Majalah Publik 12/2011 by Si Gun

PUBLIK Tahun PTBA |12 55 Kalimantan |24 vis a vis Timur

Adaro

Olah Jiwa Ujian Kedua ANAS URBANINGRUM

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Edisi 12/II Desember 2011

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) Jl Rambutan 43 Pekanbaru - Riau 28294 Tlp.(62-761) 66565, Fax.(62-761) 66558 e-mail: ptpn5@ptpn5.co.id

PTPN V Kembangkan SISKA

TPN V Pekanbaru melalui dana PKBL saat ini mengembangkan program sistem integrasi kelapa sawit dan sapi (Siska) dalam upaya membantu memenuhi keperluan daging dan pemberdayaaan masyarakat terutama petani plasma perusahaan. ‘’Sejak 2006 PKBL PTPN V telah menggulirkan dana kemitraan untuk sektor peternakan dengan sistem cluster, yang selama ini sapi dilepas bebas di lahan sekitar perkebunan sawit, di mana tingkat persentase pertumbuhan populasi tersebut kurang signifikan,’’ kata Direktur Produksi PTPN V Ir H Suharjoko, usai membuka acara Seminar Sehari dan Lokakarya Integrasi Sawit dan Sapi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dalam Sistem Pertanian Terpadu di Hotel Ibis, Pekanbaru, Kamis (20/10). Pada 2009 katanya, PKBL melakukan kegiatan program pendampingan kewirausahawan dan bisnis peternakan di kawasan perkebunan kelapa sawit bekerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM Jogjakarta. ‘’Dengan adanya program tersebut maka mitra peternak kita didik dan bimbing dalam pengelola peternakan sapi yang lebih modern, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam merintis bisnis sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam,’’ katanya. Di samping diberikan pelatihan, PTPN V juga mengajak mitra binaan peternak sapi untuk studi banding di lokasi percontohan KP4-UGM dan beberapa mitra dampingan UGM di wilayah DI Jogjakarta, Jawa Tengah serta meninjau peternakan sapi PT Agrisinal di Bengkulu Utara, sehingga menambah wawasan bagi mitra binaan dan langsung dapat diaplikasikannya.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

‘’Saat ini kami merima informasi di sekitar kebun PTPN V terdapat ternak sapi yang belum dibina, ternak tersebut dimiliki oleh para karyawan PTPN V yang jumlahnya sekitar 8.269 yang tersebar di empat SBU PTPN V yakni Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kampar,’’ sebutnya. Suharjoko berharap dengan adanya seminar dan lokakarya bertambahnya jumlah sapi yang signifikan sehingga diharapkan dapat memenui pasokan sapi di Riau. Kemudian mengurangi atau mencegah kematian sapi dapat ditekan sekecil mungkin, serta dapat tambahan income dengan mengelola kotoran dan air seni sapi jadi pupuk, sehingga mereka dapat menghemat sepertiga biaya pemupukan kebun kelapa sawit atau produk tersebut dijualnya. ‘’Diharapkan tidak ada lagi ternak sapi yang dilepas di sekitar areal kebun sawit PTPN V, sehingga nantinya akan dikandangkan dan dikelola secara tepat guna,’’ ujar Suharjoko. Sementara itu, Deputi BUMN Edward memberi apresiasi terhadap program sawit sapi ini. Karena melalui program tersebut dapat meningkatkan program pemerintah. Apalagi program ini merupakan terobosan baru yang mendapatkan keuntungan bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Peternakan UGM Tri Dewanta, Ketua Panitia H Bastari AR SE dan 150 peserta mitra kerja, dinas kabupaten/kota se-Riau. (ADV)v

MAJALAH

Dari Kami

PUBLIK Pemimpin Redaksi: Gunawan Effendi Pemimpin Perusahaan: Dodi Nopriansyah Staf Redaksi: Teddi Septiadi Muchari Ferry Savitri R Ardiansyah Erwin Lumenta Syahrul Ramadhan Siregar Indra Putra Iwan Taria Amanata Dewan Redaksi: Gunawan Effendi Dodi Nopriansyah Robin Lubron A Hafiz Lintang Sukendar Ruben Tarigan Ganda Maulana Madsanih Kiagus MZ Juriah Pengembangan Usaha: Rina Dwi Andini Subur Maryanto P Yogi Reni Larasati Hermansyah Sirkulasi dan Iklan: Sofwan, Marno, Sukiran Sekretaris Redaksi: Juriah

Penerbit: Prabu Media Utama CV Bank: BNI Manggarai Jakarta Selatan AC No: 0155516030 Alamat Redaksi: Wisma Kopana Jl Raya Pasarminggu Km 18 No 18 Jakarta 12510 Telp: 021 79184601 Fax 021 7983633 email: publik@indogetnetworks.com

Selamat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

MAJALAH

PUBLIK

Edisi 12/II 2011

Utama Anas Urbaningrum

UTAMA UTAMA EKBIS EKBIS

Sudah sejak jauh hari M Nazaruddin menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Yang terjadi kemudian, Nazar malah menjadi tersangka pencemaran nama baik Anas.

Selain sisi hukum, proyek Hambalang juga memiliki sisi politik. Inilah ujian kedua bagi Anas Urbaningrum.

Bahkan pemerintah sebagai regulator pun hanya menunggu putusan hukum jika para pemain besar mulai bersengketa. Akhirnya PT Bukit Asam (Persero) Tbk berhadapan dengan PT Adaro Energy Tbk.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, boleh jadi akan menjadi titik api baru potensi konflik antara masyarakat di sekitar tambang dan perusahaan swasta produsen batu bara. Malah rakyat di sekitar tambang pernah memblokade jalan hingga melempari truk-truk pengangkut batu bara.

30 34

Urusan Proyek Donggi-Senoro masih berlarut-larut. Aspek legal masih menjadi persoalan. Putusan PN Jakarta Pusat terbaru mengecewakan Pertamina dan mitranya.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Simalungun, Sumut, menghadapi kendala Hak Peruntukan Lahan dari Badan Pertanahan Nasional. Padahal proyek ini merupakan bagian dari MP3EI.

Presiden SBY membentuk tim khusus menangani konflik Papua. Bambang Darmono, jenderal berpengalaman dalam konflik Aceh menjadi Ketua UP4B itu.

Taufan EN Rotorasiko terpilih menjadi Ketua Umum KNPI periode 2011-2014. Meski kongres sempat kisruh, resistensi terhadap Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini telah mereda.

3 Dari kami 4 Daftar Isi 6 Kilas: Galeri Foto Berita 8 Ringkas: Kabar dari Penjuru Nusantara 42 Otonomi: Bencana Segera Menyapa 46 Otonomi: Menyoal Permendagri 50 Neraca: Pembunuhan Pekanbaru

52 Neraca: BNI Medan Kebobolan 54 Tekno: Mari Bicara Teknologi Nata 56 Lampah: Pesona Aek Martua 58 Periferal: Catatan SEA Games 60 Sohor: Syahrini & Andi Soraya 62 Tantim: Sederhana

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Kilas Nasional

u Partai Nasdem lolos verifikasi. u Ibas dan Aliya menikah.

u Anand Krishna bebas.

u Beredar kabar terjadi sweeping mahasiswa asal Papua.

u Lebih dari 200 ribu jamaah haji berasal dari Indonesia.

u Komodo semakin terkenal di dunia.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

u Malinda Dee mulai menjalani sidang.

u Pembantaian orang utan menjadi isu nasional.

Kilas Internasional

u Mantan Presiden Filipina terjerat pidana kecurangan pemilu.

u Bapepam AS (SEC) dan FBI memeriksa perusahaan investasi MF Global dalam kasus penipuan investasi 600 juta dolar AS.

u Banjir Thailand kurangi produksi mobil Jepang. u Pertemuan ASEAN-AS di Bali.

u Suriah kian memanas dengan tewasnya belasan demonstran. u China berhasil meluncurkan pesawat angkasa tak berawak Shenzou 8.

u PM Italia Berlusconi lengser.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Telegram Jadwal Pilkada Bergeser Jadwal hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2011 yang semula diagendakan pada tanggal 24 Desember 2011 kemungkinan besar akan bergeser. Penyebabnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh harus menindaklanjuti putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra menyatakan, “Hasil rapat pleno memutuskan jadwal pencoblosan yang semula akan digelar 24 Desember pasti bergeser,” tuturnya. KIP Aceh, lanjutnya, taat pada keputusan hukum dari MK, dan KIP akan menjalankan keputusan tersebut. Dan atas dasar keputusan tersebut, maka KIP akan kembali membuka pendaftaran bagi para calon kepala daerah baik untuk provinsi maupun kabupaten kota di Aceh. v

Menyoal Abang Bupati Sejumlah aktivis mahasiswa mendesak Polres Asahan segera mengusut tuntas PT Jaya Baru Pertama (PT JBP) yang telah merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain tidak pernah membayar pajak kepada pemkab , perusahaan yang dipimpin abang kandung Bupati Asahan, Armen Simatupang ini diduga kuat berizin operasional dan menggarap hutan lindung. “Kami minta Kapolres Asahan, AKBP Marzuki segera mengusut dan menutup paksa perkebunan kelapa sawit di Sei Kopas, Bandar Pasir Mandoge, Asahan,” pinta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (DPC IPNU), Halim Saragih v

Endang Irsal Ikut Pilkada Mantan Dirut PT Semen Padang Endang Irzal, dicalonkan sebagai Wali Kota Payakumbuh 2012-2017. Endang didaftarkan sebagai bakal calon wali kota dari Partai Amanat Nasional oleh Ketua LPM Balai Nan Duo, Koto Nan Ompek, Ruswier Abbas. “Hari ini, saya memang mendaftarkan Endang Irzal sebagai bakal calon wali kota dari PAN. Ini formulirnya langsung saya ambilkan. Saya yakin, di tangan Endang Irzal, Payakumbuh akan lebih baik,” kata Ruswier. Ia menilai,

Endang merupakan putra Koto Nan Ompek yang layak memimpin Payakumbuh. Selain dikenal semua lapisan masyarakat, Endang juga punya jaringan luas. “Tak ada di kota ini yang tak kenal dengan Endang. Jaringan dan kepedulianya juga bagus,” imbuh Ruswier. v

Sekda Jadi Taruhan Menyusul isu Wali Kota Dumai, H Khairul Anwar mengusulkan nama baru Sekda definitif Dumai ke Mendagri tanpa rekomendasi Gubernur Riau, para pengusaha lokal kabarnya bertaruh siapa yang akan menjadi birokrat tertinggi di kota minyak sawit itu. Jumlah taruhan para pengusaha ini berani mengeluarkan sejumlah dana yang nominalnya lumayan besar. Masing-masing bos besar itu kabarnya berani merogoh dompetnya dengan mengeluarkan uangnya mulai dari Rp100 juta hingga Rp200 juta. Sedangkan calon Sekda yang dijagokan oleh para pengusaha di Dumai ini antaranya, Said Mustapa (Staf Ahli Lingkungan Pemko Dumai) dan Junaidi Asnawi (Kepala Bapeda Dumai). v

Pembangunan Setda Tanjab Timur yang semula dijabat M. Hamzah, digantikan oleh H. Arifudin yang semula menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur. Sementara M. Hamzah sendiri, akan menduduki jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur. v

Wali Kota Urus Blue Bird Wali Kota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengaku akan turun tangan langsung untuk membantu menyelesaikan masalah operasional taksi Blue Bird di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang. Para pengelola dan sopir taksi di bandara merasa terancam dan khawatir pendapatannya bakal berkurang jika Blue Bird beroperasional dan ngetem di bandara. Pasalnya, Blue Bird yang menggunakan argo resmi menawarkan tarif Rp2.500 per kilometer. Jauh lebih murah dibandingkan dengan taksi lain. ”Nanti kita sosialisasikan lagi, kita diskusikan. Nanti saya akan bicara sama Primkopau dan pihak bandara (PT AP II Palembang, red),” kata Eddy. v

Husnizar Maju Pilkada Setelah beberapa waktu lalu mendaftarkan diri di partai Golkar, Kamis (03/11) Husnizar Hood, bakal calon walikota Tanjungpinang periode 2013 - 2018 dari parta Demokrat, mendaftarkan diri lagi di partai PAN. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk sejak dini membangun komitmen antar partai guna membangun membangun kota Tanjungpinang. “Koalisi ini bukan sekadar memenuhi suatu persyaratan untuk maju melainkan dapat membangun komitmen bersama untuk maju. Dari awal kami harus bangun komitmen politik dengan partai lain sehingga ketika sudah terpilih kita sudah punya komitmen,” kata Husnizar. v

Zumi Zola Mutasi Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Timur, Jambi, Zumi Zola – Ambo Tang, kembali melakukan perombakan terhadap kabinet pemerintahan mereka. Kali ini, sejumlah pejabat eselon II dan eselon IV berganti posisi. Asisiten Ekonomi dan

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Ahok Masih Mau Maju Basuki Tjahaja Purnama menilai Partai Golkar tidak transparan dalam melakukan hasil survei untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2012. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku, dirinya tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang popularitasnya tertinggi dari hasil survei tersebut. “Partai tidak terbuka, saya balik mempertanyakan,” kata Basuki yang kerap disapa Ahok. Menurut dia, jika dirinya maju sebagai calon gubernur menggunakan kendaraan partai lain, seharusnya hal itu tidak menjadi persoalan. Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, kata Ahok, tidak mempersoalkan kalau ada kader Golkar yang maju tanpa menggunakan partai lain.v

Pilkada Benteng 2 Putaran Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah berlanjut ke putaran kedua. Hasil

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara penghitungan cepat versi lembaga survei Paskass Irihadi dan Wasik Salik memimpin pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan persentase mencapai 24,13 persen. “Metodelogi dilakukan dengan proporsional random sampling (acak) dengan tingkat kesalahan 0,65 persen dan tingkat kepercayaan 99 persen.” kata Sekretaris Paskass Hendra Budiman. Tempat kedua Ferry Ramli-Buyung Sabri 23,38 persen. Dua pasangan inilah yang akan bertarung di putaran akhir. v

Wali dan Wawali Cekcok Wali Kota Bandarlampung Herman HN bersitegang dengan Wakil Wali Kota Thobroni Harun saat rapat koordinasi (rakor) dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Rabu (9/11/2011). Ketegangan bermula saat Thobroni berbicara di rakor itu. Thobroni saat memberi arahan mengatakan bahwa SKPD maupun jajaran pemkot harus juga melaporkan kinerjanya ke dirinya. Sebagai wakil wali kota, tutur Thobroni, dirinya juga bagian dari pemerintah daerah dan berhak mengetahui laporan dari jajarannya. Usai memberikan arahan, Herman HN menanggapi. Ia mengatakan, dalam bekerja jangan dipolitisasi. “Kerja itu untuk masyarakat bukan untuk dipolitisasi,” tukasnya. Menurut dia, sebagai kepala daerah, harus bekerja profesional. Merasa tersindir dengan ucapan Herman, Thobroni pun langsung menanggapi. Ia mengatakan, dirinya tidak pernah berpolitik. “Saya memang ketua partai politik, tapi saya tahu mana yang bekerja secara profesional,” tandasnya. v

Melawan Bupati Tangerang Rencana penutupan paksa yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Jumat, 4 November 2011 siang ini ditanggapi dingin oleh PT Power Steel Mandiri. Pabrik pelebur baja ini sudah menyiapkan perlawanan dengan mengugat Pemerintah Kabupaten Tangerang. ”Tindakan tutup paksa ini tidak berdasar. Jika penutupan tetap dilakukan, kami gugat Bupati Tangerang,” ujar Direktur Perencanaan PT Power Steel Mandiri, Thomas Wiyongko. v

Wali Kota Jadi Deputi Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi diangkat menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta. Syahrul Effendi mulai menjabat sebagai walikota Jakarta Selatan sejak akhir bulan November 2005. Beberapa program kerja yang ditelurkannya selama menjabat walikota antara lain dokter masuk RW, bersepeda santai untuk seluruh lurah dalam meninjau lapangan hingga wilayahnya dapat mempertahankan Piala Bangun Praja selama enam kali berturut-turut, sampai dibangunnya jalur sepeda pertama di Jakarta antara Taman Ayodya hingga Melawai, dan penataan kawasan Blok M. v

PDIP & Wali Kota Bogor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan politik terhadap Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, terkait kebijakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang menuai reaksi keras. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Keagamaan, Hamka Haq menilai, tindakan Diani Budiarto, yang merupakan kader PDIP, telah melanggar aturan dasar partai. Meski sebelumnya Diani telah melakukan beberapa kali pelanggaran prinsipil partai, namun untuk pelanggaran kali ini tak bisa ditolerir. “Tindakan Wali Kota Bogor tidak mencerminkan asas kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Diani juga telah melanggar konstitusi negara,” kata Hamka Haq. v

Jokowi di Pilkada DKI Wali Kota Solo Joko Widodo --biasa disapa Jokowi-- menjawab diplomatis terkait dirinya yang disebut-sebut kandidat calon Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku, jabatan itu amanah dan tak perlu dicari-cari. “Kalau saya kan, petugas rakyat. Jadi, Setiap tantangan apapun harus dikalkulasi terlebih dahulu. Kalau kira-kira nggak masuk ngapian dipaksa-paksa,” kata Jokowi. Jokowi mengaku tak terlalu ngotot, apakah dirinya akan dicalonkan sebagai kandidat calon gubernur DKI oleh partainya, PDI Perjuangan. “Kalau diberi kesempatan, kita fight. Tapi, jabatan itu bukan untuk diuber-uber. Kalau bermanfaat ya masuk, kalau tidak, ya kembali ke dunia usaha,” kata Jokowi yang kini menjadi Wali Kota

Solo dua periode dan akan berakhir pada 2015 nanti. Selain Jokowi, PDI-P juga mensurvei Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang DH. v

Menyoal Permendagri Bupati Bantul Sri Suryawidati, Ida, menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Ia mengeluhkan, peraturan menteri tersebut tidak memiliki semangat pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, peraturan itu mengatur segala bantuan sosial dan stimulan kepada masyarakat baik masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu harus diajukan atau dimasukkan dulu dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dicairkan pada APBD murni atau APBD perubahan. Aturan ini, kata Ida, membuat pengucuran dana baru bisa dilakukan setahun kemudian. Dana sosial terbagi atas Bantuan Sosial Kemasyarakatan (BSK) dan Bantuan Pendidikan dan Bantuan Kesehatan melalui Dinas Sosial yang mencapai Rp10 miliar per tahun. Kemudian juga tersedia bantuan stimulan bagi masyarakat Rp4 miliar yang bisa diminta melalui Kantor Administrasi Pembangunan (AP). “Untuk tahun 2012 mendatang masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang meminta bantuan baik BSK, bantuan pendidikan, kesehatan atau dana stimulan harus mengajukan pada tahun 2011 ini dan baru dapat dicairkan pada tahun anggaran 2012,” katanya . v

Keracunan Susu Keracunan susu program pemberian susu Unit Kesehatan Sekolah dari pemerintah daerah menimpa anak-anak di sejumlah sekolah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mereka menderita keracunan setelah mengonsumsi susu jenius. Kasus keracunan itu di antaranya terjadi pada SDN Gadungan IV, Gadungan III, SD NU Watugede, Kecamatan Puncu, dan SDN Kayunan, Kecamatan Plosoklaten. Kasus itu terjadi pada Oktober lalu. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada Desember 2006 lalu, saat pemerintahan Bupati Sutrisno, yaitu menimpa SD Negeri I Tiron, Kecamatan Banyakan.v

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara Pastika Curhat

Gubernur Vs DPRD

Urusan Tambang Runyam

Gubernur Bali Made Mangku Pastika seolah tengah pesimis memasuki tahun ketiga kepemimpinannya sejak 2008. “Sebaiknya saya diam saja dan tidak buat apa-apa. Buat sekolah tidak boleh, bikin program bedah rumah tidak boleh, bikin rumah sakit tidak boleh. Serba salah,” katanya. Pastika menduga, protes atau ketidaksetujuan beberapa pihak soal program-program pembangunannya ada hubungan kepentingan intrik politik. “Padahal, pilkada masih dua tahun lagi. Tapi, serangan politik ke saya begitu gencarnya,” ujarnya.v

Setelah sempat mereda, persoalan pengelolaan tanah eks KONI di areal Gelora Khatulistiwa seluas 6,4 hektare kembali mencuat. Gubernur Kalbar, Cornelis, tiba-tiba menyatakan pengelolaan aset itu tidak perlu persetujuan DPRD. “Tidak pakai persetujuan. Itu tidak dijual. Kecuali kalau kita melepas. Kalau melepas harta kita, baru minta persetujuan. Kalau menambah duit, tidak perlu persetujuan,” kata Cornelis. Kerja sama itu antara pemerintah daerah dengan PT Citra Putra Mandiri (CPM) tanpa dilakukan jual-beli aset. Namun apa yang dikatakan Cornelis itu langsung ditentang Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH. Retno menegaskan, dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah secara jelas menyebutkan harus ada persetujuan DPRD. v

Dua kepala daerah di Kalimantan Selatan, yakni Wali Kota Banjarmasin, Muhiddin dan Bupati Tanah Laut, Adriansyah yang diduga terlibat kasus suap pengurusan izin pertambangan terancam menjadi tersangka. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera menaikkan status penanganan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. “Mereka tidak pernah mau memenuhi panggilan Polda. Tidak apa-apa. Tetapi penanganan kasus ini jalan terus dan dalam waktu dekat akan kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar Agus Irianto di Banjarmasin, Selasa (1/11). v

Lombok Tengah Kisruh Ratusan orang berdemo dan merusak fasilitas Kantor DPRD Lombok Tengah di Praya, Rabu, 26 Oktober 2011. Pemicu perusakan, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Fahrurrazi menolak tuntutan menandatangani surat pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT dan Lalu Normal Suzana. Namun menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Lombok Tengah, Muhammad Amin, kepemimpinan Suhaili FT yang juga Ketua Golkar Lombok Tengah sebagai Bupati masih sah. Amin menilai, belum ada keputusan hukum yang dapat membatalkan surat keputusan (SK) penetapan pasangan Suhaili FT dan Lalu Normal Suzana, sebagai pejabat Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. v

Komodo= Promosi Wisata Keikutsertaan Pulau Komodo sebagai salah satu finalis New7Wonders membawa dampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke pulau tersebut. Bahkan peningkatannya mencapai 300 persen. “Jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau Komodo meningkat 300 persen setelah komodo masuk New7Wonders,” kata Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla. Menurut dia, pada tahun 2009 sebelum mengikuti ajang News7Wonders, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo hanya mencapai 15 ribu orang. Namun sejak komodo masuk sebagai salah satu finalis New7wonders tahun 2010, jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan hingga 43 ribu.v

Bupati Kobar Masuk Istana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kabarnya akan memanggil Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang terkait persoalan Bupati Kotawaringin Barat, Kalteng, yang belum tuntas. Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangkaraya, Kamis (3/11/2011), mengatakan, gubernur sedang berada di luar negeri. Kepergian gubernur ke Australia dan China yang direncanakan hingga akhir pekan ini sudah mendapatkan izin dari Presiden dan Mendagri. v

Isran Mau Saja Ikut Pilkada Bupati Kutai Timur Kaltim, juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Isran Noor mengaku siap tampil di Pemilihan Gubernur Kaltim 2013 mendatang. “Kalau diberikan amanah untuk tampil tentu itu tanggung jawab moral. Namanya manusia itu nggak ada yang nggak mau maju,” ungkap Isran. Kendati demikian, Isran menyerahkan sepenuhnya kepercayaan tersebut kepada masyarakat. “Kalau ditanya maju apa tidak, yang bisa jawab itu masyarakat. Masyarakatnya mendukung apa tidak? Tentu harus melalui survei, karena kita harus tahu tingkat elektabilitas sebelum memutuskan maju atau tidak,” kata Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten (Apkasi) itu.v

10 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Sangihe Punya Bupati Baru Pasangan Heronimus R Makagansa dan Jabes Ezar Gaghana dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (1/11/2011). Usai pelantikkan, malam harinya berlangsung upacara pemberian gelar adat bagi bupati yang baru saja dilantik. Pemberian gelar ada ini akan dilaksanakan di pendopo rumah jabatan bupati. “Kesenian lokal tentu saja menjadi salah satu penyemarak acara,” kata kata Humas Pemkab Sangihe Suharto Mandiri. Selamat untuk Pak Makagansa dan Gaghana. v

Boalemo Gelar 2 Pilkada Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan menyelenggarakan dua pemilihan kepala daerah pada 16 November 2011, yakni pemilihan bupati Boalemo dan gubernur Gorontalo yang diselenggarakan secara bersamaan. “Terasa berat tampaknya bagi kami karena ada dua agenda pilkada, yaitu pemilihan bupati Boalemo dan gubernur Gorontalo pada saat yang bersamaan. Namun, kami siap menjalankan tugas dengan sebaik mungkin,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Boalemo Ulul Azmi Kadji. Ia menambahkan, jumlah pemilih di Kabupaten Boalemo 91.839 dengan jumlah tempat pemungutan suara 222 lokasi. v

Longki Hirau Bandara Gubernur Longki Djanggola mengatakan, Sulawesi Tengah dengan topografi pegunungan dan jarak antara kabupaten

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara yang cukup jauh sehingga membutuhkan bandara yang repsentatif baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi. Dia mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah kabupaten yang tengah membangun bandara seperti Tojo Unauna, Buol, dan Morowali. Hanya saja kata Longki, rencana pembangunan bandara di Morowali masih bermasalah sehingga perlu perhatian khusus dari Kementerian Perhubungan. Longki berharap pemerintah pusat dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini perlu perhatian khusus. v

Pilkada Sulbar Masuk MK Pilgub Sulbar memasuki babakan baru dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada dua pemohon dalam PHPUD Sulbar. Pertama pemohon pasangan nomor urut tiga, Ali Baal Masdar- Tashan Burhanuddin (ABM-Ta) dengan nomor register perkara 110/PHPU-IX/2011, sedangkan pasangan nomor urut satu, Salim S MenggaAbdul Jawas Gani (Salim Saja) bernomor perkara 111/PHPU-IX/2011. Kedua pemohon menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat sebagai pihak termohon. v

