PAPUA DALAM BERITA SUNDAY, 17 AUGUST 2008
5 Pentolan DAP Gagal Diperiksa CEPOS, JAYAPURA-14 Agustus 2008 23:40:07 Sesuai rencana, Kamis (14/8) kemarin, lima orang pentolan Dewan Adat Papua (DAP) akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi insiden pengibaran bintang kejora, pada acara peringatan hari Pribumi di Wamena, Sabtu lalu.Namun rencana pemeriksaan itu akhirnya gagal, sebab meskipun para pentolan DAP itu sudah datang ke Polda Papua, tetapi mereka menolak untuk dilakukan pemeriksaan.Ketua DAP, Forkurus Yoboisembut saat ditanya wartawan seusai keluar dari ruang Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, mengatakan, pihaknya menolak diperiksa karena tidak dilibatkan sebagai saksi dalam kasus penembakan terhadap Otinus Tabuni yang juga terjadi pada momen yang sama. "Kami sepakat menolak pemeriksaan dengan dugaan melakukan pengibaran bintang kejora, sebab kita tidak ikut dijadikan saksi dalam kasus penembakan warga yang ikut dalam peringatan itu," paparnya didampingi Kepala Pemberitaan DAP, Fadel Alhamid, Kepala DAP Wilayah Lembah Baliem, Lemoks Mabel, Ketua dan Sekretaris Panitia Hari Bangsa Pribumi di Wamena, Yulianus Isage dan Dominikus Sorabut. Forkorus menegaskan, dirinya dan rekan lainnya hanya bersedia diperiksa pada kasus pengibaran bintang kejora, jika dalam kasus penembakan dilibatkan sebagai saksi. Itupun dengan beberapa syarat antara lain: polisi harus segera mengungkap pelaku penembakan dan saat diperiksa, DAP minta didampingi oleh utusan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)."Kami mau diperiksa jika didampingi pelapor khusus anti kekerasan PBB, Mampret Nowak. Bila tidak, kami menolak untuk diperiksa dalam kasus pengibaran bintang kejora," ucapnya.Pihaknya meminta polisi segera mengusut dan mengungkap secara transparan dan menghukum pelakunya. DAP Dianggap Ingkar Janji /// Sementara itu, Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Agus Rianto saat dikonfirmasi mengatakan, saat di Wamena dan di hadapan Kapolda, para pentolan DAP itu menyanggupi untuk diperiksa Kamis (14/8). "Tetapi kenyataannya, mereka menolak dengan alasan harus didampingi PBB. Dengan penolakan ini, kami menganggap, mereka telah mengingkari janjinya saat di Wamena," tuturnya.Pihaknya menyatakan, siapapun orangnya yang ada di negara ini, mereka harus tunduk pada aturan yang berlaku di negara ini, bukan terpengaruh pada orang luar.Kabidhumas menegaskan bahwa pengibaran bintang kejora itu dilarang, karena itu dianggap sebagai lambang separatis. "Orang yang melanggar ini sudah banyak
yang ditahan dan dihukum. Karena itu, masyarakat dihimbau agar tidak lagi terprovokasi untuk mengibarkan bintang kejora.Terkait penolakan pemeriksaan itu, maka pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan terhadap para pentolan DAP itu untuk diperiksa terkait kasus pengibaran bintang kejora.Kemudian terkait kasus penembakan yang mengakibatkan satu korban tewas, saat ini penyidik telah memeriksa 33 orang polisi dan 4 orang saksi dari masyarakat. Sedangkan untuk memastikan peluru itu dari siapa, pihaknya masih menunggu hasil uji balistik di Labfor Makassar. Komnasham Anggap Telah Terjadi Pelanggaran Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Pusat, Ifdhal Kasim menegaskan, kasus penembakan di Wamena itu merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang. "Penembakan pada suatu kerumunan yang sedang melakukan aksi damai seperti memperingati hari pribumi internasional itu, ada aparat yang melakukan penembakan dan mengakibatkan tewasnya orang, dimana aksi itu juga tidak mengancam ketertiban umum, maka itu jelas merupakan pelanggaran, pelanggaran atas hak hidup orang lain," paparnya. Karena ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, maka kasus ini harus diungkap dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukan penembakan itu.Dengan kejadian ini, Komnasham meminta kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan dengan jelas, siapa yang melakukan penambakan. "Pengungkapannya harus tuntas," tandasnya.Menurutnya, menghadapi dinamika politik local yang menggunakan bintang kejora, pemerintah tidak menghadapinya dengan cara kekerasan atau menggunakan pendekatan keamanan. "Karena itu kami mendorong agar mengutamakan pendekatan dialogis, agar ada penyelesaian dalam mengatasi bintang kejora ini," ujarnya. (fud) Posted by Manswarbori at 13:35 0 comments
