BIZ GROUP MEMINTA PBBM UNTUK MENINJAU IMPOR KELAPA SAWIT BEBAS PAJAK

MANILA - Federasi Industri Filipina (FPI) telah mendesak Presiden Ferdinand R. Marcos Jr., yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian (DA), untuk memeriksa kembali kebijakan agensi terkait impor palm olein bebas pajak dan bea masuk yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Ketua FPI, Jesus Arranza, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa sebagian dari palm olein impor yang bebas pajak dan bea masuk diduga digunakan untuk tujuan lain selain pencampuran pakan ternak. “DA juga harus memeriksa kembali kebijakan ini yang memungkinkan impor palm olein tanpa PPN (pajak pertambahan nilai) dan bebas bea masuk karena jelas merugikan petani dan produsen kelapa sawit lokal,” katanya.

Arranza mengatakan bahwa DA harus memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengetahui di mana impor palm olein ini sebenarnya digunakan. “Kita perlu adanya persyaratan pelaporan dan pemeriksaan untuk melihat apakah volume impor tersebut benar-benar digunakan untuk pakan ternak,” tambahnya.

Arranza mengatakan bahwa meskipun terjadi kasus African Swine Fever sebelumnya, impor palm olein untuk pencampuran pakan ternak tetap meningkat. Ia mengatakan bahwa Biro Industri Hewan, yang mengeluarkan sertifikasi untuk palm olein bebas pajak dan bea masuk untuk pakan ternak, juga harus bertanggung jawab atas pemantauan penggunaan produk impor ini. Arranza mengatakan bahwa sejak FPI mengangkat masalah ini, impor palm olein telah melambat sehingga menyebabkan kenaikan harga di tingkat lokal, bahkan lebih tinggi daripada harga minyak kelapa sawit.

“Masalah ini belum ditutup. Kita membuka masalah ini dan kita harus menyelesaikannya dengan adil, cepat, dan mengungkap semua tindakan ilegal terkait dengan masalah ini, jika tidak akan ada ruang bagi penafsiran lain, dan saya berterima kasih kepada Presiden karena memperhatikan permohonan saya,” tambahnya. (PNA)