SKM FAKTUAL EDISI 499 l 5 - 11MARET 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

HARGA Rp.12500,-

BENAR BERIMBANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP LAMBAR RAKOR GREBEG SAMPAH HALAMAN

TAUFIQ WIDODO MENJADI CAMAT PANCAJAYA HALAMAN

DIRJEN PDT KUNJUNGI PULAU PISANG HALAMAN

POLRES PESAWARAN AKAN

PASANG PORTAL DI KAWASAN REG19

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Cawa Kham APK TUNGGU KPU

UCE NASIR

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 tinggal menghitung hari. Namun sampai saat ini soal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing pasangan calon termasuk iklan di berbagai media, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung belum juga memberikan arahan kepada masingmasing KPU Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran misalnya. Mereka masih menunggu arahan dari KPU Provinsi Lampung. Ketua KPU Pesawaran, Amin Udin mengatakan, aturan KPU dalam pilkada serentak 2018 memfasilitasi dalam pemasangan APK. Ada tiga jenis APK yang nantinya disediakan KPU, baliho, umbul-umbul, dan spanduk. “Untuk pemasangan Baliho kita ada lima lokasi, di lapangan Sidototo, Tugu pengantin, Kutoarjo, jalan baru, dan satunya di jalan menuju ke Pemda Pesawaran,” katanya. Dia mengatakan, sesuai aturan KPU, pemasangan APK jenis baliho setiap kabupaten/kota hanya dibatasi lima lokasi per pasangan cagub-cawagub. Sementara umbul-umbul dibatasi 20 APK di setiap kecamatan per pasangan cagub-cawagub. Kemudian spanduk dibatasi dua APK di setiap desa per pasangan cagub-cawagub. APK dari KPU sumber dananya dari APBD. “Kami memperbolehkan timses menambah APK sendiri dengan ketentuan maksimal 150% dari APK KPU dan jumlah maksimal diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017,” kata dia. KPU dalam pemasangan APK mendasarkan pada pertimbangan utama yakni harus strategis dan tepat sasaran. Hal tersebut sangat penting agar partisipasi masyarakat dalam Pilgub Lampung baik. Pemasangan APK juga bertujuan warga memiliki referensi pilihan pasangan cagub dan cawagub yang nantinya dipilih saat berada di tempat pemungutan suara (TPS). Bisa jadi keterlambatan tersebut terkait anggaran. Namun bukan berarti tidak melakukan langkah-langkah lain termasuk koordinasi dengan Bawaslu, mengingat saat ini tidak sedikit spanduk pasangan calon di pasang di sembarang tempat, terutama di Kota Bandarlampung. Di sisi lain, dalam menentukan media sebagai mitra iklan juga harus berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan Dewan Pers, yakni mereka yang telah mengantongi sertifikat verifikasi dari Dewan Pers bukan melulu media yang telah punya nama dan besar. Berdasarkan data, beberapa KPU kabupaten di Lampung saat ini tengah disibukkan dengan rekrutmen dan pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bukan saja untuk Pilgub 2018 tapi juga Pilpres 2019. Menghadapi pesta demokrasi, agenda KPU cukup padat, termasuk menyiapkan debat kandidat dan lainnya. Dan semua itu tentu membutuhkan dana, sementara sumber anggaran hanya satu yakni APBD. Berbicara anggaran sudah menjadi persoalan klasik, sebelumnya (Pilbug Lampung 2014) juga tersendat. Maklum mencapai miliaran rupiah. Namun apakah masalah itu harus terulang kembali dari tahun ke tahun? Sementara pesta harus berjalan sukses termasuk mempersiapkan kertas suara dan mendistribusikannya ke kabupaten, kecamatan, dan desa membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Seorang bapak di Pesawaran tega mencabuli dua anak kandungnya...

Harimau saja tidak sampai hati memakan anaknya sendiri

Pemprov Lampung segera menyelesaikan kendala penyelesaian jalan tol

Semoga secepatnya bisa selesai dengan win-win solution

Koalisi pendukung cagub nomor 4 makin tidak solid

Habis mau gimana lagi ya???

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Impor Beras Sukseskan Ketahanan Pangan

OLEH jadi banyak tidak senang dengan judul tulisan, “Impor Beras Sukseskan Ketahanan Pangan.” Nanum, fakta nya satu langkah tepat untuk ketahan an pangan adalah melakukan impor beras. Ketahanan pangan sesungguh nya tidak tepat untuk negara yang memiliki lahan pertanian subur dan luas. Bagi negara yang memiliki sum ber daya alam berupa tanah subur dan luas adalah kedaulatan pangan, minimal swasembada pangan. Ironi, jika sebuah negara memiliki lahan subur dan luas ternyata tidak swasembada pangan. Hal itu karena ada negara yang lahannya kurang subur dan tidak luas tetapi berswasem bada pangan berkat pemanfaatan teknologi pertanian seperti negara Thailand dan Vietnam. Ternyata banyak yang kurang terima dengan judul tulisan, “Impor Beras Sukseskan Ketahanan Pangan.” Ketika penulis mengajukan judul tulisan ini kepada para mahasiswa dan mempublish ke media sosial seperti facebook, banyak yang tidak sependapat bahwa impor beras sukseskan ketahanan pangan. Analisa online (analisadaily. com) Minggu, 25 Februari 2018 menampil kan judul berita,” 10.000 Ton Beras Impor dari Thailand Tiba di Belawan.” Sumber berita Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) I Sumut, Benhur Ngkaimi, 10.000 ton beras impor dari Thailand tiba Hari Sabtu, 24 Februari 2018 sekira pukul 08.30 Wib langsung dibongkar dan disimpan di gudang Bulog, rencananya total beras impor yang akan masuk melalui Pelabuhan Belawan sebanyak 34.000 ton. Diakui Benhur Ngkaimi dengan masuknya beras impor, maka stok beras Bulog semakin aman. Pasokan beras impor secara bertahap sejak Februari 2018 mulai memasuki gudang Perum Bulog yang ada pada berbagai daerah di Indonesia dengan rencana total impor sebanyak 500.000 ton beras. Pasokan impor beras itu merupakan kebijakan Peme rintah untuk menambah stok cadang an nasional sekaligus untuk ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia selama beberapa bulan ke depan, agar beras tersedia cukup di pasaran. Perum Bulog memiliki tugas dan fungsi memastikan beras sebagai bahan makanan pokok tersedia di masyarakat. Bulog harus siap menjaga ketersediaan pangan (beras) untuk dikonsumsi masyarakat sebagai bahan makanan pokok yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Tugas Perum Bulog ini diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penu gasan kepada Perusahaan Umum

Oleh: FADMIN P MALAU Dosen Komunikasi Agribisnis Faperta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan

(Perum) Bulog dalam Rangka Keta hanan Pangan Nasional. Bulog badan yang ditugaskan Pemerintah menjaga ketersediaan pangan dari tingkat produsen sampai kepada konsumen. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dalam Outlook Padi 2015 yang direlis kepada publik pada 12 Januari 2018, menyebutkan produksi beras Indonesia tahun 2017 sebanyak 46,16 juta ton dan konsumsi beras pada tahun 2017 sebanyak 32,7 juta ton dan neraca beras nasional men catat surplus 11,9 juta ton. Sedangkan untuk tahun 2018, produksi beras diprediksikan atau diperkirakan mencapai 47,4 juta ton dan konsumsi beras sebanyak 33,1 juta ton dan surplus sebanyak 12,7 juta ton. Kemudian tahun 2019, produksi diprediksikan atau diperkira kan sebanyak 48,6 juta ton dan konsumsi beras sebanyak 33,5 juta ton serta surplus 13,5 juta ton. Memperkuat ketahanan pangan Dari data Kementerian Pertanian dalam Outlook Padi 2015 yang direlis kepada publik ada angka surplus beras. Pertanyaannya mengapa harus impor beras lagi? Angka surplus beras itu belum memperkuat ketahanan pangan. Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional. Hal ini dikatakannya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin 15 Januari 2018 yang diberitakan Kompas.com. Kata Presiden Indonesia, Jokowi kebijakan impor 500.000 ton beras dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional. Hal itu bisa diterima sebab data Kemen terian Pertanian dalam Outlook Padi 2015 adalah prediksi atau diperkirakan. Sementara kondisi faktual cadangan beras pangan Indonesia pada perteng ahan Januari 2018 masih jauh dari kebutuhan dan panen padi di Indone sia baru dimulai pertengahan Februari sampai akhir Maret 2018. Ada kata memperkuat cadangan beras nasional. Memang kalau tidak kuat cadangan beras nasional maka ketahanan pangan akan gagal. Sangat berbahaya pada satu negara bila ketahanan pangannya gagal, sebab berdampak kepada kekurangan pangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan dengan cara apa pun juga termasuk harus mengimpor beras (pangan) dari mana saja agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi. Boleh jadi sama dengan judul

tulisan, “Impor Beras Sukseskan Ketahanan Pangan” banyak yang kurang menerima, begitu juga dengan impor beras melahirkan banyak polemik dari berbagai pihak. Ada pihak yang menilai tidak perlu impor beras karena stok beras Indonesia cukup dan banyak yang mempeta nyakan data tentang persediaan beras nasional. Kalangan akademisi menilai data persediaan beras nasional dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum akurat. Data hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi beras, tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil di masyarakat. Pihak Ombudsman RI menduga telah terjadi maladministrasi dalam pengelolaan data beras. Berbagai pihak dari univer sitas seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai soal data produksi beras nasional belum jelas apakah mampu memenuhi kebutuhan nasional atau tidak mampu. Komunikasi agribisnis Polemik impor beras yang diperta nyakan tentang akurasi data beras satu hal yang wajar dan penting sebab data yang berbicara apakah ketahanan pangan terwujud atau sebaliknya. Data prediksi atau perkiraan produksi beras tahun 2018 hanya sebagai acuan. Namanya juga prediksi atau perkiraan maka harus melihat kondisi yang ada di lapangan yakni jadwal panen padi dengan stok pangan yang ada. Stok beras secara faktual bisa dilihat di pasar sebab pasar tempat konsumen mendapatkan beras. Bila stok beras di pasar menipis maka tindakan memasok beras ke pasar harus segera dilakukan agar ketahanan pangan tidak terganggu. Hal yang perlu dipahami semua pihak adalah komunikasi agribisnis yang baik dan benar. Bila komunikasi agribisnis telah berjalan baik dan benar maka tidak akan terjadi polemik tentang impor beras. Kondisi yang ada memang komunikasi agribisnis belum baik dan benar sehingga persepsi (pandangan) tentang impor beras menjadi bias. Faktor menjadi bias disebabkan komunikasi agribisnis masuk ke ranah politik sehingga komunikasi agribisnis memunculkan pencitraan. Masyarakat (publik) harus mendapatkan informasi atau komunikasi agribisnis yang bebas dari unsur politik yakni hal yang faktual. Akibatnya terjadi discom munication agribisnis yang berdampak luas. Pertama, harus mengkomunikasi kondisi yang sebenarnya dari posisi pangan Indonesia. Apakah kondisi ketahanan pangan, apakah kondisi swasembada pangan dan apakah kondisi kedaulatan pangan.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper) Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews. com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Polres Pesawaran akan Pasang Portal di Kawasan Reg19 Pesawaran, FAKTUAL - Sebagai upaya mengurangi dan mencegah pembalakan liar di Kawasan Hutan Register 19 Taman Hutan rakyat Wan Abdurahman (Tahurawar), Kapolres Pesawaran, Provinsi Lampung, AKBP Saipul Wahyudi akan memasang portal di beberapa pintu masuk kawasan tersebut. Selain mencegah pembalakan liar , kata dia, mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan lain seperti pencurian sapi, motor,

dan lainnya. “Kepolisian akan bekerja sama dengan warga untuk menjaga keamanan, baik itu keamanan di desa maupun pengamanan dalam menjaga hutan. Apabila hutan kita rusak maka ancaman banjir,” kata dia, kemarin. Ketua Gapoktan Molokh Lestari, Nasrin mengatakan, pembalakan liar yang terjadi di kawasan Hutan Rg: 19 Tahurawar tersebut diduga tersetruktur dan sistematis. Alasannya,

Tersangka Pencabulan Anak Kandung Buron Pesawaran, FAKTUAL - Tersangka Kades Desa kububatu Hermawan pencabulan dua anak kandung, saat dikompirmasi mengatakan, Rom alias Ombi, warga Desa sampai saat ini keberadaan Ombi Kububatu, Kecamatan Way belum diketahui. “Saya sudah Khilau, Kabupaten Pesawaran, menghubungi keluarga yang Provinsi Lampung, saat ini ada di desa saya, namun buron dan dalam pengejaran setelah dilacak ke tempat Polres setempat. saudara Ombi yang berada Sebelumnya, Ombi di luar daerah juga belum dilaporkan pihak keluarga ada titik terang, apabila ada karena telah mencabuli dua informasi keberadaan Ombi, anak kandungnya sebut saja, saya akan segera laporkan Mawar (11) dan Melati (17). kepada polisi terdekat. Namun SUTINI Menurut Sutini (60), nenek Mawar saya percaya polisi mampu menang dan Melati, sejak beberapa waktu lalu kapnya,” kata Hermawan saat dihubungi Ombi menghilang dari rumah. “Saya tidak tahu melalui telepon dia kabur kemana. Istrinya juga tidak tahu. Kapolres Pesawaran AKBP Saepul Wahyudi Tidak pernah ada kabar bahkan nomor telepon saat dihubungi terkait laporan pencabulan dua Ombi sudah tidak aktif. Kami cuma bisa berharap anak di bawah umur tersebut, mengakui pihkanya kepada aparat penegak hukum segera menang telah mendapatkan laporan tentang pencabulan kapnya,” kata Sutini, di rumahnya, kemarin. anak kandung. Di tempat yang sama, Rosnawati bibi Mawar “Kami telah minta keterangan dari korban, dan Melati mengatakan, pihak keluarga juga namun pelaku sekarang tidak ada di tempat. masih mencari Ombi. “Kami juga masih mencari Sekarang kami sedang melakukan pengejaran tahu keberadaan Ombi,kasihan Mawar dan terhadap pelaku. Kami juga telah bekerja sama melati yang telah jadi korban. Kami keluarga dengan warga sekitar korban, apabila ada yang sulit untuk memaafkan atau melupakan kejadian mengetahui keberadaan pelaku, untuk segera tersebut. Jika kami mendapatkan informasi melaporkan kepada polisi yang sedang menang keberadaan Ombi, kami segera melaporkan ke aninya, agar bisa segera kita tangkap, “ ujar polisi yang menanganinya,” kata Rosnawati. AKBP Saipul Wahyudi. (RIN)

pembalakan liar bukan hanya terjadi di kawasan Rg 19 Tahurawar saja, melainkan hampir di seluruh kawasan hutan di Lampung, terutama yang ada kayu sonokelingnya. “ Hal tersebut bukan baru terjadi bahkan sudah berjalan sejak 2014,” katanya. Dia mengatakan, jika para pelaku intlektual belum ada yang diproses hukum, pembalakan liat tidak akan pernah berhenti. Selama ini para pelaku yang ditangkap dan diproses hukum

hanya para kuli saja, namun para intlektualnya tidak satupun yang diseret untuk diadili, hal ini menunjukan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. “Dari penangkapan beberapa waktu lalu jelas para tersangka selalu menyebut namanama aktor intlektual yang diduga oknum aparat penegak hukum, namun belum satupun yang ditangkap,” ujarnya. (RIN)