THURSDAY, 7 AUGUST 2008
Kongres AS Desak SBY Bebaskan Anggota OPM NEW YORK, KAMIS - Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang isinya antara lain meminta Yudhoyono memastikan pembebasan segera dan tanpa syarat dua separatis Organisasi Papua Merdeka, Filep Karma dan Yusak Pakage. Surat yang ditandatangani 40 anggota Kongres tersebut dialamatkan kepada Yudhoyono dengan penulisan alamat "Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, Istana Merdeka, Jakarta 10110, Indonesia". Surat itu antara lain berbunyi, "Kami, para anggota Kongres AS, yang
bertandatangan di bawah ini dengan hormat meminta Bapak (Presiden Yudhoyono, red) memberikan perhatian terhadap kasus Filep Karma dan Yusak Pakage, yang pada Mei 2005 dijatuhi hukuman karena keterlibatan mereka dalam kegiatan damai yang dilindungi hukum, yaitu bebas mengeluarkan pendapat, di Abepura, Papua, pada 1 Desember 2004." "Kami mendesak Bapak mengambil langkah untuk memastikan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi Bpk Karma dan Bpk Pakage," demikian bunyi kalimat di bagian bawah surat. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Sudjadnan Parnohadingrat membenarkan adanya surat dari sejumlah anggota Kongres AS yang langsung ditujukan kepada Presiden Yudhoyono. "Memang benar. Surat itu tertanggal 29 Juli 2008 dan dikirimkan melalui kita. Sudah kita kirimkan ke Jakarta," kata Sudjadnan, Rabu (6/8). Ia melihat bobot kepentingan yang terkandung dalam surat tidak ringan. "Yang mengirimkan sudah tingkat Kongres AS. Dan yang memberikan tandatanganpun cukup banyak, 40 anggota Kongres," ujarnya. Menurutnya, pertanyaan dan kritik seputar penahanan Filep Karma dan Yusak Pakage juga cukup banyak dilontarkan oleh berbagai pihak di AS. "Tapi selalu kami katakan bahwa keduanya (Filep dan Yusak, red) ditahan karena ada unsur pidana. Proses hukumnya juga sudah tuntas dijalankan, mulai dari tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga keputusan dari Mahkamah Agung," kata Sudjadnan. Kepada pihak-pihak yang mempertanyakan penahanan Filep dan Yusak, paparnya, Indonesia selalu menerangkan bahwa kedua separatis Papua Merdeka itu ditahan bukan karena melakukan demonstrasi, tetapi lebih karena materi unjuk rasa yang selalu mereka usung, yaitu ingin menciptakan Papua merdeka. "Setiap negara punya kategori, apa yang dianggap menjadi ancaman terhadap keamanan. Amerika, misalnya, mereka anggap terorisme sebagai ancaman. Bagi negara kita, tidak hanya terorisme. Upaya memerdekakan bagian dari wilayah NKRI adalah masalah serius. Itu sudah termasuk ancaman terhadap keamanan," tegas Sudjadnan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak mungkin campur tangan dalam masalah pembebasan Filep dan Yusak dari tahanan. "Pemerintah tidak boleh mencampuri wilayah tersebut. Itu kewenangan pihak yudikatif," katanya, mengingatkan. Tentang surat dari 40 anggota Kongres, Sudjadnan mengungkapkan bahwa KBRI Washington D.C. sendiri dalam waktu dekat akan mengirimkan surat balasan. "Isinya, ya sama seperti yang kami telah paparkan kepada khalayak di AS yang pernah mempertanyakan soal penahanan Filep dan Yusak," katanya. Filep Karma dan Yusak Pakage pada Mei 2005 dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, pada 1 Desember 2004. Posted by Manswarbori at 09:39 0 comments
FRIDAY, 1 AUGUST 2008
