Hukum Pemkab Lamteng untuk berkonsultasi soal hukum.

“Cukup dengan membuka portal KUMLINE kami yang menyatu dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lampung yang induknya langsung ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung dan POLRI,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini akan bekerjasama dengan Polres Lamteng dan Kejaksaan Negeri Lamteng. Sehingga persoalan hukum dapat di ketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Lamteng.

Untuk melayani masyarakat yang ingin berkon­sultasi, Pemkab Lamteng telah menyiap­ kan dua operator. “Kami siap melayani pertanya­ an atau konsultasi hukum setiap jam kerja yakni setiap hari senin sampai jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. semua pertanyaan tentang hukum akan kami layani,” bebernya.

Untuk persiapan sendiri, lanjut eko, sudah hampir rampung. Server sudah terpasang, tinggal pemasangan jaringan. Nantinya server HUMLINE ini juga akan terhubung dengan server Kominfo. Pihaknya berharap kedepan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) segera membangun taman bermain dan ruang terbuka hijau di Lapangan Merdeka Gunungsugih.

Keterangan yang diterima di Bandarlampung, Jumat (12/1), menyebutkan pemkab setempat telah merampungkan pembangunan Tugu Canang, Tugu Gajah Jurai Siwo Mergo, Masjid Istiqlal, dan Plaza Bandarjaya, dan pada 2018 ini Pemkab Lampung Tengah bakal membangun taman bermain dan ruang terbuka hijau (RTH).

Kadis Perkim Lampung Tengah Rudiyanto mengatakan, pembangunan RTH dan taman bermain akan dimulai Februari mendatang.

Rencananya, sarana itu dilengkapi dengan tentang hukum, sehingga masyarakat Lamteng melek hukum.

Tak hanya itu, nantinya juga secara adminis­ trasi produk hukum Pemkab Lamteng seperti Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda) dapat di sosialisasikan secara online.

“Kami berharap nantinya segala bentuk produk hukum di Lamteng bisa di sampaikan dimasyara­ kat melalui online. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan kertas, jadi kita gunakan elektrik semua, sehingga lebih memudahkan dalam mengaksesnya, “ pungkas Eko. Sementara itu Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa mengatakan saat ini Pemkab Lampung Tengah terus mengupayakan pemerintahan berbasis elektronik (E- Government). Penerapan teknologi informasi untuk tiap layanan mulai disosialisasikan dan diterapkan di beberapa satuan kerja di wilayah Pemda Lampung Tengah.

Ada sistem informasi manajemen (SIM ASN) online di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Lalu E-planning yang mulai diterapkan di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), E-Paymen dan E-Budgeting di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD). Pelan tapi pasti, penerapan elektronik dilakukan dalam proses semua pelayanan.

“Saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sudah menjadi keharusan.

Suka atau tidak suka, kita harus mulai melangkah untuk pemerintahan yang berbasis e-government.

Ini mulai kita siapkan, baik dari sisi perangkat lunak maupun sumber daya manusianya,” ungkapnya. (*)

“public space” mulai dari pojok kuliner, taman rekreasi, olahraga, dan sarana penunjang lainnya.

“Akan kita garap Februari dan Insya Allah bisa diselesaikan pada Desember tahun ini.

Sejauh ini pembangunan yang telah diselesaikan yakni Tugu Gajah, Tugu Canang, Masjid Istiqlal, Plaza Bandarjaya, pagar jalan Gunungsugih dan Islamic Center lanjut pembangunan tahap II,” kata dia.

Dia mengatakan, khusus Islamic Center akan dilengkapi dengan asrama haji yang dapat menampung 900-1.000 orang, lalu sarana studi seperti perpustakaan yang menampung bukubuku Islami dan taman rekreasi yang bernuansa Islam. (*)

PAD Lamteng 2017 Over Target Lampung Tengah, FAKTUAL - Pencapaian hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) tahun 2017 over target.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lamteng Yunizar mengatakan, selama 2017 penghasilan PAD dari sektor PBB terbilang memuaskan. Karena dari target peningkatan pajak sebesar Rp15.926.000.000,mampu terealisasi sebanyak Rp16.358.993.950,.

“Pencapaian ini tentu sangat memuaskan.

Jika dibandingkan dengan 2016, yang hanya mencapai terget Rp50.340.490.202. Pencapaian PAD dari sektor PBB jauh lebih meningkat sangat signifikan di 2017. Karena dari target yang telah ditentukan Rp60. 003.197.465. Mampu terealisasi sebesar Rp63.147.730.769, atau meningkat sebesar 105,24 persen,” terang Yunizar.

Bahkan, kata Yunizar, dari sektor pendapatan pajak lainpun, rata-rata di atas seratus persen dan tidak ada yang di bawah seratus persen.

Ia membeberkan, salah satunya seperti pendapatan pajak daru sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena realisasinya juga over target.

“Di sektor pendapatan pajak BPHTB juga sangat memuaskan. Sebab, terget kita hanya Rp 4. 300.000.000, bisa terealisasi sebesar Rp5.935.181.516, atau meningkat sebesar 136,03 persen,” imbuh dia.

Pencapaian ini, tambah dia, tentunya tidak

terlepas dari kerja keras para tenaga kerja anggota BPPRD yang terus giat dalam melakukan penagihan dan tunggakan sebelumnya tak terbayarkan.

“Tentunya saya sangat mengapresiasi kerja keras tim kerja BPPRD yang telah berhasil dalam meningkatkan PAD di Lamteng. Saya harap kerja keras ini terus ditingkatkan agar potensi PAD di Kabupaten Lamteng terus meningkat. Karena masih banyak potensi PAD yang belum tergarap,” tuntasnya.

Mudahkan Pembayaran Pajak, Pemkab Gandeng Perbankan guna meningkatkan PAD, tahun ini Pemkab bakal menggandeng perbankan dan kantor pos untuk memudahkan warga membayar pajak, khususnya pajak bumi bangunan (PBB).

Dengan ini warga yang ingin membayar pajak, tidak perlu ke repot-repot ke kantor pajak, tetapi bisa langsung ke bank atau kantor pos. “Ini sedang kami rancang kerjasamanya, Insya Allah ini berlaku di semua kecamatan.