Bupati Bulukumba Gerah Unjuk rasa yang tidak pernah redam sejak Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjatuhkan vonis bersalah pada Ketua Partai Merdeka, Darwis, membuat Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, angkat bicara. Dia meminta agar pengunjuk rasa tidak merugikan masyarakat dengan mengganggu pelayanan pemerintahan. Selain itu, dia meminta pengunjukrasa menghargai aturan dan lebih baik mempersoalkan masalah ini melalui jalur hukum. Putusan PN Bulukumba itu terkait kasus pemalsuan tanda tangan dukungan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilukada setempat lalu. Ia mengatakan, apa yang disampaikan pengunjuk rasa adalah hal wajar-wajar saja sepanjang tidak mengganggu pihak lain. Apalagi kata dia, pengunjuk rasa harus memahami masyarakat lain yang mungkin membutuhkan pelayanan pemerintah dan akan mengalami kesulitan dengan adanya aksi seperti ini. v

Lahan Bandara Bermasalah Ratusan warga Kelurahan Katobengke dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/11). Aksi ini sempat diwarnai saling dorong dan adu mulut saat mahasiswa serta warga memaksa masuk kantor wali kota. Mereka berkeras ingin menemui Wali Kota Amirul Tamim untuk segera membayar ganti rugi atas lahan seluas 52 hektare yang digunakan sebagai kawasan Bandar Udara Betoambari. Warga mengecam Pemerintah Kota Baubau yang dituding telah memanipulasi data dengan mengumpulkan tanda tangan warga yang sebenarnya tidak memiliki lahan di kawasan bandara. Akibatnya, muncul kesan lahan itu telah dihibahkan kepada Departemen Perhubungan. Unjuk rasa warga ini merupakan yang kali kesekian. v

Theddy Tengko Bebas Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (25/10), menjatuhkan vonis bebas kepada Bupati Kepulauan Aru nonaktif Theddy Tengko, terdakwa kasus korupsi dana APBD Kepualaun Aru, 2006 - 2007 Rp42,5 miliar. Majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU sebelumnya menuntut terdakwa Teddy dihukum 10 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Aru 42,5 miliar. v

Hiburan Wakil Bupati Wakil Wali Kota Ternate Ir Arifin Djafar bersama dua bawahannya, masing-masing kepala bagian umum Nuryadi dan Staf ahli di pemerintah kota ternate Arifin Umasangadji, Kamis (3/11/2011), dini hari kedapatan sedang berada di klub malam. Ketiga pejabat teras pemerintahan Kota Ternate ini kepergok sejumlah wartawan yang sedang berada di salah satu tempat hiburan malam, Platinum Karaoke, sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 01.45 WIT. Ketiganya berada dalam satu ruangan yaitu Paris room Platinum. Tidak hanya itu, mereka juga ditemai 4 perempuan penghibur yang sudah disediakan di klub tersebut. Mereka juga diduga kuat mengkonsumsi minuman keras. Hal ini dibuktikan dengan

aroma mulut mereka saat keluar dari ruangan. Saat keluar, ketiganya menghidari sorotan kamera wartawan. Salah satu staf Arifin yang diduga sedang mabuk berat dengan sengaja menutup-nutupi kamera wartawan hingga tidak bisa melakukan pengambilan gambar, bahkan hingga naik ke mobil dinasnya Toyota Avanza hitam DG 47 KT. v

Pilkada Ulang Papua Barat Meski belum ada putusan final, dua kandidat dalam pilkada ulang gubernur Papua Barat periode 2011-2016 bersaing ketat. Kedua pasangan itu adalah kandidat petahana, Abraham O AtururiRahimin Katjong (Bakat) dan Dominggus Mandacan-Origenes Nauw (Donor). Untuk sementara, dari pantauan lapangan, Bakat dan Donor bersaing ketat mendulang suara. Kedua pasangan kandidat mengklaim unggul di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, yang jumlah pemilihnya mencapai 303.000 pemilih atau 48 persen pemilih di Papua Barat. Keduanya punya pemilih berbasis kultural atau keluarga, yakni di Kabupaten Manokwari, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat. Ketua Tim Pengendali dan Pemenangan Bakat, Kelly Duwiri, Jumat (11/11/2011), yakin perolehan suara kandidatnya tidak jauh beda dengan hasil pemungutan suara yang pertama, yakni 183.958 suara atau mencapai 52 persen suara sah. v

Penjab Gubernur Bicara Munculnya gejolak di sejumlah kabupaten di Papua membuat situasi keamanan kurang kondusif. Namun, demikian Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr Drs Syamsul Arief Rivai Bulu MS mengharapkan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal. Apapun alasanya, kata Penjabat Gubenur, seluruh aktivitas atau pelayanan di semua kabupaten harus berjalan normal. ‘’Nah, jika ada masyarakat merasa tidak aman, tentunya ini merupakan tugas seorang Bupati mengambil langkah melalui koordinasi dengan aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat,’’ kata dia saat berkunjungan ke Kampus IPDN Provinsi Papua, Jumat (4/11). v Teddi Septiadi Muchari

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

55 Tahun Provinsi Kalimantan Timur 9 Januari 1957 -2012

55 Tahun Kalimantan Timur Beruntung Kalimantan Timur memiliki Gubernur Dr H Awang Faroek Ishak. Kecintaan dan keseriusannya membangun Kaltim sesungguhnya dapat menjadi model bagi kepemimpinan lokal. Ia memahami dan menyelami Kaltim sepenuh hati. Tapi yang lebih penting, ia memiliki visi (cita-cita) bagaimana Kaltim seharusnya dan berusaha sekuat tenaga, daya, dan kemampuan untuk mewujudkan visinya itu menjadi nyata.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desmber 2011

engan segenap kekurangan dan kelebihannya, Awang Faroek Ishak yang populer dengan sebutan AFI, menyusun misi dan strategi untuk mewujudkan cita-cita Kaltim. Penyusunan visi, misi, dan strategi yang seolah menjadi formalitas dalam pencapaian tujuan organisasi (dalam hal ini pemerintahan), di tangan AFI justru menjadi transformasi yang serius dan rinci dalam mewujudkan cita-citanya. Boleh jadi sudah banyak yang melupakan visi dan misi Kaltim ketika AFI mencalonkan diri sebagai Gubernur pada 2008 lalu. Sekadar mengingatkan, misinya ketika menjadi calon gubernur kala itu adalah Kalima yang merupakan kependekan dari Kalimantan. Kalima sesungguhnya merupakan cita-cita yang hendak ia capai sebagai gubernur dengan memprioritaskan lima subjek berawalan K. Pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, pengentasan kemiskinan, Ketiga, pemberantasan kebodohan, Keempat, perluasan kesempatan kerja, dan kelima, peningkatan layanan kesehatan. Sekadar catatan, pada 14 November 2011 AFI menerima anugerah Manggala Karya Bhakti Husada dari Menteri Kesehatan dr Endang Rahayu Sedyaningsih untuk provinsi yang mencurahkan perhatian serius terhadap pembangunan bidang kesehatan. Empat kota dan satu kabupaten di Kaltim, yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan serta Bulungan juga menerima penghargaan serupa. Bukan penghargaan itu yang penting, karena AFI dan Kaltim kerap sekali menerimanya, melainkan pengakuan bahwa misi Kalima itu telah berjalan dan diupayakan merata ke segenap pelosok Kaltim sebagaimana dikemukakan AFI sendiri, "Penghargaan ini menjadi bukti bahwa koordinasi antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan berjalan sangat baik. Prestasi ini hendaknya memotivasi kabupaten/kota lainnya di Kaltim untuk meningkatkan perhatian untuk pembangunan bidang kesehatan," kata AFI sesaat setelah menerima penghargaan itu. Prestasi tersebut setidaknya akan menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian

lebih besar bagi pembangunan kesehatan di Kaltim, khususnya untuk daerah perbatasan dan kawasan terpencil. Apalagi, lanjut AFI, Pemprov Kaltim memiliki komitmen tinggi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata dan berkeadilan. Perhatian Pemprov setidaknya tergambar dari alokasi APBD yang saat ini sudah berada di atas angka 10 persen. Ini tidak dilakukan provinsi lain di Indonesia. Program-program penting yang dilakukan antaranya Puskesmas 24 jam di seluruh wilayah di Kaltim, beasiswa lengkap tenaga kesehatan, dan peningkatan infrastruktur maupun kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Pengakuan berjalannya aspek Kalima lainnya --pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, dan perluasan kesempatan kerja, datang dari Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, ketika membuka Konvensi Nasional Gugus Kendali Mutu Industri Kecil dan Menengah (GKM-IKM) di Balikpapan pada 15 November 2011 lalu, Dalam kesempatan itu Retraubun menyatakan kekaguman terhadap Kaltim yang memiliki kekayaan berupa Sumber Daya Alam luar biasa, sambil berharap IKM setempat mampu menumbuhkembangkan produktivitas dan gugus kendali mutu untuk merangsang pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah baru. Menurut dia, IKM harus punya strategi dan menjawab tantangan ke depan karena komoditas rakyat harus diberdayakan, produksi dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Kalau bangsa tergantung pada barang impor, sama saja membunuh kita. Karena itu kita tidak mau mati berjamaah oleh barang impor. Solusinya memberdayakan komoditas sendiri yang kita kedepankan," tegasnya. Jadi, lanjutnya, komoditas rakyat harus digenjot, semua itu nantinya untuk mengurangi kemiskinan, solusinya IKM terus ditingkatkan. Kalau IKM sukses, kemiskinan akan berkurang. Dia berharap, hasil konvensi GKM-IKM mampu melahirkan GKM berprestasi dalam penerapan budaya industri.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi, termasuk jajaran IKM, adalah Master Plan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan harapan mampu mendorong kemajuan daerah dan nasional lebih signifikan di masa datang. Dia yakin berbagai program MP3EI di Kaltim akan berjalan di bawah kepemimpinan Guber-

nur Awang Faroek. Dia menilia Awang Faroek adalah gubernur yang ingin mewujudkan Kaltim lebih maju. "Tidak mainmain beliau selalu bicara blak-blakan untuk membawa aspirasi rakyat Kaltim agar lebih maju," puji Retraubun.

Sedangkan AFI mengakui pentingnya IKM dalam stuktur ekonomi Kaltim sehingga sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). "Pemprov Kaltim terus mendorong IKM

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

55 Tahun Provinsi Kalimantan Timur 9 Januari 1957 -2012 untuk terus maju dan berkembang, Kenapa demikian, karena belakangan ini industri kecil menengah kurang mampu bersaing di pasar global," ungkap AFI di hadapan peserta konvensi GKM. Oleh sebab itu, lanjutnya, IKM di Kal-

tim mendapat prioritas yang tinggi, misinya agar mampu memberi nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan muaranya kesejahteraan rakyat akan meningkat. "Jangan khawatir industri kecil menengah di Kaltim mendapat perhatian, bahkan sumber daya manusia juga dipersiapkan

dengan baik melalui berbagai pelatihanpelatihan. Karena sektor industri kecil juga mampu memberi kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi dan daya saing nasional juga pertumbuhan IKM tiap tahun banyak menyerap tenaga kerja," tandas AFI.

Indikator Ekonomi Tanda-tanda pertumbuhan ekonomi Kaltim pun semakin nyata. Produk Domes-

tik Regional Bruto Kaltim yang pada 2010 mencapai Rp320 triliun terus meningkat hingga Rp380 triliun pada 2011. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan 2,42 persen dibandingkan dengan kondisi triwulan ketiga tahun lalu. Korelasi positifnya, angka kemiskinan di Kaltim terkoreksi menurun hingga 6,77 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat 7,66 persen dari total populasi penduduk yang berjumlah 3,5 juta jiwa. "Pertumbuhan ekonomi Kaltim memberi pengaruh positif terhadap upaya menekan angka kemiskinan. Namun kami mengakui, masih sulit menekan angka pengangguran karena serbuan penduduk luar daerah yang begitu tinggi ke Kaltim," ungkap Wakil Gubernur Farid Wadjdy pada Pertemuan Pusat dan Daerah untuk Penguatan Kelembagaaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, 15 November lalu. Dengan kata lain, Kaltim kini menjadi tujuan migrasi penduduk di luar wilayahnya untuk mencari penghidupan lebih baik. Ini juga berarti bahwa Kaltim perlu memacu lebih cepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan warganya. Nah, dalam kaitan ini, pada acara di Bidakara tadi, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengungkapkan, saat ini banyak daerah yang tumbuh sangat pesat dengan mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya migas dan batu bara, tetapi pertumbuhan tersebut tidak memberikan manfaat seimbang terhadap upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut. "Pertumbuhan itu hanya sementara dan tidak berimbas langsung ke pemberdayaan masyarakat. Batu sbara dan Migas lebih banyak keluar (ekspor), sementara sangat sedikit upaya untuk memanfaatkan model pembangunan yang berkorelasi langsung dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Efek selanjutnya, ketika eksploitasi berakhir, kota atau kabupaten itu menjadi tidak berdaya," kata Emil Salim. Emil menyarankan agar kabupaten/ kota dan provinsi yang saat ini masih menjadi target eksploitasi sumber daya alam

14 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

dapat melakukan analisis kebijakan yang tepat agar kelak, kabupaten/kota itu dapat tetap tumbuh dan berkembang secara baik meski ekspolitasi sumber daya alam harus berakhir. "Beberapa hal yang harus disiapkan adalah infrastruktur pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan, infrastruktur jalan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konektivitas antardaerah di dalam provinsi dan provinsi lain juga penting untuk diperhatikan," kata figur yang pernah mengemban beberapa jabatan menteri ini. Ruas Tol Balikpapan-Samarinda Apa yang dikemukakan Emil Salim itu sangat relevan dengan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang senantiasa menjadi sorotan publik dan media belakangan ini. Jauh hari sebelum Emil Salim berbicara, Gubernur AFI sudah berancang-ancang menghadapi kemungkinan-kemungkinan pasca eksploitasi migas dan batu bara di Kaltim. Yang paling menonjol tentu saja penyiapan infrastruktur jalan tol yang akan melintas dari kawasan selatan Kaltim ke arah utara. Bagi yang pernah membaca disertasi AFI ketika meraih gelar S-3 di Universitas Brawijaya Malang tentulah mafhum bahwa pembangunan jalan tol ruas tol Balikpapan-Samarinda yang direncanakan berlanjut ke Bontang terkait erat dengan visi pengembangan agrobisnis dan agroindustri sebagai antisipasi masa-masa pasca eksploitasi migas dan batu bara itu. Dalam disertasinya AFI menyimpulkan pentingnya transformasi Kaltim menjadi wilayah agrobisnis dan agroindustri. Sedangkan jalan tol itu merupakan prasarana untuk mewujudkan tarnsformasi Kaltim. Pada masa awal pembangunannya, sudah jelas proyek jalan tol menyerap tenaga kerja dari semua tingkatan, mulai dari pekerja manual berketerampilan rendah hingga tenaga terdidik, terampil, dan berpengalaman di bidang rekayasa konstruksi. Serentak itu, masyarakat di sepanjang ruas proyek tol akan memetik nilai tambah langsung dengan peningkatan harga tanah yang dimilikinya. Tambahan pula, dampak berganda (multiplier effect) proyek konstruksi sebesar jalan tol akan meluas ke berbagai bidang industri

dan jasa, baik yang bersakala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Para pekerja itu akan meningkatkan belanja barang dan jasa, mulai makanan, sandang, hingga permukiman, produk keperluan sehari-hari, hingga alat-alat elektronik pribadi. Sedangkan proyeknya sendiri memerlukan alat berat, perlengkapan konstruksi, dan aneka produk serta jasa lainnya. Alangkah banyak dampak berganda proyek jalan tol itu jika harus disebutkan satu per satu. Setelah jalan tol beroperasi, operatornya akan menjadi perusahaan penyedia jasa layanan infrastruktur. Menurut rencana, operator jalan tol BalikpapanSamarinda dan pengembangannya adalah perusahaan daerah milik provinsi. Alangkah membanggakannya perusahaan tempatan membuktikan sanggup menangani bisnis besar merawat dan melestarikan aset milik bersama seluruh warga Kaltim. Pada saat beroperasi nanti manfaat jalan tol itu akan semakin terasa sebagaimana pengalaman proyek serupa yang sudah dibangun di berbagai belahan dunia. Wilayah di sepanjang koridor tol tersebut akan menjadi rangkaian kawasan yang berpotensi tumbuh dengan cepat. Sudah banyak studi yang menyimpulkan pembangunan jalan tol jauh lebih banyak menghasilkan manfaat (benefit) ketimbang kerugian. Pesatnya pertumbuhan dua raksasa ekonomi yang muncul di awal Abad XXI (China dan India) pun ditandai dengan meningkatnya panjang jalan tol secara signifikan. Dalam kaitan ini, banyak yang meyakini, kunjungan AFI ke China beberapa waktu lalu pun membuat ia terkesan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara tirai bambu tersebut. Yang istimewa dari pembangunan ruas tol Balikpapan-Samarinda ini adalah inisiatifnya yang berasal dari dalam Kaltim sendiri. Ini dibuktikan dengan persetujuan DPRD Kaltim yang sepakat merekomendasikan alokasi APBD senilai Rp2 triliun untuk proyek tahun jamak pengembangan jalan tol selama empat tahun (2010-2013) masing-masing Rp500 miliar per tahun. Biaya sebesar itu sesungguhnya relatif rendah untuk kemajuan Kaltim secara keseluruhan. Dalam acara persemian pan-

cang perdana pembangunan proyek tol Balikpapan-Samarinda itu pada awal 2011, AFI menegaskan, "Untuk keperluan PON XVII 2008 saja kita bisa keluarkan anggaran hingga Rp5 triliun, sementara untuk jalan tol ini APBD kita Rp2 triliun yang dampaknya sangat berarti bagi rakyat." Jadi, sangat beralasan pandangan AFI yang menegaskan pembangunan ruas tol ini bukan proyek mercusuar melainkan untuk kepentingan rakyat Kaltim, juga agar rakyat Kaltim kian beriman dan bertakwa dengan mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan kepada wilayah dan segenap warganya. Setelah proyek tol Balikpapan-Samarinda terealisasi, perluasan jalan tol hingga Bontang dan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan laut di Maloy di Kutai Timur menanti. Ini semua adalah bagian dari visi AFI mentransformasikan Kaltim menjadi kawasan migas sekaligus juga agrobisnis dan agroindustri. Dalam visi AFI, Kaltim adalah wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif karena secara geografis jaraknya lebih dekat ke kawasan perekonomian maju di China, Korea, dan Jepang, dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, maupun kawasan lain di Indonesia yang berada di selatan khatulistiwa. Maka menyejajarkan diri dengan kawasankawasan yang lebih maju di utara Kaltim, di mata AFI, menjadi imperatif. Pilihannya adalah mengembangkan agrobisnis dan agroindustri selain migas yang diperlukan oleh negara-negara di kawasan utara itu. Jadi, kembali ke jalan tol Balikpapan-Samarinda, proyek ini adalah awal perwujudan visi ke depan dari kepemimpinan AFI. Sebagai pemimpin Kaltim. Ia memiliki cita-cita yang jelas dan memperjuangkan cita-cita itu sepenuh hati dengan segenap tenaga, pikiran, serta kemampuan, tanpa lupa melibatkan seluas mungkin partisipasi rakyatnya. Maka ia layak menjadi model kepemimpinan lokal karena mengetahui apa yang harus diperbuat justru ketika

Indonesia seakan kehilangan arah dalam mengantisipasi masa depannya. Sangat pantas jika masyarakat Kaltim mencintai AFI karena Kaltim beruntung memiliki seorang gubernur seperti dirinya. Selamat Hari Jadi ke-55 untuk Provinsi Kaltim, para pemimpin dan seluruh warganya! v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Menyambut Tol Balikpapan-Samarinda Sulit membayangkan Kalimantan Timur lebih maju tanpa jalan tol. Pengalaman provinsi maupun negara lain membuktikan tol memacu pertumbuhan ekonomi hingga jauh ke pedalaman. Maka, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menjadi figur terdepan merintis pengembangan tol di provinsinya, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang menyertainya.

i usianya yang ke-55 sejak resmi menjadi provinsi pada 9 Januari 1957, Kaltim memasuki babak baru pembangunan dengan telah dimulainya konstruksi jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Inilah jalan tol pertama di Kalimantan yang pasti akan menjadi penanda (landmark) kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Lebih dari itu, ruas jalan sepanjang 84 km ini akan menjadi model pertama pertumbuhan dua kota secara terintegrasi dan seimbang sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lebih merata. Balikpapan dan Samarinda adalah dua kota istimewa yang secara geografis amat langka di Indonesia. Kota pertama berada di pesisir, tumbuh dan berkembang menyusul boom minyak dasawarsa 70-an, akhir abad XX. Sedangkan kota kedua adalah wilayah tradisional dengan sejarah panjang sejak pra-kemerdekaan, tumbuh dan

16 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

berkembang bersama pasang-surut Sungai Mahakam yang tetap setia melayani hilir-mudik manusia maupun barang dari dan ke pedalaman Kaltim. Bagaimana jika Balikpapan dan Samarinda dihubungkan jalan tol? Tak perlu diperdebatkan lagi bahwa arus manusia dan barang di Kalimantan Timur akan berlangsung lebih deras dan cepat sehingga skala dan tingkat pertumbuhan ekonomi pun lebih gegas jika ruas tol itu beroperasi. Gubernur Awang Faroek Ishak malah melihat lebih jauh dengan rencana pengembangan jalan tol berlanjut melalui kawasan Kabupaten Kutai Timur hingga Kota Bontang. Ini berarti ruas pertumbuhan ekonomi akan meluas dari ujung selatan Kaltim ke arah utara. Dengan rencana pengembangan kawasan industri non-migas dan pelabuhan Maloy di pesisir timur Kutai Timur serta Kota Bontang yang telah tumbuh sebagai daerah industri pengolah

migas, tak pelak Awang Faroek sudah memiliki cetak biru matang untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kaltim secara keseluruhan, yakni menyiapkan infrastruktur memadai sepanjang pesisir timur Kaltim. Namun, pembangunan tak mungkin jadi dalam sekejap. Pembangunan adalah proses, bukan sekadar menyiapkan sesuatu secara instan, melainkan bertahap. Maka pada awalnya adalah jalan tol Balikpapan-Samarinda. Selanjutnya, barulah pengembangan berikutnya. Awang Faroek pun pasti tak akan membiarkan program jalan Trans Kalimantan hingga ke pedalaman terbengkalai. Tak mungkin manfaat jalan tol optimal tanpa membangun infrastruktur penunjang lainnya. Namun, itu tadi, semuanya tak bisa langsung jadi, bukan sekejap, melainkan tahap demi tahap. Sekadar kilas balik, sejak awal periode pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Dr H Awang Faroek Ishak - Drs H Farid Wadjdy MPd, rencana pembangunan ruas tol SamarindaBalikpapan sebenarnya sudah terdengar. Sejak itu pula, sayup-sayup berkembang wacana maupun kontroversi pengembangan proyek tersebut, mulai dari sumber investasi, ganti-rugi lahan, dampak lingkungan, cost-benefit (untung-rugi) bagi masyarakat Kaltim, hingga pertanyaan apakah Kaltim sanggup membangun dan merawatnya? Alih-alih melayani wacana dan kontroversi yang kurang produktif, Gubernur Awang Faroek justru menyiapkan perencanaan proyek pengembangan tol itu dengan teliti, menggalang saling pengertian dengan kalangan legislatif maupun eksekutif pemerintahan di wilayahnya hingga tingkat kabupaten dan kota, serta berkoordinasi dengan eksekutif pemerintah maupun legislatif di tingkat pusat. Menyusuri catatan-catatan awal perencanaan pengembangan jalan tol Balikpapan Samarinda, proyek ini disetujui oleh warga Kaltim melaui para wakilnya dengan keluarnya persetujuan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah pada 8 April 2010 sebagai kontrak pembangunan tahun jamak (multiyears contract) 2010-2013. Selanjutnya, Gubernur Awang Faroek Ishak menerbitkan Peraturan Gubernur No 39 Tahun 2010 tentang Pelak-

sanaan Kegiatan. Dalam perencanaannya, ruas tol Balikpanan-Samarinda ini terdiri dari lima paket: Km 13 Balikpapan-Samboja, Samboja-Palaran I, Samboja-Palaran II, Palaran-Jembatan Mahkota II, dan lanjutan Km 13 Balikpapan ke Bandara Sepinggan. Nah, sejak Mei hingga Desember 2010 berlangsung proses pembentukan panitia lelang, pelaksanaan lelang, hingga penunjukan pemenang pada 16 Desember 2010. Di sela proses itu, pada 10 November 2010, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menetapkan ruas tol Balikpapan-Samarinda sebagai bagian dari pengembangan jalan tol nasional. Sedangkan penandatanganan kontrak antara pemenang lelang yang akan melaksanakan proyek dan Pemprov Kaltim sebagai pengguna jasanya berlangsung pada 20 Desember 2010. Terpilih sebagai kontraktor pelaksana proyek adalah PT Adhi Bahagia Perdana KSO untuk membangun lima paket tol Balikpapan-Samarinda. Kontraktor ini adalah gabungan PT Adhi Karya, PT Sumber Bahagia, dan PT Perdana Bumi Sariharti. Penyelesaian proyek dijadwalkan selama 960 hari (32 bulan), dan sekarang sudah berjalan hampir 12 bulan. Yang dibangun pertama adalah pembuatan jalan akses penghubung ke tol, di timur Jalan Soekarno Hatta Km 11, Kota Balikpapan. Underpass di bawah ruas jalan malah sudah selesai dibangun. Dari perspektif pembangunan nasional secara keseluruhan, jalan tol ini merupakan bagian awal sangat penting dalam merealisasikan program pemerintah yang dikenal sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Kaltim sendiri merupakan wilayah yang mendapat kehormatan untuk maju lebih dulu di Kalimantan. Dari total alokasi anggaran proyek MP3EI di Kalimantan senilai Rp560 triliun, sekitar Rp420 triliun antaranya berada di Kaltim termasuk proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dan perluasannya. Tak mengherankan jika pemerintah pusat pun bersedia mencarikan bantuan pendanaan untuk membiayai proyek tol Balikpapan-Samarinda. Gubernur Awang Faroek Ishak menyatakan pemerintah pusat menyetujui mendanai proyek pem-

bangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda, sebesar 40 persen atau Rp 2,5 triliun dari plafon Rp 6,2 triliun. "Syukur alhamdulillah, pemerintah pusat mau membantu mencarikan tambahan pembiayaan jalan tol Kaltim kita hingga 40 persen. Hal itu harus saya kemukakan, karena berdasarkan penegasan yang disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Ghani Gazali, bahwa bantuan sangat diperlukan dalam meningkatkan kelayakan jalan tol Kaltim," kata Awang, Dana pusat itu berupa pinjaman dari luar negeri, yang penggantiannya nanti melalui alokasi APBN. "Ini merupakan upaya Menteri Pekerjaan Umum yang telah jauh hari meminta kepada Bappenas untuk mencari pinjaman, dan akhirnya didapatkanlah pinjaman itu dari luar negeri,"ujar Awang Faroek. Kini tinggal masalah-masalah teknis semisal penyelesaian pembebasan lahan yang tersisa, persetujuan formal dari DPR, dan pengurusan izin pinjam pakai Area Penggunaan Lain di kawasan hutan untuk ruas tol. Masyarakat dan pemimpin Kaltim seharusnya optimistik bahwa Gubernur Awang Faroek Ishak dapat menyelesaikannya dengan mulus karena masalah-masalah itu tak ada yang mustahil dikompromikan dan diselesaikan. Sedangkan jika ruas tol BalikpapanSamarinda ini mulai beroperasi, puteraputeri Kaltim bukan saja akan bangga dengan jalan itu, melainkan dapat memetik manfaat langsung peluang ekonomi yang menyertainya semisal peningkatan harga tanah, pengembangan usaha yang lebih terbuka, dan tentu saja pembukaan lapangan kerja. Terlebih lagi, pengelola jalan tol ini adalah masyarakat Kaltim sendiri melalui perusahaan daerah milik provinsi. Maka, yang masih meragukan pentingnya proyek tol Balikpapan-Samarinda atau menolaknya hanya dua golongan. Pertama, golongan yang tak memahami Kaltim. Kedua, golongan yang tak ingin Kaltim maju. Ya, sangat sulit membayangkan Kaltim lebih maju tanpa jalan tol.

vGE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Utama

Anas Berolah Jiwa Belakangan ini Anas Urbaningrum sangat hirau olah raga, khususnya sepak bola, dengan Tim Tunas Garuda.

