Publik 09/II September 2011

MAJALAH

PUBLIK |18 Utama: Saling Lempar Bupati Kobar

|48 Wawancara: Bupati Bogor

Drs H Rachmat Yasin MM

MENAKERTRANS

MUHAIMIN ISKANDAR

Korupsi di Depan Makam Pahlawan

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Edisi 9/II September 2011

Keluarga Besar

PT Bukit Asam (Persero) Tbk mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Dari Kami

MAJALAH

PUBLIK Pemimpin Redaksi: Gunawan Effendi Pemimpin Perusahaan: Dodi Nopriansyah Staf Redaksi: Teddi Septiadi Muchari Ferry Savitri R Ardiansyah Erwin Lumenta Syahrul Ramadhan Siregar Indra Putra Iwan Taria Amanata Dewan Redaksi: Gunawan Effendi Dodi Nopriansyah Robin Lubron A Hafiz Lintang Sukendar Ruben Tarigan Ganda Maulana Madsanih Kiagus MZ Juriah Pengembangan Usaha: Rina Dwi Andini Heri Soetomo Subur Maryanto P Eko Prihartono Reni Larasati Ido Irawan Hermansyah Sirkulasi dan Iklan: Sofwan, Marno, Sukiran Sekretaris Redaksi: Juriah

Penerbit: Prabu Media Utama CV Bank: BNI Manggarai Jakarta Selatan AC No: 0155516030 Alamat Redaksi: Wisma Kopana Jl Raya Pasarminggu Km 18 No 18 Jakarta 12510 Telp: 021 79184601 Fax 021 7983633 email: publik@indogetnetworks.com

Gunawan Effendi Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

3

MAJALAH

PUBLIK Edisi 9/II 2011

12

Pentas A Muhaimin Iskandar

PENTAS PENTAS UTAMA UTAMA

4

14

Terkait perkara korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, ada yang menyudutkan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Tapi, pasti, ada pula pembelanya. Muhaimin pun mendapat kesempatan membela diri.

16

KPK mengumpulkan bukti-bukti tambahan ntuk merekonstruksi perkara percobaan suap di Kemenakertrans. Sejumlah nama terkait dalam poros Jakarta-Makassar-Papua.

18

Pelantikan Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mungkin berlangsung di Jakarta. Gubernur Kalteng Teras Narang enggan melantik pasangan Udjang Iskandar-Bambang Purwanto.

20

Menyelesaikan sengketa Pemilukada Kobar memang bukan soal mudah. Lebih setahun sejak Pemilukada berlangsung, Kobar belum memiliki Bupati definitif. Kilas balik mungkin akan menunjukkan seberapa pelik urusan ini.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

22 34

Restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama kepada kreditor lokal masih belum tuntas juga.

Kreditor asing malah menggugat pailit TPPI.

Isu reshuffle (bongkar pasang) kabinet menghangat lagi. Bulan depan saja kita tunggu kebenarannya.

40

58

Pejabat politik mutlak harus memahami dan menerapkan ketentuan semisal Undang-Undang beserta turunannya.

Simak pengalaman Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Apa ukurannya hingga sebuah kota layak huni?

Survei membuktikan Kanada dan Australia memiliki kota paling layak huni di dunia.

3 Dari kami 4 Daftar Isi 6 Kilas: Galeri Foto Berita 8 Ringkas: Kabar dari Penjuru Nusantara 24 Ekbis: Askrindo 26 Ekbis: Istaka Karya 28 Ekbis: Merpati Nusantara 30 Ekbis: Impor Garam 36 Persada: BP Migas 38 Persada: e-KTP

42 Otonomi: Mutasi Kota Manado 44 Otonomi: Pilih-pilih Jalur Kereta 46 Otonomi: Wakil Wali Kota Bogor 48 Wawancara: Drs H Rachmat Yasin MM 50 Neraca: Insiden Tiaka 54 IpTek: Mengenal GBS 56 Lampah: 60 Sohor: 62 Tantim: Aib Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

5

Kilas Nasional

u Cicit Pak Harto divonis masuk rehabilitasi narkoba. u Wakil Bupati Kolaka Utara, Sultra, Hj Suhariah Muin hilang bersama tenggelamnya KM Windu Karsa milik Kalla Group.

u PMI sempat mengalami krisis stok darah.

u Angka kecelakaan mudik naik hingga 30% dari tahun lalu.

6

u Perbedaan penentuan Idul Fitri 1432 H.

u Gempa di Singkil, Aceh, berdampak luas.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

u Kabut asap mulai mengangkasa di beberapa daerah Indonesia.

u Ribuan orang berdemo di Jayapura, Papua.

Kilas Internasional

u Kekuasaan Muammar Khadafi di Libya berakhir.

u Taur Matan Ruak mundur sebagai Panglima AB Timor Leste untuk maju ke Pilpres.

u HSBC segera mem-PHK 5.000 karyawan dan menyusul hingga 25.000 sebelum 2013.

u Badai Irene melanda daratan Amerika.

u President Filipina Benigno Aquino III bertemu dengan pemimpin pejuang MILF H Murad Ibrahim di Tokyo..

u Krisis utang Uni Eropa dan ekonomi AS menjatuhkan nilai saham di AS, Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

u Anna Hazare, aikon baru gerakan anti-korupsi dari India.

u Yoshihiko Noda menjadi PM Jepang.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

7

Telegram Gugatan Balon Bupati Pengusaha Rafli Zar, mengadukan Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Barat Daya RS Asmadi, ke polisi dengan tuduhan menipu. Rafli mengaku sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah plus 5.000 dolar AS kepada oknum ketua partai tersebut sebagai kompensasi dukungan kepada dirinya yang akan maju sebagai bakal calon bupati setempat.

Tapi, dukungan tak kunjung tiba, bahkan Partai Golkar justru mengusung figur lain sebagai calon. v

Ngogesa Raih SH Bupati Langkat, Sumut, H Ngogesa Sitepu meraih gelar sarjana hukum setelah melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Ia dinyatakan lulus pada sidang skripsi Jumat (26/8) di lantai II ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. Skripsinya berjudul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Oknum PNS”. Selamatlah buat Bang Tongat. v

Fauzi Bahar Lulus Lemhannas Wali Kota Padang, Sumbar, Fauzi Bahar menjadi salah satu peserta yang lulus Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat (PPSA) Angkatan XVII Lemhannas RI Tahun 2011. Dalam angkatan ini ia adalah satusatunya kepala dearah di Sumbar yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Lemhannas selama enam bulan hingga pertengahan Agustus 2011. “Ini sebuah prestasi yang membanggakan.

Pendidikan Lemhannas ini penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem nasional, membuat kebijakan, dan mengenai kepemimpinan. Ini tentunya sangat penting bagi saya selaku kepala daerah,” ujarnya. v

Husin diperiksa dengan status sebagai tersangka. Burhanudin ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 2008 lalu bersama mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Syuhada Tasman dan Asrar Rahman, serta Bupati Siak Arwin AS. Mereka disangka terlibat korupsi senilai Rp1,3 triliun dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di dua kabupaten tadi. v

Batam (Juga) Mau Monorel Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepri, berencana membangun monorel mulai 2012 Ketua BP Batam Mustofa Wijaya mengemukakan sudah membahasnya dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Saat ini, kata dia, Batam sudah layak memiliki sarana transportasi massal berupa kereta api.

Menurut dia, ini merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan lokal karena tingginya pertumbuhan penduduk di Batam. Monorel yang akan dibangun rencananya dua jalur. Rutenya adalah Tanjunguncang-Batam Center, sepanjang 17,7 kilometer dan Bandara Hang NadimBatuampar sepanjang 19,6 kilometer.

Batam mulai macet ya Pak Mus? v

Sukandar-Hamdi Pimpin Tebo Pasangan Sukandar-Hamdi resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tebo, Jambi, lima tahun ke depan. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus membimbing pengucapan sumpah jabatan pasangan ini pada Sabtu (27/8) di DPRD setempat Ribuan orang menghadiri pelantikan pasangan yang menang dalam pemilukada ulang ini, termasuk mantan Bupati Tebo Madjid Muaz. Unsur muspida dan tamu lainnya juga hadir dalam pelantikan ini. v

KPK Periksa Bupati Kampar

Sumsel Bangun Tol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika Bupati Kampar, Riau, Burhanudian Husin dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di dua kabupaten di Riau, Pelalawan dan Siak. Burhanudian

Sumatera Selatan akan memiliki tol terpanjang di luar Jawa dengan dimulainya Mega Proyek Infrastruktur pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer dari Kayu Agung, Ogan Komering Ilir hingga Betung, Banyuasin. Ini merupakan tol terpanjang di luar Jawa dan tol

8

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

kedua di Sumatera setelah ruas BelawanMedan-Tanjung Morawa di Sumut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia dijadwalkan meresmikan dimulainya proyek pembangunan jalan tol ini pada 10 November 2011, satu hari menjelang pembukaan SEA Games ke XXVI. Penandatanganan Head of Agreement (HoA) berlangsung di Jakarta, antara Chairman Markmore Labuan Ltd, Datok Tansri Halim bin Saat dengan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Prodexim, Muchlis, awal Agustus lalu.

Gubernur H Alex Noerdin, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H Ishak Mekki dan Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoed turut hadir di acara ini. v

Eddy Santana Promosi Lampu Wali Kota Palembang, Sumsel, Eddy Santana Putra menawarkan teknologi listrik hemat energi untuk warga pedesaan yang belum terjangkau layanan listik.

Lima bola lampu teknologi LED masingmasing satu Watt ini dayanya dipasok aki 12 volt yang perlu di-charged sepekan sekali. Satu set lampu yang mudah dijinjing ini segera diproduksi secara masal dan diedarkan ke masyarakat.v

Warga Protes Kapal Isap Pertemuan perwakilan warga Desa Teluk Limau dengan Bupati Bangka Barat, Bangka Belitung, di DPRD pertengahan Agustus lalu, diwarnai ketegangan.

Warga tidak bisa menerima sejumlah pernyataan Bupati Zuhri Syazali. Pertemuan itu berlangsung setelah warga Teluk Limau berunjuk rasa di kantor DPRD. Mereka menuntut penghentian secara permanen operasi kapal isap pasir timah di perairan desa. Bupati Bangka Barat Zuhri Syazali menyatakan, tidak semua warga menolak kapal isap. Warga juga sudah diberi pernjelasan berkali-kali terkiat operasi kapal isap. Namun, warga yang hadir langsung berteriak sebelum Zuhri menyelesaikan pernyataannya.

Mereka menuding Zuhri memanipulasi fakta. “Tidak ada warga Teluk Limau setuju kapal isap. Jangan berbohong,” ujar warga beramai-ramai.v

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara Bengkulu Larang Mal Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi melarang sementara pembangunan mal baru di wilayah Kota Bengkulu. Kebijakan ini akan berlaku sampai lima tahun ke depan sejak 2011. Kanedi menjelaskan, saat ini Bengkulu hanya memiliki dua mal, yaitu Mal Bengkulu Indah dan Mega Mal. Menurut dia kedua mal tersebut sudah cukup menunjang perekonomian Bengkulu. “Jadi Bengkulu belum mau menambah lagi,” ungkapnya. Ia mengaku sudah menolak beberapa proposal yang disodorkan pada tahun ini, salah satunya dari Ramayana Group yang ingin membangun di sana. Sebagai kompensasi, Kanedi menawarkan investasi di bidang pariwisata lokal. v

Handitya Mau Jadi Wabup Putera Bupati Lampung Sjachroedin ZP, Handitya Narapati, maju ke Pilkada Pringsewu yang dijadwalkan berlangsung pada 28 September mendatang. Kakak Handitya, Rycko Menoza, sebelumnya sudah terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Sedangkan Handitya menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Sujadi Saddat. Pasangan ini diusung oleh lima partai: Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKNU, dan PKPI dengan jumlah dukungan sebanyak 15 kursi yang duduk di DPRD Pringsewu. Dengan slogan Jaya Bersama, pasangan ini mendapat nomor urut 5. Pasangan pesaingnya adalah Untung Subroto dan Purwantoro (1), Ririn Kuswantari-Subhan Efendi (2), Abdulah Fadri Auli–Tri Parwoto (3), Sinung Gatot Wiryono- Mat Alfi (4). v

Atut-Rano Banjir Dukungan Sudah populer, dukungan pun membanjir. Duet calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno meraih dukungan koalisi besar 11 partai yang memiliki kursi di DPRD setempat. Koalisi partai pendukung pasangan Atut-Rano ini dinamakan Koalisi Partai Banten Bersatu Teruskan Pembangunan. Ke-11 partai koalisi itu antara lain Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, PKB, PBB, PAN, dan PKPB. Selain itu, dukungan datang dari PPNUI, PDS, dan PPD plus 22 partai non-parlemen yang

mengantongi 9,8 persen perolehan suara dari penduduk Banten. Apa masih perlu Pemilukada langsung Oktober 2011? v

Konsistensi Survei Tradisi baru Partai Golkar menentukan calon kepala daerah dengan survei akan diuji konsistensinya dalam Pemilukada Gubernur DKI Jakarta 2012.

Soalnya, Golkar harus memilih calon hasil survei yang kemungkinan menghasilkan pesohor Tantowi Yahya yang anggota DPR atau Prya Ramadhani, ketua DPD Golkar Provinsi sekaligus besan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Selain dua tokoh itu, masuk dalam bursa pencalonan Gubernur DKI Jaya antara lain petahana Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli, Djan Faridz, Triwisaksana, Aziz Syamsuddin, dan Nugroho Jayusman. Setelah Rano lebih memilih menjadi calon wakil gubernur di Banten, pesohor Tantowi Yahya memiliki popularitas yang tinggi. Namun, apakah Fauzi Bowo sebagai petahana akan colong playu (meninggalkan gelanggang)? v

Sa’duddin-Darip Cerai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, Sa’duddin - Darip Mulyana bercerai dalam Pemilukada 2012. Masingmasing sudah terang-terangan akan maju sebagai calon Bupati Bekasi periode 2012-2017. Meski pendaftaran calon belum dibuka, perang spanduk mereka sudah berlangsung. Darip Mulayana, yang sebelumnya masih malu-malu kucing, mulai mendeklarasikan dirinya sebagai calon bupati dengan memasang spanduk ucapan Idul Fitri bertuliskan kalimat H Darip Mulyana, Calon Bupati Bekasi. Darip yang juga Ketua DPD II Golkar setempat sudah menyebut calon wakilnya, Jejen Sayuti. Sedangkan Sa’duddin belum. Yang juga berminat maju di Pemilukada Kabupaten Bekasi antara lain adalah Rohim Mintaredja dan Achdar Sudradjat, keduanya kader Partai Demokrat. v

Pemilukada Banjarnegara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, telah menetapkan pasangan Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dari hasil pemilihan

kepala daerah, Minggu, 24 Juli silam.

Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno meraih 199.065 suara atau 39,4 persen, diikuti pasangan Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu dengan mengumpulkan 170.076 suara atau 33,9 persen, pasangan Syamsudin-Toto Hardono sebanyak 105.313 suara atau 21,9 persen, dan pasangan HM Yusrie Husein-M Najib sebanyak 23.007 suara atau 4,9 persen. Namun pasangan Budhi-Kusuma menggugat kemenangan Sutedjo-Hadi ke MK. Proses peradilan MK mulai berlangsung sejak Agustus lalu. v

Belum 2 Bulan Ganti Lagi Belum genap dua bulan menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Helmi Jamharis dicopot dari jabatannya oleh Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Suryawidati. Jabatan yang ditinggalkan Helmi diisi Bejo Utomo. Selanjutnya Helmi menduduki posisi jabatan baru sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan.

Media setempat melaporkan pencopotan Helmi yang terkesan mendadak ini dipicu sikapnya yang enggan mencairkan dana hibah ke Persiba Bantul senilai Rp4,5 miliar atas pemintaan Idham Samawi yang tak lain ialah suami dari Bupati Bantul Sri Suryawidati. Idham adalah Ketua Umum sekaligus Manajer Persiba Bantul yang sebelumnya menjabat Bupati.

Masalahnya alokasi hibah dalam APBD bukan khusus Persiba, melainkan untuk KONI Bantul secara keseluruhan.v

Bupati Berdamai Bupati Nganjuk< Jawa Timur, Taufiqurrohman dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Basori sepakat tak melanjutkan konflik ke proses hukum. Kesepakatan damai berlangsung usai pertemuan di Mapolres Nganjuk yang difasilitasi oleh Kapolres AKBP Anton Sasono pertengahan Agustus lalu. Upaya damai merupakan inisiatif jajaran Muspida yang khawatir gesekan akan mengganggu jalannya politik dan aktivitas pemerintahan.

Pangkal persoalan, Bupati mengancam bertindak jika DPRD berani memanggil lagi Ita Triwibawati, isteri Bupati, terkait anggaran PKK. Basori sempat melaporkan Bupati dengan tudingan perbuatan tak menyenangkan. Dengan kesepakatan damai, laporan ke polisi pun dicabut.v

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

9

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara Museum Puputan Badung Bali berencana membangun Museum Puputan Badung di sekitar kawasan Pura Besakih, Kabupaten Karangasem. Gubernur Bali Made Mangku Pastika memperkirakan pembangunanya menelan anggaran hingga Rp27 miliar. Pembangunan museum itu bertujuan memikat pengunjung sebelum memasuki kawasan Pura Besakih. Puputan Badung merupakan perjuangan rakyat Bali melawan Belanda di lapangan puputan Badung, di Denpasar sekitar 100 tahun lalu.v

Bupati Minta Kepastian Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, KH Zulkifli Muhadli mendesak PT Newmont Nusa Tenggara untuk segera memberikan kepastian soal rekrutmen tenaga kerja agar tidak membingungkan masyarakat. Ia mengaku mendapat informasi bahwa setelah Lebaran akan ada demo besar-besaran menuntut sikap tegas dari manajemen NNT. Aksi itu akan dilakukan oleh mereka yang lolos maupun gagal seleksi.”Saya mendukung manajemen NNT mengambil keputusan yang bijak, yakni tidak membatalkan pelamar yang lulus dan memberikan tambahan jatah,” kata Zulkifli, akhir Agustus lalu. Menurut dia, jika manajemen NNT mengambil keputusan yang diinginkan masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah ini akan tetap kondusif dan operasional perusahaan juga tidak terganggu. v

Ketika Warga Kecewa Kecewa karena sudah dua kali Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya batal berkunjung ke desanya, warga desa Wangkar Weli, Poco Ranaka, Manggarai Timur, menyandera tiga mobil dinas milik Pemkab setempat. Warga juga menyandera isteri Kadis Perhubungan Fansi Jahang, selain membakar gapura di gerbang desa pada Rabu (10/8). Pelakunya kebanyakan anak muda setempat. Aksi mereka berakhir setelah aparat Polsek Borong dan Satpol PP terjun ke lokasi. v

Mungguk Gelombang Sayang Beruntung Indonesia memiliki desa bernama Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah, Sintang, Kalimantan Barat.

Warga desa ini mengingatkan bahwa kawasan perbatasan memerlukan perha-

tian lebih. Protes warga desa ini tentang minimnya infrastruktur jalan menyentil bukan hanya Bupati Sintang Milton Crosby dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, melainkan juga segenap bangsa Indonesia. Desa berpenduduk 1.286 jiwa (344 KK) ini sebenarnya potensial karena hidup dari menoreh karet yang harganya belakangan sedang menanjak, juga bertani lada. Sangat wajar jika mereka menginginkan jalan bagus agar hasil kebun dan taninya dapat dijual. Semoga upacara bendera 17 Agustus lalu berlanjut dengan penyediaan infrastruktur layak di desa ini dan kawasan perbatasan lainnya. v

Menggugat UU Kehutanan Lima Bupati di Kalimantan Tengah menggugat Pasal 1 angka 3 UndangUndang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi (MK). Satu pengusaha swasta turut menjadi penggugat menyertai lima Bupati. Mereka adalah Bupati Kapuas H Muhammad Mawardi, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Katingan Duwel Rawing, Bupati Barito Timur H Zain Alkim, Bupati Sukamara H Ahmad Dirman dan pengusaha Ahmad Taufik yang berdomisili di Palangkaraya. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berbunyi, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Mereka memohon kepada MK untuk menyatakan frasa “ditunjuk dan atau” tidak berkekuatan hukum mengikat dan mengubahnya menjadi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. v

Defisit APBD Defisit APBD melanda Kota Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Pemkot Balikpapan mengalami defisit anggaran Rp 134 miliar, dari total APBD 2011 sekitar Rp 1,8 triliun. Akibatnya 43 proyek yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perda APBD 2011 harus dihapus. Di Penajam Paser Utara malah sekitar 300 proyek yang dianggarkan di APBD 2011 ini batal terlaksana karena Paser mengalami defisit APBD sekitar Rp 500 miliar Sedangkan di Bontang.

10 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

APBD Perubahan Kota Bontang tahun 2011 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp350 -400 miliar dari Rp 1,445 triliun.v

Pabrik Karet Dua investor berniat membangun pabrik pengolahan karet di Balangan, Kalimantan Selatan. Bupati Balangan Sefek Effendi berharap kelak dua pabrik itu dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Para investor tersebut adalah pengusaha asal Thailand dan Kalimantan Barat yang tertarik melihat potensi karet di Balangan.

Rencana itu, kata dia, sudah sampai pada tahap pemilihan lokasi pembangunan pabrik pengolahan karet, kemungkinan di Batu Mandi dan Lampihong. v

Sangihe Pilih Bupati Kepulauan Sangihe, salah satu kabupaten perbatasan di Sulawesi Utara, dijadwalkan menggelar pemilukada pada 14 September 2011. Pemilihan bupati itu diikuti oleh enam pasang calon. Petahana pasangan Drs. Winsulangi Salindeho – Sigfried T Makagansa ( WS-Bermakna) mendapat nomor 1, Pasangan Heronimus Makagansa – Jabes E Gaghana ( Makagana) nomor 2. Selanjutnya pasanagan calon Toni Sampakang – Dahlan Mahmud nomor 3. Pasangan calon Ernes Rakinaung – Rizal Paul Makagansa nomor 4, Sedangkan Pasangan calon Santrawan Tatoneng Paparang – Jemmy Oleng nomor 5 dan pasangan calon Dikson Tatinting – Femmy Mamudi nomor 6. v

Haris Tetap Non-Aktif Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengembalikan status Abdul Haris Najamuddin sebagai bupati Bone Bolango (Bonbol), Gorontalo. Meskipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta melalui putusan Nomor 89/B/2011/PT.TUN.JKT menyatakan ada kesalahan prosedur dalam penerbitan SK penonaktifan Haris dari kursi bupati, putusan itu tak serta-merta membuat Kemendagri merevisinya. Haris memang dimenangkan baik di tingkat PTUN maupun di PT TUN Jakarta.

Tapi, amar putusan majelis hakim lebih mempersoalkan prosedur penonaktifan dan bukan ke landasan pencopotannya.

“Kan yang disoal prosedur. Kalau langkah

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara hukumnya sudah sesuai UU,” ujar juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek Agustus lalu. v

MK Sahkan Lania-Zakaria Mahkamah Konstitusi menolak permohonan-permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah. Amar putusan tersebut dibacakan sembilan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD, di Jakarta, awal Agustus lalu. Dengan putusan ini, MK mengesahkan keputusan KPUD Bangkep yang menetapkan pasangan Lania Laosa-Zakaria Kamindang sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada tersebut. v

Perang Baliho Menyusul penentuan nomor urut, tiga pasang calon gubernur-wakil gubernur Sulawesi Barat mulai bermanuver antara lain dengan memajang spanduk dan baliho. Pemilukada Sulbar dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober mendatang.

Pasangan nomor urut 1 adalah Mayjen TNI Salim S Mengga berpasangan dengan Abdul Jawas Gani. Nomor urut 2, pasangan petahana Anwar Adnan Saleh dan Aladin S Mengga. Sedangkan nomor urut 3 adalah pasangan Ali Baal Masdar dan Tashan Burhanuddin. v

Sekda Bone ke Makassar Mantan Sekda Bone Andi Amrullah Amal mengaku masih kecewa setelah dicopot sebagai Sekda. Namun, cucu langsung Raja Bone tersebut mengatakan ikhlas menjalani kehidupan barunya.

Berdasarkan surat pemberhentiannya, ia akan bertugas menjadi staf ahli bidang pemerintahan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pencopotan Amrullah Amal memunculkan pro-kontra di Bone.

Sebagian masyarakat menilai pencopotan Sekda identik dengan persoalan politik dan pribadi. Banyak kalangan mengaitkan tindakan Bupati HAM Idris Galigo mencopot Amrullah Amal karena bakal menjadi saingan puteranya, HAM Irsan Idris Galigo, dalam kancah Pemilukada Bupati 2013 mendatang. Andi Amrullah sendiri sudah menyatakan akan maju dalam Pemilukada Bone itu.v

Agus Saiful Mau Ganti Ayah Putera Bupati Buton Agus Saiful Safei Kahar berhasil unggul dalam Pemilukada Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada awal Agustus lalu. Agus, putera sulung Bupati Safei Kahar, berpasangan dengan Yaudi Salam Adjo diusung Partai Golkar. Pasangan ini unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) baik Jaringan Suara Indonesia maupun Lingkaran Jurnal Indonesia. Hitung cepat Jaringan Survei Indonesia menyatakan pasangan Agus-Yaudu memperoleh 32,03 persen suara diikuti pasangan Samsul Umar dan La Bakrie (PAN) dengan 23,23 persen suara, dan pasangan dr Azhari dan La Naba Kasim 20,74 persen suara. Namun, delapan pasangan pesaingnya bersatu menggugat KPU setempat karena diduga mendesain kecurangan secara terstruktur dan masif. v

Masohi Siap Gantikan Ambon Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal mengatakan, Masohi sudah lama disiapkan sebagai ibu kota Maluku menggantikan Ambon. Berbagai infrastruktur, termasuk lahan, sudah disiapkan untuk rencana itu. “Jika jadi pindah ke Pulau Seram, manfaatnya tidak hanya mengurangi kepadatan di Ambon, tetapi juga membuat pertumbuhan ekonomi menyebar ke tiga kabupaten di Seram,” katanya. Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf, menyebutkan, ada tiga kota di Maluku yang sedang dikaji untuk ditetapkan sebagai ibu kota Maluku. Namun, dia enggan menyebutkan ketiga kota tersebut. “Masih dikaji dan diteliti. Nanti saja kalau sudah selesai kajiannya,” katanya. Mengenai rencana pemindahan ini pun Pemerintah Provinsi Maluku belum berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut hal itu akan dilakukan setelah kajian selesai. Dia menjelaskan, pemindahan ibu kota harus dilakukan karena kondisi Ambon yang kian padat. v

Jelang Sail Morotai 2012 Menyambut Sail Morotai 2012, Kabupaten Kepulauan Morotai bersiap mengaktifkan kembali bekas bandara pertahanan udara sekutu menjadi bandara komersial. Mereka pun berharap pemerintah pusat juga mempertimbangkan bandara bekas Perang Dunia II

tersebut menjadi bandara internasional.

