Publik 05/III/2012 by Si Gun

|30

Bea Keluar Bahan Mentah Tambang

Harga Rp25.000,00 di seluruh Indonesia

Foke |36 Alex Berebut RT/RW

Edisi 05 Tahun III - Mei 2012

dari kami

dialektika

Redaksi: Pemimpin endi ff Gunawan E : Perusahaan Pemimpin ah ansy Dodi Nopri si: Staf Redak i Muchari ad ti ep S i d ed T ah sy n ia R Ard enta m u L in rw E y n o T at Rahm Febrinal aksi: Dewan Red endi ff E an aw Gun ansyah Dodi Nopri nto ya ar M r u Sub Madsanih Kiagus MZ ayout: Desain & L a tr an it Nazarow

gan Usaha: Pengemban Ferry Safni dini n Rina Dwi A an w ia et S gi Yo Hermansyah Iklan: Sirkulasi dan no, Sukiran ar Sofwan, M edaksi: Sekretaris R Juriah Penerbit: V ia Utama C Prabu Med Selatan Bank: arai Jakarta BNI Mangg 5516030 5 AC No: 01

han, kadar peruba asi. Bukan se m or sf an tr ah adal baik. Kata kuncinya m) yang lebih bahan ke bentuk (for n ha n upaya peru ba da ru a pe an ac w at ih el melainkan m a dang bersama-sam hukum. Di bi Begitulah kita i, politik, dan om on nergi dan ek E ri ng te ma di bida raturan Men Pe n ka ap situasi teruta er men komoditas erintah mulai keluar bagi 14 a be n aa en ekonomi, pem pa peng k upaya Mineral beru politik, tampa ng da bi i D . Sumber Daya m n loga dengan warna ng mineral da masih kental ng ya ik lit bahan tamba po artai as dalam rmat partai-p puh jalan pint em en m a p mengubah fo gu sang ta melihat usah lintir elite yang ng hukum, ki da bi di an oligarki --sege ra gi ta men yang seba keputusan. Se l-sel tahanan pengambilan narkoba di se n ra da re pe rantas rbahaya itu. untuk membe ghindar ndu barang be ca pe ra pa resistensi, men ru ai rt se di a isinya just ny perubahan rubahan lazim ektika, upaya al di a Well, upaya pe an ac w lam menghasilkan an. Namun da atus quo) akan st ni ak (y bahkan melaw s si ri te an antitesis da k yang merupak ian, juga gera atau penyesua l, ta to n ha sintesis. ba at melih di berupa peru biasanya kita Sintesis bisa ja ti format. Toh an rg ntinuity and be co k : tu an un pasti sinambung ke n ka sa perlahan tapi yi en m bisa menjadi han senantiasa ap layak masih gg an di gejala peruba ih as m nilai lama yang depan. change. Nilaiembangan ke rk pe han mentah i ap ad gh en m ar untuk 14 ba k lu tu ke a be n acuan un pa ra mendadak melihat pene juga inspeksi r, ka Begitulah kita ol G ai rt Pa drayana. Tiga mika internal usia Denny In an M edisi si tambang, dina sa A ak ajalah Publik Hukum dan H dari sajian M an gi ba Wakil Menteri di ja en menarik itu m perkembangan i menarik dari ikan informas pa m ya kali ini. en m daerah yang i juga tak lupa pan otonomi ra Namun, kam ne m pe t ai rk a te la daerah dala uru nusantar utnya 173 kepa gk an rs berbagai penj Te a. am perhatian bers ijak memerlukan salah satunya. ah al nantiasa berp ad i rups Publik akan se ah al aj M kasus-kasus ko i n as da alite, kaian inform alah liberte, eg Kerangka rang ga pilarnya ad ti ng liberte, yang ya si si si ra ke mok rlalu jauh te g on pada paham de l ini nd co ng nite. Dalam ha rkadang ada ya ite dan frater al eg , arah fraternite. Te an si ak ra m ok ta ah dem g lebih mengu enentukan ar m k tu lain cenderun un n va le jadi sangat re dialektika men embaca! m at m la Se . kita transformasi

aksi: Alamat Red n Dirgantara o ir ld A a m Wis Suite #045 ubroto Kav 72 tS Jl Jen Gato arta Selatan k Pancoran, Ja 0 8 7 2 1 ta ar 1 Jak 1 7918460 works.com 2 0 : Telp/Fax tnet ge o d in @ k li email: pub

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

Daftar Isi Pantang surut rupanya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memilih Juni sebagai waktu penyelenggaraan Rapimnasus.

pentas 15 Konflik internal yang menyeruak ke publik secara terbuka belum pernah terjadi dalam sejarah (Partai) Golkar. Tapi, itu berlangsung sekarang. Bermula dari soal sederhana namun meluas laksana dialektika membahana.

ekbis 26

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan korupsi para kepala daerah terkait dengan biaya kampanye pemilukada. Muncul usulan pelarangan partai mengajukan calon jika kepala daerah sebelumnya yang diusung mereka ternyata korupsi.

utama 22

Kasus sengketa lahan eksploitasi batu bara di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah jalur hukum dapat menyelesaikan persoalan riil di tengah masyarakat?

I I V N PTP

NNDAS A L L A TINGG UMBUHA

SSIUAKPI FASE PERT

MEMA

U IAN L U D U EMUD L I M E K P S S E E R SUKS CAP

ret Keraton e y n e M l a d n : Ska 44 | Persada Jelang Pemilu U N IS : a d a s si 48 | Per an Rekonsilia g n e D i sa le e :S Dan Rekayasa 50 | Neraca ja e M n a k ra : Geb 52 | Neraca Penyebabnya k o k o R a y n Bukan Ha ? 54 | Iptek : pa Mau Beli ia S -V R C w l: Ne ri 58 | Perifera an Ayu Azha d y n n je , a it Nik 60 | Sohor: : Ismail 62 | Tantiem majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

kilas nasional

kilas internasional Presiden resmikan Rusun di Batam

Angie masuk tahanan KPK Athiyyah Laila diperiksa KPK

Pengawal Presiden Obama terlibat skandal

Perancis memilih: Hollande Vs Sarkozy

Wamwn ESDM Widjajono tutup usia Geng motor mulai ditindak

Aung San Suu Kyi menang pemilu di Myanmar

Pak Domo tutup usia

Bom bunuh diri tewaskan 38 orang di Kaduna, Nigeria

Hamas gantung pengkhianat di Gaza

Penembakan TKI di Malaysia

Rupert Murdoch bantah main jale dengan PM Inggris

Fang Lizhi, penggerak demo Tiananmen 1987, meninggal

Pangkostrad kunjungi anggota korban penembakan

Paus Benediktus XVI kecam pengikut Prakarsa Pfarrer Austria

Guardiola tinggalkan Barca

Sidang Afriyani Patung Tani

Nazar kena 4 tahun 10 bulan

AL China & Rusia berlatih bersama

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

Pemilukada Serentak di Aceh

Pemilukada serentak di Aceh berlangsung pada 9 April 2012. Dalam pemilukada kali ini, warga Aceh memilih lima pasangan gubernur dan 137 pasangan bupati dan walikota di 17 kabupaten/ kota se-Aceh untuk periode 20122017. Untuk Pemilukada Gubernur, terpilih Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai pemenang, dengan raihan suara di atas 50 persen, mengungguli petahana Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Muhyan Yunan yang beroleh di bawah 30 persen. Sebanyak 3, 2 juta pemilih (dari 4, 6 juta) rakyat Aceh diperkirakan berpartisipasi penuh ke bilik suara di 9.786 TPS seantero Aceh. Di hari H Pemilukada Senin pagi itu, banyak petani memutuskan tidak turun ke sawah dan ladang, nelayan pun menunda turun melaut, pasar-pasar dan toko-toko tutup, PNS diliburkan seharian, pekerja swasta mendapat dispensasi agar bisa hadir ke tempat pemungutan suara. Secara umum, pemilukada berjalan lancar dan damai dibawah pengamanan 7.930 personil kepolisian. LSI memprediksikan bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 78 persen, lebih tinggi dari persentase 2006.v

Idealisman Dachi Didorong Maju

Idealisman Dachi, Bupati Nias Selatan, Sumut, yang juga mantan anggota DPR RI 20042009, didorong mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2014-2015. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Cendekiawan Muslim Nias Indonesia (PP HCMNI) Surisman Gea, SH dan Advokat Agusman Gea, SHmerupakan figur yang memotori pencalonan ini. Alasannya, Idealisman dinilai pantas menjadi calon Gubsu maupun Wagubsu dengan pengalamannya memimpin selama duduk

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan saat ini sebagai Bupati Nias Selatan. “Ditambah lagi desakan-desakan dari masyarakat, baik elemen masyarakat Sumut, partai politik, maupun ormas-ormas kemasyarakatan,” ujar Agusman Gea. Sedangkan Surisman Gea mengakui, jika Idealisman berhasil menjadi Gubernur atau Wagub Sumut, diharapkan pembangunan wilayah Nias semakin pesat. v

Dana Cawako Dipertanyakan

Sumber dana tujuh pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh, Sumbar, untuk bersosialisasi di tengah warga menjadi pertanyaan. Soalnya, belum satu pun pasangan itu melaporkan rekening kampanye mereka kepada KPU. ”Sampai sekarang, belum ada yang menyerahkan rekening dana kampanye sebagai salah satu persyaratan, untuk ditetapkan sebagai pasangan calon,” ujar Ketua KPU Payakumbuh Hendra Yani. Selanjutnya Kordinator Divisi Teknis KPU Maknius AM, meminta para balon itu bergegas membuka rekening di bank mumpung masih ada waktu. Tenggat waktunya hingga 2 Mei 2012 untuk melengkapi persyaratan administratif mereka. Rekening dana kampanye, wajib diserahkan H-1 sebelum masa kampanye dan diserahkan H+1 usai kampanye,” demikian Zulhefriman Nazarsyah.v

Ramlan Zas Memang Istimewa

Penangkapan mantan Bupati Rokan Hulu, Riau, Ramlan Zas dianggap agak tercoreng karena yang bersangkutan mendapat perlakuan istimewa dari aparat penegak hukum. Bukannya dipermalukan, diborgol atau diperlakukan bak narapidana, Ramlan justru dijamu di ruang kedatangan VIP, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Jumat,

20 April 2012. Mantan Ketua DPD I Partai Golkar Riau itu, disuguhi makanan dan minuman hangat, seakan pejabat yang baru tiba di Bumi Lancang Kuning itu. Tak tampak tanda-tanda Ramlan adalah koruptor atau penjahat yang sudah dipidana dengan kekuatan hukum tetap, oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dana tidak terduga APBD Rohul tahun 2003. Ramlan sempat buron empat tahun lebih namun tertangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, saat hendak menjemput isterinya.v

Serempetan Berujung Demo

Puluhan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) Kepri melakukan aksi demonstrasi di Kantor Walikota Tanjungpinang dan Hotel Comfort tempat pelaksanaan Musrenbang, awal April lalu. Mereka meminta pertanggungjawaban Pemko terhadap dosen Umrah Febriyanti Lestari dan mahasiswi Rika Anggraini yang terkena serempet mobil dinas Wakil Wali Kota Edward Mushalli di Jl Senggarang sebelumnya. “Mana keadilannmu, mana katanya yang mengayomi masyarakat, seharusnya Pemko bertanggung jawab penuh atas musibah yang dialami ibu Febriayanti dan adiknya Rika, “teriak Fachriansah, koordinator lapangan demo mahasiswa. Namun Eko, pengemudi mobil dinas Wawali menegaskan “Bukan BP 5 T (nomor polisi mobilnya) yang menabrak, justru motor Rika yang jatuh menyentuh mobil dinas, saat itu berlawanan arah,” tegasnya. Febriyanti dan Rika pun ditolong oleh Wawako dan Eko untuk mendapatkan pengobatan.v

Kasus Damkar di Jambi

Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Jambi segera memeriksa mantan walikota Jambi Aripin Manap dan

beberapa mantan pejabat pemkot Jambi lainnya terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2004. Kepala Seksi Pidsus Kejari Jambi Raadi Oktia mengungkapkan, setelah kasus Damkar dinaikkan ke tingkat penyidikan, maka pihak Kejari akan langsung memeriksa sejumlah saksi. “Pemeriksaan dijadwalkan mulai awal April. Gambaran awal, para saksi yang akan diperiksa adalah 13 orang pejabat Pemkot yang pernah diperiksa sebelumnya,”ungkap Raadi. Setidaknya ada empat bupati dan mantan Bupati di Provinsi Jambi yang di duga terlibat dalam kasus ini. Empat kepala daerah dan mantan kepala daerah itu, yakni Arifien Manap, mantan Wali Kota Jambi, Madjid Mu’az, mantan Bupati Tebo, Abdullah Hich, mantan Bupati Tanjab Timur, dan Abdul Fattah, Bupati Batanghari aktif saat ini.v

Ancang-ancang Pemilukada

Bursa calon kepala daerah mulai marak jelang pelaksanaan pemilukada di sembilan kabupaten maupun kota di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk di Kota Palembang. “Suasana (pencalonan) mulai ramai, karena selain sembilan kabupaten dan kota, masa jabatan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) juga akan berakhir pada November 2013,” kata anggota DPRD Sumsel dari Partai Golkar, RA Anita Noeringhati. Selain Palembang, ada tiga kota lainnya yang segera bersiap masuk tahapan pemilukada yakni Kota Lubuklinggau, Prabumulih, dan Pagaralam. Sementara lima kabupaten yang juga segera melaksanakan pemilihan bupati masing-masing Kabupaten Muaraenim, Banyuasin, Lahat, Empat Lawang, dan Ogan Komering Ilir. Anita sendiri disebut-sebut hendak maju sebagai calon Wali Kota Palembang.v

Agusrin di Cipinang

Setelah dua kali mangkir, terpidana korupsi Agusrin M Najamuddin, Selasa (10/4), akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan untuk dieksekusi. Agusrin datang ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan mulai ditahan di sana sekitar pukul 17.30. Gubernur Bengkulu yang telah diberhentikan itu akan menjalani hukuman penjara empat tahun, sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung. Sebelum menyerahkan diri, Agusrin bersama penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menghadiri sidang permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.. Yusril mengatakan, Agusrin mengajukan PK karena terdapat empat novum atau bukti baru dalam kasusnya. ”Agusrin juga yakin terdapat kekeliruan dan kekhilafan fatal hakim kasasi Mahkamah Agung yang menghukum dirinya,” kata Yusril. Yusril juga bilang, pemberhentian Agusrin sebagai Gubernur Bengkulu oleh Presiden SBY memiliki risiko: Jika upaya hukum PK Agusrin diterima MA, segala hak dan kedudukan Agusrin harus dikembalikan termasuk jabatannya sebagai Gubernur.v

Kejaksaan Tanyai Zul

Mantan Bupati Lampung Selatan yang saat ini menjadi anggota DPR RI, Zulkifli Anwar diduga terkait dalam kasus korupsi dalam pengadaan tanah PLTU Sebalang, Lampung Selatan, Lampung. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang menangani kasus korupsi ini, berencana akan memanggil Zulkifli Anwar untuk diperiksa sebagai saksi. “Kita berencana akan memanggil Zulkifli Anwar. Sebagai Bupati Lampung Selatan saat itu, ia diduga mengetahui dalam pengadaan tanah itu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, M

Serry. Menurut dia, proyek PLTU Sebalang ini dibangun PLN pada 2007 dengan kekuatan 2x100 MW yang berlokasi di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Katibung, Lampung Selatan. Nah, kasusnya adalah markup pengadaan tanah proyek itu seluas 66 ha senilai Rp 26 miliar. Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan kabarnya sedang menghitung kerugian negara dalam kasus ini.v

Zul Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wali Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Zulkarnaen Karim, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dermaga Internasional Bangka atau Bangka Trade Center (BTC). Zul diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang merugikan kas negara hingga triliunan rupiah tersebut. Ia menyatakan sudah sekitar 20 orang diperiksa KPK terkait kasus ini. Mereka antara lain pejabat Pemerintah Kota dan PT Pasar Pinang Jaya. Wali Kota Pangkalpinang Zulkarnaen ini diperiksa KPK selama 10 jam pada awal April 2012. Ia mengaku dicecar puluhan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan berkisar seputar kasus BTC dan tukar guling (ruislag) tanah proyek yang melibatkan Pemkot Pangkal Pinang dan mitra swastanya. “Persoalan ruislag sudah saya jabarkan ke penyidik. Intinya tidak hanya soal BTC tapi ruislag juga,” jelasnya.v

Aat Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status pada kasus pembangunan Dermaga Kubangsari, Cilegon Banten tahun 2005-2010 menjadi penyidikan. Dalam perkara ini akhirnya lembaga super body tersebut menetapkan Mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafa’at sebagai tersangka. “Setelah melakukan penyelidikan kasus pembangunan

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara dermaga di daerah Tumpang Sari, KPK memutuskan untuk meningkatkan status menjadi proses Penyidikan dengan tersangka AS (Aat Syafa’at),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Senin (23/4/2012). Seperti diketahui kasus ini bermula dari Pemkot Cilegon yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel mengenai tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Aat Syafa’at dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1KUHP karena telah menyalahguaankan kewenangan sebagai pejabat pemerintah. KPK mengklaim, negara mengalami kerugian hingga 11 miliar rupiah.v

Heryawan menyebut ada provokator yang terlibat dalam insiden perusakan Masjid Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jumat (20/4/2012). Ia mengaku dapat kabar dari lapangan yang menyebut awalnya kelompok yang menolak keberadaan Ahmadiyah itu tidak bermaksud merusak masjid. Namun ulah provokator dituding jadi pemicu pelemparan yang dilakukan massa hingga merusak masjid. “Saya mendapat kabar di lapangan itu tidak bermaksud untuk melempar masjid itu, tapi ketika pada datang tiba-tiba di belakang ada provokator yang melempar. Semuanya terbakar untuk ikut lempar-lempar,” kata Heryawan.v

Menteri Sindir Cagub DKI

Bupati Geledah Siswa

Saat penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi, tidak satupun gubernur yang hadir saat proses penandatanganan antara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dengan Pemerintah Daerah. Lantas Menteri ESDM Jero Wacik dalam sambutannya menyindir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin karena tidak hadir. “Ada dua cagub yang seharusnya datang saat ini, gubernur DKI dan gubernur Sumsel. Itu kan mereka yang jadi cagub, mau maju pilkada tapi nggak hadir di acara gas,” ujar Jero Wacik di kantornya, Senin (23/4/2012). Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah sepakat untuk memajukan penggunaan Bahan Bakar Gas. Hal itu untuk mengendalikan pemakaian Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan menyelamatkan APBN 2012.v

Heryawan Tuding Provokator

Gubernur Jawa Barat Ahmad

Mengantisipasi kecurangan Ujian Nasional (UN), siswa SMP di Karanganyar, Jawa Tengah, menjalani pemeriksaan alat tulis serta kantong seragam. Selain pemeriksaan, ruangang para peserta ujian juga dipasang kamera CCTV. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Bupati Karangayar, Rina Iriani. Sekolah pertama yang diperiksa yakni SMP Negeri 2 kemudian SMP Negeri 1 Karanganyar. Dalam pemeriksaan itu, Rina menggeledah seluruh isi kantong siswa, kotak pinsil serta sepatu dan kaos kaki. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, seperti sobekan kertas, maka langsung disita. “Kita berharap upaya ini bisa menghapuskan budaya mencontek. Hari ini, kita tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan,” ujar Rina usai melakukan pemeriksaan, Senin (23/4/2012).v

Kepala Dinas Tinggalkan Risma

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Endang Tjaturahwati mengajukan surat pengunduran diri ke Wali Kota

Surabaya Tri Rismaharini dengan alasan ingin pensiun dini dan lebih dekat dengan keluarga. Namun kabar yang beredar, pengunduran diri itu berawal dari teguran keras Wali Kota. Surat pengunduran diri itu dilayangkan Endang kepada Wali Kota, Selasa, 17 April, ditembuskan ke Wakil Wali Kota Bambang DH dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Yayuk Eko Agustin. Atas pengunduran diri ini, langsung merebak kabar bahwa Endang sudah tidak cocok dengan iklim kerja di Pemkot Surabaya. Pemicunya Endang minggu lalu barusan mendapat teguran keras dari Wali Kota. Teguran itu disampaikan dalam rapat yang dihadiri pula oleh banyak pejabat Pemkot. “Waktu itu rapat dilaksanakan di ruang sidang Wali Kota. Mungkin karena teguran itu dan sudah tidak cocok dengan iklim kerja di Pemkot, Bu Endang langsung mundur,” ungkap seorang sumber.v

Calon PDIP Menang di Buleleng

Kehadiran Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri saat kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng dari PDI-P, Putu Agus SuradnyanaNyoman Sutjidra, Minggu, 22 April 2012 rupanya tidak sia-sia. Agus dan Sutjidra berhasil mengungguli para pesaingnya dengan meraih 117.960 suara. Calon Partai Golkar Gede Ariadi-Wayan Arta hanya meraih 53.520 suara. Gede Ariadi merupakan putera dari Putu Bagiada, Bupati Buleleng saat ini. Sementara itu, pasangan Tutik Kusuma Wardhani-I Komang Nova Sewi Putra (Partai Demokrat) mengumpulkan 46.769 suara, dan Gede Wenten Suparlan-Ida Bagus Djodhi (Koalisi Hanura-Den Bukit) baru kebagian 1.942 suara. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat atau warga Buleleng, karena memberikan suara kepada pasangan yang dicalonkan partai

kami,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali Anak Agung Oka Ratmadi SH.v

