FAKTUAL EDISI 461 * 15-22 JULI 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

HARGA Rp.12500,-

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

BENAR BERIMBANG

PEMPROV PERJUANGKAN REVISI RT RW HALAMAN

PRINGSEWU KEMBANGKAN KAWASAN WISATA TELAGA GUPIT HALAMAN

PEMBUKAAN FESTIVAL SEKALA BEKHAK V HALAMAN

JAKSA TUNTUT MUSTAFA

4 TAHUN PENJARA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Cawa Kham UANG LEBIH BERKUASA

Rompi Orange Kepala Daerah

UCE NASIR

MENGACU pada Pilgub 2018 ternyata uang lebih berkuasa. Selain sarat dengan politik uang juga intrik “membungkam” pelanggaran. Terbukti pihak-pihak yang berkopenten seperti pengawas dan penyelenggara tak mampu berbuat banyak untuk memberikan sanksi keras kepada “pemain” yang melakukan pelanggaran. Alih-alih menegakkan supremasi hukum. Justru tidak sedikit kalangan penegak hukum turut “menendang bola”. Tak pelak, aksi masa berkelanjutan mulai dari menuntut keadilan hingga yang membela mereka yang membayar. Memprihatinkan memang. Kendati berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) hasilnya sudah dapat diprediksi. Dan jika hal tersebut terjadi, pesta demokrasi periode berikutnya, baik untuk bupati maupun gubernur bakal jauh dari “bersih”. Bahkan demokrasi yang digembar- geborkan kian jauh dari harapan. Di sisi lain pembodohan bangsa berlanjut tanpa batas. Bahkan membuktikan, demokrasi hanya milik mereka yang punya banyak duit atau demi kepentingan kelompok tertentu. Padahal banyak pihak termasuk rakyat mengidam-idamkan hukum menjadi panglima dalam sendi kehidupan bernegara bukan segalanya dapat “diatur dengan uang.” Di sisi lain kecurangan dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif bukan hal baru dan maraknya politik uang di berbagai pemilihan pemimpin dan anggota Dewan membuktikan ketidakberhasilan program mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa tidak, akibat fakir iman taqwa, ilmu teknologi, dan miskin materi, rakyat lebih memilih uang kendati nilainya hanya puluhan ribu rupiah dibandingkan program kerja, visi, dan misi, baik yang sudah dijalankan maupun baru rencana sang calon gubernur maupun bupati. Dan apa yang terlah terjadi hendaknya dijadikan kajian serta intropeksi berbagai kalangan, baik pemerintah maupun politisi serta partai politik yang ada dengan menegakkan hukum setegaktegaknya dengan mengacu demi kepentingan bangsa dan negara bukan segelintir orang atau golongan tertentu. Amburadulnya demokrasi juga membuktikan kegagalan partai politik dalam memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Betapa tidak, kekuasaan berkedok demi kepentingan bangsa dan negara selalu menjadi sasaran utama bahkan kefakiran kerap menjadi “barang jualan” meraih kursi kekuasaan. Padahal kefakiran ilmu dan materi telah diciptakan. Sudah waktunya pembodohan dihentikan terlebih persaingan di tingkat internasional kian ketat. Stop politik uang dengan mengkader politisi yang berakhlakul karimah atau merekrut calon pemimpin yang mampu merencang program kerja dengan keilmuan bukan siapa yang berani membayar mahar lebih besar seperti yang terjadi selama ini. Hentikan pula memperbanyak para “tukang sihir” yang hanya mampu memperdaya rakyat kecil. Belum terlambat untuk menegakkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sejarah telah membuktikan, lantaran kebodohan dan kemiskinan membuat penjajah bercokol ratusan tahun di negeri tercinta ini. Ataukah semuaelemen bangsa hendaki hal itu? Tentu tidak dan untukitu jangan jadikan uang adalah segalanya.

l n l n l

KPU Lampung tunda penetapan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Mungkin hanya untuk meredakan gejolak di masyarakat Bupati Lampung Tengah Nonaktif dituntut 4 tahun penjara Pas, dengan angka ‘kece’ nya Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengungkapkan uneg-unegnya di medsos terkait kedekatannya dengan Cawagub terpilih Setiap pekerjaan pasti mengandung risiko, mba

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

ASUS Kepala daerah yang terjerat pusaran korupsi seperti tidak ada habisnya. Korupsi dan penyelenggara negara merupakan dua hal yang su lit untuk dipisahkan. Kasus-kasus korupsi yang berhasil dibongkar lembaga anti rasuah, Komisi Pembe rantasan Korupsi (KPK) menunjukkan betapa kasus korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat lainnya. Keterlibat an pejabat publik dan birokrasi menjadi suatu keniscayaan, praktik korup tidak hanya dilakukan pada level pusat, namun juga menggurita dan sistemik hingga ke level bawah. Baru-baru ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi harus berurusan (KPK) karena diduga memberikan suap Rp 500 juta dari commitment fee Rp 1,5 miliar kepada Irwandi demi mendapatkan izin proyek infra struktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus. Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Hal yang mengejutkan lainnya, yakni KPK juga menetapkan status tersangka kepada Calon Gubernur Maluku Utara terpilih, Ahmad Hidayat Mus yang menang Pilkada Maluku Utara tahun 2018 diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif, yaitu pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Ka bupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, Ahmad berstatus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 20052010, dugaan kerugian negara berda sarkan penghitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar. Sebelumnya juga ada mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola dan mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Beberapa kepala daerah dari pulau Sumatera ini merupakan contoh Kepala Daerah yang harus menggunakan “rompi orange” guna menjalani pemerik saan di KPK. Birokrasi Patrimonial Menurut Djafat W (2006), analisis maraknya praktik korupsi di Indonesia lebih mengedepankan, pada pende katan relasi Patrimonialistik dimana melalui relasi ini, para birokrat atau pejabat negara, pengusaha, penegak hukum bertemu dan membentuk jejaring korupsi, yang memberikan keuntungan bagi mereka dalam hubungan patron dan klien. Dalam konteks birokrasi, Weber. Sosiolog asal Jerman mengatakan bahwa sis tem birokrasi Patrimonial, merupakan sistem dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan Familier, hubungan pribadi dan hu bungan “Bapak-anak buah” (Patron Client). Budaya birokrasi ini, tidak terlepas

Oleh :Rholand Muary

Sosiolog, mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut dan Universitas Medan Area (UMA)

dari warisan Orde Baru, dimana citra birokrasi dijadikan mesin politik, layanan birokrasi justru menjadi causa prima terhadap maraknya praktik korupsi. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintahan sangat dominan. Kondisi ini sudah cukup lama terbangun sehingga membentuk sikap, perilaku dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak dapat dibedakan. Begitu juga dengan kebijakan desen tralisasi kewenangan pemerintah ke daerah terlihat jelas dengan ba nyaknya kasus korupsi para pejabat politik maupun pejabat birokrasi yang diungkap oleh KPK. Political will atau kemauan politik yang pada awalnya digadang-gadang sebagai salah satu prasyarat penting dalam pemberantasan korupsi justru dianggap sebagai jargon politik belaka, hal ini dapat dilihat dari istilah hana fee yang kerab dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang maksudnya tidak ada pungutan fee dalam pembangunan di Aceh. Begitu juga dengan Calon Gubernur Malut terpilih, Ahmad Hidayat Mus juga memasukkan isu anti korupsi dalam kampanyenya. Berdasarkan data yang dihimpun melalui laman kpk.go.id bahwa pada 2017 tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuap an dengan 93 perkara, diikuti penga daan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, meng ungkapkan ada 43 perkara yang me libatkan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/ walikota dan wakilnya. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara Masyarakat Melawan Korupsi Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lamalama akan menjadi bibit korupsi yang

nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Dalam pendekatan sosiologis, mengutip teori Weber tentang ideali tas, bahwa birokrasi kita identik dengan pejabat dan jabatan yang merupakan struktur sosial yang memiliki peranan penting. Bahwa pejabat memiliki tugastugas khusus dan fasilitas yang di milikinya dalam melaksanakan ja batannya merupakan pemberian orang lain. Atas dasar itu, kita punya keyakinan masyakat masing mem punyai peluang untuk keluar dari belenggu korupsi, apabila masih ada segelintir orang yang idealis dalam masyarakat, namun menurut penda pat Chambliss dikutip Aditjindro, menyebut justru hal tersebut dapat dibantah, sebab perubahan dalam masyarakat itu sendiri akan mengala mi jalan buntu jika sudah membentuk suatu jejaring yang melibatkan unsur masyarakat. Hal yang paling sederhana dapat dianalisis, yakni keluarnya peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi maju menjadi calon legislatif. Peraturan ini membuat beberapa partai politik geram, pasal nya beberapa eks napi koruptor yang berasal dari parpol akan mencalonkan kembali dan sudah ada yang mengaju kan uji materi ke Mahkamah Agung. Ini membuktikan, bahwa strategi pencegahan untuk melawan korupsi juga lahir dari penyelenggara negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan didukung penuh oleh KPK. Arah reformasi birokrasi dan budaya politik harusnya dapat berbanding lurus dalam strategi melawan korupsi kedepannya, namun jejaring korupsi yang datangnya dari mana saja bisa saja memenjarakan pihak-pihak yang membuat aturan bertentangan dengan status quo nya para koruptor. Harap annya dengan adanya peraturan ini, masyarakat dapat memilih wakilnya yang bersih dari perilaku korup, dan tidak tersandera dengan beban moral masa lalu. Korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime). Bahkan, dalam Konferensi Asosiasi International Otoritas Pemberan tasan Korupsi (International Associa tion of Anti-Corruption Authorities, IAACA) di Beijing, disepakati bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime). Keja hatan ini dapat menimpa kepada siapa saja yang mempunyai kekuasaan. Kita patut mengambil pelajaran kepada negara tetangga kita, bagaima na mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dikenai dakwaan, terkait skandal korupsi miliaran dolar badan investasi negara, 1MDB. Hal yang sama dengan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye yang divonis bersalah melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi pada da sarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Subki Roni, Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Jaksa Tuntut Mustafa EMPAT TAHUN PENJARA Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta, FAKTUAL - Bupati Lampung Tengah (nonaktif ) Mustafa dituntut hukuman penjara empat tahun enam bulan ditambah denda Rp250 juta dan subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD setempat, Rp9,695 miliar. “Menuntut agar majelis hakim Peng adilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat me mutuskan terdakwa Mustafa secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Rahman dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Asri Irwan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, belum lama ini. malam. Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana di ubah UU No. 20 Ta h u n 2001 tentang Pe mberantasan Tindak Pidana K o rupsi j o pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU KPK juga menun tut pencabut an hak politik Mustafa dalam waktu tertentu. “Menuntut h uk u ma n tamb ahan berupa pen cabutan hak dipilih dalam jab at a n publik selama 4 tahun setelah terd akwa

selesai menjalani masa pidana,” kata Asri. Pencabutan hak politik itu dikarenakan Mustafa saat menjabat sebagai bupati berperan aktif untuk mencari uang suap kepada anggota legislatif Lampung Tengah. Saat ini, Mustafa juga menjadi calon gubernur Lampung pada Pilgub 27 Juni 2018, berpasangan dengan cawagub Ahmad Jajuli. “Terdakwa melakukan suap kepada anggota legislatif yang dananya dari para kontraktor berdasarkan saksi dan barang bukti. Pengumpulan uang mencapai Rp5,13 miliar dan Rp3,64 miliar. Maka terdakwa patut dicabut hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik untuk melindungi publik dari informasi, persepsi yang salah terhadap orang yang dipilih maka harus dijatuhkan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik,” kata Asri. Suap itu diberikan kepada antara lain Wakil Ketua I dari Fraksi PDI Perjuangan Natalis Sinaga, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto, Ketua DPRD Lampung Tengah Ach mad Junaidi, Sunardi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Raden Sugiri, Bunyana, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin. “Adanya kesesuaian kehendak antara terdakwa dan saksi Bupati Lampung Tengah Mustafa selaku pemberi untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp300 miliar pada TA 2018 dan menan datangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar,” kata Asri. Uang untuk D P R D

direalisasikan secara bertahap pada November-Desember 2017 dengan total penyerahan uang Rp8,695 miliar dengan rincian pertama kepada Natalis Sinaga melalui Rusmaladi Rp2 miliar. Uang itu Rp1 miliar untuk Natalis, sedangkan Rp1 miliar lagi untuk Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt ketua DPC Partai Demokrat Lampung Tengah. Kedua kepada Raden Sugiri selaku ketua Fraksi PDIP Rp1,5 miliar melalui Rusmaladi dan Aan Riyanto. Ketiga kepada Bunyana alias Atubun anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rp2 miliar melalui Erwin Mursalin. Keempat kepada Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin Rp1,5 miliar yang sebenarnya untuk Ketua Partai Gerindra Provinsi