Penerbangan dari bandara itu ke Taiwan tiga jam, ke Hawai satu jam, ke Jakarta lima jam. “Kalau bandara ini dibangun, kami yakin Morotai bisa menjadi tujuan transit utama lalu lintas transportasi udara antar-Benua Pasifik,” ujar Pelaksana Tugas Bupati Morotai, Imam Lastori. Menurut dia, ada tujuh landas pacu peninggalan PD II. Hanya satu landas pacu yang dimanfaatkan oleh TNI AU. v

Asem-Yembra di Tambrauw KPU Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat menetapkan pasangan Gabriel Asem-Johanis Yembra sebagai pemenang Pemilukada Tambrauw.

Kepastian kemenangan pasangan nomor urut 3 itu diputuskan dalam rapat pleno KPU Tambrauw di Sausapor awal Agustus 2011 lalu. Hasil pleno rekapitulasi perolehan suara menunjukkan pasangan nomor urut 1 Jimmy Demianus IdjieRegina Yekwam memperoleh 194 suara (1,45 persen). Pasangan nomor urut 2, Manase Paa-Paskalis Baru, mendapat 4.577 suara (34,17 persen.). Sedangkan pasangan nomor urut 3, Gabriel AsemJohanis Yembra meraih 6.153 suara (45,93 persen). Sementara pasangan nomor urut 4 Gerson Jitmau-Anton Titit mendulang 2472 suara (18,45 persen). v

Golkar Usung Wamebu & Yogi Pasangan Zadrak Wamebu-Chr Kores Tokoro akan menjadi calon bupati dan wakil bupati Jayapura dari Partai Golkar.

DPP Partai Golkar sudah memutuskan keduanya menjadi calon resmi setelah melalui survei. Bersamaan dengan keputusan itu, para calon wajib menandatangani kontrak politik dengan Partai Golkar: Setelah menang mereka akan berjuang memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2014. Pilkada Kabupaten Jayapura, Papua akan berlangsung pada November mendatang. Beberapa tahapan Pilkada mundur dari jadwal karena keterlambatan pencairan anggaran. Meski begitu, KPU sudah siap melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan jadwal pemungutan suara pada 11 November 2011. Golkar juga menetapkan pasangan Naftali Yogi dan Hanok Herison Pigai maju di Pemilukada Kabupaten Paniai. v Teddi Septiadi Muchari

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

11

Pentas

Korupsi di Depan Makam Pahlawan Sementara masih dalam sorotan penanganan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke pusaran korupsi Kemenakertrans yang menyebut nama Menteri Abdul Muhaimin Iskandar. Tapi, belum jelas, sejauh mana keterlibatan Sang Menteri. antor itu terletak berseberangan dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Sisi jalan depan kantor itu, sudah bertahun-tahun dikenal sebagai sentra pedagang durian aneka jenis, mulai dari yang berlabel Petruk (Jawa), Medan (Sumatera), dan Monthong dan King Fruit (Thailand). Ya, yang dimaksud adalah kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tempat bermulanya kasus korupsi yang menyeret Menteri Muhaimin Iskandar dalam sorotan.

Adalah dokumen KPK sendiri yang menyeret nama Muhaimin sebagaimana dikemukakan oleh Farhat Abbas, advokat Dharnawati, tersangka pemeran pihak penyuap. Farhat

12

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

mengatakan, saat kliennya ditangkap oleh KPK, surat penangkapan menyebutkan nama Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai penerima uang Rp1,5 miliar. “Ditulis di sana, (KPK) sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Dharnawati bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan untuk memberikan hadiah kepada Muhaimin Iskandar selaku Menakertrans,” kata Farhat Abbas di Jakarta, Kamis, 1 September 2011.

Menurut dia, surat penangkapan dan penahanan Dharnawati jelas menyebut nama Menteri Muhaimin Iskandar.

Rekamannya, kata Farhat, ada juga. Bahkan, kata sang advokat, setelah dirinya mendengarkan sadapan KPK terkait penyuapan tersebut, juga disebut-sebut nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu sebagai orang yang menyuruh meminta kepada Dharnawati.

“Memang dalam rekaman itu yang meminta adalah Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisnaya tapi atas suruhan Muhaimin. Dalam rekaman itu juga disebut-sebut nama salah seorang staf Muhaimin, Fauzi. Rekaman itu diharapkan semakin memperkuat penyidikan ke Muhaimin oleh KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menangkap dua pejabat Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya, berserta Dharnawati, pada 25 Agustus 2011.

PENTAS | Korupsi di Depan Makam Pahlawan Dadong adalah Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan pada DitjenP2KT. Sementara Suisnaya duduk di posisi lebih tinggi, Sekretaris Ditjen P2KT di Kementerian yang dipimpin Muhaimin. Akan halnya Dharnawati, dia adalah kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, yang beralamat kantor di Manokwari, Papua Barat.

Dadong dan Suisanaya dikenai pasal berlapis yakni pasal 5 ayat (1) huruf a, b, subsider pasal 13, pasal 15 dan pasal 12a UU Pemberantasan Korupsi. Sementara Dharnawati dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a, b subsider pasal 13, pasal 15 UU Pemberantasan Korupsi.

Penangkapan tiga orang itu terkait pencairan anggaran untuk dana pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di 19 kabupaten seluruh Indonesia. Dana tersebut dialokasikan dari APBN-P 2011 sebesar Rp500 miliar.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, ketiganya ditangkap di tempat yang berbeda.

Suisnaya ditangkap di Gedung Kemenakertrans lantai 2, Dadong di Bandara Soekarno Hatta, dan Dharnawati di Jalan Otista, Jakarta Timur. Menurut dia, KPK juga berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar saat menangkap pejabat Kemenakertrans itu.

Belakangan, beredar pula berita bahwa dana Rp1,5 miliar itu merupakan pinjaman untuk pembiayaan tunjangan hari raya Idul Fitri.

“Uang itu diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat. Kira-kira modusnya sebagai uang pemulus supaya pencairan dana Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi segera dilakukan.

Nilainya Rp1,5 miliar. Uang dimasukkan ke kardus cokelat pengemas buah durian.

Uang segitu baru dari slip yang kita lihat.

Pastinya belum kita hitung,” katanya.

Johan menambahkan, uang Rp1,5 miliar itu sebelumnya diambil dari sebuah bank pada siang harinya oleh seorang pegawai Kemenakertrans, Syafruddin. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke Lantai 2 Gedung Ditjen P2KT Kemenakertrans, tempat tiga orang yang ditangkap itu menunggu.

Rupanya, sejak pukul 06.30 WIB, 25 Agustus itu, penyidik KPK sudah mulai bergerak dari Gedung KPK dengan menggunakan tiga Nissan X-Trail. Mereka bertugas mengintai sejumlah titik.

Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Syafruddin terlacak mengambil uang dalam jumlah banyak dari rekening Dharnawati. Uang itu kemudian dimasukkan ke kardus bekas berisi durian yang baru saja dibelinya, sangat mungkin di depan kantor tempat para penjual durian itu menjajakan dagangannya.

“Di kardus itu ada slip tertera nominal Rp1,5 miliar. Uang itu kemudian dibawa ke Kantor Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan. Langsung dibawa ke lantai 2 gedung A kantor tersebut,” kata Priharsa Nugraha, Kabag Pemberitaan KPK. Menurut dia, pada pukul 15.00 WIB, Suisnaya ditangkap di ruangannya di Gedung Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan bersama barang bukti. Berikutnya, pada pukul 16.00 WIB, giliran Dadong ditangkap saat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kepergian Dadong sudah direncanakan sebelumnya, bukan

karena yang bersangkutan merasa sudah terendus KPK. Di saat hampir bersamaan, Dharnawati ditangkap di daerah sekitar Jalan Otista, Jakarta Timur. “Bersama Nyoman dan Dadong, Dharnawati pun lantas diperiksa,” katanya. KPK lantas menggeledah kantor Suisnaya hingga pukul 21.15 WIB di hari yang sama.

Beberapa hari setelah penangkapan, Farhat menyampaikan pernyataan tentang keterkaitan Menteri Muhaimin dalam kasus ini. Tak urung, pernyataan Farhat telah memperluas spektrum kasus ini. Bahkan beredar kabar dana yang diminta dari Dharnawati mencapai Rp7,5 miliar. Alokasinya, Rp3-4 miliar disebutkan untuk Muhaimin, sisanya dibagibagikan kepada pejabat Kementerian. Ini di luar permintaan kepada Dharnawati untuk memberikan 10 persen dari Rp500 miliar buat anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas anggaran dari APBN Perubahan 2011 itu.

Uang yang disebut-sebut untuk Muhaimin itu diminta seseorang yang biasa mendampingi Sang Menteri. Dia dan ketiga tersangka sudah dua kali bertemu untuk membahas soal duit itu.

Namun, Dharnawati hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar dan ingin langsung memberikan uang tersebut kepada Muhaimin pada hari mereka ditangkap.

Sang penghubung rupanya bergeming dan menolak dana jika nominalnya hanya Rp1,5 miliar. Akhirnya uang dalam kardus durian itu dititipkan kepada Suisnaya.

Apapun, KPK masih harus mengumpulkan banyak bukti untuk membuat perkara ini jelas dan benderang. Di sisi lain, mungkin banyak yang ingin membuatnya buram dan gulita. Seperti makam pahlawan di tengah malam tanpa lampu penerang. v GE

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

13

PENTAS | Kontroversi di Sekitar Pak Menteri

Kontroversi di Sekitar Pak Menteri

Terkait perkara korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, ada yang menyudutkan

Menakertrans

Muhaimin Iskandar.

Tapi, pasti, ada pula pembelanya.

Muhaimin pun mendapat kesempatan

membela diri.

ang menjadi perkara memang dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID). Namun infrastruktur daerah itu ada embel-embel transmigrasi.

Lagi pula, KPK menemukan bukti awal di properti Kementerian Nakertras. Para tersangka juga menyebut-nyebut nama Ali Mudhori dan Fauzi yang dikenal dekat dengan Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung dan Acos (Ibrahim Pasadjo) juga disebutsebut. Tarik- menarik bisnis dan politik.

Bahkan figur yang masih famili Muhaimin, Lily Wahid (puteri almarhum KH Wahid Hasyim) yang tengah berseteru dengan Sang Menteri dalam konflik internal PKB turut menyudutkan. Ia bilang, seluruh anggota fraksi PKB tahu betul Fauzi adalah orang kepercayaan Muhaimin. Selain Fauzi, ada juga nama Ali Mudhori yang juga merupakan orang kepercayaan Muhaimin.

14 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

“Fauzi dan Muhaimin itu sama-sama santrinya Kyai Jalil di Pesantren PETA Tulungagung. Berkenalannya di situ sudah belasan tahun. Kalau dia (Muhaimin) bilang nggak kenal lucu,” kata Lily di gedung KPK, Jumat, 9 Agustus.

Tentang Fauzi sebagai staf khusus Muhaimin di Kemenakertrans. Lily menilai, ada benarnya mengingat kedekatan keduanya. “Mungkin secara struktural bukan stafnya tetapi bekerja untuk Muhaimin,” imbuhnya.

Adik almarhum Gus Dur itu mengingatkan agar jangan cuma Fauzi yang dikorbankan dalam kasus suap di Kemenakertrans. Lily yakin, peran Fauzi dalam kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) karena adanya perintah atasan.

“Dia (Fauzi) itu baik sekali, santun, tipikal santri yang benar. Artinya dia itu

PENTAS | Kontroversi di Sekitar Pak Menteri

u Lily Wahid. bekerja atas perintah bosnya. Saya menduga dia akan dikorbankan,” ujar mantan anggota Pansus kasus Bank Century ini.

Mengenai Ali Mudhori, pria yang diduga mengaku staf khusus Menakertrans dalam kasus suap, Lily menyebutnya sebagai salah satu calo anggaran di DPR. Menurut dia, Ali Mudhori merupakan mantan anggota DPR 2004-2009 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Ali Mudhori ini merupakan salah satu calo-calo anggaran juga,” ujar Lily.

Lebih dari itu, Lily mengemukakan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK) menemukan adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening isteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Muhaimin Iskandar. Aliran uang senilai Rp20 miliar itu disinyalir berasal dari hasil bagi-bagi jatah proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Kemennakertrans. “Yang saya dengar seperti itu. PPATK juga sudah mengakuinya.

Lalu tunggu apa lagi?” ujarnya.

Menurut Lily, aliran dana sebesar Rp20 miliar itu tak hanya mengalir ke rekening isteri Muhaimin, Rustini Murtadho. Aliran dana sebesar itu juga mengalir ke beberapa pihak lain.

“Iparnya, termasuk orang dekat Muhaimin,” tuturnya.

Ipar yang disebut Lily kabarnya bernama Alam. Sementara orang dekat Muhaimin adalah Fauzi yang disebut kubu kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua sebagai staf pribadi Muhaimin.

Sayangnya Lily enggan mengungkap siapa penggelontor dana sepanjang September 2009 hingga Mei 2011 ke Bank Mandiri, BCA dan BNI tersebut. “Nanti saja. Pasti kebuka kok. Tunggu saja KPK,” ujarnya.

PPATK lantas menjelaskan temuan empat transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus dugaan suap di Kemenakertrans itu. Berdasarkan laporan hasil analisis, transaksi tertinggi mencapai Rp 1,5 miliar, kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subiantoro.

Ia menjelaskan, empat transaksi itu terjadi di tiga bank dan satu non-bank.

Selain itu, PPATK menduga pelaku menyamarkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana dengan membeli kendaraan bermotor.

Lantas PPATK juga masih mendalami kemungkinan adanya transaksi mencurigakan lainnya terkait kasus itu. “Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik KPK, yang sedang menangani kasus itu,” kata Subintoro.

Sedangkan kalangan dalam Kemenakertrans juga pernah mengungkapkan, yang mengatur semua Dirjen di kementerian itu adalah tim asistensi Muhaimin yang jumlahnya banyak. Setiap eselon I dan II di Kemenakertrans. konon dibebani setoran duit ke Muhaimin sebesar Rp50 juta per minggu. “Setoran ini diminta Muhaimin melalui tim asistensinya,” kata seorang sumber.

Setiap rekanan yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur di lokasi transmigrasi pasti pihak eselon I dan II Kemenakertrans yang berhubungan langsung dengan si rekanan, lanjut sumber itu, akan terang-terangan meminta uang untuk jatah Menakertrans.

Dikemukakan pula, staf khusus Muhaimin berjumlah tiga orang dan tim asistensinya berjumlah sembilan orang.

Namun, banyak orang sering menyebut tim asistensinya juga staf khusus.

Besar Setyoko, ketika masih menjadi Sekretaris Jenderal Kemenakertrans, mengatakan, tim asistensi ini digaji pakai duit pribadinya Muhaimin. “Mereka digaji pakai anggaran pribadi menteri bukan dari APBN,” kata dia.

Muhaimin sendiri mendapat kesempatan membela diri. Ini berlangsung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 8 September 2011.

Selain menjelaskan asal muasal dana Percepatan Pembangunan Insfrastuktur Daerah (PPID) sebesar Rp500 miliar yang menjadi persoalan dalam perkara

suap, Muhaimin juga menyangkal Ali Mudhori dan Fauzi menjadi staf khususnya. Dia menegaskan dirinya hanya memiliki tiga staf khusus yakni Abdul Wahid Maktub, Jazilul Fawaid, Anton, serta satu Juru Bicara Dita Indah Sari.

Dita, mantan aktivis perburuhan, memang menjadi juru bicara bosnya. Ia menjelaskan banyak yang bisa mengakungaku suruhan menteri. “Jangankan menteri, ada yang pernah mengakungaku suruhan KPK. Banyak yang seperti ini dan berulang-ulang. Di tempat kami saja berkali-kali. Apalagi katanya untuk Lebaran, ini lucu,” ungkapnya.

u Dita Indah Sari.

Toh Muhaimin mengaku Ali Mudhori pernah telibat di tim ad hoc Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2010. Ia pun yakin Fauzi dan Ali “hanya ditarik-tarik” dalam perkara ini.

Mengenai dana PPID, Muhaimin menjelaskan mata anggaran itu “bukan DIPA Kemenakertrans, dan bukan menjadi bagian APBNP Kemenakertrans.”

Dia menyebutkan dana PPID merupakan dialokasikan langsung ke provinsi/kabuaten/kota melalui APBD. Ketua Umum PKB ini pun menambahkan penetapan daerah mana yang mendapat DPPID ditetapkan melalui rapat kerja Badan Anggaran DPR RI. “Kemenakertrans hanya berfungsi sebagai fasilitator dengan mengusulkan kebutuan daerah,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, tersangka Dharnawati sudah menyebutkan nama Acos, belakangan diketahui sebagai Iskandar Pasadjo, yang disebut dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung. Kembali lagi KPK harus menemukan bukti dalam jalin-kelindan perkara ini. v GE

15

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

PENTAS | Poros Jakarta-Makassar-Papua

Poros Jakarta Makassar-Papua

KPK sedang mengumpulkan

bukti-bukti tambahan

untuk merekonstruksi perkara percobaan suap di

Kemenakertrans.

Sejumlah nama terkait dalam poros

Jakarta-Makassar-Papua.

erlu lebih banyak penelusuran. Dua pekan setelah penangkapan tiga tersangka, rekonstruksi perkara percobaan suap di Kemenakertrans, KPK masih mencari bukti-bukti tambahan.

Banyak pula pertanyaan muncul. Misalnya, siapa sesungguhnya Dharnawati hingga berperan sebagai kuasa direksi PT Alam Jaya Papua dalam perkara ini.

Sedikit sekali informasi tentang perempuan yang juga disebut sebagai Nana ini, padahal justru ia adalah salah satu simpul utama dalam rangkaian perkara ini.

Data tentang PT Alam Jaya Papua tidak menyebutkan Nana sebagai salah seorang pemegang saham. Namun advokatnya, Farhat Abbas, pernah mengungkapkan Nana masih terikat hubungan saudara dengan pemilik perusahaan Alam Jaya Papua, Syamsu Alam.

Para pemegang saham Alam Jaya Papua agaknya merupakan anggota keluarga Syamsu Alam. Selain Syamsu Alam yang kelahiran Makassar 1959, pengurus inti perusahaan ini masih berusia di

16 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

bawah 30 tahun. Meskipun berkantor di sebuah rumah toko (ruko) kecil di Jalan Yos Sudarso Nomor 41B, Manokwari, Papua, rekam jejak Alam Jaya Papua menunjukkan perusahaan ini berpengalaman di bidang konstruksi.

Proyek-proyeknya beraneka, mulai dari pembangunan gedung apartemen di Luwu Timur, lapis ulang landas pacu bandara Labuhan Bajo, hingga perumahan di Medan. Wilayah kerjanya merentang dari Sumatera Utara hingga Papua Barat. Itu hanya catatan sepanjang 2008-2009 saja.

Apapun, Nana adalah kuasa direksi Alam Jaya Papua. Ia juga yang pertama mengungkapkan nama-nama seperti Acos, Ali Mudhori, Fauzi, dan Sindu Malik Pribadi sebagai pihak-pihah terkait yang menyeretnya menjadi tersangka.

Acos, kata Nana, adalah orang dekat Tamsil Linrung, wakil ketua Badan Anggaran DPR. Banggar sebagai alat kelengkapan legislatif sejauh ini memang kerap mendapat sorotan dalam sejumlah kasus alokasi APBN.

PENTAS | Poros Jakarta-Makassar-Papua Tamsil Linrung memang mengenal Acos. Acos, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu adalah kawan lamanya di Makassar. “Acos itu teman di Makassar.

Tahun 80-an. Dia dulu pernah jadi tenaga kerja di New Zealand, itu yang saya tahu.

Saya kenal,” kata Tamsil.

Tamsil menuturkan lagi, sekitar tiga bulan lalu ia kontak dengan Acos. Sedangkan saat bulan Ramadan lalu, Tamsil mengaku tak saling kontak dengan Acos.

Apakah Acos ikut mengatur pengalokasian dana di Banggar DPR terkait kasus ini? Tamsil menjelaskan, “Nggak tahu, tapi saya kenal. Coba cek, kalau itu benar itu berarti ya salah. Akan saya laporkan kalau dia itu mencatut-catut nama saya,” tegas Tamsil.

Politikus asal PKS ini tidak menampik kedekatannya dengan Acos. Namun,dia mengaku heran dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Kemenakertrans ini. “Saya sudah berusaha menghubungi Acos untuk mengklarifikasi informasi ini, tetapi belum bisa tembus,” katanya awal September lalu.

Tapi, wartawan Harian FAJAR Makassar berhasil mengkonfirmasi Acos, yang ternyata bernama lengkap Iskandar Pasadjo. ketika tengah berada di Bali.

Sayangnya, Acos belum mau berbicara banyak terkait namanya yang disebutsebut dalam kasus itu.

Yang pasti, dia mengaku mengenal salah seorang tersangka, yakni Dharnawati. Menurut Acos, Nana adalah puteri asal Enrekang. Sulawesi Selatan yang menjadi pengusaha di Papua.

Penelusuran lebih jauh menunjukkan Acos merupakan salah satu pengurus teras, Wakil Ketua Umum organisasi Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI). Ketua umumnya? Tamsil Linrung. Laman web PNTI pun menjelaskan Acos identik dengan Iskandar Pasadjo Nama Iskandar Pasadjo juga tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu lalu. Ia mendapat nomor urut 5 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 03.

“Nanti ada saatnya saya bikin konferensi pers untuk menjelaskan semuanya,” kata Acos yang juga aktif di Kadin Kota Tangerang Banten, via telepon.

Nah, selain Acos, Nana juga menyebut nama Ali Mudhori sebagai staf khusus

Menakertrans. Mudhori, saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PKB Lumajang, Jawa Timur.

Bagi warga Lumajang, pria yang pernah menjadi anggota Komisi VII DPR RI periode 1999-2004 ini tidaklah asing.

Untuk periode 2009-2014, giliran Masitah, isterinya, yang menjadi anggota DPR RI. Dari penelusuran diketahui Mudhori sempat maju sebagai calon Bupati Lumajang di Pilkada 2008, namun gagal.

Meski Muhaimin tak pernah mengakuinya sebagai asisten khusus, sebuah baliho ucapan selamat Idul Fitri yang dipasang di jalan protokol di Kota Lumajang, awal September lalu jelas menuliskan jabatan Mudhori sebagai Asisten Khusus Kemenakertrans dan Ketua DPC Lumajang.

Rumah Mudhori di Lumajang tampak mewah. Sejumlah mobil mahal tampak terparkir di garasi rumah di Jl Pisang Agung, Kepuh Harjo, Kota Lumajang. Rumah itu baru ditempati beberapa bulan lalu.

Rupanya Mudhori tak asing dengan Makassar. Paling tidak, ia adalah alumni program S-2 di IAIN (kini UIN) Alauddin, di ibu kota Sulsel itu pada dekade 90-an lalu. Ia juga sempat menjadi dosen di kota yang sama.

Nah, Mudhori sempat menyangkal keterkaitannya dengan perkara di Kemenakertrans. “Tidak benar dan semuannya itu bohong,” kata Mudhori di SMS. Ia juga membantah terlibat dalam kasus suap sebagaimana dikemukakan advokat Rahmat Jaya dari Kantor Farhat Abbas karena dirinya bukan staf khusus ahli Menakertrans. “Saya ini memang bukan staf khusus Pak Menteri, jadi tuduhan itu tidak benar,” ujarnya.

Namun, hingga pekan pertama September Mudhori belum memberi penjelasan di depan KPK. Demikian pula dengan Fauzi dan Windu Malik Pribadi. Padahal KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan keduanya sejak 6 September 2011. v GE

17

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Utama

Saling Lempar Bupati Kobar Pelantikan Bupati

Kotawaringin Barat (Kobar),

Kalimantan Tengah,

mungkin berlangsung

di Jakarta.

Gubernur Kalteng

Teras Narang

enggan melantik pasangan Udjang Iskandar Bambang Purwanto.

obar memang belum tentu berarti berkobar oleh bara politik lokal. Tapi, sengkarut politik pasca pemilihan umum kepala daerah kabupaten yang beribu kota di Pangkalan Bun itu belum usai juga.

Awal Agustus 2011, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menetapkan pasangan Udjang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar. Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, keputusan Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam dua surat tertanggal 8 Agustus 2011.

Surat pertama bernomor 131.62-584, Tahun 2011 menjelaskan pemberhentian Penjabat Bupati Kotawaringin Barat dan pengesahan pengangkatan Bbupati Kotawaringin Barat. Teras adalah Penjabat Bupati Kotawaringin Barat. "Butir kedua dalam surat itu mengesahkan Ujang Iskandar sebagai Bupati Kotawaringin Barat," ujar Teras.