Zul Pikir-pikir Banding

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menolak gugatan terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai pihak yang menerbitkan izin penempatan tailing PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di dasar laut. “Kami pelajari dulu bersama-sama DPRD, kalau ada celah untuk banding dan argumennya cukup kuat, pasti kami banding,” kata Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli di Mataram, pertengahan April lalu. Zulkifli mengaku tidak akan melakukan perbuatan sia-sia atau asal mengajukan banding tanpa argumen yang kuat. Sebelumnya majelis hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara gugatan izin pembuangan limbah NNT, memutuskan untuk menolak gugatan dari Wahana Lingungan Hidup Indonesia dan Gema Alam.v

Marianus Setrap Ratusan PNS

Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae, menghukum ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) dengan berjalan kaki keliling Kota Bajawa, pertengahan April lalu. Hukuman dijatuhkan karena Marianus kesal terhadap PNS yang dinilainya bandel dengan absen apel pagi. Mereka dijaga langsung Bupati Ngada Marianus Sae, didampingi Asisten III Drs Anthonius Repu, dan puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tampak beberapa kepala dinas juga ikut berjalan kaki mendampingi stafnya yang kurang disiplin. Ratusan PNS yang dihukum itu menjadi tontonan menarik masyarakat Kota Bajawa. “Memang banyak PNS bersikap kelewat batas. Pergi-pulang kantor sesuka hati. Di mana tanggung

jawab mereka sebagai PNS yang katanya mengurus masyarakat? Maka harus dilakukan tindakan untuk menyadarkan mereka,” kata Bupati. Namun, tindakan Marianus mendapat kecaman dari berbagai pihak sebagai tindakan tidak etis.v

Yansen Akun Dieksekusi

Mantan Bupati Sanggau, Kalimantan Barat Yansen Akun dijemput petugas kejaksaan negeri setempat, pertengahan April lalu di kediamannya di Pontianak. Bupati periode 2003-2008 itu dieksekusi melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Yansen adalah terpidana kasus pengadaan TPA sampah di Desa Sungai Mayam, Meliau pada 2007 lalu dengan pagu dana Rp1,7 miliar. Pengadaan tanah TPA pada 2007 seluas 3.000 m2 itu dibeli dari Epy Frangki alias Fanjung, seharga Rp59 ribu per m2, padahal harga aslinya hanya Rp3.000 per m2. Lantas Yansen diadili dan divonis dua tahun penjara. Pada putusan banding dan kasasi, Yansen divonis satu tahun penjara, lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 4,5 tahun penjara.v

Teras: Rapat & Jalan Rusak

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta kepala daerah di Kalteng menggelar rapat soal infrastruktur di atas jalan rusak. Ia juga melarang para bupati dan wali kota menggelar rapat mengenai infrastruktur di Jakarta. Di hadapan para bupati dan wali kota di Kalteng dalam rapat koordinasi Pengendalian Program Pembangunan APBN dan APBD Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2012 Kalteng di Palangkaraya, pertengahan April lalu, Teras mempertanyakan, mengapa kepala daerah ada yang mengadakan rapat dengan pejabat pusat di Jakarta. “Jangan di Jakarta. Ajak mereka yang di Jakarta ke sini dan rapat di

jalan supaya tahu susahnya rakyat Kalteng. Biar sehati dan mereka lihat sendiri kondisi di lapangan,” ujarnya. Teras tegas mengatakan, ia pernah mengadakan rapat semacam itu di salah satu pelabuhan di Kalteng. Saat itu, semua pihak mendengar dan kita langsung membuat keputusan. “Kalau rapat di Jakarta, lihatnya jalan mulus semua dan enak buat mereka yang di sana,” ucapnya.v

Rita Raih Penghargaan

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari meraih penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia (API) 2012 kategori Wanita Tangguh Adaptif dari majalah Business Review, Cleopatra dan Women Review. Penghargaan API 2012 ini diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI Linda Amelia Sari Gumelar di Jakarta, Kamis, 10 April, 2012. Kepedulian Rita sebagai Bupati Kukar terhadap kaum perempuan memang cukup serius. Melalui program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja), salah satu misinya adalah peran perempuan di segala sektor pembangunan. Tak hanya itu, APBD Kukar juga telah mengalokasikan dana 2% untuk pemberdayaan perempuan. “Saya alokasikan dana 2 persen dari APBD berupa bantuan pinjaman lunak tanpa agunan, mulai dari perorangan hingga kelompok agar mereka lebih produktif dalam berusaha dan berkarya secara mandiri,” katanya.v

Mardani Umrahkan Qariah

Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming memberikan bonus tambahan kepada juara umum perorangan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI Tingkat Provinsi Kalsel yang diraih warganya Dina Andriani. “Dina dan ibunya akan saya berangkatkan umroh,” ujar Mardani

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara di Batulicin, ibu kota Tanbu. Kabupaten berjuluk Bumi bersujud ini juga berhasil meraih gelar juara umum dengan meraih nilai 79, disusul kemudian oleh Barito Kuala (57) dan peringkat Banjarmasin (38). Terpilihnya Kabupaten Tanah Bumbu menjadi juara umum pengumuman yang disampaikan oleh dewan hakim pada malam penutupan MTQ, pertengahan April lalu. Qori H Akhmad Budady tampil sebagai juara pertama kategori tilawah dewasa. Dia juga pernah menjadi juara II pada MTQ Internasional di Libya di tahun 2004. Sedangkan juara II diraih oleh Qori asal Kabupaten Kotabaru atas nama Syamsuri dan juara III M Riduan dari Banjarbaru. Untuk Qoriah terbaik pada kategori tilawah dewasa dimenangkan oleh Rusdamayanti dari Kabupaten HSS (Kandangan), juara II Hj Raudah SPd dari Kabupaten Banjar (Martapura) dan juara III Mahrifah dari Banjarbaru.v

Nasib Elly Lasut

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Manado diketuai Maryana membebaskan terdakwa Elly Lasut dari tuntutan hukum kasus penyelewengan dana GD-OTA Talaud. Amar putusan hakim menyebut perkara GD-OTA sama dengan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas yang menjerat terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara. Sebelumnya jaksa menuntut Elly dengan hukuman 2,6 tahun penjara. Surat tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara ini sudah pernah disidang, untuk itu kasus ini tidak bisa lagi diperkarakan (asas nebis in idem), tutur Hakim Maryana. Meski telah divonis bebas, Elly tetap ditahan di Rumah Tahanan Malendeng, Manado, menjalani hukuman kasus SPPD fiktif. Menurut Kajati, Elly masih harus menjalani pemeriksaan kasus korupsi lainnya, yakni bencana alam.v

David Minta Stop Konflik Aparat

Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib meminta agar konflik TNI dan Polri yang terjadi di daerah itu, tidak berkepanjangan, karena masyarakat bisa terkena imbasnya. “Kami berharap, tidak ada lagi insiden yang meresahkan masyarakat,” ungkap Bupati, Senin, 23 April 2012. Menurut David, selama ini daerah tersebut dikenal sangat kondusif dan masyarakatnya turut bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dia mengatakan, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi tugas pihak keamanan, yaitu TNI dan Polri, namun berharap akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Terkait konflik yang terjadi antara satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), sehari sebelumnya, Bupati menilai itu hanya ulah oknum saja dan bukan institusi TNI dan Polri.v

Rusdy Minta Warga Stop Bentrok

Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura berang dengan bentrokan antarwarga Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Palu Selatan dengan warga Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat, yang tiada akhirnya. “Saya sangat kecewa terhadap adikadik saya di dua kelurahan yang tidak lagi menghargai saya,” kata Rusdy kepada wartawan di Pos Pengamanan Nunu-Tavanjuka, awal April lalu. Selama ini, kata Rusdy, mereka sering datang kepadanya untuk meminta saran dalam menyelesaikan konflik. Ia menambahkan sudah berbagai cara dan strategi dipakai untuk menyelesaikan konflik, termasuk pertemuan Malino, Maret lalu. Meski berang karena warga dua kelurahan tersebut kerap terlibat bentrok,

Rusdy tetap berharap kepada warga yang bertikai agar segera mengakhiri konflik ini.v

Saeni telah mengeluarkan imbauan agar para pelajar tidak konvoi setelah UN.v

Mamuju Tengah atau Kota Mamuju?

BM Vs NA di Pemilukada

Tudingan bahwa Pemkab Mamuju tidak serius melakukan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota, ditanggapi Bupati Mamuju, Suhardi Duka. Menurut Suhardi, pernyataan itu merupakan tanggapan miring. “Tanggapan sejumlah anggota DPRD Sulbar yang menyatakan Pemkab Mamuju tidak serius melakukan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi kota itu tidak tepat. Bahkan bisa dikatakan salah arah,” ujar Suhardi, akhir Aprii lalu. Bupati Mamuju dua periode ini, mengatakan, pengalihan status Kabupaten Mamuju menjadi kota bisa saja dilakukan. Namun, bagaimana dengan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) yang sudah dijanjikan oleh sekian tokoh termasuk pejabat DPRD Sulbar.v

Siswa Gowa Abaikan Bupati

Imbauan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, agar pelajar tidak konvoi usai Ujian Nasional (UN) terkesan tak bergigi. Usai UN, segerombolan pelajar tetap saja berkonvoi di sejumlah titik di Kota Sungguminasa, Kamis, 19 April lalu. Dari sejumlah titik yang dilalui, sekelompok pelajar malah melintas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa. Ironisnya, pihak petugas maupun pihak sekolah membiarkan para siswanya. Para pelajar tersebut tampak masih mengenakan seragam sekolah yang sudah dicoret-coret. Bahkan sebagia antaranya tak menggunakan helm pengaman. Konvoi tersebut tidak mendapat mengawalan dari petugas. Padahal Bupati Gowa melalui Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Gowa, Arifuddin

Bupati Kolaka Buhari Matta dan Gubernur Sulawesi Tenggara petahana Nur Alam semakin sering disebut akan bersaing dalam Pemilukada Gubernur pada akhir 2012. Perang urat syaraf pun berlangsung, antara lain pembatalan rencana peringatan HUT Sultra ke-49 pada 27 April 2012 di Kolaka dan dialihkan ke Muna. Sejumlah warga Sultra pun kecewa, antara lain Haning Abdullah. Menurut dia, pembatalan Kolaka sebagai tuan rumah peringatan HUT Sultra membuat masyarakat Kolaka kecewa terhadap tindakan Gubernur Sultra Nur Alam. “Setahun lalu, Kolaka sudah menyatakan kesiapannya bertindak sebagai tuan rumah, namun tiba-tiba dibatalkan oleh Gubernur tanpa ada alasan jelas,” kata Haning, dengan nada prihatin. Ia menambahkan, tidak ada alasan bagi Gubernur mengalihkan tempat peringatan HUT Sultra. Di sisi lain, mantan Gubernur Ali Mazi kabarnya juga hendak maju dalam Pemilukada nanti.v

Wamen Ikut Pemilukada

Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian, Alex Retraubun, menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku periode 2013-2018 mendatang, dalam Pemilukada Maluku. “Saya siap maju bertarung dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada 2013 mendatang,” katanya di Saumlaki, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), pertengahan April lalu. Retraubun yang berada di Saumlaki dalam rangka menghadiri pelantikan pasangan Bupati-Wakil Bupati MTB periode 2012-1017, Bitzael Silvester Temmar-Paulus Werembinan Taborat itu mengatakan, rencana

mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku itu bukan dilatari keinginan sendiri melainkan oleh kehendak sebagian besar komponen masyarakat. Mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan PulauPulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (20052009) itu mengakui, dihubungi sejumlah komponen masyarakat dan menyarankannya untuk tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku.v

Rusli Sibuk Sail Morotai

Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua yakin, bakal hadir 5.000 wisatawan saat Sail Morotai diluncurkan pada pertengahan September 2012. Sebab, saat Sail Morotai digelar, perbaikan dan persiapan lokasi pariwisata di Pulau Morotai telah selesai. “Estimasi wisatawan sekitar 5.000 orang pada puncak kegiatan Sail Morotai nanti,” ujar Rusli di kantornya, 19 April lalu. Untuk mencapai pulau Morotai, memang sulit mendapat akses cepat. Melalui jalan darat, wisatawan harus mencari kendaraan dari kota Ternate menuju Sofifi, lalu naik kapal menuju Pulau Morotai. Perjalanan darat dari Ternate menuju Morotai butuh waktu delapan jam. Sedangkan melalui udara, Bandara Babulla di Ternate hanya menyediakan penerbangan yang terbatas setiap minggu.v

Kantor Pak Wali Sengaja Dibakar

Kapolres Sorong Kota, Papua Barat, AKBP Tri Atmodjo, SIK, melalui Wakapolres Kompol Rizki Ferdiansyah SH SIK, mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan laboratorium forensik (labfor) Makassar, terbakarnya Kantor Wali Kota Sorong pada 28 Maret lalu diduga kuat karena sengaja dibakar orang tidak bertanggung jawab. Untuk kepentingan penyidikan, kini polisi setempat tengah memeriksa 37 orang untuk mengungkap baik pelaku maupun motif pembakaran

itu. “Barang yang ditemukan di reruntuhan sisa-sisa kebakaran yang dijadikan barang bukti dan paling dominan adalah minyak tanah. Diduga, pelaku membakar kantor wali kota dengan minyak tanah,” kata Ferdiansyah. Selama ini, menurut Ferdiansyah, pihak Polres Sorong Kota tidak mau berandai-andai apakah kebakaran Kantor Wali Kota Sorong disengaja. Jawabannya sebagai pegangan Polres Sorong Kota adalah atas dasar pemeriksaan labfor, sehingga tingkat akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.v

Mama-mama Demo Gubernur

Ratusan mama-mama pedagang asli Papua, mendatangi kantor Gubernurnya. Mereka menuntut pemerintah yang pernah menjanjikan mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar, untuk membebaskan lahan pasar permanen bagi mereka. Janji itu, pernah diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ahmad Hatari, Februari lalu di kantor DPR Papua. Namun, menurut koordinator aksi, Robert Jitmau, ternyata janji itu hanya omong kosong saja. Dalam Penjabaran APBD Provinsi Papua, rencana pembangunan pasar bagi mama Papua memang ada, namun besaran dana yang dicantumkan Rp 0,00. Rencana tersebut diuraikan dalam rencana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Jadi, mamamama meminta agar pemerintah tidak ingkar janji dan menepati amanat Otonomi Khusus yaitu memberdayakan, melindungi dan berpihak pada orang asli Papua.v Teddi S Muchari

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

pentas

Dinamika politik dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas rencana kenaikan harga BBM berlangsung sangat cair, bergolak bagaikan air hendak mencapai titik didih. Meski telah reda, implikasinya dalam praktik politik amatlah luas. Majalah PUBLIK mewawancarai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Dr Ir H Akbar Tandjung mengenai soal itu. Apa pula pandangannya tentang rencana Partai Golkar mempercepat penetapan calon presiden? Simak penuturannya kepada Dodi Nopriansyah berikut ini:

Bagaimana Anda melihat perkembangan situasi sistem politik kita belakangan ini? Praktik politik kita sekarang terlalu rendah kualitasnya dan sangat diwarnnai oleh pragmatisme politik. Implikasinya, kita melihat bukan transformasi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih bermutu, melainkan semakin terasa adanya degradasi partai-partai politik yang didominasi semata-mata hanya menjadi kendaraan untuk meraih jabatan-jabatan publik. Kemudian, dari jabatan politik, figur politisi akan mendapat privilege, yaitu berbagai macam keistimewaan, penghargaan, penghormatan, dan bahkan materi pula. Seharusnya bagaimana? Jabatan politik memang merupakan salah satu tujuan, tapi bukan yang utama, melainkan tujuan antara. Sedangkan tujuan utamanya adalah bagaimana seseorang dengan jabatan politik itu, dapat menggunakannya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana gagasan demokrasi. Pada hemat saya, itulah yang sebaiknya menjadi paradigma politik kita.

U L N U A D I U D L U I M M E E K P S S E E R S P K A U C S

ndju a T r a kb

HA Dr Ir

Masalah agaknya ada di partai politik. Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu membuat perubahan-perubahan ke depan. Berkaitan dengan itu, saya sependapat partai-partai politik seharusnya diperkuat secara kelembagaan, sehingga fungsifungsinya berjalan secara optimal, baik fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, kaderisasi, menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat atau agregasi, kemudian juga fungsi mempengaruhi kebijakan publik, selain fungsi rekrutmen untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

pentas

Dr Ir H Akbar Tandjung

Jadi yang menonjol fungsi rekrutmennya? Jika melihat kondisi sekarang, memang demikian. Yang paling menonjol sekarang ini fungsi rekrutmen untuk meraih jabatan-jabatan publik. Nah, dalam proses rekrutmen itu sering sekali kali kita saksikan berbagai macam transaksi-transaksi politik. Oleh sebab itu, ke depan kita harus mengubahnya, sekaligus mengubah paradigma politik. Perubahan itu, menurut saya, antara lain dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik agar fungsinya lebih optimal. Sistem partai yang lebih sederhana akan lebih compatible, lebih cocok dengan sistem presidensil kita. Checks and balances system juga akan berjalan dengan baik dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dalam kerangka demokrasi, saya juga menyadari perubahan-perubahan itu harus melalui jalan damai, yaitu jalur konstitusional, dengan peraturan perundangundangan yang mengatur pemilu dan sistem kepartaian, termasuk juga di dalamnya diatur ketentuan parliamentary treshold. Semua merupakan langkah demokratis menuju sistem politik yang lebih sederhana. Itulah yang pada hemat saya perlu dipikirkan dan diterapkan ke depan. Dampak terlalu banyak partai terlihat dalam perbedaan pendapat untuk mencapai konsensus mengenai harga BBM di DPR belum lama ini. Menurut Anda? Saya berpendapat perbedaan pendapat itu hal yang wajar dalam sistem demokrasi, juga dalam koalisi yang bertekad mendukung suksesnya kepemimpinan Presiden SBY. Pak SBY membuat kontrak koalisi dengan partai-partai politik: PKS, PPP, PAN, PKB, dan Partai Golkar, serta secara otomatis dengan Partai Demokrat karena Pak SBY Ketua Dewan Pembinanya, dan bahkan juga menjadi pendiri PD. Tentu wajar partai yang berkoalisi memberi dukungan kepada Pak SBY. Tetapi bukan berarti tidak boleh ada pendapat yang berbeda, walaupun sudah bersama dalam koalisi. Menurut saya, perbedaan pendapat juga harus diberi tempat di internal koalisi itu. Nah, apabila sudah mencapai suatu kesepakatan, wajar bilamana partai-partai yang berkoalisi itu memberi dukungan kepada kesepakatan tadi. Partai Golkar berbeda ya dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM? Dalam konteks kenaikan harga BBM memang terjadi perbedaan. Awalnya masing-masing partai mempunyai pemikiran yang berbeda, tidak apriori memberi dukungan terhadap kenaikan BBM begitu saja, tapi ada berbagai pandangan termasuk Partai Golkar. Sikap Partai Golkar, kenaikan harga BBM saat ini belum bisa diterima. Tetapi ke depan, jika harga BBM sudah melampaui asumsi 105 dolar AS per barel, pemerintah bisa menaikkan harga BBM, menjadi kewenangan pemerintah bila

Sistem partai yang lebih sederhana akan lebih compatible, lebih cocok, dengan sistem presidensil kita, checks and balances system juga akan berjalan dengan baik dalam rangka menghindari penyalahgunaan kekuasaan. majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012 15

pentas

Dr Ir H Akbar Tandjung Ketika ramai unjuk rasa terkait BBM itu, Anda berkunjung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bagaimana ceritanya? Sebetulnya kunjungan itu karena saya dihubungi oleh para mahasiswa. Selama ini saya selalu membangun dan menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh mahasiswa apalagi saya juga perna memimpin organisasi mahasiswa. Saya juga pernah menjadi Ketua Umum PB HMI, kemudian saya juga yang memprakarsai berdirinya Kelompok Cipayung yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa HMI, GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI, sehingga saya sebagai senior mereka juga sering berkomunikasi. Kaitan dengan kejadian di RSCM, saya dihubungi oleh mahasiswa yang mengabarkan terjadi chaos di RSCM, juga terjadi pembakaran mobil, dan kemudian juga ada yang dibawa di rumah sakit, RSCM dan YARSI. Para mahasiswa menghubungi saya agar melihat mahasiswa yang menjadi korban. Jadi saya merasa concern dan peduli kepada adik-adik mahasiswa yang mengungkapkan aspirasi kemahasiswaannya dan mengalami insiden. Itulah yang menjadi motif kunjungan saya, tidak lebih dari itu

mencapai kenaikan 15 persen dari asumsi APBN, dan inilah yang menjadi kesepakatan fraksi-fraksi koalisi kecuali PKS yang saya dengar mau menunggu hingga naik 20 persen dari asumsi APBN. Selanjutnya? Karena baru 15 persen maka PKS tidak ikut memberikan dukungan kepada kesepakatan tadi itu. Akhirnya PKS, bersama dengan PDIP dan lain-lain menolak kenaikan BBM. Tentu saja sikap PKS dianggap tidak sejalan dengan partai dalam koalisi. Wajar pula seandainya partai koalisi selanjutnya tidak mengajak PKS lagi karena sudah ada perbedaan dan itu dianggap hal yang bertentangan dengan komitmen bersama. Konsekuensinya , kita serahkan kepada Presiden, karena Presiden yang mengajak kader-kader PKS dalam pemerintahan. Jika misalnya sikap PKS dianggap sudah terlalu jauh dari toleransi yang diberikan, bisa saja Presiden mengganti para menteri dari PKS. Ini bisa dipahami sebagai hak prerogatif pressiden. Bisa saja Presiden mengganti kursi menteri yang diduduki PKS dengan figur profesional ataupun dari partai yang ada dalam koalisi. Setelah perbedaan pendapat mengenai BBM, bagaimana prospek koalisi menjelang Pemilu 2014? Pada Pemilu 2014 tentu partai-partai koalisi mempunyai agenda masing-masing, bisa saja mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainya. Jika itu terjadi, maka koalisi itu tidak lagi solid. Tapi, tentu saja partai partai politik harus menaati komitmen yang telah disepakati bersama. Namun, berdasarkan pengalaman di berbagai negara,

Jadi saya merasa concern (hirau) dan merasa peduli kepada adik-adik mahasiswa yang mengungkapkan aspirasi kemahasiswaannya serta mengalami insiden.

bisa saja ada yang melanggar komitmen. Nah, jika ada yang melanggar komitmen, koalisi akan semakin lemah posisinya dan menyebabkan dukungan terhadap pemerintah juga kian lemah. Selanjutnya kebijakan pemerintah tidak bisa berjalan secara efektif. Tapi kita harapkan dinamika koalisi tetap berkembang dalam semangat kebersamaan, setidak-tidaknya sampai Presiden selesai menjalankan tugasnya. Mengapa? Karena koalisi itu tidak bersifat ad hoc atau sementara waktu. Artinya, perlu dijaga selama lima tahun. Setelah itu bisa saja mempunyai sikap yang tidak lagi sama tergantung dukungan dan hasil pemilihan umum.

