2
4
KEHUTANAN MASYARAKAT
Hutan merupakan pelindung ekosistem bumi dan sekaligus menjadi tempat berteduh serta memperoleh bahan pangan alami, baik nabati maupun hewani.
6
7
8
9
11
PARANGGUPITO Warta FKKM November 2000 Vol. 3 No. 11
Paranggupito adalah nama sebuah desa di Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, terletak di tepi Samudera Hindia. Uniknya, desa tersebut di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi jawa Timur, Kabupaten Pacitan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul. Sebenarnya lahan di desa itu termasuk kurang produktif ka– rena walaupun letaknya di tepi pantai namun topografi wilayahnya cukup bergelombang dan sebagian besar terdiri atas batu kapur yang tentu kurang baik untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultur. Namun demikian desa tersebut sempat terkenal karena pernah memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto pada tahun 1994. Penghargaan itu diberikan atas prestasi masyarakat desa Pranggupito dalam membangun hutan rakyat. Memang amat menakjubkan prestasi tersebut. Di atas lahan milik sendiri yang seringkali tidak nampak ada tanahnya itu, pohon jati dan sedikit tercampur mahoni dapat tumbuh hutan yang lebat dan subur. Yang dominan pada hutan rakyat tersebut jenis jati, suatu jenis yang bernilai tinggi dan sudah lama dikenal oleh orang Jawa tetapi tidak termasuk dalam deretan jenis untuk program penghijauan, walaupun diperlukan masyarakat luas, sebenarnya warisan nilai penjajah yang menempatkan jati sebagai monopoli yang hanya boleh diusahakan oleh pemerintah. Tetapi dalam suasana merdeka, rakyat pegunu– ngan Kapur Selatan telah berani menentukan pilihannya sendiri, jatilah yang ditanam di atas lahan miliknya. Bagaimana dengan jenis program penghijauan? Ditanam juga, tetapi tidak perlu diperhatikan amat karena itu kan kepentingan pemerintah, sedang kalau kepentingan masyarakat ya jati tadi; dan nyatanya lalu terbentuk hutan rakyat yang bagus seperti di Paranggupito itu. Ini berarti bahwa hutan rakyat tersebut sebagian besar merupakan prestasi karya rakyat sendiri, walaupun orang kehutanan mesti mengklaim sebagai hasil didikannya.
12
Rakyat Kapur Selatan membantah dengan tegas; “Tidak, pemerintah mendidik kami menanam mahoni, formis, kaliandra dan sebagainya yang nilai uang dan manfaatnya rendah. Kami menanam jati karena kami (lebih tahu) bahwa jati lebih produktif”. Alhasil, Paranggupito memang sebuah prestasi rakyat, sedang kehutanan termasuk BUMN-nya belum ada yang pernah mendapat hadiah berupa Kalpataru melainkan berorientasi ke pembangunan dan profit, kata seorang teman rimbawan murni tamatan Bulaksumur yang kondang itu dengan penuh keyakinan. Tetapi prestasi rakyat Kapur Selatan menyulap lahan kritis menjadi hutan rakyat dengan dominasi jati yang bernilai tinggi itu merupakan tolok ukur obyektif yang tak dapat disanggah. Pada pertengahan dekade 1960-an daerah Kapur Selatan terkenal dengan sebutan daerah yang sosial-ekonomi-hidro-orologis-teknis kritis. Jadi semua aspek serba kritis. Tetapi sekarang, setelah tiga dekade, wilayah tersebut merupakan daerah produktif, lingkungannya segar, masyarakatnya tidak emosional karena selalu dipayungi dengan tajuk-tajuk pepohonan yang memberikan harapan indah di masa mendatang. Tidak hanya itu binatangbinatang yang dulu meninggalkannya mulai kembali lagi karena habitat yang telah rusak dapat pulih kembali. Sementara itu wilayah hutan negara yang dikelola Perhutani sejak tahun 1963, yang dulu kritis malah semakin kritis, bahkan yang dulu produktif pun sekarang menjadii kosong melompong. Jadi kalau di-konkrus, istilah almarhum Ki Nartosabdo, mana yang menang dalam membangun daerah kritis, rakyat atau rimbawan yang insinyur? Tahu kan jawabannya! Tetapi adakah susu negatif prestasi rakyat tersebut? Paranggupito menyajikan feno– mena yang amat menarik. Hanya satu tahun setelah Kalpataru diterima, hutan jati yang lebat itu telah menjadi pemukiman. Me– ngapa begitu? Imitasikah mental masyarakat dalam membangun hutan rakyat? Jawabannya begini. Pada waktu Kalpataru belum di-