Winarti Akui Tuba Masih Tertinggal Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati dan Wakil Bupai Tulangbawang (Tuba) Lampung, Winarti-Hendriwansyah menyam bangi warga di Kecamatan Banjarbaru dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-21 Kabupaten Tulangbawang, kemarin. “Silaturrahmi ini merupakan rangkaian acara peringatan HUT ke-21 Kabupaten Tulangbawang, kami jadikan ajang untuk bertemu, berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat Tulang Bawang, saya mengajak agar kita bisa selalu bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat, acara ini kita mulai dengan senam BMW tujuannya saya mengajak agar seluruh masyarakat Tulang Bawang membiasakan pola hidup sehat dengan berolahraga, karena pikiran positif bisa muncul dari pribadi-pribadi yang sehat jasmani, mari kita biasakan pola hidup sehat ini,” kata Winarti. Dia mengungkapkan, di usianya yang ke-21, Tulangbawang masih tertinggal dari kabupaten yang lebih muda. Karena itu, Winarti mengajak seluruh komponen masyarakat mengejar ketertinggalan tersebut. Winarti menegaskan, semboyan Berger ak Melayani Warga bukan hanya selogan tetapi adalah cambuk untuk menyadari bahwa Tulang Bawang tertinggal dan harus bekerja bersama- sama bergotong royong mengejar ketertingalan itu. “Kecamatan Banjarbaru terletak di daerah yang strategis yaitu antara pusat

Kegiatan perekonomian Pasar Unit II dan Rencana Pembangunan ICON Tulang Bawang Kawasan Wisata Cakat Raya, ini adalah sumber keunggulan geografis yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya agar dampak ekonominya bisa dirasakan warga Kecamatan Banjarbaru,” ujarnya. “Juga potensi majemuk masyarakat adalah keunggulan yang wajib kita gali untuk kemajuan Tulangbawang, potensi perkebunan harus dibina, ada inisiatif kepala kampung untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar hasil perkebunan bisa maksimal. Potensi majemuk masyarakat juga memerlukan ekstra perhatian dari aparatur Baik Kecamatan maupun Kampung agar kerawanan – kerawanan sosial bisa diminimalisir. Terkait masalah korupsi yang sedang hangat dibicarakan publik terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional, demikian pula upaya pemberantasannya menimbulkan pro dan kontra. Karena pada hakekatnya korupsi adalah benalu sosial yang dapat merusak struktur pemerintahan dan tentunya menjadi penghambat utama untuk jalannya roda pemerintahan dan pembangunan,” katanya. “Saya berpesan terhadap pengelolaan administrasi kampung, agar dikelola sebaik - baiknya, bertanya bila masih ragu, belajar bila masih belum memahami tata kelola administrasi dengan baik agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang merugikan kita semua,” kata dia. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

BANDARLAMPUNG

Pemprov Lampung Percepat Penyelesaian Kendala Jalan Tol Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempercepat terselesaikannya berbagai kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Ekspose masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tentang percepatan pengadaan tanah dan pembangunan JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang, di Swiss-bell Hotel, Jumat (2/3/2018). Rapat dipimpin Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat. Menurut Taufik, saat ini diperlukan koordinasi dan kerja keras agar mampu menyelesaikan JTTS sesuai target. “Pemprov Lampung terus berupaya dan mendukung kemajuan dalam mempercepat progres pembangunan JTTS. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja keras sehingga mampu menyelesaikan JTTS sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Taufik Hidayat. Dalam pembebasan lahan, ujar Taufik, masih ada persoalan lahan dibeberapa titik yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan sehingga memudahkan percepatan progres pembangunan JTTS. “Untuk segmen satu (bakauheni-terbanggi besar) hanya terdapat sedikit persoalan lahan di beberapa titik, namun hanya menunggu keputusan pengadilan untuk eksekusi lahan. Dan untuk segmen dua (terbanggi besar-pematang panggang) masih ada beberapa persoalan yang lebih banyak dari segmen satu. Untuk itu, perlu meningkatkan koordinasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat dan koordinasi dengan BPN,” katanya.

Taufik mengimbau kepada para PPK untuk segera menginformasikan kepada Pemprov Lampung dan Tim Percepatan JTTS terkait informasi terkini permasalahan yang ada. “Kita harus meningkatkan koordinasi dan tolong informasikan kepada kami terkait update permasalahan yang muncul, sehingga kami dapat membantu dalam menyelesaikan perma salahan yang muncul,” ujarnya.

Terkait target yang diberikan Presiden Jokowi saat meresmikan JTTS, Taufik menjelaskan pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan JTTS sesuai dengan target yang diberikan. “Tentunya kita berharap JTTS ini dapat selesai sesuai dengan target yang diberikan Presiden Jokowi yakni sebelum pergelaran Asean Games dimulai,” katanya. Hal senada disampaikan Kanwil BPN

Lampung Bambang Hendrawan, bahwa perlu segera menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan meningkatkan sinergi semua pihak. “Tolong sampaikan daftar terkait hal-hal yang BPN belum penuhi. Sehingga pihak kami dapat segera mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul,” kata Bambang. (AGA)

Pjs. Gubernur Lampung Jabarkan Pesan Istri Presiden Bandarlampung, FAKTUAL - Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menyambut baik pesan istri Presiden ketujuh RI Ny. Iriana Joko Widodo agar generasi muda Provinsi Lampung terus mengukir prestasi dan menjauhi narkoba, pornografi, dan kekerasan. Pesan tersebut disampaikan Siti Faridah Pratikno (istri menteri Sekretaris Negara) dan langsung dijabarkan Pjs. Gubernur Didik kepada para pelajar se- Provinsi Lampung, di Aula SMA Negeri 2 Bandarlampung, Jumat (2/3/2018). “Masa muda merupakan masa yang indah terlebih jika diisi dengan kegiatan positif dan dapat mengukir prestasi. Jangan sampai masa muda terenggut karena narkoba, pornografi, dan kekerasan,” katanya. “Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, jaga komunikasi dengan orang tua dan guru serta saling mengingatkan dan menjaga di antara teman. Ayo larang bersama narkoba, pornografi, dan kekerasan,” ujar Siti faridah Pratikno. Menyambut pesan itu, Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno mengajak pelajar Provinsi Lampung menjauhi dan memerangi narkoba, pornografi dan kekerasan. “Kita ketahui bersama, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari,” ujar Didik. Didik menyebutkan hal tersebut dikarenakan pemuda pemudi sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. “Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di negara kita saat ini sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut, mengingat Narkoba telah memasuki segala aspek kehidupan baik yang tinggal di Kota mapun di desa, orang kaya maupun miskin,

terpelajar maupun tidak pernah sekolah, baik orang dewasa maupun anak-anak. Lebih dari itu, dampak negatifnya sangat luas, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi maupun tindak kriminal,” katanya. Untuk itu, Didik mengajak melalui kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyatakan “Perang terhadap Narkoba”. “Hal ini mengingat Pemberantasan peredaran narkoba tidaklah hanya merupakan kewajiban komponen dari TNI, Polri atau komponen tertentu saja, melainkan juga merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua, baik dari para siswa di tingkat SMP, SMA masyarakat maupun dari Pejabat Negara,” ucapnya. Selain itu, Didik mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk bersama-sama berkomitmen membantu program pemerlntah untuk memerangi dan memberantas peredaran

narkoba di wilayah Provinsi Lampung. “Minimal di lingkungan terdekat kita agar generasi penerus kita bisa menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba,” katanya. Dia berpesan untuk terus meningkatkan kewaspadaan bersama akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak. “Harapan kita bersama untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik. Hal ini penting saya sampaikan, bahwa kita dapat hidup sehat tanpa narkoba dan katakan tidak untuk narkoba, karena itu dapat memsak dan embunuh generasi muda sebagai penerus harapan bangsa,” ujarnya. Acara sosialisasi bahaya narkoba, pornografi dan kekerasan ini dilakukan Pemprov Lampung bersama OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era) Kabinet Kerja serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

OASE Kabinet Kerja yang hadir selain Siti Faridah Pratikno (istri Menteri Sekretaris Negara), adalah Endang Nugrahani Pramono Anung (istri Sekretaris Kabinet), Ridho Ekasari Idrus (istri Menteri Sosial), Dina Pristiani (istri Sekretaris Menko PMK) dan Jenny (Istri Sekretaris Menteri LHK). Hadir pula Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya, Mayjen TNI Anto Mukti Putranto, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung, dan para anggota Forkopimda Provinsi Lampung beserta istri. Juga dihadiri Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga. Dalam acara tersebut, Kapolda Lampung, Irjen Pol Suntana menuturkan narkotika jenis apapun jangan sampai disentuh bagi seluruh warga masyarakat termasuk kalangan pelajar. “Hal yang seperti ini (Narkotika) kita tidak boleh sentuh sama sekali, jangankan sentuh, mencium saja tidak boleh,” katanya. Ia juga menekankan bahaya terhadap rokok yang menjadi cikal bakal terpengaruhnya terhadap narkotika. “Merokok adalah awal mulai nantinya akan mengenal bahan-bahan narkoba, jadi dari sekarang tidak boleh menghisap rokok. Persiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik karena tantangan masa depan dalam membangun negara ini lebih berat. Tunjukkan prestasi kita, dan saya minta katakan tidak pada narkoba,” ujarnya. Pada acara ini dilakukan pemusnahan barang bukti yakni narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg dan ganja seberat 57,5 kg. Untuk sabu sendiri pemusnahan dilakukan dengan cara diblander dengan dicampur dengan larutan porstex, sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Acara dilengkapi dengan ikrar kebulatan tekad siswa/i dalam pencegahan narkoba, pronografi dan kekeran, serta pembagian hadiah berupa sepeda dari Ny. Iriana Joko Widodo dan juga VCD berisikan pencegahan terhadap bahaya narkoba. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

KPK Apresiasi Kepala Daerah yang Menghadiri Pendampingan Pencegahan Korupsi Bandarlampung, FAKTUAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi kepada kepala daerah yang turun langsung menghadiri kegiatan pendampingan pencegahan korupsi yang diselenggarakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, kemarin. “Saya sangat mengapresiasi Bupati yang hadir saat ini. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah daerah menganggap pentingnya Pendampingan Identifikasi awal dari KPK,” ujar Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Adlinsyah Malik Nasution. Rabu, (28/2), merupakan hari kedua acara Pendampingan Identifikasi Awal program pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Sektor Strategis pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung. Pada kesempatan itu, Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK memberikan pendampingan kepada 3 kabupaten. Untuk Kabupaten Pesawaran dihadiri langsung oleh Bupati Dendy Romadhona dan Sekda Peswaran). Sedangkan untuk Kabupaten Messuji dihadiri Bupati Khamamik dan Asisten Bidang Pembangunan. Untuk Pesisir Barat di hadiri Asisten Bidang Pembangunan. Dalam acara tersebut KPK memberikan pendampingan terkait Tata Kelola Pemerintahan kepada 11 Dinas / sektor pembangunan di Lingkungan Pemprov Lampung yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang rawan tindakan korupsi. Di antaranya perencanaan, perizinan, pendidikan, pendapatan daerah, kesehatan serta infrastruktur (Pekerjaan Umum), perencanaan (Bappeda) penganggaran (Biro Keuangan) dan beberapa sektor lainnya. “Pendampingan yang akan diberikan pada hari ini adalah program-program yang sifatnya wajib yaitu APBD (e-planning dan e-budgeting), pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dana desa, serta manajemen ASN (aparatur sipil negara), di antaranya Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP). “Ada pula bahasan soal barang milik daerah, pendapatan, dan sektor strategis (SDA, pendidikan, kesehatan, infrastruktur),” ujar Adliansyah Malik. Kehadiran KPK juga untuk mendorong daerah membangun E-planning. Sebab, wilayah wilayah rawan korupsi dimulai daripada sistem perencanaan. “Inilah Fungsi pencegahan yang

Pemprov Targetkan Verifikasi Data P3D Selesai Awal Maret 2018 Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat proses pendataan Pengalihan Personel, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) bidang pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. Pemprov menargetkan seluruh data pengalihan aset tersebut sudah rampung dan terverifikasi awal Maret 2018. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih ditemukan ketidaksesuaian data aset yang ada kabupaten/kota dengan provinsi. Data P3D yang telah ditandatangani melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) di Bulan September 2016 yang lalu tidak bisa digunakan sebagai acuan karena data yang tidak sama. “Kami sudah menyerahkan serah terima P3D dari kabupaten/ kota ke provinsi namun saat ini pendataan aset-aset tersebut belum sama. Artinya, ada aset yang tercatat di kabupaten namun tidak tercatat di provinsi. Begitu juga sebaliknya ada yang tercatat di provinsi namun tidak tercatat di kabupaten. Auditor BPK minta hal ini harus diselesaikan, ” ujar Hamartoni usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Hasil Verifikasi Data P3D, Kamis (1/3), di Ruang Abung Balai Keratun. Menurut Hamartoni, jika hal tersebut tidak terselesaikan maka akan berpengaruh pada penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dari BPK RI. “Untuk itu, hari ini kami menggelar rapat koordinasi dan rekonsiliasi agar data yang kita peroleh valid dan neraca yang kami susun nanti tidak bermasalah,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung Fauziah mengajak seluruh bidang yang mengelola aset di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bekerjasama melakukan verifikasi ulang. Pihaknya telah membentuk tim khusus guna membantu penyelesaian data aset. “Kami siap membantu kapan pun dibutuhkan, khususnya kepada beberapa kabupaten yang belum melakukan verifikasi, sehingga target kami tercapai, ” ujar Fauziah. (AGA)

sebenarnya. Kami lakukan pembenahan dan pendampingan dalam proses. Saya imbau kepada Bapak Ibu sekalian di Provinsi Lampung. Mari sama sama kita lakukan perubahan. Kita tidak ingin kejadian di Kabupaten Lampung Tengah, kembali terjadi lagi di Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung,” kata lelaki yang juga akrab disapa Choki ini.

