SKM FAKTUAL EDISI 444 l 22 - 28 JANUARI 2018

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

TIM JICA KUNJUNGI PRINGSEWU HALAMAN

7

POLISI GEREBEK PERAKITAN SENPI DI LAMTIM HALAMAN

13

BUPATI LAMBAR CANANGKAN GERAKAN LITERASI HALAMAN

18

PEMBALAKAN LIAR MASIH MERAJALELA DI REG 19

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

Cawa Kham PERAHU NELAYAN

UCE NASIR

BEBERAPA pengamat dan kalangan menyatakan Indonesia mulai krisis negarawan. Padahal keberadaan partai politik cukup banyak bahkan sempat mencapai seratus dan menghadapi pesta demokrasi alias pemillihan umum (Pemilu) 2019 tercatat ada 17 partai politik.

Diakui atau tidak, sejak reformasi bergulir partai politik yang ada hanya mencetak kader-kadernya untuk menduduki kursi di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Dan setelah disyahkannya undang undang tentang pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur) bahkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, partai politik semakin digandrungi karena mereka yang berminat menjadi bupati dan gubernur termasuk presiden lebih memilih menggunakan jalur partai dibandingkan independen.

Tidak mengherankan jika banyak yang bukan kader partai politik berlomba-lomba mencari “perahu pengusung”. Akibatnya tidak sedikit pula para petinggi partai politik yang lebih mengutamakan mengusung mereka dari luar partai untuk menjadi bupati atau gubernur dibandingkan para kadernya meski telah berkecimpung di partai bersangkutan sudah puluhan tahun.

Persoalannya klasik. Yakni dana alias uang karena cost politik cukup besar. Dan sudah pasti mereka yang berminat menjadi bupati atau gubernur harus memiliki kocek yang tebal pula. Tak mengherankan jika ada bupati atau gubernur dari kalangan pengusaha dan lainnya. Kader politik “sejati” hanya sebagai tim pemenangan sang calon.

Dan tidak sedikit pula bupati atau gubernur petahana menggunakan perahu lain ketika mencalonkan diri kali kedua. Bahkan tak jarang pula yang menjadi ketua partai tertentu agar lebih memudahkan pencalonannya meski sebelumnya bukan kader partai politik. Memang dibandingkan dengan harus menjadi kader sejati partai politik, mereka yang mengincar kursi tertinggi di kabupaten atau provinsi lebih menggunakan jalur “menyewa perahu pengusung”.

Betapa tidak. Bak menyewa perahu nelayan yang memiliki alat tangkap cukup lengkap sekaligus nahkoda berpengalaman. Tidak mengherankan jika pemilihan bupati atau pemilihan gubenur merupakan musim panen raya bagi “juragan kapal nelayan”. Mereka tinggal menentukan tarif dan tidak sedikit pula yang memasang bandrol cukup tinggi.

Tidak dipungkiri ketika sang penyewa menggapai asa dan melakukan kesalahan, para juragan kapal nelayan tidak mampu berbuat banyak .

Berbeda dengan anggota legeslatif, jika mereka melanggar aturan partai, dapat langsung Pergantian Antar Waktu (PAW) atau dipecat dengan tidak hormat.

Di sisi lain, lantaran telah mengeluarkan kocek lumayan banyak, tidak sedikit pula mereka yang telah menjadi bupati atau gubernur berbuat semaunya termasuk korupsi terbukti sudah banyak yang masuk penjara.

Dan lebih mementingkan mengembalikan modal terlebih dahulu dibandingkan melayani rakyat dalam berbagai bidang. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan negarawan yang lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan pribadi.

Sistem menyewa perahu nelayan kepada para juragan justru merugikan tatanan politik dan negara serta pembodohan bangsa. Terbukti dalam kampanye bukan mengutamakan mimbar ilmu melainkan adu licik dalam meraih simpati rakyat, termasuk menggunakan uang dan kampanye hitam. Janji pun kian bertebaran. Bukankah telah banyak serigala berbulu domba berkeliaran? Padahal kehidupan ini masih terus berlanjut entah sampai kapan.

l n l n l n

Walikota Bandarlampung, Herman HN mengaku salah memilih wakil Rasanya dari awal menjabat Walikota, tidak pernah sinkron dengan wakil Contoh kurang baik dipertontonkan dua pejabat teras di Pemkot Bandar Lampung Kan jadi viral di berbagai media sosial Presiden Jokowi resmikan dua pintu gerbang Jalan Tol Trans Sumatera Semoga perekonomian Lampung semakin membaik

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Politik Uang Mendestruksi Esensi Demokrasi

P

ESTA demokrasi pilkada se­ren­tak yang akan dihe­ lat tahun 2018 ini kem­ bali menjadi panggung per­t a­r u­n gan orangorang kuat di Indonesia. Bukan hanya adu kuat track re­cord kompe­tensi, akan tetapi, ke­kuat­an strategi dan kapital menjadi sen­jata yang patut diperhitungkan. Ka­rena momen demo­­krasi ini momen ta­hunan, apalagi yang diperebutkan ada­lah kekuasaan (barang langka), maka dibutuhkan daya ekstra untuk men­ dapatkannya.

Dalam perebutan itu, orang-orang kuat ini tentunya memiliki strategi ma­sing-masing. Ada beragam srategi yang sering dilakukan. Umumnya, para calon menaikkan image diri melalui spanduk-spanduk pencitraan yang sesak padat memenuhi setiap su­dut kota. Lihatlah di setiap sudut kota menjelang masa pilkada, maka kita dapat melihat wajah calon yang penuh harapan untuk dipilih akan memajang foto paling terbaik untuk menarik minat pemilih. Pencitraan tentunya hal yang sangat positif se­ bagai upaya promosi diri.

Namun, dibalik pencitraan yang me­menuhi sesak padat sudut kota, ada satu strategi yang juga sering dila­kukan oleh seorang calon, dan ini sa­­­ngat kotor yakni politik uang.

Po­litik uang memang masih menjadi sen­jata ampuh dalam menggaet suara massa. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh KPU Bandung tahun 2015 dijelaskan bahwa politik uang cukup berarti dalam menarik minat pemilih. Artinya, politik uang masih menjadi primadona pemantik pilihan pemilih dalam pemilu.

Hal ini dikuatkan dari penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 provinsi terkait adanya praktik po­litik uang yang dilakukan caleg pada pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 lalu. Hasil penelitian menyim­ pul­kan masih marak­nya praktek po­litik uang. Data itu me­nye­but kasus ter­banyak terjadi di pro­vinsi Banten yaitu 36 kasus kemudian disusul Riau dan Bengkulu dengan 31 kasus, Su­ ma­tera Barat 31 kasus, dan Suma­tera Utara 29 kasus.

Setali tiga uang, Komisioner Badan Pe­ngawas Pemilu Nelson Siman­jun­ ­tak, mengaku menerima 1.000 la­ po­ran ter­kait politik uang dalam pil­kada ser­e­ntak awal Desember 2015 lalu. Per­helatan Pilkada tahun 2015 yang kita ha­rapkan dapat berjalan ber­sih, juga ter­coreng oleh ulah tak ber­integritas yang dilakukan para kan­di­diat dalam men­dulang secara haram suara rakyat un­tuk menduduki singga­sa­na kekuasaan.

Maraknya praktik politik uang yang dilakukan oleh calon tentunya melihat fakta lapangan dan kondisi

Oleh: FAJAR ANUGRAH TUMANGGOR Aanggota Jejaring Ombudsman Sumut dan anggota Toba Writers Forum.

masyarakat. Saya berpikir, para calon yang melakukan politik uang ini orang yang cerdas. Mengapa saya berkata de­mikian? Jelas, bila melihat fakta yang terjadi di masyarakat, kondisi eko­nomi memungkinkan mereka melaku­kan politik uang.

Calon memanfaatkan realitas ke­ mis­kinan masyarakat sebagai alasan untuk menjalankan politik uang. Lagi pula, hal ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat (khusus­nya kaum papa) yang mengang­gap uang itu sebagai rezeki nomplok. Maka baginya, uang yang dipolitiasi itu tak boleh disiasiakan. Kalau bisa mengepulkan dapur dan membuat perut kenyang, kata orang Medan, gas terus (sungguh miris se­kali bukan?).

Ketidak­tahuan kaum papa dalam menangkap implikasi jangka panjang perbuatan politik uang justru akan mengubur esensi demokrasi itu sendiri. Pilkada seyogyanya adalah untuk rakyat. Artinya, pilkada adalah momen rakyat untuk mencari pemim­ pin yang patut dijadikan suri tau­ladan yang berdasarkan pada hati nu­rani.

Ketika calon menebar benih-benih ke­bodohan dengan politik uang dan ma­syarakat kemudian menyambutnya de­ngan senyum sumringah, maka bisa dipastikan disitulah demokrasi ini akan semakin hancur. Yang seharus­nya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rak­yat menjadi dari elit, oleh elit, dan un­tuk elit.

Kita bisa bayangkan bagaimana po­litik uang menjadi semacam ling­ kar­an setan yang mematikan. Hal ini bisa kita lihat dari keadaan masyarakat itu sendiri. Ketika uang dibagi-ba­gi­kan, memang masya­rakat akan men­dapatkan keun­tungan, dan ke­untu­ngan itu pasti sementara.

Yang jadi pertanyaan, apa yang akan didapatkan masyarakat setelah­ nya? Jelas berbanding terbalik. Para calon yang sudah mati-matian berta­ rung mempe­rebutkan kursi nomor satu dan sudah kehabisan banyak dana pasti akan berupaya mengem­balikan uang yang sudah habis semasa kam­ panye pemilihan. Artinya, ma­sya­rakat di­rugikan dua kali. Yang per­tama di­ ru­gikan karena memilih tidak ber­da­ sarkan nurani (dicekoki). Dan kedua, tidak naik dari lumpur kemis­kin­an yang melilit tidak menda­pat­kan pelayanan publik secara mak­si­mal.

Saudara-saudari pembaca yang budiman, disini saya harus sampaikan fakta. Dari sebuah penelitian yang per­nah saya baca, untuk tataran pencalonan Bupati/Walikota saja bisa meng­ha­biskan sekitar Rp.25 miliar (Aly Taufiq, 2014). Hal ini sangat kontras dengan pen­dapatan yang

didapat­kan oleh Bupati/Walikota tersebut.

Dalam sebulan, pendapatan Bupati/Walikota menurut Pera­turan Pemerin­tah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 dan Kep­pres Nomor 68 Tahun 2001 men­capai Rp.5,88 juta (sudah terma­suk tunjangan). Sementara untuk wakil­nya mendapat gaji Rp.5,04 juta (sudah ter­masuk tunjangan).

Bila kita kalikan selama setahun, gaji bupati/walikota sebesar Rp.70,56 juta (dalam lima tahun hanya Rp.352,8 juta). Semen­tara wakil bupati/walikota sebesar Rp.60,48 juta (dan dalam lima tahun hanya mendapat Rp.302,4 juta).

Kita bisa lihat tingkat komparasi an­­tara gaji yang diterima dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk naik men­jadi orang nomor satu di daerah sa­ngat tinggi. Sampai di sini saya bisa sim­pul­kan bahwa calon yang nantinya su­dah du­duk akan dengan mudah me­nya­lah­gu­nakan kekuasaannya. Dari sini lah praktek tender bawah kolong akan ter­jadi.

Kongkalikong dengan kaum cu­kong akan dijalankan. Dan ja­ngan sa­lah­ kan pada akhirnya rakyat yang akan kena getahnya, karena tidak men­ dapat­kan pelaya­nan optimal dari pemerintah nya sendiri. Lagi-lagi, demokrasi sema­kin dekat menemui ajalnya.

Kembali Ditegakkan Melihat kondisi yang sudah sema­ kin akut, kita harus kembali menegak­ kan panji-panji demo­krasi esensial yang berorientasi sepenuhnya pada rak­yat. Politik uang jelas akan men­ des­truksi demokrasi bila kita terus mem­­biarkannya tumbuh subur.

Diper­lukan penanganan ekstra guna mere­dam praktek politik uang.

Disinilah perlunya kaum intelek­ tual bergerak guna mengedukasi ma­sya­rakat. Momen pilkada yang akan di­helat secara serentak di tahun 2018 ini menjadi panggung bagi kaum inte­lek­tual untuk membumikan ilmu de­mo­krasi yang sesungguhnya bagi kaum papa dan marjinal. Hal ini pen­ting sebagai basis edukasi dalam mengetahui efek buruk politik uang.

Kedua, pemerintah harus terus meng­genjot pembangunan ekonomi di masyarakat untuk menihilkan ala­san masyarakat menggadaikan pili­han­nya. Bila kesejahteraan itu ter­pe­nuhi, maka dipastikan tak akan ada lagi masyarakat yang tergiur untuk me­lakukan politik uang baik dalam ska­la besar maupun kecil.

Dan ter­akhir, pemerintah harus berani menin­d ak setiap calon yang melakukan po­litik uang. Melalui payung UU yang ber­laku, pemerintah harus sigap ber­gerak. Akhir kata, mari kita kam­pa­nyekan pilkada 2018 ini dengan kam­pa­nye politik sehat tanpa politik uang.***

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik.

Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Usman Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto.

Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dedy Setiawan Biro Way Kanan : Rusdi,S. Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : Heriyanto (Ka. Biro), Zainal. A. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung.

Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

3

Pembalakan Liar Masih Merajalela di Reg 19 Pesawaran, FAKTUAL - Pembalakan liar ternyata masih merajalela di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdurahman (Tahurawar), Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Pelakunya beberapa preman yang dibekingi sejumlah oknum aparat.

Menurut anggota Kelompok Tani Molokh Lestari yang enggan disebut namanya,kemarin, penebangan kayu di register tersebut hampir setiap malam, sinsaw yang digunakan 2 sampai 3 unit, namun tidak satupun aparat yang berani menangkapnya.

Pelaku pembalakan liar cukup banyak dan mereka bekerja dengan bermacam peran, ada yang jaga di setiap perempatan jalan, ada yang bagian informasi dan ada yang bagian juru ukur serta pengumpul kayu yang telah dipotong.

“Cara kerja mereka sudah profesional,” papar anggota kelompok tani tersebut.

“Selain merugikan negara, pembalakkan liar tersebut merugikan kami dari kelompok tani karena tanaman yang harapkan harapkan hasilnya, hancur tertimpa kayu yang mereka tebang. Dan tajuk tinggi yang dijagakan untuk pelindung juga habis ditebangi, dalam seminggu­nya kayu yang tumbang akibat penebangan mencapai ratusan batang. Jika hal ini dibiarkan, kami khawatir musibah banjir akan datang,” ujarnya..

Ketua Gapoktan Molokh Lestari, Nasren, mengatakan pembalakan liar di Hutan Kawasan Rg: 19 Tahurawar saat ini kian menjadi, “Kerusakan hutan di Lampung cukup parah, hal tersebut akibat ada pembiaran pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan apabila benar ada pembiaran terhadap perusakan hutan, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan.

Contoh, dalam 20 hari terahir, pembalakan liar dilakukan setiap hari, namun tidak satupun yang tertangkap bahkan pihak Dinas Kehutanan

terkesan menghindar. Saya dari Gapoktan Molokh Lestari, mengajak semua pihak yang peduli lingkungan untuk memberantas Ilegalloging (pembalakan liar),” katanya.

Dia mengatakan, pembalakan liar terus

berjalan karena diduga ada pembagian hasil dengan sejumblah oknum aparat penegak hukum. Mereka memiliki beberapa cara untuk bagi hasil. Ada yang melakukan penangkapan dan sebagian dari barang bukti disimpangkan,

ada juga yang di bawa pulang ke rumah pribadi oknum. Dan ada pula dengan cara barang bukti dijual. Dan ada yang sistim setor hasil serta sengaja menampung dengan harga murah.

(TIM)

Perkuat Infrastruktur Konektivitas, Gubernur Ridho Lakukan MoU dengan Pelindo II Jakarta, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo terus berupaya memperkuat infrastruktur konektivitas Provinsi Lampung dengan mengembangkan pelabuhan untuk mendukung tiga sektor andalan Lampung: industri, pertanian dan pariwisata.

Hal itu ditempuh Gubernur dengan menjalin nota kesepahaman ((Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pelindo II Panjang atau IPC (Indonesia Port Corporation).

MoU ini dilaksanakan antara Gubernur Ridho dengan Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya, di kompleks Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, Rabu (17/01/2018).

MoU yang disepakati adalah pemindahan pelayanan kapal Pelra (Pelayaran Rakyat) yang semula di Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Sebalang (Lampung Selatan).

Kemudian, reaktivasi jalur rel kereta api ke Pelabuhan Panjang dan pembangunan dry port batu bara di Kabupaten Way Kanan, serta pemanfaatan jalan dan lahan milik Pemprov Lampung.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur konektivitas di Lampung, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi multiplier effect jalan tol.

“Pelabuhan sebagai rantai pergerakan perekonomian suatu daerah mempunyai peran penting dalam pergerakan barang untuk menunjang kemajuan sektor perekonomian. Hal ini sejalan juga dengan

tiga sektor andalan pemerintah provinsi Lampung yakni sektor industri, pertanian dan pariwisata di mana kami melakukan pergerakan secara simultan dengan kata kuncinya adalah tersedianya infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan tiga sektor tersebut,” jelas Gubernur Ridho.