Namun, boleh jadi, ia juga perlu hirau olah jiwa: Menanggapi dinamika partainya.

ernyataan Mayjen (Pur) Ignatius Mulyono langsung menjadi daya tarik menyusul pernyataannya yang dimuat Koran Tempo. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dar Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Badan Legislasi DPR itu mengungkapkan, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum berperan membereskan proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Proyek ini sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulyono menagatakan pernah dipanggil oleh Anas, yang waktu itu masih Ketua Fraksi PD, dan diminta mengurus masalah tanah proyek Hambalang. â&#x20AC;&#x153;Di situ juga ada Nazaruddin (Muhammad Nazaruddin),â&#x20AC;? ucapnya. Ia mengaku diminta membantu karena dekat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. â&#x20AC;&#x153;Saya dan

18 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Pak Joyo itu sama-sama (anggota) tim sukses SBY saat 2004," ujarnya. Proyek Hambalang dibangun pada 2010 di atas lahan seluas 30 hektare. Sumber dana proyek senilai hampir Rp 1,2 triliun ini berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasus ini muncul setelah M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD yang telah menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang, mengaku ada aliran uang ke Kongres PD di Bandung tahun lalu senilai Rp50 miliar. Dana ini berasal dari PT Permai Group, salah satu perusahaannya, yang ikut mengelola proyek Hambalang. Sebelumnya Nazaruddin menyatakan Anas meminta Mulyono mengurus masalah tanah itu. Nazar pun mengungkapkan ada sebuah pertemuan lanjutan di restoran jepang, Nippon Kan, di Hotel Sultan, Jakarta, yang dihadiri Anas,

U T A M A | Anas Berolah Jiwa

u Ignatius Mulyono. Nazar, Joyo, dan Mulyono. Tapi, soal pertemuan di restoran itu, Mulyono mengatakan tak mengetahuinya. Salah satu Ketua PD Gde Pasek Suardika menilai ada pembelokan masalah ini. Menurut dia, Ignatius Mulyono diminta melobi Kepala BPN Joyo Winoto untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah yang sudah dibebaskan untuk proyek Hambalang. Jika disebut lobi itu sebagai kongkalikong yang diduga melibatkan Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin, Pasek menyebutnya sebagai ujian. "Ini ujian saja. Tidak ada pemimpin politik yang tidak diuji," kata Suardika. Menurut dia, bisa saja ketika itu ada pertemuan-pertemuan membahas Hambalang. Tetapi, keterlibatan Ignatius Mulyono, Anas, dan Nazar ketika itu karena masing-masing pihak memang dalam jabatan yang mengharuskan pertemuan tersebut. "Itu sebuah fakta yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi seperti dimasalah-masalahkan," ujarnya. Pasek mencoba mengurai duduk masalah tersebut. Menurut dia, proyek Hambalang dimulai sejak Menpora Adhyaksa Dault. Ketika itu sudah ada pembebasan lahan, tapi proyek konstruksi belum jalan. Kemudian Menpora berganti ke Andi Mallarangeng, proyek dilanjutkan. Pasek menambahkan, masalah itu sempat dibahas Komisi X DPR. Komisi X menemukan status tanah belum jelas, yakni kurang sertifikat. "Koordinasi dengan fraksi minta segera dituntaskan dalam konteks menyelamatkan aset pemerintah. Karena itu tugas wakil rakyat

Di balik itu, muncul dugaan terjadi menyelamatkan aset pemerintah. Sederkeretakan internal PD berupa persehana saja," kata Pasek. teruan antara kader muda dan kader tua. Menurut Pasek, pimpinan Komisi X Anas Urbaningrum, kabarnya, mencoba merupakan anggota Fraksi. Agar sertifimengubah wajah PD agar lebih segar, nakasi tanah yang dibebaskan di Hambalmun menghadapi resistensi (perlawanan) ang itu cepat tuntas, perlu koordinasi dari para politisi gaek. dengan BPN yang merupakan mitra Tujuan Anas disebut-sebut ingin komisi II DPR. Fraksi Demokrat berkoormembawa perubahan. Ia ingin PD diisi dinasi dengan Ignatius Mulyono karena anak-anak muda untuk posisi-posisi merupakan anggota Fraksi. strategis. Langkah Anas memobilisasi "Itu dikaitkan ada Nazaruddin memang bisa saja karena dia ikut pertemuan kekuatan kaum muda ini justru menimbulkan kegerahan politisi tua. Mereka sebagai pimpinan fraksi. Sekarang, permerasa terancam, tidak heran bila resepsi jadi negatif kalau ada pertemuan sistensi terjadi. "Generasi senior banyak dengan Nazar. Padahal sebenarnya kan yang tidak suka dengan gerakan itu," wajar saja," ujar Pasek. jelas sumber yang sudah lama bergabung Melobi itu, ujarnya, agar sertifikat dengan PD itu. bisa dikeluarkan. â&#x20AC;&#x153;Diklirkan dulu persepSalah satu yang menjadi titik awal sinya, jadi bukan kongkalikong," kata dia. pertarungan yakni komposisi Banggar Sedangkan Kepala Biro Riset Data DPR. Bukan rahasia lagi kalau Banggar dan Publikasi DPP PD Prasetyo Sudrajat menganggap tudingan kepada Ketum PD, menjadi 'lahan basah' bagi para politikus. Nah, Anas sukses dikaitkan dengan mengamankan proyek Hambalang, wilayah ini. "Bangadalah salah alamat. gar itu jabatan Ignatius Mulyono, strategis," imbuh anggota Fraksi Desumber itu. mokrat yang pertaNamun isu perma kali mengungkap tarungan kubu muda hal ini, dianggap tak dan kubu tua itu mengerti persoalan. dibantah Wasekjen "Hambalang itu Partai Demokrat kan bukan program Ramadhan Pohan. Demokrat, tapi MenMantan wartawan pora. Jadi, terkait itu menyebut tidak dengan isu Anas puada gerakan yang nya peran di proyek dilakukan Anas guna Hambalang cukup u Gde Pasek Suardika. untuk mendongkrak aneh. Karena yang politisi muda. punya peran harusnya Menpora karena "Itu cuma rumor belaka. Hal seperti sebagai pengambil keputusan tertinggi itu tidak ada di Demokrat maupun di untuk keolahragaan nasional," ujarnya. Anas Urbaningrum, jadi itu tidak benar," "Kalau bicara peran Anas di bidang ungkap Pohan. olahraga itu bukan Hambalang, melainMenurut dia, bila Anas ingin merebut kan Tunas Garuda. Yaitu, pembinaan posisi strategis bisa saja langsung dilakuatlet sepakbola usia dini yang dikirim ke kan. Alasannya, Anas saat ini menjadi Inggris beberapa waktu lalu. Kalau tuduKetum PD. "Kalau mau, kapan saja bisa han yang menyatakan Anas berada di balik Hambalang sungguh tidak berdasar, dia lakukan. Bukan wacana seperti ini. Makanya saya anggap itu gosip belaka," sebagai Ketum Anas sama sekali tidak tandasnya. mengurus hal-hal diluar kewenanganApapun, Anas Urbaningrum kini nya," Prasetyo menandaskan. perlu hirau olah jiwa. Selain olah raga Ia menegaskan kembali, tugas Anas dengan tim sepak bola Tunas Garuda. adalah agar PD bisa meraih suara hingga 30 persen. "Jadi, soal tuduhan ini, kami v GE akan pelajari lebih dalam. Kita akan cari tahu, apa di balik semua ini," tegasnya.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

U T A M A | Karena Nazar Jarang Didengar?

Karena Nazar Jarang Didengar? Sudah sejak jauh hari M Nazaruddin menyebut keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang. Yang terjadi kemudian,

Nazar malah menjadi tersangka pencemaran nama baik Anas.

elum menjadi terdakwa dalam perkara korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games ke-26 Palembang, ocehan Nazar tentang Anas Urbaningrum berbuah predikat tersangka tambahan. Kali ini untuk perkara pencemaran nama baik Anas Urbaningrum. Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui tim jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) pun menyatakan telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Muhammad Nazaruddin. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad mengatakan bahawa SPDP tersebut sudah berdasarkan Nomor B85/ VIII/2011/Dit.Pidum tertanggal 16 Agustus 2011. â&#x20AC;&#x153;Kita (Kejagung) sudah menerima SPDP dari pihak Bareskrim Mabes Polri

20 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

atas nama tersangka Muhammad Nazaruddin yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Lebih lanjut Noor mengatakan bahwa Nazaruddin disangka telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah, melalui pelapor Patra M Zen yang merupakan kuasa hukum Anas Urbaningrum. "SPDP tersebut sudah ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso," sambung Noor. Dengan begitu, resmi sudah Nazar menjadi tersangka. Noor Rachmad menyatakan Nazar menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Ia dijadikan tersangka dalam dugaan fitnah yang disebarkan melalui pesan Blackberry Messenger yang dilaporkan oleh Anas.

U T A M A | Karena Nazar Jarang Didengar? "Ini Nazaruddin tersangka, berarti dia dituduh memfitnah mencemarkan nama baik," ujar Noor di Gedung Kejaksaaan Agung, Jakarta, pertengahan November 2011. Status Nazaruddin ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Mabes Polri dengan Nomor B85/VIII/2011/Ditpidum tertanggal 16 Agustus 2011. SPDP tersebut ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso. Menurut Noor, dengan diterimanya SPDP itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum selanjutnya akan membentuk tim untuk mengikuti penyidikan (P16). "Sampai sekarang belum ada perkembangan, baru sebatas SPDP. Jadi ini sebatas laporan pelapor mengenai indikasi perbuatan pidana Nazaruddin. Apa yang dilaporkan, saya juga belum tahu isinya. Sampai sejauh ini Kejagung baru menerima SPDP," ujar Noor. Pada Juli 2010, Anas Urbaningrum melaporkan Nazaruddin. Ia menilai tudingan dirinya menerima suap terkait kasus wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, tidak benar. Tudingan tersebut juga belum dibuktikan kebenarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas menyebutkan, tudingan yang dilontarkan rekan separtainya, M Nazaruddin, adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tudingan itu dilontarkan Nazaruddin melalui Blackberry Messenger (BBM) kepada para wartawan. Nazaruddin juga menyatakan Anas menerima uang suap senilai Rp2 miliar dari pimpinan Badan Anggaran DPR Mirwan Amir terkait pembangunan wisma atlet SEA Games. Selain itu, Anas juga disebut mengambil jatah uang Rp7 miliar untuk media massa. Selanjutnya Anas melaporkan Nazarudin dengan menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah. Meski telah dilaporkan, Nazar tak henti menuding Anas bertanggung jawab dalam kasus yang kini menimpanya. Saat hendak meninggalkan KPK, ketika ditanya terkait aliran dana ke partai,

Nazaruddin kembali menyebut Anas yang mengaturnya. ”Tanya saja ke Pak Anas karena ia yang tahu karena ia semua yang perintah,” ujarnya. Anas telah membantah berbagai tudingan Nazaruddin. ”Ini peristiwa politik. Ini adalah serangan politik. Pembunuhan karakter. Tetapi, saya tidak khawatir. Saya tidak gentar. Saya tidak pernah takut karena yang bisa membunuh itu yang punya hak, itu Tuhan,” kata Anas pada Juli lalu. Selain soal keterlibatan Anas, Nazar pun menyebut Ketua Umum PD itu sebagai pihak yang memerintahkannya ke luar negeri sehari sebelum dicekal. Ini disampaikan kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, saat mendampingi Nazar diperiksa di KPK Oktober lalu.

u Anas dan Ketua Dewan Pembina PD. "Disuruh keluar, nanti katanya diurus baik-baik," kata Kaligis. Dia ditanya soal pertanyaan penyidik KPK terhadap Nazaruddin. Menurut dia, penyidik menanyakan soal perjalanan Nazaruddin selama buron. Mantan Bendahara Umum PD itu memang sempat buron selama hampir tiga bulan sebelum tertangkap di Cartagena, Kolombia, pertengahan Agustus 2011. Dalam pemeriksaan KPK, Nazar kembali menyebutkan bahwa Anas dan anggota Badan Anggaran DPR asal Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh menerima uang terkait proyek wisma atlet. Hal senada diungkapkan Kaligis. Bahkan, kata Kaligis, aliran dana wisma atlet sampai ke tingkat menteri. "Aliran dana, dia bilang, ke atas, dia enggak terima barang satu sen pun," ujar advokat senior itu.

Sedangkan kuasa hukum baru, M Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, meyakini penyidik KPK tidak memiliki bukti apapun untuk menjerat kliennya. Menurut Hotman, KPK aneh karena tidak segera menetapkan sebagai tersangka pihak yang meminta sebuah imbalan dengan kode ‘apel’ kepada Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang. "Kalau soal tersangka lain, kenapa Nazar tiba-tiba ditahan, tidak ada bukti apapun. Sedangkan orang lain, sudah disebut di BBM apel malang, apel washington tidak ditangkap. Tidak ada bukti apapun di Nazaruddin tidak ada apel malang, apel washington di BBM Nazaruddin," katanya. Kendati demikian, Hotman membantah, tim kuasa hukum sudah diberi kabar oleh penyidik KPK ataupun Nazaruddin mengenai siapa tersangka berikutnya. Penilaian Hotman mengenai pihak yang meminta apel dari Rosa, yakni Anggota Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh hanya berdasarkan informasi di media massa. Tim kuasa hukum baru, tersangka kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea Cs, meyakini kliennya bisa bebas dari jerat hukum. Pasalnya, penyidik KPK tidak pernah mempertanyakan dugaan korupsi yang dilakukan Nazaruddin. "Kebagusan masuk Guiness Book of Records. Ini harusnya masuk Believe It Or Not. Ini BAP teraneh di dunia," kata Hotman. Belakangan KPK memindahkan penahanan Nazaruddin dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemindahan itu demi memperlancar persidangan Nazaruddin yang segera digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Namun, apakah keterangan Nazar baik di media maupun keterangannya di KPK yang seolah tak didengar, serta statusnya sebagai tersangka pencemaran nama baik, ada kaitannya serangan terhadap Anas? Belum ada jawaban tegas.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

v GE

U T A M A | Hambalang Mengadang

Hambalang Mengadang

Selain sisi hukum, proyek Hambalang juga memiliki sisi politik. Inilah ujian kedua bagi Anas Urbaningrum.

ukit Hambalang, Citeureup, Bogor, masih riuh dengan pekerjaan konstruksi. Derum alat berat menggaruk, mengeruk, dan meratakan bukit kerap terdengar jika aktivitas berjalan. "Sudah jalan sejak enam bulan lalu," kata Kepala Desa Hambalang, Encep, beberapa waktu lalu. Dari Sirkuit Sentul dan Perumahan Sentul City, campur tangan manusia di bukit itu tampak jelas di kejuhan. Dari jarak dekat, menurut keterangan di papan berukuran 1 x 1,5 meter di Jalan Pemuda, Kampung Cungelik, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, di lahan itu sedang dibangun Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Inilah proyek ambisius Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pembangunannya dimulai pada 10 Desember 2010. Dengan perhitungan waktu kerja selama 762 hari kalender, proyek diperkirakan selesai pada 31 Desember 2012. Bertindak sebagai kontraktor pelaksana proyek Hambalang adalah KSO, ADHI-WIKA. Dalam proyek ini Adhi Karya memegang saham 70% dan sisanya dipegang PT Wijaya Karya. Kedua perusahaan adalah BUMN bidang jasa konstruksi.

22Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Pusat pelatihan itu akan menggantikan Sekolah Atlet Ragunan di Jakarta Selatan yang saat ini sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para siswa Sekolah Menengah Atas Ragunan yang masuk Program Kementerian Pemuda dan Olahraga akan dipindahkan ke Hambalang. Sekolah olahraga terbesar di Indonesia yang berdiri di atas lahan seluas 32 hektare ini akan mampu menampung 600 pelajar setingkat sekolah menengah pertama dan SMA. Pusat pelatihan tersebut juga akan menjadi bagian dari pelaksanaan program Indonesia Emas. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian Kementerian Pemuda dan Olahraga Amar Ahmad, proyek Hambalang sudah lama direncanakan. Pengadaan lahan dan desainnya dimulai sejak awal 2000-an. "Pembangunan proyek ini sudah mulai digulirkan pada 2009-2010. Desain bangunannya sudah clear pada 2010," ujarnya. Dari 32 hektare lahan, "Luas area bangunannya sekitar 12 ha," ujar Amar. Pada akhir tahun ini, kompleks Hambalang ditargetkan sudah rampung 80

U T A M A | Hambalang Mengadang persen. Kendalanya hanya soal teknis, seperti cuaca, kontur tanah yang tidak rata, dan tebing-tebing yang perlu ditata. Saat rampung pada 2012, kompleks ini akan menjadi kawah candradimuka para atlet dari 20 cabang olahraga. Maka, dari puncak bukit Hambalang bakal lahir para juara di tingkat nasional dan internasional. Tapi, ini juga proyek kontroversial. Bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin mengungkapkan anggaran proyek bernilai Rp 1,2 triliun ini menjadi bancakan partainya. Sekitar Rp 50 miliar dari anggaran itu, ujarnya, digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung, Mei 2010, dan untuk persiapan pencalonan Anas sebagai presiden pada 2014. Anas, yang pernah berkongsi dengan Nazaruddin di beberapa perusahaan, sudah berkali-kali membantah tudingan Nazar. Amar Ahmad mengatakan, meski diterpa kasus korupsi, proyek itu tetap berjalan. "Seperti yang sudah diatur dalam keputusan presiden," ujarnya. Seiring penyelesaian proyek, sisi hukum proyek Hambalang terus berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyidiknya. Namun, tersangkanya belum ditetapkan. KPK juga membantah pengusutan itu dilatarbelakangi “nyanyian” tersangka

kasus suap pembangunan Wisma Atlet M Nazaruddin. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, jejak dugaan korupsi dalam kasus Hambalang justru ditemukan tak sengaja oleh tim penyidik KPK saat menyidik kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Dari hasil pengembangan penyidikan kasus itu, penyidik menemukan adanya indikasi korupsi dalam proyek senilai Rp 1,52 triliun itu. “Didapat ketika pengembangan kasus suap Sesmenpora,” katanya. Selain itu, ujar Johan, KPK juga memperoleh berbagai informasi termasuk dari salah satu tersangka. Namun ia tidak merinci siapa tersangka yang dimaksud. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket), KPK akhirnya meningkatkan penanganan dugaan korupsi proyek Hambalang menjadi penyelidikan. Penyelidikan kasus yang ikut menyeret-nyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini dimulai sejak Agustus 2011 lalu. Pada pertengahan November lalu KPK memintai keterangan Mindo Rosalina Manullang, anak buah Nazar yang sudah menjadi terpidana dalam perkara Wisma Atlet SEA Games. Rosa dimintai keterangan selama sekitar 6,5 jam. Namun wanita yang mengenakan terusan berwarna hitam ketika memenuhi panggilan KPK itu

enggan untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Ia memilih bungkam dan bergegas masuk ke mobil tahanan. “Saya capek, capek,” kata Rosa. Sedangkan dari sisi politis, mencuatnya kembali kasus Hambalang ini bagaikan ujian kedua bagi Anas Urbaningrum. Ujian pertamanya adalah upaya menggelar Kongres Luar Biasa dalam Rapat Koordinasi Nasional PD, Juli lalu. “Dalam Rakornas, Anas memang berhasil mengamankan posisinya. Tapi kedudukannya belum betul-betul aman. Apalagi kalau dia terbukti melakukan korupsi seperti dituduhkan Nazaruddin,” ujar pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes. Pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes, menjelaskan Rakornas bisa berjalan lancar tanpa KLB karena sebelumnya SBY sebagai Ketua Dewan Pembina telah lebih dulu mewanti-wanti agar tidak ada KLB. Hal ini, kata dia, terjadi bukan karena loyalitas kader Demokrat kepada Anas. “Ini masih dominasi politik SBY. Jadi ketaatan pada SBY, bukan pada Anas,” jelas Arya. Menurut Arya, setelah Anas mengamankan posisinya, langkah awal adalah menggeser kader-kader yang dinilai tidak loyal. Secara pelan-pelan Anas akan membersihkan kader yang berseberangan dengan dirinya.”Termasuk dari kubu Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng, jika mereka tidak segera merapat pada Anas,” ujar Arya. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

EkBis

Akuisisi Berbuah Somasi Bahkan pemerintah sebagai regulator pun hanya menunggu putusan hukum jika para pemain besar mulai bersengketa.

Akhirnya PT Bukit Asam (Persero) Tbk berhadapan dengan PT Adaro Energy Tbk.

walnya biasa saja. Salah satu produsen batu bara swasta nasional terbesar, PT Adaro Energy Tbk, mengumumkan akuisisi perusahaan batu bara lain pada Agustus lalu. Melalui anak usahanya, PT Alam Tri Abadi, Adaro menandatangani perjanjian jual beli 75 persen kepemilikan PT Mustika Indah Permai (MIP) dari Elite Rich Investment Limited senilai 222,5 juta dolar AS atau sekitar Rp2 triliun. MIP merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang tengah mengembangkan proyek batu bara greenfield di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Perusahaan ini memegang Izin Usaha Pertambangan selama 20 tahun, berlaku sejak April 2010. Proyek pertambangan batu bara MIP memiliki luas area 2.000 hektare. "Investasi kami di MIP merupakan bagian dari upaya menciptakan nilai tam-

24 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

bah berkelanjutan dari batu bara Indonesia dan pencapaian visi kami menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia terkemuka," kata Presiden Direktur Adaro Energy, Garibaldi Thohir dalam laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 23 Agustus lalu. Menurut dia, Adaro sudah menjajaki akuisis itu sejak kunjungan lapangan pada November 2010. Dengan akuisisi itu, Adaro dapat mencapai kapasitas produksi 80 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Namun, akuisisi itu langsung mendapat tanggapan berupa somasi dari Badan Usaha Milik Negara produsen batu bara, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. PTBA menegaskan bahwa proses hukum atas tumpang tindih lahan tambang yang diperoleh Adaro melalui akuisisi MIP belum tuntas. â&#x20AC;?Mereka mengakuisisi IUP batu bara di Lahat milik PTBA yang

E K B I S | Akuisisi Berbuah Somasi sedang dalam proses hukum. Itu mengapa kami lakukan somasi,” kata Direktur Utama PTBA Sukrisno. Kuasa hukum PTBA Anton Dedi Hermanto mengatakan, Adaro sebelumnya menyatakan bahwa izin IUP yang diperoleh melalui akuisisi itu tidak tumpangtindih ke wilayah IUP pihak mana pun, khususnya PTBA. Fakta hukum yang disampaikan Adaro tersebut, kata dia, tidak tepat. Selain itu, lanjut Dedi, klaim bahwa PTBA tidak memiliki kuasa pertambangan (KP) sehubungan telah dicabutnya izin eksploitasi pun tidak benar. Dia menjelaskan, SK Gubernur Sumatera Selatan No 556/KPTS/PERTAMBEN/ 2004 pada 20 Oktober 2004 tidak menghilangkan hak PTBA selaku pemilik KP sesuai Ketetapan Kedua Keputusan Gubernur Sumsel. PTBA masih memiliki hak meningkatkan KP eksplorasi seluas 26.760 ha menjadi KP eksploitasi, khususnya di wilayah Kabupaten Lahat tersebut. ”Jadi klaim Adaro itu sangatlah menyimpang dan tak mempunyai dasar kuat,” katanya. Dia menambahkan, izin KP yang diterbitkan Bupati Lahat melalui SK No 540/65/KEP/ PERTAMBEN/2005 seluas 2.742 ha seluruhnya tumpang tindih dengan KP eksplorasi milik PTBA. ”Wilayah sengketa KP itu sekarang masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah

Agung dan sampai saat ini belum ada keputusan,” tuturnya. Jika dirunut ke belakang, ini adalah persoalan yang menyangkut otonomi daerah. Dasar klaim PTBA terhadap lahan tambang di Lahat itu adalah keputusan Menteri Pertambangan dan Energi cq Direktur Jenderal Pertambangan Umum (saat ini berubah menjadi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) melalui Keputusan No. 130.K/23.01/ DJP/2000 tanggal 14 April 2000 jo. No. 609.K/23.01/DJP/2000 tanggal 03 November 2000 yang pada intinya memberikan KP Eksplorasi kepada PTBA. Wilayah KP ini meliputi Arahan, Banjarsari, Air Serelo, Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu. Secara teknis, wilayah ini memiliki Kode Wilayah KW.97. PP.0350 dengan luas 26.670 ha. Wilayah ini berada di dua Kabupaten: Lahat dan Muaraenim Nah, pada 21 Juli 2003, PTBA mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumsel untuk meningkatan KP Eksplorasi tadi menjadi KP Eksploitasi. Lantas keluar SK Gubernur Sumsel No 461/Kpts/Pertamben/2003 dan No. 462/ Kpts/Pertamben/2003 tanggal 11 September 2003 tentang KP Eksploitasi pada wilayah lintas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat dengan luas 24.751 Ha dan 31.177 Ha.

