VOLUME II, NO 1, April 2011
1. Studi Evaluasi Benefit Cost Ratio (Studi Kasus Proyek Pengembangan Waduk Langsa) Oleh Ir. Mohd. Isa T. Ibrahim, M.T. 2. Identifikasi Formalin dalam Produk Mie Basah dan Tahu dengan Metode Kualitatif Larutan KMnO 4 Oleh Ir. Amri Amin, M.Si. 3. Potensi Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh Pascatsunami Oleh Rizwan, S.T., M.T. 4. Peranan Air Susu Pascapanen Oleh Ir. Zahrul Fuadi, M.Si. 5. Penerapan Pembelajaran Kooperatif dan Latihan Berstruktur pada Pokok Bahasan Larutan Asam Basa Oleh Drs. H. Muhammad, M.Si. 6. Penerapan Pengajaran Remedial Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia Oleh Drs. Bukhari, M.Si. 7. Analisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Oleh Yuliana, S.E. 8. Kedudukan Mukim dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya) Oleh Muhammad Nur, S.H., M.Hum. 9. Penerjemahan dan Implikasinya dalam Pengajaan Mata Kuliah Translation Oleh Putri Dini Meutia, S.Pd.I 10. Interferensi Bahasa Aceh Terhadap Pemakaian Bahasa Indonesia (Studi Kasus pada Siswa Kelas II SMP Negeri di Kabupaten Aceh Besar) Oleh Drs. Djalaluddin A. Aziz. 11. Analisis Status Eksploitasi Sumberdaya Ikan di Perairan Selat Malaka Provinsi Aceh Oleh Dra. Asmawati, M.Si. 12. AnalisisFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Kedelai pada Industri Tempe di Kota Subulusalam Oleh Ir. Firdaus, M.Si.
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
TASIMAK Media Sain dan Teknologi Abulyatama ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pelindung/Pembina Penanggung Jawab
: Rektor Universitas Abulyatama : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abulyatama
Pemimpin Redaksi
: Drs. Yusri, M.Pd.
Redaktur Ahli
: Prof. Dr. H. Warul Walidin, A.K. M.A. (IAIN) Prof.H. Burhanuddin Salim, M.Sc. Ph.D. (Unsyiah) R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc. Ph.D (Unaya) Prof. Dr. A. Halim Majid, M.Pd. (Unaya) Drs. Azwar Thaib, M.Si. (Unaya)
Redaktur Pelaksana
: Drs. Zamzami A.R., M.Si. Yuliana, S.E. Yulinar, S.Pd.
Dewan Redaksi
: Muhammad Nur, S.H., M.Hum Ir. Mulyadi Ir. H. Firdaus, M.Si. Dewi Astini, S.H., M.Hum. Maryati B, S.H., M.Hum. Drs. Tamarli, M.Si. Yulfrita Adamy, S.E. M.Si. Drs. H.M. Hasan Yakob, M.M. Drs. Bukhari, M.Si. Fakhrurazi Abbas, S.E., M.Si.
Distributor/Komunikasi
: Drs. Akhyar, M.Si. Drs. Muhammad, M.Si.
Bendahara
: Drs. Nasruddin A.R., M.Si.
Desain Cover
: aSOKA Communications (www.asoka.web.id)
Website
: www.abulyatama.ac.id.