Menurut Gubernur, pertumbuhan pembangunan Provinsi Lampung ke depan khususnya industri akan mengarah kepada

hilirisasi. Dengan adanya industrialisasi dalam percepatan pembangunan diharapkan dapat menjadikan lompatan pembangunan lebih jauh lagi, terlebih lagi jika nanti ada jalan tol yang membuat fungsi infrastruktur konektivitas dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

“Akselerasi-akselerasi yang akan terjadi ke depan harus lebih dapat dicermati.

Percepatan pembangunan harus diimbangi

dengan mempersiapkan masyarakat dalam menerima percepatan pertumbuhan perekonomian itu. Hal ini tentu nya dapat dijadikan perhatian bagi kita bersama untuk menerima kemajuan pertumbuhan pembangunan,” kata Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama IPC. Elvyn G. Masassya mengatakan secara konsisten IPC berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai aspek secara bertahap yang menghadirkan pelayanan cepat dan mudah diakses. Selain itu, juga mempersiapkan palayanan fisik yang memadai dan ramah terhadap stakeholders. Sinergi antara IPC dan Pemprov Lampung ini adalah untuk menjembatani inovasi dan upaya peningkatan pelayanan bagi pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia.

“Kerjasama ini diharapkan dapat menunjang kelancaran dan meningkatkan geliat perekonomian Provinsi Lampung,” ujar Elvyn.

Dalam acara MoU ini turut hadir Kepala Bappeda Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Kepala Balitbangnovda Mulyadi Irsan, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan, Kepala Biro Hukum Zulfikar, Kepala Biro Perekonomian Lukmansyah, Kepala Biro Perlengkapan Fauziah serta Kepala Biro Humas Dan Protokol Bayana dan beberapa pejabat dari PT Pelabuhan IndoneSia Il (Persero) atau IPC. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

4

Era Gubernur Ridho, Pariwisata Lampung Terus Meningkat

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, melalui Dinas Pariwisata Lampung, meyakini jumlah wisatawan akan selalu meningkat pada Tahun 2018.

Kepala Dinas Pariwisata Lampung Budiharto, mengatakan, tahun 2017, kunjungan wisata ke Lampung mencapai delapan juta. Angka tersebut melebih target yang ditetapkan, yakni tujuh juta. Pihaknya merasa yakin tingkat kunjungan wisata akan meningkat pada 2018, kata Budi Dia mengatakan, target kunjungan wisata Lampung terus mengalami kenaikan, bahkan

over target. Pada 2016, target lima juta kunjungan wisata tembus hingga enam juta. Tahun 2017 target kunjungan wisata tujuh juta Tapi, ternyata mencapai delapan juta.

“Yang merilis angka delapan juta kunjungan wisata Lampung itu kan Kementerian Pariwisata dan Telkom. Sehingga, keluarlah berita bahwa kunjungan wisata Lampung mengalahkan Bali pada waktu itu.” ujarnya.

Sebelumnya, Provinsi Lampung menempati posisi ke sembilan untuk kunjungan wisatawan nusantara pada Oktober 2017. Posisi tersebut mengalahkan Bali, yakni di posisi sebelas.

Ridho Ficardo Minta Tahura Kembangkan Konsep Hutan Pendidikan Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman merevitalisasi fungsinya sebagai hutan pendidikan. Hal itu bisa ditempuh dengan menjalin kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Biodiversitas Tropika Universitas Lampung yang selama ini banyak melakukan penelitian di kawasan hutan tersebut.

“Fokus kerjasama kita dengan Unila, sesuai arahan Gubernur meningkatkan manfaat dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan baik mahasiswa dan dosen,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri, kemarin.

Syaiful Bachri mengatakan, konsep hutan pendidikan di Tahura merupakan bagian dari kerjasama perlu direvitalisasi. Hal ini sejalan dengan perubahan peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi Tahura.

“Tahura merupakan salah satu hutan pelestarian alam, memiliki tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi,” ujar Syaiful. Oleh sebab itu, ujar Kadis Kehutanan ini, publikasi dan desiminasi hasil-hasil penelitian perlu lebih ditingkatkan lagi. “ Berbagai pihak yang turut bekerjasama dalam upaya pelestarian sumber daya hutan, menjadi dukungan dalam mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera,” katanya.

Puslitbang Biodiversitas Tropika Unila sendiri mendukung penguatan fungsi Tahura sebagai hutan pendidikan. Hal itu juga menjadi salah satu kesimpulan dalam Ekspose Puslitbang Biodiversitas Tropika.

Sejak berdirinya Puslitbang Biodiversitas Tropika Tahun 2016 telah melakukan beberapa penelitian di Tahura.

“Sebagian di antaranya telah dipublikasikan dalam jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Unila bersama penerbit Plantaxia Yogyakarta,” ujar Bainah Sari Dewi Kepala Puslit­ bang Biodiversitas Tropika Unila. (AGA)

Data tersebut dihitung menggunakan teknik lalu lintas pergerakan wisatawan melalui telepon seluler oleh Kementerian Pariwisata dan PT Telkom.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mengatakan, capaian tersebut lebih banyak ditunjang oleh beberapa acara yang digelar di Lampung. Di antaranya Hari Keluarga Nasional, Hari Kopi Internasional, dan sejumlah acara nasional lainnya yang mulai gencar memilih Lampung sebagai tuan rumah.

“Ini tak lepas dari makin mudahnya akses ke Lampung, baik melalui darat maupun melalui

Bandara Radin Intan II,” kata dia.

Pada Oktober 2017, kunjungan wisatawan nusantara di Lampung mencapai 8,8 juta.

Sedangkan Bali mencapai 8,5 juta pengunjung.

Kunjungan ke Lampung tersebut didominasi oleh wisatawan dari Jakarta, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi.

Ridho mengatakan, meskipun tidak termasuk dalam program Bali Baru yang dicanangkan pemerintah pusat, Lampung terus mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Bahkan pada 2016, kunjungan wisatawan mancanegara di Lampung mencapai 155.053 pengunjung.

Capaian tersebut meningkat sekitar 40 ribu dari tahun 2015, yakni 114.907 wisatawan.

“Ini prestasi seluruh pelaku pariwisata, mulai pengelola hotel, restoran, pengelola tempat wisata, dan transportasi. Sektor-sektor ini yang punya efek ganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ridho.

Pertumbuhan hotel di Lampung naik. Beberapa di antaranya bahkan ditopang dengan lokasi yang tidak jauh dari destinasi wisata. “Beberapa dekat dengan Pulau Pahawang dan pulau-pulau di sekitar Teluk Lampung, sehingga bisa dikemas menjadi one day tour,” kata Gubernur.

Untuk diketahui, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera ikut mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lampung, karena daerah sekitarnya bakal berubah. Untuk itu, dibutuhkan penyempurnaan RTRW agar lebih baik mampu menjawab perubahan.

Dengan demikian, Gubernur Ridho sangat konsen membangun wilayah ketahanan pangan, industrialisasi, dan sektor jasa khususnya pariwisata. Hal tersebut tentu harus didukung rencana detail tata ruang (RDTR) guna membentuk daerah unggul, aman, dan sejahtera, sesuai visi Gubernur.

RTRW nantinya juga disusun secara detil, seperti wilayah Teluk Nipah, Lampung Selatan, yang merupakan kawasan budidaya. Ke depan, wilayah tersebut akan menjadi kawasan pariwisata, sehingga dibutuhkan penataan ulang RTRW. (AGA)

Ridho Ficardo Dorong IKLB Kembangkan Ekonomi Kreatif Bandung FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong berkembangnya usaha ekonomi kreatif yang dilakukan Ikatan Keluarga Lampung-Bandung (IKLB). Pesan Gubernur tersebut disampaikan Ketua IKLB Syafrial dalam pertemuan rutin IKLB Jabar di Kantor Sekretariat Jl. Adyaksa Buahbatu Bandung, Jawa Barat, kemarin.

“Sesuai arahan Gubernur, kami targetkan IKLB dapat mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Misalnya dengan membuka Galeri Lampung di Kota Kembang ini serta membantu masyarakat Lampung mengembangkan usaha-usaha UKM,” ujar Syafrial.

Seperti diketahui, dalam berbagai kesempatan,Gubernur Lampung Ridho selalu menekankan agar seluruh komponen masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dengan jalan mengembangkan usaha. Bagi Usaha Kecil dan Menengah yang paling banyak dilakukan adalah mengembangkan ekonomi kreatif.

“Kamiberharap IKLB dapat mengembangkan ekonomi kreatif ini bagi masyarakat Lampung yang ada di Jawa Barat,” kata Syafrial.

Dalam pertemuan rutin tersebut, tema yang diangkat IKLB adalah Kebersamaan dan Kekompakan untuk Wujudkan Cita cita IKLB Jabar. Syafrial berharap, dengan kebersamaan dan kekompakan IKLB akan membawa anggotanya meraih cita-cita dalam mewujudkan hal besar.

“Dalam berorganisasi, kita memerlukan kebersamaan dan kekompakan untuk menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini sangat penting artinya dalam menjaga hubungan interaksi sosial sosial anggota IKLB agar dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari berbagai konflik. Saling pengertian antar individu mutlak diperlukan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam organisasi IKLB,” ujarnya.

Selain itu, kata Syafrial, kebersamaan dan kekompakan juga sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu rencana

atau cita-cita besar dari sebuah kelompok tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kebersamaan dan kekompakan antar anggotanya. Sebuah tim yang memiliki suatu visi perlu menjaga kekompakan dari seluruh anggota agar dapat menjalankan misi-misi IKLB. “Saya tak bosan bosan selalu memotivasi semua anggota IKLB Jabar untuk sikap-sikap positif dari masing-masing anggota untuk menjaga serta mempererat kebersamaan dan kekompakan dalam setiap hubungan antar anggota, saling menghargai, berjiwa besar, menerima kritik, saling memaafkan, dan menghormati ide gagasan anggota lain,” katanya.

Sementara itu, Penasehat IKLB Drs. Syahiduddin menambahkan kebersamaan dan kekompakan yang baik dapat membuat IKLB berkembang dan berhasil mencapai visi dan misi nya. Kebersamaan dan kekompakan perlu kita lakukan untuk membesarkan diri kita dan orang lain.

“Bangunlah kebersamaan dan kekompakan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan membangun kebersamaan dan kekompakan dalam keburukan.,” kata Syahiduddin.

Dalam acara pertemuan rutin ini, seluruh anggota berkesem­ patan mencicipi menu sekhuit Lampung yang disajikan oleh Cofee Resto Sekhuit Lampung dengan diiringi musik organ Lampung. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

5

Nilai Ekspor Lampung Turun Bandarlampung, FAKTUAL - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada Desember 2017 mencapai US$285,29 juta, mengalami penurunan sekira US$12,80 juta atau turun 4,29 persen dibandingkan ekspor November 2017 yang tercatat US$298,08 Juta, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Yeanne Irmaningrum saat rilis di Ruang Vidcon kantor BPS Provinsi Lampung, Senin (15/1).

“Jika dibandingkan dengan Desember 2016 yang tercatat US$386,04 juta, nilai ekspor Desember 2017 juga mengalami penurunan US$100,75 juta atau turun 26,10 persen,” ujar Yeanne.

Dia mengatakan, lima golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung Desember 2017 yaitu lemak dan minyak hewan/nabati, batu bara, kopi, teh, rempah-rempah, bubur kayu/pulp, dan olahan dari buah-buahan/sayuran.

Menurut dia, penurunan ekspor Desember 2017 terhadap November 2017 terjadi pada empat golongan barang utama tersebut, olahan dari buah-buahan/sayuran turun 25,89 persen, bubur kayu/pulp turun 24,24 persen; Iemak & minyak hewan nabati turun 23,83 persen, dan kopi, teh, rempah-rempah turun 19,56 persen.

“Adapun satu golongan barang utama lainnya yaitu batu bara mengalami kenaikan sekira 115,70 persen,” kata dia.

Kontribusi lima golongan barang utama terhadap total nilai ekspor Desember 2017 Provinsi Lampung berturut-turut 35,15 persen (lemak dan minyak hewan/nabati), 20,83 persen (batu bara), 9,61 persen (kopi, teh, rempahrampah), 5,13 persen (bubur kayu/puip) dan 4,84 persen (olahan dari buah-buahan/sayuran).

Peranan kelima golongan tersebut mencapai 75,56 persen.

Adapun negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung Desember 2017, kata Yeanne, ke

Tiongkok yang mencapai US$52.40 juta, India US$39,90 juta, Amerika Serikat US$29,44 juta, Italia US$26,09 juta, dan Brasil US$12,68 juta.

Peranan kelimanya mencapai 56,26 persen.

Sementara Kasi Statistik Niaga Jasa BPS Provinsi Lampung Nasrullah arsyad, mengungkapkan, rangkuman hal menarik pada pola ekspor impor yang digambarkan neraca perdagangan Lampung.

Menurut Nasrul, meskipun pola ekspor

impor turun naik. Tetapi satu catatan neraca perdagangan Lampung tetap surplus sepanjang tahun 2017. Nilai impor tetap berada di bawah ekspor.

“Lampung belum pernah punya catatan defisit. Berbeda dengan tingkat pusat dimana pada penghujung tahun 2017 lalu kinerja ekspor terus menurun dan impor naik sehingga ada defisit,” kata dia.

Selanjutnya, negara tujuan ekspor Lampung

Gubernur Sambut Baik Program ”Unhan Mengajar” Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lamung Muhammad Ridho Ficardo me­nyam­ but baik program “Unhan Mengajar” yang dilaksa­ na­kan Universitas Perta­ hanan di Provinsi Lam­ pung. Program yang masuk dalam rangkaian Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) tersebut, memilih SMAN 2 Ban­ darlampung dan SMAN 1 Bandarlampung seba­ gai tempat diterapkan­ nya “Unhan Mengajar” dengan materi Bela Negara.

“Kami sangat mengapresiasi program ini karena pengetahuan bela negara sangat penting bagi generasi muda,” ujar Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist usai menerima audiensi dari Universitas Pertahanan (Unhan) di Ruang Rapat Sekda, Senin (15/1/2017).

“Unhan Mengajar” merupakan program yang sesuai dengan Program Nawacita dan Tri Dharma perguruan tinggi yakni pendidikan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Program ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, sesuai perintah langsung Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Menurut Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Brigjen TNI Dr (Cand). Deni D.A.R, M.Si., mewakili Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio , M. Phil, Provinsi Lampung kini menjadi sorotan nasional. Selain karena potensinya, juga karena adanya rencana Pemerintah Pusat memindahkan tiga BUMN industri pertahanan ke Provinsi Lampung.

Ketiga BUMN tersebut: PT. Dirgantara, PT. Pindad dan PT. PAL. Unhan merupakan bagian dari Industri petahanan di bidang Akademik dari Kementerian Pertahanan, yang perlu melakukan peninjauan dari sisi akademis

di Lampung. “Semula sasaran kami di Jawa Timur tetapi di akhir tahun diperintahkan oleh Menteri Pertahanan untuk ke Lampung. Ini semua karena Provinsi Lampung akan dijadikan rencana pembangunan 3 BUMN Industri Pertahanan,” ujar Deni.

Petinggi Unhan ini juga menyampaikan rasa kagumnya atas pembangunan Lampung yang sangat pesat. “Pada tahun 2001 saya ke Batu Raja menggunakan kereta api, keadaan di Lampung masih sepi. Lalu tahun 2007 saya ke Palembang menggunakan lintas timur juga masih sepi. Namun, pada tahun 2018 saya begitu terkejut dari Bandara menuju ke kantor Gubernur luar biasa padatnya. Pembangunan yang berlangsung oleh Pemprov saat ini sangat luar biasa,” ujar Deni.

Bukan hanya itu Provinsi Lampung dinilai layak menjadi Provinsi untuk pembelajaran Bela Negara karena Lampung mencalonkan diri untuk menjadi alternatif ibu kota negara. “Semua tertuju sekarang ke Lampung. Di sisi maritim (lautnya) memiliki sejarah yang tinggi. Panglima dari China Laksamana Cheng Ho juga dulu pada saat mau melaksanakan agresinya ke Pulau Jawa dia istriahat di Pulau Teluk Semangka.

Jadi banyak sekali yang ingin kita dapatkan di Lampung ini. Maju terus Provinsi Lampung, Semangat,” ujarnya.

(AGA)

bisa dipastikan negara tradisional. Hal tersebut sangat berbeda dengan impor yang bergantiganti negara.

Hal menarik lainnya, kata Nasrul, ialah ekspor CPO (minyak hewan/nabati) tetap menjadi primadona. Nilai CPO meninggalkan sangat jauh nilai komoditi ekspor lainnya.