Namun, ada persoalan lain berupa keberatan Bupati Lahat terhadap terbitnya KP Eksploitasi Gubernur untuk PTBA di wilayahnya. Keberatan itu berbuah SK Gubernur Sumsel Nomor : 556/Kpts/ Pertamben/2004 tanggal 20 Oktober 2004 yang mencabut hak KP Eksploitasi yang sudah diterbitkan. Sedangkan untuk wilayah yang berada di Kabupaten Muara Enim, Gubernur dengan surat No. 545/0040/Pertamben/2004 meminta kepada Bupati Muara Enim untuk melakukan peninjauan ulang atas SK Gubernur No. 462/Kpts/Pertamben/2003 seluas 31.177 Ha. Saat itu, sesuai dengan SK Gubernur Sumsel, Nomor: 556/KPTS/Pertamben/ 2004 per 20 Oktober 2004, proses peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ini adalah dampak otonomi yang mengalihkan kewenangan kepada para Bupati. Maka PTBA pun menindaklanjuti surat Gubernur No 556 tadi dengan menyampaikan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Muara Enim/ Untuk Muara Enim SK KP-nya terbit pada 8 September 2005 dengan No. 857/K/KPTS/TAM-

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

E K B I S | Akuisisi Berbuah Somasi BEN/2005 seluas 25.360 Ha dari total luas 31.177 Ha yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel. Untuk Lahat, pada 16 Juli 2004 PTBA menyampaikan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi seluas 14.190 Ha dari total luas yang diberikan oleh Gubernur Sumsel (seluas 24.751 Ha) kepada Bupati. Namun, Bupati Lahat mengajukan syarat agar partisipasi PTBA kepada Kabupaten Lahat lebih besar dari sebelumnya, PTBA pun mengupayakan negosiasi dengan Pemda Lahat. Hasilnya, tak kunjung sampai ke titik temu. Malah pada 1 Januari 2005 Bupati Lahat yang kala itu dijabat oleh Harunata memberikan KP Eksplorasi seluas luas 2.739 ha kepada MIP (yang kelak di kemudian hari menjual 75 persen sahamnya kepada Adaro dan memicu PTBA mengeluarkan somasi). Inilah pangkal soal yang menghadapkan PTBA dengan Adaro sekarang. Bukan hanya kepada MIP saja Bupati Lahat memberikan KP eksplorasi, melainkan juga kepada perusahaan lain: PT Muara Alam Sejahtera (2.821 ha). PTBA kian meradang kepada Bupati Lahat dengan keluarnya SK Nomor: 540/29/KEP/PERTAMBEN/05 tentang Penetapan Status Wilayah Eks KP Eksplorasi KW.97.PP.0350 dan KP Eksploitasi KW.DP.16.03.04.01.03 PTBA pada 24 Januari 2005. Isi SK itu, menetapkan bahwa status wilayah tersebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh Negara, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, dan memerintahkan kepada PTBA mengajukan kembali permohonan baru peningkatan KP. Toh PTBA terus berunding dengan Pemkab Lahat, dan bersepakat membentuk perusahaan baru dengan komposisi PTBA memiliki 60 persen saham dan sisanya dimiliki Pemkab melalui BUMD pada wilayah KP yang sudah diterbitkan oleh Bupati Lahat tersebut. Perundingan direncanakan berlanjut untuk membahas rincian teknis pengaturan pembentukan perusahaan patungan seperti yang disepakati tersebut. Namun Harunata rupanya memiliki rencana lain. Pada saat kelanjutan perundingan dengtan PTBA masih dalam proses, pada 1 Februari 2005 Harunata

malah menerbitkan KP kepada perusahaan swasta lainnya: PT. Bukit Bara Alam seluas (7451 ha). beberapa pihak swasta yang telah memegang KP Eksplorasi dari Harunata pun menolak bergabung dengan BUMD. Dengan begitu, perundingan PTBA dengan Pemkab Lahat pun ikut terhenti. Tampaknya pada posisi ini PTBA patah arang. BUMN energi ini pun mengajukan gugatan terhadap Bupati Lahat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hasilnya, ditolak karena penggugat tidak mengikutsertakan Gubernur Sumsel sebagai pihak tergugat. Kalah di PTUN Palembang, PTBA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan hingga Kasasi ke Mahkamah Agung. MA dalam perkara ini memutuskan SK Bupati Lahat No. 540/29 belum final karena butir 2 SK tersebut menyatakan bahwa PTBA masih diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi. Selanjutnya PTBA mengajukan permohonan sebanyak tiga kali kepada Bupati Lahat, namun ketiga-tiganya tidak ada balasan atau tanggapan. Upaya mediasi dengan Bupati Lahat menemui buntu. Bupati berkeras hanya akan memberikan KP kepada PTBA di luar wilayah yang sudah diterbitkan untuk swasta. Pada pertemuan lain yang difasilitasi Gubernur Sumsel pun Bupati Lahat tetap bertahan pada prinsip tadi. Semua jalan mediasi sudah tertutup dan terlebihlebih Bupati menerbitkan lagi SK KP a.n. PT Bumi Merapi Energi pada wilayah yang disengketakan, maka selanjutnya PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk. menempuh upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lahat yang terdaftar dengan Reg. No. 04/Pdt.G/2008/PN.LT, Dalam perkara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan permohonan intervensi terhadap Bupati Lahat (Voeging van Partijen) atau sebagai

26 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Penggugat II atas perkara ini. Selanjutnya terbit Putusan Sela dari Majelis Hakim PN Lahat yang menyatakan pada intinya PN Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PTBA. Maka PTBA Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, serta Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan pula Putusan Sela yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadilai perkara gugatan PTBA tersebut. Akhirnya atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palembang Bupati Lahat dan pihak perusaahaan swasta lainya sebagai semula Tergugat/ Terbanding dan Termohon mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. (Note: Sesuai dengan website: Mahkamah Agung bahwa Kasasi Bupati Lahat tersebut Ditolak oleh Mahkamah Agung RI);

Sebenarnya, lokasi yang telah diterbitkan SK KP oleh Bupati Lahat tersebut sebelumnya sudah dieksplorasi oleh PTBA sejak lama, sehingga kuantitas dan kualitas cadangan batubara yang ada diwilayah tersebut sudah digolongkan sebagai cadangan terbukti (proven reserve). Sementara kegiatan eksplorasi tersebut telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 206 miliar. Ini sudah termasuk biaya pembebasan lahan hingga seluas 600 ha.

E K B I S | Akuisisi Berbuah Somasi Penerbitan KP oleh Bupati Lahat beralasan untuk mempercepat pembangunan di daerahnya, ketika PTBA belum mengelola KP yang di genggamannya. Dengan alasan itu pula, Pemkab Lahat telah menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada 16 perusahaan swasta. Maka PTBA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional melalui kontinuitas penerimaan negara, merasa semakin terancam eksistensinya. Selanjutnya, PTBA mengajukan argumen hukum lain berlandaskan kebijakan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, yang status hukumnya masih berlaku hingga saat ini, yakni Pemerintah memberikan izin khusus kepada para BUMN Pertambangan sesuai surat No.1150/30/

MEM.B/ 2008. Surat tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada semua KP BUMN. Bahkan Purnomo yang sekarang menjabat Menhan, menegaskan, perubahan peraturan tak boleh meniadakan hak BUMN yang sah. Maka PTBA menyebut perbuatan meniadakan hak BUMN sebagai perbuatan sewenang-wenang (wellekuer) atau setidak-tidaknya sebagai tindakan melampaui kewenangan (detourenement de pouvoir).

Mengenai surat kekhususan tersebut, pernah juga disampaikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa keberadaan BUMN ditujukan untuk memberikan sumbangan penting bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Bahkan IB Sudjana, Menteri Pertambangan dan Energi sebelumnya, sesuai surat No.2330/201/M. SJ/1995 tanggal 10 Agustus 1995, memberikan kekhususan kepada semua KP BUMN agar dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969. Melihat status hukum kekhususan tersebut, di mata PTBA, seharusnya Bupati Lahat mempertimbangkan surat keputusan tersebut, mengingat kekhususan terhadap Pertambangan BUMN tersebut untuk kepentingan yang lebih luas. Apalagi PTBA telah melakukan mediasi dan negosiasi dengan memberikan opsi share saham kepemilikan dengan Pemda Lahat. Namun Bupati Lahat dalam waktu bersamaan malah pula menerbitkan SK Eksplorasi. Tentunya hal ini menyalahi aturan hukum yang telah disepakati bersama. Perbuatan ini disinyalir telah melanggar hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan pemerintah pusat. Kini Harunata telah digantikan oleh Saifudin Aswari Rivai. Persoalan pun kian pelik dengan akuisisi MIP, salah satu pemegang KP, yang kini berubah menjadi IUP selama 20 tahun sejak April 2011. Juga menjadi pertanyaan, apakah status legal IUP telah diketahui sebelumnya oleh Adaro. Kemungkinannya, bisa ya dan bisa tidak. Jika ya, maka Adaro telah berhitung bahwa posisinya kuat untuk menghadapi PTBA. Jika tidak, mengherankan juga jika raksasa batu bara tidak melihat sisi legal sebuah akuisisi dengan lengkap.

Di sisi lain, pemerintah bersikap menunggu keputusan penyelesaian dari pengadilan terkait kasus sengketa lahan tambang batu bara di kabupaten tertinggal itu. "Itu kan masuk pengadilan, sekarang kita menunggu pengadilan saja. Kan pengadilan melihat seluruh aspek yang dinilai, jadi kalau sudah ada ketentuan hukumnya siapa yang dibenarkan baru nanti pemerintah ikuti itu," kata Direktur Jenderal Mineral dan batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite. Ia menjelaskan, pada dasarnya masalah ini karena adanya komunikasi yang tidak utuh (misscommunication) antara Gubernur dengan Bupati terkait pemekaran wilayah. "Contohnya begini, kan ada pemekaran wilayah tuh. Tetapi gubernur A enggak bilang ke Bupati daerah B kalau terjadi pemekaran, sehingga Bupati B menjual daerahnya ke perusahaan ini. Sebenarnya cuma begitu masalahnya," bebernya. Satu hal, ketika dua raksasa tambang batu bara swasta dan BUMN itu agaknya memasuki tahap sengketa dengan keluarnya somasi PTBA, rakyat di sekitar tambang pun tampaknya gundah gulana. Jalan di sekitar tambang membuat mereka harus berdemo berkali-kali untuk menuntut perbaikan. Urusan jalan ini bukan hanya di sekitar tambang, melainkan juga memanjang mulai dari Lahat, Muaraenim, Prabumulih, hingga Palembang. Belum lagi angkatan kerja lokal yang ingin bekerja di pertambangan. Selanjutnya munculnya tambang liar oleh rakyat setempat. Maka urusan saling klaim yang lahan batu bara antara Adaro dan PTBA merupakan kompleksitas yang bukan sekadar urusan hukum dan bisnis. Terlebih lagi jika mengingat luasa areal MIP hanya sebagian kecil, namun nilai ekonomisnya mencapai Rp2 triliun. Nah, sengketa dua raksasa tambang batu bara saja banyak yang kurang hirau karena sudah berlangsung bertahun-tahun, apatah lagi yang peduli pada rakyat di sana. Sementara, dari sisi ekonomis, areal MIP hanya Rp2 triliun. Maka di Lahat saja, nilai tambang batu bara akan mencapai puluhan triliun. Apa belum ada yang pernah menghitung?

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

v GE

E K B I S | Memantik Amarah Warga

Memantik Amarah Warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, boleh jadi akan menjadi titik api baru

potensi konflik antara masyarakat di sekitar tambang dan perusahaan swasta produsen batu bara.

Malah rakyat di sekitar tambang pernah memblokade jalan hingga melempari truk-truk pengangkut batu bara.

khir Oktober lalu, warga Sirah Pulau, Merapi Timur, Lahat, memblokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum). Puluhan warga tampak berkumpul di ujung desa yang berbatasan dengan Desa Gunung Kembang. Mereka menghentikan setiap truk pengangkut batu bara yang hendak melintas, dan menyuruh sopir memutar arah. Baik yang datang dari arah Kota Lahat, maupun Muaraenim. Sementara kendaraan lain selain truk angkutan batu bara dibolehkan lewat. Puluhan truk pengangkut batu bara yang datang dari Palembang menuju Lahat, banyak berhenti sebelum Desa Sirah Pulau. Mereka parkir di tepi Jalinsum di Desa Gunung Kembang, Banjar Sari hingga Desa Arahan. Beberapa pengemudi bahkan sudah satu hari menunggu. Namun, belum juga melintas. Sehari sebelumnya warga sudah mulai memblokade Jalinsum. Bahkan mereka melempari dengan batu setiap truk dan kendaraan operasional perusahan batu bara yang melintas. Anggota Polsek Merapi Barat dan Polres Lahat yang turun ke lokasi tak mampu meredam emosi

28 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

warga. Akibatnya, beberapa truk angkutan batu bara mengalami kerusakan: penyok di bagian bodi dan bagian kaca pecah. Ini adalah kelanjutan dari demo ratusan warga kawasan Merapi pada pertengahan Oktober. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Lahat segera memperbaiki jalan yang rusak akibat angkutan batu bara, antaranya dari PT BME dan PT BAU. Bukan hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terhadap legalitas pertambangan rakyat. Selain itu, mereka pun menyoroti minimnya perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di lahan puyangnya. â&#x20AC;&#x153;Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya minta Pemkab Lahat segera merealisasikan janjinya. Kami sudah bosan dengan janji-jani itu,â&#x20AC;? ungkap Huzain Arpan perwakilan pendemo dalam orasinya dengan berapi api. Setelah menyampaikan orasinya di hadapan kantor DPRD Lahat, sebanyak 10 orang perwakilan pendemo akhirnya diperkenankan menemui pejabat terkait

E K B I S | Memantik Amarah Warga untuk membicarakan tuntutan mereka didampingi Wakil Ketua II DPRD Lahat Drs Farhan Berza dan DPRD dari dapil II Merapi Algun Asdianto, Cik Ujang, Ali Azmi Arsyad dan Nuradin As. Karena Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE tidak bisa hadir, Pemkab Lahat mengutus Asisten I Ketataprajaan Drs H Ahdin Djasri MM menemui perwakilan pendemo. Dalam pertemuan itu, baik eksekutif maupun legislatif berjanji segera menyampaikan aspirasi masyarakat Merapi ke Bupati Lahat. Kawasan Merapi yang terdiri dari beberapa kecamatan setelah pemekaran merupakan wilayah perbukitan yang menjadi sejumlah konsesi tambang batu bara sejak 3-4 tahun lalu. Setelah tambang beroperasi, ketenangan warga kian terusik dengan deru alat berat dan arus hilir-mudik truk pengangkut batu bara. Tambahan pula, truk-truk itu kerap mengangkut batu bara melebihi daya angkutnya. Maka sarana transportasi pun pasti lebih cepat rusak. Pada akhir 2009, tercapai kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan swasta di gedung DPRD setempat. Kesepakatannya, truk-truk itu baru boleh beroperasi di sore hari. Namun, fakta di lapangan, mobil terlihat sejak pukul 12.00 WIB dan mengular dalam antrean panjang. Bayangkan saja, setiap hari sekitar lima ribu truk hilir-mudik mengangkut batu bara sejak beberapa tahun terakhir ini. Namun, dampak bagi rakyat sekitar tambang kurang terasa. Boleh jadi, mereka pantas marah. Lebih dari itu, masyarakat mulai mencari cara mendapat penghasilan dengan memanfaatkan penambangan liar. Istilahnya, tambang rakyat. Kepala Desa Sukamarga Kecamatan Merapi Barat, Zakaria, pernah mengatakan, sampai saat ini kontribusi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar sama sekali tidak ada. Bahkan sejumlah warga yang mengajukan proposal permohonan bantuan untuk pembangunan maupun rehab rumah ibadah, serta fasilitas desa lainnya, tidak pernah direalisasikan dan disetujui perusahaan. “Selalu ada alasan pihak perusahaan ketika kami meminta bantuan. Kalau pun memberi paling hanya sebesar Rp 500 ribu. Itu pun setelah kami minta seperti mengemis saja,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Kepala Desa Telatang, Merapi Barat, Jundri, yang meminta agar pemerintah meninjau ulang keberadaan perusahaan tambang yang beroperasi di Lahat, baik dampak terhadap lingkungan maupun keberpihakan mereka kepada masyarakat. “Puluhan perusahaan pertambangan itu hanya mengeruk kekayaan saja tanpa mau memberikan bantuan kepada masyarakat,” kata Jundri. Kepala Desa Tanjung Baru, Akhyar, mengatakan, perusahaan batu bara seharusnya melakukan penyiraman ruas jalan agar tidak menimbulkan debu yang menyebabkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Sementara tokoh pemuda Merapi, Firdaus Alamsyah, berpendapat dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dan angkutan batu bara lebih banyak ketimbang dampak positifnya. Kontribusi perusahaan pertambangan sedikit pun tidak terlihat. Dana CSR dan dana sharing yang selalu digembar-gemborkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak pernah terlihat. Angkutan batu bara tidak hanya membuat jalan rusak dan lalu lintas macet. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, lahan pertanian dan sumber air bersih juga terjadi. Selain itu, rumah warga yang berada di pinggir ruas jalan selalu bergetar saat truk batu bara melintas. Kenyamanan warga pun terganggu. Seperti ungkapan, Rusmiati, 43, warga Kota Lahat yang bermukim di ruas jalan kabupaten sekitar aliran Sungai Lematang. Setiap hari angkutan batu bara PT LMB lewat sini. Rusmiati mengaku resah terhadap getaran yang selalu terasa di rumahnya setiap kali kendaraan itu melintas. Bukan hanya itu, rumahnya yang tepat berada di pinggir aliran Sungai Lematang saat ini mengalami terbis (amblas) sekitar 50 cm akibat getaran itu. “Longsor ini yang ke dua kalinya, semakin hari semakin dalam. Mobil LMB setiap hari melintas di depan rumah kami yang bergetar seperti gempa,” katanya. Ia sudah mengadukan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Rusmiati khawatir, rumahnya amblas

suatu saat. Apalagi jika mengingat truktruk itu melintas tanpa henti. “Tolonglah kami,” katanya. Keluhan juga diungkapkan Hanafia, 43, warga Merapi yang mengaku resah dengan bisingnya suara kendaraan batu bara. “Mereka mulai mengangkut batu

bara dari pukul 03.00 dini hari hingga malam hari, suaranya sangat menganggu warga. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa mengeluh dan menggerutu saja,” ujarnya.

Tokoh pemuda Merapi Firdaus Alamsyah juga mengatakan hal serupa, menurutnya, ribuan kendaraan yang mengangkut batu bara setiap harinya selalu memarkirkan kendaraannya di pinggir ruas Jalinsum Merapi-Muaraenim dan menyebabkan badan jalan semakin menyempit.

Bukan hanya jalan agaknya yang menyempit, melainkan juga toleransi rakyat. Dan bebatuan pun mulai beterbangan di sekitar areal tambang. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

E K B I S | Masalah Belum Selesai

Masalah Belum Selesai

Urusan Proyek DonggiSenoro masih berlarut-larut. Aspek legal masih menjadi persoalan. Putusan PN Jakarta Pusat terbaru mengecewakan Pertamina dan mitranya.

abar terbaru dari proyek DonggiSenoro, Banggai, Sulawesi Tengah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan Pertamina Cs. atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rae Suamba menyatakan, putusan KPPU atas dugaan persekongkolan dalam proyek pembangunan kilang liquid natural gas (LNG) di Blok Donggi-Senoro sudah tepat. Majelis hakim menyatakan Pertamina, Medco Energi, PT Medco E& P Tomori dan Mitsubishi Corporation telah melakukan persengkongkolan dalam beauty contest proyek LNG Donggi Senoro. Persengkongkolan itu itu untuk mengatur supaya Mitsubishi keluar sebagai pemenang. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai putusan KPPU telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Lagipula, majelis hakim tidak menemukan hal-hal baru yang bisa dijadikan pertimbangan dalam perkara ini. "Karena itu, majelis tidak melihat sesuatu yang bisa membatalkan analisis KPPU," tegas Tjokroda. Mendengar putusan tersebut, Vice President Corporate Communication

30 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Pertamina Mochamad Harun mengaku kecewa atas putusan majelis tersebut. Menurutnya, keputusan KPPU yang menuding Pertamina Cs melakukan persengkongkolan adalah tidak benar. Sebab, dia berdalih Pertamina Cs masih diminta meneruskan proyek itu padahal telah melakukan kongkalikong. "Jadi seolah-olah KPPU melegalkan persengkongkolan," ujar Harun. Pertamina selanjutnya akan mengajukan kasasi atas putusan hakim ini. Namun, perusahaan minyak dan gas nasional ini akan mengkaji terlebih dahulu putusan tersebut. Hal senada disampaikan Mitsubishi. Manager Komunikasi Mitsubishi Corporation Shunsuke Nanamik mengaku kecewa dengan putusan tersebut. Dia tetap percaya bahwa Mitsubishi terpilih melalui proses yang adil dan transparan. Sebab, semua tindakan yang dilakukan selama proses tender sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Lain halnya dengan KPPU. Anggota litigasi KPPU M Iqbal mengaku cukup puas dengan putusan hakim ini. Dia siap menghadapi permohonan kasasi Pertamina Cs.

E K B I S | Masalah Belum Selesai Dalam putusannya pada Januari lalu, KPPU telah menghukum Pertamina membayar denda sebesar Rp 10 miliar, Medco Energi International sebesar Rp 5 miliar, Medco E&P senilai Rp 1 miliar dan Mitsubishi sebanyak Rp 15 miliar. Selanjutnya Pertamina naik banding atas putusan KPPU itu. Juru bicara Pertamina, M Harun mengatakan, keputusan KPPU itu tidak adil dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Menurut dia, pihaknya sudah menunggu tidak kurang dari 25 tahun untuk mengembangkan cadangan gas Senoro yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur tersebut. "Kami berniat berinvestasi, mengembangkan infrastruktur di wilayah yang sulit tersebut serta mengembangkan ekonomi masyarakat, tetapi dihukum dengan cara yang melukai rasa keadilan," ujarnya. Selain Pertamina, KPPU menghukum Mitsubishi Corporation membayar denda Rp 15 miliar, PT Medco Energi Internasional Tbk Rp 5 miliar, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi Rp 1 miliar. Majelis Komisi memutuskan, Mitsubishi, Pertamina, Medco Energi, dan Medco E&P terbukti melanggar Pasal 22 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diputuskan pula, Mitsubishi, Medco Energi, dan Medco E&P melanggar Pasal 23 UU 5/1999. Namun, Majelis Komisi tidak membatalkan proses "beauty contest" proyek Donggi-Senoro tersebut. Kilang Senoro berkapasitas dua juta ton per tahun akan dimulai konstruksinya pada Januari 2011 dengan jadwal operasi Oktober 2014. Proses keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) telah selesai pada 31 Desember 2010. Secara keseluruhan yakni hulu dan hilir, investasi pengembangan gas Senoro akan mencapai sekitar empat miliar dolar AS. Sementara produksi LNG dari Donggi-Senoro itu akan diekspor ke dua perusahaan di Jepang yakni Chubu Electric Power Co sebanyak satu juta ton per tahun dan Kyushu Electric Power Co 300.000 ton per tahun, serta satu perusahaan di Korea Selatan, Korean Gas Corp (Kogas) 700.000 ton per tahun.

Kilang dibangun PT DS LNG yang merupakan perusahaan patungan antara Mitsubishi Corp dengan kepemilikan 51 persen, Pertamina Energy Services 29 persen, dan PT Medco LNG Indonesia 20 persen. Pasokan gas sebanyak 335 juta kaki kubik per hari berasal dari Blok Senoro yang dikelola JOB PT Pertamina Hulu Energi-PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Matindok oleh PT Pertamina EP. Yang menyoal proyek Donggi Senoro ini sebenarnya adalah PT LNG Energi Utama (LEU). LEU juga mengajukan permohonan intervensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan persekongkolan yang dilakukan PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan Mitsubishi.