Dia menjelaskan pendampingan yang diberikan pemahaman pengelolaan keuangan, agar sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan formula dari KPK untuk dilakukan pencegahan dan mengim bau agar Inspektorat dapat mempelajari PP 12 2017 di mana itu merujuk kepada Undang Undang 23 tahun 2013. (AGA)

Ridho Ficardo Putuskan Rantai Isolasi di Suoh Bandarlampung, FAKTUAL - Rata-rata orang Lampung mungkin tak mengimpikan tinggal di Suoh. Kecamatan di Lampung Barat itu menempati kawasan relatif terisolasi, kurang menarik untuk ditinggali masyarakat modern yang ingin serba cepat dan instan. Tapi bagi 27 ribu warga Suoh, tak banyak pilihan selain melanjutkan hidup, merawat tanah dan lingkungan yang mereka warisi. Mereka pun harus berdamai dengan segala keterbatasan, minimnya sumber energi, penerangan dan akses jalan yang rusak. Parman (40), warga Desa Sukamarga, Kecamatan Suoh menuturkan kisahnya. “Hidup di Suoh ini perih lah. Dulu mobil-mobil itu gak bakal sampai sini. Yang bisa masuk hanya Hardtop,” kisah Parman sembari menunjuk mobil-mobil yang melintas di sekitar Danau Asam. Hardtop menjadi satu-satunya mobil pengangkut barang keluar masuk Suoh. Jika mengendarai motor, warga harus melilitkan rantai di roda agar bisa bergulir di atas tanah liat yang becek dan sarat kubangan. Alhasil, perjalanan Suoh-Liwa yang berjarak sekira 50 km butuh waktu sehari penuh. Terkadang rute itu juga memakan waktu dua hari satu malam ketika perjalanan kurang bersahabat, sehingga warga harus bermalam di perjalanan karena tak ada lampu penerangan. Warga Desa Sukamarga yang lain, Sunaryo (35) mengisahkan pengalaman serupa. “Selama ini kami selalu mengeluhkan masalah jalan, karena rusak parah. Kami masyarakat untuk menempuh ke kabupaten saja belum tentu cukup waktu 1 hari,” ujarnya Seolah mengamini apa yang dikatakan Sunaryo, Nuri (40) yang juga warga setempat mengisahkan pengalaman serupa. “Jangankan ke kota, mau ke arah Danau Asam saja—yang kurang lebih 5 km dari pemukiman—kalau habis hujan sudah memakan waktu. Rasanya juga aras-arasan—malas—kalo harus ke sana,” ujar Nuri. Tapi, kisah Parman dan Nuri itu adalah cerita lama. Kini Suoh telah berkembang menjadi obyek yang diminati wisatawan. Nuansa alam Danau Asam memikat para pelancong untuk menikmati keindahannya. Mereka tak hanya dari Lampung Barat, tapi seluruh

daerah di Provinsi Lampung. Ada juga pengunjung dari Bandung, Purwokerto, Aceh, bahkan pernah ada yang dari India dan Korea. “Malam Tahun Baru 2018 jadi sejarah. Kali pertama, jalanan Suoh macet total saking banyaknya wisatawan berkunjung. Mobil sampai berderet-deret di jalan,” tutur Darto (47). Darto, ketua Forum Pariwisata di Suoh mengatakan, geliat pariwisata Suoh berkembang sangat pesat seiring pembangunan rute Suoh-Liwa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Alhasil, masyarakat Suoh pun memetik buah manis pariwisata. “Kebetulan warga sekitar dulu banyak yang nganggur. Sekarang mereka bisa punya usaha, mulai dari ojek, warung, sampai penyewaan perahu,” ujarnya. Rute Liwa-Suoh yang dulu harus dilalui dalam hitungan hari, kini cukup ditempuh satu jam dengan mobil maupun motor, dan wisatawan pun melonjak drastis. Terbukanya akses jalan ini juga mempermudah pertukaran komoditas antara Suoh dengan daerah lain. Toni, kepala SMAN 1 Bandarnegeri Suoh menceritakan pengalamannya menjajal jalur Liwa-Suwoh pasca dibangun Pemprov Lampung. “Rasanya seperti mimpi saja, sekarang ini satu jam sudah bisa sampai Liwa,” tutur Toni. Tak heran jika Darto dan Toni berkesimpulan, majuan Suoh adalah berkat perhatian Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur M.Ridho Ficardo. Hal itu juga dibenarkan Parman. “Kalo bicara pak Ridho, sekarang kayak gini aja alhamdulillah, sudah seneng. Apalagi kalau ke depan lebih ditingkatkan,” kata Parman. Infrastruktur di Suoh memang belum semewah fasilitas keseharian warga Lampung di daerah-daerah lain, apalagi kota-kota besar seperti Bandarlampung atau Metro. Tapi, warga Suoh merasakan perbedaan kondisi hidup dalam tiga tahun terakhir. Dengan sentuhan yang tepat, proses pembangunan telah mengangkat derajat kawasan dan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Hal itu tercermin pada pengalaman Parman, Sunaryo, Nuri, Darto, Toni bersama 27 ribu warga Suoh yang baru tiga tahun terakhir bisa melepas lilitan rantai dari roda-roda motornya. (RK)

FAKTUAL

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

SURAT KABAR MINGGUAN

Aparat Desa Minta Kucuran ’Gadis’ dari Pemkab Pesawaran

Pesawaran, FAKTUAL - Gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Negerikaton, banyak aparat desa minta kucuran bantuan Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) dari Pemkab Pesawaran, Provinsi Lampung. Seperti yang diutarakan Kepala Desa (Kades) Halanganratu, Zaenal Abidin, desanya juga

mengharapkan bantuan Gadis. “Sebelumnya dari Desa Bangunsari minta dana Gadis dikucurkan dan kami memiliki kesamaan, agar pak camat dan bupati juga mempertimbangkan desa kami karena kami memiliki potensi bisnis yang bisa memajukan warga,” kata Zaenal. Menanggapi banyaknya permintaan tersebut,

KPU Pesawaran Tunggu Arahan Pemasangan APK Pesawaran, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu paten Pesawaran, Provinsi Lam pung tunggu arahan dari KPU Provinsi Lampung untuk pemasa ngan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Ketua KPU Pesawaran, Amin Udin mengatakan, aturan KPU dalam pilkada serentak 2018 memfasilitasi dalam pemasangan APK. Ada tiga jenis APK yang nantinya disediakan KPU yakni baliho, umbul-umbul, dan spanduk. “Untuk pemasangan Baliho kita ada 5 titik, di lapangan Sido toto, Tugu Pengantin, Kutoarjo, jalan baru, dan satunya di jalan menuju ke Pemda Pesawaran,” katanya. Menurt dia, sesuai aturan KPU, pemasangan APK jenis baliho setiap kabupaten/ kota hanya dibatasi lima lokasi per pasangan cagub-cawagub. Sementara umbulumbul dibatasi 20 APK di setiap kecamatan per pasangan cagub-cawagub. Kemudian spanduk dibatasi dua APK di setiap desa per pasangan cagubcawagub. APK dari KPU sumber dananya dari APBD. “Kami memperbolehkan timses menambah APK sendiri dengan ketentuan maksimal 150% dari APK KPU dan jumlah maksimal diatur dalam PKPU [Peraturan Komisi Pemilihan Umum] Nomor 4 Tahun 2017,” kata dia. KPU dalam pemasangan APK mendasarkan pada pertimbangan utama yakni harus strategis dan tepat sasaran. Hal tersebut sangat penting agar partisipasi masyarakat dalam Pilgub Lampung baik. Pemasangan APK juga bertujuan warga memiliki referensi pilihan pasangan cagub dan cawagub yang nantinya dipilih saat berada di tempat pemungutan suara (TPS). (RIN)

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meminta setiap desa yang meminta kuncuran dana Gadis bersaing terkait program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Untuk program Gadis itu ada sendiri yang membidangi dan kami tidak bisa intervensi, silahkan bersaing, siapa yang programnya baik, bisnis yang profesional, pasti bisa menda

patkan Gadis. Tapi tidak semua karena ada kuotanya,” ucap dia. Selain itu, kata dia, Juli mendatang pemkab akan mengadakan BUMDes a word, dan siapa yang terbaik akan mendapat reword dari pemkab. “Kami akan adakan BUMDes a word, dan desa yang baik akan mendapat reward, dan evaluasi desa yang BUMDesnya tak sesuai,” kata dia. Pada intinya, kata Dendi, BUMDes dibuat untuk mensejahterakan masyarakatnya, bisa mendapatkan PADes, yang nantinya bisa membuat desa mandiri. Terkait Dana Desa, di Kecamatan Negerikaton, ada 3 dari 19 desa yang mengalami penurunan, yakni Desa Kagunganratu turun Rp 55 juta, Negeri Ulanganjaya turun Rp50 juta dan Desa Bangunsari Rp 28 juta. “Saya anggap hal itu perlu diapresiasi karena tingkat kesejahteraannya meningkat, sedangkan desa lainnya harus mencontoh 3 desa tersebut karena selama ini, yang belum turun DD masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan warganya,” ujar dia. Dendi mengharapkan, apa yang telah diajukan dan disepakati ini merupakan pembangunan skala prioritas yang dapat langsung menyentuh masyarakat. Kemudian, kata dia, dari peningkatan peneri maan itu, desa harus bisa menganggarkan DD tepat guna, yang bisa menggunakan DD untuk pemberdayaan masyarakat, nantinya mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh warga sama-sama mengawal pem bangunan menggunakan DD dan kades harus melibatkan seluruh aparaturnya serta berko munikasi dengan baik dengan warganya, jika kebutuhan di salah satu dusun belum tecover. “Kita harus sama-sama, kalau ada perma salahan di salah satu dusun contohnya, Kades jangan kabur dan diam saja, temui orangnya atau warganya, komunikasikan, seperti apa masalahnya dan apa solusinya,” ucap Dendi. (RIN)

Dendi Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung Dendi Ramadhona, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 yang dilaksanakan di Lapangan Mapolres Pesawaran, Kamis (1/3). Apel ini juga merupakan bentuk sinergi antara Kepolisian, TNI dan Pemerintah Pesawaran dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Hal itu bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). “Dalam melaksanakan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka Polantas tidak dapat menanganinya sendiri, sehingga perlu sinergitas antar pemangku kepentingan guna menemukan akar masalah, dan solusinya yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak sehingga terciptanya kamseltibcar lantas,” kata Dendi Ramadhona. “Untuk itu, jajaran Korlantas Polri perlu mempersiap kan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis,

teknis maupun strategis agar potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tercipta kamseltibcar lantas yang mantab,” ujarnya. Menurut dia, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. “Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Untuk itu, Polri khususnya polantas bersama pemerintah dan stakeholder bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Di antaranya melalui operasi keselamatan tahun 2018,” katanya. “Saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Andan Jejama, jadilah pelopor keselamatan berlalulintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama,” kata Dendi. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Pesawaran Kucurkan Rp10 M ke Kecamatan Kedondong Pesawaran, FAKTUAL - Guna memperlancar akses perekonomian, Pemkab Pesawaran kucurkan dana tambahan Rp10 miliar ke Kecamatan Kedondong. “Tahun sebelumnya (2017), dana yang dikucurkan untuk Kecamatan Kedondong Rp22 miliar dan saat ini (2018) Rp33 miliar, hal itu dikarenakan bertambahnya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur mempermudah akses perekonomian di masyarakat,” kata Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat menyampai kan sambutan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, di Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Selasa (27/2). Dendi mengharapkan, apa yang telah diajukan dan disepakati ini merupakan pembangunan skala prioritas yang dapat langsung menyentuh masyarakat. Selain itu, kata dia, dari Kecamatan Kedondong ada dua desa yang mengalami penurunan penerimaan DD, yakni Desa Pasar Baru dan Desa Tebajawa, hal ini perlu diapresiasi karena ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. “Meski kecil peningkatannya, hal itu perlu diapresiasi. Sedangkan desa lainnya mengalami peningkatan penerimaan, karena menurunnya kesejahteraan masyarakatnya, dan yang paling tinggi di antaranya Desa Sukamaju, DD nya meningkat Rp250 juta, Desa Tempelrejo, naik Rp 305 juta dan yang tertinggi Desa Harapanjaya, Rp 405 juta,” ucap dia. Kemudian, kata dia, dari peningkatan peneri maan itu, desa harus bisa menganggarkan DD tepat guna, yang bisa menggunakan DD untuk pemberdayaan masyarakat, dimana nantinya mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Pemberdayaan masyarakat itu harus tepat sasaran, seperti mempunyai rutinitas kegiatan di bidang ekonomi, misalnya pembukaan lapak dagang bersama, dan lainnya, agar bisa mening katkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia. Kemudian, kata dia, jika ada pembangunan

di Dusun yang tidak sampai ke dusunnya, jangan langsung buat kegaduhan dengan melapor ke Polres, Kejaksaan, tapi harus komunikasi dengan kadesnya. “Kalau dikit-dikit lapor ke Polres, Jaksa, itu saya tidak suka, komunikasi dulu dengan kadesnya seperti apa solusinya. Tapi kalau memang tidak suka, ya tunggu aja masa jabatan

nya habis, ntar nyalon sendiri, syaratnya harus ikut pilkades,” katanya. Dendi mengharapkan kondusifitas di tahun politik 2018 tetap terjaga, jangan ada laranglarangan jika ada calon yang mau datang, dan jangan sampai Kedondong kembali menjadi daerah yang terkena dampak politik. “Harmonisnya hubungan antara pemprov

Dendi Minta Masyarakat Prioritaskan Pembangunan Daerah Pesawaran, FAKTUAL- Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona berharap masyarakat mengusulkan apa yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya. “Kegiatan ini dapat kita jadikan momen, untuk mengusulkan pembangunan apa yang dibutuhkan untuk di daerahnya masingmasing, dan mana yang menjadi skala prioritas,” katanya, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)di Balai Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, kemarin. Dendi juga menghimbau kepada seluruh jajaran kepala desa untuk dapat mensinergikan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten. “Saya sangat menginginkan pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan dapat terkoneksi dengan pembangunan pemerintah daerah,” kata dia. Menurutnya, sejauh ini dirinya tidak pernah mengintervensi Kepala Desa dalam melakukan pembangunan di daerahnya. “Sekarang kan pemerintahan desa sudah memiliki anggaran sendiri untuk melakukan pembangunan seperti dana desa, saya tidak pernah mengintervensi harus bangun ini-itu, tapi yang jelas pembangunan yang dilakukan harus sesuai kebutuhan masyarakat dan masuk kedalam skala prioritas,” ujarnya. Sehingga, kata dia, masyarakat di desa dapat lebih merasakan dampak pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa. “Seperti banyak desa yang bangun talud maupun drainase, itu sudah cukup bagus, sebab, nanti ketika kami akan bangun jalan saluran airnya sudah tertata dengan baik,” katanya. Sementara itu, Camat Way Lima, Syukur menuturkan, sebagai daerah penunjang ibukota Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Way Lima masih perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. “Dalam Musrenbangcam ini kan ada banyak sektor yang bisa diusulkan seperti infrastruktur, sosial, pendidikan dan lainnya, makanya banyak yang kami usulkan dalam rangka pembangunan,”

tuturnya. Menurut dia, saat ini dalam melakukan pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat pusat diperlukan sinergitas yang kuat. “Dalam melakukan pembangunan di desa memang sudah ada yang tercover dari APBDes, tapi bisa juga ada daerah yang akan melakukan pembangunan harus mendapatkan sentuhan dari pemkab, pemprov maupun pusat, karena pada dasarnya memang pembangunan itu merupakan harapan seluruh masyarakat,” tutur dia. “Oleh sebab itu, Musrenbangcam merupakan kegiatan yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk dapat mengusulkan pembangunan terhadap pemerintah daerah,” ucap dia. Dia mengatakan, tahun ini Kecamatan Way Lima mendapatkan guyuran anggaran pembangunan hampir Rp57 miliar lebih, meningkat sekira Rp 37 miiar dari tahun sebelumnya. “Tahun ini kami dapat hampir Rp57 miliar untuk pembangunan sejumlah infrastruktur serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya. Selain itu kami juga dapat bantuan lain berupa pembangunan tanggul penangkis banjir, sebab pada musibah bencana sebelumnya, Kecamatan Way Lima merupakan daerah yang terkena dampak banjir cukup parah,” katanya. (RIN)

dan pemkab, tahun ini, Pesawaran mendapat kucuran dana Rp160 miliar untuk infrastruktur, dan saya mengingatkan warga Kedondong jangan jadi korban politik, sehingga berdampak pada minimnya pembangunan untuk akses ekonomi. Dan warga harus menjaga kondusifitas, agar Pilkada berjalan lancar,” kata dia. (RIN)