“Meskipun ada penurunan sangat jauh dari November ke Desesember 2017, CPO tetap jadi penyumbang terbesar,” katanya. (AGA)

Gubernur Minta Jajarannya Kuasai Permendagri No. 86 tahun 2017 Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta jajaranya menguasai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 agar dapat lebih mematangkan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur, melalui Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, dalam acara Sosialisasi Permendagri Nomor 86 tahun 2017, di Hotel Emersia, Selasa (16/1/2018).

“Kita harus fokus dalam menerima pengarahan dari Kemendagri sebagai bekal dalam pelaksanakan tugas perencanaan. Sehingga semakin bertambah kualitas perencanaan serta meningkatkan akselerasi pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Hamartoni dalam acara yang juga dihadiri Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Muhammad Hudori .

Sosialisasi Permendagri 86 tahun 2017 ini membicarakan tentang perencanaan, sinergi pembangunan, serta mekanismenya. Selain itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu senantiasa dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh seluruh jenjang pemerintahan.

Kegiatan ini memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan di daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta mengimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pembangunan yang lebih nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Hamartoni juga memberikan beberapa arahan dan penekanan di antaranya setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah wajib memiliki dan memelihara dokumen perencanaan, mulai dari renja OPD, renstra OPD, RKPD, RPJMD dan RPJPD, serta perlunya mengimbangi alokasi belanja publik dengan upaya strategis menggali potensi sumbersumber pembiayaan secara lebih optimal. “Selain itu, perlu melakukan efisiensi dan mengalokasikan belanja, mensinergikan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, mensinkronisasikan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran perencanaan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun perencanaan daerah,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Muhammad Hudori menjelaskan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki ruang lingkup tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPKMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat menjelaskan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggantikan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. “Permendagri 86 tahun 2017 lebih rinci, tidak hanya penyu­sunan APBD tahunan, tetapi juga bagaimana menyusun RPJP, RPJMD termasuk rencana rencana kerja tahunan. Karena itu perlu disosialisasikan terutama bagi kabupaten/kota termasuk Provinsi yang akan melaksanakan pilkada dan bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD,” ujar Taufik.

(AGA)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

tt

SURAT KABAR MINGGUAN

6

Way Ratai Pindah Dapil Pesawaran, FAKTUAL - Guna pemerataan jumlah kursi parlemen yang ada per daerah pemilihan (Dapil), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesawaran, rencanakan pemindahan Kecamatan Way Ratai dari dapil 4 ke dapil 5.

Menurut Komisioner KPUD Pesawaran, Edi Susanto, bahwa dalam pileg 2019 mendatang pihak KPU mengharapkan adanya pemerataan jumlah kursi parlemen per dapil, yang selama

ini perbandingannya cukup jauh.

“Dalam pileg sebelumnya, perbedaan jumlah kursi per dapil sangat jomplang, dimana di dapil 2 Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng seba­ nyak 12 kursi dan di dapil 5 Kecamatan Marga Punduh dan Punduh Pidada hanya 3 kursi,” kata dia.

Menurut dia, dengan pemindahan Kecamatan Way Ratai dari dapil 4 (Kecamatan Telukpandan, Padangcermin dan Way Ratai) ke dapil 5, ketim­

pangan jumlah kursinya bisa teratasi, dimana nantinya dapil 5 bertambah 4 kursi di parlemen.

“Pada pileg lalu, dapil 5 hanya 3 kursi, dan dengan ditambahnya Kecamatan Way Ratai ke dapil 5, bisa bertambah 4 kursi dan total jumlahnya menjadi 7 kursi di dapil 5, sedangkan untuk dapil 2 dari 12 berkurang 1 menjadi 11 kursi dan dan dapil 4 sebelumnya 10 kursi dikurangi 3 kursi menjadi 7 kursi,” ucap dia.

Dia mengatakan, munculnya rencana

pemecahan daerah kecamatan untuk dikelom­ pokan dalam Dapil tertentu tersebut berdasarkan masukan dari banyak pihak, seperti pemerintah daerah, partai politik dan tokoh masyarakat.

“Dengan adanya usulan itu saat ini kami sedang di Kecamatan Way Ratai, melihat kondisi perbatasan, apakah sesuai atau tidak dengan usulan pemindahan kecamatan ke dapil 5 tersebut,” ucap dia.

(RIN)

Bupati Pesawaran Resmikan Jembatan Desa Trimulyo Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, meresmikan jembatan di Desa Trimulyo, Kecamatan Padangcermin, Senin (15/1).

Usai peresmian Dendi mengatakan, Pemkab Pesawaran mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) Rp 94 miliar dari pemerintah pusat, pemkab alokasikan dana tersebut untuk perbaikan bidang infrastruktur dan kesehatan.

Menurut dia, dana tersebut akan digunakan pada pembangunan di sejumlah sektor sesuai juknis yang telah ditentukan, seperti infrastruktur dan kesehatan.

Dia mengatakan, untuk sektor kesehatan telah dialokasikan dana DAK Rp36 miliar untuk pembangunan gedung dan termasuk perlengkapan yang ada di dalamnya.

“Seperti untuk RSUD Pesawaran, kami aloka­ sikan dana Rp36 miliar, tapi itu semua bukan untuk pembangunan gedungnya saja, baik itu obat-obatan dan alat kesehatan termasuk harus diakomodasi menggunakan dana tersebut,” kata dia.

Selain itu, kata dia, untuk sektor infrastruktur Pemkab Pesawaran telah mengalokasikan dana DAK sekira Rp34 miliar.

“Untuk sektor infrastruktur juga tentunya akan kita akomodir berdasarkan kebutuhan skala prioritas, terutama peningkatan jalan, kalau untuk jembatan mungkin hanya beberapa, sebab tidak akan cukup dana segitu untuk mengakomodasi pembangunan jembatan,” katanya.

Ia pun menargetkan pada 2018 ini ada pening­ katan kualitas jalan sampai dengan mantab hingga 75 persen.

“Tahun lalu (2017) sudah 71 persen jalan kami dalam kualitas mantab, dan tahun ini akan kami upayakan untuk mencapai 75 hingga 80 persen, dan ke depan akan kami targetkan hingga 90 persen dalam kualitas mantab dari total panjang jalan yang kami miliki sekira 900 kilometer,” kata dia Pemkab Pesawaran juga akan melakukan pendataan terkait kondisi jalan yang masuk dalam skala prioritas.

“Kami juga akan menginventarisir mana

jalan yang memang menjadi kebutuhan warga, sehingga pembangunan yang kami lakukan dapat bermanfaat besar dan sesuai kebutuhan serta yang diinginkan warga,” ujarnya.

Dendi mengatakan, jembatan yang menghu­ bungkan antardusun dibangun menghabiskan dana sekira Rp 6 miliar yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.

Menurut Dendi, pembangunan jembatan yang sempat terhenti tersebut merupakan program dirinya bersama Wakil Bupati Eriawan dalam pemerataan pembangunan.

Dia berharap, warga tidak menilai pembang­ unan jembatan tersebut hanya dari segi fisiknya

saja namun juga manfaatnya.

“Saya berharap dengan adanya pembangunan jembatan ini, warga bukan hanya sekadar melihat jembatannya gagah, tapi niatnya bagaimana kepentingan serta aktifitas warga dapat berjalan dengan baik dan silaturahmi antardesa bisa terjalin erat,” kata dia. (RIN)

Nelayan Pesawaran Tidak Gunakan Cantrang Pesawaran, FAKTUAL - Para nelayan yang berada di sejumlah wilayah Pesawaran, tidak berbenturan dengan regulasi baru tentang larangan bagi nelayan menangkap ikan dengan alat cantrang dan payang.

Alasannya, para nelayan di wilayah setempat tidak menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang tersebut.

Para nelayan hanya menggunakan perahu kecil, setiap menjalankan aktifitasnya mencari ikan “Kalau untuk di Pesawaran, saya rasa belum ada nelayan yang menggunakan cantrang, sebab, penggunaan cantrang ini merupakan nelayan yang bermodal besar karena kapalnya juga harus besar,” kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Heriansyah. Senin (15/1) Menurut dia, nelayan di wilayah Pesawaran rata- rata tidak memiliki perahu besar yang dapat memungkinkan penggunaan alat -alat yang dilarang oleh pemerintah penggunaanya di laut

“Sebenarnya aturan (larangan penggunaan cantrang) itu sangat baik terhadap ketersediaan ikan kita di laut, sebab, penggunaan cantrang ini sangat banyak menangkap ikan-ikan kecil, sehingga besar kemungkinan jika penggunaan cantrang dibiarkan kekayaan laut kita khususnya ikan hanya menjadi cerita di masa depan,” katanya.

Ia mengatakan, bagi nelayan yang tertangkap tangan menggunakan Cantrang untuk menangkap ikan, akan mendapatkan sanksi tegas.

“Pak Bupati (Dendi Ramadhona) sangat menginginkan nelayan di Pesawaran dapat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, serta memiliki program stimulan bagi kegiatan produksi nelayan seperti memberikan bantuan berupa jaring apung, kapal ketinting, pemberian asuransi bagi nelayan hingga penyertifikatan tanah secara gratis bagi pembudidaya ikan,” ujarnya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

7

Tim JICA Kunjungi Pringsewu

Pringsewu ,FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali mendapat kunjungan Tim Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Badan Kerja Internasional Jepang dan Tim Kementerian Kesehatan RI. Tim diterima Wakil Bupati Pringsewu H. Fauzi dan Ketua TP-PKK Hj.Nurrohmah, Wakil Ketua TP-PKK Hj.Rita Irviani didampingi Asisten I Zuhairi, Asisten II Junaidi Hasyim, Kadis Kesehatan Pringsewu Purhadi dan Sekdis Kesehatan Jarwo di Sekretariat Dekranasda, Rest Area Selamat Datang, Pekon Wates, Keca­ matan Gadingrejo, kemarin.

Enam Puskesmas di Pringsewu Lulus Akreditasi Pringsewu,FAKTUAL - Enam Pus­ kesmas di Kabupaten Pringsewu dinyata­ kan lulus akreditasi dan memperoleh sertifikat akreditasi. Penyerahan sertifikat dilakukan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi kepada para kepala Puskesmas pada upacara bendera bulanan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, di lapangan pemkab setempat, Rabu (17/1).

Puskesmas yang mendapatkan sertifi­ kat akreditasi adalah Puskesmas Pring­ sewu, Fajarmulia, Bumiratu, dan Banyu­ mas. Sementara Puskesmas Sukoharjo dan Ambarawa belum mendapatkan sertifikat. Penilaian akreditasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi berharap dengan diperolehnya akreditasi tersebut, dapat menambah semangat serta lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengingat peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Fauzi juga menyinggung masalah difteri yang sudah menjadi kejadian luar biasa di Provinsi Lampung, dimana pada 2017 lalu terdapat 17 kasus, dan satu kasus suspek difteri terjadi di Pringsewu.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pence­ gahan difteri dan pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI).

(PRI)

Tiga anggota tim JICA itu, Tomoya Yoshida (JICA), Keiko Osaki (JICA) dan Akiko Hayashi (Konsultan JICA) serta Hary Papilaya (dari Kemenkes RI).

Setelah berdialog dengan Wabup Fauzi, dilanjutkan kunjungan ke UPT Puskesmas Pringsewu, Posyandu Pringsewu Timur dan ke RS Mitra Husada Pringsewu.

Menurut dr. Harry Papilaya dari Kementerian RI, kunjungan ini untuk melihat tentang kondisi kesehatan kususnya ibu dan anak. Serta survei Pelatihan Implementasi Buku KIA (TCTP) di Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu Wabup Pringsewu Fauzi mengapresiasi kunjungan Tim JICA, Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Lam­ pung. “Kami mengapresiasi semua pihak yang selama ini telah berpartisipasi dalam membang­ un Kabupaten Pringsewu, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Fauzi menuturkan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Pringsewu sudah mulai dilakukan sejak sebelum menikah. Hal itu adanya kerja sama antara Puskesmas dengan KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Di mana selain mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, diperkenalkan juga Buku KIA untuk calon pengantin. Untuk ibu hamil mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) terpadu di semua Puskesmas dengan skrining Hep B, HIV, AIDS, HB, pemeriksaan golongan darah untuk ibu hamil dan suami.

Serta pelaksanaan Kelas Ibu yang dilakukan di beberapa Puskesmas dan RS. “Hal itu dalam rangka meningkatkan pelayanan di Puskesmas yang difasilitasi dengan puskesmas mampu poned atau mampu menerima persalinan,” kata Fauzi.

Menurut dia, pelaksanaan Buku KIA, Kabupa­ ten Pringsewu mendistribusikan Buku KIA hanya di Puskesmas dan jaringannya. Tetapi ke RSU dan RS Swasta yang melayani Kesehatan Ibu dan Anak, dokter spesialis kebidanan, spesialis anak, institusi pendidikan kesehatan.

Puskesmas Pringsewu mulai mencetak Buku KIA dengan inovasi tambahan di Buku KIA yaitu Kartu Poedji untuk mendeteksi Ibu Hamil Resiko Tinggi, Senam Ibu Hamil dan Senam Nifas.

Semoga ke depan Kabupaten Pringsewu akan mencetak Buku KIA dengan cover pejabat daerah dan Peraturan Bupati yang menunjang kegiatan pelaksanaan Buku KIA. “Juga menjadikan Buku KIA sebagai syarat untuk masuk TK/PAUD dan sebagai kado pernikahan untuk buah hatinya,” ujarnya.

Fauzi mengatakan, kendati Kabupaten Pringsewu merupakan daerah otonom sejak 2009. Namun mengalami perkembangan yang pesat di semua bidang, karena dukungan SDM yang berkompeten.

Memiliki sembilan kecamatan, 126 pekon, lima kelurahan, 13 Puskesmas dan enam yang sudah terakreditasi. Satu RSUD, tiga RS swasta, dua RS Ibu dan Anak, satu RS khusus bedah.

Ada 356 Posyandu Balita, 65 kelas ibu hamil.

“Untuk sasaran Ibu Hamil tercatat 7.678, sasaran Bayi ada 6.729 dan Rumah Tunggu Kelahiran ada di Lima kecamatan,” katanya. (PRI)

Lagi Adbang Pringsewu Gelar Work Shop

Pringsewu,FAKTUAL - Bagian Bina Admi­ nistrasi dan Pembangunan (Adbang) Setdakab Pringsewu untuk kali ketiga menggelar work shop. Kali ini Kamis (18/1), work shop tentang Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 04 , di ruang rapat pemkab stempat.

Kepala Adbang dan Kepala LPSE Kabupaten Pringsewu, Ivan Kurniawan menuturkan, Work Shop Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) . 04 dimaksudkan agar proses

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat dilaksanakan lebih trasnparan sehingga berlangsung secara efektif dan efisien.

Serta mengutamakan penerapan prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak.”Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa Peraturan Presiden atas

Perubahannya,” katanya.

Menurutnya, menyikapi perubahan ini dengan penuh rasa agresif, responsive dan adaptif terhadap Penerapan aplikasi SPSE versi 04.

Maka atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu, kegiatan itu resmi dilaksanakan dengan harapan pengguna (User) SPSE, dapat mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh.

Ivan Kurniawan menuturkan, tujuan kegiatan mempercepat pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. Sehingga tercapainya visi dan misi pengadaan yang informatif, kredibel dan aspiratif.

“Sehingga penerapn Aplikasi SPSE Versi 04 diharapkan dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan,” katanya.

Di sampingnya itu yang paling penting, peserta work shop Penerapan SPSE Versi 04 dapat memahami materinya secara cermat dan segera menyesuaikannya dengan perubahan dinamika, terkait dengan kebijakan dan implementasi percepatan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan itu menghadirkan pemateri dari Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Yusron. “Peserta 50 orang terdiri dari seluruh Pengelola LPSE, ULP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan OPD se-Kabupaten Pringsewu,” ujar dia.

Sementara pemateri M.Yusron memamparkan, SPSE versi 04 ini fitur fiturnya banyak ditambakan.

Diantaranya lelang cepat sedang pada versi 03 tidak ada. “Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mempercepat proses lelang. Sebab yang biasa bisa sampai 14 ingga 20 hari, sedang yang cepat hanya empat hingga lima hari saja.

Intinya sebagai Percepatan pengadaan barang dan jasa,” katanya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

PRINGSEWU

9

Cal Center Pringsewu Terima Banyak Pengaduan

Pringsewu, FAKTUAL - Sejak Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan launching sebulan lalu tentang keberadaan Call Center di bawah naungan Dinas Sosial Pringsewu dengan nomor kontak 0852 1616 6161 sudah banyak mendapatkan laporan dari warga.

Baik laporan mengenai keberadaan dan penemuan orang kesasar, laporan orang mempunyai kelainan kejiwaan yang sering mengamuk, penemuan anak yang dipasung serta adanya laporan tentang permohonan bantuan bagi penyandang disabilitas dan

bantuan sosial akibat bencana lainnya.

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Arif Nugroho menuturkan, artinya Call Center dari dinasnya cukup bermanfaat sekali, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kesosialan. “Jadi masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dinas Sosial, bisa kontak nomor Call Center itu. Kami buka 24 jam setiap harinya,”jelasnya.