Permohonan intervensi ini diajukan berdasarkan temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 5 Januari lalu, yang menyatakan adanya persekongkolan di antara keempat perusahaan tersebut dalam tender proyek kilang gas alam cair (LBG) Donggi-Senoro. Ketika itu, tender dimenangkan oleh Mitsubishi. Salah seorang anggota Tim Advokasi LEU HMBC Rikrik Rizkiyana menjelaskan, KPPU juga menemukan adanya persekongkolan antara Medco dan Mitsubishi yang mengambil keuntungan dari informasi rahasia milik LEU untuk memenangkan tender proyek tersebut. “Di dalam putusannya, KPPU mencatat PT LNG Energi Utama sebagai dampak yang terkena persekongkolan tersebut, namun tidak menyinggung masalah penggantian kompensasi kerugian yang dialami PT LNG Energi Utama,” kata Rikrik yang menjadi advokat LEU bersama OC Kaligis.. Rikrik mengklaim, tender tersebut adalah kelanjutan perjanjian eksklusif

antara PT Pertamina, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan PT LNG Negeri Utama pada 31 Mei 2005 yang dijadikan dasar oleh PT LNG Negeri Utama untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek gas alam cair kelas menengah di Sulawesi Tengah. Pengajuan permohonan intervensi tersebut, lanjutnya, bukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU, tetapi justru untuk memperkuat putusan tersebut. “Kami harap pengadilan dapat melihat dengan jelas dan adil sehingga dapat menerima permohonan intervensi ini,” tandasnya. LEU juga mendesak pemberian ganti rugi atas dugaan persekongkolan praktik bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan Mitsubishi Corporation. “Sesuai tender, Mitsubishi mengklaim akan melakukan pengiriman LNG pertama pada 2009. Namun, hingga saat ini pabrik LNG bahkan belum dibangun. Fakta ini membuat kenaikan biaya proyek menjadi lebih dari USD1,8 miliar dari yang sebelumnya tertuang dalam tender yakni USD500 juta-USD800 juta. Peningkatan ini tentu menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan rakyat Indonesia,” kata Kaligis. Sebelumnya, LEU menyatakan tetap ingin menangani proyek Donggi Senoro. “Kami bahkan berharap agar pemerintah meninjau ulang kontrak, yang sudah ditandatangani 22 Januari 2009 silam, antara Pertamina, Medco dan PT Donggi Senoro,” kata Presiden Direktur PT LNG Energi Utama Hariyanto. Lebih jauh ia menyatakan bahwa pihaknya memiliki kesangggupan, baik secara teknis maupun finansial, dalam membangun kilang gas di Senoro dan Matindok. “Berikan kami kesempatan membangun kilang gas tersebut, maka kami akan membangun dengan biaya yang jauh lebih murah, dan harga gas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan harga yang diajukan PT Donggi Senoro,” tegas Hariyanto. Apakah putusan KPPU ini akan berlanjut dengan ganti rugi, atau perkara masih akan berlanjut? Tunggu perkembangan berikutnya. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

www.indogetnetworks.com

We are moving.. Terhitung mulai 2 Januari 2012 Keluarga Besar GET Networks menempati kantor baru Wisma Aldiron Dirgantara Blok G-1, Lantai Dasar, Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan JAKARTA 12780 Tel/Fax 021 79136330

MAJALAH

PUBLIK 32 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

BARU TERBIT

Buku berisi basis data dan kontak penting untuk berbisnis di Kabupaten Serang, Banten

Edisi Cetak Hubungi: Faisal 08128441105 e-Book: indogetnetworks.com

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

E K B I S | Sei Mangkei Menanti BPN

Sei Mangkei Menanti BPN

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Simalungun, Sumut, menghadapi kendala Hak Peruntukan Lahan dari Badan Pertanahan Nasional. Padahal proyek ini merupakan bagian dari MP3EI.

T Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan terpaksa melakukan pinjam pakai lahan untuk para investor di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumut menyusul lambatnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan izin hak peruntukan lain (HPL). Dirut PTPN III Medan Amri Siregar membenarkan pihaknya terpaksa mengeluarkan izin pinjam pakai lahan di Sei Mangkei, karena sampai saat ini BPN Pusat belum mengeluarkan izin HPL Sei Mangkei. “Ini salah satu langkah mempercepat pembangunan industri di kawasan Sei Mangkei. Sebab kalau menunggu izin dari BPN, investor mengakui akan kehilangan memontum untuk membangun pabriknya,” ujar Amri Siregar di Medan, pertengahan November lalu. Menurut dia, izin pinjaman pakai memang tidaki bisa digunakan selamanya. Akan tetapi, karena desakan investor yang akan segera membangun pabriknya, langkah tersebut dapat saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. “Saya kira inilah

34 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

langkah paling cepat merespon keinginan investor untuk secepatnya membangun pabrik di Sei Mangkei,” tuturnya. Sebelumnya, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho merasa kecewa dengan sikap BPN Pusat yang tidak kunjung memberikan izin HPL untuk Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumut yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Sumatera. “Saya sangat kecewa. Sama-sama milik dan program pemerintah. Kok masih ada instansi dibawah naungan pemerintah pusat yang belum mengeluarkan izin HPL untuk Sei Mangkei. Ini aneh dan membuat saya kecewa,” ujarnya. Gatot merasa peraturan daerah (Perda) rencana umum tata ruang (RUTR) Sumut sebagai yang belum siap dijadikan BPN sebagai alasan untuk tidak menerbitkan HPL adalah alasan yang dibuat-buat. “Kan bisa dipilah-pilah mana yang harus menjadi skala prioritas. Ini program pemerintah pusat yang dijalankan PTPN III sebagai kepanjangan tangan pemerintah,” tuturnya.

E K B I S | Sei Mangkei Menanti BPN Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN III Medan Chairul Muluk mengakui PT Eka Bukit yang akan membangun pabrik NPK Organik berkapasitas 100.000 ton per tahun sudah mendapatkan izin pinjam pakai menunggu BPN Pusat mengeluarkan HPL. “Ada enam investor yang mendesak untuk segera menanamkan modalnya di Sei Mangkei. Agar mereka tidak kehilangan momentum, terpaksa diberikan izin pinjam pakai,” ujarnya tanpa menyebutkan nama-nama enam perusahaan asing tersebut. Di sisi lain, investor asing yang segera masuk adalah Ferosstal Indonesia yang akan membangun pabrik surpaktan, Unilever yang akan membangun pabrik makanan yang menggunakan bahan baku minyak kelapa swit, serta P&G akan membangun pabrik oleokimia. Total investasi yang akan masuk diperkirakan mencapai Rp19 triliun secara bertahap. Mengenai perkembangan Sei Mangkei, pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga berharap pemerintah pusat mendukung pengembangan Kawasan Industri ini karena merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di provinsi ini. Proyek MP3EI di Sumut ada sebanyak 21 proyek yang terdiri dari 12 proyek merupakan tanggungan pemerintah, tujuh dikelola swasta dan dua proyek akan ditangani secara campuran oleh pemerintah dan swasta. Salah satu proyek itu adalah Kawasan Industri Sei Mangkei yang merupakan klaster industri sawit. “Lambannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan izin hak pengelolaan areal itu menunjukkan masih berbelitnya birokrasi yang seharusnya tidak terjadi lagi karena pemerintah selalu menyatakan ingin mempercepar pertumbuhan perekonomian nasional antara lain melalui MP3EI tersebut,” katanya. Padahal, kata Jhon, proyek MP3EI di Sumut atau secara Koridor Sumatera dinilai relatif sedikit dibandingkan koridor ekonomi lainnya. Untuk Koridor Sumatera misalnya, totalnya hanya 113 proyek senilai Rp714 triliun, sementara Koridor Sulawesi sudah senilai Rp2.400 triliun.

Untuk Sei Mangkei ini, Kementerian Perindustrian tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp37 miliar untuk membangun pusar riset dan pengembangan di Kawasan Industri Sei Mangkei , Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan Chairul Muluk membenarkan Kementerian Perindustrian sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun pusat riset dan pengembangan yang akan digunakan industri yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. “Dana tersebut sudah disetujui Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan untuk digunakan membangun pusat riset dan pengembangan di Sei Mangkei. Diperkirakan pada 2012 sudah mulai dibangun,” ujarnya. Menurut dia, pusat riset dan pengembangan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan industri hilir yang akan membuka pabrik di KEK Sei Mangkei. Kalau ada kontaminasi minyak sawit, misalnya, kata Chaurul Muluk, pemilik pabrik tidak harus pergi ke negara asalnya hanya untuk meneliti kandungan kimia. Akan tetapi, kata dia, cukup dilakukan di Sei Mangkei mengingat fasilitas yang tersedia nantinya mampu menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi para pemodal yang menanamkan uangnya di Sei Mangkei. Selain untuk riset dan pengembangan, kata dia, Kementerian Perindustrian sudah berkomitmen untuk mendirikan tempat pokasionak training untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lokasi itu. “Kami akan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30 persen untuk dilatih di Sei Mangkei, sehingga mampu memenuhi permintaan tenaga kerja yang diperlukan para investor yang akan membangun di kawasan itu. Kami tidak memerlukan tenaga kerja berijazah tinggi, namun pekerja yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan yang akan masuk ke Sei Mangkei,” tuturnya. Dia optimistik langkah tersebut akan mampu menjawab kebutuhan ketenagakerjaan yang dibutuhkan para investor nantinya. “Kami akan menyediakan apa maunya para investor, termasuk tenaga yang diperlukan mereka,” sambungnya.

Selain penambahan pabrik kelapa sawit (PKS) milik PTPN III dengan kapasitas total 75 ton per jam, juga akan dibangun beberapa industri lainnya, mulai dari pembangkit listrik 2 x 35 mega watt, juga akan dibangun pabrik minyak inti sawit berkapsitas 400 liter per hari, pabrik biodiesel, betacaroten, fatty acid, fatty alkohol dan oleokimia lainnya. Sei Mangkei selanjutnya akan menjadi salah satu pendukung klaster ekonomi Sumatera yang direncanakan pemerintah bersama lima klaster lainnya di daerah lain. Klaster Hasil Industri kelapa Sawit Sei Mangke di Simalungun yang dibangun PT Perkebunan Nusantara III sebagai pionir memang dinilai sangat potensial karena memiliki beberapa keunggulan mulai lokasinya yang berada di areal perkebunan yang jauh dari pemukiman, tidak jauh dari Pelabuhan Kuala Tanjung dan termasuk sudah adanya sumber bahan baku yakni pabrik kelapa sawit dan sumber air yang melimpah dari Sungai Bah Bolon. Pemerintah pusat dan Sumut sangat mendukung segera terwujudnya kawasan itu secara lengkap karena bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga untuk masa depan perkelapasawitan nasional. Dalam hal ini Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan, akan menjadikan dua kawasan yakni Sei Mangkei dan Tanjung Lesung (Banten) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah akan berkosentrasi menjadikan Tanjung Lesung (Banten) sebagai KEK yang berbasis pada pariwisata. “Selama ini dari dari laporan, maka Sei Mangke dan Tanjung Lesung sebagai KEK pariwisata sebagai daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di 2011 walapun belum diputuskan karena harus PP,” ungkap Hatta. Lebih lanjut saat ditanya mengenai basis yang akan dikembangkan di Sei Mangkei, Hatta mengatakan PTPN dan industri berbasis oleochemical. Pun diketahui, Unilever salah satu perusahaan multinasional, ternyata telah menetapkan investasnya ke depan tidak di Jawa, tapi di Sei Mangkei. “Itu hasil pertemuan dan rapat board of director mereka barubaru ini di Indonesia,” tandas Hatta. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Persada

Sanggupkah UP4B Meredam?

Presiden SBY membentuk tim khusus menangani konflik Papua. Bambang Darmono, jenderal berpengalaman dalam konflik Aceh menjadi Ketua UP4B itu.

amanya UP4B. Kependekan dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Presiden SBY membentuk tim ini untuk menangani konflik yang belakangan semakin kerap terjadi di Papua.. "Presiden selalu terbuka dan bicara, bahkan sudah bentuk institusi baru dengan Bambang Darmono sebagai ketua tim. Nantinya akan melakukan komunikasi konstruktif serta pendekatan mengenai persoalan anak bangsa di Papua, semoga aspirasi komunikasi terjalin dengan adanya tim di bawah Presiden ini,"ujar Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai. Menurut Velix, yang juga putera Papua itu, tim mulai bekerja dalam waktu segera karena unit sudah dibentuk. Penyusunan sebuah rencana induk atau blueprint pembangunan Papua dan Papua Barat juga sudah dilakukan. “Mudah-mudahan tim ini akan menggerakkan pembangunan Papua dan Papua Barat sambil juga menyelesaikan

36 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

pendekatan politik komunikasi berbagai komponen dan evaluasi,“ jelas Velix. Lebih jauh Velix mengatakan, tim khusus penanganan Papua juga akan ditugaskan melakukan evaluasi dana Otsus Papua yang diduga banyak diselewengkan sehingga kesejahteraan masyarakat di bumi Cendrawasih menjadi terbengkalai. “Itu merupakan bagian dari tim ini. Presiden sudah merencanakan evaluasi dengan membentuk tim ini,“ tandasnya. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPD untuk Otonomi Khusus Papua, Paulus Sumino mengatakan keputusan pemerintah membentuk UP4B yang diketuai Mayjen (Pur) Bambang Darmono harus disikapi dengan positif. “Adanya UP4B harus disikapi positif karena bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat yang selama ini berjalan belum sesuai dengan yang diharapkan,” kata Sumino. Menurut dia, pembentukan UP4B lebih kepada upaya mempercepat ke-

P E R S A D A | Sanggupkah UP4B Meredam sejahteraan masyarakat Papua, bukan karena pandangan berbagai pihak yang menilai Otsus Papua dan Papua Barat gagal setelah 10 pelaksanaan Otsus. Dengan pembentukan UP4B ini kata dia, tentunya diharapkan proses itu dapat dipercepat. Lebih lanjut Senator asal Papua ini menyarankan UP4B berorientasi pada peningkatan pendapatan rakyat. Untuk itu, perlu didorong berbagai program ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pengembangan ekonomi ini harus dilakukan terus-menerus, hingga setiap keluarga Papua memiliki satuan kegiatan ekonomi yang skala ekonominya dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi sekitar Rp5 juta per bulan. “Pendapatan Rp5 juta per bulan bisa diberikan dengan bantuan program misalnya diberikan kebun coklat 5 hektar per keluarga, masyarakat di sekitar danau diberikan 50 kerambah ikan. Untuk daerah wisata dan perdagangan dibantu diberikan warung makan atau toko,” saran Sumino. Lebih lanjut ia menyarankan revisi terhadap pasal-pasal dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “DPD sudah merampungkan draft rumusan revisi pasal-pasal yang bersangkutan yang terhimpun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berikut rekomendasinya. Tentang masih mencuatnya isu referendum di Papua, menurut Paulus itu bersumber dari belum dilaksanakannya amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Makanya Pansus Papua merekomendasikan perlu dialog antara Pemerintah dan rakyat Papua dalam bingkai NKRI. “Jakarta dan Papua harus duduk bersama dalam bingkai NKRI dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di kedua provinsi,” tegasnya. Dalam hal ini Sumino menyarankan pihak terkait mempelajari salah satu landasan hukum dan praktik otonomi khusus yang diberikan Spanyol terhadap kawasan Catalunya yang memiliki empat provinsi. “Referensi di Spanyol tentang pemberian Special Otonomy di Catalunya menarik juga diadopsi Indonesia karena terbukti memberikan kesejahteraan terhadap Pemerintahan Spanyol dan masyarakat di Catalunya,” tandas Sumino.

Koordinator Jaringan Damai Papua Peter Neles Tebay mengapresiasi pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai Bambang Darmono. Menurut Neles, selaku Ketua UP4B, Bambang Darmono harus mempercepat proses dialog antara Jakarta dan Papua. “Pembentukan UP4B ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh kabupaten dan kota di seluruh Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang hidup di Tanah Papua,” ujar Neles. UP4B, menurut Neles, juga bisa memfasilitasi semua kepala daerah dan pemimpin DPRD kabupaten/kota seTanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalahmasalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. “Dan, nanti hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog Jakarta-Papua,” kata Neles. Mengutip Presiden yang menyatakan pemerintah siap berdialog dengan Papua, Neles melihatnya sebagai bentuk komitmen pemerintah menyelesaikan masalah dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Menurutnya, komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Papua. Lebih lanjut, Neles mengusulkan perlu dibuatnya diskusi pendahuluan secara tertutup untuk mencari format dialog yang pas dan disetujui kedua belah pihak, baik dari Jakarta maupun Papua. Menurutnya, diskusi tertutup tersebut sangat penting untuk memangkas kecurigaan dan ketidakpercayaan yang menjadi penghambat dialog Jakarta dan Papua. “Dengan adanya diskusi itu juga dapat menyamakan persepsi tentang prinsipprinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme, tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi,” tegasnya. Di sisi lain, Kordinator Komunitas Adat Masyarakat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua Michael Rumaropen menegaskan, langkah pertama yang perlu dilakukan UP4B adalah menghentikan

kekerasan di Papua. Menurut dia, hingga kini para oknum aparat pelanggar HAM tidak dihukum sehingga masyarakat Papua tidak percaya itikad baik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Dari penembakan dua karyawan Freeport, tewasnya enam warga Papua saat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua dan penganiayaan serta penikaman 12 warga pegunungan di Kurulu, belum ada satu aparat pun yang dihukum sebagai bukti komitmen pemerintah menghargai nyawa orang Papua,” tutur Rumaropen Selanjutnya Sumino menyatakan beberapa persoalan mendasar selain masalah pelanggaran HAM di Papua. Pertama, memang ada kelompok yang sejak tahun 1969 tidak bisa menerima hasil Pepera. Kedua, lanjutnya, Belanda sama sekali tidak berbuat apa-apa tentang SDA dan SDM, sehingga di Papua masalah infrastruktur sama sekali kosong. Namun Indonesia memiliki paket yaitu Otsus,” tegasnya. Hal ini, sebenarnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan orang asli Papua termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, namun sayangnya pelaksanaan Otsus masih mengalami kendala seperti persoalan yang diciptakan oleh pemerintah pusat sehingga perlu diluruskan. Kemudian persoalan gubernur misalnya, gubernur sendiri belum melaksanakan secara maksimal apa yang diamanatkan UU Otsus. Selanjutnya, DPRP masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan bahkan MRP masih ada bagian yang sebenarnya menjadi tugasnya belum dikerjakan sehingga rakyat menilai Otsus itu gagal. Masalah ketiga, kata Sumino, keragaman budaya di papua. “Masyarakat budaya di pedalaman dengan masyarakat budaya di perkotaan berbeda, sehingga terjadi benturan nilai,” tambahnya. Ketiga masalah itu kian kompleks dengan sejumlah pelanggaran HAM di Papua. Dengan gambaran berbagai tokoh Papua tadi, tugas UP4B bukan amanat yang ringan. Bambang Darmono sebaiknya segera bekerja. Selamat bertugas Pak!

v Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

P E R S A D A | Taufan dalam Pusaran KNPI

Taufan dalam Pusaran KNPI

Taufan EN Rotorasiko terpilih menjadi Ketua Umum KNPI periode 2011-2014.

Meski kongres sempat kisruh, resistensi terhadap Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini telah mereda.

isruh Komite Nasional Pemuda Indonesia agaknya sudah mereda. Ketua Umum KNPI terpilih, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, agaknya tak terlalu terhadang resistensi. Semula, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) menolak mengakui menantu Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Taufan sebagai Ketua Umum KNPI terpilih periode 2011–2014. “Kami menegaskan bahwa Saudara Taufan Rotorasiko belum sah dan tidak mendapatkan legitimasi menjadi ketua Umum DPP KNPI,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Natalis Situmorang Jumat malam, 28 Oktober 2011. KNPI melangsungkan pemilihan Ketua Umum DPP periode 2011-2014, Jumat siangn. Proses pemilihan dengan sistem pencoblosan itu diikuti oleh setiap utusan OKP dan DPD KNPI Provinsi. Selain Taufan, nama kandidat lain adalah, Sahrin Hamid, Doly Kurnia, Sultan Najamudin, Ariza Sabana, Shoim, SJ Arifin, Arip Mustopa, Cupli Risman, dan Nuzran Joher. Penghitungan suara setiap Bakal Calon Ketua Umum KNPI tersebut menunjukkan Taufan mendapatkan 68 suara, Ariza 25 suara, Doly Kurnia 23 suara, Sahrin Hamid 22 suara, serta kan-

38 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

didat lain hanya memiliki suara rata-rata di bawah 10 suara dari 159 suara sah yang diperebutkan (GMKI dan HIPMI tidak hadir dalam pemilihan). Nah, Situmorang dan kawan-kawan menganggap Taufan belum terpilih menjadi Ketua Umum, melainkan baru lolos ke putaran kedua sesuai dengan pasal 3 ayat 3 poin c dalam AD/ART karena mendapat dukungan di atas 20%. maka, kata Situmorang, Taufan belum dapat secara otomatis terpilih secara aklamasi karena pada poin d,e,f mengatur, ketua terpilih secara aklamasi jika mendapatkan suara 50%+1. “Sesuai poin f pada pasal 3 ayat 3 tersebut, harus dilakukan putaran II,” kata Natalis. Selain Natalis, beberapa OKP yang menolak kepemimpinan Taufan antara lain, Gerakan Pemuda Islam, PB HMI dan GMNI. Ketegangan terjadi sejak Kamis, 27 Oktober malam hingga Jumat siang, begitu Taufan ditetapkan sebagai ketua umum terpilih. Puluhan polisi bersiaga di sekitar lokasi kongres. Wakil Sekjen DPP KNPI Anggawira mengungkapkan, keributan terjadi karena banyak peserta yang merasa hak pilihnya terpangkas. Mereka pun melancarkan protes keras hingga menimbulkan kericuhan. ”Insiden

P E R S A D A | Taufan dalam Pusaran KNPI ini lumayan panas. Tapi tak ada yang terluka, semua peserta akhirnya mampu meredam emosi,” tuturnya. Kericuhan juga terjadi pascapenghitungan suara yang tuntas sekitar pukul 09.00 WIB kemarin. Peserta yang mengetahui jagoannya kalah suara mendesak diadakan putaran kedua begitu pimpinan sidang menetapkan Taufan terpilih. Beberapa peserta bahkan mendatangi meja pim-pinan sidang lantaran perolehan suara menantu Ketua Umum DPP Partai Golkar Abburizal Bakrie itu belum sampai 50 persen plus 1. Namun, pimpinan sidang bergeming dengan alasan kesepakatan awal menyatakan pemenang cukup meraih 30 persen suara plus satu jika tidak ada kandidat lain yang meraih suara di atas 20 persen. Taufan meraih 68 dari 159 suara yang diperebutkan atau sekitar 35%. Ia jauh mengungguli Ahmad Ridha Sabana di posisi kedua dengan 25 suara,Ahmad Doli Kurnia (22 suara), dan Sahrin Hamid (21 suara). Para kandidat lain hanya mengoleksi kurang dari 10 suara. ”Kami sangat menyayangkan terjadinya insiden keributan dalam rangkaian sidang sebelum dan sesudah pemungutan suara,”kata Anggawira. Sementara itu,Taufan mengaku siap bekerja maksimal sebagai ketua umum baru KNPI. Belum cukup sampai di situ, suara miring pun muncul dari kalangan dalam. Menurut Koordinator Pusat Kajian Kepemudaan KNPI periode lalu, Hery Susanto, elektabilitas para calon Ketua KNPI sangat dipengaruhi faktor gizi atau keroyalan kandidat. Meski ada calon yang dinilai paling dominan, seperti mantan Ketua Umum KNPI Ahmad Doli Kurnia, tapi masih kalah di sisi elektabilitas karena faktor keroyalan itu. Doli dinilai masih kalah oleh Taufan Rotorasiko. “Salah satu instrumen yang mempengaruhi elektabilitas adalah soal royalitas,” ujar Koordinator Pusat kajian kepemudaan, KNPI Hery Susanto. Dari luar arena, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan prihatin dengan adanya praktik politik uang dalam Kongres XIII KNPI. Menurut Marzuki, idealisme di kalangan pemuda pun sudah luntur. Hal itu diungkapkan Marzuki saat tampil sebagai pembicara diskusi bertema “Presiden Muda atau Jadul” di pressroom DPR RI, Kamis, 27 Oktober lalu. Marzuki mengatakan, dirinya sebenarnya banyak berharap pada kiprah pada pemuda saat ini. Karena itu Marzuki mencoba membangun idealisme dalam bursa calon ketua umum KNPI.

Sayangnya, politik uang ternyata tak bisa dibendung. “Saya berusaha mencoba mengajak membangun idealisme. Tapi itu semua buyar. Tak kuat melawan gerbong uang,” ujar Marzuki. Pasalnya setiap akan menyelenggaraan kegiatan, orientasinya sudah uang. “Bagaimana mau menyerahkan kepada generasi muda, kalau pemudanya sudah terkontaminasi uang,” tudingnya. Meski demikian ia tak mengungkap nama-nama calon ketua umum KNPI yang bermain uang. Yang pasti, tenaga ahli Marzuki Alie di DPR, Nuzron Joher, sempat menjadi salah satu kandidat ketua umum KNPI. Nuzron mental. Apapun, belum ada resistensi yang signifikan untuk menjegal menantu Ical yang juga Ketua Umum Karang Taruna Nasional itu. Malah Presidium Kongres Sidang Kongres XIII KNPI meminta agar keabsahan atas terpilihnya Taufan tidak diungkit-ungkit lagi.

Taufan EN Rotorasiko Semarang, 17 April 1976 Presiden Komisaris Indonesia Clean Energy MBA UCLA-NUS Executive rogram (May 2008-2009) BSc Computer Information Syst, Strayer College Washington DC Menurut Ketua Presidium Kongres Najamudin Ramly, proses terpilihnya Taufan sudah sah dan konstitusional, bahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik keluar maupun ke dalam sesuai AD/ART KNPI. Ia menjelaskan tata pertib pemilihan ketua umum yang digunakan pada saat Kongres XIII sama sekali tidak bertentangan dengan AD/ART KNPI. Sebagai aturan yang lebih rendah, tata tertib tidak boleh bertentangan dengan AD/ART sebagai aturan di atasnya. “Selaku pemimpin sidang, kami tegaskan bahwa terpilihnya saudara Taufan Eko Nugroho Rotorasiko sudah sah sesuai konstitusi dan memiliki kekuatan hukum mengikat baik ke luar atau ke dalam,” tegas Nadjamuddin awal November lalu.

Ia mengaku, pihak-pihak yang mengungkit kemenangan Taufan adalah mereka yang memprotes dalam Kongres KNPI XIII. Namun dia memberi alasan, saat itu memang hanya Taufan yang lolos menjadi calon tunggal. Sehingga setelah proses pemilihan bakal calon, Taufan yang memperoleh 68 suara dari 161 suara, langsung disahkan sebagai ketua umum terpilih. “Dari 11 calon ketua umum KNPI, hanya satu yang memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 20% suara. Dengan demikian Presidium mengesahkan saudara Taufan Rotorasiko sebagai ketua KNPI terpilih dengan perolehan 68 suara, jauh melebih dari 11 calon lainnya,” tegas Nadjamuddin. Dalam menetapkan Taufan, Nadjamuddin berpedoman pada AD/ART KNPI Pasal 3 Ayat 3 point d yang berbunyi “Apabila jumlah bakal calon Ketua Umum KNPI hanya satu yang memenuhi syarat maka ditetapkan menjadi calon ketua umum dan selanjutnya ditetapkan sebagai ketua umum.” “Logika hukumnya, apabila hanya satu bakal calon yang memenuhi peroleh suara 20% atau lebih, maka bakal calon tersebut menjadi calon tunggal dan otomatis ditetapkan menjadi ketua umum terpilih,” tegas Nadjamuddin. Selanjutnya, ia meminta Taufan bersama formatur DPP KNPI terpilih segera melaksanakan tugas-tugasnya. “Karena itu, kami meminta formatur untuk segera mungkin melaksanakan tugasnya sesuai amanat kongres Pemuda/KNPI untuk menyusun struktur dan komposisi personalia kepengurusan KNPI masa bakti 2011-2014 dalam interval waktu paling lambat satu bulan sejak pengesahan ketua umum terpilih pada 28 Oktober 2011 lalu,” katanya. Gayung pun bersambut. Taufan bertekad untuk membawa organisasi tertinggi pemuda di Indonesia ke arah baru dengan visi yang baru. “Saya ingin dari KNPI ini muncul pemimpin-pemimpin baru Indonesia untuk masa depan yang amanah, jujur, adil, dan memiliki ideologi yang kuat,” ungkapnya. Agenda mendesaknya, kata Taufan, “Dalam enam bulan dualisme kepengurusan KNPI di 10 provinsi selesai,” ujarnya. Dualisme itu terjadi antara lain di Kaltim, Kalbar, Sulteng, Sulsel, Jambi, DKI, Jateng, dan Babel. Kita tunggu enam bulan ke depan. Selamat bekerja dan masuk ke pusaran untuk Taufan! v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

40 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Otonomi

BENCANA Segera Menyapa Sekitar 172 kabupaten berisiko terlanda bencana banjir. Di sisi lain, sekitar 154 kabupaten terancam bencana longsor musim penghujan 2011-2012. Wilayah rawan ini meliputi 11 Provinsi, sebagian besar berada

di Indonesia bagian barat.