Warga yang ingin bayar pajak bisa langsung ke Bank atau kantor pos. Dengan kemudahan ini, diharapkan warga termotivasi membayar pajak dan target PAD terpenuhi,” ujar Yunizar.

Sementara itu Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa mengatakan, pajak merupakan sektor paling potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tak hanya pajak bumi dan bangunan, Mustafa ia mengingatkan perusahaan-perusahaan di Lampung Tengah taat pajak.(*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

13

Serah Terima Kapolsek Jajaran Polres Lampung Timur Lampung Timur, FAKTUAL - Kapolres Lampung Timur AKBP Yudy Chandra E., S.IK., M.H., memimpin upacara serah terima jabatan kapolsek jajaran Polres Lampung Timur, di Aula Tribrata Polres setempat, Jumat (12/1/2018).

Pada upacara serah terima jabatan tersebut hadir Wakapolres Kompol Rahmadi Asbi., S.E., Kabag Ops Kompol Ujang Supriyanto., S.E., Kabag Sumda Kompol Wahyu Andi Saputra., S.H., seluruh pejabat utama Polres Lampung Timur.

Selain memimpin upacara tersebut, kapolres juga langsung memimpin pembacaan sumpah serah terima jabatan yang diikuti pejabat Polri yang melakukan serah terima jabatan.

Kapolres mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan organisasi Polri yang bertujuan menjaga dinamika operasio­ nal dan penyegaran proses manajerial organisasi dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya mutasi jabatan maka kontinuitas terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan akan dapat berjalan secara efektif dan terjadi peningkatan kualutas kinerja kesatuan baik dalam bidang pembinaan maupun operasioanal, sehingga dapat menum­ buh­kan semangat pengabdian yang tinggi dalam mengukir prestasi pada setiap penugasan yang semata mata berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Mereka yang dikukuhka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung

Nomor : KEP/721/XII/2017: Salman Fitri, kapolsek Sukadana menduduki jabatan baru kasubdit Harwattah Dit Tahti

Polda Lampung. Sukadi, S.SOS, kapolsek Belalau menjadi kapolsek Sukadana, Rusdi, kpolsek Purbolinggo menjadi Paur 2 Subbid Wabprof

Bidpropam Polda Lampung, dan Djoko Sarianto, kasat Binmas Polres Tanggamus menjadi kapolsek Purbolinggo. (IRI)

Unila Audiensi dengan Wakil Bupati Lamtim

Zaiful Bokhari Pimpin sertijab Kades Lampung Timur, FAKTUAL – Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Desa (Kades) dan Tim penggerak PKK se-Kecamatan Batanghari Nuban, yang di pusatkan di Desa Kedaton Katu, Kamis (11/01/2018).

Hadir pada sertijab tersebut, Camat Batanghari Nuban, Mursid, Kapolsek Batanghari Nuban AKP Asril, Kepala UPTD Puskesmas Batanghari Nuban Sukamto, Sekertaris Kecamatan Batanghari Nuban Sigit dan Kepala Desa terpilih diantaranya Helmi HS Kepala Desa Gunung Tiga, Ujang Desa Sukacari, Paisal Bahri Desa Kedaton Satu, Suroso Desa Kedaton Dua, Anto Budianto Desa Cempaka Nuban, M. Nur Desa Gedong Dalam dan Alam Syah Desa Sukaraja Nuban serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Pada kesempatan itu Zaiful Bokhari menyam­ paikan, kepala desa harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sebab tanggung jawab yang ada di desa merupakan di pundak kepala desa terpilih dan secepatnya untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa.

Tugas kepala desa adalah menjadi pelayan

dan mengayomi masyarakat serta mematuhi Undang-undang yang berlaku.

“Jadilah pemimpin yang baik dan harus menjaga ketertiban dan keamanan serta bahumembahu membangun desa nya masing-masing,” ujarnya Karena Anggaran untuk desa akan dinaikkan dan kepala desa, harus memanfaatkan untuk membangun dan mengelola nya serta menjalin kerjasama dengan perangkat desa dan berkor­ dinasi dengan pihak-pihak kecamatan.

“Tahun 2018 adalah tahun politik, dimana ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur namun kita harus tetap menjaga persatuan dan keutuhan Lampung Timur yang kita cintai,” tegasnya.

Senada dengan Camat Batanghari Nuban, Mursid mengajak kepala desa agar menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa dengan sebaik mungkin dan mengucapkan selamat kepada Kepal Desa.

Untuk diketahui, para kepala desa tersebut terpilih pada pemilihan kepala desa yang digelar serentak pada Pada tanggal 04 Desember 2017. (*/SP)

Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari menerima audiensi Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) Universitas Lampung (Unila) diruang­ kerjanya, Jumat (12/1/ 2018).

Audiensi itu bertujuan untuk membahas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Priode I Universitas Lampung yang akan diadakan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Hadir mendampingi wakil bupati pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Bagian Otonomi Daerah Setdakab Lampung Timur, Ridwan, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Wirham Riady, dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tri Wahyu Handoyo.

BPKKN sendiri menghadirkan Sri Waluyo selaku Ketua BPKKN dengan didampingi Sekertaris BPKKN, Nur Effendi, Koordinator Bidang Kesekretariatan, Aristoteles, dan Ketua

Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata, Wardiyanto.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) itu sendiri sedianya akan dilaksanakan mulai 22 Januari dan berakhir pada 2 Maret 2018 di 13 kecamatan dan 100 desa di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah total 723 mahasiswa KKN. “Tujuan kami datang ialah kami ingin mengkoordinasikan kegiatan KKN Unila untuk Periode Pertama Tahun 2018. Karena besarnya jumlah mahasiswa dan luasnya wilayah, tentu kami memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten,” jelas Ketua BPKKN tersebut.

Audiensi ditutup dengan penyerahan Surat Pernyataan Dukungan Penuh Pemerintah Ka­ bu­paten Lampung Timur atas program pelaksa­ naan KKN kebangsaan oleh Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung di Kabupaten Lampung Timur.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

14

Win-Hen Siap Percantik Tulangbawang Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti dan Wakil Bupati Hendriwansyah (Win-Hen) melakukan survei perencanaan keindahan, kenyamanan, dan kerapihan Jalan Lintas Timur (Jalintim) yang melewati kabupaten tersebut, Kamis (11/1).