Ditolak, Pembangunan Markas TNI di Belu SUARA PEMBARUAN DAILY [KUPANG] Rencana pembangunan markas TNI untuk batalyon baru dan kompi kavaleri tank di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timor (NTT), ditolak Uskup Atambua, Mgr Dominikus Saku Pr. Pembangunan markas TNI di dua kabupaten ini bukan merupakan kebutuhan mendesak karena yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan sosial. Uskup Atambua, Dominikus Saku ketika dihubungi SP melalui telepon selulernya, Jumat (1/8) pagi mengatakan, penolakan rencana pembangunan markas TNI tersebut sudah dikemukakan langsung saat pertemuan dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 161 Wirasakti, Kol Inf Winston Pardamean Simanjuntak di Atambua, awal pekan ini. Dijelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut terhadap Surat Tanggapan Uskup, setelah pihaknya menerima surat dari Kodim 1605 Belu dan Kodim 1618 TTU. Di mana, Komandan Kodim (Dandim) 1605 Belu memohon bantuan Bupati Belu menyediakan lahan antara 50 - 70 hektare (ha) dekat jalan utama di kota Atambua untuk pembangunan markas batalyon kavaleri tank. Selain itu, dalam surat tertanggal 19 Mei 2008 tersebut, diminta pula lahan antara 30 - 40 ha untuk pembangunan markas kavaleri tank dan pembangunan kompi penyerbu di wilayah selatan Betun dan wilayah utara di Atapupu dengan luas lahan 10 ha hingga 15 ha. Hal yang sama diajukan Dandim 1618 TTU dalam suratnya, tanggal 22 Mei 2008 kepada Bupati TTU dengan memohon penyediaan lahan untuk pembangunan markas batalyon infanteri di atas lahan antara 60 - 70 ha dan pembangunan markas kompi kavaleri tank dengan luas lahan antara 9 - 10 ha. Menyuarakan Terhadap permohonan tersebut, pihak gereja dalam hal ini keuskupan, perlu menyuarakan suara masyarakat. Untuk itu dalam rapat di tingkat keuskupan, sudah secara tegas ditolak rencana tersebut. Kehadiran pasukan yang cukup banyak bukan merupakan kebutuhan yang mendesak karena yang dibutuhkan masyarakat adalah ketenangan. Apalagi kondisi di wilayah perbatasan Indonesia - Timor Leste relatif aman dan kondusif. Uskup Dominikus menjelaskan, dalam diskusi bersama itu, Danrem didampingi Dandim 1605 Belu, Dandim 1618 Belu, Komandan Batalyon (Danyon) 744/ SBY serta sejumlah perwira lainnya, banyak
hal yang diutarakan. Bahkan Danrem mengutarakan soal ancaman dari luar yang akan merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terhadap masukan ini, tambahnya, pihaknya tetap pada pendirian bahwa kehadiran militer memang sangat dibutuhkan manakala kondisi wilayah perbatasan sedang dalam keadaan perang. Saat ini, justru kehidupan masyarakat berjalan sangat baik, apalagi antara masyarakat di Timor Barat dan masyarakat Timor Leste memiliki akar budaya yang sama. Danrem 161/ Wirasakti, Winstion Pardamean Simanjuntak mengatakan, kehadiran markas TNI di perbatasan Indonesia - Timor Leste sudah melalui pengkajian. Hal ini dikarenakan, ada upaya dari luar untuk merongrong kewibawaan NKRI. Mengantisipasi hal-hal tersebut, diperlukan tambahan pasukan TNI di kawasan perbatasan. Untuk itu, diharapkan adanya kemauan baik semua pihak terkait untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa. [120] Last modified: 31/7/08 Posted by Manswarbori at 10:47 0 comments TUESDAY, 29 JULY 2008
Nelayan Thailand Ditemukan Tewas CEPOS 28 Juli 2008 05:16:19 Dilaporkan, Sebelumnya Korban Mengkonsumsi MirasMERAUKE – Kasus tewasnya warga negara asing (WNA) , terutama nelayan asing yang mencari ikan di sekitar perairan Arafura, kembali terjadi di Merauke. Seorang warga negara asal Thailand ditemukan tewas bernama Yanakom (27) yang sehari-harinya bekerja sebagai ABK kapal diatas kapal Mega Jaya 02 itu ditemukan tewas diatas kapal tersebut, Minggu (27/7) sekitar pukul 09.30 WIT. Belum diketahui penyebab kematian korban. Namun data yang berhasil dihimpun koran ini Minggu kemarin sesaat setelah kejadian tersebut menyebutkan, pada malam harinya korban telah minum-minuman keras jenis Sopi. Kapolres Merauke AKBp Drs I Made Djuliadi, SH, didampingi Kapolsek KP3 Laut Pelabuhan Merauke AKP Marthin Koagouw, membenarkan ketika dikonfirmasi Minggu (27/7). Menurut Kapolres, dari laporan awal yang diterima pihaknya, pada malam harinya sebelum kejadian itu, korban telah minum minuman keras. Dan setelah minum itu korban dilaporkan muntah-muntah. Sekitar pukul 09.30 WIT korban tiba-tiba terbangun dan merasakan sesak napas. ‘’Dari laporannya awal bahwa korban pada malamnya minum-minuman keras jenis sopi, kemudian muntah-muntah dan sesak napas kemudian meninggal.