18 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Surat kedua bernomor 132.62-585 Tahun 2011 menjelaskan tentang pengesahan pengangkatan Bambang Purwanto sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Barat. "Surat itu ditujukan kepada Gubernur Kalteng," kata Teras. Selanjutnya, gubernur meneruskannya kepada DPRD Kotawaringin Barat untuk menyiapkan pelaksanaan pelantikan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, DPRD Kobar menolak Surat Keputusan Mendagri perihal pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar periode 2011-2016. Sebagai bentuk penolakan DPRD Kobar telah mengirimkan surat untuk Ketua Komisi II DPR RI. DPRD Kobar mengirimkan dua surat penolakan selain ditujukan untuk Ketua Komisi II DPR RI, juga ditujukan untuk Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Dalam surat tersebut, DPRD Kobar menyampaikan beberapa hal. Di

U T A M A | Saling Lempar Bupati Kobar antaranya, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD Kobar telah mengusulkan pasangan terpilih.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menyatakan bahwa apa yang menjadi putusan DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) terkait penolakan terhadap SK Mendagri yang menetapkan pasangan Ujang Iskadar-Bambang Purwanto sebagai Bupati/Wakil Bupati Kobar, merupakan hak lembaga tersebut, dia hanya melaporkan itu kembali kepada Mendagri.

“Ya tidak masalah, sesuai UU tugas saya hanya melantik, yang berdasarkan keputusan Mendagri, yang harus melalui DPRD dalam sidang paripurna istimewa, sekiranya DPRD Kobar berpendapat tidak bisa melaksanakan sidang istimewa, saya hanya melaporkan kepada Mendagri,” kata Teras.

Teras mengatakan menghargai apa yang menjadi keputusan DPRD Kobar, sebab selaku eksekutif dia juga tidak berwenang untuk mencampuri apa yang menjadi keputusan legislatif.

Menurut dia DPRD tentunya memiliki mekanisme sendiri dalam hal penetapan hari, tanggal dan tempat untuk melakukan sidang istimewa, yang barang tentu dirumuskan sebelumnya melalu badan musyawarah (Bamus) dewan. Apa yang dilakukan tersebut adalah hal yang biasa, karena semuanya terikat pada aturan dan mekanisme yang ada, selaku gubernur sekalipun dirinya tidak ada kewenangan untuk memaksa agar dilakukan pelantikan segera.

Ketua DPRD Kobar, Subahagio, menegaskan bahwa pihaknya telah menjawab surat Gubernur tentang pelantikan Bupati Ujang Iskandar dan Wakil Bupati Bambang Purwanto. Surat Gubernur Teras bernomor 131.52/164/ADPUM tertanggal 9 Agustus 2011 ini melayang ke Pangkalan Bun setelah dirinya menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.62-584 tahun 2011 dan No 132.585 tahun 2011.

Dalam surat balasan tersebut, demikian Subahagio, DPRD Kobar menyam-

paikan beberapa hal. Antaranya, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD Kobar telah mengusulkan pasangan terpilih.

Usulan tersebut tertuang dalam surat nomor 170.172/005.2/422/2010, yakni Sugianto Sabran sebagai Bupati dan Eko Soemarno sebagai Wakil Bupati. Hal ini sesuai dengan Berita Acara KPUD Kobar No 366/BA/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010. Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kobar Subahagio dan dua Wakil Ketua M Hasanudin Noor serta Nurhidayah, dengan tegas dinyatakan bahwa mereka mengusulkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kobar. DPRD Kobar tak pernah mengusulkan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto untuk kedua posisi tersebut.

Pasangan calon Sugianto Sabran dan Eko Soemarmo yang kemenangannya di pemilu kada Kotawaringin Barat dibatalkan MK pun menolak tegas SK Mendagri dan Gubernur Kalteng yang melantik Ujang-Bambang. Menurut Sugian (panggilan warga setempat kepada Sugianto), masih ada proses hukum seperti saksi pengaduan Sugianto-Eko terhadap saksi palsu di MK, Ratna Mutiara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih jauh, Kemendagri didesak memberlakukan status quo bagi Kotawaringin Barat selama proses hukum yang ada masih berlangsung.

“Kami menilai Pemerintah Pusat terkesan terpaku dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan sosiologis yang sedang terjadi di masyarakat Kobar,” ujar Sugian pada pertengahan Agustus lalu.

Sugian yang juga anggota DPR Fraksi PDIP ini merujuk sengketa Pemilukada Kobar yang bermula dari kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno pertengahan tahun lalu. Namun pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto tidak menerima kekalahannya dan menggugat ke MK. Hasilnya, MK mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko

Soemarno dan menetapkan pasangan Ujang-Bambang.

Namun salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan MK, Ratna Mutiara, justru dilaporkan kubu Sugianto-Eko ke polisi. Ratna dianggap membuat kesaksian palsu. Ratna pun akhirnya menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Negeri Jakatrta Pusat.

PN Jakpus pun menghukum dengan lima bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Ratna menyatakan menerima Putusan PN Jakarta Pusat dan tidak mengajukan banding.

Secara implisit Sugian berharap vonis PN Jakpus dalam perkara Ratna Mutiara itu dapat merevisi putusan MK yang memenangkan pasangan Ujang-Bambang. Rupanya Teras Narang pun enggan melantik Ujang-Bambang..

Pada 12 Agustus 2011 Teras mengirim surat ke Mendagri meminta arahan, terkait sikap DPRD Kobar. Lantas, mendagri membalas surat Teras, melalui surat tertanggal 25 Agustus 2011, agar Teras segera melantik Ujang-Bambang. Di dalam suratnya, Mendagri menyatakan bahwa pelantikan tidak harus di depan paripurna istimewa DPRD. “Tapi bisa dilakukan di kantor gubernur atau di tempat lain,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnizar Moenek.

Tapi, melalui surat tertanggal 5 September 2011, Teras mengembalikan mandat untuk melantik Ujang-Bambang ke mendagri. “Teras menolak melantik karena kemungkinan takut berkonflik dengan para calon,” ujar Donny, pangglan Reydonnizar, awal September 2011 .

Dalam surat balasannya No 131.52/335 tertanggal 5 September 2011, Gubernur Kalteng mengembalikan mandat proses pelantikan bupati dan wakilnya ke Mendagri. “Atas permintaan ini, Mendagri berencana untuk melantik Ujang sebagai bupati terpilih periode 2011-2016 di Jakarta,” katanya.

Ia menyebutkan kebijakan untuk melantik pernah dilakukan di sejumlah daerah. “Beberapa waktu lalu di Kabupaten Aceh Utara dan Semarang juga dilakukan pelantikan seperti ini,” ungkapnya.

Tapi kapan itu pelantikan? v GE

19

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

U T A M A | Setahun Lebih Tanpa Bupati Definitif

Setahun Lebih Tanpa Bupati Definitif Menyelesaikan sengketa Pemilukada Kobar memang bukan soal mudah. Lebih setahun sejak Pemilukada berlangsung, Kobar belum memiliki Bupati definitif. Kilas balik mungkin akan menunjukkan seberapa pelik urusan ini.

M

emobilisasi ribuan massa untuk berunjuk rasa di Jakarta saja bukan hal mudah. Apalagi di sebuah kabupaten yang berpenduduk kurang dari 250 ribu jiwa. Namun, di Pangkalan Bun, ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), ribuan massa berunjuk rasa menentangkeputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan pasangan H Sugianto - H Eko Soemarno dalam pemilihan umum kepala daerah setempat.

Tentulah unjuk rasa itu mendukungpasangan Sugianto-Eko, calon bupati dan calon wakil bupati Kobar. Siapa dulu dong Sugianto itu. Sugianto Sabran adalah seorang pengusaha yang juga anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi suami artis Ussy Sulistiyowati. Namun, lebih dari itu, Sugian (begitu nama panggilan yang kerap diucapkan warga setempat) memang tokoh berpengaruh, bukan saja di Kobar, melainkan juga di Kalimantan Tengah.

Sugian terhitung keponakan dua

tokoh terkemuka di sana. Satu pamannya adalah H Abdul Rasyid AS, pengusaha yang pernah menjadi anggota MPR RI. Paman satu lagi adalah HM Ruslan AS, Ketua DPD Partai Golkar Kobar. Jadi, seharusnya Sugian merupakan figur yang pantas terpilih menjadi Bupati Kobar.

Hitung-hitungan awalnya, PDIP setempat jelas akan mendukung pencalonannya, sementara pengaruh HM Ruslan akan mengarahkan massa Golkar untuk ikut mendukungnya. DPD Golkar pada mulanya memang mendukung Sugian.

Tapi, keputusan DPD Golkar Kobar itu tak sejalan dengan kehendak DPP. Dari Jakarta, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, memutuskan mendukung pencalonan Ujang Iskandar, bupati petahana pesaing Sugian. Pengurus DPD Golkar Kobar sempat melakukan perlawanan. Ical lalu bereaksi dengan membekukan kepengurusan Partai Golkar Kobar.

Alasan formal boleh muncul sebagai dalih. Dua survei memang men-

20 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

dukung Ujang. Hasil survei pertama pada November 2009, Indobarometer menyatakan bahwa calon Bupati Kobar yang akan paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ujang dengan dukungan mencapai 77,7persen. Sedangkan pada survei kedua yang dilakukan Citra Publik Indonesia pada Februari 2010, elektabilitas Ujang 77,5persen sedangkan Sugian 2,7 persen.

Keputusan DPP Partai Golkar boleh saja bersandar pada dua sigi itu. Tetapi, seorang wartawan di Pangkalan Bun menilai, jika Ujang menang, dari sisi bisnis Kobar dapat menjadi salah satu lahan perluasan bisnis kelompok Bakrie. Skenario ini mudah dibaca karena dukungan DPP dalam hal ini Ical akan berarti jalan lapang dari Bupati yang didukungnya.

Di sisi lain, masih kata sang wartawan, Surya Paloh yang menjadi pesaing Ical dalam Munas Partai Golkar, kini menjadi Ketua Umum Ornas Nasional Demokrat, dan telah menyatakan keluar dari Partai Golkar justru lebih dulu masuk ke Kobar

U T A M A | Setahun Lebih Tanpa Bupati Definitif beberapa tahun sebelumnya.

Paloh konon telah memiliki sejumlah kebun kelapa sawit di daerah ini. Yang paling kasat mata, tentu saja keterlibatan Paloh lewat profesional-profesional Media Group dalam penerbitan koran lokal Borneonews sejak beberapa tahun lalu di Pangkalan Bun. Perluasan bisnis Paloh itu menjadi mudah berkat kerja samanya dengan Tanjung Lingga Group milik Abdul Rasyid AS yang juga adik Ruslan AS. Sugian sendiri pernah menjadi presiden direktur di TanjungLingga. Apapun, Sugian tak surut dengan penolakanDPP Golkar dan hasil sigi dua lembaga survei tadi.

Maka, Pemilukada Kobar pada 5 Juni 2010 lalu menghadapkan pasangan Sugian-Eko dengan pasangan UjangBambang Purwanto. Sugian-Eko didukung oleh koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra. Sedangkan Ujang-Bambang maju dengan koalisi Partai Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PKB dan Hanura. Hasil pemungutan suara ternyata memenangkan Sugian.

Sidang pleno rekapitulasi KPU Kobar menyatakan perolehan untuk pasangan Sugianto-Eko (nomor urut 1) adalah 67.

199 suara atau 54,86 persen. Sedangkan pasangan calon Ujang-Bambang (nomor urut 2) memperoleh 55. 281 suara atau 45,13 persen. Namun cerita tak berhenti sampai di sini.

Kubu Ujang ternyata tak puas dengan hasil rekapitulasi itu. Alasannya, kubuSugian main curang. Maka Ujang memperkarakan hasil pemilukada Kobar ke MK dengan mengajukan 68 saksi pendukungnya.

Di depan majelis hakim MK yang diketuai M Akil Mochtaryang berasal dari Kalimantan juga, para saksi mengungkapkan apa yang terjadi dalam rangkaian proses pemilukada di Kobar. MK mencatat, tim sukses pasangan Sugian-Eko mendata para pemilih untuk melancarkan money politics berupa uang yang nilainya berkisar antara Rp100-200 ribu per pemilih dan sembako yang tersebar di seluruh enam kecamatan di Kobar: Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Benteng, dan Pangkalan Lada.

Selanjutnya, masih dalam catatan MK, penerima uang dan natura dimintai tanda tangan untuk memilih pasangan

Sugian-Eko. Jika ini berjalan kurang lancar, muncul penekanan, ancaman, intimidasi dan teror. “Bahkan saksi Ahmad Ruslan, karena menolak tawaran mendukung Pasangan Sugianto-Eko sehingga dipukul oleh Tim Sukses Pasangan SugiaEko,” ungkap salah seorang hakim MK. Sedangkan surat permintaan Bupati kepada Dandim, Kapolres, dan Komandan Lanud setempat agar mengerahkan bantuan keamanan, kata hakim tadi, juga tak mendapat tanggapan. Di sisi lain, Panwas pemilukada setempat pun dinilai tak berdaya menghadapi Tim Sukses Sugian-Eko. Saksi Komarudin menerangkan bahwa ia mengirim SMS kepada Ketua Panwas Kobar, Marjomo, tentang politik uang. Tapi Marjomo membalas dengan SMS yang isinya, “Sudah dipikirkan buntutnya, karena saya sudah dalam keadaan tertekan.”

Saksi lain, Anang Aspan antara lain menerangkan, “Telah terjadi perampasan sebanyak 11 kertas suara oleh Hj Hatmah, lalu datang Panwas Kecamatan ke tempat kejadian dan mengatakan, “Perampasan kertas suara tidak jadi masalah.” Sedangkan saksi M Rusdi menerangkan bahwasaksi beserta keluarga merasa terancamkarena tidak mau menuruti Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SugianEko). Rusdi juga diberitahu kalau diberi uang diterima saja, karena Kapolresnya sudah dibayar.

Dengan rangkaian kesaksian itu MK menilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi meluas di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari PasanganCalon, Tim Kampanye, dan seluruh TimRelawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masingmasing pasangan calon.

Berdasarkan asas tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yangdilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria) MK menyatakan hasil pemilu-

kada Kobar tidak sah. Lebih dari itu, MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.

Dengan pertimbangan Pemilukada tak mungkin diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugian-Eko) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikutkan lagi, MK langsung mengalihkan kemenangan kepada pasangan Ujang-Bambang.

“Memerintahkan KPU Kobar menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr H Ujang Iskandar ST MSi dan Bambang Purwanto S ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010,” ujar Ketua MK Mahfud MD ketika membacakan putusan pada 7 Juli 2010.

Apa yang terjadi kemudian? Alihalih menerbitkan surat keputusan yang menetapkan kemenangan Ujang-Bambang, Rapat Pleno KPU Kobar pada 14 Juli 2010 justru menolak putusan MK. Rapat pleno tersebut diiringi demonstrasi delapan ribu lebih pendukung pasangan Sugian-Eko. Alasan yang dikemukakan KPU Kobar antaranya adalah tidak adanya keputusan MK yang membatalkan keputusanKPUD Kobar nomor: 30/KPUKTB/IV/2010 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kobar, sehingga KPUD tetap mengangga psah pasangan tersebut.

Persoalan ini semakin pelik dengan kesaksian palsu oleh Ratna Mutiara, salah seorang saksi dari kubu Ujang. Ratna Mutiara divonis bersalah dalam perkara kesaksian palsu di Pengadilan Jakarta Pusat pada Mei 2011. Ia pun dipidana lima bulan penjara.

Kubu Sugian lantas meminta MK merevisi putusan perselisihan hasil Pemilukada Kobar yang memenangkan Ujang-Bambang. Hingga kini belum ada revisi itu. Namun, sampai September pula, belum ada pelantikan Bupati Kobar.

Setahun lebih sejak MK membacakan putusannya pada Juli 2010, belum ada Bupati Kobar yang dilantik. Mau berapa lama lagikah? v GE

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

21

EkBis

Tuban Terus-terusan

Restrukturisasi utang

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

kepada kreditor lokal masih belum tuntas juga.

Kreditor asing malah menggugat pailit TPPI.

ntah kapan urusan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan induknya, PT Tuban Petrochemical Industries, tuntas. Semula muncul harapan utang TPPI ke PT Pertamina Persero serta pihak lainnya seperti BP Migas dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) segera tuntas .

Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Manufaktur, Irnanda Laksanawan menyatakan ada kesepakatan usai rapat internal bersama Pertamina, PPA, dan TPPI serta BP Migas, Rabu, 7 September 2011.

Ia mengungkapkan hasil kesepakatan bersama itu menguntungkan kedua belah pihak dan diselesaikan secara mekanisme pasar (market mechanism) antara pihakpihak terkait. Pertamina juga menginginkan pelunasan utangnya, berupa jaminan penerbitan letter of credit (L/C) sejak tahun pertama periode pembayaran kewajibannya. “Solusinya negara diuntungkan dan tidak ada satupun yang

22Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

dirugikan sesuai dengan term of condition,” jelasnya.

Diakuinya penyelesaian ini harus sesuai dengan aturan korporasi dan peraturan pemerintah sehingga menghasilkan keputusan adil. Bahkan, pemerintah mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengacara negara serta pengacara pihak yang terkait. “Mereka ini nantinya akan mengevaluasi hak yang harus diterima supaya jangan rugi,” tuturnya.

Sebelumnya, TPPI bersedia melakukan pembayaran utang kepada Pertamina yang totalnya mencapai 548 juta dolar AS atau sekitar Rp5,06 triliun melalui dua cara. Pertama, TPPI akan membayar tunai sebesar US$300 juta dan sisanya dalam bentuk open account (pembayaran kemudian) secara bertahap dengan mengirimkan produknya berupa elpiji dan bahan bakar mogas (bensin) selama 10 tahun.

E K B I S | Tuban Terus-terusan Ternyata, yang selesai baru draft kesepakatan. “Hari ini final draftnya ya, bukan penandatangannya,” tukas Irnanda, Jumat, 9 September 2011.

Irananda menjelaskan, secara koorporasi Kementerian BUMN sudah menyelesaikan perjanjian antara kedua belah pihak. Namun begitu, semua kembali kepada tujuan utama yaitu program restrukturisasi. “Tidak ada 100% yang menang, itu harus win-win sesuai proporsional masing-masing,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihak TPPI sedianya akan membayar piutang senilai US$ 300 juta. Selain itu, setelah draft itu selesai akan diserahkan kepada pengacara negara untuk direview aspek hukumnya.

Namun di mata Ketua Komite Tetap Bidang Hulu Migas Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, tertundanya restrukturisasi utang hingga berulang kali menunjukkan kegagalan kinerja komisaris serta direksi TPPI dan juga Tuban Petro. “Komisaris dan direksi TPPI dan Tuban Petro sudah jelas-jelas melakukan wanprestasi, pemerintah dan Pertamina mesti menggelar RUPSLB dengan agenda perombakan komisaris dan direksinya,” katanya menanggapi perkembangan restrukturisasi TPPI. Pada 26 Mei 2011, term sheet (lembar persyaratan) restrukturisasi utang TPPI ditandatangani. Lantas penandatanganan master of closing agreement (MCA) TPPI dijadwalkan pada 26 Juli 2011. Namun, tertunda menjadi 15 Agustus 2011, dan dijadwal ulang menjadi 26 Agustus 2011.

Hingga pertengahan September 2011 belum jelas kapan.

Nah, dalam pandangan Komaidi, wakil direktur ReforMiner Institute, TPPI merupakan perusahaan bermasalah sejak pembentukannya. “Sempat masuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), namun tidak juga selesai,” katanya.

Karena itu, ia pun mendesak agar pemerintah dan Pertamina segera menggelar RUPSLB TPPI. Pemerintah dan Pertamina, lanjutnya, berhak mengusulkan RUPSLB karena keduanya memegang saham mayoritas di TPPI. Pemerintah melalui PT Perusahaan

Pengelola Aset (PPA) menguasai 41,65 persen saham TPPI dan 15 persen lainnya dimiliki Pertamina.

Sisa sahamnya dimiliki PT Silakencana Tirtalestari 17,85 persen, dan pemegang saham asing 25,5 persen. Sedang, di TPI, PPA menguasai 70 persen saham dan 30 persen lainnya dikuasai PT Silakencana Lestari yang dikendalikan Honggo Wendratmo.

Firlie menjelaskan, jika manajemen TPPI dan Tuban Petro saat ini tidak segera diganti, pihaknya menyangsikan persoalan utang TPPI bisa dituntaskan.

“Saya yakin tak ada pihak ketiga atau perbankan yang percaya memberikan pinjaman ke TPPI. Selain itu, manajemen TPPI dan Tuban Petro saat ini terbukti hanya bisa membuat masalah dengan hanya menumpuk utang,” ujarnya.

Menurut dia, jika RUPSLB terlaksana, maka agenda utama yang mesti dilakukan sebagai sebuah korporasi adalah mengkaji kinerja perusahaan. “Jika terjadi pergantian komisaris dan direksi di TPPI dan Tuban Petro, maka pemerintah melalui PPA dan Pertamina bisa menempatkan orang-orang terbaik mereka,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan restrukturisasi sebenarnya tidak akan “deadlock” jika sebelumnya dilakukan RUPS TPPI. Atau, Firlie bahkan mencurigai keputusan restrukturisasi TPPI itu diambil tanpa melalui RUPS. “Kalau berdasarkan RUPS, Pertamina sebagai salah satu pemegang saham TPPI pasti dilibatkan dan tahu rencana tersebut. Tapi, Pertamina sepertinya tidak tahu, dengan adanya penolakan harga elpiji yang ditawarkan TPPI,” ujarnya.

Ia juga menduga, ide restrukturisasi TPPI berasal dari sejumlah oknum di TPPI dan Tuban Petro yang ingin mencari keuntungan sesaat. “Ini mesti diinves-

tigasi. Pemerintah jangan melindungi oknum-oknum yang membela TPPI atau Tuban Petro demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” katanya.

Lantas Firlie pun menyarankan pemerintah mencari solusi menyeluruh untuk meminimalisasi kerugian termasuk yang akan dialami Pertamina. Belum jelas, apakah penyelesaian itu menyangkut urusan dengan kreditor asing. Pasalnya, TPPI juga menghadapi soal dengan kreditor asingnya.

Sementara masih berurusan dengan kreditor lokal, dua kreditor yang berkedudukan hukum di Belanda, Argo Capital BV dan Argo Global Holdings BV mengajukan permohonan pailit TPPI. Permohonan pailit didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 55/Pailit/2011/PN.Niaga pada 12 Agustus 2011.

Dokumen pendaftaran pailit yang didapat menguraikan asal muasal permohonan pailit diajukan. Kuasa hukum kelompok Argo, Stefanus Haryanto dan Hendry Mulina, dari Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) menyebutkan permohonan pailit muncul karena Argo Capital dan Argo Global tak dilibatkan dalam proses restrukturisasi utang TPPI. “Klien kami juga kreditor, harusnya kan juga ikut disertakan dalam restrukturisasi tersebut,” ujar Hendry Mulina.

Terlebih, katanya, kliennya adalah kreditor yang memiliki piutang relatif besar dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih.

Dalam suratnya ke Pengadilan Niga tersebut, tercantum total utang TPPI ke Argo Capital dan Argo Global per 30 Juni 2011 mencapai AS$160 juta terdiri dari pokok AS$112 juta dan bunga AS$48 juta.

Utang tersebut berasal dari fasilitas pinjaman yang diberikan Argo Capital dan Argo Global ke TPPI senilai AS$90 juta pada 2005.

Jadi, proses terus berjalan. Entah mengulur waktu atau apa, tunggu saja ujungnya. Urusan politik seperti dikemukakan Firlie, belakangan saja,

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

v GE

23

E K B I S | Menanti Askrindo Baru

Menanti Askrindo Baru

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Askrindo, sempat tersandung salah kelola dana investasi. Bagaimana rencana BUMN Asuransi ini pasca pergantian direksi?

Kisruh pengelolaan dana investasi Askrindo semoga saja tak terulang. Pada awalnya adalah penempatan dana investasi dalam bentuk Repurchase Agreement (Repo), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), obligasi, dan reksadana. Padahal jenis-jenis investasi tersebut terlarang bagi Askrindo yang merupakan perusahaan penjamin kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi kredit Usaha Kecil Menengah (UKM). kekeliruan penempatan dana di sejumlah perusahaan Manajer Investasi (MI) tadi dipicu oleh kredit macet yang dialami Askrindo. Pangkalnya, lagi-lagi Askrindo lebih memilih pembiayaan untuk nasabah-nasabah korporat dan menjamin promissory notes terbitan korporat, bukan UKM. Terkait hal ini, sebanyak 10 perusahaan investasi diduga terlibat sebagai wadah penempatan dana fiktif milik Askrindo.

Kini, dana tersebut macet. Kondisi itu, bisa jadi, memaksa negara memberikan dana talangan (bailout) sebesar 2 triliun, dan berpotensi rush lebih dari 100 triliun.

Apalagi 5 dari 10 MI yang meluncurkan

24 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

produk reksadana dengan komponen promissory notes jaminan Askrindo, diketahui mengalami gagal bayar.

Sementara itu, investasi melalui KPD berlangsung sejak 2005. Sedangkan repo mulai 2008. Kedua praktik investasi ini mulai terendus pada 2008-2010. Askrindo juga diketahui memiliki investasi berupa obligasi dan reksadana berdasarkan laporan keuangan Askrindo 2010 yang telah diaudit. Namun, pemeriksaan Bapepam-LK pada awal 2011 mengungkapkan Askrindo tidak dapat membuktikan kepemilikan beberapa obligasi dan reksadana.

Berdasarkan data Bapepam- LK, penempatan investasi dalam berbagai bentuk tersebut dilakukan melalui lima perusahaan, antaranya adalah PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, PT Batavia Prosperindo Financial Services, dan PT Jakarta Securities. Total dana yang diinvestasikan mencapai Rp439 miliar.

Atas temuan Bapepeam-LK ini, Menteri Negara BUMN mencopot Zulfan

E K B I S | Menanti Askrindo Baru Lubis dari posisi direksi PT Askrindo.

Lubis. Pergantian direksi Askrindo berlanjut hingga level tertinggi.

Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa dan Keuangan Parikesit Suprapto mengatakan, Kementerian BUMN memutuskan untuk mencopot "Chairul Bahri dari jabatan Direktur Utama dan Hartono dari jabatan Direktur Pemasaran dan Pertanggungan. "Ini untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja perseroan," ujarnya saat pelantikan pejabat di Kantor BUMN, Selasa, 23 Agustus 2011.

Parikesit mengakui, Kementerian BUMN sudah lama mengendus adanya investasi ilegal yang dilakukan oleh oknum manajemen Askrindo. Karena itu, selain melaporkan ke Bapepam-LK, Kementerian BUMN juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap Askrindo.