Akhirnya, konsensus DPR mengenai kenaikan harga BBM tercapai. Namun, apa pandangan Anda tentang konsensus itu? Itu adalah kesepakatan bersama untuk mencegah kenaikan, tetapi juga tidak menolak kenaikan BBM. Suatu saaat bila harga minyak dunia sudah diatas 15 persen dari asumsi, maka pemerintah diberi kewenangan menaikkan harga di dalam negeri. Jadi kesepakatan itu menolak kenaikan harga BBM pada 1 April. Tapi tidak menutup kemunkinan pemerintah menaikkan harga BBM, tergantung harga minyak dunia. Memang ada yang berupaya melakukan judicial review atau uji materi sebagaimana disampaikan oleh saudara Yusril Ihza Mahendra, sebagai wakil mereka mengajukan uji materi itu. Ya, kita tunggulah hasilnya dari Mahkamah Kontitusi.

Pengalaman pada 2008 harga BBM jauh melampaui patokan, namun pemerintah tidak menaikkan harganya karena menjelang Pemilu. Apakah bisa terulang? Patokannya, jika harga minyak dunia di atas 15 persen harga asumsi pemerintah 105 dolar per barel. Tentu saja jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM walau sudah di atas 15 persen akan berdampak pada APBN, dan APBN tidak mungkin bisa menanggung lagi kenaikan harga yang begitu tinggi, sehinnga tidak bisa lagi ditanggung. Jika dipaksakan juga, subsidi BBM akan semakin tinggi, maka APBN akan terkuras untuk subsidi BBM saja, sementara masih banyak bidang-bidang lain yang membutuhkan dana dari APBN. Jika dana APBN sudah habis untuk menutupi harga BBM, maka kesejahteraaan rakyat akan semakin sulit untuk diwujudkan. Jadi, sebaiknya pemerintah mengambil sikap terbaik demi kepentingan bangsa dan rakyatnya. Beralih ke Pemilukada DKI Jakarta, kesannya, Partai Golkar mendadak mencalonkan Alex Noerdin menjadi calon gubernur. Sebenarnya bagaimana? Saya yakin partai Golkar,terutama Ketua Umum Aburizal Bakrie, melakukan persiapan dengan pertimbangan cukup matang. Saudara Alex Noerdin sudah pernah menjadi Gubernur Sumatera Selatan dan sebelumnya menjadi Bupati, tentu saja pengalamannya di pemerintahan sudah cukup bagus dan lengkap. Sekarang ini ia masih dalam posisi Gubernur dan itu merupakan pengalaman penting jika terpilih menjadi Gubernur DKI. Saya melihat dia sungguh-sungguh didalam melihat permasalahan yang ada di DKI, antara lain masalah banjir, transportasi, kemacetan, dan tentu saja saya yakin dia sudah memiliki konsep-konsep tentang itu. Misalnya masalah tranportasi perlu banyak flyover baru, masalah banjir kanal di daerah selatan, kemudian juga bantaran-bantaran sungai, kemudian jalur kereta api perlu sekali perbaikan dan peremajaan. Sedangkan masyarakat berpendapat rendah ada program pembangunan rumah-rumah susun yang bisa terjangkaukelompok itu. Bagaimana dengan manuver Partai Gerindra dan PDIP yang menampilkan pasangan Joko Widodo dan Ahok? Tentu setiap calon mempunyai tekad dan keinginan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah DKI. Masing-masing calon akan dilihat dari sikap dan perspektif sesuai dengan apa yang menjadi perhatian utama mereka. Kemudian rakyatlah yang menentukan. Selain itu juga para calon juga membangun citra kepda publik yang menggambarkan mereka betul-betul ingin bekarja keras dan sungguh-sungguh mengatasi masalah yang da di Jakarta. Mereka juga memperlihatkan tidak mendapat dukungan dana yang kuat sehingga bisa saja mereka membuka kesempatan

Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan, sebelumnya Bupati, tentu saja pengalamannya di pemerintahan sudah cukup bagus dan lengkap, dan itu merupakan pengalaman penting jika terpilih menjadi Gubernur DKI. majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

pentas

Dr Ir H Akbar Tandjung kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pendanaan yang dibutuhkan kepada masing-masing calon. Saya kira itu sah-sah saja tergantung manajemennya dilakukan secara terbuka sehingga dana yang diperoleh dari masyarakat betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di Amerika Serikat juga kita mendengar Barack Obama juga membuka kesempatan kepada rakyat Amerika untuk memberikan dukungan pendanaan kepada Obama ternyata berhasil, pendukung senang dan publik juga percaya bahwa dana itu juga untuk misi yang diemban oleh calon presiden Barack Obama. Jika kita lihat gaya yang ditampilkan Jokowi beda dengan yang lain, komunikasinya pun sangat informal dan juga mengunakan tranportasi umum, kemudian juga mendatangi tempat-tempat yang banyak didatangi oleh masyarakat seperti di pasar, stasiun-stasiun, terminal bus atau juga daerah-daerah pinggiran seperti Priok. Jadi, masingmasing calon memiliki caranya sendiri dan kita lihatlah mana yang menjadi perhatian dari masyarakat DKI. Pemilukada dan Pilpres 2014 ditengarai cenderung menunjukkan penguatan oligarki elite partai. Menurut Anda? Tentu peranan individu dalam elite partai sangat menentukan dalam rekrutmen. Tapi, saya berpendapat harus dengan cara-cara yang sedemokratis mungkin, transparan,

Jika kita bertekad 35 persen, saya memperkirakan 35 persen itu di atas 40 - 50 juta suara dalam pemilu 2014 mendatang. Berarti, kita harus mencari 30 juta suara baru. terbuka, akuntabel, dan juga dengan persaingan sehat, karena itulah sejatinya demokrasi yang mau kita bangun dalam era reformasi ini. Partai Golkar juga pernah melakukan calon presiden dengan cara konvensi pada 2004. Terlepas apakah partai menggunakan cara konvensi atau tidak, kita ingin membangun semangat berpolitik yang demokratis. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ingin mempercepat penetapan Capres dari partainya. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang ada keinginan dari Saudara Aburizal Bakrie agar calon presiden ditetapkan lebih awal dengan harapan tersedia waktu lebih panjang bagi capres untuk sosialisasi pencalonan sebelum kampanye. Tapi, saya berpendapat Partai Golkar kan mempunyai program-program yang diamanatkan oleh Munas dengan apa yang dikenal sebagai catur sukses, sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses pembangunan demokrasi dan program mensejahterakan rakyat, dan barulah sukses pemilu 2014, diawali dengan sukses pemilihan legislatif dan ditambah dengan sukses pemilihan presiden. Dalam konteks itu saya berpendapat bahwa Golkar harus terlebih dulu fokus mensukseskan program-program yang menjadi keputusan munas tersebut diawali dengan sukses konsolidasi, sukses kaderisasi ditambah lagi dengan menyuarakan aspirasi rakyat dan barulah ditambah lagi dengan memberi perhatian pada pemilu 2014. Saya juga mengatakan ini dalam beberapa kesempatan supaya kita fokus. Apa alasannya? Jika Golkar terlalu cepat menetapkan calon presiden, saya khawatir nanti seluruh jajaran partai tidak lagi fokus dan akhirnya sulit menentukan mana yang mau diutamakan. Penetapan calon presidennya masih tahun 2014 mendatang, sementara kita ingin memperoleh kemenangan di pemilu legislatif. Bahkan, Golkar sendiri targetnya pada pemilu 2014, yaitu 33 persen secara nasional, dan dalam rapat saudara Rizal Mallarangeng menyebut jumlah 35 persen. Itu kan jumlah yang besar? Oleh sebab itu kita harus lebih memfokuskan diri. Gambarannya seperti apa? Pada pemilu 2004 kita menang sebesar 21,6 persen. Suara kita waktu itu 24,5 juta. Nah, pada Pemilu 2009 kita mengalami penurunan yang besar, tinggal 15 juta suara, atau penurunan 9,5 juta suara. Jika kita bertekad 35 persen, saya memperkirakan 35 persen itu di atas 40 juta suara, mungkin di atas 50 juta suara dalam pemilu 2014 mendatang. Berarti, kita harus mencari 30 juta suara baru. Ini kan pekerjaan yang sangat besar. Maksudnya?

Ini hanya mungkin terjadi jika kita sukses dalam konsolidasi partai, dan sukses pula dalam kaderisasi, ditambah lagi sukses dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga rakyat itu merasa bahwa kepentingan mereka diperjuangkan oleh Golkar. Jika begitu, mereka dengan senang hati memilih Golkar, dan dukungan itu yang meningkatkan suara Golkar dan Insya Allah Golkar menjadi pemenang. Kalau itu sudah tercapai inikan modal yang sangat penting didalam memberikan dukungan terhadap calon presiden kita. Jadi, saya berpendapat kita harus fokus pada catur munas tersebut. Inilah yang menjadi modal kita dalam suksesnya pemilihan presiden Dinamika internal Partai Golkar bagaimana? Ya, kalau saya lihat DPD I menyuarakan agar pencalonan supaya dipercepat. Dan, terakhir saya lihat DPDI dan DPD II Partai Golkar bertemu dan menyatakan dukungannya kepada Aburizal Bakrie dan ingin supaya dipercepat pengumuman calon presiden yang definitif. Tentu secara formal organisasi itu bisa saja ditetapkan. Tapi, sejauh mana secara infrastruktur partai dari atas sampai bawah betul-betul memahami potensinya sementara pemilihan presidennya pada 2014 mendatang. Pada waktu zaman saya Ketua DPP, kami mengintroduksi konvensi dilakukan pada Juli 2003, dan penetapan calon presidenya dilakukan pada April 2004. Setelah itu barulah segala persiapan difokuskan pada persiapan calon presiden. Jika sekarang ini lebih awal, mungkin persiapan Pemilu untuk meraih suara secara optimal tidak tertangani secara sungguh-sungguh. Jika Partai Golkar sebagai partai perintis konvensi tidak melakukannya, bagaimana partai-partai lain mengikutinya. Partai jadi seperti perusahaan tempat pemegang saham mayoritas mengambil keputusan. Bagaimana ini?

Sebab itu, yang penting adalah bagaimana spirit di kalangan elite politik. Jika spirit demokrasinya tinggi, tentu peluang para pimpinan partai sangat besar. Peluang Saudara Hatta di PAN besar, peluang Saudara Prabowo di Gerindra sangat besar, termasuk peluang Saudara Aburizal juga cukup besar. Tapi, semangat ini yang penting dalam konteks kita melihat pula Pak JK (Jusuf Kalla) kelihatan juga siap pula menjadi calon presiden. Ini harus diperhatikan pula oleh Golkar. Anda sendiri bagaimana? Kembali tergantung pada sistem rekrutmen partai yang menentukan. Menentukan apakah orang itu mau ikut atau tidak, maka saya berpendapat bahwa sistem rekrutmennya itu harus dilakukan secara demokratis dan transparan, akuntabel dan memberi kesempatan maupun peluang kepada mereka yang terpanggil untuk ikut dalam pencalonan presiden. Kita berharap partai-partai melakukan rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Yang ada sekarang ini melalui pertemuan DPD 1 dan adanya DPD 2 yang diajak oleh DPD 1. Cara itu pun dari perspektif aturan organisasi juga tidak salah. Tapi, dari perspektif lain , tentu kurang sejalan dengan semangat demokrasi Dengan perkembangan terakhir ini, apakah Anda yakin Partai Golkar akan memenangi Pemilu 2014? Kita tentu memiliki keyakinan karena kita pernah menjadi pemenang, dan kita juga sungguh-sungguh menghadapi pemilu 2014. Jika kita lihat pandangan publik sekarang, maka Partai Golkar akan mendapat dukungan yang cukup. Tapi, target Partai Golkar kan 35 persen. Itu harus betul-betul melibatkan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan partai untuk bersama sama memberikan dukungan bagi pencapaian target itu, dan kita semuanya harus fokus ke sana.v

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

Dokumentasi Aktivitas Akbar Tandjung

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

utama

Partai Golkar

Konflik internal yang menyeruak ke publik secara terbuka belum pernah terjadi dalam sejarah (Partai) Golkar. Tapi, itu berlangsung sekarang. Bermula dari soal sederhana namun meluas laksana dialektika membahana.

kader Golkar di daerah justru dipegang oleh bukan putera daerah. “Harapan kami, dalam kerangka otonomi daerah itu jangan ada pembonsaian terhadap tokohtokoh lokal,” ucapnya. Muntasir juga meminta DPP PG berperan aktif untuk mengantisipasi isu tentang kader Golkar di DPR yang hendak mengundurkan diri. Selain itu, DPP juga harus bereaksi atas rencana sejumlah kader Golkar di daerah yang hendak pindah ke partai baru. “Kami mohon kepada DPP PG untuk proaktif mengambil langkah-langkah konkrit dan nyata untuk kembali kepada AD/ART dan juklak PG. Lakukan langkah-langkah revitalitasasi dan restruktrurisasi dengan

Jawa Timur di rumah pribadinya, Jl Mangunsarkoro 42 Menteng, Jakarta Pusat. Rombongan dari Jatim itu membawa surat dukungan pencalonan Ical sebagai calon presiden 2014 mendatang. Tampak hadir Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarif Cicip Raharjo dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Dalam kesempatan itu Ical akhirnya menyatakan siap maju sebagai calon presiden 2014. “Insya Allah saya siap mencalonkan diri,” kata Aburizal dalam konferensi pers di kediamannya. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Martono mengusulkan agar rapat pimpinan nasional (rampimnas) Partai Golkar yang sedianya berlangsung akhir

berhimpun di hotel Atlet Century Senayan. Manuver Ical tak pelak ikut memicu terbentuknya Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar. Terlebih lagi, pada pertengahan Februari 2012, Ical masih berbicara penetapan capres akan berlangsung pada Rapimnas Partai Golkar pada Oktober mendatang. Seminggu kemudian, Ical mengulang pernyataan tentang Rapimnas khusus yang dipercepat itu. Alasannya, memenuhi desakan 25 ketua dewan pimpinan daerah (DPD). Rapimnas khusus rencananya akan memutuskan calon presiden dari Partai Golkar. Dalam rapimnas khusus itu Golkar akan menetapkan Ical sebagai satu-

segera mereshuffle pengurus DPP PG yang kurang pro kepada masyarakat, termasuk yang duduk di DPR RI,” tukasnya. Namun, hari berbilang pekan, belum juga ada tanggapan serius terhadap ungkapan yang dilontarkan Muntasir. Yang mengemuka adalah rencana penyelenggaraan Rapimnasus Partai Golkar untuk mengukuhkan Ical sebagai capres. Belum dingin suasana usai sidang paripurna yang memutuskan penundaan kenaikan harga BBM di DPR, 31 Maret 2012, Ical sudah mewacanakan pencapresannya dengan menerima kunjungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Martono dan 38 Ketua DPD II se-

tahun dipercepat. Rapimnas ini pula yang akan mengukuhkan Ical sebagai capres dari Partai Golkar. “Kalau bisa diselenggarakan sebelum puasa,” ujarnya. Ketua Umum Partai Golkar pun menyambutnya dengan menyatakan siap dicalonkan sebagai capres. Dengan bertambahnya dukungan dari Jawa Timur, berarti total 25 DPD Partai Golkar se-Indonesia yang mendukung pencalonan dirinya sebagai capres pada 2014. “Saya kira kami akan putuskan di rapimnas khusus dalam waktu dekat. Insya Allah Juni akhir atau awal Juli (2012),” tandasnya. Jadi, bukan kebetulan jika pada hari yang sama ketika Ical bertemu DPD I & II se-Jatim, Muntasir dan kawankawan

satunya calon presiden dari Golkar. “Kami putusan, kalau tidak akhir Juni, ya awal Juli,” jelas Ical seusai pertemuan dengan pengurus DPP Golkar di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu, 8 April 2012 malam. Toh baru pada akhir April 2012 Muntasir kembali mendapat sorotan. Kali ini lebih luas karena soal minum dan mabuk itu: desakan untuk memberikan hak suara bagi DPD II pada Rapimnasus yang dipercepat itu. Boleh jadi, akan lain ceritanya jika Ical tak menyebut soal “minum” dan “hanya satu orang” itu di markas Partai Golkar. Toh dialektika sudah telanjur membahana. Kita tunggu saja sambungannya. v GE

Konflik Golkar

inum dan mabuk. Nama Muntasir Hamid belakangan kerap menghiasi tampilan media gara-gara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebutnya “Membangkang. Barangkali selesai minum.” Ical mengucapkannya ketika menjawab pertanyaan wartawan sebelum rapat di DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Jumat, 27 April lalu. Keesokan harinya, Muntasir, ketua Forum Komunikasi DPD II Partai Golkar, menyahuti ucapan Ical dengan semangat. “Mungkin Pak Ical yang lagi mabuk kekuasaan,” tandasnya. Sebenarnya Muntasir sudah bergerak, paling tidak, pada awal Maret lalu. Pada 5 Maret 2012 ia muncul di Kantor DPP Partai Golkar. Rupanya Muntasir baru saja didaulat menjadi Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar dalam pertemuan di Hotel Atlet Century, Jakarta, beberapa hari sebelumnya.N Nah, di markas partai berlambang beringin itu Muntasir mulai berbicara ke depan publik. Ia antara lain menuding

yang Menggelegar

Ical mengingkari janji-janjinya usai terpilih dalam Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau pada 2009 lalu. Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Kota banda Aceh itu, janji-janji yang diucapkan Ical sejak menjadi Ketua Umum PG, baru terealisasi 25 persen saja. “Intinya kita sedikit sedih. Banyak hal sebagaimana dijanjikan di Pekanbaru beberapa item antaranya meleset. Kami banyak mendapatkan masukan dari kawan-kawan DPD II PG yang merasa sedih karena janji Pekanbaru tidak direalisasikan,” kata Muntasir kepada wartawan yang datang ke markas Golkar hendak menemui pengurus harian DPP untuk mengantar hasil rekomendasi Forum Silaturrahmi DPD II Golkar. Tak ada pengurus harian yang menemuinya. Namun, Muntasir tak kurang akal dengan berbicara kepada wartawan. Lantas ia mengurai sejumlah keluhan para penghela partai di tingkat lokal selama Ical memimpin Golkar sejak Munas Pekanbaru. Misalnya, DPD II kurang mendapat laporan lengkap tentang

program dan isu strategis dari DPD I. Selain itu, DPD II juga tidak mendapat jatah pelaksanaan pengkaderan. “Ini hampir merata di seluruh tanah air,” kata dia. DPD II, lanjut Muntasir, juga tidak mendapat informasi tentang program Indonesia Bangkit Bersama Partai Golkar dan ARB (Aburizal Bakrie), kucuran kredit lunak untuk usaha kecil. “Sehingga kami menghadapi pertanyaan dari masyarakat dan kader,” sambungnya. Toh ungkapan adik politisi Ahmad Farhan Hamid yang paling menohok adalah tidak dilibatkannya DPD II dalam penetapan Ical sebagai calon presiden. “Ini merupakan hal yang paling krusial karena PG tidak mempunyai (pendekatan) bottom up (dukungan dari bawah ke atas) yang didasari di DPD II. Soal ini perlu rapat DPD II seIndonesia,” ungkapnya. Selain itu DPP Golkar di bawah Ical juga diminta memberi peran lebih luas kepada tokohtokoh lokal untuk mengembangkan Golkar di daerah. Sebab, selama ini fungsi koordinasi dan supervisi atas