Eriawan Buka STQ Pesawaran 2018 Pesawaran, FAKTUAL - Wakil Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Eriwan membuka Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kabupaten Pesawaran tahun 2018, di Aula Masjid Agung Islamic Center, kemarin “Maksud dan tujuan kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ini, sebagai persiapan menghadapai pelaksanaan MTQ ke-46 se-Provinsi Lampung yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu,” ujar Eriwan. Eriwan apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya atas pelaksanaan Seleksi STQ tingkat Kabupaten Pesawaran. “Di tengah situasi kehidupan kebangsaan dan keagamaan dalam masyarakat kita yang sedang mengalami gelombang perubahan dan menghadapi tantangan diberbagai bidang, kita memperkokoh pemahaman terhadap pluralisme dan multikulturalisme sebagai sebuah kenyataan dalam kehidupan kontemporer,” kata Eriwan. Selanjutnya, melalui kesempatan ini pula saya menyambut dengan hangat kehadiran seluruh kafllah dalam pembukaan STQ ini. Saya ucapkan selamat bermusabaqah, berikan usaha dan penampilan yang terbaik. Fastabikul khoirot, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di ajang ini,” katanya. Diketahui, berdasrakan laporan dari panitia STQ, para peserta berasal dari 11 kecamatan, dengan rincian Gedong Tataan 18 kafilah, Kedondong 16 kafilah, Negeri Katon 9 kafilah, Padang Cermin 12 kafilah, Punduh Pedada 10 kafllah, Tegineneng 43 kafllah, Way Lima 9 kafilah, Way Khilau 9 kafilah, Marga Punduh 11 kafilah,Teluk Pandan 28 kafllah dan Kecamatan Way Ratai11 kafilah. Total ada 176 kafilah. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Bupati Pringsewu Resmikan Pamsimas III

Pringsewu,FAKTUAL - Bupati Pringsewu H.Sujadi meresmikan Pamsimas III Kabupaten Pringsewu tahun 2017, di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kamis (1/3). Pamsimas III Tahun 2017 yang diresmikan meliputi 15 pekon, yakni Pekon Banyumas, Banyu Urip, Giritunggal, Sinarmulya, Nusawungu,Pamenang,G emar ipah, Panjerejo,Kedaung, Selapan, Pandansurat, Waringin Barat, Sinarbaru, Sukoharjo 1, dan Margakaya . Menurut Sujadi, Pamsimas bukan hanya untuk saat ini tapi juga mendatang karena hakekatnya pembangunan sampai anak cucu. “Kaitan masalah air adalah urusan wajib ,khususnya kabupaten Pringsewu menjadi prioritas bagaimana cara warga masyarakat bisa memanfaatkan air bersih,” katanya. Pemerintah Kabupaten Pringsewu sangat konsen dengan air ,dan nanti akkan menghadiri rapat pembentukan Spams untuk air minum 4 Kecamatan , yakni Pagelaran Utara , Banyumas , Sukohharjoo, Adiluwih serta Pagelaran. Spams air Pagasan akan dimulai pada 2018 baru akan mulai berjalan dan untuk Pamsimas bisa dikelola dengan baik, katanya. Sementara itu Sekretaris Dinas PUPERA Kabupaten Pringsewu Imam S mengatakan peresmian Pamsimas III 2017 terdiri dari 15 Pekon dan untuk tahun 2018 mendapat alokasi 21 pekon. “Untuk Pekon Pamenang sudah tersambung sebanyak 43 unit dan sesuai kesepakatan masyarakat sudah di lakukan iuran pertama di

bulan pebuari 2018 berdasarkan jumblah pemakaian Rp 2000 per m3 ditambah abonemen Rp 2000,” katanya.

Acara di hadiri langsung Bupati Pringsewu H, Sujadi ,didampingi asisten II Pemkab Pringsewu Junaidi Hasyim, sekretaris Dinas

KPU Pringsewu Kukuhkan 27 PPK Pringsewu ,FAKTUAL - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu A, Andoyo melantik 27 Orang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum 2019, di Hotel Regency Kecamattan Gadingrejo ,kemarin. Menurut dia, 27 anggota PPK yang berasal dari sembilan Kecamatan se- Kabupaten Pringsewu harus bisa bekerja semaksimal mungkin dan mengikuti aturan serta perundang undangan yang berlaku. Anggota PPK harus dapat bekerja semaksimal mungkin, ikuti aturan yang berlaku. Dia menagatakan, sebagai anggota PPK juga harus tetap menjaga integritas dan netralitas , tidak memihak terhadap partai politik tertentu calon , peserta pemilu dan tetap menjunjung tinggi kode etik dan azas sebagai penyelenggara pemilu Sebagai PPK jaga netralitas dalam menjalankan

tugas. Menurutnya , dasar pelaksanaan pelantikan itu yakni Undang Undang No: 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum No .3. tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara , dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggara. Pemilihhhan umum, serta keputusan KPU RI nomor 31 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pembentukan PPK ,PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hadir dalam pelantikan tersebut seluruh anggota Komisioner KPU Pringsewu ,Ketua Panwas Pringsewu, Asisten 1 bidang pemerintahan Kabupaten Pringsewu Zuhairi, Kepala Kesbang Sukarman, kapolsek, dan camat Gadingrejo. (PRI)

Bupati Pringsewu Kukuhkan Pengurus Sri Sewu dan Mendho Sewu

Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu H. Sujadi mengukuhkan Asosiasi Pembenihan Padi Sri Sewu dan Paguyuban Peternak Kambing Mendho Sewu, di halaman UPT Pertanian Pekon Wates , Kecamatan Gadingrejo, kemarin. Mereka yang dikukuhkan sebagai pengurus Asosiasi Pembenihan Padi Sri Sewu, Kusnadi (ketua), Nurwahid (sekretaris) dan Agus (bendahara) serta beberapa koordinator bidang. Sedangkan pengurus paguyuban peternak kambing Mendho Sewu, Joko Waluyo (ketua), Briyan Aristona Pratama (sekretaris), Johan Ferdianto (bendahara) . Sujadi mengharapkan pengukuhan tersebut jangan

hanya seremoni saja, tetapi harus tancap gas melakukan berbagai inovasi kreatif juga penelitihan pada bidang masing masing. Menurut dia, pembangunan bidang pertanian di Indonesia diarahkan pada pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing kerakyatan dan terdesentralisasi. Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pertanian tengah dan terus berupayah menciptakan dan menjjalankan berbagai program pebangunan yang bertujuan meningkkatkan kesejahteraan para petani. Untuk itu Pemkab Pringsewu tahun ini konsisten berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program dan kegiatan , di antaranya program desa mandiri benih dan prrogram pengembangan ternak kambing yang merupakan program unggulan, katanya. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pringsewu Iskandar Muda mengatakan, sebenarnya kedua lembaga yang dikukuhkan itu sudah ada sejak 2015u.Bahkan selain sudah berbuat dan berkarya nyata, khususnya Sri Sewu melalui kelompok taninya pernah mendapat bantuan benih padi dari pemerintah, terhitung tahun 2015 sudah ada II kelompok tani di Kabupaten Pringsewu yang mendapat bantuan benih padi. (PRI)

PU Imam S, Kepala DPMP Malian Ayub dan 15 kepala pekon . (PRI)

STMIK Pringsewu Gelar Seminar Robotic Pringsewu, FAKTUAL - Melihat pentingnya perkem bangan teknologi informasi sebagai penunjang kehidup an manusia yang sudah dihadapi pa da saat ini, BEM STMIK Pringsewu bekerjasama dengan Komunitas IT Pring sewu menyeleng garakan Seminar Robotic, di Aula STMIK Pringsewu, kemarin. Dalam seminar itu, diselenggarakan juga pengukuhan pengurus Komunitas IT Pringsewu sekaligus sosialisasi UU ITE, kata praktisi hukum dari Komunitas IT Pringsewu, Rifan Sahara. Seminar tersebut mengundang seluruh sekolah SMA/SMK dan sebagian SMP/MA, serta beberapa Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu. Ketua Komunitas IT Pringsewu Hasbi Atoillah yang akrab disapa Atok menjelaskan, seminar ini membedah dengan lengkap tentang teknologi robotika, automasi sistem, dan UU ITE. “Dalam seminar ini, kita bedah semua tentang teknologi robotic, automasi sistem, dan juga undang-undang baru ITE kepada masyarakat dan unsur pemerintahan khususnya para siswa. Agar nantinya mereka (para siswa) bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media,” ujarnya. Staff Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Heri Iswahyudi mengatakan, saat ini kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan teknologi. Kehadiran organisasi masyarakat IT ini diharapkan menjadi pelopor teknologi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dia berharap Komunitas IT ini bisa memberikan pendidikan dan pemahaman tentang teknologi kepada para siswa. Berdasarkan pantauan, terlihat para peserta sangat antusias mengikuti jalannya acara seminar robotika ini. Selain mengadakan seminar, Komunitas IT juga menyelenggarakan demo tentang teknologi robotika yang dirancang oleh saudara Sudarmanto, S.Kom, serta pembagian doorprize kepada para peserta sehingga suasana jalannya acara berjalan dengan semarak. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TANGGAMUS 9 Pjs. Gubernur Lantik Zainal Abidin sebagai Pj. Bupati Tanggamus BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Bandarlampung, FAKTUAL - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno melantik Zainal Abidin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tanggumus, di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (23/2/2018). Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 131.18-293 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanggamus Provinsi Lampung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 131.18-294 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pj. Bupati Tanggamus Provinsi Lampung. Sebelumnyam Zainal Abidin adalah Kepala

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung. ‘’Pelantikan ini juga berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (11) yang menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati yang masa jabatannya telah berakhir, maka diangkat Pj. bupati yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota definitif,” ujar Didik. Dalam Undang Undang tersebut, kata Didik, pada pasal 201 ayat (2) disebutkan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakiI bupati serta

walikota dan wakil walikota yang masa jabatan nya berakhir pada 2018 dan tahun 2019 dilaksa nakan pada tanggal dan bulan yang sama, Juni tahun 2018. Peraturan lainnya, kata dia, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Didik memberi apresiasi kepada Samsul Hadi yang telah melaksanakan tugas dengan sisa masa jabatan 2013-2018 sebagai bupati Tanggamus dengan akhir masa jabatan pada

Kodim 0424 Dampingi KKDN Unhan di Tanggamus Tanggamus, FAKTUAL - Kodim 0424 Tanggamus, dampingi kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Tanggamus. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk dukungan Kodim 0424 terhadap KKDN dalam rangka terwujudnya Kawasan Industri Pertahanan di Tanggamus. Sebagaimana diketahui sebelumnya Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI. Ryamizard Ryacudu, pernah mengunjungi calon lokasi Industri Pertahanan di Kecamatan Limau, sebagai tindak lanjut rencana Kementerian Pertahanan untuk memindahkan industri pertahanan RI yang saat ini digerakkan oleh tiga BUMN yaitu PT. Pindad yang memproduksi senjata, PT. DI yang memproduksi pesawat terbang dan PT. PAL yang memproduksi kapal laut. Pendampingan dilaksanakan terhadap kegiatan Unhan selama melakukan KKDN, seperti kegiatan penelitian

ketengah masyarakat, yang dilaksanakan di Pekon Ketapang Kecamatan Limau dan Pekon Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Timur, Unhan mengajar di SUPMN Kota Agung, SMAN 2 Kota Agung dan SMKN 1 Kota Agung, yang dilaksanakan dalam rangka memupuk semangat bela negara dan memberikan wawasan pertahanan kepada para pelajar, serta mengunjungi sejumlah infrastruktur pendukung industri pertahaman, seperti PT. PGE dan PLTA Batu Tegi, sebagai pembangkit listrik berkapasitas besar yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dandim 0424 Tanggamus, Letkol. Arh. Anang Hasto Utomo, SIP., melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya memendukung kegiatan KKDN Unhan di Kabupaten Tanggamus, juga dalam rangka mewujudkan Kawasan Industri Pertahanan di Kabupaten Tanggamus (DD)

15 Februari 2018. Selain itu, Pjs Gubernur ini menyampaikan kepada Andi Wijaya selaku Plh Bupati telah berakhir terhitung sejak pelantikan Pj. Bupati Tanggamus. “Saya sebagai pribadi dan sebagai Pjs. Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Plh. Bupati Tanggamus yang telah selesai melaksanakan tugas dengan baik atas pengabdian dan jasajasanya selama memimpin Kabupaten Tanggamus,” ujar Didik. Menurutnya, ada beberapa tugas penting dan strategis untuk segera ditangani dan dilaksa nakan oleh Pj. Bupati Tanggamus. Di antaranya menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. “Juga menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara,” katanya. Adapun maksud penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah Kabupaten Tanggamus, kata Didik yakni mengurus dan mengatur pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang ada. Juga memprakarsai dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesejahteraan masyarakat, dan menangani urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan Kewajiban. Semua itu, disesuaikan dengan potensi dan kekhasan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan yang sesuai antardaerah dan memelihara serta menjaga keutuhan NKRI, dan melanjutkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib, efektif dan efesien,” ujar Didik. Didik juga mengimbau Pj. Bupati Tanggamus juga menjaga dan menciptakan hubungan dan iklim yang kondusif antar tatanan Forkorpimda, Parpol dan seluruh lapisan masyarakat, serta melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. “Kami mempercayakan tugas sebagai Pj. bupati Tanggamus kepada saudara Zainal Abidin sampai dengan dilaksanakannya pemilihan serta pelantikan bupati dan wakil bupati Tangga mus yang definitif,” katanya. (AGA)

Pj.Bupati Tanggamus Ramah Tamah Bersama Mahasiswa Unila Tanggamus, FAKTUAL - Pj.Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, MT., pagi tadi menggelar Ramah Tamah bersama Mahasiswa KKN Universitas Lampung (UNILA) periode I tahun 2018 di aula GSG Islamic Center Kotaagung, Kamis (01/03) Tampak hadir juga Asisten Bidang Administrasi Firman Ranie, Koordinator pembimbing lapangan BPKKN-UNILA Budi Harjo,Tenaga ahli Provinsi lampung Mahir Bayusud, ST.MM, Kasat Pol PP Yumin BA dan Mahasiswa/i dari UNILA. Dalam sambutannya, Koordinator BPKKN UNILA Budi Harjo menyampaikan, hahwa pelaksanaan KKN UNILA Periode pertama tahun 2018 yang telah berlangsung selama 40 hari itu diikuti sebanyak 1.047 mahasiswa, yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. “Kemudian untuk dosen pembimbing lapangannya ada 16, jadi masing m-masing kecamatan ada dosen pembimbingnya. Mahasiswa KKN untuk periode pertama tahun ini akan fokus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan dua tema. Yakni upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan wisata di Tanggamus,” katanya. Sementara itu, Pj. Bupati Tanggamus menyampaikan, KKN bagi perguruan tinggi merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Yang mengedepankan pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat, sebagaimana ditegaskan pada pasal 20 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. “Melalui momentum KKN ini diharapkan, mahasiswa mampu memposisikan diri ditengah masyarakat, menjadi agen perubahan dalam proses pengambilan gagasan baru. Karena salah satu tujuan diterjunkannya mahasiswa ke lapangan adalah untuk mensinergikan ilmu pengetahuan yang selama ini diterima di bangku kuliah, dengan kehidupan nyata di lingkungan masyarakat,” ujarnya Zainal Abidin juga mengucapkan terimakasih kepada semua mahasiswa/i KKN UNILA, karena telah membaur dan membantu tugas di Pekon, “Mahasiswa mahasiswi telah menggali semua potensi yang belum tergali oleh pekon, sehingga dengan harapan apa yang belum diketahui Pekon dapat disampaikan oleh mahasiswa. Tentunya dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan mahasiswa mahasiswi diharapkan mampu menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik saat dimasyarakat kedepan nanti,” pungkasnya. (DD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10 Pjs. Gubernur Lampung Hadiri Gelar Pasukan Operasi Krakatau 2018 BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Bandarlampung, FAKTUAL - Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 yang dilaksanakan di Lapangan Mapolda Lampung, Kamis (1/3). Pada kesempatan itu, Didik bersama Kapolda Irjen. Pol. Suntana dan Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Inf. Hadi Basuki meninjau kendaraan operasional Operasi Keselamatan Krakatau dan cyber troops yang merupakan tempat untuk mengecek beritaberita hoax di media sosial. Apel juga merupakan bentuk sinergi antara Kepolisian Daerah Lampung, TNI dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas. Hal itu bertujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). Dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Polantas tidak dapat menanganinya, sehingga perlu sinergitas antarpemangku kepentingan guna menemukan akar masalah, dan solusinya yang diterima dan dijalankan semua pihak sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas). “Untuk itu, jajaran Korlantas Polri perlu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strategis agar Potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tercipta kamseltlbcar lantas yang mantab,” ujar Kapolda Suntana, saat memimpin Apel Gelar Pasukan tersebut. Kapolda mengatakan, apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. “Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, pemeliharaan kamseltibcar lantas sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai suatu cermin keberhasilan dari pembangunan peradaban modern. Untuk itu, Polri khususnya polantas bersama pemerintah

dan stakeholder bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Di antaranya melalui operasi keselamatan tahun 2018,” katanya. Dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas seperti kasus tilang, teguran pelang garan, kecelakaan lalu lintas, korban luka ringan hingga meninggal, lanjut Kapolda Suntana, maka hal itu wajib ditindak dengan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan

memelihara kamseltibcar lantas. Adapun yang menjadi sasaran terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain melawan arah lalu lintas khususnya kendaraan motor (roda dua), menggunakan handphone waktu mengemudi, berboncengan lebih dari 1 (satu), dan berkendaraan belum cukup umur. “Dengan dilakukan penegakan hukum berupa teguran terhadap sasaran prioritas tersebut, maka pelaksanaan operasi keselamatan ini diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan operasi yakni meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Juga meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas. Hal ini juga untuk mewujudkan situasi kamseltibcar lantas menjelang pelaksanaan pilkada di wilayah tahun 2018,” ujar Suntana. Menurut dia, pihaknya juga akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Korem/043 Gatam dalam melaksanakan operasi gabungan di lingkungan kantor pemerintahan. (ADI)