Menurut Parikesit, kasus dana ilegal tersebut memang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itulah, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kementerian BUMN selaku pemegang saham, tidak memberikan pelepasan tanggung jawab atas laporan direksi Askrindo. "Dalam RUPS, kami menerima laporan direksi, tapi khusus untuk kinerja investasi, kami tidak memberikan pelepasan tanggung jawab. Jadi, oknum yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum," terangnya.

Parikesit mengakui, Askrindo memiliki peran penting sebagai BUMN asuransi kredit. Untuk itu, Kementerian BUMN ingin agar Askrindo bisa segera menyelesaikan kasus dana investasi ilegal. "Karena itu, kami mengangkat direksi baru dengan harapan bisa memperbaiki kinerja Askrindo," ujarnya.

Sebagai pengganti, terpilih Antonius Chandra S Napitupulu sebagai dirut PT Askrindo. Selain itu, pos-pos yang kosong juga diisi, yakni Didiet Sandjoto Pamungkas sebagai direktur teknik dan operasional, T. Widya Kuntarto sebagai direktur keuangan, investasi dan TI, serta Singgih Hardjanto sebagai direktur SDM dan umum.

Polda Metro Jaya pun menahan Zulfan Lubis dan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Noviar, sejak 19 Agustus 2011. Keduanya diduga terlibat korupsi

dan pencucian uang perusahaan yang merugikan negara hingga Rp 435,6 miliar. ”Saksi yang sudah diperiksa mencapai 22 orang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar didampingi Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Aji Indra.

Polisi juga menyita uang Rp 5 miliar dari empat perusahaan investasi yang diduga digunakan tersangka untuk menginvestasikan uang Askrindo secara fiktif.

Menurut Baharudin, kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di perusahaan milik negara ini terungkap atas temuan polisi, bukan laporan perusahaan atau masyarakat yang dirugikan. ”Kami mencium ada dugaan korupsi pada perusahaan itu dua bulan lalu. Penyidikan masih terus berlangsung, tidak tertutup kemungkinan tersangkanya bertambah,” ungkap Aji Indra.

Modus kedua tersangka melakukan korupsi dan pencucian uang belum dijelaskan, dengan alasan penyidikan masih berlangsung. Aji hanya menjelaskan bahwa kejahatan ini dilakukan keduanya sejak 2004 sampai 2009.

Lantas desakan agar penyidik Polda Metro Jaya mengejar semua pihak yang terlibat dalam kejahatan dugaan korupsi Askrindo pun muncul. Polisi diminta tidak berhenti pada oknum Askrindo.

Ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad H Wibowo, misalnya, mengemukakan, "Pihak Askrindo yang sudah ditahan itu kan tidak bisa melakukan perbuatan ini sendirian."

Selain itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan didesak bersikap terbuka dan transparan dalam pengusutan sejumlah kasus di pasar modal. Salah satu kasus yang membutuhkan klarifikasi adalah dugaan reksa dana fiktif yang nilainya mencapai Rp 1 triliun di Askrindo dan melibatkan 10 perusahaan manajemen investasi.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menyatakan, kredibilitas BapepamLK dipertaruhkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang bergulir. Masyarakat, di sisi lain, juga menunggu penjelasan dari otoritas yang berwenang karena ini menyangkut kepercayaan mereka pada lembaga keuangan.

”Bapepam-LK bersifat superbody karena punya fungsi pemeriksaan, penyidikan, dan penindakan. Sayangnya, hingga kini aneka persoalan tak pernah tuntas,” kata Yanuar.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menyatakan, dugaan keterlibatan beberapa pejabat di BapepamLK sedang ditangani secara internal di lembaga itu. Pemeriksaan atas beberapa pejabat yang disebut-sebut dalam kasus itu tengah dilakukan.

Informasi itu diperoleh langsung dari pimpinan Bapepam-LK sebelum DPR memasuki masa reses. ”Seusai masa reses, Komisi XI akan merapatkan hal itu. Kami siap memanggil pejabat-pejabat terkait untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Maruarar.

Kini, direksi baru mulai mengayuh laju Askrindo. Jajaran direksi perusahaan asuransi pelat merah itu memetik pengalaman berharga bahwa arah dan kebijakan investasi harus tepat.

Misalnya, penempatan dana investasi harus perlu menjaga likuiditas perusahaan, mendukung kegiatan bisnis, tanpa mengesampingkan pengembalian investasi yang optimal. “Termasuk, menghindari portofolio yang dilarang oleh regulator,” ujar Direktur Keuangan, Investasi dan TI, T Widya Kuntarto.

Selanjutnya, sambung Kuntarto, direksi saat ini bahkan mengarahkan agar pengelolaan dana fokus pada deposito.

Utamanya di bank pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah, serta bank swasta yang selama ini telah menjalin kerja sama untuk mendukung bisnis timbal-balik.

Instrumen investasi lain yang diperkirakan aman, yakni penempatan dana pada surat berharga negara atau obligasi korporat yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Juga agar perseroan melengkapi dan menyempurnakan standar operasional prosedur investasi.

Sejauh ini sebenarnya sebagian besar portofolio investasi Askrindo memang berbentuk deposito. “Sisanya 30 persen dikombinasikan melalui surat berharga negara, obligasi korporasi, reksadana, termasuk saham,” tambah Kuntarto.

Coba nanti kita lihat juga kinerjanya.

Semoga tiada kesalahan ulang. v Rina Dwi Andini

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

25

E K B I S | Pailit= Tambah Penyakit

Pailit= Tambah Penyakit

Pailit kerap bukan berarti urusan selesai.

Malah pailit justru

menambah persoalan.

Seperti pengalaman

PT Istaka Karya (Persero) ini.

Tatkala Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyetujui putusan pemailitan PT Istaka Karya (Persero) oleh Pengadilan Niaga Jakarta, para karyawan dan keluarganya pasti resah. Maka, ratusan karyawan Istaka pun berkumpul di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat Pengadilan Niaga berkantor, pada Kamis, a8 Agustus 2011.

Mereka menuntut gaji selama lima bulan yang belum dibayarkan pihak perusahaan. Yudi Kristanto, Ketua Serikat Pekerja Istaka mengatakan, sejak putusan pailit kepada MA dikeluarkan pada 22 Maret 2011, pihak BUMN konstruksi ini tidak membayarkan gaji karyawan.

“Kami hanya mengharapkan pengertian dari pihak perusahaan dan Kementerian BUMN untuk memerhatikan nasib kami dan keluarga. Sudah lima bula kami nggak gajian,” ungkap Kristanto.

Putusan perdata khusus MA No: 124 K/PDT.SUS/ 2011 tanggal 12 Maret 2011 mengabulkan gugatan pailit PT Istaka Karya (Persero) yang diajukan Japan Asia Investment Company (JAIC). Sejak keluarnya putusan tersebut, hak-hak

26 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

karyawan belum dipenuhi pihak perusahaan. “Selain lima bulan gaji, uang pensiun belum kami terima sepeser pun,” ujar Kristanto.

Sedangkan Sekjen Serikat Pekerja Istaka, Lugina Triwardhana menyatakan sebanyak 620 karyawan Istaka berharap Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantu pembayaran gaji selama dua bulan dari tunggakan pembayaran gaji lima bulan.

“Belum terealisasinya pembayaran gaji tersebut dan belum jelasnya dana hak pesangon dan pensiun sebesar Rp 71 miliar serta tunggakan koperasi karyawan sebesar Rp 2,3 miliar membuat karyawan perseroan semakin resah dalam menghadapi hari raya Idul Fitri 1432 H,” ujarnya.

Untunglah soal hak-hak karyawan ini selesai. Pembayaran gaji karyawan Istaka yang tertunda selama lima bulan akan diatasi dengan bantuan dari PT Waskita Karya. Pembayaran gaji akan dibayar dengan cara mencicil.

“Mereka akan atasi dulu kebutuhan mendesak menjelang lebaran, yang lainnya nanti akan dibicarakan oleh kurator

E K B I S | Pailit= Tambah Penyakit dengan Waskita Karya,” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar.

Mustafa menjelaskan, mekanisme pembayaran kewajiban perusahaan kepada karyawan nantinya akan diserahkan kepada kurator dan Waskita Karya.

Termasuk dalam penyelesaian itu adalah masalah administrasi.

Dia menambahkan, sebelum keputusan pailit Istaka Karya dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta, Kementerian BUMN sudah berdiskusi dengan serikat pekerja untuk menerima kondisi perusahaan. “Mereka mengatakan dapat menerima semua itu,” katanya.

Meski menyetujui keputusan pemailitan Istaka Karya yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut, Kementerian masih memberikan kesempatan kepada Istaka mengajukan peninjauan kembali (PK) keputusan pailit ke MA. Putusan pailit Istaka bermula dari utang yang berbentuk Commercial Paper (CP) kepada PT JAIC sekira USD7,645 juta. CP tersebut adalah utang atas tunjuk, bukan utang atas nama. Untuk CP yang diterbitkan pada Desember 1998, yang jatuh temponya 1 Januari 1999 merupakan CP tangan keempat.

“Itu bermula dari utang. Utangnya dalam bentuk Commercial Paper (CP).

Kami ingin bayar, tapi takut salah bayar.

Kami akan membayarnya, saat ini sedang menunggu proses. Kalau sudah final akan kami lakukan pembayaran. Istaka tidak pantas dipailitkan,” Direktur Utama Istaka Karya Kasman Muhammad.

Selanjutnya, PT JAIC mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya karena perusahaan pelat merah ini dianggap tidak melaksanakan putusan MA yang memerintahkan perusahaan itu membayar kewajibannya sebesar USD7,645 juta.

Akhirnya, pada 22 Maret 2011 lalu, MA mengabulkan kasasi yang dilayangkan PT JAIC Indonesia tersebut dalam perkara permohonan pailit. Istaka pun mengambil langkah perlawanan hukum dengan mengajukan PK. Namun, belum jatuh PK di MA, muncul masalah baru.

Selain ada proyek yang terbengkalai, pembayaran kewajiban Istaka kepada mitra bisnisnya pun langsung tersendat.

Antara lain pembayaran proyek tol Semarang-Ungaran untuk subkontraktor PT

Bumi Sentosa Dwi Agung (BSDA) senilai Rp 30 miliar belum terbayar. Akibatnya pembangunan tol tersebut terganggu.

Manajemen BSDA malah sempat akan memblokir ruas jalan tol, tepatnya di dekat gerbang tol Kalirejo Ungaran, pada akhir Agustus 2011. Perusahaan yang kini masih menangani proyek lanjutan tol itu juga berencana mengerahkan puluhan orang dan 60 truk yang sedianya hendak diparkir di ruas jalan tersebut.

Namun aksi itu tidak terealisasi menyusul kedatangan puluhan polisi untuk mencegah upaya pemblokiran. Petugas turun dari dua truk pengendali masyarakat (dalmas) dan memasang barikade.

Sebelumnya, pada 21 Agustus, PT BSDA juga memblokade pintu masuk tol sebagai protes belum ada pembayaran.

u Kasman Muhammad.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo menyatakan proses pembayaran proyek tol yang dikerjakan subkontraktor akan tetap diselesaikan.

“Namun karena PT Istaka Karya dinyatakan sudah pailit, pembayarannya akan dilakukan secara bertahap,” kata Hadi, Jumat, 26 Agustus 2011.

Hadi menambahkan, karena sudah dinyatakan pailit, segala tanggung jawab PT Istaka Karya berada di bawah koordinasi kurator. Untuk menjalankan tugasnya, kurator juga diawasi hakim.

Ia menjelaskan, PT TMJ, Istaka, BSDA didampingi pejabat Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Wilayah Jateng sudah menemui kurator. Kesepakatannya, proses pembayaran proyek tol Semarang-Ungaran ke subkontraktor akan segera diselesaikan.

“Pembayarannya bertahap karena kewajiban PT Istaka Karya tak hanya ke

proyek tol di Semarang,” kata Hadi. Hadi menambahkan, pada 23 Agustus lalu misalnya juga sudah dibayar sebesar Rp 12 miliar.

Dalam proyek tol Semarang-Ungaran, PT TMJ adalah pelaksana kegiatan proyek sedangkan Istaka sebagai kontraktor yang memberikan subkontrak kepada PT BSDA. Site Manager BSDA Tundo Karyono mengatakan sejak 10 bulan lalu mengerjakan tol Ungaran pihak PT TMJ belum membayarnya. Sedangkan Hadi menyatakan pembayaran proyek tol memang besar. Namun, kata dia, uang milik PT Istaka Karya tetap ada untuk membayar itu. “Tapi karena pailit, butuh manajemen administrasi kepailitan,” ujarnya.

Perbaikan jalur wisata dari Kota Cilegon – Anyer – Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, sepanjang 15 kilometer belum selesai bahkan terkesan terbengkalai. Terbengkalainya perbaikan jalan ini, karena pihak ketiga pembangunan itu yakni Istaka dinyatakan pailit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan perbaikan jalan sesuai kontrak.

Pembangunan jalan Kota Cilegon – Anyer – Cinangka awalnya direncanakan bisa diselesaikan pada 2011. Namun dengan adanya pemutusan kontrak kerja dengan pihak ketiga, kemungkinan besar perbaikan jalan akan selesai pada 2012 mendatang. “Jalan Cilegon – Anyer – Cinangka awalnya akan selesai diperbaiki pada akhir Desember 2011 mendatang, tapi saat ini kemungkinan sampai 2012,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten, M Shaleh Menurut Shaleh, perbaikan jalan wisata telah direncanakan akan diperbaiki secara keseluruhan dari Kota Cilegon hingga Pantai Carita. Jalan tersebut diperbaiki secara multi years hingga 2012.

“Anggaran yang disiapkan yaitu sebesar Rp 80 miliar yang didanai dari dana loan,” tambahnyaa.

Di luar Jawa, proyek jalan layang di Jl Sudirman -Tuanku Tambusai - Jl Imam Munandar, Pekanbaru, Riau, pun tersendat. Pembiayaan proyek ini berasal dari APBN. Sudah jelas sekarang, pailit memang menambah penyakit. Entah apa pula ceritanya jika putusan PK di MA jatuh. v Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

27

E K B I S | Jejak Korupsi Maskapai Merpati

Jejak Korupsi Maskapai Merpati

Semula, yang ramai adalah kasus kelaikan pesawat Cina kelolaan Merpati yang jatuh di Papua.

Tak sangka, kasus lama malah jadi perkara.

etelah empat tahun. Ya, setelah empat tahun melepas jabatan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (20022007), Hotasi Nababan menjadi tersangka terkait posisinya di masa lalu.

Bersama mantan Direktur Keuangan Guntur Aradea, Nababan menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai 1 juta dolar AS. Kejaksaan Agung menyangka mereka merugikan negara dalam penyewaan pesawat tipe Boeing 737-400 dan 737-500 dari Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (TALG) AS. Kejaksaan pun terus menyelidiki kemungkinan muncul tersangka lain dalam kasus ini. Alasannya, kasus tersebut dinilai sebagai tanggung jawab kolegial dan kekurang hati-hatian. Menurut mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jasman Panjaitan, kasus ini termasuk kasus sangat sensitif.

28 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

â&#x20AC;&#x153;Bukan hanya dua tersangka. Ada sementara orang berpendapat bahwa itu kasus prudent (kehati-hatian),â&#x20AC;? kata Panjaitan usai pelantikannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Rabu 7 September 2011.

Menurut Jasman, penambahan tersangka dalam kasus korupsi sewa pesawat Merpati harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena kejaksaan enggan dianggap tebang pilih dalam penetapan tersangka bila hanya menetapkan dua orang dari jajaran direksi.

Ia menambahkan, pada 7 September 2011 penyidik Jampidsus menjadwalkan pemanggilan tiga orang direksi untuk dimintai keterangan. Namun, ketiganya tidak memenuhi panggilan penyidik. â&#x20AC;&#x153;Tetapi pengacaranya menyebutkan dia tidak bisa hari ini. Harusnya tadi datang, namun dijadwal ulang. Biasalah karena habis lebaran,â&#x20AC;? kata dia.

E K B I S | Jejak Korupsi Maskapai Merpati Apa kata Nababan? Ia mengaku kecewa ataspenetapannya sebagai tersangka.

Lebih jauh, Nababan menganggap kasus ini adalah kriminalisasi terhadap kebijakan sehingga dapat terjadi pada Direksi BUMN lain.

"Tidak hanya Merpati bisa terkena masalah yang sama. Jadi, hati-hati, kebijakan bisa dikriminalisasi," ujarnya sambil menambahkan bahwa kebijakan itu kegiatan korporasi, bukan individu.

Bahkan sebelumnya, tambah Nababan, pada 2007 lalu Kejaksaan telah memeriksa kasus ini dan menyatakan tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Sebab itu, sambungnya, seharusnya, pejabat di Kejagung saat ini bisa mengacu pada pejabat sebelumnya.

"Kenapa lembaga yang sama tidak mau mengacu pada file-file lama. Itu seharusnya kan bisa menjadi acuan pengambilan keputusan. Jika lembaga hukumnya saja inkonsisten, gimana rakyat mau taat hukum?" ujarnya bertanya.

Sedangkan advokat Nababan, Lawrence TP Siburian, menyatakan keberatan atas penetapan tersangka terhadap kliennya karena menganggap telah memaksakan diri dengan mempidanakan kasus perdata. "Kejagung terlalu memaksakan diri mempidanakan kasus perdata, sebab ini murni perdata," tandasnya Siburian menegaskan kasus penyewaan pesawat ini seharusnya masuk ranah perdata karena yang terjadi adalah wanprestasi (ingkar janji) dalam penyewaan dua pesawat tipe Boeing 737-400 dan 737-500 oleh perusahaan TALG USA, bukannya adanya kerugian negara.

“Kalau dibilang ada kerugian negara, di mana kerugian negaranya? ,” tambahnya.

Menurut dia, ini soal leasing (sewa guna usaha) pesawat Boeing 737-400 dan 737-500. Dari kesepakatan masingmasing pihak, Merpati harus menaruh security deposit US$ 500 ribu dan perjanjiannya itu bukan uang muka.

Nah, security deposit itu harus dikembalikan setelah masa akhir penyewaan, berbeda dengan uang cicilan atau uang muka. Jadi perjanjiannya, kata Siburian, jika pesawat tidak ada, uang ini harus dikembalikan.

Ternyata, kata Siburian, TALG wanprestasi. Pesawatnya tidak ada, tapi uangnya tidak dikembalikan," jelasnya.

Kasus ini terjadi pada 2006 ketika Direksi Merpati memutuskan penyewaan dua pesawat Boeing 737 dari perusahaan TALG di AS, senilai US$ 500 ribu untuk setiap pesawat. Uang sewa sebesar US$ 1 juta telah ditransfer ke rekening Hume & Associates, lawyer yang ditunjuk TALG, melalui transfer Bank Mandiri.

Namun, hingga kini pesawat tersebut, tak kunjung diterima Merpati. Diduga ada penyimpangan dalam proses penyewaannya, Kejaksaan menyelidik dan menyidik dengan memeriksa sejumlah mantan anggota dewan direksi.

Mereka yang dimintai keterangan antaranya, Nababan, Cucuk Suryo Suprojo (pelaksana tugas Dirut 2008) dan Sardjono Jhoni Tjitrokusumo (Dirut 2010).

Turut diperiksa, Tony Sudjiarto (mantan GM Air Craft Procurement). Dari rangkaian pemeriksaan itu, pada 16 Agustus 2011 Kejaksaan menetapkan Nababan dan Guntur sebagai tersangka.

Selanjutnya Panjaitan menjelaskan penyelidikan terus berkembang termasuk kemungkinan meminta keterangan Menteri BUMN saat itu, Sugiharto.

“Justru hasil penyelidikan kita selama ini tidak diminta persetujuan pada menteri BUMN. Perbuatan melawan hukumnya kan disitu,” kata dia.

Kedua, kata Jasman, pemberian uang itu kepada perusahaan TALG tanpa jaminan dan ternyata setelah uang dibayar tidak dilaksanakan perjanjiannya.

“Mereka berpendapat bahwa itu perdata.

Saya bilang, kalau memang ada silakan kembalikan uang negara. Tapi, mereka bersikukuh itu perdata. Pendapat kami ada kerugian negara,” kata dia.

Sedangkan Siburian tetap menegaskan

kasus ini bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi karena tak memenuhi tiga unsur-unsurnya. Tiga unsur itu: perbuatan melawan hukum, kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi. Ia mempertanyakan unsur kerugian negara.

Di sisi lain, Merpati juga akan menghadapi masalah terkait pesawat buaatan Cina yang jatug di Kaimana, Papua Barat, pada Mei lalu. Toh pengusutan kasus korupsi dugaan penggelembungan harga (mark up) proyek pengadaan pesawat tipe MA60 Xian sebanyak 15 unit dari China masih belum berlanjut.

“Kasus mark up pengadaan pesawat MA60 masih ada di penyidik. Ini kan masuk belakangan dibandingkan dengan kasus penyewaan pesawat Boeing 737,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad Menurut dia, dugaan mark up ini akan diproses setelah penyidikan kasus penyewaan pesawat Boeing 737 dilimpahkan ke penuntutan. “Kita konsentrasi dulu ke penyewaan ini,” tambahnya.

Pembelian pesawat MA-60 sebanyak 15 unit dari Cina oleh maskapai penerbangan BUMN ini mencuat setelah salah satu pesawat jatuh di Teluk Kaimana dan menewaskan semua awak dan penumpangnya. Informasi yang berkembang, pembelian 15 unit MA-60 terlalu mahal.

Pokok soalnya, Merpati harus membayar 14,5 juta dolar per pesawat MA60, padahal sebenarnya harga satu pesawat jenis itu hanya sekitar 11 juta dolar per unit. Diperkirakan terjadi markup sekitar 40 juta dolar AS. Melambungnya harga pesawat MA60 itu diduga terjadi karena pembelian pesawat oleh pihak MNA menggunakan perantara (broker). Meski pembelian pesawat produksi Xian tersebut sudah disepakati G to G (antarpemerintah), pada kenyataannya masih menggunakan jasa broker yang disebutsebut berinisial MS. Kita tunggu perkembangannya. v GE

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

29

E K B I S | Geram (karena) Impor Garam

Geram (karena) Impor Garam Impor garam memicu kisruh antara Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

“Kita malu lah...

Punya pantai

terbesar nomor dua

di dunia tapi

masih impor garam,” kata Fadel.

Bergandengan ketika akan menemui wartawan usai Rapat Koordinasi Pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad ingin menunjukkan keduanya berdamai. Ya, soal impor garam itu.

“Kami sepakat tidak ada lagi impor garam. Ini supaya garam petani diserap dan harganya membaik,” kata Fadel usai Rapat Koordinasi Pangan, Rabu malam, 7 September 2011.

Padahal, sebelum sang surya terbenam hari itu, Fadel masih geram dengan impor garam. “Kita malu lah, bangsa kita besar. Kita punya pantai terbesar nomor dua di dunia tapi masih impor garam. Itu nanti dibahas jam 2,” tegas Fadel.

Kejengkelan Fadel sudah terendus sejak awal Agustus lalu. Pangkalnya adalah kebijakan impor garam dari Kementerian Perdagangan. Maka, pada Jumat 5 Agustus 2011, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel gudang

30 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

yang berisi garam milik PT Sumatraco Langgeng Makmur di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten.

Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) KKP, Syahrin Abdurahman penyegelan berdasarkan informasi awal, kapal Vinashin Star Hai Phong dengan nomor IMO 9283552 berbendera Vietnam akan membongkar muatan garam dari India di Ciwandan. Benar saja, sekitar pukul 12.30 WIB, Kamis, 4 Agustus 2011, kapal tersebut merapat.

Keesokan sorenya, ungkap Syahrin, Tim Pengawas PSDKP dengan berkoordinasi dengan Polsek Ciwandan menangkap tangan impor garam yang diendus menyalahi ketentuan.

Sebulan kemudian, anak buah Fadel juga menyegel garam impor di Pelabuhan Belawan, Medan. Garam impor yang disegel sebanyak 29.050 ton sesuai manifes didatangkan dari India dengan menggunakan Kapal MV Good Princess. Penyegelan dilakukan sejak garam

E K B I S | Geram (karena) Impor Garam butuhan langsung sebanyak 750 ribu ton, untuk ikan asin dan lainnya sebanyak 600 ribu ton, dan sisanya 250 ribu ton untuk aneka indsutri.

Data KKP menyebutkan kebutuhan garam untuk ikan asin 100 ribu ton, sedangkan menurut Kemendag 600 ribu ton, sehingga ada selisih 500 ribu ton.

Perbedaan itu membuat data konsumsi garam beryodium di Tanah Air pada 2011 antara Kemendag dengan KKP berbeda.

“Produksi garam diperkirakan 1,4 juta ton dari angka ini jika dikoreksi dari angka ikan asin 500 ribu ton, maka garam konsumsi hanya sebesar 1,1 juta ton.

Ini berarti ada surplus 300 ribu ton (per 2011),” kata Sudirman.

Sedangkan Fadel menyatakan “Kita mendesak terus (angka) kebutuhan garam nasional 1,1 juta ton bukan 1,6 juta ton, kita tidak menyerah dan akan duduk bersama untuk melihat angka-angka, angka yang pasti untuk mendapatkan solusi yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Mari Pangestu enggan berkomentar soal garam impor itu. “Isu (garam) ini sudah dikoordinasi oleh kantor Kementerian Perekonomian. Jadi kita tunggu saja,” kata Mari.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh juga menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki keputusan apapun terkait penahanan kembali 50 ribu ton garam India di pelabuhan Bali.

Namun demikian, ia menyatakan akan ada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Ekonomi. “Belum ada keputusan, masih dibahas,” ungkap Deddy.

Rapat yang berlangsung pada 7 September 2011 itu alhirnya berakhir dengan Fadel dan Mari yang bergandengan tadi: Garam impor distop.

Nah, kini dengan moratorium impor garam tadi, apa yang hendak dicari Fadel? Menurut dia, Indonesia perlu mencontoh kebijakan Brazil yang mendukung perkembangan industri dalam negeri. “Dia bikin peraturan baru namanya Big Brazil, dahsyat peraturannya, sampe-sampe China shock,” kata mantan Gubernur Gorontalo.

