Rakyat Bengkulu l Rabu, 4 Juni 2014
METROPOLIS
Fit and Proper Test Mestinya... Sambungan dari hal 13 KISRUH yang melanda pemilihan calon rektor UMB yang akan diajukan ke PP Muhammadiyah menyisakan penyesalan dan kekecewaan. Puncaknya pada rapat senat tersebut, dua dari tiga balon yang tersisa yakni Drs. Sazili, M.Pd dan Drs. Khairul Bahrun, MM menarik berkas pencalonannya lantaran kecewa dengan hasil fit and proper test tersebut. Mereka meninggalkan ruangan rapat diikuti 7 senat lain. Sementara 12 orang anggota senat tersisa tetap melanjutkan rapat. “Kami minta PWM meninjau ulang hasil fit and proper test yang menggugurkan salah satu balon. PWM harus pelajari lagi hasil fit and proper test itu, karena balon yang tersingkir memiliki gelar yang lebih tinggi dari balon lain. Artinya memiliki tingkat keilmuan Kemuhammadiyahan yang tidak dangkal,” jelas Juim. Diakui Juim dalam statuta tidak disebutkan jabatan rektor harus bergelar doktor. Namun hampir 80 persen rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) bergelar doktor. “Rektor sebelumnya
bergelar doktor, kenapa yang berikutnya bergelar di bawah itu? Kita harus sesuaikan dengan motto kampus ‘commite to the quality’. harusnya fit and proper test objektif dan rasional,” sambung Juim. Dekan Fisip UMB yang juga balon rektor Drs. Sazili, M.Pd mengakui menarik diri pencalonan. Namun ia tidak ingin memperkeruh suasana. “Ini bentuk reaksi, bukan aksi. Kita mundur karena menganggap proses yang dilakukan PWM tidak sehat,” tuturnya. Mestinya PWM netral, bukan langsung menentukan. Ia juga mengaku bersama Drs. Khairul Bahrun, MM menjagokan Dr. Bachrin, M.Si sebagai Rektor UMB. “Saya dan Pak Khairul hanya pelapis. Ketika yang kami dukung dijatuhkan karena alasan yang tidak pasti, lebih baik mundur,” imbuhnya. Sazili mengakui terkait kalah atau menang dalam kompetisi merupakan hal biasa. Namun dia ingin kalah elegan. “Kami mundur Sabtu (30/5) sore ketika senat menyatakan hasil fit and proper test, Pak Bachrin gugur. Kami merasa ada konspirasi,” akunya.(tamat)
Pemda Prov Serahkan... Sambungan dari hal 13 “Setelah penyerahan tadi, Permendagri ini akan menjadi pegangan baik bagi pemerintah pusat, pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota,” terang Hamka Sabri didampingi Kabag Tata Praja, Fauzan Rizal. Penyerahan dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov, Drs. H. Sumardi, MM kepada perwakilan 10 pemda kabupaten/kota. Adapun 10 Permendagri yang diserahkan kemarin terdiri dari 2 Permendagri tentang penegasan batas wilayah daerah antar provinsi. “Yakni Permendagri Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu, serta Permendagri Nomor 25 Tahun
2013 Tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi, meliputi Kabupaten Mukomuko dengan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Merangin,” tambah Hamka. Sedangkan 8 Permendagri lainnya merupakan Permendagri tentang penegasan wilayah daerah antar kabupaten/ kota dalam Provinsi Bengkulu. Yaitu, Permendagri tentang penegasan batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dengan Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu Dengan Kabupaten Seluma.(ble)
19