Lampung Gunadi Ibrahim. Kelima kepada Natalis Sinaga, Raden Sugiri, dan Zainuddin melalui Andri Kadarisman Rp49 juta. Keenam kepada Achmad Junaidi Sunardi selaku ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui secara bertahap Rp1,2 miliar yang dilakukan dalam tiga tahapan melalui Ismail Rizki dan Erwin Mursalin. “Setelah adanya pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8,695 miliar, pada 29 November 2017 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabu paten Lampung Tengah yang pada pokoknya pinjaman daerah tersebut dapat disetujui DPRD Lampung Tengah dan dapat dituangkan dalam APBD TA 2018,” kata jaksa. Namun PT SMI menginformasikan, ada satu persyaratan lagi yang wajib dipenuhi, yaitu berupa surat pernyataan dari kepala daerah yang juga disetujui pimpinan DPRD mengenai kesediaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung apabila di kemudian hari terjadi gagal bayar atas pinjaman daerah tersebut. Mustafa lalu meminta Taufik mencari rekanan yang belum membayar kontribusi proyek di Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2018, dan didapat rekanan Miftahullah Maharano Agung alias Rano untuk memberikan kontribusi proyek TA 2018 sekira Rp900 juta. Taufik lalu memerintahkan Supranowo untuk menggenapkan uang tersebut menjadi Rp1 miliar. Uang lalu diberikan pada 13 Februari 2018. “Setelah itu, petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Natalis dan Rus liyanto serta mengamankan uang pemberian Mustafa melalui terdak wa Rp1 miliar, namun setelah dihitung jumlahnya hanya Rp996,15 juta,” kata jaksa. (DBS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

BANDARLAMPUNG

Ridho Raih Penghargaan dari Kapolda Lampung

Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Lampung atas partisipasi Pemprov Lampung dalam pembangunan gedung baru Mapolda Lampung. Penghargaan diberikan Kapolda Lampung Irjel Pol Suntana bertepatan dengan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-72, di Lapangan Kantor Polda Lampung, Rabu (11/7/2018). HUT Bhayangkara ini sendiri bertema “Dengan Semangat Promotor Polri Siap Mengamankan Agenda Kamtibmas tahun 2018 dan 2019.” Selama ini, Pemerintah Provinsi Lampung

sangat mendukung pembangunan Markas Kepolisian Daerah Lampung (Mapolda) di Lampung Selatan. Gubernur Ridho telah memberikan hibah lahan seluas 23,7 Ha untuk Polda Lampung yang berlokasi di kawasan pengembangan kota baru, Lampung Selatan. Gubernur Ridho juga menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 3 Ha untuk pembangunan Mapolda Lampung yang baru. Serta menambahkan kucuran dana Rp 32 miliar untuk membangun sarana perkantoran Polda Lampung. Penghargaan atas partisipasi dalam pembia yaan pembangunan gedung baru juga diberikan

kepada Walikota dan Bupati di Provinsi Lampung atas partisipasi dalam pembiayaan pembangunan gedung baru Mapolda Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana saat membacakan sambutan Kapolri Tito Karnavian, menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh Polri melalui program promoter telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Program promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik. “Program promoter difokuskan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media,” jelas Suntana.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal. “Perbaikan kultur wujudkan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan eksesif; sedangkan manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial dengan mengangkat prestasi-prestasi Polri dan menetralisir berita negatif,” jelasnya. Lebih lanjut, Kapolda Suntana mengungkapkan selama dua tahun implementasi program promoter telah menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. “Pada survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63,2%. Oktober satu tahun pelaksanaan program promoter survei populasi pada Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya rangking ketiga teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,2%,” jelas Suntana. Tidak hanya itu, dari dunia internasional, sebuah lembaga survei di Amerika Serikat, The Gallup Organization, mengungkap bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-9 Negara teraman di dunia posisi tersebut berada di atas Denmark dan Belanda bahkan Jepang. Kapolda Lampung akan berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat, karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia Tercinta. Dalam kesempatan itu juga terdapat pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari Bhayangkara Ke-72. Kapolda memberikan penyematan pin emas dan piagam penghargaan kepada personel yang berprestasi, yaitu Johan Efendi, Handy Petrasila, Muhammad Irfan. Kapolda Suntana juga memberikan penghargaan kepada pemenang lomba polisi teladan, yaitu Irfansyah Panjaitan, Trisno Sigit, Jonidi, Suprapti, M. Teguh Riwayanto, Makmur BM Hasan, Serta terdapat penyerahan piagam penghargaan kepada pemenang lomba dalam rangka HUT Bhayangkara Ke-72. (AGA)

Pemprov Jajaki Pembentukan Forum Komunikasi Bandar Lampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Lampung membentuk forum komunikasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja. Hal itu terungkap saat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menerima Kepala Kanwil Direktorat Jendral Keuangan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu terkait pembentukan forum komunikasi lingkup Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kamis (12/7/2018). “Pemerintah Provinsi Lampung akan terus saling melengkapi dan tingkatkan sinergitas dengan Kementerian Keuangan yang ada di Lampung,” ujar Hamartoni Ahadis. Pemerintah Provinsi Lampung, ujar Hamartoni, akan siap membantu Kementerian Keuangan Lampung. “Kami akan membantu kawan-kawan dari kementerian keuangan Lampung, terkait komunikasi informasi dan lainnya,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Keuangan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Ekka S. Sukadana menjelaskan Kementerian Keuangan akan meningkatkan sinergi dengan Pemprov

Lampung. “Karena bagaimanapun tugas dan fungsi Kementerian Keuangan bersinggungan dengan tugas Pemprov Lampung, baik terkait masalah keuangan, tata kelola aset, perpajakan, beacukai dan sebagainya,” jelasnya. Sinergi tersebut, jelas Ekka, akan terus ditingkatkan setelah pertemuan ini. “Komuni asi akan terus dilakukan secara rutin, sehingga tugas dan fungsi masing-masing dapat berjalan bersama dan lebih baik,” jelasnya. Lebih lanjut, Ekka menuturkan ke depannya akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk lebih mewujudkan rencana pembentukan forum tersebut. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal, sosialisasi, tukar informasi terutama yang berkaitan dengan tugas fungsi untuk kemaslahatan masyarakat Lampung. Dalam acara itu, turut hadir Kaban Keuang an Daerah Provinsi Lampung, Minhairin; Kadis Kominfo Statistik, A. Chrisna Putra; Kepala Kanwil bea Cukai Sumbagbar, Yusma riza; Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lam pung, Erna S.; Kepala Kanwil djpb Provinsi Lampung, Alfiker S.; KPKNL bandar Lampung, Didith, dan Kepala KPP Teluk Betung, Taufik. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG 5 Pemprov Perjuangkan Revisi RTRW BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Bandar Lampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi Lampung terus berjuang agar Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung mendapatkan persetujuan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Hal ini diwujudkan dengan digelarnya rapat pembahasan Revisi Perda RTRW Provinsi Lampung dengan menghadirkan pejabat Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementrian ATR di Hotel Emersia, Rabu (11/07/2018). Rapat diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan Revisi Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Perda. Provinsi Lampung No. 01 Tahun 2010) bertujuan dalam upaya mengakomodir perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Taufik, banyaknya program strategis nasional yang ditempatkan di Provinsi Lampung yang belum terencana sebelumnya, seperti Pembangunan Jalan Tol dari Terbanggi Besar sampai dengan Pematang Panggang Sumatera Selatan dan Pengembangan Kawasan Maritim dan lainnya. Taufik berharap setelah Revisi RTRW rampung nantinya bisa menjadi pedoman perencanaan pembangunan yang baik untuk daerah sekaligus sebagai pengendalian tata ruang di Provinsi Lampung. “Kami akan terus mengawal dan bekerja keras agar revisi RTRW Provinsi Lampung segera disetujui menjadi Perda, melengkapi seluruh persyaratan serta berkoordinasi secara intensif dengan Kementrian ATR sehingga target selesai di 2018 ini dapat terealisasi”, ujarnya. Sementara itu, Fahmi, kasi Bina Kota dan Perkotaan Direktorat Pembinaan Perencanaan

Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementrian ATR mengatakan pihaknya menyadari bahwa Revisi RTRW Provinsi Lampung ini menjadi Perda sudah ditunggu oleh berbagai pihak seperti OPD dan stakeholder terkait lainnya. Namun untuk diperdakan RTRW harus

mengikuti tahapan-tahapan atau SOP yang ada di Kementerian ATR/BPN. Untuk itu pihaknya berharap kegiatan trrsebut dapat memberikan masukan sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung.

Fahmi berharap dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi Lampung ini telah merangkum seluruh program strategis dari setiap OPD sehingga visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung kedepan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. (AGA)

Pemprov Siap Semarakkan HUT RI Wagub Kagumi Kekompakan TNI dan Polri Bandarlampung, FAKTUAL - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Bachtiar Basri, menilai kekompakan TNI dan Polri di Provinsi Lampung sungguh luar biasa. Bahkan Bachtiar mengekspresikan rasa kagumnya saat upacara Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 di mana yang menjadi inspektur upacara adalah Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav Erwin Djatniko. “Ini sebuah kejutan pada Hari Bhayangkara ke-72 di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena biasanya yang menjadi Inspektur upacara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) nya, tetapi ini langsung dari pihak TNI yakni Komandan Korem, saya sampaikan ini luar biasa,” ujar Bachtiar usai menghadiri upacara dalam rangka Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018, di Lapangan Apel Makorem 043/Garuda Hitam, Rabu (11/7/2018). Menurut Bachtiar, pada acara tersebut terlihat bahwa TNI/Polri terus menjaga kekompakkan dan kebersamaan terutama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkhusus pada daerah Lampung. “Artinya TNI/POLRI sebagaimana Pancasila sebagai Paradigma Reformasi salah satunya kebersamaan. Ini ditunjukkan oleh Kapolda Lampung bersama dengan Komandan Korem, ini luar biasa,” katanya. Sementara itu, Kolonel Kav Erwin Djatniko saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesunguhan bertugas didaerah pedalaman, perbatasan, wilayah terpencil, dan mengemban misi internasional. Selain itu, juga dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci ramadhan, dan juga Pilkada serentak 2018. “Apa yang dilakukan oleh setiap anggota Polri, adalah wujud pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Erwin menyampaikan bahwa pada Peringatan

Hari Bhayangkara ke- 72 itu juga, Indonesia mendapat kabar baik, karena dunia internasional menempatkan Indonesia kedalam daftar 10 negara teraman didunia. Daftar tersebut dikeluarkan oleh Lembaga riset internasional Gallup’s Law and Order 2018. “Sebuah capaian yang membanggakan kita semua, sebuah capaian yang harus kita jaga dan pertahankan, sebuah capaian yang merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa. Didalamnya tentu ada peran anggota Polri, ada kerja keras anggota Polri serta pengabdian dan dedikasi anggota polri. Tetapi saya mengingatkan agar semua anggota Polri tidak cepat berpuas diri karena kedepan Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks,” katanya. Di era digital, lanjut Erwin, seperti saat ini, Polri juga harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Apa lagi, tugas-tugas besar telah menanti Polri, mulai dari pengamanan rangkaian tahapan Pileg, dan Pilpres 2019, Natal dan tahun baru, serta pelaksanaan Asian Games 2018, dimana berbagai kegiatan besar tersebut perlu adanya antisipasi agar potensi kerawan dapat dicegah sejak awal. “Saya minta seluruh anggota Polri jangan pernah lengah, tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas. Selalu mengembangkan diri dan lakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada. Polri harus selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman, keamanan dan ketertiban yang terjadi didalam masyarakat, selanjutnya segera lakukan langkah-langkah pencegahan,” ujarnya. (AGA)

Bandarlampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap menyemarak kan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke- 73 dengan berbagai kegiatan. Bahkan, Pemprov berharap keterlibatan masya rakat di sekitar Pemprov untuk memeriahkan acara tersebut. Hal itu terungkap dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Peringatan HUT RI ke- 73 Tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/7/2018). Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, juga mengungkapkan berbagai kegiatan HUT. Seperti, donor darah, bakti sosial, kegiatan olahraga dan perlombaan tradisional serta ditutup dengan resepsi syukuran dan pesta rakyat. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Apel Kehormatan dan Renungan Suci, serta penyampaian remisi dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu, ada pula agenda kenegaraan yang menyelaraskan pada kegiatan pemerintah pusat, seperti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Pengibaran Bendera Merah Putih. “Kita mencoba jauh-jauh hari lebih awal

melakukan rapat untuk pembagian tugas baik kepada instansi vertikal maupun internal Orga nisasi Perangkay Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Lampung. Mudah-mudahan dengan pertemuan awal ini mereka akan lebih siap dan akan lebih tahu tugas-tugas yang dibeban kan,” ujar Hery Suliyanto. Hery mengatakan pada rapat selanjutnya, masing-masing pemegang tugas, sebelumnya sudah melakukan rapat internal di lingkup kelompok tugasnya untuk adanya kemantapan menjelang hari H HUT RI ke- 73. “Kita akan lakukan pertemuan kembali yang nanti masing-masing OPD sudah siap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya. Hery berharap HUT RI ke- 73 di Provinsi Lampung berjalan semeriah mungkin dan berbagai kegiatan dapat melibatkan lingkup masyarakat. “Kita harapkan banyak melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar kantor Pemprov Lampung terutama pada kegiatan olahraganya, sehingga masyarakat sekitar kita bisa merasa diajak berpartisipasi, untuk ikut dan berantusias mengikutinya. Kita harapkan semeriah mungkin tahun ini,” pungkasnya. (AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

PESAWARAN

SURAT KABAR MINGGUAN

Pelayanan Adminduk Meningkat

Pesawaran, FAKTUAL - Pasca Idul Fitri 1439 H/2018 M, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung mengalami

peningkatan semua pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, Ketut Pertayasa, menjelaskan mulai hari pertama

masuk kerja setelah libur Lebaran sampai saat ini pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Pesawaran meningkat terutama untuk pelayanan kartu tanda penduduk