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

utama

Dari Rapim Ke Rapim

Rapim i r Da

Rapim e k

i mata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang mengagendakan penetapan calon presiden (capres) dari partai itu bukanlah percepatan karena sebelumnya sudah ada penetapan waktu. Ical menjelaskan, dalam Rapimnas II pada 2011, telah diputuskan bahwa penetapan nama capres dari partai berlambang pohon beringin ini ditentukan selambatlambatnya pada Juni 2012. Rapimnas Partai Golkar lazimnya digelar pada setiap Oktober. Acara itu dikaitkan dengan peringatan HUT partai. Untuk tahun ini, Ical meminta semua pihak di Partai Golkar mematuhi amanat Rapimnas II 2011 tadi.. “Semua pihak di dalam organisasi (Partai Golkar) harus mematuhi keputusan organisasi. Semua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I, DPD II atau pun DPP (Dewan Pimpinan Pusat), harus, wajib melaksanakan keputusan Rapimnas II,” ujarnya. Rapimnas, tambah Ical, merupakan forum tertinggi kedua setelah Kongres. Maka, apa pun keputusannya, disukai atau tidak disukai, harus dilaksanakan oleh seluruh unsur Partai. Setiap

Pantang surut rupanya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memilih Juni sebagai waktu penyelenggaraan Rapimnasus.

keputusan Rapimnas pun adalah hasil penyerapan aspirasi kepengurusan Partai Golkar dari tingkat terbawah. “Aspirasi daerah (DPD I dan DPD II) sudah diserap di setahun lalu (Rapimnas II tahun 2011). Jadi, siapa pun harus tunduk pada konstitusi Partai,” papar Ical, menanggapi tudingan sebagian pihak bahwa dirinya mengabaikan aspirasi pengurus di tingkat bawah. Kubu Ical pun merilis Rekomendasi Bidang Pemenangan Pemilu Rapimnas II Partai Golkar tahun 2011 point 13 yang menyebutkan: “Setelah mendengarkan pemandangan umum dari seluruh DPD Partai Golkar dan organisasi, baik yang mendirikan, didirikan, serta aspirasi masyarakat, yang disampaikan pada Paripurna Rapimnas II Partai Golkar, maka Komisi C memohon DPP Partai Golkar agar segera membuat penetapan Ir Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2014, melalui mekanisme partai, selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih awal untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi dalam strategi pemenangan Pemilu Presiden serta untuk

meminimalisasi terjadinya konflik di internal Partai.” Disebutkan pula di dalam Rekomendasi Bidang Organisasi Rapimnas II Partai Golkar Tahun 2011 point 1: “Merekomendasikan agar Rapimnas II Partai Golkar tahun 2011 menetapkan sebagai Keputusan Rapimnas II tentang pencalonan Ir Aburizal Bakrie sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014...” Di huruf c pada point 1 itu: “Pengukuhan Ir Aburizal Bakrie sebagai calon presiden RI dari Partai Golkar ditetapkan dalam Rapimnas III tahun 2012 dan/atau Rapimnas Khusus yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir 2012.” Maka, rapat pleno DPP Partai Golkar pada kamis, 3 Mei 2012 memutuskan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) akan berlangsung pada akhir Juni 2012. Agenda ini lebih maju satu bulan dari rencana awal. “Rapat pleno Golkar memutuskan pelaksanaan Rapimnas III akan dilakukan akhir Juni. Rapat dipimpin langsung oleh Waketum Cicip dan ketua SC, yaitu Sekjen,” ujar Wasekjen Partai Golkar Leo Nababan Dia bilang, rapat

pleno terakhir juga memutuskan agenda rapimnasus nanti yakni mengenai strategi pemenangan partai dan capres serta rencana percepatan sosialisasi capres. “Setelah itu rapimnasus diakhir dengan deklarasi pencapresan,” ujarnya. Menurut dia, keputusan pelaksanaan Rapimnasus ini diakui lebih cepat dari agenda awal yang akan melaksanakan Rapimnasus pada Juli 2012. Namun dengan berbagai pertimbangan, maka pleno memutuskan memajukan pelaksanaan satu bulan. “Pertimbangan dipercepat Juni akhir itu karena lebih cepat lebih baik dan makin banyak waktu mensosialisasikan,” jelasnya. Wakil Ketua Umum Cicip Sharif Sutarjo akan bertindak sebagai ketua penyelenggara, Sekjen Partai Golkar ndrus Marham sebagai Steering Commite dan Wasekjen Fuad Mansyur sebagai ketua pelaksana rapimnasus. Jadi, protes para pengurus DPD II Partai Golkar terkait percepatan penetapan calon presiden tidak membuat Aburizal Bakrie mengurungkan Rapimnasus. Sebagai reaksi, Ketua Forum Komunikasi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid mengancam akan membongkar berbagai hal perihal pemenangan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar ketika musyawarah nasional di Pekan Baru, Riau, pada 2009. Langkah itu akan dia lakukan jika DPP PG memaksakan penetapan Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014. “Kalau dia (Ical) memaksakan pencapresan di Rapimnasus (rapat pimpinan nasional khusus), saya akan membongkar bagaimana kemenangan dia di Munas Pekanbaru,” kata Muntasir. Ia mengaku menjadi anggota tim inti pemenangan Ical. Ketika itu, kata dia, Ical

mendapat dukungan besar dari DPD II. “Modusnya ada di saya. Saya ada datanya. Nanti pada saatnya akan saya bongkar,” katanya. Ketika ditanya apakah ada penyimpangan dalam pemenangan itu, Muntasir tak mau berkomentar. “Nanti saja,” elak dia. Sebelumnya Muntasir menyatakan sudah bertekad bulat menggugat Ical. Muntasir mengatakan sudah didukung 350 DPD II Golkar. “Minggu depan kami akan melapor ke kepolisian,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan tim Ical Crisis Center (ICC). Pengaduan tersebut terkait ucapan Ical yang menyebutkan “habis minum” seputar protesnya dalam percepatan rapimnas. Aksi Muntasir mulai mendapat dukungan dari daerah. Dalam rilis, Muntasir mengklaim baru saja mendapat dukungan Ketua DPD Maluku Utara Mohammad Jufri Yakuba. Jufri menyatakan, Ical harus dihentikan karena dianggap menjadi pemecah Golkar. Ical sulit memberikan kesempatan kepada kader daerah untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. “Padahal, di Pekanbaru janjinya akan mendukung dan memfasilitasi pimpinan DPD II Golkar yang mau maju di pilkada, tapi faktanya omong kosong,” ujarnya. Di luar partai, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris, menyatakan cara Partai Golkar menjadikan Rapimnasus sebagai wadah pengukuhan ketua umum Aburizal Bakrie atau Ical sebagai calon presiden Pemilu 2014 menunjukkan kepemimpinan Ical yang oligarki. Menurut Syamsudin, seharusnya Golkar di bawah kepemimpinan Ical menyepakati dahulu mekanisme

pemilihan capresnya, seperti survei. Golkar tidak semestinya memutuskan pengukuhan Ical sebagai capres berdasarkan dorongan sekelompok kecil yang berkuasa. “Semustinya yang pokok itu mekanisme internal melalui pencalonan. Itu saja belum jelas. Itulah yang saya sebut oligarki yang berkembang di parpol. Pimpinan parpol yang oligarkis tidak layak untuk jadi capres. Ini untuk semua, bukan hanya Golkar,” kata Syamsudin Haris. Menurut Syamsudin, cara seperti ini sangat berbahaya jika Ical terpilih menjadi presiden. “Oligarki, artinya memutuskan sesuatu atas dasar kelompok kecil yang berkuasa. Ini sangat berbahaya jika menjadi pemimpin bangsa,” kata dia. Syamsudin khawatir jika hasil survei sebenarnya bukan menempatkan Ical sebagai posisi pertama. “Bisa jadi nanti hasil surveinya tidak diumumkan atau dimanipulasi hasilnya. Ini memang tantangan serius untuk Golkar,” ujarnya. Dalam kacamata Syamsudin, sikap DPP Partai Golkar yang bersikukuh ingin memajukan Ical sebagai capres berpotensial menimbulkan konflik internal, khusus di elite partai Pohon Beringin tersebut. Apa yang diungkapkan Syamsudin justru sekarang sedang terjadi. Secara teoritis, hasilnya adalah kesinambungan dan perubahan dalam tubuh partai. Selanjutnya, biar konstituen memiliki simpulannya masing-masing. Kita semua akan mengetahuinya dari hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. v GE

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

ekbis

Lahan Batubara

: a r Ba u t Ba n a Lah l a k o L h a t BUMN n i r e m Pe sta

dan Swa

Kasus sengketa lahan eksploitasi batu bara di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah jalur hukum dapat menyelesaikan persoalan riil di tengah masyarakat?

erselisihan antara PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) soal lahan pertambangan di wilayah Lahat, Sumatra Selatan semakin meruncing. Apalagi kini, PTBA melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BUMN tambang itu melaporkan kasus sengketa lahan itu ke KPK melalui Komisaris Utama PTBA Patrialis Akbar dan Direktur Utama PTBA Milawarma. Laporan ke KPK itu terkait pencabutan izin kuasa pertambangan Bukit Asam di wilayah Lahat oleh mantan Bupati Lahat Harunata pada 2003-2008. Mereka mengadu ke KPK, karena setelah izin kuasa pertambangan PTBA itu dicabut, kemudian dialihkan ke perusahaan swasta. Diantaranya kepada PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Bara Alam, PT Muara Alam Sejahtera, dan PT Bara Alam Utama. “Terdapat pencaplokan aset negara yang terorganisir, dilakukan oleh pejabat publik bupati dan menguntungkan pihak swasta,” kata Patrialis. Nah, kini salah satu perusahaan yang memegang izin di wilayah Lahat itu adalah anak usaha Adaro yakni PT Alam Tri Abadi. Perusahan ini meneken perjanjian pembelian 75%

saham Mustika Indah Permai senilai US$ 222,5 juta milik Elite Rich Investment Ltd. Padahal, PTBA sebagai perusahaan BUMN dari awal mendapatkan kuasa pertambangan di area tersebut. BUMN ini juga sudah mengeluarkan uang Rp 206 miliar untuk membiayai pengeboran 280 lubang dengan kedalaman 39.000 meter di areal eksplorasi seluas 26.000 hektare. PTBA menyatakan, ada kerugian negara sebesar Rp 20 triliun dalam kasus ini. Dalam laporannya itu, Bukit Asam melaporkan seluruh unsur mulai dari pejabat negara hingga perusahaan swasta yang ikut dalam proses pencabutan izin PTBA itu. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan, instansinya sudah menerima laporan dari PTBA soal sengketa lahan di Lahat. “Laporan akan kami telaah dan pelajari semuanya,” ujarnya. Sebelumnya, Adaro membantah semua tudingan dari Bukit Asam ini. Adaro tetap yakin, wilayah izin usaha pertambangan Mustika Indah Permai tidak bertumpang tindih dengan wilayah izin pertambangan pihak manapun termasuk dengan wilayah tambang Bukit Asam.

Perseteruan antara Bukit Asam dan Adaro ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 silam. Bukit Asam yang mengaku izinnya dicaplok ini sudah mengajukan gugatan mulai dari Tata Usaha Negara (TUN) dan perdata ke pengadilan. Namun, gugatan Bukit Asam selalu kandas hingga ke proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Berbekal putusan dari MA inilah, Adaro melakukan eksplorasi tambang batubara di wilayah Lahat. Jika dirunut ke belakang, ini adalah persoalan yang menyangkut otonomi daerah. Dasar klaim PTBA terhadap lahan tambang di Lahat itu adalah keputusan Menteri Pertambangan dan Energi cq Direktur Jenderal Pertambangan Umum (saat ini berubah menjadi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) melalui Keputusan No. 130.K/23.01/ DJP/2000 tanggal 14 April 2000 jo. No. 609.K/23.01/DJP/2000 tanggal 03 November 2000 yang pada intinya memberikan KP Eksplorasi kepada PTBA. Wilayah KP ini meliputi Arahan, Banjarsari, Air Serelo, Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu. Secara teknis, wilayah ini memiliki Kode Wilayah KW.97. PP.0350 dengan luas 26.670 ha. Wilayah ini berada di dua Kabupaten: Lahat dan Muaraenim Nah, pada 21 Juli 2003, PTBA mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumsel untuk meningkatan KP Eksplorasi tadi menjadi KP Eksploitasi. Lantas keluar SK Gubernur Sumsel No 461/Kpts/ Pertamben/2003 dan No. 462/Kpts/Pertamben/2003 tanggal 11 September 2003 tentang KP Eksploitasi pada wilayah lintas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat dengan luas 24.751 Ha dan 31.177 Ha.

Namun, ada persoalan lain berupa keberatan Bupati Lahat terhadap terbitnya KP Eksploitasi Gubernur untuk PTBA di wilayahnya. Keberatan itu berbuah SK Gubernur Sumsel Nomor : 556/Kpts/Pertamben/2004 tanggal 20 Oktober 2004 yang mencabut hak KP Eksploitasi yang sudah diterbitkan. Sedangkan untuk wilayah yang berada di Kabupaten Muara Enim, Gubernur dengan surat No. 545/0040/ Pertamben/2004 meminta kepada Bupati Muara Enim untuk melakukan peninjauan ulang atas SK Gubernur No. 462/Kpts/ Pertamben/2003 seluas 31.177 Ha. Saat itu, sesuai dengan SK Gubernur Sumsel, Nomor: 556/ KPTS/Pertamben/2004 per 20 Oktober 2004, proses peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ini adalah dampak otonomi yang mengalihkan kewenangan kepada para Bupati. Maka PTBA pun menindaklanjuti surat Gubernur No 556 tadi dengan menyampaikan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Muara Enim/ Untuk Muara Enim SK KP-nya terbit pada 8 September 2005 dengan No. 857/K/KPTS/TAMBEN/2005 seluas 25.360 Ha dari total luas 31.177 Ha yang dikeluarkan oleh Gubernur.

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

ekbis

Lahan Batubara Untuk Lahat, pada 16 Juli 2004 PTBA menyampaikan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi seluas 14.190 Ha dari total luas yang diberikan oleh Gubernur Sumsel (seluas 24.751 Ha) kepada Bupati. Namun, Bupati Lahat mengajukan syarat agar partisipasi PTBA kepada Kabupaten Lahat lebih besar dari sebelumnya, PTBA pun mengupayakan negosiasi dengan Pemda Lahat. Hasilnya, tak kunjung sampai ke titik temu. Malah pada 1 Januari 2005 Bupati Lahat yang kala itu dijabat oleh Harunata memberikan KP Eksplorasi seluas luas 2.739 ha kepada MIP (yang kelak di kemudian hari menjual 75 persen sahamnya kepada Adaro dan memicu PTBA mengeluarkan somasi). Inilah pangkal soal yang menghadapkan PTBA dengan Adaro sekarang. Bukan hanya kepada MIP saja Bupati Lahat memberikan KP eksplorasi, melainkan juga kepada perusahaan lain: PT Muara Alam Sejahtera (2.821 ha). PTBA kian meradang kepada Bupati Lahat dengan keluarnya SK Nomor: 540/29/ KEP/PERTAMBEN/05 tentang Penetapan Status Wilayah Eks KP Eksplorasi KW.97.PP.0350 dan KP Eksploitasi KW.DP.16.03.04.01.03 PTBA pada 24 Januari 2005. Isi SK itu, menetapkan bahwa status wilayah tersebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh Negara, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, dan memerintahkan kepada PTBA mengajukan kembali permohonan baru peningkatan KP. Toh PTBA terus berunding dengan Pemkab Lahat, dan bersepakat membentuk perusahaan baru dengan komposisi PTBA memiliki 60 persen saham dan sisanya dimiliki Pemkab melalui BUMD pada wilayah KP yang sudah diterbitkan oleh Bupati Lahat tersebut. Perundingan direncanakan berlanjut untuk membahas rincian teknis pengaturan pembentukan perusahaan patungan seperti yang disepakati tersebut. Namun Harunata rupanya memiliki rencana lain. Pada saat kelanjutan perundingan dengtan PTBA masih dalam proses, pada 1 Februari 2005 Harunata malah menerbitkan KP kepada perusahaan swasta lainnya: PT. Bukit Bara Alam seluas (7451 ha). beberapa pihak swasta yang telah memegang KP Eksplorasi dari Harunata pun menolak bergabung dengan BUMD. Dengan begitu, perundingan PTBA dengan Pemkab Lahat pun ikut terhenti. Tampaknya pada posisi ini PTBA patah arang. BUMN energi ini pun mengajukan gugatan terhadap Bupati Lahat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hasilnya, ditolak karena penggugat tidak mengikutsertakan Gubernur Sumsel sebagai pihak tergugat. Kalah di PTUN Palembang, PTBA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan hingga Kasasi ke Mahkamah Agung. MA dalam perkara ini memutuskan SK Bupati Lahat No. 540/29 belum final karena butir 2 SK tersebut menyatakan bahwa PTBA masih diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peningkatan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi. Selanjutnya PTBA mengajukan permohonan sebanyak tiga kali kepada Bupati Lahat, namun ketiga-tiganya tidak ada balasan atau tanggapan. Upaya mediasi dengan Bupati Lahat menemui buntu. Bupati berkeras hanya akan memberikan KP kepada PTBA

di luar wilayah yang sudah diterbitkan untuk swasta. Pada pertemuan lain yang difasilitasi Gubernur Sumsel pun Bupati Lahat tetap bertahan pada prinsip tadi. Semua jalan mediasi sudah tertutup dan terlebihlebih Bupati menerbitkan lagi SK KP a.n. PT Bumi Merapi Energi pada wilayah yang disengketakan, maka selanjutnya PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk menempuh upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lahat yang terdaftar dengan Reg. No. 04/ Pdt.G/2008/PN.LT, Dalam perkara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan permohonan intervensi terhadap Bupati Lahat (Voeging van Partijen) atau sebagai Penggugat II atas perkara ini. Selanjutnya terbit Putusan Sela dari Majelis Hakim PN Lahat yang menyatakan pada intinya PN Lahat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PTBA. Maka PTBA Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, serta Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan pula Putusan Sela yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadilai perkara gugatan PTBA tersebut. Akhirnya atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Palembang Bupati Lahat dan pihak perusaahaan swasta lainya sebagai semula Tergugat/Terbanding dan Termohon mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Sebenarnya lokasi yang telah diterbitkan SK KP oleh Bupati Lahat tersebut sebelumnya sudah dieksplorasi oleh PTBA sejak lama, sehingga kuantitas dan kualitas cadangan batubara yang ada diwilayah tersebut sudah digolongkan sebagai cadangan

terbukti (proven reserve). Sementara kegiatan eksplorasi tersebut telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 206 miliar. Ini sudah termasuk biaya pembebasan lahan hingga seluas 600 ha. Penerbitan KP oleh Bupati Lahat beralasan untuk mempercepat pembangunan di daerahnya, ketika PTBA belum mengelola KP yang di genggamannya. Dengan alasan itu pula, Pemkab Lahat telah menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada 16 perusahaan swasta. Maka PTBA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional melalui kontinuitas penerimaan negara, merasa semakin terancam eksistensinya. Lantas, PTBA mengajukan argumen hukum lain berlandaskan kebijakan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, yang status hukumnya masih berlaku hingga saat ini, yakni Pemerintah memberikan izin khusus kepada para BUMN Pertambangan sesuai surat No.1150/30/MEM.B/ 2008. Surat tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada semua KP BUMN. Bahkan Purnomo yang sekarang menjabat Menhan, menegaskan, perubahan peraturan tak boleh meniadakan hak BUMN yang sah. Maka PTBA menyebut perbuatan meniadakan hak BUMN sebagai perbuatan sewenang-wenang (wellekuer) atau setidak-tidaknya sebagai tindakan melampaui kewenangan (detourenement de pouvoir). Mengenai surat kekhususan tersebut, pernah juga disampaikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang

Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa keberadaan BUMN ditujukan untuk memberikan sumbangan penting bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Bahkan IB Sudjana, Menteri Pertambangan dan Energi sebelumnya, sesuai surat No.2330/201/M. SJ/1995 tanggal 10 Agustus 1995, memberikan kekhususan kepada semua KP BUMN agar dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969. Melihat status hukum kekhususan tersebut, di mata PTBA, seharusnya Bupati Lahat mempertimbangkan surat keputusan tersebut, mengingat kekhususan terhadap Pertambangan BUMN tersebut untuk kepentingan yang lebih luas. Apalagi PTBA telah melakukan mediasi dan negosiasi dengan memberikan opsi share saham kepemilikan dengan Pemda Lahat. Namun Bupati Lahat dalam waktu bersamaan malah pula menerbitkan SK Eksplorasi. Tentunya hal ini menyalahi aturan hukum yang telah disepakati bersama. Perbuatan ini disinyalir telah melanggar hukum dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan pemerintah pusat. Kini Harunata telah digantikan oleh Saifudin Aswari Rivai. Persoalan pun kian pelik dengan akuisisi MIP, salah satu pemegang KP, yang kini berubah menjadi IUP selama 20 tahun sejak April 2011. Juga menjadi pertanyaan, apakah status legal IUP telah diketahui sebelumnya oleh Adaro. Kemungkinannya, bisa ya dan bisa tidak. Jika ya, maka Adaro telah berhitung bahwa posisinya kuat untuk menghadapi PTBA. Jika tidak, mengherankan juga jika raksasa batu bara tidak melihat sisi legal sebuah akuisisi dengan lengkap. Satu hal, ketika dua raksasa tambang batu bara swasta dan BUMN itu agaknya memasuki tahap sengketa dengan keluarnya somasi PTBA, rakyat di sekitar tambang pun tampaknya gundah gulana. Jalan di sekitar tambang membuat mereka harus berdemo berkali-kali untuk menuntut perbaikan. Urusan jalan ini bukan hanya di sekitar tambang, melainkan juga memanjang mulai dari Lahat, Muaraenim, Prabumulih, hingga Palembang. Belum lagi angkatan kerja lokal yang ingin bekerja di pertambangan. Selanjutnya munculnya tambang liar oleh rakyat setempat. Maka urusan saling klaim yang lahan batu bara antara Adaro dan PTBA merupakan kompleksitas yang bukan sekadar urusan hukum dan bisnis. Terlebih lagi jika mengingat luasa areal MIP hanya sebagian kecil, namun nilai ekonomisnya mencapai Rp2 triliun. Nah, sengketa dua raksasa tambang batu bara saja banyak yang kurang hirau karena sudah berlangsung bertahun-tahun, apatah lagi yang peduli pada rakyat di sana. Sementara, dari sisi ekonomis, areal MIP hanya Rp2 triliun. Maka di Lahat saja, nilai tambang batu bara akan mencapai puluhan triliun. Apa belum ada yang pernah menghitung? v GE

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

ekbis

Pemerintah menerapkan bea keluar 20 persen untuk 14 produk tambang yang diekspor mentah-mentah. Persiapan menjalankan Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan mentah tambang pada 2014.

asih ada pejabat yang memikirkan agar Indonesia tidak sekadar memanfaatkan kekayaan ekstraktif (bahan mentah), melainkan juga memikirkan nilai tambah ekonomi kekayaan sumber daya alamnya semisal komoditas tambang logam dan mineral. Antara lain Bambang PS Soemantri Brodjonegoro, anak menteri pendidikan zaman Pak harto, yang kini menjadi pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pertengahan April lalu Bambang yang mantan Dekan Fakultas Ekonomi UI ini mengisyaratkan pemerintah benarbenar akan menerapkan kebijakan fiskal berupa pengenaan bea keluar 20 persen bagi sejumlah komoditas tambang mineral. Wacana Bambang inilah yang kelak keluar sebagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 7 Tahun 2012. Inti Permen ESDM itu adalah pengenaan bea keluar sebesar 20 persen bagi 14 produk tambang yang diekspor mentahmentah mulai 6 Mei 2012. “Permen tersebut tetap berlaku pada 6 Mei 2012. Jadi, pada tanggal tersebut raw material (bahan mentah) logam mineral dilarang diekspor khususnya pada 14 logam mineral yang telah ditentukan,” kata Menteri ESDM Jero Wacik. Empat belas mineral dan logam itu adalah tembaga, emas, perak, timah dan timbal. Kemudian, kromium, molybdenum, platinum, bauksit, bijih besi, pasir besi, nikel, mangan dan antimon. Selain membayar bea keluar, Jero bilang, pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) masih bisa mengekspor 14 bahan tambang jika memenuhi persyaratan misalnya bersertifikat clean and clear (C&C) yang dikeluarkan Dirjen Minerba. “Syarat kedua, melunasi kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan juga sudah mengajukan proposal mengolahan dan pemurnian (smelter) dan terakhir harus bersedia menandatangani pakta integritas,” ungkapnya. Isi pakta integritas adalah janji antara pengusaha IUP dan Menteri ESDM antara lain pada 2014 tidak lagi mengekspor bahan baku logam material mentah, menjaga lingkungan (amdal) dalam pengerjaan proyeknya, dan bersedia dikenakan pajak bea keluar ekspor. “Dari semua 14 bahan tambang yang diberlakukan, rata-rata akan dikenakan bea keluar sebesar 20%, angka ini bisa dibilang dapat diterima pengusaha dan pemerintah. Memang ada yang mengusulkan 50 persen tapi itu terlalu berat,” tegasnya. Untuk batubara, pemerintah belum akan mengenakan bea keluar karena terikat kontrak karya. Pemerintah tidak bisa

ekbis

Heboh Soal Bea Keluar Produk Tambang

Heboh

Soal Bea keluar Produk Tambang seenaknya menerapkan tarif baru karena semua sudah diatur dalam kontrak karya. “Kita sudah pelajari isi kontrak karya itu, memang seharusnya kontrak karya harus renegoisasi, dimana disebutkan kewajiban keuangan yang betul-betul rinci sekali, kalau kita kenakan ini (Bea Keluar) kita bisa dituntut, karena menyebutkan inilah kewajiban mereka,” ujar Dirjen Minerba, Thamrin Sihite. Jelas bahwa Permen ESDM No 7/2012 ini adalah persiapan menerapkan larangan ekspor bahan mentah tambang yang diatur UU. Dalam UU No4/2009 tentang Minerba terdapat amanat larangan ekspor bahan baku barang tambang pada 2014 mendatang. Ini dapat diartikan, seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesai diwajibkan membangun smelter di dalam negeri untuk menampung hasil tambang. Dua tahun menjelang pelaksanaan aturan tersebut, seluruh perusahaan tambang diwajibkan memiliki rencana bisnis (roadmap) untuk pembangunan smelter. Toh muncul juga kontroversi tentang penerapan Permen serta UU tadi. Direktur Eksekutif lembaga konsultan Indosolution Agus Muldya menyatakan larangan ekspor bahan baku tambang dan mineral pada 2014 mendatang yang didahului dengan pajak ekspor pada 14 barang mineral dinilai akan mematikan tambang rakyat. “Pemerintah seharusnya memperhitungkan potensi pengangguran jika pertambangan tutup, usaha rakyat di sekeliling tambang dan usaha terkait lainnya juga terhenti,” kata Agus. Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan banyaknya masyarakat dalam kegiatan penambangan sebelum mengeluarkan aturan baru. “Saya cuma khawatir, boleh jadi rakyat akan terusik. Ketika merasa aspirasi tak didengarkan, bisa jadi langsung mengamuk. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Akhirnya konflik sosial yang muncul,” kata Agus. Agus mengungkapkan Permen tersebut tidak jelas dan bisa menjadi malapetaka bagi semua pemangku kepentingan tambang logam dan mineral. Ia mengatakan, bagi pengusaha walau baru punya izin saja sudah mengeluarkan milliaran biayanya, belum lagi dari cicilan alat-alat berat yang diperlukan dalam penambangan. Selain itu, lanjutnya, Bupati atau Gubernur yang baru menjabat di daerah penghasil tambang hampir dipastikan rugi jika melaksanakan Permen ESDM no 7 tahun 2012. “Sebab Permen tersebut akan mengebiri penghasilan rutin untuk

pendapatan daerah, termasuk tertutupnya peluang usaha dan pekerjaan bagi penduduknya,” ujar Agus. Namun, untuk Gubernur dan Bupati yang akan habis masa tugasnya bisa memanfaatkan Permen ESDM dapat menjadi alat tawar untuk mendapatkan dana pemenangan pemilu kada atau untuk dana pensiunnya. “Permen ESDM No7 tahun 2012 ini bisa jadi alat pemerasan yang dibungkus nasionalisme. Apalagi jika interpretasi dan implementasi dibiarkan dan tergantung masing-masing daerah, lalu diberlakukan begitu saja tanpa penjelasan dan sosialisasi dan revisi atas masukan stake holder pertambangan. Ini akan sangat berbahaya,” ujarnya. Sedangkan Ketua Presidium Masyarakat Tambang Indonesia Herman Afif Kusumo mengatakan, sebagian pihak pelaku industri sudah pasrah dengan rencana pemerintah mengenakan pajak ekspor untuk 14 komoditas mineral. Namun, pihaknya berharap besarannya tidak lebih dari 20 persen. Menurut Herman, maksimal besaran pajak ekspor hingga 20 persen meski agak sedikit memberatkan, dirasa masih terjangkau oleh para pelaku industri tambang di Indonesia. “Kami berharap maksimal 20 persen, karena itu sudah di atas ekspektasi pemerintah yang awalnya hanya akan mengenakan pajak ekspor antara 10-15 persen, namun kemudian muncul rumor yang mengatakan kenaikannya hingga 50 persen,” kata Herman. Herman mengatakan, jika besaran pajak ekspor nanti melebihi harapan para pelaku industri tambang maksimal 20 persen, dikhawatirkan aksi-aksi penyelundupan barang tambang semakin menjadi-jadi. Pasalnya pengusaha yang tidak mampu membayarnya akan melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk menjual barang dagangannya. “Ya jelas aksi penyelundupan akan terjadi. Pasalnya, pengusaha bingung untuk menutupi biaya produksi karena beban pajaknya terlalu besar,” ujarnya. Untuk itu, Herman berharap semua pemangku kepentingan terkait pajak ekspor ini mau memikirkan industri secara keseluruhan dan tidak hanya mementingkan ego masingmasing institusinya. Tujuannya, agar dalam pengawasan pun dapat dilakukan bersama dan terkoordinir dengan baik. Persoalannya, kata Herman, bukan hanya masalah pajak ekspor yang harus diributkan, melainkan bagaimana agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap Sumber daya Alam (SDA) Indonesia. “Bagaimana caranya pengawasan di lapangan

menambang dengan baik dan lingkungan dijaga, negara dapat cukai, tapi kalau alam rusak buat apa,” papar Herman. Sedangkan Indonesian Mining Association (IMA) meminta kejelasan Permen No 7 itu. “Dengan keluarnya keputusan pemerintah pada 6 Mei 2012 tentang bea keluar, seharusnya akan segera ada klarifikasi lebih lanjut oleh pemerintah atas pelaksanaannya,” ujar Ketua Umum IMA Martiono Hadianto. Martiono mengatakan, IMA mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengeluarkan dan memberlakukan keputusan pengenaan BK atas 14 komoditas ekspor barang tambang. Namun, IMA meminta pemerintah agar besaran BK itu ditentukan berdasarakan kajian yang komprehensif. IMA meminta, dalam menetapkan besaran pajak ekspor atau BK, IMA berharap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terlebih dahulu melakukan kajian komprehensif terhadap beban fiskal perusahaan tambang. “Mengingat beban yang saat ini telah ditanggung perusahaan tambang secara rata-rata lebih dari 30 persen dari penerimaan kotor perusahaan,” tandas bekas Dirut Pertamina yang kini menjadi petinggi di perusahaan tambang tembaga dan emas Newmont Nusa Tenggara ini. Sedangkan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerapan bea keluar tersebut hanya untuk memberikan tekanan bagi para pengekspor nakal. “Bea keluar itu juga tidak langsung semua dipukul rata, kalau semua emiten tambang tertekan itu berlebihan. Itu kan rumor, kita akan tetapkan bea keluar yang tidak akan menganggu industri tambang yang berlaku sekarang. Jadi fokusnya itu ya tadi yang masih punya niatan untuk menggaruk gede-gedean tadi. Bea keluar untuk orang yang punya pikiran tidak baik tadi. Pokoknya tujuannya kita mengakomodir orang yang baik, jadi beri tekanan buat yang tidak baik,” tandasnya.v GE

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

ekbis

PTPN VII Siap Tinggal Landas Memasuki Fase Pertumbuhan Kekuatan PTPN VII dibanding dengan PTPN lain di Sumatera adalah kami memiliki 4 komoditas yang terdiri dari 3 komoditas utama yaitu karet, sawit dan gula dan 1 komoditas warisan (legacy commodity) yaitu Teh. T Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam arah perkembangan strategis sedang mencari kurva baru siklus hidup perusahaan (alming the new curve of company life cycle), PTPN VII membagi 2 tahap yaitu tahap konsolidasi dan tahap pertumbuhan perusahaan menargetkan dapat lepas landas (take off) menuju fase pertumbuhan pada 2014, setelah berhasil melakukan konsolidasi sejak tahun 2007. Proses konsolidasi PTPN VII telah berjalan sesuai dengan jalur yang benar atau on the track sehingga perusahaan telah siap lepas landas untuk tumbuh berkesinambungan. Pada tahun 2007 total aset PTPN VII sebesar Rp2,5 triliun, pada akhir tahun 2011 sudah mencapai Rp6,7 triliun. Begitu juga pendapatan dari sekitar Rp3 trilun pada 2007 bertumbuh menjadi Rp6,2 tiliun, dengan tingkat kesehatan perusahaan dari kategori menjadi AAA. Boyke juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir PTPN VII terus membukukan keuntungan meski setiap tahunnya terjadi fluktuasi atau naik dan turun bergantung pada tren produksi dan harga komoditas. Untuk 2010, keuntungan mencapai Rp260 miliar dan tahun 2011 keuntungan sekitar Rp153 miliar, sementara tahun 2012 ditargetkan memperoleh laba Rp300 miliar lebih. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Ir. Boyke Budiono menganalogikan perkembangan PTPN VII seperti pesawat terbang yang hendak take off. Periode 2007— 2013, BUMN perkebunan ini berada pada fase konsolidasi. Pada fase tersebut, perusahaan membangun pondasi landasan yang kuat dengan melakukan pembenahan diberbagai bidang, seperti membangun budaya perusahaan (corporate culture) yang baru, kode etik dan aturan main (code of conduct), penerapan prinsip good corporate governance (GCG), prosedur baku (SOP), sistem administrasi dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, dan sistem teknologi informasi. Menganalogikan sebagai pesawat, asset berupa tanaman dan pabrik diibaratkan sebagai mesin (engine). SDM merupakan pilot dan crew pesawat sedangkan karyawan perusahaan sebagai bahan bakar pesawat. “Kebun yang sudah tua umur tanamannya juga harus direhabilitasi, diremajakan untuk mendukung meningkatkan produksi tanaman sehingga pesawat akan memiliki daya dorong yang kuat untuk lepas landas dan diganti yang muda. Pabrik yang tua juga direvitalisasi dan ditingkatkan kapasitasnya,” ujar Boyke, yang menjadi dirut PTPN VII sejak 1 Maret 2012, menggantikan Andi Punoko. Setelah konsolidasi itu selesai pada 2013, selanjutnya tahun 2014 PTPN VII harus maju memasuki tahapan pertumbuhan.

N P T

A L L UHAN

A B G M U NG T

R I E P T P ASE

F I SISA K U

M E M

I I V

S A ND

Dirut PTPN VII Boyke Budiono, MBA

Didampingi Sekretaris Perusahaan Sonny Soediastanto dan Kaur Humas PTPN VII Sandri R. Kamil, Dirut PTPN VII itu menegaskan fase pertumbuhan dilakukan melalui dalam dua bentuk, yakni secara vertikal dan horizontal. Pertumbuhan vertikal antara lain menggarap industri hilir untuk memberikan nilai tambah (added value) dari produk PTPN. “Seperti membangun pabrik yang akan mengolah produk turunan minyak sawit, karet dan gula. Sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Apalagi pasar produk ini masih terbuka lebar.” Sedangkan pertumbuhan horizontal, PTPN VII akan memperluas areal perkebunan dengan memanfaatkan lahan tidur, semisal hutan tanaman industri yang ada di Lampung, dan Sumatera Selatan serta melakukan diversifikasi usaha. “Termasuk membuka bisnis baru yang terkait dengan perkebunan, seperti bisnis terpasu pakan ternak, sapi potong, pabrik kompos, sampai rumah potong hewan. “Kita punya potensi bahan baku pakan ternak yang sangat besar seperti pucuk tebu dan pelepah sawit,” ujarnya dan menyebut saat ini komoditas andalan PTPN VII meliputi karet, sawit, gula dan teh. Sasaran Tahun 2012 Menurut Boyke, sasaran yang ingin dicapai PTPN VII pada tahun 2012 adalah total pendapatan naik dari Rp4,9 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp6,2 triliun atau naik 27 persen, laba

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

ekbis

PTPN VII Siap Tinggal Landas Memasuki Fase Pertumbuhan Dirut PTPN VII Ir.Boyke Budiono, MBA, meninjau kesiapan pabrik untuk buka giling tahun 2012.

Keempat komoditi tersebut menjadikan keinerja keuangan kuat karena secara alami terjadi lindung nilai (naturally hedged), sehingga resiko atas penurunan produksi dan harga produktivitas menjadi saling meniadakan.

setelah pajak Rp.153,4 miliar menjadi 426,3 miliar dan total aset naik dari Rp 6,0 triliun menjadi Rp6,7 trilun. Secara lebih rinci Boyke Budiono menguraikan untuk komoditas karet pada tahun 2012 sasarannya produktivitas naik dari 1,6 ton/ha menjadi 1,7 ton/ha. Kemudian produk olah RSS naik dari 4.845 ton menjadi 7.118 ton dan SIR dari 60.624 ton menjadi 74.766 ton dengan muta standar SNI. Sementara untuk komoditas sawit, produktivitas naik dari 19 ton/ha/tahun menjadi 20,50 ton, dengan produk minyak sawit naik dari 196.113 ton menjadi 262.692 ton, inti sawit dari 42.815 ton menjadi 57.047 ton, rendemen dari rata-rata 21,97 persen menjadi 22,02 persen, dan mutu (persentase ALB) dari 4,90 menjadi 4,25. Kemudian untuk komoditas teh, produktivitas naik dari 3 ton/ha teh kering per ha per tahun menjadi 3,15 ton/ha dengan produk dari 4.294 ton menjadi 4.504 ton terdiri atas 55 persen mutu I dan 35 persen mutu II. “Syukur alhmadulillah, saat ini produktivitas teh kita yang tertinggi di Indonesia, yaitu di atas 3 ton per ha per tahun, sementara di kebun-kebun lain rata-rata baru 2,3 ton,” ujarnya. Sedangkan untuk komoditas tebu, sasarannya produktivitas naik dari 62 ton per ha per tahun pada 2011 menjadi 67 ton

pada 2012, dengan rendemen dari 6,78 persen menjadi 8,1 persen. Produk gula juga naik dari 90.417 ton menjadi 126.512 ton. “Pada tahun ini juga ada perluasan kebun sendiri dari 16.142 ha menjadi 18.506 ha, yaitu dengan dibukanya kebun baru di Pagardewa, Tulangbawang,” tambahnya. Boyke menjelaskan revitalisasi kapital yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2011 telah menghasilkan banyak hal. Di bidang SDM, terjadi peningkatan kompetensi dan kualitas serta tertanamnya nilai-nilai baru yang tertuang dalam ProMOSI, yaitu produktivitas, mutu, organisasi, servis, dan inovasi. Di bidang tanaman telah dilakukan replanting dipercepat, rekondisi tanaman produktif, perbaikan kesuburan tanah, dan perbaikan lingkungan. Sejak tahun 2007 hingga 2011 kami telah melakukan replanting tanaman karet dan sawit sebanyak 30 ribu hektar lebih. Bahkan, dengan perlakuan dan norma teknis yang tepat dan benar, di kebun terjadi perubahan yang sangat membanggakan, antara lain masa TBM karet rata-rata menjadi 4 tahun dari sebelumnya 5 tahun dan masa TBM sawit menjadi ratarata 3 tahun dari sebelumnya rata-rata 3 tahun 6 bulan. “Produktivitas per hektarnya pun naik secara signifikan,” ujarnya. Di pabrik juga dilakukan revitalisasi dengan perbaikan dan penambahan kapasitas olah, baik pada pabrik karet, gula,

maupun teh. Tiga pabrik dinaikkan kapasitasnya 20 ton karet kering per hari menjadi 40 ton dan pembangunan pabrik baru di Tulungbuyut dengan kapasitas 40 ton. Kami memiliki 2 pabrik gula, kedua pabrik tersebut sudah kami tingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung program revitalisasi pabrik gula nasional tahun 2009. Kapasitas pabrik gula Bungamayang juga dinaikkan dari 5.250 ton tebu per hari (TCD) menjadi 7.000 TCD dan pabrik Cintamanis dari 4.250 ton menjadi 5.500. Sedangkan pabrik teh Pagaralam kapasitasnya juga ditambah dari 40 ton menjadi 80 ton per hari. Kami mampu menjaga kinerja keuangan sehat. Kinerja karyawan perusahaan tetap akan kami pertahankan pada level sehat AAA. Peduli Lingkungan Hampir semua perusahaan dalam menjalankan bisnis perkebunan, tantangan yang muncul banyak berkaitan dengan konflik agraria dan isu lingkungan. PTPN VII berkomitmen untuk menjalankan korporasi dengan menerapkan prinsipprinip good corporate governance (GCG) dengan secara terusmenerus membangun sinergi baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar. Jika terjadi konflik agraria, PTPN VII berupaya menyelesaikan dengan menerapkan taat asas dan taat hukum. Artinya, jika muncul konflik penyelesaiannya dimulai dengan jalan musyawarah mufakat. Tetapi jika tidak dicapai kesepakatan, penyelesaiannya melalui jalur hukum atau pengadilan. PTPN VII pun berperan aktif dalam perbaikan lingkungan, baik dalam pengelolaan limbah maupun upaya-upaya

Dirut PTPN VII Boyke Budiono memberikan gambaran PTPN VII ke depan. konservasi. “Hampir semua pabrik kami telah memperoleh Proper Biru, bahkan ada satu yang mendapatkan Proper Hijau. Tahun-tahun mendatang kami upayakan semua pabrik memperoleh Proper Hijau,” kata Dirut. PTPN VII dalam tiga tahun terakhir juga aktif mendukung Program Penanaman 1 Miliar Pohon, yang hingga tahun ini telah menanam lebih dari 1 juta pohon di berbagai lokasi di Lampung, Sumsel, dan Bengkulu. “Termasuk merehabilitasi mangrove di Pantai Bakauheni Lampung Selatan dan Lampung Timur, bekerja sama dengan pemda dan masyarakat sebanyak 200 ribu batang telah ditanam kembali,” ujarnya. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), saat ini PTPN VII juga membina lebih dari 3.000 mitra binaan, baik di sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, maupun kelompok tani. Dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun 2011 sebanyak Rp13 miliar dan Program Bina Lingkungan Rp3,4 miliar. Bahkan, PTPN VII telah mencanangkan Program Peduli 7, yaitu Peduli Kemitraan, Kesehatan, Pendidikan, Bencana Alam, Keagamaan, Pembangunan, dan Lingkugan Hidup. Mengenai rencana IPO, kata Dirut, pada prinsipnya PTPN VII sudah siap, karena sudah dipersiapkan sejak tahun 2008 lalu. “Sebagaimana yang disampaikan Bapak Deputi Kementerian, IPO PTPN VII masih harus menunggu proses holding BUMN Perkebunan selesai,” pungkasnya.v Humas PTPN VII

Isue persoalan agraria dialami oleh semua perusahaan perkebunan. Saat ini sedang dalam proses mencari titik keseimbangan (equailibrium) antara posisi masyarakat dan penegakan hukum. Hal ini merupakan efek dari reformasi yang tidak dilandasi kesadaran hukum oleh semua pihak. Kami tetap akan mempertahankan hak atas pengelolaan usaha terhadap lahan yang ada sampai kapanpun.

