FAKTUAL EDISI 498 | 11-18 AGUSTUS 2019

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

HARGA Rp.17.500,-

BENAR BERIMBANG

PWI PESAWARAN SOSIALISASI UU PERS HALAMAN

6

PEMKAB TUBA KONSISTEN DUKUNG UMPTB HALAMAN

12

BNI SALURKAN CSR 15 HEWAN KURBAN HALAMAN

14

KPK TERUS BURU KORUPTOR LAMPUNG

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

OPINI

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Cawa Kham NAKHODA BARU

UCE NASIR

M. YUSUF SULFARANO Barusman terpilih sebagai Ketua Umum Terpilih KONI Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023 pada Musorprov XI KONI Provinsi Lampung.

Mampukah Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) itu mengangkat prestasi atlet Lampung kembali berjaya di kancah nasional maupun internasional.

Pada PON XIX yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat 2016 lalu, Lampung masih tertatih-tatih dalam hal prestasi. Mengoleksi 36 medali (11 emas, 9 perak dan 16 perunggu) Lampung berada di peringkat 15.

Prestasi atlet Lampung diajang itu selalu mengalami kemerosotan.

Lihat saja sejak PON XII Tahun 1989, sampai PON XV Tahun 2000, Lampung menjadi peringkat ke-5. Selanjutnya di PON XVI tahun 2014 peringkat ke-8, PON ke XVII 2008 peringkat ke-8, PON ke XVIII tahun 2012 peringkat ke-10.

Bagaimana dengan PON XX di Papua 2020 mendatang?.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berani memastikan akan membawa kejayaan dan prestasi olahraga di Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Musorprov XI KONI Lampung, kata Arinal, sebagai tonggak awal dari segala keinginan untuk maju bersama-sama demi kejayaan olahraga Lampung baik tingkat nasional maupun internasional.

Arinal mengatakan untuk membangun KONI Provinsi Lampung agar memiliki tata kelola cabang olahraga (cabor) yang lebih baik dan berprestasi, dibutuhkan pemimpin yang memiliki semangat dan cara berfikir serta beretika dan juga giat bekerja untuk mencapai sukses prestasi.

Apalagi Lampung juga harus merebut kembali gelar prestasi yang pernah diraih hingga peringkat lima besar.

Dia meyakini Lampung akan kembali berprestasi itu pada masa yang akan datang dengan nakhoda baru saat ini. Orang nomor satu di Lampung meminta Cabor dikelola dengan baik sehingga mencapai lima besar yang akan datang bisa buktikan.

Hingga kini cabor yang diunggulkan di Lampung yakni angkat besi dan angkat berat, Arinal mengatakan bahwa dukungan terus diberikan agar atlet Lampung mampu menduduki juara bahkan setingkat internasional.

Tidak hanya dukungan terhadap SDM para atlet, Arinal mengatakan dukungan juga akan dilakukan terhadap penyediaan sarana dan prasarana seperti menyediakan bus dan kantor KONI Lampung.

Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang olahraga di Lampung juga akan dilakukan dengan meminta Presiden untuk membangun Sport Center di Provinsi Lampung.

Memang sudah menjadi suatu kewajiban dan keharusan baik bagi Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota untuk membangun olahraga prestasi dengan pengoptimalkan pembinaan berjenjang dan berkesinambungan, melalui tersedianya sarana dan prasarana serta SDM keolahragaan yang cukup.

Ketua dan pengurus yang baru diharapkan mampu membangkitkan kembali prestasi olahraga Lampung dengan membangun sinergi dengan semua pihak. Pengurus-pengurus yang harus berani maju demi prestasi olahraga pada masa yang akan datang. ***

l n l n l n

Sejumlah partai sodorkan kadernya untuk menjadi calon pendamping Eva Dwiana di Pilwako Bandarlampung Berarti partai-partai itu enggak punya kader terbaik dong untuk dimajukan sebagai Walikota Permasalahan selalu berujung korban nyawa berulang kali terjadi di Mesuji Harus ada kajian dan solusi mendalam terkait tanah register Proyek di Tulangbawang banyak yang batal karena rekanan dianggap tidak siap mengikuti tender online Gagap teknologi atau gimana nih?

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PT. FAKTUAL BERITA LAMPUNG Akta Notaris No.175 Tanggal 20 Januari 2015 (Fahrul Rozi, SH) NPWP No.: 71.987.123.8-322.000 No. AHU : 0002986.AH.01.01 TAHUN 2015 Anggota SPS : No.32/Kep/I/2015

2

Rendahnya Mutu Pendidikan Indonesia

P

EMERINTAH Indonesia sudah baik, sudah me­ ning­katkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Tapi, hingga kini, mutu pendidikan kita masih rendah, dan itu ternyata tidak serta merta bisa teratasi dengan ketercukupan anggaran. Keterpurukan pembangun­ an sektor pendidikan tidak sekadar karena minimnya dana. Rendahnya mutu pendidikan di negeri ini bisa disimak dari berbagai temuan riset dan survei lembaga independen.

Hasil survei The Third Mathematics Science Study (TIMSS) yang meliputi performance, expectation, and pers­ pec­tive on both math-science untuk siswa sekolah menengah, Indonesia berada di posisi 6 terbawah dari 38 negara.

Temuan riset Programme for Inter­national Student Assessment (PISA) menunjukkan, dalam literasi membaca, matematika dan sains, siswa yang berusia 15 tahun di Indo­ nesia amat rendah. Temuan itu me­ nun­jukkan, dalam literasi membaca, 69% siswa Indonesia di tingkat keca­ kapan 1 dan di bawah 1. Yaitu cuma sanggup mengenali tema bacaan, namun tidak mampu menemukan keterkaitan antara tema bacaan dan pengetahuan yang dipunyai.

Sebanyak 31% siswa Indonesia berada di bawah level kemahiran 1, yang artinya cuma sanggup membaca namun tak mampu mengenali tema bacaan dan inti bacaan, kesulitan mencari informasi implisit, dan tak mampu mengaitkan antara informasi bacaan dan pengetahuan yang dimili­ kinya. Hanya 6% siswa Indo-nesia yang berada pada level kema­hiran 3, yang artinya punya kemampuan mencari gagasan utama bacaan, mengintegrasikan, mengontraskan dan membandingkan bagian-bagian bacaan, memahami informasi dan bacaan secara terperinci.

Literasi siswa Indonesia dalam bidang matematika juga amat rendah dibandingkan 43 negara yang diteliti.

Siswa Indonesia berada di peringkat 2 terbawah. Pada tingkat kemampuan ini, siswa cuma mampu menyelesaikan satu langkah persoalan matematika, mengenal informasi yang bersifat diagram atau teks yang tidak kompleks, dan menerapkan prosedur matematik yang rutin dan mudah dihapal.

Dalam literasi bidang sains, kemampuan siswa Indonesia berada pada peringkat paling bawah. Siswa Indonesia hanya mampu mengingat fakta, terminologi dan hukum sains serta menggunakan pengetahuan sains bersifat umum dalam mengambil kesimpulan.

Kondisi itu amat memprihatinkan.

Ini mengingat kompetisi global menuntut warga bangsa kita meng­

t

HENDRIZAL SIP MPD

Dosen PGSD FKIP Universitas Bung Hatta, Padang; kandidat Doktor P-IPS UNP.

uasai informasi secara cepat dan mampu menghadirkan temuantemuan baru di bidang sains dan teknologi. Mana mungkin itu bisa direngkuh jika kemampuan literasi di tiga bidang utama tadi rendah.

Memang di tengah keprihatinan itu, ada segelintir siswa kita yang unjuk prestasi di ajang olimpiade matematika dan fisika. Cukup menghibur, walau jika dibandingkan populasi siswa usia sekolah, itu masih jauh dari mencukupi. Namun prestasi itu juga mengisyaratkan, potensi siswa Indonesia tak kalah dari siswa negara lain. Dan kalau mendapat pendidikan yang baik, sarana dan prasarana serta guru berkualitas, mereka akan mampu berprestasi.

Yang jadi soal, dana pendidikan kita masih harus hilang karena besarnya korupsi yang menggerogoti dunia pendidikan kita.

Kurangnya SDM Tergerogotinya dunia pendidikan kita juga tampak dari kurangnya kemampuan dan kapasitas SDM tenaga pendidik kita. Utomo Danan­ jaya (2005) menyatakan, sebagian besar SDM tenaga pendidik di Indonesia tak mempunyai kemampu­ an dasar-dasar mengajar yang baik.

Salah satu penyebabnya ialah kualitas workforce yang berminat menjadi tenaga pendidik juga terbatas. Penye­ bab utama keterbatasan itu dipicu minimnya kompensasi profesi itu.

Kondisi ini menjadikan workforce yang mempunyai tingkat kecerdasan memadai, kurang tertarik menjadikan profesi tenaga pendidik sebagai tumpuan hidup mereka.

Masalah rendahnya mutu lulusan siswa pada ujian nasional selama ini juga karena rendahnya kualitas SDM tenaga pendidik itu, yang ber­ dam­pak rendahnya kualitas siswa.

Selain ketidakmampuan tenaga pendidik itu, ketidakmampuan juga dialami SDM yang memiliki kewe­ nangan dalam menerapkan kebijakan di bidang pendidikan. Artinya, SDM itu belum mampu menciptakan suatu bentuk sistem pendidikan yang sesuai kondisi bangsa ini. Ketidakmampuan itu berdampak pada tingkat kualitas yang ditunjukkan para peserta didik.

Membahas kualitas dan kemam­ puan akan sangat terkait dengan kinerja serta beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja itu. Kaplan dan Norton (1996) memasukkan kualitas sebagai salah satu pengukur kinerja yang bersifat non finansial.

Sedangkan Mells dan Boshoff (1995) memasukkan aspek kemampuan sebagai predictor utama kinerja.

Karenanya tak mengherankan kalau premis yang melekat menyatakan bahwa rendahnya kinerja siswa bisa jadi disebabkan rendahnya kemam­ puan human resources pendidikan, yang berdampak langsung pada kinerja mereka, dan akhirnya berim­ plikasi pada mutu peserta didik.

Pada prinsipnya kemampuan human resources bisa ditinjau dari 2 aspek, yaitu kemampuan mental dan fisik. Kemampuan mental lebih mene­ kankan kemampuan intelegensi (kognitif), sedangkan kemampuan fisik lebih menekankan koordinasi tubuh dalam melakukan aktivitas (Robbins, 1996). Selain 2 kemampuan itu, saat ini sedang berkembang suatu bentuk kemampuan yang merupakan bagian dari kemampuan mental, yakni kemampuan emosional yang lebih meninjau aspek afektif human resource.

Kemampuan mental dan fisik seyogianya saling melengkapi. Tapi dalam proses pembentukan kemam­ puan itu, amat dipengaruhi berbagai stimulan dari luar individu itu, seperti tingkat pendidikan formal, non formal, pengalaman, keahlian, dan faktor lingkungan kondusif. Para ahli menya­ ta­kan, kemampuan mental berasal dari dalam diri manusia dan merupa­ kan sifat bawaan (gen) sejak lahir.

Sedangkan kemampuan fisik lebih menekankan pada koordinasi tubuh.

Kemampuan afektif terbentuk dari lingkungan dan kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Kemampuan mental (intelegensi) seseorang bisa diketahui lewat uji intelegensi, yang salah satunya dikenal dengan cognitif ability test (CAT’s).

CAT’s adalah suatu metode pengujian intelegensi yang umum dipakai untuk tujuan human resource recruitment, atau dalam rangka memasuki jenjang pendidikan tertentu (Yan, 2003).

Namun, secara sepintas, tingkat ke­ mam­puan intelegensi seseorang bisa dilihat dari jenjang pendidikan yang sudah dilewatinya (Simanjuntak, 1985). Kian tinggi jenjang pendidikan seseorang, asumsi dasar yang melekat padanya adalah orang itu punya tingkat intelegensi tinggi pula. Sedang­ kan kemampuan fisik lebih bisa didapat melalui berbagai pelatihan fisik, antara lain berolah raga.

Optimalisasi perkembangan ketiga kemampuan tadi bisa tercapai melalui berbagai encouragement yang baik dan tepat. Asupan nutrisi yang terkan­ dung dalam makanan yang dikon­ sumsi seseorang menjadi stimulan pokok. Sementara pendidikan, pela­ tih­an dan faktor lingkungan menjadi stimulan sekunder dalam membentuk human resources ability.

Problem mendasar yang selalu dialami ‘kemampuan’ adalah bagai­ mana menjaga agar kemampuan itu berada pada batas optimal.

Ombudsman : Hi. Ahmad Rio Teguh, Ariyansah SH. Pemimpin Umum/Perusahaan : Uce Nasir Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Dadang Saputra Redaktur Pelaksana : Asmuni Redaktur : Sobki Roni, SH., Elwin Sianturi, Muammar Habie Y, Ahmad Sidik. Sekretaris Redaksi : Angga Saputra Penasehat Hukum : Mahdalena,SH., Serly Aprilia,SH.,MH. Provinsi : - Lampung Timur : Damiri (Ka.Biro), Drs. A.Wahid, Mustafa Lampung Tengah Wilayah Timur : Berliansyah (Ka.Biro) Lampung Tengah (Gayabaru) : Johanda S : Lampung Selatan : - Biro Pringsewu : Made Setiawan,Subali, Budi Karyadi, Supriyanto, M Fai. Biro Pesawaran : Nasrin (Kabiro), Bustromi, Nahru. Biro Tanggamus : Dodi Kasuma (Kabiro) Biro Lampung Utara : Berimi (Kabiro), Way Kanan : Rusdi,S.Sos. (Kabiro), Herman, Usman Hadi, Jefri Julfan Biro Pesisir Barat : Nasiarudin (Kabiro). Biro Lampung Barat : Adi Suwiknyo (Ka. Biro). Biro Mesuji : Tabrani (Ka.Biro). Tulang Bawang : Muhtar (Ka.Biro), Hermansyah. Biro Tulang Bawang Barat : - Perwakilan Kepri : M Halek (Kaper), Jhoni Nababan. Perwakilan Jambi : Chandra Andesta (Kaper), Lahat/Muara Enim : M Umar, Muara Enim : Jamal P. Perwakilan Jabodetabek : Rio Andaru (Kaper) Perwakilan Banten : N Iskandar (Kaper), Subhan.

Manager Umum : Tia Amelia Manager Keuangan : Windri Widiarti Promosi dan Iklan : Oma Amanah Tarif Iklan : Rp. 4000,- Per Baris (Min. 3 Baris Max. 10 Baris) Umum Display Rp.10.000,-/mmk(BW), Rp.16.000,-/mmk (Full Colour), Harga Belum Termasuk PPN 10% Harga Eceran : Rp. 17.500,- (luar kota tambah ongkos kirim) No. Rekening : BCA: 0230929033 BRI: 5798-01-01158053-6 Bank Lampung : 3910304112917 a.n UCE NASIR, No Rekening Giro : 4050002003927 an. Faktual Berita Lampung. Penerbit : PT. Faktual Berita Lampung Alamat Redaksi Pemasaran : Jl.Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung. Hp.0853 8427 1117 0812 7224 5525 Alamat Biro Bandar Lampung : Perum Wana Asri. Jl.Tata Lestari Blok C4/9 Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung.