Demi mencegah impor garam saja, dia mengaku butuh dana ratusan miliar rupiah untuk swasembada. “Tapi tahun depan saya merencanakan pada 2012 itu Rp150 miliar lah untuk itu. Di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani, karena ini pemberdayaan,” ungkap Fadel.

Ia juga mengatakan akan menyiapkan sembilan lokasi utama dalam produksi garam ini, antaranya adalah Madura, Cirebon, Indramayu, Naga Geo, dan seluruh lokasi seperti NTT dan NTB. “Lahanlahan garam ada 24.800 ha. Itu garamgaram rakyat diproduksi bisa mencapai 1,5 juta ton,” tambah Fadel.

Bukan cuma itu. Rupanya Fadel sudah belajar bagaimana Australia memproduksi garam hingga sejuta ton di satu tempat saja. v GE

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

31

u detik foto

dibongkar dari kapal hingga masuk ke gudang penampungan. Garam impor tersebut didatangkan oleh PT. Garindo Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha garam cucian bahan baku, garam industri dan garam konsumsi beriodium.

Kali ini penyegelan di Belawan membawa petugas Bea dan Cukai. Maklum, penyegelan pertama d Ciwandan terhantam kritik karena urusan segel-menyegel bukan ranah kerja Kementerian Fadel.

Nah, sejak penyegelan di Ciwandan itu berkembanglah polemik tentang garam impor. Kementerian Kelautan menilai garam senilai Rp7 miliar itu izin impornya kedaluwarsa. Garam itu masuk ke Indonesia berbarengan dengan musim panen raya garam yang ditetapkan pada Agustus. Maka, menurut aturan itu, tak boleh ada impor selama Juli-Oktober.

Fadel menjelaskan, selama Juli hingga Agustus 2011, terjadi beberapa importasi garam yang masuk ke pelabuhan Belawan tercatat mulai 15 Juli 2011 lalu yang menjadi awal polemik garam antara KKP dan Kemendag.

Pada 15 Juli, Kapal MV Shining Pescadores asal India membawa garam sebanyak delapan ribu ton yang dimpor oleh PT Budiono Madura Bangun Persada. Kemudian per 27 Juli, Kapal MV Good Princes asal India membongkar 29.050 ton dari India yang diimpor oleh PT Garindo Sejahtera Abadi masuk pertama kali di Pelabuhan Belawan.

Perseteruan juga menyangkut data konsumsi garam di Tanah Air. Di mata Kementerian Fadel kebutuhan garam konsumsi di Tanah Air pada 2011 hanya 1,1 juta ton. Tapi menurut Kementerian Perdagangan mencapai 1,6 juta ton.

Dirjen Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil KKP Sudirman Saad mengatakan pada saat rapat pertama eselon I antarkementerian, pihaknya menyesuaikan data kebutuhan garam nasional.

“Ternyata kebutuhan garam untuk ikan asin 100 ribu ton, artinya ada kelebihan penghitungan 500.000 ton,” ujarnya.

Menurut dia, pada rapat itu disepakati untuk dua kategori yakni kebutuhan garam konsumsi sebanyak 1,6 jut ton dan garam industri 1,8 juta ton.

Struktur kebutuhan garam konsumsi terdiri dari garam untuk ke-

32 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

I N F O T O R I A L | PT PUPUK KUJANG

Pupuk Kujang Berbagi

U

ntuk mengantisipasi meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok dan membantu daya beli masyarakat, terutama masyarakat pada golongan ekonomi menengah ke bawah. BUMN-BUMN di Jawa Barat (Jabar) melakukan sinergi dalam membantu masyarakat melalui program Pasar Murah BUMN Peduli.

Sebelumnya, 14 BUMN se-Jabar telah melaksanakan program Pasar Murah di berbagai daerah pada Bulan Maret dan April. Acara Pasar Murah BUMN Peduli yang digelar di Kabupaten Karawang pada tanggal 4, 8, 9 dan 10 Agustus 2011 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tersebut. Sebanyak 13.300 paket yang berisi 3 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng telah disiapkan untuk kegiatan ini.

“Kami menyiapkan 13.300 paket bahan pokok dengan harga per paketnya Rp29.000 atau sekitar 30% lebih murah dari harga pasar,” jelas Corporate Secretary PT Pupuk Kujang, Harry Hartelan.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa Pasar Murah BUMN ini digelar di empat tempat yang berbeda di wilayah

sekitar perusahaan. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 di Desa Pagadungan, tanggal 8 Agustus 2011 di Desa Dawuan Barat, tanggal 9 Agustus 2011 di Desa Dawuan Tengah, dan 10 Agustus 2011 dilaksanakan di lingkungan PT Pupuk Kujang.

Adapun perusahaan Negara yang bergabung dalam kegiatan pasar murah ini adalah dari PTPN VIII sebagai koordinator, PT Pupuk Kujang sebagai pelaksana penjualan paket bahan kebutuhan pokok, serta kerja sama dari BUMN lainnya seperti Perum Jasa Tirta, PT Pos Indonesia, PERURI, PT Pindad, PT INTI serta PT Bio Farma dalam menyediakan paket tersebut.

“Sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, kami harap kerja sama BUMN dalam mengadakan kegiatan Pasar Murah ini bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan barang-barang pokok yang bagus kualitasnya dengan harga yang terjangkau,” kata Harry Hartelan.

Di tempat yang sama, menurut Kepala Desa Dawuan Barat, Ronny Patinasarani, masyarakat Desa Dawuan Barat merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia berharap PT Pupuk Kujang bersama dengan BUMN yang ada di Jawa Barat akan terus melakukan tradisi mengadakan pasar murah setiap tahun.

Sebagai catatan, pada tahun 2010 lalu PT Pupuk Kujang menjadi koordinator Pasar Murah BUMN Peduli.

Tahun 2011 ini, PTPN VIII ditunjuk menjadi koordinator untuk kegiatan pasar murah ini. Edi Suhardi, Manager PKBL Pupuk Kujang mengatakan kegiatan pasar murah ini kemungkinan akan dilaksanakan lagi tahun depan. ”Jika harga-harga kebutuhan pokok kembali bergejolak naik dan tidak stabil, Insya Allah kami akan berupaya mengadakan kembali kegiatan pasar murah ini untuk membantu meringankan beban masyarakat,” pungkas Edi.v

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

33

Persada

Bongkar Pasang Katanya

Isu reshuffle

(bongkar pasang) kabinet menghangat lagi.

Bulan depan saja kita tunggu kebenarannya.

ika pergantian Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar saja, mungkin akan mafhum semua. Pak Menteri memang sakit sejak Ramadan lalu. Tapi, ini tidak.

Maka Jakarta pun menghangat dengan kabar pergantian para menteri yang dikenal dengan sebutan reshuffle (bongkar pasang) kabinet. Kabarnya, Oktober 2011 pelaksanaannya.

Kabar itu muncul dari pernyataan kalangan dalam Istana Kepresidenan.

Yang muncul pertama adalah berita kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kinerja kabinet.

Sehari sebelum ulang tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan bahwa Presiden SBY kecewa dengan kinerja anak buahnya. Penyebabnya adalah rendahnya realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2011 karena banyak Kementerian dan Lemba-

34 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

ga (KL) yang tidak menjalankan instruksi Presiden dengan benar. Salah satu yang paling mengecewakan SBY itu, menurut Kuntoro, adalah Kementerian ESDM. Kuntoro bilang, kekecewaan Presiden SBY pada kementerian yang dipimpin Darwin Zahedy Saleh ini, salah satunya disebabkan oleh mangkraknya pengoperasian PLTU Pacitan, Jawa Timur.

Pembangunan PLTU di daerah kelahiran SBY ini terkesan lamban dikerjakan padahal sangat dibutuhkan masyarakat di kampung halaman Presiden itu. â&#x20AC;&#x153;Presiden menyampaikan kekesalannya karena sudah beberapa kali ditunda pengoperasiannya. Tidak kunjung selesai sampai sekarang. Ini suatu hal yang mengecewakan kita semua,â&#x20AC;? kata Kuntoro kepada wartawan di kantor Presiden.

Padahal, kata dia, keberadaan PLTU Pacitan menjadi bagian penting mengatasi masalah kelistrikan di kawasan selatan Jawa. Target awalnya PLTU Pacitan ini bisa beroperasi pada 2010.

P E R S A D A | Bongkar Pasang Katanya “Tapi, sampai sekarang masih belum selesai juga. Saya kira ini perlu menjadi catatan bagi jajaran ESDM maupun PLN,” kata figur yang juga pernah menjadi Dirut PLN ini.

Selain masalah PLTU, UKP4 juga menangkap kekecewaan Presiden kepada Kementerian Pendidikan Nasional khususnya menyangkut rehabilitasi bangunan sekolah rusak. Kuntoro mengatakan, Presiden telah mengarahkan agar gedung-gedung sekolah khususnya SD dan SMP yang rusak segera dipercepat perbaikannya.

“Dipercepat itu harus dalam satu tahun ini. Maka UKP4 akan mengundang jajaran Diknas untuk mendalami perencanaan mereka terutama yang berhubungan dengan perbaikan gedung SD dan SMP,” kata dia.

Sampai sini Kuntoro masih belum terbuka tentang isu bongkar pasang kabinet. Ia malah mengatakan evaluasi yang dilakukan UKP4 tidak bisa langsung menjadi dasar dilakukannya reshuffle.

Tugas UKP4, kata dia, hanya melakukan kinerja masingmasing Kementerian dan Lembaga (KL).

“Tugas UKP4 hanya mereview. Tapi, apa yang kami laporkan kepada Presiden tentu berguna dalam mengambil keputusan,” kata Kuntoro.

Apapun, setelah pernyataan Kuntoro, isu penyerapan anggaran oleh KL memenuhi ruang-ruang berita. Beberapa waktu kemudian, isu reshuffle menyusul.

Yang pertama, soal pergantian Menteri BUMN. “Kondisinya memang sudah tidak memungkinkan lagi,” ujar seorang sumber di Istana.

Kondisi kesehatan dan masa perawatan memang mudah dipahami hingga Mustafa diganti. Namun, muncul pula nama-nama menteri lain yang kabarnya akan diganti atau ditukar posnya.

Selain Mustafa, nama menteri yang kabarnya akan diganti adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Pengganti Menteri Mustafa yang muncul namanya adalah Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sofyan Basyir. Sementara pengganti Agus Martowardoyo disebut-sebut Gita Wirjawan yang kini duduk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengganti Freddy Numberi sebagai Menteri Perhubungan yang disebut adalah mantan KSAD Jenderal Goerge Toisutta. Sedangkan pengganti Darwin, disebut-sebut tidak jauh-jauh, masih kader Partai Demokrat.

Selain akan mencopot sejumlah menteri, Presiden SBY juga kabarnya bakal merotasi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu. Yang akan mengalami rotasi antaranya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Yang juga diisukan akan dirotasi adalah Menteri Telekomunikasi dan

Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dan Kepala BKPM Gita Wirjawan. “Rotasi dilakukan terhadap beberapa menteri yang kinerjanya dianggap akan lebih maksimal jika dipindahkan ke kementerian atau pos lainnya,” ujar sumber itu.

Sumber yang sama menyebutkan, Andi Mallarangeng akan dirotasi menjadi Menkominfo. Sedangkan Tifatul akan dirotasi ke Kemenpora. “Di KIB I Kemenpora memang jatahnya PKS. Pak Suharso masih dicarikan pos yang tepat di kabinet,” ujarnya Nah, untuk menteri yang dicopot, alasan formalnya, kata sang sumber, adalah “Ada target-target di kementerian mereka yang tidak tercapai.” Freddy Numberi dicopot lantaran maraknya kecelakaan selama kurun dua tahun belakangan.

Sedangkan, Agus Martowardoyo dan Darwin Zahedy Saleh diganti dikarenakan kinerjanya yang dianggap kurang memuaskan Presiden SBY. Rendahnya penggunaan anggaran juga jadi alasan.

Namun, beberapa menteri memang pernah terlilit masalah-masalah pribadi dan

muncul di media. Meskipun tak semuanya, menterimenteri KIB II yang telah disebut akan mengalami reshuffle itu sempat diberitakan kehidupan pribadinya, terutama soal keharmonisan rumah tangga mereka.

Alasan formal, masalah pribadi, atau keduanya, belum jelas juga. Lebih baik tunggu saja apakah bongkar pasang kabinet ini benar-benar terjadi. Oktober katanya. v GE

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

35

P E R S A D A | Tuntas Sudah Soal Deputi

Tuntas Sudah Soal Deputi Kisruh pengangkatan Deputi Kepala BP Migas tuntas sudah.

Tinggal pencapaian target lifting minyak sekarang.

etelah beberapa waktu lalu berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh tentang pengangkatan pejabat, Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Raden Priyono akhirnya melantik Akhmad Syakhroza menjadi deputi pengendalian operasi dan deputi pengendali keuangan BP Migas.

Selain Akhmad Syahroza yang dilantik menjadi Deputi Keuangan BP Migas yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM, dilantik pula Rudi Rubiandini sebagai Deputi Operasi daro jabatan sebelumnya, Sekretaris Pimpinan BP Migas.

"Serah terima jabatan (sertijab) ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas seperti tercapainya target lifting minyak dan gas bumi

36 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

per hari dalam APBN-P 2011," ungkap Kepala BP Migas Raden Priyono dalam sambutannya di kantor BP Migas, Jumat, 19 Agustus 2011.

Lebih lanjut, Priyono juga menjelaskan bahwa hal ini adalah pertama kalinya pimpinan BP Migas diambil dari kalangan akademisi sehingga diharapkan dapat memberikan warna baru bagi industri hulu migas Indonesia.

"Pak Rudi memiliki banyak pengalaman sebagai guru besar tekhnik perminyakan dan Pak Akhmad yang sebagai guru besar di bidang Corporate Governance mendukung untuk melaksanakan tugas di BP Migas," lanjutnya.

Pengalaman Rudi sebagai guru besar teknik perminyakan, sebagai praktisi di industri hulu migas, dan sejak tahun lalu telah terjun sebagai Sekretaris Pimpinan

P E R S A D A | Tuntas Sudah Soal Deputi BP Migas diharapkan dapat mengalirkan darah baru di bidang operasi. Sedangkan pengalaman Akhmad Syakhroza sebagai guru besar di bidang Corporate Governance diharapkan dapat meningkatkan tertib administasi di lingkungan BP Migas maupun kontraktor kontrak kerja sama (KKS).

Menurut Priyono, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BP Migas. Di bidang operasi, antara lain pencapaian target produksi tahun 2011, upaya menekan laju penurunan produksi sekaligus peningkatan produksi di tahuntahun mendatang, serta peningkatan cadangan migas.

Di bidang Keuangan, walaupun telah relatif tertata, usaha peningkatan pengawasan perlu ditingkatkan agar industri hulu migas semakin menjunjung tinggi tertib administrasi. “Buat terobosan untuk memajukan industri hulu migas dan penunjang migas nasional agar kegiatan yang dilakukan dapat memberi manfaat maksimal bagi Negara,” ujarnya.

Priyono mengingatkan, bekerja di BP Migas bukan hal sederhana, karena harus berbenturan dengan banyak kepentingan. Pada satu sisi harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Di sisi lain, juga harus dapat mempertimbangkan kepentingan kontraktor KKS dan stakeholders lainnya. “Mekanisme komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan konfirmasi dalam manajemen organisasi harus diberdayakan secara maksimal,” katanya.

Tak lupa Priyono mengucapkan terima kasih kepada Wibowo Suseno Wirjawan atas sumbangan karya dan jasanya selama menjadi Deputi Keuangan.

Banyak tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan, sehingga industri hulu migas dapat mengatasi beberapa masalah krusial dengan baik. “Pak Maman (panggilan Wibowo) adalah Deputi Keuangan yang terbaik sejak BPMIGAS berdiri, dilihat dari pengalaman dan produk-produk kerja yang dihasilkan,” Setelah dilantiknya dua deputi baru, Priyono menyatakan ancamannya ingin mengajukan Darwin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah tertutup.

"Sudah selesai, kami sama-sama saling bersujud syukur di rumah masingmasing semalam. Sayang uangnya kalau buat ke PTUN, mending buat operasional," tandas Priyono berkelakar.

Sebelumnya Priyono memang mengemukakan akan membawa urusan pergantian pejabat BP Migas itu ke PTUN. Awal soalnya memang silang pendapat pengangkatan pejabat yang dilantik itu.

Tapi, dengan pelantikan tadi, gesekan Darwin dan Priyono boleh dibilang tuntas. Dihitung-hitung, hampir empat bulan mereka bersitegang.

Urusan ini bermula dari keluarnya surat keputusan Menteri Energi Nomor 1377 K/73/MEM/2011, tertanggal 31 Mei 2011. Isi surat itu, Darwin mengangkat tiga deputi, yakni Deputi Operasi Wibowo Suseso Wiryawan (sebelumnya Deputi Keuangan), Deputi Umum Johanes Widjonarko (sebelumnya pejabat eselon tiga di Direktorat Jenderal Migas), dan Deputi Keuangan Akhmad Syahroza (sebelumnya tenaga ahli Menteri).

Priyono, pihaknya belum bisa menerima pengangkatan dua deputi BP Migas oleh menteri ESDM, yaitu Wibowo Suseso sebagai deputi pengendalian operasi karena faktor asal-usulnya sebagai seorang bankir dan Deputi Keuangan BP Migas. Priyono juga keberatan Akhmad Syakhroza sebagai Deputi Pengendalian Keuangan. Syakhroza adalah kolega Darwin sejak di Universitas Indonesia.

Tapi, BP Migas sudah setuju dengan pengangkatan Deputi Umum Johanes Widjonarko.

Priyono juga mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan sepihak Menteri Darwin itu. Sebelumnya, calon deputi yang diusulkan oleh BP Migas ditolak mentah-mentah Darwin.

Sementara Darwin sendiri kemudian menetapkan orang pilihannya di jabatan itu. Perilaku Darwin dinilai tidak mencerminkan tindakan yang profesional dalam memilih Deputi BP Migas dan diindikasikan melanggar pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang BP Migas.

Lantas BP Migas menunggu putusan Darwin untuk pengangkatan tiga Deputi esuai dengan yang diajukan BP Migas.

“Hingga saat ini belum ada respons dari pak Menteri, kita juga sudah minta waktu untuk pembicaraan lebih lanjutnya,” ujar Priyono pada pertengahan Juni 2011. Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni, tiga deputi yang ditelah ditunjuk Kementrian ESDM belum aktif berkantor BP Migas.

BP Migas sendiri telah mengajukan calon untuk tiga deputi tersebut, “Kita telah mengajukan usulan sebelum SK keluar,” kata Priyono. Ia mengungkapkan, yang mengetahui operasional di dalam BP Migas adalah orang dalam.

Sedangkan calon yang diajukan BP Migas merupakan orang-orang dalam BP Migas yang dirotasi. “Kalau orang yang dipilih pak Menteri hubungannya politis, karena jabatan menteri itu politis,” ujarnya.

Ia mengaku kisruh Deputi BP Migas ini bukan urusan mudah lantaran menyangkut profesionalisme. Ketika ditanya target kapan polemik ini akan selesai, Priyono pun tidak tahu kapan permasalahan ini akan bisa selesai.

Dengan keluarnya SK pengangkatan Deputi BP Migas oleh Kementerian ESDM, BP Migas lantas mempelajari surat keputusan Menteri tersebut. Pa­ sal­nya, BP Migas tidak mau me­langgar pasal 20 PP tentang BP Migas tadi yang me­nyebutkan Wakil Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ESDM atas usul Kepala Badan Pelaksana, Selain itu, Priyono mengaku pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri ESDM terkait masalah pemilihan dua pejabat deputi BP Migas tersebut. Namun, diskusi tersebut dinilai tidak berjalan dengan baik.

“Sangat mungkin diskusi. Iya (diskusi terakhir) kurang dari lima menit. Bukan diskusi kalau lima menit,” cetusnya.

Priyono diketahui datang ke rumah dinas Darwin pada acara open house Idul Fitri 1432 H lalu. Namun, ya itu tadi, hanya beberapa menit.

Yang terjadi kemudian, sehari setelah Idul Fitri Priyono malah menyatakan bersiap-siap membawa urusan pengangkatan Deputi BP Migas ini ke ranah hukum administrasi negara di PTUN. “Kan semua harus kita siapkan. Negara ini negara hukum, jadi dikembalikan kepada hukum. Kita sedang persiapan (ke PTUN),” ungkapnya.

Namun tiga pekan kemudian semuanya berubah. Deputi BP Migas kini sudah lengkap. Persoalannya, ya soal pencapaian lifting minyak yang selalu di bawah target selama beberapa tahun belakangan ini.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

v GE

37

P E R S A D A | E(h) KTP Lagi

E(h) KTP Lagi

Banyak yang menyoal

KTP elektronik.

Mendagri berekasi.

“Saya sikat kalau ada yang macam-macam,” katanya.

Jadi bagaimana?

Akhir Agustus lalu muncul sinyal Komisi II DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam proses tender pengadaan perangkat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Anggota Komisi II DPR Agus Poernomo mengatakan, pansus tersebut akan dibentuk pada masa sidang seusai Lebaran, September 2011.“Pansus e-KTP ini akan fokus dibicarakan setelah Lebaran, sebab pada sidang terakhir banyak pertanyaan tentang proses tender yang tidak bisa dijawab Dirjen Adminduk Kemendagri,” kata dia.

Agus juga bilang, pembahasan Pansus e-KTP di internal Komisi II DPR diprediksi akan berjalan alot, terutama jika benar ada partai politik yang bermain dan mengambil keuntungan melalui tender senilai Rp5,8 triliun tersebut. “Arahnya pembentukan pansus, dan dinamika yang berkembang pasti akan alot, terutama jika ada anggota DPR maupun parpol yang bermain di proyek ini. Seperti itu dugaan dan kemungkinan yang bisa kami baca,”jelasnya.

38 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jika Pansus e-KTP resmi dibentuk, terbuka kemungkinanpengusutan lebih rinci. Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam proses tender bisa saja dipanggil untuk dimintai keterangan. Baik dari pihak panitia tender, pemenang tender, pihak yang kalah tender, maupun semua yang memiliki kaitan dengan proses tersebut.

Pansus juga bisa mendalami platform program serta rincian masalah teknis lainnya. “Kita ingin pansus ini bisa menemukan kalau memang ada permainan dalam tender, sebab kami ingin agar program ini berjalan baik sesuai aturan undang-undang dan manfaatnya besar. Kalau ada yang menyelewengkan dan mengambil keuntungan pribadi dan kelompok, tentu harus dibongkar,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi W Syahputra melaporkan indikasi permainan dan kongkalikong dalam proses tender e-KTP ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Lantas, Menteri Dalam Negeri (Mendag-

P E R S A D A | E(h) KTP Lagi ri) Gamawan Fauzi menegaskanproses tender e-KTP tidak ada penyelewengan ataupun kesalahan.

Menurut dia, pihak panitia tender dari Kemendagri juga sudah sangat terbuka dan mengajak semua pihak ikut mengawasinya. Gamawan bahkan mengaku siap mempertaruhkan kariernya sebagai menteri untuk kesuksesan proyek e-KTP. Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengaku siap mundur jika kementerian yang dipimpinnya gagal menyelesaikan proyek e-KTP tersebut.

“Saya siap mundur. Kalau gagal malu, karena e-KTP ini memakai uang negara.

Bagi saya, ini juga persoalan harga diri, sebab kalaupun saya tak ikut tender, saya bertanggung jawab sebagai menteri. Saya harus berani ambil risiko,” tegasnya.

Meski demikian,Gamawan mengaku tidak kaget atas dugaan penyimpangan proses tender e-KTP yang dilaporkan Gowa. Dia justru balik mengatakan bahwa pihak yang mengganggu dan terus mempermasalahkan proses tender e-KTP datang dari kalangan orang yang kecewa atas hasil tender.

“Orang yang tidak puas terus mengganggu. Mereka minta diulang, ini kan permainan. Bahkan, ada orang yang tidak mengerti seperti apa proses maupun peraturannya ikut-ikutan protes. Saya kira media sudah tahu siapa yang bermainmain dalam hal ini,” tegasnya.

Gamawan juga menegaskan bahwa dirinya tak bisa diintervensi dalam hal ini. Ia menargetkan pada akhir 2012 nanti seluruh penduduk menikmati program e-KTP. “Saya tak bisa diatur-atur. Saya sikat kalau ada yang macam-macam,” tegasnya.

Urusan e-KTP ini semakin seru lantaran mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menyebut-nyebutnya pemberian dana kepada pejabat Komisi Pemberantasan korupsi terkait proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP di Kemendagri. Gowa pun menyambut pernyataan Nazar dengan mengklaim telah menginvestigasinya.

Namun Kemendagri menilai serangan pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan proyek KTP elektronik atau e-KTP semakin kencang. Juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menyebut ocehan Nazaruddin tentang pemberian dana proyek e-KTP kepada

Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, memiliki motif agar pelaksanaan e-KTP kacau atau bahkan gagal. “Bisa saja motif Nazaruddin seperti itu,” tudingnya Toh Direktur Eksekutif Gowa, Andi W Syahputra, menyatakan dana multi-year yang dikucurkan untuk dua proyek di Kemendagri tersebut sebesar Rp7 triliun lebih. Perinciannya meliputi pengadaan seragam hansip Rp500 miliar, proyek pemuktahiran data sebesar Rp280 miliar, pengadaan e-KTP Rp 6,2 triliun, dan pelaksanaan uji petik Rp 18 miliar.

Menurut Andi, pernyataan Nazaruddin yang mengaku pernah memberikan uang kepada Chandra untuk proyek tersebut amat logis. Dia pun menuding Chandra ikut menikmati dana proyek e-KTP sebab KPK sebelumnya diajak mengawasi pelaksanaan penunjukan konsorsium pemenang tender. ”Dari proyek ini, Chandra kecipratan duit dari Nazaruddin,” kata Andi.