Alamat Redaksi
: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama km 8,5 Lampoh Keude – Aceh Besar, Telepon 0651 21255
1
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
Analisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Oleh Yuliana,S.E * ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan atau kuantitatif dimana pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawacara dengan respoden. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wujud dari Program Pengembangan Kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah dimana dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil sehingga upaya pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu diharpkan ke pada Pemerintah harus ada monitoring dan evaluasi agar program tersebut tidak salah dalam pelaksanaannya dan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan akan cepat diketahui, untuk itu perlu melibatkan pihakpihak dari luar pemerintah baik itu pihak swasta maupun LSM yang memang mempunyai visi dan misi yang sama dalam hal menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada umumnya, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui program-programnya untuk mengurangi angka kemiskinan dapat terwujud. Kata Kunci : Program Pengembangan, Penanggulangan dan Kemiskinan
I. PENDAHULUAN Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh didalam kegiatan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun bathin secara adil dan merata. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemam-puan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta memper-hatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pernyataan di atas menyiratkan bahwa pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang layak bebas 68
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
dari kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan lainnya. Akan tetapi kemiskinan terus menjadi masalah fundamental sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah Negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan , kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, selain itu menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan primernya berupa pangan, sandang dan papan secara terbatas. Indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari : (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya (gregorius, 2005 : 2). Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di kantong-kantong kemiskinan adalah dengan mengidentifikasi desa-desa yang dikategorikan kedalam desa miskin, selanjutnya mengalokasikan bantuan dalam bentuk permodalan dan proyek-propyek pendukung dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat keseluruhan (Suparta, 1997 : 30). Saat ini pemerintah sudah mengembangkan Program Pengem-bangan Kecamatan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Gregorius (2005:4), menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan kelangsungan Program Pengem-
ISSN 2086 - 8421
bangan Kecamatan (PPK) agar lebih tajam dan berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat mengurangi kemiskinan dimasa yang akan datang. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih banyak mengacu pada pengelolaan program IDT, karena dianggap program tersebut telah banyak menunjukkan keberhasilan meskipun banyak juga mengalami kegagalan. Dijelaskannya bahwa meski-pun program IDT dilaksanakan melalui mekanisme Inpres (Instruksi Presiden ), tetapi dalam pelaksanaannya tidak bersifat instruktif atau menggurui orang miskin. Kunci yang paling penting dalam program IDT adalah memberikan kepercayaan penuh dan kebebasan kepada penduduk miskin untuk melaksanakan program-programnya sesuai dengan kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh penduduk miskin itu sendiri. Dengan dana hibah sebesar Rp. 20 juta untuk masing-masing desa per tahun selama tiga tahun berturut-turut masyarakat dipercaya untuk memperggunakannya sesuai dengan kegiatan/ usahanya masing-masing tanpa intervensi sedikitpun. Kelemahannya adalah pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat tersebut tanpa bimbingan dan pembinaan yang intensif oleh pemerintah. Saat ini Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Indrapuri, program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mengembangkan berbagai program kecamatan yang berlangsung sejak tahun 2003 lalu. Namun dalam pelaksanaannya belum memberikan hasil yang optimal, dengan kata lain pemerintah harus lebih serius lagi dalam melaksanakan program untuk penanggulangan kemiskinan tersebut. Memang diakui bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2009 semakin baik, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang semakin meningkat, bahkan mampu mencapai angka 6,50 persen, walaupun angka tersebut masih
67
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
dibawah angka pertumbuhan rata-rata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari uraian di atas, sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti tingkat keberhasilan atau manfaat dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut pada masyarakat dengan mengkhususkan penelitian di Kecamatan Indrapuri dengan mengambil judul yaitu “Analisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar�. 2. PERUMUSAN MASALAH Dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dapat dirumuskan yaitu : 1. Bagaimana gambaran tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 2. Bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dimana aspek yang dianalisis mencakup program kegiatan pengembangan kecamatan dan kemiskinan. Untuk memperoleh data tersebut dilaksanakan dengan dua macam penelitian, yaitu penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan sejumlah data primer langsung dari lapangan (lokasi penelitian), dengan menggunakan tekhnik mewawancari guna mendapatkan data/informasi langsung dari responden melalui tanya jawab lansung.Untuk
ISSN 2086 - 8421
pengumpulan data peneliti mempergunakan dua jenis metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan sebagai parameter guna membuktikan hipotesis yang diajukan serta dapat menjelaskan masalah yang ditelitik dan untuk mncapai tujuan penelitian yang akan dilakukan. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Tingkat kemiskinan penduduk suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria Sajogyo, dimana Sajogyo menghitung garis kemiskinan atas dasar pengeluaran minimum per kapita penduduk per tahun, serta dengan sejumlah beras dalam ukuran kilogram. Harga beras ini sesuai dengan harga yang berlaku umum di daerah tersebut dan jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat daerah tersebut. Menurut Sajogyo (1984) apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan digolongkan nyaris miskin. Kemudian apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras untuk daerah perkotaan, maka digolongkan miskin. Apabila pengeluaran perkapita lebih rendah dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah pedesaan dan 270 kg beras untuk daerah perkotaan, maka tergolong miskin sekali. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan ukuran pedesaan karena masyarakat di Kecamatan Indrapuri berlokasi di pedesaan.