Email : ucenasir.faktualnews@gmail.com Website : www.faktualnews.com Percetakan : Media Tanjung Karang Jl. Duku No.4 Pasir Gintung Bandarlampung (0721) 5600 454 / 256 169 (isi diluar tanggung jawab percetakan)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

UTAMA 3 KPK Terus Buru Koruptor Lampung BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Bandarlampung, FAKTUAL - Kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada tahun anggaran 2018 sepertinya bakal menyeret nama-nama lain selain tujuh tersangka yang sudah di tetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi antirasuah itu terus mendalami keterlibatan orang-orang ‘penting’ di Lampung yang diduga ikut mencicipi ‘kue lezat’ dari Lampung Tengah. Kamis kemarin, KPK memanggil Musa Ahmad guna pendalaman penyidikan.

Musa dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Achmad Junaidi S. (AJS).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Musa Ahmad sebagai saksi untuk tersangka AJS terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada tahun anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pada tanggal 30 Januari 2019, KPK telah menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pinjaman daerah pada APBD TA 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016 s.d. 2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah pada tahun 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 s.d. 20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta selama 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BWI) alias Awi dan Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Dari empat orang itu, salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014 s.d. 2019 Achmad Junaidi S. (AJS). Tiga lainnya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode

2014 s.d. 2019: Bunyana (BU) Raden Zugiri (RZ), dan Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan pada tahun 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait dengan persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik pada 4 Juli lalu.

Mantan Bupati Lampung Timur ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZN dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Pemanggilan KPK terhadap Nunik bukan kali pertama. Sebelumnya, penyidik lembaga antirasuah itu memeriksa mantan anggota DPR RI tersebut pada 1 Maret 2019.

Nunik diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi Rp95 miliar mantan Bupati Lampung tengah (Lamteng) Mustafa.

Hingga kini KPK terus mendalami keterlibat Nunik dalam kasus itu. Meski sudah dua kali melakukan pemeriksaaan terhadap Nunik namun penyidik namun KPK belum memaparkan apa materi yang sedang didalami.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang belum dapat memaparkan secara gamblang apa materi pendalaman penyidik kepada Nunik. Dia mengaku belum pernah mendalami kasus itu.

“Nanti saya dalami dulu. Yang jelas aku itu belum pernah mendalami kasus itu secara detail,” ujar Saut saat ke Lampung pekan lalu.

Saut Situmorang menegaskan, KPK memilih berhati-hati dalam m e n d a l a m i keterlibatan Nunik pada perkara tersebut.

Karena,

Nunik adalah daerah i n i h a t i ,

seorang kepala di Provinsi Lampung.

“Karena kita harus hati(ini)

menyangkut kepala

daerah,” ucapnya.

Ungkapan kehati-hatian yang disampaikan Saut Situmorang itu bukan tak berdasar. Dia menginginkan hal itu karena penyidik harus jeli melihat keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.

“Tapi nanti kalau di situ ada pelanggarannya atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)-nya atau dan seterusnya, kita lihat apakah sesuai dengan kewenangan kita nggak? Nanti kita lihat, nanti kita dalami lagi pelan-pelan ya,” jelasnya.

Diketahui, Nunik dikabarkan telah menerima sejumlah uang dari Mustafa sebagai mahar politik untuk mengusung Nunik sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub Lampung 2019.

Diduga uang yang diterima Nunik itu bersumber dari fee proyek yang didapat Mustafa.

Terkait informasi itu, Saut Situmorang tidak membantah atau membenarkannya.

Menurut dia, jika memang demikian informasi yang beredar, maka langkah yang diambil KPK adalah mencari bukti-bukti. “ Ya nanti

kita dalami dulu. Bagaimana kita bisa menemukan bukti-buktinya. Kan nggak boleh gitu aja (informasi yang didengar atau dihimpun),” tandasnya.

KPK menegaskan, bahwa penyelenggara negara sejatinya tidak diperbolehkan menerima uang yang merupakan hasil tindak pidana. Jika itu terjadi, maka hal itu dikategorikan sebagai penerima suap atau gratifikasi. Apalagi penyelenggara negara itu tidak l e k a s melaporkan hal itu kepada KPK.

“Sejatinya kalau dia itu penyelenggara negara, itu gratifikasi. Penyelenggara negara itu kan didefenisikan sebagai kepala daerah, DPR dan seterusnya. Tapi lagi-lagi gratifikasi itu memang itu membuktikannya nggak sederhana juga,” terangnya.

“Kalau dia bilang itu (hasil) ikatan-ikatan bisnis, terus uangnya udah kemana, kita kan mesti hati-hati. Banyak pertimbanganpertimbangannya, karena kalau kita bawa itu ke depan pengadilan kan nggak gampang, nanti kita lihat lah,” pungkasnya.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. KPK menduga, total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lamteng, yaitu sekitar Rp95 miliar.

Mustafa juga diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Diduga, Mustafa menerima dua kali.

Penerimaan pertama sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan.

Kemudian, sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 128 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. lo. Pasal 55 ayat (1) ko-l KUHP jo. Pasal 64 KUHP. Selain Mustafa, KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta. Keduanya adalah pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Sebagian besar penerimaan Rp 95 miliar oleh Mustafa diduga berasal dari dua pengusaha tersebut.

Ada empat orang tersangka lainnya yakni, Ke­ tua DPRD Lam­ teng periode 20142019, Achmad Ju­n ai­d i. Anggota DPRD Lamteng periode 2014-2019 Bunyana.

Selanjutnya, anggota DPRD Lamteng periode 20142019 Raden Zugiri dan anggota DPRD Lamteng periode 20142019 Zainudin.

Teranyar, seluruh ter­ sangka ini sudah ditahan oleh KPK diberbagai lokasi penahanan. KPK terakhir kali menahan tersangka Simon Susilo pada Senin (5/5/2019).

(RED)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BANDARLAMPUNG

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

4

Arinal Buka Simda-SAKIP

Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan memenuhi parameter aplikasi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pusat monitoring untuk pencegahan korupsi.

Salah satu yang dilakukan Gubernur adalah dengan membuka secara resmi Implementasi dan Workshop Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Simda-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten

/ Kota Se Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggarakan Keuangan Daerak BPKP Pusat Gatot Darmasto dan diikuti oleh Bupati / wali Koata dan perwakilan Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal menegaskan percepatan penyelenggaraan ReformasiBirokrasi merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

Riana Sari Kunjungi Warga Kelurahan Sukaraja Bandar Lampung, FAKTUAL - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyambangi warga kelurahan Sukaraja, Bumiwaras, kemarin.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahunnya yang ke-50, selain bersilaturahmi Riana Sari memberikan santunan kepada 50 anak yatim dan 200 keluarga.

Dalam kesempatan tersebut selain memotong tumpeng, Bunda PAUD Provinsi Lampung ini juga sempat berbincang hangat dengan warga setempat.

Riana Sari Arinal mengatakan kunjungan tersebut selain bersilaturahmi juga untuk mmembina masyarakat dan warga sekitar khususnya kaum perempuan. Pembinaan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan yang berhubungan dengan Progam Pokok PKK serta menggali potensi setiap kelurahan. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam membangun rakyat Lampung semakin maju dan sejahtera.

“Saya ingin memotivasi kaum ibu untuk memiliki sifat sabar dalam menghadapi suami ataupun anak di rumah. Karena yang paling hebat bagi seorang ibu adalah mendidik. Sedangkan rekreasi yang paling indah adalah mengajar,” ujarnya.

Riana meminta agar para ibu harus selalu memberikan kehangatan keceriaan didalam keluarga. Karena ditangan ibulah nantinya anak akan berhasil atau tidak, serta selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami kepadanya.

“Dibawah Kepemimpinan Ibu Nunik dan Pak Arinal, kami tidak akan pernah melupakan rakyat. Karena merupakan hal yang begitu penting bagi pak Arinal untuk menjadikan ekonomi kerakyatan tumbuh. Salah satunya melalui ibu ibu yang kreatif dan inovatif. Apabila perempuannya aktif insyaallah Lampung akan berjaya,” ujarnya.

Sementara itu Darmi Yuni warga sekitar menilai bahwa ibu Riana Sari merupakan sosok ibu Gubernur yang hangat dan ramah dengan rakyat.

“Ibu Riana orangnya sangat dekat dengan masyarakat kalangan bawah. Dia tak membeda-bedakan masyarakatnya, apakah itu orang kaya, miskin dia suport semua,” katanya.

Menurut Yuni, sebagai Ketua PKK Lampung Riana selalu menyambut hangat serta memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu rumah tangga di Bandar Lampung ini. “Bahkan tak jarang, dia tak sungkan merangkul dan menyium anak anak kami”, ujarnya. (AS)

efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu area Reformasi Birokrasi, menurut Arinal adalah “Area penguatan akuntabilitas” sebagaimana dalam dokumen Laporan Kinerja (LKJ), sebagai gambaran hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung yang sebagian besar masih belum maksimal.

“Beberapa komponen yang belum belum maksimal terutama terkait komponen kinerja, meliputi (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja). Untuk itu segera dilakukan penyempurnaan, sesuai visi dan

misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dalam Rakyat Lampung Berjaya,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menegaskan Dengan penerapan e-Government melalui e-Budgeting diharapkan mempu menghindari adanya “program siluman” yang berpotensi terjadinya penyimpangan.

“Melalui Simda-SAKIP ini akan membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung dalam penyempurnaan penyusunan Simda-SAKIP yang lebih baik,” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggarakan Keuangan Daerah BPKP Pusat Gatot Darmasto menyampaikan pelaksanaan workshop untuk mempercepat implementasi Simda Perencanaan dan SimdaSAKIP sehingga bisa membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi parameter Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Korsupgah KPK khususnya menindaklanjuti Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik,” kata Gatot.

Gatot juga menyampaikan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, diharapkan memiliki kemampuan untuk assurance activities, anti corruption activities, dan advisory activities.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung Wiryono menyampaikan work shop Simda-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Lampung kali ini membahas gambaran umum akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan implementasi aplikasi Simda-SAKIP terintegrasi dengan perencanaan dan SIMDA Keuangan, kemudian Work Shop Implementasi Simda- SAKIP terin­ tegrasi dengan Simda perencanaan dan Simda Keuangan.

“Untuk narasumber dihadirkan dari Bidang Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat dan Tim Teknis / Pengembangan Simda-SAKIP BPKP,” kata Wiryono.

(AS)

Pemprov Raih Predikat B Evaluasi SAKIP 2018

Bandar Lampung, FAKTUAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, dan Lampung Tengah berhasil memperoleh predikat B dalam hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAn-RB) RI. Sementara sisanya yakni Pemkab Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Bandar Lampung memperoleh predikat CC. Dan yang memperoleh nilai C Pemkab Lampung Utara, Pesawaran dan Pesisir Barat.

Target kita tahun depan, nilai Pemprov Lampung bisa meningkat, begitu pula dengan Pemkab/Kota. Demikian diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto saat acara Evaluasi SAKIP dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), di Novotel Bandar Lampung, kemarin.

Untuk mencapai hal tersebut, Fahrizal menambahkan, “Komponen-komponen SAKIP akan kita perbaiki. Kita melakukan analisis business process terkait pencapain visi, misi dan sasaran

kepala daerah, mengimplementasikan e-RPJMD, mengimplemen­tasikan simonev, melakukam bimtek SAKIP dan penerapan budaya kerja,” katanya.

Selain itu, Pemprov Lampung berupaya melakukan perbaikan terhadap 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu mental aparatur pengawasan, akuntablitas, kelembagaan, tata laksana SDM apartur, peraturan perundang undangan dan pelayanan publik.

“Melalui upaya-upaya ini kami berharap KemPan-RB dapat mendampingi secara intensif perangkat daerah agar hasil evaluasi RB maupun SAKIP meningkat disbanding tahun lalu,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah mengatakan ia bersama tim akan berdiskusi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP. Ia mengatakan terdapat dua macam evaluasi yang akan dilakukan, yakni pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di Provinsi Lampung, Lampung Utara, Pesawaran Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pringsewu, Way Kanan, Tanggamus, Tulang Bawang, Metro dan Bandar Lampung.

Sementara evaluasi SAKIP untuk 7 pemda yakni Provinsi Lampung, Lampung Barat, Lampung Tengah,Pringsewu, Tanggamus, Metro dan Bandar Lampung.

“Evaluasi RB yang kami lakukan adalah untuk pemda yang sudah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan RB pada level 3,” jelasnya.

Nadimah mengungkapkan jika evaluasi ini antara lain bertujuan untuk memetakan hasil pelaksanaan RB dan penerapakan SAKIP di 8 area perubahan juga memberikan saran perbaikan dalam percepatan mewujudkan hasil tata kelola yang baik dan penerapan manajemen kinerja agar terjadi efisensi.

“Yang terpenting dari pelaksanaan RB dan penerapan SAKIP adalah pada perubahan. Teknisnya 1/3, yang 2/3 adalah menutut perubahan budaya kerja dan pola pikir.”

(AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

BANDARLAMPUNG

5

53 Calon Praja IPDN Dilepas Bandarlampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi diwakili Plt. Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Minhairin melepas keberangkatan 53 orang calon praja IPDN tahun 2019 untuk mengikuti test pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

“Hari ini, dengan rasa bangga kita dapat menyaksikan putra-putri terbaik Provinsi Lampung sebanyak 53 orang yang masih berjuang untuk lolos dan dapat diterima sebagai Praja IPDN Tahun 2019. Kita do’akan, mudah-mudahan pada test penentuan akhir nanti dapat mereka Ialui dengan lancar dan selanjutnya diterima sebagai mahasiswa Praja IPDN, sekaligus mereka berhasil pula menyelesaikan pendidikan di IPDN dengan baik,” ujar Minhairin di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, kemarin.

Minhairin melanjutkan bahwa tahapan seleksi Calon Praja IPDN dengan sistem gugur telah dilalui, mulai dari Tes TKD (Tes Kompetensi Dasar), Tes Kesehatan hingga Tes Psikologi (psiko­tes).

Untuk selanjutnya akan menempuh Tes Pantukhir yang akan dilaksanakan di Kampus IPDN Jatinangor.

“Ini menuntut kesiapan fisik dan mental saudara-saudara. Saya berharap saudara dapat mengikuti Pantukhir dan berhasil lulus menjadi Praja IPDN Kontingen utusan Provinsi Lampung.

Saya juga berdo’a semoga diantara saudarasaudara ini tidak ada yang pulang kembali ke Provinsi Lampung karena gagal dalam Pantukhir,” katanya.

Minhairin berharap para calon praja IPDN ini baru akan pulang empat tahun kemudian dengan gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan sebagai Pamong Praja Muda yang professional.

“Jika Saudara dinyatakan lulus pada Pantukhir nanti, maka Saudara akan memasuki lingkungan

baru, yaitu komunitas belajar yang kondisinya disesuaikan dengan budaya organisasi IPDN. Kampus IPDN sangat berbeda dengan Kampus Perguruan Tinggi lainnya, baik dari konsepsi pembelajaran, penegakkan disiplin dan pembentukan keahlian,” ujarnya.

Disamping itu juga, masih kata Minhairin, para calon praja juga akan dibentuk sikap dan perilaku kepemimpinan dengan visi membangun birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Arinal Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bandar Lampung, FAKTUAL- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, kemarin.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada juru bicara dari Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I kemarin,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan penyampaian oleh Fraksi-Fraksi dari Dewan tersebut pada umumnya tentu bertujuan untuk menyem­ pur­nakan dan meningkatkan kualitas Raperda yang diajukan.

