SKM FAKTUAL EDISI 448 l 19 - 26 FEBRUARI 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

BENAR BERIMBANG

HARGA Rp.12500,-

STOP PERS Diberitahukan kepada jajaran pemerintah Kabupaten TULANGBAWANG, DPRD, Dinas, Kantor, Badan dan masyarakat setempat. Menerangkan bahwa :

HARTAWAN

Bukan Wartawan SKM FAKTUAL di Kabupaten TULANG BAWANG. Adapun kegiatan jurnalistik yang bersangkutan, diluar tanggungjawab Redaksi.

REDAKSI

DINSOS PRINGSEWU BANTU ANAK PUTUS SEKOLAH HALAMAN

ERIAWAN : KINERJA ASN CERMINAN PENCAPAIAN PEMERINTAH HALAMAN

PERSONIL POLRES WAY KANAN TES URIN DADAKAN HALAMAN

POLRES TUBA RAIH PREDIKAT TERBAIK 3

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Cawa Kham ATRIBUT BARU

UCE NASIR

BUPATI Lampung Tengah, Mustafa dan belasan orang lainnya termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kalangan swata di daerah itu kini menggunakan atribut baru berupa “rompi orange” dan mereka kini menempati ruangan khusus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Calon Gubernur Lampung, Mustafa, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J. Natalis, kadis PUPR, dan pejabat teras di Pemkab Lampung Tengah tersebut “diciduk” KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan sangkaan suap dana pinjaman dari perusahaan swasta sekira Rp300 miliar guna perbaikan infrastruktur di kabupaten itu, Atribut baru “rompi orange” merupakan pakaian “kebesaran” bagi siapa saja yang berurusan dengan KPK. Jika sebelumnya, mereka merasa gagah menggunakan atribut bupati, anggota Dewan, dan ASN dengan mengenakan “rompi orange” tak lagi mampu membusungkan dada bahkan wajahpun tertunduk malu. Penangkapan Mustafa (ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Lampung, kemudian mengundurkan diri, Red), J. Natalis (dari PDI-P dan ketua DPC PDI-P Lamteng), dan beberapa anggota Dewan juga dari Partai NasDem, dan PDI-P tersebut membuat sebagian warga Lampung dan umumnya warga Lampung Tengah terkejut dan membuahkan keprihatinan tersediri. Betapa tidak, bupati dan beberapa anggota Dewan serta ASN justru melakukan tindakan yang melukai hati banyak orang. Mustafa, calon gubernur Lampung yang dikenal dengan program KECE dan Ronda merupakan pengarah (orang yang mengarahkan, red) dalam suap dana pinjaman tersebut. Dan “rompi orange” merupakan pukulan berat bagi para pendukung serta partai koalisi Pilgub 2018. Jika pun saat ini ada pendukungnya yang masih setia, itu hanya sebagai menanti keajaiban semata. Memang tidak semua orang “mampu” mengenakan “rompi orange”. Hanya mereka yang dipilih KPK saja. Atribut itu merupakan simbul “kebesaran” bagi mereka yang terjaring OTT maupun tersandung korupsi.. Dan berdasarkan data, Mustafa merupakan bupati kedua yang “bermasalah” dengan uang. Bupati sebelumnya, Andy Ahmad juga bermasalah dengan uang (korupsi). “Rompi orange” yang dikenakan Mustafa dan sejumlah kroninya tersebut merupakan buah dari apa yang mereka tanam selama ini. Atribut baru tersebut juga menunjukkan siapa mereka sesungguhnya. Dan penangkapan Mustafa sempat menghebohkan dunia maya di Lampung. Bahkan “kroni” Mustafa tetap menyangkal keterlibatan Mustafa dalam kasus tersebut. Namun setelah Mustafa mengenakan atribut anyar, apakah mereka juga masih tidak percaya jika calon gubernur Lampung tersebut bermasalah? Yang jelas waktu terus berlalu dan Pilkada (Pilgub) 2018 semakin dekat dan mereka yang menjadi kontestan pada gelaran tersebut bakal mengenakan atribut yang disepakati bersama. Apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Niat hati menggapai asa namun apa daya terjaring OTT KPK. Atribut tampuk pimpinan di kabupaten dan sebagai petinggi serta utusan partai harus ditanggalkan, telah digantikan dengan seragam baru yang “masuk” dalam segala ukuran, baik wanita maupun pria. Semoga mereka iklas menerima segala konsekwensi logis dari perbuatan dan tetap kompak seperti sedia kala sebelumnya.

Kades Cipadang, Kecamatan Gedongtatan, Pesawaran diduga terlibat pemalsuan surat jual beli tanah

Segera diproses pak polisi....

KPU Tetapkan nomor urut calon gubernur-wakil gubernur Lampung, selanjutnya memasuki tahap kampanye

Damai-damai aja dah....

Akses ke Rawajitu, Tulangbawang terputus akibat jembatan ambrol

Kan sudah lama rusak, kenapa tidak segera diperbaiki...

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Tahun Politik tanpa Kampanye Hitam

AHUN 2018 merupakan tahun politik bagi bangsa kita. Sebanyak 171 daerah di tanah air yang akan me nyelenggarakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Senada dengan itu, perhelatan pesta demokrasi itu akan diramaikan pula dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 juga akan berlangsung pada 2018. Sejumlah partai politik di Indonesia mulai mengeluarkan calon-calon terbaiknya dalam kontes demokrasi nanti. Tak ketinggalan pula para calon independen pun turut ikut serta meramaikan perhelatan pesta demo krasi pada pilkada serentak 2018 yang akan datang. Kita tentu tahu bahwa perhelatan pesta demokrasi ini merupakan peristiwa konteks kebangsaan yang mempersatukan setiap elemen masyarakat untuk memilih dan setiap calon yang akan dipilih bertarung secara sehat seperti yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Meski berbeda pandangan politik, berbeda pilihan tetapi tidak me nyurutkan setiap orang untuk terjun langsung memilih ke TPS. Sejurus dengan itu, tidak seorangpun diperke nankan, baik pemilih ataupun yang akan dipilih mempermainkan amanat konstitusi itu dengan kepentingankepentingan yang tidak sehat seperti, memunculkan kampanye hitam, politik kebencian, politik identitas. Jika melihat kembali ke belakang begitu banyak sekali waktu, energi dan pikiran terbuang cuma-cuma untuk hal-hal yang tidak ada faedah nya sama sekali. Kita diingatkan kembali dengan arus deras kampanye hitam yang hampir menghancurkan bangsa ini pada tahun-tahun sebelum nya. Kampanye hitam menjadi per bincangan yang tiada habisnya dibahas, baik di media massa maupun media sosial. Kampanye hitam dan politik identitas datang dari berbagai elemen bangsa dan dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini rakyat dan elit politik adalah dua entitas sosial-politik yang sering memunculkan pertarungan keji dan melesatkan sentimen-sentimen negatif, semisal SARA. Beberapa tokoh politik pernah menjadi sasaran kampanye hitam. Kampanye hitam pernah muncul pada perhelatan Pilpres 2014 silam. Pada kesempatan itu, pertarungan dua figur sentral antara Jokowi dan Prabowo turut dihiasi dengan kampa nye hitam. Kampanye hitam, seperti isu rasial lebih condong dialamatkan kepada figur Jokowi ketimbang Prabowo kala itu. Parahnya lagi, Jo kowi pernah dituduh sebagai Kristen, antek Tionghoa dan keturunan Tionghoa. Tidak berakhir sampai

Oleh: ROY MARTIN SIMAMORA Alumnus Hua-Shih College of Education, National Dong Hwa University, Taiwan.

disitu, fitnah demi fitnah yang ber munculan makin mengganas. Kampa nye hitam Obor Rakyat turut serta menyumbangkan fitnah terhadap Jokowi. Hal itu dilakukan dalam bungkus jurnalistik untuk menyerang pribadi Jokowi. Isu rasial semacam ini ditujukan kepada komunitas Islam agar tidak memilih Jokowi pada perhelatan Pilpres 2014 yang lalu. Kampanye hitam adalah metode keji yang merusak agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis. Gaya komunikasi yang diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Kampanye hitam dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak yang berkaitan secara terorganisir karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menye rang kandidat lain. Para kandidat ataupun pihak yang berkaitan dengan mereka mempermainkan emosi para pemilih agar memilih meninggalkan kandidat lawannya. Penggunaan kampanye hitam memang terbilang efektif. Beberapa di negara totaliter, negara fasis, negara komunis dan negara-negara lain nya pernah merasakan sendiri cubitannya. Salah satu contohnya: rezim Hitler pada masa itu di Jerman, di bawah bendera Partai Nazi sukses melancarkan serangan kampanye hitam kepada lawan politiknya. Partai Nazi melalui Kementerian Propaganda yang dipimpin langsung oleh Joseph Goeb bels secara massif melancarkan kampanye hitam anti-semit untuk memanipulasi kesadaran rakyat Jerman guna mendukung Nazi dalam program pemusnahan bangsa Yahudi di Eropa kala itu. Bukti lainnya juga terjadi kepada Obama pada Pilpres Amerika bebera pa tahun yang silam. Kampanye hitam yang ditujukan kepada Obama mirip dengan kampanye hitam yang ditu jukan kepada Jokowi. Obama diserang dengan isu Islam, sosialis dan kulit hitam. Tak hanya itu, Obama juga diserang dengan warga negara yang tidak lahir di Amerika. Demikian pula dengan Jokowi yang diserang dengan isu Kristen, pro komunis, dan antek Tionghoa. Meskipun begitu, kampanye hitam yang menyerang pribadi Obama dan Jokowi kala itu tidak sedikitpun menyurutkan sikap dan niat pemilih untuk memilih mereka. Terbukti mereka keluar sebagai pemenang Pilpres dan meng ukuhkan diri mereka sebagai Presiden. Lawan kampanye hitam Walaupun dicecar dengan kam

panye hitam, pemilih tidak goyah sedikitpun. Ini membuktikan bahwa pemilih sudah mulai cerdas membaca arah angin perpolitikan kita, cermat melihat persoalan, cerdas membaca informasi dan tidak mau termakan isu-isu murahan yang menyerang personal kandidat mereka. Keme nangan yang mereka dapatkan meru pakan bukti kuat bahwa pemilih tidak lagi mau diadu domba dengan kam panye hitam. Euforia kemenangan itu setidaknya menjadi kado yang indah bagi pemilih dan kandidat yang bertarung bahwa kampanye hitam bisa dilawan. Setelah melalui masa kelam kampanye hitam pada Pilpres tahun yang lalu, kampanye hitam menyeruak kembali ke permukaan. Salah satu kandidat calon mengundurkan diri lantaran fotonya beredar di media sosial dengan seseorang yang diduga perempuan. Ia memilih mengundur kan diri demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya karena diterpa isu negatif. Betul bahwa kam panye hitam masih dianggap efektif oleh beberapa pihak, karena mampu mempengaruhi persepsi masyarakat dan mempengaruhi nilai elektoral lawan politiknya. Kampanye hitam yang dilancarkan oleh setiap kandidat adalah represen tasi dari ketidakpercayaan diri karena tidak mampu bersaing dengan kandi dat yang lain. Kampanye hitam yang dilancarkan ke kandidat lain merupa kan bentuk ketidakmampuan menya kinkan pemilih lewat gebrakan serta janji-janji politik. Kampanye hitam yang dimunculkan merupakan per buatan keji yang dapat merusak tatanan perpolitikan dan berbangsa kita. Di tahun politik ini, masyarakat harus lebih cerdas lagi dalam menya ring derasnya informasi. Memperoleh informasi yang sahih dan terpercaya terkait pemilu nanti agar terhindar dari politik kampanye hitam yang dapat memecah belah bangsa. Kenda tipun demikian, kampanye hitam tetap akan ada, turut mewarnai kancah perpolitikan kita. Setiap elemen ma syarakat hanya dituntut melek dan sadar melihat fenomena yang terjadi di sekitar mereka agar tidak terjebak dalam lingkaran setan permainan elit politik. Pendeknya, melawan kampanye hitam bersama-sama. Jauh daripada itu, justru yang harus kita khawatirkan dan antisipasi adalah munculnya friksi dan bentrok an di akar rumput karena pembelaanpembelaan yang berlebihan terhadap setiap pasangan calon atau kandidat. Para pendukung tidak terima karena kandidat yang mereka pilih kalah. ***

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews. com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Polres Tuba Raih Predikat Terbaik 3

Tulangbawang, FAKTUAL - Kepolisian Resor (Polres) Tulangbawang (Tuba)menerima piagam penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) Kotabumi, Kamis (15/2) sekira pukul 10.00 WIB, yang dilaksanakan di kantor KPPN Kotabumi. Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si mengatakan, piagam penghargaaan yang diberikan KPPN kepada Polres Tulangbawang sebagai Satker (satuan kerja) terbaik ke 3 dalam pengelolaan keuangan

periode semester II TA 2017. “Piagam penghargaan tersebut diterima Kasi Keuangan Polres Tulangbawang Bripka Reffi Apriansyah, SE saat berada di kantor KPPN Kotabumi,” katanya. Menurut dia, piagam terbaik ke 3 yang dibe rikan KPPN Kotabumi sebagai langkah awal pembuktian dari penunjukan Polres Tulangba wang oleh Polda Lampung sebagai pilot project ZI (zona integrtitas) menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi

bersih dan melayani). “Alhamdulillah, Polres Tulangbawang telah mendapatkan predikat terbaik ke 3 dalam pengelolaan keuangan periode semester ke II TA 2017 sebagai langkah awal pembuktian keseriusan Polres Tulangbawang yang telah di tunjuk oleh Polda Lampung sebagai pilot project ZI, yang mana telah resmi dilouncingkan langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Tulangbawang, Sabtu

(27/1),” ujarnya Menurutnya, Polres Tulangbawang meraih predikat terbaik ke 3 dari 108 satker yang berada di 5 kabupaten, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. “Jangan cepat merasa puas dengan apa yang telah diperoleh sekarang, segera perbaiki apa yang menjadi kekurangan karena saya maunya Polres Tulangbawang menjadi juara 1 saat penilaian ZI yang akan dilakukan Kemenpan RB Republik Indonesia nanti,” katanya. (MUH)

Rumah Seorang Warga Dusun Bagarbanyu Dibakar Pesawaran, FAKTUAL - Rumah Mulyono alias Mengel (36), warga Dusun Pagarbanyu RT: 03 RW: 04, Desa Padangratu, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, ditengarai dibakar tetangganya, Selasa (13/2), pagi sekira pukul 3,30 WIB. Menurut Sarinah, istri Mulyono, peristiwa tersebut diketahui ketika dia hendak menyusui anaknya Hafis (18) bulan. “Begitu bangun, saya melihat api di sebelah kamar tidur kami. Saya teriak membangunkan suami yang sedang tidur lelap,” ujarnya. Mulyono langsung bangun, begitu melihat api yang sudah membesar membakar dinding kayu sebetan dan geribik bambu, langsung menyiram api menggunakan air yang ada sambil teriak minta tolong, kata Sarinah. “Sebenarnya kalau mereka iri dengan keluarga saya, apa yang mereka irikan, rumah saya cuma geribik dan sudah mau roboh, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya sering upahan ngoyos di sawah. Suamiku juga kerjanya cuma

upahan di bangunan. Sudah dua bulan ini suamiku Mulyono tidak kerja, karena sakit batu empedu dan Insyaallah akan dioperasi Rabu (14/2), di RSUD Abdul Moeloek Bandarlampung,” kata perempuan setengah baya itu. Menurut Mulyono, kejadian serupa sudah kali kedua, sekira sepuluh hari lalu, tepatnya Sabtu (3/2), pukul 23.00 WIB, pakaian kerja yang di gantung di belakang rumah dibakar orang, beruntung sempat diketauhui Sarinah. Saat itu api baru membakar sejumlah pakaian kerja, langsung dimatikan dengan air. Kalau tidak ketahuan mungkin api membesar juga, kata Mulyono. Kepala Desa Padangratu, Sukri, saat dikomfirmasi mengakui adanya peristiwa tersebut. “Kami akan meng adakan rembuk pekon, di rumah RT 02. Diduga pelakunya masih tetangga Mulyono yang mengalami gangguan jiwa. Masalah kerusakan rumah Mulyono akan kimi rembukan,” ujar Sukri. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