Andi sebelumnya menengarai dana yang diberikan Nazaruddin kepada Chandra tersebut merupakan proyek yang dikerjakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengurusi proyek pemerintah. Dia menduga uang tersebut berasal dari hasil permainan anggaran uji petik.

Gowa, kata dia, terjun di 50 kelurahan Jawa dan Sumatera untuk memantau pelaksanaan program e-KTP yang dilaksanakan serentak di 197 kabupaten/ kota pada tahun ini. Hasilnya, kata Andi, Gowa menemukan indikasi penyimpangan dan ketidakberesan pelaksanaan e-KTP yang menguatkan investigasi sebelumnya.

“Dari hasil investigasi kami, dana itu sepertinya dari Banggar DPR,” ujar Andi W Syahputra. Menurut dia, proyek e-KTP didanai APBN secara multi years oleh pemerintah senilai Rp6,6 triliun.

Pada APBN 2010, dialokasikan dana Rp300 miliar untuk uji petik (uji coba) pelaksanaan e-KTP dan penyusunan administrasi data kependudukan. Dana itu dicairkan melalui Banggar DPR. Adapun sisanya sekitr Rp6,3 triliun digunakan untuk mendanai proyek e-KTP di 197 kabupaten/kota tersebut.

Meskipun pada akhirnya konsorsium pemenang tender menawarkan harga lebih murah, yakni Rp5,9 triliun untuk program yang pada tahun ini mencakup

50 juta penduduk tersebut. “Sepertinya Nazaruddin memberi duit Chandra dari anggaran uji petik. Hal itu sebenarnya adalah permainan orang Senayan,” kata Andi.

Andi lantas meminta KPK untuk memeriksa Nazaruddin dan anggota Banggar DPR guna mengetahui kemana mengalirnya dana Rp300 miliar tersebut.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak Kemendagri, ia menduga peluang itu ada.

Namun, sangat mungkin yang terlibat dalam permainan itu adalah pihak legislatif. Khusus Kemendagri, saran dia, KPK mesti menginvestigasi carut-marutnya penunjukan pemenang tender.

Fakta lain, kasus dugaan korupsi e-KTP sudah disidik Kejaksaan Agung sejak awal 2011. Malah media sempat meramaikan adanya satu tersangka yang tidak dicegah, yakni Dirut PT Inzaya Raya Indra Wijaya. Sementara tiga lainnya sudah dicekal.

Tiga tersangka lain yang hingga kini masih berkeliaran bebas di luar adalah Direktur Pendaftaran Penduduk Kemdagri Irman, Ketua Panitia Pengadaan Barang Dwi Setyantono dan Direktur PT Karsa Wira Utama Suhardjijo.

Kasus yang terjadi, 2009 dalam penerapan awal KTP berbasis NIK dengan anggaran Rp15,4 miliar dan nilai kontrak pengadaan KTP bernilai Rp8,2 miliar. Proyek ditangani Ditjen Administrasi Kependudukan di Cirebon, Padang, Bali, Makassar dan Yogyakarta.

Pemenang tender PT Karsa Wisesa Utama dan PT Inzaya Raya.

Namun dalam praktenya, terjadi dugaan penyimpangan sehingga aplikasi sistem yang digunakan tidak dapat digunakan guna memasukan biodata, sidik jari dan foto baru. Negara diduga dirugikan sekitar Rp9 miliar lebih.

Namun, Gamawan memastikan untuk program e-KTP yang diluncurkan pada 2011, kementeriannya telah melibatkan KPK, BPKP, BPK, dan lima kementerian untuk memantau program e-KTP yang ditargetkan rampung 2012 mendatang.

“Audit bahkan dilakukan mulai awal dan proses tendernya,” katanya.

Tapi, mengingat proyek ini bernilai ekonomi dan politik tinggi, risiko pun demikian. High yield, hight risk! v Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

39

Otonomi

Gatot Ngotot Rupanya Pejabat politik

mutlak harus memahami dan menerapkan ketentuan semisal Undang-Undang beserta turunannya.

Jika pejabat politik abai atau tak mengetahui aturan, bahkan justru menabraknya, siap-siap sajalah menghadapi

gejolak.

egitulah. Tanya saja pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho soal penerapan aturan itu.

Soalnya, belakangan ini sedikit banyak ia mengalami sendiri gejolak itu.

Gatot rupanya gemar memutasi pegawai ini meskipun baru menjadi Pelaksana Tugas Gubernur. Semula para pejabat Kemendagri begitu percaya Gatot akan taat pada aturan, antara lain seorang Plt gubernur tak bisa sembarangan memutasi pegawai.

"Tapi ternyata seperti itu, mutasi seenaknya. Kita tak menyangka karena kita mengira dia baik-baik, taat aturan," ujar pejabat yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis itu.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, tidak menampik pihaknya kecewa dengan langkah-langkah Gatot.

"Ya mestinya konsultasi dengan Bapak Mendagri jika mau memutasi," ujar Diah Sewaktu menerima Keputusan Pres-

40 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

iden (Keppres) Nomor 15/P Tahun 2011 tentang penunjukkan dirinya sebagai Plt gubernur Sumut pada 24 Maret 2011, Gatot sudah diwanti-wanti oleh Diah Anggraeni.

Saat itu, Gatot diminta menaati PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 132A PP Nomor 49 Tahun 2008 ayat (1) mengatur sejumlah tindakan yang tidak boleh dilakukan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah.

Salah satunya, dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat

O T O N O M I | Gatot Ngotot Rupanya sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Di ayat (2) dinyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri".

Maka, melayanglah surat teguran dari Mendagri. Surat Mendagri kepada Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho No: 820/2966/SJ tanggal 2 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Mendagri, Gamawan Fauzi disebutkan, Plt Gubernur seharusnya mengajukan persetujuan tertulis kepada Mendagri, sebelum melakukan mutasi atau pengangkatan pejabat struktural. Selanjutnya, Gatot menghadap Mendagri Gamawan Fauzi sepekan menjelang Idul Fitri 1432 H. Tapi, Mendagri menganggap kedatangan Plt Gubenur Sumut yang menemuinya di gedung Kemendagri sudah terlambat. Soalnya, konsultasi masalah mutasi baru dilakukan setelah mutasimutasi dilakukan dan setelah mendapat surat teguran.

Gamawan menyatakan, mutasi yang sudah telanjur dilakukan Gatot tanpa konsultasi dengan dirinya, harus dibatalkan. “Karena sudah disampaikan, itu tidak sesuai dengan PP, maka saya minta untuk dievaluasi kembali,” ujar Gamawan.

Mantan gubernur Sumbar itu kukuh pada pendiriannya: aturan main harus dipegang teguh. Tak ada kompromi bagi Gatot yang sudah menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008.

“Karena keputusan gubernur atau perda, sesuai peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tegas Gamawan.

Pernyataan Gamawan ini melengkapi penjelasan sebelumnya mengenai kedatangan Gatot yang melaporkan masalah mutasi sejumlah pejabat setingkat eselon III dan II di lingkungan Pemprov Sumut. Pada pertemuan tersebut, seperti diceritakan Gamawan, Gatot menjelaskan alasan dilakukannya langkah mutasi.

Gatot beralasan, mutasi dilakukan untuk memperlancar fungsi-fungsi pemerintahan saja. Nah, Gamawan menyatakan dapat memahami alasan Gatot itu. Tapi, sambungnya, sebagai Plt Gubernur,

Gatot harus membicarakannya dengan Mendagri sebelum melakukan mutasi.

“Saya katakan (ke Gatot), saya pahami alasan itu, tapi harus juga dipahami, aturannya seperti itu (konsultasi dengan Mendagri),” ungkap Gamawan.

Kecuali itu, urusan mutasi ini menjadi bola panas yang berpindah-pindah dari satu ke sisi lain. Pro dan kontra pun merebak di jagad politik Sumatera Utara.

Namun, para pejabat Pemprov Sumut yang dicopot dari jabatannya oleh Gatot, enggan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, berdasarkan pengalaman, putusan PTUN tidak efektif dan seringkali tidak diindahkan oleh pihak tergugat.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang mantan pejabat Pemprov Sumut yang menjadi “korban” kebijakan Gatot “Kami sudah bicara dengan kawan-kawan yang lain, jika menggugat ke PTUN, percuma saja. Nanti masih ada banding-banding segala, dan toh tidak efektif di PTUN itu,” ujar pria yang mengaku kini sudah non job itu.

Dia datang ke Kemendagri guna berkonsultasi masalah pemutasian tanpa konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu. Dia mengisahkan. ada rencana ratusan pejabat yang dicopot Gatot membuat surat pernyataan bersama dan disampaikan ke Mendagri. “Dalam waktu dekat kami akan membuat surat pernyataan bersama, ditandatangani oleh semua,” ujarnya.

Mendagri sejauh ini belum mau menyebutkan tenggat waktu yang diberikan ke Gatot. Ia tidak menyebutkan kapan Gatot harus menuntaskan penganuliran mutasi di jajaran Pemprov Sumut.

Gamawan hanya mengatakan, saat ini dirinya masih menunggu reaksi Gatot terkait dengan perintahnya menganulir SK mutasi-mutasi itu. “Kita tunggu saja dulu bagaimana reaksinya,” ujarnya.

Sambil menunggu reaksi Gatot, Gamawan berharap DPRD Sumut melakukan pengawasan yang ketat terhadap persoalan ini. Dewan diminta tidak tinggal diam. “DPRD-nya kita harapkan bisa mengontrol dia,” imbuh menteri asal Sumbar itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menegaskan, langkah

u Reydonnyzar Moenek. pembatalan mutasi harus segera dilakukan guna meminimalisir keresahan di lingkungan Pemprov Sumut. “Soal waktu (menganulir SK mutasi, red), diserahkan sepenuhnya kepada Pak Gatot. Tapi lebih cepat lebih baik, untuk mengurangi gejolak dan ketidakpuasan,” ujar Reydonnyzar Moenek.

Bagaimana reaksi Gatot? Alih-alih membatalkan mutasi, ia terbang ke Moskow, ibu kota Rusia.

Plt Gubernur Sumut itu bertolak dari Bandara Polonia Medan menuju Moskow, Rusia via Singapura pada, Jumat 9 September sekitar pukul 20.30 WIB. Gatot memimpin delegasi Pemprov Sumut menghadiri kegiatan Marketing Investment Indonesia’ (MII) di Moskow atas undangan Duta Besar RI di Moskow.

Kegiatan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2011 di Swissotel Krasnye Holmy Moskow. Ikut mendampingi Plt Gubernur Sumut, Kepala Badan Investasi dan Promosi Provinsi Sumut Drs H Salman Ginting MAP, Kepala Bappeda H Riadil A Lubis dan Kepala Dinas Bina Marga H Marapinta Harahap, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN III DR Chairul Muluk selaku pihak Koordinator Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke.

Bersama kepergian Gatot, urusan ini turut melayang-layang. Paling tidak, untuk sementara waktu hingga Gatot pulang dari Moskow.

Pergi ke Moskow, jelas bukan menyelesaikan masalah. v Ferry Savitri

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

41

O T O N O M I | Lain Sumut Lain Sulut

Lain Sumut, Lain Sulut

Mutasi bermasalah,

selain di Sumatera Utara, juga terjadi di Kota Manado.

Sulawesi Utara.

Apa persamaan

dan perbedaannya?

utasi pejabat Pemerintah Kota Manaado, Sulawesi Utara, mirip belaka dengan di Pemprov Sumut di Medan sana.

Namun, banyak juga perbedaannya.

Dari penelusuran, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado Hans Tinangon menyampaikan surat pengajuan nama-nama pejabat pengganti pada tanggal 22 Agustus ke BKD Sulawesi Utara. Namun, Wali Kota Manado Vicky Lumentut langsung menggelar pelantikan pejabat kota pada 24 Agustus 2011.

Ini terungkap ketika Kepala BKD Sulut Roy Tumiwa mengaku surat pengajuan dari Pemko Manado sudah ia terima. Namun, ia menerima pada hari yang sama ketika pelantikan berlangsung.

“Saya terima 24 Agustus karena saya baru pulang ambil hasil tes IPDN,” ujarnya.

Tinangon juga mengaku surat pengajuan nama-nama pejabat pengganti sudah dimasukkan pada 22 Agustus. “Sudah saya masukkan sebelumnya, namun

42 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

karena mendesak langsung dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Alasan pelantikan karena dari sekian pejabat dinilai kinerjanya tak lagi optimal. “Banyak keluhan-keluhan masyarakat, sehingga harus diganti,” jelasnya.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang langsung mengungkapkan kekagetannya terhadap langkah Vicky Lumentut memutasi belasan pejabat di Kota Manado.

Rolling puluhan pejabat eselon II di Kota Manado yang seharusnya berkonsultasi dengan gubernur itu menghasilkan 16 Pelaksana Tugas. Bahkan Sekretaris Kota Harold Monareh langsung kehilangan pos tanpa jabatan alias nonjob, padahal penggantian Sekko harus melalui fit and proper test dan disetujui Kemendagri.

“Saya juga terkejut, terus terang.

Namun wagub secara antisipatif sudah menindak lanjuti,” ujar Sarundajang.

O T O N O M I | Lain Sumut Lain Sulut

u Aksi PAMI di KPK. Ia menyatakan setuju dengan langkah cepat wagub yang telah mengirimkan surat teguran ketika gubernur berada di luar daerah. “Ada beberapa aturan yang dilanggar, kami akan pelajari dulu dan segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Ekspresi Gubernur datar, namun intonasi kalimat yang disampaikan kepada wartawan menunjukkan perubahan nada yang variatif.

“Kami tak pernah menolak atau melarang kewenangan kabupaten/ kota.

Tapi, ada aturan-aturan. Kita bekerja sesuai dengan itu,” tegasnya. Gubernur mengaku sedang mempelajari kembali aturan dan menunggu tanggapan Pemko Manado atas surat Wagub.

Kabag Humas Pemprov Sulut, Christian Sumampow menambahkan, aturan yang dilanggar oleh Pemko Manado utamanya adalah Permendagri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilai Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Pejabat struktur Eselon I dan II di lingkungan kabupaten / kota.. “Sekab dan Sekko, harus fit and proper test. Pejabat eselon dua harus penilaian gubernur,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, ada juga aturan yang dilanggar seperti non-job yang tak boleh dilakukan sembarangan.

“Non-job diperbolehkan kalau melakukan tindakan benar-benar fatal melangar hukum, kasus asusila dan sebagainya,” kata Sumampow.

Jadi, kata dia, apa yang terjadi di Manado tak sesuai dengan norma standar dan prosedur yang berlaku. “Misalnya, pasal 2 Permendagri menyatakan, penilaian calon Sekdaprov atau Kabupaten/

Kota dilakukan Mendagri atas usul Gubernur. Namun, Pemko Manado tak melakukannya,” jelas Sumampow.

Selain itu, penilaian calon pejabat eselon II di lingkungan kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur. Ia kembali menegaskan proses tersebut belum pernah dilakukan oleh gubernur, terhadap pejabat yang dilantik di Pemko Manado.

Tambahan pula SK Gubernur tentang hasil penilaian untuk usul penetapan Sekda Kota Manado yang telah disampaikan Gubernur ke Mendagri tidak dapat dibatalkan dengan SK Plt dari Wali Kota.

Menurut dia, penetapan Plt hanya bisa dilakukan jika terjadi kekosongan jabatan. Selama masih ada yang menjabat, jabatan tersebut tidak dapat di Plt-kan.

“Penunjukan Plt hanya dapat dilakukan untuk keadaan yang sangat mendesak. Kondisi di Manado tidak mendesak untuk dapat dijadikan alasan pengangkatan Plt,” tandas Sumampow.

Di sisi lain, Vicky enggan membeberkan secara terbuka alasannya melakukan rolling pejabat Pemkot Manado belum lama ini. Namun informasi yang beredar, Ketua Partai Demokrat Sulut ini melakukan rolling untuk mencari pembantupembantunya di kabinet yang membuatnya merasa nyaman, dan aman dalam memimpin Kota Manado.

Bapak bilang, kata seorang sumber, “Gimana ndak mau rolling kalau saya merasa tidak nyaman dengan bawahan saya. Kan saya perlu SKPD dan bawahan yang loyal ke saya, dan tidak membahayakan ke saya?”

Saat ini dikonfirmasikan kepada Vicky, ia menyatakan, enggan berkomen-

tar. ”Saya tidak usah berkomentarlah, nanti kalau dimuat akan memunculkan interpretasi beragam, ”ujar Vicky.

Soal keamanan dan kenyamanan ini, kabarnya, ada beberapa diantara 16 pejabat nonjob itu, yang mulai ‘merongrong’ pemerintahan Vicky-Ai. Seorang eks kepala SKPD yang dimutasi oleh Vicky, ditengarai memberikan data ke Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI), untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan agar sang Wali Kota diperiksa KPK. Pejabat lainnya juga diketahui tidak utuh loyal terhadap Wali Kota, tapi loyalitas ganda. Hal ini kabarnya yang membuat Vicky memutuskan langsung melakukan rolling pejabat.

Pada 16 Agustus lalu, PAMI memang melaprkan Vicky pada ke KPK dengan dugaan keterlibatannya dalam beberapa kasus korupsi di Manado. “Kami meminta KPK menindaklanjuti laporan ini. Ada sekitar 47 kasus dengan total kerugian negara mencapai 76 miliar,” kata Ketua PAMI Noldi Pratasis seusai melapor di bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Noldi juga mengatakan PAMI telah membawa bukti-bukti penyimpangan APBD yang dilakukan Vicky pada 20062010, saat Vicky masih menjabat sebagai Sekretaris Kota Manado.

PAMI tak hanya melapor, tetapi juga berdemo di depan Gedung KPK. Mereka membawa spanduk bertuliskan “KPK Jangan Tebang Pilih Tangkap dan Adili Vicky Wali Kota Manado”. Selain itu, mereka pun mengenakan topeng dengan wajah Vicky. Uniknya, dalam demo itu mereka mengusung kesenian khas Jawa Barat, Sisingaan, yang notabene bukan kesenian khas Manado.

Nah, tak seperti dalam kasus mutasi di Pemprov Sumut, Mendagri enggan ikut campur terlalu jauh. “Itu sebenarnya kewenangan Gubernur Sulut untuk menegur atau tidak. Sebab, untuk pengangkatan pejabat eselon II, gubernur yang berwenang untuk memantaunya,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sayangnya hubunga Vicky dan Sarundajang sedang dingin. Vicky terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sulut dalam Musda dengan mengalahkan Pak Gub.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

v GE

43

O T O N O M I | Pilih-pilih Jalur Kereta

Pilih-pilih Jalur Kereta

Gubernur Kalteng

Agustin Teras Narang menolak proyek pembangunan rel kereta.

Tapi proyek rel lain oke saja rupanya.

Sesuatukah?

alimantan memang belum memiliki jalur kereta api. Namun, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang justru menolak investasi rel KA dari Rusia yang ingin menembus ruas Puruk Cahu (Kalteng)-Samarinda (Kaltim).

Tegas-tegas Teras mengatakan, “Kalau itu mau dilaksanakan saya menolak.

Kalau tetap memaksakan saya akan mengundurkan diri. Ini janji politik saya dulu,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah provinsi seluruh Kalimantan sudah mempunyai kesepakatan bersama. Isinya, mereka tidak akan membangun rel KA lintas provinsi, sebelum jalur KA di masing-masing provinsi membentang.

Menurut dia, rencana investor Rusia yang ingin membangun rel KA itu sebelumnya sudah ditolak Pemprov se-Kalimantan. Bahkan Bappenas sudah mencoret program itu dari rencana pembangunan.

"Saya dan Wagub tidak akan mau dan tidak bersedia menyetujui pembuatan rel kereta api ini. Kalau pemerintah pusat memaksakan membangun rel kereta api

44 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

ini, kami berdua akan mengundurkan diri,” kata Teras yang didampingi Wagub Ahmad Diran beserta sejumlah kepala SKPD di depan wartawan Palangkaraya, awal Agustus lalu .

Investor Rusia rupanya berminat berinvestasi di wilayah Kalimantan dengan membangun rel kereta pengangkut batu bara sepanjang 135 kilometer pada jalur Kalteng-Kaltim. Nilai investasi ditaksir mencapai 2,5 miliar dolar AS. Rupanya Teras membaca berita tentang kedatangan Duta Besar Rusia ke kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam pertemuan itu dibahas tentang rencana investasi Rusia di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berupa proyek rel kereta api untuk batubara.

“Kabarnya mau ditandatangani MoU pada saat Presiden Rusia datang ke Indonesia,” kata Teras. Kemungkinan Presiden Rusia datang dalam pertemuan APEC di Bali pada November mendatang.

Sedangkan gubernur asal PDIP ini mengaku sudah tahu tentang proyek tersebutjauh-jauh hari. Ia berkisah, pada

O T O N O M I | Pilih-pilih Jalur Kereta 2006 investor Rusia kerap menghubungi Teras soal rencana proyek. “Tapi saya tegas menolak. Saya memandang apa yang dilakukan tidak memperhatikan eksistensi hutan lindung. Padahal itu satusatunya penyangga untuk sungai Barito di Kalteng sepanjang 1.000 km,” ceritanya.

Teras mengaku khawatir, bila hutan lindung diganggu maka akan terjadi banjir bandang. Hutan lindung seluas hampir 600 ribu hektar juga terancam habis dipangkas.

“Saya tidak mau mengubah sedikit pun. Sedikit kita mulai, habislah itu,” imbuhnya.

Teras menegaskan, penolakan itu karena mereka tidak ingin investasi itu berakibat fatal bagi rakyat Kalteng.

Pasalnya, daerah yang rencananya akan dibangun rel itu berada pada kawasan hutan lindung di pegunungan Pegunungan Muller-Schwanner, Kabupaten Murung Raya yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

Menurut dia, apabila rencana itu direalisasikan, kemungkinan besar hutan lindung akan dibabat, sehingga daerah resapan air berkurang. Akibatnya, Sungai Barito akan meluap dan mengakibatkan banjir bandang saat musim hujan.

“Kalau itu direalisasikan, banjir bandang akan terjadi dan kami berdua tak ingin meninggalkan sesuatu yang merugikan rakyat Kalteng, sehingga walaupun itu dibangun 2-3 tahun setelah periode kami berakhir, tapi orang akan menilai rel itu dibangun saat masa pemerintahan Teras-Diran,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, sebelumnya juga sudah ada kesepatan antargubernur di wilayah Kalimantan, bahwa masingmasing provinsi membangun rel KA di wilayahnya masing-masing dan Kalteng sudah melaksanakan hal itu dengan rencana pembangunan rel KA jalur Puruk Cahu-Bengkuang.

Diran menambahkan, penolakan pembangunan rel KA lintas provinsi itu pernah disampaikan ke pemerintah pusat saat rapat yang dihadiri Bappenas dan sejumlah kementerian. “Waktu itu saya mengatakan dari kaca mata teknis tidak mungkin. Jika rel itu dibangun, siapa yang akan menjamin hutan lindung tidak dibabat,” tandasnya.

Menurut catatan, pembangunan rel KA lintas provinsi (Kaltim-Kalteng)

sebelumnya direncanakan pemerintah pusat pada 2009 silam. Jalur rel ini melintasi Balikpapan-Kalipapak-Muara Tuhup. Rencana pembangunan saat itu sepenuhnya dilakukan investor Korea Selatan. Teras menilai, pembangunan rel KA lintas provinsi itu lebih cenderung ke pendekatan bisnis dibanding untuk mensejahterakan rakyat.

Proyek pembangunan rel lintas provinsi untuk angkutan batu bara itu ternyata cukup banyak peminatnya. Selain Rusia, investor asal Cina, India, dan Inggris juga berminat. “Sepengetahuan saya, tender tersebut diikuti oleh beberapa calon investor dari negara-negara itu,” kata Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, penolakan Teras Narang dengan mengaitkan proyek tersebut kepada lingkungan, sebagai hal yang paradoks dan tidak etis.

Alasannya, jika berbicara soal lingkungan, artinya tidak boleh ada izin konsensi tambang di daerah tersebut. Kenyataannya, banyak perusahaan pertambangan batu bara dan sawit di kawasan ini mendapat izin.

“Kalau alasannya lingkungan, lalu izin tambang di daerah ini bagaiman?

Rel kerata api hanya sebagian dampak kecil. Pertambangan batu bara itu yang merusak lingkungan di sana. Ini dulu yang diurus,” tandas Manajer Kampanye Hutan Walhi Deddy Ratih.

Menurut dia, ada bentuk inkonsistensi kebijakan dalam perlindungan lingkungan di wilayah Jantung Borneo ini.

Sudah menjadi rahasia umum yang juga dibenarkan oleh Satgas REDD+, kerusakan hutan di zona ini lebih disebabkan pertambangan batu bara dan sawit.

Ia menduga, pada prinsipnya penolakan ini lebih disebabkan benturan kepentingan proyek antara pusat dan daerah. Proyek-proyek ini, lanjutnya, direncanakan untuk mengeksploitasi habis-habisan Kalimantan.

“Kelihatan, pusat muncul dengan intervensi, untuk rebutan proyek. Jadi, jangan bicara dulu lingkungan, benahi dulu masalah yang ada,” kata Deddy Deddy menambahkan, pembangunan rel kerata api penghubung antara Kalteng dan Kaltim itu toh memiliki dampak lingkungan lebih sedikit dibandingkan den-

gan pembuatan jalan tol. Menurut dia, bukaan lahan proyek jalan KA tak begitu mengambil lahan luas. Jadi, pertimbangan aspek lingkungan terhitung kecil.

“Problemnya, peruntukan transportasi (KA) ini lebih untuk memfasilitasi industri batu bara dan CPO. Riilnya, kepentingan masyarakat terpinggirkan, dalam transportasi. Selain daya dukung lingkungannya tak diperhatikan,” tuturnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga ikut berkomentar mengenai proyek ini. “Tanya pemdanya, kalau menolak.

Kalau kami sederhana, karena kawasan hutan bisa pinjam pakai,” ujarnya.

Menurut dia, kawasan hutan bisa dipinjam-pakai asalkan memenuhi urutan izin, antara lain rekomendasi bupati, gubernur, dan persetujuan DPR, serta perlu adanya analisis dampak lingkungan. “Kalau semua sudah, baru ke kami.