68
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
Tabel 1 Pengeluaran Pembiayaan Perbulan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Setelah adanya Program Pengembangan Kecamatan Biaya Konsumsi/bulan (1) < 500.000 500.000 â&#x20AC;&#x201C; 1.000.000 >1.000.000 Jumlah
Responden (jiwa) (2) 10 35 14 60
Persentase
Total
(3) 16,67 59,26 24,07
(4) 4.000.000 20.750.000 15.500.000
100,00
40.250.000
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010 Dengan menggunakan kriteria Sajogyo, berdasarkan data yang diperoleh, maka total pengeluaran sampel masyarakat di Kecamatan Indrapuri per bulan mencapai Rp. 40.250.000,-. Apabila total pengeluaran tersebut dibagi dengan penjumlahan tanggungan rumah tangga dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 243 rumah tangga maka diperoleh pengeluaran per kapita sebesar Rp. 165.638 per bulan dan Rp. 1.987.656 per tahun. Kemudian jika pengeluaran per kapita ini dibagi dengan harga rata-rata beras per kilogram saat ini Rp. 6500/kg maka diperoleh 305 kg beras. Berdasarkan kriteria Sajogyo maka dapat dikatakan masyarakat di Kecamatan Indrapuri relatif dikategorikan nyaris miskin. Sementara menurut BPS (2005 : 7) untuk menentukan tingkat kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan maupun non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup dengan layak, nilai tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. BPS dalam bukunya pelaksanaan pendapatan rumah tangga miskin telah mengelompokkan penduduk miskin dalam tiga kategori : 1. Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi
2.
3.
konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kkal/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 120.000,-/orang/bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 â&#x20AC;&#x201C; 2100 kkal/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 1500.000,-/ orang/ bulan. Penduduk dikatakan nyaris miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 2100 â&#x20AC;&#x201C; 2300 kkal/orang/hari plus kebutuhan dasar non makanan, atau setara dengan Rp. 175.000,-/ orang/ bulan.
Dengan menggunakan kriteria BPS dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila total pengeluaran tersebut dibagi dengan penjumlahan tanggungan rumah tangga dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 243 rumah tangga maka diperoleh pengeluaran per kapita sebesar Rp. 165.638 per bulan per orang, maka berdasarkan kriteria BPS dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri relatif miskin.
69
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
Tabel 2 Pengeluaran Pembiayaan Perbulan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Sebelum adanya Program Pengembangan Kecamatan Biaya Konsumsi/bulan (1) < 500.000 500.000 â&#x20AC;&#x201C; 1.000.000 > 1.000.000 Jumlah
Responden (jiwa) (2) 31 20 9 60
Persentase (3) 51,86 33,33 14,81 100,00
Total (4) 10.000.000 14.000.000 7.500.000 31.500.000
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010 Dengan menggunakan kriteria Sajogyo, berdasarkan data yang diperoleh, maka total pengeluaran sampel masyarakat di Kecamatan Indrapuri perbulan sebelum adanya Program Pengembangan Kecamatan mencapai Rp. 31.500.000,- Apabila total pengeluaran tersebut dibagi dengan penjumlahan tanggungan rumah tangga dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 243 rumah tangga maka diperoleh pengeluaran perkapita sebesar Rp. 129.629 per bulan dan Rp. 1.555.548 per tahun. Kemudian jika pengeluaran per kapita ini dibagi dengan harga rata-rata beras per kilogram saat ini Rp. 6500/kg maka diperoleh 239 kg beras. Berdasarkan kriteria Sajogyo maka dapat dikatakan masyarakat di Kecamatan Indrapuri sebelum adanya Program Pengembangan Kecamatan relatif dikategorikan miskin. Dengan menggunakan kriteria BPS dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila total pengeluaran tersebut dibagi dengan penjumlahan tanggungan rumah tangga dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 243 rumah tangga maka diperoleh pengeluaran per kapita sebesar Rp. 129.629 per bulan per orang, maka berdasarkan kriteria BPS dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri relatif sangat miskin.