BANDARLAMPUNG

HKTI Pusat Apresiasi Prestasi Pertanian Era Gubernur Ridho Ficardo

Bandarlampung, FAKTUAL - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pusat memberi apresiasi prestasi pertanian yang telah diraih di era kepemimpinan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum HKTI Pusat Erwin TPL Tobing usai melantik Pengurus HKTI Provinsi Lampung Periode 2016-2021, di Swiss Bell Hotel,kemarin. “Kami pahami selama kepempimpinan Pak Ridho sektor pertanian di Provinsi Lampung

menjadi prioritas sekaligus menjadi andalan yang maju dengan pesat. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai indikasi, baik pada saat panen raya, ekspor juga keberhasilan padi Lampung mencapai peringkat 4 suprlus nasional,” ujar Erwin. Erwin mengatakan, HKTI siap bersinergi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan visi dan misi HKTI dalam mensejahterakan petani. “HKTI akan terus bersinergi dengan

Ratu Maxima Tertarik dengan Program Pengembangan Jagung Lampung Selatan, FAKTUAL - Keber hasilan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dalam meningkatkan produksi jagung mendapat perhatian Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima yang aktif di United Nations Secretary-Generals Special Advocate (UNSGSA) for Inclusive Finance for Develop ment atau sebuah lembaga PBB yang ber gerak di bidang keuangan bahkan mempe lajari kemungkinan untuk membantu para petani kecil di Lampung yang bergerak di usaha jagung. “Di antara yang dikunjungi Ratu Maxima, Lampung Selatan. Ini akan berlangsung selama setengah hari. Dan sesuai arahan Gubernur kami dari Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan semuanya. Kita berharap ada upaya dalam meningkatkan harga jual jagung untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk produksi jagung, Lampung merupakan produsen jagung nomor tiga secara nasional. Dengan adanya kunjungan Ratu Maxima, diharapkan mampu lebih meningkatkan produksi dan nilai jual jagung di pasaran, sehingga mampu berdampak baik bagi kesejahteraan masya rakat,” kata Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menyambut Ratu Maxima di Bandara Raden Intan II, kemarin. Hamartoni berharap dengan adanya kunjungan kerja dari Pemerintah belanda ke Provinsi Lampung mampu membawa dampak positif bagi Provinsi Lampung. “Semoga dengan kunjungannya ke Provinsi

Lampung mampu mempererat hubungan dan membawa keuntungan satu sama lain antara Pemerintah Lampung terutama Indonesia dengan Belanda. Khususnya dalam membawakan kesegaran bagi masyarakat Lampung,” ujar Hamartoni. Sementara itu, Wakil Duta Besar Kerajaan belanda, Ferdinand Lahnstein, menjelaskan kedatangan Ratu Maxima ke Lampung dalam rangka untuk melihat proyek keuangan inklusif, yakni proyek di Lampung bernama VHASHAM. “Ratu Maxima memiliki banyak program di PBB, di antaranya di Sumatera. Dan beliau ingin mengunjungi proyek di daerahdaerah, salah satunya Vhasham. Vhasham sudah berada di Lampung selama dua tahun dan merupakan contoh bagus untuk mengimplementasikan dalam membantu para petani kecil,” kata Ferdinand. Ia mengatakan, Vhasham memiliki keunggulan dalam mengusahakan para petani memiliki penghasilan lebih baik dan mengusahakan anak muda untuk turut bergabung di Vhasham. “Tujuannya secara garis besar yakni meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong para petani untuk lebih baik lagi,” ujarnya. “Rencananya beliau akan meninjau kebun jagung milik Agus Rianto di Dusun Bangunrahayu, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, yang merupakan mitra tani dari PT. VHASHAM. Dan harapannya pengolahan baik dari agus dapat menjadi contoh yang baik bagi petani lainnya,” katanya. (Hms)

pemerintah daerah dalam memajukan sektor pertanian, saling mendukung untuk mewujudkan petani yang makmur, dan sejahtera” katanya. Erwin mengatakan, HKTI menaruh harapan besar pada Lampung. Dia yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Bachtiar Basri sebagai Ketua Dewan Pimpinan HKTI Provinsi Lampung, HKTI dan petani Lampung akan semakin baik dan maju. “Mudah-mudahan dengan kepengurusan

yang baru ini HKTI Lampung semakin maju, terlebih Pak Bachtiar telah berpengalaman memimpin di bidang pertanian,” katanya. Menurut Erwin, HKTI bukanlah organisasi politik sehingga pengurusnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “Tahun ini merupakan tahun politik, termasuk Lampung akan yang akan melaksanakan pilkada, untuk itu saya tegaskan kembali bahwa HKTI bukan untuk kepentingan politik praktis. Siapapun gubernur atau walikotanya pilihlah yang peduli kepada petani,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan HKTI Provinsi Lampung Bachtiar Basri bertekad menjalankan program yang sesuai dengan HKTI Pusat yakni mencintai petani dengan menjalankan program nyata untuk petani. “Selama ini HKTI Lampung telah menjalankan program secara riil di lapangan di antaranya pupuk organik, air tanpa listrik serta produksi komoditas beras,” ujar Bachtiar. Menurut Bachtiar, pihaknya berkomitmen menjalankan program HKTI Pusat di Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar juga memperkenalkan tiga produk untuk mendukung program HKTI Lampung yakni Koperasi HKTI, motor keliling, serta media HKTI yakni tabloid dan website cakratani.com. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung Heri Suliyanto yang hadir mewakili Gubernur Lampung mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan pembangunan pertanian menjadi prioritas utama setelah infrastruktur. Dalam tiga tahun terakhir ini, hasil pertanian Lampung terus meningkat, baik pada sektor padi maupun jagung. Untuk jagung, Lampung bisa mencapai swasemba jagung lebih cepat dari target nasional pada 2018. Lampung menyumbang 8,59 persen produksi nasional. “Kami berharap HKTI Lampung bersama berpartisipasi dalam pembangunan di Lampung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” ujar Heri. (AGA)

Ridho Safari Imlek Kunjungi Beberapa Vihara di Bandarlampung Bandarlampung, FAKTUAL - Muhammad Ridho Ficardo melakukan Safari Imlek dengan mengunjungi sejumlah vihara di Bandarlampung, kemarin malam. Dia disambut warga Tiong Hoa dan dianggap sebagai tokoh Lampung yang mampu mempersatukan umat. Safari imlek yang dilakukan Ridho membuat acara Imlek makin meriah. Beberapa vihara yang dkunjungi Ridho dimulai dari Vihara Bodhisattva di Jl. Ikan Kembung, Teluk Betung. Di tempat itu Ridho bersilaturahmi dengan warga penuh keakraban dan kebersamaan. Kemudian Vihara Buddha Bhaisajyaguru di Jl. Suban, Panjang. Di sini, Ridho bertemu Bhadra Siddhi, yang mewakili Yayasan di Vihara Buddha Bhaisajyaguru. Bhadra Siddhi mengata kan bahwa Muhammad Ridho Ficardo adalah sosok pemimpin yang inspiratif dan dapat menjadi panutan seluruh umat di Lampung. “Pak Ridho itu masih muda dan sangat energik, sosok pemimpin yang inspiratif. Beliau mau menerima saran dan tidak tabu terhadap kritik. Beliau juga panutan dan pemersatu seluruh umat yang ada di Lampung.” kata Bhadra Siddhi. Dia mengatakan, sangat tersanjung dengan kehadiran Ridho di malam perayaan imlek ini. “Kami sangat tersanjung Pak Ridho mau berkun jung ke vihara. Selain itu kami juga bangga dengan sosok kepemimpinan Pak Ridho yang telah banyak melakukan perubahan di Provinsi Lampung, semoga Pak Ridho dapat terus melajutkan pembangunan di Provinsi Lampung hingga waktu-waktu yang akan datang.” ujarnya. Safari Ridho selanjutnya ke Vihara Thay

Hin Bio di Jl. Ikan Kakap, Teluk Betung, dan terakhir mengunjungi Vihara Dharma Citra di Komplek Perumahan Villa Citra, Jagabaya II. Dalam setiap kunjungannya, Muhammad Ridho Ficardo selalu menyampaikan ucapan Gong Xi Fa Cai atau Selamat Tahun Baru Imlek 2569. “Saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2569. Semoga Imlek tahun ini membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua. Semoga imlek kali ini juga membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh umat beragama di Provinsi Lampung,” ucap Ridho. Selain mengucapkan selamat tahun baru, kehadiran Ridho juga bertujuan untuk memohon doa agar pembangunan di Provinsi Lampung tetap berlanjut dalam situasi yang kondusif. “Hari ini pembangunan di Provinsi Lampung sudah berjalan dengan sangat baik, kita bisa lihat dari indikator-indikator yang ada. Saat ini Provinsi Lampung menempati peringkat 11 daya saing nasional, peringkat 4 surplus padi, pertumbuhan ekonominya juga selalu diatas rata-rata nasional, dan seterusnya. Untuk itu malam ini saya memohon doa restu dari seluruh umat agar pembangunan di Provinsi Lampung ini dapat terus berlanjut,” kata Ridho. Safari Ridho mendapat apresiasi warga Tiong Hoa. Rio, warga Teluk Betung yang merayakan malam imlek di Vihara Thay Hin Bio terlihat sangat antusias dengan kedatangan Ridho Ficardo bersama rombongan. “Nggak nyangka bisa ketemu Pak Ridho di sini malem-malem, semoga Pak Ridho selalu diberi kesehatan.” (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

BANDARLAMPUNG

Hamartoni Beri Jawaban Atas Tanggapan Fraksi tentang Raperda Pinjaman Daerah Bandarlampung, FAKTUAL- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mewakili Gubernur Lampung, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksifraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang Pinjaman Daerah usul prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, untuk pembang unan 6 ruas jalan. Jawaban diberikan dalam rapat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, kemarin. Jawaban itu merupakan tindak lanjut dari tanggapan 9 fraksi di DPRD Lampung yang diugkapkan dalam sidang sebelumnya. “Dalam jawaban yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini berupa tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang bersifat umum, oleh karenanya apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari Dewan Yang Terhormat yang mungkin belum terakomodir dalam jawaban ini, kami berharap hal tersebut dapat disetujui untuk dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya,” ujar Hamartoni. Seperti diketahui, pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (12/2/2018), Hamartoni mengatakan pembentukan Perda inisiatif eksekutif tersebut dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta seiring dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembang unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Ia menjelaskan berdasarkan perhitungan dan analisa kebutuhan untuk membiayai pem bangunan infrastruktur tahun anggaran 2018 yang mendukung program strategis, maka dipandang perlu melakukan pinjaman daerah sebesar Rp600 miliar. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan untuk membangun enam ruas jalan Provinsi yaitu pembangunan ruas jalan Simpang Korpri – Sukadamai sepanjang 13.268 meter, pembangunan ruas jalan Padang Cermin – Kedondong sepanjang 25.871 meter, dan pembangunan ruas jalan Bangunrejo – Wates sepanjang 21.212 meter. Selanjutnya pembang unan ruas jalan Pringsewu - Pardasuka sepanjang 16.797 meter, pembangunan ruas jalan Simpang Pematang – Brabasan sepanjang 8.952 meter dan pembangunan ruas jalan Brabasan – Wiralaga sepanjang 17.450 meter. Hamartoni memaparkan berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PM.O7/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, ada hal yang perlu disampaikan. Hal tersebut seperti mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Daerah telah memenuhi kaidah regulasi dan Peraturan perundangundangan yang berlaku, Kementerian Dalam Negeri terkait pinjaman daerah Peme rintah Provinsi Lampung telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 979/130/ SJ tanggal 9 Januari 2018 hal pertimbangan usulan Pinjaman Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan Kementerian Keuangan terkait pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5-8/ MK.7/ 2018 tanggal 29 Januari 2018 hal tanggapan atas

permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018. “Dengan memperhatikan kedua Surat tersebut, bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah menyetujui pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang ditutup menggunakan Pinjaman daerah, dan rencana penarikan setiap bulan dan realisasi Pinjaman tersebut wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” katanya. Terkait dengan tanggapan 9 fraksi terhadap Perda inisiatif eksekutif pada sidang sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem menyetujui maksud tujuan Raperda tentang Pinjaman Daerah yaitu bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung secara umum dan secara khusus bagi kesejahteraan masyarakat yang dilintasi

enam ruas jalan provinsi yang direncanakan akan diperbaiki. Lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebutkan pada prinsipnya sepakat dan mendukung perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung meskipun sumber dananya betasal dari Pinjaman Daerah. Hamartoni menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas saran, pendapat, dan usul yang diajukan oleh fraksi DPRD Provinsi Lampung. “Kami yakin bahwa semua itu dilakukan demi untuk menghasilkan produk hukum yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Provinsi Lampung yang kita cintai. Kami berharap kiranya proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan,” katanya. (AGA)

Plt Sekdaprov dan Forkopimda Saksikan Penandatanganan Pilkada Damai Bandarlampung, FAKTUAL - Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis bersama Ketua KPU Nanang Tranggono, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah, Kapolda Lampung Suntana, Danrem 043 Garuda Hitam Hadi Basuki, Ketua MUI Khairuddin Tahmid dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung menjadi saksi penandatangan kesepakatan bersama Pilkada Damai oleh empat pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur Lampung, di Graha Wiyono Siregar Polda Lampung, Selasa (13/2). Dalam kesepakatan tersebut keempat paslon yakni Muhammad Ridho Ficardo Bachtiar Basri, Mustafa-Ahmad Jajuli, Herman HNSutono dan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim berserta tim sukses masing-masing paslon berjanji mewujudkan Pilkada Lampung berlang sung dengan berintegritas, aman, dan damai. Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengaku optimistis Pilkada Lampung akan berjalan dengan aman dan damai. “Tadi saat memasuki gedung ini, seluruh paslon terlihat begitu ramah dan bersendau gurau bersama. Semoga ini menjadi awal Pilkada Lampung akan berjalan dengan damai,” ujar Nanang. Ketua KPU Lampung itu mengatakan, Pilkada Lampung merupakan cerminan untuk pelaksa

naan pemilihan yang lebih besar yakni pileg dan pilpres 2019 yang akan datang. “Apabila pilkada berjalan dengan damai, maka 75 persen prediksi saya, pemilu 2019 Lampung akan berjalan damai juga,” katanya. Nanang mengingatkan seluruh pegawai,

baik ASN maupun TNI dan Polri mampu menjaga netralitas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Begitu pula dengan penyelanggara pemilu, KPU harus bersifat mandiri, independen, imparsial, adil dan setara. Selain itu, ia juga berpesan kepada para

paslon agar dapat menggunakan masa kampaye terhitung tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018 secara maksimal. “Anda bukan lagi gubernur, bukan lagi bupati, walikota ataupun sekda. Jangan ada saling klaim wilayah, karena klaim wilayah ini merupakan hal yang sensitif yang bisa mengakibatkan kerawanan. Kami memberikan waktu yang sama, ketika masa kampaye jangan ada lagi yang merasa ini wilayah saya, karena Lampung adalah wilayah bapak ibu semua, ujarnya. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau seluruh paslon dapat mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan. Keempat paslon akan menjadi tokoh sentral yang mencuri perhatian masyarakat Lampung, maka berkampayelah yang mendidik dan mencerdaskan agar bisa memberikan pendidikan baik bagi masyarakat. Jadikan pilkada yang berintegritas,” ujar Khoiriyah. Himbauan yang sama juga diutarakan Kapolda Lampung Suntana, ia berpesan kepada seluruh paslon, tim sukses dan partai pendukung tidak menggunakan isu yang provokatif, isu sara, isu hate speach (ujaran kebencian) sehing ga proses demokrasi di Provinsi Lampung berjalan dengan aman, damai dan tercipta demokrasi cerdas yang sesuai harapan. (AGA)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

