FAKTUAL EDISI 477 | 3-9 DESEMBER 2018 by Uce Nasir

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

HARGA Rp.12500,-

BENAR BERIMBANG

WARGA JAYATANI HARAPKAN BRONJONG HALAMAN

EKSOTIS PULAU TANGKIL LAMPUNG HALAMAN

BUPATI TANAM PADI DI NGAMBUR

B A N J I R JALINSUM TERPUTUS

HALAMAN

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Cawa Kham BUMDES KOLEKTIF

UCE NASIR

WARGA desa di seluruh penjuru Indonesia patut bersyukur dengan adanya program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Betapa tidak, untuk membangun insfrastruktur seperti jalan, drainase maupun pembangun fisik lainnya tidak lagi harus membuat proposal dan membutuhkan waktu cukup panjang dan berebut dengan desa lain untuk terealisasi. Dengan dana ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang digelontorkan setiap tahun apa yang menjadi kebutuhan, baik dari bidang pendidikan, kesehatan, informasi maupun peningkatan taraf hidup alias perekonomian sudah terpenuhi. Bahkan dalam peraturannya, Dana Desa dapat dialokasikan untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta diperuntukan menambah penghasilan warga dengan membuat dan mengembangkan potensi yang ada termasuk obyek wisata. Program tersebut membuka peluang usaha di desa justru lebih besar di bandingkan harus mencari lapangan kerja di kota.Namun, kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal warga desa setempat. Penyebabnya, selain keterbatasan potensi alam juga Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak BUMDes yang terbentuk vakum alias gulung tikar. Kemampuan manajemen BUMDes menjadi persyaratan mutlak, mengingat persaingan semakin ketat terlebih jika terfokos pada usaha perdagangan atau jasa bengkel kendati dari segi SDM mungkin di desa tersebut telah banyak yang telah menyelesaikan SMK jurusan otomotif. Dan khusus di Lampung saat ini belum ada BUMDes kolektif. Dalam artian beberapa desa dalam satu kecamatan memanfaatkan DD yang diperuntukan untuk membuka usaha secara bersama sesuai potensi alam yang ada di kecamatan setempat. Misalkan membangun BUMDes kolektif membuka usaha sarang walet, perkebunan kopi, perkebunan kakao, perkebunan karet, perkebunan sawit, perkebunan tebu atau perikanan air tawar. Padahal saat ini mash banyak lahan tidur, baik darat maupun berupa rawa. Dengan adanya BUMDes kolektif di bidang pertanian atau perikanan air tawar justru dapat meminalisasi perusahaan pertanian meluaskan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang ada, seperti terjadi saat ini dan kerap menimbulkan masalah alias sengketa. Di sisi lain, BUMDes kolektif bidang pariwisata pantai khususnya juga dapat mencegah penguasaan pantai pihak swasta, di mana mereka lebih mengutamakan bisnis dibandingkan mempertahankan kebudayaan (kearifan lokal). Jawa Barat misalnya, di daerah tersebut ada beberapa desa di suatu kecamatan mendirikan BUMDes kolektif dengan membangun stadion mini yang khusus disewakan untuk event sepak bola lokal, baik latihan maupun pertadingan. Yang jelas selain perekonomian rakyat terangkat, keberadaan BUMDes kolektif akan mengurangi angka pengangguran, lahan tidur, dan membangkitkan semangat dalam meningkatkan taraf hidup.l

n l

n l n

JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar diprediksi beroperasi akhir Desember. Semoga perekonomian Lampung semakin meningkat Diduga peras Kakam, tiga oknum wartawan ditangkap Polres Tulangbawang Shok terapi bagi oknum yang mengaku wartawan Pulau Tangkil semakin diminati wisatawan Mantap ternyata Lampung juga ada lokasi wisata yang berskala nasional

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

Agama, Ekonomi dan Kesejahteraan

ADA tahun 2016, lembaga survei internasional Legatum Institut yang berpusat di Inggris meri lis negara yang paling sejahtera. Adapun indikator kese jahteraan yang dinilai adalah kualitas ekonomi, lingkungan bisnis, pemerin tah, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, keamanan, kebebasan individu, modal sosial, dan lingkungan alam. Lembaga survei tersebut menempatkan Indonesia pada posisi 69 dari 145 negara di dunia. Adapun sepuluh besar negara paling sejahtera yaitu Inggris, Denmark, Swedia, Belanda, Australia, Kanada, Swiss, Finlandia, Norwegia dan posisi pertama adalah Selandia Baru. Sepuluh besar negara sejahtera tersebut memiliki ideologi berdasar kan pemikiran atau pandangan manusia, seperti John Locke sebagai satu di antara tokoh atau pencetus paham liberalisme. Paham yang mengutamakan kebebasan dan persamaan hak dalam nilai politik yang sama, bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selanjut nya, tokoh yang sangat terkenal sebagai bapak ekonomi dunia adalah Adam Smith. The Wealth of Nation atau kekayaan bangsa-bangs a merupakan tulisan yang fenomenal karena membantah pemikiran tentang kekayaan alam yang dimiliki suatu negara seperti emas sebagai sumber kekayaan negara. Buku tersebut banyak menjadi rujukan bagi negara di dunia dalam membuat kebijakan dan juga banyak di pelajari di berbagai kampus. Smith menyatakan bahwa jumlah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dapat diperjual-belikan akan tercipta kekayaan suatu negara karena produktivitas SDA (sumber daya alam) yang dimiliki walaupun minim. Untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu punya manajerial dan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pernyataan beliau sangat nyata, di saat Indonesia disebut sebagai negara pemilik sumber daya alam yang melimpah (emas) namun kesejahtera an tidak dinikmati oleh seluruh rak yatnya. Kemiskinan, pengangguran dan kejahatan menjadi akibat dari kurang produktifnya sumber daya yang ada bahkan menjadi permasa lahan nasional. Hadirnya agama secara funda mental memberikan solusi dari banyaknya permasalahan manusia secara individu dan negara secara keseluruhan. Dalam Islam, pemba

DR. SALMAN NASUTION SE.I.,MA

Dosen UMSU dan Sekertaris Alumni EKSYA UIN SU

hasan tentang kesejahteraan tertulis dalam Al Quran surah An Nahl ayat 97 “Siapa diantara kalian mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Begitu juga dalam kitab Injil Yeremia 29 : 7 ”Usaha kanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahtera anmu”. Tuhan YME sudah memberikan masukan dan jalan menuju kesejah teraan (melalui kitab-kitabNya) kepada agama samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) untuk hadir menjadi rahmat dan keselamatan bagi semesta alam. Adam sebagai manusia pertama dan nenek moyang agama samawi, pasti mengajarkan kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi sampai saat ini. Adam nya yang berbeda dalam perspektif agama masing-masing atau anak cucu Adam memiliki rasa dengki satu sama lain sehingga kekacauan dan keserakahan masih sering terjadi. Lebih dari itu, cukup banyak negaranegara memisahkan agama dengan tatanan kehidupan (sekuler) bahkan meninggalkan agama (atheisme). Negara yang meletakan agama sebagai ideologi, berada pada posisi terendah karena banyak indikator kesejahteraan minim dimiliki bahkan tidak sama sekali. Dibeberapa negara di Afrika dengan populasi mayoritas beragama ataupun berideologi agama namun permasalahan kemiskinan, kelaparan dan penyakit masih me nghantui negara-negara tersebut. konflik yang berkepanjangan, tanah yang tandus, IPM (indeks pemba ngunan manusia) yang sangat rendah tidak memasukan negara tersebut ke dalam negara sejahtera. Konflik beberapa negara Arab dengan Amerika Serikat dan sekutunya ikut memperparah kondisi keamanan dan ketidakstabilan politik di wilayah jazirah Arab, sebut saja Irak, Mesir, Afghanistan, Suriah, Yaman dan Iran. Baru-baru ini, Turki masuk daftar ekonomi terburuk setelah sanksi ekonomi dilemparkan ke negara agama tersebut. Perang ekonomi dengan menaikan tarif atas barang impor memberi sinyal merah bahwa ekonomi Turki mengalami kemero

sotan mata uang Lira sebesar 40% . Walaupun kebanyakan negara-negara di Arab memiliki sumber cadangan minyak dunia dan masuk dalam daftar negara terkaya, namun perma salahan di atas sedikit menambah poin negara sejahtera. Hubungan antara agama, ekonomi dan kesejahteraan sering menjadi tema para agamawan yang berkhutbah diberbagai tempat ibadah dan di media, bahwa agama merupakan jalan keselamatan dan kesejahteraan. Namun lebih lanjut, apakah dengan agama manusia akan sejahtera tanpa materi dan ekonomi? Bagaimana agama berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai satu diantara indikator kesejahteraan? Apakah agama tidak berperan sama sekali dalam memperoleh kesejah teraan? Atau apa perlu didiskusikan kembali indikator-indikator kesejahte raan?. Mayoritas pemeluk agama dan agama sebagai ideologi negara belum konsisten menyejahterakan pengikutnya karena tidak mampu mengintegrasikan antara kebenaran yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Penghubung antara Agama dan Kesejahteraan Masuk dalam daftar negara paling sejahtera merupakan suatu kebahagia an dan diimpikan oleh semua orang, namun proses untuk mendapatkannya memerlukan waktu yang panjang bahkan berat karena tidak ada keun tungan dan kesejahteraan diperoleh secara instan. Agama cukup banyak memberikan cara dan peringatan dalam menjalankan proses kehidupan di muka bumi ini dengan jalan ke baikan, diantaranya ada ilmu. Ilmu sebagai teori hanya di dunia akademik namun ilmu harus diapli kasikan untuk menciptakan inovasi kebutuhan negara. Ungkapan Thomas Khun seorang filsuf dan fisikawan sejarawan dari Amerika Serikat menyatakan bahwa ilmu merupakan himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Negara yang masuk dalam daftar negara sejahtera mengawali pembangunannya dengan mempelajari ilmu dan mengimple mentasikan ilmu. Selandia Baru berada dipapan atas negara yang sejahtera dengan memiliki IPM (sebesar 0,910 (sangat tinggi) pada tahun 2013. Artinya walaupun negara tersebut tidak meletakan agama sebagai ideologi negaranya namun cinta pada ilmu dan kerja keras mem posisikan negara tersebut di puncak teratas.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Yulizar Kundo Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : Angga Saputra, Asnaini, Zen, Gani Bazar, Firmansyah Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Iwan S, Bustromi, Ngatijo, Nahru, Sri Asih, M Obie, M. Juhri. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro), Andi Raya Biro Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro), Amirudin. Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), OKU Raya : Anton Saputra Lahat : M Umar. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper) Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 12.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-011580-53-6 BUKOPIN : 0505004943 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 - 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung. Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Banjir, Jalinsum Terputus Lampung Selatan, FAKTUAL - Jalan Lintas Sumatera wilayah Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, terputus karena digenangi air setinggi 30 hingga 40 centimeter akibat hujan sejak kemarin malam. “Air menggenang dan juga turun dari pegunungan. Kebetulan drainasenya juga tidak berjalan dengan lancar sehingga air menggenang dan menutup jalan,” ujar Ketut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, saat dihubungi melalui saluran teleponnya kemarin. Dia mengatakan, banjir selain menutupi

ruas jalan juga menggenangi sebanyak 50 rumah di wilayah Tarahan. Banjir yang menggenangi rumah warga setinggi 40 centimeter sampai 80 centimeter. “Kami bersama warga di desa sedang mendata apakah lebih dari 50 rumah yang tergenang banjir. Namun dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa,” katanya. Dia mengatakan, atas peristiwa itu dirinya menurunkan personel sebanyak 25 orang. Selain itu, pihaknya juga telah menurunkan alat berat jenis eksavator untuk mengurangi ketinggian air yang menggenangi jalan. “Kita pinjam alat berat milik perusahaan.

Hingga saat ini masih kami keruk drainase yang tersumbat,” tuturnya. Akibat kejaditan tersebut, arus kendaraan dari arah Bakauheni menuju Bandarlampung dan sebaliknya tersendat dan mengakibatkan kemacetan. Sementara itu, luapan air setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 30-40 cm masih menggenangi wilayah RT 001 RW 004 LK1, Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang, Bandarlampung. Informasi yang dihimpun dari warga setempat, banjir terjadi akibat hujan lebat yang mengguyur dari malam hingga pagi

tadi. Warga mulai merasakan air masuk kedalam rumah pukul 03.40 WIB Serbuan air dari jalan Soekarno Hatta serta selokan air kurang efektif berfungsi, mengakibatkan luapan air masuk ke rumah warga sekitar. Ada sekitar 20 lebih rumah warga yang terendam air. Sementara itu, puluhan personel BPBD dan Dinas PU Kota Bandarlampung beserta masyarakat sedang menyedot genangan air dengan mesin penyedot air. (TIM)

RSUDAM Raih Penghargaan Kemen PAN-RB Bandarlampung, FAKTUAL--Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung meraih penghargaan Unit Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018). Penghargaan diberikan Menteri PAN-RB Syafruddin kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Penghargaan itu disampaikan pada acara penyampaian hasil evaluasi dan apresiasi pelayanan publik 2018. Menurut Menteri PANRB, pemberian pelayanan itu sebagai upaya menjadikan pelayanan publik lebih supportif dan mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Idealnya, kata Syafruddin, pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak publik. “Fokusnya digeser dengan menempatkan pelanggan sebagai pengemudi (putting the customer in the driver seat), sehingga masyara katlah yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju. Inilah marwah pemerintah yang melayani di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya,” ujar Syafruddin saat membe rikan sambutan pada acara itu, Selasa (27/11/2018).

Penilaian penghargaan ini diberikan berda sarkan sejumlah kriteria. Misalnya, transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, open data, kemudahan akses informasi publik, kolaborasi dan ko-kreasi, inovasi teknologi, dan perubahan kebijakan yang prorakyat.