Kemudian jika benar-benar ada laporan, pihak Disos langsung cross cek ke lapangan guna mengetahui keadaan yang sebenarnya

dari pihak pelapor.”Kami pasti langsung menurunkan tim sesuai dengan tupoksinya ke lapangan guna memastikan sekaligus melakukan penanganan permasalah yang dilaporkan,”kata Arif Nugroho.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Disos Pringsewu Sutikno, pihaknya pada Senin (15/1) menerim laporan melalui Call Center dari warga Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo atas nama Parwis yang mengaku anak perempuannya yang bernama Sel (inisial), 14 tahun, siswi kelas 7 di SMPN Gadingrejo, tidak pulang dua hari,

300 Bidang Tanah di Pringsewu Telah Berseertifikat Pringsewu,FAKTUAL - Sekira 300 dari 1.100 bidang tanah di Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah tersertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyerahan sertipikat tanah tersebut dilakukan secara simbolis, Sekretaris Kabupaten Pringsewu Budiman mewakili Bupati Pringsewu Sujadi, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Alfarabi serta camat Pagelaran dan Pagelaran Utara di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Rabu (17/1).

Program PTSL hasil keputusan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri yang juga merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo di bidang agraria.

Sekkab Pringsewu Budiman dalam sambutannya berharap melalui kegiatan PTSL tersebut, masyarakat akan memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, sehingga dapat lebih mendorong lagi terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat, serta ekonomi negara secara luas.

Oleh karena itu, Budiman meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan

program PTSL dengan sebaik-baiknya.

“Kepada para aparat pemerintah daerah, khususnya camat dan kepala pekon, agar senantiasa memberikan pemahaman kepada warganya, serta melibatkan juga aparatur di bawahnya baik RW atau Kepala Dusun hingga

RT, agar dapat memanfaatkan kesempatan baik ini yang kesemuanya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan agraria yang lebih memihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya. (PRI)

sejak Sabtu 13 Januari 2017.

Kemudian pihak Dinas Sosial segera memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi alamat pelapor. Diperoleh informasi dari Parwis yang sudah bercerai dengan istrinya itu, bahwa Sel pamit untuk menghadiri acara ulang tahun temannya.

Saat itu Sel dijemput teman lelakinya berinisial N yang beralamat di Kecamatan Pardasuka.

“Hanya berbekal informasi itu, maka kami segera menyebarkan luaskan informasi tersebut melalui jejaring media sosial, grup SLRT dan PSM untuk mencari informasi tentang keberadaan Sel. Bahkankomunikasi intensif terus dilakukan melalui berbagai media dan komunitas juga ke pihak sekolah. Pencarian dan komunikasi via grup,” ujarnya.

Kemudian diperoleh linformasi Sel pergi bersama SR perempuan yang juga seusianya,l warga Rawakijing, Sindang Garut Kabupaten Pesawaran. Dan orang tua SR ternyata juga sedang mencari keberadaan anaknya (SR), bahkan sudah melaporkannya ke pihak kepolisian.

Selanjutnya Selasa (16/1) menjelang subuh diperoleh informasi keberadaan Sel dan SR. Mereka terlihat warga di Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa sedang tertidur di emperan.

Karena tak tega melihat keadaan yang seperti itu akhirnya anak-anak tersebut dibawa ke rumah warga Sumberagung, Kristanto, untuk diberi makan.

Saat itu juga Petugas SLRT/Puskesos bersama PSM Ambarawa Timur langsung meluncur ke Sumberagung untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Sekretaris Disos Sutikno menuturkan, setelah bisa dipastikan, kemudian petugas menghubungi orang tua kedua anak tersebut. Menurut Sel, dia berpamitan untuk menghadiri ulang tahun temannya, tetapi hal itu hanya untuk mengelabui orang tuanya. Bersama SR mereka mengikuti N kemanapun pergi dengan gaya anak punk, yaitu menggelandang dan berpindah-pindah.

Setelah orang tua Sel, (Parwis) dan orang tua SR, (Slamet) datang, dengan dibantu pihak kepolisian akhirnya N dan teman-temanya ditemukan. N mengakui perbuatannya dan dihadapan orang tua Sel maupun SR serta pihak kepolisian, N bersama rombongannya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Namum permasalahan lain timbul, sejak ditemukan warga, di emperan, Sel selalu mengeluh sakit di bagian perut. Untuk memastikan kondisi kesehatan kedua anak tersebut, petugas Puskesos dan PSM membawa Sel dan SR ke Puskesmas dan diperiksa tenaga medis.

Hasil pemeriksaan ternyata sakit perut Sel disebabkan asam lambung yang meningkat.

Sebab menurut pengakuan SR, selama kabur dari rumah tidak pernah mau makan.

Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan Sel dan SR dibawa pulang orang tuanya. Parwis dan Slamet tak henti-hentinya mengucapkan terimakasih kepada petugas Puskesos, PSM dan pihak kepolisian serta masyarakat yang sudah membantu menemukan anaknya.

Sutikno, sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu menyampaikan peran dan perhatian keluarga sangat diperlukan dalam mengawasi perkembangan dan lingkungan pergaulan anak.

“Memang pengawasan ekstra sangat diperlukan apalagi sekarang ini keterbukaan informasi dan teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi dan rentan untuk disalahgunakan,” ujarnya.

Sutikno juga menyampaikan apreaiasi kepada petugas SLRT, Puskesos dan PSM. “Terimakasih kepada Tim SLRT dan sahabat-sahabat media sosial. “Jari kemari Anda telah ikut membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Teruskan perjuangam dan pengabdian kita yang tanpa pamrih ini untuk kesejahteraan masyarakat, karena kelak semua akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT,” katanya .(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

TANGGAMUS

9

KIM Tanggamus akan Berdiri Industri Pertahanan Tanggamus, FAKTUAL - Universitas Perta­ hanan (Unhan) melaksanakan kajian riset akademisi terkait rencana berdirinya Industri Pertahanan di Kawasan Industri Maritiim (KIM) Batu Balai Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus.

Menurut Wakil Dekan Fakultas Tekhnologi Pertahanan (FTP) Unhan Brigjend TNI Dr. Deni DAR, kajian riset akademisi Unhan ks KIM sekaligus dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Tekhnologi Pertahanan (FTP) Unhan.

“Ketertarikan Fakultas tekhnologi pertahanan Unhan melaksanakan kajian akademisi dalam rangka program kuliah kerja dalam negeri di rencana kawasan industri maritim Tanggamus.

Berkaitan dengan kebijakan menteri Pertahanan yang akan mendirikan Badan Usaha Milik Negara industri Pertahanan di kawasan industri maritim tersebut. Sehingga dengan kajian ini kami dapat memberikan masukan kepada Menhan,” katanya, Selasa (16/1/2018) seusai rapat koordinasi bersama Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus di ruang rapat Bupati di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab).

Brigjend TNI Dr Deni DAR menerangkan untuk pelaksanaan KKDN FTP Unhan yaitu pada 25 Februari hingga 02 Maret 2018 mendatang dengan peserta KKDN sebanyak 41 orang Mahasiswa pasca sarjana.

“Selain kajian riset dan KKDN, Mahasiswa juga menerapkan tri dharma Perguruan Tinggi yaitu ilmu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tanggamus. Adapun kunjungan saya bersama empat pengajar Unhan lainnya hari ini, dalam rangka survey sebelum kegiatan KKDN, yakni meninjau lokasi KIM, dan mengunjungi

SMK tempat mahasiswa akan mengajarkan tentang Pertahanan dan Bela Negara,” katanya.

Brigjen TNI Dr Deni DAR berharap Pemkab dan masyarakat Tanggamus dapat memberikan data yang faktual saat pihaknya melakukan kajian dan riset akademisi rencana industri Pertahanan yang akan di bangun di KIM. “Harapan kami dengan data yang akurat terkait KIM sebagai lahan rencana tiga industri Pertahanan yang akan dbangun PT Pindad, PT DI dan PT PAL. Maka riset yang kami lakukan dapat dijadikan masukan yang tepat di Kementerian Pertahanan,” katanya.

Sementara itu Bupati Tanggamus,. Samsul

Hadi berharap dengan adanya kajian dan riset industri Pertahanan oleh Unhan di KIM, dapat berdampak dengan terwujudnya pembangunan industri Pertahanan tersebut. Kemudian dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Tanggamus untuk menjadikan Unhan sebagai salah satu tujuan jenjang pendidikan pasca sarjana ke depan.

“Harapan kita industri Pertahanan ini segera terwujud begitu juga dengan kawasan industri maritim sendiri bisa terwujud. Harapan kami juga dengan adanya kuliah kerja dalam negeri Unhan di Tanggamus membawa dampak positip kepada pembangunan di Tanggamus, baik

pembangunan industri Pertahanan maupun sumber daya manusianya,” kata Samsul Hadi didampingi Sekdakab Andi Wujaya para Asisten dan jajaran pejabat lainnya.

Setelah pertemuan sekaligus rapat koordinasi dengan pejabat Pemkab Tanggamus, rombongan Brigjend TNI Dr. Deni beserta Kolonel Sus Khaerudin, Kolonel AL Joko Andreas, Kolonel Dr Rudi, Mayor Ali Rahman, Mayor Sutoto dan Kap Inf Tuparno didampingi Asisten I Paksi Marga dan Asisten II Karjiyono beserta Camat Limau dan Camat Kotim menuju Lokasi KIM di Pekon Batu Balai, Limau, mensurvey kawasan tersebut.(DS)

Pasien RSUD Kotaagung Mengeluhkan Pelayanan Tanggamus, FAKTUAL - Pasien RSUD Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Ahyani, mengeluhkan pelayanan pihak rumah sakit tersebut.

Menurut warga Pekon Kerta, Kotaagung Timur, Tanggamus, kemarin, sejumlah perawat di ruangan penyakit dalam A RUSD itu tidak serius menjalankan tugasnya. “Setiap kami minta ganti infuse, selalu dijawab nanti hingga waktu yang tidak jelas. Bahkan kami tidak diberi bantal dan seprei dengan alasan tidak memiliki barang tersebut,” ujarnya.

Dermaga II Kotaagung Rusak Parah Tanggamus, FAKTUAL - Dermaga II Pelabuh­ an Kotaagung, Kabupaten Tanggamus kondisinya memperihantikan. Betapa tidak, balok dan papan sudah lapuk dan membahayakan warga yang beraktifitas di sekitar fasilitas umum terse­ but.

Menurut beberapa nelayan setempat, kemarin, sering terjadi kecelakaan terutama nelayan yang melaut dan pulang malam hari, “Kami berharap dermaga dua ini cepat diperbaiki Bukan satu dan dua orang yang tercebur dan terperosok saat pulang melaut.

Selain papan yang lapuk, besi dalam beton penyangga keluar dan semakin mengkhawatirkan,” katanya nelayan.

Nelayan asalan Kapuran, Kotaagung, Juned mengatakan, di dermaga dua itu kerap terjadi kecelakan. Penyebabnya, lantai dermaga telah bolong.

Menurutnya, hampir separo dermaga tersebut rusak dan tidak bisa dilalui nelayan maupun warga sekitar. Dermaga yang dibangun syahbandar itu tidak terawatt.

Dermaga II kotaagung, titik pertama dan satu-satunya tempat transit hasil bumi yang meliputi desa-desa di seEbrang laut di Kabupaten Tanggamus, jika pelabuhan tak memadai bukan mustahil akan tersendat pula perekonomian di desa seberang laut, Desa Tampang, Desa Karang­brak, Desa Tirom, dan desa lainnya. (DS)

“Kami masuk rumah sakit ini bukan gratis.

Kami membayar walaupun melalui BPJS. Sebetulnya kami malu jika infus habis dan harus minta beberapa kali baru dipenuhi,” katanya.

Pasien lainnya, Saparudin, warga Sinarlebak, Desa Kelungu, Kotaagung Pusat mengatakan, sejak masuk rumah sakit tersebut untuk menjalani perawatan, dia tidak bantal. “Saya enggan berbaring di tempat tidur rumah sakit karena tidak ada bantal dan seprei. Selain tak ada seprei, karpet busa pun berlobang,” katanya. (DS)

Toilet RSUD Kotaagung Tidak Terawat Tanggamus, FAKTUAL - Keluarga pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung, Tanggamus mengeluhkan toilet yang tidak terawat.

Keluarga pasien asal Pekon Pematangbuah, Kecamatan Kotaagung Barat, Matni mengata­ kan, toilet yang ada di RSUD kotor dan tidak terawatt.

“Saya heran Mas, masa toilet rumah sakit seperti itu. Saya jijik mau masuknya juga, Ada air menggenang, dinding dan lantainya berkerak, ragu-ragu saya masuknya, takut banyak penyakit, nanti malah saya yang sakit,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, seharusnya pihak rumah sakit memperhatikan masalah yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit dan mengutamakan kebersihan lingkungan.

Menurut pantauan, toilet RSUD Kotaagung sangat tidak memenuhi standar toilet pada umumnya, Tampak kumuh, terdapat genangan air bahkan dinding dan lantainya berkerak.

(DE)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

DPRD Pringsewu Rapat Hasil Reses Pringsewu, FAKTUAL - DPRD Kabupaten Pring­sewu menggelar rapat paripurna Penyam­ paian Laporan Hasil Reses anggota Dewan dan Pengambilan Keputusan tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan, di gedung DPRD setempat, kemarin.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu S.Nainggolan itu dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu,.

Fauzi beserta jajaran pemerintah daerah dan muspida setempat.

Wakil Bupati Pringsewu,.Fauzi berharap apa yang telah dilaporkan dan disampaikan anggota DPRD melalui juru bicara dari lima daerah pemilihan sebagai hasil kunjungan reses beberapa waktu lalu, bisa menjadi acuan dan bahan masukan sekaligus pertimbangan dalam rangka menyusun program-program pembang­ unan Kabupaten Pringsewu ke depan, dengan lebih memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, sehingga nantinya dapat membawa kemaslahatan bersama.

Terkait pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pringsewu, Fauzi mendasarkannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelakasanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bahwa Perumusan Perancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah mencakup Penelahan Pokok-pokok Pikiran

DPRD dalam rangka melaksanakan Permendagri.

“Sebagai penyelenggara negara, sudah sepatutnya kita banyak mendengar dan menyerap

Desa Sukadana Selatan Terus Bangun Infrastruktur Lampung Timur, FAKTUAL - Desa Sukadana Selatan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur terus membangun infrastruktur melalui Dana Desa (DD), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Menurut Kepala Desa Sukadana Selatan, Wahid Hasyim, kemarin, saat ini pihaknya masih menyelesaikan pembangunan Puskesdes yang merupakan lanjutan program tahun 2017.

“Untuk infrastruktur lainnya, telah kami

selesaikan pada 2017. Dalam melaksanakan pembangunan, kami mengutamakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat kecil serta dapat meningkatkan sistem perekonomian,” katanya.

Terlaksananya pembangunan, kat dia, lantaran dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan Dinas PMPD Lamtim sebagai Tim Monev. (MAN)

apa yang disuarakan oleh rakyat dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apa yang kita

kerjakan melalui program pembangunan di Kabupaten Pringsewu, betul-betul sesuai dan menyentuh kepentingan rakyat,” katanya. (PRI)

Fauzi Minta Pejabat Jangan Takut Rolling Pringsewu,FAKTUAL-Wakil Bupati Pringsewu Fauzi meminta kepada jajaran pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pringsewu agar tetap fokus menjalan tugasnya masing-masing. Jangan gusar dan risau terkait bakal ada rolling jabatan.

“Yang penting kerja dengan baik dan benar sesuai dengan tupoksinya. Jangan takut bayangan jika ada perollingan jabatan,”pinta Fauzi pada apel pagi, Jumat (19/1) dilapangan pemkab setempat, dilanjut senam pagi bersama.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini memang ada evaluasi kususnya terhadap pejabat baik eselon IV, III dan II. “Tinggal tunggu waktunya saja. Namun kepada para pejabat jangan takut jika ada perollingan, apalagi selama ini sudah bekerja secara maksimal,”ujarnya, namun tidak menyebutkan kapan rolling di lingkup Pemkab Pringsewu berlangsung.

Wabup Fauzi menyinggung, biasanya proses perollingan di Pemkab Pringsewu sering di hari Jum’at. Sehingga banyak pejabat yang beragama Islam pada malam Jum’atnya khusuk membaca Surat Yasin sebagai perlindungan.”Bila perlu baca Surat Yasin harus setiap malam, jangan hanya malam Jum’at saja atau jika ada isu bakal ada rolling jabatan,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa mutasi, rotasi maupun promosi dalam sebuah organisasi pemerintah merupakan hal yang biasa, sebagai salah satu bentuk penyegaran. Sedang yang mengemban jabatan, diingatkan bahwa jabatan tersebut setiap waktu selalu diawasi dan akan terus dievaluasi.

“Oleh karena itu, hendaknya dapat mensyukuri amanah yang telah diberikan dengan melaksana­ kan tugas dengan sebaik-baiknya,”ujarnya.

Disamping itu sebagai Aparatur Sipil Negara harus selalu menjalin komunikasi dalam rangka

konsolidasi, koordinasi dan konsultasi. Serta senantiasa meningkatkan kompetisi dan kinerja selaku aparat pemerintah dan negara sekaligus sebagai pelayan masyarakat.”Pegang dengan teguh, laksanakan dan amalkan nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara,”tegasnya.