(KTP). “Sejak awal masuk kerja terus mengalami peningkatan melebihi hari biasa, peningkatan ini sampai mencapai 20% di semua Adminduk, utamanyaan pembuatan KTP Elektronik, yang mencapai 5% sendiri,” ungkapnya, melalui sambungan telepon selulernya, kemarin. Dia mengakui, masyarakat banyak baru bisa mengurus KTP elektronik saat pulang Lebaran karena bekerja di luar daerah. “Ada juga yang ingin bekerja diluar daerah, karena kita tahu anak anak SMA baru lulus sekolah beberapa bulan lalu jadi wajar kalau ada peningkatan dalam pembuatan KTP,” katanya. Disinggung ketersedian blangko KTP yang ada di Disdukcapil, Ketut menjelaskan tidak ada masalah karena pihaknya telah menyiapkan 6 ribu blangko. “Warga tidak perlu khawatir karena blangko kita sudah cukup, dan Senin atau Selasa depan petugas kita akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil lagi blangko,” katanya. Ketut menjelaskan, pihaknya siap turun ke lapangan untuk menjemput bola dalam memper mudah masyarakat dalam pengurusan Adminduk. “Kami siap kapan saja kalau diminta warga, mau hari kerja ataupun hari libur, kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena memang ini menjadi program andalan Bupati Dendi dan Wakil Bupati Pesawaran Eriawan,” ujarnya. “Saya juga menghimbau kepada masyarakat melalui aparat desa setempat, agar mengumpulkan warganya minimal 50 orang, bisa membuat surat formal, bisa melalui kelompok masyarakat atau boleh juga melalui Cal Center Disdukcapil dengan nomor 08117833922,” tuturnya. (RIN)

Mapolres Pesawaran Bantu Duafa Pesawaran, FAKTUAL - Markas Polisi Resort (Mapolres) Pesawaran, Provinsi Lampung membantu warga yang kurang mampu, yang berada di bawah payung hukum Polres setempat., kata Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi, saat memberikan arahan kepada para Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres, di depan koridor Mapolres setempat, kemarin. “Data semua warga di desa binaan rekanrekan sekalian yang tidak mampu, nanti kami akan berikan bantuan berupa beras, masingmasing Bhabinkamtibmas nanti setorkan berapa jumlah warganya yang tidak mampu di desanya, biar nanti bisa langsung kita distribusikan, jadi tidak hanya sambang dan anjangsana saja, tapi rekan-rekan bisa turut membantu warga desa kalian yang kurang mampu,” ujarnya, kemarin. Dia menjelaskan, berkaitan dengan tugas Pokok Bhabinkamtibmas yaitu Sambang dan Anjangsana ke rumah warga desa binaannya, harus lebih ditingkatkan kembali karena merupakan perintah langsung dari atasan. “Berdasarkan atensi pimpinan di tingkat Polda Lampung, untuk kegiatan door to door system dalam satu hari sekira lima kali, untuk itu jangan sampai perintah atau atensi yang

diberikan pimpinan ditingkat Polda tidak kita jalankan, karena perlu rekan-rekan ketahui etalase Polri di tingkat desa adalah rekan-rekan Bhabinkamtibmas semua,” katanya. Kapolres Pesawaran juga mengucapkan terimakasih kepada para Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Pesawaran yang telah menjalankan tugas dengan baik selama Pilgub Lampung. “Semua sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, mulai dari pengawalan logistik ke TPS, pengamanan pungut dan hitung suara, pengantaran hasil hitung suara dari TPS ke PPK, pengamanan di PPK dan hingga pengantaran serta pengamanan pleno tingkat KPUD Pesawaran,” ucapnya. “Berkaitan dengan Satgas Nusantara agar para Bhabinkamtibmas juga mengambil peran, khususnya dalam kegiatan bhakti sosial, bhakti kesehatan, memakmurkan rumah ibadah, kegiatan fisik seperti bersih-bersih desa dan deklarasi anti hoax, jadikan pekerjaan kita sebagai ladang ibadah, bekerja baik saja tidak cukup, bekerjalah dengan ikhlas karena bekerja ikhlas sudah pasti baik, namun bekerja baik belum tentu ikhlas,” tuturnya. (RIN)

Nobar Piala Dunia Pesawaran, FAKTUAL - Guna meminimalisasi perjudian, miras, dan hura-hura lainnya, Kapolres Pesawaran, Provinsi Lampung AKBP Syaiful Wahyudi beserta jajaranya mengajak warga Bumi Andan Jejama Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia, di wilayah Gedongtataan. “Nonton bareng ini dilakukan dengan tujuan menjalin tali persaudaraan dengan warga dan juga memberi hiburan bagi masyarakat setempat,” ujarnya. “Dengan kegiatan ini, kami bisa langsung memantau keadaan masyarakat, dan mengontrol agar nantinya tidak ada perjudian dan minumminuman keras, yang biasanya sering terjadi saat momentum seperti ini,” katanya. Ia mengatakan, polisi memberikan himbauan

kepada masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masingmasing. Di samping itu personil juga memberikan pesan-pesan kamtibmas. “Pesan-pesan terhadap warga juga kami berikan, guna mengontrol C3,” katanya. Menurut dia, nobar tersebut mendapat respon positif. Warga senang karena mendapat kesempatan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia didampingi pihak kepolisian. “Dengan kepedulian polisi mangajak Nobar Piala Dunia, kami selaku warga merasa nyaman sehingga hal-hal yang terjadi atau yang tidak diingginkan seperti konflik atau perjudian tidak ada,” ujar Yi, warga Bagelen. (RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Kemenkes RI Gelar Sosialisasi POPM Kecacingan Terpadu Pringsewu,FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kemenkes RI menggelar Sosialisasi POPM Kecacingan Terpadu Kabupaten Pringsewy, berlangsung di Balai Pekon Waringisari Barat, kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu Purhadi mengatakan, sosialisasi ini sangat penting, terutama kepada kelompok sasaran masyarakat tertentu supaya masyarakat lebih memahami tentang penyakit cacingan. “Setidaknya masyarakat dapat membatasi penyebaran penyakit cacingan. Maka kebersihan lingkungan menjadi faktor sangat penting untuk menghambat datangnya bibit penyakit,” kata Purhadi. Hadir pada acara itu anggota DPR-RI Komisi lX H.Aryanto Munawar, perwakilan Kemenkes RI Lita Renata Sianipar, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Agusta Saraswati, Asisten I Zuhairi, Kepala Dinas Kesehatan Purhadi, anggota DPRD Maulana M.Lahudin, Camat Sukoharjo dan Adiluih, para Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Pringsewu dan ratusan peserta. Kesempatan itu Maulana M.Lahudin anggota DPRD Pringsewu pada kesempatan itu mengapresiasi sosialisasi kesehatan tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami arti kesehatan baik bagi dirinya sendiri juga keluarga. Sebab menurutnya, pembangunan kesehatan merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional dan pencapaiannya melalui program Indonesia Sehat. “Maka kepada para peserta agar mengikuti secara seksama berbagai materi yang di paparkan oleh pihak-pihak terkait. Sebab kesehatan itu sangatlah mahal dan penting bagi keluarga,”ujar Maulana. Maulana M.Lahudin juga menghimbau kepada para peserta dan masyarakat agar selalu mengkonsumsi makanan sehat seperti buahbuahan yang tersedia disekitar lingkungan rumahnya.”Sebab dengan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan, semoga akan terhindar dari penyakit cacingan tersebut,” ujar Anggota DPRD Pringsewu. Sedang H.Aryanto Munawar, anggota DPRRI dari Komisi lX yang salah satunya membidangi kesehatan mengatakan bahwa pihaknya juga

turut mengusulkan kepada Kemenkes RI agar Kabupaten Pringsewu mendapatakan agenda Sosialisasi POPM Kecacingan Terpadu 2018 dan selanjutnya Kabupaten Selatan. “Alhamdulillah program ini terwujud, semoga masyarakat Kabupaten Pringsewu akan terhindar dari penyakit cacingan,”harap H.Aryanto Munawar. Bupati Pringsewu diwakili Asisten I Zuhairi ketika membuka acara tersebut sangat mengapresiasi dan menyambut baik pertemuan

Sosialisasi POPM 2018 Kecacingan di Kabupaten Pringsewu ini. Semoga acara tersebut dapat bermanfaat untuk semua masyarakat, melalui peran aktif semua pihak dan masyarakat.”Mudah-mudahan pelaksanaan POPM Kecacingan di Kabupaten Pringsewu ini akan mendapat kemudahan dan Ridho dari Allah SWT,”ujar Zuhairi. Menurutnya, penyakit cacingan merupakan masalah kesehatan masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia kususnya

di Kabupaten Pringsewu. Sedang adanya kecacingan ini menggambarkan bahwa masyarakat kususnya didaerah tropis dimana kondisi sanitasi masih belum memadai. “Maka peran Camat, kepala pekon, RW-RT dan Kepala Puskesmas menjadi garda terdepan dalam sosialisasi tersebut. Karena sukses tidaknya program ini sangat tergantung dari pendekatan personal ke masyarakat,”imbuh Zuhairi. (PRI)

Pedaftaran Bacaleg di Perigsewu Masih Sepi Pringsewu,FAKTUAL-Sudah sepekan dibukanya pendaftaran bakal calon anggota legilatif (bacaleg) Kabupaten Pringsewu tahun 2019. Namun belum satu pun partai politik dari 16 parpol yang mendaftarkan ke Sekretariat KPU Pringsewu. Hingga Rabu (11/7) pukul 12.00 Wib. Padahal pihak KPU Pringsewu sebanyak lima anggota Konisioner dibantu staf telah menyiapkan tempat pendaftaran di aula KPU setempat juga perlengkapan administrasi lainnya. “Benar, sejak dibukanya pendaftaran pada Rabu Juli 2019 hingga tujuh hari ini (sepekan) belum juga pimpinan partai politik dari 16 parpol yang ada, yang mendaftarkan bakal calonnya. Artinya selama seminggu ini nihil pendaftar,”jelas H. Warsito didampingi Ketua KPU Andoyo diruang kerjanya. H.Warsito selaku Divisi Teknis KPU Kabupaten Pringsewu juga koordinator penerima pendaftaran menuturkan, waktu dan jawal pendaftaran dimulai sejak Rabu (4/7) dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 Wib. Untuk hari terakhir pendaftaran pada 17 Juli mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib. Menurut dia kendati belum ada pendaftar, tetapi pihaknya selalu stand by di sekretariat. Kemungkinan para pimpinan parpol masih melengkapi berbagai berkasnya.”Biasanya

mereka (para parpol) mendaftarnya mendekati akhir-akhir penutupan,”jelasnya. Warsito memaparkan, padahal pihak KPU Pringsewu sesuai dengan aturan telah membuat himbauan dan pengumuman baik melalui media masa maupun spanduk yang dipasang di sekrteraiat KPU., PPK maupun diseluruh PPS.”Spanduk pengumuman pendaftaran balon caleg sudah kami pasang hingga pelosok pekon (PP),”ungkapnya. Warsito menghimbau kepada para pimpinan partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD agar benar-benar dapat melengkapi berkas formulir sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Misalnya harus menyerahkan Formulir model B Surat pencalonan (1 Dokumen setiap

partai politik). Formulir B-1 Daftar balon setiap daerah pemilihan (sejumlah dapil yang diajukan). Lalu Formulir Model B-2 dan lampiran (Surat pernyataan pimpinan partai politik dan lampiran (1 dokumen setiap partai politik) Ketiga dokumen tersebut harus sah dan ada pada saat pengajuan bakal calon. Sedang dinyatakan sah apabila telah ditanda tangani oleh pimpinan partai politik secara asli dan cap basah sesuai dengan tingkatannya.”Jika dari ketiga item itu ada salah satu yang tidak sah maka KPU akan memberikan berita acara pengembalian berkas. Kemudian disampaikan lagi pada masa pendaftaran pada 4 hingga 17 Juli 2018,”paparnya.a Namun untuk dokumen persyaratan bakal calon jika belum lengkap saat mendaftar masih

dapat diterima. “Tetapi nantinya agar dilengkapi dan diserahkan kembali ke KPU melalui Parpol pada 22 hingga 31 Juli,”imbuh H.Warsito. Ketua KPU Pringsewu Andoyo juga menghim bau kepada para pimpinan parpol dan bacaleg sebelum mendaftarkan, sebaiknya berkoordinasi terlebih dulu terkait persyaratan kepada pihak KPU. Atau saat mendaftar jangan terlalu mepet dengan penutupan pendaftaran. “Dengan harapan saat mendaftar sudah lengkap semuanya. Jadi tidak bolak-balik lagi akibat adanya kesalahan,”tegasnya. Dia menuturkan, di Kabupaten Pringsewu terbagi lima Derah Pemilihan (Dapil) untuk memperebutkan 40 anggota DPRD dengan dikuti oleh 16 partai politik. Andoyo menambahkan, pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2019 berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dsn Peraturan KPU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan. Untuk program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 serta Peraturan PKPU No.20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.”Kami sudah mengumumkannya, baik melalui media masa juga pemasangan spanduk disejumlah tempat,”imbuh Andoyo.(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

PRINGSEWU

Pringsewu Kembangkan Kawasan Wisata Telaga Gupit

Pringsewu, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, Lampung, berencana mengembangkan kawasan wisata Telaga Gupit di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut disampaikan Bupati Pringsewu Sujadi dalam amanatnya saat bertindak sebagai pembina apel pagi yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah beserta staf jajaran