Usai menerima penghargaan Gubernur Ridho didampingi Direktur Utama RSUDAM Heri Djoko Subandriyo mengatakan penghargaan ini diharapkan mampu menjadi motivasi dalam melayani publik lebih baik. “Setiap tahun manajemen RSUDAM terus meningkatkan

pelayanan dengan berbagai alat ukur. Misalnya, mempertahankan akreditasi tingkat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumas Sakit (KARS),” kata Ridho Ficardo. Menurut Heri, akreditasi tingkat paripurna diraih RSUDAM pada 2016 dan 2017 merupakan upaya terus menjaga kualitas pelayanan. “Caranya, dengan memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan mutu pelayanan hingga dapat menyandang predikat akreditasi paripurna adalah wujud kerjasama dan komitmen seluruh unit kerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Heri. Gubernur menegaskan pemberian penghar gaan ini bukan akhir dari upaya perbaikan pelayanan. Gubernur menilai, perubahan total wajah RSUDAM yang dimulai sejak 2105 dengan menambah bangunan dan peralatan canggih, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan RSUDAM sebagai rujukan akhir pelayanan kesehatan. “Menjadi rumah sakit rujukan akhir itu tentu menuntut pelayanan prima dari seluruh jajaran RSUDAM. Kita bersyukur RS Jantung Nasional Harapan Kita kini menjadikan RSUDAM sebagai binaan. Ini bukan hanya karena kita memper baharui gedung dan peralatan, tapi juga pelayanan,” kata Ridho. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

PII Diminta Dukung Pembangunan Lampung

Bandarlampung, FAKTUAL--Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengharapkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung dapat bersinergi dan mendukung berbagai agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. Dia mengharap kan PII Wilayah Lampung dapat mendukung melalui sertifikasi tenaga profesi keinsinyuran. “Dengan demikian, SDM di Lampung mampu

bersaing di lingkup regional, nasional, dan internasional,” kata Hamartoni saat membuka Lokakarya PII, seminar, dan pengukuhan PII Wilayah Lampung di Sheraton Hotel Bandar Lampung, Kamis (29/11/2018). Sebelum mengukuhkan PII Wilayah Lampung yang dipimpin Taufik Hidayat yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Hamartoni menjelaskan

Kreativitas Desainer Lampung Diapresiasi Bandarlampung, FAKTUAL--Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Yustin Ridho Ficardo mengapresiasi kreativitas desainer yang tampil di ajang Lampung Fashion Show 2018 di Mall Transmart Lampung, Bandar Lampung, Rabu (28/11/2018). Menurut Yustin, gelaran kreativitas anak Lampung ini meningkat setiap tahun. “Alhamdulilah tahun ini merupakan yang keempat Lampung Fashion Show. Saya melihat setiap tahun terjadi peningkatan. Terutama ada progres yang sangat besar dari para desainer,” ujar Yustin, saat membuka acara itu. Yustin mengatakan Lampung Fashion Show menyajikan aneka tampilan busana motif khas Lampung. Dia mengapresiasi para desainer yang berkontribusi pada gelaran tahunan tersebut. “Semua perancang mengangkat desain baik dari tapis, sulam usus, tenun, hingga batik khas Lampung,” kata Yustin yang juga Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Lampung itu. Rancangan tersebut, sambung Yustin sangat cocok dikenakan masyarakat sehari-hari. “Baik pakaian dengan nuansa pakaian Muslim, kasual, yang semuanya dipakai untuk ready to wear (siap pakai), sehingga memang ini dibutuhkan masyarakat Lampung,” ujar istri Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo itu. Dia berharap setiap tahun acara tersebut menjadi ajang para desainer menampilkan kreasi. Dia juga meminta agar terus mampu menampilkan inovasi baru guna mengembangkan rancangan sesuai arus zaman. “Setiap tahun kami memperkenalkan pakaian khas Lampung yang harus kita lestarikan. Untuk itu, harapannya bagaimana setiap tahun kita harus berinovasi dan mengikuti zaman,” kata Yustin. Acara tersebut, kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto, merupakan wadah peningkatan kreatifitas desainer asal Lampung. “Kita patut bangga para perancang dan desainer menjadi motor penggerak kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam berbagai bentuk karya yang menarik dan moderen,” ujar Budiharto. Dia menyebutkan ada 13 desainer ikut ambil bagian. “Acara ini juga guna ingin mengangkat desainer Lampung agar lebih kreatif dan muncul desainer muda. Sehingga, kita tidak kehilangan orang-orang yang ahli merancang pakaian,” kata dia. Dengan tapis sebagai ikon motif rancangan busana di acara tesebut, Budiharto mengatakan tapis mampu mendunia dan semakin eksis ditampilkan dalam berbagai even nasional bahkan internasional yang mampu mencuri perhatian dunia. “Tapis itu fashion dan karya luar biasa. Bahkan bisa dipakai pada ajang Miss Universe dan mendapat juara. Begitu luar biasa bagusnya, tapis menuai banyak pujian dan bahkan memenangkan perhelatan tingkat internasional. Ini harus dipertahankan,” kata dia. Budiharto menilai tahun ini para perancang Lampung konsisten menjadi lebih baik. Para desainer mampu mengombinasikan aneka warna, sehingga pakaian yang ditampilkan terlihat anggun dan moderen. “Saya lihat tahun ini semakin baik dari segi kombinasi warna, lalu pola yang mereka buat,” ujar Budiharto di akhir wawancara. (AGA)

saat ini pemerintah melakukan berbagai lompatan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Insinyur diharapkan dapar berperan aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi pendorong laju pertumbuhan perekonomian Lampung. “Sentuhan insinyur dalam mewujudkan Lampung sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Sumatera juga diharapkan dalam

pembangunan Provinsi Lampung yang bertumpu pada tiga pilar yaitu, ketahanan pangan, Industr, dan pariwisata,” jelas Hamartoni. Tidak hanya itu, sinergitas antara Pemerintah Daerah dan PPI diharapkan dapat menciptakan SDM yang handal dan berkualitas. Dengan demikian, Lampung dapat melaksanakan agenda pembangunan yang terintegrasi efektif dan efesien. Selain itu, keberadaan program strategis nasional yang dilaksanakan di Lampung seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Radin Inten II, dan bendungan, mampu memberikan peluang bagi Lampung untuk berkembang lebih cepat. Semuanya memerlukan keterlibatan SDM yang handal dan berdaya saing. Ketua Umum PII Pusat Hermanto Dardak, mengapresiasi Universitas Lampung yang segera membuka Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik. Hermanto Dardak menjelaskan dalam sejarahnya, sejak 1952 PII dipimpin 16 ketua umum yang berasal dari latar belakang berbeda seperti unsur akademisi, pengusaha, dan birokrasi. “Saat itu jumlah insinyur masih terbatas. Sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. Untuk itu, disepakati membuat PII dengan tujuan mempererat kerja sama para insinyur agar dapat menjadi kekuatan yang nyata dalam membangun negara dan bangsa Indonesia,” kata Hermanto. Sebagai organisasi profesi, PII berupaya menjadi mediator bagi para insinyur untuk meningkatkan daya saing. Sehingga, mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai standar mutual recognition arrangements (MRA) dan bersertifikai ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE). “Hal ini memberikan mobilitas yang lebih tinggi kepada para insinyur di ASEAN untuk bisa bekerja di negara tetangga dengan mendapatkan pengakuan berupa kesamaan standardisasi kompensasi dan benefit,” kata Hermanto. (AGA)

Kabupaten/Diminta Kota Bentuk TPKAD Bandarlampung, FAKTUAL--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga kini, selain Pemprov Lampung, baru empat yang membentuk Tim TPAKD yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Sisanya diharapkan segera terbentuk di 2019. Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung di Ballroom Sheraton Hotel, Kamis (29/11/2018). Menurut Hamartoni, kehadiran TPAKD penting dalam mempercepat akses keuangan di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan di 2018, melalui program kerja seperti Gerbang Desa Saburai, peningkatan akses permodalan untuk pelaku UMKM, dan pemberdayaan BUMDes, TPAKD memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. “Di 2019, kita mengusulkan beberapa poin kegiatan. Di antaranya mendorong penambahan agen Laku Pandai Bank Lampung di desa. Minimal satu unit di setiap kecamatan se-Lampung,” kata Hamartoni. Pemprov juga mendorong pembentukan lembaga

keuangan mikro gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai pelaksana billing system penebusan pupuk bersubsidi. Kemudian, peningkatan jumlah masyarakat pemanfaat pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka ketersediaan sarana produksi pertanian, perikanan, perkebunan, dan pencapaian target indeks keuangan inklusif 75% serta menggiatkan aktifitas literasi keuangan,” kata Hamartoni. Di sisi lain, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan berdasarkan data 2016, literasi keuangan di tingkat nasional hanya 29,7% dan inklusinya mencapai 67,8%. Sedangkan literasi Lampung 26,9% dan inklusi keuangan mencapai 69,8%. Ke depan, OJK menargetkan indeks literasi keuangan naik minimal menjadi 35%. Sedangkan indeks inklusi naik minimal menjadi 75%. “Masyarakat banyak yang memiliki produk keuangan. Tetapi tidak sepenuhnya mengerti mengenai produk tersebut. Sehingga, indeks literasi lebih rendah dari indeks inklusi. Tentunya diperlukan upaya dan strategi guna mencapai hal tersebut, dan kami yakin target tersebut tercapai,” ujar Indra Krisna. (AGA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

APBD Lampung 2019 Rp7,7 T Disepakati Bandarlampung, FAKTUAL- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, APBD Provinsi Lampung 2019 senilai Rp7,7 triliun. Perinciannya, proyeksi penerimaan penda patan daerah tersebut bersumber pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,4 triliun, dana perimbangan Rp4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar. “Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung yang membahas Raperda APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Rabu (28/11/2018). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur pada rapat paripurna DPRD provinsi Lampung pembicaraan Tingkat II Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung TA 2019, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, dan penandatanganan Raperda TA 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Wagub Bachtiar menjelaskan sidang paripurna pembicaraan ini pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan akhir pembahasan APBD TA 2019 yang dilakukan Komisi, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pembicaraan Tingkat I. Secara substansial, Wagub Bachtiar menjelas kan masih ada permasalahan menyangkut peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi alokasi anggaran yang masih harus diatasi bersama. “Namun dengan keterbatasan, kita berusaha menghasilkan anggaran berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik dalam penyusunan Raperda APBD TA 2019,” jelas Wagub Bachtiar. Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan.

“Harapannya, Perda ini sesuai perencanaan, karena berbasis ada e-planning dan e-budgeting. Artinya semua ini sesuai perencanaan dan pembiayaan yang ada,” kata Wagub Bachtiar. Pada kesempatan itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Hali Fahmi AR, menyampaikan komposisi rancangan APBD

TA 2019 terdiri dari target pendapatan daerah sebesar Rp7,7 triliun dengan proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp3,4 triliun. Kemudian, dana perimbangan Rp 4,29 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp58,8 miliar. Pada belanja daerah dianggarkan Rp7,6

triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,65 triliun dan belanja langsung Rp2,99 triliun. “Selain itu, rancangan struktur APBD Provinsi Lampung TA 2019 juga pada penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan Rp 5 Miliar yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggara (SILPA) 2018,” jelas Fahmi. (AGA)

Gubernur Lampung Optimistis Tatap 2019 Tanam Pohon Pulihkan DAS Bandarlampung, FAKTUAL--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), di Assem bly Hall, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018). Acara tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dari hasil PTBI itu, Ridho mengatakan optimis tis menghadapi 2019. Paparan yang disampaikan Presiden Joko Widodo menurut Ridho dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan pertum buhan Lampung 2019. “Tahun 2019, kita me matok pertumbuhan eko nomi 5,4 hingga 5,7 persen. Dari paparan makro ekono mi nasional yang disampai kan Presiden, kita optimistis mampu menaikkan pertumbuhan itu,” kata Ridho Ficardo usai mengikuti PTBI tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 senilai Rp7,7 triliun. Kesepakatanitu merujuk pada asumsi dasar ekonomi makro Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi yang semula diproyeksi 5,4-5,6 persen naik menjadi 5,4-5,7 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) dari 105 yang diperkirakan naik menjadi 107. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memuji otoritas moneter yang berhasil menjaga stabilitas rupiah. Presiden juga mengapresiasi jajaran BI, karena di tengah gejolak global, BI terus membela kurs rupiah. “Kita sangat sadar betapa beratnya pertempuran ini,” kata Kepala Negara. Presiden menyampaikan BI terus mengintervensi pasar dengan menaikkan bunga guna menstabilkan rupiah terhadap dolar AS. “Sekarang terbukti, rupiah menguat signifikan. Sekarang kembali ke kisaran Rp14.500 per dolar AS,” jelas Presiden.