Wabup Fauzi menambahkan, bahwa pada hakikatnya, jabatan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi seorang pegawai, sekaligus sebagai sebuah amanah yang mengandung sebuah komitmen serta tanggungjawab.

“Amanah itu bukan hanya dari pimpinan atau atasan semata, melainkan juga dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Pringsewu dan tentunya juga dari Tuhan Yang Maha Esa,”imbuh Fauzi.

Disisi lain Wakil Bupati Pringsewu juga menekankan mengenai netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. “Saya mengingatkan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Pringsewu untuk selalu memegang teguh sumpah, menjaga netralitas, dan martabat sebagai PNS,”ujarnya.

Fauzi mengatakan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif telah mengatur untuk mencegah adanya politisasi birokrasi dan politik balas budi. “Siapa pun calonnya, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktis. Karena itu PNS harus kuat, jangan terpecah-belah, jangan termobilisasi oleh kekuatan politik manapun.”tegasnya.

Fauzi juga mengajak para abdi negara untuk membangun kebersamaan dan kepedulian untuk saling mengingatkan.”Jika ada sesama kita yang terlihat condong ke kiri atau ke kanan, kita ingatkan agar kembali lurus,”pintanya.

(PRI)

Ridho Dorong Pengembangan Tanaman Hortikultura dengan Pompa Tanpa Mesin Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mendorong petani untuk mengembangkan tanaman hortikultura dengan teknologi tepat guna pompa air tanpa mesin (PATM). Selain dapat menghemat peng­ eluaran, juga dapat menambah penghasilan petani.

Menurut Kepala Dinas Pengairan dan Kawasan Permukiman Pengelolaan Sumber Daya Air Lampung, Edarwan, arahan gubernur tentang PATM itu menjadikan Provinsi Lampung sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memanfaatkan air permukaan dengan teknologi tepat guna, yang sebelumnya hanya dilakukan uji coba di daerah Gunung Kidul, Jawa Tengah.

“Gubernur melihat di Lampung ini banyak

sungai-sungai kecil, namun airnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan teknologi PATM ini, dalam radius 1 kilometer bisa terjang­ kau, hingga bidang hortikultura bisa hidup dan berkembang,” ujar Edarwan, Kamis (18/1).

Dengan perhatian Gubernur Ridho diharap­ kan ke depan hasil petani juga ikut bertambah, misalnya dengan mengembangkan tanaman hortikultura. “Jadi tidak terpaku dengan tanaman keras saja, hingga menambah hasil dari petani itu sendiri,” ujar Edarwan.

Menurut Edarwan, saat ini pihaknya tengah mengujicobakan dua alat PATM di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Jepara dan Labuhan Ratu. Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang tidak tersentuh oleh

irigasi. Dengan perhatian Gubernur Ridho, maka pemerintah langsung bertindak dengan cara memanfaatkan air permukaan melalui teknologi tepat guna PATM. “Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan uji coba. Alhamdulillah, airnya sudah bisa naik. Insya Allah Gubernur Ridho dalam akhir bulan ini akan langsung menginformasikan kepada masyarakat setempat,” katanya.

Selain Kabupaten Lampung Timur, teknologi tepat guna PATM juga sudah dan akan berjalan di Kota Bandarlampung (air bersih), Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Utara.

Untuk di Kabupaten Tulangbawang Barat, akan dilanjutkan kembali pada tahun 2019 mendatang, dikarenakan faktor cuaca yang

dulu merendam sebagian mesin PATM. Seperti diketahui, penerapan teknologi PATM ini untuk mendorong pencapaian target produksi pertanian di Provinsi Lampung.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lampung, hingga saat ini terus melakukan uji publik untuk menentukan detai­ led engineering design (DED), guna menghitung bagaimana debit air ketika musim hujan dan musim kemarau. Pasalnya, mesin ini tidak menggunakan mesin.

Penggunaan pompa ini pun, bisa menghemat pengeluaran untuk mengairi sawah karena tanpa bahan bakar minyak (BBM). Dengan cara menggu­ nakan debit air sungai dan sumber mata air yang mengalir di sekitar lahan pertanian. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

11

Lampung Perkuat Komitmen Ketahanan Pangan

Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur M Ridho Ficardo mengingatkan jajarannya untuk terus memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan melalui tiga sektor unggulan Lampung, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan. Bahkan, untuk tahun 2018, Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 4.456.991 ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung 3.290.366 Pipilan Kering (PK), dan kedelai 199.776 ton Biji Kering. Sasaran tersebut sudah dituangkan dalam Pakta Integritas di tingkat Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota pada tanggal 16 November 2017. Beberapa pencapaian sasaran yang ditetapkan, yakni memberikan dukungan penuh dan partisipasi aktif Tim Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (P2PJK) Kementerian Pertanian yang penanggungjawab­ nya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pesan Gubernur tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja 2017 dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018, di Hotel Horison Ruang Tanggamus II, Jumat (19/1/2018).

Rapat juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI, Justan Riduan Siahaan.

“Dalam mendukung Program Nasional mewujudkan Swasembada Pangan, Provinsi Lampung memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Secara khusus tingkat pertumbuhan ekonomi Lampung selama 5 tahun terakhir selalu berada diatas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Wilayah Sumatera. Di tengah pemulihan ekonomi global yang berlangsung lambat, ekonomi Lampung mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 5,21 persen pada Triwulan III-2017, terbesar ke empat di Sumatera,” ujar Hamartoni.

Di Sektor Pertanian, kata Hamartoni berbagai upaya telah dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan keunggulan kompetitif. Upaya tersebut yakni Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai

(Pajale) serta Bawang Merah dan Cabe (Babe).

“Ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan luas tambah tanam (LTT) dan percepatan serapan gabah petani (Sergap),” kata Hamartoni.

Lalu, Program Cetak Sawah Baru seluas 13.875 Ha dan tahun 2017 seluas 6.775 Ha dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, penyaluran pupuk bersubsidi melalui Pola Billing System (online), penyediaan bibit unggul, penguatan penyuluh, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Khusus untuk pupuk sistem online, Lampung merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang mengim­ plementasikannya.

“Selain itu, ada upaya yang dilakukan yakni pembangunan infrastruktur irigasi seperti pembangunan dua bendungan baru di Way Sekampung dan Marga Tiga serta revitalisasi Waduk eksisting Batu Tegi, Way Rarem dan Way Jepara guna menjamin ketersediaan air bagi lahan sawah, perkebunan dan perikanan.

Pemanfaatan lahan eks galian tambang Pasir Sakti Lampung Tumur sebagai Kawasan Mina­ politan dan lain sebagainya,” jelas Hamartoni.

Lebih dari itu, Hamartoni juga menyebut ada hilirisasi produk-produk pertanian melalui pengembangan Industri Agro, Klinik Pertanian Keliling, Kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Fakultas Pertanian Unila, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (Kerjasama Lampung-DKI Jakarta dalam penyediaan bahan pangan) dan Pengembangan Kawasan Pariwisata dan integrasi sektor pertanian melalui pengembangan Agrowisata.

Dengan potensi Lampung yang besar di sektor pertanian itu, Lampung berpotensi untuk menyumbang terwujudnya swasembada pangan 2045.

Selama ini, perekonomian Lampung yang digerakkan oleh tiga pilar utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam PDRB Tahun 2015, ketiga sektor itu mencapai angka sebesar 31,45% (terbesar dibanding sektor lain) disusul Industri Pengolahan (18,83%) dan Perdagangan dan Reparasi Kendaraan (11,15%).

Nilai Tukar Petani Lampung di tahun 2017 (Desember) tercatat sebesar 107,35. Angka ini tertinggi di Wilayah Sumatera dan tertinggi ke-4 secara Nasional setelah Sulawesi Barat dan Jawa Barat serta NTB. Potensi lahan sawah Provinsi Lampung seluas 400.868,5 Ha, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 194.973 ,5 Ha dan sawah non irigasi seluas 205.895 Ha. Berdasarkan angka ramalan II 2017, Provinsi Lampung adalah penghasil beras peringkat ke tujuh se-Indonesia.

“Atau dikatakan Lampung menyumbang produksi padi sebesar 4.324.445 ton GKG atau 5,32% dari total produksi padi Nasional (81.286.794 ton GKG).

Produksi padi Lampung tahun 2016 sebesar 4.020.420 ton GKG atau meningkat sebesar 10,39% dibanding tahun 2015 yaitu 3.641.767 GKG. “Produksi beras tahun 2016 tersebut setara dengan 2.355.419 ton beras. Dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras per kapita 105,45 kg/kapita/tahun atau total kebutuhan beras adalah 1.042.957 ton, maka tahun 2016 terjadi surplus ketersediaan beras sebesar 1.234.733 ton beras. Lalu, pada produksi jagung tahun 2017, diperkirakan mencapai 2.401.393 ton Pipilan Kering (PK) atau meningkat kurang lebih 40 % dibanding tahun 2016 sebanyak 1.720.196 ton Pipilan Kering (PK). “Provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Keunggulan komparatif Lampung dapat dilihat dari letak geografls yang strategis sebagai gerbang Sumatera dan sangat dekat dengan Jakarta,” kata Hamartoni.

Plt. Sekdaprov Lampung ini berharap kinerja Tim Pembina Upsus PZPJK Provinsi Lampung dapat ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung serta mengoptimalkan fungsi dan peran Penyuluh Pertanian, POPT, PBT, dan petugas lapangan lainnya.

Selain itu harus pula mendukung pelaksanaan pengawalan/pendampingan oleh TNI, Satgas Pangan, dan Tim Sergap, meningkatkan kerjasa­

ma dengan BPS dalam pengumpulan data, pelaporan, dan publikasi luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan.

“Pemprov berharap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bersama seluruh stakehoders harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam mendukung upaya pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan dan melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2018 sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh para pelaku utama,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI, Justan Riduan Siahaan menjelaskan manajemen akuntabilitas monitoring Luas Tambah Tanam (LTT). Justan mengatakan bahwa pada evaluasi progres capaian LTT Provinsi Lampung per 19 Januari 2018 mencapai total 50.615 dari target 106.777 dengan persentase 47,40%.

“Kabupaten dan kecamatan mempunyai tanggung jawab masing-masing wilayah.

Pada prinsipnya mereka harus mempunyai historis, apa yang diukur pada saat itu. Kepala dinas dan pembina kabupaten juga menugaskan mengukur detail setiap minggu dan mereka nanti yang memberikan data, mengcounter kekita benar atau tidak, lalu kita rekonsiliasi data masing-masing kabupaten dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.

Justan mengatakan Inspektorat Jenderal selalu berpegang teguh dalam membudayakan 5.B yakni Beribadah, Bekerja, Belajar, Berkarya dan Berbagi.

“Kami di Inpektorat selalu memegang 5B itu. Saya berharap mari sama-sama kita membangun pertanian Lampung dan yang mana saya dapati masyarakat Lampung itu semuanya baik dalam memajukan pertanian,” kata Justan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Edi Yanto menambahkan bahwa kegiatan pengembangan kedelai pada APBD-P tahun 2017, jumlah alokasi mencapai target yang terealisasi yakni 50.000 Ha. Selain itu juga, alokasi pupuk bersubsidi (urea, SP-36, ZA dan NPK untuk Provinsi Lampung tahun 2015-2017 menempati posisi nomor satu atau terbanyak untuk wilayah Sumatera.

Untuk sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi tanaman pangan tahun 2018, untuk padi sasaran produksinya yakni 4.456.991 Ton, untuk jagung sasaran produksi yakni 3.290.366 Ton dan untuk kedelai sasaran produksi yakni 199.776 Ton. Pada acara rapat koordinasi tersebut, Sekdaprov Hamartoni memberikan penghargaan kepada Penyuluh PNS Teladan, Gapoktan Berprestasi, Petani Berprestasi dan BP3K Berprestasi yang telah berperan aktif memajukan sektor pertanian. Provinsi Lampung mendapatkan prestasi sebagai Penyuluh PNS teladan Tingkat Nasional dan Gapoktan berprestasi Tingkat Nasional. Keberhasilan prestasi para penyuluh tersebut akan menjadi salah satu faktor pengungkit dalam pencapaian target-target pembangunan pertanian ke depan. (AGA)

2018, Dinas PUPR Tangani Ruas Jalan Provinsi Sampai Tuntas Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di beberapa Kabupaten pada tahun 2018 ini.

Gubernur Lampung, pada 2018 akan menuntaskan enam ruas jalan yang berada di lima kabupaten. Ruas jalan Pringsewu Pardasuka dengan panjang 18.797 km, jalan Padangdermin - Kedondong Kabupaten.

Pesawaran dengan panjang penanganan

29.671 km, ruas jalan Bangunrejo – Wates, Lampung Tengah dengan panjang 22.212 km, ruas jalan di Kabupaten Lampung Selatan, Simpang korpri - Sukadamai dengan panjang 20.468 km, dan ruas jalan di Kabupaten Mesuji, Simpangpematang - Brabasan dengan panjang 11.602 km dan Brabasan - Wiralaga dengan panjang 29.443 km, kata Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo diwakilkan Kepala Dinas PUPR Budhi Darmawan, kemarin, Menurut Budhi Dawmawan, untuk keenam ruas yang akan ditangani tersebut sampai

tuntas mulai dari STA awal sampai STA akhir yang akan menjadi kondisi mantap seluruhnya, dan mengenai pelaksanaan pembangunannya untuk saat ini masih dalam proses persiapan untuk dilelangkan.

Keenam ruas tersebut melintas pada lima kabupaten yang saat ini untuk lebar perkerasan jalan eksisting masih sub standar, yaitu 4.5 meter, dan nantinya akan dilebarkan menjadi lebar standar, yaitu 6 meter, kata Budhi.

Dari hasil pembahasan oleh tim perenca­ naan didapat hasil untuk penanganan

kerusakan jalan lebih melihat pada hal-hal terkait teknis penyebab kerusakan jalan antara lain melihat kestabilan tanah dasar, kontur tanah, perbaikan alignment yang ada, perbaikan sistem drainase sebagainya.

Mengenai tipe penanganan yang akan dilaksanakan, yaitu kombinasi penanganan dengan perkerasan kaku (rigid pavement) dan perkerasan lentur (flexible pavement) antara lain dengan overlay, rekonstruksi dan raising tuturnya.

(AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTENG

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

12

Sawah Produktif di Lamteng Bertambah 1.324 Hektare Lampung Tengah , FAKTUAL - Dalam rangka mewujudkan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan, perluasan cetak sawah produktif terus dilakukan Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa. Dua tahun memimpin kabupaten berjuluk Jejamo Wawai ini, Mustafa telah berhasil mencetak seluas 1.324 hektar sawah.

Sawah yang dulunya tidak produktif kini telah menghasilkan berton-ton padi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Rusmadi mengatakan, total cetak sawah di

lamteng luasnya ada 1.324 hektar.

Di tahun 2016 ada sekitar 445 hektar di tahun 2017 itu ada 879 hektar yang berlokasi di Restubuana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lamteng. Dari hasil cetak sawah ini, kata Rusmadi, Lampung Tengah telah menghasilkan berton ton padi.

“Di tahun 2016 lalu cetak sawah seluas 445 hekter, perhektarnya menghasilkan 4 sampai 4,5 ton. Sedangkan untuk cetak sawah di 2017 dengan luas 879 hektar baru 31 hektar yang panen, hasilnya 4 sampai 5 ton padi perhektar­

nya,” terangnya.

Bupati Mustafa menjelaskan cetak lahan sawah, merupakan salah satu program pemerin­ tah dalam rangka percepatan dan perluasan tanam padi, sehingga produktivitas hasil pangan meningkat dan target Lamteng bisa menjadi lumbung pangan dapat tercapai.

Menurutnya, penambahan cetak sawah baru digulirkan dalam rangka swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung Tengah.

“Alhamdulillah lahan sawah di Lamteng

terus bertambah. Untuk tahun 2018 ini, Insya Allah kita akan lakukan upaya perluasan lahan di Badarsurabaya. Kita juga inventarisir wilayahwilayah yang berpotensi untuk penambahan cetak lahan,” ujar bupati.

Ia juga mengingatkan petani untuk meman­ faatkan lahan yang dimiliki semaksimal mungkin.

“Petani harus terus tingkatkan produktivitas pertanian, jangan sampai ada lahan kosong, harus kita maksimalkan. Dengan ini kesejahte­ raan petani meningkat, penganggur­an berkurang dan daerah lebih maju,” tandasnya.(*)

Lampung Tengah Menuju Pemerintahan Berbasis IT Lampung Tengah , FAKTUAL - Guna mencip­takan layanan prima, serta mendorong terselenggaranya pemerintahan yang transparan berbasis elektronik, Pemkab Lampung Tengah terus mengupayakan pemerintahan berbasis elektronik-government (E- Government).

Hal ini diungkapkan Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa saat meresemikan command centre Polres Lampung Tengah, Kamis, 18/1/2018. Dikatakan Mustafa, beberapa layanan berbasis online tengah disiapkan di sejumlah SKPD Lampung Tengah.