terima, Sang Bupati melarang rakyat pemilik hutan dilahannya sendiri untuk menebang barang satu pohon pun. Alasannya macammacam dan banyak yang ngerpek dari diktat Fakultas Kehutanan. “Pohon-pohon itu penting untuk menjaga tata air, untuk habitat satwa liar, untuk menjaga keseimbangan oksigen-karbon dioksida, untuk ini, untuk, dan jangan lupa, untuk prestasi saya sebagai Kepala Daerah dalam memimpin pembangunan”. Tentu saja penggalan kalimat terakhir itu tidak terucapkan, hanya dibatin, disimpan di dalam hati karena itu memang rahasia keluarga. Oleh karena itu dengan bergaya sebagai pemenang dan pemimpin rakyat sejati, setelah Kalpataru diterima, Sang Bupati menumpahkan kemurahan dan kearifannya kepada rakyat: “Sekarang kalian telah berprestasi luar biasa, kemampuan kalian dalam membangun telah mendapat penghargaan dari Yang Mulia Bapak Presiden. Hadiah Kalpataru itu bukan untuk saya melainkan untuk kalian semua. Tetapi untuk amannya ya disimpan di rumah dinas Kabupaten saja sebab kalau disimpan oleh rakyat disamping masalah keamanan lalu siapa yang ditunjuk. Sulit kan? Nanti tidak adil, Nah, lebih dari itu, sekarang kalian boleh menikmati hasil pembangunan kalian sendiri. Pohon-pohon jati sekarang boleh kalian tebang untuk memakmurkan keluarga kalian masing-masing. Saya tidak mendapat apa-apa (kecuali diperpanjang masa jabatan berikut atau bahkan naik jadi Gubernur)”. Itulah fenomena Paranggupito dengan fenomena hutan rakyat dan Kalpatarunya. Itulah kemampuan rakyat dalam memba– ngun hutan yang ternyata juga menjadi sumber amal buat orang lain. Jadi, kemampuan rakyat dapat dikemas untuk banyak tujuan. Kita membutuhkan pengemas yang mampu dan mau untuk melipatgandakan manfaat bagi rakyat itu sendiri. Tetapi ini barangkali hanya cita-cita mulaia yang sulit dijumpai di lapangan, cita-cita dari seorang nabi atau malaikat. Wallahi ‘alam bissawab.
Kisah berakhirnya
kerajaan besar Majapahit beserta Perang Paregregnya
itu asyik diceritakan dan
menjadi teladan bukan saja pada bidang politik
dan pemerintahan. Situasi di Perum Perhutani
saat ini pun mirip dengan itu.
13
14
LATAR BELAKANG
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) didirikan pada 23 - 24 September 1997, sebagai inisiatif bersama yang dimaklumatkan dan dideklarasikan dalam pertemuan parapihak (multistakeholders) di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarat. FKKM didirikan sebagai wadah pertukaran informasi untuk isu kehutanan masyarakat dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Forum ini diharapkan dapat membantu merumuskan gagasan, program, dan gerakan menuju pengembangan kehutanan masyarakat di Indonesia. Kehutanan Masyarakat merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan mendasar dalam aspek penguasaan lahan (tenurial) sekaligus untuk mengantisipasi proses pemiskinan struktural yang terjadi akibat hancurnya sumberdaya hutan. Forum ini diperlukan keberadaannya karena konsep Kehutanan Masyarakat yang dikembangkan dengan Perhutanan Sosial belum menyentuh persoalan mendasar yang diharapkan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Cara pandang yang harus diubah menjadi cara pandang baru yaitu “Kehutanan Masyarakat” yang harus diikuti dengan desentralisasi dan evolusi, dibukanya akses terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, diadopsinya sistem pengelolaan sumberdaya hutan (forest resource management system) dan sistem pengelolaan ekosistem hutan (forest ecosystem management system).
VISI FKKM
Cara pandang pengelolaan hutan masyarakat harus berdasar pada sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat melalui organisasi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan berkelanjutan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial-budaya.
MISI FKKM
Berperan sebagai pendorong (motivator) gerakan menuju cara pandang kehutanan masyarakat di Indonesia. Mendukung proses-proses pengembangan kelembagaan kehutanan masyarakat melalui penyebaran informasi, pengembangan konsep, penguatan kapasitas (capacity building), dan perumusan kebijakan.