SURAT KABAR MINGGUAN

Dendi-Eriawan Ekspose Pembangunan Pesawaran, FAKTUAL - Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona-Eriawan, menggelar Gathering dan Ekspose pembangunan dengan seluruh awak media, di Villa Gardenia kecamatan Teluk Pandan kabupaten setempat, kemarin. Menurut Dendi Ramadhona, kegiatan itu merupakan ekspose Dua Tahun Dermawan Mengabdi dengan take line Proses mewujudkan Astha Cita atau Delapan misi dalam pembangunan dikabupaten Pesawaran. Dendi mengatakan, selain ekspose segala pembangunan yang sudah didapat selama dua tahun masa kepemimpinan Dermawan, kagiatan untuk meminta saran dan masukan dari seluruh pihak. Khususnya dari para awak media yang ada di Kabupaten Pesawaran, atas segala proses pembangunan yang sedang atau akan dilaksana kan ke depan. “Untuk mewujudkan program visi misi Astha Cita pembangunan di Kabupaten Pesawaran, tentunya kami perlu banyak meminta masukan dan saran dari seluruh pihak, baik jajaran instansi, organisasi, dan masyarakat Pesawaran, dalam rangka mewujudkan segala proses pembangunan yang ada,” ujar Dendi. “Kegiatan ini juga sebagai bentuk syukur kami (Dermawan), dengan memperingati dua tahun kepimpinan kami sebagai bupati dan wakil bupati Pesawaran bersama para insan pers. Karena kami menyadari, segala masukan baik saran dan informasi segala proses pembangunan yang ada dikabupaten Pesawaran dari para awak media,” katanya. “Segala proses pembangunan yang ada dikabupaten Pesawaran, baik yang sudah selesai maupun belum, dengan kualitas bagus atau jelek dapat diketahui dari kawan-kawan media yang ada di Kabupaten Pesawaran ini,” ujarnya. “Melalui kesempatan ini, saya Bupati Pesawa ran Dendi Ramadhona dan Wakil Bupati Pesawa ran Eriawan, mengharapkan adanya kerjasama dan sinergritas dari seluruh kawan-kawan media. Agar kabupaten ini, khususnya masyarakat Pesawaran dapat lebih maju dan sejahtera di seluruh bidang,” tuturnya. Dendi mengatakan, tugas bukan hanya

membangun jalan dan jembatan, tetapi hal tersebut menjadi urat nadi. ”Tahun sebelumnya tercatat 782 kilo meter dan mantapnya 60 persen. Di 2017 naik menjadi 80 persen jalan mantap. Atau ada penambahan panjang jalan menjadi 900an kilo meter. 11 jembatan besar dibangun dan 14 perawatan dilakukan. Normalisasi sungai 2017 dilakukan mencapai 31 titik atau 8 kilometer,” kata dia. “Tahun 2016 belum ada tata kota, dan sekarang baru dimulai melakukan titik guna dilakukan pembangunan wajah Kota Pesawaran.

Beberapa tugu dan ikon sudah kita buat sebagai bagian dari titik wajah kota. Seperti tugu kakao, tugu P3KP, tugu Quran dan tugu masuk pondok pesantren. Kedepan akan dibuat stadion di Desa Sidototo berikut ruang terbuka hijau. Adanya stadion terbuka dan tertutup yang di suport dari Gubernur Ridho Ficardo,” kata dia. Selain itu, guna mensiasati pemanfaatan air konsumsi, dibuatlah beberapa titik sumur bor dengan pengelolanya Pamsimas yang melibatkan desa setempat. “Memang baru beberapa titik dibuat sumur bor Pamsimas

Dapat Raport Merah, Dendi Sidak OPD Pesawaran, FAKTUAL - Setelah menda patkan raport merah dari Ombudsman tentang kurangnya pelayanan, Bupati Pesa waran Dendi Ramadhona lakukan infeksi mendadak (Sidak) kebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki interaksi kepada publik. Dendi mengatakan, catatan yang diberi kan oleh Ombudsman tentang Pemkab Pesawaran masuk zona merah dalam pelayanan, dirinya merespon positif terhadap catatan tersebut dan siap untuk berbenah. “Sebelumnya kita memang sudah menge luarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP), kepada dinas dinas yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat,” katanya. Selasa (13/2). Dirinya juga yakin, catatan yang diberikan oleh Ombudsman tersebut, untuk membang un karakter dan guna memajukan Kabupaten Pesawaran menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan. “Maka dari itu, hari ini saya cepat bereaksi, melihat dinas dinas yang memiliki pelayanan publik, harus mengikuti peraturan peraturan SOP yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Permen, PP, dan juga Perda yang kita sudah terbitkan,” katanya. “Contohnya tadi seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bagaimana proses masyarakat mengadu, kemudian pelayanannya, walaupun kita ketahui BPBD tidak memiliki pelayanan kalau tidak ada bencana, tetapi kalau masyarakat ingin mengadu, sama juga seperti di dinas Lingkungan Hidup yang kita ketahui masih ada wewenang yang dipegang oleh

dinas seperti, limbah cair, rekomendasi B3, SPPL, dan juga izin lingkungan hidup. Setiap masyarakat yang ingin mengurus terkesan tidak mengetahui persyaratan nya, prosedur apa saja yang dilalui, maka dari itu saya minta kepada dinas harus menyiapkan visual yang banyak agar masyarakat mengetahuinya,” ujarnya. Dendi juga mengakui, masih kurangnya fasilitas yang tersedia di dinas, namun dirinya meyakini hal tersebut bukan alasan untuk dinas tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Tetapi kalau kita mau, memiliki dedikasi yang tinggi melayani saya yakin bisa, maka dari itu saya tuntut kepada setiap dinas dinas yang ada, mau tidak mengikuti atau menjalankan SOP yang sudah ditetapkan tersebut,” katanya. (RIN)

dengan pipanisasi 72 kilometer ke masyarakat,” ujar dia. Pesawaran banyak tersedia tenaga konstruksi yang siap pakai. Untuk kedepan, implementasi pengadaan barang dan jasa harus menyertakan tenaga yang sudah memiliki sertifikasi tenaga konstruksi. ”Ada banyak tenaga konstruksi yang sudah disertifikasi beberapa waktu lalu, ini penting agar ke depan bisa dimanfaatkan perusahaan konstruksi agar mengimplementasikan hal tersebut, ”tuturnya. (RIN)

Setiap Kecamatan di Pesawaran Ada Kampung KB Pesawaran, FAKTUAL - Hampir seluruh daerah di Kabupaten Pesawaran memiliki stimulan terkait program KB, kata Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat menghadiri Sosialisasi dan Pengembangan Program Lini Lapangan di Kampung KB serta Bakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka kunjungan kerja Perkumpulan Juang Kencana (PJK) Tingkat Nasional di Kabupaten Pesawaran, di Balai Desa Bogorrejo Kecamatan, Gedongtataan, kemarin. “Saat ini hampir di setiap kecamatan kami sudah ada Kampung KB, seperti di Kecamatan Gedongtataan, Desa Bogorrejo menjadi Kampung KB,” tuturnya. “Bahkan, untuk sekarang Desa Bogorrejo menjadi Kampung KB yang dibina BKKBN Provinsi Lampung,” katanya. Menurut dia, dirinya tidak ingin program KB hanya menjadi sebuah seremonial belaka. “Saya ingin bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Pesawaran menjadi keluarga yang sejahtera dalam segala hal,” tuturnya. Sedangkan, Ketua Umum Perkumpulan Juang Kencana Pusat Pristi Waluyo meminta kepada Pemerintah Daerah untuk kembali mengembangkan peta keluarga. “Peta Keluarga ini sangat penting, terutama untuk memetakan jumlah keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran,” katanya. Menurutnya, Peta Keluarga dapat digunakan sebagai dasar fokus kegiatan implementasi program kerja KB. “Peta keluarga ini merupakan sasaran program KB, kalau kita saja tidak punya target sasaran, tentunya program kerja KB dapat salah sasaran sehingga akibatnya pun fatal, karena programnya tidak tepat sasaran,” ujarnya. Ia pun menghimbau kepada stake holder terkait untuk bisa lebih fokus dalam menjalankan program KB. “Saya juga ingin titip pesan kepada Pemerintah Daerah, bahwa KB ini bukan hanya sekedar bicara kontrasepsi saja, tapi bisa dijadikan sebagai proses revolusi mental. Memang mudah diucapkan tapi prosesnya luar biasa untuk mencapai apa yang kita tujukan,” katanya. Dia mengatakan, sinergitas dan integrasi dengan berbagai sektor harus bermuara pada keluarga sejahtera.(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PESAWARAN tt

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Ridho Resmikan Desa Agrowisata Sungai Langka

Pesawaran, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meresmikan Desa Agrowisata Sungai Langka yang dilaksanakan di Lapangan Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (10/2/2018). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur yang diletakkan pada buah durian dan buah salak. “Untuk menjadikan desa sebagai desa agro wisata, perlu dilakukan secara bertingkat, terarah dan terukur. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan akan memberikan bantuan pariwisata dalam mendukung mewujudkan sebagai desa agrowisata,” ujar Gubernur Ridho. Gubernur menjelaskan pengembangan pariwisata merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Lampung. “Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tiga

kebijakan strategis yakni di sektor ketahanan pangan, industrialisasi dan pariwisata,” katanya. Di antara tumpuan pengembangan pariwisata, menurut Gubernur Ridho, Kabupaten Pesawaran. “Semua masyarakat pesawaran harus sadar bahwa Pesawaran merupakan salah satu tum puan pariwisata Lampung. Oleh karena itu masyarakat mulai dari sekarang harus terbuka dan ramah dengan para pendatang dari luar Lampung,” ujarnya. Ia menjelaskan, Kabupaten Pesawaran tidaklah kalah dengan Bali. Namun masyarakat Pesawaran, terutama masyarakat Desa Sungai Langka harus ramah dengan para pendatang. Mempersiapkan adat budaya yang dapat meningkatkan desa agrowisata, serta membentuk karakter masyarakat sadar wisata. Baru setelah itu mempersiapkan tempat-tempat yang nyaman untuk para pengunjung.

“Kalau membicarakan agrowisata, kita harus mampu mengangkat hal yang lebih dari desa lainnya, sehingga masyarakat luas senang untuk melakukan kunjungan ke Desa Sungai Langka. Seperti mempersiapkan cara pemilihan durian yang bagus, memiliki tempat makan enak, alam dan sederhana namun nyaman bagi masyarakat luar. Untuk itu, desa sungai langka sebagai desa agrowisata harus mempersiapkan hasil komoditinya berupa buah durian, kakau dan salak serta komoditi andalan lainnya serta pendukung lainnya yang mampu menjadi pendukung sebagai desa agrowisata,” ujarnya. Dengan begitu, jelas Gubernur ridho, ketika semua tercapai, maka masyarakat akan mendapat penghasilan lebih yang mampu mendukung kesejahteraan. “Ini adalah rintisan awal pengembangan Desa Agrowisata dan perlu dukungan dari

semua pihak. Semoga program desa agrowisata ini dapat berhasil dan ke depannya harus mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” harap Gubernur. Pada kesempatan itu, Sekretaris daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa menje laskan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam mendukung sektor pariwisata. “Semoga dengan kehadiran Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mampu menjadi pendukung program pemerintah kabupaten pesawaran khususnya di bidang pariwisata,” kata Kesuma. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki potensi besar di bidang pariwisata, karena memiliki daratan dan lautan. “Kabupaten Pesawaran memiliki 39 pulau, 17 air terjun yang belum menjadi objek wisata, serta memiliki etnik dan budaya lokal yang mampu menjadi obejk wisata,” jelasnya. Dalam mendukung hal tersebut, jelas Kesuma, dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerin tah untuk menjadikan Pesawaran sebagai daerah tumpuan di sektor pariwisata. “Kami berharap ada dukungan penuh dari masyarakat untuk mewujudkannya seperti sadar wisata, mencipta kan lingkungan dan suasana kondusif disekitar daerah destinasi pariwisata,” kata dia. Sementara itu, Kepala Desa Sungkai Langka Erwan Sutijo, atas nama pemerintah desa meng ucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang telah berkenan hadir di tengah masyarakat Desa Sungkai Langka. “Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Karena selama Desa Sungkai Langka berdiri, belum pernah didatangi Gubernur Lampung. Baru Gubernur Ridho yang pertama hadir di desa sungai langka,” kata Erwan. Ia berharap semoga kehadirannya mampu membawa keberkahan bagi masyarakat Sungai Langka. “Semoga ke depannya Desa Sungai Langka lebih maju, makmur dan sentosa,” katanya. Pada kesempatan itu, Gubernur Ridho Ficardo bersilaturahmi dan bertegur sapa dengan ribuan masyarakat yang hadir, dan menyerahkan bantuan sarana olah raga kepada perwakilan kelompok pemuda Desa Sungkai Langka serta melakukan peninjauan stand pameran hasil produksi masyarakat seperti buah durian, pisang, pete, cabai, dan hasil produksi lainnya. (RIN)

Panwaslu Pesawaran Rakor Penertiban APS dan Pemasangan APK Pesawaran, FAKTUAL - Panwaslu Pesawaran menggelar rapat kordinasi (rakor) penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan persiapan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2018, di Ruang Rapat Rumah Makan Puti Minang, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Pesawaran Amin Udin dan Staf KPU Nova Rida, Kabag Ops Polres Pesawaran, Kompol Agus Susanto Kaban kesbangpol kabupaten setempat Fahturozi, Komisioner Panwaslu Ryan Arnando sebagai Kordif SDMU, komisioner Panwaslu Riswanto sebagai Kordif PHL, Komisioner Panwaslu Mutolib sebagai Kordif PP, Kasat Pol PP Kab Pesawaran, Ketua Partai Nasdem Musiran, Ketua Partai Hanura Zulkafeta Heri, masing masing LO partai peserta pilkada 2018. Ketua Panwaslu Pesawaran, Ryan Arnando mengatakan, surat imbauan terkait penertiban APS ini sudah disam paikan kepada pimpinan parpol sePesawaran, “Acara kita hari ini pun merupakan tindak lanjut terkait hal tersebut,” katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan PKPU NO 4 Tahun 2017 sudah jelas tidak boleh mencetak dan memasang APK selain yang sudah diatur oleh KPU. “Oleh sebab itu, ketika penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 12 Febuari 2018 mendatang, APS yang tersebar itu harus ditertibkan tim peme nangan, parpol atau gabungan parpol pendukung calon dalam kurun waktu 1 x 24jam setelah paslon ditetapkan, jika tidak diindahkan hal tersebut maka Panwaslu Pesawaran akan berkordinasi dengan Satpol PP Pesawaran untuk menertibkan APS tersebut,” katanya. Hal senada juga disampaikan KPU Kabupaten Pesawaran Aminudin Panwas berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penurunan APS harus turun pada saat penetapan masing masing paslon. Selasa tahapan pengundian nomor urut masing masing paslon, penyebaran bahan kampanye berbentuk pamflet kepada paslon dan tim pemenanganya. akan diberitahukan oleh pihak KPU Kabuapaten Pesawaran.Adapun tempat yang tidak boleh dipasang APK, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kantor pemerintahan. dan lokasi pemasanagan

APK ada lima, di Jalan Baru Desa Ku rungannyawa, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, di Lapangan Sidototo, Desa Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, di Tugu Pengantin Desa Gedongtataan, Kecamatan Gedongtataan, di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedongtataan, dan di Desa Way Layap, Kecamatan Gedongtataan. Dan masa kampanye 129 hari. Terhitung 15 Februari 2018 harus ada pemasangan APK di lima lokasi yang telah ditentukan, untuk iklan di media cetak, KPU Provinsi yang menentukan, APS yang ada paslon walaupun sekarang masih penjabat aktif akan tetap diturunkan, katanya. Sementara kabag ops Polres Pesawaran Kompol Agus Susanto mengatakan, Polres Pesawaran sudah menyiapkan untuk pengamanan Pilkada 2018 dari tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara. APS sudah harus bersih dan sudah bisa dimulai sore hari ini sehingaa pada saat nanti pelaksanaan APK di lima lokasi berjalan dengan aman dan kondusif. Masa kampanye selama 129 hari dan sangat rentan karna berbarengan juga dengan ibadah Ramadhan dan idul fitri.