Selain didampingi para pejabat eselon II dan III, Win-Hen membawa dua konsultan dari Jakarta, Andra Matin dan Andre ke Tugu Gading yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Tiba di tugu perbatasan Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Winarti dan Hendriwansyah langsung berdialog dan meminta keduanya membuat gambar perencanaan rehab untuk memperindah tugu perbatasan tersebut.

Rombongan yang menaiki mobil sekira 20 unit lalu menuju Terminal Menggala guna men­ survei Tugu Garuda di simpang tiga terminal dan melanjutkan perjalanan mensurvei Islamic Center Menggala.

Setelah itu ke Rumah Adat Cakat, lapangan Kampung Banjardewa, Kecamatan Banjaragung, Pasar Simpangpenawar, dan Tugu Gajah di Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Kecamatan Banjarmargo.

Survey berakhir di Kampung Bujuk Agung yang berbatasan langsung dengan Mesuji dan Tulangbawang Barat, bupati dan wabup Tuba langsung mengajak rombongan untuk ishoma.

Untuk diketahui, pelaksanaan rundown survei lapangan kali ini dilakukan Winarti untuk memperindah dan mempercantik penampilan Kabupaten Tulangbawang supaya dapat semakin dikenal keindahan wisatanya di seluruh Indonesia.

“Tuba ke depannya bisa lebih baik lagi, sehingganya kami membentuk tim percepatan

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” kata Winarti.

“Dari delapan lokasi yang kami pantau, kami mencoba untuk memprioritaskannya.

Namun itu semua tergantung dengan anggaran­ nya tahun Ini, khusus untuk Tugu Selamat datang (Astra), Pasar Perapatan Simpangpenawar dan Tugu Selamat Jalan (Bujukagung), kami

akan menatanya agar lebih baik dan menarik.

Sehingganya terlihat lebih rapih, bersih, dan nyaman,” katanya.

(MUH)

Senam BMW Meriahkan Peringatan HKN ke-53

Winarti Minta Dinas PMPSP Beri Kemudahan Perizinan Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang Bawang Winarti memberikan waktu dua hari kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Doni Agung untuk melakukan perubahan kemudahan pelayanan pembuatan izin usaha kepada masyarakat.

“Saya minta, Rabu (10/1) nanti, apa yang saya minta dirubah sudah berjalan. Saya tidak mau masyarakat mengeluhkan pelayanan.

“Hal tersebut diminta Bupati Winarti saat melakukan sidak di kantor tersebut, Senin (8/1/2018).

Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Winarti juga meminta Doni Agung dapat menempelkan papan pemberitahuan pelayanan agar masyarakat dapat mengetahui lebih mudah proses pelayanan izin yang dilakukan. “Saya mau pelayanan tidak rumit. Makanya harus ada papan pemberita­ huan alur pelayanan yang diberikan. Termasuk

waktu selesai pembuatan izinnya,”kata dia.

Winarti lalu melakukan sidak ke kantor Kecamatan Menggala guna memastikan terpenuhinya pelayanan secara maksimal bagi masyarakat di kantor kecamatan tersebut, Senin (8/1/2018).

Didampingi Asisten l Akhmad Suharyo dan Kepala Inspektorat Pahada Hidayat, Winarti mengatakan sidak tersebut bertujuan untuk menata dan memperbaiki sistem pelayanan disetiap perangkat daerah.

“Saya mau pelayanan untuk masyarakat dapat meningkat. Sehingga tidak lagi menjadi keluhan masyarakat,” kata dia Selain mengecek pelayanan Winarti juga mengecek kebersihan dan kelengkapan sejumlah tenaga kerja baik yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga honorer.

(MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang Bawang, Winarti menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan di Kp. Moris Jaya Kec. Banjar Agung pada Rabu ( 27/12/17).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Anggota Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-53 tersebut juga dilaksanakan senam BMW bersama Bupati Tulang Bawang Winarti yang diikuti oleh seluruh peserta yang

hadir, sehinga menambah kemeriahan Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Tahun 2017 kali ini.

Dalam sambutannya Bupati membacakan Salinan Sambutan Menteri Kesehatan pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017, Prof. Dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M. Pada akhir sambutannya Bupati mengajak seluruh masyarakat Tulang Bawang agar dapat bergandengan tangan untuk memajukan kese­ jahteraan di Kabupaten Tulang Bawang dengan mengelorakan Slogan BMW “Bergerak Melayani Warga”. Mari kita bersama-sama bahu membahu mewujudkan Tulang Bawang yang Aman, Berkualitas, dan Sejahtera.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

15

Danbrigif-3 Marinir Kunjungi Mesuji Mesuji, FAKTUAL - Untuk mempererat silaturahmi, Brigade Infanteri (Brigif) 3 Marinir Piabung mengunjungi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Rabu (10/1/2018).

Kedatangan Danbrigif-3 Marinir dan rombongan disambut Bupati Mesuji Khamami di rumah dinasnya, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi dan jajaran Pemkab Mesuji.

Dalam kesempatan itu, Komandan Danbrigif-3 Marinir, Umar Farouq membawa

serta rombongan yang terdiri atas Wakil Danbrigif-3 Marinir Letkol Mar. Sulistyo Tri Yuliarto, Pasintel Brigif-3 Marinir Letkol Mar. Ilham Fajar, Pasops Brigif-3 Marinir Letkol Mar. Datuk Sinaga, Paspers Brigif-3 Marinir Letkol Mar. Yudi Wawan Setiawan, Paslog Brigif-3 Marinir Letkol Mar. Achmad Sahuri, dan Kepala Akun Brigif-3 Marinir Letkol Laut (S) Catur Imam.

Umar Farouq mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mempererat silaturahmi antara

pejabat Brigif-3 Marinir dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

“Kunjungan ini bukan hanya dalam rangka berkunjung biasa, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kami bantu untuk kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Mesuji. Saya lihat perekonomian masyarakat Mesuji sudah merata, kondisi infrastruktur bertahap kondisinya akan lebih baik dengan pembangunan yang dilaku­ kan,” ucap Farouq.

Sementara itu, Bupati Khamami mengucapkan

terima kasih atas kunjungan Danbrigif-3 Marinir beserta jajaran ke Kabupaten Mesuji.