Kalau semua belum, berarti belum bisa,” tegasnya.

Apapun Teras toh bukan menolak jalur kereta api. Ia mencoba konsisten dengan prioritas membangun jaringan rel di wilayahnya dulu sebelum melintas ke luar provinsi. Pilihannya adalah ruas Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung.

Ia mengatakan telah mengirim surat ke Menteri Koordinator Perekonomian RI meminta waktu pemaparan tentang rencana pembangunan rel kereta api. “Ya, saya telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI,” kata Agustin Teras.

Isi surat itu tentang permohonan waktu pemaparan rencana pembangunan rel KA Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung yang diharapkan dihadiri Meko Perekonomian dan menteri terkait. Menteri terkait itu adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

“Dengan upaya tersebut diharapkan semua perijinan akan dapat diselesaikan dalam waktu segara,” ujarnya. Selanjutnya pengadaan lahan.

Silakan pilih proyek mana. Tapi, yang terbaik tentu saja. v Subur Maryanto

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

45

O T O N O M I | Sorak dan Sujud Syukur Wakil Wali Kota Bogor

Sorak dan Sujud Sukur Wakil Wali Kota Bogor Riuh sorak sorai terdengar di ruang sidang setelah majelis hakim menyatakan Wakil Walikota Bogor nonaktif, Ahmad Ru'yat bebas dari segala tuntutan. Kader PKS itu pun sujud sukur di ruang sidang sebagai ungkapan kepuasannya atas hasil putusan perkara yang menjeratnya itu.

"Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka," sorak hadirin yang hadir di ruang sidang VII Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kamis, 8 September 2011.

Ru'yat yang mengenakan batik lengan panjang itu pun memeluk para pengacaranya. Setelah itu ia pun sujud syukur di lantai diantara meja hakim dan kursi terdakwa yang sebelumnya ia duduki.

Puluhan wartawan lantas berdesakan mengabadikan momen tersebut. Ia berjalan keluar melalui belakang meja hakim.

Didesak sejumlah wartawan, Ru'yat pun mengungkapkan rasa sukur dan bahagianya atas vonis hakim tipikor.

46 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

"Terimakasih pada keluarga besar saya pada seluruh komponen Kota Bogor yang telah menggembleng saya sebagai pribadi yang kuat. Juga pada wartawan yang banyak membantu mempublikasikan fakta persidangan. Jaga kesehatan ya semua," katanya.

Sekitar 500 personel Polrestabes Bandung yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang tiga kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pun tak perlu bekerja keras.

Sidang yang mengagendakan vonis terhadap Ruâ&#x20AC;&#x2122;yat itu berlangsung tertib.

Sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan tunjangan yang didapatkan Ru'yat merupakan bagian dari hak sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Terdakwa pun tidak terlibat langsung dalam pembahasan Dana Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kota Bogor pada APBD Pemkot Bogor Tahun Anggaran 2002.

O T O N O M I | Sorak dan Sujud Syukur Wakil Wali Kota Bogor "Terdakwa juga tidak ikut dalam penyusunan kebijakan itu," katanya.

Ru’yat, yang ditahan sejak 8 Maret lalu, kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ia sempat mendekam dalam penjara karena tersangkut kasus dugaan korupsi dana APBD gate senilai Rp 6,2 miliar semasa dia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Kasus ini terkait pengadaan kegiatan anggota Dewan ini melibatkan 45 mantan anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004.

Namun, vonis bebas terhadap Wakil Walikota Bogor non aktif, Ahmad Ru’yat oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung itu ditanggapi berbeda oleh kalangan Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bogor, misalnya, mengaku kecewa.

Sementara pendukung Ru’yat mengucap syukur.

Vonis bebas Ru’yat ini, bertolak belakang dengan 32 rekannya yang divonis bersalah oleh PN Bogor. Masing-masing rekannya yang juga didakwa dengan kasus yang sama, diganjar 1 tahun penjara. Putusan ini, lalu ditolak para terdakwa dengan mengajukan banding dan malah dihukum 4 tahun.

Tidak itu saja.

Putusan bebas Ru’yat tidak sejalan dengan putusan yang diterima Wakil Wali Kota sebelumnya yakni, Mochamad Sahid. Pasalnya, Sahid divonis bersalah dengan pasal yang sama saat didakwa di PN Bogor. Sahid akhirnya menjalani hukuman sejak tahun 2004 lalu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, M Patris saat dikonfirmasi terkait putusan bebas Ahmad Ru’yat mengaku prihatin. Pasalnya, 32 anggota DPRD yang merupakan rekan Ru’yat di vonis bersalah 1 tahun di PN Bogor dan ditingkatkan lagi menjadi 4 tahun di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

“Masa pasal yang sama tapi putusan berbeda. Mochamad Sahid, mantan Wakil Wali Kota dan 32 mantan anggota dewan juga divonis bersalah. Tapi kenapa Ru’yat bebas? Kami secepatnya akan menyusun memori kasasi, saat surat putusan Tipikor kami terima,” kata Patria.

Senada dengan itu, Kajari Bogor A Shazali pun kecewa dengan vonis bebas Achmad Ru”yat. Meski demikian dia

menghormati putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebut.

Semula pihaknya optimis dengan vonis yang bakal dijatuhkan Tipikor, tapi kenyataan jauh dari harapan. “Malah divonis bebas,” ujarnya.

Dikatakannya, seharusnya vonis bebas itu tidak terjadi sebab tidak ada audit dari BPK, tapi hal itu tidak dibutuhkan lagi sebagai alat bukti. “Pasalnya Ahmad Ru”yat sudah mengembalikan uang hasil kejahatannya ke kas negara. Ini kan sudah menjadi bukti yang kuat untuk menghukumnya,” paparnya seraya menambahkan pihaknya akan menempuh kasasi setelah menerima salinan putusan Tipikor Bandung.

Sedangkan Aldefri, kuasa hukum Ahmad Ru’yat mengaku siap menghadapi kasasi yang akan diajukan Kejari Bogor. Dia juga membantah jika vonis bebas terhadap kleinnya itu sarat dengan kejanggalan dan kongkaligkong. “Persi-

dangan itu tidak tertutup, tapi terbuka untuk umum. Mana yang janggal atau kongkalingkong,” katanya. Justru dia menyatakan peradilan yang dijalaninya klienya itu penuh muatan politisnya daripada unsur hukumnya.

Soleh Amin, advokat Ru’yat lainnya menyatakan, hakim memiliki independensi, tidak bisa diintervensi, dan sangat jeli melihat fakta-fakta persidangan.

Selain itu, baik saksi ahli maupun saksi yang didatangkan jaksa semuanya menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti.

Alasannya, Perda Nomor 1 Tahun 2002 itu adalah produk hukum yang tidak pernah mengalami judicial review dan sudah melalui evaluasi gubernur. Maka. sebenarnya memang tidak ada pelanggaran apapun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Bambang Gunawan saat dikonfirmasi terkait dengan putusan bebas Wakil Walikota non-aktif, Ahmad Ru’yat menuturkan, jika aturan hukum sudah demikian, maka Pemkot Bogor akan melaksanakannya.

Tentang hak dan posisi Ru’yat yang dicopot, Bambang mengaku, jika hukum mengatur demikian tentu saja akan dikembalikan. “Saya belum mau banyak komentar, karena belum menerima salinan putusan Tipikor. Apakah vonis itu bebas murni atau bebas bersyarat, saya belum tahu. Mari kita tunggu salinan putusan itu,” papar Bambang.

Sedangkan Kejaksaan menyatakan belum dapat melakukan pengkajian ulang (eksaminasi) atas vonis bebas Ahmad Ru’yat. Pasalnya, vonis bebas tersebut belum tentu sepenuhnya kesalahan jaksa.

“Saya pikir, biasanya kalau ada perkara korupsi yang divonis bebas, belum tentu kesalahan sepenuhnya ada di tangan jaksa yang menangani kasus itu,” tegas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy. Alasannya, pihak pengawasan Kejagung belum bisa mngeksaminasi karena vonis bebas itu harus terlebih dahulu ditelaah oleh pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Pihak Gedung Bundar akan terlebih dahulu menelaah kasus tersebut. Karena mungkin ada upaya hukum antara pihak terdakwa dan pihak jaksa,” simpulnya.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan akan segera melakukan eksaminasi atas vonis bebas Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru’yat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Bandung. Menurut dia, Kejaksaan terlebih dahulu memeriksa jaksa yang menangani kasus tersebut, yakni Kejaksaan Negeri Bogor.

“Mekanisme terhadap kasus yang diputus bebas itu tentu harus dilakukan eksaminasi terlebih dahulu. Jika memang terbukti ada kelalaian atau kesalahan dari jaksa, tentu yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan bobot kesalahan,” tegas Darmono. v Subur Maryanto

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

47

Wawancara

Drs H Rachmat Yasin MM:

â&#x20AC;&#x153;Allah Menganugerahi (Kabupaten) Bogorâ&#x20AC;?

Bogor, di selatan Jakarta, rupanya merupakan kabupaten terpadat penduduknya di Indonesia.

Apalagi jika digabungkan dengan Kota Bogor.

Nah, apa kata Bupati Bogor Drs H Rachmat Yasin MM tentang kabupaten yang dipimpinnya?

Simak wawancara Ike Indriani berikut ini:

B

agaimana Anda menggambarkan Bogor sebagai kabupaten?

Sebagai Bupati Bogor, yang pertama, saya adalah Bupati sebuah kabupaten

terpadat penduduknya di seluruh Indonesia. Bahkan, saya menganggap jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah tidak rasional lagi sebagai ukuran sebuah kabupaten.

Mengapa?

Dengan jumlah penduduk 4,7 juta lebih, ini bukan sebuah ideal kabupaten.

Sementara di luar Jawa masih ada provinsi yang penduduknya di bawah satu juta. Oleh sebab itu. jumlah penduduk yang besar dengan luas wilayah hampir 300.000 hektar ini membuat saya harus berpikir keras, bagaimana membuat kabupaten Bogor lebih maju dalam berbagai hal. Ketika memproyeksikan itu, paling tidak saya harus mencari formula tepat untuk melaksanakan kebijakan pembangunan secara multi-dimensional.

48 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Seperti apa formulanya?

Saya beserta jajaran Pemkab mencoba untuk menganalisis potensi apa yang bisa dikembangkan di sisi sumber daya alam.

Saya juga menganalisis, sumber daya manusia seperti apa yang bisa terus kita upgrade. Kemudian kita mencoba mengidentifikasi persoalan Kabupaten Bogor.

Lantas?

Saya menerapkan konsep lebih banyak turun ke desa untuk mengenali potensi maupun kelemahan kabupaten ini. Bagaimana mungkin saya mengetahui anatomi Bogor jika tidak turun ke desa? Bagaimana mungkin saya sanggup memperbaiki kabupaten ini kalau tidak memahami potensi alam maupun potensi masyarakat?

W A W A N C A R A | Drs Rahmat Yasin MM Sejauh ini bagaimana tindak lanjutnya?

Ada proses inventaris persoalan, ada proses analisis, kemudian konklusi.

Selanjutnya dibuatlah sebuah rumusan sehingga semua kebijakan itu diarahkan untuk memperbaiki situasi dan kondisi Bogor, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi sumber daya ekonomi, sektor apa yang paling banyak menyumbang produktivitas dan penghasilan masyarakat kabupaten Bogor?

Karakteristik kabupaten umumnya adalah masih sangat tergantung pada sumber daya alam, sebab sebuah daerah di tingkat kabupaten itu, belum bisa mengandalkan secara penuh sektor jasa maupun industri. Tetapi di Bogor, sektor primer pertanian menjadi satu kesatuan dengan industri dan jasa. Pada sisi ini Kabupaten Bogor sebenarnya memiliki comparative advantage (keunggulan dibandingkan dengan daerah lain). Sayangnya masih kurang optimal di competitive advantage (daya saing).

Maksud Anda?

Salah satu contoh, Allah menganugerahI Bogor ini dengan alam yang subur. Apa pun jadi dan apa pun punya potensi. Ada sawah yang subur, palawija yang berkembang cukup bagus, tanah yang di bawahnya batu untuk membangun, bahkan sampai ada mesjid indah di perkebunan teh Puncak dan sangat terkenal. Itu berarti Bogor mendapat anugerah. Tapi itu bukan competitive advantage melainkan comparative advantage. Jadi, keunggulan Bogor lebih karena anugerah.

Kalau begitu bagaimana agar daya saing Bogor tak sekadar anugerah?

Agar kita bisa mengoptimalkan comparative advantage, satu-satunya jalan adalah kita harus mengembankan keunggulan kompetitif. Bagaimana caranya?

Ya kita optimalkan anugerah itu dengan mengolahnya. Sumber daya alam itu kan harus diolah. Jika tidak ada penggerak, tidak ada engineering, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Maka kata kucinya adalah bagaimana mengoptimalkan po-

tensi SDA. Tentu saja kita harus menarik lebih banyak investasi.

Apa Anda memiliki resepnya?

Investasi itu bisa kita tarik kalau Bogor punya infrastruktur, kalau infrastruktur Bogor bagus seperti ketersediaan energi listrik, air, keterampilan masyarakat, kemudian transportasi yang layak dan bagus serta jalan lebar, baru investasi bagus. Ketika ada pertemuan modal dengan SDA inilah kemudian akan tercipta yang namanya lapangan kerja.

Target kita adalah ketersediaan lapangan kerja, untuk mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran secara pasti. Oleh karenanya competitive advantage kita ciptakan.

Bentuknya?

Yang pertama kita lakukan adalah debirokratisasi. Kemudian yang kedua kita harus membuat peraturan daerah.

Perda itu jangan sampai imun terhadap investor, artinya kemudahan, kemurahan, percepatan, itu harus kita lakukan untuk memanjakan investor. Ketiga adalah kepastian hukum, ini harus kita ciptakan kalau kita mau investor masuk. Keempat adalah stabilitas yang harus kita ciptakan.

Kita harus menjamin setiap investor datang ke Bogor harus untung sehingga mereka betah dan mengajak temantemannya, Tidak boleh kita membuat kebijakan yang membuat investor kapok (jera), karena merasa biaya terlalu mahal, proses terlalu sulit. Ini yang harus kita jauhi. Itulah kebijakan yang harus saya lakukan sehingga tercipta lapangan kerja dan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.

Kalau begitu, di mana letak kekuatan Kabupaten Bogor sesungguhnya?

Menjamin stabilitas, keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang luar biasa, itu kekayaan, itu kelebihan kita.

Bagaimana dengan kelemahannya?

Kelemahannya juga banyak. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar persoalannya. Oleh sebab itu kelamahannya itu adalah ketika penduduk saya begitu besar, tidak berbanding lurus dengan

potensi untuk memanage, baik potensi keuangan maupun birokrasi dan lain sebagainya. Tapi, apapun yang terjadi harus saya hadapi. Lakukan yang terbaik meski dengan berbagai dengan keterbatasan.

Apalagi persoalan kabupaten Bogor, bukan hanya soal beban pembangunan masyarakat Bogor.

Beban lainnya itu apa?

Ya, di sisi lain saya juga harus bertanggung jawab bagaimana menyelamatkan dan mengatasi dampak sosial dari Ibu Kota Negara. Hitung saja kaum penglaju (commuter) yang bekerja di Ibu Kota Jakarta ini berapa orang. Mereka butuh pemukiman di kawasan yang tidak terlalu jauh. Kita harus menampung itu.

Ketika ada persoalan sampah di DKI, kita juga harus ikut bertanggung jawab, sebab kita tidak mungkin membiarkan Jakarta Ibu Kota Negara bertumpuk sampah di mana-mana, image Ibu Kota Negara Indonesia akan buruk. Ini juga bagian tanggung jawab kita sebagai hinterland dari Ibu Kota Negara. Jadi itulah persoalan yang sangat multi-complex, dengan kita sebagai daerah Ibu Kota Negara dan kita sebagai kabupaten yang penduduknya terbesar di seluruh Indonesia.

Kabupaten dengan jumlah dan kemampuan SDM yang sangat terbatas. Kita juga merasakan betapa infrastruktur tetap di tangan Bogor tanggung jawabnya.

Dengan wilayah luas dan penduduk besar, bagaimana cara kerja Anda?

Sebagai Bupati saya bekerja tujuh hari, dan terasa tujuh hari dalam seminggu itu tidak cukup, karena dalam tujuh hari saya bekerja tanpa libur. Jadwalnya antara lain empat hari saya harus turun ke desa-desa.

Menteri Agama Pak Suryadharma Ali yang juga ketua umum PPP secara implisit menyebut peluang Anda maju ke Pemilukada Gubernur Jawa Barat. Ada tanggapan?

Itu nanti jawabannya, jangan sekarang ya, karena tidak relevan. Kalau kaitannya dengan Bapak Suryadharma itu sudah bukan sebagai Bupati.v

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

49

Neraca

Tiaka Jangan Lupa Insiden di Pulau Tiaka adalah konfirmasi bahwa masyarakat kita sangat rentan terhadap

perubahan fisik wilayahnya.

Penyesuaian terkadang amat sulit sehingga

kekerasan menjadi pilihan.

Senin, 22 Agustus 2011, sekitar pukul 11.00 WITA, datang dua buah kapal membawa ratusan orang. Belum lagi kapal itu merapat di pantai, massa di atas kapal sudah mengacung-acungkan senjata tajam berupa parang, tombak, clurit, katapel dan bom molotov. "Saya sambut mereka dan menjabat tangan beberapa di antara massa itu. Saya menanyakan kalian dari mana dan mereka mengatakan dari Desa Kolo Bawah," ujar AKBP Suhirman, Kapolres Morowali, Sulawesi Tengah.

Saat bersalaman itu, beberapa di antara warga mengarahkan tombak kepadanya dan ada pula yang menarik katapel dan membidiknya. Beruntung aksi itu urung dilakukan. Bahkan, salah seorang mengalungkan clurit ke leher saya, ujarnya.

Kapolres dan massa kemudian berjalan ke arah kantor perusahaan. Di perjalanan, massa mulai merusak properti perusahaan. Bahkan, ada massa yang melempari sumur minyak dengan bom

50 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

molotov. "Kami berusaha untuk menghalangi dan meminta warga tidak berbuat anarkis, namun tidak bisa diajak kompromi, bahkan mereka kembali mengalungi saya dengan clurit, namun tidak melukai saya karena di belakang saya anggota sudah siap menembak," ujarnya.

"Saya juga terus melarang anggota untuk menembak, kecuali saya perintahkan, sekalipun mereka sudah menyandera beberapa anggota saya dan seorang anggota TNI," ujarnya.

Setelah puas melakukan perusakan, massa kembali ke naik ke kapal dan meninggalkan Pulau Tiaka sekitar pukul 15.00 WITA, namun belum jauh dari pulau itu, kapal mereka kehabisan bahan bakar. Mereka kemudian mengirim pesan singkat telepon genggam ke perusahaan agar mengirim bahan bakar dengan janji mereka akan melepas sandera.

Karena pihak perusahaan takut menemui mereka, maka disepakati pihak kepolisian yang membawa bahan bakar itu ke kapal yang ditumpangi perusuh.

N E R A C A | Tiaka Jangan Lupa Saat di tengah laut, massa melepaskan sandera mereka namun juga menyerang petugas yang membawa bahan bakar.

"Terjadilah saling serang di tengah laut antara massa itu dengan aparat kami yang terbatas. Massa melempari petugas dengan tombak dan parang bahkan bom molotov, sehingga anggota terpaksa melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri dengan melepaskan tembakan," ujarnya.

Salah satu di antara massa itu tewas tertembak. Sementara enam lainnya lukaluka. Namun, Suhirman belum mengetahui persis data diri para korban tersebut.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana menyatakan bahwa kerusuhan di Pulau Tiaka, dipicu oleh tuntutan warga Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamosalato yang telah beberapa kali dijanjikan namun belum direalisasikan oleh investor minyak JOB PertaminaMedco E&P Tomori.

"Informasinya dulu perusahaan menjanjikan kepada warga soal penyediaan listrik dan fasilitas umum lainnya, tetapi sampai sekarang belum terealisasikan," kata Kapolda Dewa Parsana kepada wartawan di Palu, Senin malam.

Terhadap janji yang tidak direalisasikan itulah, masyarakat setempat berkumpul dan mendatangi Pulau Tiaka untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan.

Namun massa kecewa karena gagal dalam negosiasi, karena penanggung jawab perusahaan berada di Jakarta.

Sementara itu, Rahman, seorang warga Kolo Bawah yang dihubungi di Luwuk melalui telepon mengaku bahwa kemarahan warga ini disebabkan perusahaan tidak memenuhi janji mereka yang sudah bertahun-tahun tidak direalisasikan.

"Tetapi saya sendiri sebenarnya tadi sudah memperingatkan anak-anak agar unjuk rasanya jangan sampai rusuh, tetapi entah kenapa bisa terjadi seperti ini," ujar Rahman yang mendampingi keponakannya Andri M Sondeng di rumah sakit umum daerah Luwuk.

Andri, mahasiswa pascasarjana UGM yang menjadi koordinasi lapangan aksi demi Tiaka itu mengalami luka serius di dada karena tertembus peluru petugas.

Menurut Rahman, unjuk rasa itu dilakukan sejak Sabtu dimana sekitar 100 orang warga datang ke Pulau Tiaka menggunakan dua perahu bermotor (jolor) dan

ingin bertemu dengan pimpinan Pertamina-Medco namun tidak bisa bertemu.

Karena itu, aksi unjuk rasa diulang lagi pada Senin, 22 Agustus 2011, saat dua jolor membawa lagi sekitar 100 orang ke Tiaka untuk bertemu pihak investor guna menyampaikan tuntutan agar perusahaan segera memenuhi tuntutan warga yang sudah bertahun-tahun dijanjikan namun tidak pernah direalisasikan.

"Saya tidak tahu bagaimana ceritanya hingga terjadi bentrok yang menyebab-

u Anwar Hafid. kan polisi melepas tembakan," ujarnya.

Akibat unjuk rasa tersebut, fasilitas produksi minyak Lapangan Tiaka kehilangan produksi sekitar dua ribu barel minyak. Belum lagi biaya sosialnya Tiaka sendiri merupakan pulau buatan. Sebelum Pertamina-Medco mengebor minyak dan berproduksi mulai 2005, Tiaka merupakan dasar laut yang menjadi pulau saat air surut.

Investor kemudian menimbun kawasan itu sehingga menjadi sebuah pulau dan di atasnya didirikan perkantoran plus berbagai fasilitas penunjang operasi produksi minyak.

Pulau tersebut dihuni 60-an jiwa yang semuanya karyawan perusahaan perminyakan. Lokasinya di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali, daerah perbatasan dengan Kabupaten Banggai.

Untuk menjangkau pulau itu, butuh sekitar 30 menit pelayaran dengan kapal motor dari Pandauke, ibu kota Kecamatan Mamosalato. Pandauke bisa dijangkau lewat darat dengan lama perjalanan sekitar empat jam dari Luwuk,

ibu kota Kabupaten Banggai, atau tujuh jam pelayaran dari Kolonodale, ibu kota Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali.

Kabar terakhir, akhirnya insiden Tiaka menewaskan dua orang. Yurifin alias Ateng meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah terkena tembakan saat terjadi bentrokan.

Satu korban lain adalah Marten yang tewas di tempat. Menurut kesaksian korban, warga yang berada di atas speed boat sebetulnya sudah mengangkat tangan pertanda menyerah. Tetapi Polisi tak menghiraukan isyarat itu dan terus menghujani tembakan.

Selain itu, sebuah sumur pengeboran juga diledakkan menggunakan bom molotov dan bom ikan. Sejumlah peralatan vital di lokasi pengeboran juga dirusak.

Bupati Morowali, Anwar Hafid, mengatakan rusuh itu merupakan buntut dari aksi warga menuntut pemberdayaan.

Latar belakangnya, “Pulau Tiaka itu dulu semacam karang dalam ukuran luas di mana rakyat mencari ikan. Kemudian, perusahaan datang, dan disulap menjadi pulau,” kata dia.

Otomatis, kata Pak Bupati, karena tempat mencari ikan ditimbun menjadi pulau, warga kehilangan mata pencaharian dan tak bisa melaut. Ia menambahkan, protes hanya diikuti satu dari empat desa yang berada di ring-1 lokasi pengeboran.

Namanya, Desa Kolo Bawah. “Desa yang demo adalah desa yang bergantung sepenuhnya dengan laut,” kata Anwar.

Di tiga desa lain, warga masih bisa bekerja di sawah atau kebun. “Desa Kolo Bawah luasnya hanya 10 hektar. Tidak besar. Mereka masyarakat nelayan, Suku Bajo. Mereka hidup di atas laut, sebagian besar rumah didirikan dengan tiang di atas laut,” kata dia.

Anwar membantah aksi warga digerakkan pihak luar. “Tidak benar. Itu anakanak mereka. Mereka hidup, lahir di situ, belajar di luar, mahasiswa. Kebetulan mereka sedang pulang,” kata dia.

Meski hidup dalam kemiskinan, Bupati mengakui, warga Kolo Bawah relatif maju. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. “Mereka sebenarnya masyarakat yang nrimo, tapi kalau ada anak-anaknya jadi berani,” tambah dia. v Rina Dwi Andini

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

51

52 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

53

PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT Affiliated Companies: PT. Banten Inti Gasindo

PT Banten Global Energy

PT Banten Gas Sinergy

PT Bank Jabar Banten Syariah

Infrastructure: Toll Road, Sunda Strait Bridge Project, Bojonegara International Seaport, Water Dam, Special Economic Zone, Panimbang Airport, Soekarno Hatta Airport Railway, Banten Information and Communications Technology Energy: LPG Plant Terminal and Distribution, Geothermal Plant Project, Oil and Gas Block, Banten Bay Refinery, Banten Super Transit Terminal, Oil and Gasoline Station Trade & Industry: Steel Plant, Cement Plant, Airport Service, Seaport Operator, and Properties Tourism: Tanjung Lesung Resort, Sport City Agrobusiness: Serang Agro Terminal, Food Security Financing for Small & Medium Enterprises: Syariah Banking and Credit Insurance Gedung BKPMD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Banten Jl Syech Nawawi Al Bantani, Pallima, Serang, Banten Ph/Fax: 0254-7075800

54 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

55

Lampah

Pacuan Kuda Kuningan Kecil-kecil kuda kuningan.