Bupati Mesuji Inginkan KPU Pringsewu Kunjungi Kejari Irigasi Ditangani Swakelola Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami memaparkan kondisi saluran irigasi, rawa, dan sungai di kabupaten itu di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), di Jakarta, Rabu (21/2). Dia menging inkan irigasi tersebut ditangani secara swakelola. Pemaparan tersebut dalam rangka tindak lanjut atas instruksi Presiden ketujuh RI, Joko Widodo saat kunjungan kerjanya di Kabu paten Mesuji pada 21 Januari 2018. Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid. Ada beberapa hal yang diharapkan dalam kesempatan itu, di antaranya normalisasi Sungai Buaya dan Sungai Mesuji, pembangunan dan rehabilitasi tanggul penangkis, pembangunan pintu air di muara saluran primer, normalisasi saluran primer, skunder, dan tersier sampai penanganan saluran beton, Pembangunan dan rehabilitasi pintu air, serta penanganan

abrasi di unit II di Desa Sidangiso Mukti dan Sidangsido Rahayu. “Kami berharap pena nganan saluran irigasi di Mesuji dapat diker jakan secara swakelo la. Selain meng hemat anggaran, hasil yang diharap kan juga dapat maksimal. Untuk itu, saya mohon kepada Kemen terian PU-PR agar memaksimalkan bantuan yang ada berupa alat-alat berat. Usulan dari kami juga disambut baik pak Menteri,” ujarnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Najmul Fikri yang ikut serta mendampingi, berharap dengan pembangunan saluran irigasi tersebut berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Mesuji guna mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. “Selain itu, dengan berfungsinya saluran irigasi, rawa, dan sungai diharapkan kejadian banjir yang melanda beberapa area permukiman dan lahan pertanian di Mesuji dapat diatasi,” katanya. (TAB)

Pringsewu, F AKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, berkunjung ke Kantor Kejari Pringsewu untuk beraudesni terkait program, jadwal, dan aturan pelaksanaan kampanye Pilgub Lampung 2018, Pileg, dan Pilpres 2019, kemarin. Hadirnya ketua dan anggota komisioner KPU Pringsewu disambut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya, Plt Kasi Intelijen Andi Pranomo, Plt Kasi Pidsus Rolando Ritonga, serta Plt Kasi Pidana Umum Adi Wibowo. Ketua KPU Pringsewu Andreas Andoyo mengatakan, audensi dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus membicarakan tahapan pilgub, pilleg dan pilpres. KPU berharap ada sinergi antara Kejari dan KPU, khususnya yang berkaitan dengan hukum. “Memang jika bicara mengenai pengawasan pelaksanaan pilgub, sudah ada MoU di tingkat provinsi dan ada Gakumdu yang di dalamnya

ada pihak Kejaksaan,” katanya. Menurut Andoyo, dengan adanya bimbingan secara konsisten dari pihak pihak terkait, khususnya di bidang hukum sehingga pemilu dapat berjalan aman dan lancar. “Kami (KPU) sebagai penyelenggara, terus berupaya agar pelaksanan Pilgub nanti bisa berjalan baik dan aman, untuk itu kami juga meminta dukungan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat,” ucapnya. Plt Kasi Intelijen Kejari Pringsewu Andi Pranomo mengatakan bahwa Kejati sangat mendukung audensi yang digagas oleh KPU Pringsewu. Tujuan audensi menghindari serta mencegah potensi terjadinya pelanggaran pada Pilgub khususnya serta pada Pilleg dan Pilpres 2019 mendatang. “Harapan kita Pilgub di Pringsewu berjalan kondusif sehingga bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain,” katanya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Dinas Lingkungan Hidup Lambar Rakor Grebeg Sampah Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat (Lambar), menggelar Rapat Koordinasi Aksi Grebeg Sampah yang bertema” Tiga Bulan Bersihkan dari sampah (TBBS) Sayangi Bumi Bersihkan dari Sampah atau Bersih bisa Kok”, sebagai upaya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda, kemarin. Hadir pada kegiatan itu Asisten Bidang Perekonomian, Natadjudin Amran, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinisi Lampung, Kadis DLH Lambar, Syakhuddin, dan peserta rakor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lambar, Syakhuddin meminta kesadaran semua pihak untuk peduli dengan sampah. “Satu langkah kesadaran bersama, kepedulian terhadap sampah ini bagian tanggungjawab bersama,” ujarnya. Pihaknya meminta semua pihak dapat berperan dalam pengelolaan sampah dan menjaga yang sudah bersih. Pihak DLH juga telah memberikan edukasi kepada masyarakat agar peduli sampah diantara nya kegiatan jumat bersih di lingkungan perkan toran. Agenda lain dalam rangkaian HPSN ini masih ada peresmian kampung iklim, penanaman pohon dan pelatihan daur ulang sampah serta aksi bersih bisa kok. Menurut dia, Aksi Grebeg Sampah untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat kota, agar lingkungan kota menjadi lebih bersih dan nyaman. “Teruntuk masyarakat kota, dengan aksi ini mari kita mulai membuat kota kita menjadi bersih,” katanya. Menurut dia, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 bertujuan mengingatkan kembali komitmen pemerintah, masyarakat

dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan Indonesia, khususnya Kota liwa bebas sampah 2020. “Komitmen ini, kita laksanakan bersama dengan melakukan pengurangan sampah secara konsisten sejak di sumber sampah dengan aktifitas reduce, reuse, dan recycle (3R),” ujarnya.

Beragam kegiatan digelar Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama komunitas-komunitas peduli sampah dan peduli lingkungan hidup di Lambar. Selain aksi bersih-bersih di lingkungan dan penanaman manggrove, dilakukan juga edukasi pemilahan sampah dan pelatihan

pengelolaan bank sampah kepada murid-murid sekolah. “Kami berharap semua sekolah, kantor dan instansi lainnya se-Lambar serentak melakukan kegiatan memperingati HPSN 2018, karena urusan sampah merupakan urusan bersama, tidak hanya pemerintah,” katanya. (ADI)

Baguna Pringsewu Gelar Donor Darah Wabup Pringsewu Lantik 170 Pejabat Fungsional Pringsewu,FAKTUAL - Wakil Bupati Pringse wu, Provinsi Lampung,. Fauzi , melantik 170 pejabat fungsional ,pengawas, Administrator eselon III dan IV , di Aula kantor Bupati Pring sewu,kemarin. Pejabat yang dilantik di Aula Pemkab Pringsewu itu terdiri para 23 administator eselon III, 132 pengawas eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu 15 orang. Dihadiri Sekdakab Budiman, Asisten I Zuhairi, Aaisten II Junaidi Hasyim, Asisten III Alwi Siregar serta para kepala OPD. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Fauzi menyampaikan arahan dan dilanjutkan secara sombolis mengaji oleh seorang pejabat yang baru dilantik. Fauzi meminta kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja secara maksimal demi membangun Kabupaten menjadi lebih baik sekaligus mewujudnya visi misi Kabupaten Pringsewu Bersahaja (Berdaya saing, Harmonis dan Sejahtera). Menurutnya, jabatan merupakan penghargaan

atas prestasi seorang pegawai, sekaligus sebuah amanah yang mengandung sebuah komitmen serta tanggung-jawab. “Amanah ini bukan hanya dari pimpinan atau atasan semata, melainkan juga dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Pringsewu dan tentunya juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa,”ujarnya. Fauzi mengatakan, mutasi, rotasi maupun promosi dalam awbiah organisasi pemerintah merupakan hal yang biasa, sebagai bentuk penyegaran. “Namun saya mengingatkan bahwa jabatan ini setiap waktu selalu diawasi dan akan terus dievaluasi,” ujarnya. Oleh karena itu hendaknya dapat mensyukuri amanah yang diberikan ini dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selalu menjalin komunikasi dalam rangka konsolidasi, koordinasi dam konsultasi. “Serta senantiasa meningkatkan kompetensi dan kinerja selaku aparat pemerintah dan negara. laksanakan dan amalkan nilai dasar dan kode etik Apartur Sipil Negara,” katanya. (PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Badan Penanggulang an Bencana (Baguna) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu menggelar donor darah dan pengobatan gratis, di Gedung Pendopo Pringsewu, kemarin. Ketua Panitia Pelaksana Agus Irwanto menyebutkan, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Pringsewu dan Palang Merah Indonesia (PMI). “Target kami bisa memperoleh 150 kantong darah,” jelasnya. Sementara itu Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Endro Suswantoro Yahman yang membuka acara itu mengatakan, kegiatan ini murni agenda partai dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan Gubernur Lampung 2018. “Mungkin nanti kegiatan yang sama akan kami dilakukan di kabupaten lain di Provinsi

Lampung ini,” imbuh Endro Mewakili DPC PDI Perjuangan Rizki Raya Saputra mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PDI Perjuangan kepada sesama. “Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan,” tuturnya. Sementara Anggota DPRD Provinsi Lampung dari PDIP Eva Dwiana yang hadir pada acara itu menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah warga yang sedang diperiksa tim medis. “Semoga cepat sembuh ya bu,” ucapnya kepada salah satu seorang ibu yang sedang berobat. Kemudian, Eva melantunkan sebuah lagu dangdut ‘Kereta Malam’ dan mengajak sejumlah warga untuk ikut berjoget. Usai mendendangkan sebuah lagu, dia berpamitan. “Maaf, saya hanya bisa sebentar di acara ini, masih banyak agenda lain,” ucapnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Plt Bupati Lamtim Sidak OPD Lampung Timur, FAKTUAL - Plt. Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat, Kamis (1/3). Sejumlah OPD dimaksud, Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada kesempatan itu, Zaiful Bokhari memberi kan apresiasinya kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atas lengkapnya tingkat kehadiran personil dan telah berjalannya kinerja pelayanan yang ada. “Ada empat OPD yang kami kunjungi, sampai pukul 09.00 WIB hanya Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil yang personilnya lengkap dan pelayanan sudah bisa kami pastikan sesuai mekanisme dan aturan,” tutur Zaiful. Selain memberikan apresiasi, pada kesempatan sidak itu Zaiful Bokhari juga mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinannya kepada beberapa OPD lain yang dikunjunginya serta akan memberikan tindakan pembinaan. “Namun tentunya kami sangat mengkhawatir kan dan terus terang kami juga kecewa, baik itu dengan jajaran Inspektorat atau pelayan terpadu satu pintu dan pemberdayaan masyarakat desa, sampai pukul 09.00 WIB para pejabat yang diberikan amanatnya pimpinan belum hadir, termasuk juga para bawahannya,” ujar dia. “Oleh karena itu ini jadi perhatian kita semua,

tentu ini menjadi catatan untuk kedepan kita lakukan perbaikan perbaikan, disamping

tentunya teguran yang akan kita lakukan dalam rangka pembinaan kepada aparatur kita. Mudah

mudahan ke depan bisa lebih baik,” katanya. (IRI)

Zaiful Bokhari Pimpin Sertijab Camat

Zaiful Bokhari Pembina Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 Lampung Timur, FAKTUAL - Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari berkesempatan menjadi pembina Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Krakatau 2018 di Mapolres Lampung Timur, Kamis (1/3). Selain Kapolres Lampung Timur, AKBP. Yudi Chandra Erliyanto, hadir pula dalam apel tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, dan Pabung 0411/LT, Mayor Kav. Joko Subroto. Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Krakatau 2018 untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya dalam penanganan suatu peristiwa, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Zaiful Bokhari mengatakan , diharapkan jajaran polantas polri mampu memberikan serta mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara teknis, taktis maupun strategis, agar potensi pelanggaran kemacetan serta

keselamatan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisasi. Diketahui, pada operasi keselamatan tahun 2018 ini ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran karena menjadi potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,yakni antara lain melawan arah lalu lintas khususnya kendaraan bermotor, menggunakan handphone waktu mengemudi, berboncengan lebih dari satu, dan terakhir pengendara belum cukup umur. Dalam acara dengan mengusung tema “Guna Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam rangka mewujudkan KAMSEL TIBCARLANTAS di wilayah hukum polres Lampung Timur” tersebut Plt. Bupati Lampung timur juga berkesempatan melakukan penye matan tanda pita tanda dimulainya Operasi Keselamatan Krakatau 2018 kepada perwakilan dari tiga unsur yang berbeda, dari unsur TNI, unsur Polri dan unsur Dinas Perhubungan. (IRI)

Lampung Timur, FAKTUAL - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari pimpin upacara serah terima camat se-kabupaten tersebut, di Kantor Camat Sukadana, kemarin. Mereka yang melakukan serah terima jabatan tersebut antara lain, camat Way Bungur, camat Batangharinuban, camat Pekalongan, camat Margatiga, camat Bumiagung, dan camat Sukadana selaku tuan rumah. “Alih tugas merupakan suatu hal yang biasa dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Saya berharap pada camat yang baru supaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai peraturan dan perundang-undangan,” katanya. “Saya selalu menekankan agar jalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena tugas yang diamanahkan kepada para camat, kami anggap ini adalah ibadah kepada Allah. Dan saya harap kepada seluruh camat yang baru agar bisa segera menyesuaikan dengan daerahdaerah yang baru,” katanya. Acara sertah terima jabatan ditutup dengan

dilakukannya penyerahan secara simbolis memori serah terima jabatan dari camat lama kepada yang baru, katanya. Menurut Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Mujianto, serah terima jabatan camat saat ini secara keseluruhan ada sebelas camat, di mana pelaksanaanya terbagi pada dua tempat yakni di Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampungudik. “Sedangkan untuk pelaksanaan serah terima jabatan di Kecamatan Sekampungudik akan dilakukan untuk Camat Jabung, Camat Sekam pung, Camat Brajaselebah, Camat Gunung Pelindung, dan Camat Sekampungudik,” kata mantan kabag Perekonomian dan kabag Protokol tersebut. Hadir pula pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala Bagian Otonomi Daerah, Samsurijal, Forkopimcam Kecamatan Sukadana, serta ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukadana. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMTIM

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Zaiful Bokhari Pimpin Rapat Pembahasan Penanganan Pasca-banjir

Lampung Timur, FAKTUAL - Plt Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari memimpin rapat pembahasan penanganan

pasca-banjir Kabupaten Lampung Timur di ruang kerjanya, Jumat (2/3/2018). “Kita ingin merumuskan langkah langkah

apa yang akan kita lakukan setelah pasca-banjir, karena ini berkaitan dengan musibah, baik itu berkaitan dengan infrastruktur ataupun yang

berkaitan dengan kemanusiaan,” ucapnya. Di hadapan para asisten, staf ahli bupati, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor yang hadir dalam rapat tersebut Zaiful Bokhari meminta penanganan pasca-banjir berjalan terpadu. “Tentunya saya mengharapkan kepada kita semua dapat memberikan saran dan masukan, sehingga dapat kita ambil suatu kesimpulan yang terbaik agar penanganan ini bisa terpadu,” kata Zaiful Bokhari. Terungkap dalam rapat, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penanganan pasca-banjir diantaranya ialah mulai timbul berbagai keluhan sakit, terutama sakit kulit serta darah tinggi bagi warga terdampak banjir, dan semakin menipisnya buffer stock yang dimiliki pemerintah daerah. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Mujianto mengatakan, dalam rapat juga tercetus akan pentingnya keberadaan sebuah media center khusus untuk penanganan bencana, sehingga nantinya informasi yang dihasilkan akan lebih valid dan tidak simpang siur. “Di samping itu juga diharapkan dapat meningkatkan akselerasi penanganan bencana berjalan lebih lancar dan terpadu,” tuturnya. Selain dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lampung Timur rapat tersebut juga diikuti unsur kepolisian dan TNI. (IRI)

Plt. Bupati Lamtim Video Conference dengan Camat Lampung Timur, FAKTUAL - Plt. Bupati Lampung Timur (Lamtim), Zaiful Bokhari melakukan Video Conference dengan para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam peluncuran Sistem Komunikasi Interaktif di Gedung Media Center Dinas Komunikasi dan Informasi, kemarin. Pada peluncuran itu, Zaiful didampingi Sekretaris Daerah, Syahrudin Putera dan Kepala Dinas Kominfo, Hasbie Aska pelaksanaan video conference secara bersamaan dilakukan kepada kecamatan enam yang telah terkoneksi saat ini, yakni Kecamatan Sukadana, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Raman Utara dan Kecamatan Batanghari Nuban. “Ke depan dengan adanya akses video conference ini akan mempermudah dan mem perpendek rentang kendali dalam rangka memantau situasi yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Lampung Timur,” kata Zaiful Bokhari. “Kita akan tingkatkan yang saat ini baru enam kecamatan, untuk kedepan supaya dua

puluh empat kecamatan ini bisa diakses. Mudah mudah ini bisa lebih baik dalam rangka membangun Lampung Timur kedepannya,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Hasbie Aska mengatakan, Sistem Komunikasi Interaktif Video Conference di Kabupaten Lampung Timur merupakan yang pertama di Provinsi Lampung. “Kita adalah kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang menggunakan program dan sistem komunikasi Interaktif dengan fasilitas video conference,” tutur Hasbie Aska di depan para awak media yang juga turut hadir pada acara launching tersebut. Hadir pula pada kesempatan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ahmad Badrullah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Wirham Riadi serta Kabag Humas Setdakab Lampung Timur, Mujianto. (IRI)

Plt Bupati Lamtim Sambangi Korban Banjir Lampung Timur, FAKTUAL - Plt. Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari dengan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tri Pranoto dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, M. Yunus menyambangi warga korban bencana banjir di Dusun Way Areng, Desa Mulyoasri, Kecamatan Bumiagung, Senin (19/2). Banjir di lokasi tersebut merupakan bencana yang sifatnya hampir rutin terjadi bila curah hujan sedang tinggi akibat derasnya arus kiriman dari atas. Dan pada musibah banjir kali ini setidaknya menyebabkan sekitar 30 kepala keluarga terendam banjir. “Kami dari jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengupayakan melalui balai besar atau pemerintah pusat agar dilakukan pembenahan,” kata Zaiful Bokhari. “Karena itu saya bersama BPBD akan berkoordinasi dengan intansi terkait agar bisa mengusulkan program alur sungai yang ada

di Mulyoasri ini agar dapat dilakukan pembenah an pembenahan, sehingga tidak berdampak terus menerus setiap tahun yang menyebabkan kerugian,” tutur Plt. Bupati Lampung Timur tersebut. Pada kesempatan tersebut selain memberikan bantuan berupa beras dan dan mie instan kepada 30 KK terdampak banjir, Zaiful Bokhari juga menyampaikan himbauannya. “Tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, untuk lebih mewaspadai cuaca yang ekstrim seperti saat ini.” “Dan mudah-mudahan segala bentuk cobaan terhadap masyarakat Lampung Timur agar segera berlalu,” katanya. Hadir pula mendampingi Zaiful Bokhari pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerin tahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Camat Bumiagung, Edy Gunarto dan Kapolsek Bumiagung, AKP. Suherman. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

TULANG BAWANG

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Satlantas Polres Tuba akan Gelar Ops Keselamatan Krakatau 2018

Tulangbawang, FAKTUAL - Satuan Lalu Lintas Polres Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung melaksanakan Apel Gelar Pasukan Keselamatan Krakatau 2018, Kamis (1/3), di Lapangan Mapolres Tulangbawang. Bertindak selaku Pimpinan Apel Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo,

SIK, M.Si, Perwira Apel Kasat Lantas AKP Adit Priyanto, SH, SIK dan Komandan Apel Kanit Turjawali Sat Lantas Ipda Suarjono Suryaningrat, SH, MM. Kapolres Tulangbawang pada kesempatan apel itu membacakan amanat dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Royke Lumowa, MM yang

Pemkab Tuba Bantu Excavator dan Kapal Penangkap Ikan pada Warga Denteteladas Tulangbawang, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Tulangba wang (Tuba), Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Denteteladas sekaligus menyerahkan menyerahkan bantuan tiga unit excavator dan kapal penangkap ikan kepada warga setempat, kemarin, Bupati setempat, Winarti berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan warga dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. “Bantuan excavator ini tidak mudah, untuk itu harus benar-benar dijaga dan dirawat. Harus digunakan untuk kepentingan warga,” ujarnya. Selain tiga unit excavator, Pemkab Tulangbawang juga memberikan beberapa bantuan lain seperti satu unit kapal penangkap ikan, anggaran total Rp1,4 miliar untuk bantuan transportasi kader kesehatan Rp1,5 miliar untuk bidan desa, dan menganggarkan Rp 27,7 miliar, untuk perbaikan infrastruktur di Kecamatan Denteteladas. Tokoh warga setempat, Cokro Edi Prayitno mengucapkan terima kasih kepada bupati dan wakil bupati yang telah memberikan bantuan tiga unit excavator, satu unit kapal penangkap ikan dan yang lainnya untuk Kecamatan Denteteladas. “Cokro, mewakili masyarakat berjanji akan merawat serta mempergunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan warga,” katanya. Pada kesempatan itu Winarti mengapresiasi setinggi tingginya untuk kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulangbawang dan seluruh jajarannya serta semua pihak yang sudah berupaya merencanakan bantuan excavator dan kapal penangkap Ikan di Kecamatan Denteteladas yang berjalan dengan baik. “Saya berharap semua bantuan tersebut dapat bermanfaat dengan baik dan bisa berguna sebagaimana mustinya,” ujarnya. (MUH)

mengatakan, pelaksanaan apel gelar pasukan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau 2018. “Apel Gelar Pasukan Ops Keselamatan Krakatau 2018 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia hari ini untuk

mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan,” ujarnya. Kapolres menjelaskan, Ops Keselamatan Krakatau 2018 merupakan operasi terpusat dari Mabes Polri yang dilaksanakan Kepolisian Lalu Lintas di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 21 hari dengan mengedepankan kegiatan prevemtif. “Ops Keselamatan Krakatau 2018 adalah operasi terpusat dari Mabes Polri yang dilaksanakan Kepolisian Lalu Lintas di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 21 hari TMT (terhitung mulai tanggal) 05 Maret 2018 s/d 25 Maret 2018 dengan 20 % kegiatan gakkum (penegakkan hukum) dan 80 % kegiatan prevemtif,” katanya. Kapolres menerangkan, yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan Ops Keselamatan Krakatau 2018 yaitu kendaraan bermotor (R2) yang melawan arah lalu lintas, menggunakan handphone (HP) saat sedang mengemudi, berboncengan lebih dari 1 dan pengendara kendaraan yang belum cukup umur. Pasukan yang mengikuti kegiatan apel ini terdiri dari 1 peleton TNI AD dari Kodim 0426 Tulangbawang, 1 pleton Brimob Subden III Menggala, 1 pleton Sat Lantas, 1 pleton Sat Sabhara, 2 pleton Bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), 1 pleton Gabungan Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba, 1 pleton Sat Pol PP Kab. Tulangbawang dan 1 pleton Dishub Tulangbawang. (MUH)

Polres Tuba Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada Tulangbawang, FAKTUAL - Adanya sekelompok massa yang tidak puas dengan hasil pencoblosan dan meminta untuk dilakukan pencoblosan ulang. Namun pihak Kepolisian menghalau massa dan mengamankan pelaku provokasi di kantor Komisi Pemlihan Umum (KPU) Tulangbawang. Itulah sekenario pelaksanaan simulasi Sispam Kota dalam rangka Pemilukada serentak 2018 yang dilaksanakan Polres Tulangbawang dan jajarannya, sekira pukul 10.00 WIB, di lapangan Mapolres Tulangbawang, kemarin. Kapolres Tuba AKBP Raswanto Hadiwobowo SIK, MS.i sebelum pelaksanaan simulasi Sispam Kota dalam sambutannya mengatakan, simulasi rangkaian tahapan pengamanan yang dilakukan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tak diinginkan saat berlangsungnya pilkada nantinya. “Kegiatan simulasi sispamkota ini dalam rangka kesiapan

Polres Tulangbawang dalam pengamanan Ops Mantap praja krakatau 2018, dengan harapan agar seluruh personel Polres Tulangbawang yang terlibat pada pengamanan pilkada serentak di Kabupaten Tulangbawang dapat memahami fungsi dan peran masing-masing personel nantinya, dan dapat bersinergi menjalankan tugas demi mempertahankan serta meningkatakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif,” ujarnya. Menurut Kapolres, peran serta TNI dalam tahapan ini sebagai pengamanan objek vital dalam upaya atau antisipasi dari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi nantinya. Giat simulasi itu diikuti pasukan dalmas rayon polsek 57 orang, pleton dalmas kerangka 36 orang, pleton dalmas inti 56 orang, pasukan PHH Brimob 40 orang dan perwakilan dari TNI untuk daerah objek vital. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Taufiq Widodo Menjadi Camat Pancajaya Mesuji, FAKTUAL - Taufik Widodo menjadi camat Panca Jaya menggantikan camat sebelumnya, Tusman. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Halaman Balai Desa Fajarbaru, Kecamatan Pancajaya dan disaksikan Bupati Mesuji, Provinsi Lampung Khamami, kemarin. Dalam sambutannya, Tusman mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan dua tahun, 7 bulan, 20 hari menjabat camat Pancajaya. “Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama menjabat. Ini akan menjadi kenangan dan sejarah bagi saya pribadi dan keluarga,” ucapnya. Sementara itu, Camat Pancajaya yang baru Taufiq Widodo mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan bupati Mesuji. Menurutnya, amanah ini menjadi ujian tersendiri baginya. “Saya mohon dukungan dari seluruh jajaran forum koordinasi Kecamatan Panca Jaya, serta akan dalam menjalankan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. Khamami dalam kesempatan itu, berpesan kepada camat Pancajaya yang baru meneruskan program camat yang lama, yang sudah bagus agar ditingkatkan dan yang masih belum baik agar dibenahi ke depan, serta agar rajin berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Saya kasih target enam bulan, Kecamatan Pancajaya harus lebih baik dari saat ini, harus ada perubahan. Jika tidak ada perubahan akan saya ganti, karena dia (Taufiq-red) ini sudah faham betul dengan programprogram yang dijalankan Pemkab Mesuji. Saya tidak main-main dalam menempatkan ASN,” katanya. (TAB)

Pemkab Mesuji Usulkan Sertifikasi 3.036 Bidang Tanah Mesuji, FAKTUAL - Kabupaten Mesuji mengusulkan 3.036 bidang tanah untuk mendapatkan sertifikat. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang un tuk diikutsertakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kepala Bagian Tata Peme rintahan (Tapem) Pemkab Mesuji, Gunarso mengatakan, dari usulan yang disampaikan merupakan usulan dari camat dan kepala desa, dan disampaikan kepada BPN melalui Bagian Tapem. Menurutnya, dari usulan yang disampaikan yang terbanyak Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur 300 bidang tanah. Selama ini proses sertifikasi mengalami hambatan karena BPN Tulangbawang melayani tiga kabupaten sekaligus dan personel yang

terbatas sehingga penerbitan sertifikat tanah dilakukan berdasarkan dengan skala prioritas. Diharap kan tahun ini, BPN Mesuji sudah dapat beroperasi penuh sehingga dalam proses sertifikasi tanah dapat diselesaikan lebih cepat. “Selain usulan serti fikasi 3.036 bidang tanah melalui program PTSL, Mesuji mendapat jatah sertifikasi 200 bidang tanah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui usulan dari dinas terkait. Jika dimungkinkan, rencananya penyerahan sertifikat akan dilakukan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo berbarengan dengan peresmian Jalan Tol Trans Sumatera di Mesuji. Tahun 2018, pemerintah menargetkan penerbitan tujuh juta sertifikat tanah secara nasional,” katanya. (TAB)

LOWONGAN WARTAWAN Dibutuhkan wartawan untuk Kabupaten Mesuji dengan persyaratan sebagai berikut - Pria, Maksimal 30 Tahun - Pendidikan Min D3 - Domisili di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya - Bisa mengoperasikan komputer - Bertanggung jawab Lamaran bisa di kirim melalui email : ucenasir.faktualnews@gmail. com atau hubungi : 0812 7224 5525

21 Anggota PPK Pemilu 2019 Dilantik Mesuji, FAKTUAL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung melantik 21 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Mesuji dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 dan Pemilihan Umum tahun 2019, di Aula Pemkab Mesuji, Brabasan, kemarin. Menurut Wakil Bupai setempat, Saply anggota PPK hendaknya menjalankan tugas dan wewenang membantu KPU kabupaten dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan. Dia juga minta kepada anggota PPK untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga bagi calon pemilih dapat memperoleh

informasi secara gamblang dan dapat menggunakan haknya dengan baik dan benar, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. “Saya berharap amanah yang telah diberikan kepada anggota PPK dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta selalu menjunjung tinggi integritas dan menjaga netralitas,” ucapnya. Selain melantik anggota PPK untuk Pemilu tahun 2019, pada kesempatan yang sama KPU Kabupaten Mesuji juga melantik sembilan anggota PPK dan satu anggota Panitia Pemung utan Suara (PPS) pergantian antarwaktu (PAW) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 16 Karang Taruna Way Tuba Sosialisasi Pengelolaan dan Pengawasan DD BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Way Kanan, FAKTUAL - Pengurus Pemuda Karang Taruna Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung mengadakan sosialisasi optimalisasi pengelolaan dan pengawasan dana desa (DD) yang tepat sasaran dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Way Kanan, di Aula Kecamatan setempat, kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka Camat Way Tuba Irwansyah dan diikuti seluruh kepala kampung, BPK kampung dan bebagai elemen masyarakat dengan menghadirkan empat narasumber, di antaranya Kanit Tipikor Polres Way Kanan, Ipda Anang Mustakim S, Pendamping Desa Arsani Anom, Ketua Panwaslu Way Kanan Yesi Kanainsyah dan Kapolsek Way Tuba Iptu Riski Bashori. Dalam kesempatan itu, Kanit Tipikor Way Kanan menegaskan pentingnya pengetahuan kepala kampung khususnya di Kecamatan Way Tuba, tentang penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN tersebut. Anang menyampaikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dana desa dasar hukum nya terkait UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Sedangkan pentingnya pencegahan korupsi dana desa ipda anang menyampaikan Mulai dari Pengalokasian Dana Desa azaz pengelolaan dana desa “Penggunaan dana desa pengadaan barang dan jasa hingga konsep yang harus dipahami mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,” tuturnya. Pada kesempatan tersebut, dia juga menyam paikan, bentuk penyimpangan yang cenderung dilakukan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengangkatan aparatur kampong, pembuatan RPJM hingga penyimpangan dalam SPJ. “Maka dari itu, saya mengingatkan agar kepala kampung tidak memegang keuangan dana desa, silahkan dana desa diurus langsung oleh bendahara kampung sesuai dengan kegunaan, pembangunan kampong,” katanya.