Jokowi menyanjung langkah BI yang pada 15 November 2018 menaikkan bunga acuan. Menurut Presiden langkah BI sangat berani. “Gubernur BI kembali menunjukkan keberaniannya memberikan kejutan pasar dengan naikkan bunga rupiah 0,25 persen menjadi 6 persen,” kata Jokowi. Dia menerangkan persepsi BI disambut pasar positif ini menunjukkan ketegasan dan determinasi untuk membentengi rupiah. “Saya lihat pasar kaget, dan ini disambut positif pasar. Dan hal ini menunjukkan bahwa taring BI keluar,” ujar Presiden. Di sisi lain, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan ketidakpastian ekonomi global bersumber dari ketegangan perang dagang antara AS dan China. Kemudian, dan risiko geopolitik menjadi salah satu alasan penguatan dolar AS. Kenaikan bunga Bank Sentral AS pun menjadi salah satu faktor yang membuat dolar AS mampu menaklukkan sejumlah mata Uang tak terkecuali nilai tukar rupiah. “Meski demikian, di tengah ketidakpastian tersebut perekonomian Indonesia masih cukup mampu menjaga stabilitas dan memanfaatkan momentum pertumbuhan,” jelas Perry. (AGA)

Pesawaran, FAKTUAL--Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama PT PLN Lampung, dan rimbawan menanam pohon di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Pesawaran, pada Hari Menanam Pohon Indonesia yang diperingati setiap 28 November, Rabu (28/11/2018). Momentum ini diharapkan menjadi peningkatan komitmen semua pihak dalam pelestarian sumber daya alam, hutan, dan lingkungan. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerakan Lampung Menghijau dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) menjadi fokus perlindungan sistem penyangga kehidupan. “Ini harus diupayakan agar fungsi ekologi khususnya hidrologi dan hidroorologi dapat berlangsung baik. Sehingga DAS kembali sehat dan berkontribusi bagi pencegahan bencana, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful Bahri pada kegiatan bertajuk ‘PLN dan Rimbawan Menanam Pohon Tahun 2018” itu. Pemilihan Tahura Wan Abdul Rachman, kata Syaiful, sejalan dengan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Terlebih, saat ini dikembangkan Observatorium Astronomi Lampung yang berlokasi di Tahura WAR. “Pelestarian dan rehabilitasi harus terus dilakukan agar Tahura sebagai kawasan konservasi yang bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami. Dari jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan untuk keperluan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan. Kemudian, pendidikan, serta fasilitas penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dapat terwujud,” kata Syaiful. Secara keseluruhan selama 2018 ditanam 5,14 juta bibit berasal dari sumber dana APBN melalui UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung), APBD Provinsi Lampung, program corporate social responsibility (CSR), dan swadaya masyarakat. Sedangkan di Tahura WAR ditanam 36.649 bibit pohon, berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 10 ribu batang, Pemerintah Provinsi 25.449 batang, dan CSR PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung 1.200 batang. Penanaman pohon diikuti unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, TNI Korem 043 Garuda Hitam dan jajaran Kodim Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Tanggamus, Perguruan Tinggi, TP4K Provinsi Lampung, Organisasi Profesi, Forum CSR Lampung, BUMN, swasta, pramuka, rimbawan dan masyarakat. Mereka menanam pinus, ketapang kencana, trembesi, glodokan, cemara norpop, dan durian di sekitar Pusat Informasi Tahura hingga perkemahan. Selain itu, ditanam di koridor jalan menuju Teropong Bintang. “Kegiatan penanaman pohon juga merupakan bagian pelaksanaan Gerakan Lampung Menghijau yang berlangsung sejak 2010 lalu,” jelas Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung MD Wicaksono. (AGA)

FAKTUAL BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

PESAWARAN

SURAT KABAR MINGGUAN

Disdukcapil Imbau Anak Dibawah Umur Segera Dibuatkan KIA

Pesawaran, FAKTUAL - Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapi) Kabupaten Pesawaran, Ketut partayasa, S.Sos.

MM mengimbau anak dibawah umur segera dibuatkan Kartu Identitas Anak (KIA). “Saya sudah saya sampaikan sejak bulan

Hanura Raih Penghargaan Desa Terbaik Nasional Pesawaran, FAKTUAL - Berdasarkan Peng ukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 untuk Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan yang diserahkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans migrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo pada acara yang diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence di Jakarta, kemarin. Kabupaten Pesawaran juga mendapatkan Penghargaan Desa Terbaik Kategori Sistem Padat Karya Tunai (PKT) Pengelolaan Dana Desa untuk Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai. Oleh sebab itu, desa-desa perlu difasilitasi untuk memprioritaskan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat produktif dan berkelanjutan secara ekonomi. Pengembangan Indeks Desa Membangun

(IDM) dijadikan tolak ukur untuk memperkuat pencapaian sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri yang meliputi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Ini adalah program arahan langsung dari Presiden RI, yang dilaksanakan untuk seluruh desa di Indonesia. (RIN)

Agustus 2018, dan saya sudah layangkan juga melalui surat resmi keseluruh Kepala Desa (Kades) sekabupaten Pesawaran melalui Camat.

Karna KIA tersebut sangat penting bagi anak anak, maka bagi Kades saya berharap untuk proaktip menyampaikan informasi ke Masyarakat, “ terang Ketut saat ditemui diruang kerjanya, kemarin. Lanjut Ketut, Tahun 2019 untuk daerak perkotaan bagi Anak anak yang mau daptar sekolah sudah diharuskan melampirkan KIA, namun untuk kabupaten tidak menutup kemungkinan Dinas pendidikan akan menerapkan hal yang sama. “KIA selain untuk syarat pendaftaran sekolah, masih banyak lagi kegunaanya. Bagi anak yang sudah memiliki KIA, dia bisa buka rekening sendiri baik Rekening Beng maupun Rekining listrik, bisa pesan tiket sendiri, “ lanjut Ketut . Syarat pembuatan KIA sederhana imbuhnya, untuk anak yang baru lahir sampai umur Lima Tahun, potocopi Kartu Keluarga (KK), Potocopi Akte Kelahiran. Untuk Anak umur Lima Tahun ples Satu Hari sampai 17 Tahun kurang satu hari, pesyratan sama namun ditambah poto berwarna 4x6 Dua lembar. “Alhamdulilkah untuk kegiyatan tersebut dibekup oleh pak Bupati Dendi Ramadhona sehingga blangko KIA sudah dipersiapkan 25 Ribu lembar. Dan saya jamin pembuatanya cepat dan mudah, apabila ternyata pegawai saya ada yang mempersulit atau mintak mintak upeti, asal ada bukti, silahkan laporkan kepada saya, masyarakat yang melaporkan akan saya kasih Riwed, “ pungkasnya. (RIN)

Warga Jayatani Harapkan Bronjong

Pesawaran, FAKTUAL - Warga Dusun Jayatani, Desa Pagarjaya, Pesawaran, Lampung, mengharapkan pemerintah kabupaten setempat membuatkan brojong aliran sungai. Alasannya, kawasan tersebut rawan banjir terlebih di musim hujan. Menurut tokoh warga setempat, Obie, kemarin, daerah aliran sungai (DAS) di dusun tersebut tidak memiliki tanggul penangkis banjir. Hujan sebentar saja, air meluapkan menggenangi kebun dan areal pertanian serta permukiman warga. “Dusun kami rawan banjir. Kami berharap, Pemkab Pesawaran dan Bapak Bupati Dendi Romadhona berkenan memperhatikan kondisi daerah kami,” katanya. Dia mengatakan, warga cemas akan datang banjir bandang seperti sebelumnya, terlebih saat ini sudah musim hujan. “Setiap hujan turun, kami cemas terjadi banjir bandang. Seluruh hasil pertanian terutama sayuran, padi, dan palawija tidak dapat kami nikmati bahkan keselamatan jiwa terancam,” katanya. Sementara itu, Uce Nasir, calon anggota legislatif (DPRD) Pesawaran dari Partai Bulan Bintang yang juga asal daerah pemilihan (dapil)

setempat mengatakan, menyampaikan keluhan warga tersebut kepada bupati Pesawaran. “Namun, sebelumnya saya akan menemui kepala Desa Pagarjaya untuk mempertanyakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima selama ini. Seharusnya pembuatan bronjong sungai tersebut menjadi skala prioritas karena berkaitan dengan keselamatan warga dan penghasilan mereka,” kata Uce, caleg nomor satu dari PBB di Dapil 3 Pesawaran tersebut. Dia mengatakan, niat menjadi anggota legislatif tersebut karena terpanggil untuk membantu warga setempat dari berbagai persoalan yang dihadapi, baik pertanian, perekonomian, maupun pendidikan. “Saya putra daerah desa tetangga sukamaju Saya tahu kondisi warga dan potensi yang ada. Saya prihatin melihat kampung kelahiran masih tertinggal dibandingkan desa lain. Jalan desa banyak yang rusak begitu juga dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan, butuh perbaikan,” ujar putra kepala desa pertama desa suka maju dan satu dari sejumlah tokoh berdirinya Provinsi Lampung. (TIA)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Warga Ramaikan Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan Pringsewu, FAKTUAL- Warga Pringsewu antusias meramaikan lomba Kesatuan Gerak PKK, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, serta Kesehatan (Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan) Tingkat Provinsi Lampung 2018, Kamis (29/11/2018). Lomba bertema ‘Gerakan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat menuju Indonesia Sejahtera’. Tampak hadir Wakil Ketua TP PKK Provinsi Lampung Hasiah Bachtiar Basri selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, dan Ketua TP PKK Pringsewu Nur Rohmah Sujadi. Pada acara yang berlangsung di Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa itu, Hasiah menje laskan lomba tersebut merupakan salah satu ajang mawas diri terhadap kegiatan yang dilakukan selama 2018. “Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan bakti sosial TNI-KB-Kesehatan hingga Oktober. Kemudian, dilanjutkan Kesra PKK-KKBPKKesehatan yang dilaksanakan intensif pada Oktober hingga Desember. Selain itu, Hari Kesehatan Nasional pada 12 November, Hari Kesrak 4 Maret dan, Hari Keluarga 29 Juni,” kata Hasiah. Hasiah menjelaskan acara tersebut merupakan salah satu wahana yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para pihak terkait. Sehingga, terpacu untuk lebih intensif mencapai cakupan atau sasaran program menjelang berakhirnya tahun kegiatan. “Selain itu, diharap kan mampu memicu keberhasilan kegiatan PKK dalam menggerakkan keluarga dan mas yarakat untuk berprilaku lebih baik dan berperan menyukseskan program pemerintah,” kata Hasiah. Lebih lanjut Hasiah menyebutkan, pada 2018 Provinsi Lampung berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Pada lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan meraih Pakarti Utama I Lingkungan Bersih dan Sehat. Kemudian, Pakarti Utama I Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Pakarti Utama II Posyandu, dan Pakarti Madya III Kesatuan Gerak PKKKKBPK-Kesehatan. “Untuk kegiatan PKK meraih

Pakarti Utama III Pola Asuh Anak dan Remaja dan Pakarti Utama III Pemanfaatan Halaman dan Pakarti Madya III IVA Tes,” jelas Hasiah. Lomba ini menurut Wakil Bupati Fauzi merupakan salah satu inovasi dan upaya Pemerintah Daerah bersinergi dengan masya rakat untuk mengembangkan promosi kesehatan keluarga berencana melalui mahasiswa sebagai motivator. “Hal tersebut merupakan strategi Pemerintah bersama stakeholder bahwa program

KB sudah kita sosialisasikan dari TK sampai perguruan tinggi di Kabupaten Pringsewu,” ujar Fauzi. Di sisi lain, Nur Rohmah Sujadi mengatakan Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan. “Secara khusus peran Pemkab Pringsewu melalui stakeholder, lembaga nonpemerintah, dan swasta ikut berpartisipasi dan memfasilitasi

melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar kualitas hidup masyarakat Pringsewu meningkat dan sangat sesuai tema yang diusung,” kata Nur Rohmah. Setelah acara pembukaan, seluruh rombong an dan Tim Penilai berkunjung dan menilai ke tiap-tiap Pokja yang dengan memberikan berbagai bentuk masukan, aspirasi, dan apresiasi agar dapat lebih meningkatkan kualitas dan hasil dari masing-masing pokja.(PRI)

Wajib Pajak Teladan Dapat Penghargaan Pringsewu, FAKTUAL - Tiga kecamatan, empat kelurahan, dan tujuh puluh lima pekon mendapatkan penghargaan (reward) dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Lampung, melalui Bapenda setempat. Reward tersebut atas realisasi PBB P2 minimal 90% untuk pekon, dan minimal 70% untuk kelurahan. Sedangkan kecamatan untuk realisasi persentase tertinggi. Ketiga kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Adiluwih, Pantura dan Banyumas. Sedangkan untuk kelurahan yakni Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu Timur, Pringsewu Selatan, dan Pajaresuk. Selain kecamatan, kelurahan dan pekon, reward juga diberikan kepada para wajib pajak teladan se Kabupaten Pringsewu, diantaranya Urbanstyle by Frontone Hotel, KFC, RM Lesehan Hijau, RM Puti Minang, Chandra Superstore, Fun City, CV.Drilindo Perkasa, CV.Central Adi Perkasa, CV.Tanggamus Subur Makmur, PT.Securindo Packatama Indonesia, Kolam Renang Grojogan Sewu, Yayasan Abdi Karya, RS Mitra Husada, dan FX Suhartono. Penyerahan reward atau penghargaan dilakukan langsung oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Kajari Pringsewu Asep Sontani Sunarya dan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Masykur kepada masing-masing penerima pada acara Pemberian Penghargaan Ketaatan Wajib Pajak di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, komplek perkantoran pemkab setempat, kemarin. Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh wajib

pajak teladan atas ketaatannya dalam membayar pajak, begitu juga kepada para kepala pekon dan lurah serta camat yang telah memperoleh reward. Menurut Sujadi, sesuai Alquran, membayar

pajak hukumnya wajib dan sifatnya perintah. “Pengusaha di Pringsewu ini sangat banyak, kalau beliau-beliau tadi tadi bisa, kenapa yang lain tidak bisa?” tanya bupati. Oleh karena itu, ia meminta Bapenda untuk

lebih intensif lagi. Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk mengelola pajak yang dibayarkan masyarakat dengan sebaikbaiknya, dan dipastikan tidak ada penyimpanganpenyimpangan terkait pajak, atau tidak ada Gayus di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masya rakat Pringsewu untuk taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. “Mari kita dengungkan kalimat ‘Aku bangga menjadi wajib pajak’,” ajak bupati. Sujadi juga meminta kepada para kepala pekon yang baru dilantik untuk melihat dan memperhatikan data-data terkait aset pekon, sebelum dilakukan serah terima dari kapekon lama, agar seluruhnya clear dan tidak bermasalah di kemudian hari. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala OPD, pimpinan Bank BRI dan Bank Lampung Cabang Pringsewu, kepala PT.PLN (Persero) Pringsewu, para camat dan kepala pekon serta lurah se Kabupaten Pringsewu. Sementara, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, Masykur, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Bapenda telah melakukan sejumlah inovasi terkait peningkatan pendapatan daerah serta pembayaran dan penyetoran pajak, diantaranya bekerja sama dengan PT.Pos lndonesia dan perjanjian kerjasama dengan PT. PLN (Persero) terkait pajak penerangan jalan umum, serta menerbitkan peraturan bupati Pringsewu guna menaikkan NJOP secara bertahap di jalan-jalan protokol, dan nantinya juga ke zona-zona lainnya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PRINGSEWU