Biar kecil, tangguh dan ulet.

Seperti apa ketangguhan kuda Kuningan?

Mari menonton pacuannya.

Ribuan penonton, sebagian sengaja datang dari luar kabupaten, memenuhi sekeliling arena saat menyaksikan pacuan kuda tradisional yang berlangsung di Jalan Lingkar Pramuka-Cirendang, Kuningan, Jawa Barat, awal Seotember lalu.

Ini adalah pacuan kuda tahunan yang menjadi tradisi Kuningan.

Beruntung Kuningan memiliki Bupati seperti Aang Hamid Suganda. Pasalnya, Pak Bupati pun pecinta kuda. Selama ia menjadi bupati, tradisi pacuan kuda yang dikaitkan dengan Hari Jadi Kabupaten Kuningan agakya akan berlangsung teratur.

Nah, pada pacuan tahun ini, sedikitnya 72 peserta yang terbagi dalam enam kelas, turut ambil ambil bagian dalam pesta rakyat Kuningan sekaligus memeriahkan Hari jadi ke 513 Kuningan itu.

Yang beruntung dalam pacuan awal September itu adalah Arif, Topik dan Jidni.

Masing-masing menjadi juara 1-3.

56 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Para joki ini bukanlah atlet profesional. Sebagian besar mereka adalah kusir yang sehari-hari mencari nafkah menarik dokar.Sebagai kota kuda (sebagaimana logo kabupaten), Kuningan memang memiliki armada dokar lebih banyak dari kota lainnya. Namun karena bukan atlet yang terlatih, tak jarang joki pemula ini terjatuh saat kudanya melajudilintasan.

Beberapa joki terpaksa diangkut karena pingsan setelah terjungkal dari atas kuda.

Toh pacuan kuda tahunan di Kuningan antara lain merupakan wahana hiburan rakyat. Sejak masa kerajaan Hindu dulu, Kuningan sudah terkenal sebagai wilayah yang memiliki kuda unggul.

Menelusuri sejarahnya, kuda Kuningan pada abad XV dikenal sebagai kuda perang. Tidak banyak buku sejarah yang menceritakan keberadaan kuda di Kuningan. Almarhum Dr Edi Ekadjati dalam bukunya, Sejarah Kuningan, menceritakan, dari masa prasejarah hingga

L A M P A H | Pacuan Kuda Kuningan terbentuknya Kabupaten, masyarakat Kuningan sudah mengenal cerita rakyat yang beredar secara lisan tentang kuda peliharaan Dipati Ewangga, panglima pasukan di Kuningan. Nama kuda legendaris itu adalah Si Windu.

Dalam dokumen riwayat singkat hari jadi kota Kuningan juga disebutkan, Windu ikut dalam perjalanan perang Adipati Kuningan guna bertempur untuk Kerajaan Cirebon menundukkan Galuh.

Si Windu ikut pula berperang dan mendirikan pemerintahan Wiralodra di Indramayu. Bersama dengan Cirebon, pasukan Kuningan ini juga menggempur Sunda Kelapa dan turut mendirikan pemerintahan Jayakarta. Setelah itu, tidak ada lagi yang menuliskan tentang kuda Kuningan dan penerusnya.

Si Windu menyelamatkan Adipati Kuningan dari jeratan oyong ketika bertarung dengan Patih Arya Kiban dari Kerajaan Galuh. Selain itu membantu pula Adipati Kuningan dalam perang Batavia dengan Portugis. Menghancurkan Kerajaan Pajajaran di Bogor, Demak dan Wilatikta (sekarang Purworejo) Jawa Timur dalam perang melawan Portugis.

Kuda tunggangan Adipati Kuningan itu sebenarnya berasal dari Campa (Kamboja) yang dibawa Ong Tin Nio. Keberadaan kuda di Kabupaten Kuningan memang terkait erat dengan pengaruh besar Ong Tin Nio atau Nyi Rara Sumanding, istri Sunan Gunung Jati itu.

Pengaruh besar dalam tata kehidupan mulai dari aspek, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Namun sepak terjangnya, jarang terungkap. Hal itu disebabkan karena ia adalah aktor di belakang layar, ibunda dari Adipati Kuningan atau Suranggajaya yang dinobatkan sebagai Adipati dan membawahi keadipatian Kuningan. Versi lain menyebutkan Ong Tin Nio adalah ibunda asuh.

Semula Kuningan terbagi dua kerajaan kecil yakni Kajene dan Luragung yang disatukan menjadi satu wilayah keadipatian. Sejak berdirinya Kerajaan Kajene sekitar abad ke VI M, posisinya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Masyarakatnya belum mengenal alat transportasi, jadi hanya berjalan kaki.

Sedangkan kuda kala itu masih menjadi binatang liar.

Namun pada abad ke XIV M datanglah Ong Tin Nio ke Luragung untuk bertemu dengan suaminya, Sunan Gunung Jati. Ong rupanya membawa kuda bukan sebagai alat transportasi, melainkan sekadar peliharaan untuk Suranggajaya.

Kuda sebagai hewan peliharaan, memang masih asing pada masa itu. Namun, sepertinya Ong Tin Nio sudah mengenal kuda. Hal itu disebabkan di wilayahnya memang banyak kuda. Kuda yang diberikan ke Suranggajaya pun berasal dari Campa (sekarang Kamboja). Ia sengaja membawa dari negara asalnya untuk transportasi darat di daerah tujuannya.

Kuda yang dibawanya pun tidak banyak hanya beberapa ekor saja. Hal itu mengingat perjalanan laut yang lama dan isi kapal tidak memungkinkan. Hanya karena ia seorang perempuan dan terbilang masih puteri raja maka disediakan alat itu untuk menempuh perjalanan jauh.

Kuda Kuningan sejak dahulu dikenal kecil sebagaimana ungkapan kecil-kecil kuda kuningan. Sebetulnya pada masa Adipati Kuningan, kuda kuningan tergolong besar. Hanya oleh Ong Tin Nio, kuda bawaannya diternakan dengan kuda liar yang ada sejak dahulu kala. Kemungkinan kuda liar itu berasal dari muhibah pada jaman sebelum masehi.

Kuda liar tersebut hidup di sekitar lereng Gunung Ciremai bersama hewan lainnya. Kuda liar lokal memang bertubuh kecil seperti hasil temuan fosil binatang purba di daerah Maneungteung

Kecamatan Cidahu, dan Pasir Ipis Kecamatan Cibingbin.

Hasil evolusi ini membawa binatang kuda lebih kecil dari sebelumnya.

Sehingga ketika peternakan kuda yang dilakukan Ong Tin Nio menjadi beragam dan menyebablan perkawinan silang antara kuda bawaannya dengan kuda liar.

Selanjtnya, ketika populasi kuda di Kuningan semakin banyak dan sudah menjadi alat transportasi, masyarakat setempat pun mengenal pacuan kuda.

Nah, dalam upaya melestarikan pacuan kuda tradisional yang sudah hampir punah Pemkab Kuningan berupaya menghidupkannya lagi sebagai ciri khas daerah. Selain itu, Pemkab juga berharap pacuan kuda tahunan ini membangkitkan dan mengembangkan potensi wisata daerah, sekaligus menemukan atlet-atlet berkuda potensial. Begitulah ungkapan Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Asep Budi Setiawan MSi. Ia juga menambahkan pacuan kuda pada 2011 ini mengambil tema â&#x20AC;&#x153;Kuda Kuningan gagah di medan pertempuran dan tangguh di arena pacuanâ&#x20AC;?.

Penasaran ingin menyaksikan kuda kuningan dan pacuannya? Tunggu saja tahun depan.

Siapa tahu juga bukan hanya kuda dan pacuan yang kita temukan di Kuningan. Sampai jumpa... v R Adriansyah

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

57

Periferal

Kota Terlayak di Dunia Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, di Australia, menjadi

kota paling layak huni di dunia untuk setahun ke depan.

Itulah hasil riset dua tahunan unit intelijen bisnis majalah The Economist (Economist Intelligence Unit, EIU) terhadap 140 kota kali ini.

Toh, ada juga yang mengkritisinya.

T

entu bukan hanya karena trem tengah kota yang romantis, atau Yara River dan turnamen tenis Australia Open saja hingga Melbourne menjadi kota paling layak huni menurut EIU yang juga menggunakan data Mercer Consulting Group. Ukuran layak huni adalah limpahan barang dan jasa, rendahnya risiko hidup, dan efektivitas infrastruktur.

Biaya hidup bukan urusan, karena serba melimpah berarti sumber penghidupan pun memadai bagi warganya.

Dalam survei itu, tiap kota yang diukur kenyamanannya untuk 30 faktor kualitatif dan kuantitatif dari lima kategori besar, yaitu stabilitas, jaminan kesehatan, kebudayaan dan lingkungan, pendidikan, pun infrastruktur. Tiap faktor di sebuah kota lantas dinilai untuk lima penilaian: bisa diterima, bisa ditoleransi,

tidak nyaman,tidak diharapkan atau tidak bisa ditoleransi. ”Yang mendapatkan nilai terbaik cenderung kota-kota berukuran menengah di negara-negara lebih makmur dengan kepadatan penduduk relatif rendah,” ujar laporan survei ini.

Maka, dominasi Vancouver sebagai kota paling layak huni di dunia selama hampir 10 tahun akhirnya tergeser oleh Melbourne dan Wina, Austria. Ini membuat Vancouver harus puas di peringkat ketiga daftar yang disusun dua kali setahun itu. Tahun ini, kota-kota Australia dan Kanada masih mendominasi Top 10 daftar kota paling layak huni di dunia.

Sydney berada di urutan keenam, sedangkan Perth dan Adelaide sama-sama menduduki peringkat kedelapan.

Dua kota di Kanada, Toronto dan Calgary, masing-masing menduduki per-

58 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

ingkat keempat dan kelima. Di daftar itu, Helsinki (Finlandia) menduduki peringat ketujuh. Daftar Top 10 ditutup oleh Auckland, Selandia Baru. ”Australia, dengan kepadatan penduduk yang rendah dan rata-rata kejahatan yang relatif minim, terus menyumbang kota-kota layak huni di dunia,” ungkap editor survei itu, Jon Copestake. ”Meski biaya hidup naik akibat menguatnya dolar Australia, kota-kota di sana menawarkan serangkaian faktor yang membuatnya tetap menarik,” lanjutnya.

Nilai Vancouver merosot karena turunnya peringkat infrastruktur. Maklum, Vancouver sudah lebih macet dari Melbourne. Apalagi jika mengingat Vancouver mengalami kerusuhan pada Juni lalu Inilah kali pertama sejak 2002 kota Kanada itu tidak mendapatkan peringkat

P E R I F E R A L | Kota Terlayak di Dunia teratas daftar kota layak huni. Prestasi Melbourne tahun ini disambut gembira oleh Wali Kota Robert Doyle. â&#x20AC;?Untuk kali pertama dalam 10 tahun, sekarang kami secara resmi menempati peringkat satu,â&#x20AC;? ujarnya.

Kota-kota ternama di dunia juga masuk daftar ini. Paris menduduki peringkat 16, sedangkan di Amerika, kota terlayak adalah Honolulu di Hawaii yang menempati urutan ke-26.

London berada di urutan ke-53, New York berada di peringkat ke-56.

Bertentangan dengan kota-kota di Australia dan Kanada, banyak kota di dunia yang mendapatkan nilai buruk karena terpengaruh langkah penghematan dan kerusuhan. Krisis Euro, misalnya, berdampak terhadap kota-kota di Eropa dalam peringkat kota layak huni itu. Ibu kota Yunani, Athena, turun lima peringkat dari 62 menjadi 67 karena penghematan pemerintah dan protes.

Penurunan kualitas layak huni juga menimpa hampir seluruh kota Timur Tengah yang sebagian besar wilayahnya menghadapi revolusi Arab. Tahun ini, untuk kali pertama, Tripoli, ibu kota

Jakarta bagaimana? Urutan 119 rupanya.

Dengan kata lain, ibu kota kita hampir masuk ke kategori 20 kota paling tak layak huni.

Survei menempatkan Harare, ibu kota Zimbabwe, berada di peringkat ke-140 atau nomor terakhir dari daftar itu. Peringkat ini sekaligus menempatkan kota itu sebagai kota paling tak layak huni di dunia. Di atasnya ada Dhaka, Bangladesh, dan Port Moresby di Papua Nugini.

Nilai EIU menyatakan, survei ini dapat memandu bagian sumber daya manu97,5 sia di komunitas bisnis seluruh dunia 97,4 dalam penempatan karyawannya, juga 97,3 mengukur seberapa besar biaya hidup 97,2 bagi mereka yang berpindah tugas ke luar negeri. â&#x20AC;?Panduan ini telah 96,6 menjelma sebagai alat bagi dewan 96,1 kota, organisasi atau perusahaan yang 96,0 berusaha menguji lokasi satu dengan 95,9 lainnya,â&#x20AC;? ungkap EIU. Tapi kritiknya, survei ini cender95,9 ung Anglo-sentris. Peringkat utamanya 95,7 lebih banyak kota berbahasa Inggris.

Libya, mengalami penurunan peringkat yang drastis ke posisi ke-135 atau menjadi salah satu penghuni daftar 10 besar kota paling tak layak huni. Sebelumnya kota ini menduduki urutan ke- 107 dan peringkatnya bisa jauh lebih buruk jika survei itu digelar sekarang.

Kota Layak Huni 2011-2012 No Kota 1 Melbourne, Australia 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wina, Austria Vancouver, Kanada Toronto, Kanada Calgary, Kanada Sydney, Australia Helsinki. Finlandia Perth, Australia Adelaide, Australia Auckland, Selandia Baru

v Dodi Nopriansyah

Di Asia, Osaka menduduki peringkat tertinggi sebagai kota terlayak huni dengan duduk di posisi ke-12, sedangkan Tokyo berada di peringkat ke-18. Hong Kong berada di peringkat ke-31, Singapura ke-51, dan Seoul ke-58.

Dua kota besar di China, Beijing dan Shanghai, berada di peringkat ke-72 dan ke-79. Simpul bisnis India, Mumbai, naik satu peringkat dari tahun lalu ke posisi 116 tahun ini. Kemakmuran memang faktor utama tampaknya.

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

59

Sohor

Widy Kesepian

V

okalis Widy Vierra, terus menata karirnya di dunia hiburan. Dara yang memiliki nama asli Widy Soediro Nichlany itu menguji bakat akting dengan terlibat dalam penggarapan klip single terbarunya yang berjudul Kesepian.

“Konsepnya nggak jauh dari judul lagunya. Ceritanya, ada perempuan yang ditinggal kekasihnya dan akhirnya kesepian,” katanya di Studio Andara Gallery, Kemang, Jakarta Selatan (21/8).

Sadar akting bukan dunianya, Widy menyatakan sedikit nervous. Beberapa kali artis yang masih mengurusi kasus pelecehan seksual di Polres Jakarta Timur itu harus mengulang adegan.

Padahal, adegan tersebut bukan sinetron atau film layar lebar.

Pelantun lagu Jujurlah Padaku itu sebenarnya hanya diminta untuk mengapresiasikan sosok perempuan yang sedang sedih.

“Ini kan akting perdana, jadi wajar kalau ada kesalahan. Soalnya, di sini ada adegan di mana aku harus nangis. Dan buat aku, agak susah membayangkan jadi cewek yang diceritain dalam lagu ini,” terangnya.

Ini bukan karena memikirkan kasus penculikannya itu. Dalam video klip lagu, Kesepian, Widy memang diharuskan menangis dan menghayati lagu Kesepian itu. “Susah ya harus akting nangis, jadi aku berusaha membayangkan merasakan hal yang sama di lagu ini,”ujar Widy

60 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Namun, berkat dukungan personel lain, seperti Kevin Aprillio (keyboard), Raka Cyril (gitar), dan Tryan (drum), Widy menyelesaikan adegan itu meski harus memakan waktu yang cukup lama. “Kalau nggak ada yang support, nggak bakal bisa. Aku juga banyak belajar dari sutradaranya,” katanya.

Dengan kesibukan sekarang, Widy berharap dapat menenggelamkan ingatan terhadap kasus pelecehan yang pernah menimpanya. “Aku pengin cepet selesai, sekarang lebih fokus ke kerjaan aku. Aku sekarang tinggal kerja aja, soal kasus itu Bang Minola (pengacara Widy) yang urus,” ujarnya.

Widy mengalami pelecehan seksual pada 6 Juni 2011 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kasus itu menjadi pukulan tersendiri bagi vokalis band Vierra tersebut. Hingga saat ini belum ada titik terang tentang siapa pelaku pelecehan tersebut.

Ia berharap kasusnya segera terungkap.

Sebelumnya Minola mengungkapkan, polisi berhasil mengidentifikasi ketiga pria itu melalui CCTV. Di rekaman CCTV itu terlihat Widy Vierra berusaha lari dari kejaran mobil yang ingin menculiknya.

“Ini terlihat dari CCTV saat Widy masuk dalam mobil dan diturunkan saat berlari menghindari mobil. Ada saksi yang melihat dan semuanya akan kita proses sambil melengkapi data,”ucapnya. v TS Muchari

S O H O R | Widy & Maia

Maia Melebar

M

aia Estianty terus saja melebar. Maksudnya melebarkan sayap bisnisnya. Kini mantan istri Ahmad Dhani membangun jaringan bisnis karaoke keluarga yang diberi nama, Alegro.

"Mudah-mudahan ini menjadi tempat karaoke yang enak dan canggih. Pakai ipad, di mana-mana kan tempat karaoke pake ipad. Semua, mau pesen makan dan lagu menggunakan ipad, televisi canggih. Kalau saya sih sebenarnya pengen punya karaoke. Kebetulan ketemu Pak Buyung (partner), baru jadi tempat ini," kata Maia di pembukaan karaoke keluarga Alegro FKTV di Epicentrum Walk, Rasuna Said, Minggu (10/9/2011) Janda Ahmad Dhani ini mengungkapkan, sekitar dua tahun lalu mencari partner bisnis karaoke keluarga, kebetulan sahabatnya itu tiba-tiba datang dan memberikan penawaran. Sementara pilihan nama Alegro lebih karena pilihan yang disepakati saja, meski sebenarnya juga punya keinginan menggunakan nama ketiga anaknya.

"Kalau saya pakai nama Alegro lebih baik, kalau saya pake nama Al, El, Dul nanti ada yang protes," ungkap Maia setengah menyindir.

Bagi Maia, usaha karaokenya ini merupakan bisnisnya yang kedelapan. Ke depan dirinya berharap terus mengembangkan karaokenya itu ke seluruh Indonesia, di samping tetap mengembangkan bisnisnya yang lain, yang sudah digelutinya.

"Ini ke-8. Alhamdulillah, saya percaya dengan ada Alegro

ini bisa tumbuh pundi-pundi (duit). Saya berharap di kota-kota besar di Indonesia ini, ada Alegro," ungkapnya.

"Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik franchise, ayo saja. Di kamar itu gak ada pelayan. Semua via ipad ini, tinggal pencet saja. Dengan semua alat ini, semua kebutuhan bisa diadakan. Kecuali 'perempuan-perempuan' yang Anda tahu lah," sambungnya sambil tertawa.

Kabarnya, Maia membuka bisnis tempat karaoke untuk membalas dendamnya kepada mantan suami, Ahmad Dhani.

Benarkah?

Saat dikonfirmasi, Maia mengakui ia memiliki rencana untuk membuka Alegro KTV karena masalahnya dengan Dhani di masa lalu. Saat itu, setiap cekcok dengan Dhani, Maia selalu melepaskan kepenatannya dengan berkaraoke.

"Dulu pas konflik sama mas Dhani kan, saya jadi hobi ke karaoke. Kalau dulu ke tempat lain, sekarang saya ke sini saja," ujar Maia.

Ia mengungkapkan bisnis karaoke-nya itu sebagai tabungannya di masa depan. Ibu dari Al, El dan Dul itu tak mau terlalu menggantungkan hidupnya pada kariernya sebagai penyanyi.

Selain Alegro KTV, Maia juga telah membangun bisnis-bisnis lainnya. Di antaranya, klub malam, restoran dan perusahaan rekaman. v TS Muchari

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

61

Tantim Aib

Gunawan Effendi

H

ampir 20 tahun lalu, dalam satu ruangan kelas di lantai 8 sebuah gedung tua, seorang sarjana hijau bertanya kepada almarhum Syu’bah Asa yang kala itu masih segar bugar.

“Bukankah menjadi wartawan itu sama dengan menceritakan aib orang lain?

Syu’bah hanya menatap dalam-dalam kepada anak muda sarjana hijau itu. Ia tampak risih dengan pertanyaan itu, dan memilih diam menerawang. Kelas hening. Tak ada yang tertarik mendiskusikan pertanyaan tadi.

Entah apa yang terjadi kemudian. Pada hari lain di kelas yang sama, jawaban justru muncul dari Masmimar Mangiang (semoga masih sehat wal afiat). Ia bilang, wartawan itu messenger (dalam ilmu komunikasi dapat didefiniskan sebagai pembawa pesan). Pada terminologi Islam, messenger adalah Rasulullah yang menyampaikan berita gembira dan peringatan, sebuah kutipan ayat suci .

Sarjana hijau puas dengan jawaban Masmimar, namun tetap menyayangi Syu’bah yang enggan menyamakan wartawan dengan messenger.

Saya tersenyum jika mengenang pengalaman itu. Tak lupa saya berdoa semoga almarhum Syu’bah Asa bahagia di alam sana, karena ilmu bermanfaat yang telah ia wariskan kepada banyak manusia! *** Belakangan ini saya sempat terenyuh menyimak penuturan Abdullah Hehamahua. Sebagai manusia, ujarnya, anggota KPK kadang diliputi pertentangan batin. Misalnya menyangkut langkah penyadapan kepada para tersangka yang menjadi target operasi kasus korupsi. "Bagi anggota yang muslim, penyadapan yang diperdengarkan ke muka publik (pengadilan) tentu dianggap membuka aib orang," tuturnya.

Maka, dalam pandangan Hehamahua, penyadapan boleh dibuka kalau terdakwa korupsi mengingkari semua perbuatannya.

"Jadi, sekarang ditawarkan, apakah mereka (tersangka korupsi) mengakui perbuatannya atau tidak. Kalau membantah, maka buka saja penyadapan itu," tandasnya.

Nah, pada titik ini saya terenyuh namun berpikir mempertanyakan kembali pengertian aib. Apa definisi aib sebenarnya?

Yang lebih mudah menjelaskannya adalah pengertian ghibah, dapat diterjemahkan secara bebas sebagai bergosip atau bergunjing tentang aib orang lain. Soal ghibah sempat ramai ketika muncul fatwa mengharamkan infotainment. Tapi, apa sesungguhnya aib?

Saya terus berpikir. Jangan-jangan pemahaman kita tentang aib adalah produk budaya yang sudah melenceng dari substansi sesungguhnya.

Well, persoalan saya memang terkait dengan pernyataan Pak Abdullah Hehamahua bahwa pembukaan materi penyadapan di

62 Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

Pengadilan merupakan perbuatan membuka aib di depan umum.

Jadi, samalah dengan ghibah.

Pertanyaan tentang pengertian, dan lebih jauh lagi, parameter aib, sangat relevan dengan globalisasi yang menuntut transparansi.

Jika transparansi bertentangan dengan larangan membuka aib, saya khawatir pemahaman Islam akan mengalami apa yang disebut Peter L Berger sebagai crisis of plausibility, krisis kemasukakalan: ajaran agama terancam kehilangan relevansinya ketika berhadapan dengan perubahan sosial dan budaya.

Contoh kasus: Jika korupsi kita kategorikan sebagai aib, maka Islam yang melarang ghibah (menggunjingkan aib) akan bertentangan dengan semangat dan praktik pemberantasan korupsi. Persis seperti kisah Pak Abdullah Hehamahua.

Dengan pengertian aib yang tidak terdefiniskan secara tegas, akan banyak persoalan terutama ketika kita menghadapi terminologi transparansi. Di sisi lain, pengertian transparansi pun perlu terdefinisikan secara tegas: Mana yang real transparency dan mana yang pseudo-transparent.

Apakah audit forensik Century, kelakuan oknum Badan Anggaran DPR dan para kurcacinya, serta segala macam kasus yang menjijikkan itu terkategorikan sebagai aib sehingga terlarang untuk digunjingkan?

O ya, saya pernah menemukan pengertian aib sebagai cela.

Maka ghibah adalah gosip atau pergunjingan tentang cela orang lain.

Tapi, apa saja yang masuk kategori cela? Agaknya sudah saatnya para mujtahid mendefiniskan dengan seksama: apa yang disebut aib sebenarnya. *** Baru-baru ini ada seorang sarjana hijau yang sering berhadapan dengan saya. Ia melukiskan aib dengan indahnya. Buat dia, aib adalah cela yang tak terelakkan, bukan perilaku menyimpang.

Jadi, kata sarjana hijau yang kerap bertandang ke kantor saya, aib itu misalnya lelaki tua yang menderita gejala prostat, atau seorang perempuan paruh baya yang tak dapat mengelakkan diri dari siksaan migren ketika menyerang. Jadi, tak perlulah kita menggunjingkan lelaki prostat dan perempuan migren itu. Apa manfaatnya?

Tapi, perilaku menyimpang haram dikategorikan sebagai aib.

Perilaku menyimpang seperti korupsi, monopoli, perburuan rente, dan yang sejenisnya adalah fasiq: pelanggaran hukum secara sadar.

Islam tidak melarang menyebarluaskan kefasikan orang lain untuk mencegahnya.

Menghadapi argumentasi sarjana hijau itu, kini saya lebih berempati kepada Syu’bah Asa dan Masmimar Mangiang. Juga kepada Pak Abdullah Hehamahua. v

BARU TERBIT

Buku berisi basis data dan kontak penting untuk berbisnis di Kabupaten Serang, Banten

Edisi Cetak Hubungi: Faisal 08128441105 e-Book: indogetnetworks.com

Majalah Publik - Edisi 9/II September 2011

63