PERAN STRATEGIS FKKM 1. 2. 3. 4.
Memperluas wilayah kelola KM dan proses belajar bersama; Melakukan mediasi konflik-konflik pengelolaan hutan; Mengembangkan media pertukaran informasi dan pomosi KM; Memfasilitasi proses-proses perubahan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip KM.
DEWAN PENGURUS NASIONAL FKKM 2008-2011 Koordinator : Christine Wulandari (UNILA) Anggota : 1. Billy Hindra (Kemenhut RI) 2. Fadrizal Labay (Pemda Riau) 3. Dian Novarina (PT RAPP) 4. Purwadi Soeprihanto (PT Sinar Mas) 5. Muayat Ali Muhshi (Pendiri FKKM)
6. Wisma Wardana (LSM Cakrawala - Jambi) 7. Sukoco (Petani Wonosobo) 8. Jadri Junaedi (Petani Lampung Barat) 9. Sujarni Alloy (Masyarakat Adat - Kalimantan Barat)
Seknas FKKM 2008 - 2011 1. Laurel Heydir (Seknas FKKM) 2. Andri Santosa (Wakil Seknas FKKM)
PROGRAM KERJA FKKM 2008-2011 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mendorong Perluasan Wilayah Kelola Kehutanan Masyarakat di Indonesia; Mengembangkan proses belajar tentang Kehutanan Masyarakat, tenurial dan ruang kelola; Mediasi konflik pengelolaan Hutan; Pengembangan media pertukaran informasi dan promosi KM; Fasilitasi proses-proses perubahan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip KM, Memperkuat kelembagaan FKKM.
BACKGROUND
Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM or Indonesia Communication Forum on Community Forestry) is a collective initiative declared, on 24 September 1997, at a multi-stakeholder meeting at Forestry Faculty, Gadjah Mada University, Yogyakarta. FKKm was established as a forum for exchanging information on community-based forest issues and forestry policy in Indonesia. FKKM is a dialogue forum and multi-stakeholder shared learning forum on Community-based forest towards to develop formulation on perspectives, programe and movement on community Forestry development in Indonesia. Community firestry is one alternative solution for basic problem on tenurial issue and anticipated on structural degradation as impact of reforestation and forest degradation. This forum is important for changing the perspective on “Community-based Forest” that should be followed by decentralization and evolution, openness of forest resources access for indigenous management system and forest ecosystem management system.
FKKM’S VISION
Way of seeing on community forestry management which should be community based forest management through the community organization based on the principal pf justice, transparency and responsibility, as well as ecological, economic, and sociocultural sustainability.
FKKM’S MISSION
Acting as a motivator on the movements toward the way of seeing on community forestry in Indonesia. Supporting community-based forest institutional development through information dissemination, conceptual development, capacity building and policy development.
FKKM’S STRATEGIC ROLE 2008 - 2011
1. Extend the management area of community forestry and shared learning process; 2. Do the conflicts mediation of forest management; 3. Develop the means of information exchange and promotion of community forestry; 4. Facilitate the process of policies amendment which fit principals of community forestry.
FKKM’S PROGRAMS 2008 - 2011
1. Scalling up the managemement of community forestry area in Indonesia; 2. Learning process development on community forestry, tenurial and management area; 3. Mediation of forest management conflicts; 4. Shared learning and community forestry promotion; 5 Facilitation on policy development according to community forestry principles; 6. FKKM institutional strengthening.
NATIONAL STEERING COMMITTEE OF FKKM 2008 - 2011
Coordinator : Christine Wulandari (Lampung University) Member : 1. Billy Hindra (Min. of Forestry) 6. Wisma Wardana (Cakrawala NGO - Jambi) 2. Fadrizal Labay (Riau Prov. Government) 7. Sukoco (Farmer - Wonosobo) 3. Dian Novarina (PT RAPP) 8. Jadri Junaedi (Farmer - West lampung) 4. Purwadi Soeprihanto (PT Sinar Mas) 9. Sujarni Alloy (Indigenous People - West Kalimantan) 5. Muayat Ali Muhshi (FKKM Founders) National Secretary of FKKM 2008 - 2011 1. Laurel Heydir (Nat. Secretary FKKM) 2. Andri Santosa (Vice Nat.Secretary FKKM)