“Ini tentu juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggara­ an pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melak­ sa­nakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyeleng­ garaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang kita inginkan bersama,” katanya.

Dari pemandangan umum yang disampaikan Fraksi-Fraksi Dewan tersebut, Arinal menyebut­ kan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Lampung mendapat kesan yang positif.

“Keberadaan Raperda tersebut mendapat kesan yang positif karena dapat diterima dengan

baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya,” ujarnya.

Namun demikian, Arinal menuturkan apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari Dewan yang mungkin belum terakomodir dalam jawaban tersebut, untuk dapat dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya.

“Apabila masih terdapat usul, saran ataupun pendapat dari Dewan yang mungkin belum terakomodasi dalam jawaban yang kami sampaikan saat ini, kami berharap kiranya hal tersebut dapat dibahas dan dibicarakan pada tingkat pembicaraan berikutnya,” katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Guber­ nur Arinal telah menyampaikan Raperda Prakarsa Pemerintah Pro­ vinsi Lampung tersebut pada Rabu (31/7/ 2019). Kemudian dilanjutkan deng­ an pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lam­ pung pada Senin (5/8/2019) kemarin.

Selanjutnya terhadap Raperda tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung ini akan dilakukan pembahasan oleh panitia khusus dan dilanjutkan laporan panitia khusus kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung bersama dengan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung yang dijadwalkan pada tanggal 6-27 Agustus 2019.

Untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II pada 28 Agustus 2019 mendatang.

(AS)

“Kepada calon praja saya berpesan, jagalah kesehatan kalian, persiapkan fisik dan mental kalian dan ikutilah setiap kegiatan yang diagen­ dakan dengan sebaik-baiknya. Saudara adalah duta Provinsi Lampung, jagalah kekom­pakan dan nama baik Provinsi Lampung,” katanya.

Sebagai informasi, calon praja asal Provinsi Lampung ini nantinya akan diterima dikampus IPDN Jatinangor pada tanggal 9 Agustus 2019 esok. Selanjutnya akan mengikuti tes pantukhir dari tanggal 9-31 Agustus 2019 dikampus IPDN

Jatinangor, Jawa Barat.

Tes pantukhir tersebut nantinya meliputi verifikasi faktual dokumen, tes ulang kesehatan oleh tim kesehatan IPDN Jatinangor, tes kesa­ maptaan oleh tim yang ditunjuk pihak Kemen­ dagri dan tes wawancara oleh tim IPDN Jatina­ ngor.

Calon praja yang dinyatakan lulus akan mengikuti pendidikan selama empat tahun pada delapan kampus yang tersebar di Indonesia.

(AS)

Yusuf Barusman Pimpin KONI Lampung

Bandarlampung, FAKTUAL-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi berharap M. Yusuf Sulfarano Barusman dapat mewujudkan Lam­ pung Berjaya dengan mengukir prestasi olahraga.

“Saya berharap kepada saudara Ketua Umum KONI Provinsi Lampung agar kedepan, prestasi bisa kita buktikan melalui tata kelola kepimpinan.

Sehingga bisa terwujud Lampung Berjaya dalam olahraga,” ujar Gubernur Arinal saat menutup Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XI KONI Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, kemarin.

Diketahui M. Yusuf Sulfarano Barusman menjadi Ketua Umum Terpilih Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023.

Pemilihan setelah hasil kesepakatan pada Musorprov XI KONI Provinsi Lampung.

Musorprov ini juga sekaligus memilih anggota Formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Provinsi Lampung masa bakti 2019-2023.

Gubernur Arinal meminta kepada para Formatur dalam penyusunan anggota benarbenar mengedepankan kepentingan olahraga.

“Tentunya saudara Yusuf Barusman tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya saya sangat berharap kepada formatur didalam penyusunan ini benar-benar mengedepankan kepentingan olahraga,” katanya.

Arinal mengatakan bahwa dari hasil Musor­ prov tersebut, ketua yang terpilih harus didukung bersama kepengurusannya untuk mampu

mem­bawa kejayaan olahraga di Provinsi Lam­ pung. “ Ketua yang sudah diberikan kepercayaan oleh para peserta Musorprov, harus didukung agar ketua bisa mendapatkan pendampingannya.

Sehingga kepengurusannya benar-benar yang bisa bekerjasama, memberikan ketauladanan dan mampu mewujudkan kerja kerja kerja untuk prestasi olahraga,” ujarnya.

Menurut Arinal, kerjasama yang dilakukan dengan baik ini, sebagai upaya untuk menggapai prestasi olahraga di Lampung kedepan.

“Saya berharap kepada formatur dan Ketua Umum Terpilih untuk benar-benar menjunjung tinggi jalan kedepan untuk prestasi. Walaupun seribu jalan untuk mencapai prestasi. Saya sangat berharap KONI Lampung menjadi tumpuan harapan rakyat Lampung pada olahraganya,” katanya.

Arinal mengatakan siap berada dibelakang layar untuk mendukung dan membantu KONI Lampung menuju kejayaannya.

“Insyaallah saya akan membackup sepanjang ini untuk prestasi sampai dimanapun,” ujarnya.

Arinal juga menyatakan akan membawa kemenangan Provinsi Lampung pada PON 2020. “Dari langkah awal ini sudah menunjukkan dasar persatuan dan kesatuan, nanti insyaallah pada PON 2020 kami akan tunjukkan bahwa kami bersatu untuk menuju kemenangan. Mari kita tunjukkan prestasi pada masa yang akan datang,” katanya.(AS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PESAWARAN 6 PWI Pesawaran Sosialisasi UU Pers tt

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Pesawaran, FAKTUAL–Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran menggelar sosialisasi Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang dihadiri para guru dan kepala sekolah, di SDN 2 Mada jaya Kecamatan Way Khiau.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran Fauzan Suaidi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Wartawan bukanlah sebagai momok dan bukan untuk ditakuti, karena wartawan sebagai Mitra dalam sama-sama membangun Kabupaten Pesawaran khususnya di bidang peningkatan mutu pendidikan,” kata Fauzan.

Fauzan meminta para guru dan kepala sekolah bisa membedakan mana wartawan yang benar-benar atau wartawan yang tidak jelas atau abal-abal.

Hama Wereng Serang Gedongtataan Pesawaran, FAKTUAL– Setelah kekeringan melanda para petani di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon, kali ini serangan hama wereng menyerang tanaman padi di Desa Cidadi Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

Akibatnya puluhan hektar tanaman padi terancam mengalami puso, sedangkan ratusan hektar lainnya juga terancam gagal panen.

Hasto (56) salah satu petani mengatakan bahwa serangan hama wereng baru tahun ini menyerang tanaman padi di wilayahnya.

“Baru ini ada serangan wereng di sini makanya petani sini bingung,” kata Hasto, kemarin.

Menurut Hasto dirinya bersama petani yang lain sudah melakukan berbagai upaya dengan berbagai obat-obatan pembasmi hama.

“Kami sudah coba membasmi wereng pake obat berbagai macam tapi sepertinya tidak mempan,”ungkapnya.

Dia juga menambahkan akibat serangan hama wereng kondisi batang padi menguning.

“Ya kayak gini batangnya kuning dari bawah sampai atas padahal padi saya sudah mulai berbuah,”jelasnya.

Hasto juga mengaku hingga saat ini belum ada dari pihak terkait seperti PPL atau petugas pertanian lain yang turun meninjau serangan hama wereng tersebut.

“Setau saya memang belum ada yang kesini petugas PPL atau yang lain gak tau kalo di tempat lain,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan hektare sawah di Kecamatan Negerikaton mulai kekeringan.

Hal ini diungkapkan, Prastyo warga Desa kutoharjo, Kecamatan Gedongtataan, yang menyampaikan tidak adanya pasokan air

terhadap sawahnya.

“Disini ada puluhan hektare sawah, ada aliran air dari Way Lima, tapi justru airnya mengalir ke Kabupaten Pringsewu, karena tidak adanya saluran irigasi yang terhubung dengan baik ke sawah milik kami,” ucapnya.

Ia pun mengeluhkan kondisi pembangunan irigasi disekitar lahan sawahnya. “Kondisi irigasi kita juga yang berada dibawah lahan sawah menjadi kendala, pada saat air sulit, kita harus sewa mesin penyedot air, kalau tidak air tidak bisa naik, seharusnya irigasi itu sejajar dengan lahan sawah, biar air bisa mengalir mudah,” keluhnya.

Sementara itu, Darti Warga Purworejo, mengungkapkan hal yang sama, dirinya mengatakan, sawahnya mengalami kekeringan karena kurangnya pasokan air ke lahan sawahnya.

“Iya mas, beberapa waktu ini tidak turun hujan, makanya sawah juga lahannya kering,” ungkapnya.

Menurutnya, dirinya hanya bisa pasrah lantaran kondisi sawahnya mulai kekeringan.

“Disini ada irigasi tapi ya ini, tidak ada airnya, ada juga sumur bor, tapi kita harus keluarkan uang sebesar Rp50 ribu per jam, untuk bisa mengairi sawah saya paling tidak butuh waktu 3 jam, jadi setidaknya bayar Rp150 ribu, sedangkan sekarang lagi tidak punya uang, jadi dibiarin aja, pasrah semoga segera hujan,” ujarnya.

Ia pun berharap kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap terkait hal ini. “Kami berharap Pemerintah daerah bisa memberikan solusi terhadap kondisi ini, sebab, jika tidak kami para petani bisa merugi, karena gagal panen,” harapnya. (RIN)

Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Kecamatan Disdikbud Kecamatan Way Khilau Jamhari, pihak nya mengucapkan terima kasih kepada Organisasi PWI Pesawaran yang telah melakukan sosialisasi UU pers di terhadap guru, kepala sekolah diwilayahnya.

“Sehingga dengan adanya acara sosialisasi ini, kepala sekolah maupun guru tahu akan tugas yang sebenarnya seorang wartawan,

karena selama ini, wartawan terkadang menjadi momok bagi mereka, jadi dengan adanya sosialisasi ini Kepala sekolah khususnya tidak takut lagi menghadapi wartawan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Pesawaran Erdanizar menjelaskan, Sosialisasi UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Kode etik Jurnalistik ini, karena PWI Pesawaran bersama Disdikbud sering kali mendapatkan Laporan oknum wartawan yang sering meresahkan kepala sekolah sehingga dengan adanya sosialisasi ini, mereka akan memahami tugas seorang wartawan.

“Sehingga dengan adanya sosialisasi ini, kepala sekolah khususnya dapat paham akan tugas wartawan dan dapat menghadapi dengan bijak ketika didatangi wartawan abal-abal atau hanya mengaku-ngaku wartawan,” terangnya.

Sementara itu, Penasehat PWI Pesawaran M.Heri kodri menjelaskan Pegawai Negeri Sipil khususnya guru atau kepala sekolah jangan takut atau ragu ketika ketemu maupun dikonfirmasi wartawan, karena wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

“Karena tugas wartawan adalah untuk mendapatkan informasi, informasi yang bisa digali, untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya,” kata Heri kodri.

Dia mengatakan bilamana ada wartawan yang datang kesekolah, silakan tanyakan terlebih dahulu nama, indentitas dan media darimana.

“Wartawan atau jurnalis yang benar dia akan konfirmasi sesuai dengan tugas nya, tidak dengan cara menakut-nakuti, seperti yang sering dikeluhkan oleh kepala sekolah,” pungkasnya.

(RIN)

Dendi Lantik 21 Pj Kades

Pesawaran, FAKTUAL - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melantik 21 Pj Kepala Desa (Kades) dari 4 Kecamatan di Aula Pemkab setempat, kemarin.

Akan diadakannya tes seleksi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Pesawaran mengguna­ kan sistem Computer Asisted Test (CAT), Pemda Pesawaran gandeng lembaga profesional Akademis Unila.

“Guna menjaga netralitas pelaksanaan Pilkades di Pesawaran, saat tes bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang, akan menggunakan CAT, dan dalam proses itu Pemda tidak terlibat, karena semua kita serahkan kepada lembaga profesional akademisi Unila, mereka semua yang susun termasuk soal,” ungkap Dendi.

“Dan proses seleksi tersebut juga memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian proses tes seleksi itu kita akan gunakan sistem CAT dan itu baru pertama kali kita gelar,” ungkapnya.

Bahkan, kata dia, sejumlah pihak juga sudah siap membantu jalannya proses tersebut. “Untuk menjaga keamanan, Polda Lampung juga sudah menawarkan aplikasi keamanan mereka, tapi nanti kita lihat dulu, yang jelas tujuannya agar tidak ada itu bocor soal,” katanya.

Ia pun menambahkan, untuk sarana dan prasarana, pihaknya juga akan bersinergi dengan

pihak sekolah. “Untuk tempat kita akan gunakan sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium komputer, tapi untuk tempatnya kita akan umumkan H-1 sebelum pelaksanaan tesnya,” tambahnya.

Disisi lain, ia pun menyampaikan bahwa, pada proses seleksi para warga yang akan ikut kontestasi Pilkades harus bebas narkoba. “Oiya, ada informasi satu calon peserta Pilkades yang di diskualifikasi karena positif menggunakan narkoba, dan itu digugurkan pada proses seleksi di tingkat Desa, sebab saya juga memberikan kewenangan panitia Pilkades tingkat Desa dan Kecamatan untuk melakukan verifikasi,” ucapnya.

“Makanya nanti kepada Calon Kades terpilih akan kita lakukan lagi tes narkoba sekali lagi,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Pesawaran Isroni Mihradi menuturkan bahwa, ada belasan desa yang akan melakukan tes seleksi Pilkades. “Sejauh ini ada 19 desa yang jumlah calon peserta Pikadesnya lebih dari 5 orang, Dnegan jumlah total 130 orang,” tuturnya.

Ia pun menerangkan bahwa saat ini sedang mempersiapkan proses tersebut. “Yang jelas sedang kita persiapkan, dan nanti sebelum dilakukan tes seleksi kita akan gelar simulasinya dulu,” tutupnya.

(RIN)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

PRINGSEWU tt

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

7

Sosialisasi Kerjasama Pemkab Pringsewu & Universitas Terbuka Pringsewu, FAKTUAL - Sebagai tindak lanjut kunjungan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi ke Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu, serta kunjungan audiensi sebelumnya jajaran Rektorat Universitas Terbuka di ruang kerja Wabup Pringsewu, jajaran Universitas Terbuka melakukan kegiatan sosialisasi kerjasama antara UT dengan Pemkab Pringsewu di aula utama kantor Sekretariat Pemkab Pringsewu, kemarin.

Kegiatan yang diikuti para aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pringsewu ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Pringsewu Andi Wijaya.

Andi mengatakan Pemkab Pringsewu me­ nyam­but baik kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Pemkab Pringsewu, dalam rangka menciptakan sarjana-sarjana baru di Kabupaten Pringsewu melalui program UT. Kepala UPBJJ UT Bandar Lampung Sri Ismulyaty mengatakan Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. “UT sendiri berdiri pada tahun 1981 dan menjadi perguruan tinggi negeri yang ke-45, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.41 Tahun 1984,” ungkapnya.

Istilah terbuka dalam sistem pendidikan UT, kata dia, mengandung makna bahwa setiap orang dapat menjadi mahasiswanya tanpa pembatasan usia, tahun kelulusan ijazah SLTA, masa belajar, waktu registrasi dan frekuensi

mengikuti ujian. Sedangkan jarak jauh mengandung pengertian adanya jarak antara mahasiswa dengan dosen, dimana jarak ini

dijembatani dengan media yang khusus dikembangkan untuk belajar jarak jauh. “Di Kabupaten Pringsewu sendiri saat ini tercatat

ada 1.000 an mahasiswa UT, sedangkan yang aktif ada sekitar 800 mahasiswa,” katanya.