Tapi, kita tidak bisa berpegang pada laporan awal itu,’’ kata Kapolres. Karena itu, untuk kepentingan penyelidikan, tetap dilakukan untuk mengungkap kematian korban tersebut. Selain autopsi jenasah, juga saksi-saksi akan dimintai keterangan. ‘’Apalagi ini warga Negara asing,’’ terang Kapolres. Kendati korban diperkirakan meninggal sekitar pukul 09.30 WIT, namun pihak Polsek KP3 Laut Pelabuhan Merauke baru mendapatkan laporan dari pihak pengelola kapal PT Marind Mina Lestari sekitar pukul 13.00 WIT, kemarin. Mendapat laporan, pihak KP3 Laut memerintahkan untuk segera mengevakuasi jenasah korban dari atas Kapal. Sekitar pukul 14.00 WIT, evakuasi jenazah telah dilakukan dengan menggunakan perahu ke Pelabuhan Merauke, selanjutnya dibawa ke Kamar Mayat RSUD Merauke dengan menggunakan mobil jenasah untuk diautopsy. (ulo) Posted by Manswarbori at 15:46 0 comments
12 ABK Thailand Tewas di Merauke CEPOS 29 Juli 2008 04:44:27 Diduga Over Dosis Miras MERAUKE-Jumlah ABK asal Thailand yang tewas di Merauke terus bertambah. Jika sehari sebelumnya, Minggu (27/7), 1 warga Thailand yang sehari-harinya bekerja sebagai ABK pada kapal Mega Jaya 02 dilaporkan tewas, maka Senin (28/7) kemarin korban tewas bertambah 11 orang, sehingga totalnya 12 orang.Tiga diantaranya meninggal di atas kapal penangkap ikan KM Mega Jaya 02 masing-masing Khanet diperkirakan meninggal sekitar pukul 01.00 WIT, Boorma diperkirakan meninggal sekitar pukul 01.30 WIT dan Nobphorot diperkirakan meninggal sekitar pukul 02.00 WIT. Kemudian dua lainnya meninggal di atas kapal KM Cisadane 08, masing-masing Bunma diperkirakan meninggal sekitar pukul 02.30 dan Can meninggal sekitar pukul 05.00 WIT. Dan 6 lainnya meninggal di RSUD Merauke sekitar pukul 14.00 WIT dan 17.00 WIT dan tadi malam. Namun hingga berita ini diturunkan nama keenam korban yang meninggal di RSUD Merauke itu masih dicari-cari petugas. ''Kita masih lakukan pencarian nama, dan sampai saat ini kedua nama itu belum kita peroleh, '' kata petugas RSUD Merauke. Jumlah yang meninggal ini kemungkinan masih akan bertambah. Pasalnya, masih terdapat 13 ABK asal Thailand dari kedua kapal Mega Jaya 02 dan Cisadane 08 itu menjalani perawatan di RSUD Merauke dengan keluhan yang sama, yakni didahului akit perut kemudian muntahmuntah. Meski hasil otopsi dari pihak RSUD Merauke belum keluar terhadap 11 ABK yang tewas itu, namun kuat dugaan para korban tersebut meninggal akibat minuman keras berdosis tinggi yakni Sopi yang dicampur minuman lainnya. Sebab, dari keterangan yang
diperoleh Koran ini di lapangan menyebutkan jika sebelumnya para korban yang meninggal maupun yang masuk rumah sakit itu sebelumnya minum minuman keras jenis Sopi yang kemungkinan dicampur dengan minuman lain. Selain itu, dari TKP kedua kapal itu, Polisi berhasil menyita barang bukti Sopi, infuse D5S, minyak Babi dan Air kemasan asal Thailand. ''Kemungkinan itu dicampur,'' kata salah satu saksi. Masihketerangan lapangan, para korban yang meninggal itu sebelumnya mengalami sakit perut kemudian muntah-muntah dan meninggal. Wakapolres Merauke Kompol Sondang RD Siagian, SIK, ketika dikonfirmasi membenarkan bertambahnya ABK asal Thailand yang tewas