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Bupati Ikut Lomba Balap Traktor

Pringsewu, FAKTUAL- Sebanyak 70 peserta mengikuti kejuaraan Balap Traktor memperebut kan Piala Bergilir Bupati Pringsewu. Lomba dalam bentuk keterampilan mengolah

tanah mempergunakan traktor tangan ini merupakan kali kedua digelar di Kabupaten Pringsewu sejak 2017 lalu. Selain membuka lomba tersebut di areal

KPU Audiensi ke Wakil Bupati Pringsewu, FAKTUAL – Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi menerima kunjungan audiensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di ruang kerja wabup di Kantor Pemkab Pringsewu, Rabu (28/11). Ketua KPU Kabupaten Pringsewu Andreas Andoyo, S.Sos., M.T.I. didampingi sejumlah anggota komisioner KPU dan sekretaris KPU setempat Dewanto Dwi Utomo, S.H. mengungkapkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif. Diungkapkan Andoyo, untuk menunjang kegiatan menjelang pemilu, saat ini KPU Pringsewu memiliki dua gudang yakni di Tambahrejo dan Gunungkancil. KPU Pringsewu pada awal 2019 mendatang akan melakukan perekrutan KPPS. Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Pringsewu melalui Dinas Kesehatan untuk meringankan pembuatan surat keterangan sehat bagi calon anggota KPPS. Andreas Andoyo juga menyampaikan, salah satu komisioner KPU Pringsewu saat ini mendapat skor selama 60 hari. Selain itu, salah satu staf aparatur sipil negara KPU Pringsewu juga terjerat kasus narkoba, yakni sebagai pengguna, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Selain itu, mantan Ketua PWI Kabupaten Pringsewu tersebut juga mengatakan bahwa hasil rakornas beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri juga mengharapkan KPU kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melakukan sosialisasi. Sedangkan untuk masalah Rumah Pintar KPU, ia sudah mengajukan anggaran melalui dana hibah di 2019. Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu Dr.Hi.Fauzi pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas kinerja KPU Kabupaten Pringsewu selama ini. Terkait usulan, pihaknya menerima dengan tangan terbuka. Ia mengajak KPU Pringsewu untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat bagus nama Kabupaten Pringsewu, termasuk peningkatan angka partisipasi masyarakat juga menjadi target kita. Terkait adanya ASN yang berdinas di KPU Pringsewu yang terjerat kasus narkoba, guna mencegah dan meminimalisir kejadian serupa, pihaknya kedepan akan mencoba untuk membuat pakta integritas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi aparat pemerintah daerah. Wabup Pringsewu didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Hi.Zuhairi dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pringsewu Sukarman, S.Pd. juga menawarkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk memanfaatkan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk nanti saat pembekalan para kepala pekon baru, juga bisa melibatkan KPU untuk sekaligus bersosialisasi. (PRI)

persawahan Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Rabu (28/11), didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya dan Kadis Pertanian Pringsewu Iskandar

Muda, Bupati Pringsewu Sujadi juga ikut menjadi peserta pertama lomba balap traktor tersebut, disaksikan masyarakat Pringsewu dan sekitarnya yang datang berbondong-bondong memadati pematang sawah menuju pusat perkantoran Pemkab Pringsewu. Menurut Kadis Pertanian Pringsewu Iskandar Muda, perlombaan balap traktor yang sudah menjadi event tahunan ini bertujuan untuk lebih menggairahkan lagi sektor pertanian, khususnya padi sawah di Kabupaten Pringsewu, di tengah semakin maraknya alih fungsi lahan di wilayah tersebut. Sementara itu, Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengapresiasi digelarnya lomba balap traktor ini. Selain inovatif, diharapkan bisa bersinergi dengan visi Pringsewu Berdaya saing, Harmonis, dan Sejahtera atau Pringsewu Bersahaja. “Berdaya saing, dimana melalui lomba ini, peserta lomba tentunya memiliki keunggulan dalam teknik bercocok tanam. Harmonis, dimana melalui event ini akan terjalin hubungan kerjasama yang harmonis antarpetani atau antarkelompok tani. Kemudian Sejahtera, karena melalui lomba ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian secara lebih optimal,” harapnya. Selain lomba balap traktor, juga diselenggarakan pawai parade traktor besar dari start di simpang Tugu Gajah di Pekon Bulukarto hingga menuju Pekon Klaten dan finish kembali ke Tugu Gajah, Bulukarto. (PRI)

Sujadi Lantik 15 Kepala Pekon Pringsewu, FAKTUAL- Bupati Pringsewu, Sujadi, kembali melantik para kepala pekon yang terpilih pada Pemilihan Kepala Pekon Serentak beberapa waktu lalu. Kali ini, ada 15 kapekon dari Kecamatan Sukoharjo, Adiluwih dan Banyumas yang dilantik secara serentak di GSG Kecamatan Sukoharjo, Selasa (27/11/2018). Terdiri, Kecamatan Sukoharjo, Sigit Puji Astowo (Kapekon Sukoharjo ll), Eko Paryoto (Kapekon Pandansari), Haerudin (Kapekon Pandansurat), Maryono (Kapekon Siliwangi), Totong (Kapekon Sinarbaru Timur), Sumardiyah (Kapekon Panggungrejo Utara), Gunarto (Sukoharjo lll). Kemudian, Kecamatan Banyumas, Edi Sunaryo (Kapekon Banyuurip) dan Solikin (Kapekon Mulyorejo). Selanjutnya, Kecamatan Adiluwih, Bace S. (Kapekon Kutawaringin), Samad (Kapekon Totokarto), Rohidin (Kapekon Bandung Baru Barat), Ridwan (Kapekon Sukoharum), Heru Effendy (Kapekon Tunggulpawenang), serta Adek (Kapekon Srikaton). Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutan sekaligus arahannya meminta para kepala pekon yang baru dilantik untuk senantiasa memegang sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga pekon. Disamping itu, kapekon harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi seluruh warganya. Bupati Pringsewu juga meminta kapekon mempelajari berbagai peraturan dan undang-undang mengenai pemerintahan, khususnya desa, guna menunjang tugastugas sebagai kepala pekon. Turut mendampingi bupati, ketua TP-PKK Pringsewu, Nurrohmah Sujadi, serta dihadiri para pejabat Pemkab Pringsewu, DPRD, muspida, para camat serta kepala pekon. Sebelumnya, Sujadi juga melantik 13 kepala pekon dari Kecamatan Pardasuka, Ambarawa dan Gadingrejo. Acara prosesi pelantikan berlangsung di GSG Kecamatan Pardasuka, pekan lalu. Para kepala pekon yang dilantik, masing masing-masing Jevi Hardi (Kapekon Pardasuka), Wildan (Kapekon Tanjung Rusia), Nursalim (Kapekon Wargomulyo), Subali (Kapekon Sukorejo), Syafrizal (Kapekon Pardasuka Selatan), Mukhlis Sulistyo (Kapekon Pujodadi), kesemuanya di Kecamatan Pardasuka. Selanjutnya Muhadi (Kapekon Parerejo), Ngadik (Kapekon Klaten), Darmawan (Kapekon Tulungagung), kesemuanya di Kecamatan Gadingrejo. Kemudian, Al-Huda (Kapekon Ambarawa), Agus Wahyono (Kapekon Sumberagung), Didi Handoko (Kapekon Margodadi), serta Rokhmat (Kapekon Ambarawa Timur), kesemuanya di Kecamatan Ambarawa. Acara pelantikan dihadiri para pejabat dan jajaran pemerintah kabupaten, ketua TP-PKK Hj.Nurrohmah

Sujadi, DPRD, muspida, para camat dan kepala pekon, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat beserta tokoh pemuda. Sujadi berpesan kepada para kepala pekon yang dilantik agar selalu memegang sumpah jabatan yang telah diucapkan. Selain itu, kepala pekon juga harus berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga pekon, BHP, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat, disamping harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat pekon secara keseluruhan. Sebab keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pertama-tama yang akan dinilai adalah pelayanan kepada masyarakat. “Pelajari dengan baik dan seksama berbagai peraturan dan undang-undang mengenai pemerintahan, termasuk Undang-undang Tentang Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas sebagai kepala desa atau kepala pusat. Selain itu, kepala pekon juga harus hati-hati dalam penggunaan dana desa. Pemkab Pringsewu akan senantiasa membantu, membimbing, serta membina, mengingat baik dan buruk serta maju dan tidaknya Kabupaten Pringsewu akan sangat tergantung dari jenjang pemerintahan di bawahnya yakni kecamatan dan pekon,” katanya. Sementara itu, pada siang harinya, sebanyak duabelas kepala pekon di Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara juga turut dilantik. Namun, kali ini, para kepala pekon dilantik oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi di GSG Kecamatan Pagelaran. Keduabelas kepala pekon tersebut, yakni Kasiman (Kapekon Gemahripah), Sarjono (Kapekon Lugusari), Sudiono (Kapekon Patoman), Agus Tari (Kapekon Panutan), Rasimin (Kapekon Pujiharjo), Darmanto (Kapekon Padangrejo), Supriyono (Kapekon Karangsari), Rahmawati (Kapekon Tanjungdalom), Firmansyah (Kapekon Candiretno), kesemuanya di Kecamatan Pagelaran. Selanjutnya Rokyat Robani (Kapekon Giritunggal), Suparman (Kapekon Way Kunyir), serta Toyim Yusuf (Kapekon Gunungraya), kesemuanya di Kecamatan Pagelaran Utara. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

TANGGAMUS

Penilaian Lomba Pekon di Dadisari Tanggamus, FAKTUAL - Tim Penilai Lomba Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KKBPK (Ketahanan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga)Kesehatan Provinsi Lampung, lakukan penilaian ke Pekon Dadisari, Kecamatan Wonosobo. Kedatangan Tim Penilai yang berjumlah 21 orang tersebut disambut oleh Pj. Sekdakab Drs. Hamid H. Lubis, M.Si., mewakil Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus Hj. Sri Nilawati Syafii, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny. Nuraini Hamid Lubis, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, serta Camat Wonosobo dan Kepala Pekon Dadisari, kemarin. Ketua TP PKK Tanggamus, dalam eksposnya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada surat Kepala Perwakilan BKKBN lampung Nomor: 2583/BL.102/J.5/2018 tanggal 26 September 2018 perihal: rapat pemantapan Bhakti Kesrak PKK - KKBK - Kesehatan, serta pedoman pelaksanaan kesatuan GERAK PKKBBPK-Kesehatan. Lebih lanjut dirinya menyampaikan kondisi Pekon Dadisari. “Pekon Dadisari merupakan salah satu pekon mandiri dengan sumber daya alam yang cukup dan selalu mengalami perubahan peningkatan pembangunan baik fisik dan Nonfisik, dengan jumlah penduduk 893 jiwa, jumlah Kepala Keluarga 259, dengan jumlah dusun sebanyak tiga dusun,” katanya. Dia juga mengatakan bahwa dipilihnya Pekon Dadisari untuk menjadi perwakilan dalam Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan tingkat Provinsi Lampung, berdasarkan seleksi tingkat Kabupaten. “Beberapa pertimbangan sehingga Pekon Dadisari dipercaya sebagai Duta Tanggamus dalam lomba tersebut yakni, sebagai Kampung KB tahun 2018, tervisualisasinya-cakupan program dalam rangka usulan pekon ODF, observasi lingkungan dan sanitasi rumah, inovasi, antusias masyarakat, dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, juara I lomba kebersihan pekon tingkat kecamatan, terbaik kegiatan Kesrak pkk-KKBPK-Kesehatan tingkat Kabupaten, terbaik lingkungan bersih sehat, terbaik PHBS, serta faktor lainnya,” terangnya. “Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan, keterpaduan antara PKK- Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Kesehatan meliputi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari tertib administrasi, pola asuh anak dan remaja (PAAR), kelompok Usaha Peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), pemanfaatan tanah pekarangan, kegiatan inspeksi visual asam asetat (IV), lalu KKBPK meliputi, penggerakan dan KIE, pelayanan Aseptor MKJP, bagi pasangan usia subur (PUS), adanya kelom pok-kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan

UPPKS, di pekon Dadisari, Bidang Kesehatan Upaya proses usulan menjadi pekon ODF, PHBS, LBS, tidak ada lagi ibu melahirkan yang tidak di tolong medis dan posyandu, dan saya persilahkan tim penilai meninjau posko-posko. Mudah-mudahan Pekon Dadisari menjadi yang terbaik ditingkat Provinsi dan kami siap menjadi wakil diajang yang lebih tinggi lagi,” ujarnya. Sementara Bupati Tanggamus, Hj. Dewi Handajani, SE,.MM melalui Pj. Sekretaris Daerah Drs. Hamid H. Lubis menyampaikan Pekon Dadisari merupakan salah satu dari 302 pekon yang ada di Tanggamus. Terpilihnya Pekon Dadisari dalam lomba ini bukanlah kebetulan, akan tetapi keterwakilan ini, sangat didukung oleh berbagai faktor, diantaranya tingginya peran serta masyarakat dalam pembangunan pekon, tingginya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan, PHBS, pemanfaatan posyandu, pemanfatan tanah pekarangan, dan tingginya kesetaraan masyarakat

dalam program KB dan tertib administrasi. “Harapan kami di tahun 2018 ini, tentunya sangat beralasan sekiranya Pekon Dadisari berdasarkan penilaian tim nanti, dianggap layak untuk mewakili Tanggamus kembali menjadi duta Provinsi Lampung, yaitu sebagai pelaksana terbaik Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan dan Insyallah kami mampu mengembannya,” ujarnya. Sementara Ketua TP PKK Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung Drs. Yuda Setiawan MM, dalam sambutannya menyampaikan Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan dilakukan sebagai ajang mawas diri terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2018. Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan merupakan wahana yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja sehingga lebih terpacu untuk lebih intensif mencapai cakupan program menjelang berakhirnya tahun kegiatan. “Ada empat jenis kegiatan yang dinilai dalam Lomba Kesrak PKK-KKBPK-Kesehatan tahun

2018, meliputi Kegiatan Satuan Gerak PKKKKBPK-Kesehatan, Posyandu, PHBS rumah tangga, serta lingkungan bersih dan sehat. Untuk kegiatan lomba PKK, dilakukan penilaian lima jenis PKK, tertib administrasi PKK, pola asuh anak dan remaja, Usaha Peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), Halaman asri teratur indah dan nyaman (Hatinya PKK), serta pelaksanaan deteksi dini kanker serviks melalui melalui Visual asam asetat, muara dari kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari berbagai lini,” terangnya. Usai seremoni penyambutan, dilakukan peninjauan oleh rombongan ke lokasi ekspo produk UKM Tanggamus, yang mendapatkan antusiasme pengunjung untuk membeli berbagai produk UKM di stan-stan yang ada. Selanjutnya Tim penilai juga melakukan penilaian ke sejumlah Pokja dan lokasi yang menjadi indikator penilaian lomba. (DED)

Dinas PMD Tanggamus Adakan Pelatihan PKK Tanggamus, FAKTUAL - Pemerintah Kabupa ten (Pemkab) Tanggamus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mengadakan Pelatihan dan pembinaan Ketua Tim Penggerak PKK Pekon untuk meningkatkan Kinerja PKK Pekon demi terwujudnya keluarga sejahtera yang Dibuka langsung Oleh Ketua TP PKK Tanggamus Hj. Sri Nilawati Syafi’i , bertempat di Aula Serumpun Padi Kecamatan Gisting, kemarin. Dalam Sambutan ketua TP PKK Tanggamus Hj. Sri Nilawati Syafe’i mengatakan bahwa kegiatan Pembinaan tim PenggeraK PKK Pekon ini adalah suatu kegiatan rutin yang setiap tahunnya diadakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan tim penggerak Pkk yang ada di Pekon serta meningkatkan kinerja dalam ikut melaksanakan pembangunan. Mengingat sasaran pembinaan kelembagaan Pkk adalah Ketua Tim Penggerak PKK Pekon yang ada di kabupaten Tanggamus ,diharapkan nantinya peserta dapat merealisasikan program kerja dan kegiatan dengan baik serta dapat mensosialisasikan kepada kader-kader yang ada di pekon masing-masing. Lanjut ketua PKK, saya mengajak kepada tim Penggerak Pkk pekon agar bangkit dan memiliki semangat untuk mengadakan pembenahan administrasi dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Selanjutnya dalam Arahan Wakil Bupati Hi. AM. Syafi’i menyampaikan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia dan berbudi luhur ,sehat sejahtera ,maju dan mandiri,kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. “Mari kita ciptakan kebahagiaan disetiap keluarga yang ada diKabupaten Tanggamus tercinta ini. Karna kebahagiaan keluarga adalah merupakan awal baik dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, taat dan berkepribadian mulia serta cerdas di Kemudian

hari,” pesan Wabup. Sementara Laporan Kadis PMD Idham Khalid Az, SH.MM., bahwa tujuan diadakan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan mutu dan pengembangan kinerja bagi ketua tim Penggerak PKK Pekon. Kegiatan ini dilakasanakan selama dua hari pada tanggal 29 dan 30 November 2018 bertempat diAula Serumpun Padi Kec. Gisting. Adapun peserta terbagi menjadi dua ,untuk hari pertama 29 November 2018 yang mengikuti pembinaan adalah tim Penggerak PKK Pekon dari Kecamatan : Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong,Wonosobo, Kotaagung Barat, Kotaagung, Kotaagung Timur, Gisting, Gunung Alip,dan Sumberejo. Untuk hari kedua 30 Nov 2018 dari TP PKK Pekon dari Kecamatan: Ulu Belu, Air Naningan, Pulau Panggung, Talang Padang,Pugung,Bulok , Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan, dan Kelumbayan Barat. Turut Hadir Wakil Bupati Hi.AM. Syafi’i,S. Ag., Kadis PMD Idham khalid Az, SH.MM., Ibu Rahman Sakti sebagai Pemateri, Ibu Hj. Retno Ningsih ,SST.M.Kes, Sekcam Gisting Royehan, Evi Yunianty, SE.MM. Kabid Bina Lembaga dan Pengembangan Partisipasi Dari Dinas PMD, Ibu-Ibu TP PKK Kecamatan seKab. Tanggamus ,serta ibu” Peserta Pelatihan. (DED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

RAGAM 10

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

WISATA

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR 12 ASN Berkontribusi Bagi Masyarakat BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Lampung Timur, FAKTUAL - Selama 47 tahun, Korpri beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan kontribusi besar terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara. Korpri telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan Nasional dalam keberagaman. Jajaran ASN telah menjadi garda terdepan dalam memberikan

pelayanan kepada Masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan Nasional. “ASN juga ikut serta menjadi teladan Masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme,” ungkap Bupati Lampung Timur, Chusnunia saat membacakan sambutan tertulis Presiden RI dalam Upacara HUT ke 47 Korpri yang berlangsung di Halaman

Depan Pemkab Lampung Timur, kamis (29/11/2018). “Atas peran-peran besar tersebut, atas nama seluruh rakyat lndonesia saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa yang telah kita capai sampai hari ini, tidak terlepas dari peran serta jajaran Aparatur Sipil Negara yang bekerja di semua sektor, semua level

pemerintahan, dan semua wilayah di lndonesia serta perwakilan di luar negeri. Apresiasi sebesarbesarnya dari kami untuk para Aparatur Sipil Negara yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi”, tambah Chusnunia. Selanjutnya, Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dunia usaha untuk menyampaikan aspirasinya tersebut akan menjadi beban Aparatur Sipil Negara jika tidak diikuti dengan perubahan kerja. “Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait”, ucap Chusnunia. Chusnunia meminta kepada seluruh jaiaran ASN untuk segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talentatalenta anak bangsa. Dengan peran Aparatur Sipil Negara yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa. “Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbuka, terbaik agar masyarakat tau tugas-tugas pegawai negeri adalah melayani masyarakat. saya mengucapkan kepada seluruh anggota Korpri Selamat Ulang tahun Korpri yang Ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi”, pungkas Chusnunia. (IRI)

DPUPR Lamtim Desa Tanjungharapan Realisasikan DD 2018 Sosialisasi Jasa Kontruksi Lampung Timur, FAKTUAL - Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tanjungharapan, Kecamatan Margatiga, Lampung Timur merealisasikan Dana Desa (DD) tahun 2018, dengan membangun drainase, onderlagh, gorong-gorong, dan jamban sehat. Menurut Kepala Desa Tanjungharapan, Sido Sanjaya, kemarin, program pembangunan yang bersumber dari DD tahun anggaran 2018 tersebut, dilaksanakan mengacu pada RAB atau aturan yang dikeluarkan Kementerian Desa (Kemendes). “Pada tahun ini, kami mengalokasikan DD guna pembangunan fisik serta pemberdayaan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat,” katanya. “Khusus pembangunan fisik, pelaksanaannya kami serahkan kepada TPK bersama warga agar hasilnya maksimal dan sesuai juklak dan

juknis yang ditetapkan. Adapun anggarannya sekira Rp 699 juta dari dana yang diterima Rp 1.318.425.000,” katanya. Sedangkan dana sekira Rp.563 juta dipergu nakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa maupu pemberdayaan masyarakat, ujarnya. “Saya mengharapkan, jangan sampai ada penyimpangan anggaran sekecil apapun apalagi penyalahgunaan wewenang, utamakan kepentingan masyarakat (skala prioritas) dan kearifan lokal,” kata Sido Sanjaya. “Kami ucapkan terimakasih kepada kades dan TPK atas keseriusannya membangun Desa Tanjungharapan, semoga ke depan pembangunan di bidang lain juga dapat ditingkatkan, khususnya di bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian kami,“ kata Sunaryo, warga setempat. (HID)

Lampung Timur, FAKTUAL - Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Timur melaksanakan sosialisasi Uu No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang diikuti 24 orang ketua forum kepala desa dan camat se-Kabupaten Lampung Timur dan SKPD, kemarin. Sosialisasi yang dibuka Asisten dua Pemkab

Lampung Timur, Junaidi, disampaikan, acara tersebut harus diikuti oleh asosiasi konstruksi agar nantinya dapat meberikan arahankepada para pelaku pelaku jasa konstruksi di Lampung Timur . “Karena pada akhirnya meraka yang akan diberikan sertifikasi jasa konstruksi,” tegas Junaidi. (MUS)

HUT ke-57 Desa Braja Fajar Lampung Timur, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Timur, H. Zaiful Bokhari Memberi Sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun Desa Braja Fajar ke-57 di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara, kemarin. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari sekaligus melepas karnaval kendaraan hias tingkat RT yang dihadiri pula oleh Camat Way Jepara Suprianto, Kepala Desa Braja Fajar Lasimin, dan Forkopincam Kecamatan Way Jepara. Dalam kesempatan tersebut, Zaiful Bokhari mengucapkan selamat atas peringatan HUT

ke-57 Desa Braja Fajar. Ia berharap masyarakat Desa Braja Fajar semakin kompak, baik masyarakat maupun maju dalam pembangunan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 untuk Desa Braja Fajar, Insyaallah usia ke 57 ini akan semakin kompak, baik masyarakat maupun kompak maju dalam pembangunan”. Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Zaiful mengajak seluruh masyarakat saling bergandengan tangan bersama pemerintah membangun desa. (IR)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

TULANGBAWANG

13 Arinal Akan Bangun Jembatan Penghubung Tulangbawang-Lampung Tengah

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Tulangbawang, FAKTUAL- Gubernur Lam pung terpilih Arinal Djunaidi mempersiapkan pembangunan penghubung Bratasena, Tulang bawang dan Kabupaten Lampung Tengah. “Saya tadi lihat angkutan air mulai tahun depan akan naik menjadi Rp15 ribu. Ini tidak bisa karena tidak berimbang dengan penghasilan

para petambak,” kata Arinal Djunaidi di Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang, kemarin. Menurut dia, kebutuhan jembatan penghu bung itu sudah keharusan sehingga dapat menunjang peningkatan masyarakat khususnya petambak di daerah setempat.

“Alasan mendasar pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten itu adalah pengiriman produksi hasil tambak,” ujarnya. Masih kata dia, tanpa adanya jembatan itu tentu akan memperbesar biaya produksi. Selain itu, pembangunan jembatan juga akan memperlancar transportasi masyarakat,

sehingga dapat menunjang peningkatkan perekonomian kerakyatan. Dia meminta perusahaan CP Prima dan Ketua Forsil dapat segera mengajukan kajian kebutuhannya, sehingga dapat segera dibawa ke Menteri PU. “Saya ingin perekonomian masyarakat di Lampung akan semakin meningkat,” ujar Gubernur Lampung terpilih. Menurut dia, perekonomian kerakyatan tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya, dia mengaku akan mengakomodir dan tetep peduli terhadap masyarakat di wilayah Denteteladas. “Meski saya belum dilantik, saya hadir apalagi 69 persen warga Denteteladas ini memilih saya sebagai Gubernur Lampung,” katanya. Jadi, kelak pembangunan jembatan akan menjadi prioritas utama. “Tidak ada alternatif lain, karena dengan pemberlakuan angkutan air yang ada akan sangat memberatkan masyarakat,” katanya. Untuk itulah, dia meminta Hanan A Razak dan Supriyadi Alfian yang notabene calon anggota legislatif pusat serta Provinsi Lampung. “Dua calon legislatif ini merupakan perpanjangan tangan saya untuk perkembangan wilayah Denteteladas ini,” katanya. Arinal pun mengharapkan legislator ini terpilih dan merancang segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat di Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Denteteladas. Diketahui, Supriyadi Alfian merupakan calon legislatif Provinsi Lampung nomor urut 4 dan Hanan A Razak Partai Golkar untuk DPR RI. (SDJ)