42 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

O T O N O M I | Bencana Segera Menyapa

ecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itulah aliran air. Tapi, siapa bisa melawan banjir? Peringatan awal pun sudah menggema. Analisis potensi banjir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Koordinasi Survei, dan Pemetaan Nasional, hingga Januari 2012 mendatang, terdapat 11 Provinsi yang borpetensi terkena bencana banjir, dan 16 provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana longsor. Ke-11 provinsi berpotensi banjir tersebut adalah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jateng, DIY, dan Jawa Timur. Sementara 16 provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah longsor antara lain, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB, NTT, Papua Barat, dan Papua. "Ancaman banjir musim penghujan periode 2011-2012 sangat nyata. Pada umumnya wilayah di Indonesia Barat, bencana banjir lebih dominan karena menerima curah hujan

lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian timur. Sedangkan di bagian timur Indonesia potensi banjir bandang lebih dominan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, pertengahan November 2011. Untuk mengantisipasi banjir dan longsor tersebut, lanjut Sutopo, BNPB telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, penyusunan rencana kontijensi dan rencana aksi terpadu menghadapi ancaman banjir dan longsor. Daerah prioritas tingginya adalah kawasan Gunung Merapi, Jakarta, daerah aliran Sungai Bengawan Solo dan DAS Citarum Selanjutnya, BNPB juga telah bersiaga mengirimkan peralatan dan logistik ke 33 provinsi dan 265 kabupaten/kota. â&#x20AC;&#x153;Kami pun menyiapkan tim Satuan Reaksi Cepat yang bisa dimobilisasi setiap saat," sambungnya. Bahkan kata Sutopo, BNPB menyediakan dana siap pakai (on call) yang saat ini masih tersedia sebesar Rp 116 miliar untuk para korban bencana. â&#x20AC;&#x153;Penyusunan rencana kontijensi dan rencana aksi terpadu menghadapi ancaman banjir dan longsor telah ditun-

taskan. Rencana aksi terpadu tersebut mengatur kementerian/lembaga melakukan apa dan bagaimana sesuai dengan portofolionya. BNPB berperan sebagai koordinator, komando, dan pelaksana sesuai peraturan,â&#x20AC;? ucapnya Strategi dalam penanganan bencana banjir dan longsor bahwa penanggulangan bencana di tingkat provinsi, tanggung jawab utama tetap pada gubernur sebagai kepala daerah, yang pelaksanaannya ditangani oleh BPBD Provinsi. Demikian pula untuk kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang pelaksanaannya akan ditangani oleh BPBD kab/kota. Sedangkan pemerintah pusat memberikan bantuan hal-hal yang bersifat ekstrem yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Misalnya, pengerahan pesawat udara, dana siap pakai dan sebagainya. TNI/Polri selalu dilibatkan dalam setiap penanganan bencana. Nah, di Jawa saja, tak kurang dari 98 kabupaten berpotensi terlanda banjir dan longsor mulai Januari 2012. Bencana itu dikhawatirkan akan menimbulkan korban karena sekitar 120 juta jiwa menetap di Jawa.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

O T O N O M I | Bencana Segera Menyapa "Berdasarkan prediksi banjir dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) diperkirakan sekitar 98 kabupaten atau kota di Jawa dilanda banjir pada Desember 2011 hingga Januari 2012. Banjir terjadi di dataran rendah, khususnya di daerah cekungan, bantaran sungai, dan daerah yang secara alamiah sering terjadi banjir," ujar Sutopo. Analisis berbagai badan terkait menunjukkan bahwa kondisi normal hingga La Nina lemah akan dominan sampai akhir 2011. Awal musim hujan 2011/2012 hingga Agustus 2012, sirkulasi monsoon di Indonesia umumnya masih dalam kisaran normal. "Saat ini peningkatan suhu permukaan air laut di hampir sebagian besar perairan wilayah Indonesia menyebabkan pasokan uap air pembentuk awan berlimpah. Akibatnya, terjadi hujan dengan intensitas tinggi," ungkap Sutopo. Namun, ia menyatakan banjir ini tidak akan separah yang dialami Thailand. "Tidak mungkin seperti Bangkok karena banjir Thailand dan Filipina itu dipengaruhi siklon tropis," kata Sutopo. Secara alami, tambahnya, siklon atau badai tropis ini tidak akan melanda Indonesia. "Dia ada di daerah-daerah di atas 10 Lintang Utara dan 10 Lintang Selatan. Ini termasuk Thailand dan Filipina. Sedangkan Indonesia itu ada di 6-11 lintang," tambahnya. Kalaupun ada daerah di Indonesia yang

berpotensi terimbas badai tropis adalah Nusa Tenggara Timur. Dia menilai siklon tropis saat ini makin sering terjadi karena dipengaruhi pemanasan global. "Banjir besar di Bangkok masih bisa terjadi lagi karena musim hujan baru mulai. Siklon tropis masih mungkin terjadi lagi," ujarnya. Yang pasti, Beberapa daerah telah dilanda banjir seperti di Pesisir Selatan dan Pasaman, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, juga Sulawesi, dan tentu saja Jawa serta beberapa daerah lainnya. Di kaki Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah, misalnya, bronjong kawat yang dipasang di tebing kanan-kiri sungai-sungai dinilai tidak efektif. Diterjang banjir lahar sekali, sudah ambrol dan hanyut. “Padahal banjir lahar yang telah terjadi tergolong belum besar,” kata Suharno, anggota DPRD Kabupaten Magelang. Bronjong-bronjong ini dipasang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta. Nilai proyek itu puluhan miliar rupiah. Merujuk aspirasi yang diserap dari kalangan masyarakat, menurut Suharno, bronjong mestinya dipasang searah alur sungai dan ditanam dalam tanah galian. Pemasangan ditata secara bertrap (berundak), sehingga lebih kuat menahan arus banjir. Di Jawa Timur, sebuah jembatan penghubung antardesa ambrol akibat banjir bandang menerjang Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jembatan sepanjang 50 meter dan lebar tiga meter itu ambrol akibat terseret derasnya luapan arus Kali Pacal setelah wilayah itu diguyur hujan sekitar empat jam pada Selasa, 15 November malam. Kepala Desa Kedungsumber Didik Saputro mengatakan selain Kali Pacal, arus Kali Gangsar juga meluap. "Kini jembatan itu hanya bisa dilewati pejalan kaki. Sedangkan

44 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

semua kendaraan roda dua dan empat terpaksa memutar lebih jauh satu kilometer," kata Didik. Menurut dia, jembatan yang melintang di atas Kali Pacal merupakan akses utama yang menghubungkan Kampung Kedungsumber, Kedungsari dan Bakulan. Kondisi itu telah dilaporkan kepada kantor kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Ia mengakui jembatan tersebut sebelumnya juga sempat rusak akibat diterjang banjir bandang pada 2009 dan 2010. Terjangan banjir terbaru semakin memperparah kondisinya. "Kami berharap pemerintah bisa segera memperbaiki (jembatan), agar akses dua kampung itu bisa pulih kembali," katanya. Di ibu kota Jakarta, ratusan warga di RT 011/03, Kampung Pulo, Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan belakangan mulai dihinggapi frustasi dan stress karena tempat tinggalnya dalam waktu tiga bulan kebanjiran setiap hari. Mereka juga diserang berbagai penyakit gatal-gatal dan diare. “Kami sepertinya tak boleh tinggal di rumah sendiri. Soalnya, tempat hunian hampir setiap hari terendam air luapan Kali Krukut,” kata Usman, warga RT 011/03, Kel. Pondok Labu, Cilandak, pertengahan November lalu. Menurut dia, hujan atau tidak hujan lingkungan mereka selalu kebanjiran mulai dari 40 Cm hingga 2 meter , terutama dalam kurun waktu tiga bulan belakangan ini. “Kami warga sudah stress, frustasi dan lelah adanya musibah banjir yang terjadi hampir setiap hari,” tuturnya lemah. Tidak itu saja, banjir yang hampir terjadi setiap hari, tambah Ny. Eti, warga lain, membuat sebagian besar anak balita dan remaja terserang penyakit gatal-gatal, demam maupun diare. “Anak saya ini saja sudah dua hari ini buang-buang air besar,” ujar ibu tiga anak tersebut. Diakuinya, anaknya mulai buangbuang air sekitar dua hari lalu saat hujan dan air membanjiri rumah warga. Biasanya, hanya sehari saja sakit perutnya tapi ini sudah tiga hari jadi kasihan badannya lemes dan tak masuk sekolah. Menanggapi keluhan warga Ketua RT 011/03, Sugiyono, meminta warganya untuk berobat ke bidan dekat rumah Ketua RW 03. “Pelayanan dan pengobatan

O T O N O M I | Bencana Segera Menyapa

gratis memang sudah diinstruksikan Lurah Pondok Labu Safri Djani bagi warga yang sakit dan memerlukan pengobatan mendadak atau malam hari bisa datang ke bidan terdekat. â&#x20AC;&#x153;Untuk pengobatan siang hari biasanya mobil keliling dari Puskesmas selalu siaga di sekitar lokasi penampungan yang ada sekitar gereja atau di pinggir jalan,â&#x20AC;? katanya yang berharap semua warga diharapkan bersabar dan waspada menghadapi musim hujan sekarang yang tentunya air terus bertambah. Belajar dari kasus Pondok Labu, bukan banjir saja yang perlu penanggulangan, melainkan juga masalah pasca banjir. Ketika banjir mulai surut, banyak persoalan yang menyusul sebagai dampak ikutan. Kecuali dampak ekonomi, hal lain yang memerlukan perhatian pasca banjir adalah pemulihan kondisi psikologis, kesehatan dan lingkungan. Namun, penanganan banjir secara menyeluruh, pemulihan berbagai dampak dan langkah antisipasi kedatangan bencana banjir jauh lebih penting. Nah, dampak psikologis yang muncul akibat banjir antara lain adalah ketakutan korban yang membekas dan berpengaruh terhadap mentalnya (trauma). Selain

trauma individual, dapat pula muncul trauma sosial. Trauma sosial ini misalnya terjadi di pengungsian. Hidup di pengungsian adalah penderitaan tersendiri bagi yang mengalaminya. Betapapun kelihatan para korban selamat, warga di permukiman tentu jauh dari kehidupan normal ketika banjir belum melanda. Para wanita, anakanak, dan warga berusia lanjut boleh jadi menjadi kelompok yang paling memerlukan perhatian. Bagi kalangan menengah atas, hidup di pengungsian akan lebih menyiksa karena yang dinamakan stratifikasi dan privasi nyaris hilang di wilayah pengungsian. Bisa-bisa, kelompok ini dapat mengalami gangguan mental jika tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak itu. Maka, para korban banjir sangat mungkin memerlukan pembinaan rohani untuk memperkuat iman dan takwa. Dengan begitu, diharapkan mereka dapat menerima musibah yang terjadi. Pengalaman banjir di negeri sendiri maupun di luar negeri seperti yang barubaru ini terjadi di Bangkok, Thailand, amat pantas menjadi pengalaman berharga. Dalam hal ini manajemen antisipasi

terhadap kemungkinan terjadinya banjir pada tahun-tahun mendatang, apakah itu siklus tahunan atau lima tahunan, harus lebih baik lagi. Anggaran perlu dipersiapkan jauhjauh hari, dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedini mungkin Pemda perlu menyiapkan sarana evakuasi seperti perahu karet berikut mesinnya, tenda, MCK darurat, sarana pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), bahan sandang, pangan dan obat-obatan. Bagaimanapun banjir merupakan bencana yang datang tanpa diundang, dengan demikian langkah antisipasi menjadi sangat penting. Untuk mengatasinya, sebenarnya bukan pemerintahan di tingkat pusat hingga lokal saja, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen nasional atau daerah, baik BUMN, swasta, TNI, Polri, LSM, dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya, manajemen banjir memerlukan prinsip koordinasi dan kebersamaan, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat, tepat dan efisien. Siapa sanggup melawan banjir?

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

vGE

O T O N O M I | Menyoal Permendagri

Menyoal Permendagri

Sejumlah daerah menyoal Permendagri yang mengatur penyaluran hibah dan bantuan sosial.

Ketua Apkasi menyebutkan ada pengaruh KPK.

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD telah keluar. Dari sisi atertib penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan cukup bagus. Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pejabat pengelola keuangan akan sangat terbantu. Namun, boleh jadi ada yang mungkin belum terakomodasi dalam aturan ini: Kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya tidak rutin, tapi positif seperti lomba olah raga, kegiatan kepemudaan, anggota masyarakat memerlukan bantuan mendadak. Yang lebih krusial adalah bantuan untuk bencana mengingat skalanya yang kadang mencakup jumlah korban dan biaya yang besar. Masalahnya, Permendagri itu harus lebih dulu mencatatkan daftar nama penerimanya dalam APBD, DPA atau sudah di SK-kan oleh Kepala Daerah. Pasal 32 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa : (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah

46 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka, keluarnya Permendagri No 32 Tahun 2011 dinilai sulit diimplementasikan. Suara paling keras muncul dari Bupati Kutai Timur, Kaltim, Isran Noor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Isran menilai Permendagri ini bisa menyebabkan semakin banyak para pejabat baik Bupati maupun Walikota di seluruh Indonesia tersangkut kasus korupsi. Ada kesan, ujarnya, Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tersebut menjebak penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Bupati dengan risiko pelanggaran hukum. Isran menjelaskan, Permendagri ini dikeluarkan oleh Kementerian dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekomendasi itu dibuat dari peraturan tampa memikirkan persoalan-

O T O N O M I | Menyoal Permendagri persoalan yang sangat mendasar dan terjadi di masyarakat. Terlihat jelas, sambungnya, bagaimana KPK sangat mempengaruhi aturan yang justru menyulitkan keluarnya kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini ialah pihak legislatif. KPK sekarang ini tugasnya adalah menangani masalah korupsi, tidak harus merekomendasikan untuk menerbitkan peraturan. “Ini bukan berarti karena pendapat saya sendiri sebagai bupati yang belum berpengalaman. Namun persoalan ini akan diperjuangkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap Permendagri 32, dan kebetulan sekarang ini saya adalah Ketua APKASI,” katanya. Isran mengaku mendapat dukungan dari seluruh wali kota dan bupati di Indonesia, terkait persoalan terbatasnya ruang gerak eksekutif dalam melakukan penyelenggaraan kebijakan di daerah akibat aturan tersebut. Mendagri mengeluarkan Permendagri nomor 32 terlihat mengeluarkan produk ini tanpa pertimbangan matang. “Kalau di dalam aturan-aturan sebelumnya tidak sesuai, itu yang seharusnya direvisi dalam aturan. Bukan malah mengubahnya dan bahkan membuat produk peraturan baru yang justru semakin menyulitkan penyelenggara pemerintahan,” katanya.

Sedangkan Bupati Bantul, DIY, Sri Suryawidati yang biasa disapa Ida menilai Permendagri itu sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Bupati mengeluhkan, peraturan menteri tersebut tidak memiliki semangat pemberdayaan masyarakat. Ida menilai, peraturan itu mengatur segala bantuan sosial dan stimulan kepada masyarakat baik masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu harus diajukan atau dimasukkan dulu dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dicairkan pada APBD murni atau APBD perubahan. Aturan ini, kata Ida, membuat pengucuran dana baru bisa dilakukan setahun kemudian. Dana sosial ini sendiri terbagi atas Bantuan Sosial Kemasyarakatan (BSK) dan Bantuan Pendidikan dan Bantuan Kesehatan melalui Dinas Sosial yang mencapai Rp10 miliar per tahun. Kemudian juga tersedia bantuan stimulan bagi masyarakat Rp4 miliar yang bisa diminta melalui Kantor Administrasi Pembangunan (AP). “Untuk tahun 2012 mendatang masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang meminta bantuan baik BSK, bantuan pendidikan, kesehatan atau dana stimulan harus mengajukan pada tahun

2011 ini dan baru dapat dicairkan pada tahun anggaran 2012,” katanya. Konsekuensinya adalah masyarakat yang tidak kuat membayar uang sekolah untuk anaknya, masyarakat yang tidak mampu membayar kesehatan, masyarakat yang akan membangun pagar makam harus mengajukan dahulu proposal pada tahun 2011 untuk dicairkan pada tahun 2012 mendatang. “Mungkin kalau untuk pembangunan pagar makam bisa ditunda dilakukan tahun 2012 mendatang. Namun untuk orang yang sakit apakah sakitnya tahun 2012 harus mengajukan bantuan tahun 2011. Apalagi kalau bantuan untuk pemakaman orang yang tidak mampu, apakah mereka harus mendaftarkan diri untuk mati tahun 2012 yang akan datang,” kata istri dari Idham Samawi, Bupati Bantul sebelumnya itu. Ida menilai, Pemendagri ini tentunya tidak hanya merugikan bagi pemerintah daerah di Bantul saja namun pemerintah daerah lain yang punya program bantuan sosial dan bantuan dana stimulan. Jika sistem ini berlanjut, katanya, maka rakyat tidak akan lagi percaya kepada pemerintah karena pemerintah sebagai pelayan masyarakat justru mempersulit apa yang saat ini dialami oleh masyarakat yang memang tidak mampu.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

O T O N O M I | Menyoal Permendagri

”Jika masalah kesehatan bagi KK miskin yang mempunyai Jamkesmas, Jamkesda atau Askeskin masih dapat gratis berobat. Namun bagi mereka yang tidak punya asuransi maka untuk sakit dan berobatpun harus diprediksi dulu agar mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya. Plt Sekda Kabupaten Bantul, Riyantono, menyatakan hingga bulan November tahun 2011 ini masih ada sekitar 7.000 proposal permintaan bantuan yang ada di Dinas Sosial dan Kantor AP. Proposal ini akan diajukan dalam APBD tahun 2012 untuk mendapatkan bantuan dan dicairkan pada tahun 2012 mendatang. ”Kalau masyarakat ingin mendapatkan bantuan sosial maka segera harus mengajukan proposal kepada pemerintah sebelum RAPBD tahun 2012 diketok menjadi APBD tahun 2012 oleh DPRD karena kalau sudah diketok menjadi APBD tidak bisa lagi mengajukan. Terkecuali diajukan kembali dalam APBD perubahan tahun 2012 mendatang,” katanya. Lebih lanjut Riyantono menyatakan Permendagri No 32 tahun 2011 ini dipastikan akan sangat merugikan masyarakat dan memperburuk citra pemerintahan. ”Saya tidak bisa membayangkan jika masyarakat minta bantuan kesehatan untuk berobat ketika sakit di tahun 2012 mendatang harus mendaftarkan dahulu

menjadi penderita pada tahun 2011 ini. Permendagri ini sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah,” katanya. Persoalan lain adalah mencari data rinci dan menwarkan bantuan ke masyarakat banyak kendalanya. "Selama ini saja yang kami setujui berdasarkan ajuan tidak semuanya bisa diakomodasi, apalagi ini disuruh mencari data dan ditawarkan. Pasti butuh waktu lama," ucap Asda II Karawang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, Aa Nugraha. Aa mengatakan sampai saat ini Permendagri tersebut belum dilaksanakan di Karawang, karena pembahasan APBD 2012 juga baru dimulai. "Jika memang harus dilaksanakan, kami paling mendata dari pengajuan yang belum tertampung pada Tahun Anggaran 2011 ini, agar tidak memakan waktu lebih lama," tuturnya. Selama ini, kata Aa, penggunaan dana bantuan sosial didasarkan pada pengajuan lembaga atau kelompok yang membutuhkan, baik secara fisik maupun kegiatan. "Dari pengajuan, kami lakukan verifikasi lapangan. Setelah itu, jika disetujui, baru dicarikan. Itu pun bukan melalu Bagian Kesra, namun langsung ke Dinas Keuangan," katanya. Bantuan sosial di Karawang terdiri dari dua jalur. Jalur pengajuan ke Bagian Kesra Sekretariat Karawnag dan jalur melalui dana aspirasi dewan. "Tahun

48 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

ini kan dewan mendapat dana aspirasi sampai Rp 2 miliar. Nah, sekitar Rp 500 juta untuk bantuan sosial ekonomi, dan sebesar Rp 800 juta untuk bantuan sosial sarana dan prasarana," ucapnya. Aa menuturkan yang melalui bagian kesra, anggaran Pemkab Karawang tahun ini Rp 3 miliar. Sedangkan dari jalur aspirasi anggota dewan sebesar Rp 1,3 miliar per anggota dewan. "Untuk jalur dari anggota dewan, kami hanya menerima ketika pengajuan telah di sahkan oleh anggota dewan yang bersangkutan," ujarnya. Sementara itu, salah seorang pemerhati kebijakan daerah, Nace Permana mengatakan keluarnya Pemendagri No 32/2011 belum tentu bisa mengawasi penerima-penerima bansos. Pasalnya, praktek penerima bansos di Karawang selama ini, khusus dari jalur aspirasi dewan hanya digunakan untuk alat pemenangan mereka dan pencitraan di daerah. "Memang selama tidak pernah ada yang lembaga fiktif yang menerima. Namun, si penerima biasanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga yang menerima bansos adalah beberapa orang yang berjasa pada anggota dewan tersebut saat pencalonan," katanya. Nace mengungkapkan praktek umum yang terjadi dan tidak lagi menjadi rahasia umum, para penerima bansos dari jalur aspirasi dewan biasanya dipotong

O T O N O M I | Menyoal Permendagri dari 20 hingga 50 persen dari total bansos yang diberikan ke salah satu orang atau lembaga. "Memang benar yang menerima bansos itu layak menerima dan ada buktinya, namun selama ini yang terjadi adalah pemotongan dananya saja. Bahkan sampai 50 persen. Oleh sebab itu, meski ada Permendagri yang baru tetap sulit mengontrol hal ini," katanya. Sedangkan Pemerintah Kota Cirebon meminta Kementrian Dalam Negeri merevisi Permendagri ini. Menurut Sekda Kota Cirebon Hasanudin Manap, Permendagri No 32/2011, harus sudah dilaksanakan tahun 2012. "Namun sangat sulit dilaksanakan di daerah," ujarnya Menurut dia, yang menghendaki adanya revisi permendagri itu bukan hanya Kota Cirebon, tetapi hampir seluruh daerah di Jawa Barat. "Daerah lain di luar Jawa Barat pun, kami yakin keberatan karena memang pelaksanaanya sangat sulit dilakukan," katanya. Klausul yang dinilai sangat sulit dilaksanakan yakni calon penerima dan calon lokasi (CPCL) harus tertuang dalam kebijakan umum anggaran program prioritas sementara (KUAPPS), seperti layaknya kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Aturan baru itu mewajibkan mulai tahun 2012, pos bantuan dan hibah harus dibahas di OPD, dicatat dalam APBD dan dilaporkan layaknya pos anggaran lainnya. "Dengan permendagri ini semua pengeluaran hibah dan bantuan sosial sudah harus tercatat by name dan by address di APBD 1 tahun sebelumnya. Pengajuan proposal yang mendadak atau di tengah-tengah pelaksanaan APBD bakal tidak bisa," katanya. Diberlakukannya aturan itu, lanjut Manap, lembaga di lingkungan masyarakat juga harus bisa menyusun kegiatan dalam setahun, seperti halnya OPD. "Hal itu tak mungkin karena banyak kegiatan masyarakat yang kadang-kadang dilaksanakan mendadak," katanya. Meski meminta Kementrian Dalam Negeri merevisi aturan tersebut, menurut dia, Pemkot tetap akan melakukan sosialisasi ke dewan. "Kalau sosialisasi aturan baru kan wajib dilakukan. Makanya, meski kami minta revisi, kegiatan sosialisasi jalan terus," paparnya.