Di sisi lain, Pendamping Desa, Arsani Anom mengatakan, sosialisasi terkait starategi dan desain pengelolaan kegiatan padat karya tunai untuk penggunaan dana desa. “Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dalam salah satu Desa. Yang salah satunya pokok-pokok kebijakan setiap desa penerima Dana Desa wajib mengalokasikan minimal 30 persen dari alokasi kegiatan pembangunan desa digunakan untuk upah pekerja,” tutur Arsani.

Sementara, Ketua Banwaslu Way Kanan, Yesi Karniansyah menyampaikan, agar keuangan dana desa jangan sampai digunakan untuk kegiatan kampanye pilkada dikarenakan kepala kampung harus menyukseskan pemilu dengan bersifat netral. “Juga penting saya sampaikan tentang pengawasan pemilihan kepala dDaerah kita berdasarkan Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan pemilihan umum kita berdasarkan perbawaslu nomor 4 tahun 2018,” kata Yesi. Yesi menjelaskan, jenis-jenis pelanggaran pemilu pelanggaran administratif pelanggaran Kode Etik pelanggaran tindak pidana pemilu.

Adipati Irup Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Tahun 2018 Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya menjadi Inspektur Upacara Apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan tahun 2018, di Lapangan Mapolres Way Kanan, Kamis (1/3). Menurut dia, apel terse but dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan per so nel maupun sarana pendukung lainnya, se hingga operasi berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Membacakan pidato tertulis Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M, Bupati Way Kanan mengatakan, Lalu lintas merupakan urat nadi perekonomian suatu negara oleh sebab itu pemeliharaan Kamseltibcarlantas sangatlah penting dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara,maka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas merupakan suatu cermin keberhasilan dari pembangunan peradaban modern. “Oleh sebab itu Polri khususnya Polantas bersama Stakeholder dan pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang llaj. sehingga dianggap perlu melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas untuk

mewujudkan negara yang tertib dan berevolusi dari segi mental masyarakatnya. maka perlu adanya operasi keselamatan tahun 2018,” ujarnya. “Kita menyadari dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara kamseltibcarlantas,” katanya Seusai Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan tahun 2018, Bupati Way kanan melakukan inspeksi pasukan sekaligus penyematan tanda operasi kepada perwakilan dari UnitTNI, Poloisi, Pol PP dan Dinas Perhubungan. (MAN)

Dia mengingatkan kepala kampung, ASN, perangkat kampung harus bersikap netral pada pemilihan serentak kepala daerah tahun 2018, juga mengajak Karang Taruna Kecamatan Way Tuba ikut berpartisipasi mengawasi dalam rangka pilgub 2018 di Way Kanan. Pada kesempatan itu, Kapolsek Way Tuba Iptu Rifki Bashori mengingatkan kepala kampung menjaga kamtibmas di wilayah setempat dan menjaga yang paling penting ke-amanan seperti ronda agar ditingkatkan apalagi menjelang pilgub serta berkoordinasi cepat ke-Sektor Way Tuba apabila ada gangguan kamtibmas di kampung masing-masing. (RSD)

Adipati Hadiri Rakor Identifikasi Awal Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung Raden Adipati Suryadidampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul menghadiri Rapat Koordinasi identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, kemarin. Acara yang berlangsung di kantor Gubernur Lampung itu juga diikuti Inspektur Kabupaten, Ganthina, Kepala Bappeda, Rudi Joko. K, Kepala Dinas Kominfo H.Bakhril, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hendri Syahri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Musadi Muharam, dan Kepala BKPSDM, Paryanto. Identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis, pemerintah daerah kabupaten wajib menerapkan aplikasi yang berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang harus dibangun dan diterapkan beberapa aplikasi diantaranya mulai dari E-planning, E-budgeting, E-pengadaan dan E-monev yang terintegrasi sebagai wujud pelaksanaan E-Government dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten. Selanjutnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis elektronik harus juga segera di upayakan oleh pemerintah daerah Pada Rapat Koordinasi itu juga diminta kepada peserta untuk melaporan gratifikasi dan menajdikan hal itu sebagai budaya,, ULP Petugas Pokja harus secara bertahap sudah tidak adchok lagi hal tersebut dalam rangka pencegahan Korupsi. Pada rapat koordinasi itu, dijelaskan bahwa pada bulan April rmendatang akan ada penandatangan fakta integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Bupati Lambar Kukuhkan Kepsek dan Pengawas

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus mengukuhkan kepala sekolah dan pengawas sekolah se kabupaten tersebut, kemarin. Menuru dia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat fungsional,

merupakan upaya penyegaraan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Lambar. “Pejabat yang sudah dilantik agar dapat menunjukkan kedisiplinan dalam bekerja dengan baik, terutama dalam mengatur jam

belajar mengajar dengan tepat waktu,” katanya. Pendidikan merupakan sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat suatu bangsa. Pemerintah Kabupaten Lambar telah menempatkan pendi dikan sebagai salah satu program prioritas

dalam rencana pembangunan Daerah Kabupaten Lambar periode 2017-2022 dengan fokus utama yakni meningkatkan layanan pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan serta partisipasi masyarakat, katanya. Menurut dia, berkat adanya dedikasi, komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai kalangan beberapa tahun terakir ini khususnya dari para guru, tenaga pendidik dan kependidikan, beberapa indikator telah mulai menunjukan hasil yang signifikan seperti meningkatnya angka kelulusan sekolah pada semua jenjang dan meningkatnya ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Dalam pengambilan sumpah jabatan itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah, diminta untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. “Buatlah sebuah perubahan di dunia pendidikan, agar pendidikan di kota ini, bisa terus berprestasi, tidak saja di kabupaten tapi juga provinsi bahkan di tingkat nasional maupun internasional,” katanya. Menurutnya, pergantian dan pergeseran kepala sekolah yang dilakukan sebagai upaya membuat perubahan terhadap pola kerja yang lebih baik, selain itu, ada beberapa kepala sekolah yang telah pensiun, “Selamat bagi Bapak/Ibu yang baru saja dilantik, amanah ini hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, lakukan terobosan baru untuk perubahan dunia pendidikan yang semakin maju untuk kabupaten ini. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lambar Bulki Basri mereka yang dilantik, 8 pengawas, kepala TK (3), kepala SD (103), dan kepala SMP (22). (ADI)

Bupati dan Wakil Bupati Lambar Ikuti Rakor Bulanan Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, - ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, di Hotel Lumbok Seminung, kemarin. Menurut Parosil, rapat koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah daerah karena dari rapat tersebut akan diketahui perkembangan pelaksanaan pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat. Dia mengatakan, tujuan pembangunan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi suatu pemerintah daerah, antara lain menjamin kualitas kehidupan yang layak dan memberi kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat dalam menikmati hasil pembangun an, melaksanakan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi dan cakap, daerah harus memiliki keunggulan kompetitif dalam iklim persaingan yang sehat.

Dia mengharapkan organisasi perangkat daerah dapat mempertahankan prestasi dan penghargaan yang telah diraih Lampung Barat, karena semuanya ini tidaklah mudah untuk mendapatkannya dan dapat membuat program kerja, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia juga minta Satpol PP terus berkoordinasi dengan camat mengenai siskamling dan kepada para camat agar terus melaksanakan rakor bulanan di tingkat kecamatan. “Ayo bergerak bersama-sama kita satukan visi dan misi untuk menuju perubahan nyata di kabupaten lambar, serta jaga persatuan dan kesatuan dalam memajukan kabupaten yang kita cintai ini,” ujarnya. Rakor tersebut membahas beberapa perma salahan, di antaranya tentang kedisplinan yang harus terus ditingkatkan seluruh aparatur negeri sipil. pejabat dituntut bertanggungjawab atas jabatan yang telah diamanahkan dan harus menjaga kedisiplinan agar menjadi contoh yang baik untuk para pegawai dan masyarakat. (ADI)

Bupati Lambar dan BKKBN Provinsi Bahas Kampung KB Lampung Barat, FAKTUAL - Perempuan Indonesia makin banyak menggunakan kontra sepsi dan sadar kesehatan reproduksi, namun angka kelahiran mengalami stagnasi pada tingkat yang relatif tinggi dengan jumlah ibu melahirkan lebih dari dua anak. Dan inisiatif Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi upaya pemerintah untuk mendengungkan kembali program KB, sejalan dengan semakin tingginya kesadaran perempuan di negaranegara akan pentingnya kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut dibahas Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Kadis BKKBN Lambar Daman Nasir dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Paulina JS beserta jajarannya, di Ruang Kerja Bupati Lambar, kemarin. Peningkatan itu lantaran imbas dari program pemerintah Kampung Keluarga Berencana

(KB). Badan Keluarga Kecil Berencana Nasional (BKKBN) memprakarsai inisiatif baru yang disebut “Kampung KB” dengan sasaran miskin, daerah perkotaan padat penduduk, desa nelayan, daerah kumuh dan daerah tertinggal lainnya. “Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampungkampung di seluruh Indonesia,” kata Parosil. Inisiatif Kampung KB diimplementasikan sebagai kolaborasi multi sektor untuk meningkat kan kualitas hidup masyarakat sekitar sekaligus untuk mengubah pola pikir masyarakat. Harapan baru dengan masuknya KB ke dalam JKN (jaminan kesehatan nasional) dimana semua ditanggung pemerintah, maka diharapkan program KB akan lebih strategis. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Lambar Gelar Musrenbang RPJM

Lampung Barat, FAKTUAL - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 hendaklah dijadikan sebagai payung yang dapat memberikan arahan pembangunan. RPJM harus dapat diimplementasikan, baik dalam penyusunan renstra OPD maupun sebagai arah perencanaan program pembang

unan, sehingga dapat mencapai visi misi maupun arah pembangunan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, kata Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus, ketika membuka Musrembang RPJMD Kabupaten lampung barat, di Gedung Serba Guna Ratu Piekulun RSUD Alimudin Umar, Kamis (1/3). Menurut dia, keberhasilan implementasi

RPJMD pada hakekatnya ditentukan oleh kemauan baik dan kerja keras aparatur Peme rintah Kabupaten maupun dukungan partisipasi aktif masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian Musrembang RPJMD harus mendapatkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, dan program

pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. “Ini permasalahan kita, permasalahan kabupaten Pemerintah Kabupaten Lambar untuk merencanakan pembangunan tidak terarah sebab data yang dimiliki belum optimal, jika ingin merencanakan pembangunan yang diarahkan pada perwujudan masyarakat Kabupaten lambar yang sejahtera, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya berbasis potensi ekonomi local, maka setiap OPD harus memiliki data yang akurat, bagus dan dapat dipertang gungjawabkan sehingga ke depan dapat menjadi bahan informasi bagi rencana penyusunan perencanaan daerah,” katanya.. Dia mengharakan, lewat Musrenbang RPJMD dapat menjadi motivasi bagi seluruh OPD mewujudkan proses perencaan pembangunan yang bertumbuh pada kapasitas dan potensi local yang membutuhkan sentuhan penguatan dan pengembangan pembangunan, guna mengakselerasi perubahan-perubahan yang fungsional dalam rangka mewujudkan kenyaman an dan kesejahteraan masyarakat yang maju dan berkualitas dan suasana kehidupan yang berkeadilan dan demokratis secara berkelanjutan. “Musrenbang RPJMD ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan agar aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat tersebut dapat di formulasikan dan dirumuskan dalam program pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang telah kami sampaikan. visi misi yang kami pilih dan rumuskan tentunya sudah melalui pemikiran, perenungan serta proses diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Kabupaten Lambar yang kita cintai ini,” ujarnya. (ADI)

Lambar Adakan Manasik Haji Tingkat RA Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat bekerjasa ma dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lambar meresmikan sekaligus membuka Manasik Haji tingkat Raudhatul Athfal (RA), di Lapangan Merdeka Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, kemarin. Wakil Bupati Lampung Bara (Lambar). Mad Hasnurin mengatakan, haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang memiliki kemampuan, baik materi, fisik, mental, dan spiritual. Seperti biasanya sebelum berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji, para jamaah calon haji akan diberikan pelatihan dan bimbingan tentang tata cara menunaikan ibadah haji, yang kita kenal dengan manasik haji. “Guna menambah pengetahuan tehadap anak-anak, pada hari ini dilaksanakan praktek manasik haji, dalam rangka memberikan bekal

pengetahuan sejak dini kepada anak-anak, tentang bagaimana tatacara pelaksanaan ibadah haji, seperti melaksanakan tawaf, melempar jumroh, dan berbagai kegiatan lainnya, yang dilaksanakan dalam haji,” katanya. Tujuan kegiatan tersebut, agar anak didik mempunyai kesadaran bahwa kegiatan ibadah adalah kebutuhan hidup, selain itu untuk menanamkan kesadaran kepada anak didik agar dapat memenuhi peraturan dan ketertiban ibadah. Setelah diberikannya wawasan mengenai haji semenjak dini ini diharapkan menjadi dorongan bagi mereka semua, untuk kelak dapat melaksanakan rukun islam yang kelima dan sepulangnya dari manasik ini bisa menye mangati orang tuanya yang belum melaksanakan ibadah haji untuk berusaha dapat melaksanakan ibadah haji di masa depan, katanya. (ADI)