Senat WO Minta Seleksi Carek Diulang Sambungan dari hal 13 Karena dalam proses seleksi kali ini tidak adil atau ada indikasi konspirasi keberpihakan PWM pada salah satu calon. Sehingga mengugurkan calon yang diyakini kuat dan bisa menyaingi calon yang dijagokan PWM. Kami juga sampai kapanpun akan terus berjuang agar pemilihan rektor diulang,’’ tegas Herwan. Sementara itu Ketua PWM Bengkulu, H. Syukron Zainul menegaskan mundurnya 2 carek yang namanya sudah dikirim ke PPM tidak akan mempengaruhi proses pengusulan tiga nama yang sudah diputuskan berdasarkan hasil rapat senat dan PWM Bengkulu. Bahkan tiga nama yang sudah disampaikan ke PPM tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi. Menurut Syukron, penarikan berkas dari tiga balon tidak benar. Sebab terhitung proses rapat senat dan diusulkannya keempat calon untuk ikut tes fit and proper test tidak ada
berkas yang ditarik. Termasuk sampai berkas ketiga calon ditetapkan senat untuk disampaikan ke PP Muhammadiyah juga tidak ada penarikan atau pencabutan berkas. ‘’Proses seleksi tersebut sudah sesuai prosedur. Tahapan mekanisme sesuai Tatib Rektor UMB. Mengenai Dr Bachrin, M,Si dicoret atau tidak direkomendasikan alias gugur karena banyak pertimbangan. Mulai dari latar belakang, pengalaman, serta pertimbangan lainnya. Sehingga hanya tiga calon yang direkomendasikan PWM ke senat. Tidak benar kalau dinilai ada konspirasi atau keberpihakan PWM pada salah satu calon,’’ tegas Syukron di temui di ruangannya. Saat ini sambung dia semua proses di PWM dan senat sudah selesai, tinggal menunggu hasil keputusan dari PP Muhammadiyah. Dari tiga calon itu yang akan diakomodir adalah calon yang memiliki pengalaman, latar belakang, cara menjalin kerja sama dan peluang memajukan UMB ke depan lebih baik. Siapapun
yang diputuskan PP itu yang akan didukung. ‘’Kalau ada yang merasa kurang puas itu biasa. Saya beharap hasil tersebut dapat diterima dengan baik. Jika mau mundur atau mencabut berkas kenapa tidak dilakukan sebelum disampaikan ke PP. Sebelum keputusan final mestinya harus dicabut. Tapi kalau sudah di PP baru ingin mencabut itu tidak bisa lagi. Soal ancaman akan menggugat ke PTUN, ya itu silakan saja. Seleksi tersebut bukan ranahnya PWM, tetapi senat,’’ imbuh Syukron. Warek Pimpin UMB Sementara itu, terhitung 1 Juni lalu jabatan Rektor UMB kosong. Sebab Rektor Dr. H. Khairil, M.Pd masa jabatannya sudah berakhir. Sedangkan surat resmi penunjukan pelaksana tugas dari PP Muhammadiyah belum ada. Sembari menunggu SK, wakil rektor ditunjuk menjalankan kegiatan akademik di Kampus UMB. Warek tidak bisa mengambil keputusan prinsif.(che)
IAIN Menggugat Secara Perdata... Sambungan dari hal 13 D ia akan me wakili kli e n nya melaporkan secara pidana dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN). Laporan pidana ditujukan pada warga yang memperjualbelikan lahan IAIN dan warga yang membeli selaku penadah. Selain itu untuk merebut kembali lahan yang sudah didirikan bangunan dengan menggugat secara perdata. Namun peluang musyawarah belum tertutup, Panca memberi deadline pada 34 warga untuk kembali bertemu. Jika pertemuan satu kali lagi tidak juga selesai, gugatan dan laporan yang sudah disiapkan
akan dilayangkan. Pihaknya juga siap menghadapi gugatan dari masyarakat, bagi yang sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. ‘’Buktinya warga tidak bisa menunjukkan dokumennya, bahkan dari 34 orang yang diundang hanya 4 orang yang datang. Mereka yang datang dan ada dokumen silakan. Untuk pembuktiannya tetap harus ke ranah hukum. Kalaupun warga ingin ganti rugi atau tidak terima lahannya diambil dengan ada bukti, sertifikat dan SKT silakan gugat ke BPN dan IAIN. Sebab IAIN mengambil keputusan sesuai data dan fakta sertifikat sah dari BPN. Sebelum sertifikat itu keluar ganti rugi sudah dilakukan,’’ terang Panca.