(PRI)

Fauzi Hadiri Pisah Sambut Wabup Pringsewu Hadiri Kapolsek Pringsewu Kota Musrenbang RPJMD Provinsi Pringsewu, FAKTUAL– Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Pem­ bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Kegiatan yang mengambil tema ‘Sinergi Menuju Rakyat Lampung Berjaya’ ini digelar di Ballroom SwissBell Hotel, Teluk Betung, kema­rin, dibuka oleh Gubernur Provinsi Lam­ pung Arinal Djunaidi, serta dihadiri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Muhammad Hudori, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Zulfikar, Kepala Bappenas R. Aryawan Soetiarso Poetro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung H.Fahrizal Darminto beserta jajaran pemerintah provinsi, DPRD, fokorpimda, serta para bupati dan walikota se Provinsi Lampung, termasuk Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Fauzi.

Menurut Pj Sekdaprov Lampung, Fahrizal

Pringsewu, FAKTUAL – Pisah sambut Kepala Kepolisian Sektor Pringsewu Kota dari pejabat lama Komisaris Pol. Eko Nugroho kepada penggantinya Komisaris Pol. Basuki Ismanto digelar di Aula Wisata Kolam Renang Paris, Pajaresuk, Pringsewu, kemarin.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Sg.Nainggolan, jajaran Muspida serta jajaran Kepolisian Pringsewu.

Fauzi dalam sambutannya mengucapkan selamat jalan kepada Komisaris Pol. Eko Nugroho, dengan harapan akan lebih sukses di tempat

tugas yang baru, sekaligus ucapan selamat datang di Pringsewu kepada Kapolsekta yang baru Komisaris Pol. Basuki Ismanto.

Dikatakan, selama ini sinergitas dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Kepolisian, khususnya Sektor Kota Pringsewu, yang membawahi wilayah Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa, telah terjalin sejak lama. Ia berharap, keharmo­ nisan tersebut akan berlanjut dan bahkan lebih meningkat lagi kedepan, dalam rangka bersamasama menciptakan kondusifitas wilayah demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Pringsewu. (PRI)

Darminto, RPJMD ini merupakan jabaran dari visi-misi Pemprov Lampung dibawah kepemim­ pinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim, guna mewujudkan Provinsi Lampung Berjaya.

Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Fauzi dimintai tanggapannya seusai Musrenbang ini berharap RPJMD Provinsi Lampung 20192024 dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Lampung Berjaya ini memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

“Sinergitas yang terjalin erat antara Peme­ rintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Kota, khususnya Pringsewu tentunya sangat diperlukan, guna mewujudkan visi misi Provinsi Lampung Berjaya dalam rangka me­ ningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabu­paten Pringsewu pada khususnya,” katanya. (PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

PRINGSEWU

8

Dua Pejabat PPNS Satpol PP Pringsewu Dilantik Kanwil Kemenkumham

Pringsewu, FAKTUAL– Dua orang pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten

Pringsewu secara resmi dilantik oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Seprizal di aula Kanwil Kemenkum HAM

Wakil Bupati Pringsewu Buka Diklat Paskibraka 2019 Pringsewu, FAKTUAL – Pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pasukan Pengibar Duplikat Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi di Wisma Putra Perdana, Jalan R.A. Kartini, Pringkumpul, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, kemarin.

Anggota Paskibraka Kabupaten Pringsewu ini terdiri dari siswa-siswi pilihan dari sejumlah SLTA se Kabupaten Pringsewu.

Fauzi dalam sambutannya mengharapkan para anggota Paskibraka ini dapat mengikuti setiap kegiatan dalam Diklat ini dengan baik

setempat, kemarin.

Kedua pejabat tersebut, masing-masing M.Ikhwan dan Erdiansyah dilantik bersama

para PPNS dari sejumlah instansi lainnya di Provinsi Lampung. Keduanya, sebelumnya juga pernah mengikuti diklat PPNS di Pusat Pendidikan Reskrim Polri, Mega Mendung, Bogor, dari 2 Oktober hingga 15 November 2018 lalu.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para PPNS tersebut dihadiri para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Lampung, para Kepala Unit Pelaksana Teknis se Provinsi Lampung, serta sejumlah tamu undangan.

Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Lampung Seprizal dalam sambutannya mengatakan, PPNS merupakan suatu tugas mulia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Karenanya, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu kasus pidana, lakukanlah koordinasi dengan koordinator pengawas dari pihak kepolisian,” pesannya.

Sementara itu, secara terpisah, Kabid Perundang-undangan Badan Satpol PP Kabupaten Pringsewu Maulidin Ansyori yang hadir mewakili Kaban Satpol PP Edi S.Pamungkas, mengharapkan dengan telah dilantiknya PPNS khususnya dari Badan Satpol PP Pemkab Pringsewu, akan menunjang pelaksanaan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

“PPNS ini nantinya bisa menindak pelaku pelanggaran tindak pidana ringan, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Pringsewu. Selain itu, diharapkan dapat menopang programprogram pembangunan yang ada di Kabupaten Pringsewu, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu, sekaligus berharap kedua PPNS dapat langsung menjalankan tugas guna menindak pelaku pelanggaran Perda Kabupaten Pringsewu maupun pelanggar ketertiban umum,” ujarnya.

(PRI)

Bupati Pringsewu Hadiri AHL Akkopsi 2019

dan bersungguh-sungguh, sehingga nantinya dapat melaksanakan tugas negara dengan baik dan lancar.

Lebih lanjut dikatakan Wabup didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Pringsewu Andi Wijaya dan Kadispora Pringsewu Samsir Kasim, anggota Paskibraka merupakan pemuda-pemudi pilihan yang nantinya akan menjadi calon pemimpin bangsa, sehingga setiap anggota Paskibraka hendaknya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi siswa-siswi lainnya baik di sekolah masing-masing maupun di lingkungannya.

(PRI)

Pringsewu, FAKTUAL - Bupati Pringsewu Sujadi menghadiri acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) tahun 2019 yang dibuka oleh Ketua Umum Akkopsi Syarif Fasha di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, kemarin.

Selain Bupati Pringsewu, acara ini juga diikuti oleh para bupati dan walikota lainnya dari seluruh Indonesia yang daerahnya bergabung di organisasi Akkopsi.

Menurut Syarif Fasha yang sehari-hari sebagai Walikota Jambi ini, tema yang diangkat pada acara AHL kali ini adalah ‘Sanitasi Sebagai Substansi Pendukung Pariwisata Desa’. Pada kesempatan tersebut, para bupati dan walikota peserta AHL Akkopsi ini juga berkesempatan

mengunjungi Cafe Sawah di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. .

Sujadi didampingi Kadis PUPR Andi Purwanto dan Kadis Kesehatan Purhadi seusai meninjau Cafe Sawah Pujon ini merasa terkesan dan berharap Kabupaten Pringsewu juga akan dapat mencontoh Kabupaten Malang, yang pada gilirannya dapat diterapkan di Kabupaten Pringsewu.

“Terlebih ada kesamaan antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Malang ini, yakni banyaknya areal persawahan yang memiliki view yang indah. Dengan ditunjang sanitasi yang baik, kepariwisataan di Pringsewu nantinya diharapkan akan dapat lebih berkembang, sebagaimana di Kabupaten Malang ini,” ujarnya.

(PRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMPUNG TIMUR 9 Zaiful Hadiri Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Menghadiri Acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegerasi se-Provinsi Lampung dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman yang bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin Hadir dalam rapat tersebut Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wakil ketua KPK, Saut Situmorang, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala BPN Kabupaten Kota seProvinsi Lampung, Forkopimda provinsi Lampung.

Hadir mendampingi Zaiful Sekretaris Daerah Kabupaten Lamtim, Syahrudin Putera, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, Kepala BPKAD, Indra Duki, Perwakilan dari Bapenda, perwakilan darj Inspektorat Lampung Timur, dan Kepala Dinas PMPTSP. Dalam sambutannya Arinal berharap Rapat tersebut berjalan dengan maksimal serta dalam pelaksanannya dapat mewujudkan Lampung bebas korupsi.

“Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan maksimal, Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam pemberantasan korupsi ini yaitu pencegahan dan pengobatan, hal yang paling mudah dan memberikan hasil yang maksimal yaitu pencegahan,” ungkapnya.

Gubernur Lampung Itu juga menjelaskan bahwa Tingginya harapan masyarakat pada pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya membuat Pemerintah Daerah perlu mengakuisisi dan menuntut tata kelola yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mempunyai pemerintahan yang bermartabat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat Sementara Saut menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan dan pembe­ rantasan korupsi di Lampung, guna mewujudkan

pemerintahan yang bersih. Untuk itu pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak.

Usai penandatanganan Komitmen Pence­

gahan Korupsi Terintegerasi se-Provinsi Lampung dilanjutkan penandatanganan Nota Kese­ pahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

(IRI)

BNNK Lamtim Adakan Lampung Timur Optimalisasi Objek Pajak Bimtek Pegiat Anti Narkoba Lampung Timur, FAKTUAL - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Timur (Lamtim) mengadakan Bimbingan Teknis Pegiat Anti-Narkoba di Instansi Pendidikan yang dilaksanakan di Hotel Yestoya Wayjepara, kemarin.

Peserta kegiatan ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari para pengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Lampung Timur.

Kepala BNNK Lampung Timur Aslinda mengatakan kegiatan ini bertujuan mendorong pihak sekolah memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada anak didiknya.

“Dengan adanya penggiat ini diharapkan dapat menyelamatkan para pelajar dari ancaman bahaya narkoba,” ungkapnya.

Lampung Timur, FAKTUAL - Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari lakukan audiensi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lampung-Bengkulu, di ruang dinasnya, kemarin.

Hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Eddi Wahyudi, Kepala KPP Pratama Metro, Agus Pramono, Kepala Bidang Data Potensi dan Pengawasan Perpajakan, M.Ivan Indardi, serta Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan, Joga Saksono.

Dalam laporannya Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Eddi Wahyudi menjelaskan tujuan diadakannya audiensi kali ini selain bersilaturahmi juga untuk menin­ daklanjuti dengan KPK terkait tukar menukar

data untuk optimalisasi pajak pusat daerah.

Ditempat yang sama, usai melakukan audiensi, Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari dengan di dampingi Asisten Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan dalam keterangannya menyampaikan silaturahmi ini dalam upaya meningkatkan objek di Lampung Timur.

“Insyallah kedepan melalui objek-objek baru nantinya dapat menambah pendapatan Lampung Timur. Oleh karena itu kita nanti akan makin sering berkoordinasi melalui badan pendapatan daerah terkiit dengan objek objek baru nantinya, insyallah kedepan akan bisa menambah pendapatan kita di Lampung Timur,” pungkasnya.

(IRI)

Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masya­ rakat ( P2M) BNNK Lamtim Johan Ibrahim mengatakan, melalui pelatihan ini diharapkan peserta memahami persoalan narkoba, mulai dari jenis, cara melakukan pencegahan, dan menambil langkah jika mengetahui peredaran narkoba di lingkungan sekolah.

“Yang paling utama, kami mengajarkan bagaimana berbicara di depan publik. Karena para penggiat harus bisa meyakinkan penghuni sekolah terhadap bahaya laten narkoba,” katanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Lampung, Ahmad Alamsyah.

(IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM 10

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Kawal Kartu Petani Berjaya

Bandar Lampung, FAKTUAL - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta semua pihak, terutama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengawal implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) demi mengentaskan kemiskinan di pedesaan, yang mayoritas berprofesi petani.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Arinal saat memimpin Rapat Teknis Pembahasan KPB bersama semua stakeholder terkait, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Lampung, kemarin.

“Saya mengharapkan semua pihak yang terlibat terutama para pejabat untuk serius melakukan tanggung jawabnya secara profesio­ nal, terkonsep dan terkontrol, melaksanakan

dan mengawal program ini dari hulu hingga hilir,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, program KPB sangat penting karena angka kemiskinan tertinggi terdapat di desa yang notabenenya adalah mayoritas petani. Itulah sebabnya, melalui KPB, juga akan dibangun perekonomian Lampung khususnya pertanian.

“KPB kita gagas untuk memudahkan petani di Lampung mendapatkan bantuan benih, pupuk subsidi, asuransi, beasiswa anak petani, maupun kredit usaha pertanian. Impelemntasi dari KPB ini diharapkan pada akhirnya dapat mensejahterakan petani di Lampung khsusunya bahkan bisa di implementasikan di daerah – daerah lain,” kata Gubernur Arinal.

DPRD Lamtim Gelar Paripurna Raperda ABPD 2019 Lampung Timur, FAKTUAL - Rapat Paripurna TK.II DPRD Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dalam acara pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Timur, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, Hendri Nurhadi, Nawawi Iskandar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi , Forkopimda Kabupaten Lampung Timur, Para kepala OPD, dan Para camat seKabupaten Lampung Timur.

Diketahui, setelah dilakukannya pembahasan dan rapat paripurna, maka struktur pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 kabupaten Lampung Timur dari total pendapatan daerah mencapai Rp. 2.21 Trilyun atau secara umum naik sebesar Rp. 3,17 milyar atau naik 1,40% dari APBD murni sebesar Rp. 2,18 Trilyun.

Total belanja daerah pada perubahan APBD

tahun anggaran 2019 Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 2.35 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 5,39% dari APBD murni sebesar Rp. 2,23 Trilyun. Rincian belanja pada APBD perubahan terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,43% Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 2,13% dari APBD murni sebesar Rp. 1,40% Trilyun.

Setelah disetujuinya seluruh rancangan peraturan daerah ini, Bupati Lampung Timur berharap pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin lebih baik.

“Kami berharap kedepan dapat membawa dampak yang positif dan semoga pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan semakin lebih baik pada masamasa yang akan datang.”

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatangan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019. (IRI)

Sejauh ini, lanjut Arinal, pihak Perbankan, OJK dan Tim Kartu Petani Berjaya Universitas Bandar Lampung (UBL), OPD terkait, dan seluruh stake holder agar berkomitmen memberikan kontribusi yang maksimal dari segi waktu, program bahkan anggaran untuk mewujudkan petani Lampung yang berjaya melalui KPB. Saat ini, KPB juga telah menjadi inspirasi nasional (go nasional) dan akan dianggarkan pada APBD Provinsi Lampung tahun 2020.

Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Program KPB M. Yusuf Sulfarano Barusman menjelaskan program KPB bukan hanya sekedar kartu.

“Program KPB adalah sebuah ikon yang berfungsi sebagai fasilitas layanan kemudahan

dalam hal identitas diri (ID), informasi perihal benih, pupuk, teknologi pertanian, kredit, asuransi, bantuan sosial, dan pemasaran hasil pertanian,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, KPB tidak sebatas kartu ATM untuk mencairkan sejumlah dana tunai, tetapi dapat juga mengedukasi petani untuk menjadi Smart and Save Farmer dengan Smart Farming dan Smart Village.

Untuk mewujudkan hal tersebut hal pertama yang harus lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan petani dan usaha tani yang akan diintegrasikan di Program KPB. Kebutuhan tersebut mencakup aktifitas keagamaan, pendidikan anak, kesehatan terjamin, keluarga serta aktivitas sosial petani.