Hasanudin menyangkal, pengajuan revisi tersebut lebih disebabkan oleh tidak leluasanya penguasa dalam memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang dikehendakinya. Menurut Sekda, permintaan revisi dilakukan karena sulit penerapannya. "Apalagi hampir semua daerah juga sama persoalannya," katanya. Penolakan malu-malu muncul di Ciamis, Jawa Barat. Ciamis menyatakan kesiapannya melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Nomor 32 tahun 2011 tentang penyaluran bantuan sosial (bansos). Hanya saja untuk tahun 2012 aturan tersebut tidak bisa diterapkan seluruhnya, akan tetapi dilaksanakan bertahap. Ketidaksanggupan tersebut disebabkan karena seluruh alokasi anggaran sudah masuk dalam daftar pembahasan

saja untuk penerapannya tidak mungkin sekaligus dilaksanakan. Agar Permendagri tersebut dapat sepenuhnya diterapkan, proses pembahasan harus dilaksanakan sejak jauh hari sebelum tuntasnya penyusunan anggaran. Pendataan yang lengkap, akan memermudah dalam penyusunan RAPBD," jelasnya. Dia mengatakan prinsipnya mendukung Permendagri tersebut. sebab semangat yang terkandung di dalamnya adalah untuk mengurangi kesalahan penyaluran bantuan sosial, serta keterbukaan. Aturan yang baru maupun sebelumnya, menurut penilaian Engkon, saling melengkapi, dengan satu tujuan sama yaitu menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran. Hal penting yang belum masuk dalam aturan lama, adalah aturan baru lebih

RAPBD. Dengan demikian penerapan aturan bantuan sosial sesuai dengan Permendagri nomor 32/2011 baru bisa sepenuhnya dilaksanakan setelah 2012. "Nuansa atau semangat Permendagri tersebut sangat baik, karena untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya penyaluran bansos salah sasaran. Hanya saja untuk tahun 2012 aturan tersebut belum bisa diterapkan penuh. Perlu diingat bahwa proses pembahasan RAPBD tahun depan sudah berjalan cukup lama dan saat ini hampir final," tutur Bupati Ciamis Engkon Komara. "Kami mendukung Permendagri tersebut dan siap melaksanakan, hanya

terinci dan detail, karena langsung mencantumkan daftar penerima. Agar tidak ada perubahan, daftar penerima juga harus dimasukkan atau tercantum dalam kebijakan umum anggaran program prioritas sementara (KUAPPAS). Sesuai aturan bansos yang baru, calon penerima calon lokasi (CPCL) harus tertuang atau tercantum dalam KUAPPAS, hal tersebut dinilainya tidak berbeda dengan kegiatan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Konsekuensi logis dengan diterapkannya Permendagri nomor 32 tahun 2011 itu, maka waktu pembahasan serta penyusunan anggaran bakal lebih lama. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Neraca

Pembunuhan di Tempat Umum Seorang pengusaha

Pekanbaru, Riau,

terbunuh di restoran yang ramai. Selain motifnya, pelaku sesungguhnya pun belum jelas.

aloman Gurning baru saja melewati pintu rumah makan Pondok Gurih, di Jl Sudirman Pekanbaru. Saat itu jam menunjukkan pukul 20.02, malam Jumat.10 November 2011 Ketika itu pelayan restoran bernama Dani menyambut Gurning di pintu masuk rumah makan sembari membunyikan gong, sebuah isyarat bagi karyawan rumah makan jika ada tamu datang. Entah serius atau bercanda, Gurning yang dikenal sebagai kontraktor dan rekanan PT Perkebunan Nusantara V itu meminta agar Dani tak membunyikan gong. Alasannya ilmu (kebal) bisa hilang. "Nanti hilang ilmu Bapak, kalau dipukul gong itu," kata Dani menirukan kata-kata Gurning . Dani pun tersenyum ramah dan mempersilakan korban masuk.

50 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Belum hilang penasaran Dani terhadap permintaan korban, tiba-tiba saja seseorang dengan kepala tertutup helm mengikuti dari belakang dan langsung membacok pengusaha yang berusia hampir 60 tahun ini dengan parang. Tak ayal leher Gurnin yang tinggal di Jl Mekarsari Pekanbaru itu kena tebas. Ia pun jatuh tersungkur. Si pembacok masih pula melukai wajah korban yang berusia hampir 60 tahun itu. Sesaat kemudian pelaku langsung bergegas melarikan diri. Adegan itu terekam dalam closed circuit TV di rumah makan. Dani yang menjadi salah satu saksi mata mengaku masih syok dengan kejadian sadis yang dilihatnya secara langsung itu. Kapolsek Bukit Raya, Kompol Wawan SH MH di lokasi kejadian mengatakan bahwa korban dibacok di bagian rahang

N E R A C A | Pembunuhan di Tempat Umum kiri dengan kondisi luka parah. Korban saat hendak dilarikan ke RS Awal Bros masih bernafas. Namun karena kehabisan darah akibat luka parah yang dialaminya, korban meninggal di RS Awal Bros pukul 20.15. Pasca kejadian menurut Wawan, pihaknnya telah memeriksa lima saksi yaitu satpam, sopir korban, dan karyawan rumah makan. Apa motif pembunuhan ini masih diselidiki. Keterangan dari para saksi menurut Wawan, pelaku beriringan datang dengan korban. Saat korban masuk rumah makan, seorang pelaku sebagai eksekutor mengikuti dan rekannya menunggu di atas sepeda motor. "Dua pelaku, satu di atas motor dan satu yang membacok," ujar Wawan. Sebenarnya, kata Wawan saat itu satpam Pondok Gurih ingin menghalangi pelaku yang hendak kabur. Tapi urung karena pelaku langsung menghunus parang. Usai kejadian, Wawan sempat berbincang dengan anak korban, Caca. Caca yang berambut panjang tampak syok dengan kematian sang ayah. "Maaf belum bisa kasi ketarangan," ujar anak korban. Belakangan polisi malah telah meminta keterangan dari 14 saksi termasuk Caca. Caca diperiksa penyidik reskrim Polsek Bukit Raya, dua hari setelah kejadian. Sebelum diperiksa penyidik, Caca yang sempat diwawancarai wartawan, menyatakan, ia baru mengetahui orangtuanya dibunuh dari informasi seorang Kepala Bank swasta di Pekanbaru. "Saat itu ia menyampaikan kepada saya, bapak dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Mendapat kabar itu saya langsung ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata bapak sudah meninggal," ucapnya. Caca juga mengakui, belakangan ini ayahnya ada sedikit masalah di perusahaan perkebunan nasional di Pekanbaru. "Tapi permasalahan itu sudah selesai. Selain itu bapak juga pernah bermasalah dengan seorang pensiunan aparat, kemudian masalah rumah dengan paman (adik kandung Halomoan Gurning)," ungkapnya. Dalam permasalahan rumah itu, tambah Caca, informasi yang didapat bahkan ada ancaman. "Ada yang sampai mau

dibunuhlah dan segala macam. Bapak sempat bilang, aku aja sama adek aku gak peduli dan segala macamnya. Main parang pun okelah," kata Caca mengulangi apa yang pernah diucapkan Halomoan Gurning. Walaupun begitu kata Caca lagi, ia tidak tahu pasti apa penyebab dan motif orangtuanya dibunuh. "Yang jelas orang yang membunuh itu bukan manusia. Kalau mau main, tembak aja atau kalau mau duit biar saya kasih, dan bukan seperti itu caranya. Sebab Bapak masih punya anak," paparnya. Pembunuhan terhadap orangtuanya dinilai Caca memang sangat, sadis dan itu bisa dilihat dari cara si pelaku menghabisi nyawa orangtuanya. "Untuk itu kami sekeluarga berharap agar polisi segera mengungkap dan menangkap pembunuhan tersebut," ucapnya. Saksi lain adalah Fauzan Amir, 25, supir pribadi Gurning, serta beberapa pegawai Rumah Makan Pondok Gurih. Pihak Polsek Bukit Raya kini juga tengah melidiki rekaman CCTV guna pengungkapan kasus tersebut. Fauzan sendiri baru sekitar 1 bulan bekerja dengan almarhum. Seharian sebelum kejadian yang merenggut nyawa korban, Fauzan bersama almarhum Gurning. Kepada polisi, Fauzan menceritakan kronologis kejadian. Awalnya dirinya bersama bos inya itu dari gudang perusahaan milik almarhum menuju arah kota. Ketika melintasi Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Rumah Makan Pondok Gurih, korban minta diturunkan. Fauzan meninggalkan sang majikan di rumah makan itu dengan alasan ingin membeli rokok ke luar. Ia mengaku tidak mengetahui persis pembunuh Gurning. Tetapi ia sepintas lalu ia hanya melihat jumlah pelakukanya dua orang dan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Bukit Raya membenarkan kejadian itu. Dikatakan saat ini, aparatnya dibantu personil Polresta Pekanbaru masih menyelidik motif pembunuhan yang diduga telah direncanakan itu. “Namun kita belum bisa pastikan apakah pelakunya orang suruhan, karena dendam atau persaingan bisnis. Dari alat bukti yang ada, berupa pesan singkat di telepon selular korban, diduga korban dibunuh karena dendam,” terangnya.

Tak mengherankan, kematian pengusaha alat berat itu menyentakkan banyak pihak. Apalagi semasa hidupnya, pengusaha alat berat ini dikenal dekat dengan banyak kalangan. Kepribadiannya yang tidak memilih-milih kawan ini menjadi kenangan tersendiri bagi orang yang pernah mengenalnya. Dari sekian banyak tempat yang pernah didatanginya, kedai kopi di Jalan Hangtuah Pekanbaru termasuk salah satu tempat nongkrong kesukaannya. Korban yang jauh dari kesan sombong ini membaur dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Mulai dari orang biasa, wartawan hingga pengusaha. Dua pimpinan DPRD Riau, masingmasing Ketua Johar Firdaus dan Wakil Ketua Taufan Andoso Yakin meminta aparat Kepolisian Daerah (Polda) setempat segera menungkapkan pelaku dan sekaligus “aktor intelektual” kasus pembunuhan yang menimpa Halomoan Gurning. “Kita minta kepada aparat kepolisian yang sedang bekerja, kami tahu dari media-media aparat sedang bekerja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ditemukan pelakunya,” kata Johar Wakil Ketua DPRD Riau,Taufan Andoso Yakin. Diakuinya, kasus pembunuhan seperti yang menimpa pengusaha Gurning itu sebenarnya sudah agak lama tidak lagi terjadi di daerah ini. Tetapi kemarin, warga masyarakat Kota Pekanbaru kembali dikejutkan oleh kasus pembunuhan Gurning yang terjadi di keramaian, di dalam sebuah restoran Kota Pekanbaru. “Sebetulnya sudah banyak dulu kasus seperti ini. Seperti pembunuhan Ketua Pemuda Pancasila Syafli Duyun Tanjung, dan terakhir Kadispenda Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu kita minta aparat berwajib perlu meningkatkan kewaspadaan,” ucapnya. Namun, sebelumnya, kasus pembunuhan Gurning yang sudah ditangani hendaknya diselesaikan tuntas. Pembunuhan di tempat umum ini tentu saja akan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Tampaknya bukan hanya di Pekanbaru dan Riau saja kasus ini menjadi perhatian, melainkan juga di wilayah lain. Ini mengingat modusnya yang luar biasa: di tempat umum. v GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

N E R A C A | BNI Medan Kebobolan

BNI Medan Kebobolan

Ketika kasus BNI Pemuda Medan dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jaksa Agung Basrief Arief berkunjung ke Medan.

Kejati Sumut membantah kaitannya.

asus penyimpangan kredit di Bank BNI Pemuda Medan terus berkembang. Isu simpang-siur pun kian merebak dengan kedatangan Jaksa Agung Basrief Arief ke Medan saat kasus ini tengah dalam proses. Yang juga menonjol, sekelompok mahasiswa dan pemuda sempat berunjuk rasa di depan Kantor bank BNI Pemuda Medan. Mereka mempertanyakan kasus yang tampaknya dinilai kurang transparan. Bisik-bisik yang beredar menyebutkan bahwa kedatangan Jaksa Agung berkaitan dengan kritikan anggota Komoisi III DPR-RI, Trimedya Panjaitan yang meragukan kinerja Kepala Kejati Sumut, AK Basuni Masyarif terkait penangan kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap, yang didesak segera diambil alih oleh KPK saja. Informasi lain menyebutkan, Jaksa Agung menegur AK Basuni terkait diberikannya status tahanan kota kepada empat tersangka pembobol BNI 46 yang merugikan Rp129 milliar. Nah, untuk kasus yang terakhir ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyita enam unit rumah, tanah, dan pabrik kelapa sawit (PKS) milik Direktur PT Bahana Dwi Kencana Lestari

(BDKL), BH, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO). "Harta Boy Hermansyah akan kita sita. Ini terkait kasus pembobolan BNI 46 cabang Pemuda Medan Rp129 miliar," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Mansyur Zaini. Menurut dia penyitaan yang akan dilakukan pihaknya setelah menerima surat izin dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Selain surat izin, pihaknya juga akan mencekal BH yang kini berstatus DPO. Harta yang akan disita, kata dia, satu pabrik kelapa sawit, enam rumah yang tersebar di Setia Budi dan sebidang tanah seluas 19 hektar di Aceh Tamiang. Sebelumnya, Pidsus Kejati Sumut melepas empat tersangka terkait pembobolan BNI 46 terhitung 27 Oktober sampai 38 hari ke depan. Hal ini disebabkan sudah selesainya pemeriksaan tahap akhir. Alasannya, Kejati Sumut sudah mengamankan uang negara sebesar Rp61,2 miliar. Uang tersebut disita dari PT Atakana Rp1,2 miliar, dan dari rekening milik Boy Hermansyah Rp60 miliar. Keempatnya, kata Kasi Penyidik Pidsus, Jufri, masing-masing Radiasto pimpinan Sentra Kredit Mengah BNI Bahrul Azli, Pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI M Samsul Hadi,

N E R A C A | BNI Medan Kebobolan Pimpinan Rekanan dan Kantor Jasa Penilaian Publik, dan Titin Indriani Relationship BNI SKM. Dari hasil paparan Regional Manager BNI, mereka dibebani target penyaluran kredit Rp200 miliar per tahun. Dalam kasus ini ditetapkan lima tersangka. Empat tersangka ditahan Kejati pada 5 Oktober 2011 dan dititipkan di Rutan Tanjunggusta Medan. Sedangkan satu tersangka Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahana Dwi Kencana Lestari (BDKL) kini masih DPO. Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman minimal satu hingga dua tahun penjara. Substansi kasus BNI Pemuda Medan ini adalah penyaluran kredit bermasalah sebesar Rp129 miliar yang diajukan BH dari PT BDKL pada 2010. Semula BH mengajukan Rp133 miliar, namun pihak BNI hanya menyetujui Rp129 miliar. Tapi, dalam penyaluran kredit itu diduga terjadi penyimpangan terhadap agunan atau jaminan kredit yang diajukan BH. Pembiayaan pembelian kebun sawit yang dijadikan sebagai agunan untuk pengajuan kredit itu dianggap fiktif. Saat dana keluar, ternyata tidak ada objek yang dibeli dan tidak ada objek yang dapat dijadikan jaminan. Selanjutnya, ada pula penyaluran kredit refinancing dalam pembangunan atau perawatan pabrik kelapa sawit (PKS). Tapi setelah diselidiki hal itu juga tidak ada. Sehingga dalam kasus ini ada unsur kesengajaan untuk membobol. Sedangkan peran tiga pejabat BNI cabang Medan dalam penyaluran kredit itu, sebagai orang yang berkompeten atau memiliki kapasitas untuk menyetujui pemberian kredit yang sudah ditransfer ke rekening BH. Di sisi lain, advokat BH mencurigai sikap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) yang akan melakukan penyitaan aset miliknya terkait kasus tersebut. Alasannya, advokat belum menerima surat dari Kejati Sumut perihal rencana penyitaan aset. "Kami merasa heran," kata Ramli Tarigan, kuasa hukum Boy Hermansyah. Pihaknya sampai kini belum mengetahui keputusan pengadilan atas penyitaan. Tapi, Kejati Sumut sudah menyita uang sebesar Rp60 miliar dari rekening kliennya di BNI. Ramli menilai penyitaan ini terlalu berlebihan. “Sudah disita Rp 60 miliar. Ditambah akan disita lagi 6 unit rumah,19 hektar la-

han dan 1 pabrik kelapa sawit dengan total Rp90 miliar. Jadi jumlah sudah Rp150 miliar dan sudah berlebih dengan kasus pembobol Rp120 miliar. Ini mau menyita apa mau merampok?” tanya Ramli. Dia menambahkan, enam unit rumah yang akan disita dibeli Boy Hermansyah sebelum kredit tersebut digelontorkan. “Rumah itu sudah ada sebelum kredit ini dikucurkan. Artinya rumah itu dibeli bukan dari uang tersebut. Kami melihat perkara ini merupakan titipan,” tambahnya. Kliennya juga masih membayar kredit tersebut sampai Oktober 2011. Jadi, persoalan ini bukan kredit macet. Anehnya, ada lahan lain milik Boy Hermansyah seluas 102 hektar tidak disita Kejati Sumut. Ada pemilihan aset yang disita. Dia menilai pihak kejaksaan mengutamakan kekuasaan di balik kewenangan. “Ini bukan kredit macet. Masih dibayar sampai Oktober. Kami melihat Kejati Sumut tidak netral. Ada upaya perampokan di balik undang-undang,” bebernya. Ramli juga memaparkan, pihaknya juga mendaftarkan persoalan ini secara perdata di PN Pidie. Hal ini sebagai upayaupaya menghadapi penyitaan aset. “Apabila nantinya dalam persidangan jual beli itu sah, maka aset Boy tidak bisa disita. Kami juga minta Kejatisu jernih melihat kasus ini. Kalau kredit ini bermasalah, ngapain harus dibayar. Makanya, kami melihat kasus ini seperti titipan,” pungkasnya. Aset Boy Hermansyah yang akan disita antara lain, 19 hektar lahan HGB 02, 1 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh Tamiang, 6 unit rumah di beberapa lokasi salah satunya di Jalan Setia Budi Medan. Sebelumnya, Kejati Sumut telah menyita uang Rp60 miliar milik Boy dari rekeningnya di Bank BNI. Selain itu, sebesar Rp1,5 miliar milik PT Atakana di Bank Mandiri. Penyitaan ini sebagai jaminan. Apabila Boy mengembalikan kerugian negara sebesar Rp53 miliar yang dibobol dari BNI dengan mengajukan kredit fiktif, maka aset ini akan dikembalikan. Lantas adakah kaitan kasus BNI Pemuda ini dengan kedatangan Jaksa Agung ke Medan? Ini disangkal pihak Kejati Sumut. “Ah tidaklah, Jaksa Agung datang dalam rangka kunjungan kerja yang sudah direncanakan dan dijadwal sebelumnya. Selain mengunjungi Kejati Sumut, Jaksa Agung juga mengunjungi Kejari Belawan dan Kejari Medan,”

ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Edi Irsan Tarigan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Jaksa Agung, Basrief Arief menyatakan, kunjungan kerjanya ini terkait dengan pembinaan dan meningkatkan SDM jaksa sehingga terbentuk jaksa yang profesional. Ini adalah salah satu program bagi dirinya setelah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebenarnya, menurut Jaksa Agung, kunjungan kerja ke Sumatera Utara ini sudah lama direncanakan, namun terus mengalami penundaan karena banyaknya beban kerja yang dihadapi. “Baru kali inilah kesempatan kunjungan kerja ini bisa saya laksanakan. Kedatangan ke daerah ini untuk melihat mengenai perkembangan Kejaksaan Tinggi Sumut, Kejaksaan Negeri dan mengenai kendala yang dihadapi jaksa yang bertugas di lapangan,” katanya.

Selanjutnya Basrief mengatakan, selain melakukan pembinaan terhadap jaksa yang melaksanakan tugas tersebut, juga melakukan pengawasan sehingga tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. “Kita menginginkan jaksa yang bertugas itu dapat melayani masyarakat dan bukan dilayani. Jaksa tersebut juga jangan hanya berada di belakang meja, tetapi harus mengetahui perkembangan yang terjadi,” katanya. Melalui pembinaan ini diharapkan jaksa bisa bersikap lebih arif dan bijaksana, supaya mereka bisa menentukan mana yang baik dan mana pula yang tidak benar. “Kejaksaan Agung juga telah menyiapkan pengawasan yang melekat dan fungsional terhadap para jaksa, sehingga dapat mengendalikan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” kata Basrief. Maka, kasus BNI Pemuda Medan menjadi salah satu indikator profesionalisme itu mungkin. Kita tunggulah sambungannya. v Dodi Nopriansyah/GE

Iptek

Mari Bicara Teknologi Nata Bukan nano, melainkan nata. Teknologi nano sedang populer memang.

Namun, teknologi nata agaknya tak kalah relevan untuk Indonesia.

etika musim durian tiba, masyarakat Sumatera Selatan memiliki tradisi membuat tempuyak (fermentasi daging buah durian), dan aneka teknologi sederhana lain semisal lempok (dodol durian). Bagaimana ketika musim nanas tiba? Pengalengan nanas sudah ada di Lampung. Tapi, di Sumsel belum ada. Wali Kota Prabumulih, Sumsel, Drs Rachman Djalili MM pernah bercerita bahwa nanas prabumulih yang terkenal besar dan manis itu kurang cocok untuk dikalengkan. "Terlalu banyak kadar airnya," kata dia. Jadi, jatuhlah harga nanas itu ketika musimnya tiba. Malah boleh jadi banyak

54 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

nanas terbuang percuma dan hanya menjadi limbah. Pada titik inilah teknologi nata boleh jadi menjadi solusi. Teknologi nata adalah pengolahan bahan pangan mengandung karbohidrat hingga menjadi lapisan selulosa (serat) berwarna putih dan bertekstur kenyal, yang merupakan produk fermentasi dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum. Bakteri ini akan menghasilkan asam cuka atau asam asetat dan padatan putih yang terapung di permukaan jika dibiakkan di media cair mengandung gula. Sebenarnya teknologi pengolahan nata tak lebih rumit dari pembuatan tempuyak tadi, karena

I P T E K | Mari Bicara Teknologi Nata berangkat dari tradisi kuliner tradisional. Jika tempuyak berasal dari tradisi kuliner lokal di Sumatera (dan Kalimantan), nata --kita harus jujur-- merupakan warisan tradisi kuliner Filipina. Lapisan serat yang disebut nata ini berkalori rendah, kadar seratnya 2,5 persen, selebihnya air. Serat pada nata sangat dalam proses fisiologis, bahkan dapat membantu diet rendah gula para penderita diabetes dan memperlancar saluran pencernaan. Oleh sebab itu nata dapat dipakai sebagai bahan makanan, misalnya sebagai bahan minuman es campur, puding, atau dikunyah dan telan begitu saja. Nah, yang paling mudah ditemukan saat ini adalah nata de coco yang terbuat dari air kelapa, padahal teknologi ini dapat diterapkan untuk mengolah bahan pangan lain, katakanlah nenas, tomat, pisang, maupun beras --yang penting mengandung karbohidrat. Lebih dari itu, teknologi nata sebenarnya dapat diterapkan untuk mengolah limbah bahan pangan tadi sehingga bukan kelapa, nanas, pisang, kedelai, dan beras yang menjadi bahan bakunya, melainkan air kelapa, kulit nenas, kulit pisang, ampas tahu, malah air cucian beras. Nata yang berasal dari buah atau kulit dan bonggol nanas, lazim disebut nata de pina (kependekan dari pineapple). Beberapa kampus perguruan tinggi di Indonesia sudah mengerahkan mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan teknologi nata ini. Namun, akan lebih baik jika masyarakat luas di berbagai kota dan kabupaten menguasai juga teknologi nata untuk membuat makanan awetan ketika panen berlebih atau memanfaatkan limbah bahan pangan yang terbuang percuma sehingga menjadi produk yang memiliki nilai tambah serta menggerakkan ekonomi lokal. Sebagai contoh, para mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau (UR), Pekanbaru, berhasil mengembangkan makanan nata de pina, sebuah produk turunan yang dibuat dari kulit buah nanas. "Nata de Pina bisa tahan hingga satu bulan karena menggunakan pengawet alami dari gula, dan produk ini juga berkhasiat melancarkan pencernaan," kata Jovi Afri, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian saat ditemui di stand Universitas Riau Expo, di Pekanbaru, akhir Oktober lalu.

Menurut dia, produk karya mahasiswa tersebut telah lulus uji layak konsumsi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Namun, nata de pina ini belum dipasarkan skala besar karena merek dagang masih diurus. Maka, Universitas Riau rupanya tengah mencoba mendapatkan hak paten untuk merek dagang produk nata de pina itu. â&#x20AC;&#x153;Sekarang produknya sedang dalam proses pematenan atas nama Prof Dr Usman Pato, selaku Dekan Fakultas Pertanian UR,â&#x20AC;? kata Ketua Unit Usaha Iptek Fakultas Pertaninan UR, Evy Rossi. Ia mengatakan, produk ini sangat potensial dipasarkan secara luas. Bahkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud pada 2011 ini mempercayakan UR mengembangkan produk tersebut melalui unit usaha di kampus. â&#x20AC;&#x153;Bantuan dana Dikti untuk pengembangan kewirausahaannya melalui unit usaha agar nata de pina menjadi ikon minuman dari kampus UR,â&#x20AC;? ujarnya. Sebelumnya, beberapa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta memanfatkan air cucian beras yang terbuang sia-sia untuk dibuat nata. Air cucian beras memenuhi syarat untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter Xylinum, karena mengandung gula dan karbohidrat. Nata dari air beras ini disebut nata de leri. Yang mungkin perlu pendalaman adalah memilih sentra-sentra pengembangan nata sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Alasannya, hampir semua limbah pangan yang menjadi bahan baku nata dapat digunakan sebagai pakan ternak dan tambak. Jadi, terserah mana yang menguntungkan dan relevan di masing-masing lokasi, apakah menggunakan limbah pangan untuk membuat nata atau cukup dijadikan bahan pakan ternak dan tambak. Untuk produksi masal nata de coco mungkin sentra produsen kelapa seperti kawasan pesisir dapat menjadi pilihan. Sedangkan nata de soya untuk wilayah di sekitar industri tahu. Nata de pina? Ya Prabumulih di Sumsel, Tanggamus atau Pesawaran di Lampung, dan Subang, di Jawa Barat boleh jadi tempat yang cocok. Atau malah ada yang bisa membuat nata dari sagu dan jagung mungkin di kawasan

timur Indonesia. Jika berminat, berikut ini resep sederhana membuat nata de pina sebagai contoh. vBahan Gula pasir, asam cuka, cairan bibit atau kultur murni nata (dapat diperoleh dari kultur ampas nanas). Bisa juga ditambahkan amonium phospat (sumber nitrogen). vAlat Pisau, papan irisan, panci, blender/ pemarut, kompor, kain saring, pengaduk, nampan vCara membuat: Bahan yang digunakan adalah buah atau limbah nanas yang berupa kulit, empulur dan mata nanas serta buah nanas masak optimum. Buah nanas dikupas dan dibersihkan mata serta empulurnya kemudian dicuci. Bahan dihancurkan dengan blender dan dimasak sampai mendidih kemudian disaring. Hasil saringan ditambah gula 10 gram per liter dan sebagai alternatif bisa ditambahkan Ammonium Phospat 10 gram per 5 liter untuk memperkaya kandungan nitrogen dalam media, kemudian didihkan lagi. Setelah mendidih biarkan 10 menit dan tuang asam cuka 30 ml per liter atau sampai pH 4,5, kemudian tampung dalam nampan plastik steril (dijemur atau dicuci dengan alkohol dan dikeringkan. Untuk starter/bibit nata dimasukkan ke dalam botol yang sudah steril. Setelah dingin atau 7-8 jam, cairan starter dimasukkan ke nampan atau botol sebanyak 20 % dan ditutup kembali. Biarkan selama 7-10 hari (fermentasi). Setelah terjadi penggumpalan selulosa (pelikel) dipotong-potong kecil, ditiriskan dan direndam dalam air selama 2â&#x20AC;&#x201C;3 hari untuk menghilangkan asamnya. Selama perendaman air sering diganti. Potongan pelikel (nata) itu direbus kembali selama 30 menit, lalu tiriskan. Pada tahap ini nata de pina sudah siap dikonsumsi atau dikemas untuk dipasarkan.v Rycko Adriansyah

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Lampah

Pesona Aek Martua Mengunjungi air terjun Aek Martua boleh jadi merupakan kombinasi wisata alam dan budaya.