4.2 Analisis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Salah satu bentuk kegiatan dalam pelaksanaan program PPK adalah pemberian modal usaha kelompok masyarakat. Penyaluran dana pada prinsipnya sudah baik dalam arti bahwa dana tersebut sampai ke tangan masyarakat miskin. Namun sangat disayangkan masih ditemukan adanya kecendrungan pemilihan jenis usaha yang bukan merupakan pilihan kelompok masyarakat sendiri melainkan pilihan aparat pelaksana. Kecenderungan ini memberikan kesan bahwa yang terpenting program sudah dilaksanakan dan mengabaikan partisipasi masyarakat, akibatnya masyarakat kurang bertanggungjawab terhadap dana bantuan modal yang mereka terima. Sementara itu pada saat yang sama, aparat menganggap bahwa Program PPK telah berjalan dengan baik walaupun kenyataan di lapangan belum demikian adanya. Disamping itu, dalam melaksanakan program bantuan ini, masyarakat kurang sungguh-sungguh khususnya dalam hal pengelolaan dana, baik dana ekonomi produktif maupun dana fisik sarana dan prasarana. Tabel 3 berikut menjelaskan tentang Program Pengembangan Kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah, menurut hasil dari 70
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
jawaban responden ternyata program tersebut mampu memberikan manfaat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Indapuri Ini terindikasi dari jawaban responden yang diteliti 90,74 persen mengatakan sangat bermanfaat dengan alasan telah siapnya berbagai sarana publik yang telah dikembangkan pemerintah misalnya pembangunan jalan yang telah mempermudah transportasi dan mendekatkan jarak tempuh menuju tempat mencari nafkah, kemudian adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit simpan pinjam yang dapat mengembangkan usaha kecil di pedesaan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat tersebut menjadi lebih baik dan berbagai macam fasilitas lainnya dari program tersebut. Sebanyak 9,26 persen responden mengatakan tidak bermanfaat dengan alasan bahwa program pengembangan kecamatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan-kecurangan sehingga fasilitas yang dikembangkan tidak optimal dan tidak tepat sasaran sehingga tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jadi dari hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Indrapuri relatif sudah memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
ISSN 2086 - 8421
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari responden pada Tabel 3 dapat dilihat jenisjenis kegiatan pembangunan Program Pengembangan Kecamatan yang pernah dilakukan adalah pembuatan jalan desa, pengadaan air bersih, pembuatan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan simpan pinjam, dengan rincian sebagai berikut : sebanyak 55,55 persen responden mengatakan pemerintah melalui Program Pengembangan Kecamatan tersebut telah membangun jalan desa, berikutnya 18,52 persen responden menjawab pengadaan air bersih, 7,41 persen mengatakan telah dibangunnya SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan sebanyak 18,52 persen lagi responden mengatakan telah adanya unit simpan pinjam di desa responden berada. Dari penjelasan responden ini dapat disimpulkan bahwa Program Pengembangan Kecamatan yang dilakukan pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan jalan desa yang mendekatkan jarak dan lebih memudahkan masyarakat menuju tempat mereka mencari nafkah, karena hal ini memang sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Indrapuri yang merupakan daerah pesisir dan pegunungan dimana sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan dan bertani/berladang selain berwiraswasta.