“Harapan kami dengan kunjungan Danbrigif-3 Marinir beserta jajaran agar semakin lebih dekat dengan Pemkab Mesuji, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Bisa dibilang nama Mesuji ini cukup fenomenal. Kedepan saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka kemajuan Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

(TAB)

Warga Bujung Dewa Apresiasi Gubernur Lampung Tubaba, FAKTUAL - Masyarakat Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat merasa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo yang membantu pembangunan dan perbaikan Sekolah Dasar Swasta(SDS) di desa setempat.

“Sekali lagi terimakasih banyak Pak Gubernur.

Kebahagiaan yang luar biasa bagi kami. Salam hormat untuk Pak Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Dari kami Keluarga besar SDS Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat,” tulis warga yang disampaikan melalui salah satu media cetak harian di Lampung.

Pesan tersebut merupakan hasil dari diadakannya Lomba Menulis Untuk Bapak Gubernur Lampung. Dari sinilah diketahui,

kondisi sekolah tersebut yang membutuhkan perhatian. Gubernur Ridho yang sangat peka terhadap pendidikan daerah terpencil meme­ rintahkan jajarannya segera memperbaiki kondisi sekolah tersebut. Hasilnya, atas bantuan Gubernur mereka dapat merenovasi toilet, sumur dan pemasangan listrik.

Berdasarkan penelusuran sejumlah media massa, sebelumnya kondisi sekolah ini memprihatinkan. Sekolah yang dibangun tahun 2008 itu terdiri dari 6 ruang kelas, namun dua diantaranya mengalami kerusakan parah.

Jumlah tenaga pendidik di SDS ini 12 orang dengan murid 205 orang. Sekolah ini menjadi tumpuan masyarakat karene merupakan satusatunya sekolah dasar di desa itu. Itulah sebabnya dengan diperbaikinya sekolah ini oleh Gubernur Ridho mereka mengucapkan terimakasih. (RLS)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

203 PNS Mesuji Naik Pangkat Mesuji, FAKTUAL - Sekira 203 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung patut bersyukur. Betapa tidak, mereka menerima kenaikan pangkat. Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat secara simbolis diserahkan Wakil Bupati Mesuji, Saply saat apel mingguan, di Halaman Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, kemarin.

Dari 203 PNS yang menerima kenaikan pangkat pada periode 1 Oktober 2017 terdiri atas 23 orang PNS golongan II, 153 orang PNS golongan III, dan 27 orang PNS golongan IV. Menurut Saply, kenaikan pangkat bagi PNS merupakan sebuah penghargaan yang diberikan

atas prestasi, dedikasi, loyalitas, dan pengab­ diannya, serta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemberian kenaikan pangkat ini hendaknya dapat dimaknai sebagai sebuah motivasi untuk semakin meningkatkan kinerja, seiring dengan tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat. Saya berpesan kepada seluruh PNS hendaknya dapat terus meningkatkan kedisi­ plinan kerja, tanamkan rasa tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, hendaknya senan­ tiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

WAYKANAN

16

Bupati Way Kanan Serahkan Insentif TKS Kesehatan Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya memberikan insentif kepada 171 tenaga honorer dan tenaga kerja sukarela kesehatan yang ada di kabupaten tersebut.

Menurut dia, di Way Kanan, kemarin, pemberian insentif ini untuk menambah semangat para perawat yang bekerja di Rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Waykanan, “Kami berikan kepada 171 tenaga honor dan TKS perawat, ini semua bertujuan agar mempunyai rasa kepedulian dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Raden Adipati Surya, di Aula Dinas PMK. Menurut dia, perawat merupakan aset yang sangat berharga untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat sehingga harus disadari bersama bahwa kesejahteraan perawat Waykanan juga harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah terutama yang masih berstatus sebagai tenaga honorer ataupun tenaga kerja sukarela yang ada di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan Puskesmas di Kabupaten Waykanan.

Pemerintah daerah, kata dia, akan membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan perawat honor atau tenaga sukarela melalui satuan kerja perangkat daerah terkait dan mencoba menghitung kebutuhan penunjang atau insentif mereka.

“Dinas Kesehatan selaku pembina dan fasilitator pemerintah bidang kesehatan, saya minta untuk membuat draf analisis kebutuhan perawat dan analisis beban kerja perawat honor dan tenaga perawat sukarela yang ada di puskesmas dan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam guna menyusun perencanaan kesejahteraan perawat honor dan tenaga perawat sukarela,” kata dia.

Adipati mengatakan, pengangkatan perawat menjadi pegawai tidak tetap atau PTT daerah, perlu dimusyawarahkan dan disusun drafnya melalui instansi terkait dan apabila memungkinkan bisa mengangkat perawat honor dan tenaga perawat sukarela yang ada untuk diangkat menjadi PTT daerah seperti tenaga kesehatan lainnya.

“Pengangkatan PNS atau ASN saat ini merupa­ kan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah hanya dapat menunggu informasi dan formasi yang diberikan oleh

pemerintah pusat, tentunya kita harus bersabar dan menunggu serta tetap dalam pengabdian, kepada saudari-saudari yang telah dengan sepenuh hati mengabdi selama bertahun-tahun dengan kinerja dan prestasi yang baik tentu akan menjadi prioritas utama dalam pengangkatan PNS atau ASN dan akan saya pastikan tidak ada pungutan liar di dalamnya,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan Farida Ariyani mengatakan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Waykanan beranggotakan sekitar 500 orang, yang terdiri atas pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara 273 orang, honorer dan tenaga kerja

sukarela 171 orang, yang tersebar di 19 puskes­ mas, Puskesmas Pembantu, rumah sakit dan Dinas Kesehatan Waykanan serta ada kisaran 55 orang bekerja di pihak swasta.

“Para perawat honorer dan tenaga kerja sukarela yang tidak terpisahkan dari organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah membentuk forum yang diberi nama Forum Honorer Tenaga Kerja Sukarela, forum tersebut merupakan forum komunikasi honorer dan tenaga kerja sukarela perawat,” ujar Farida.

Farida mengatakan, honorer dan tenaga kerja sukarela perawat yang ada di Kabupaten Way Kanan sangat membantu pencapaian tugas dan kinerja bidang kesehatan.