Sedangkan untuk usaha tani di butuhkan kepastian jadwal tanam yang sesuai, modal kerja, air irigasi, benih, pupuk, obat, teknologi pertanian, pasar hasil pertanian dan asuransi risiko.

“KPB akan berfungsi sebagai program terintegrasi yang berbasis teknologi dengan kebijakan pemerintah yang akan memberikan kepastian jadwal tanam, jadwal penyaluran irigasi, persediaan benih yang berkualitas, pupuk, pembasmi hama terpadu, panen dan keadilan harga pasar pasca panen, permodalan dan terjamin dari risiko,” jelas Yusuf.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni menyampaikan kesiapan Bank Lampung untuk berkontribusi aktif bersama sejumlah bank nasional.

Bank Lampung juga telah menyiapkan konsep KPB dengan deskripsi produk tertentu.

“KPB adalah kartu yang diberikan kepada petani berbasis kartu ATM dan debit yang berbasis data individual kelompok tani. Pemegang kartu ini dapat bertransakasi melalui chanel mesin ATM Bank Lampung,” ujar Eria Desomsoni.

Selain itu, kata Eria, dapat juga bertransaksi dengan mesin ATM yang tergabung dalam jaringan ATM bersama, EDC Bank yang tergabung dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia dan jaringan agen laku pandai bank Lampung atau yang biasa disebut Blink – blink.

(AS)

UKK Imigrasi Kelas III Non TPI Krui Diresmikan Pesibar, FAKTUAL - Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Klas III Non TPI Kotabumi di Krui, yang berada persis di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) diresmikan, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, beberapa anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Staf Ahli Bupati Pesisir Barat, Unsur Forkopimda Lam­ pung barat - Pesisir Barat, Camat Se kabupaten Pesisir Barat, Ketua PHRI Pesisir Barat, serta Tokoh adat tokoh masyarakat dan tokoh agama kabupaten Pesisir Barat.

Agus Istiqlal dalam sambutannya mengucap­ kan selamat datang kepada Dirjen Imigrasi yg diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta rombongan yang telah berkenan hadir di Kabupaten Pesisir Barat Negeri Sai batin dan para ulama dalam rangka peresmian kantor imigrasi kelas III non TPI Kota Bumi di Kabupaten Pesisir Barat.

Kemudian Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung beserta segenap keluarga besar kantor imigrasi kelas III Non TPI kota bumi yang telah mendukung semua aktifitas dan program

pemerintah kabupaten pesisir barat, sehingga program--program di kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan dengan baik.

“Dengan diresmikannya kantor imigrasi kelas III non TPI Kota Bumi di Kabupaten Pesisir ini diharapkan dalam pelayanan pasport yang representatif, sehingga pembuatan parport lebih terjamin dan masyarakat lebih mudah lebih nyaman dan lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan kebutuh­ an parport,” kata Agus.

Dia berharap kantor imi­ grasi kelas III non TPI Kota Bumi memiliki konsep kerja “pasti” yaitu akunta­ bel,sinergitas, transpara­ n,dan inovatif sehingga pelayanan kantor imigrasi kelas III non TPI Kota Bumi akan meningkat kualitas pelayanannya.

Kakanwil kementerian hukum dan ham Lampung Sef­ ri­zal dalam sambutannya menyam­ paikan bahwasanya Rangkaian panjang proses Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Pesisir Barat telah sama-sama kita lalui bersama, dari awal penyam­ paianpermohonan Bapak Bupati Pesisir Barat ke Menteri Hukum dan HAM up. Direktur Jenderal Imigrasi Melalui Surat Nomor 800/726/09/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan pada tanggal 11 Desember 2018 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian kerjasama Pembentukan Unit kerja kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Direktorat Jenderal Imigrasi.(NAS)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

11

Polda dan KOMPI Pameran & Lelang Lukisan HUT ke- 74 RI Bandarlampung, FAKTUAL---Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi penyelenggaraan Pameran dan Lelang Lukisan dalam rangka menyambut HUT RI ke-74 Tahun 2019 sekaligus merupakan wujud nyata dalam membantu para Legiun Veteran Indonesia dan bentuk apresiasi kepada pelukis Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik, inisiasi Polda Lampung dan Komunitas Pelukis Indonesia (KOMPI) untuk menyelenggarakan Pameran dan Lelang Lukisan ini,” ujar Gubernur Arinal saat acara Malam Pembukaan Pameran dan Lelang Lukisan, di Paradise Lounge, Hotel Novotel, kemarin.

Acara diawali dengan torehan kuas di kanvas oleh Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung.

Pameran dan Lelang Lukisan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung, KOMPI dan Novotel Lampung.

Mengusung tema “Ragam Bias Warna Peduli Pejuang Indonesia”, kegiatan ini selain diikuti oleh perupa asal Lampung, juga perupa Nusantara.

Kegiatan ini sendiri berlangsung tanggal 8-17 Agustus 2019.

Arinal mengatakan dalam memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ingatan kita kembali tertuju pada masa-masa perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Merdeka, yang telah dilakukan para pejuang pendahulu.

“Tentu saja, sebagai generasi penerus, kita semua wajib menghargai, menghormati, melanjutkan dan mewujudkan nilai-nilai kejuangan, yang dilandasi jiwa dan semangat patriotisme, kebangsaan, rela berkorban, kesetiakawanan sosial dan kecintaan kepada Tanah Air Indonesia,” katanya.

Menurut Arinal merupakan kewajiban bagi semua untuk dapat meneruskan perjuangan para pendahulu dalam mewujudlkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki.

“Sebagai salah satu bentuk kepedulian dan penghargaan dalam mengisi Kemerdekaan RI yang ke-74, tentunya kita isi dengan kegiatan positif, salah satunya Pameran dan Lelang Lukisan ini,” ujarnya.

Arinal berharap kedepannya Pameran Lukisan ini untuk dapat terus dilaksanakan. Bahkan

Arinal menyebutkan akan memberikan ruang berkreasi untuk menampilkan hasil seninya, tidak hanya kepada para pelukis tetapi juga para seniman lainnya di PKOR Way Halim.

“Kita akan membangun ekonomi kreatif salah satunya dengan menampilkan hasil-hasil pembangunan, pameran budaya, seni dan musik, termasuk lukisan,” ucapnya.

Arinal meminta agar even Pameran dan Lelang Lukisan ini sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. “Jangan berhenti berkarya, ciptakan kreativitas, terus berekspresi sebagai master

piece yang layak dipersembahkan kepada panggung seni dan budaya, baik di Indonesia maupun dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Arinal berharap semua dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam ajang Pameran dan Lelang Lukisan tersebut.

“Mengingat hasil dari Pameran dan Lelang Lukisan ini akan disumbangkan ke Legiun Veteran Indonesia dan juga kepada pelukis sebagai bentuk apresiasi,” katanya.

Pelukis yang ikut meramaikan kegiatan ini sendiri yakni Semilang Sutan Fanhar, H. Bachtiar Basri (Wagub Lampung periode 2014-2019),

Agus Salim, M. Japin, Ahmad Syukur, Ahmad Ahid, dan Ayu Sasmita.

Kemudian, Yulius Benardi, Dwi Samuji, Aris Sucipto, Novandi, Slamet Sutrisno, Gatot, Nadya Ajeng Ayu Setiyawan, Toto Sianto, Toat, Adeline, Jaja Ilalang, Mozes Misdi, Yanuar dan lainnya.

Diketahui, ada sebanyak kurang lebih 100 lukisan yang dipamerkan dan 9 lukisan diantaranya akan dilakukan pelelangan dihari pertama malam ini.

Dari hasil pelelangan dan penjualan di hari pertama ini, dana yang terkumpul yakni sebesar Rp. 300 Juta. (AS)

Sujadi Resmikan Gedung Zaiful Lepas Peserta BHP dan BUMPekon Sukaratu Jalan sehat dan Funbike Lampung Timur, FAKTUAL – Ribuan orang dari unsur pegawai dan masyarakat umum mengikuti jalan sehat yang diselenggarakan Pemkab Lampung Timur.

Acara Jalan sehat dan Funbike yang dilepas Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari tersebut dilaksanakan dihalaman Kantor Pemkab setempat, kemarin.

Zaiful Bokhari mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke 74 tahun 2019.

“Jalan sehat ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi di antara sesama kita, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut memeriahkan kegiatan pada hari ini,” ujarnya.

Pringsewu, FAKTUAL – Bupati Pringsewu H.Sujadi meresmikan gedung Badan Hippun Pemekonan (BHP) dan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon) Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, kemarin.

Turut menghadiri acara tersebut, sejumlah pejabat dinas terkait, camat dan uspika Kecamatan Pagelaran, kepala pekon beserta anggota BHP, serta pengurus BUMPekon dan tokoh masyarakat beserta tokoh adat setempat.

Sujadi berharap dengan telah diresmikannya gedung BHP Pekon Sukaratu ini, dapat lebih meningkatkan kinerja anggota BHP dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu unsur pemerintahan pekon, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan terkait keberadaan gedung BUMPekon, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Sukaratu tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat pekon guna memperkuat perekonomian pekon itu sendiri. “Terlebih keberadaan BUMPekon itu sendiri bisa menjadi sarana untuk mensejahtera­ kan masyarakat pekon,” katanya.(PRI)

Zaiful juga menambahkan dalam pengundian ini nanti tidak ada yang dikompromi. “Semua untuk masyarakat tidak ada yang untuk pegawai, karena jalan sehat ini untuk masyarakat,” tambahnya.

Dia juga mengatakan perayaan HUT RI setiap tahunnya selalu diperingati oleh masya­ rakat dengan sukacita dengan menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti panjat pinang dan sebagainya.

“Ini bukti bahwa masyarakat kita kompak dalam segala hal termasuk menyambut perayaan HUT RI ke 74 bahkan masyarakat desa sampai tingkat dusun pun mengadakan berbagai perlombaan guna memeriahkan HUT RI tersebut,” katanya. (IRI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

TULANGBAWANG

12

Pemkab Tuba Konsisten Dukung UMPTB

Tulang Bawang,FAKTUAL -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) secara konsisten terus mensuport keberadaan Universitas Megou Pak Tulang Bawang (UMPTB) sebagai perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Tulang Bawang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengingat semua proses harus sesuai regulasi yang berlaku saat ini.

Hal ini terungkap saat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, menerima rombongan

mahasiswa UMPTB, dalam rangka pembahasan tentang perkembangan UMPTB yang dilaksa­ nakan di Ruang Rapat Sekda Tulang Bawang, kemarin.

Saat rapat ini, para mahasiwa disambut para Asisten, diantaranya Asisten I Akhmad Suharyo, Asisten III Untung Widodo dan Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Kepala DPKAD Rustam Effendi, Kepala BKPP Penli dan Kepala Kesbangpol Hamami Ria dan plt.

Kadis kominfo Dedy Palwadi.

Dijelaskan Pemerintah, bahwa terkait pengelolaan UMPTB saat ini, dijelaskan berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang pengelolaan UMPTB, pemberian bantuan/hibah dibatasi sampai dengan Tahun ketiga, sehingga selanjutnya menjadi tanggung jawab Yayasan sebagai pemilik yayasan tersebut, hal ini sesuai juga dengan hasil Audit BPK yang menyatakan bahwa UMPTB tidak dibentuk

oleh Pemkab Tulang Bawang melainkan oleh Yayasan Megou Pak. Pemkab Tulang Bawang juga sudah mendukung keberadaan UMPTB, hal ini terbukti Pemkab telah mengeluarkan bantuan dan Hibah sebesar Rp 21.625.158.650,- serta sampai saat ini masih memberikan pinjam pakai dalam bentuk tanah, bangunan dan gedung senilai Rp 112.148.300.000,- Peralatan dan Inventaris senilai Rp 1.537.523.000,- Peralatan dan Mesin senilai Rp 185.200.000-.

“Pemkab Tulang Bawang sangat mendukung dunia Pendidikan yang ada di Tulang Bawang dengan mensuport sesuai dengan kewenangannya, dimana dalam hal ini Perguruan tinggi adalah kewenangan pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah sedang dan terus mengkaji dan berkonsultasi untuk mendukung UMPTB sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Asisten III Untung Widodo diamini yang lainnya.

Selain itu, terkait dengan pemeliharaan asset yang telah dipinjam pakaikan sesuai yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Bahwa pemeliharaan barang yang dipinjam pakaikan menjadi tanggung jawab peminjam pakai,” ujar Kepala DPKAD Rustam Effendi.

Terkait pembentukan Tim Fasilitasi Penegerian UMPTB, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dengan mengalihkan hak milik atas sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah. “Terkait hal tersebut persyaratan yang dimaksud belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah oleh Yayasan,” ungkap Kepala Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat.

Sementara, Asisten Akhmad Suharyo, menyampaikan bahwa, proses yang diinginkan ini tidak mudah, karena memerlukan sinergitas antara Yayasan, Rektorat, Pemda dan Kementerian.

“Dalam hal ini kita semua harus bersinergi untuk mewujudkannya,” tegasnya.(MUH)

Tiga Kelompok Terima Tuba Percantik Ornamen Jalan dan Taman Bantuan Ekonomi Kreatif Tulang Bawang, FAKTUAL - Pemberian bantuan ekonomi kreatif untuk tiga kelompok , realisasi 25 program prorakyat memberikan semangat energi baru bagi masyarakat mulai terwujud.

Ketiga kelompok penerima bantuan diantara­ nya usaha khusus perempuan, kelompok pengajian muslimah dan kelompok karang taruna.

Seperti disampaikan Kepala Kampung Bumidipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur aprianto.

“Kami ucapkan terimakasih Kepada Ibu Bupati Tulang Bawang Winarti yang telah

menyalurkan bantuan ekonomi kreatif ini, semoga kelompok usaha dikampung kami bisa lebih makin semangat menggerakkan usahanya, “ ucap Apriyanto, kemarin.

“Ini merupakan bentuk perhatian bagi kami, kami merasa dapat perhatian lebih semoga menjadikan semangat kami lebih giat lagi dalam berusaha,” tuturnya didampingi Bahrun Nida ketua kelompok Anisa.

Sebelumnya secara simbolis penyerahan bantuan ekonomi kreatif telah di serahkan oleh Bupati Tulang Bawang di kampung Penawarrejo Banjarmargo.

(MUH)

Tulang Bawang,FAKTUAL-Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi, 17 Agustus 2019, yang ke 74 Tahun, jadi momen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mempercantik ornamen jalan dan taman, kemarin.

Seperti biasa saat peringatan tujuh belasan ini, dijadikan momen untuk memperindah dan mempercantik lingkungan bagi Pemerintah bersama masyarakat sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air.

Maka dari itu, hal ini pun yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan memasang lampu hias sebagai

ungkapan menyemarakan peringatan tujuhbelasan.

“Kita ingin suasana nyaman dan indah, agar masyarakat bisa merasakan semarak kemerdekaan yang akan segera diperingati,” ungkap Kadis DLH Ristu Irham, saat sedang memantau proses pemasangan lampu hias di dekat Tugu Garuda Kota Menggala.

Dari pantauan di Kota Menggala, lampu hias di pasang mulai dari depan Terminal Induk Kota Menggala, hingga arah menuju dua jalur sampai Rumdis Bupati Tulang Bawang, yang terpasang dari jalur dua kiri-kanan dan tengah median jalan.