Mulai dari sistem informasi manajemen (SIM ASN) online di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Lalu E-planning yang mulai diterapkan di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), E-Paymen dan E-Budgeting di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD).

“Pelan tapi pasti, penerapan elektronik dilakukan dalam proses semua pelayanan.

Pemkab Lampung Tengah saat ini tengah mengembangkan program Sistem Informasi Kampung (SiKAM) Smart Netizen untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa di kabupaten Lampung Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkab juga membuat terobosan konsultasi hukum online dengan menerbitkan KUMLINE atau hukum online.

Layananan ini memudahkan masyarakat Lamteng yang memiliki permasalahan hukum atau sekedar ingin bertanya atau mengetahui tentang hukum, mereka dapat berkonsultasi

secara online.

“Saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sudah menjadi keharusan.

Suka atau tidak suka, kita harus mulai melangkah untuk pemerintahan yang berbasis e-government.

Ini mulai kita siapkan, baik dari sisi perangkat lunak maupun sumber daya manusianya,” ungkapnya.

Mustafa menambahkan, melalui pengem­

bangan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Lampung Tengah. “Selain lebih mudah dan cepat, dengan e- government kami ingin memutuskan rantai birokrasi pelayanan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Selain itu diharapkan menghapus pungli. Saya minta aparatur mempersiapkan diri, jangan sampai tidak siap.

Perangkat ada, SDM juga harus ada,” tegas

Mustafa.

Fasilitasi Pembangunan Command Centre Polres Lamteng Sinergitas dengan kepolisian dalam menciptakan keamanan terus dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. Untuk memudahkan pelayanan dan pengaduan, Pemkab Lamteng memfasilitasi pembangunan Command Centre di Polres Lamteng.

Gedung command centre yang diberi nama Wira Satya ini diresmikan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Drs. Suntana, MSI. Yang didampingi Kapolres Lampung Tengah AKBP Purwanto Pujji Sutan.

Command centre dilengkapi dengan 32 CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di jalur lintas tengah dan timur. Command centre linknya juga terhubung dengan Polda Lampung, Orari masyarakat, Orari kepolisian dan instansi terkait seperti kejaksaan dan pengadilan.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung Irjen Suntana mengatakan, terobosan yang dilakukan oleh jajaran Polres dan Pemkab Lamteng ini patut di apresiasi. Dia berharap langkah tersebut bisa ditiru kabupaten/kota lainnya.

“Sinergitas Pemkab Lamteng dengan Polres begitu baik. Saya harap ini dilakukan kabupaten/ kota lainnya di Lamoung. Pembangunan command center ini bisa diberikan apresiasi yang cukup bagus. Dan diharapkan bisa memberikan keamanan untuk masyarakat Lamteng,” ungkapnya. (*)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

13

Polisi Gerebek Bengkel Perakitan Senpi di Lamtim Lampung Timur, FAKTUAL - Satreskrim bersama Tekab 308 Polres Lampung Timur (Lamtim) menggerebek gudang perakitan senjata api (senpi) di Desa Tanjungsari Keca­ matan Jabung, Kamis (18/1/2018).

Dari penggerebekan itu polisi menangkap YK (31) tersangka pembuat senpi rakitan bersama sejumlah barang bukti.

Kapolda Lampung, Irjen Suntana, mengata­ kan, yang bersangkutan sudah lama bekerja di bengkel. Tersangka sudah berkali-kali membuat senpi tetapi masih dalam pesanan dan ada yang pernah dijual kepada orang.

“Hasil penjualan baru kami telusuri dan kembangkan sebanyak mungkin, sehingga hari ini bisa kami sita,” kata Kapolda.

Menurutnya, dengan kondisi geografis Provinsi Lampung memungkinkan persoalan ini kembali terjadi. Di samping itu ada beberapa tempat yang terjadi konflik.

“Mudah-mudahan persoalan ini yang terakhir kali. Kami juga menerima penyerahan senjata sebanyak 10 dari warga. Saya tegaskan apa yang disampaikan Bupati Lamtim dan Mesuji agar warga yang memiliki senpi diserahkan ke Polri dan TNI, karena sesuai aturan ini melanggar aturan yang berat, dengan begitu mengurangi jumlah kejahatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari, Suyanto, mengaku tidak tahu bila ada warganya yang membuat senjata api.

Menurutnya, selama ini tersangka memang

bekerja sebagai tukang las sehingga tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan.

“Saya juga berharap jangan ada lagi kejadian seperti ini,” kata dia.

Untuk diketahui, anggota Satreskrim Polres Lamtim mengamankan satu unit mesin las, dua unit mesin bor, satu unit tanggem, satu plat besi, satu plat besi, satu alat pelindung muka, empat pucuk kerangka senpi, satu lembar amplas, tujuh silinder, satu stanlees, tujuh gagang, lima lempeng plat, dua kunci leter T, tujuh pelatuk, 35 pegas, tiga tang, empat penghalus, dua palu, satu jangka sorong, satu kikir, tiga batang elektroda las, satu keping plat potongan pelatuk, delapan butir amunisi, satu tas kecil, 10 plasyik klip bening diduga sisa

sabu, dan satu alumunium foil.

Tersangka juga pada 2015 pernah melakukan curat di wilayah Jabung.

Kapolda Lampung langsung memberikan penghargaan kepada sepuluh anggota Polres Lamtim karena mengungkap kasus tersebut.

Hadir pada kesempatan itu Wakapolda Brigjen AR Yoyol, Sekkab Lamtim Syahrudin Putera, Bupati Mesuji Khamami, Kapolres Lamtim AKBP Yudy Chandra Erlianto, Kapolres Mesuji AKBP Teguh Nugroho, Kabid Humas Kombes Sulistyaningsih, Kasrem 043 Gatam Lampung Letkol Inf Jajang Kurniawan, Dandim 0411/Lamteng Letkol Burhanuddin dan jajarannya.

(IRI)

Wabup Lamtim Pimpin Apel Gabungan PMR

Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari, menjadi pembina Apel Gabungan Palang Merah Remaja se-kabupaten tersebut, di Lapangan

Kecamatan Brajaselebah, Kamis (18/1/2018).

Hadir mendampingi wakil bupati pada kesempatan tersebut Asisten Bidang Pemerin­ tahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi,

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Yuliansyah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Puji

Riyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tri Pranoto dan Camat Brajaselebah, Rudi Hatmoko, beserta guru dan siswa seKecamatan Brajaselebah.

Pada acara yang dibuka dengan pemukulan gong tersebut menggambil tema Dengan Semangat Kepalangmerahan, Kita Tumbuhkan Semangat Belajar dan Peduli Sesama.

Zaiful Bokhari mengatakan, diklat semacam ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, karena kita menyadari bahwa tantangan yang di hadapi Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Remaja (PMR) dalam menjalankan tugas-tugas kemanuasiaan dewasa ini semakin hari akan semakin berat.

Pelatihan dan pendidikan semacam ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk mempererat jalinan silaturahmi, saling mengenal, dan tukar pengetahuan antar sesama peserta, sehingga akan terlahir kader-kader muda yang tangguh dan dapat meneruskan cita-cita dan perjuangan palang merah Indonesia, tutur orang nomor dua di Lampung Timur tersebut.

Pada kesempatan itu, Zaiful Bokhari juga menyempatkan unjuk kebolehan dalam mengolah bahan makan atau memasak di hadapan para peserta apel.

Kegiatan latihan bersama kader Palang Merah Remaja (PMR) tersebut jumlah peserta yang mengikuti antara lain Tingkat Madya (SMP) sebanyak 110 peserta terdiri dari 36 putra, dan 74 putri yang terbagi menjadi 6 regu putra dan 13 regu putri.

Sedangkan untuk tingkat Wira (SMA) berjumlah 196 peserta terdiri dari 68 putra dan 128 putri yang terbagi menjadi 11 regu putra dan 19 regu putri. (IRI)

Chusnunia Hadiri Sertijab Dandim 0411/LT Minta Maaf ke Media, Kadis Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur, Chusnunia didampingi Wakil Bupati Lampung Timur, Ziaful Bokhari dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera beramah tamah dengan jajaran Komando Distrik Militer 0411/Lampung Tengah, Selasa (16/1/2018), dalam rangka Hadiri Sertijab Komandan Kodim 0411/Lampung Tengah.

Ramah tamah dalam rangkaian acara Serah Terima Jabatan Komandan Kodim 0411/Lampung Tengah tersebut juga dihadiri Walikota Metro, A. Pairin, Bupati Lampung Tengah, Mustafa dan jajaran forkopimda dari Kotamadya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam serah terima jabatan yang dipimpin Danrem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf. Hadi Basuki tersebut terjadi alih tugas dari Letkol Inf. Jajang Kurniawan selaku Dandim 0411/LT yang lama kepada Letkol Czi. Burhanuddin selaku Dandim 0411/LT yang baru.

Diketahui, Letkol. Inf. Jajang Kurniawan pada tempat yang baru akan mengisi jabatan sebagai Kasrem 043/Garuda Hitam, dan jabatan yang ditinggalkan akan diisi oleh Letkol Czi Burhanuddin

dari Danyon Zipur 2/Samara Grawira Prabumulih.

Menurut Hadi Basuki, pergantian pejabat dan mutasi personil dilingkungan TNI Angkatan Darat merupakan hal yang biasa. Dan sebagai realisasi kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat dalam rege­ nerasi dan penyegaran organisasi guna mengoptimalkan kemampuan satuan dalam melaksanakan tugas.

“Pergantian pejabat ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembinaan organisasi yang termasuk didalamnya pembinaan personil yang bertujuan untuk memperluas wawasan bagi perwira bersang­ kutan guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas,” kata Komandan Korem 043/Garuda Hitam.

Pada acara yang diselingi dengan atraksi beladiri dari satuan personil Kodim 0411/Lampung Tengah tersebut juga diisi dengan sesi bertukar cendramata dari bupati Lampung Timur kepada Letkol. Inf. Jajang Kurniawan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian dan kebersamaannya dalam membangun Kabupaten Lampung Timur semasa bertugas. (IRI)

Kominfo Lamtim Siap Mundur Lampung Timur, FAKTUAL - Menindaklanjuti pemberitaan beberapa media online terkait dengan “gaya koboy” Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Lampung Timur, Hasbi Azka, yang mengangkat kaki di atas meja ketika awak media menjalankan tugas jurnalistik, akhirnya memohon maaf di kantor Inspektorat, Kamis (18/1/2018) Hasbi Azka didampingi Kepala Inpfektorat M.Nurdin menyatakan secara langsung permohonan maaf kepada seluruh pihak media dan jurnalis atas prilaku yang dianggap kurang beretika dan terkesan arogan.

“Saya atas nama pribadi dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada kawankawan media dan masyarakat yang ada di Lampung Timur atas ketidaknyamanan prilaku saya beberapa hari yang lalu,” tuturnya.

“Jujur tidak ada maksud saya untuk menyinggung perasaan teman-teman semua, baik secara personal maupun profesi. Dalam hal ini saya mengajukan dua opsi, pertama permohonan maaf dan siap mengundurkan diri secara lisan dan tertulis,dengan konsukuensi apa bila permohonan maaf saya ditolak maka saya siap mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai kadis Kominfo,” ujar Hasbi.

Sementara Kadis Inspektorat M.Nurdin menuturkan dengan kejadiaan tersebut bisa membangun konstruksi komunikasi yang lebih baik ke depan.

“Saya hanya memediasi kawan-kawan jurnalis pada masalah yang terjadi dengan pak Hasbi, saya berharap kawan-kawan berbesar hati untuk menyelesaikan berdasarkan opsi yang diajukan kadis Kominfo. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran agar ke depan tidak terulang kembali, bukan hanya bagi Kominfo tapi untuk semuanya yang ada di Lampung Timur,” tuturnya. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TUBA

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

14

Win-Hend Ingin Segera Wujudkan Tulangbawang Terang Tulangbawang, FAKTUAL - Winarti – Hendri­ wansyah (Win-Hend) nampak sangat ingin segera mewujudkan program Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang, yakni menciptakan Tulangbawang terang benderang hingga seluruh kampung mendapat penerangan listrik.

Dalam rangka percepatan perwujudan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melakukan silaturahmi ke Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung, kemarin.

Silaturahmi ini dipimpin Wakil Bupati Tulangbawang Hendriwansyah dan bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang, Sopi’i serta anggota DPRD Provinsi Lampung dan dinas instansi terkait.

Dia mengatakan, silaturahmi itu untuk merumuskan program Tulangbawang Terang 2018, mengingat dari 147 kampung ada 47 kampung yang belum terjangkau penerangan ataupun aliran listrik.

Hendriwansyah menuturkan, dirinya berharap dalam waktu dekat PT. PLN dapat merumuskan secara teknis di lapangan sehingga program Tulangbawang Terang berjalan baik.

“Saya berharap program ini terealisasi dengan baik dan tanpa kendala, sehingga masyarakat di 47 kampung di Kabupaten Tulangbawang, secara bertahap dapat menikmati penerangan listrik dari PLN,” katanya.

Dia menuturkan, dalam rencana pada tahap awal ia menginginkan wilayah di Kecamatang Gedungmeneng yang akan diutamakan dalam

Wabup Tuba Gelar Pesta Rakyat Tulangbawang, FAKTUAL - Bersyukur atas kemenangan pasangan Winarti-Hendriwansyah di Pilkada Tuba dan dengan dilantiknya menjadi bupati dan wakil bupati Tulangbawang periode 2017-2022,dipanjatkan. Hal itu ditunjukan dengan digelarnya pesta rakyat yang dilaksanakan di kediaman Hendriwansyah.

Acara yang digelar sejak malam Kamis (17/1) hingga hari jumat (18/1) menampilkan antara lain kuda kepang, tari tradisional, pemberian santunan anak yatim, ceramah, layar tancap, serta hiburan lainnya.

Tujuannya, sebagai ungkapan rasa syukur juga sebagai penyampain niat atas hajat Hen­ driwansyah dengan dilantinya sebagai wakil bupati Tulangbawang. Melalui acara itu, dia

mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Tulangbawang agar WinartiHendriwansyah mampu memikul amanah yang telah diberikan warga.

Dalam awal sambutannya Hendriwansyah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukung­ an baik tenaga, pemikiran, waktu yang telah diberikan semua pihak yang telah mengan­tarkan Winarti-Hendriwansyah menjadi bupati dan wakil bupati Tulangbawang priode 2017-2022.

Hadir pada acara tersebut antara lain anggota DPR RI Alimin, anggota DPRD Provinsi Lampung Kadek Suwartika, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang, Sobri, dan unsur pimpinan DPRD,Sopii, Aliasan, dan Herwan Saleh, serta lainnya. (MUH)

Bupati Tuba Rapat di Gedung DPR RI Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba­ wang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti meme­ nuhi undangan Dewan perwakilan Rakyar Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pen­ dapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum, Rabu (17/1).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Gedung Nusantara DPR-RI itu membahas tentang penyelesaian kasus tanah di Kampung Astra Ksetra Kabupaten Tulangbawang.

Rapat Dengar Pendapat itu juga turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN

RI, Kapolda Provinsi Lampung, Komandan Pangkalan Udara Pangeran M.Bun Yamin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor BPN Kabupaten Tulangbawang, Kapolres Tulangbawang, anggota DPRD Kabu­ paten Tulangbawang yakni Kodri dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Astra Ksetra, Ruswanto.

Sementara itu Winarti didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan serta tim lainnya.

(MUH)

penerangan.

“Saya ingin wilayah Gedungmeneng dahulu, selanjutnya wilayah lainnya, yang diharapkan

secepatnya, sehingga seluruh Kabupaten Tu­ langbawang terang benderang,” tuturnya.

(MUH)

Wakil Bupati Pimpin Upacara Bulanan Tulangbawang, FAKTUAL - Upacara bulanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dipimpin Wakil Bupati Tulangbawang, Hendriwansyah, di lapangan kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, kemarin.

Dalam sambutanya dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Tulangbawang yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi serta loyalitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hendriwansyah juga mengajak kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tulangbawang menyukseskan penyelenggaraan program kerja tahun anggaran 2018 dan meng­ harapkan satuan kerja lebih mengoptimalkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Dia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil

Negara untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan programprogram kerja yang sudah dibuat dan juga terus ditingkatkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan Tulangbawang yang lebih baik lagi, karena dengan kebersamaan dan kekom­ pakan tim kerja yang dibangun maka tugastugas dan program kerja yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.

Dia berharap aparatur sipil Bekerja, Melayani, Warga (BMW) karena pelayanan publik yang prima sudah menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki kembali citra pemerintah dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa terbangun sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang kuat di mata publik. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

15

Mahasiswa IPB Kunjungi Mesuji Mesuji, FAKTUAL - Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) mengunjungi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, kemarin.

Rombongan disambut Bupati Mesuji Khamami di rumah dinasnya, didampingi Wakil Bupati Mesuji Saply, Sekretaris Daerah Ir. Rizal Fauzi, dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Mesuji.