“Mereka tanpa pamrih dan dengan penghasilan yang minim sanggup bertahan membantu dan bekerja di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit di Way Kanan,” katanya.

Ia mengatakan, atas dedikasi dan pengabdian para perawat honorer dan tenaga kerja sukarela mendapatkan apresiasi dari Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sehingga pada akhir tahun 2017 melalui Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan insentif selama tiga bulan terhitung dari bulan Oktober sampai Desember 2017 seluruh perawat tenaga kerja sukarela dan honorer Way Kanan mendapatkan insentif Rp300.000 per bulan. (JJ)

Bupati Way Kanan Lantik 108 Pejabat Eselon Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya melantikk 208 pejabat administator eselon (III-IV) dalam lingkup pemerintah kabupaten tersebut, di Gedung Serba Guna Daerah setempat. Jumat (12/1/2018) Pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menuntut pemerintahan di daerah untuk mampu menata manajemen sistem penyelenggaraan pemerintah, dengan mencip­takan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisisen sehingga mampu mewu­judkan kesejahteraan masyarakat, Raden Adipati.

“Melalui kesempatan ini saya mengajak sluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan termasuk saudara-saudara yang baru saja dilantik, secara bersamasama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan dan bersatu padu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021,” katanya.

Dia mengatakan, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan

bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

Hal itu, kataya, sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

“Mari kita ciptakan kebersamaan serta menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Way Kanan. Pembangunan di Kabupaten Way Kanan akan berhasil dengan baik bila kita bisa menciptakan Kebersamaan, kekompakan dan bersatu,” ujarnya.

Sebelum pelantikan, katanya, 211 pejabat mengikuti tes urine dan ada tiga orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, “Saya akan berikan sanksi kepada ketiga orang yang terindikasi mengunakan narkoba, sesuai janji yang sudah saya katakan sesaat sebelum tes urine siapa saja yang positif menggunakan narkoba, selama saya menjabat menjadi bupati Way Kanan, pejabat yang positif narkona itu tidak akan saya berikan jabatan, dan pelantikan pada hari ini dibatalkan,” katanya. (JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

17

Bupati Lambar Resmikan Gedung SDN Way Ngison

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus dan wakil Bupati Lampung Barat,s. Mad Hasnurin berserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meresmikan gedung SDN Way Ngison, Rabu (10/1).

Pada acara tersebut juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lambar, Bulki Basri, Kodim 0422, Polres Lambar, anggota DPRD,Ketua TP-PKK , tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta komite sekolah.

Parosil Mabsus menyampaikan semoga

dengan selesainya rehab gedung sekolah ini dapat semakin memotivasi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lambar, Kita terus berupaya melakukan rehab dan penambahan ruang belajar di sekolah-sekolah. Ini agar pada tahun mendatang, tidak ada lagi KBM di sekolah terbengkalai.

Menurutnya, pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan baik dan lancar jika pendidikan di daerah tersebut belum baik.

“Oleh karena itu, kita harus lebih dahulu

memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Lambar ini, dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, seperti memfasilitasinya dengan membangun atau merehabilitasi gedung seperti ini,” ujarnya.

Maju mundurnya pendidikan, kata dia, tidak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah semata. Namun harus dilakukan bersama-sama, baik itu dari peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat harus ambil bagian secara aktif.

“Dengan tanggungjawab itu masyarakat

diharapkan untuk berpartisipasi, memberikan pemikiran bagaimana seharusnya dan ke mana anak didik dibawa. atau bagaimana melaksanakan sistem yang telah dibangun agar efektif dan menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan berkontribusi dalam mewujudkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan,” ujarnya, “Pentingnya partisipasi masyarakat, karena sebagai bagian dari pembangunan di daerah ini, memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan, menjaga dan keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan,” katanya.

Pemkab Lambar selalu berupaya terus membangun demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. berbagai program program telah diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan laju pembangunan di bumi beguai jejama sai betik ini. termasuk juga pembangunan di bidang pendidikan.

“Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pendidikan akan sangat berpengaruh langsung kepada kualitas sumber daya manusia. pendidikan dengan berbagai jenjang akan sangat menentukan tingkat pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. ”Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dikelola dan dikembangkan secara komprehensif, sehingga pendidikan yang merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat”, tuturnya.

Sementara itu dalam sambutannya tokoh masyarakat Drs. Sukimin menyampaikan terimakasih kepada bapak bupati beserta rom­ bongan sudah bisa menyempatkan datang dalam acara silaturahmi dengan warga Way Ngison.

“Dengan direhabnya SD tersebut, besar harapan kami untuk adik-adik kita untuk menikmati Pendidikan lebih meningkat”, Harap­ nya.

Menurutnya, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah maka proses belajar meng­ajar akan berkualitas. “semoga dalam peresmian SD Way ngison ini seiring dengan direnovasinya menghasilkan generasi muda lebih maju dan berprestasi ,local dari SD ini kedepan masih bisa ditambah.,”katanya. (ADI)

Bupati Lambar Sambangi Warga Sekincau Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad. Hasnurin bersilahturahmi dengan warga Kecamatan Sekincau, kemarin.

Selain bupati Lampung Barat juga hadir, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Adi Utama, anggota DPRD, kepala Bappeda Lambar, Okmal, camat, TP-PKK Peratin, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya.

Menurut Parosil Mabsus menyampaikan kunker ini untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai berbenah dan membangun daerah. Semua sektor disentuh tanpa pengecualian. Bahkan untuk hal paling sederhana seperti sampah menjadi perhatian yang serius.

Kemudian untuk jalan yang ada di Lambar ruas jalan yang mungkin akan di bangun atau di kondisikannya rusak parah.

“Ada perangkat pekon sampaikan ke perangkat pekon nanti perangkat pekon menyampaikan ke Pemkab Lambar atau nanti dapat di sampaikan pada acara resmi pada saat forum resmi pada saat Musrenbang pekon yang di lanjutkan dengan musrenbang kecamatan selanjutnya ke Musrenbang Kabupaten,” katanya.

“Di bidang pendidikan ke depannya saya ingin pendidikan berkualitas agar semua anak didik dapat perhatian dan semua sekolah akan mendapatkan bantuan seragam gratis, baik yang di bawah kementrian agama maupun di

bawah Dinas Pendidikan Lambar,” ujarnya.