(MUH)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

MESUJI

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

13

KPU Mesuji Serahkan Dokumen Caleg Terpilih ke Bupati Mesuji, FAKTUAL - Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Mesuji menyerahkan dokumen hasil penetapan calon DPRD Mesuji terpilih, hasil Pemilu Tahun 2019 kepada Plt Bupati Mesuji.

Penyerahan hasil pleno penetapan calon anggota DPRD terpilih dan hasil pelaksanaan pemilu 2019, diterima langsung oleh Plt. Bupati Mesuji, Saply TH di kantor Bupati Mesuji Desa Wiralaga mulya Kecamatan Mesuji, kemarin.

Ketua KPU Mesuji, Ali Yasir membenarkan pihaknya telah menyerahkan dokumen tentang penetapan hasil pemilu serentak 2019 kepada Plt Bupati Mesuji.

“Ya, hari ini Kami menyampaikan hasil pleno KPU Mesuji tentang penetapan hasil pemilu serentak 2019 kepada Bupati Mesuji Kami mengantarkan surat-surat ataupun berkas-berkas persyaratan itu dan hasil pleno untuk dilanjutkan kepada Gubernur Lampung,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa dokumen yang diserahkan yaitu Surat dari KPU Mesuji kepada Gubernur Lampung melalui bupati Mesuji, keputusan KPU tentang penetapan Anggota DPRD terpilih masa Jabatan 2019 – 2024 berita acara penetapan calon terpilih, Foto Copy Daftar calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD mesuji berikut perolehan suara masing masing calon yang telah dilegalisir Sekretaris KPU kabupaten, surat dari KPU mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil pemilu, Fotocopy berkas pencalonan anggota DPRD Mesuji, Fotocopy Tanda terima Laporan Harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon terpilih anggota DPRD masa jabatan 2019- 2024.

“Setelah kita serahkan, untuk selanjutnya Pemkab Mesuji akan menyerahkan ke Gubernur Lampung yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan prosesi pelantikan,”tandasnya.

Dieritakan Sebelumnya Sekretaris DPRD

Kabupaten Mesuji, Ismail Tajudin mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pelantikan 35 anggota DPRD terpilih Kabupaten Mesuji tersebut.

Persiapan pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Mesuji kata Ismail meliputi berbagai kebutuhan, yang diperlukan dalam pelantikan yang rencananya akan digelar Antara tanggal 19 atau 20 Agustus mendatang sedangkan

Plt Bupati Mesuji Hadiri Pembukaan PRL Mesuji, FAKTUAL - Plt bupati Mesuji Saply TH dan seluruh Kepala OPD kabupaten Mesuji menghadiri acara pembukaan Pekan Raya Lampung 2019 yang di adakan di lapangan Way Halim Pekor Bandar Lampung, kemarin.

Melihat meriahnya acara, Saply mengaku bangga dan senang terlebih karena stan Kebupaten Mesuji menjadi yang pertama dikunjungi Gubernur Lampung yang datang bersama jajarannya.

Hal itu dikatakan Plt Bupati yang didampingi Sekertaris Daerah Indra Kusuma Wijaya Dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah.

“Baru pertama kali Ini anjungan untuk stan

kabupaten Mesuji mengikuti acara Pakan Raya Lampung, dan sudah langsung dikunjungi Gubernur Lampung, Wakapolda Lampung dan Danrem beserta OPD Provinsi Lampung,” kata Saply bangga.

Usai mengunjungi kegiatan tersebut juga menyempatkan diri makan malam di stan Kabupaten Mesuji, “Gubernur Lampung juga sudah mencicipi beras hasil pertanian kabupaten Mesuji,” kata dia.

Setelah selesai makan malam Gubernur Lampung kembali berkeliling dan melihat lihat ikan ikan yang ada di dalam aquarium.

(TAB)

Pelantikan tersebut, bakal dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Mesuji.

“Intinya kami dari Sekteretariat DPRD telah siap untuk melakukan kegiatan pelantikan tersebut dan untuk mensukseskan acara pelantikan tersebut, kita telah mempersiapkan segala sesuatunya dari jauh hari,”tukasnya.

Diketahui, dari 35 nama caleg yang ditetapkan oleh KPU Mesuji, Partai Nasdem masih mendominasi perolehan kursi DPRD Mesuji

dengan (10 kursi). Di posisi kedua bertengger partai PKB dengan (5 kursi), serta PDI-P (4 kursi) partai Golkar (4 kursi) Gerindra mendapatkan (4 kursi).

Selanjutnya Partai Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan (3 kursi) Disusul Partai Demokrat dengan (2 kursi) disusul partai PPP (1 kursi) partai Hanura (1 kursi) dan Perindo mendapatkan (1 kursi).

(TAB)

DPRD Mesuji Setujui Perubahan APBD 2019

Mesuji, FAKTUAL - –DPRD Mesuji menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat II (dua) penandatanganan persetujuan bersama Nota kesepakatan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2019 bertempat di ruang rapat utama kantor DPRD Mesuji di Wiralaga Mulya, kemarin.

Raripurna yang dibuka Ketua DPRD Fuad Amrullah di hadiri oleh 24 orang anggota dewan dari 35 orang anggota yang ada,sebelum penandatanganan nota kesepakatan di mulai diawali dengan samvutan dan pandangan dari ketua badan anggaran DPRD Mesuji yang di bacakan oleh jurubicanranya Mustowi,dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan serta pandangan komisi pemerintahan yang dibacakan oleh Parsuki.

Dalam penyampaian dari kedua komisi Ketua DPRD Mesuji mempertanyakan peserta rapat apakah Rancangan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut dapat di setujui.

“Apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja

daerah ini dapat di setujui ?” tanya Fuad Amrullah, di jawab serentak oleh peserta rapat ” Setuju” , selanjutnya ketua dewan mengetuk palu pertanda Raperda di setujui.

Masih dalam kesempatan tersebut ,Plt Bupati Mesuji, Sapli TH menyampaikan sambutannya terkait nota kesepakatan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2019.

Secara Umum komposisi Raperda tentang perubahan APBD TA 2019 sebagai berikut, pertama pendapatan daerah sebesar Rp.891.497.251.715,67.berkurang sebesar Rp 2.196.561.769,67. Kedua belanja daerah sebesar Rp 996.684.052.325,49 atau naik sebesar Rp7.990 238.840,01. Ketiga pembiayaan daerah sebesar Rp105.186.800.609,81.

“Dengan telah di setujuinya raperda ini,saya selaku kuasa pengelola keuangan daerah akan memproses lebih lanjut dengan disampaikan kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah ” kata Sapli Th. (TAB)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN 14 BNI Salurkan CSR 15 Hewan Kurban BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Waykanan Raden Adipati Surya menghadiri Penyerahan 15 Hewan Qurban dari Dana Csr PT. Bank BNI(Persero) Tbc Kotabumi di Masjid Al-Qudus Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu, kemarin.

Hadir pada kegiatan itu kepala dan unsur PT. Bank BNI, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian

Humas dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kecamatan Blambangan Umpu.

Bupati Raden Adipati Surya mengatakan berbagai program pembangunan dan bantuan yang diberikan Pemerintah, pihak swasta dan kelompok-kelompok peduli lainnya terhadap masyarakat telah dilakukan. Dan hari ini sebagai bentuk kepedulian Bank BNI menyerahkan 15 ekor sapi kurban program Corporate Social

Responsibility (CSR) yang tentunya saling menguntungkan bagi masyarakat maupun pihak BNI. “Saya berharap program CSR penyerahan hewan kurban dari PT BNI ini dapat diberikan lagi kepada masyarakat dimasa-masa mendatang baik itu bantuan serupa maupun bentuk kepedulian lainnya. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh BNI ini dapat membentuk

hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan, sekaligus memberikan contoh bagi perusahaan lainnya untuk mewujudkan kepedulian sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Terdapat beberapa alasan penting mengapa kalangan duni usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat dan perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebaiknya kalangan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Serta kegiatan CSR merupakan salah saatu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial dimana potensi konflik dapat berasal akibat dari dampak operasional Perusahaan atau akibat dari kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Diketahui, Masjid yang menerima bantuan hewan kurban dari CSR Bank BNI yaitu Masjid Nurul Iman Kampung Gedung Batin Dusun 02, Masjid Al-Mutaqin Kampung Bratayudha, Masjid At-Taqwa Kampung Gedung Riang Dusun 3 Way Limau, Masjid Baitul Muhlisin Kampung Sidoarjo, Masjid Al-Qudus Kampung Bumi Ratu dan Masjid Al-Hudha Kampung Sriwijaya Kecamatan Blambangan Umpu.

Selanjutnya, Masjid At-Tohiriyah Kampung Sunsang, Massjid Nurul Iman Kampung Penengahan, Masjid Nurul Huda Kampung Pulau Batu, dan Masjid Daarussalam Kampung Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung. Kemudian Masjid Masjid Nurul Huda Kampung Tiuh Baru, Masjid Nurul Islam Kampung Kiling-kiling, Masjid Besar Munawaroh Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar serta Masjid Al-Baroqah Kampung Pakuan Ratu dan Masjid At-Taqwa Kampung Rumbih Kecamatan Pakuan Ratu.(RSD)

RAS Saksikan Final Bola Voli Pramuka Baru Harus Keren, Gembira dan Asyik Way Kanan, FAKTUAL- Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Way Kanan Edward Antony memimpin Apel Besar Hari Pramuka Ke-58 Tingkat Kwaran Kecamatan Way Tuba Tahun 2019, di Lapangan Kampung Way Mencar Kecamatan Way Tuba dengan mengusung tema “Bersaama Seluruh Komponen Bangsa Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI”.

Membacakan sambutan tertulis­ nya Edward Antony meng­ atakan bahwa pendidikan kepramukaan yang mendasarkan pada Satya dan Darma Pramuka harus b e n a r- b e n a r tertanam dalam hati setiap insan Pramuka sebagai pedo­ man bersikap dan berperi­ laku. Karena Gerakan Pra­ mu­ka sebagai wadah pendidikan karakter kaum mu­ da dan calon pemim­ pin masa depan Bangsa Indonesia yang tentunya harus lebih berperan dalam mendidik generasi millenial saat ini.

“Diusia yang ke-58 ini tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan, perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda. Untuk itu hendaknya pramuka dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital saat ini. Pramuka Baru harus keren,

gembira, asyik, dan menyenangkan. Ini merupakan tantangan bagi para Pembina Pramuka yang harus selalu kreatif dan berinovasi dalam membina peserta didik sehingga bangga menjadi Pramuka,” ujar Edward Antony.

Selanjutnya,Ia menegaskan kepada para pelatih yang harus belajat terus menerus untuk dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidikan yang up to date tanpa melupakan prinsip dasar da merode kepramukaan bagi para Pembina Pramuka.

“Karena dituntut seluruh aspek kehidu­ pan secara digital maka Kwarcab Way Kanan ber­ upaya menam­ pung minat dan bakat adik-adik kita melalui kegiatan jurna­ listik yang meng­ajarkan cara berkomu­ nikasi di media sosial dan mem­ buat video menarik sehingga menghasil­ kan konten-konten yang bukan hanya sekedar status melainkan mampu mengha­ silkan berita dan kabar yang positif.

Dimana hal tersebut sejalan dengan semangat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yaitu Setiap Pramuka Adalah Kantor Berita. Dan baru-baru ini kita menjalin kerjasama dengan LPP RRI SP Way Kanan, untuk menyiarkan khusus kegiatan kepramukaan yang nantinya dapat diterima di masyarakat sebagai acara edukatif, menyenangkan dan gembira,” lanjutnya.(RSD)

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya (RAS) menyaksikan final pertandingan bola voli putra Open Turnamen Jangkar Muda Kampung Wono Harjo Kecamatan Bumi Agung, kemarin.

Didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Yustian Umri Sangon, Kepala Bagian Humas Setdakab, Edwin Bavur, Camat Bumi Agung, Andrey Awiya, dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Way Kanan, Sairul Sidiq.

Dalam sambutan tertulisnya, Raden Adipati Surya atas nama pemerintah daerah menyampai­ kan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan terlaksananya Pertandingan Bola Voli Putra Open Turnamen Jangkar Muda Kampung Wono Harjo Kecamatan Bumi Agung ini.

Ia meminta kiranya Turnamen itu menjadi tonggak bagi kebangkitan Bola Voli di Kabupaten Way Kanan untuk meraih prestasi terbaik.

“Satu pelajaran yang bisa kita petik melalui Turnamen ini, khususnya bagi seluruh pecinta olah raga bola voli, bahwa siapa yang paling siaplah yang akhirnya bisa mencapai prestasi optimal. Dalam pengertian, atlet yang berlatih

serius dan penuh disiplin, yang ditangani secara profesional dan berdedikasi tinggilah yang pada akhirnya akan tampil sebagai juara,” Ujarnya lagi “Terlebih dari pada itu, saya yakin jika pelaksanaan turnamen ini akhirnya juga akan membawa dampak yang signifikan terhadap para atlet junior, pelatih dan klub bola voli yang ada di daerah ini. Untuk itulah saya selaku Kepala daerah berharap pertandingan bola voli serupa agar dapat secara rutin dilakukan dimasa-masa mendatang,” Sambung Raden Adipati surya “Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kepada klub yang berhasil sebagai juara saya ucapkan selamat, kiranya prestasi ini tidak membuat para atlet cepat puas diri tetapi hendaknya dapat memacu dalam meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, dan kepada yang belum berhasil agar tetap berlatih dan berusaha untuk mencapainya dimasa mendatang,” Tutupnya pada final yang mempertemukan Bumi Sai Agung Kecamatan Bumi Agung Melawan Segara Midar Kecamatan Blambangan Umpu yang berhasil dimenagkan oleh Bumi Sai Agung.

(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

WAYKANAN

BENAR BERIMBANG

15 Way Kanan Kejar Predikat Kabupaten Sehat

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya didampingi Wakil Bupati Edward Antony, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kussarwono dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Akhmad Odany, memimpin Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Way Kanan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Pemerintah Daerah Kabupaten ini, kemarin.

Turut hadir kepala dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan serta organisasi kepemudaan se-Kabupaten Way Kanan.

Dalam arahannya, Bupati Raden Adipati Surya mengatakan bahwa dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang tinggi untuk mencapai sebuah predikat atau penghargaan. Karena apabila hanya beranggapan harus dicapai oleh SKPD atau pihak terkait sendiri maka tidak akan pernah tercapai dengan hasil yang maksimal.

“Ketika kerjasama yang baik dan komitmen yang tinggi sudah terjalin maka akan mudah untuk mencapai target capaian yang diharapkan.

Terutama jika ingin mencapai sebuah penghargaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya harus menjalin kerjasam dan komitmen saja tetapi dampak yang didapatkan serta progress kedepannya harus menjadi perhatian bersama mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kampung/kelurahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Adipati itu.

Ditegaskannya bahwa dalam proses mencapai sebuah penghargaan atau predikat juga dibutuh­ kan komunikasi dan koordinasi yang baik agar capaian didapatkan sebelum target yang ditentu­ kan serta dapat mempertahankan apa yang telah didapatkan.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Edward Antony justru menegaskan kepada para Camat dan Kepala Kampung agar dapat standby alat komunikasi selama 24 jam. Hal tersebut dimak­ sudkan agar Camat dan Kepala Kampung dapat cepat dan lebih sigap dalam menerima dan menindaklanjuti terkait keluhan-keluhan dari masyarakatnya.