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, di komplek Taman Wisata Telaga Gupit, Pringsewu, Jumat (13/7/2018). Sebagai salah satu destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Pringsewu, tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Pringsewu untuk memajukan kawasan tersebut. Diungkapkan Sujadi, beberapa rencana terkait dengan pengembangan kawasan

Kedisiplinan ASN di Pringsewu Rendah Pringsewu ,FAKTUAL - Wakil Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Fauzi meminta seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun non PNS di lingkungan pemerintah setempat meningkatkan kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut bukan hanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari juga dalam melaksanakan kewajiban lainnya sebagai seorang aparatur pemerintahan, di antaranya mengikuti upacara, kata Fauzi saat bertindak sebagai pembina upacara bendera jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, di lapangan pemkab setempat, kemarin. Hal tersebut juga sebagai respon atas tingkat kedisiplinan ASN baik pejabat maupun staf

yang dinilai masih mengecewakan. Dia juga meminta kepala OPD dan pejabat lainnnya memberikan contoh yang baik kepada stafnya. “Jangan hanya bisa mengusulkan dan meminta dinaikkan kesejahteraan, namun kewajiban sebagai aparatur tidak dilaksanakan, seperti halnya mengikuti kegiatan upacara seperti ini. Padahal kegiatan upacara seperti ini ada hutung-hitungannya,” katanya. Terkait masih banyaknya aparatur sipil negara yang tidak disiplin tersebut, wabup meminta pihak Inspektorat dan BKD Pringsewu menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana tupoksi yang ada. (PRI)

pelancongan ini diantaranya adalah membangun jalan tembus menuju ke Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo, serta pembangunan dan pelebaran jalan dari Pringsewu menuju Bandar Udara Radin Inten II, dimana ruas tersebut juga melalui kawasan wisata Pekon Mataram yang pembangunannya sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, ruas jalan Pringsewu-Bandara Radin lnten II ini tentunya menjadi sangat

penting dan prospektif karena akan memangkas waktu dan memperpendek jarak tempuh. “Dibandingkan melalui Bandar Lampung, jalur jalan alternatif Pringsewu-Bandara Radin lnten ll ini hanya berjarak 25 km. Dengan jarak yang sangat dekat dan waktu tempuh yang singkat, menjadikan Pringsewu serasa seperti memiliki bandara sendiri,” ujarnya. Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut Bupati Pringsewu juga meminta setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar mulai merancang, menyusun dan menciptakan program dan prestasi di tingkat nasional. “Contohnya adalah Dinas Pendidikan dengan O2SN, dan lainnya. Jika ada pembinaan secara khusus dan intensif, tentunya bisa menjadi potensi yang dapat dibanggakan. Beberapa waktu lalu salah satu peserta dari Kecamatan Adiluwih juga telah berhasil menjadi juara ketiga Putri Otonomi di tingkat nasional,” katanya. Menyangkut HUT Kabupaten Pringsewu yang ke-10 tahun mendatang, bupati meminta seluruh jajaran Pemkab Pringsewu untuk dapat lebih fokus mendata negara-negara yang dapat ditindaklanjuti, sebagaimana enam duta besar negara-negara yang telah hadir saat HUT Kabupaten Pringsewu yang ke-9. “Pada HUT tahun lalu para dubes sudah kita bawa ke Pekon Lugusari, mungkin selanjutnya bisa kita bawa ke pekon lain, termasuk kemungkinan kita bawa ke Pekon Mataram, yang kita jadikan sebagai Pekon Pancasila,” tutupnya. Sebelumnya, saat kegiatan gowes (bersepeda) bersama menuju Telaga Gupit, Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dan jajaran Pemkab Pringsewu juga sempat meninjau Sentra lndustri Kerajinan Bambu di Pekon Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. (PRI)

Kejuaraan Tenis Meja Kajari Pringsewu Cup 1

Pringsewu, FAKTUAL - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menggelar kejuaraan tenis meja yang diikuti 120 peserta se Provinsi Lampung. Kajari Pringsewu Cup I digelar 12-14 Juli 2018 dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 tahun 2018 ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi di gedung Graha K.H. Ahmad Dahlan, Pringsewu Barat, Kamis (12/7/2018). Turut hadir pada pembukaan kejuaraan tersebut, Ketua KONI Provinsi Lampung dan KONI Kabupaten Pringsewu, Ketua PTMSI Provinsi Lampung dan PTMSI Kabupaten Pringsewu, serta jajaran Dispora Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu, beserta Kejaksaan Negeri Pringsewu. Sujadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kejuaraan tenis meja se Provinsi Lampung oleh Kejari Pringsewu. “Saya berharap sinergitas yang selama ini terjalin antara Kejaksaan Negeri dengan Pemkab Pringsewu dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Termasuk penyelenggaraan kejuaraan tenis meja ini yang merupakan salah

satu bentuk dan upaya untuk meningkatkan kemajuan bidang olahraga di Kabupaten Pringsewu,” harap Sujadi. Dia juga menginginkan di tahun-tahun mendatang, kejuaraan tenis meja Kajari Pringsewu Cup ini bisa ditingkatkan baik dari jumlah peserta dan sebagainya, dan bahkan dapat dijadikan sebagai Piala Bergilir. Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu Asep Sontani Sunarya, SH, CN, mengungkapkan, kejuaraan tenis meja ini memiliki nilai yang sangat penting, khususnya bagi Kejaksaan Negeri Pringsewu, karena bisa menjadi indikator berjalannya program kerja organisasi. “Oleh karena itu saya berharap kejuaraan ini bisa menjadi sarana konsolidasi organisasi, serta pembinaan prestasi,” harapnya. Dipilihnya olahraga tenis meja, menurut Asep, karena tenis meja merupakan cabang olahraga yang dinilai aman serta murah, selain mempunyai manfaat lainnya, yakni dapat mengurangi kepikunan,” ujarnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Wakil Bupati Lamtim Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Lampung Timur, FAKTUAL - Upacara Pering atan hari jadi Bhayangkara yang ke 72 secara serentak dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Polres Lampung Timur, Senin (11/7/18) sekira Pukul 08.00 Wib juga menggelar upacara serupa tepatnya di lapangan Apel Polres Lampung Timur. Dalam pelaksanaannya, Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke 72 Polres Lampung Timur kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, Kapolres Lampung Timur AKBP Taufan Dirgantoro, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif, Serta Pabung 0411/Lt Mayor Kav Joko Subroto. Dikatakan oleh Zaiful Bokhari saat membacakan sambutan Presiden RI, Joko Widodo bahwa dalam kurun waktu 72 tahun ini, Polri telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “Pada momen bahagia ini saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang telah bertugas di perbatasan, wilayah terpencil, jalan-jalan raya untuk memastikan keselamatan selama mudik agar berjalan lancar, serta yang sedang mengem ban misi international di luar negeri. Saya percaya apa yang dilakukan anggota polri adalah wujud pengabdian diri pada bangsa dan negara, semoga Polri semakin profesional dan dicintai rakyat dan polri bisa lebih mengamankan bangsa dan negara kita kedepan”. Selain itu Zaiful menambahkan haparapannya kedepan polri bisa menjadi perekat, pengayom dan juga sekaligus menjaga situasi keamanan di dalam negeri sehingga tercipta negera yang aman tentram dan kondusif. Ia percaya ini adalah peran dari Polri dan masyarakat pasti akan mendukung penuh langkah-langkah polri kedepan. Untuk diketahui, Pada peringatan hari jadi

Bhayangkara ke 72 ini Indonesia mendapatkan kabar baik, karena dunia international telah menempatkan Indonesia kedalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan Law in Order Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset international. Pada upacara peringatan hari jadi Bhayang kara yang ke 72 ini, Polres Lampung Timur

memberikan penghargaan kepada 8 Personil Polri atas prestasi dan dedikasinya di Polres lampung Timur. Penghargaan tersebut diberikan kepada, Aiptu Santoso Slamet, Aiptu Saor Sinurat, Bripka Sobirin, Bripka Usman Maris, dan Brigpol triono atas loyalitas dan jasa-jasanya dalam pengabdian dan tugas selama menjadi anggota Kepolisian NKRI di Polres Lampung

Timur. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Aipda Suwidyo, Brigpol Andi Irawan, dan Bripda Aprian Tahta, atas prestasi dan dedikasi dalam rangka membantu persalinan ibu melahirkan di pos pengamanan karya makmur di wilayah hukum Polsek Labuhan Maringgai. (IRI)

PPDB SMA MUHI Sekampung Udik Lancar 95 Persen Wwarga Lampung Timur, FAKTUAL - Pendaftaran Siswa Didik Baru (PPDB) TP 2018/2019 SMA Muhammadiyah 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung timur berjalan sesuai rencana. “Terimakasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk menuntut ilmu di sekolah ini”, kami akan menjaga amanah yang diberikan dengan cara mengajarkan ilmu yang bermanfaat ditambah ilmu agama yang kelak sangat berguna saat siswa sudah berbaur ke masyarakat ketika mereka sudah lulus nantinya,” kata Sukoco, kepala SMA tersebut. “Selain itu kami melarang kegiatan masa orientasi sekolah (mos) menggunakan kekerasan, kami akan ajarkan cara mendidik siswa baru dengan hal yang lebih bermanfaat.” “Di sekolah ini kami akan membebaskan biaya kepada siswa yang benar-benar miskin dan siswa berprestasi,” katanya.

Disinggung soal daftar ulang, Sukoco menjelaskan: “kami tidak ada pungytan pendaftaran atau daftar ulang”, kami hanya menyarankan kepada siswa untuk membuat atau memesan seragam melalui konveksi mitra sekolah, agar harganya terjangkau bila pesanannya banyak.” Di lain pihak Suwanto, warga yang mempunyai anak bersekolah di situ mengaku puas dengan sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut. Dia mengatakan, sejak sekolah dipimpin Sukoco, pembangunan saran maupun prasarana sekolah bertambah maju, prestasi siswa pun sangat meningkat dari tahun ke tahun. “Kami sangat berterima kasih anak kami mendapatkan Pendidikan yang baik dan bermanfaat agar dapat berguna di masa yang akan dating,” katanya. (HID)

Lamtim Miliki e-KTP

Lampung Timur, FAKUAL - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menargetkan pada 2019 saat menjelang pemeilihan presiden, 95 persen warga setempat sudah beridentitas dengan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). “Saat ini kita terus memaksimalkan pelayanan pembuatan data kependudukan sehingga diharapkan kepemilikan e-KTP ini sudah mencakup 95 persen warga Lampung Timur,” kata Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Lampung Timur, Indra Gandi di Lampung Timur, kemarin. Guna mencapai target tersebut, pihaknya rutin menggelar pelayanan pembuatan data kependudukan keliling menggunakan unit mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling milik Disdukcapil. Selama tahun 2018 ini pihaknya telah mengadakan sebanyak empat kali dengan memanfaatkan dua unit mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling di empat kecamatan, antara lain yakni di Kecamatan Mataram Baru, Pekalongan, Marga Sekampung. “Yang terakhir di Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung selama dua hari berbarengan dengan HUT Desa Girimulyo dan Festival Gua Pandan pada Senin (9/7),” ujarnya. Pelayanan yang diberikan antara lain perekaman e-KTP pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan pembuatan surat keterangan telah melakukan perekaman KTP bagi yang belum tercetak KTP elektroniknya. “Pada hari pertama kami melayani 100 KK, perekaman 90 warga, 35 akte , Suket KTP lima, dan hari kedua lebih banyak lagi,” tambahnya. Harapannya dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan keliling ini pada tahun 2019 menjelang pelaksanaan pemilihan presiden warga Lampung Timur yang sudah berumur 17 tahun sudah memiliki KTP elektronik. “Dan tujuan lainnya dengan adanya pelayanan ini warga yang jarak rumahnya jauh dari ibukota kabupaten bisa membantu mereka membuat di desanya tanpa harus jauh-jauh ke kantor Disdukcapil,” katanya. (HID)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

ADVERTORIAL 10

Pringsewu Juara Nasional Lomba LBS Pringsewu ,FAKTUAL - Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang diwakilkan Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran menjadi juara pertama kategori kabupaten pada Lomba Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan - Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat nasional tahun 2018. Atas prestasi itu, Kabupaten Pringsewu memperoleh Pakarti Utama l yang penyerahannya dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik lndonesia Puan Maharani kepada Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV tahun 2018, di Manado, Sulut, pekan lalu. Dihubungi secara terpisah, Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi mengatakan, keberhasilan Kabupaten Pringsewu yang diwakilkan Pekon Lugusari pada dasarnya merupakan keberhasilan dan hasil dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, pekon, tim pembina, para kader serta semua elemen masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, sekaligus berharap program LBS ini dapat terus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Pringsewu, terutama dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. (ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

ADVERTORIAL

RSUD Sukadana Bangun 8 Ruang Pasien LAMPUNG TIMUR - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, Lampung Timur dr.Nanang Salman Saleh melakukan peletakan batu pertama pembang unan ruang rawat inap, kemarin. Hadir pada acara tersebut tim TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana yang diwakili kasi Intel Basuki dan pihak pengebang dari konteraktor CV.Sinar Karya, Suranto. Pembangunan yang menghabis kan anggaran sebesar Rp1,6 miliar tersebut bersumber dari dana DAK yang dianggarkan tahun 2018 dengan ruang pasien delapan 8 unit termasuk dua ruang isolasi dan ruang dokter jaga