Tabel 3 Kegiatan Pembangunan Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Indrapuri No.
Jawaban Responden
Jumlah Responden
Persentase
(1)
(2)
(3)
(4)
1 2 3 4
Pembuatan Jalan Desa Pengadaan Air Bersih Pembuatan SPAL Unit Simpan Pinjam Jumlah
33 11 5 11
55,55 18,52 7,41 18,52
60
100,00
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010
71
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1
April 2011
4.3
Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Pendapatan masyarakat di Kecamatan Indrapuri bervariasi sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Pendapatan responden antara Rp. 100.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 499.999 tiap bulannya sebelum ada Program Pengembangan Kecamatan diperoleh oleh 38,89 persen responden dan setelah adanya program tersebut hanya diperoleh oleh 12,96 persen responden dari 60 respoden yang diteliti. Sedangkan untuk responden yang berpendapatan antara Rp. 500.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 999.999 sebelum program dilaksanakan diperoleh oleh 31,67 persen responden namun setelah adanya Program Pengembangan Kecamatan tersebut masyarakat yang berpendapatan seperti diatas berkurang yang dinyatakan oleh 20,37 persen
ISSN 2086 - 8421
responden . Dan untuk jumlah pendapatan yang berkisar antara Rp. 1.000.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 1.499.999 mengalami kenaikan sebanyak 16,67 persen responden setelah adanya Program Pengembangan Kecamatan dilaksanakan yaitu dari 20,37 persen responden menjadi 37,04 persen responden, demikian juga untuk masyarakat yang berpendapatan diatas Rp. 1.500.000 juga mengalami peningkatan dari 9,26 persen responden menjadi 29,63 persen responden hal ini mengalami peningkatan yang cukup besar bagi jumlah responden yaitu sebesar 20,37 persen responden. Jadi disimpulkan dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan ini relatif mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :
Tabel 4 Jumlah Pendapatan Responden Setiap Bulannya No (1) 1 2 3 4
Pendapatan (Rp) (2) 100.000-499.999 500.000-999.999 1.000.000-1.499.999 > 1.500.000 Total
Jumlah Pendapatan Responden Sebelum PPK (3) 23 19 12 6 60
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010 Berdasarkan penelitian di lapangan pendapatan yang diperoleh masyarakat pada umumnya sebagian digunakan untuk konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah
(4) 38,89 31,48 20,37 9,26
Jumlah Pendapatan Responden Setelah PPK (5) 8 12 22 18
100,00
60
Persen Tase
Persen Tase (6) 12,96 20,37 37,04 29,63 100,00
tangga responden. Gambaran tingkat konsumsi masyarakat di Kecamatan Indrapuri dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini :
72
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
Tabel 5 Pengeluaran Biaya Konsumsi Per Bulan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Biaya Konsumsi/bulan
Responden (jiwa)
Persentase
(1)
(2)
(3)
< 500.000 500.000 â&#x20AC;&#x201C; 1.000.000 >1.000.000 Jumlah
10 36 14
16,67 59,26 24,07
60
100,00
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2010 Dari tabel diatas dapat dilihat yang menggunakan pendapatannya untuk konsumsi kurang dari Rp. 500.000 adalah sebanyak 16,67 persen responden, sedangkan yang menggunakan pendapatannya antara Rp. 500.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 1.000.000 per bulan untuk konsumsi adalah sebanyak 59,26 persen responden sedangkan 24,07 persen responden lagi menggunakan pendapatannya sebesar diatas Rp. 1.000.000 per bulan untuk konsumsi. 5. PENUTUP Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Jenis-jenis Program Pengembangan Kecamatan yang pernah dilakukan di Kecamatan Indrapiuri antara lain adalah jalan desa, pengadaan air bersih, pembuatan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan unit simpan pinjam. 2. Program Pengembangan Kecamatan telah memberikan hasil yang nyata hal ini dapat dilihat dari siapnya berbagai sarana dan prasarana publik. 3. Bahwa Program Pengem-bangan Kecamatan yang dilakukan oleh peme-rintah ternyata membe-rikan manfaat sehingga upaya pemerintah
4.