itu. Menurut Wakapolres, pihaknya menerima laporan atas tewasnya 5 ABK diatas kedua kapal Mega Jaya 02 dan Cisadane 08 sekitar pukul 04.00 WIT. ''Sebenarnya yang kita terima 3 orang dari Kapal Mega Jaya 02, namun setelah Mega Jaya tiba di Pelabuhan Merauke beberapa saat kemudian Kapal Cisadane muincul dan membawa 2 ABK lagi yang meninggal,'' kata Wakapolres. Menerima laporan, petugas dari KP3 Laut yang dipimpin langsung Kapolsek KP3 Laut AKP Marthin Koagouw dan Unit Identifikasi Reskrim langsung turun ke TKP dan melakukan evakuasi kelima jenasah itu ke pihak rumah sakit untuk diotopsi. Setelah dibuatkan laporan awalnya, kemudian langsung diserahkan ke Reskrim untuk penyilidikan lebih lanjut. Diakui Wakapolres, hampir semua ABK Thailand yang meninggal baik karena tenggelam selama ini terlebih dahulu dipengaruhiminuman keras. Sebelumnya pada Jumat (25/7) malam sekitar pukul 10.00 WIT, lanjut Wakapolres, pihaknya telah mengamankan sekitar 30 ABK tersebut dari Lokalisasi Yobar. ''Dari pihak KP3 Laut yang langsung mengamankan saat mereka masuk ke lokalisasi Yobar karena mereka ke darat tanpa dengan izin,'' jelasnya. Kemungkinan pada saat ke darat itu para korban itu minum minuman keras jenis Sopi dan sebagian lainnya di bawa ke kapal. ''Mungkin pada saat ke darat itu mereka membeli minuman entah dimana. Dan sebagian diantaranya dibawa ke kapal dan minum di sana,'' terangnya. Para ABK dari kedua kapal tersebut diperkirakan baru tiba sekitar 2 minggu lalu.''Jadi ada sekitar 15 kapal. Tibanya sekitar 2 minggu lalu dan saat ini dari informasi bahwa sedang dalam pengurus perizinan untuk beroperasi,'' jelas Wakapolres. Sebelumnya, kapal dan para ABK tersebut berasal dari Tual. (ulo) Posted by Manswarbori at 15:44 0 comments
Demo KMMPTP, Dibubarkan
CEPOS 29 Juli 2008 04:13:49 JAYAPURA-Tidak memenuhi prosedur seperti yang diamanatkan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Tanah Papua (KMMPTP) yang hendak melakukan aksi demo damai ke MRP langsung dibubarkan oleh anggota Polsekta Abepura dipimpin langsung Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Rumaropen S.Sos, Senin (28/7).Kapolsekta mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu orasi ataupun menyampaikan pendapat di muka umum haruslah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian."Setelah kami melakukan negosiasi dengan pihak pendemo akhirnya mereka langsung membubarkan diri karena surat yang disampaikan belum sesuai prosedur di mana surat pemberitahuan harus 3x24 jam sebelum kegiatan tersebut dilakukan sudah diterima pihak kepolisian terdekat,"kata Rumaropen.Koordinator demo, Buktar Tabuni kepada wartawan mengatakan, setelah surat pemberitahuan dibenahi maka demo akan kembali dilakukan yang bertujuan untuk meminta agar diadakan dialog publik terkait Otsus selama 7 tahun ini yang terkesan gagal termasuk mempertanyakan terjadinya pelanggarakan Hak Asasi Manusia (HAM) selama 7 tahun Otsus berjalan. "Kami hanya meminta dilakukan dialog dengan pemerintah pusat melalui MRP dengan melibatkan seluruh komponen masyakat Papua terkait Otsus selama 7 tahun ini tidak mengalami kemajuan dan jika tidak maka kami akan memboikot Pemilu 2009," katanya.(lie)