“Sesuatu yang dimulai denga niat baik dengan harapan hasil bisa lebih baik,” ungkap Nanang. Dia menegaskan, proyek ini dilaksanakan lelang resmi dan pembagunanya didampingi oleh TP4D dari Kejasan Negeri Suka dana Lampung Timur . Usai acara. Nanang melakukan sidak rutin diruang administerasi untuk melihat kedisiplinan pegawai. “Tidak semudah membalik kan telapak tangan namun perlu waktu untuk mendisiplikan pegawai,” ungkapnya. Namun dirinya yakin perlahan tapi pasti RSUD Sukadana akan meningkatkan pelayanan dan memberikan yang terbaik terhadap masyarakat Lampung Timur . (ADV)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

TULANG BAWANG

PWI Tuba Halal Bihalal

Tulangbawang, FAKTUAL - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangba

wang, Provinsi Lampung, menggelar halal bihalal di Waterboom Tirta Garden, Banjarmargo,

kemarin. Ketua PWI Tulangbawang terpilih periode

2018-2021 Abdul Rohman mengatakan, kegiatan itu bertujuan mempererat silaturahmi dengan para pengurus dan anggota. Kegiatan itu bertema “Dengan Silaturahmi Kita Teguhkan Kebersamaan”. “Semoga seluruh pengurus PWI Tulangbawang tetap kompak karena kebersamaan adalah kunci utama dalam keberhasilan sebuah organisasi. Sehingga PWI Tulangbawang dapat menjadi barometer bagi pengurus PWI di daerah lain,” katanya. Acaranya yang dikemas dengan penuh kebersamaan yang dihadiri seluruh anggota itu juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh pengurus. Dia juga mengajak seluruh pengurus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan narasum ber untuk kemajuan Sai Bumi Nengah Nyappur. Dalam acara yang turut dihadiri Kapolres Tulangbawang AKBP Raswanto Hadiwibowo, Ketua DPRD setempat Sopi’i dan Bupati Tulang bawang Hj. Winarti, SE, MH, yang di wakili Camat Banjarmargo Umar. Dia menghimbau seluruh pengurus agar ketika menjalankan tugas sebagai wartawan harus dengan profesional serta selalu mematuhi kode etik jurnalistik yang ada. “Mari kita suguhkan berita yang akurat dan objektif untuk pembaca dan menjalankan tugas mulia ini dengan profesional,” ujar Rohman sapaan akrabnya. (MUH)

Warga Caturkarya Kapolres Pimpin Upacara Datangi Rumah Kakam HUT Bhayangkara Tulangbawang, FAKTUAL - Sejumlah warga Caturkarya, Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung , mendatangi rumah kepala kampung (kakam) setempat. Mereka menuntut kepala kampung melarang mobil bermuatan sawit melintas di jalan desa. Alasannya, jalan tersebut rusak parah. Tokoh warga setempat, Nurrohim dan sejumlah warga menyesalkan ulah kakam yang terkesan menutup mata terhadap mobil pengangkut sawit yang melintas di jalan desa tersebut yang mengakibatkan jalan rusak parah.

Menurut tokoh adat Bali Karen, Made, bila musim hujan, kondisi jalan seperti kubangan kerbau dan bila musim panas jalan banyak debu. Warga juga menuntut PT Lambang Sawit Perkasa bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut, Kakam setempat Sinto menemui warga dan berjanji menemui pihak PT Lambang Sawit Perkasa untuk meminta tanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. (MUH)

Pembinaan Kadarkum Tuba Tulangbawang, FAKTUAL - Pembinaan Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) dilaksanakan di lima kecamatan di Kabupaten Tulangbawang. Pada hari pertama dilaksanakan di Aula Kecamatan Banjarbaru. Kegiatan kali ini merupakan kecamatan ke tiga setelah Kecamatan Menggala dan Menggala Timur yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan program Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Tulangbawang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Tujuan Kadarkum menciptakan masyarakat dan keluarga yang sadar akan aturan-aturan yang berlaku. Narasumber Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Tulangbawang Anuari, Kapolres Tulangbawang yang diwakili Kasat Binmas AKP Dulhapid, dan Kepala Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Indrawati Imron, sedangkan peserta Kegiatan kadarkum adalah masyarakat dari Kampung Mekarjaya. (MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL - Kapolres Tulangbawang (Tuba), Provinsi Lampung, AKBP Raswanto Hadiwibowo memimpin upacara Hari Bhayangkara, di Lapangan Upacara Mapolres Tulangbawang, kemarin. Pada kesempatan itu, kapolres membacakan amanat Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam amanat tersebut, presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara dan memberikan apresiasi yang setinggitingginya, atas berbagai prestasi yang telah diukir Polri dalam mengemban tugas sebagai pemelihara keamanan dalam negeri. Adapun peserta yang mengikuti upacara, terdiri dari satu peleton dari TNI AD, satu peleton dari Brimob, satu peleton dari Satsabhara, satu peleton dari Satlantas, dua peleton Bhabinkam tibmas, satu peleton gabungan dari Satreskrim, Satintelkam dan Satnarkoba, satu peleton dari PNS Polri dan satu peleton dari Senkom. Usai pelaksanaan upacara, langsung diumum kan para pemenang lomba Siskamling (sistem keamanan lingkungan) untuk memperingati Hari Bhayangkara di Kabupaten Tulangbawang dan Kabupaten Tulangbawang Barat. Untuk Kabupetan Tulangbawang, juara I diraih Kampung Sidomekar, Kecamatan

Gedungaji Baru, juara II diraih Kampung Karyajitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, juara III diraih Kampung Cempakajaya, Kecamatan Menggala Timur, juara Harapan I diraih Kampung Jayamakmur, Kecamatan Banjarbaru, juara Harapan II diraih Kampung Bumisari, Kecamatan Rawapitu dan juara Harapan III diraih Kampung Dentemakmur, Kecamatan Denteteladas, ujar AKBP Raswanto. Kabupaten Tulangbawang Barat, juara I diraih Tiyuh Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, juara II diraih Tiyuh Indralokajaya, Kecamatan Way Kenanga, juara III diraih Tiyuh Bujungsari Marga, Kecamatan Pagardewa, juara Harapan I diraih Tiyuh Terangbumi Agung, Kecamatan Gunungterang, juara harapan II diraih Tiyuh Gadingkencana, Kecamatan Tulangbawang Udik, dan juara harapan III diraih Tiyuh Indralokamukti, Kecamatan Way Kenanga. Para pemenang lomba Siskamling, diberikan tropi, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Satbinmas Polres Tulangbawang. Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kapolres Tulangbawang, PJU Polres Tulangbawang, Kapolsek jajaran, Forkopimda Kabupaten Tulangbawang dan Tulangbawang Barat serta undangan. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

TULANG BAWANG

Grand Final Muli Mekhanai

Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulang bawang (Tuba), Provinsi Lampung, Winarti membuka malam grand final pemilihan muli mekhnai Tulangbawang tahun 2018, di Water Boom Tirta Garden, Unit I, Kecamatan Banjarmargo, kemarin. Dalam kegiatan itu, bupati juga menjadi juri, dan dari enam puluh finalis yang mengikuti untuk unjuk kebolehan tersebut, sebelumnya telah mengikuti tahapan penilaian, baik secara tes tertulis ataupun talent show. Winarti mengatakan, muli mekhanai Tulangba wang dapat mempromosikan potensi pariwisata, budaya dan produk-produk andalan Tulangbawang agar lebih terkenal dimata wisatawan lokal dan wisatawan asing. “Ini adalah event yang sangat baik, maka dari itu saya minta muli menganai dapat berperan serta dalam mempromosikan budaya dan produk unggulan, dimana nantinya sebagai duta pariwisata dapat mewakili Tulangbawang dalam ajang promosi diluar kabupaten dan provinsi Lampung,” ujarnya. Dia mengatakan, kabupaten berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur sebenarnya tidak kalah pada sektor pariwisata, hanya saja kurang dimaksimalkan potensinya. “Untuk itu, mari bersama-sama bergotongroyong guna membangun Tulangbawang, sehingga ke depan kita semakin mampu menarik investor,” ucapnya. Selain itu, Winarti, mengharapkan kepada pemenang dapat membawa marwah Kabupaten Tulangbawang yang baik, seperti saat menjadi Duta Pariwisata, dan perwakilan saat pemilihan muli menganai dan Putri Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2018.

Grand Final itu diambil tiga pasang peserta, terbagi atas juara pertama, kedua dan ketiga,

yang nantinya akan mewakili kabupaten Tulangbawang untuk maju dalam pemilihan

muli menganai tingkat Provinsi Lampung. (MUH)

Tenaga Pendidik Berprestasi Bupati Mesuji Bertemu Presiden Diterima Bupati Tuba Tulang Bawang, FAKTUAL - Perhatian dan kasih sayang dari Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE, MH yang dapat meluangkan waktunya terhadap tiga orang tenaga kependidikan yang sebelumnya telah meraih prestasi juara pertama pada lomba guru tingkat Provinsi Lampung, menjadi moment kado terindah dan istimewa, kamis,(12/7/18). Sebab, ketiga guru yang akan berlaga kejenjang Nasional dari Tulangbawang mewakili Provinsi Lampung ini tidak menyangka, ditengah-tengah kesibukan sebagai Pemimpin Daerah, Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang, mau menerima dan bahkan memanggil mereka untuk dapat bersilaturahmi. Tidak banyak yang mereka inginkan atau tuntutan, hanya dengan telah diterima oleh Bupati pasangan Wakil Bupati Hendriwansyah itu, sudah sangat menjadi lecutan motivasi agar mampu meraih prestasi pada perlombaan tingkat Nasional nantinya. Meski diketahui ketiga tenaga pendidik ini tidak banyak tuntutan, namun sebagai sosok Bunda, Bupati Gotong Royong ini tetap konsiten mengayomi guru, apalagi melihat sisi polos guru yang berasal dari daerah pedalaman. Terimakasih Ibu Bupati, demikian perkataan yang terucap dari bibir ketiga guru tersebut, karena mereka kagum pada sikap Bupati perempuan pertama di Kabupaten Tulangbawang ini. Lelah dan keringat mereka yang telah mendedikasikan diri untuk mengharumkan nama Kabupaten Tulangbawang terasa terbayar lunas. Saat bersama Bupati Hj. Winarti SE, MH, mereka diajak bekeliling melihat ruang kerja Bupati dan melihat apa saja aktivitas seharihari yang dilakukan oleh seorang Bupati, tentu ini kembali membuat rasa haru, karena rasa gembira saat diterima oleh Bupati belum hilang. Namun, air mata kebahagiapun kembali menetes tak terbendung ketika Bunda Winarti menyampaikan pesan berupa perhatian, mereka diminta harus menjaga kesehatan, agar kedepan dapat terus bekerja dengan baik dan berkarya untuk membawa nama kabupaten Tulangbawang. Ternyata, meski telah cukup hanya dengan

dapat bertemu, Bupati yang dekat dengan masyarakat ini tetap ingin membantu apa yang diperlukan mereka. Bahkan, Bupati menanyakan satu persatu apa kebutuhan mereka. Mereka menjawab bahwa cita-cita mereka adalah dapat bertemu dengan Bupati dan itu sudah cukup dari segala-galanya, namun respon Bupati melebihi dari apa yang dibayangkan. Mereka mengaku sangat mengidolakan dan terinspirasi, sehingga berupaya maksimal. Mereka hanya memohon doa restu dari Bupati dalam mengikuti lomba tingkat Nasional yang akan berlangsung di Jakarta. Dihadapan ketiga guru berprestasi itu Bupati berpesan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang agar membantu dan menfasilitasi apa yang diperlukan agar dapat mengikuti lomba dengan maksimal, sehingga jika kelak kembali berprestasi dapat menginspirasi para pejuang di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tulangbawang. “Kita harus menyadari akan pentingnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karea guru bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa,” kata Bupati Tulangbawang, Hj. Winarti SE, MH. Adapun ketiga tenaga pendidik berprestasi ini, pertama Siti Khoiriyah yakni Kepala SD IT Insan Cendekia Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas, ia juara pertama Kepala SD Daerah khusus berprestasi, dan akan mewakili Provinsi Lampung dalam lomba pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Nasional kategori Kepala SD daerah khusus. Lalu Susi Anggoro Kasih, S.Si., M.Pd seorang guru mata pelajaran IPA, asal SMPN 2 Menggala, dirinya meraih juara pertama guru berprestasi SMP, dan akan mewakili Provinsi Lampung dalam lomba pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Nasional kategori guru SMP. Selanjutnya, Bambang Siswoyo, S.Pd, seorang guru asal SDN 1 Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas, dirinya juara pertama guru SD Daerah khusus berprestasi, dan akan mewakili Provinsi Lampung dalam ajang lomba pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Nasional kategori guru SD daerah khusus. (MUH)

Mesuji, FAKTUAL - Bupati Mesuji, Lampung, Khamami bersama 18 bupati daerah lain menemui Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin. Terlihat hadir pada kesempatan itu, di antara nya Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Bupati Tulangbawang Winarti, Bupati Trenggalek Emil Dardak, Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu, dan lain-lain. Menurut Khamami usai mengikuti acara tersebut, selain untuk silaturahmi dan memper erat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para bupati juga dipersilakan satu persatu untuk “curhat” kepada Presiden.