Terkait tuntutan warga minta ditunjukkan SK pembebasan, ini bagian dari strategi mereka untuk mengungkap dokumen di tangan masyarakat. Bukti itu akan dibuka jika sudah di pengadilan. ‘’Kami siap membuktikan lahan sleuas 73 hektare dari hasil pengukuran awal dan pengukuran terakhir jadi 68 hektare itu sah milik IAIN. Baik secara hukum pidana ataupun perdata,’’ imbuh Panca. Sementara Wakil Rektor III IAIN Dr KH Zulkarnain Dali, M.Pd mengatakan walaupun warga memiliki dokumen, pihaknya tidak akan menyediakan atau menggantirugi. Sebab dokumen yang dimiliki warga itu dinilainya tidak sah.(che)
masi lagi. Waktu itu ada jukir baru yang mengajukan siap mengelola. Makanya kita putuskan, termasuk mereka yang sudah lama mengelola kawasan Pasar Minggu. Sekarang pengelolaannya langsung Jukir, tanpa koordinator,” tambahnya. Selupati mengaku heran dengan ancaman demonstrasi yang disampaikan jukir yang tidak puas dengan
kebijakan Dishubkominfo. Pasalnya seluruh aspirasi dan tuntutan jukir lama di Pasar Minggu telah diakomodir dan dipertimbangkan. “Ada 9 orang kami tunjuk dan mereka bekerja maksimal mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau diduga ada yang menguap, silakan lapor ke pihak berwajib,” imbuhnya.(new)
PKK Provinsi Bengkulu, BKKBN dan Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi BKKBN Provinsi Bengkulu dan diikuti oleh 103 orang peserta terdiri dari petugas lapangan KB (PL KB), Dosen dan staf pengelola serta mahasiswa Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu. Dalam seminar ini disampaikan materi tentang “Pelayanan KB & Kes di era JKN (BPJS)” oleh Ir. Lisyenti Bahar SKM, MPPM, sebagai Kabid Pelayanan KB dinkes Provinsi Bengkulu.Dan“Kebijakan Pembinaan Kapasitas lini lapangan” oleh Dra. Chamnah Wahyuni, MBA sebagai Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat. “Diharapkan dengan seminar ini masyarakat khususnya peserta seminar dapat memahami lebih baik penguatan lini lapangan kependudukan dengan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga dan pelaksanaan BPJS sebagai amanat UU Jaminan Sosial Nasional Indonesia. Program BPJS antaralain masih belum mantapnya manajemen yang mendukung kelancaran program. Karena belum
tersedianya SDM yang memadai untuk pengelolaan BPJS di lingkungan yang ada,SDM yang sangat dibutuhkan dalam hal ini tenaga yang memahami program kodefikasi penyakit serta medical record dari klien/pasien yang dilayani oleh BPJS. Alhamdulillah di AKKES Sapta Bakti Bengkulu menerimacalon mahasiswa program studi perekaman medis dan informasi kesehatan satu-satunya di Provinsi Bengkulu,” ungkap Direktur Akkes Sapta Bakti, Djusmalinar SKM, M.Kes. Dalam waktu bersamaan pada 29 Mei 2014 setelah seminar, Akkes Sapta Bakti juga menjalin kesepakatan bersama pengelola D3 sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait pengembangan organisasi dan manajemen, pemberdayaan sumber daya manusia, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta p engab dian pada masyarakat. Khususnya operasionalisasi program studi perekaman medis dan informasi kesehatan.(dev/prw)
Nasib Pengusutan PPN, di Tangan... Selupati Bersikukuh Parkir Dikelola Jukir Sambungan dari hal 13
Sementara pihak-pihak yang dimintai klarifikasi selama ini sudah mencapai 20-an orang. Terakhir ada 2 PPTK yang diklarifikasi kemarin (3/6). Keduanya yakni Suzanna Erdawati yang menjadi PPTK saat proyek tahap pertama dengan anggaran mencapai Rp 10 miliar. Selanjutnya Bambang selaku PPTK proyek tahap selanjutnya dengan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar. Keduanya merupakan orang yang terakhir dimintai klarifikasinya mengenai proyek PPN yang dananya berusmber dari APBN tersebut. “Kemarin ada dua yang kita mintai klarifikasinya. Dua orang PPTK yakni Suzana sama Bambang. Untuk sementara waktu,