Parosil juga melaksanakan kunjungan sekaligus bersilahturahmi dengan warga Kecamatan Batubrak dan Kecamatan Belalau, Selasa (9/1).

Menurut Parosil, pemkab setempat akan mengadakan program bedah rumah dan juga bantuan kepada petani kurang mampu.

“Tentunya dalam distribusi tersebut nantinya

akan ada prosedur yang diterapkan supaya pendistribusian tepat pada sasaran,” katanya.

Kemudian program tersebut diperuntukkan kepada warga yang rumah belum layak huni, khusus kepada guru mengaji, tokoh agama, tokoh adat, dan lansia yang membutuhkan perhatian dari pemerintah dan yang masuk dalam keluarga miskin, keluarga miskin yang

kebunnya mungkin cuma 1000 batang kopi akan diberikan pendamping dan akan dibantu modal untuk membeli pupuk dan barang yang dibutuhkan, katanya. ”Program ini belum banyak sasarannya, mengapa demikian karena program baru menjadi pilot projek, baru menjadi awal dan baru mengavaluasi seandainya memang program ini dibutuhkan, manfaat dan tepat sasaran,” Ujarnya.

Di bidang pertanian akan diadakan subsidi pupuk untuk petani miskin dan juga bedah rumah nanti akan disurvei siapa masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. ”Ke depan program yang sudah ada dari pemimpin yang lama akan dipertahankan dan ditambah seperti dalam bidang kerohanian dan pembangunan masjid tentunya butuh kesinam­ bungan agar pembangunannya merata,” katanya.

Dia mengajak semua elemen dan tokoh adat melestarikan budaya yang kita punya serta tak lupa juga iya menghimbau kepada masyarakat untuk melupakan perbedaan dan merapatkan barisan untuk mendukung pemerintah daerah sehingga mencapai tujuan menuju Lampung Barat.

Setelah kunker di Kecamatan Batubrak, Parosil beserta rombongan melanjutkan kunker ke Kecamatan Belalau dalam kesempatan tersebut dia juga meminta dukungan kepada masyarakat terkait program pembangunan.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

18

Bupati Lambar Kunjungi Desa Mekarjaya Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus berserta rombongan bersilaturahmi ke Desa Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian dan Kecamatan Airhitam, Senin (8/1).

“Saya berharap semoga kehadiran kami serta seluruh jajaran diterima dengan baik.

Kami berharap warga mendukung program pembangunan yang telah dibangun selama kepe­mimpinan bupati periode 2012-2017,” katanya.

Parosil mengatakan, mewujudkan program tersebut tidaklah mudah maka dari itu dimulai dari pekon yang tentunya harus saling bersinergi.

“Saya mohon dan dukungan kepada semua masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah lima tahun mendatang, mudahmudahan apa yang menjadi program kami bisa terealisasi mulai dari pembangunan, pendidikan dan kesehatan,” ujanya.

Dia mengatakan, selain akan diadakan program bedah rumah dan juga bantuan kepada petani kurang mampu. Dalam distribusi tersebut nantinya akan ada prosedur yang diterapkan supaya pendistribusian tepat pada sasaran.

“Saya berharap silaturahmi ini akan mendapat­ kan berkah dan hidayah dan akan menjadi kekuatan dan modal untuk membangun Lampung Barat lima tahun ke depan,” katanya.

Selanjutnya setelah bersilaturahmi dengan masyarakat, bupati meresmikan gedung ketahan­ an pangan yang ditandai dengan pemotongan pita yang kemudian melanjutkan perjalanan bersilaturahmi ke Kecamatan Air Hitam.

“Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan berterima kasih dan bersyukur kerena masyarakat bisa bersinergi dari semua kalangan berkumpul dan bersatu dalam membangun lampung barat. karna dalam membangun kita harus bersama-sama menjalan­

kan program dan rencana, karena semua itu butuh proses dan dukungan dan semua pihak terus saya juga berpesan kepada peratin agar kita dapat berbagi peran mana yang menjadi tanggung jawab peratin dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membangun pekon,” katanya.

“Saya mempunyai program mulai tahun ajaran baru siswa SD sederajat, SMP sederajat

akan dibantu tiga stel seragam tidak hanya itu akan ada pengangkatan guru honorer dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pemerintah, kemudian untuk mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi kedokteran akan dibantu oleh pemerintah sampai lulus tentunya dengan syarat dan ketentuan setelah lulus bisa mengabdi dilambar demi menciptakan lambar sehat,” katanya.

Bupati Lambar Serap Aspirasi Warga Lampung Barat, FAKTUAL - Untuk menyerap aspirasi masyarakat bupati Lambar Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin melakukan kujungan kerja di Kecamatan Pagardewa, Kamis (11/1).

Parosil Mabsus mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir pada kunker tersebut ,kunker ini dilakukan bukan hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat saja tetapi juga untuk lebih mempererat tali siturahmi antara pemerintah daerah dengan warga.

Kunker juga dilaksanakan untuk menyerap aspirasi potensi dan permasalahan warga masyarakat sekaligus untuk melihat partisipasi masyarakat dalam membangun.

“Agenda kunker merupakan upaya pemrintah daerah untuk melihat kondisi obyektif pelaksanaan pembangunan serta mengevaluasi kinerja pembangunan yang akan dan yang sedang di laksanakan menyangkut kebutuhan permasalahan dan tantangan dan sekaligus sebagai umpan balik terhadap perencanaan pembangunan kedepan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ssaya sangat bangga dapat bertatap langsung dengan masyarakat lambar semoga silahturahmi ini akan terus terjalin,“ katanya.

Menurut dia, saat ini kabupaten Lambar sudah banyak mengalami kemajuan itu semua atas dukungan dari warga termasuk Kecamatan Pagardewa,walaupun membutuhkan banyak proses baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya tapi dengan kerja sama ini semuanya dapat terwujud karena membuat atau membangun itu mudah tapi merawat itu sulit.

Seperti infrastruktur jalanan yang sudah dibangun dan diperbaiki harus dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak cepat rusak, salah satunya jangan sampai jalan-

jalan dilalui kendaraan yang melebihi tonase sebab itu yang bisa membuat jalan cepat rusak.