Ketua rombongan IPB, Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc. mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kunjungan lapangan dalam rangka peningkatan ilmu dan pengetahuan mahasiswa khususnya berkaitan dengan fakta lapangan.

Selain mahasiswa, dalam rombongan yang berjumlah sekitar 109 orang itu turut serta Wakil Dekan Fakultas Pertanian IPB, Dr. Ir. Suwardi, M.Agr. dan para dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan.

“Kunjungan lapangan ini berkaitan dengan pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang, dan penatagunaan lahan. Oleh karena itu, mahasiswa kami ingin berdiskusi langsung di lapangan khususnya terkait Mesuji sebagai kabupaten baru dan pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji,” ujarnya.

Sementara itu, Khamami mengatakan, kunjungan IPB itu merupakan kehormatan tersendiri bagi Kabupaten Mesuji.

Menurut dia, di Kabupaten Mesuji terdapat Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.220/ MEN/V/2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Terpadu Mandiri.

KTM Mesuji memiliki luas 46.560 Ha, wilayahnya mencakup tiga kecamatan dan 39 desa dengan kondisi tanah rawa gambut pasang surut. KTM Mesuji merupakan salah satu KTM yang terbaik menurut Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta menjadi salah satu dari 20 KTM prioritas Pemerintah.

“Semoga melalui kesempatan ini semakin

Winarti Hadiri Gotong-royong dan Buka Festival Band Tulangbawang, FAKTUAL - Usai melaksana­ kan gotong-royong dan menghadiri kegiatan bakti sosial donor darah, tanam pohon dan bersih lingkungan fasilitas umum, Bupati Tulang Bawang Winarti membuka Festival Band OI yang dilaksanakan di Lapangan Persada (Pasar Unit 2), Kecamatan Banjar Agung, (19/1/2018).

Hadir pada kegiatan tersebut, anggota Forkopimda, Pejabat Eselon II dan III Pemkab Tulang Bawang.

“Tujuan kegiatan ini adalah ingin bersamasama dengan seluruh elemen masyarakat dan khususnya generasi muda untuk peduli kepada lingkungan,” kata Winarti .

Dia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap panitia pelaksana selaku pemrakarsa kegiatan bhakti sosial.

“Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Banjar Agung khususnya rekan– rekan pedagang pasar unit II yang tergabung dalam Forum Pedagang Tradisional Pasar Unit II (FORFETRA) yang telah ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan kegiatan Bhakti Sosial,” ungkap Winarti.

Dia menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan selain hadir dalam rangkaian

kegiatan Bhakti Sosial dan Pembukaan Fetival Band OI selain itu juga dalam rangka ikut ambil bagian dalam memberikan contoh dan melaksanakan kewajiban sebagai warga Tulang Bawang dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar, meninjau secara langsung pelaksanaan Bhakti Sosial yang merupakan aktualisasi kepedulian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap masyarakat.

“Gerakan Jumat bersih tidak hanya diisi dengan gotong royong tetapi disertai juga dengan kegiatan senam pagi, sehingga diharapkan budaya Jumat bersih bisa berkembang menjadi Jumat sehat. Karena perilaku hidup bersih sangat menentukan pola hidup sehat, dilingkungan tempat tinggal atau kerja kita,” ujar Bupati yang dikenal tegas ini.

“Ayo kita sama-sama Bergerak Melayani Warga dengan cara dan dalam kehidupan kita sehari-hari, bila ditempat lain ada Bupati Ronda, saya ingin di Tulang Bawang ada bupati gotongroyong. Kita Hidupkan kembali budaya gotongroyong sebagai modal kita bersama dalam membangun Tulang Bawang tercinta,” ajak Bupati dengan penuh semangat.

(MUH)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

mempererat hubungan kerjasama dan silaturahmi antara Pemkab Mesuji dan Institut Pertanian Bogor, dan harapan kami dapat berlanjut pada kerjasama-kerjasama lainnya

pada masa yang akan datang. Saran dan bantuan dari Institut Pertanian Bogor sangat kami nantikan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Mesuji,” ucapnya. (TAB)

Mesuji Matangkan Persiapan Kedatangan Presiden Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji terus mematangkan persiapan menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo yang direncanakan dalam waktu dekat berkunjung ke daerah itu.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mesuji Ronal Nasution di Mesuji, Jumat, kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Sai Bumi Begawe Caram itu diketahui setelah Pemkab Mesuji menerima surat undangan dari Dirjen Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: UND-99/DPDTT / DPK.Trans 1/01/2018 tentang Undangan Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Kabupaten Mesuji.

Karena itu, katanya lagi, Pemkab Mesuji bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini terus mengadakan beberapa rapat khusus guna pemantapan dan pematangan yang harus dilakukan dalam penyambutan kunjungan Presiden Jokowi nantinya.

“Ya, saat ini beberapa persiapan melalui rapat-rapat khusus terus dilakukan oleh pemkab dan setiap OPD di Mesuji, demi menentukan

hasil pemantapan persiapan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden yang Insya Allah akan datang pada akhir bulan ini,” ujar Ronal, di sela rapat di rumah dinas Bupati Mesuji Khamamik itu pula.

Ronal juga menambahkan ada beberapa titik lokasi yang akan dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera dilakukan pengecekan oleh tim awal persiapan kunjungan Presiden pada minggu ketiga ini.

Lokasi yang direncanakan dikunjungi Presiden Jokowi nantinya pada tiga kecamatan, yaitu Way Serdang untuk peninjauan lokasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Kecamatan Mesuji Timur di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan Kecamatan Rawajitu Utara untuk meninjau dermaga.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri terkait telah beberapa kali berkunjung ke Provinsi Lampung, termasuk beberapa kali melakukan peninjauan terkait pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) hingga saat ini masih terus dilanjutkan pengerjaannya.

(TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

WAYKANAN

16

Wakil Bupati Way Kanan Evaluasi Kinerja 2017

Way Kanan, FAKTUAL - Wakil Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Edward Antony, memimpin upacara bulanan di lingkungan pemerintah daerah setempat, di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, kemarin.

Edward Antony mengatakan, momen pelaksanaan upacara bulanan, memiliki makna yang penting dan strategis karena merupakan wahana yang tepat untuk merenungkan sebagai

kilas balik perjalanan Kabupaten Way Kanan dan mengevaluasi hasil kinerja kita di tahun 2017.

Momen itu, katanya, dapat dijadikan sebagai refleksi untuk melakukan pembenahanpembenahan fundamental sehingga kedepan proses penyelenggaraan pemerintahan akan lebih kuat, terarah, optimal, efektif dan efisien.

“Menghadapi tahun pengabdian dan pelayanan di tahun 2018 ini, saya mengingatkan

kita semua ada berbagai keberhasilan yang telah kita raih. Namun demikian, ada pula keinginan dan harapan masyarakat yang belum terealisasi, sehingga kita harus berupaya mewujudkannya bersama-sama, agar ke depan Kabupaten Way Kanan dapat berdiri sejajar bahkan lebih maju dari daerah-daerah lain,” ujar Edward Antony.

Dia mengharapkan semua memperkuat komitmen dan memantapkan hati untuk

menegakkan integritas penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penegakan integritas, kata dia, begitu penting dalam manajemen pemerintahan karena integritas merupakan fondasi bagi terselenggaranya tugastugas pemerintahan dalam rangka terwujudnya apa yang diharapkan.

“Melalui momen pelaksanaan Upacara Bulanan Perdana tahun 2018 ini, hendaknya dijadikan landasan berpijak dan sumber motivasi untuk memperbaharui pola pikir serta perilaku sebagai aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melayani dan bukan dilayani,”kata Wakil Bupati kelahiran 8 Oktober 1960 itu.

Edward Antony mengatakan, Panca Prasetya Korpri hendaknya terus dijadikan pedoman bagi PNS dalam menangani tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari sikap disiplin, didalamnya budaya bersih, budaya tertib dan budaya kerja. Pelihara dedikasi, integritas, loyalitas yang tinggi dan tampilkan korpri sebagai organisasi kedinasan yang netral dan profesional.

“Tanamkan dalam pola pikir dan pola tindak saudara-saudara sifat kreatif, inovatif dalam setiap kerja dan karya serta tingkatkan fungsi koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penanganan tugas sesuai bingkai-bingkai ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan visi Way Kanan Maju Berdaya Saing 2021,” katanya.

Dia juga meminta SKPD semakin mengede­ pankan ethos kerja yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas serta loyalitas yang tinggi dalam penanganan mekanisme administrasi pemerin­ tahan, pembangunan dan pengelolan administrasi keuangan yang baik, transparan, akuntabel.

Upacara yang diikuti juga jajaran Forkompimda itu, Edward Antony mengajak para aparatur sipil negara untuk perkokoh rasa persatuan dan kesatuan, menjalin kebersamaan dan kekeluargaan serta menjadikan tahun 2018 sebagai tahun peningkatan pelayanan serta penegakkan disiplin dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang nyaman.

(MAN)

Ansor Way Kanan Ajak Masyarakat Sehat Dengan Sedekah Sampah dan Oksigen Way Kanan, FAKTUAL - Beragam cara menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satu diantaranya, menjaga sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan pinjaman generasi bangsa. Demikian pernyataan Ketua PC GP Ansor Way Kanan, Lampung, Gatot Arifianto, di Blambangan Umpu, Minggu (14/1/2018).

“Manusia hidup butuh air. Tubuh kita membutuhkan air di atas 60 persen. Pertanyaan­ nya, jika kualitas air menurun akibat kebiasaan sebagian besar masyarakat membuah sampah sembarangan, mungkinkan kita berharap memiliki generasi bangsa berkualitas?” ujar Koordinator The Society of Environmental Journalists (SIEJ) atau masyarakat jurnalis lingkungan hidup di Lampung itu.

Indonesia menempati peringkat ke-2 dalam hal pembuangan sampah plastik ke laut, dengan jumlah 187,2 juta ton. Sedangkan Tiongkok di posisi teratas dengan 262,9 juta ton sampah plastik.

“Belum lagi bagaimana masyarakat membuang sampah. Kadang ada yang pura-pura bawa sesuatu dijatuhkan begitu saja di jalan, membuang bungkus makanan dan minuman ringan dari jendela mobil. Di perkampungan, pengelolaan sampah juga belum optimal dan menjadi gaya hidup. Padahal, membuang sampah sembarangan adalah awal bencana dan terciptanya lingkungan tidak sehat,” ujar penggiat Gusdurian Lampung itu.

Menjelang pelaksanaan bakti sosial penyem­ buhan alternatif Aji Tapak Sesontengan (ATS) akan dilangsungkan di Kampung Bumi Baru,

Kecamatan Blambangan Umpu, Selasa (16/1), Pelaksana Tugas Kepala Satuan Khusus Banser Husada Satkorwil Lampung itu menawarkan

solusi sederhana kepada kader dalam mengelola lingkungan hidup dan kesehatan.

Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima

kasabat aidin nasi li yuziqahum ba’dal lazi amilu la’allahum yarjiun. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

“Sudahkah kita mengamalkan surah Ar Ruum ayat 41 tersebut? Atau justru menistakannya dengan perilaku, membuang sampah sembarang­ an? Penawaran sederhana begini, masyarakat menyembuhkan penyakitnya dengan sedekah sampah. Pengertiannya, membawa sampah rumah tangga anorganik bisa didaur ulang.

Buku bekas, kardus, ember pecah, gelas bekas air mineral lebih baik disedekahkan daripada dibakar atau dibuang begitu saja dan jadi sarang nyamuk di musim penghujan ini,” kata dia lagi.

Sedekah sampah itu nantinya akan diuangkan, selanjutnya dibelikan pohon produktif yang memiliki banyak manfaat dan diserahkan pesantren, masjid, anak yatim piatu yang dihimpun sebagai ikhtiar kemandirian sekaligus menjaga lingkungan hidup.

“Namun jika masyarakat tidak punya juga tidak menjadi soal, tak perlu pula harus memecah­ kan ember bagus agar rusak, tetap bisa mengikuti terapi gratis. Kita hanya berupaya mengedukasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Itu satu cara kita sebagai kader Ansor dan Banser menjaga NKRI. Selain itu, kita perlu gerakan sederhana, tapi sekali bergerak dapat beberapa manfaat bagi masyarakat dan kehidupan,” demikian Gatot Arifianto.

(JJ)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

17

Bupati Lambar Berdialog dengan Mahasiswa Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus mengikuti dialog bersama mahasiswa Universitas Lampung (Unila), di GOR Pemkab Lambar , yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik Prof . Bujang Rahman, kemarin .

Dialog itu dilakukan saat mahsiswa berkunjung ke kabupaten Lambar, tujuan dari diskusi, menurut Bupati adalah untuk menampung sejumlah aspirasi, masukan, keluhan seputar mahasiswa.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa melakukan dialog ini dengan tujuan melihat kondisi para mahasiswa Unila yang tengah menempuh pendidikan sekaligus melaksanakan dialog bersama mereka,” katanya.

Saat bertatap muka dengan mahasiswa, mengawali dialog, Parosil mengatakan, dialog penting dilakukan untuk melihat dari dekat kondisi mahasiswa tersebut dan untuk memberikan semangat kepada mahasiswa yang berkunjung ke Kabupaten Lambar.

Selaku pendatang untuk dapat membangun interaksi sosial di kalangan masyarakat setempat.

Langkah konkret keterlibatan itu, katanya, dengan cara melibatkan diri dalam setiap kegiatan sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Selain pesan untuk menjalin interaksi sosial, dia juga menitipkan pesan para mahasiswa dapat menjaga diri dan serius dalam menggali ilmu yang disertai semangat untuk menatap masa depan yang cerah di kemudian hari.

Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat menjadi sebuah sarana promosi daerah, mulai dari adat, tradisi dan budaya serta potensi yang ada. Mahasiswa untuk lebih mengenali Kabupaten Lambar sebagai daerah asalnya guna memudahkan langkah promosi sebagai upaya dalam menarik investasi domestic, katanya.

Selain itu Kunjungan Peningkatan Kapasitas Mahasiswa dalam Penanggulangan Bencana khususnya gempa Liwa tahun 1994 yang direncanakan 8 Februari 2018 akan diikuti 30 mahasiswa dengan 12 mahasiswa Jepang, 2 Malaysia, 4 Filipina didampingi 2 dosen dari

Jepang.

Pembelajaran tentang penanganan komprehesif manajemen bencana baik dari sisi teknis,sosial kemasyarakatan serta pembangunan infrastruktur pasca bencana.

Program pertukaran mahasiswa dalam bidang penanggulangan bencana ini juga sangat selaras dengan program unggulan Siaga Bencana, Kabupaten Konservasi dan Literasi untuk mewujudkan Lampung Barat Hebat.Diharapkan program ini sebagai bahan masukan dalam program tersebut.

Mengenai pengelolaan dan pemengembangan

program unggulan antara lain peningkatan kerjasama dalam sisi kualitas pendidikan di wilayah Lampung Barat agar semakin baik.

Selain itu juga dari sisi peningkatan produktifitas serta pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan di Lampung Barat.

“Kenali Lambar sampai ke dalamnya untuk bahan promosi ke daerah lain. Agar ketika orang bertanya tentang Lambar , anak-anakku mahasiswa dan mahasiswi dapat menjawabnya dengan benar, sehingga Lambar dapat dikenal di luar daerah dan orang akan senang datang ke Lambar untuk berinvestasi,” katanya.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik Prof . Bujang Rahman . mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesedian bupati Lambar beserta jajarannya mengunjungi asrama dalam rangka silahturrahmi dan berdialog dengan para mahasiswa.

Pihaknya berharap, ke depannya silahturahmi seperti yang dilakukan ini dapat terus terjalin dengan baik sehingga mahasiswa Unila yang sedang menempuh pendidikan mampu memberikan pemikiran demi memajukan Kabupaten Lambar.

(ADI)

Lambar Gelar Silaturahmi Umat Beragama Lampungbarat, FAKTUAL - Untuk mewujud­ kan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang tertib, aman, sejahtera, dan menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama, pemerintah setempat menggelar sosialisasi yang bertajuk ‘Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lambar tahun 2012-2017, di Madani Alas Godog Sabah Bekhak Liwa kemarin.

Menurut Bupati setempat, Parosi Mabsus, kerukunan antarumat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan agar kerukunan antarumat beragama ini tetap terjaga, perlu kedewasaan berpikir para pemeluk agama masing-masing.

Dengan pemahaman agama yang konferhensif umat beragama akan mencegah pemahaman radikalisme kemudian juga dalam mengembang syiar keagamaan tokoh agama dapat memanfaatkan berbagai macam media khususnya media sosial, sebagai salah satu madia yang berkembang diera sekarang Pendewasaan berpikir umat beragama demi terciptanya kerukunan bukan hanya tanggung jawab para pemuka agama, tetapi pemerintah juga sangat berperan.

Kegiatan itu, katanya, sebagai upaya menciptakan kondisi tetap kondusif sehingga masyarakat bisa hidup aman, tenang dan tenteram serta tidak terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Meski selama ini, toleransi dan hubungan antar agama melalui silaturahmi

antar agama berjalan baik, pihaknya akan terus membangun silaturahmi agar situasi kondusif dan damai tetap terjaga dengan cara menggelar pertemuan dan dialog secara rutin.