Pada kesempatan itu juga, Khamami memberikan sebuah cinderamata berupa kartu TapCash yang bergambar dirinya saat bersalaman dengan Presiden Jokowi saat berkunjung di Mesuji beberapa waktu lalu. “Pertemuan hari ini dengan presiden sangat akrab sekali dan diselingi dengan menikmati santapan bubur dan makanan khas rakyat lainnya yang disiapkan pedagang makanan gerobak di halaman teras Istana Bogor. Saya sangat mengapresiasi kesempatan ini untuk dapat bertatap muka dengan presiden. Ini menandakan Kabupaten Mesuji mendapat perhatian khusus dari presiden,” ucapnya. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

WAYKANAN

Bupati Way Kanan Raih Bakti Koperasi dalam pengembangan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah sebagaimana yang diamanatkan peraturan Menteri Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/ PER/M.KUKM/III/2013 Tentang pedoman pemberian Tanda Penghargaan atau tanda jasa. Ditempat yang sama, Penghargaan juga diraih oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Catur Tunggal yang berhasil meraih penghargaan Koperasi terbaik Tahun 2018 dengan Kategori Koperasi Produsen. Penghargaan yang diraih oleh KUD Catur Tunggal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang penetap an koperasi berprestasi Tahun 2018.

Way Kanan, FAKTUAL - Setelah menerima penghargaan Manggala Karya Kencana Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari menteri Koordinator pembangunan Manu sia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Penghargaan tingkat nasional kembali diraih Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya. Bertempat di The Gantage Hotel BSD Tang

erang selatan Banten, Rabu Malam (11/07/2018) Raden Adipati Surya menerima penghargaaan berupa tanda jasa dan kehormatan Bakti Koperasi Tahun 2018 Dari Kementerian Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Penyematan tanda jasa itu dilangsungkan pada acara penyerahan penghargaan Koperasi berprestasi Tahun 2018 yang merupakan

rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional Tahun 2018 yang disematkan langsung oleh menteri Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Penyerahan tanda jasa dan kehormatan Bakti Koperasi Tahun 2018 adalah motivasi dan meningkatkan peran serta Pejabat negara

Harkopnas Bupati H.Raden Adipati Surya, S.H., M.M didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan mengikuti puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2018, Kamis (12/07/2018). Acara yang berlangsung di Indonesian Convention Exhibition BSD Tangerang, Banten itu mengangkat tema “ Penguatan Koperasi mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional”. Pada acara puncak Harkopnas tersebut terungkap bahwa kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia menjalankan reformasi total koperasi melalui tiga langkah strategis yakni, reorientasi, Rehabilitasi dan pengembangan. Dari informasi yang dihimpun dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Way Kanan, Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia telah membenahi data koperasi diseluruh penjuru tanah air. Dari pendataan tersebut jumlah koperasi sejak tahun 2014 sebanyak 212.570 Unit yang telah berkurang menjadi 152.714 Unit, sebanyak 40.013 Unit koperasi dibubarkan karena tidak aktif. (RSD)

Rapat Persiapan MTQ Kabupaten Pisah Sambut Ketua Pengadilan Blambanganumpu Way Kanan, FAKTUAL - Usai Memimpin Upacara Peringatan HUT 72 Bhayangkara, Wakil Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Edward Antony menghadiri pisah sambut ketua Pengadilan Negeri Blambanganumpu dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, di Gedung Serba Guna setempat, kemarin. Menurutnya, dinamika kependudukan yang besar selain menjadi kekuatan dan sumber daya pembangunan juga dapat menimbulkan permasalahan apabla tidak dikelola dengan baik. Terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, tumbuhnya kawasan kumuh serta lain sebagainya merupakan akses negatif yang berpotensi terjadi, apabila fenomena peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. “Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan periode 2016-2021 telah merumuskan visi Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021 yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi,” ujarnya. Mempersiapkan SDM yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau serta perluasan akses dan penguaan peran perempuan dan pemuda. Revitalisasi kebijakan

pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah keudian mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif serta mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umar beragama, penangulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup juga merupakan rumusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. “Ketentraman hidup yang terjalin dan terjaga di Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal. Sebagai kepala Pengadilan Negeri dan kepala BPS Way Kanan yang baru saya harapkan mampu memberikan sikap tauladan kepada masyarakat dan sesama aparatur, tidak terkecuali organisasi sosial kemasyarakatan,” katanya. Perlu kesabaran untuk melaksanakan tugas di kabupaten ini, kata wakil bupati lulusan Strata Tiga Universitas Padjajaran Bandung itu karena selain tidak terdapat cukup tempat hiburan juga kondisi daerah yang masih sepi sehingga perlu pandai-pandai mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. “Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian saudara Jamuji, S.H dan Amiruddin, S.Si.,M.M selama ini di Kabupaten Way Kanan, semoga ketua Pengadilan Negeri dan kepala BPS yang baru dapat meneruskan tali silaturahmi yan telah terjalin selama ini serta terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”, tuturnya. (RSD)

Way Kanan, FAKTUAL - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Abu Kori memimpin rapat Persiapan Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat kabupaten tahun 2018, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pemkab setempat, kemarin. Menurut Abu Kori, pertemuan kedua tersebut dilaksanakan dalam persiapan pelaksanaan MTQ ke-15 tingkat Kabupaten Way Kanan dan diharapkan pada pertemuan tersebut lebih menitik beratkan pada kesiapan penyelenggaraan. “Pada MTQ Ke-15 tahun 2018, kami membawa misi meningkatkan prestasi kegiatan dan prestasi lomba, semua komponen diharapkan ikut serta dalam mensukseskan perlombaan. Dan Pemerintah Daerah Way Kanan juga sangat konsen terhadap kegiatan keagamaan khususnya MTQ,” ujarnya. Selain itu, kata dia, pada MTQ ke-15 juga membutuhkan semangat Qurani sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat kabupaten. Semua pihak sesuai jenjangnya agar mempersiapkan diri mensukseskan acara yang akan digelar pada Oktober 2018 mendatang. “Saya juga menyampaikan persiapan yang diharapkan pimpinan, mulai dari pelaksanaan

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) di masing-masing kecamatan yang dilaksanakan tiga bulan sebelum pelaksanaan MTQ tingkat abupaten. Seleksi diharapkan dilaksanakan dengan melihat syarat dan ketentuan yang berlaku, terus dilakukan pembinaan dan koordinasi secara intens dengan jajaran LPTQ dan Kementerian Agama di masing-masing kecamatan,” katanya. Kepala Kantor Kementerian Agama, H. M. Isa mengatakan, berdasarkan hasil rekomendasi Rapat Kerja Daerah LPTQ Kabupaten Way Kanan pada 24 Oktober 2017, di Balai Kampung Pisangbaru, Kecamatan Bumiagung, diputuskan tempat penyelenggaraan MTQ tahun 2018 direkomendasikan Kecamatan Rebangtangkas, Gununglabuhan, dan Kecamatan Negeribesar yang selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan Kecamatan Gununglabuhan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ ke-15 Tingkat Kabupaten Way Kanan. Cabang yang diperlombakan, Tilawah Quran, Hifzil Quran, Qiroatul Quran, Tafsir Quran, Khottil Quran, Fahmil Quran Beregu, Syarhil Quran, dan Cabang Musabaqa Muqolah AlQuran. (MAN)

BNN Kumpulkan 52 Kantong Darah Way Kanan, FAKTUAL - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung mengumpulkan 52 kantong darah dari donor darah yang digelar, kemarin. Donor darah dalam rangka memperingati HAN Internasional Tahun 2018 itu diikuti pendonor dari masyarakat, ASN, TNI, Polri dan lainnya, kata Kepala BNN Way Kanan AKBP Taufik M. Tohir di Way Kanan. “Kegiatan ini melibatkan masyarakat, TNI, Polri dan ASN di lingkungan Pemkab Waykanan,” kata Kepala BNN Way Kanan AKBP Taufik M. Tohir. Menurut dia, kegiatan donor darah ini untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tingkat Kabupaten Way Kanan tahun 2018.

Kegiatan itu juga merupakan sarana mempererat tali silahturahmi bersama masyarakat dengan Forkopimda di Way Kanan. Selain silahturahmi, donor darah juga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan darah untuk keperluan operasi dan lainnya. “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, darah yang disumbangkan bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Selain melakukan donor darah, Taufik juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersamasama menjaga wilayah tempat tinggal, dan segera melapor bila ada tindakan penyalahgunaan narkoba. “Dengan penjagaan daerah berarti kita bersama-sama memerangi bahaya narkotika di kalangan anak-anak dan pemuda,” katanya. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

WAYKANAN

PPDB Harus “Bersih” Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, Raden Adipati Surya mengingatkan para kepala sekolah di daerah itu tidak curang dan melakukan penyelewengan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Sekarang bukan waktunya sogok menyogok, tapi saat ini yang digunakan adalah kecerdasan dari anak masing-masing,” katanya, di Balambanganumpu, ibukota Way Kanan, kemarin. Menurut dia,bila ada oknum kepala sekolah yang melakukan penyimpangan dan berlaku curang, warga diminta segera melapor untuk dtindaklanjuti dan untuk diberikan sanksi. Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan dalam PPDB tahun ini belum memberlakukan penerimaan secara online karena masih terkendala kelengkapan dan alat penunjang lainnya. “Sampai saat ini PPDB berjalan lancar sekalipun belum secara online dan masih menggunakan sistem manual,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Musadi Muharam. Menurut dia, penerimaan PPDB tahun 2018 sudah berjalan baik dan lancar, hanya belum memberlakukan sistem online di seluruh SMP yang ada. Walaupun belum memberlakukan sistem online, tapi antusias masyarakat untuk mendaftarkan anaknya sekolah cukup tinggi. “Jumlah pendaftar di masing-masinh sekolah sangat banyak dan ada juga yang melebihi kuota di sekolah yang ada,” katanya Dinas Pendidikan Way Kanan juga sudah mulai memberlakukan sistem zonasi untuk penerimaan murid baru di masing-masing sekolah. Peraturan Menteri Pendidikann dan Kebuda yaan Nomor 14 tahun 2018 menyebutkan semua sekolah wajib memberlakukan sistem zonasi, agar jumlah siswa di masing-masing sekolah dapat lebih merata. “Pemerataan siswa ini juga bisa mengambil jarak terdekat dari rumah ke

sekolah,” katanya. Musadi mengatakan, walaupun banyak sekolah SMP negeri yang kelebihan pendaftar akan tetap diterima, hanya saja jumlah lokal atau kelas wajib ditambah bila jumlah pendaftar melebihi kuota yang ada. “Tidak ada penge cualian, banyak dan sedikit siswa tetap diterima,”

katanya. Ia juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak ada melakukan kecurangan pada PPDB di Way Kanan. “Bila ada oknum kepala sekolah yang main belakang meminta sejumlah uang kepada wali murid dengan dalih agar lulus PPDB, agar

segera dilaporkan untuk ditindak tegas,” kata dia. Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk cerdas dan jangan memberikan imbalan kepada pihak sekolah, karena memberikan imbalan itu sama saja melakukan tindakan KKN. (MAN)

Ratusan Sekdes Ikuti Ratusan ASN Upacara Mingguan Peningkatan Kompetensi Way Kanan, FAKTUAL - Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Way Kanan, Provinsi Lampung ikuti Upacara Mingguan di lingkungan peme rintah daerah setempat, di Lapangan Pemerintah Daerah, kemarin. Bertindak selaku Inspektur Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul. Saipul mengatakan, disiplin aparatur sipil negara khususnya dalam mengikuti upacara dan apel sangat penting. “Menindaklanjuti perintah wakil bupati tentang kedisiplinan dalam mengikuti upacara, saya sudah meminta daftar hadir ASN di tempat upacara dari Badan Kepegawaian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat,” katanya. “Selesai pelaksanaan Upacara silahkan

Way Kanan, FAKTUAL - Ratusan peserta ikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Kampung (sekdes) seKabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, di Balai Kampung Pisangbaru, Kecamatan Bumiagung, kemarin. Menuru Wakil Bupati setempat, Edward Antony, jika sekretaris kampung tidak mampu menjalankan tugas, berakibat tidak akan maju dan berkembangnya kampung. Wakil Bupati Kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan itu meminta sekretaris kampung terus meningkatkan pemahaman manajerial dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar bertindak dengan benar sebagai pelaksana pelayanan masyarakat dan administrasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, sekretaris desa mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang adminis trasi dan memberikan pelayanan teknis admi nistrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan warga, katanya. Seorang sekretaris kampung, kata dia, dituntut memiliki jiwa akuntabel yang berarti bertanggung

jawab dalam mengelola administrasi kampung sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekretaris kampung juga harus mampu dan memahami tugasnya sehingga mendukung terciptanya transparansi keuangan. Dengan transparansi keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan warga kepada pemerintah kampung. “Kepada peserta pelatihan, saya berharap mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan yang kita laksanakan ini benar-benar memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas,” ujar dia. Maksud dan tujuan Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan Kompetensi Sekretaris Kampung menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sedangkan tujuan kegiatan secara umum menambah pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, dan merubah sikap sekretaris kampung dalam menjalankan tugas dan fung sinya secara kredibel dan akuntabel. (MAN)

para peserta upacara untuk mengisi absen manual yang telah disediakan Inspektorat,” katanya Saipul mengatakan, terkait pelaksanaan Lomba Kampung tingkat Provinsi Lampung, seluruh aparatur harus terlibat dalam men sukseskan kegiatan itu. “Lomba Kampung tingkat Provinsi Lampung sudah di depan mata, saya minta semua yang terlibat langsung berperan aktif dan bagi satuan kerja yang tidak terlibat langsung akan juga dilibatkan sebagai penunjang kesuksesan lomba itu,” katanya. Upacara mingguan itu diikuti para staf ahli bupati, asisten, dan kepala satuan kerja perangkat daerah. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 16 Pembukaan Festival Sekala Bekhak V BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Lampung Barat, FAKTUAL - Pembukaan Festival Sekala Bekhak V, menjadi hajat besar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diselenggarakan sekaligus dengan Hippun Adat, di Gedung Dalom Buay Belunguh, Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, kemarin. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, Festival Sekala Bekhak merupakan ajang tahunan Pemkab Lambar bertujuan menggali, melestarikan, dan mempromosikan seni budaya tradisi dan adat istiadat asli di bumi Sekala Bekhak sehingga berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke LaBbarat yang tentunya berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga. Dalam rangkaian festival, katanya, terdapat tangkai-tangkai lomba seni budaya tradisi yang diadakan, tentu akan menjadi sebuah hiburan dan yang paling utama upaya pelestarian sehingga seni budaya tersebut bisa kita pertahankan dan menjadi warisan kepada generasi mendatang, semoga kedepan akan kita perbanyak lagi lomba-lomba tradisi lainnya yang belum tergali, seperti hiburan orkes gambus, hahiwang dan lain sebagainya.