5.
dalam mengem-bangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dapat terwujud. Walaupun secara umum Program Pengembangan Kecamatan ini dinilai oleh masyarakat telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik namun jika dinilai dari alat penilaian tingkat kemis-kinan berdasarkan kriteria Sajogyo diperoleh bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri relatif masih miskin sebelum adanya Program Pengembangan Kecamatan dilaksanakan di kecamatan ini, dan berubah menjadi nyaris miskin setelah adanya program tersebut dilaksanakan. Demikian juga jika menggunakan alat penilaian kemiskinan berdasarkan kriteria BPS menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri sebelum dan sesudah Program Pengembangan Kecamatan dilaksanakan di kecamatan tersebut keadaannya menjadi berubah dari relatif sangat miskin menjadi miskin.
73
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1 April 2011
ISSN 2086 - 8421
Dari kesimpulan diatas maka berdasarkan standar penilaian yang ada baik itu dari kriteria Sajogyo maupun BPS menggambarkan bahwa Program Pengembangan Kecamatan yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Indrapuri tidak membawa pada perubahan pada taraf kehidupan masyarakat yang relatif masih berada pada garis kemiskinan. Keadaan ini jelas akan berdampak buruk terhadap pemerintah yang dianggap tidak berhasil dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah dimana program tersebut telah dilaksanakan. Untuk ini penulis menyarankan agar kedepan setiap program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan agar dapat direncanakan dan diprogramkan dengan lebih baik lagi yaitu suatu program yang benar-benar dapat menyentuh dan membawa perubahan pada perekonomian masyarakat miskin. Seiring dengan itu harus ada monitoring dan evaluasi agar program tersebut tidak salah dalam pelaksanaannya dan jika terjadi penyimpanganpenyimpangan di lapangan akan cepat diketahui, untuk itu perlu melibatkan pihakpihak dari luar pemerintah baik itu pihak swasta maupun LSM yang memang mempunyai visi dan misi yang sama dalam hal menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada umumnya, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui program-programnya untuk mengurangi angka kemiskinan dapat terwujud.
74
Jurnal Tasimak Vol. II, No. 1
April 2011
ISSN 2086 - 8421
DAFTAR PUSTAKA Anonimous (1999), Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta _________
BPS, 2003, Penduduk Fakir Miskin, Kerjasama BPS dengan Departemen Sosial RI, Jakarta – Indonesia, CV. Nasional.
_________
BPS, 2004, Penduduk Miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, CV. Beurata.
_________
BPS, 2004, Penduduk Fakir Miskin, Kerjasama BPS dengan Departemen Sosial RI, Jakarta – Indonesia, CV. Nasional.
Badan Pusat Statistik (2007), Aceh Dalam Angka, Kantor Statistik Banda Aceh.
Burki (1990), Analisis Tingkat Kemiskinan, Jakarta, Erlangga Booth, A dan R.M. Sundrum, 1987, Distribusi Pendapatan, dalam A. Booth dan P. Mc. Caneley (Eds) Ekonomi Orde Baru, Jakarta, LP3ES. Darma Adi (2002) “Kajian Garis Kemiskinan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Timur”. Jurnal Ekobis, Vol. 1 No. 1. Gregorius Sahdan, (2005), “Menanggulangi Kemiskinan”. Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Glenece (1990), Sisioeconomic Condition of Coastal Fishermen in Thailand: A cross– Sectional Profile: 55-72.Jasmina, Thia Bayhaqi, Trialdi, Usman (2001), “Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesiia Masbar, Raja (2002), Batas Garis Kemiskinan : Kasus Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Nababan, T. Sihol (2005), “Kemiskinan Di Indonesia : Kajian Teoritik, Penyebab Dan Penanggulangannya”, Jurnal Visi, Medan Universitas HKBP Nommensen Indonesia.
76