“Selain itu juga Saya minta untuk dapat menginformasikan serta menjelaskan secara benar, tepat dan jujur kepada masyarakat terkait

prosedur pelayanan atau persoalan lain. Guna meminimalisir terjadinya hal-hal atau kesalahpahaman yang tidak diinginkan serta dapat melakukan pendeteksian penyakit dini kepada seluruh masyarakatnya terutama bagi yang kurang mampu agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut,” tegas Edward Antony.

Diketahui, pada Rapat Koordinasi tersebut juga dilakukan paparan terkait Kabupaten/ Kota Sehat oleh Kepala Dinas Kesehatan Anang Risgiyanto, dimana dalam paparannya menje­ laskan Kabupaten/Kota Sehat merupakan program unggulan yang menjadi agenda dua

tahunan Departemen Kesehatan. Program ini mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat kabupaten dan kota yang didukung oleh peran serta aktif masyarakat serta merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah, secara bertahap dimulai dari kegiatan

prioritas bagi masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan. Disamping itu kegiatan Kabupaten/Kota Sehat memposisikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan pem­ bentukan forum setiap Kabupaten/Kota mete­ tapkan kawasan potensial sebagai entry point yang dimulai dari kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat lebih mengutamakan proses daripada target, yang berjalan terusmenerus dalam kurun waktu sesuai dengan kemampuan masyarakat dan stakeholder yang didukung pemerintah daerah.(RSD)

Pemkab-BI Berikan Bantuan Alat Pasca Panen Achmad Gantha Way Kanan, FAKTUAL - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Rusdi menghadiri Acara Penyerahan Bantuan Alat Pasca Panen Kopi Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia di Lapangan Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit, kemarin.

Dihadiri oleh kepala dan unsur Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinass Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Innformatika, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Humas dan Protokol, Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas.

Dalam sambutannya, Bupati Adipati mengatakan telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara BI Perwakilan Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk memulai program pengembangan UMKM Komoditas Kopi.

Dan untuk kopi robusta merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Way Kanan yang masuk dalam rencana strategis Pemerintah Kabbupaten yang juga diharapkan mampu berkembang dan menjadi penggerak sektor ekonomi dan industri yang memiliki fungsi konservasi.

“Dengan adanya dukungan pihak BI Perwakilan Lampung dalam pengembangan SDM petani kopi telah terjadai peningkatan

produktivitass mencapai 0,8 ton/hari/tahu serta mutu hasil kopi yangn semakin baik. Dan Alhamdulillah pada hari ini juga telah kita saksikan bersama keseriusan BI Perwakilan Lampung yang berperan aktif ikut serta memajukan serta meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Way Kanan,” ujarnya Selanjutnya, Raden Adipati Surya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Lampung yangn telah membantu Kabupaten Way Kanan sesuai dengan visi misi Kabupaten Way Kanan yaitu Maju dan Berdaya Saing 2021.

“Harapannya sinergitas dan dukungan seluruh stakeholder dan jajaran Pemda Way Kanan khususnya Dinas terkait dapat bersama-sama fokus untuk memajukan daya saing komoditas kopi melalui kewenangan yang ada di unit masing-masing baik menangani dari dulu maupun di hilir”, pungkas Bupati yang juga mengatakan bahwa jika dilihat dari penanganan pasca panen dan produk olahan kopi bubuk yang semakin berkualitas, menunjukkan daya saing terhadap produk hasil kopi daerah lain.

Diketahui, pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan alat pasca panen kopi dari BI Perwakilan Lampung kepada Kelompok Tani yang diserahkan secara langsung oleh Kepala BI Perwakilan Lampung Budi Harto Setyawan.

(RSD)

Raih Penghargaan Wajib Pajak Teladan Way Kanan, FAKTUAL - Pada Bulan Panutan PBB-P2 dan Gerakan Sadar membayar PBB P2 Tahun 2019 yang berlagsung di Gedung Serba Guna Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Bupati Raden Adipati Surya memberikan sejumlah penghargaan.

Penghargaan tersebut yakni diberikan kepada Kecamatan Way Tuba, Bumi Agung dan Kecamatan Negara Batin sebagai kecamatan dengan target penerimaan pajak besar dengan target penerimaan pajak di atas 400 Juta Rupiah Penghargaan untuk target penerimaan pajak kategori penerimaan kecil dengan Target Penerimaan Pajak sampai dengan 400 Juta Rupiah diberikan kepada Kecamatan Buay Bahuga . Kecamatan Bahuga dan Kecamatan Gunung Labuhan.

Selanjutnya Kelurahan dan Kampung untuk target penerimaan pajak kategori penerimaan besar dengan target penerimaan pajak diatas 30 juta Rupiah yakni Kampung Setia Negara Kecamatan Negara Batin, Kampung Bumi Sai Agung, Bumi Agung dan Kampung Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung , Kampung Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas, dan Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit.

Berikutnya Raden Adipati Surya memberikan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan PBB P2 Tahun 2019 kepada PT Way Kanan Sawitindo, PT Tapioka 555, Ric Ferdian, PT Mardec Siger, Adi Waluyo, PT Budi Strach dan Sweetener, H.Marhum, SMK YP 17 Baradatu dan Drs. H. Achmad Gantha, L’Ng, M.M. Penghargaan Yang diberikan juga pada acara itu yakni kategori Pajak Restoran yang diberikan kepada Rumah makan Simpang Setia dan Rumah Makan Soleha.

Untuk Kategori pajak Parkir penghargaan diberikan Kepada Rumah Sakit H.Kamino dan PT Indomobil Finance Cabang Way Kanan.

Kategori pajak Reklame Diraih oleh Bank Eka Cabang Baradatu Dan Toko Terusan (SITEPU) sedangkan penghargaan pajak penerangan jalan diberikan kepada Heru Amrulah dan CV. Kencana Sakti.

Pada Kategori berikutnya pajak air dan tanah penghargaan diberikan kepada PT.PSMI dan Kolam Renang Waterpal, dan Hotel May Syariah dan Almer Hotel meraih penghargaan untuk kategori Pajak Hotel.(RSD)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

16

Kemenpan RB Evaluasi Sakip Lambar

Lampung Barat, FAKTUAL - Kemenpan RB evaluasi birokrasi dan SAKIP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) dengan tim evaluator Hatni dan Annisa alfrida di Hotel Novotel Bandar Lampung, kemarin.

Evaluasi ini dihadiri dan diikuti Wakil Bupati Lambar Mad hasnurin, Asissten dan seluruh

Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lambar.

Wabup menyampaikan, Kinerja Pemkab Lampung Barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. “Hal ini tentu saja menjadi bukti kuatnya komitmen Kabupaten Lampung barat dalam upaya-upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah. Hasil evaluasi sakip ini menjadi barometer bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan peme­ rintahan daerah,” ungkapnya.

Kemudian, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh peme­ rintah Kabupaten Lampung barat berjalan

secara efektif dan efisien sebagaimana tujuan dari misi keempat Bupati dan Wakil bupati terpilih yaitu pemerintah Kabupaten Lampung barat evaluasi SAKIP 2019 “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”. Untuk mencapai target tersebut hal-hal yang menjadi kekurangan dari hasil evaluasi sebelumnya, terus kami lengkapi dan sempurnak­ an antara lain penyempurnaan dokumen peren­ ca­nan dengan menyelaraskan renstra OPD terhadap RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Lampung barat.

Selanjutnya, melakukan perbaikan dalam penjabaran kinerja baik dari sasaran strategis, indikator kinerja sampai ke level individu, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja opd sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat evaluasi sakip 2019, mengembangkan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung kinerja pelaporan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme bagi aparatur, studi komparasi di daerah yang nilai sakipnya lebih baik.

Terakhir, upaya untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja harus didasari dengan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan staf pelaksana, karena pada dasarnya sistem akuntabilitas kinerja adalah membangun sebuah keselarasan antara perencanaan, pelak­ sanaan pembangunan, pelaporan kinerja dan evaluasi. sekaligus sebagai media pertang­ gungjawaban yang efektif bagi pejabat publik kepada masyarakat selaku pemberi amanat.

(ADI)

FGD Lambar Dalam Angka Lampung Barat, FAKTUAL - Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Lampung Barat dalam angka tahun 2019 dibuka oleh Bupati Lambar yang diwakili Staff ahli bidang pereko­ nomian dan pembangunan Muliyono di Ruang rapat Kagungan, kemarin.

“Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kabupaten lampung barat bersama badan pusat statistik Lampung barat.

Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dapat menjawab permasalahan daerah memerlukan data yang berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini,” ujar Bupati.

Kemudian, data sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Data yang berkualitas akan menjadi­ kan pemerintah semakin cerdas dalam membuat perencanaan pembangunan di berbagai sektor.

Terakhir, pihaknya berharap dalam kegiatan ini nantinya akan memberikan hasil berupa data yang berkualitas agar tujuan FGD tercapai sesuai harapan. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat bekerjasama dengan BPS sehingga dalam penyusunan Lampung Barat dalam angka dapat menyajikan data yang berkualitas.(ADI)

Wabup Hadiri Sosialisasi Simda SAKIP

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Mad Hasnurin hadiri sosialisasi dan workshop Simda SAKIP bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka percepatan implementasi Simda SAKIP untuk mewujudkan penyusunan e-performance based budgeting (e-PBB) di Balai Keratun, kemarin.

Saat dikonfirmasi dia mengatakan, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN­ RB) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan adanya sosialisasi dan workshop.

“Harapannya Lambar dapat memperkuat keandalan sistem untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus juga pengeloalan

kinerja Pemerintah Daerah,” ujar Mad Hasnurin.

Selanjutnya, SIMDA digunakan untuk audit berbasis teknologi informasi atau e-audit, dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemen­ keu. Integrasi data keuangan daerah juga diintegrasikan dengan SIKB, dengan Direktorat Jendral Pajak, integrasi data transaksi harian dan rekap transaksi harian perpajakan.

Kemudian, penggunaan aplikasi SIMDA ini juga telah membantu pemda dalam pengelo­ laan keuangan daearah secara efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Diiharapkan dengan pengembangan SIMDA SAKIP yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA Peren­ canaan dapat memperkuat dan dapat mening­ katkan efisiensi pelaksanaan tata kelola peme­ rintah.(ADI)

Lambar Sebar Petugas Periksa Hewan Kurban Lampung Barat, FAKTUAL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengerahkan 26 petugas yang akan menyebar di 15 kecamatan untuk memeriksa hewan kurban.

Itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Lambar Agustanto Basmar,M.Si., saat memimpin rapat petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha 1440 H yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perkebunan dan Peternakan Lambar, kemarin.

“Pada kesempatan ini, dibahas juga terkait hal-hal yang harus dilakukan terhadap hewan kurban, pemeriksaan meliputi ante mortem

(sebelum disembelih) yang meliputi kesehatan secara fisik (Visual) dan Post mortem atau setelah disembelih yang meliputi kesehatan daging dan organ lainnya,” ujarnya.

Kemudian, semua hewan kurban akan diberi label keterangan sehat sebagai tanda bahwa hewan kurban yang layak untuk disembelih, dan pihaknya berharap hewan yang akan dipotong bukan merupakan betina produktif tetapi hewan jantan atau betina yang tidak produktif lagi.

“Seluruh petugas dibagi dalam 5 zona dan dilengkapi dengan kartu identitas atau ID card untuk memastikan legalitasnya,” imbaunya.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

LAMBAR

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

17

Daftar Berobat di RSUDAU Kini Bisa Lewat Online

Lampung Barat, FAKTUAL - Masyarakat yang ingin berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar (RSUDAU) Lampung Barat khususnya untuk pelayanan poliklinik atau rawat jalan, bisa mendaftar via online atau via telphone tanpa harus mengantri panjang sejak pagi.

Direktur RSUDAU dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B., mengatakan, untuk pendaftaran melalui online bisa mengakses website resmi RSUDAU setempat di laman www.rsudalimuddinumar. lampungbaratkab.go.id atau www.rsudliwa. com, kemudian untuk pendaftaran via telphone bisa menghubungi nomor (0728) 21211.

“Untuk pendaftarannya itu dijadwal pukul 08.00 hingga pukul 11.00 Wib satu hari sebelum pasien tersebut datang ke poli klinik, terkecuali hari Jumat dan Sabtu, karena untuk hari Sabtu dan Minggu poliklinik-nya tutup,” ungkap Wawan---sapaan Widyatmoko Kurniawan.

Pendaftaran via online dan telphone, kata dia, itu merupakan inovasi pihaknya, yang didasari kondisi geografis Lambar, yang juga jaral tempuh dari beberapa kecamatan cukup jauh, sehingga dengan dibukanya pendaftaran melalui online dan via telphone, pasien yang datang untuk berobat ke poliklinik tidak perlu pagi-pagi datang karena hendak mengantri, melainkan secara otomatis akan mendapatkan jadwal termasuk nomor antrian.

“Sebenarnya pendaftaran via online dan telphone sudah ada sejak 2018 lalu, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu.

Karena itu saya berharap kepada semua pihak, khususnya puskesmas, camat, bidan desa, peratin untuk sama-sama menginformasikan ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Wawan, melalui website tersebur, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mulai dari ketersediaan kamar, tempat tidur perawatan, ketersediaan dan jadwal dokter, serta informasi lainnya tentang RSUDAU setempat.

“Kami berharap ini akan lebih memudahkan

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari kami,” harapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga terbuka akan kritik dan saran terkait pelayanan, dimana masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran melalui nomor 0811-7959-666 yang

Lambar Komitmen Reformasi birokrasi

Lampung Barat, FAKTUAL - Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Mad hasnurin menghadiri pembukaan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wilayah Provinsi Lampung evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2019 oleh Tim Evaluator Kemenpan RB di Hotel Novotel Bandar Lampung dan dibuka langsung oleh Pj. Sekda Provinsi Lampung, kemarin.

Mengingat pentingnya Evaluasi Pemprov meminta kehadiran Bupati dan didampingi para Kepala OPD terkait SAKIP dan RB tanpa berwakil sekaligus menyiapkan bahan paparan atau presentasi.

Wabup mengatakan, Pemkab Lambar terus komitmen laksanakan reformasi birokrasi sehingga OPD Lampung Barat yang terkait dalam paparan Evaluasi Menpan antara lain Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Setdakab (Bagian Organisasi, Hukum dan Pembangunan), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan,

Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKPSDM, BPKD, Dinas PTSP, Dins KBPPPA, RSUD Alimudin Umar dan Dinas Pariwisata.

Oleh sebab itu, Pentingnya SAKIP harapannya Pemerintah melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan menjadi pemerintah yang akuntabel dan terukur. Yaitu pemerintah yang mampu mempertanggungjawab­ kan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Selain itu untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelola pemerintahannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendo­ rong pemberantas korupsi. Sitem pertanggung­ jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertang­ gung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

(ADI)

tentunya kritik dan saran yang diterima akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak managemen RSUDAU. “Kritik dan saran bisa disampaikan melalui SMS (Short Mesage Service), dan itu akan segera kami ditindaklanjuti, dan sebenarnya

itu juga sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu, serta dampaknya sangat baik dalam rangka peningkatan pelayanan RSUDAU. Kemudian untuk pasien gawat darurat bisa juga menghu­ bungi petugas ruang instalasi gaaat darurat di nomor 0852-6741-8829,” imbuhnya.(ADI)

Lambar Kerjasama dengan BPN dan Dirjen Pajak Lampung Barat, FAKTUAL - Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah se Provinsi Lampung dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan kantor pertanahan se Lampung serta kantor wilayah direktorat jendral pajak Provinsi Bengkulu dan Lampung, di Balai Keratun, kemarin.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil ketua KPK RI Saut Situ­ morang.