“Setiap kegiatan kampanye harus ada ijin melalui sat intelkam dengan tujuan kami dari polres pesawaran bisa melak sanakan pengamanan dan pengontrolan, karna kalau tidak ada surat pemberitahuan yang dikhawatirkan bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan kami dari Polres Pesawaran tidak akan mempersulit, wewenang kami sebagai Polri mengenai APK hanya pengamanan sifatnya,” kata nya. Ia mengatakan, 24, 25, 26 Juni 2018, tahapan masa tenang. ”Kami menurunkan 100 personil selama masa tenang dan tidak ada kegiatan kampanye.” “Kami dari Polres Pesawaran, pada 26 Juni 2018 siang akan menerima BKO dari Polda Lampung, menggingat masih minimnya personil Polres Pesawaran. Untuk pendistribusian logistik Pemilu ke TPS -TPS yang di wilayah pulau seperti Pulau Legundi, Pulau Pahawang renca nanya akan mengunakan kapal dari Polairud Polda Lampung untuk mengang kutnya serta berkoordinasi dengan Pihak KPU Pesawaran. Saya berharap masing masing LO partai bekerjasama dengan baik untuk menciptakan pilkada yang aman dan kondusif,” katanya. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

PRINGSEWU

Dinsos Pringsewu Bantu Anak Putus Sekolah

Pringsewu, FAKTUAL - Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu mendapat laporan terkait keberadaan warga Pekon Sidoharjo, Eka, putri Paiman yang telah menginjak usia 13 tahun namun tidak mengenyam pendidikan. Tim Reaksi Cepat SLRT Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu setelah mendapat laporan langsung meluncur ke rumah Eka di Pekon Sidoharjo, untuk melakukan verifikasi, kemarin. Keluarga Paiman dan istrinya, Sainah berasal dari keluarga pra sejahtera dan sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan. Mereka tinggal menumpang di tanah milik warga, dengan kondisi rumah yang tidak layak. Eka Wulandari berusia 13 tahun, pernah mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SD karena minimnya pengetahuan orang tua dan keterbatasan biaya. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Eka berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Dalam pelaksanaan program sosial, keluarga Paiman penerima program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penerima program Beras Sejahtera (Rastra) dari pemerintah. Dalam verifikasitersebut diperoleh informasi, keluarga Paiman tidak mempunyai Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Eka. Berkenaan dengan kondisi tersebut,Kepala Dinas Sosial Arif Nugroho mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Merujuk dan menfasilitasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ke Dinas kependudukan dan catatan sipil. 2. Segera menurunkan Tim LK3 untuk mengecek kondisi psikis Eka Wulandari. 3. Merujuk dan menfasilitasi terkait keinginan belajar Eka. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Maskur, mengatakan, sesuai pasal 31 ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. “Pendidikan dasar bukan hanya milik golongan

tertentu saja, warga pra sejahtera pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan”, kata Maskur “Pemerintah akan mengupayakan agar Eka segera mendapatkan haknya terkait akses pendidikan,” katanya. Sementara itu,Sekretaris Dinas Sosial ,Tri

31 SD di Sukoharjo Ikuti OSN dan FLS2N

Pringsewu, FAKTUAL - Dalam rangka me ningkatkan pengetahuan mata pelajaran dan kecintaan seni, 31 SD di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringswu mengikuti Olimpiade Saint Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N ), di SDN 2 Sukoharjo, kemarin. KUPT Pendidikan dan Kebudayaaan Keca matan Sukoharjo, Sultoni membuka kegiatan tersebut. Menurut Wakil Ketua Panitia Khairul didampingi Ketua Panitia Lomba A.Mujiono, kegiatan tersebut terbagi dua, OSN tanggal 12

Februari dan FLS2N dilaksakan 13-14 Febuari. Menurutnya, peserta setiap sekolah diwakil kan satu siswa, adapun kegiatan yang dilombakan (OSN) terdiri dari IPA dan matematika, sedanglan untuk FLS2N, solo song, tari kreasi Lampung, pantomin, bercerita, dan gambar. Sementara Sekertaris Lomba Ranu Purwadi mengatakan, yang diambil juara baik OSN dan FLS2N hanya juara 1-3, dan juara 1-3 untuk harapan, dan untuk khusus. Juara 1 umum ini yang akan berhak mengikuti lomba lebih lanjut ke tingkat kabupaten. (MADE)

Kadarmanto mengatakan, kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan sekittar yang memiliki permasalahan sosial dapat diwujudkan dengan melaporkannya ke pemerintah. Layanan Hot Line. SLRT Dinas Sosial 0852 1616 6161 dapat dihubungi melalui telepon ,

SMS , dan Whatssapp.” Pemerintah Kabupaten Pringsewu di bawah kepemimpinan Sujadi dan Fauzi berkotmitmen untuk meningkatkan kesejatraan warganya ,sesuai visi Pringsewu Bersahaja , Berdaya saing, kata Tri. (PRI)

Jalan Sehat Karang Taruna Panuluh Pringsewu, FAKTUAL - Memeriahkan HUT ke-9 Kabupaten Pringsewu dan HUT ke-3 Karang Taruna Damar Panuluh, pengurus Karang Taruna tersebut menggelar jalan sehat di Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, kemarin. Wakil Bupati Pringsewu, Fauzi beserta rombongan, Ny. Sururiyah, anggota DPRD, kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Samsir, sekretaris Dinas Sosial Tri Kadarmanto, pejabat dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Lampung, camat Pardasuka, dan Ketua Forum Karang Taruna Kab Pringsewu hadir pada kegiatan tersebut. Menurut Fauzi, jalan sehat merupakan sarana untuk menyehatkan masyarakat. “Ayo kita mengolahragakan masyarakat,dan memasya rakatkan olahraga”, katanya.

Fauzi juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Karang Taruna Damar Panuluh dan berharap kegiatan-kegiatan sejenis dapat dilakukan dikemudian hari, serta dapat mem berdayakan pemuda-pemuda ke arah kegiatan yang positif. ‌Jalan sehat tersebut diikuti 1000 peserta dari berbagai kalangan TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan masyarakat Pekon Wargomulyo. Bahkan banyak juga peserta yang berasal dari pekon tetangga. Ketua Karang Taruna Damar Panuluh Pekon Wargomulyo, Syaifudin Zuhri, pada 2017 terpilih mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti seleksi pilar-pilar berprestasi tingkat nasional sebagai Karang Taruna terbaik tingkat Provinsi Lampung. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

TANGGAMUS

Netralisme Polres Tanggamus Dipertanyakan Tanggamus, FAKTUAL - Netralitas dan professional Polres Tanggamus, Provinsi Lampung patut dipertanyakan. Betapa tidak, Mukti Edy justru mempertanyakan hal serupa dan mela porkan ketidakadilan dan ketidakprofesional an penyidik Polres Tanggamus, kepolda Lampung baik mengenai etika penyidik maupun lambannya penanganan perkara. Berawal dari lambannya proses perkara Laporan Polisi Nomor : LP/599/IX/2017/LPG/ RES TGMS Tertanggal 15 September 2017, Mukti Edy selaku pelapor atau korban merasa dirugikan dengan tidak jelas atau berlarut-larutnya penang anan perkara tersebut serta merasa terintimidasi. Seperti diketahui sebelumnya perkara tersebut berawal dari hutang piutang lisan yang terjadi antara Mukti Edi selaku peminjam dengan Slamet selaku pemberi pinjaman uang Rp 10 juta. Mukti Edi belum bisa melunasi hutang piutang tersebut maka slamet berpikiran tanah beserta bangunan yg tepatnya berada disamping rumah yg dimiliki Mukti Edi secara otomatis sudah dibeli dengan uangnya tersebut,klaimnya. Akan tetapi pengklaiman, Slamet tersebut disangkal besar selaku pemilik sah tanah dan bangunan tersebut. “ Ya enggak bisa donk, hutang Tp 10 juta dianggap sebagai pembelian tanah beserta bangunan tersebut,klo mank saya pernah menjualnya ya tolong tunjukkan bukti jual beli antara kita berdua “Sehingga dengan kejadian tersebut sekarang tanah saya sudah dikuasai Slamet dan sdr. Parjo dan bangunan yg berdiri ditanah tersebut sudah dirusak mereka. Ya sudah kalau begini ya kita serahkan semuanya keprofesionalan hukum, makanya sya lapor ke polres. Di tempat terpisah,ketika ditemui dikantornya, Dian Meiliyandi penggiat hukum sekaligus ketua LBH Le G aL Tanggamus menuturkan penyidik seperti itu sangat bertolak belakang dengan apa yg diprogramkan Kapolri Jendral Tito Karnavian yaitu promoter. Profesional,modern,terpercaya. Serta penyidik tidak profesional jika memberikan ruang kepada seorang purnawirawan polri mengintimidasi korban,seperti yg diutarakan korban. Lalu Perkara tergolong ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. (DOD)

Bupati Gelar Temu Pamit di Rumah Dinas Tanggamus, FAKTUAL - Mengakhiri Masa Jabatan Bupati Hi. Samsul Hadi menggelar Temu Pamit antara bupati dengan seluruh pejabat, Forkopimda dan kepala pekon, Tokoh Masyarakat yang berlangsung di rumah dinas bupati. Dalam acara temu pamit tersebut bupati Tanggamus menyerahkan seluruh fasilitas bupati mulai dari rumah dinas dan kendaraan dinas. Lalu Pemprov Lampung melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setprov Lampung, Chandri menyerahkan surat penugasan pelaksana harian (Plh) bupati Tanggamus kepada Sekda Tanggamus Hi. Andi Wijaya. Selanjutnya Samsul Hadi menyerahkan memori jabatan kepada Andi Wijaya dan Pemprov Lampung. Andi Wijaya dalam sambutannya mengapresiasi kinerja dari Samsul Hadi yang selama menjadi pemimpin di Tanggamus mampu menorehkan prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional. “Selama kurun waktu lima tahun beliau menjadi pimpinan di Kabupaten Tanggamus terhitung sejak menjabat wabup hingga bupati defenitif telah banyak prestasi, untuk tingkat nasional Tanggamus menjadi

kabupaten peduli HAM dan mendapat penghargaan dari Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) karena kelompok HKm nya terbaik se Indonesia dan menjadi kabupaten yang concern menanam pohon lalu ditingkat nasional mampu mempertahankan juara umum MTQ tingkat Provinsi Lampung dan memperbaiki peringkat di Poprov dari peringkat 14 ke peringkat 8,”ujar Andi. Dilanjutkan Andi Wijaya, bahwa selama kepemimpinan Samsul Hadi juga membawa Tanggamus kearah lebih baik dimana jumlah pekon/desa tertinggal mengalami penurunan, dari 100 desa tertinggal kini menjadi 28 desa tertinggal. “Lalu indeks prestasi pendidikan juga meningkat dari posisi ke 14 kini ke posisi 11,”katanya. Andi dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan kesannya terhadap kepemimpinan Samsul Hadi. Menurut Andi, Samsul adalah sosok penyabar dan low profile.” Pak bupati ini orangnya penyabar, kami belum pernah dimarahi dengan kata kata kasar. Semua perma salahan selalu dihadapi dengan senyuman

dan beliau juga tidak pernah menyom bongkan diri , “puji Andi. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintah an dan Otda, Chandri meminta agar ASN di Tanggamus mendukung Plh bupati sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. “Pemprov Lampung juga mengapresiasi program yang sudah dijalankan oleh bupati Samsul Hadi beserta jajarannya. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Terimakasih atas karya bhakti dan pengabdian bagi masyarakat Tanggamus khususnya dan Lampung umumnya, “ujarnya. Sementara itu, Samsul Hadi mengaku jika selama memimpin di Tanggamus tidak ada hambatan berarti. Hal ini karena adanya dukungan dari semua elemen. ”Tahun 2017 target pajak lunas 100 persen berhasil dicapai, ini prestasi sepanjang sejarah Tanggamus. Saya juga ucapkan terimakasih kepada guru guru yang sudah bekerjakeras karena berhasil menaikan Indeks prestasi pendidikan dari 14 ke posisi 11, “kata dia. Samsul juga meminta maaf kepada seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan

Pemkab Tanggamus jika selama menjadi pemimpin Tanggamus terdapat kesalahan.” Maaf atas segala kekurangan saya, saya bukan yang terbaik, tapi ingin selalu berbuat baik. “Saya juga mohon maaf juga kalau istri saya marah marah sama ibu PKK tapi percayalah niat kami untuk kebaikan Tanggamus,”pungkas Samsul. Disela kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan berupa uang bonus kepada atlet Tanggamus yang meraih prestasi pada Porprov Lampung ke 8 yang dilaksanakan pada akhir 2017 lalu. Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, para Kepala OPD, para Camat, Kepala Pekon, tokoh masyarakat/agama, perwakilan Ormas/ LSM serta sejumlah undangan ini, dilaksanakan juga penyerahan cinderamata kepada Hi. Samsul Hadi oleh Pimpinan BUMD Tanggamus dan OPD Pemkab Tanggamus, yang ditutup dengan ucapan selamat jalan kepada Hi. Samsul Hadi dari jajaran Pemkab Tanggamus serta undangan yang hadir. (DOD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Pjs. Gubernur Lampung Dorong Percepatan Pembangunan Bandarlampung, FAKTUAL - Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan akan mendorong percepatan pembangunan yang telah ada dan direncanakan oleh Pemprov Lam pung selama ini. Selain itu, dia juga akan mendorong percepatan pembangunan yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan jalan tol, yang telah berlangsung dengan baik selama ini. “Dalam empat bulan yang terhitung mulai sekarang hingga 23 Juni 2018, saya tetap akan menjalankan tugas saya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direnca nakan Pemprov Lampung. Yang ada dan direnca nakan itu saja yang kita dorong percepatannya, apa lagi yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan jalan tol itu harus segera,” ujar Didik saat pengarahan kepada Pejabat Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, kemarin. Rapat ini merupakan hari pertama Didik Suprayitno menjalankan tugasnya sebagai Pjs. Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 121.18-234 tahun 2018 tentang penunjukkan Pjs Gubernur Lampung. Didik yang kelahiran 57 tahun silam meng atakan terdapat lima tugas yang harus diembannya, yakni memimpin urusan pemerintahan di daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, menciptakan netralitas masyarakat, mengantarkan pilkada serentak dengan baik, dan menunjuk pejabat apabila terdapat kekosongan jabatan sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. “Saya juga diperkenankan ikut dalam mem bahas Perda dan ikut menandatanganinya dengan seizin Menteri Dalam Negeri,” katanya. Dalam tugasnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, Didik menyebutkan akan selalu berkoordinasi dengan anggota Forkopimda Provinsi Lampung. “Karena itu koordinasi dengan Forkopimda harus dilakukan dengan baik, kalau ada hal-hal yang terjadi, kita harus bisa bertindak dengan cepat, dan upayakan deteksi dini. Kita waspadai siapa tahu ada hal-hal yang mencurigakan,” ujarnya. Begitu juga dengan akan berlangsungan Pilkada serentak, Didik menekankan akan terus lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “ Kita terus lakukan komunikasi dengan KPU dan Bawaslu, dan untuk pilkada ini juga mungkin bisa melibatkan Satuan Pol

Pamong Praja (PP) untuk membantu TNI/ Polri bila diperlukan,” katanya. Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menyampaikan kepada Pjs. Gubernur Lampung sejumlah pencapaian pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Lampung sejak 2014 hingga 2017. Seperti daya saing Lampung yang tadinya pada posisi 25 saat ini mencapai urutan 11 se-Indonesia, angka pengangguran dari 5,03% turun menjadi 4,33%, begitu juga dengan angka kemiskinan yang turun dari angka 14,21% menjadi 13,04%. Lalu, pada infrastruktur jalan mantap dari 60% meningkat menjadi 77%, produksi padi dari 3,32 Juta Ton meningkat menjadi 4,02 Juta Ton, dan kunjungan wisatawan dari 4,42 Juta orang mencapai 8,97 Juta orang.l “Ini yang menjadi visi Provinsi Lampung yakni Lampung Maju dan Sejahtera,” katanya. Dalam program prioritas pembangunan di Provinsi Lampung, kata Hamartoni dalam

bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan guru honor murni dengan diberikannya insentif kepada 6.000 guru, dan pemberian Bosda bagi siswa SMA/SMK. “Pada bidang pendidikan juga, kita ada program Lampung mengajar sebanyak 120 orang guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil, pemberian bea siswa PTS, PTN, dan sekolah model, membangun sekolah model dan mewujudkan seluruh SMK berstandar kompetensi nasional dan membangun perpustakaan modern berstandar nasional,” ujarnya. Lalu, pada bidang kesehatan, Hamartoni memaparkan telah melakukan program mobile clinic (rumah sakit keliling) di wilayah DTPK sembilan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah prioritas lainnya. Ada juga rumah sakit tanpa kelas bernama RS. Bandar Negara Husada, peningkatan sapras

dan layanan RSJ serta RSUD Abdoel Moeloek, dan penyediaan dukungan perbaikan gizi masyarakat. Dalam pembangunan perdesaan, yakni melanjutkan program pengentasan kemiskinan berbasis data melalui program Gerbang Desa Saburai di 380 desa tertinggal, pencanangan kampung KB di 15 desa/kelurahan di 15 Kabu paten/Kota yang disinergikan dengan program desa, dan juga penguatan kelembagaan pere konomian desa (BUMDes). Selain itu, ada juga Program Strategus Nasional yang dilakukan oleh Pemprov Lampung, seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 250 Km dan telah diresmikan Presiden sepanjang 14,5 Km, dan pengembangan Bandara Radin Inten II yang sebentar lagi akan menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi Haji Penuh. “Konstruksi JTTS telah 65,65% dan progres pembebasan lahan telah mencapai 95,2%,” katanya. (AGA)

Didik Suprayitno Emban 5 Tugas di Lampung Jakarta, FAKTUAL - Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan, dirinya mengemban lima tugas dalam menjalankan amanat sebagai pejabat sementara gubernur Lampung. Tugas tersebut lebih dari tugas yang diberikan pemerintah melalui Mendagri untuk menjadi Pjs. Gubernur Lampung. “Seperti yang dibacakan (dalam pengukuhan, red) berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri terdapat 5 (lima) tugas yakni memimpin urusan pemerintahan di daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, menciptakan netralitas masyarakat, mengantarkan pilkada serentak dengan baik, dan menunjuk pejabat apabila terdapat kekosongan jabatan sesuai dengan persetujuan mendagri,” kata Didik, usai pengukuhan yang dilaksa nakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (13/2). Tugas-tugas tersebut, kata Didik,

harus dilakukan secara maksimal sebagai mana yang diamanatkan kepadanya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo secara resmi mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri ini sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri Nomor 121.18234 tahun 2018 tentang penunjukkan pejabat sementara Gubernur Lampung. Mendagri percaya Didik Suprayitno mampu melaksanakan tugas sebagai Pjs. Gubernur Lampung dengan sebaik nya sesuai dengan tugas yang diberikan. Lebih dari itu, penunjukkan Pjs. Guber nur Lampung bukanlah suatu yang dipilih dengan sembarang ataupun ada unsur-unsur tertentu didalamnya, melainkan yang dipilih sebagai Pjs. Gubernur Lampung merupakan sosok yang pantas dan setara untuk meng

ganti kan sebagai Pjs. Gubernur Lampung. Mendagri Tjahjo Kumolo menjelas kan sebagai Pjs. Gubernur Lampung harus segera berkoordinasi dengan jajaran Pemerintahan daerah dan Forkopimda Provinsi Lampung. “Dibutuhkan suatu sinergi yang kuat untuk melaksanakan roda peme rintahan daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Jadi Pjs. Gubernur didik harus segera berkoordinasi dwngan Pemerintah daerah setempat guna pelaksanaan tugas dengan baik,” kata nya. Diharapkan konsolidasi akan berlangsung cepat antara Didik bersama Pemerintahan daerah dan Forkopimda Provinsi Lampung, sehingga mampu mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018. “Setidaknya diharapkan untuk tahun 2018 partisipasi masyarakat minimal mencapai 78%,” kata Mendagri. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Eriawan : Kinerja ASN Cerminan Pencapaian Pemerintah Pesawaran, FAKTUAL - Wakil Bupati Pesawaran Eriawan mengatakan, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik merupakan cerminan dari pencapaian kinerja pemerintahannya. “Kita ini satu kesatuan, bagaimana capaian kerja ASN itulah capaian hasil kerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya, saat melakukan sidak kebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Pesawaran, Selasa (13/2). “Makanya saya mau semua dapat bekerja secara maksimal, kalau tidak mau bekerja, silahkan keluar dari Pesawaran,” katanya. Maka dari itu, dirinya meminta kepada para PNS maupun tenaga honorer untuk dapat bersikap disiplin dan bertanggungjawab. “Saya dan pak Bupati tidak pernah mencari popularitas, kami hanya ingin perbaiki Kabupaten Pesawaran, agar bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya. Dia mengatakan, kalau di bawah kepemim pinan Dermawan tidak ada istilah tebang pilih, semua harus dapat bekerja baik. “Kita akan terus evaluasi kinerja para pegawai yang ada, mau itu ada hubungan dengan pak Bupati ataupun dengan saya sendiri, karena kami ingin Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah yang kompetitif diantara daerah lainnya, terutama dalam hal pembangun an,” ujarnya. Diketahui, pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Pesawaran melakukan sidak serta mem berikan motivasi terhadap para ASN di Lingkup Pemkab Pesawaran agar dapat terus bekerja dengan baik. (RIN)

Mendagri Kukuhkan Pjs Gubernur Lampung

Jakarta, FAKTUAL - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung. “Harapan saya Pjs. Gubernur Lampung Didik mampu segera melakukan konsolidasi di jajaran Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pilkada serentak yang ada di Lampung,” ujar Mendagri saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan penjabat sementara Gubernur Lampung yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). Tjahjo Kumolo menjelaskan, sebagai Pjs. Gubernur Lampung harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi pilkada. “Ajak seluruh jajaran dan staf Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkonsolidasikan dalam menciptkan iklim sejuk dalam melaksana kan pilkada dengan baik, serta mem-backup Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Lam pung,” katanya. Tjahyo mengingatkan komitmen pemerintah khususnya KPU dan Kapolri, untuk mencegah

politik uang dan politisasi yang salah. “Ini adalah racun demokrasi yang harus diberantas. Itu adalah hal salah yang dapat merusak per adaban demokrasi dan merusak sendi kenega raan yang bermartabat. Jadi harus kita lawan bersama,” ujarnya. Ia percaya, Pjs. Gubernur Lampung Didik mampu melaksanakan tugas dengan sebaiknya sesuai dengan tugas yang diberikan. Didik merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa. Sebagai Pjs. Gubernur Lampung, Didik akan menjalankan pemerintahan di Provinsi Lampung selama Gubernur Lampung Muhamamd Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri cuti karena mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018. Didik akan menjalankan pemerintahan di Provinsi Lampung terhitung mulai 15 Februari 2018 hingga masa kampanye berakhir pada 23 Juni 2018. Didik merupakan mantan perwira Angkatan Udara berpangkat kolonel dan pejabat eselon I. Dia dipilih sebagai Pjs. Gubernur Lampung karena dinilai mampu menjalankan tugas sebagai Pjs. Gubernur Lampung, berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan serta cakap dan tegas untuk memimpin sebuah pemerintahan daerah. (AGA)

Bupati Lampung Barat Berangkatkan Armada Rastra Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus memberangkatkan Armada Pendistribusi Beras Sejahtera (Rastra) 2018, pada Launching Program Subsidi Rastra bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat kabupate, di Halaman Kantor Bupati setempat, Selasa (13/2). Menurut Parosil, pelaksanaan kebijakan membantu masyarakat pra sejahtera, terus dilanjutkan secara intensif mulai dari pusat, pemprov, dan kabupaten kota. “Kebijakan pemerintah itu pendistribusian beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga pra sejahtera, yang selama ini kita kenal dengan sebutan beras miskin (Raskin). Bansos rastra ini merupakan upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan transformasi program subsidi raskin menjadi program bantuan sosial beras sejahtera,” katanya.

Rastra merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya seperti pening katan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rastra bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan seba gian kebutuhan pangan pokok yang merupakan salah satu hak dasar masyarakat. “Saya berharap semua pihak yang terkait benar – benar memperhatikan hal – hal sebagai berikut patuhi petunjuk pelaksanaan distribusi rastra untuk rumah tangga pra sejahtera ini dengan sebaik-baiknya,” katanya. Ketua Panitia Ronggur L. Tobing mengatakan, bansos rastra itu diberikan kepada KPM 20.791 KK yang tersebar di 15 kecamatan, 131 pekon, dan 5 kelurahan. Distribusi rastra untuk 1 bulan, Januari kepada 20.791 KPM atau 207, 910 ton. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM 12 Chusnunia Ingin Lamtim Dapat WTP BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Lampung Timur, FAKTUAL - Seluruhnya jajaran Pemerintahan Lampung Timur (Lamtim) harus mampu mewujudkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018, kata Bupati setempat Chusnunia, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Tugas-Tugas Pemerintah, Pembangunan, Kemasyarakatan Kepada para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), camat, kepala bidang dan kepala bagian di lingkungan pemerintah tersebut, kemarin. Pada acara di Aula Sekretariat Daerah Kabu paten Lampung Timur tersebut Chusnunia juga meminta berbagai program kerja yang telah direncanakan dilaksanakan tepat waktu. “Kemudian tentang program-program yang telah kita rencanakan, baik yang sudah berjalan atau sudah di rencanakan di 2017 dan akan dilaksanakan di 2018, agar dilaksanakan sesuai dengan waktunya,” katanya. Walaupun saya sebagai pelaksana tugas (Plt) yang menjalankan urusan pemerintahan di Lampung Timur semasa bupati melaksanakan cuti, saya ingin menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sudah katakan kepada ibu bupati bahwa keputusan-keputusan yang nantinya akan saya ambil tentunya akan saya koordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati Lampung Timur, sehingga keputusan-keputusan yang akan di ambil itu adalah keputusan yang terbaik,” tutur Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari Zaiful juga mengajak seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Lampung Timur untuk bisa menjalankan segala tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program yang ada pada OPD masing-masing. Sementara itu, Chusnunia, bupati Lampung Timur non aktif sementara mengembalikan segala fasilitas dan aset sebagai kepala daerah ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jl. Lintas Timur Desa Matarammarga Kecamatan Sukadana, Hal itu itu dilakukan sebagai bentuk peme nuhan dari amanat UU serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atas keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Juni 2018 mendatang. Adapun fasilitas dan aset yang diserahkan tersebut di antaranya berupa mobil dinas dan rumah dinas beserta perlengkapannya.