Bupati Tulangbawang Tuba Peringati HUT Korpri Lepas Jemaah Umroh Tulangbawang, FAKTUAL - Bupati Tulangba wang Hj. Winarti SE MH, melepas jemaah umroh yang mana merupakan realisasi dari 25 Program pro-rakyat Win-Hen dalam balutan perjalanan suci ke Mekah, kegiatan bertempat di Masjid Islamic Center Menggala, kemarin. Pada program umroh ini memberangkatkan 90 orang, terdiri dari 64 laki-laki dan 26 perem puan, yang berasal dari berbagai unsur dan golongan masyarakat Tulangbawang, seperti unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ulama, guru ngaji, mediamasa dan pegawai serta honorer yang pengabdiannya dinilai sangat baik. “Didepan jamaah semua saya minta didoakan agar bisa bekerja baik untuk Tulangbawang, juga tolong do’a kan masyarakat Tulangbawang agar selalu mendapat pikiran baik dalam mengisi pembangunan Sai Bumi Nengah Nyappur,”

ujar Bunda dalam sambutannya. “Lakukan ibadah dengan baik, jaga kekom pakan, gotong royong, jaga nama Tulangbawang, jaga ibu-ibu peserta umroh, awas tersesat, ihklaslah beribadah, sekali lagi selamat menja lankan ibadah umroh, kalian Duta Tulangbawang,” demikian Bunda Hj. Winarti SE MH berpesan. Perjalanan umroh ke tanah suci Mekah ini, merupakan wujud nyata bahwa 25 program unggulan mengarah kepada kesejahteraan rakyat dan bukti Pemerintahan Win-Hen akan selalu ada ditengah-tengah masyarakat. “Jadi Bergerak Melayani Warga (BMW) benar-benar terbukti, dan kerja nyata untuk kepentingan masyarakat Tulangbawang yang lebih baik, semoga apa yang kita perbuat dapat membuat bangga para leluhur dan cerahnya masa depan generasi penerus,” tutur Bunda Winarti. (MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL – Pemkab Tulang Bawang HUT Korpri, Guru dan PGRI ke-73 tahun 2018 dengan mengadakan upacara yang dipimpin langsung oleh bupati Tulang Bawang, Winarti, kemarin. Hadir dalam upacara unsur forkopimda plus Tulang Bawang, sekdakab tulang bawang Ir.Anthoni, MM, seluruh kepala SKPD dan ASN Tulang Bawang. Winarti membacakan sambutan presiden Jokowi diantaranta mengajak agar seluruh ASN atau kita semua untuk bersiap memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang telah membawa perubahan lanskap sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial. memang memfasilitasi cara kerja birokrasi. Namun, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih

baik dari Aparatur SipiI Negara. “Kita harus menyiapkan diri, karena kondisi sosial budaya politik ekonomi berubah dan ASN harus siap mengikutinya,” ujar bunda membacakan sambutan presiden Jokowi. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga diserahkan SK Kenaikan Pangkat PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang periode 1 Oktober 2018 sebanyak 408 orang dan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, X sebanyak 34 orang secara simbolis. Khususnya pada kadis Kominfo pak Guna wan,S.sos. saya ucapkan selamat atas Satyalen cana karya Satya sekaligus selamat memasuki masa purna bakti, terus bekerja untuk Tulang Bawang walau dalam posisi berbeda, kami tetap membutuhkan sumbang saran bapak, terimakasih atas pengabdiannya untuk tulang bawang. (MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

TULANGBAWANG

Bupati Tuba Kunjungi Ponpes

Tulangbawang, FAKTUAL - Pada kunjungan nya, Bupati Tulangbawang Winarti, hadir bersama anggota DPRD Tulangbawang Rohadi, Sondang Raja Guk-guk, Bambang Sumedi dan Sekda Ir. Anthoni MM beserta rombongan para Pejabat Eselon II, diantaranya Kepala

DPKAD Rustam Effendi, Kadisdik Nazarudin, Kadis DPMK Yen Dahren, Kadiskominfo Gunawan, Kadis Perikanan Puncak Stiawan, Kaban Pol-PP Syahril, Kadiskes Dr. Herry Novrizal, Staf Ahli Bupati Desia Kesumayuda dan sejumlah Pejabat lainnya dilingkup Pemkab

Tulangbawang. Pimpinan Ponpes Nahdha’tul Tholibin Kyai Ruslan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangeran Suri Bupati Winarti, dan diterangkan bahwa dalam sejarahnya Ponpes ini selalu bekerjasama dan mendapat dukungan

dari Kampung Moris Jaya dan Kampung Tri Mukti Jaya. “Dengan ikhlas kami bekerja untuk anakanak kita, kedepan kami mohon perhatian dari Ibu untuk pembangunan Ponpes kami, karena saat ini masih sangat darurat,” ujar kyai Ruslan dalam sambutan selamat datangnya. Sementara, Bunda Winarti dalam sambutannya, mengungkapkan bawah dirinya sebenarnya sudah lama merencanakan untuk mendatangi Ponpes Nahdha’tul Tholibin, akan tetapi baru kali ini sempat. “Maka saya bilang jangan bilangbilang kita mau kesana sama pak Sekda, supaya mereka gak terlalu bersiap-siap, saya ingin apa adanya,” ujar Bunda. Bunda berpesan, agar Kampung Tri Mukti Jaya dan masyarakat di kecamatan Banjar Agung harus berbenah, harus kompak semua masyara katnya untuk membangun Kampung, dengan cara menggalakkan gotong royong disegala hal. Bupati Gotong Royong ini juga menjelaskan, bahwa 25 Program Pemda telah mulai bergulir. “Saya ingin semua bergerak bekerja mengawal program ini, mari semua bekerja agar programnya sampai pada masyarakat dan bisa bermanfaat, dan selain itu diharapkan Aparat kampung dapat menjadi pelayan untuk masyarakat, begitu pula guru, karena mereka adalah pendidik yang menjadi tauladan, saya harap bisa bekerja sesuai fungsi kita masing-masing, dihari guru ini saya ucapkan selamat hari guru untuk guru kita semua,” urainya. Tidak lupa, Bupati Bergerak Melayani Warga (BMW) ini, berpesan menghadapi Pemilu 2019 diharapkan suasana tetap kondusif, jangan pesta demokrasi membuat masyarakat malah ribut terpecah belah. “Mari kita jaga Kampung dan terus membangun Kampung, jaga hasil pembangunan, seperti itu harapan Bapak Presiden kepada kita, untuk bisa bekerja dan mengabdi pada masyarakat,” pungkas Bunda dalam sambutannya. (MUH)

24 Senpi & Amunisi Disita Polres Tambal Jalan Berlubang Tulangbawang, FAKTUAL - Polres Tulang Bawang menggelar Konferensi Pers hasil penggelaran Operasi Waspada Krakatau 2018, hari Kamis (29/11) sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Mako Polres setempat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH bersama Wakapolres Kompol Djoni Aripin, S.Sos, MM, Kasat Tahti Ipda Amrizal dan Kasi Was Ipda Edy Saderi. Kapolres mengatakan, Operasi Waspada Krakatau 2018 diselenggarakan oleh Polres dan Polsek jajaran selama 14 hari (15 s/d 28 Nopember 2018). “Berhasil menyita 24 pucuk senpi (senjata api), terdiri dari 23 pucuk senpi laras pendek dan 1 pucuk senpi laras panjang serta 28 butir amunisi aktif,” ujar AKBP Syaiful. Dari 24 pucuk senpi tersebut, 23 pucuk senpi merupakan penyerahan dari warga masyarakat dan 1 pucuk senpi merupakan hasil dari pengungkapan terhadap TO (target operasi). “TO yang berhasil diungkap merupakan TO orang, berinisial FA als WA (17), berprofesi buruh, merupakan warga Tiyuh/Kampung Indraloka

Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat,” terang AKBP Syaiful. Kapolres menghimbau, kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, bagi yang masih menyimpan atau memiliki senpi ataupun amunisi aktif, kiranya dapat segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Bisa langsung menyerahkan ke Polsek, melalui bhabinkamtibmas dan bisa juga melalui Kepala Kampung (Kakam) atau Kepalo Tiyuh. Untuk mereka yang menyerahkan senpi atau amunisi secara sukarela tidak akan dikenakan sanksi apapun. “Untuk pelaku FA als WA yang merupakan TO orang dalam operasi ini ataupun warga masyarakat yang ditangkap karena memiliki dan menyimpan senpi ataupun amunisi aktif secara illegal, akan dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, tentang larangan kepe milikan senpi illegal. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya 20 tahun.” Pungkas AKBP Syaiful. (MUH)

Tulangbawang, FAKTUAL - Guna membe rikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara yang melintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim) dan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulang Bawang melakukan penutupan pada jalan berlubang. Kegiatan ini berlangsung hari Senin (26/11), sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jalintim km 285 Bawang Latak dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Agustinus Rinto, SE bersama Kanit Turjawali Satlantas Ipda Budiyono, Ps. Kanit Dikyasa Satlantas Aipda Deni Ertanto dan 4 personel satlantas. Kasat Lantas mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH meng atakan, kegiatan ini merupakan respon cepat atas laporan dari masyarakat tentang adanya kerusakan di Jalintim. “Usai mendapatkan laporan dari warga masyarakat, kami langsung melakukan cek TKP (tempat kejadian perkara) jalan rusak seperti yang dikeluhkan oleh warga masyarakat pengguna jalan, ternyata terdapat jalan yang

turun dan terbelah pada sambungan jalan yang di cor sepanjang 15 meter, lebar 10 cm dan kedalaman 10 cm,” tutur AKP Agustinus. Rabu (28/11). Melihat kondisi jalan seperti itu, tentunya sangat membahayakan bagi pengendara khususnya sepeda motor roda 2. Saya bersama personel Satlantas langsung melakukan penutupan jalan tersebut dengan menggunakan cor semen. Kasat Lantas menghimbau kepada calon pemudik yang akan merayakan libur natal dan pergantian tahun baru 2019, agar tetap berhatihati dan selalu waspada bila melintas di Jalintim, karena pada malam hari kondisi jalannya masih sangat minim penerangan di jalan. “Khususnya kepada pengendara sepeda motor roda 2, apabila hendak melintas di Jalintim pada malam hari dari arah Bakauheni menuju ke Palembang ataupun sebaliknya ada baiknya menggunakan Jalan Lintas Tengah Sumatera yang nantinya bisa tembus ke Jalan Lintas Timur Sumatera.” Tutup AKP Agustinus.(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 15 DPRD Sahkan Ranperda APBD 2019 BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Waykanan, FAKTUAL – DPRD Way Kanan menggelar Rapat Paripurna paripurna dalam rangka pengesahan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019, bertempat diruang Rapat Utama, kemarin. Proses penyusunan APBD Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD Tahun 2019 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan dengan kebijakan Peme rintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam kegiatan evaluasi diharapkan agar dapat ikut hadir bersama-sama Tim Anggaran Peme rintah Daerah dan Badan Anggaran Legislatif DPRD Kabupaten Way Kanan, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama. Menyampaikan sambutan tertulisnya, Raden Adipati Surya mengatakan Dengan ditandatang aninya Nota Persetujuan Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan kesepakatan yang telah terbangun harapan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. ”Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan

kepada seluruh Kepala SKPD yang bertindak sebagai pengelola penerimaan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan eksten sifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja,

kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” sam bungnya ”Perlu diketahui bahwa, anggaran yang disiapkan dalam APBD adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan

kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” lanjut Raden Adipati Surya Pada saat yang bersamaan DPRD Way Kanan juga menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019. (MAN)

Adipati Surya Hadiri Paripurna Propemperda Waykanan, FAKTUAL - Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya menghadiri Sidang Paripurna Istimewa di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Way Kanan, Kamis (29/11/2018) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Edward Antony, , Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, SSekretaris Dewan, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten dan Camat se-Kabupaten Way Kanan. Raden Adipati Surya mengatakan terkait dengan pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah ( Propemperda ) bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan – Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dimana Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama pemerintah daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil. “Mengenai prosedur atau tata cara pemben tukan suatu produk hukum (termasuk Peraturan Daerah) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Negara. Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur dalam Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan”, ujar Bupati Raden Adipati. Untuk pembentukan Peraturan Daerah, lanjut Bupati penerima penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia itu, telah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan

Produk Hukum Daerah. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan. “Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan

dalam Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda yaitu instrument Perencanaan Program Pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten / Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui propemperda diharapkan pembentukan perda dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam

pembentukan peraturan daerah”, tutur Bupati Adipati. Ditahun 2018 ini, sambung Bupati kelahiran Bumi Ratu itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Eksekutif telah mengusulkan sebanyak 6 Raperda yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian BUMD PT. Way Kanan Makmur, Raperda tentang Penyertaan Modal BUMD PT. Way Kanan Makmur, Raperda tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Way Kanan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Orgnisasi Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, dan Raperda tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan dari pihak Legislatif mengusulkan 3 Raperda inisiatif yaitu Raperda tentang Hari Jadi Kabupaten Way Kanan, Raperda tentang Perlindungan Dan Pengakuan Hak-Hak Adat Way Kanan, dan Raperda tentang Peningkatan Budaya Literasi Daerah. “Pemerintah harus dapat menempatkan diri Untuk menjalankan fungsinya secara objektif, bertanggungjawab dan independen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Way Kanan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan membawa pengaruh positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan saya secara pribadi serta atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Way Kanan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Anggota Dewan yang telah bekerja maksimal dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran guna penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 dan Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019, dapat menjadi acuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Way Kanan”, tutup Bupati Adipati. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

WAYKANAN

Waykanan Raih Penghargaan Mekhatin

Waykanan, FAKTUAL - Sekda Waykanan, Saipul mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana

yang dibutuhkan oleh Kabupaten Way Kanan sehingga dapat meraih berbagai prestasi yang membanggakan. “Atas nama Pemerintah juga mengucapkan

terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terus menjaga dan melestarikan budaya serta adat istiadat turun temurun dengan baik, sehingga budaya dan tradisi kita

mendapatkan penghargaan serta dipatenkan sebagai budaya yang hanya dimiliki oleh Kabupaten Way Kanan yaitu Mekhatin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, ujar Saipul. Pada acara yang juga dihadiri oleh Kepala Seksi Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Farizal, AT beserta jajaran, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala dan unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya, Sekda Saipul juga berharap agar penghargaan Mekhatin tidak hanya sampai pada sebuah pemberian sertifikat saja, melainkan terus dilestarikan dan dikenalkan kepada anak cucu sehingga terus menjadi tradisi adat istiadat Kabupaten Way Kanan yang dikenal di Indonesia. “Kami juga meminta arahan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk hal-hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten Way Kanan usai menerima penghargaan ini sehingga penghargaan ini tidak hilang”, tutur Sekda Saipul. Diketahui, Warisan Budaya Tak Benda yaitu sebuah karya budaya yang telah diaga dan dilestarikan secara turun temurun di suatu daerah sehingga dipatenkan untuk diakui oleh Indonesia bahwa budaya tersebut hanya ada atau berasal dari daerah tersebut. Untuk Kabupaten di Lampung yang mendapatkan Sertifikat Mekhatin yaitu Kabupaten Way Kanan, Pesisir Barat, Metro, Lampung Timur, Bandar Lampung dan Pesawaran. (MAN)