Silaturahmi sangat sinergis dalam mem­

bangun kerukunan hidup berbangsa dan berne­gara, di mana pada saat ini, masyarakat Kabupaten Lambar yang religius agama Islam tentu melindungi kaum minoritas sehingga terjalin dengan kedamaian. Pandangan ajaran

Islam dalam toleransi kerukunan antaragama sudah dijelaskan dalam Quran “lakum dinukum waliyadin”. Masyarakat Kabupaten Lambar menerima kebhinekaan tunggal ika dengan perbedaan agama, suku, budaya dan bahasa.

“Kami terus melestarikan silaturahmi juga hubungan baik agar perbedaan agama tidak dijadikan sentral perbedaan,” katanya.

Terus Mereka para penganut agama saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan itu karena negara memberikan jaminan kepada semua warga negara. Meskipun masyarakatnya sudah plural dengan berbedabeda keyakinan yang dianut masyarakat, tetapi sehari-hari sangat toleransi.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Saripan Halim menyampaikan untuk menciptakan kerukunan perlu seringkali diadakan silaturahmi ukhuwah basyariah atau bertemu dan berdialog dengan sesama manusia untuk menghilangkan ego masing-masing.

“Saya rasa yang pertama, ya seperti ini kita adakan dialog saling memberi ya menerima dan kita tingkatkan silaturahmi yang ukhuwah basyariah, jadi kerukunan antar sesama manusia.

Kita jangan terlalu ego, ego pada diri masingmasing. Ini yang saya melihat sering merasa benar,” katanya.

Selama ini, kondisi di kabupaten Lambar tetap kondusif dan hubungan antar umat beragama tetap berlangsung kompak, tidak pernah terjadi gesekan.(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

18

Bupati Lambar Canangkan Gerakan Literasi

Lampung Barat, FAKTUAL - Guna mencer­ das­kan kehidupan bangsa, Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus melalui Dinas Pendidikan mencanangkan literasi sekolah

tingkat SDN dan SMPN dengan mengujungi SMPN 2 Kebuntebu, SMPN 2 Purajaya, Kebun­ tebu, SDN 1 Tugusari, Kecamatan SumberjJaya, SDN 1Sukapura, Sumberjaya, dan SMPN 1

Sumberjaya, kemarin.

Menurut Parosil, kegiatan tersebut bertujuan bentuk komitmen bersama sekolah-sekolah dasar maupun menengah yang ada di Kabupaten

Lampung Barat dan mewujudkan generasi cerdas melalui budaya membaca dan menulis.

“Dengan diluncurkan literasi di sekolah akan sangat memotivasi kepala sekolah dan tenaga pendidik menerapkan generasi-generasi cerdas karena literasi ini adalah penumbuh budi pekerti sehingga menjadi pelajar,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah daerah memberi akses kepada peserta pendidik dengan memberikan sarana dan prasarana dalam peningkatan minat baca.

“Hendaknya semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan termasuk orang tua peserta pendidik dan masyarakat bersama-sama mewujudkan gerakan literasi sekolah,“ katanya.

Dengan adanya komitmen dan pencanangan ini, kata dia, sekolah diharapkan mampu mewujudkan minat baca pada pelajar, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa –siswi di sekolah.

“Kami himbau sekolah-sekolah dan para pengajar yang ada membuat sedemikian rupa sudut baca, lorong baca agar menarik anak-anak didik untuk membaca,” katanya.

Pada kegiatan itu Parosil juga memberikan buku gratis kepada pelajar sebagai bentuk penunjang terwujudnya literasi di sekolah. “Kami akan ciptakan inovasi –inovasi baru bagaimana gerakan ini bisa terwujud dengan baik,” tuturnya.

(ADI)

Bupati Lampung Barat Buka RPJMD 2017-2022 Lampung Barat, FAKTUAL Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lam­ pung Barat (Lembar) melalui Bappeda menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Barat Tahun 2017-2022 , Di Aula Ratu Piekulun RSUD Alimuddin Umar Lambar Rabu (17/01).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Lambar Parosil Mabsus, Sekretaris Bap­ peda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Natadjudin Amran ,Staf Ahli Bupati, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, Kepala OPD Lambar, Forkom­ pinda,Muspida dan Camat, Pimpinan BUMN, BUMD dan Perbankan serta undangan lainya.

Dalam sambutanya Parosil Mabsus sekaligus membuka kegiatan secara resmi menyampaikan selamat datang di Bumi Sekala Brak, Negeri Para Saiba­thin, surganya penikmat kopi, negeri ber­bu­daya dan penuh kenangan Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, beserta tim dari lembaga penelitian unila, selaku tenaga ahli penyu­sun rancangan RPJMD Lambar 2017-2022.

“Pertemuan ini sangatlah penting, karena bukan semata-mata memenuhi persyaratan teknis penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, akan tetapi inilah momentum untuk menyusun sinergitas, sinkronisasi dan menyempurnakan tujuan serta sasaran dari visi dan misi yang telah menjadi kompanye politik kami. Dengan demikian RPJMD dapat menjadi landasan konstitu­ sional dan operasional bagi penyeleng­ garaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, dapat dijadikan referensi pem­ bang­unan mulai dari tingkat kabupaten

hingga ke pekon, dan dapat menjadi panduan didalam menyatukan langkah bersama yang harmonis, konsisten, dan berkesinambungan mewujudkan Lampung Barat Hebat dan sejahtera,” kata Farosil.

Dia juga menyampaikan hakekat Lambar hebat itu, agar kita dapat terus memahami kenapa kita harus optimis untuk menjadi lebih hebat. hebat sum­ berdaya alamnya, hebat masyarakatnya, hebat tata kelola pemerintahan daerahnya, dengan nafas trisakti dan nawacita kita dengungkan semangat hebat yang terus bergema di tanah Lambar, menjadi hebat adalah berdaulat secara politik, menjadi hebat adalah mandiri secara ekonomi dan menjadi hebat adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Ada tiga hal tujuan dari cita-cita kepemimpinan kami untuk kelak diwariskan dan diteruskan kepada para generasi muda Lampung Barat yaitu Lampung Barat sebagai kabupaten yang tangguh bencana, kabupaten literasi, dan kabupaten konservasi yang sejahtera.

“Tentu saja ini harus bisa dibuktikan

dengan ukuran-ukuran dan dipertanggung­ ja­wabkan diakhir periode kepemimpinan kami nantinya. karena saya yakin sebagus apapun konsep dan rencana yang disusun, kalaulah itu tidak bisa dijalankan, dan masyarakat tidak mendapat tempat dalam berpartisipasi serta berkontribusi, akanlah menjadi hal yang sia-sia, dan kita akan semakin sulit mencapai dan menikmati kemajuan tersebut,” ujarnya.

Kemudian untuk menuju Lampung Barat Hebat dan sejahtera, kami telah merumuskan lima misi strategis, yang dituangkan kedalam tujuh program unggulan yang disebut sebagai pitu program, yang menjadi janji politis kepada segenap masyarakat Lampung Barat dan juga menjadi arah kepemimpinan kami dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Lambar untuk kurun waktu 2017-2022.

“Melalui lima misi dan pitu program unggulan tersebut, saya Parosil Mabsus Selaku Bupati Lampung Barat Dan Mad Hasnurin Selaku Wakil Bupati Lampung

beserta para organisasi perangkat daerah, dan jajaran dibawah saya, kiranya dapat membuktikan kepada masyarakat lampung barat bahwa lampung barat hebat dan sejahtera itu ditandai dengan terbangun­ nya infrastruktur yang layak, berkualitas dan berkeadilan, lestarinya kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat lampung barat, terbentuknya pekon-pekon yang hebat dan tangguh terhadap bencana, tersedianya sumberdaya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing, terciptanya akses pelayanan publik yang cepat, dan mudah, serta Lampung Barat harus menjadi tujuan destinasi wisata utama sekaligus produsen kopi robusta di propinsi lampung,” ungkap Parosil.

Sementara itu dalam Laporan Ketua Panitia Okmal menyampaikan dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi public dilaksanakan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah , serta Tata cara Perubahan Rencana pem­bang­ un­an Jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja pemda pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa ranncangan awal RPJMD di bahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik.

Selanjutnya tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten Lambar 2017-2022. “ Narasum­ ber kegiatan ini berasal dari bappeda Prov Lampung dan Tim LPPM Unila dengan peserta sebanyak 150 orang yang berasal Anggota DPRD Lambar, Forkompinda, OPD,Camat Peratin,ORganisasi Wanita, BUMN , BUMD, Media Masa serta Stakehol­ der lainnya,” paparnya.(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

19

Bupati Pesibar Lantik Pejabat Struktural Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Agus Istiqlal mengkuhkan kepala sekolah dan pengawas serta pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintahan setempat, di Gedung Wanita, kemarin.

Menurut Agus Istiqlal, pindah tugas dan jabatan merupakan suatu hal yang biasa dalam peyelenggaraan pemerintahan, Dengan tujuan peningkatan karier aparatur sipil negara (ASN) serta merupakan suatu proses penyegaran pada struktur organisasi prangkat daerah.

“Sebagaimana kita diketahui, kewenangan mengangkat, memberhentikan dan memindahkan kepala sekolah, pengawas serta pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan pemerintah merupakan kewenangan pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil adalah pejabat pembina kepegawaian daerah,” katanya.

“Saya berharap seluruh kepala sekolah, peng­ awas serta pejabat struktural eselon yang telah dilantik segera melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan sebaikbaiknya serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada sekolah serta lembaga tempat tugas saudara masing-masing. kemudian saya berpesan kepada saudara-saudara agar dapat melakukan pembe­ nahan serta trobosan-trobosan baik yang

menyangkut disiplin kerja guru - guru, aparatur maupun administrasi kepegawaian,” katanya.

Menurut dia, sebagai pimpinan pada sekolah

dan unit kerja, memiliki beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan perkembangan pendidikan dan percepatan pembanguna,

sehingga perencanaan program pembangunan akan bisa terwujud dengan lebih maksimal.

(NAS)

PWI Lampung Kecam Arogansi Ketua Aspeknas Pesibar Pesisir Barat, FAKTUAL - Persatuan Warta­ wan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung meng­ ecam tindakan arogansi ketua Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional (Aspeknas) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Rizki Putra yang mengancam akan melaporkan dua wartawan yang bertugas di Pesibar terkait pemberitaan proyek PT. 41R Rich Konstruksi, diruas Sim­ pangkerbang Kecamatan Waykrui - Lebuai Keca­matan Pesisir Tengah senilai Rp5.068.

800.000.

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Juniardi JT, S.IP., M.H., Jumat (19/1), menya­ yangkan tindakan kontraktor tersebut. Bagai­ mana tidak, perusahaan kontraktor sekelas Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah lembaga yang profesional dan mengerti aturan hukum, serta mengerti etika tidak hanya persoalan bisnis. Jika kontraktor tersebut keberatan dengan pemberitaan seharusnya menggunakan hak jawab dan klarifikasi.

“Saya sangat menyayangkan sikap arogansi oknum kontraktor itu, seharusnya dia menggunakan hak jawab bukan dengan gaya premanisme, gaya kekerasan atau pengancaman.

Apalagi sekelas PT, ya harus profesional,” terangnya.

Menurutnya, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksana­ kan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

“Selain itu, Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah dan di lindungi UndangUndang (UU),” lanjutnya. “jika itu yang dilakukan oleh kontaktor, maka itu juga adalah bentuk-bentuk intimidasi

terhadap pers, jadi bisa dikatakan perbuatanya menghalangi kerja jurnalistik dan tidak menghormati undang-undang pers” sambung sosok yang beken disapa Jun itu.

Jun juga mempersilahkan jika kontraktor tersebut keberatan dengan pemberitan warta­ wan, yang seharusnya menggunakan hak jawab bukan dengan sikap arogansinya.

“Silahkan lapor ke polda atau melalui ranah hukum, nanti akan dikembalikan ke PWI Pro­

vinsi. Nanti dia diberi hak jawab, hak klarifikasi dan hak lainnya, dan jika wartawan terancam kita akan ambil tindakan untuk melaporkan kontraktor tersebut,” tutupnya.

Diberitakan media tersebut sebelumnya, Direktur PT. 41R Rich Konstruksi yang merupakan Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Rizki Putra diduga mengancam akan melaporkan wartawan media online suarapedia.com, Novan

Erson, dan Harian Momentum, Agung Sutrisno, ke Polda Lampung terkait dengan pemberitaan proyek peningkatan badan jalan ruas Simpang­ kerbang Kecamatan Waykrui - Atar Lebuai Kecamatan Pesisir Tengah yang dikerjakan oleh perusahaannya, yang diputus kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) per 28 Desember 2017 lalu.

Dalam sambungan via ponselnya baik kepada wartawan suarapedia.com maupun Harian Momentum, Riski Putra, Kamis (18/1), menyampaikan dirinya merasa keberatan dengan pemberitaan didua media tersebut, dikarenakan tanpa konfirmasi ke pihaknya.

“Saya ketua Aspeknas yang Kamu beritakan itu. Kamu memberitakan saya tanpa konfirmasi dengan saya,” ujar Rizki Putra dengan wartawan Harian Momentum, Agung Sutrisno dan suarapedia.com, Novan Erson, dimasing-masing ponsel.

Rizki membantah jika material yang digunakannya adalah lapis, justru pihaknya merasa material yang digunakan adalah batu belah yang dibelinya dari Bukitkemuning.

“Saya punya bukti pembelian batu belah dari Bukitkemuning lengkap berarti kamu sudah fitnah dan mencemarkan nama baik saya,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya juga sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemutusan kontrak dimaksid. “Kalau itu diputus kontrak, seharusnya saya sudah dapat surat pemutusan kontrak, sampai detik ini surat pemutusan kontrak itu saya belum dapet,” tambahnya.

Dengan nada arogan, Rizki mengajak untuk bisa bertemu di Bandar Lampung tepatnya Polda Lampung untuk menyelesaikan permasa­ lah­an tersebut. “Jadi kamu mau apa sekarang, kita selesaikan secara hukum atau kamu ketemu saya sekarang, kamu dimana?. Kita ketemu di Polda aja yuk. Habis semua harta saya, kita selesaikan secara hukum ini ya, jadi saya akan gunakan ranah hukum sesuai aturan negara. kalian lihat saya ya,” ancamnya. (RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 444/ Tahun Ke-15 / 22 - 28 Januari 2018

ADVERTORIAL

20

RIZA MIRHADI GANTIKAN MISWAN RODI DI DPRD LAMPUNG BANDAR LAMPUNG – DPRD Lampung menggelar rapat paripurna peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Lampung, atas nama Miswan Rodi kepada Riza Mirhadi, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/1/2018).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal, melantik serta mengambil sumpah janji Riza Mirhadi. Pemberhentian Miswan Rodi sebagai aggota DRPD Lampung tertuang dalam keputusan Mendagri nomor 161.188701 tahun 2017 tentang pemberhentian anggota DPRD Lampung. Sementara penetapan Riza Mirhadi berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 161.18-8702 tahun 2017.

“Selamat bertugas kepada Riza Mirhadi sebagai DPRD Provinsi Lampung,” kata Dedi Aprizal.

Dengan adanya PAW dari Fraksi Golkar, Dedi berharap eksekutif dan legislatif mampu terus bekerja sama bersama dengan optimal guna membawa Lampung menjadi lebih baik.

Sementara itu, siapa pun yang menjadi anggota DPRD, diharapkan dapat bersinergi dan terus ditingkatkan.

“Banyak cara dan pola untuk terus melakukan kerja sama dengan baik,” ujarnya.

Riza Mihardi yang juga mantan anggota DPRD Bandar Lampung selama dua periode ini meyakini, selama periode satu tahun ke

depan menjabat, koordinasibersama Pemerintah Provinsi Lampung bisa lebih ditingkatkan dan diperbarui.

“Kami teruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Miswan Rodi. Mana-mana saja yang

harus ditingkatkan. Dengan kurun kurang lebih satu tahun ini, kita lihat dulu mana yang harus dilakukan,” pungkasnya.

Riza juga minta dukungan serta doa agar posisi yang diemban sebagai wakil rakyat bisa di pertanggung jawabkan.

Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo melalui Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, kepada wartawan usai paripurna berharap Pemprov Lampung dapat terus meningkatkan sinergi dengan DPRD untuk membangun Provinsi Lampung.

“Dengan adanya PAW dari Fraksi Golkar, kami berharap pihak eksekutif dan legislatif mampu terus bekerjama bersama dengan optimal guna membawa Lampung menjadi lebih baik,” jelas Hamartoni.

Siapapun yang menjadi anggota DPRD, jelas Hamartoni, Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar sinergi terus ditingkatkan.

“Banyak cara dan pola untuk terus melakukan kerjasama dengan pihak legislatif, contohnya setiap program yang tertuang dalam dokumen APBD yang memerlukan persetujuan DPRD melalui mekanisme pembahasan disetiap tahapan, serta pembahasan peraturan daerah,” jelasnya.

(ADVERTORIAL)