besok (hari ini,red) tim penyidik akan melakukan rapat dulu. Apakah masih perlu pemeriksaan pihak lainnya, atau pengusutan berhenti atau bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya,” jelas Basuki. Sementara itu, mengenai pemeriksaan dua PPTK kemarin, diketahui keduanya diperiksa hampir empat jam lamanya. Keduanya datang ke Kejari Bengkulu sekitar pukul 09.30 WIB dan baru selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 13.00 WIB. Kedua PPTK ini dicecar pertanyaan seputar kewenangan mereka, serta tupoksi keduanya sebagai PPTK apakah sudah dijalankan secara benar atau tidak. “Ya tadi kita tanya seputar tupoksi keduanya, termasuk diantaranya pengawasan dan jumlagh anggaran,” tambah Basuki.(fiz)
Miris, PNS Pemprov Ketahuan... Sambungan dari hal 14 Selain itu Herry juga minta PNS yang baru dilantik kemarin tidak mudah bercerai dengan pasangannya. “Karena perceraian dapat menurunkan martabat PNS sendiri,” tukas Herry Syahrial. Pernyataan Herry itu mengheningkan suasana GSG. Informasinya PNS selingkuh adalah salah satu staf dengan atasannya di salah satu SKPD lingkungan pemprov. Perselingkuhan dilakukan di salah satu hotel Pantai Panjang, menggunakan pakaian dinas. “Wartawan lebih tahu. Tidak perlu bertanya lagi,” kata Herry Syahrial didampingi Kepala BKD Provinsi, Tarmizi, B.Sc, S.Sos. Menurutnya sanksi akan disesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Bisa ringan seperti teguran, sampai berat berupa pemecatan. Kami akan kaji dulu,” tukas Herry. PNS selingkuh dan bercerai patut jadi pembelajaran, agar tidak terus terulang. Tahun ini ada 10 PNS Pemprov yang mengajukan. “Bertambahnya angka perceraian, bisa menurunkan martabat PNS. Karena tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga,” tandas Herry. Herry juga minta PNS menetapi janji dan sumpahnya mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan umum. Serta jujur dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. “Kalau di
dunia memang belum terasa, tapi saat di hari pembalasan (akhirat,red), baru akan terasa,” ujar Herry. Kenaikan Pangkat Dipersulit Sementara itu, sejumlah PNS di lingkungan Pemkot mengeluh permohonan penyesuaian kenaikan pangkat dipersulit Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu. Seperti PNS berinisial Am, yang mengaku khawatir permohonan pengajuan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditolak. “Percuma kita capek-capek kuliah, tapi untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat dipersulit. Bahkan rekan kita juga ada yang ditolak. Alasannya syarat tidak lengkap dan segala macamnya lah,”kata lelaki golongan II c. Senada disampaikan PNS lain, Jl. Dia berharap BKD Kota bisa mengambil langkah cepat, terkait permohonan PNS ingin penyesuaian kenaikan pangkat. “Kita juga sudah sampaikan syaratnya sejak lama. Sekarang kita bingung belum ada kepastian. Seharusnya BKD buat pengumuman, supaya PNS tidak bertanya-tanya lagi,” saran Jl. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, M. Husni, MSi mengatakan penyesuaian kenaikan pangkat PNS Kota saat ini masih mereka proses. Totalnya ada sekitar 700 berkas PNS. “Tidak dipersulit,” terang Husni.(ble/new)
Awasi Kapal Asing dan Bina... Sambungan dari hal 14
Diakui Amrin masyarakat kurang mengenal TNI AL di Bengkulu. Pengenalan itu akan dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan pemda dalam melalui kegiatan Surya Baskara Jaya (TNI AD dikenal dengan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD). TNI AL lebih fokus ke masyarakat di pesisir pantai. Seperti kegiatan pengobatan gratis dan peningkatan infrastruktur. Selama ini masyarakat tidak tahu TNI AL juga ada program yang bersentuhan ke rakyat. ‘’Saya akan berbaur dengan masyarakat. Pengamanan wilayah perairan, juga kerjasama dengan masyarakat. Mereka dilibatkan dalam pembinaan nelayan lokal dan menampung aspirasi serta