Penyerahan diberikan melalui Kepala Bagian Umum Setdakab, Ahmad Syaikhon, dengan disaksikan oleh Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Akhmad Sirojudin. “Hari ini saya menyerahkan aset-aset yang selama ini menjadi fasilitas bupati karena saya cuti di luar tanggungan negara. Jadi kita serahkan ke petugas yang berwenang, dalam hal ini semuanya tanpa terkecuali dari kendaraan dinas, rumah dinas, isi rumah semua kita serahkan utuh. Jadi kita tinggalkan betul-betul tidak ada sama sekali membebani keuangan negara”, tutur Chusnunia. “Telah kami lihat tadi pelaksanaan penyer

ahan aset, rumah dinas beserta perlengkapannya, dan mobil dinas oleh bupati kepada kepala bagian umum untuk dikembalikan ke pemda selama masa beliau cuti. Kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tadi telah menyaksikan dan semuanya telah diserahkan dalam keadaan baik dan tidak kurang satu barangpun,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Akhmad Sirojudin. Menurut Kabag Humas Setdakab Lampung Timur, Mujianto terhitung pukul 00.00 tanggal 15 Februari 2018, Chusnunia secara resmi cuti dan roda pemerintahan diserahkan kepada Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari

Embung Tirta Kesuma, Lokasi Wisata Anyar di Lamtim Lampung Timur, FAKTUAL - Dalam dua tahun terakhir berbagai objek wisata baru mulai banyak bermunculan di berbagai sudut wilayah Bumei Tuwah Bepadan (Lampung Timur). Di antaranya Lokasi Wisata Embung Tirta Kesuma di Desa Tanjungkesuma, Kecamatan Purbolinggo. Kendati masih dalam tahap proses pengerjaan dan baru selesai lima puluh persen dari master plan awal pengembangan, Embung Tirta Kesuma sudah menunjukan keelokannya sebagai tempat wisata. Sebagai taman edukasi terbuka, Embung Tirta Kesuma juga menyuguhkan paket hiburan berupa berkeliling embung sepanjang 300 m dengan menggunakan perahu dayung, di tambah lagi Paket Jungle Track untuk memberikan pengenalan keragaman hayati, serta gubuk gubuk baca bagi para penghobi literasi dan wahana panahan bagi mereka yang menyukai olahraga memanah. Dalam kawasan Embung Tirta Kesuma juga menyediakan area untuk berselfie ria salah satunya yakni miniatur Menara Eiffel di tengah embung yang hanya dapat di jangkau dengan menggunakan perahu dayung bila ingin berselfie. Menurut Suyatno, direktur Badan Usaha Milik Desa Arta Jaya Kesuma sekaligus pembina Kelompok Sadar Wisata Desa Tanjung Kesuma, Embung Tirta Kesuma konsepnya adalah sebagai kawasan edukasi, sedangkan fungsi wisata merupakan ikutan dari konsep dasar taman terbuka edukasi. “Kami saat ini lebih cenderung mengajak komunitas komunitas untuk melakukan kegiatan disini, namanya literasi alam terbuka,” katanya, kemarin. Kawasan Wisata Embung Tirta Kesuma mempunyai luas wilayah sekira 5 hektare yang terbagi dari kawasan air berupa embung dan kawasan darat berupa taman edukasi terbuka,

jungle track dan wahana panahan. “Pariwisata desa ini adalah berangkat dari program Bupati Lampung Timur (Lamtim), Chusnunia sekaligus kemauan dari masyarakat yang ingin mempunyai destinasi wisata. Untuk itu kami jemput bola dalam program ini dengan bergotong royong bersama ibu bupati,” tutur Sugiyanto, kepala Desa Tanjungkesuma. Menurut dia, tempat pariwisata yang pertama dan utama, keamanan dan kenyamanan. “Alhamdulillah sejauh ini di sini keamanan kondusif, artinya sangat mendukung sebagai tempat wisata,” katanya. Sukses dan berjalannya pengelolaan Taman Terbuka Edukasi Embung Tirta Kesuma saat ini berkat sinergitas yang baik antara warga dengan BumDes Artha Jaya Kesuma dan Pokdarwis Desa Tanjungkesuma, Kecamatan Purbolinggo. (IRI)

yang secara otomatis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati”. “Dan memasuki masa cuti kampanye yang akan di mulai pada 15 Februari tahun ini, maka segala fasilitas yang melekat dengan jabatan selama ini harus dikembalikan lagi kepemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan aturan, bahwa pertahana (istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat) yang kembali ikut dalam pemllihan kepala daerah wajib menyerahkan aset dan fasilitas yang selama ini digunakan” imbuh mantan kabag Perekonomian dan Kabag Protokol Set dakab tersebut. (IRI)

Zaiful Lepas Karnaval Desa Cempaka Lampung Timur, FAKTUAL - Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari berharap berbagai pembenahan di Desa Cempaka Nuban baik itu infrastruktur ataupun halhal lain yang berkaitan dengan masyarakat desa akan bisa ditingkatkan untuk masa mendatang. Hal itu dikatakan Zaiful saat melepas karnaval dalam Festival Desa Cempaka Nuban 2018, Jumat (16/02/2018). Hadir pula mendampingi Zaiful Bokhari pada kesempatan itu, Ketua PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati, Pabung 0411/LT, Mayor Inf. Joko Subroto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Nur Syamsu serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Lampung Timur. “Banyak hikmah yang kita ambil dari festival ini, karena acara ini selain bertujuan untuk mendatangkan serta meningkatkan kunjungan wisata di Lampung Timur, juga dimaksudkan untuk menampilkan produk-produk unggulan Desa Cempaka Nuban,” jelas Zaiful Bokhari. Lebih lanjut Zaiful Bokhari mengatakan, Insya Allah dengan Festival Cempaka Nuban ini akan menjadi contoh serta memotivasi bagi desa lain di Lampung Timur untuk melaksanakan festival seperti ini. Diketahui bahwa acara yang berlangsung di Lapangan Desa Cempaka Nuban tersebut juga merupakan rangkaian dari Perayaan HUT desa yang Ke 30 Tahun. Dan selain karnaval pada acara Festival Desa Cempaka Nuban pun menyelenggarakan kegiatan jalan sehat, senam bersama, lomba makanan sehat, kuda lumping, donor darah serta pagelaran wayang kulit pada malam harinya dengan Ki Dalang Bambang Mantap. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Plt Bupati Lamtim Hadiri Pelantikan 11 Ketua PKK

Lampung Timur, FAKTUAL - Hari pertama berdinas sebagai Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari menghadiri acara pelantikan 11 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di Aula Kantor Tim Penggerak PKK Kabupaten

Lampung Timur, Kamis (15/02/2018). Dalam acara tersebut pelantikan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful Bokhari dengan didampingi Ketua Dharma Wanita

Latihan Kepemimpinan Dasar Fatayat NU Se-Lampung Timur Bandarlampung, FAKTUAL – “Semua lini kita punya, tetapi belum termanage (tergarap) dengan baik”, ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera terkait eksistensi Nahdltul Ulama (NU) saat memberikan sambutan pada Acara Latihan Kepemimpinan Dasar (LKD) Fatayat NU di Islamic Centre Kabupaten Lampung Timur, Kamis (15/02/2018). Dalam kapasitasnya mewakili Bupati Lampung Timur, pada acara yang mengusung tema “Meneguhkan Komitmen Organisasi, Membangun Militansi Untuk NKRI” tersebut, Syahrudin Putera menegaskan kembali tentang begitu besarnya potensi para kader kader Nahdlatul Ulama. “Sebetulnya tidak ada yang kita tidak punya. Kita punya semua, dan potensi itu ada dihadapan kita”, ungkap Sekda Lampung Timur itu mengacu kepada para peserta Latihan Kepemimpinan Dasar NU. Hadir pula dalam kesempatan itu, Eni Fuji Lestari mewakili Pengurus Wilayan NU Provinsi Lampung, dan Pengurus Cabang NU Lampung Timur, Imam Zuhdi Adnan serta Ketua Pengurus Cabang Lampung Timur, Nurul Hikmah. Dan diketahui bahwa Latihan Kepemimpinan Dasar Fatayat NU kali ini diikuti oleh sejumlah seratus dua peserta dari berbagai daerah seKabupaten Lampung Timur. (IRI)

Persatuan Kabupaten Lampung Timur Yossy Syahrudin, beserta Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Dalam sambutannya Ketua TP PKK Kabu paten Lampung Timur, Putri Ernawati Zaiful

Bokhari mengatakan “saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Timur beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat atas dilantiknya ibu-ibu, dan selamat bergabung dalam keanggotaan PKK Lampung Timur”. Dijelaskan oleh Puteri Ernawati, “PKK adalah gerakan yang timbul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Maka saya yakin dengan adanya pergantian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru akan dapat memberi semangat dan harapan yang lebih baik bagi perkembangan kegiatan PKK di kecamatan masing-masing”. Di tempat yang sama Zaiful Bokhari menyam paikan, “saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang lama atas konstribusi dan bekerja keras dalam membangun sekaligus mendampingi bapak camat dalam melaksanakan tugas-tugas kepempiminan pembangunan di masyarakat”. Lebih lanjut , Plt. Bupati Lampung Timur itu mengatakan, “untuk membentuk demokrasi yang lebih baik, kepengurusan Tim Penggerak PKK memiliki visi untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam sistem pembangunan di segala bidang”. “Oleh karenanya perempuan harus mampu meningkatkan kualitas diri, wawasan, dan pengetahuan terhadap perkembangan zaman, sehingga pada akhirnya perempuan mampu terbebas dari keterbelakangan”, imbuh Zaiful Bokhari. Dalam acara tersebut selain melakukan pelan tikan, dilakukan pula penyerahan SK bagi para Pemenang Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Tahun 2017, serta Lomba Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017/2018. (IRI)

Chusnunia, Serahkan Aset Dan Fasilitasnya Sebagai Bupati

Lampung Timur, FAKTUAL -Bertempat di Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jl. Lintas Timur Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana, Chusnunia selaku Bupati Lampung Timur non aktif untuk sementara mengembalikan segala fasilitas dan asetnya sebagai kepala daerah ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Rabu (14/02/2018). Hal itu itu dilakukan sebagai bentuk pemenuhan dari amanat undang-undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atas keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Juni 2018 mendatang, di mana Chusnunia merupakan Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Arinal Junaidi sebagai Gubernur dengan nomor urut 3. Adapun fasilitas dan aset yang diserahkan tersebut diantaranya berupa mobil dinas dan rumah dinas beserta perlengkapannya. Penyerahan diberikan melalui Kepala Bagian Umum Setdakab, Ahmad Syaikhon, dengan disaksikan oleh Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Akhmad Sirojudin. “Hari ini saya menyerahkan aset-aset yang selama ini menjadi fasilitas bupati karena saya cuti di luar tanggungan negara. Jadi kita serahkan ke petugas yang berwenang, dalam hal ini semuanya tanpa terkecuali dari kendaraan dinas, rumah dinas, isi rumah semua kita serahkan utuh. Jadi kita tinggalkan betul-betul tidak ada sama sekali membebani keuangan negara”, tutur Chusnunia. Ditempat yang sama, Akhmad Sirojudin mengatakan “telah kita lihat tadi pelaksanaan penyerahan aset, rumah dinas beserta perlengkapannya, dan mobil dinas oleh bupati kepada kepala bagian umum untuk dikembalikan ke pemda selama masa beliau cuti. Kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tadi telah menyaksikan dan semuanya telah diserahkan dalam keadaan baik dan tidak kurang satu barangpun”, jelas Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu. Terpisah, menurut Kabag Humas Setdakab Lampung Timur, Mujianto “terhitung pukul 00.00 tanggal 15 Februari 2018, beliau ibu Chusnunia secara resmi cuti, dan roda pemerintahan diserahkan kepada Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari yang secara otomatis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati”. “Dan memasuki masa cuti kampanye yang akan di mulai pada 15 Februari tahun ini, maka segala fasilitas yang melekat dengan jabatan selama ini harus dikembalikan lagi kepemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan aturan, bahwa pertahana (istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat) yang kembali ikut dalam pemllihan kepala daerah wajib menyerahkan aset dan fasilitas yang selama ini digunakan” imbuh mantan Kabag Perekonomian dan Kabag Protokol Setdakab tersebut.

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Antisipasi Bencana, Polres Tuba Gelar Apel Bersama Tulangbawang, FAKTUAL - Kepolisian Resor (Polres) Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung bersama instansi terkait pemkab setempat dan Kabupaten Tulangbawang Barat melaksanakan Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana tahun 2018, Kamis (15/2), di halaman upacara Mapolres Tulangbawang. Bertindak selaku Pimpinan Apel Bupati Tulangbawang Barat yang diwakilkan Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat Agus Subagiyo, Perwira Apel Kabag Ops Polres Tulangbawang Kompol Edy Syafnur dan Komandan Apel Kanit Turjawali Sat Lantas Ipda Suarjono Suryaningrat. Pasukan yang mengikuti Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana tahun 2018 terdiri dari 1 peleton TNI AU, 1 peleton TNI AD, 1 peleton Brimob, 1 peleton Sat Lantas, 1 peleton Sat Sabhara, 1 peleton Gabungan Polsek Jajaran, 1 peleton Gabungan Intel, Reskrim dan Sat Narkoba, 1 peleton BPBD Kab. Tulangbawang, 1 peleton Sat Pol PP, 1 peleton Dinas Perhubungan, 1 peleton BPBD Tulangbawang Barat, 1 peleton Damkar, 1 peleton Senkom, 2 peleton Rapi dan 1 peleton Pramuka. Dalam amanatnya bupati Tulangbawang Barat yang dibacakan Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Kabupaten Tulangbawang Barat memberikan apresiasi yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana. “Saya memberikan apresiasi yang setinggitingginya kepada petugas dan relawan yang selama ini telah berperan aktif dalam merespon dan menghadapi berbagai bencana dan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam mengantisipasi ataupun mengurangi dampak bencana,” ujarnya. Bupati Tulangbawang Barat menghimbau

kepada seluruh petugas dan relawan yang hadir pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana agar dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangan bencana. “Melalui Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana ini, saya menghimbau kepada seluruh petugas dan relawan yang hadir agar dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi baik pada saat terjadinya bencana secara maupun pasca terjadinya bencana yang

dilakukan secara periodik,” katanya. Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, SIK, M.Si mengatakan, Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana yang dilakukan Polres Tulangbawang bersama-sama dengan instansi terkait sebagai wujud nyata kesiapsiagaan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana di tahun 2018. “Kami selaku penyelenggara pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana yang

KPU Tulangbawang Rakor Penetapan Dapil Tulangbawang, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Tulangbawang (Tuba), Provisni Lampung mengelar Rapat Kordinasi (Rakor) penataan Daerah Pilihan (Dapil) dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sekaligus uji publik yang melibatkan pemerintah daerah, partai politik, Panwaskab Tulangbawang, dan organisasi kepemudaan kemasyarakatan, di Aula Rapat Utama KPU Tuba, Selasa (13/2). Ketua KPU Tulangbawang Reka Punnata mengtakan, KPU Tuba telah membuat draf dua opsi, yang masingmasing dalam Pemilu tahun 2019 tetap 7 dapil, seperti pada Pemilu 2014. “Sedangkan dari 7 Dapil, kami juga melakukan penataan terhadap Kecamat an Rawapitu bergabung dengan Keca matan Gedungaji, Kecamatan Meraksaaji, dan Penawaraji, yang sebelumnya Rawapitu bergabung dengan Kecamatan Penawartama dan Gedung Ajibaru,” kata mantan Ketua HMI Tuba. Menurut Reka, dari kedua opsi itu, terjadi diskusi yang panjang mengenai Kecamatan Banjarbaru karena perwakilan dari PPP dan PKB mengusulkan, Kecamatan Banjarbaru bergabung dengan Kecamatan Menggala. “Untuk sementara, mayoritas parpol mengusulkan Kecamatan Banjarbaru tetap bergabung dengan Banjaragung dan Banjarmargo, sebagaimana pemilu tahun 2014,” ujar Ketua KNPI Tuba. Menurut dia, hasil uji publik akan KPU Tuba sampaikan kepada KPU RI melalui KPU provinsi, selanjutnya akan ditetapkan pada 4 april 2018, tetapi mengenai jumlah kursi DPRD Tuba mengalami penurunan, dari jumlah kursi

melibatkan instansi terkait lainnya menyatakan kesiapsiaga bila nantinya terjadi bencana di Kabupaten Tulangbawang dan Kabupaten Tulangbawang Barat tahun 2018, sehingga petugas beserta relawan dapat langsung action di lapangan dengan menggunakan sapras (saran dan prasaran) yang dimiliki dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana,” katanya. (MUH)

Kantor Dinkes Tuba Nyaris Terbakar Tulangbawang, FAKTUAL - Akibat konseliting listrik (arus pendek), kantor Dinas Kesehatan khususnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Tulangbawang (Tuba) nyaris terbakar, Kamis (15/2). Peristiwa tersebut terjadi saat seluruh staf berada di ruangan kerja dan kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sedang berapa di Dispora, rapat membahas persiapan HUT kabupaten tersebut. Konseliting listrik tersebut terjadi sekira jam 11 WIB. Dan pada umumnya konseliting listrik terjadi akibat pemakaian dan daya tidak mencukupi dan tidak memunuhi kapasitas. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang, Fatoni mengatakan, konseliting listrik itu akibat arus listrik tidak berjalan dengan stabil. (BUDI)

yang semula berjumlah 45, untuk tahun 2019 berjumlah 40 kursi di DPRD. “Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang menurun, pada tahun 2014 berjumlah 539.002 jiwa dan 2017 sebesar 419. 427 jiwa, sebagaimana keputusan KPU RI no. 4/PL.01.3kpt/03/KPU/1/2018. Tentang jumlah penduduk Kabupaten, kota dan jumlah kursi DPRD kabupaten, kota Pemilu 2019, dan Undang Undang RI nomor 7 tahun 2017, tetang Pemilu pasal 191 ayat 2 hurup e, yang berbunyi kabupaten, kota dengan jumlah penduduk 400 ribu sampai 500 ribu orang memperoleh alokasi kursi 40,” tuturnya. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Pemkab Mesuji Wajibkan PNS Beli Beras Lokal

Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung membuat terobosan untuk menyejahterakan para petani di daerahnya.