Kelemahan PTPN VII dibanding dengan PTPN lain di Suamatera adalah pertumbuhan perusahaan tidak akan secepat bila dibandingkan PTPN yang memiliki 1 atau 2 komoditi, walaupun perusahaan tersebut memiliki risiko lebih besar dibanding PTPN VII.

PTPN VII mengelola kelemahan dan kekuatan dengan cara memperkuat asset tanaman dan pabrik untuk memperoleh produktivitas tinggi sehingga mampu mendukung pertumbuhan yang lebih cepat dan berkesinambungan.

Dirut PTPN VII Boyke Budiono meninjau kesiapan tebu yang akan ditebang pada giling tahun 2012 di Unit Usaha Bungamayang.

Rencana kerja akselerasi transformasi perusahaan menuju fase pertumbuhan.

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

otonomi

Pemilukada DKI

Alex-Foke

Berebut RT-RW Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lingkungan terdekat bagi kalangan pemilih. Jadi, pantas saja lembaga di wilayah permukiman itu jadi rebutan para kontestan pemilukada.

alon pesaing Fauzi Bowo (Foke) sebagai petahana dalam Pemilukada DKI Jakarta, Juli 2012, terus bermanuver. Bahkan mulai terasa basis kekuatan Foke mulai digerogoti para pesaing dengan berbagai gebrakan. Maka Foke pun mulai uring-uringan. Contohnya adalah gebrakan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, salah satu penantang Foke. Gebrakannya antara lain, mengumpulkan pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RT/RW) se-Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut dihadiri ratusan pengurus RT/RW se-ibu kota. Di acara itu, Alex yang diusung koalisi Partai Golkar, PPP dan PDS, menyatakan RT/RW merupakan ujung tombak pemerintahan. “RT/RW bertanggung jawab kepada lingkungan.

Bagaimana bisa bertanggung jawab kalau dia sendiri belum bisa menyejahterakan keluarganya,” kata Alex saat menghadiri Pelantikan, Pengukuhan, Deklarasi DPW Perkumpulan RWRT Provinsi DKI Jakarta, di Galeri Cafe TIM, Jakarta Pusat, Minggu, 22 April 2012 lalu. Alex mengatakan, pengurus RT/RW harus sejahtera sehingga dapat mengurus warganya. Alex pun mengatakan akan memikirkan kesejahteraan mereka. “Kalau ini jalan, pekerjaan lurah atau camat, akan ringan, tidak akan berat. Insya Allah jika terpilih saya akan janji sejahterakan, kita samasama sejahterakan, perkuat SDM RT/RW,” tukasnya. Alex pun berpesan kepada pengurus RT/RW agar berbuat amanah sehingga bermanfaat bagi warganya. “Manusia yang

paling berbahaya adalah pejabat yang tidak amanah. Karena dia bisa memutarbalikkan fakta, untuk kepentingan dirinya dan golongan, paling bahaya dengan manusia seperti itu,” tegasnya. Ketua Umum Perkumpulan RW-RT Provinsi DKI Jakarta, Abdul Rasyid Muru mengatakan, dukungan paguyuban yang dipimpinnya kepada pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono karena didasari kesamaan visi. “Kalau konsepnya bagus, saya ikut. Selama ini kan kita selama lihat figur, perkara figur itu goblok bukan urusan. Tapi, Pak Alex ini figur yang memiliki konsep, sehingga kami mendukung,” jelasnya. Terkait adanya perkumpulan serupa, Rasyid membantahnya. “Ini adalah yang resmi dan memiliki badan hukum. Kami sampai ke Kementerian Hukum dan HAM keabsahannya,” ujar Ketua RW 11 Pasar Rumput, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan itu. Rasyid juga menerangkan, kalau perkumpulan yang pimpinnya itu kini terdapat 22.000 ribu pengurus RW dan RT yang masih aktif se-Provinsi DKI Jakarta. “Harapan kami, jika Pak Alex terpilih menjadi gubernur DKI, dapat meningkatkan kesejahteraan para pengurus RW dan RT di DKI Jakarta,” tandasnya. Apa reaksi Foke? Dia bilang, perkumpulan RT/RW yang dibentuk oleh bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Alex Noerdin-Nono Sampono itu ngawur. Lagi pula, kata Foke, perangkat RT/RW merupakan salah satu perangkat pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. “Seharusnya yang tidak benar jangan diikuti. Itu pembentukannya saja sudah ngawur,” ujar Fauzi Bowo saat ditemui seusai menghadiri pengukuhan tim bayangan DKI Jakarta untuk PON ke-18, di GOR Soemantri Brodjonegoro, Minggu (22/4/2012).

Foke menyatakan perangkat RT/RW dipilih langsung oleh masyarakat Jakarta. Maka, perangkat ini tidak bisa begitu saja dijadikan ke dalam satu wadah paguyuban. “Apalagi namanya Paguyuban RT/RW. Memang masyarakat yang memilih perangkat itu, semuanya setuju dengan pembentukan paguyubannya?” kata dia. Fauzi bilang, baru di masa kepemimpinan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta perangkat RT/RW mendapatkan dana operasional. Sehingga keberadaannya memang diakui secara sah oleh Pemprov DKI. “Baru pada masa saya saja RT/RW di Jakarta mendapat dana operasional. Jadi, tidak ada alasan untuk melayani orangorang seperti itu (Alex-Nono),” kata Fauzi. Fauzi pun percaya, hingga kini semua RT/RW di Jakarta tidak akan bertindak seperti itu dan tetap masih sesuai dengan fungsinya masing-masing. “Saya percaya mereka (Ketua RT/ RW di Jakarta) masih bisa melayani warga Jakarta dengan baik,” katanya. Sebelumnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Alex Noerdin-Nono Sampono melakukan pelatihan tim sukses kepada 3.000 warga Jakarta sampai tingkat RT/RW pada Sabtu (21/4/2012) lalu di kawasan PRJ. Selain menamakan Paguyuban RT/RW, kelompok tersebut juga memakai logo Pemprov DKI. Mereka yang tergabung dalam pelatihan tersebut menjadi relawan pemenangan pasangan Alex-Nono dan diberikan berbagai hadiah bila mampu mengusung massa sesuai target. Namun, pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bahwa paguyuban RT/RW yang dibentuk sejumlah RT/RW dan mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono tidak sah alias ngawur ternayata ditanggapi santai. “Itu kan kata dia (Fauzi Bowo). Tapi kalau kita mendukung dia, itu jadi sah. Biasa saja,” kata Ketua Perkumpulan RT/RW Abdul Rasyid sambil tertawa . Selain itu, kata dia, yang mereka bentuk, bukan paguyuban, tapi perkumpulan. Jadi lucu kalau gubernur menyebut tidak sah, padahal sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. “Ini di atas paguyuban, namanya perkumpulan. Kalau paguyuban, forum, itu tidak bisa sampai ke Departemen Hukum dan HAM hanya sampai Kesbang. Tapi ini perkumpulan. Sudah keluar ijinnya. Ada aktenya, ada NPWPnya. Jadi kalau dia bilang nggak sah, dia (maaf) goblok,” tegasnya. Dia pun mengungkapkan, bahwa tidak ada alasan, andai Fauzi Bowo memberikan sanksi kepada mereka. “Kita independen,” tegasnya. Bagaikan adegan lenong (teater tradisional Betawi), terdengar celetukan, “Nah, rebutan deh sono.” Tenang dulu penonton, lenong baru mo mulai...

v Rahmat Tony

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

otonomi

Kepala Daerah Kok Bermasalah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan korupsi para kepala daerah terkait dengan biaya kampanye pemilukada. Muncul usulan pelarangan partai mengajukan calon jika kepala daerah sebelumnya yang diusung mereka ternyata korupsi.

alam tujuh tahun terakhir, 2007=2013, sudah 173 Kepala Daerah tergelincir dalam tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu, 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. “Yang terbaru, kami (Kemendagri) mengirim usulan pemberhentian Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu) ke presiden tertanggal 5 April lalu,” kata juru bicara Kemendagri Reydonnyzar (Donny) Moenek, pertengahan April lalu. Dalam kasasinya, MA menyatakan Agusrin terbukti korupsi dan divonis empat tahun penjara. Selain itu, kata Donny sudah ada empat kepala daerah yang sebelumnya sudah dinonaktifkan. Mereka adalah Bupati Padang Lawas Sumut Basyrah Lubis, Bupati Lampung Timur Satono, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dan Bupati Subang Eep Hidayat. Menurutnya, kini Kemendagri masih menunggu usulan beberapa kepala daerah lainnya yang baru saja divonis di daerahnya. “Sekitar tiga lagi. Kami masih menunggu usulan dari daerah,” kata Donny namun enggan menyebut siapa saja kepala daerah itu. Mantan Direktur Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri itu menerangkan, 173 kepala daerah yang tercatat di kemendagri, terdiri dari beberapa status. Mulai dari saksi, tersangka, terdakwa hingga terpindana. “Tentu saja ini sangat memprihatinkan,” sambungnya. Termasuk yang 173 kepala daerah itu antara lain Gubernur Aceh, Abdullah Puteh; Gubernur Sumatera Barat, Zaenal Bakar yang sempat menjadi tersangka kasus korupsi APBD 2002. Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dalam kasus APBD Langkat; dan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin yang tersangkut kasus dana PPB/BPHTB. Berikutnya Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah

dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran; Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman (kasus dugaan suap alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api) dan Gubernur Riau Saleh Djasit (kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran). Gubernur Riau, HM Rusli Zainal yang terkait gratifikasi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) menambah panjang daftar gubernur bermasalah. Di Sunmatera, hanya Jambi dan Bangka Belitung saja yang gubernurnya tidak tersangkut kasus korupsi. Sedangkan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP pernah dimintai keterangan KPK terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangkit listrik tenaga uap di Lampung Selatan pada 2007. Selanjutnya daftar bersambung dengan Gubernur Sulawesi Utara AJ Sondakh; Gubernur Banten, Djoko Munandar; Gubernur NTB, Lalu Serinata; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Gubernur NTT Piet A Tallo; Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna AF; Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, Gubernur Kalimantan Selatan, Sjachriel Darham; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek; dan Gubernur Kalimanten Selatan Rudy Arifin, yang belakangan kasusnya di-SP3. Untuk tingkat Kabupaten/Kota di Sumut yang tersangkut korupsi adalah Walikota Medan Abdillah, Walikota Tanjungbalai Sutrisno Hadi (kasus anggaran MTQN), Bupati Serdang Chairullah (kasus dana proyek pembinaan keamanan 2004), Bupati Nias Binahati B (kasus dana PSDA kehutanan 2001), Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik, Walikota Siantar RE Siahaan, Bupati Asahan Risuddin, Bupati Tobasa Monang Sitorus, Bupati Deliserdang Amri Tambunan (saksi kasus proyek swakelola 2005 pada Dinas Kimpraswil dengan tersangka Faisal dkk), Bupati Palas Basyrah Lubis, dan Bupati Nias Selatan Fuhuwusa Laia. Berdasarkan kajian dari Kemendagri ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah kepala daerah yang tersangkut korupsi terus meningkat. Pertama, lanjut Donny, latar belakang kepala daerah di tanah air sangat beragam. Mulai birokrat, politisi, pengusaha hingga artis. Banyak dari mereka sebenarnya sangat kurang paham dan kompeten menjalankan birokrasi, terutama sistem regulasi keuangan daerah. Misalnya pengusaha dan artis. Mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi sebab keputusan yang diambilnya ternyata melanggar ketentuan yang berlaku. Padahal sebenarnya mereka tidak berniat melakukan korupsi. “Bisa jadi mereka mengeluarkan keputusan yang sebenarnya salah lantaran ada desakan-desakan politis di sekitarnya,” lanjutnya. Kedua adalah faktor SDM di daerah yang masih terbatas. Apalagi masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak berkompeten diberi

Kepala Daerah

Kok Bermasalah

jabatan strategis hanya karena yang bersangkutan tim sukses kepala daerah yang menang. Sedangkan yang ketiga adalah karena ada niat dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. Tapi kebanyakan pangkal dari persoalan korupsi kepala daerah adalah biaya kampanye dan pemilukada yang sangat tinggi. Jadi semua kepala daerah berlomba-lomba mengembalikan modal kampanyenya. Toh Kemendagri mengapresiasi para penegak hukum yang semakin giat memberantas korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah. KPK misalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, komisi yang dipimpin Abraham Samad itu beberapa kali menangkap tangan permainan korupsi di daerah. Misalnya Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro ditetapkan sebagai tersangka dan dijeblokskan ke Rutan Kelas I Cipinang. “Kami berharap para penegak hukum terus menindak koruptor di daerah. Tentu saja dengan memperlakukan secara adil dan benar. Sampai saat ini, kami terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk pemberantasan korupsi di daerah,” katanya. Terkait dengan kepala daerah yang terjerat perkara korupsi, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah akan mengusulkan pemberlakuan aturan khusus mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menurut dia, parpol atau gabungan parpol dilarang mencalonkan kepala daerah minimal satu periode jika kepala daerah yang diusung sebelumnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Parpol atau gabungan parpol harus bertanggung jawab, jika kemudian kepala daerah yang diusung ternyata melakukan perbuatan tindak pidana korupsi,” tandas Djohan. Menurut Djohan, aturan pelarangan itu akan dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang sedang dibahas DPR. Djohan menyatakan aturan pelarangan itu sangat penting untuk menciptakan efek jera. “Ini juga bisa membuat parpol tidak sembarangan memilih calon,” tandasnya. Djohan menjelaskan sudah bukan rahasia lagi jika parpol selalu meminta mahar agar seseorang bisa maju dalam pilkada. Hal ini, menurut dia, kemudian menjebak kepala daerah melakukan korupsi. “Mereka melakukan itu karena harus membayar ongkos

politik yang memang mahal,”ujar Djohan. Sedangkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay mengatakan, jika memang pemerintah sudah yakin penyebab tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah karena mahar kepada parpol, yang seharusnya dilarang adalah praktik uang mahar. Pemerintah, ujarnya, tidak perlu sampai melarang parpol untuk ikut pilkada. “Seharusnya dibuat peraturan tentang pelarangan parpol meminta atau menerima mahar dari calon yang diusung. Aturan itu sebaiknya juga memuat denda agar parpol juga mematuhinya,” tandas Hadar. Dari kalangan partai, Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, jika larangan tersebut dijatuhkan kepada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak dapat mencalonkan diri lagi, maka menjadi hal yang wajar. Namun jika parpol yang dikenakan hukuman untuk tidak dapat mengajukan calon lagi di pilkada, negara akan bubar. “Coba,parpol mana yang tidak korupsi? Siapa yang mengusulkan? Coba dicek lagi usulannya,” tandas Benny. Pernyataan Senada datang dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin. Menurut dia, tidak ada partai yang mau disalahkan atas korupsi yang dilakukan kepala daerah yang diusungnya. Tindakan korupsi tersebut, kata dia, tidak ada kaitannya dengan partai. “Usulan ini dirasa terlalu berlebihan,” katanya. Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, malah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengonsolidasi jajaran pemerintahannya hingga level paling bawah, mengingat kian maraknya kepala daerah terjerat masalah hukum. Apalagi volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.200 triliun lebih, belum mampu dimaksimalkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ini akan menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, ditandai tingginya intensitas konflik antarkelompok masyarakat, konflik agraria, dan pelanggaran peraturan perundangundangan yang masif. “Kian banyaknya kepala daerah terjerat masalah hukum, efektivitas pemerintahan otomatis terus menurun. Saya berharap, Presiden tidak hanya fokus mengurusi koalisi partai politik pendukung pemerintah,” kata Bambang Soesatyo.v Dodi/Ricko

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

otonomi

Robohnya Patung

Rp1,7 Miliar Itu P atung ZAP yang tak lain adalah kakek Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza,S.ZP dan ayah dari Gubernur Lampung Sjachroedin Zaenal Pagar Alam, dirobohkan massa sekitar pukul 18 WIB. Massa dengan menggunakan mobil truk sebagai penarik dengan selling yang diikatkan ke badan patung sehingga patung jatuh dan patah menjadi 3 bagian yaitu kaki patung masih tertinggal di atas altar beton, badan patung dan kepala patung. Aparat keamanan yang sulit membendung amuk massa, akhirnya tak berkutik dan membiarkan massa membawa kepala patung tersebut. ke Jalan Patriot Way Urang Kecamatan Kalianda. Patung tersebut dilempar kerumah Merik yang diduga sebagai orang yang pro keberadaan patung ZAP atau pro perubahan. Bukan itu saja massa merusak rumah Merik hingga rusak berat. Dalam aksi demo itu fasilitas umum pun jadi korban pengrusakan. Ratusan pot bunga hancur, lampu penerang jalan pecah di ketapel, papan-papan selogan, iklan yang ada gambar bupati dirusak dan dibakar. Sepanjang jalan Lintas Sumatera dari Masjid Agung Kalianda sampai Simpang Pasar Bakauheni badan jalan dirintangi sekitar 21 pohon yang ditebang menggunakan chainsaw serta pembakaran ban sehingga Jalinsum sejak pukul 10 dialihkan ke Litas Timur. “Untuk lalu lintas dari Bakauheni yang menuju Bandar Lampung dialihkan lewat jalan Lintas Timur, sedangkan dari Bandar Lampung masuk kantong-kantong parkir untuk menghindari kemacetan,” ujar Briptu Pol Reyza di simpang Pasar Bakauheni. “Patung itu dibakar dan dirobohkan paksa oleh pemuda dan warga dari berbagai kampung di Lampung Selatan,” kata Tuti, salah satu warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Polres Lampung Selatan sudah berupaya melakukan mediasi, namun massa yang sudah tersulut emosi tidak mau menggubris sehingga peobohan

otonomi

Robohnya Patung Rp. 1,7 Miliar Itu Patung Zainal Abidin Pagaralam (ZAP) di Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, senasib dengan patung mantan Presiden Irak Saddam Husen yang dirobohkan massa pendemo, Senin (30/04/12) petang. Patung yang terbuat dari perunggu seberat sekitar empat ton dengan tinggi tujuh meter dengan anggaran APBD tahun 2011 senilai Rp1,7 miliar, kondisinya cukup mengenaskan yakni dibakar dan patah menjadi tiga bagian. patung tak dapat dihindarkan. Sejumlah warga berupaya merusak bagian dasar atau fondasi patung itu dengan peralatan pencongkel, kemudian setelah memastikan fondasi terbuka, mereka menariknya dengan mengikat leher patung itu dengan tali lalu ditarik dengan kendaraan besar sampai roboh. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengecam aksi merobohkan patung salah satu tokoh Lampung yang juga orangtua kandungnya itu. “Usut tuntas dalang di balik aksi itu. Kapolres harus mencarinya, kalau takut sebaiknya ganti saja dengan lainnya,” kata gubernur melalui pesan singkatnya. Sebelumnya, kelompok masyarakat telah beberapa kali memprotes keberadaan patung seharga Rp1,1 miliar itu. Mereka juga memprotes penggantian nama Jalan Indra Bangsawan yang menjadi Jalan Zainal Abidin Pagaralam. Saat kejadian, suasana Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, mencekam. Ribuan warga berdemonstrasi menyampaikan aspirasi agar patung Zainal Abidin Pagar Alam, yang diresmikan beberapa bulan lalu dirobohkan. Warga berpendapat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini Bupati Rycko Menoza, akan membangun patung, sebaiknya memprioritaskan sosok yang mempunyai peran besar bagi Lampung khususnya dan bagi bangsa pada umumnya. Dan sosok yang dimaksud adalah Radin Intan. Pada pukul 19.00 WIB, akhirnya patung tersebut berhasil dirobohkan massa. Setelah lebih dari 5 jam, massa secara bersamaan berusaha membongkar dan merobohkannya dengan berbagai alat manual, seperti linggis berukuran besar, palu besar/godam, membakar ban/plastik di atas patung, selanjutnya setelah tembok patung berlubang, dan tinggal rangkanya saja. Kemudian patung diikat tali baja/sling, lalu ditarik dengan menggunakan kendaraan truk Fuso yang waktu itu berada tidak jauh dari lokasi. Sosok Zainal Abidin Pagar Alam pernah menjabat Gubernur Lampung pada tahun 1967-1972, dan ia merupakan orang tua kandung dari Gubernur Lampung yang sekarang menjabat, Sjahroedin ZP, dan merupakan kakek kandung dari Bupati Lampung Selatan, Rycko Menoza. Peristiwa itu merupakan akumulasi kekecewaan warga masyarakat Lampung Selatan yang selama ini tidak didengar aspirasinya oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Aksi masyarakat menuntut agar patung tersebut tidak dibangun sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Proses dialog antara tokoh adat/tokoh masyakarakat, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis mahasiswa dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebenarnya juga telah