Selain itu, Parosil juga menjelaskan ke depan akan ada ambulance hebat yang siap siaga yang akan mengantarkan masyarakat Lambar yang sakit . Kemudian untuk pendidikan, gedung-gedung sekolah sudah ada yang diperbaiki yang akan membuat para siswa dan guru merasa nyaman dalam proses belajar mengajar.

“Mari kita jadikan perubahan ini motivasi kita bersama untuk semakin memajukan kabupaten Lambar,saya juga mengajak kepada masyarakat yang hadir dapat selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang telah terjalin selama ini. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memecah belah rasa kekeluargaan di kecamatan ini, terus bergandeng tangan jangan biarkan persatuan dan kesatuan kita dirusak orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya. (ADI)

Bidang pertanian akan diadakan subsidi pupuk untuk petani miskin dan juga bedah rumah nanti akan disurvei siapa masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut. ”Ke depan program yang sudah ada dari pemimpin yang lama akan dipertahankan dan ditambah seperti dalam bidang kerohanian dan pembang­ unan masjid tentunya butuh kesinambungan agar pembangunannya merata, tuturnya. (ADI)

Pekan Literasi Lampung Barat Siap Digelar Lampung Barat, FAKTUAL - Forum Literasi Lampung Barat (FLLB) siap menggelar acara “Pekan Literasi” pada 3-4 Februari 2018 yang bertujuan membantu pemerintah mewujudkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi.

“Pada Februari nanti selama dua hari full kita habiskan soal literasi. Berbagai acara akan kita laksanakan. Mulai dari temu komunitas, diskusi literasi, bedah buku, donasi buku, kunjungan sekolah, launching buku dan diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba menulis Pesona Lambar 2018,” ujar Donna Sorenty Moza, Ketua Forum Literasi Lampung Barat, di Liwa, kemarin.

Menurut Donna, relawan literasi di Lampung Barat saat ini tergabung dalam Forum Literasi Lambar siap bersinergi dengan pemerintah dan menjadi garda terdepan dalam membantu dan mengawal program “Pendidikan Hebat” Pemkab Lampung Barat melalui gerakan lambar membaca.

“Pendidikan merupakan fondasi tercipta sumber daya manusia yang mumpuni. Gerakan membaca dan menulis merupakan variabel penting yang wajib dilaksanakan,” ujarnya pula.

Donna mengapresiasi langkah Parosil Mabsus, bupati Lampung Barat (Lambar) menyiapkan payung hukum berbentuk Peraturan Bupati tentang “Literasi” guna mengatur tata kelola menyeluruh guna mewujudkan Lambar sebagai Kabupaten Literasi.

“Saya mewakili kawan-kawan relawan mengucapkan terima kasih atas kepedulian beliau terhadap gerakan literasi. Kami sangat mendukung langkah beliau menyiapkan Perbup Literasi. Ini sejarah bagi dunia pendidikan Lambar. Semoga langkah beliau mewujudkan Pendidikan Hebat diberikan kemudahan,” kata dia.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengembangkan gerakan literasi di tanah kelahirannya itu. Di antaranya, Parosil Mabsus tercatat memulai hari pertama kerjanya dengan mendeklarasikan Gerakan Lampung Barat Membaca.

Selain itu, pria yang akrab disapa Pak Cik ini tercatat rajin berkeliling ke sekolah-sekolah (SD-SMP sederajat) guna membagikan bermacammacam buku bagi para siswa. Bahkan pada beberapa kesempatan, Bupati Parosil rajin memberikan hadiah berupa buku bagi pelajar dan masyarakat umum yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukannya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

19

Yusuf S Barusman Kukuhkan ICMI Pesisir Barat

Pesisir Barat, FAKTUAL - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Lampung Yusuf S Barusman, mengukuhkan pengurus ICMI Organisasi Daerah (Orda) Pesisir Barat (Pesibar) periode 2017-2022, di GSG Selalaw, Pantai Labuhanjukung Kecamatan Pe­si­sir Tengah, Selasa (9/1)

Mereka yang dilantik, Ketua umum Jon Edward, Wakil Ketua N. Lingga Kusuma, Sekre­ taris Umum Siswandi, Bendahara Umum, Muhammad Aziz dan puluhan pengurus ICMI Orda Pesibar yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Pesibar.

Pelantikan dan pengukuhan majelis pengurus

daerah ICMI Orda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, periode 2017-2022, berlangsung sukses. Tampak hadir dalam pelantikan dan pengukuhan Majelis Pengurus Daerah ICMI Pesibar, Bupati-Wakil Bupati, Agus Istiqlal-Erlina, Anggota DPRD Pesibar, Ali Yudiem dan para camat dan Pejabat diling­

kung­an Pemkab Pesibar.

Yusuf S Barusman mengatakan, pelantikan majelis pengurus ICMI Orda Pesibar merupakan langkah awal untuk menjalankan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan para intelektual muslim, di Kabupaten terbungsu di Provinsi Lampung.

“Itulah penting arti kegiatan ini (pelantikan) yang dibentuk sebagai wadah kegiatan para ICMI Lampung khususnya Pesisir Barat dan sekitarnya melaksanakan setiap program kerja,” katanya.

Ketua umum ICMI Orda Pesibar, Jon Edward mengatakan, pelantikan terasa istimewa karena dihadiri langsung Ketua ICMI Orwil Lampung Yusuf S Barusman serta jajaran kepengurusan ICMI Korwil Provinsi Lampung.

“Ini merupakan amanah besar ditunjuk sebagai ketua ICMI yang merupakan tugas besar harus dilakukan untuk mengibarkan benderabendera Islam di Kabupaten Pesisir Barat ini,” katanya.

Sementara, apresiasi tinggi pun diungkapkan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal terhadap pemben­ tukan kepengurusan dan yakin ICMI Orda Pesisir Barat mampu bangkit dan memberikan kontribusi berupa pembangunan secara berkelanjutan bagi Pesisir Barat, memberikan masukan supaya ICMI Pesibar memperkuat basis ekonomi masyarakat, terutama berpenghasilan rendah termasuk memberikan pemaparan program pemberdayaan ekonomi ICMI. “Bentuknya mendorong kaum intelektual muslim Lampung meningkatkan kajian ilmiah dalam pendekatan agama (Islam),secara rasional, tapi ada aksi konkret di masyarakat. Misalkan lebih mengoptimalkan peran akademisi hingga membuat gerakan koperasi, bisnis usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini kami dorong ke berbagai provinsi, termasuk di Pesisir Barat,” katanya.