Melalui surat edaran nomor: 04/IV.01/MSJ/2018, Bupati Mesuji Khamami mewajibkan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya

untuk membeli dan mengkonsumsi beras lokal produksi petani setempat. Menurut Khamami, edaran tersebut dilakukan

dalam rangka menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Mesuji, meningkatkan kesejahte raan petani, dan mendukung daya saing produk lokal Mesuji. Selain PNS, himbauan tersebut juga diperun tukkan bagi pimpinan/anggota DPRD, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji. Seperti diketahui, di Kabupaten Mesuji terdapat 2.201 PNS, 35 anggota DPRD, 105 kepala desa 1.098 Tenaga Honor Pemkab, 1.156 Guru honor, serta 3.580 perangkat desa, BPD, RK, RT, dan Linmas. Dalam penyediaan stok berasnya, Pemkab Mesuji bekerjasama dengan Rice Milling Plant (RMP) Mesuji Timur. Sedangkan untuk mekanisme pembelian yaitu melalui pemotongan gaji yang dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya oleh bendahara masing-masing organisasi perangkat daerah dan disetorkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji. Sesuai edaran itu, besaran ukuran beras yang dibeli bervariasi mulai dari beras ukuran 20 kg per bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pejabat eselon II, serta beras ukuran 15 kg per bulan bagi pejabat eselon III. Sedangkan bagi pejabat eselon IV, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf PNS/non PNS sebesar 10 kg per bulan. “Ini kami lakukan dalam rangka menindaklan juti arahan Presiden Joko Widodo agar membuat terobosan untuk menjadikan petani di daerah dapat sejahtera. Salah satunya melalui langkah ini, kami terus mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah seperti selama ini dilakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden Jokowi juga mengapresiasi langkah yang kami lakukan ini saat berkunjung ke Mesuji beberapa waktu lalu,” ucapnya, kemarin. (TAB)

Cegah Kecelakaan, Polisi Pemkab Mesuji Bagikan Perbaiki Jalinsum Berlobang Perlengkapan Sekolah Tulang Bawang, FAKTUAL - Guna mencegah terjadinya kecelakaan pada pengguna jalan,roda dua maupun roda empat,Petugas kepolisian sektor banjar agung memperbaiki badan jalan yang berlubang di jalan lintas timur depan polsek banjar agung pada rabu pagi (14/2). Kegiatan penbunan jalan menggunakan cor ini sebagai bentuk perbaikan pencegahan memghindari terjadinya kecelakaan,lantaran lubang pada badan jalan sangat besar. Lantaran khawatir,kapolsek banjar agung Kompol J. Toga Torup memimpin penimbunan pada badan jalan yang berlubang, anggota yang piket di kerahkan dalam kegiatan tersebut. Salah satu sopir minibus, ansor mengatakan bahwa ini bukan tugas polisi namun tugas pekerjaan umum bina marga,sehingga ia berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan pada badan jalan yang rusak, “ini kan bukan tugas polisi pak,luar biasa polisi

peduli dengan kerusakan jalan ini,ini kan tugas pu”. Ujar ansori. Sementara sukirno,sopir avp juga menyatakan kalimat senada “terima kasih pak polisi,sudah peduli sama kami sebagai sopir,mau membantu memperaiki jalan,karena sepanjang jalqn lintas timur hampir semuanya tusak parah dan tidak ada perbaikan dari pemrintah”. Jelasnya. “Langkah kami ini memperbaiki jalan bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi akibat terjebak jalan berlubang,meski ini bukan tugas kami,setidaknnya kami memiliki langkah awal untuk membantu pemerintah”. Tegas kapolsek banjar agung yang memakai satu mawar di pundaknya. Selama perbaikan kapolsek meminta bagi pengguna jalan agar berhati-ketika melintas di jalan yang rusak,agar tidak terjadi kecelakaan dan waspada pada pelaku kejahatan yang di duga berada di jalan yang rusak. (RED)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

Mesuji, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, Lampung melalui Dinas Pendidikan setempat membagikan perlengkapan sekolah berupa seragam, tas dan lainnya untuk siswa TK, SD /MI dan SMP/MTS. Pembagian yang dilakukan sejak awal Februari itu, dilaksanakan di masing-masing subrayon ini berakhir di Kecamatan Way Serdang, Kamis (15/2/2018). Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Mesuji Khamami, Wakil Bupati Sapli, Kepala Dinas Kesehatan Ardi, Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Sunardi Sukau, Camat Way Serdang Komang Swastikaserta, para Kades dan seluruh kepala sekolah tingkat TK, SD / MI dan SMP/MTS se-Kabupaten Mesuji. Dalam sambutannya Khamami mengatakan, pembagian perlengkapan sekolah ini adalah bentuk perhatian pemerintah daerah guna meningkatkan mutu pendidikan khususnya tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidayah.

“Pembagian ini tidak pilih kasih mau miskin atau kaya, semua sama. Selain itu, untuk para guru honor juga kami bagikan agar tidak ada kecembu ruan sosial,” jelas Khama mi. Perlengkapan sekolah yang bersumber dari APBD Mesuji ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para siswa. Pada kesem patan tersebut, Khamami secara simbolis memba gikan ribuan tas, baju olah raga, dasi dan lainnya. “Untuk pembagian saat ini hanya simbolis karena jumlah seluruhnya sangat banyak bagi SD/MI dan SMP/MTS, se Kabupaten Mesuji. Sebelumnya, kecamatan lain telah kita bagikan untuk hari terakhir ini di Kecamatan Way Serdang, saya berpesan kepada seluruh sekolah untuk tidak meminta sepeserpun dari siswa, karena ini adalah bantuan yang dianggarkan oleh APBD Mesuji, jika ada akan saya berikan sanksi tegas,” kata Khamami. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji, Syamsudin, menjelaskan perlengkapan sekolah ini adalah pengadaan pada tahun 2017 lalu yang dibagikan tahun ini. “Selanjutnya akan ada lagi dengan jumlah yang lebih banyak,” ungkap Syamsudin. Usai kegiatan, Khamami melanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang diikuti seluruh peserta yang hadir mulai dari guru hingga aparatur desa. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

WAYKANAN

Personil Polres Way Kanan Tes Urin Dadakan

Way Kanan, FAKTUAL - Usai apel pagi, seluruh personil Polres Way Kanan, Provinsi Lampung tidak ada yang meninggalkan barisan.

Alasannya, tim dari RS Bhayangkara Polda Lampung yang dipimpin Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kompol Dr. Faizal didampingi

Sipropam Polres Way Kanan secara dadakan melaksanakan test urine terhadap personil, di Gedung Serba Guna Pesat Gatra Polres Way

Kanan, Selasa (13/2) Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi S.IK menjelaskan sebagai deteksi dini dalam rangka ciptakan anggota Polri bebas narkoba, melakukan pemeriksaan urine terhadap personil Polres Way Kanan yang terdiri dari pejabat utama, perwira menengah dan perwakilan personil masing-masing bagian, satuan dan aeksi, bekerjasama dengan RS Bhayangkara Polda Lampung. Tes urine diawali kapolres diikuti seluruh anggota Polres Way Kanan. Menurut, Kapolres Way Kanan dalam pemeriksaan mendadak ini diakui masih banyak anggota di jajaran polres dan polsek belum melaksanakan pemeriksaan ini. Namun tidak serta merta berhenti sampai di sini, nantinya akan dilanjutkan lagi dengan melakukan tes urine ke tiap-tiap polsek jajaran Polres Way Kanan, pelaksanaanya tidak terjadwal atau sewaktu-waktu. “Hasilnya berdasarkan pemeriksaan menggunakan rapid test urine merk standareagen, terhadap 51 personil Polres Way Kanan yang dilakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dengan hasil urine negative (-) mengandung narkoba. Namun apabila suatu hari diketahui anggota didapati menggunakan narkoba dan terbukti menggunakan barang haram tersebut, maka anggota itu akan langsung diberkian sanksi tegas sampai pemecatan,” katanya. Selain itu, kegiatan ini perlu dilakukan untuk mendisiplinkan anggota Polri khususnya Polres Way Kanan diharapakan agar aparat penegak hukum sebagai garda terdepan, terbebas dari narkoba, serta sebagai wujud untuk mengantisipasi adanya keterlibatan anggota dalam peredaran maupun pengguna narkoba, khususnya di lingkungan personil jajaran Polres Way Kanan,” tuturnya. (MAN)

Kesbangpol Way Kanan Ajak Way Kanan Penyalur Rastra Masyarakat Jaga Kondusifitas Terbaik Provinsi Lampung Way Kanan, FAKTUAL - Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Marson mengajak masyarakat menciptakan suasana kondusif mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan wakil gubernur Lampung, Juni mendatang. “Saya megajak dan mengimbau kita semua untuk menjaga suasana nyaman, kondusif, menjaga kerukunan dan mari kita gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, demi suksesnya Pilkada Lampung 2018,” kata Marson pada acara sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat bidang politik yang diadakan Kesbangpol Way Kanan di aula Kecamatan Negarabatin, Kamis (15/2) Kegiatan itu diikuti perwakilan kampung yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Negeri besar, Negarabatin, dan Kecamatan Pakuanratu, dengan nara sumber dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Doan Edendi dan Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Way Kanan Triwana. Marson mengatakan, perbedaan jangan

dijadikan permasalahan, tetapi hendaknya perbedaan itu dapat dijadikan eratnya silaturahmi dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Bumi Ramik Ragom. “Kami minta kepada masyarakat, hendaknya mampu menjadikan perbedaan bukan menjadi perpecahan, mari kita jaga hubungan bermasyarakat dengan baik,” katanya. Sementara, Komisioner KPUD, Doan Endedi mengatakan, tugas KPU selaku penyelenggara Pemilu, mengharapkan masyarakat yang telah memiliki hak pilih hendaknya dapat menggu nakan hak pilihnya sebaik-baiknya. “Mari kita sukseskan Pemilukada Gubernur dan wakil gubernur dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya, tanpa golput,” kata Doan Edendi. Senada ditegaskan itu Triwana, hendaknya masyarakat dapat berperan aktif membantu Panwas di lapangan untuk menciptakan bersihnya Pilkada mendatang. “Kalau ada sesuatu pelanggaran dalam Pilkada, laporkan ke Panwas, sehingga Pilkada berjalan dengan baik dan benar,” tuturnya. (RSD)

Way Kanan, FAKTUAL - Kabupaten Way Kanan, meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan pencapaian kinerja penyalur beras sejahtera (rastra) terbaik tahun 2017 dari Gubernur Lampung, pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung, Kamis (15/2). Penghargaan itu diterima Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten, Andika Saputra, mewakilkan Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya. Penghargaan serupa juga diraih Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Selatan. Dengan pencapaian kinerja penyalur Rastra terbaik tahun 2017 secara langsung merupakan upaya pengendalian inflasi daerah. Selain penyerahan penghargaan pada High

Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan Penyusunan Roadmap Kebijakan pengendalian inflasi daerah, upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi daerah di antaranya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi ekpektasi. Rekomendasi hasil rapat adalah akan disusun Roadmap kebijakan TPID provinsi lampung tahun 2018 dan ditandatangani bersama hasil dari kesepakatan rapat. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Lukmansyah, didampingi kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung selaku wakil ketua TPID Provinsi, Budiharto Setyawan. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Kemenkumham Lampung Adakan Sosialisasi di Lambar

Lampung Barat, FAKTUAL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Lampung bersama dengan Bagian Hukum Sekdakab Lambar menggelar Diseminasi Hak Azazi Manusia (HAM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2018, di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda Lambar, Selasa (13/2). Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar ), Mad Hasnurin membuka kegiatan itu. Menurut Hasnurin, pendidikan merupakan

HAM dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan perkerjaan, menda patkan kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.

Parosil Kunker ke SMPN 2 BNS Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus bersama kepala OPD kunjungan kerja ke SMPN 2, Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS) guna meninjau infrastruktur dan sarana prasarana di sekolah tersebut, Selasa (12/2). Parosil berharapan kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 2 BNS harus bisa mendekatkan diri kepada anak didiknya karena guru adalah orang tua kedua yang berada di sekoah. “Bagi pelajar yang berprestasi hendaknya membantu dan berbagi ilmu kepada pelajar lainnya yang kurang mengerti pelajaran yang akan di UN kan,” katanya. “Kami harapkan kepada pelajar yang berprestasi mampu mengajak teman-temannya untuk lebih giat belajar dan tidak henti-hentinya belajar. Pelajar untuk dapat memanfaatkan waktu libur sekolah untuk belajar berkelompok antar sesamanya,” tuturnya. Selain memotivasi pelajar dan siswa, dia meminta para guru SMPN 2 BNS untuk terus meningkatkan kualitas dan terus berupaya memberikan ilmu yang terbaik kepada anak didik. (ADI)

”HAM bagi seorang peserta didik adalah dengan mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membeda-bedakan kedudukan manusia, karena pendidikan merupakan jembatan bagi peserta didik untuk mencapai cita-cita dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. selain itu HAM bagi seorang pendidik/guru yang profesional dan sudah menjalankan kewajiban nya sebagai seorang pendidik, pendidik tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai pedidik

yaitu mendapatkan kehidupan yang layak ataupun gaji maupun tunjangan dari pemerintah,” ujarnya. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemen terian Hukum dan HAM Lampung Bambang Haryono menyatakan dukungan diseminasi HAM yang merupakan program kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu langkah pendidikan HAM bagi masyarakat, ASN. dan pelajar. Kemudian jaminan kesejahteran kepada warga negara telah tertuang dalam konstitusi negara yang menyebutkan setiap orang berhak untuk mendapatkan indicator kesejahteraan yaitu jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah di jangkau kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, katanya. Menurut dia, masyarakat kebanyakan hanya memahami HAM adalah sebatas hak dasar dan menghapal secara teoritis padahal HAM tidak hanya soal kekerasan ada hal-hal lain yang ternyata dekat dengan kehidupan dengan sosial bermasyarakat. ”Seperti masyarakat tidak mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan , justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bekualitas,” ucapnya. Menurut Panitia Pelaksana, Patmawati, dasar pelaksana DIPA kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, tujuan dilaksanakan nya kegiatan memberikan wawasan penyamaan persepsi dan pengetahuan HAM terkait UU No 39 tahun 1999 tentang HAM bagi masyarakat se Kabupaten Lambar. Peserta kegiatan 8 ASN, 2 aparat penegak hukum, 5 guru SMA sederajat, 20 pelajar SMA, 2 LSM, dan 3 tokoh masyarakat dan agama. (ADI)