Uji Kompetensi Angka Kredit Guru Lampung Barat, FAKTUAL - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Pemkab Lampung Barat (Lambar), M. Mansolihi buka uji kompetensi calon peserta pelatihan daftar usul penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional guru tahun 2018, di Aula Keghatun BPKD, Lampung Barat, Kamis (1/3). Menurut M. Mansolihi uji kompetensi tersebut dalam rangka mengetahui tingkat kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural aparatur sipil negara jabatan fungsional guru. sehingga pada saat pelaksanaan pelatihan nanti seluruh calon peserta pelatihan daftar usul penetapan angka kredit telah siap untuk mengikuti setiap materi uji yang diberikan penguji. permasalahan yang sering kali dijumpai adalah kurangnya pemahaman asn pada jabatan fungsional guru tentang kepangkatan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit. “Uji kompetensi ini dapat meningkatkan kompetensi, pemahaman dan kemampuan teknis asn jabatan fungsional dalam hal kepangkatan dan penyusunan angka kredit khususnya bagi tenaga fungsional guru. oleh karena itu, pada kegiatan pelatihan ini materi yang akan disampaikan berupa kajian terhadap peraturan yang mengatur tentang sistem kenaikan pangkat dan penetapan angka kredit bagi ASN pada jabatan fungsional guru. lebih jauh dari

itu,” ujarnya. “Materi yang akan disampaikan pada uji kompetensi ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya nanti telah siap untuk mengikuti pelatihan daftar usul penetapan angka kredit, sehingga makin meningkatnya kualitas kerja dan profesionalisme asn pada jabatan fungsional guru,” katanya. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Ismet Inoni mengatakan, dasar hukum kegiatan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ,peraturan peme rintah No: 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS . Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 tahun2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit. Tujuan kegiatan tersebut mengetahui tingkat kompetensi teknis, komptensi manajerial, dan komptensi sosikultural ASN jabatan fungsional guru .sehingga pada saat pelaksanaan pelatihan daftar usul penetapan angka kredit telah siap untuk mengikuti setiap materi uji yang diberikan penguji. Kemudian permasalahan yang sering di jumpai dengan kekurangan ASN pada jabatan fungsional guru tentang kepangkatan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

Dirjen PDT Kunjungi Pulau Pisang Pesisir Barat, FAKTUAL- Dirjen PDT didam pingi Staf Ahli Kemasyarakatan Provinsi Lampung. Theresia Sormin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, H.Audi Marpi, Sekretaris Kabupaten Pesisir Barat, Azhari, dan Camat Pulau Pisang Mizar serta para peratin setempat mengunjungi Pulau Pisang, kemarin. Destinasi Pulau Pisang perlu dikembangkan agar lebih banyak mendatangkan pengunjung,” ucap Hasrul, dirjen PDT. Berbagai destinasi yang perlu dikembangkan, di antaranya Sumur Putri dan keindahan Pantai Pasir Putih. “Kami berharap pembangunan Sumur Putri yang terletak di Pekon Lok dan pembuatan jalan akses dengan membuat taman pantai di Pekon Bandar tanpa mengurangi pohon yang ada di bibir pantai hal itu dimaksudkan agar suasana taman tidak terlalu panas sehingga membuat para pengunjung menjadi nyaman,” katanya. Selain itu rombongan juga meninjau lokasi rencana pembangunan home stay di Pekon Labuhan yang kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah warga dalam rangka melihat cara menenun tapis “Tapis Lampung sangat bagus dan indah dilihat namun cara pengrajin tapis ini masih manual dan pengerjaannya sangat lama,” kata Hasrul Hasrul menghimbau Dinas Pariwisata Pesisir Barat memberikan pelatihan bekerja sama dengan Direktur Kementerian Koperasi untuk mendapat bantuan peralatan yang memadai sehingga para pengrajin tenun tapis sejahtera. Pulau Pisang merupakan pulau terluar yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lam

pung. Pulau Pisang mulai dilirik wisata lokal maupun mancanegara. Berbagai atraksi lumbalumba di pagi hari, sekira pukul 7. OO-8.00 WIB. Selain itu birunya Samudera Hindia menjadi

destinasi para pengunjung untuk menikmati keindahan Pulau Pisang. Setiap tahun meng adakan “Semarak Pulau Pisang” kegiatan tahunan itu selalu disambut antusias warga

dengan mengikuti berbagai perlombaan, seperti Lomba Renang “Langui”, lomba voli pantai, dan Lomba masak berbagai masakan ala Lampung. (NAS)

Pemkab Pesibar Gelar Upacara Paripurna

Wabup Pesibar Musenbang di Way Krui Pesisir Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Provinsi Lampung, Erlina, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Way Krui, kemarin. Menurut Erlina, musyawarah perencana pembangunan RKPD kabupaten di tingkat kecamatan merupakan forum antarpara pelaku pembangunan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2019. Dia mengatakan, pelaksanaan musrenbang merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Musrenbang tingkat kecamatan pada dasarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan musrenbang tingkat pekon. Hasil rekapitulasi dalam bentuk daftar usulan dari pelaksanaan musrenbang pekon tersebut harus menjadi dasar dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah, katanya. “Kegiatan ini untuk mendapatkan masukan

awal rencana kerja dari masing-masing OPD, berupa daftar usulan dari pekon yang akan disepakati bersama, sehingga menjadi daftar usulan dari kecamatan. diperlukan pemahaman kita bersama, daftar usulan tersebut harus melalui proses verifikasi masing-masing camat. dengan demikian diharapkan usulan dari masing-masing pekon telah melalui proses musrenbang pekon. selanjutnya daftar usulan harus selaras dengan RPJMDes dan juga RKP pekon, hal ini juga merupakan kontrol dari para camat dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa setiap tahunnya,” kata dia. Melalui musrenbang diharapkan terjadinya sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan prioritas pembangunan kabupaten di kecamatan melalui renja opd sebagai instansi teknis pelaksana program/ kegiatan di daerah merupakan suatu hal yang mutlak. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, kata dia. (NAS)

Pesisir Barat,FAKTUAL Pemeritah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Upacara Paripurna Bulanan, di Lapangan Merdeka Labu hanjukung, Krui, kemarin. ”Di bulan kedua di tahun anggaran 2018, saya mengajak semua selaku aparatur negara dan pelayan masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat, mari kita tingkatkan kebersamaan dan kinerja ke depan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan dalam mengemban tugas marilah kita semua melakukan evaluasi terhadap kinerja kita dan berupaya memperbaiki diri kita masing–masing, sehingga bisa membangun kebersamaan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu masyarakat yang madani, mandiri dan sejahtera,” kata Bupati setempat, Agus Istiqlal. “Untuk mencapai visi dan misi tersebut tentunya tidak mudah untuk mewujudkannya dan berbagai tantangan serta rintangan yang kita akan hadapi. dalam menjalankan tugas kita ke depan, maka dari itu saya memberikan motivasi kepada pejabat-pejabat yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan tugas OPD dan fungsinya di OPD masing-masing untuk selalu berupaya dalam penyelesaian program, kegiatan di lingkungan kerjanya sesuai dengan jarak waktu yang telah ditentukan sehingga kinerja kita selaku abdi negara akan mendapat apresiasi dari masyarakat,” katanya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pada 2018, sesuai amanat Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan merupakan hak azazi manusia

yang harus dipenuhi hal ini telah melakukan perubahan terkait dengan subsidi beras miskin (raskin) menjadi bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) yang mana tidak ada biaya tebus bagi keluarga penerima manfaat (KPM) hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menerima bantuan beras sejahtera untuk keluarga penerima manfaat 11.436 keluarga penerima manfaat (KPM) tahun 2017 dibangun rumah nelayan 100 unit yang berlokasi di Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Lemong masing-masing mendapat 50 unit yang telah diresmikan beberapa waktu yang lalu, kata dia. Menurut dia, pada 12 Februari 2018 telah dimulai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten (musrenbang RKPD) untuk rencana kerja tahun anggaran 2019 mendatang, pada 14 Februari 2018 telah dibuka operasi pasar murah bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami berharap telah berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat demi terwujud visi dan misi dimaksud,” katanya. “Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukung seluruh lapisan masyarakat,” katanya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 449/ Tahun Ke-15 / 5 - 11 Maret 2018

2 Tahun Kepemimpinan Adipati-Edward, Sederet Prestasi Diukir Way Kanan Way Kanan, FAKTUAL - Dua tahun kepemim pinan Raden Adipati Surya-Edward Anthoni sebagai bupati dan wakil bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, sederet prestasi dan pem bangunan sudah ditorehkan pasangan itu. Bederet prestasi itu di antaranya penghargaan dari presiden atas raihan Wajar Tanpa Peng ecualian (WTP Lebih) secara berturut-turut. Empat besar Musyabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Lampung ke-45 yang diselenggarakan di Pesawaran pada April 2017, tahun sebelumnya berada pada posisi juru kunci. Berhasil meraih penghargaan paramesti dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan kepala daerah di bidang kesehatan dengan menetapkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok pada 12 Juli 2017. Meraih penghargaan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas keberhasilan dalam percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak tahun 2017 lebih dari 96 persen, pada 22 Juli 2017. Selanjutnya, penghargaan tim pengendalian inflasi daerah pendatang baru berprestasi pada 2016 dari Bank Indonesia, yang diraih pada 27 Juli 2017. Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia sebagai Bupati Inisiator Kabupaten Layak anak. Meraih penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai kabupaten dengan pencapaian kinerja penyalur Rastra terbaik tahun 2017. Peringkat V Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Lampung. Peringkat Pertama Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan tingkat Provinsi Lampung tahun 2017. Predikat Utama Puskesmas Way Tuba dari Tim Surveior Akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI. juara ketiga Lomba P3KSS tingkat Provinsi Lampung tahun 2017. Raden Adipati Surya juga menerima penghargaan Top Regent Of The Year 2017 dari Seven Media dan The Key People Magazine bekerjasama Clock Research & Development serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, dan kementerian desa dan PDTT Republik Indonesia. Penghargaan dari Deputi direksi BPJS wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung karena telah menjamin rakyatnya sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam program JKN-KIS dan mendukung percepatan cakupan semesta tahun 2019. Juara harapan pertama lomba masakan serba ikan tingkat nasional. Juara pertama Lomba B2SA tingkat Provinsi Lampung. Sementara, Edward Antony, dianugerahi

penghargaan Lencana Dharma Bhakti dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia. Untuk kelompok atau individu, beberapa prestasi juga diraih putra-putri Way Kanan. Diantaranya, Tiraini sebagai juara pertama Bidan Teladan Provinsi Lampung tahun 2017. Tria Febby Angelia MTS Negeri 2 Way Kanan, Kecamatan Pakuanratu, juara satu sebagai senator cilik untuk katagori wanita pada World Scout Jamboree (Jambore Internasional) di Batu Metropolitan Park, Kuala Lumpur Malaysia. Selanjutnya, Indah Susanti meraih juara pertama lomba pembawa acara se-Sumatera tahun 2017. Salma Putri Rahayu pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjit meraih juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat pelajar pada lomba keterampilan dan seni islam tingkat Provinsi Lampung tahun 2017. Aiptu Rutaman Banit Laka Satuan Lalu lintas Kepolisian Resort Way Kanan mendapatkan penghargaan dari kapolri dan kapolda Lampung atas prestasi dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang melampai tugas pokoknya yaitu pada pelaksanaan Operasi Ramadniya Krakatau 2017, Aiptu Rutaman melakukan pertolongan kepada korban pemudik Lebaran yang mengalami kecelakaan lalu lintas

pada saat melintas di Kabupaten Way Kanan. Ni Wayan Vera Seysa, pelajar asal SD Negeri 01 Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Lomba juara tiga menulis surat untuk gubernur. Rista Dewi, pelajar asal SMP Negeri 8 Blambanganumpu meraih juara pertama menyingkirkan 2.872 pelajar SMP sederajat se-Provinsi Lampung menulis surat untuk gubernur tingkat SLTP. Deva Yulinda, putri asal Kampung Banjaragung, Kecamatan Baradatu mendapatkan penghargaan dari Kedutaan Republik Indonesia di Kairo Mesir, atas prestasi menempuh pendidikan Strata Satu Fakultas Study Islam dan Bahasa Arab pada Universitas Al Azhar Mesir dengan predikat Jayyid Jiddan atau baik sekali. Penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi Lampung tahun 2017 yang diraih SMA Negeri 1 Baradatu dan SMP Negeri 2 Banjit atas penilaian dan verifikasi lapangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap sekolah yang telah diusulkan pemerintah kabupaten dan kota. Pemuda peduli lingkungan dan alam (Pemula) Way Kanan meraih penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Lampung tahun 2017 dengan kategori perintis lingkungan serta Anggun Suri Levina Muli way Kanan terpilih sebagai Muli berbakat Provinsi Lampung tahun 2017. (RSD)

Bupati Lambar Kunjungi Pabrik Kopi Kawi Mengani Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar), Parosil Mabsus didampingi Kepala Bapeda, Okmal, Kadispora Indra Kesuma, Kadisbun Tri Umaryani, Kepala Dinas Pendidik an Bulki Basri, dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Sekdakab setempat, Yudha Setiawan mengunjungi pabrik kopi Kawi Mengani, di Mengani Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (22/2). Bupati Lambar Bersama rombongan diterima Bupati Bangli, I Made Gianyar beserta jajarannya. Bangli dengan pengolahan kopi “kintamani” nya saat ini menjadi pusat perhatian pegiat kopi nusantara. Menurut Kadisbun Lambar Tri Umaryani, pengelolaan kopi dan produk turunannya di Bangli patut ditiru untuk meningkatkan nilai ekonomis petani kopi. Bermacam-macam produk turunan berkualitas menjadi produk unggulan kabupaten tersebut. Di antaranya, kopi bubuk, wine, briket, tepung, dan lainnya. Dalam kunjungan bupati Lampung Barat

diberi kesempatan untuk menanam bibit kopi arabika di lokasi pabrik Meñgani di Bangli. Tak hanya itu, bupati Bangli juga secara khusus mendampingi Parosil Mabsus mengunjungi beberapa objek wisata unggulan di kabu paten tersebut. Parosil meng atakan, masingmasing kabupaten di Bali memiliki potensi daerah ter send iri. Seperti Bangli yang memiliki komoditi pertanian an dalan kopi Kintamani yang bisa menjadi brand Kabu paten Bangli. “Saya kira kopi Kintamani bisa manjadi brand yang kuat untuk Bangli,” katanya.

Terlebih kopi Kintamani selama ini sudah ditunjang dengan pengolahan kopi terbaik di Indonesia. Menurutnya, Desa Mengani juga cocok untuk dijadikan agro wisata, sehingga bisa menambah pendapatan Kabupten mau pun masyarakat di sekitarnya. Pihaknya menyarankan para petani kopi di Kinta mani menanam komoditi dengan pola diversifikasi sehingga pendapatan para petani bisa bertam bah dan tidak menunggu panen raya datang. Pabrik Kopi Mengani mendapat perhatian khusus dari Istana Negara karena prestasinya tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Mantan Kepala Staf Keperesidenan Istana Teten Masduki pernah berkunjung ke lokasi pabrik.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan ucapan terimaksih atas kunjungan tersebut. Menurut Gianyar, sejatinya para petani kopi di Kintamani sudah melakukan penanaman dengan sistem diversifikasi. Hanya saja belum secara keseluruhan. “Pola ini perlu kita sosialisasikan lebih lanjut ke petani. Di samping itu yang perlu kita perhatikan adalah manajemennya seperti mengembangkan komoditi sesuai dengan potensinya, bagaimana pola insentifikasi pertanian dengan lahan diversifikasi tanaman, dan sisitem pemasarannya. Hal Ini yang harus kita lakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir,” kata Gianyar. Pihaknya juga berharap ke depan makin banyak para petinggi atau pejabat pusat yang memberikan pengalamannya saat berkunjung ke daerah-daerah lain yang bisa di kembangkan di Kabupaten Bangli. Sehingga dapat menambah pengalaman para petani di Kabupaten Bangli. (ADI)