“Festival itu mengusung tema “Menikmati Alam dan Budaya” menjadikan hal yang menarik bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke bumi sekala bekhak, mengkolaborasikan antara keindahan dan kealamian alam dengan budaya masyarakat yang masih bertahan keasliannya hingga saat ini, sungguh suatu hal yang patut kita banggakan,” katanya. “Semoga Festival Sekala Bekhak dan eventevent lainnya akan membangkitkan semangat kita semua dalam membangun Lampung Barat dari berbagai bidang utamanya dari sektor pariwisata dan budaya demi mewujudkan kabupaten yang lebih hebat. Kami berharap pelaksanaan festival skala bekhak ini mampu memberikan hiburan bagi masyarakat, wisatawan dan yang terpenting mampu mendatangkan devisa karena Lambar merupakan kota wisata penuh kenangan, ragam budayanya mempesona, di samping itu juga adat istiadatnya unik, cagar budayanya menarik. Alamnya memancarkan pesona yang tersebar di pelosok Nusantara dan inilah kekayaan pariwasata,” katanya. Pembukaan Festival Sekala Bekhak V ditandai pemukulan gamolan pekhing (gamelan bambu)

yang dilakukan bupati didampingi unsur Muspika dan Forkompinda serta para raja Sai Batin Paksi Pak Sekala Bekhak (kerajaan adat). DITUTUP Penutupan Festival Sekala Bekhak ke V sekaligus Pelaksanaan Karnaval Kemilau Budaya Bumi Sekala Bekhak Tahun 2018, di Lapangan Utama FSB –Lapangan Mardeka Pasar Liwa, kemarin Karnaval kemilau budaya bumi sekala bekhak merupakan rangkaian utama dari festival sekala bekhak pada setiap tahunnya, pada perhelatan ini akan bisa kita saksikan keragaman budaya saibatin warisan nenek moyang serta budaya dari etnis lainnya yang hidup berdampingan di bumi sekala bekhak yang disajikan dengan kemasan yang menarik. Dalam sambutannya Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menampilkan dan memperkenalkan seni dan budaya Lampung Barat yang memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga diharapkan kegiatan ini akan menarik para

wisatawan untuk mengunjungi Lampung Barat. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Lambar untuk menjunjung tinggi dan melestarikan budaya ini, bukan hanya sampai pada penampilan hari ini saja, namun jadikanlah seni budaya, adat tradisi kita dalam perhelatan yang digelar di pekon-pekon, disekolah-sekolah dan pada setiap kesempatan yang ada, Karena potensi alam dan budaya Lambar ini dapat dijadikan objek wisata andalan dimasa kini dan masa yang akan datang, terlebih lagi jika diramu dan dikemas dengan paket seni budaya Lambar yang beraneka ragam seperti yang kita saksikan pada hari ini”, Ujarnya. Karena betapapun besar dan kayanya potensi parwisata yang dimiliki oleh Lampung Barat, tetapi apabila tidak kita disentuh dan ditangani dengan serius maka tidak akan memberikan kontribusi apa-apa terhadap pembangunan Lambar, dengan demikian even festival sekala bekhak ke-V ini diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan kelampung barat, karena disamping memamerkan kakayaan budaya Lambar juga diharapkan meningkatkan citra Lambar sebagai daerah kunjungan wisata. Karnaval tahun ini mengusung tema yang bagus yaitu “Mahkota Lampung Saibatin”, yang dimaknai sebagai simbol dari keagungan adat milik saibatin dan menjadi kebanggaan (kehangguman) kita bersama. “Saya ucapkan selamat & sukses atas penyelenggaraan karnaval kemilau budaya bumi sekala bekhak, teruslah berkreasi dan bergerak untuk kemajuan bumi sekala bekhak demi mewujudkan lampung barat yang lebih hebat”’Ungkapnya. Lambar akan mengadakan event yang tidak kalah pentingnya yaitu Festival Kopi pada tanggal 21-23 juli 2018 tepatnya di Pekon Gunung Terang Dan Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam. “ Dengan segala kerendahan hati Menggundang Bapak Gubernur Provinsi Lampung Dalam Hal Ini Bapak Kepala Dinas Pariwisata Dan Seluruh Kesultan Hadir Para Kesempatan ini kiranya berkenan hadir dalam rangka acara pembukaam festival kopi”, Pintanya. Sementara itu dalam Laporannya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Indra Kesuma, S. Sos., menyampaikan Festival Sekala Bekhak V Tahun 2018 dimulai rangkaiannya dari tanggal 9 Juli 2018 dan berakhir pada hari ini Kamis 12 Juli 2018, diawali dengan Himpun Adat Saibatin Paksi Pak yang diselenggarakan selama dua hari yaitu tanggal 9 s.d. 10 Juli 2018 bertempat di Gedung Dalom Paksi Buay Belunguh. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli dimalam harinya dilaksanakan Lomba seni budaya tradisional Hadra dan Lomba Tari Kreasi Lampung, dan pada hari Rabu kemaren tanggal 11 Juli dimulai dari siang hari s.d. tengah malam dilaksanakan Lomba Nyambai, untuk Lomba nyambai sangat banyak sekali pesertanya sehingga terlaksana sampai tengah malam. (ADI)

Wabup Hadiri Upacara HUT Bhayangkara Lampung Barat, FAKTUAL- Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin menghadiri undangan upacara HUT Bayangkara ke-72 tahun 2018 di Lapangan Apel Makorem 043/Garuda Hitam Jln.Tengku Umar No 85 Bandar Lampung, kemarin. Mad Hasnurin sangat mengapresiasikan dan juga mengagumi kekompakan TNI dan Polri di Provinsi Lampung ini. Hal ini terlihat bahwa TNI/Polri terus menjaga kekompakkan dan kebersamaan terutama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkhusus pada daerah Lampung. “Artinya TNI/POLRI sebagaimana Pancasila sebagai Paradigma Reformasi salah satunya kebersamaan. Ini ditunjukkan oleh Kapolda Lampung bersama dengan Komandan Korem, ini luar biasa,” katanya. Sementara itu, Komandan Korem 041 Gatam Kolonel Kav Erwin Djatmiko selaku Inspektur Upacara saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesunguhan bertugas didaerah pedalaman, perbatasan, wilayah terpencil,

dan mengemban misi internasional. Selain itu, juga dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci ramadhan, dan juga Pilkada serentak 2018. “Apa yang dilakukan oleh setiap anggota Polri, adalah wujud pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Erwin menyampaikan bahwa pada Peringatan

dan pertahankan, sebuah capaian yang merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa. Didalamnya tentu ada peran anggota Polri, ada kerja keras anggota Polri serta pengabdian dan dedikasi anggota polri. Tetapi saya mengingatkan agar semua anggota Polri tidak cepat berpuas diri karena kedepan Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks,” katanya. Di era digital, lanjut Erwin, seperti saat ini, Polri juga harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Apa lagi, tugas-tugas besar telah menanti Polri, mulai dari pengamanan rangkaian tahapan Pileg, dan Pilpres 2019, Natal dan tahun baru, serta pelaksanaan Asian Games 2018, dimana berbagai kegiatan besar tersebut perlu adanya antisipasi agar potensi kerawan dapat dicegah sejak awal. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Dinkes Lambar Kampanye MR penyakit yang berbahaya dan mematikan seperti campak dan rubella yang sudah terbukti dan diketahui diseluruh dunia. karena itu, saya mendukung penuh dilaksanakannya imunisasi nasional, agar anak-anak kita bisa bebas dari campak dan rubella, ingat bahwa imunisasi ini bukan hal baru dan kita sudah pernah berhasil melakukannya untuk cacar, polio dan tetanus. jadi saya percaya, saat ini dengan niat yang baik kita juga Insyaallah bisa melaksanakan dan berhasil untuk melakukan imunisasi campak dan rubella,” ujarnya. “Saya berharap semua pihak terkait turun ke lapangan, kegiatan ini harus disebarluaskan ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, madrasah-madrasah, dan utamanya saudarasaudara kita yang mempunyai anak yang menjadi sasaran, bahwa imunisasi ini baik untuk kesehatan anak-anak kita. Sebagai pemberi pelayanan telah dibuka pintu posyandu, pintu puskesmas, rumah sakit dan semua pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk melaksanakan imunisasi campak dan rubella ini. Sehingga kegiatan ini dapat berlangsung sukses dan cakupan imunisasi dapat sesuai target yang ditentukan,” kata dia. Sementara itu Ketua Panitia Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Lambar, Tika Megi Fitrianingsih mengatakan, sosialisasi sebagai upaya mensosialisasikan advokasi dan menyamakan persepsi pelaksanaan Imunisasi MR yang akan dilaksanakan pada 2018 di Lambar. Peserta sosialisasi 95 orang berasal dari unsur TNI, kepolisisian OPD, camat, Dinkes, Puskesmas, BPJS, sekolah ( PAUD, SD, SMP), PPNI,IBI, PKK, DWP, dan GOW. Dengan narasumber berasal dari Dinkes Provinsi Lampung, dan Dinkes Lambar. (TIM)

Lampung Barat, FAKTUAL - Dinas Kesehatan Lampung Barat (Lambar) menggelar Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka Kampanye Imunisasi Measles Rubella(MR) tahun 2018, di Aula PKK, setempat, kemarin. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dukungan pelaksanaan imunisasi measles rubella(MR) Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Menurut Akmal Abdul Nasir, Indonesia berkomitmen mencapai eliminasi campak (measles) dan rubella pada 2020, maka dilakukan strategi nasional melalui beberapa kegiatan salah satunya pemberian imunisasi tambahan campak dan rubella atau imunisasi MR dilaksa nakan di seluruh provinsi dengan dua fase. Fase pertama dilaksanakan pada 2017 untuk daerah di Pulau Jawa, fase kedua dilaksanakan pada 2018 di seluruh daerah di luar Pulau Jawa termasuk Kabupaten Lambar. “Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin yang bisa menyebabkan radang paru, radang otak, kebutaan bahkan dapat menyebabkan kematian. penyakit ini dapat berpotensi menjadi wabah apabila cakupan imunisasi rendah dan kekebalan kelompok tidak terbentuk,” ujarnya. Sementara rubella, penyakit yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang dapat mengakibatkan kelainan mata, kelainan jantung, tuli, kerusakan jaringan otak, dan keterlambatan perkembangan. “Menjaga anak adalah membuat anak tetap sehat, ini adalah tugas setiap orang tua dan juga tugas dari negara, kita didik, kita jaga dan kita ayomi terutama menjaga mereka dari berbagai

Bupati Lambar Jenguk Lomba Kader PKK Pekon Korban Pembacokan dan Kader Posyandu Lampung Barat, FAKTUAL - TP PKK Kabupa ten Lampung Barat MenggelarLomba Kader PKK Pekon, Dan Lomba Kader Posyandu tingkat Kabupaten Lambar tahun 2018, di Aula PKK, kemarin. Acara yang dibuka Ketua TP PKK Kabupaten Partinia Parosil, dihadiri Wakil Ketua 2 Irma Akmal, dan peserta Lomba Kader PKK Pekon, kader Posyandu dari Kecamatan se-Lambar. Ketua TP PKK Partinia Parosil, menyampaikan melalui kegiatan lomba kader PKK yang diselenggarakan setiap tahun, selain bertujuan memberikan motivasi dan mendorong semangat para kader PKK desa atau kelurahan agar dapat melaksanakan tugas dan pengabdiannya juga dimaksudkan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana penguasaan dan pemahaman para kader tentang tugas maupun program pekon PKK yang harus dilaksanakan. Melalui lomba-omba seperti ini kita juga dapat mengambil manfaatnya sebagai ajang mengasah kemampuan dan pengalaman untuk menghadapi berbagai event lainnya seperti dalam lomba- lomba kader dalam kegiatan jambore PKK, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dimana dalam kegiatan tersebut