Pergantian Dandim 0422 Lambar Lampung Barat, FAKTUAL - Komando Distrik Militer (Kodim) 0422 Lampung Barat (Lambar) menggelar upa cara serah terima jabatan Dandim 0422 dari Letkol Inf. Iskandar kepada Letkol Kav. Adri Nurcahyo, di Aula Kodim Lambar, Selasa (13/2). Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan terima kasih kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat setempat kepa da Letkol Inf. Iskandar, SH., M.Han yang telah mendhar ma bhaktikan dirinya sebagai komandan Kodim 0422/Lampung Barat. “Secara pribadi saya memiliki kesan yang sangat mendalam dengan Bapak Letkol Inf. Iskandar, SH., M.Han atas kerjasamanya baik dengan pemerintah daerah maupun Polri yang telah banyak berkontribusi dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya dalam bidang pertahanan keamanan,” katanya. Keberadaan kodim 0422/Lampung Barat merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat, katanya. Kodim 0422 Lambar merupakan institusi yang bertugas membina dan menjaga keutuhan wilayah serta dapat melakukan integrasi dengan berbagai komponen di daerah, baik unsur pemerintah daerah, legislatif dan juga dengan elemen masyarakat sebagai warga negara, ujar dia. “Tugas ini perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinam bungan terutama di dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan sosial budaya masyarakat. sebagai gambaran

umum, wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.141,57 km2 atau 6,05% dari luas wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk lampung barat sebagai petani. Wilayah Lampung Barat secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan 136 desa (di lampung barat disebut pekon). Dengan demikian keberadaan Kodim 0422 barat diharapkan mampu memberi pemahaman positif kepada masyarakat tentang kamtibmas dan hankam serta memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya cinta tanah air,” ujarnya. Sementara itu Letkol Inf. Iskandar mengapresiasi gotong royong masyarakat Lambar yang sangat baik. “Pada kesempatan ini kami mengucapkan pamit, kepada bapak, ibu sekalian selama kami bertugas dikabupaten Lambar kami belum bisa berbuat yang terbaik, kenangan masyarakat lambar sangat rukun dan bisa bergotong royong kalo ada pekerjaan pasti dilaksanakan dengan bahu membahu dalam pengerjaannya sehingga pekerjaan itu cepat selesai,” ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Bupati Lambar Musrenbang di Suoh dan BNS Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati kabupaten Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus bersama Ketua DPRD Edi Novial dan sejumlah staf menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh (BNS), kemarin. Seperti diketahui, Musrenbang bertujuan mengumpulkan masukan secara partisipatif dari masyarakat mulai dari tingkat bawah hingga dirumuskan untuk menjadi usulan. Proses melaksanakan pembangunan di satu daerah harus melalui Musrenbang dari tingkat bawah hingga ke pusat. Di hadapan seluruh aparat pemerintahan pekon dan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat , tokoh agama dan tokoh pemuda serta para undangan lainnya pada Musrenbang di Kecamatan Suoh yang dipusatkan di halaman kantor camat dua kecamatan tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan beberapa hal, termasuk memaparkan program-program yang akan dilaksanakan kedepan dalam rangka mewujudkan Lampung Barat Hebat. ”Tentunya aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan. semua aspirasi akan ditampung dan akan dirumuskan eksekutif dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan dalam APBD. Aspirasi tentunya mengacu pada visi dan misi bupati. kesempatan ini dilaksanakan untuk dimanfaatkan dan mendiskusikan dengan serius dalam menghimpun segala bentuk usulan pembangunan yang prioritas,” katanya. Menurut dia, Musrenbang tingkat kecamatan di Suoh tersebut merupakan forum perencanaan pembangunan yang wajib dilaksanakan setiap tahun, masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten setempat. ”Saya perlu ingatkan seluruh peserta musrenbang bekerja keras dengan ikhlas tak kenal lelah dan tak kenal berhenti, serta tak kenal batas dalam membangun daerahnya agar Kecamatan Suoh semakin maju,” ujarnya. Dia mengatakan, semua peserta musrenbang

harus mengedepankan pelayanan publik (public service)yang berorientasi pada kualitas, hasil dan dampak dari kegiatan yang direncanakan serta lebih responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Menurut dia, ego-sektoral dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya semakin mengecil dan masing-masing memainkan peran, fungsi, dan tanggungjawabnya, sehingga dengan forum ini akan benar-benar tersaring program-program, aspirasi dan harapan yang menyentuh langsung dan dapat dirasakan masyarakat yang ada di

kecamatan tersebut. ”Pilihlah program yang benar-benar prioritas, diunggulkan dan sangat dibutuhkan masyarakat di kecamatan, serta menyampingkan kepenting an-kepentingan individu atau kelompok demi kepentingan bersama,” tuturnya. (ADI)

Bupati Lambar Wabup Lambar Musrenbang di Pagardewa Musrenbang di Batubrak

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus, Ketua DPRD, Edi Novial, asisten dan staf ahli bupati, dan lainnya ikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan {Musrenbang) tingkat kecamatan, di Kecamatan Pagardewa, Rabu (14/2). Pada kegiatan tersebut, Parosil Mabsus berharap setiap OPD menyerap aspirasi masya rakat sesuai kondisi riil lapangan untuk diolah dan dikembangkan Bappeda, yang selanjutnya dibahas dalam forum pembahasan APBD bersama DPRD untuk dijadikan APBD Lambar. “Kami ingin tiap rupiah dana yang dianggar kan dalam APBD bersentuhan langsung dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, semua kepala OPD harus melaksanakan program sesuai dengan kondisi riil dan benar-benar menjadi kebutuhan, tidak hanya hayalan dari data-data di atas meja. “Sesuai mekanisme, nantinya aspirasi itu

disusun dalam program prioritas OPD yang harus diselaraskan dengan pokok fikiran dan arahan kepala daerah yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah,” katanya. Musrenbang tingkat pekon juga berfungsi sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung semua masukan masyarakat dan stakeholder, mulai dari pemangku/ling kungan yang ada di setiap pekon, akhirnya dibahas secara lebih mendalam pada forum musrenbang tingkat kecamatan, kata dia. ”Kami mengharapkan saudara-saudara tidak lupa juga mengedepankan pelayanan publik (public service) yang berorientasi pada kualitas, hasil dan dampak dari kegiatan yang direncanakan serta lebih responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama yang menyangkut kepentingan masya rakat secara umum,” katanya. (ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Mad Hasnurin didampingi istri, Ny. Gurti Komara Wati bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah anggota DPRD, camat, peratin menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamtan Batubrak, kemarin. Menurut Hasnurin, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Tujuan utamanya menjaring dan menampung semua aspirasi, keinginan dan harapan masya rakat di pekon-pekon dan kelurahan mengenai program, pelaksanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan Lampung Bart, katanya. Dia mengatakan, sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat kecamatan telah dilakukan musrenbang tingkat pekon/ kelurahan. Pada Musrenbang tingkat pekon/kelurahan seluruh aspirasi masyarakat di inventa risasi berdasarkan bidangbidang yang telah ditetapkan. Di samping itu Musrenbang tingkat pekon ini juga berfungsi sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung semua masukan masyarakat danstakeholder, mulai dari pemangku/lingkungan yang ada di setiap pekon, kata dia. Hingga akhirnya, kata dia,

dibahas secara lebih mendalam pada forum musrenbang tingkat kecamatan pada hari ini. Dalam forum ini akan dihasilkan kesepakatankesepakatan berupa program yang sangat prioritas dan mendesak bagi kebutuhan masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada bupati lampung barat melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) oleh kecamatan untuk dibahas lagi pada forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) Lambar. Dengan segala keterbatasan anggaran, tentunya tidak semua usulan yang diajukan dalam musrenbang ini dapat direalisasikan dalam setahun. Melainkan adanya proses kajian apakah usulan masuk dalam program pembang unan jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Begitu juga terhadap kewenangannya apakah melalui APBD kabupaten, APBD provinsi atau APBN, ujarnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Bupati Pesibar Serahkan 1.403 Sertifikat PTSL

Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Agus Istiqlal menyerahkan 1.403 sertifikat PTSL milik warga di Kecamatan Pesisir Selatan, kemarin. “Saya mengapresiasi kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat beserta jajarannya yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras melaksanakan program sertifikasi tanah. Saya berharap jajaran pertanaan selalu memberikan kemudahan dalam proses pembuatan sertifikat tanah,” katanya. Dia mengakui, saat ini masih banyak tanah milik warga di Pesisir Barat yan belum bersertifikat terutama mereka yang tinggal di pekon-pekon yang jauh dari kecamatan dan tidak mengetahui informasi proses pembuatan sertifikat. Menurut pihak Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, sertifikat yang dibagikan di Kecamatan Pesisir Selatan tersebu 1.403 bidang, di antaranya 147 sertifikat di Pekon Pakunegara, 138 sertifikat di Pekon Pagardalam, 133 di Pekon Pelitajaya, 122 di Pekn Biha, 150 di Pekon Sumurjaya, 135 sertifikat di Pekon Ulokmanik,503 di Pekon Marang, dan 75 sertifikat di Pekon Tanjungraja.. “Saya berharap warga menjaga dan mempergunakan sertifikat tersebut dengan baik,” katanya. (Nas)

Bupati Pesibar Musrenbang di Kecamatan Lemong Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisisr Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Agus Istiqlal mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, di Kecamatan Lemong, kemarin. Menurut Agus Istiqlal, musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum antarpara pelaku pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019. Musrenbang, kata dia, pada dasarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan musrenbang di tingkat pekon. Selanjutnya hasil rekapitulasi dalam bentuk daftar usulan dari pelaksanaan musrenbang pekon tersebut harus menjadi dasar dalam pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di tingkat kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah. Musrenbang untuk mendapatkan masukan

awal rencana kerja dari masing-masing opd yaitu berupa daftar usulan dari pekon yang akan disepakati bersama, sehingga menjadi daftar usulan dari kecamatan. Diperlukan pemahaman bersama, daftar usulan tersebut harus melalui proses verifikasi masing-masing camat. Dengan demikian diharapkan usulan dari masing-masing pekon telah melalui proses musrenbang pekon, katanya. “Mengenai pendanaan pembangunan di kecamatan, kepada seluruh peratin agar memak simalkan dana desa yang diterima untuk pem bangunan pekon, sehingga pekon dapat mandiri secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dan regulator akan terus berupaya memonitor pelaksanaan penggunaan dana desa ini,” kata dia. (NAS)

Wabup Pesibar Hadiri Sertijab Dandim 0422

Pesisir Batat, FAKTUAL - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, Erlina menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Dandim 0422 Lampung Barat, di Halaman Kodim 0422 setempat, kemarin. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, kam ucapan terima kasih kepada Letkol Inf. Iskandar atas jasanya selama bertugas di Kodim 0422/Lampung Barat serta selamat bertugas di tempat yang baru. Kepada dandim yang baru, Letkol Kav. Adri Nurcahyo, selamat bertugas dan bergabung di Kodim 0422/Lampung Barat semoga membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang akan datang,” kata Erlina. “Saya menyampaikan kepada Bapak Letkol Kav. Adri Nurcahyo, selaku dandim yang baru, yang tugasnya bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam membantu pemerintah

daerah demi terwujudnya pelaksanaan pembang unan daerah, maka dituntut kearifan seorang komandan untuk memilih risiko yang paling kecil tetapi penuh optimisme meraih hasil yang gemilang,” katanya. Jabatan adalah merupakan amanah dan kehormatan, karena itu dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan bangsa dan negara dengan baik dan benar disertai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu siap memberikan karya yang terbaik, katanya. Menurutnya, tugas dandim mengupayakan pembinaan dan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan. selain itu berkewajiban menciptakan iklim harmonis bersama seluruh aparat peme rintah daerah, para tokoh agama, tokoh masya rakat dan komponen bangsa lainnya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 448/ Tahun Ke-15 / 19 - 25 Februari 2018

Wabup Lambar Musrebang di Sekincau Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Mad Hasnurin bersama anggota DPRD, dan kepala OPD mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musren bang) Kecamatan Sekincau, di Halaman Kantor Kecamatan setempat, Rabu (14 /2). Menurutnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan yang wajib dilaksanakan setiap tahun masingmasing kecamatan. Tujuan utamanya, menjaring dan menampung semua aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat di pekon-pekon dan kelurahan mengenai program, pelaksanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten Lambar, kata dia. Selain itu, kata dia, Musrenbang tingkat pekon juga berfungsi sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung semua masukan masyarakat dan stakeholder, mulai dari pemang ku/lingkungan yang ada di setiap pekon, akhirnya dibahas secara lebih mendalam pada forum musrenbang tingkat kecamatan. Dalam forum ini akan dihasilkan kesepakatankesepakatan berupa program yang sangat prioritas dan mendesak bagi kebutuhan masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Lambar melalui Bappeda oleh kecamatan untuk dibahas lagi pada Forum Musrenbangda Kabupaten Lambar. ”Saya perlu ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta musrenbang ini, untuk dapat bekerja keras dengan ikhlas tak kenal lelah dan tak kenal berhenti, serta tak kenal batas dalam membangun daerahnya agar Kecamatan Sekincau semakin maju,” katanya. (ADI)

Pesibar Gelar Desimenasi HAM

TK 01 Agungdalem Terus Menggeliat Tulangbawang, FAKTUAL - Taman Kanakkanak (TK) 01 Kampung Agungdalem, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, cukup dikenal di kawasan tersebut. Betapa tidak, kendati sempat diterjang berbagai kendala namun tetap eksis. TK yang berdiri pada 1995 tersebut sebe lumnya berada di Desa Simpangpenawar, Kecamatan Banjarmargo yang dipimpin Dama nuri. Adapun guru waktu itu, Titin Sumarni yang sekarang pindah tugas ke Medan, Sumatera Utara dan Septiyani yang kemudian menikah. Kini yang meneruskan Damanuri, pempin TK dan SD. Guru lainnya, Mislina (1995)- 1997), dia juga sempat menjadi kepala sekolah dan Sri

Pesisir Barat,FAKTUAL - Pemerintah Kabu paten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung menggelar Desimenasi Hak Asasi Manusia (HAM), di Gedung Wanita Kecamatan Pesisir Tengah, kemarin. Menurut Bupati setempat, Agus Istiqlal, penegakkan HAM tertuang pada UUD 1945 dan UU No; 39 tahun 1999. Dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghor mati, melindungi, menegakkan, serta mamajukan HAM. “Semua ingin menghormati dan menegakkan HAM, bukan hanya karena hak asasi manusia amanah konstitusi, melainkan agar nilai-nilai

kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat,” katanya. “Harus diakui HAM di tanah air masih banyak masalah. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, penyelesaian konflik, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, hak penddikan dan kesehatan, serta lainnya termasuk perbedaan etnis,” katanya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serius menjunjung tinggi HAM, dengan dikeluarkannya peraturan daerah tentang Larangan Prostitusi, perlindungan dan pelestarian adat, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, katanya. (NAS)

Murni sebagai guru. Tahun itu juga langsung diangkat ketua Yayasan Taruna Widya Tama dan di keluarkan SK. Ketua Yayasan, Bandarsah Husin, kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kecamatan Banjaragung. Pada 2000, ruang kelas SD yang dipakai untuk TK tidak bisa lagi ditempati karena anak SD setiap tahun bertambah. Mereka membeli rumah papan yang sudah tidak layak pakai, keping demi keping papan yang sudah tidak layak tersebut ditata sedemikian rupa jadilah ruangan satu yang bisa untuk anak-anak TK bermain sambil belajar dengan sabar dan iklas menerima serta berusaha keras. Dari tahun ke tahun hingga saat ini sekolah tersebut terus mengalami kemajuan, baik bangunan fisik maupun lainnya. (BUD)