laporan,” imbuhnya. Amrin juga akan lebih banyak menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat. Baik dalam hal membangun Bengkulu serta meningkatkan keamanan di perairan. Sebab terwujudnya situasi kondusif tak luput dari peran serta masyarakat di pesisir pantai. Terutama pengamanan pulau terluar akan ditingkatkan. Jika selama ini tidak begitu aktif akan didukung penambahan personel dan fasilitas seperti transportasi untuk pemantau kapal asing yang diresahkan nelayan lokal. ‘’Kalau ada kapal asing masuk, silakan lapor. Kami akan tindaklanjut, jika perlu saya akan koordinasi ke pusat untuk minta bantuan kapal pengejar. Pada intinya TNI AL jangan ditakuti,” tutup Amrin.(che)
Sambungan dari hal 14 Setelah pertemuan itu Selupati mengaku mengundang pihak terkait untuk bertemu 26 Mei 2014 di Kantor Dishubkominfo, untuk menyampaikan keputusan. Namun hingga pukul 00.00 WIB, tak ada jukir Pasar Minggu yang datang. “Maka 28 Mei 2014 suruh konfir-
Akkes Berperan dalam Pembangunan... Sambungan dari hal 14 Bahkan 27 Mei 2014 dilakukan kegiatan roadshowyang diikuti pawai kendaraan petugas lapangan KB (PL KB) 100 motor dan kendaraan roda empat dari setiap PL KB kabupaten/ kota se Provinsi Bengkulu yang dilepas Gubernur Bengkulu dan Deputi Latbang BKKBN Pusat bertempat di pemprov dan berakhir di Akkes Sapta Bakti. Saat finish di Akkes Sapta Bakti Bengkulu ditampilkan seni budaya tradisional berupa drama dan tarian tradisional oleh PIK Akkes Sapta Bakti Bengkulu. Disamping itu bersamaan dengan kegiatan tersebut juga lakukan penandatanganan tiga prasasti peresmian Gedung Baru, aula, dan Laboratorium Terpadu oleh Gubernur Bengkulu Bapak Junaidi Hamsyah, S.Ag,M.Pd. Pada tanggal 29 Mei dilakukan kegiatan seminar sehari di aula Akademi Kesehatan Sapta Bakti tentang Penguatan kapasitas lini lapangan program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga serta BPJS hasil kerjasama dengan Tim Penggerak
Pengelolaan DAS Perlu Dirumuskan Sambungan dari hal 14 “Keberadaan DAS menimbulkan masalah kompleks, sehingga pengelolaan DAS perlu dirumuskan,” katanya. Secara sistematis banyak wilayah DAS di Bengkulu yang rusak akibat aktivitas manusia mengelola lahannya. Seperti alih fungsi lahan hutan jadi pertanian, pertambangan di daratan, sungai atau pesisir pantai, pembukaan lahan perkebunan, kegiatan industri perkebunan dan
aktivitas lainnya. Sehingga perlu segara disiapkan perangkat hukum baru dalam bentuk perda mengatur pengelolaan DAS. “Diseminasi/sosialisasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada DAS Ketahun dan DAS Bengkulu Tahun 2014 ini untuk merumuskan naskah rencana pengelolaan DAS terpadu,” imbuhnya. Perlu pembentukan Forum Koordinasi DAS Provinsi Bengkulu. Bahkan telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Gubernur
Bengkulu No L.184.XXVII Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Forum Koordinasi DAS Provinsi Bengkulu (Forum DAS Provinsi). “Perlu dilakukan penyebarluasan informasi pada pemangku kepentingan. Forum DAS ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintahan dan pendukung pengelolaan DAS. Seperti legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerhati lingkungan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” terangnya.(rei)
Wisudawan RA Pandai Baca... Sambungan dari hal 14 Kakan Kemenag Kota, Drs. H, Mukhlisuddin SH, MH memberi apresiasi pada mereka. Terutama pada ustadzah RA yang telah membina anak-anak saleh, berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. “Saya bersyukur dan bangga sekali dengan anak-anak RA. Pendidikan RA setingkat TK dan banyak
sekali pelajaran agama Islamnya. Pekerjaan ustadzah sangat mulia, karena membina anak-anak selama 1 tahun. Kita tahu mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus dibina dan disiapkan untuk melanjutkan ke SD,” kata Mukhlisuddin. Mukhlisuddin berharap anak-anak RA menjadi anak yang patuh, saleh, rajin, cerdas dan berprestasi. “Pada orangtua saya ucapkan selamat,
anak-anaknya sudah bisa membaca Alquran,” tambah Mukhlisuddin. Ketua Panitia Wisuda, Hj. Kusrianti S.Pd.I dari RA Baitul Islah mengatakan guru-guru RA berharao kepedulian pemerintah memperhatikan RA di Kota Bengkulu. “Kita berharap pemerintah memperhatikan RA kota. Karena membina dan mendidik anak-anak yang akan masuk SD,” ujar Kusrianti.(tew)