ditempuh. Namun toh pada akhirnya, Bupati bersikeras agar patung tersebut tetap dibangun dan diresmikan pada malam hari. Biaya pembangunan patung tersebut, konon mencapai Rp 1,7 miliar dan sumber dananya menggunakan dana APBD. Namun sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti apakah sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Lampung atau APBD Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai gambaran, patung tersebut berada di pertigaan antara Jalan Lintas Sumatera dengan Jalan Indra Bangsawan, berdiri tepat di depan Pengadilan Agama Kalianda dan berjarak sekitar 200 meter dari Pengadilan Negeri Kalianda. Patung tersebut mempunyai tinggi 7 meter dan terbuat dari perunggu. Namun, amat disayangkan aksi massa tersebut disertai pula dengan tindakan anarki dan cenderung brutal. Massa memecahkan pot-pot bunga yang berada di sepanjang jalan di tengah kota, merusak rambu-rambu lalu lintas/plang, lampu jalan. Bahkan massa yang melintas dekat Pengadilan Negeri Kalianda sempat melempari kendaraan dinas Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Pengadilan Negeri Kalianda hingga kaca belakang pecah, dengan batu sebesar genggaman orang dewasa. Selain itu salah seorang staf Pengadilan Negeri Kalianda juga mengalami luka pada bagian wajahnya karena terkena lemparan batu dan seorang Petugas Keamanan Pengadilan Negeri Kalianda juga sempat terkena kelereng yang dilempar dengan menggunakan ketapel oleh massa. Beruntung, pegawai dan Kantor Pengadilan Agama Kalianda yang berada persis di depan patung tidak ada yang mengalami luka maupun kerusakan. Hal itu karena ratusan petugas kepolisian dari Satuan Brimob Polda Lampung, bersiaga di sekitar Kantor Pengadilan Agama Kalianda. Selain itu, massa juga sempat melakukan perusakan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap yang berada di Jalan Radin Intan, berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi patung. Bahkan perangkat kerja kantor tersebut, seperti komputer juga ikut dijarah massa. Massa juga sempat melakukan perusakan di sekitar areal Pasar Inpres Kalianda. Dan setelah berhasil merobohkan patung tersebut, massa bergerak menuju salah seorang warga yang dikenal sebagai loyalis Bupati dan merusak rumah warga yang bersangkutan.

Akibat dari tidak aspiratifnya penguasa dan lembaga perwakilan rakyat dan tidak transparannya pengelolaan keuangan negara, serta pemahaman masyarakat yang keliru tentang demokrasi, pada akhirnya rakyat pula yang harus menanggung akibatnya. Semoga apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, dapat menjadi pelajaran berharga bagi para penguasa di negeri ini. Aamiin. Semula, warga Lampung Selatan berbondong-bondong menuju ke gedung DPRD Lampung Selatan, pada Senin siang. Gagal menyampaikan maksud melalui dialog, sebagian warga Lampung selatan yang domotori oleh Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) dan Forum Rakyat Lampung Selatan Bersatu (Forlas Bersatu) diikuti sekitar dua ribuan warga. Unjuk rasa yang awalnya menyampaikan dialog tersebut dan berakhir menjadi anarkis saat ini adalah kelanjutan unjuk rasa yang dimotori oleh kelompok masyarakat dan mahasiswa yang sama pada 13 dan 20 Maret 2012 lalu. Unjuk rasa kali ini dilakukan lebih massif setelah penantian selama sebulan sebelumnya oleh kelompok warga. Aparat keamanan yang telah berusaha menjaga lokasi dengan melepaskan gas air mata tak mampu membendung warga yang mulai bringas. Warga dan mahasiswa melakukan protes kepada pemerintah daerah Lampung Selatan yang dianggap semena-mena mempergunakan uang rakyat untuk kepentingan yang tidak terlalu signifikan mensejahterakan rakyat, yaitu pembangunan patung Zainal Abidin Pagaralam yaitu mantan Gubernur Lampung periode 1966 1973. (www.koranpagionline) Siapa Figur di Patung itu? Sebenarnya figur Zainal Abidin Pagaralam memang salah satu sesepuh dan pendiri kabupaten Lampung Selatan dan sangat dikenal di provinsi Lampung. Rekam jejaknya antara lain: Zainal Abidin Pagar Alam, kelahiran Tanjungkarang, Bandar Lampung, 29 Februari 1916. Meninggal di Tanjungkarang, Lampung, 6 September 1989, dalam usia 73 tahun. Meninggalkan sembilan anak, salah satunya adalah Sjachroedin ZP yang merupakan Gubernur Lampung Saat ini. Salah satu cucunya (anak Gubernur Lampung saat ini (Sjachroedin ZP) kini menjadi Bupati di Kabupaten Lampung Selatan tempat bergolaknya kota Lampung Selatan hari ini, yaitu Bupati Rycko Menoza. Pernah menjabat sebagai Residen, Karesidenan daerah Lampung yang waktu itu merupakan bagian dari kekuasaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pernah menjabat beberapa kali sebagai Bupati di beberapa kabupaten misalnya sebagai Bupati Lampung Utara; Bupati Belitung, Walikota Tanjung Karang dan Teluk Betung (sekarang Bandar Lampung). - Salah satu pemrakarsa berdirinya Universitas Lampung. - Penggerak berdirinya Bandar Udara Radin Inten II - Menjadi Gubernur Lampung periode 1966 - 1972. ZAP juga dikenal sebagai penggagas dibangunnya pelabuhan Bekauheni secara lebih modern pada zaman Orde Baru. Entah benar atau tidak catatan dan reputasi di atas, tapi dari berbagai sumber menyatakan hal yang sama yaitu ZAP memang adalah tokoh masyarakat terkenal, sesepuh penting bagi masyarakat Lampung dan termasuk tokoh pembangunan di beberapa Kabupaten di dalam Provinsi Lampung.

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

persada

Apakah memang mereka? Anggota DPR Karolin Margret Natasa dan Ellya G Muskita yang disebut-sebut terekam dalam video porno, hingga pekan pertama Mei 2012 belum pernah mengklarifikasinya secara langsung.

emua boleh berpendapat. Tapi, klarifikasi pihak yang disebutsebut dalam video porno yang (kembali) menghebohkan adalah hal terpenting. Terlebih lagi, implikasinya juga luas. Implikasi politik lokal dan nasional video itu memang bukan hanya kepada mereka diduga melakukannya, keluarga inti, dan keluarga luasnya, melainkan juga politik lokal, dan nasional. Maka, mudah dipahami jika anggota DPR Aria Bima yang pertama-tama disebut sebagai lelaki di video itu langsung membantahnya. Politisi PDI-Perjuangan ini menyangkal tudingan bahwa dirinya adalah pria dalam video porno yang juga menampilkan perempuan yang diduga anggota Komisi IX DPR. “Saya tegaskan bahwa gambar itu, selain tidak menunjukkan bentuk fisik saya, juga saya memang tidak melakukan aktivitas tersebut,” kata Aria Bima dalam konferensi pers di ruang rapat Fraksi PDIP, Senayan Jakarta, Selasa, 25 April 2012. Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menambahkan, hubungan dirinya dengan Karolin hanya sebatas hubungan perkawanan dalam urusan kinerja DPR dan fraksi. “Sama sekali tidak ada hubungan yang sifatnya pribadi. Apalagi sampai punya anak satu,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR ini. “Hubungan saya dengan Karolin adalah perkawanan dalam kinerja di DPR dan fraksi. Tidak ada hubungan pribadi yang lebih apalagi hubungan cinta dan dikatakan sampai punya anak satu. Ini adalah pembunuhan karakter. Apalagi sama-sama memiliki sebuah

Belum Bicara Juga

ki-ka: Budiman,Karolin,Elya

BeluM Bicara Juga

persada

apartemen. Ini menyakitkan,” tegas Aria. Aria menganggap beredarnya video porno yang diikuti dengan pemberitaan besar-besaran itu bisa merusak persepsi publik terhadap pribadi, partai dan keluarganya. “Saya tekankan, video itu dan beritanya mengarah kepada penyudutan diri saya yang tentunya ini dapat berimplikasi terhadap persoalan hukum,” tandasnya. Nama Aria Bima muncul di situs kilikitik.net yang masih bisa dibuka Sabtu lalu, 21 April 2012. Situs itu menyajikan berita pengantar dan gambar-gambar syur mirip anggota DPR. Tapi, namanya memang tak tertulis berulang-ulang seperti halnya Karolin. Lantas IRnews (IndonesiaRayaNews.com) berusaha mengkonfirmasi kebenaran berita ini. Tapi IRnews belum begitu terkenal sehingga berita ini tenggelam dan baru heboh dua-tiga hari kemudian setelah ditulis oleh media cetak dan online lainnya. Belakangan dikabarkan, pria yang ada dalam video porno itu adalah pemilik situs kilikitik.net, Ellya G Muskitta. Namun pria kelahiran Ambon itu pun belum berbicara juga, membisu bersamaan dengan situsnya yang tak bisa diakses lagi. Aria membenarkan soal Ellya G Muskitta yang juga Sekjen Parade Nusantara. “EGM itu ya dia. Saya tidak tahu apa motifnya seperti itu. Dia memiliki website kilikitik.net juga website sendiri itu EGM. Itu yang saya laporkan ke polisi. Saya masih bisa tidak meneruskan ini kalau benar ada yang mengakui di video itu bukan saya,” kata Aria. Akan halnya Karolin, ayahandanya yang juga Gubernur Kalimantan Barat Cornelis pun membantah bahwa video cabul itu merekam kelakuan anaknya. Lebih dari itu, ia mencurigai penyebar video porno anggota DPR yang diduga mirip putrinya, Karolin Margret Natasha, anggota DPR dari PDI Perjuangan, punya motif politik. Cornelis mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada putrinya, yang juga anggota Komisi IX DPR, soal isu video porno. “Jadi enggak benar ya, itu palsu,” kata Cornelis saat ditemui di Jakarta, Rabu, 25 April 2012. Cornelis mengaku sudah menyerahkan kasus ini kepada pengacaranya. Dia pun menyakini motif politik di balik penyebaran

kasus ini terkait dengan pencalonannya kembali di Pilkada Kalimantan Barat. Bahkan, Cornelis sudah menduga otak di belakang penyebar video porno itu. “Ya, kalau saya melihatnya ini politik. Saya sudah kenyang,” kata Cornelis. “Sebagai mana teori Machiavelli, namanya juga politik, kan, selalu saling menjatuhkan. Pak SBY saja dihajar habis habisan, apalagi saya,” ungkapnya. Harap maklum, Cornelis akan kembali maju sebagai petahana dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat pada November 2012. Malah salah satu bakal pesaing Cornelis, Mayten TNI Armyn Angkasa Alianyang disebut-sebut berada di belakang pengunggahan video porno untuk menggerus popularitas dan elektabilitas petahana. Terkait isu yang menyatakan kemunculan video porno mengarah ke black campaign, menjelang Pilgub Kalbar, Armyn menilai hanya mencoba mencari kambing hitam. “Saya tegaskan, saya adalah Islam sejati yang taat beragama. Saya juga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang fitnah. Saya juga tak mungkin memerintahkan pengunggahan video porno tersebut, karena merugikan bagi pihakpihak terkait di dalamnya,” tukas Armyn. Memang, kata dia, ada yang mengkait-kaitkan antara video dengan Pilgub Kalbar yang akan dilaksanakan. “Saya pikir itu hanya mencari-cari kambing hitam, karena terlanjur terucap bahwa ini terkait Pilgub. Bagi saya biarlah Tuhan yang membalas tuduhan yang sudah tersebar tersebut,” tuturnya santai. Armyn meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan agar bersikap gentle, meluruskan informasi yang beredar. “Kalau tak merasa, mestinya ada upaya meluruskan berita. Kalau perlu laporkan polisi, biar Kepolisian yang mengungkap siapa di belakang video itu,” kata Mayjen Armyn. Selain Armyn, mantan KSAD Jenderal George Tosisutta pun dikaitkan dengan video itu karena namanya tercantum sebagai pengelola IRNews. Toh Toisutta juga telah membantah dirinya berada di balik peredaran video porno yang dikait-kaitkan dua politisi PDIP di DPR Jakarta. “Nggak ada niat saya sebusuk itu,” tegas George Toisutta. “Suruh berpikir yang wajar kepada mereka yang menyebut saya di balik itu,” tandasnya sambil menyatakan tak kenal dengan Ellya G Muskita. Tak kurang dari Ketua MPR RI sekaligus politisi senior PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, turut berkomentar. “Terkait video porno, ini secara pribadi sebagai orang tua. Kalau itu betul yang dituduhkan

di video itu, saya rasa yang dituduhkan itu tidak sejelek itu. Dia kan dokter, anggota DPR. Ayahnya gubernur, mungkin kalau itu betul, kalau dia enggak cinta enggak mungkin dia berani menyeleweng dan difoto begitu,” kata Taufik. “Jadi saya rasa, dia mau berbuat begitu karena mungkin dijanjikan hidup bersama, kawin. Sebab, apa iya dokter sebodoh itu. Kan, biasa kalau anak muda jatuh cinta, itu bisa terjadi,” sambungnya. Di luar itu beberapa pihak yang telah mengeluarkan pernyataan akan mengambil langkah terkait kasus ini: Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP, Apa yang dilakukan? Badan Kehormatan (BK) DPR dan Kepolisian. DPP PDIP mengaku telah mengambil tindakan, dengan membentuk Tim yang dipimpin langsung oleh Puan Maharani, puteri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun hasil dari tim tersebut terbatas hanya menjadi informasi internal partai, dan hingga kini belum pernah muncul pernyataan resminya. Sementara Badan Kehormatan (BK) DPR berjanji akan memanggil Karolin untuk dimintai keterangan. M Prakosa, selaku Ketua BK, merasa perlu segera mengambil tindakan karena polemik tentang pelaku video tersebut menyeret nama DPR sebagai sebuah institusi, dan semakin santer. Pihak Kepolisian juga berjanji akan menindak tegas pelaku penyebaran video porno, dalam hal ini kilikitik.net, yang diduga sebagai sumber pertama kali video itu disebarkan. Polisi kini mulai mengumpulkan bahan untuk diteliti, lebih lanjut termasuk mengetahui pelaku lain yang kemungkinan terlibat. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring pun berjanji melacak video heboh tersebut. Ia yakin bisa mengungkap pengunggahnya. “Insya Allah terungkap,” kata Tifatul. Menurut Tifatul, semua aktivitas di internet sebetulnya dapat dilacak. Namun, ia mengakui hingga saat ini belum bisa menjelaskan asal-usul video itu. “Semuanya dilacak. Semua transaksi di internet itu kan traceable, bisa dilacak darimana asalnya dan semua terekam,” kata Tifatul. Asmara, keluarga, politik lokal dan nasional, adalah implikasi video porno menghebohkan itu. Toh, tetap saja klarifikasi langsung dari mereka yang diduga terlibat adalah hal terpenting. v Ricko/Dodi

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

persada

Skandal Menyeret Keraton

SKANDAL

MENYERET KERATON

Perkara perdagangan anak (child trafficking) menyebut-nyebut keterlibatan kerabat Keraton Solo, Pakubuwono XIII Hangabehi. Komisi Perlindungan Anak mencatatnya.

elaki itu menyewa kamar dengan fasilitas lengkap selama beberapa jam. Dia datang sendirian sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung memesan sebuah kamar. Selanjutnya, ia check-out dari kamar Hotel Marini II sekitar pukul 17.30 WIB. “Pokoknya sebelum maghrib, lelaki itu telah meninggalkan hotel,” ungkap seorang karyawan hotel. Persoalannya lelaki penyewa kamar tadi membawa perempuan di bawah umur, F, 16, dan A, 14. Lebih heboh lagi, lelaki yang disebut-sebut berusia 60-an tahun, tubuh tinggi besar, kulit putih dan mirip keturunan Tionghoa itu, disebutsebut sebagai Sinuhun, Raja Keraton Solo, Pakubuwono XIII Hangabehi. Mungkin tak akan menjadi perkara jika semua berjalan mulus. Yang tidak mulus, pemasok F dan A, Kristin Rahayu,

ditangkap polisi dengan tuduhan child trafficker (penjual anak). Ia pun dihadapkan ke pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah, memvonis Kristin dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp200 juta yang bisa diganti (subsider) empat bulan kurungan. Fakta hukum di persidangan, kisah bermula ketika F mendatangi rumah Kristin dan menceritakan terdesak memerlukan uang. Kristin pun kemudian menawari F untuk melayani lelaki yang disebut-sebut sebagai Sinuhun. Ringkas cerita, F bersedia dan bertemu kembali dengan Kristin pada hari yang ditentukan. F mengaku bertemu Kristin di daerah Gentan, Sukoharjo pada Jumat, 16 Desember 2011. Di tempat itu telah

menunggu Sinuhun di dalam mobil Nissan Grand Livina warna orange. Selanjutnya, mereka menuju Hotel Marini di Colomadu sekitar pukul 18.30 WIB. Sinuhun menyewa kamar no 26 tanpa meninggalkan identitas diri karena hanya menyewa beberapa jam atau transit. Di hotel Marini F mengaku disetubuhi oleh Sinuhun. Saksi F juga mendapat uang senilai Rp1,5 juta dari Sinuhun. Selang sehari, Kristin kembali menjadi perantara menjual A kepada orang yang sama. Ia mengantarkan A dan F untuk bertemu lagi dengan Hangabehi yang menjemput memakai mobil Grand Livina warna orange di sekitar Lottemart Solo. Namun dalam transaksi yang juga dilakukan di Hotel Marini II itu, yang digauli hanya A. F diminta masuk ke dalam kamar mandi lalu dikunci dari luar.

Menurut A, dia disetubuhi laki-laki yang disebut Sinuhun pada Sabtu, 17 Desember 2012 di kamar no 35 Hotel Marini, Colomadu. Saat itu, saksi A, 14 masuk ke kamar hotel bersama F, 16 dan Sinuhun. Namun, F diminta masuk ke kamar mandi. Sama seperti F, setelah melayani hasrat birahi lelaki pemesannya, A mendapat uang senilai Rp1.5 juta. Seorang karyawan Hotel Marini II, Totok, mengungkapkan berdasarkan informasi dari petugas kamar atau room boy, penyewa kamar mempunyai ciri-ciri seperti yang diungkapkan terdakwa dan korban di persidangan yakni laki-laki berumur 60 tahun, berperawakan tinggi besar, berkulit putih dan mirip keturunan etnis Tionghoa. Namun, dia tidak mengenal secara rinci mengenai identitas penyewa kamar. “Saat itu, room boy yang melihat langsung fisik penyewa kamar. Saya tidak tahu apakah itu Sinuhun atau bukan. Ciri-cirinya lelaki berumur sekitar 60 tahun dan mirip keturunan etnis Tionghoa,” katanya. Menurut Totok, dia hanya mengetahui ciri-ciri penyewa kamar secara sepintas. Sementara, room girl yang melihat langsung lelaki tersebut bernama Yuli. Saat ini, Yuli telah mengundurkan diri atau resign sejak beberapa bulan lalu. Totok menjelaskan, pascapenangkapan terdakwa perdagangan anak Kristin Rahayu beberapa bulan lalu, beberapa polisi mendatangi hotel tersebut. Mereka meminta keterangan dari pihak hotel terkait kasus perdagangan anak yang diduga melibatkan Keraton Kasunanan Surakarta Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi. “Ada tiga polisi yang datang dan meminta keterangan mengenai identitas penyewa kamar dan lokasi kamar tersebut. Kami hanya memberikan keterangan seadanya karena Yuli sudah tidak bekerja lagi di hotel.” ungkapnya. Hotel Marini terdiri dari dua kelas yakni eksekutif dan ekonomi. Kelas ekonomi (Marini I) terdiri dari 20 kamar, berada di selatan jalan raya. Sementara kelas eksekutif (Marini II) juga terdiri dari 20 kamar di utara jalan raya . Mengenai identitas diri yang menjadi jaminan saat menyewa kamar, dia mengaku lupa karena kejadiannya sudah

lama. Totok tak bisa menghafal satu persatu identitas diri penyewa kamar. “Saya lupa karena kejadiannya sudah lama. Saya tak ingat sama sekali.” Nah, ketika rangkaian sidang berlangsung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengirim surat berisi permintaan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Karanganyar terkait kasus child trafficking atau perdagangan anak. KPAI mendesak agar pengguna dua gadis gadis di bawah umur dihadirkan dalam persidangan dan diproses secara hukum. Ketua KPAI, Maria Ulfah Anshor, mengatakan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, pengguna F dan A bisa diseret ke meja hijau. Pihaknya mendesak PN Karanganyar agar menghadirkan pengguna dalam persidangan. “Secepatnya surat akan kami kirim ke PN Karanganyar. Logikanya penjual dan pembeli bisa diproses secara hukum. Kenapa pembeli tidak bisa diproses secara hukum, ini menjadi pertanyaan,” katanya. Menurut dia, KPAI mengetahui adanya kasus yang melibatkan Paku Buwono XIII Hangabehi dari media cetak di Solo. Namun, selama ini, pihaknya belum menerima laporan dari korban terkait kasus tersebut. Ia meminta agar para korban melapor ke KPAI agar bisa ditindaklanjuti. Kendati demikian, KPAI tetap akan mendesak PN Karanganyar agar memroses Sinuhun karena melanggar UU Perlindungan Anak. “Memang belum ada laporan dari para korban yang kami terima. Namun tetap saja pengguna bisa diproses secara hukum karena sudah masuk delik pidana,” jelasnya. Ia menjelaskan, kasus serupa sering terjadi di Indonesia dan seluruh penggunanya terjerat hukum. Pihaknya juga akan melindungi para korban karena usianya masih di bawah umur. “Tidak ada keistimewaan di hadapan hukum, seharusnya semua setara termasuk juga Presiden.”