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menjenguk korban pembacokan, Asep Budiman (40), beberapa hari yang lalu terjadi di Pekon Tribudi Syukur Kecamatan Kebuntebu, yang saat ini dirawat di RS Handayani Kota Bumi, Lampung Utara, kemarin. Asep, warga Pekon Tribudi Syukur merupakan kepala Balai Penyuluh Perkebunan (BPP) Kebuntebu. Dia mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dua orang yang tidak di kenal. kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Handayani, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura). Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekdakab Lambar Surahman menyampaikan dalam kunjungan tersebut bupati berpesan supaya berhati hati untuk menerima orang yang baru dikenal apalagi berdalih untuk mencari pekerjaan

kita selidiki dahulu asal usulnya dan kita selidiki niatnya seperti apa. Harapan bupati pelaku pembacokan dapat segera ditangkap dan diberi ganjaran yang setimpal Diketahui Korban pada Senin (9/7) sekira pukul 04.00 sore awalnya hendak pergi ke kebunnya karena ada yang mau kerja di kebunnya. Tiba-tiba pulang dari kebun sudah dalam keadaan terluka akibat bacokan dibagian dada dan punggung, korban memaksakan diri keluar dari kebunnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan keadaan terluka untuk meminta pertolongan warga. Melihat Asep dengan kondisi terluka, warga langsung melarikannya ke Puskesmas Kebun Tebu untuk mendapat pertolongan pertama. Lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit Kotabumi menggunakan Ambulance. (ADI)

parakader yang berkualitas dan berprestasi berkemungkinan besar akandi ikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Ajang ini juga hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai ajang silahturahmi antarapara kader PKK, saling bertukar pengalaman, keterampilan, dan kemampuan sebagai bekal menjalankan tugas dan pengabdian di tempat masing-masing. “Padalomba ini tentu akan terpilih para kader yang terbaik sebagai juara, walaupun demikian sesungguhnya peserta yang mengikuti lomba ini adalah para juara karena semua peserta lomba sudah tentu memenuhi persyaratan yang cukup ketat baik dari segi lamanya pengabdian dan dari berbagai piagam penghargaan yang diterima, hal itu sudah menunjukan kualitas juara,” katanya. Hadiah dan penghargaan yang akan diberikan pada lomba ini mungkin tidak sebanding dengan jerih payah para kader di dalam pengabdiannya namun. “Saya berharap penghargaan yang diberikan adalah sebagai ungkapan tanda terima kasih dari tim penggerak PKK Lambar atas pengabdian yang tulus dari para kader PKK,” tuturnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESIBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Wabup Hadiri Indonesia Development

Pesisir Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung,

Erlina, menghadiri Indonesia Development Forum tahun 2018, di Hotel Rizt Cariton Mega

Penyambutan Mahasiswa Peserta KKN IPB Pesisir Barat, FAKTUAL - Jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Povinsi Lampung, menyambutan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengabdi kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dua kecamatan di kabupaten itu, kemarin. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengucapkan terikasih dengan adanya kuliah kerja nyata ini akan membantu menunjang pembangunan dalam berbagai sektor di Kecamatan Ngaras dan Bangkunat. Agus berharap kepada para mahasiswa IPB yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata, dapat melakukan identifikasi masalah yang ada dalam masyarakat terutama yang berada di Pekon Pemerihan, Sumberrejo, Pagarbukit, Negeriratu Ngaras, Kotabatu, dan Mulangmaya yang merupakan tempat pelaksanaan KKN. “Keberadaan para mahasiswa di pelosok pekon tentu kita harapkan menjadi pendorong untuk mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan warga pekon, selain itu, diharapkan pula para mahasiswa juga dapat membantu mengatasi permasalahan yang

ada di masyarakat. dengan melakukan pem berdayaan potensi masyarakat pekon setempat menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya. “Diharapkan pula para mahasiswa peserta KKN lebih meningkatkan kepedulian dan empati kepada permasalahan yang dihadapi warga, sehingga mendorong terjadinya per ubahan perilaku mahasiswa sebagai pelaku perubahan (agent of change) dalam proses perubahan masyarakat untuk menjadi lebih baik” katanya. Menurut dia, mahasiswa sebagai agen pembaharuan harus mampu memposisikan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat selama mengikuti kkn. karena mahasiswa dapat berperan sebagai pemberi informasi, motivator, penghubung antar sistem atau fasilitator. Peran itu tidak mudah, karena permasalahan di masyarakat sangat kompleks dan beragam sebagai dampak perkembangan ilmu pengeta huan dan teknologi (iptek). (NAS)

Kuningan, Jakarta, kemarin. Acara tersebut diselenggarakan Kementerian

Ppn/Bappenas bekerjasama dengan Australia Depertement of Foreign affairs and Trade yang me gusung tema “ Pathways to Tackle Regional Disparity Across the Archipelago “ dengan tujuan sebagai platform bagi praktisi pembangunan untuk bertukar ide dan Pemikiran baru dalam mengatasi permasalahan pembangunan . Indonesia Development forum 2018 dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kalla beserta menteri Kehutanan, menteri Dalam Negri Menteri, menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, gubernur Jawa Timur, bupati Pronorogo, narasumber dari University Australia, dan 41 wali kota / bupati se-Indonesia. Yusuf Kalla mengharapkan, bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk mengatasi problem pembangunan yang ada di daerah masing masing, sebagaimana diketahui bersama dalam pelaksanaan pembangunan di indonesia terdapat adanya ketimpangan dalam pembangunan terutama di daerah terisolir baik pembangunan infrastruktural maupun dibidang lainnya. Dia mengharapkan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia segera mengatasi ketim pangan pembangunan di daerahnya masingmasing supaya pembangunan dimaksud bisa setara terhadap daerah lain, baik dalam negeri maupun manca negara. (NAS)

Bupati Pesibar Halal BIhalal di Bengkunat

Pesisir Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung menggelar halal bil halal Idul fitri 1439 H.di Way Haru, Kecamatan Bengkunat, kemarin. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal,mengatakan, setelah satu bulan penuh semua umat muslim seluruh dunia telah melaksanakan kewajiban yaitu melaksanakan puasa Ramadhan hingga melaksanakan sholat sunnah idul fitri 1439 h berjama’ah. dengan demikian semoga amal ibadah kita semua diterima allah swt dan masih diberikan kesehatan untuk terus meningkatkan ketaqwaan bahwasannya halal bihalal merupakan tradisi bangsa indonesia yang telah diwariskan para pemimpin bangsa meskipun halal bihalal termasuk tradisi, akan tetapi manfaat dan maslahatnya sangat besar, sehingga hal itu tidak dilarang agama.

“hikmah yang dapat kita petik melalui halal bihalal ini adalah terciptanya ukhuwwah, terjalinnya silaturrahmi dan persaudaraan yang lebih akrab antar sesama. dimana didalam pergaulan kita sehari - hari tentunya banyak mengalami polemik baik yang positif maupun yang negatif sehingga tercipta suasana yang kurang aman, nyaman bagi diri kita masing -masing. polemik tersebut diumpamakan adanya rasa sakit hati atau ketersinggungan atas perkataan ataupun perbuatan dari lingkungan kita sehari - hari sehingga hal - hal seperti itulah yang pernah timbul dan akan hilang apabila kita saling memaafkan, mengikhlaskan dan melupakan perbuatan yang lalu. dengan demikian artinya akan lebih baik lagi jika disertai dengan saling berjabat tangan antara satu dengan yang lainya,” katanya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

Sosialisasi Peraturan Pertanahan Pesawaran, FAKTUAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaui Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran terus melakukan Sosialisasi Peraturan Pertanahan bersama Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kabupaten setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawar an Nurus Sholichin, mengatakankan antara Kementerian ATR/BPN dengan camat dan kepala desa serta peran aktif masyarakat, perlunya kerjasama yang baik, dalam mendukung pendaftaran tanah, untuk percepatan sertifikasi tanah dan pencegahan pencegahan sengketa, kinflik dan perkara pertanahan. “Kami bersama Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesawaran sudah dua kali menggelar sosialisasi peraturan pertanahan, yang pertama di Desa Kalirejo Negrikaton dan Kemarin di Desa Poncokresno, Kecamatan Negerikaton,” ujarnya, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin. Dia menjelaskan, Sosialisasi bersama Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pihak nya sebagai Narasumber tentang peraturan Pertanahan. “Sosialisasi di Desa Ponco Kresno kemarin di ikuti beberapa desa, diantaranya Sidomulyo, Bangun sari, Rowo rejo, Negara saka, Sinar Bandung, Ulangan Jaya dan Trisno maju untuk bulan depan rencana nya di Kecamatan Gedongtataan,” katanya. Dirinya memaparkan fungsi camat dan dalam pendaftaran tanah yaitu Selaku PPAT Sementara untuk Pembuatan Akta, Selaku Kepala Wilayah untuk Surat Pelepasan Hak dan Surat Keterangan Waris, sementara kepala desa selaku kepala

daerah setempat, sebagai Saksi Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (sporadik), Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat dan sebagai saksi Surat Keterangan desa serta Selaku Panitia Pemeriksa Tanah. Sedangkan untuk masyarakat peran aktifnya sangat penting untuk memasang tanda batas

Pemkab Pringsewu Gelar Rakor Vertikal

Pringsewu, FAKTUAL - Rapat koordinasi vertikal kembali digelar Pemerintah Kabupaten Pringsewu, di aula utama kantor sekretariat pemkab setempat, kemarin. Rakor yang dibuka serta dipimpin Wakil Bupati Pringsewu Fauzi didampingi Dandim O424/TGM Letkol Anang Hasto Utomo dan Wakapolres Tanggamus Komisaris Polisi M. Budhi Setyadi serta Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Ir.Hi.A.A.Siregar ini diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Pringsewu, para kepala instansi vertikal, serta para camat dan Uspika se-Kabupaten Pringsewu. Berbagai permasalahan terkait pemerintahan dan pembangunan serta kamtibmas mengemuka di rakor tersebut. Diantaranya adalah seperti disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pringsewu. yang meminta dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Desa.

Kemudian rencana digelarnya kegiatan Operasi Lilin oleh Kepolisian Resor Tanggamus agar tercipta suasana kondusif pada perayaan Natal mendatang, serta penggiatan patroli guna menekan angka kriminalitas di Kabupaten Pringsewu. Atas kedua permasalahan tersebut, Polres Tanggamus berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sementara itu, dari Komando Distrik Militer O424/TGM juga menyampaikan rencana kegiatan Kemah Pancasila guna meningkatkan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan bagi ormas di Kabupaten Pringsewu. Di bagian lain, realisasi penerimaan PBB P-2 hingga bulan Juni 2018 yang baru mencapai 9,07 % atau Rp396 juta dari target 2018 sebesar Rp 4,367 miliar juga mendapat perhatian dari Pemkab Pringsewu. Untuk itu, Wabup Pringsewu meminta seluruh petugas penagihan untuk lebih mengintensifkan lagi penarikan atau penagihan PBB P-2 tersebut. (PRI)

tanah, menunjukkan batas bidang tanah saat pengukuran, menyerahkan bukti kepemilikan tanah/alas hak, memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kepemilikan tanah dan mengisi dan menandatangani form permohonan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran menegaskan setiap desa yang ada

di Kabupaten setempat untuk bersiap dan mendukung penuh Program Strategis Program Tanah Sistematis Lengkap. “Dan saya menghimbau kepada warga yang mempunyai tanah, agar dapat menghubungi perangkat desa setempat untuk d buatkan sertifikat tanahnya,” katanya. (RIN)

Rapat Pemekaran Kecamatan Blambanganumpu Way Kanan, FAKTUAL - Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Saipul, pimpin rapat Pelaksanaan Kegiatan pemekaran Kecamatan Blambanganumpu, di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, kemarin. Didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Edi Suprianto dan Camat Blambanganumpu, Yustian Umri Sangon, dia mengatakan, dalam pelaksanaan pembentukan (pemekaran) Kecamatan Blambanganumpu harus benarbenar dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku serta adanya kesepakatan baik antar aparatur, tokoh-tokoh dan masyarakat, agar dalam pelaksaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Seperti rencana pemekaran Kecamatan Pakuanratu, pemekaran Kecamatan Blambangan umpu juga harus dilaksanakan dengan baik, penuhi segala syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya juga meminta kepada camat, para tokoh dan masyarakat untuk bersama-sama membantu dan mendukung kegiatan pemekaran Kecamatan Blambanganumpu,” Ujar Saipul pada acara yang juga diikuti para kepala kampung, Badan Perwakilan Kampung, para tokoh serta perwa kilan masyarakat. Di tempat yang sama, Edi Suprianto, menje laskan bahwa pelaksanaan kegiatan pemekaran Kecamatan Blambanganumpu berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Serta bertujuan untuk membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pember dayaan masyarakat Desa atau Kelurahan. “Adapun syarat dari pembentukan Kecamatan yaitu memiliki jumlah penduduk disetiap desa minimal 4000 jiwa / 800 KK, memiliki luas wilayah minimal 10 km persegi, memiliki jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan, usia kecamatan minimal 5 tahun serta persyaratan teknis yang meliputi kemam puan keuangan daerah dan sarana prasarana pemerintahan,” ujarnya Untuk syarat teknis lainnya yang dibutuh kan,kata Edi, kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, nama kecamatan, lokasi ibu kota kecamatan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. “Untuk memenuhi persyaratan teknis lainnya hendaknya terlebih dahulu masing-masing kampung menyepakati nama kecamatan yang dibentuk dan lokasi ibu kota kecamatan. Dalam hal kejelasan batas wilayah masing-masing kampung yang difasilitasi oleh Camat dan Bagian Tata Pemerintahan terlebih dahulu dapat menyepakati batas-batas wilayah antar kampung yang berbatasan,” katanya. (RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 461/ Tahun Ke-17/ 16 - 22 Juli 2018

PARIWARA