Bupati Buka Bimtek Up2K Waykanan, FAKTUAL - Hari ini, Selasa (27/11/2018) Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M menghadiri dan membuka bimbingan teknis managemen Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kabupaten Way Kanan. Acara yang berlangsung dikampung wisata Bisnis Tegal Waru Kabupaten Bogor Jawa Barat itu di hadiri juga oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Imanto, S.H., M.M, Kepala Dinas Koperasi Dan UKM, Drs. Akhmad Basyar, M.M, Kepala Dinas PMK Ixuan Akhmadi, S. Sos serta Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Dessy Afriyanti Adipati dan Wakil ketua TP PKK Hj. Thurismawaty Edward Antony Dari informasi yang dihimpun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way

Kanan Bimtek tersebut dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan Satuan Kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan Tim penggerak PKK Kabupaten terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga Di Kabupaten ini . Usaha peningkatan pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan salah satu alternatif untuk menopang perekonomian masyarakat dan salah satu program yang berpihak pada keluarga untuk meningkatkan pendapatan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Sehingga melalui usaha peningkatan penda patan keluarga (UP2K) diharapkan ketahanan ekonomi keluarga di Bumi Ramik Ragom bisa meningkat. (MAN)

Korpri Gelar Penganjian Akbar Waykanan, FAKTUAL - Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan menggelar Pengajian Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Masjid Agung Ashabul Yamin KM 02 Blambangan Umpu, dalam rangka memperingati Hari lahirnya yang ke-47, kemarin. Kegaiatan keagamaan yang menghadirkan penceramah Mahmuddin itu dihadiri Bupati Waykanan, Raden Adipati Surya, Wakil Bupati. Edward Antony, Jajaran Forkompimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul dan para pejabat dilingkungan Pemkab Way Kanan. Raden Adipati Surya dalam sambutannya mengatakan melalui moment tersebut hendaknya menjadi media untuk introspeksi diri dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga dengan bertambahnya usia akan menjadikan Korpri lebih dewasa dan bijak menuju perbaikan disegala bidang demi kesejahteraan anggota dan masyarakat seperti apa yang telah dicita– citakan. “Pengajian Akbar seperti ini merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri dan meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah SWT. Selain itu, diharapkan dapat memperlancar Komunikasi dan silaturrahmi antara Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga mampu memperkokoh ukhuwah islamiyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan yang sangat kita perlukan guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan,” ujarnya. “Saya sangat mengapresiasi terhadap atas pelaksanaan Pengajian Akbar pada hari ini. Mudah-mudahan akan terciptanya Aparatur Sipil Negara yang dinamis dan religius agar mampu memberikan lebih banyak manfaat bagi Masyarakat, untuk mewujudkan Kabupaten Way Kanan menjadi Daerah yang Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur,” harap Adipati. Pada kesempatan ini Raden Adipati Surya meminta agar Anggota Korpri Kabupaten Way Kanan harus selalu meningkatkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Menyusun Program kerja yang benar–benar berorientasi pada kemajuan Korpri Kabupaten ini dengan meng optimalkan kemampuan yang ada. (MAN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR 17 Tinjau Lokasi Longsor di Way Tenong BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat meninjauan lokasi longsor di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong, kemarin dalam peninjauan ini bupati didampingi oleh Kepala Bappeda Ir.Okmal dan Kepala BPBD Maidar,SH. Musibah longsor dengan lebar sekitar 50 meter, kedalaman sekitar 25 meter tersebut satu rumah milik Adit warga setempat hancur terbawa longsor, sementara saat ini satu rumah warga lainnya milik Sasmita kini kondisinya terancam. Selanjutnya, ia pun menyampaikan untuk antisipasi bencana agar seluruh OPD meningkat kan kewaspadaan terhadap titik rawan bencana dan mengharapkan seluruh aparat di wilayah kecamatan dan pekon serta seluruh masyarakat melakukan koordinasi aktif sehingga bencana dapat dihindarkan. Gerusan tanah di lokasi tersebut diharapkan dapat segera diperbaiki, dalam kesempatan tersebut Parosil pun mengharapkan tindakan segera sehingga kerusakan dapat ditanggulangi, ia memerintahkan OPD terkait agar dapat berkoordinasi dalam setiap antisipasi dan kerusakan akibat bencana yang ada dan segera melakukan tindakan percepatan perbaikan lokasi longsor agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah salah satunya dengan meng erahkan personil agar perbaikan dilakukan. Antisipasi Bencana Parosil menghimbau seluruh masyarakat Lampung Barat menggalakkan gotong-royong terutama kebersihan sampah- sampah di sekitar rumah dan lingkungan masyarakat dan yang paling penting di lokasi rawan bencana. Terkait hal tersebut pihaknya menyampaikan untuk antisipasi bencana agar seluruh OPD meningkatkan kewaspadaan terhadap titik rawan bencana dan mengharapkan seluruh aparat di

wilayah kecamatan dan pekon serta seluruh masyarakat melakukan koordinasi aktif sehingga bencana dapat dihindarkan. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya bencana yang lebih parah, karena pemerintaj memerlukan kerjasana dari

seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi lingkungan agar tetap terjaga dan terawat. Keadaan lingkungan yang kurang bersih dan dipenuhi sampah dapat meenyumbat saluran air dan akan mengakibatkan banjir

serta longsor sebab, sekarang ini musim peng hujan sehingga debit air meningkat dan penggerusan tanah oleh air pun semakin kuat ditambah lagi struktur tanan lambar yang berpasir sehingga rawan terkena longsor. (ADI)

Parosil Tidak Ingin Anak Didik Putus Sekolah Lampung Barat, FAKTUAL - Salah satu program unggulan yang telah dirasakan masya rakat Lampung Barat (Lambar) yakni pembagian seragam gratis dan buku tulis sebahagian yang terpancar dari masyarakat dilihat dari antusias orang tua menghadiri pembagian seragam yang didistribusikan kepada siswa-siswi di Kecamatan Balik Bukit yang diberikan langsung oleh Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Lambar Drs. Mad hasnurin pada Hari Kamis (29/11) di GOR Ajisaka Kawasan Sekuting Terpadu, didampingi Kadis Pendidikan Bulki Basri,S.Pd dan Camat Hadi Sutanto,S.Sos. Terkait hal tersebut, bupati berharap tidak ada anak didik yang putus sekolah, jika masih ada silahkan laporkan ke peratin atau bahkan dipersilahkan langsung melaporkan ke Bupati, untuk pemerataan sekolah Parosil tidak ingin ada anak yang putus sekolah, karena pendidikan adalah hak semua anak, maka diserahkan bantuan tersebut. Parosil juga akan melakukan kaji ulang melalui distribusi guru khususnya di daerah

terpencil,selain itu yang menjadi fokus yakni peningkatan kesejahteraan bagi guru melalui pengangkatan guru kontrak daerah. “Untuk itu dibutuhkan kebersamaan dan dukungan masyarakat agar tujuan program tersebut bisa sukses dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”, jelasnya. Terkait hal tersebut ia mengatakan bahwa seluruh program yang dibuat dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat, dengan kepedulian tersebut pendidikan diharapkan mampu mengangkat kehidupan dan diharapkan melalui peningkatan komitmen dalam bidang pendidikan, maka kualitas pendidikan di Lampung Barat akan semakin meningkat. Terakhir, ungkapan sukacita disampaikan oleh Perwakilan orang tua Ahmad Yani karena beban pendidikan dibantu oleh program yang diluncurkan dalam kepemimpinan Parosil Mabsus dan Drs. Mad Hasnurin ini “kami sangat antusias dan berterimakasih atas bantuan bapak” ujarnya.(ADI)

Lambar Peringati Hari Korpri Lampung Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) menggelar upacara memperingati Hut Korpri ke-47 sekaligus peringatan HUT PGRI ke-73, Hari Kesehatan Nasional, serta hari cinta puspa dan satwa nasional tingkat Kabupaten Lampung Barat tahun 2018, dengan Inspektur upacara Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, di Lapangan Kantor Bupati Lambar, kemarin. Mad Hasnurin menyampaikan bahwa tema HUT ke-47 korpri yaitu “melayani, bekerja dan menyatukan bangsa”. “Untuk itu saya menghimbau agar seluruh anggota korpri dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai kapasitasnya selaku anggota korpri sebagai absi negara dan abdi bangsa,” ujarnya. Selanjutnya, tema HUT PGRI ke-73 yaitu “guru sebagai penggerak perubahan di era revolusi industri”. dengan tema tersebut pgri bertekad menjadikan guru sebagai lokomotif perubahan. pemerintah berharap agar para pengurus pgri diberbagai tingkatan bekerja keras mengawali perjuangan dan aspirasi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam

mewujudkan profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan dengan santun, elegan bermartabat tanpa membedakan status. Kemudian, Hari cinta puspa dan satwa nasional yang dilaksanakan setiap tahun merupakan momen untuk membangun kesadaran dan membentuk kecintaan masyarakat indonesia pada puspa dan satwa Indonesia. momen ini akan terus dikampanyekan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Terakhir, untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 november, pada hari kesehatan nasional ke-54 ini, tema yang kita angkat adalah “aku cinta sehat” dengan sub tema “ayo hidup sehat mulai dari kita”. “Tema tersebut sejalan dengan program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga mengajak seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperila ku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup karena masyarakat yang sehat merupakan modal ketangguhan suatu bangsa,” tutupnya. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

Lampung Barat Jadi Daerah Percontohan Kemendagri

Lampung Barat, FAKTUAL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Badan Penelitian Dan Pengembangan (Balitbang) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Replikasi Model Layanan Pemerintah Lampung Barat Tahun 2018 Di Aula Pakuwon, kemarin. Acara tersebut resmi dibuka oleh Asisten

Bidang Perekonomian Ir.Natadjudin Amran dan dengan Narasumber Isman, AP dari Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri dan dihadiri Sejumlah Kepala OPD, Dan Peserta Bimtek. Natadjudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Barat ditetapkan menjadi daerah penerapan

replikasi inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri, hal tersebut sebagai program prioritas nasional kementerian dalam negeri. “Kami memiliki keyakinan bahwa melalui kunjungan ini bapak akan berkenan melihat dan menyerap secara langsung berbagai informasi mengenai inovasi layanan pemerintah an di Kabupaten Lampung Barat,” ucapnya.

Lampung Barat bersama dengan Kabupaten Jeneponto ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai daerah percontohan penerapan replikasi inovasi daerah, penerapan replikasi ini dilaksanakan oleh Pusat Litbang Inovasi daerah melalui Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) yang meliputi 7 bidang layanan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perizinan, Ketenagakerjaan, Perdagangan, adminduk, aspirasi melalui DPRD. Layanan ini dalam bentuk aplikasi yang nantinya bisa diakses oleh seluruh masyarakat menggunakan telepon genggam berbasis android , saat ini aplikasi yang akan digunakan masih dalam tahap penyempurnaan dan pengentrian data dan setelah selesai maka akan disosialisakan kepada seluruh masyarakat Lambar dan diharapkan dapat meningkatkan pelayan pemda kepada masyarakat. Kemudian, perbaikan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi dengan program kementerian dalam negeri yaitu replikasi inovasi daerah, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi. Pihaknya berharap, kegiatan ini dilaksanakan agar dapat memaksimalkan fungsi aparatur untuk menciptakan terobosan atau inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk menjalankan pelayanan publik. Oleh karena itu inovasi- inovasi diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Lampung Barat. Drs. Tono Suparman melaporkan bahwa harapan dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah untuk memastikan berlangsungnya komitmen stekholder dalam pelayanan daerah, memastikan aplikasi bekerja dengan baik. (ADI)

Lambar Wujudkan E-Government Deklarasi Damai Pilperatin Aman Lampung Barat, FAKTUAL Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Good Government salah satunya dengan ketersediaan data yang up to date atau E-Go vernment. Berkaitan dengan hal tersebut Pemkab Lambar melalui Dinas Kominfo membe rikan pelatihan sumber daya komunikasi dan informasi Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 yang dibuka langsung oleh Assisten Bidang Administrasi umum Ir. Noviardi Kuswan, di Aula Dinas Kesehatan, Rabu (28/11) dengan Narasumber Ganjar Jatino,SE.,M. AP “Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dewasa ini, telah mendorong percepatan di berbagai bidang. seperti halnya mencari dan berbagi informasi saat ini sangatlah mudah didapatkan seiring dengan berkem bangnya teknologi internet dan jaringan. Dengan adanya dukungan perangkat lunak diimbangi pula dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi berserta perangkat kerasnya yang dapat diwujudkan dengan E-Government yang menjadi bagian penting dari aspek kebutuhan dan kehidupan” ungkap Noviardi. Selanjutnya, sistem e-government tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, governmentto citizen, government to government, dan government to employees. Dampak positif

diterapkannnya sistem e-govern ment di Indonesia adalah masyarakat dapat meneri ma laporan kinerja pe merintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-government juga dapat menekan ang garan biaya. Dengan teknologi online, peker jaan juga tentunya akan lebih efesien, secara biaya dan waktu. Pemerintah menyambut baik kegiatan ini karena, kebutuhan masyarakat akan pentingnya komunikasi dan informasi sudah sangat besar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui unit satuan kerja (satker) yang membidangi masalah komunikasi untuk segera memberikan solusi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, khususnya untuk pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informasi. Terakhir, pihaknya berpesan kepada para peserta pelatihan bahwa, peran mereka sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, terutama dalam penyampaian informasi pemerintah maupun sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dan ia berharap pelatihan ini akan lebih meningkatkan ketrampilan teknis dan kemampuan administrasi bagi para SDM bidang komunikasi dan informasi yang ada di Lampung Barat ini.(ADI)

Lampung Barat, FAKTUAL -Pemilihan peratin untuk melak sanakan amanah Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang harus diselenggarakan lebih berbobot, berkualitas dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, untuk menciptakan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PMD menyelengga rakan Deklarasi damai pilperatin aman, da mai dan sejuk Kabupaten Lampung Barat sekaligus focus Group Discusion (FGD) yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, pada Hari Rabu (28/11) di Ruang rapat Kagungan Lambar. “Pelaksanaan pemilihan peratin sangat menentukan pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun yang akan datang di masing-masing pekon, dimana pada pemilihan peratin nanti akan lahir pemimpin pekon, yang diharapkan akan membawa perubahan menuju kebaikan terutama di pekon yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan peratin ini perlu didukung dengan kesiapan yang mantap dan akurat baik teknis maupun non teknis, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara”, ujar Mad Hasnurin.