(NAS)

SPBU Lintik Salurkan Dana Sekda Pesibar Resmikan Pertamina Spritual Marketing Balai Pekon Sukanegara Pesisir Barat, FAK­ TUAL - Stasiun Pengisi­ an Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, menyalurkan dana Pertamina Spritual Marketing (PSM) bagi warga sekitar SPBU, kemarin.

Dana PSM Rp73.450.000 dibagikan kepada 65 kaum duafa, 21 penerima bea siswa SD, SMP dan SMA, alat pendidikan, alat kese­ hatan dan fasiilitas umum berupa peralatan olahraga.

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan bantuan yang diberikan jangan dinilai dari besar dan kecilnya bantuan yang saudara diterima, tapi harap diingat bahwa hal tersebut merupakan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperhatikan kemajuan Kabupaten Pesisir Barat.

“Saya berharap dengan adanya program PSM tersebut bias meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut menyasar pada beberapa sektor seperti ekonomi pendidikan, kesehatan dan sosial semoga akan menjadi bekal awal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik,” kata Agus Istiqlal.

Pesisir Barat,FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Azhari meresmikan Balai Pekon Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (10/1).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada peratin pekon sukanegara beserta perangkat pekon lainnya yang telah selesai melaksanakan pembangunan balai pekon itu dengan sumber dana ADD Pekon Sukanegara tahun 2017 dengan Rp 398 juta.

Peresmian balai pekon itu bukan sekadar seremoni tanpa makna, akan tetapi menjadikan

Dia mengatakan, SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus.

“Selanjutnya pertamina berperan dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi pelopor reformasi bumn, hal itu tentunya perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayan­ an terbaik kepada masyarakat khusunya masyarakat yang berada di Kabupaten Pesisir Barat,” ucapnya. (NAS)

momentum dalam meningkatkan motivasi terhadap pelayanan kepada masyarakat khususnya warga, kata Azhari.

Menurutnya, tujuan utama pembangunan balai pekon untuk memudahkan fungsi pelayanan kepada warga, sehingga penyelenggaraan pemerintahan pekon dan pelayanan serta pelaksanaan pembangunan menjadi lebih maksimal. selain untuk melaksanakan ke tiga fungsi pemerintah pekon tersebut, maka dengan telah dibangunnya balai pekon sukanegara yang representatif akan memudahkan rentang kendali antara pemerintah pekon dengan warga, katanya.

(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 443/ Tahun Ke-15 / 15 - 21 Januari 2018

20

Bupati Pesibar Minta TKS Bekerja Sesuai SK Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Agus Istiqlal meminta tenaga kontrak dan guru K2, serta pegawai TKS yang sudah bekerja dan mendapatkan SK bupati, mengabdi secara ikhlas di tempat kerja masing-masing.

“Sebagai tenaga kontrak Pemkab Pesibar, baik guru, kesehatan dan tenaga lainnya harus menjadi teladan dan siap mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat serta menaati peraturan yang ada,” kata Agus Istiqlal, di hadapan 2.478 tenaga kontrak daerah dan 138 guru Kategori 2 (K2), di GSG Selalaw Pantai Labuhanjukung Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (9/1).

Agus mengatakan, sejak tahun 2013 hingga Desember 2017 tidak sedikit tenaga kontrak menerima SK dengan menebus Rp15 juta hingga Rp35 juta.

“Saya tekankan untuk jujur karena tidak kurang dari 400 tenaga kontrak menebus SK dengan uang kepada oknum yang mengaku dan mengatas namakan pejabat atau bahkan bupati,” katanya.

“Bahwa 400 orang terindikasi menggunakan uang, bagi mereka yang membayar maka konsekwensinya SK tenaga kontrak tidak akan diperpanjang lagi, sebab sudah merusak nama baik bupati,” kata Agus Istiqlal.

“Kecuali ada tenaga kontrak yang mengaku di hadapan saya, saat diangkat menjadi tenaga kontrak ia menggunakan uang dengan kata lain menyogok. Saya akan maafkan dan SK nya akan diperpanjang kembali,” ucapnya.

Dia mengaku kecewa adanya pungutan untuk menjadi tenaga kontrak. “Kami berniat membantu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Pesibar dengan cara memperbanyak tenaga kontrak tanpa ada pungutan, dengan catatan harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau­ pun nantinya ada tenaga kontrak yang tidak diperpanjang SK nya, saya mohon maaf,” tuturnya.

Sementara Wakil Bupati Erlina mengatakan, tahun sebelumnya, Pemkab Pesisir Barat mengumumkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum bekerja untuk melamar menjadi TKS di lingkungan Pemkab Pesibar dengan syarat minimal lulusan SMA sederajat dan bagi yang mendaftarkan secara langsung kepada bupati Pesibar akan diterima secara

gratis.

“Untuk mencegah adanya pungutan liar sehingga penerimaan TKS atau tenaga kontrak harus langsung melalui bupati,” katanya.

Namun pada 2018, Pemkab Pesibar secara resmi tidak akan menerima pegawai atau penerimaan TKS sudah ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Ada kabar gembira bagi pegawai atau guru yang masih berstatus TKS sejak tahun sebelumnya dalam waktu dekat ini akan ada pengangkatan kembali menjadi tenaga kontrak, dengan syarat menyerahkan langsung SK atau SPT kepada bupati tanpa ada perantara untuk menghindari pungli, kata Erlina.

Selain itu, pihaknya memohon maaf terhadap

guru K2 sekira 138 orang yang hingga saat ini belum ada kejelasan pengangkatan menjadi PNS, Pemkab Pesibar terus berupaya memper­ juangkan nasib seluruh guru K2 tersebut.

“Untuk guru K2 yang terdaftar dan masih bekerja, Pemkab Pesibar tetap memperjuangkan agar diangkat menjadi PNS atau penyesuaian,” katanya. (NAS)