Apa sebabnya?

i manakah air terjun Aek Martua, air bertuah berada? Mendengar namanya, mungkin banyak yang menganggap objek wisata ini berlokasi di kawasan Sumatera Utara. Namun, sesungguhnya Aek Martua berada di Rokan Hulu, Riau. Maka berkunjung ke sana boleh jadi sama dengan mengkombinasikan wisata alam plus budaya sekalian: melihat air terjun dan komunitas Mandailing di sekitarnya hidup di wilayah administrasi yang lebih dikenal sebagai kawasan Melayu Riau. Tak mengherankan jika di samping menjadi tujuan wisata, sekarang Aek Martua telah pula menjadi objek penelitian oleh sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Pekanbaru. Air terjun Aek Martua adalah salah satu wisata unggulan Rokan Hulu, Riau. Namanya diambil dari Aek Martua, sebuah sungai di wilayah Dusun Huta Padang, Kecamatan Bangun Purba, Rokan Hulu. Nama Aek Martua berasal dari bahasa suku Mandailing yang artinya air bertuah. Harap maklum, mayoritas penduduk desa di sekitar air terjun dan hulu sungai ini adalah suku Mandailing. Sebagaimana namanya, air terjun ini dipercaya dapat membuat awet muda. Namun, lebih dari itu, kawasan di sekitar air terjun ini memang memiliki pesona luar biasa. Kawasan ini merupakan hulu sungai di wilayah Bukit Simalombu, sebuah ba-

56 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

gian dari rangkaian dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan. Bukit Simalombu merupakan hutan alam berstatus Taman Hutan Raya dengan potensi ratusan kubik pohon kayu alam. Di sini pengujung bisa menikmati indahnya pohon-pohon hutan yang tinggi menjulang, meskipun menjadi incaran para pembalak liar. Tebingtebing berbatu cadas tinggi tampak gagah menjulang di sisi air terjun. Dinginnya air Aek Martua yang dangkal namun bersih, menambah nyaman suasana. Airnya bening laksana Pengunjung pun dapat berenang di antara cadas yang terhampar di sepanjang sungai, tanpa perlu khawatir tenggelam. Sebelum sampai ke air terjun tertinggi, sekitar 40 meter, para pengunjung dapat lebih dulu menikmati indahnya air terjun lain setinggi empat dan tujuh meter. Di kedua air terjun ini, kita bisa beristirahat sejenak di batu-batu cadas sambil makan minum, sebelum mencapai air terjun tertinggi. Ada tiga air terjun yang indah dan spektakuler dengan jarak beberapa puluh meter di kawasan ini bervariasi mulai ketinggian 15 meter sampai yang tertinggi 40 meter. Air terjun pertama memiliki hamparan batu yang cukup luas untuk bermain air, sedangkan air terjun kedua memiliki kolam 250 m2 untuk mandi. Yang lebih spektakuler adalah air terjun ketiga, tertinggi dan tersulit medannya.

L A M P A H | Pesona Aek Martua

Pada musim liburan dan hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Tahun Baru, obyek wisata Aek Martua dipenuhi ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Bahkan sejumlah wisatawan mancanegara tampak berbaur dengan pengunjung lokal di sana. Sekarang, bagaimana jika ingin berkunjung ke lokasi air terjun yang mempesona ini? Sekadar informasi, Rokan Hulu adalah kabupaten pemekaran yang berdiri pasca reformasi 1998. Selain Mandailing dan Melayu Riau, kabupaten ini pun memiliki warga transmigran dari tanah Jawa. Sebatang pohon sakai yang ditumbuhi lumut masih berdiri tegak di tengah jalan, di Pasir Pangaraian. Warga setempat tak mengizinkan pohon tersebut ditebang. Mereka sepertinya ingin mempertahankan satu-satunya penanda sejarah bahwa ibu kota Kabupaten Rokan Hulu ini dulunya adalah hutan belantara yang dibuka oleh warga transmigran. Wilayah di sekitar daerah transmigran dimek-

arkan menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pangaraian yang semula ibu kota kecamatan dipilih sebagai ibu kota kabupaten. Kecamatan Rambah juga dimekarkan menjadi beberapa kecamatan lain, seperti Rambah Samo dan Rambah Hilir. Di Rokan Hulu, para transmigran memang memicu pertumbuhan ekonomi lokal, bahkan telah mendorong terbentuknya kabupaten baru. Hasilnya, antara lain, kini jalan-jalan di Pasir Pangaraian sudah mulus. Di beberapa titik pusat kota, lampu lalu-lintas berfungsi, tanda bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat. Nah, untuk mencapai air terjun Aek Martua ini, setikdaknya kita harus sampai di Pasir Pangaraian, ibu kota resmi Rokan Hulu. Sebagai kawasan perbatasan antara Riau dan Sumatera Utara, maka Pasir Pengaraian dapat ditempuh dari utara maupun selatan melalui jalan lintas Sumatera. Dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, Pasir Pengaraian berjarak sekitar 130 km ke arah utara melalui jalan lintas Sumatera. Tersedia bus maupun minibus yang menjadi kendaraan umum yang melayani rute Pekanbaru-Pasir Pengaraian.

Dari Pasir Pengaraian, lanjutkan perjalanan ke arah kabupaten Tapanuli Selatan. Perjalanan berakhir berhenti di Simpang Tangun yang berjarak sekitar 12 km dari Pasir Pengaraian. Kemudian perjalanan diteruskan dengan jperjalanan berjarak 6,5 km dari pintu masuk melewati jembatan gantung dan jalan setapak di perkebunan masyarakat sejauh kurang lebih 3,5 km (kondisi jalan sudah di beton). Selanjutnya pengunjung memasuki kawasan hutan lindung dan harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 km dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam. Belakangan ini, masyarakat setempat meminta infrastruktur jalan menuju air terjun itu diperbaiki dan ditingkatkan agar semakin banyak pengunjung datang ke sana. Jika tidak, sejumlah oknum memanfaatkan menurunnya kualitas akses dengan mengutip pungutan liar berdalih bantuan sarana. Di sejumlah titik yang sulit ditempuh, ada warga membangun tangga dari kayu hutan, dan membuat pegangannya dari kayu atau rotan dengan mengutip imbalan Rp2.000 per orang. Ini dikhawatirkan mengurangi kenyamanan para pengunjung yang biasanya hanya dikenakan Rp13 ribu untuk tiket masuk dan parkir. Dengan pungli, dihitung-hitung para pengunjung harus merogoh sakunya hingga Rp50 ribu per orang. Mudah-mudahan tujuan wisata potensial ini akan mendapatkan perhatian lebih memadai dari pemerintah kabupaten setempat. Selain infrastruktur jalan, boleh juga mengembangkan objek wisata alam dan sarana penginapan serta restoran untuk para pengunjung. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, akan lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke sana.

v Fawziah Azzahra/GE

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Periferal

Catatan Kecil SEA Games

Indonesia berhasil menjadi juara umum SEA Games setelah membukukan perolehan medali sementara: 140 emas,

112 perak, dan 103 perunggu.

Tapi, ada juga catatan kritis tentang penyelenggaraan acara empat tahunan ini.

edia dalam negeri mungkin enggan mencearitakan kekurangan SEA Games XXVI di Jakarta dan Palembang. Namun, media negeri jiran tak sungkan melakukannya. Misalnya, pemberitaan tentang SEA Games paling buruk sepanjang sejarahnya. Koran Singapura Straits Times melaporkan keracunan makanan melanda para pemain sepak bola dari Singapura, Malaysia, Kamboja dan Indonesia, yang menginap di hotel berbintang di Jakarta. Sementara harian Philipina, Daily Inquirer. Dalam beritanya Daily mengutip komentar ofisial dari Filipina yang menyatakan SEAGames XXVI 2011 merupakan event "paling kacau" sepanjang sejarah. Terlebih lagi ketika meny-

58 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

inggung parahnya soal penginapan dan transportasi. Selain keracunan makanan, ada juga kekurangan porsi makan. Bahkan, karena stok makanan sudah habis, sebagian judoka dari Thailand hanya makan dengan kerupuk. â&#x20AC;&#x153;Ini memalukan bangsa. Sebagai warga negara saya malu dengan keadaan ini. Mereka kan tamu. Jangan sampai kalau kita juara umum nanti dituding karena tidak memberikan pelayanan yang baik kepada negara lain,â&#x20AC;? keluh judoka senior Krisna Bayu. Beredar pula kabar pengemplangan (penundaan) uang makan untuk para atlet. Kabarnya, dalam sehari setiap atlet mendapatkan jatah makan di kisaran

P E R I F E R A L | Catatan Kecil SEA Games Rp250 ribu. Namun kenyataan di lapangan ternyata berbeda 180 derajat. â&#x20AC;&#x153;Yang dipakai cuma Rp50 ribu. Yang lainnya ke mana? Pantas saja atlet negara lain bisa mengalami kekurangan makan. Kalau makan hanya dengan kerupuk tentu sangat memalukan,â&#x20AC;? ucap seorang atlet. Bayu mengungkapkan, hal tersebut sebenarnya tak boleh terjadi. Pasalnya, bukan hanya mencoreng PB PJSI, melainkan juga nama Indonesia di mata internasional. Apalagi Indonesia sebenarnya tengah berada dalam eforia tinggi setelah sukses menempati urutan pertama pengumpulan medali emas. Di arena pertandingan juga muncul kontroversi. Misalnya di cabang pencak silat. Hasil final kelas A (45-50 kg) cabang pencak silat yang dimenangi petarung Dian Kristanto atas Anothai Choopeng dari Thailand. Sebuah video diunggah di internet menggambarkan Dian yang berlari menghindar dan berlindung di belakang wasit Salam jasni dari Singapura. Namun, tentu saja video itu tidak memuat Dian yang berhasil membanting Anothai sehingga memenangi pertarungan dengan skor 5-0. Kisah lain, ketika obor SEA Games tiba di Palembang, koresponden AFP menyaksikan ribuan pekerja masih bekerja keras di beberapa tempat termasuk untuk menyelesaikan pengaliran air (drainage). Di Jakarta, sekitar 500 kilometer dari Palembang, sekitar 12.000 atlet, ofisial dan media akan berlalu-lalang, belum lagi ditambah ribuan penonton. Masalah kemacetan lalu lintas jadi hambatan utama, sehingga para siswa sekolah diliburkan. Tapi itu kelihatannya tidak menyelesaikan masalah. Sementara itu Thailand mengkritik penyelenggaraan SEA Games di dua kota yaitu Jakartadan Palembang."Menggelar even ini di dua kotaadalah melawan piagam SEA Games yang berusaha mempromosikan kebersamaan di antara para partisipan," sindir Charoen Wattanasin, wakil presiden Komite Olimpiade Nasional Thailand sebagaimana dikutip Bangkok Post. Menurut Koran lokal dan nasional negeri tetangga itu, "kota penyelenggara tampaknya tak siap untuk perhelatan ini dengan komunikasi dan kerja sama

yang buruk antara Jakarta dan Palembang."Prof Charoen, yang juga anggota Dewan SEA Games, mengatakan itu adalah akibat campur tangan politisi yang berusaha mengeruk keuntungan pribadi. Selain itu Gerakan go green yang dicanangkan kepanitiaan SEAGames Sumatera Selatan hanya menjadi isapan jempol belaka, ratusan kendaraan roda dua dan empat dengan leluasa berlalu lalang di Kompleks Jakabaring Sport City (JSC). Sehingga, jalan di kawasan depan Venue Aquatik seperti pasar. Penanggung Jawab Aset Provinsi Sumsel di Jakabaring, Rusli Nawi, membenarkan penerapaan "eco green" di Komplek Olahraga Jakabaring telah bobol. "Memang sudah bobol. Kami tidak dapat mengendalikannya lagi, karena kekurangan personel.KegiatanSEA Games ini sangat besar, sementara pengendalian hanya mengandalkan Satgas Jakabaring saja," ujar dia. Dia menerangkan, terdapat lima pintu yang dapat dilalui pengunjung untuk masuk Komplek Olahraga Jakabaring itu."Untuk dua pintu pada gerbang utama memang bisa diawasi secara ketat, tapi untuk tiga pintu lainnya yang merupakan jalan alternatif sangat sulit. Apalagi jumlah petugas kepolisian yang membantu sangat sedikit," ujar dia. Lantas ia berharap Panitia Pelaksana SEA Games Indonesia (InaSOC) dapat mengatasi permasalahan itu."Banyak aset Pemprov Sumsel di dalam Komplek Olahraga Jakabaring itu, jika dibebaskan seperti ini apa InaSOC mau bertanggung jawab bila ada yang rusak. Seharusnya dilakukan penambahan personel untuk menerapkan ecogreen," ujarnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, Anwar Sadat, mengingatkan, "Tidak bisa seenaknya mengklaim SEA Games di Palembang ini sebagai ramah lingkungan, tapi tidak jelas penerapan ketentuan dan lembaga yang mengesahkannya," kata dia. Ia menilai, penerapan SEA Games yang ramah lingkungan itu hendaknya tidak sekadar slogan, tapi benar-benar dijalankan secara utuh.

Apapun, catatan kecil ini tak akan mengurangi keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games pertama yang terselenggara di dua kota Indonesia sekaligus. Lebih dari itu, Indonesia berhasil menjadi juara umum. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo menyatakan mungkin tidak akan ada perubahan posisi klasemen umum sampai penutupan pada 22 November mendatang. â&#x20AC;&#x153;Saya kira kita

sudah tidak bisa terkejar lagi,â&#x20AC;? katanya, Sabtu, 19 November 2011. Dengan jumlah tersebut, Indonesia sudah mengamankan 25 persen dari total 545 medali yang diperebutkan di sepanjang pesta olahraga tingkat Asia Tenggara ini. Para pesaing terberat Indonesia, Thailand dan Vietnam, pun sudah tak mungkin mengatasi ketinggalan mereka.

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

v GE

Sohor

Syahrini: Sesuatu di Balik Rok Mini S etelah membantah sebagai anggota Srikandi Hanura dan diisukan mengikuti pilkada Kota Sukabumi, bukan berarti Syahrini steril dari politik. Soalnya ia mau juga berbicara sesuatu yang lain tapi ada nuansa politisnya Apa sesuatu yang ada nuansa politiknya itu? Rok mini! Jadi, tanpa sungkan, Syahrini berpesan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Tapi, ada rok mininya. Dia bilang, “Aku mau kasih pesan ke Pak SBY yang terhormat. Tolonglah buat negara ini jadi negara yang sesuatu. Tolong diperhatikan, semoga tidak terjadi lagi pelecehan bagi pemakai rok mini. Apalagi sebagian besar mereka sedang bekerja.” Pelantun Aku Tak Biasa ini mengaku prihatin dengan kasuskasus perkosaan terhadap perempuan penumpang angkutan umum. Sebab itu, ia setuju dengan ketentuan melarang angkutan kota (angkot) memasang kaca gelap. “Aku sudah baca di media. Aku prihatin sekali, ya aku setuju sama pemerintah kalau semua angkot nggak boleh kaca gelap, karena di luar (negeri) juga nggak boleh gelap sedikit,” ungkapnya. Tapi Syahrini tak setuju jika rok mini yang dituduh jadi penyebab kasus-kasus tersebut. Kerap tampil seksi dengan rok

60 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

mini, dia bilang kejahatan terjadi karena niat masing-masing orang. “Aku nggak setuju (memakai rok mini dianggap sebagai penyebab pemerksoaan), karena kembali lagi ke orangnya masingmasing. Kalau ada niat jahat juga pasti ada aja (pemerkosaan). Aku sangat prihatin lah semoga nggak terjadi lagi,” sambung penyanyi yang namanya kian populer setelah berduet dengan pemusik Anang itu. Belakangan, ujaran-ujaran “alhamdulillah, ya” dan “sesuatu” yang terucap dari mulut penyanyi ini menjadi ciri khasnya dan kerap ditiru oleh para penggemar. Boleh jadi, oleh sebab itu, mungkin banyak partai politik tertarik mengajaknya bergabung. Namun, ketika Srikandi Hanura menyebut namanya sebagai anggota, manajer yang juga adik Syahrini, Aisyahrani, menyangkalnya. “Syahrini nggak pernah masuk partai. Mengambil formulir juga nggak pernah,” katanya. Dia menegaskan, Syahrini masih ingin fokus dengan kariernya di dunia musik, sehingga belum berniat terjun ke dunia politik. “Syahrini tidak tertarik. Saat ini, dia lebih tertarik berkarier di dunia hiburan,” tegasnya. Tapi, apakah hiburan dan politik itu dapat dipisahkan? v Rina Dwi Andini

S O H O R | Syahrini & Andi Soraya

Andi Soraya Menggaet Duda Kaya

adi Suami Istri, Andi Soraya dan Rudy Sutopo baru akan menggelar resepsi pernikahan pada 26 November 2011. Konsepnya, modern minimalis. Menurut Panca, kerabat dekat Rudy konsep tersebut sengaja dipilih, karena disesuaikan dengan undangan yang hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekatnya saja. “Rencananya di Rooftop. Konsepnya modern minimalis dengan nuansa kuning, putih, merah. Itu memang permintaan mbak Andi,” ujar Panca di Masjid Kubah Emas, Limo, Depok, Jumat, 18 November lalu. Panca menambahkan pernikahan bintang film Arisan Brondong itu sengaja digelar tak mewah karena cuma menyebar 250 undangan. “Undangan keluarga dekat saja. Syukuran juga untuk keluarga dan kerabat dekat saja,” paparnya. Rudy Sutopo, pria berusia 52 tahun yang baru saja menikahi Andy Soraya, sebelumnya duda beranak lima.Wali nikah Rudy, H. Yasin menuturkannya, usai akad nikah Andi Soraya dan Rudy Sutopo.

“Anaknya mbak Aya ada (hadir). Anaknya pak Rudy datang, ada lima yang dua cewek. Kalau usianya Pak Rudy kurang lebih 52 tahun,” terangnya. Yasin menambahkan, pernikahan Aya dan Rudy dengan maskawin seperangkat perhiasan emas berlian itu berlangsung lancar. “Alhamdulillah lancar tidak ada gangguan apapun sampai selesai. Mbak Aya terharu saja nggak ada sedih, dia enjoy, nggak nangis,” paparnya. Muncul pula isu bahwa suami Andi Soraya diduga masih terpidana kasus pembobol Bank BNI senilai Rp1,3 Triliun. Hal tersebut, terkait dengan pernikahan yang berlangsung tertutup. Namun Panca membantah usai akad nikah kedua mempelai. “Bukan mas, itu dua orang yang berbeda,” kilahnya. Rudy suami Andi Soraya dikabarkan pula sebagai keturunan ningrat Jawa. Sedangkan bisnis utamanya adalah bidang minyak dan gas. Apapun, selamat menempuh hidup baru kalau begitu. v Teddi Septiadi

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

Tantim Sederhana Gunawan Effendi

eperti apakah sederhana itu? Bahkan gerai Rumah Makan Sederhana yang menyediakan masakan padang sekalipun sulit menjadi ukuran. Harga makanan di sana belum tentu sederhana seperti dibayangkan. Aneka rasa dan ragam menu yang tersedia pun agaknya sulit disebut sederhana. Berulang kali seruan hidup sederhana muncul dari waktu ke waktu. Setiap kali pula ukuran sederhana menjadi persoalan. Semakin memusingkan ketika sederhana itu dihadapkan dengan hedonisme. Hedonisme berangkat dari pemahaman manusia atas nikmat dan derita. Salah satu klaim psikologi hedonis, hanya nikmat dan derita yang memotivasi manusia. Hedonisme normatif mengklaim bahwa semua dan hanya kenikmatan yang berharga atau bernilai, sebaliknya semua dan hanya derita yang tak berharga. Filsuf Jeremy Bentham menyepakati kedua macam hedonisme di bagiannya yang paling menggema dalam pembukaan karyanya An Introduction to the Principles of Morals and Legislation: â&#x20AC;&#x153;Alam telah menempatkan umat manusia di bawah perintah dua tuan berdaulat, derita, dan kenikmatan. (Keduanya) menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, serta menentukan apa yang semustinya kita lakukanâ&#x20AC;?. Ringkasnya hedonisme adalah memaksimalkan kenikmatan dan mengurangi derita.Istilah lain yang dekat dengan hedonisme adalah carpe diem (petiklah hari ini). Dalam pengertian awam disebut aji mumpung. Mumpung ada, nikmati saja sepuasnya. Namun, gaya hidup hedonis agaknya bukan sesuatu yang saling bertentangan dengan kesederhanaan. Apalagi jika sederhana diartikan sebagai sesuatu yang simpel, tidak rumit. Bukankah sederhana lebih pas dihadapkan dengan kerumitan? Maka makanan sederhana itu boleh jadi sepotong ubi atau singkong rebus dengan saus gula merah. Jika hendak memenuhi syarat empat sehat lima sempurna, tinggal tambahkan saja makanan lain yang bervitamin, mineral, protein --entah telur, susu, buah-buahan, dan juga sayur-mayur. Tapi, semuanya cukup direbus. Lantas, apakah upaya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memasyarakatkan berpuasa nasi setiap Rabu di wilayah administrasinya dapat disebut pola hidup sederhana? Begitu pula jika menerapkan pengertian sederhana dalam pola berpakaian. Mudah saja mencontohkan sederhana dalam berpakaian. Yang jelas, tidak perlu menggunakan pola dari desainer yang bertarif mahal. Boleh juga menerapkannya dengan mengenakan pakaian tanpa peduli merek (brand). Jadi, mari kita berpakaian produk konveksi kodian. Bagaimana dengan kendaraan? Ya kendaraan sederhana berarti teknologinya tidak rumit. Mungkin terlalu sederhana jika menggunakan kendaraan tanpa mesin seperti pedati atau dokar. Jika memang harus bermotor, merek dan teknologi yang lebih sederhana berarti harganya lebih murah. Begitu seterusnya, hidup sederhana berarti menghindari kerumitan yang biasanya identik dengan kemahalan. Demikianlah, resepsi pernikahan sederhana atau kantor yang sederhana. Sedikit

62 Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011

soal kantor yang sederhana, ide Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menginginkan stasiun kereta api sama nyaman dengan kantor PT (Persero) Kereta Api Indonesia dan kondisi bandara yang perlu senyaman kantor pusat PT Angkasa Pura I dan II boleh juga. Tapi, apakah stasiun dan bandara yang senyaman kantor direksi BUMN pengelolanya merupakan sesuatu yang sederhana? Akan menjadi debat panjang agaknya. Dengan kata lain, sederhana memiliki pengertian nisbi. Ada kalanya sederhana memang diperlukan, namun kerumitan terkadang malah menjadi kebutuhan. Maka, menyikapi seruan hidup sederhana hendaklah kontekstual, sesuai dengan proporsinya. Sederhana atau rumit mungkin perlu disesuaikan dengan konteks dan keperluannya. Yang lebih penting adalah menyoal bagaimana kesederhanaan dan kerumitan itu berasal. Lebih penting lagi adalah politik alokasi. Sebagaimana salah satu pengertiannya, politik adalah siapa mendapat apa dengan cara bagaimana, who gets what and how. Dengan begitu, maka penyusunan alokasi anggaran yang memerlukan perhatian. Jika alokasi anggaran untuk kemewahan pejabat publik berkurang, apakah mungkin pejabat publik bermewahmewah? Dalam hal ini, sikap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang menolak alokasi anggaran untuk mobil dinas berharga miliaran rupiah bagi para pejabat di kabupatennya, termasuk Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati serta para kepala SKPD-nya, tentulah bagian dari politik alokasi yang perlu dipujikan, sementara APBD kabupaten itu adalah yang tertinggi di Indonesia. Demikian pula alokasi anggaran untuk hal lain yang dinilai kurang perlu. Bukankah lebih penting meningkatkan alokasi anggaran untuk menyeimbangkan sisi egalitĂŠ dan fraternitĂŠ ketimbang libertĂŠ dalam tiga sisi demokrasi kita? Tak kalah penting adalah menyoal bagaimana kerumitan (= kemewahan) itu berasal. Bukankah demokrasi tidak mengharamkan konsumsi tinggi di bidang ekonomi. Persoalannya adalah, dari mana seseorang itu memiliki kemampuan membelanjakan uangnya untuk konsumsi tingkat tinggi: Melalui bisnis yang tak melanggar hukum, atau malah merugikan keuangan negara? Inti persoalannya memang di sini: Jika seseorang memilih kerumitan, kemewahan, dan belanja yang menghabiskan begitu banyak dana, apakah memang sumber dananya bersih? Jika ya, silakan saja, karena ia akan turut membantu menggerakkan ekonomi. Bukan jarang kerumitan dan kemewahan menjadi keperluan untuk menggerakkan ekonomi. Jika semua makanan hanya direbus, mungkin petani sawit kita kehilangan pasar minyak gorengnya. Demikian pula stasiun dan bandara yang mewah akan membuat konsumsi produk semisal cat, semen, lampu hias, keramik, dan segala macam tetek-bengek asesoris bangunan terserap oleh keinginan menciptakan tempat publik yang nyaman itu. Tinggal prosesnya saja jangan melanggar hukum. Jadi, hedonis, sederhana, maupun hidup mewah memiliki banyak nuansa. Persoalan kita, bagaimana pilihan-pilihan hidup itu tidak melanggar hak orang lain dan tetap berada di koridor hukum. v

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan 20122 Telp : +6261 – 8452244 ; 8453100 Fax : +6261 – 8455177 ; 8454728 PLEASE, JOIN US TO INVEST IN SM – ISPOIC

Majalah Publik - Edisi 12/II Desember 2011