Saat dikonfirmasi setelah penandatanganan Parosil berharap MOU ini akan berefek pada peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah serta kenyamanan kepemilikan lahan oleh masyarakat serta dalam rangka pengop­ timalisasian penerimaan pajak daerah dan pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan

daerah.

“Kemudian, dengan nota kesepahaman ini juga terkait kepatuhan para pihak termasuk pemerintah terhadap UU Investasi Perkebunan, mencegah terjadinya konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan.

Selain itu kepatuhan terhadap objek pajak atas hak tanah, sehingga pendapatan daerah dari pajak tersebut bisa optimal,” kata Parosil.

Terakhir, hal ini akan terlaksana manfaatnya bagi daerah dan masyarakat Lampung Barat kalau kita kerjakan secara bersama-sama, adanya nota kesepahaman ini jelas memberikan dampak strategis bagi optimalisasi pajak dan peningkatan aset pemerintah, sehingga kedepan angka konflik agrarian dapat dicegah, sehingga kita berharap buah dari MoU ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(ADI)

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

PESISIR BARAT

18

Pesibar Gelar Lomba Baca UUD

Pesibar, FAKTUAL - Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahn Hukum dan Politik Azhri mewakili Bupati Pesisir Barat (Pesibar) menghadiri Lomba Pengucapan UUD 1945 dan Panca

Prasetya Korpri dalam rangka HUT ke-74 RI, yang dilaksanakan di gedung wanita, kemarin.

Dalam laporan Ketua Panitia Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan

Harganas ke-26 di Pesibar Sukses Pesibar, FAKTUAL-Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. Agus istiqlal,S.H.,M.H beserta ketua TP. PKK Hj. Septi Istiqlal menghadiri acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI tingkat Provinsi Lampung tahun 2019, dilapangan Merdeka Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah Krui, kemarin.

Dalam rangkaian acara peringatan Harganas tersebut di awali dengan tari teater dari sanggar teluk stabas yang dibawah bimbingan Septi Istiqlal.

“Pesan moral yang terkandung dalam tari teater tersebut mengajak masyarakat agar pendidikan yang pertama dan utama berada dalam sebuah keluarga dan lingkungan, maka untuk mepertahankan ketahanan keluarga diawali dari keluarga itu sendiri agar putra dan putri kita terhindar dari pergaulan bebas yang tidak kita inginkan seperti kenakalan remaja dan pergaulan bebas,” katanya Ketua TP-PKK Provinsi Riana Sari Arinal menyampaikan laporan panitia bahwa pihak rombongan dari jajaran pemerintah provinsi lampung mengucapkan terimakasih kepada bupati Pesisir Barat beserta jajarannya atas kesediaan kabupaten Pesisir Barat menjadi tempat harganas ke 26 tahun 2019 ini dan alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik dan sukses.

Riana juga menyampaikan permohonan maaf kepada bupati dan jajaran serta masyarakat Pesisir Barat atas ketidak hadiran bapak Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung karna mereka berdua ada keperluan yang lebih mende­ sak yang tidak bisa mereka berdua tinggalkan, “Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita semua,”pungkasnya.

Sementara Bupati Pesisir Barat menyampaia­

kan ucapan selamat datang kepada Riana Sari Arinal beserta rombongan atas kehadirannya di Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama ini dalam rangka memperingat Harganas ke-26 tingkat Provinsi Lampung.

Dia juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Provinsi Lampung yang telah mempercayai kabupaten Pesisir Barat untuk menjadi tuan rumah pada peringatan harganas ke-26 tingkat Provinsi Lampung tahun 2019 ini.

“Rasa haru dan bangga dari masyarakat kabupaten Pesisir Barat kami sampaikan pada kesempatan ini karena merupakan suatu kehormatan yang besar bagi kami semua atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku tuan rumah peringatan harganas tingkat Provinsi Lampung,” ucapnya.

Agus Istiqlal mengajak kita semua yang hadir pada hari ini agar menjadikan momentum hari keluarga nasional (harganas) tahun 2019 ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga sejahtera lahir dan batin.

“Selain itu, saya berharap seluruh masyarakat indonesia khususnya masyarakat kabupaten Pesisir Barat agar memahami bagaimana menjaga bumi dan menekan terjadinya ledakan pertumbuhan penduduk dengan memegang teguh prinsif 2 (dua) anak cukup,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Barat, Bupati Pringsewu, Bupati Waykanan, Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Pesisir Barat, ketua DPRD Pesisir Barat, forkopimda seluruh provinsi lampung, para Opd, camat se-kabupaten Pesisir Barat.

(NAS)

Usaha Ekonomi Pekon Albet Gunata Putra menyampaikan, untuk memeriahkan hut ke74 RI, ini merupakan ajang untuk meningkatkan jiwa patriotis dan nasionalis, serta mencetak

figur-figur pengucap dan pembaca Undangundang dasar 1945 pada ASN Pesisir Barat.

“Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan rangkaian acara dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan republik indonesia yan ke -74 Tahun 2019,” jelasnya.

Azhari juga mengajak masyarakat Pesisir Barat khususnya para ASN untuk bisa merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan, bersatu dalam perbedaan dalam melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saat ini kita ditantang untuk kembali lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai falsafah dan pandangan hidup serta pedoman berbangsa dan bernegara yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata dia.

Diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama, untuk mengikis rasa kebencian serta menghindari sikap intoleransi antar sesama, saling bergan­ dengan tangan, bersatu padu, bergotong royong, menguatkan satu sama lain dan menanamkan rasa kepedulian yang tinggi terutama terhadap antar sesama asn, yang mana sesuai dengan janji panca prasetya korpri.

Azhari juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan sepertini, semoga kedepannya kegiatan seperi ini dapat ditingkatkan dan bermanfaat bagi kita semua.

Pada kegiatan tersebut juga turut hadir Kabag Hukum, Kasi Dalmas Pol-PP dan perwakilan dari seluruh OPD serta 38 orang peserta lomba.

(NAS)

Sekda Hadiri FGD Finalisasi dan Evaluasi Publikasi PDBA

Pesibar, FAKTUAL- Plh.Sekda Pesisir Barat teraebut Perwakilan dari seluruh OPD Kabupaten (Pesibar) Edi Muhtar mewakili Bupati Pesisir Pesisir Barat, kepala BPS Provinsi Lampung Barat menghadir acara focus group discussion yang diwakili oleh Muhammad Septa Utama (FGD) Finalisasi dan Evaluasi Publikasi Pesisir Sebagai Narasumber. Amirudin Kepala BPS Barat dalam angka (PBDA) di ruang Cukuh Kab. Lampung Barat. (NAS) Tangkil, kemarin.

Dalam sambutannya Edi Muhtar menyampaikan bahwa FGD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksa­ na­kan oleh badan pusat statistik JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN (BPS) terkait pengumpulan data capaian pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Barat serta menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna data ini merupakan tugas oleh BPS. Edi Muhtar juga menghimbau kepada seluruh kepala opd agar dapat menjaga kualitas data yang akan dikomplikasi oleh BPS, data yang berkualitas harus memenuhi kriteria, akurat, dan disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses dan dapat diinterprestasi­ kan serta dapat pertanggungja­ wab, dan data tersebut harus sinkron antara data yang berada Peratin : WAWAN ARDI SAPUTRA, SH di BPS Kabupaten Pesisir Barat Juru Tulis : RIZAL SUPRIADI maupun di setiap instansi OPD Kaur Keuangan : MULYA WATI, S.Kom maka dengan hal tersebut mohon perhatian yang lebih untuk bisa meningkatkan kepedulian terha­ dap kualitas data yang disajikan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam acara

PEKON PELITA JAYA KECAMATAN PERSISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

PARIWARA

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

APDESI KECAMATAN LEMONG KABUPATEN PESISIR BARAT

Ketua I Ketua II Sekretaris Bendahara

: WIRDANA : MAT MUNADI : HIDAYAT : MARZAWI

APDESI KEC. PSS TENGAH KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT

Ketua I : AHMAD SUMARDI Sekretaris : NOPEN SIHANDO Bendahara : RIDWAN

19

APDESI KECAMATAN KARYA PENGGAWA

KABUPATEN PESISIR BARAT

Ketua : MAT DARMAWA Sekretaris : YUSRON Bendahara : YASIR ARAFAT Anggota : AGUS LISWANTO

M KHOIRI

NIZAN WANIR

HERI KURNIA

IMRON SYAH

WAWAN KURNIAWAN YUZWARI HUZAIRIN ISMADI

JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN

APDESI KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT

PEKON WAY NUKAK KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

Peratin : MAT DARMAWA Juru Tulis : FATTUROHIM Kaur Keuangan : NUR WILIS

JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN

PEKON TANJUNG SETIA KECAMATAN PERSISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Peratin : M.DARWAN EFENDI,S.Sos. Juru Tulis : EKY PUTRA Kaur Keuangan : IKBAL SOPAWI

JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN

PEKON WAY JAMBU KECAMATAN PERSISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Peratin : MERAH BANGSAWAN. Sekdes : ABDUR RAHMAN Kaur Keuangan : ROZALI EFENDI

FORUM MKKS SMP KABUPATEN PESISIR BARAT

Ketua : SOFYAN,S.Pd. Sekretaris : SUWITO, SP.d.

Bendahara : REZA WAHYUDI, SP.d,MM.

JAJARAN APARATUR PEMERINTAHAN

PEKON BANGUN NEGARA KECAMATAN PERSISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Peratin Juru tulis Bendahara

: OHPIRPATIRIN : HERMAN SYAH : MATHIRZAN, S.Pd.I.

FAKTUAL SURAT KABAR MINGGUAN

RAGAM

BENAR BERIMBANG

Edisi 498/ Tahun Ke-17/ 11 - 18 Agustus 2019

20

Pemprov-DPRD Sepakati Nota Kesepahaman KUA PPAS Bandar Lampung, FAKTUAL- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan DPRD PRovinsi Lampung sepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2019.

Kesepakatan ditandai dengan ditandatangani nya nota kesepahaman KUAPPAS oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Jumat (9/8/2019) di Gedung DPRD Provinsi Lampung.

Hasilnya, APBD Perubahan TA 2019 mengalami penambahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan bertambah Rp 56 Milyar menjadi Rp. 7.371 Triliun, begitu pula dengan Belanja Daerah bertambah Rp 56 Milyar sehingga menjadi Rp. 7,489 Triliun.Sementara dari sisi pembiayaan daerah disepakati sesuai dengan rancangan awal dalam artian tidak mengalami perubahan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Joko Santoso menungkapkan jika proyeksi penambahan Pendapatan Daerah sebesar 56 Milyar yang berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Hasil retribusi daerah juga dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara khusus ia mengatakan, jika kenaikan proyeksi PAD akan dialokasikan beberapa diantaranya untuk menuntaskan rencana kegiatan RSUDAM tipe A sampai dengan 2019, kemudian biaya untuk mengatasi dampak kemarau panjang melalui pembuatan sumur bor di kab/kota.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengatakan penambahan tersebut ditujukan untuk mendukung implementasi prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik. Selain pembangunan bidang kesehatan, juga untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, kepemudaan, pertanian, kehutanan, perumahan dan kawasan permukiman serta

beberapa kegiatan bidang pembangunan lainnya,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengutarakan jika Tim Anggaran Pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung sebagai berikut pertumbuhan Lampung

diproyeksikan 5,3 sampai dengan 5,6. Laju inflasi akan dipertahankan pada tingkat 3,5 hingga 4 persen.

Pendapatan perkapita 40 juta, tingkat pengangguran terbuka pada level 4 persen.

Penduduk miskin akan berada pada level 12,36 persen, IPM pada angka 70 dan Indeks

Gini pada angka kisaran 0,32 hingga 0,33.

Sedangkan nilai tukar petani pada angka 106.

PAD Provinsi Lampung juga diproyeksikan akan tumbuh menjadi 4,29 persen serta kondisi jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi 78 persen dalam kondisi mantap terang Gubernur. (AS)

Bidan PTT Kemenkes Terima SKN CPNS Tanggamus, FAKTUAL- Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis Si. menyerahkan SK CPNS Bagi Bidan PTT Kemenkes Kabu­ paten Tanggamus, di Ruang Rapat Utama Sekretariat Kabupaten Tanggamus, kemarin.

Hamid Heriansyah Lubis menyampaikan kepada Bidan PTT yang baru saja menerima SK untuk dapat menjalankan amanah dan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disampaiakan oleh Bupati Tanggamus, terkait program 55 AKSI agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

“Untuk layanan Homecare kepada lansia dan masyarakat menengah bawah dari dinas kesehatan agar bidan PTT dapat bersinergi terkait Program Homecare agar lebih baik lagi kedepannya,” kata Lubis.

Untuk seluruh tenaga Kesehatan diling­ kup Tanggamus, lanjutnya, pelayanannya sudah cukup baik. Namun, kedepannya dapat meningkat semakin baik. “Terkait dengan bidang kesehatan dan terus berupaya sukseskan sesuai dengan lagu Mars Tanggamus Jaya, mudah-mudahan Tanggamus akan lebih baik lg kedepanya, ”katanya.

Masih kata Lubis, peningkatan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerangka kerja yang

komprehensif. Sesuai dalam rangka mencapai indikator-indikator program yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

“Prioritas sasaran pembangunan kesehatan terkait dengan status kesehatan mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia anak sekolah, kesehatan remaja dan reproduksi sampai dengan usia lanjut. Terkait hal tersebut dengan

momen pembagian SK CPNS bagi tenaga Bidan PTT Kemenkes ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dalam rangka mensikapi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Sementara dalam laporannya Plh. Dinas Kesehatan Taufik Hidayat mengata­ kan Bahwa Dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 446/10773/S.J tanggal 4 September 2018 tentang

pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementrian Kesehatan menjadi CPNS di Lingkungan Pemeruntah Daerah.

Keputusan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Jabatan Dokter ,Dokter Gigi dan Bidan sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun.

“Selanjutnya, Langkah- langkah pasca terbitnya KEPRES NO. 25 Tahun 2018 adalah MoU antara Kemenkes dengan Pemda Tanggamus pada bulan Januari 2019,Penyampaian MoU oleh Kemenkes kepada Menteri PAN RB pada bulan Februari 2019, PPK mengusulkan formasi pada bulan Februari 2019, Menpan RB menetapkan formasi pada bulan maret 2019, Pemberkasan untuk pertimbangan NIP. dari BKN dan Penetapan NIP oleh BKN pada bulan April 2019,dan Penetapan SK oleh PPK Daerah menjadi CPNSD,” pungkasnya.

Adapun Bidan PTT yang sampai sekarang masih menjalankan fungsinya sebagai Bidan Desa diantaranya Kecamatan Wosobo 4 orang, Kecamatan Pugung Rantau Tijang 3 orang, Kecamatan Bulo Pekon Sukamara 1 orang, Kecamatan Pulau Panggung 1 orang, Kecamatan Talang Padang 1 orang, Kecamatan Gunung Alip Pekon Kedaloman 1 orang, Kecamatan Kotaagung 1 orang, dan Kecamatan Sumberrejo Pekon Margoyoso 1 orang, Untuk jumlah semuanya ada 13 orang Bidan PTT. (DED)