Terakhir, berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilihan peratin, salah satunya tergatung kepada keberhasilan kita dalam mengamankan penyelenggaraan pemilihan peratin agar tercipta situasi Kamtibnas yang kondusif, sehingga pada gilirannya nanti semoga terpilih pemimpin yang benar-benar amanah untuk memimpin pekon masing-masing dan kiita, sesuai dengan tugas dan fungsinya memposisikan diri sebagai bagian dari peserta dan penyelenggara pelaksa naan pemilihan peratin, tandasnya sembari menutup sambutan pada kesempatan tersebut. Ketua panitia pemilihan peratin tingkat Kabupaten Lambar Drs. Nukman MS, MM menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Deklarasi damai dan FGD tersebut adalah agaf terciptanya pemiliham peratin yang damai dan sejuk serta terwujudnya amanat pilperatin sesuai UU yang berlaku, jelasnya sekaligus menutup laporan panitia. (ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

PESISIR BARAT

Bupati Tanam Padi di Ngambur Pesisir Barat, FAKTUAL - Pemerintah Kabu paten Pesisir Barat melalui Dinas Pertanian, menggelar kegiatan Temu Lapang sekaligus sekaligus tanam padi perdana MT Rendeng Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka mewujud kan Swasembada pangan berkelanjutan UPSUD Padi, Jagung dan Kedelai Tajun 2018. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, Kepala BPTPH Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Bagio Warsito, Kapolres Lampung Barat -Pesisir Barat. AKBP. Doni Wahyudi, Pabung Kodim Lampung Barat, Ihsa Swuarsa, Kacabjari Liwa di Krui, M Indra Gunawan, Anggota DPRD Pesibar, Kepala Dinas Pertanian, Jalaludin, perwakilan OPD Pesibar, dan seluruh Forkopimda Pesibar serta para penyuluh pertanian pesibar, yang dipusatkan di Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, kemarin. Sementara dalam sambutan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal menyampaikan bahwa potensi sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Pesisir Barat cukup srategis yaitu mencapai 224.681 Ha, dimana luas lahan sawah 8.778 Ha, sedangkan luas lahan kering yang dapat digunakan untuk pertanian tanaman pangan seluas 20.886 Ha. Selanjutnya peruntukan lahan pertanian lainnya antara lain untuk perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan lainnya. Apabila sumber daya ini terus kita kelola dengan baik ditambah dengan masukan teknologi budidaya yang sempurna, maka target pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten pesisir barat insya allah akan tercapai. Berdasarkan data statistik pertanian tahun 2017 rata-rata produktivitas padi di kabupaten pesisir barat adalah 5,28 ton/Ha. Hasil ini tentunya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 5,13 ton/Ha. “Produktivitas ini terus kita tingkatkan dengan berbagai upaya. adapun salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah kabupaten pesisir barat pada tahun 2018 ini adalah dengan memberikan bantuan benih padi seluas 9.961 ha yang diberikan kepada 150 kelompok tani,” jelas Bupati. Selanjutnya, pihaknya menyampaikan ketersedianya semua sarana dan prasarana

Bupati Pesibar Kunjungi Wisata Religi Goa Matu

Pesisir Barat, FAKTUAL- Bupati Pesibar beserta rombongan media dan dua pejabat administrator mengunjungi kawasan wisata Goa Matu, kemarin. Goa yang memiliki keindahan sangat memukau,dan membuat takjub wisatawan . banyak menyimpan cerita unik. Gua yang sudah ada sejak puluhan tahun itu terletak di Pekon Way Sindi,Kec. Karya Penggawa . Dilihat dari letaknya Gua Matu berjarak dari Krui sekitar 11 KM. Namun, Jika ditempuh melalui kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda empat memakan waktu 20 menit. Bagi masyarakat Pesibar sendiri,Gua Matu dikenal lebih dari sekedar gua biasa pada umumnya. Tempat ini menyimpan bayak misteri dengan cerita mistis secara turun temurun. Setelah resmi menjadi Kab. Pesibar, Pemkab setempat mulai melakukan terobosan-terobosan baru untuk memperkenalkan segala potensi yang ada kepada masyarakat luas. Salah satunya terus berupaya mengeksplor budaya dan pariwisata yang ada termasuk spot wisata Gua Matu sebagai tempat wisata religi yang layak dikunjungi wisatawan. Saat ini akses menuju Gua Matu sudah di bangun,seperti gerbang utama yang berada tepat dipinggir jalan raya.Begitu juga akses

masuk menuju Gua Matu juga sedang dibangun dengan coran semen serta paving blok. Tidak seperti sebelumnya, tempat ini belum ada jalan khusus dimana hanya dapat dilewati melalui pinggir lautan dengan melewati tebingtebing terjal. Berbeda dengan saat ini, Pemerintah daerah Pesibar sudah berpartisipasi dengan membangun gerbang utama dan jalan menuju Gua Matu tersebut. Secara kasat mata Gua matu memiliki peman dangan yang indah, panorama laut yang dapat disaksikan saat melakukan perjalanan menuju Gua, ditambah adanya cerita rakyat dengan penuh misteri sebagai sensasi yang akan pengunjung rasakan disaat mendatangi wisata ini. Diketahui konon katanya Gua Matu memang tempat yang begitu menyeramkan, yakni tempat tinggalnya mahkluk halus yakni”Jin Matu”. Meski demikian, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tak hanya itu saja para petualang yang berkunjung juga akan disuguhkan dengan ribuan kelelawar hitam dengan jumlah yang begitu banyak, kelelawar ini hidup dan tinggal di dalam Gua Matu. Hingga kini Goa matu menjadi salah cerita rakyat yang dipercaya masyarakat setempat dan masih terus diperbincangkan.(NAS)

yang dibutuhkan harus didukung pula oleh sumberdaya manusia yang handal, yaitu unsur teknis dari dinas pertanian serta penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam rangka membimbing dan membina petani. “Saya berharap kepada semua petani yang ada di kabupaten pesisir barat untuk terus

berpacu dalam usaha pertaniannya, ikuti petunjuk yang diberikan penyuluh pertanian lapangan dan jalin hubungan komunikasi yang baik. Dengan harapan pelaksanaan tanam padi bersama terlaksana dengan baik dan dapat tercapai target produksi 2018,” pungkas Bupati Agus. (NAS)

Peningkatan Kompotensi Guru Ngaji Pesisir Barat, FAKTUAL - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Lampung Agus Istiqlal, menghadiri penutupan pelatihan peningkatan kompotensi Guru ngaji TPA/TPQ di Or Dukuh tangkil kabupaten pesisir Barat kemarin. Pada kesempatan itu Bupati mengajak masyarakat untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepala Allah SWT, dalam rangka pelatihan peningkatan kompetensi guru ngaji TPA/TPQ merupakan wahana untuk menumbuhkan semangat membaca dan mempelajari Alquran. “Alquran benar benar dijadikan pedoman hidup dalam menghadapi derasnya pengaruh globalisasi dewasa ini bagi umat islam, terutama bagi anak anak dan generasi mu da, karena generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan bangsa.orang tua harus mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak anak terutama pendidikan budi pekerti dan akhlak serta pendidikan agama, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang tangguh dan teguh imannya,” kata Agus. Untuk mewujudkan harapan tersebut, lanjut Agus, sebuah obsesi besar tengah digalakan oleh pemerintah kabupaten pesisir barat melalui berbagai kegiatan yang ditempuh untuk percepatan penuntasan buta aksara Alquran, seperti mendorong dan menggalakan pengajian baik dirumah rumah, musholla, masjid dan tempat pengajian lainnya. selain itu, Pemkab Pesisir Barat mulai 2018 telah mengadakan kegiatan pelatihan pening katan kompetensi guru ngaji TPA/TPQ. Ini merupakan bukti nyata keseriusan kita dalam percepatan pengetasan buta aksara Al quran. “Tentunya saya berharap kepada segenap pengurus agar bersungguh sungguh untuk meningkat kualitas proses pembelajaran, sehingga cita-cita mulia ini dapat terwujud

sesuai dengan harapan kita semua yaitu bebas buta aksara Alquran,” ungkap Agus. Sejalan dengan kebijakan tersebut yang diharapkan pemerintah kabupaten pesisir barat saat ini, adanya sebuah panggilan moral dari para orang tua, pengurus, majelis guru dan seluruh masyarakat serta seluruh aparat yang ada di kecamatan maupun pekon untuk bersama sama mendorong dan memotivasi agar anak-anak dan generasi muda supaya mau belajar Alquran serta memakmurkan masjid dan mushala dengan berbagai aktivitas keagamaan, sehingga kedepan akan lahir generasi yang mencintai masjid dan gemar membaca Alquran. Memang perjuangan ke arah itu cukup berat, karena setiap saat anak-anak dan pe muda kita, bahkan kita semua telah banyak dirayu serta dipengaruhi oleh tayangan tayangan tv dan internet dengan berbagai acara dan program. namun justru di sinilah letak kejelian dan kearifan kita semua untuk dapat mengatur keseimbangan waktu bagi anak-anak dan remaja kita untuk diarahkan kepada nilai-nilai moral dan budi pekerti termasuk memupuk kebiasaan mereka untuk gemar membaca dan belajar Alquran. “Selanjutnya saya berharap, dengan adanya pelatihan peningkatan kompetensi guru ngaji tpa/tpq yang telah kita laksanakan beberapa hari ini hendaknya menjadi acuan untuk masamasa yang akan datang. dan yang terpenting tumbuhnnya kesadaran dan semangatuntuk mempelajari kandungan Alquran, karena hakekat dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mampu memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari. marilahkita jadikan momentum ini menjadi era kebangkitan generasi qur’ani dibumi para sai batin dan para ulama ini,” pungkasnya. (NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 477/ Tahun Ke-17/ 3 - 9 Desember 2018

ADVERTORIAL

DPRD Pringsewu Sahkan Dua Raperda Pringsewu, FAKTUAL - DPRD Kabupaten Pringsewu menggelar rapat paripurna pengesahan hasil pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pringsewu dan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pringsewu atas program pembentukan peraturan daerah kabupaten pringsewu 2019. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan, didampingi wakil ketua II Setiyono, dihadiri langsung Bupati Pringsewu Hi.Sujadi, para anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dan jajaran OPD se Kabupaten Pringsewu. Menurut Hj Mastuah sebagai Juru Bicara Pansus Ranperda dalam laporannya mengatakan Pada Rapat Paripurna beberapa waktu yang lalu telah disampaikan penjelasan terhadap 2 buah ranperda Kabupaten pringsewu. “Dua buah ranperda tersebut adalah Ranperda Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ranperda Penanggulangan Kemiskinan dan Rujukan Layanan Terpadu, “katanya. (29/11). Dikatakannya , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal terserbut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan. “Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat membe rikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat daerahnya, “ jelasnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengem bangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat seperti usaha menengah dan usaha kecil, termasuk sektor informal. Mengingat usaha kecil merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertum buhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu political will dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayan usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pringsewu

dengan melakukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) Kabupaten Pringsewu yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial budaya. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Rumusan tersebut mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang berarti pula Negara berkewajiban untuk menang gulangi kemiskinan. Sementara itu, Bahwa kemiskinan merupa kan permasalahan mendesak yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkahlangkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan

kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penang gulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan. Sementara itu juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Najaruddin dalam laporannya mengatakan Sebelum disepakati DPRD dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah telah beberapa kali mengadakan rapat kerja dalam rangka membahas dan melakukan daftar inventaris masalah guna menentukan judul raperda yang akan menjadi prioritas program pembentukan peraturan daerah tahun 2019. Dan setelah dilakukan pembahasan mendalam antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan beberapa OPD serta bagian Bagian Bina Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu disimpulkan ada 10 (sepuluh) daftar prioritas program pembentukan Peraturan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari dari 4 (empat) rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dan 6 (enam) rancangan peraturan daerah dari Pemerintah Daerah. Adapun judul raperda yang berasal dari DPRD yaitu : Raperda tentang Irigasi, Raperda tentang Penyelenggaraan

Perkoperasian, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Raperda tentang Penye lenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan judul rancangan peraturan daerah dari pemerintah daerah yaitu: Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, Raperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan, Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan. Dengan demikian, program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2019 terdiri dari 10 (sepuluh) daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang meliputi 4 (empat) rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dan 6 (enam) rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemeritah daerah. Namun tidak menutup kemungkinan, pemerintah daerah ataupun DPRD dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar dari program pembentukan peraturan daerah yang akan kita sepakati hari ini, karena peraturan perundang – undangan tidak menutup peluang itu, sepanjang memenuhi prosedur yang dipersyaratkan. (ADV)