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Winarno menyatakan belum menerima surat dari KPAI terkait kasus perlindungan anak. Kendati demikian pihaknya akan merespon langkah KPAI yang mendesak menghadirkan Sinuhun dalam persidangan. Winarno menjelaskan kewenangan untuk menghadirkan Sinuhun berada pada majelis hakim yang memimpin persidangan. Apabila pihak kepolisian ingin melakukan pemeriksaan tambahan kepada terdakwa, Kristin Rahayu juga harus meminta izin majelis hakim. “Kami belum menerima laporan dari KPAI. Sesuai KUHAP, kewenangan ada di majelis hakim karena mereka yang memimpin persidangan,” tambahnya. Namun, palu hakim sudah diketuk. Ketua majelis hakim Lucas Sahabat Duha menyatakan, “Terdakwa terbukti melanggar UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak”, dengan melakukan eksploitasi seksual anak untuk kepentingan pribadi. Sementara, beberapa hal yang meringankan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan memiliki anak di bawah lima tahun (Balita). Setelah majelis hakim membacakan vonis, terdakwa Kristin Rahayu sempat pingsan saat hendak berjalan menuju ruang tahanan PN Karanganyar. Dia langsung digotong menuju ruang tahanan PN Karanganyar. Namun belum jelas, benarkah Sinuhun itu Hangabehi. v GE

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

MAJALAH

PUBLIK

PUBLIK MAJALAH

Agar Indonesia

PUBLIK

Lebih Mulia

Agar Indonesia Lebih Mulia

Pemilukada

upaten Kegiatan |38 Kab Bekasi |32 Kota Prabumulih

Agar Indonesia Lebih Mulia

PUBLIK

MAJALAH

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

|16

Edisi 3/I 2010

Raja Okto Meniti Tangga

Dwi Aroem |18 Per empuan Ber politik

Sangat Menghargai dan Berterima Kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelangsungan hidup kami:

DAHLAN

ISKAN

Semoga 12 20 T R KU Bertahan di Tengah Pusarananpa Hambata Rp30 Triliun n |20 MAJALAH |23 |44 M Menkop UK san Dr Syarief Ha

Dr H Awang Faroek Ishak

Edisi 04/III April

esia)

0 (seluruh Indon

Harga Rp25.000,0

PUBLIK Bupati Kobar

Pentas: Bara Pilkada

Bupati Termuda Yopi Arianto

|48

Indragiri Hulu

Harga Rp2 5.00

0,00 (seluruh

Dr Syarief Hasan

Indonesia)

Edisi 2/II

I Februar

MAJALAH

i 2012

PUBLIK

Agar Indonesia Lebih Mulia

Wawancara: Bupati Bogor

Drs H Rachmat Yasin MM

MENAKERTRANS

A MUHAIMIN ISKANDAR

Korupsi di Depan Makam Pahlawan

H Reskan E Awaluddin SE

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Edisi 9/II September 2011

Moratorium et Honorarium

Mengantar Bengkulu Selatan ke Masa Depan

Wawancara: Bupati Bengkulu Selatan

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Wawancara: Menkop UKM

PUBLIK Sugian Vs Ujang

MAJALAH

Utama: |18 Saling Lempar

2012

Wawancara: |20 Dir Keu PT Mega Eltra

Sudar Wirataatmadja SE Ak MBA

MENTERI KEHUTANAN

ZULKIFLI HASAN

Wawancara: Perkebunan |26 Dirjen Ir Gamal Nasir MS

Edisi 5/I 2011

Wawancara: |20 Dirjen Planologi

Ir Bambang Soepijanto MM

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Wawancara: |50 Kanit I Dit II Narkoba AKBP K Libis SSos SH MH

Edisi 7/II JULI 2011

Nilai informasi ada pada isinya nilai bisnis ada pada iklannya

PTPN III

www.indogetnetworks.com

48 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Majalah Publik - Edisi 5/I 2011

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

persada

ISNU Jelang Pemilu

ISNU

Jelang Pemilu Sejumlah figur terkemuka muncul di struktur organisasi Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) periode 2012-2017. Gebrakan awalnya menonjol di bidang pendidikan. Pada saatnya, mUngkin juga akan menjadi sayap yang memiliki posisi tawar politik.

ama-nama beken yang muncul memang figur yang berpengaruh. Tentu saja mereka berlatar belakang nahdliyin (sebutan bagi warga NU). Pengurus Pusatnya diketuai oleh Ali Masykur Musa, politisi yang pernah duduk di parlemen dan kini menjadi anggota badan Pemeriksa Keuangan. Di jajaran pengurus harian, antara lain muncul Irnanda Laksanawan (mantan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Udoro Kasih Anggoro (Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian), Dewi Aryani (anggota Komisi VII DPR RI), Yudi Latief (Direktur Reform Institute), dan M Fajrul Falaakh (Pakar Hukum Tata Negara UGM). Sedangkan Di jajaran Dewan Penasihat, terdapat nama antara lain As`ad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU/mantan Waka BIN), Taufikurrahman Ruki (mantan Ketua KPK), Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar), Suryadharma Ali (Menteri Agama/Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Menakertrans/Ketua Umum PKB), Choirul Anam (Ketua Umum PKNU), Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat NU/mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan), dan Ahmad Mubarok (anggota Dewan Pembina Partai Demokrat). Lantas di jajaran Dewan Kehormatan, ada Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstituso), Djan Faridz (Menpera), Helmy Faishal Zaini (Menteri PDT), Fauzi Bowo (Gubernur DKI), Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), Sinta Nuriyah Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Pengurus pusat ISNU dilantik dan dikukuhkan oleh Rais Aam PBNU K.H. Sahal Mahfudz di Jakarta, pada akhir April lalu. “Ini

akan menjadi momentum bangkitnya sarjana-sarjana NU,” kata Ali Masykur. Ia menegaskan, sebagai organisasi tempat berhimpun sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, ISNU tidak akan menyentuh ranah politik praktis meski tidak sedikit politikus yang berada di dalamnya. Keberadaan ISNU, lanjut Ali Masykur, justru untuk membantu NU dalam mengemban amanah meningkatkan kesejahteraan umat dan terus mengembangkan Islam rahmatan lil alamin yang antikekerasan. “ISNU akan memfungsikan organisasi sebagai laboratorium NU, membantu NU dalam mencarikan solusi pemecahan permasalahan, dan membantu NU dalam meningkatkan kualitas SDM, sekaligus menyiapkan generasi NU masa depan yang lebih berbobot, bermoral, religius, dan mumpuni,” katanya. Di acara pengukuhan pengurusnya ISNU juga mengajak para sarjana yang berlatar belakang nahdliyin balik kandang dan bersamasama membesarkan organisasi NU. “ISNU memanggil para sarjana NU pulang demi membesarkan NU, memajukan komunitas nahdliyin, untuk kemakmuran bangsa secara keseluruhan,” kata Ali Masykur saat pengukuhan kepengurusan pusat ISNU. Hadir dalam acara itu Rois Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh, Wakil Rois Aam KH Mustofa Bisri, dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Selain itu juga hadir Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua KPK Taufikurrahman Ruki, dan sejumlah tokoh lain yang juga merupakan pengurus ISNU, baik di pengurus harian, dewan penasihat, atau dewan kehormatan.

Menurut Ali Masykur, ISNU memang bertekad untuk mengumpulkan “tulang-tulang” NU yang berserakan dan menjadikannya satu kekuatan. Ia optimistik, jika para sarjana NU dapat disatukan dalam ISNU, maka akan dapat berbuat banyak bagi NU dan bangsa Indonesia dengan potensi yang dimilikinya. Di mata Ali Masykur, kalangan sarjana NU kini tidak hanya sebatas di bidang agama, namun dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan, tidak sedikit yang sudah bertaraf ahli. “Mereka tersebar di berbagai bidang aktivitas, ada yang berkecimpung sebagai akademisi, birokrat, pengusaha, bahkan pekerja sosial,” katanya. Lebih lanjut Ali Masykur mengatakan, NU dibangun di atas tiga pilar semangat organisasi pendahulunya yakni kebangsaan, kecendekiaan, dan kemandirian ekonomi. Menurut dia, harus diakui bahwa pilar ketiga, yakni kemandirian ekonomi, adalah pilar NU yang paling rapuh, berbeda dengan dua pilar lainnya di mana NU justru menjadi pelopor. “Padahal NU dengan perkiraan jumlah anggota mencapai 60 juta orang merupakan potensi ekonomi raksasa,” kata Ali Masykur. Jika potensi itu bisa dikapitalisasi, lanjutnya, maka NU akan menjelma menjadi organisasi dengan kemandirian tinggi, tidak bergantung pada anggaran negara atau hidup dari donasi ke donasi. Salah satu program yang akan dijalankan ISNU adalah membantu PBNU mewujudkan Universitas NU bertaraf nasional dan bahkan internasional. “Untuk itu, ISNU akan memprakarsai pertemuan universitas dan lembaga pendidikan yang bernafaskan NU dari seluruh Indonesia,” kata Ali Masykur. Gebrakan awalnya pun terkait degan pendidikan. Pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei lalu, ISNU mendeklarasikan Gerakan Wakaf Buku di Pondok Pesantren Al Hakim, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. “Buku adalah jendela ilmu. Ilmu adalah jendela dunia. Karena itu, dengan gerakan ini kita mengajak masyarakat agar mau mewakafkan buku di samping wakaf yang lain,” kata Ali Masykur.

Deklarasi Gerakan Wakaf Buku ISNU ditandai dengan penyerahan 300 judul buku kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Hakim yang diterima ketuanya, Imam Suhadi Iskandar. Menurut Ali Masykur, gerakan itu akan dilaksanakan oleh pengurus dan anggota ISNU di seluruh Indonesia. Namun demikian, Ali Masykur pun berharap pihak penerima wakaf buku benar-benar memanfaatkan buku-buku tersebut, termasuk membangkitkan minat baca anak didik, sehingga buku-buku itu tidak akan menjadi sekadar onggokan kertas tak bernilai. Sekretaris Jenderal ISNU Kholid Syeirazi mengatakan, Gerakan Wakaf Buku yang dilakukan ISNU ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Orientasi pendidikan adalah memuliakan manusia, menjunjung harkat kemanusiaan untuk membentuk manusia paripurna atau insan kamil,” katanya. Dalam kesempatan itu PP ISNU juga memberikan bantuan sejumlah uang untuk renovasi gedung pondok pesantren yang belum tuntas proses pembangunannya. Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan porsi pendidikan moral dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dinilai masih kurang memadai. “Seharusnya pendidikan moral menjadi titik tekan pendidikan kita, orientasi utama dalam kurikulum,” kata Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa. Ia menjelaskan, pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan mencetak manusia-manusia yang pandai, namun juga memiliki kualitas moral yang memadai. Sementara itu menyinggung ujian nasional, Ali Masykur menyatakan, ujian nasional masih diperlukan sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas pendidikan. “Ujian nasional jadi alat ukur kualitas pendidikan kita yang saat ini masih kalah dengan asing,” katanya. Tambahan pula, lanjutnya, ujian nasional juga diperlukan untuk mendorong anak didik lebih berusaha menangkap pelajaran sebagai bekal masa depan.Hanya saja, ISNU tidak setuju jika ujian nasional menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. “Ujian nasional jangan jadi faktor penentu kelulusan tapi hanya jadi subbagian saja yang memberi nilai tambah,” katanya. Sekjen ISNU Kholid Syeirazi menambahkan, ujian nasional jangan sampai mereduksi parameter pendidikan, dengan menempatkan nilai sejumlah mata pelajaran sebagai ukuran keberhasilan. “Pendidikan tidak boleh menjadi teror untuk siswa, orang tua, dan guru,” katanya. Ia menambahkan, pendidikan bukanlah sekadar alat untuk menyiapkan SDM dan memasok kebutuhan industri dan pasar, namun sebagai wahana untuk memanusiakan manusia, memuliakan manusia, meluhurkan dan menghaluskan budi pekerti manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan deretan pengurus yang terdiri dari figur terkemuka, sulit membayangkan ISNU tak diperhitungkan secara politik dan ekonomi. Kecuali memang organisasi ini dibentuk sebagai lembaga silaturahmi ala kadarnya. Sebentar lagi kan Pemilu. v Rachmat Tony

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

neraca

Selesai Dengan Rekonsiliasi

SELESAI DENGAN REKONSILIASI Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menyambangi penjara. Kali ini bukan untuk inspeksi mendadak, melainkan memperingati Hari Bakti ke-48 Lembaga Pemasyarakatan di penjara utama Jawa Timur yang lebih dikenal sebagai Lapas Porong. Sudah berdamai dengan para pengelola penjara setelah inspeksi mendadak di Lapas Pekanbaru?

enyum mengembang tampak di wajah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin selepas memimpin upacara di Lapas Porong. Ia sempat berkeliling melihat-lihat hasil karya para penghuni Lapas itu. Di belakangnya, tampak Denny bermimik serius bersama sejumlah pejabat lain di Kemenkumham yang mengiringi Amir Syamsudin: Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Bambang Irawan, juga Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Wahiduddin Adams. Undangan dari luar Kemenkumham yang hadir pun cukup banyak. Beberapa antaranya adalah unsur Muspida Jawa Timur, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua DPRD, dan Ketua BNN Propinsi Jatim. Apapun, Menkumham Amir Syamsudin menegaskan, kementeriannya memilih jalur rekonsiliasi terkait kasus dugaan

pemukulan yang dilakukan Wamenkumham, Denny Indrayana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA Pekanbaru Darso Sihombing. “Ya, diselesaikan secara internal sudah kembali seperti biasa, kita rekonsiliasi antara seluruh jajaran kementerian termasuk Wamenkumham,” kata Amir. Ia menjelaskan, “Kami bersama-sama ke Porong, Jawa Timur dalam rangka Hari Bakti PAS dan memperlihatkan kekompakan. Mengenai hasil temuan dari Tim Pencari Fakta (TPF) itu hasilnya lebih bersifat internal.” TPF bentukan Kemenkumham semula menyelidiki kontroversi penamparan petugas Lapas Pekanbaru oleh Wamenkumham. Awalnya adalah surat keberatan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Djoni Muhammad kepada Menkumham. Surat tersebut berisi keberatan atas penamparan Denny Indrayana kepada petugas Lapas Pekanbaru Darso Sihombing, penendangan Khoiril oleh salah seorang dari rombongan Wamenkumham, dan cara penjemputan paksa petugas penyimpan kunci H Maslan. Saat sidak yang dilakukan sekitar pukul 02.30 WIB pada awal April lalu, beberapa orang dari tim inspeksi terpaksa memanjat pagar luar lapas setinggi satu meter. Pagar lapas saat itu dalam kondisi tergembok. Inspeksi mendadak ini harus dilakukan dengan cepat guna menghindari narapida yang diduga memiliki narkoba menyingkirkan barang bukti tersebut. Karena petugas pintu utama Lapas Pekanbaru lebih dari lima menit baru membuka pintu tersebut rombongan Wamenkumham bersama Badan

Narkotika Nasional (BNN) sempat berteriak dan menggedor pintu utama lapas, tetapi ia membantah adanya penamparan dan penendangan saat itu. Meski begitu berita penamparan juga dibantah oleh Direktur Pemberantasan dan Penindakan BNN Brigjen Pol Benny Mamoto yang ikut melakukan sidak. Tidak ada pemukulan, penendangan, informasi ini perlu diluruskan karena inspeksi tersebut untuk menangkap mafia narkoba yang disinyalir beroperasi dari dalam lapas dan melibatkan oknum petugas lapas. Belakangan, BNN melah menunjukkan rekaman video pengakuan salah satu tersangka yang juga terpidana yang diperiksa terkait insiden di Lapas Pekanbaru itu. ’’Saya sendiri takut dengan Wamen Denny. Teman-teman di dalam juga segan dengannya,’’ ujar tersangka yang namanya dirahasiakan. Testimoni di video berdurasi sekitar 10 menit itu telah disunting, sehingga wajah tersangka pun tampak buram. Selanjutnya figur dalam video itu menyatakan para terpidana tidak merasa takut dengan para petugas lapas, karena dianggap teman sendiri. Dalam video, tersangka tersebut juga membocorkan tindakan indisipliner petugas penjara. Ia menyebutkan, sekitar lima menit sebelum ada penggerebekan, seorang petugas berlari-lari ke blok-blok sel. Petugas tersebut mengatakan ada sidak dari Wamenkumham dan seluruh terpidana disuruh menyembunyikan HP. Kahumas BNN Sumirat Dwiyanto yang turut menggerebek mengakui ada jeda sekitar lima menit sebelum tim satgas gabungan pimpinan Denny dibukakan pintu petugas lapas. ’’Dari awal kita ketok-ketok pakai batu tidak ada yang membukakan pintu. Lama-lama ada petugas yang hanya membuka celah pengintip kecil, itupun tidak segera dibukakan pintunya. Padahal

kita teriak-teriak woi ini wamen, ini wamen,’’ ungkap Sumirat. Waktu lima menit itu rupanya dimanfaatkan petugas lapas berlai-lari ke blok-blok. Memberitahu para narapidana untuk menyembunyikan HP. Setelah lima menit, baru pintu utama dibuka. Petugas satgas gabungan meminta petugas lapas berkumpul. Setelah itu bersama dengan petugas setempat baru dilakukan pengambilan tersangka yang sudah diincar. Saat masuk ke sel itulah ditemukan sekitar 30 HP milik terpidana yang terkumpul menjadi satu, pembungkus plastik bekas sabu-sabu, ada bong, dan satu kunci mobil. Tiga napi dan satu petugas sipir dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di BNN. Ketiga napi dan petugas sipir dites urine. Semuanya positif mengonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan pertama, petugas meringkus tiga orang lagi dari luar lapas. Ketiganya berperan mengendalikan keuangan hasil penjualan narkoba menggunakan sejumlah rekening bank. ’’Ketiganya ini ditangkap dengan kasus money laundering-nya,’’ ucap Sumirat. Sumirat mengaku tidak pernah melihat peristiwa penamparan petugas sipir oleh Wamenkumham. Kasus penyelundupan narkoba ke lapas, selalu menggunakan barang-barang tertentu. Di Lapas Pekanbaru jumlah napinya 1.537, dengan hanya ada 10 petugas pengawas. Berarti satu petugas mengawasi sekitar 135 orang napi. ’’Misalkan ada kunjungan seribu orang, ada yang menyelipkan satu barang bawaan. Kalau hanya 10 petugas yang mengawasi, mau cara mengawasi seperti apa?’’ tanya Sumirat. Sementara, lanjutnya, sekitar 50 persen kasus napi di dalam penjara adalah kasus narkoba. Artinya, napi tersebut asalnya pecandu, kemudian ada bandarnya juga. ’’Artinya apa, bandar ini kalau mau bisnis narkoba enggak usah ke mana-mana. Sebab di dalam lapas sendiri sudah ada pasar,’’ tukasnya. Denny sendiri berkali-kali menegaskan pengalamannya di Lapas Pekanbaru adalah ulah mafia narkoba. “Saya tidak akan mundur sejengkal pun. Salah kalau mereka anggap saya gentar,” tandasnya. Jika begitu, meski sudah berdamai, Denny sangat boleh jadi akan inspeksi lagi. Tapi, lebih hati-hati pasti. v Subur Maryanto

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

neraca

Gebrak Meja Dan Rekayasa

Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah yakin upaya menjeratnya di ranah hukum adalah rekayasa. Saking dongkolnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini pernah menggebrak meja majelis hakim ketika berlangsung sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdakwa Mulya Hasjmy.

A j e k M sa

a a y r a b e ek G

R n da

ksi gebrak meja terjadi ketika Siti Fadilah menjelaskan penandatanganan surat rekomendasi penunjukan langsung PT Indofarma dalam kasus penyediaan alat kesehatan untuk Kutacane, Aceh pada 2005. Saat itu pengacara Mulya, Syaiful Ahmad Dinar, menunjukkan surat bertanda tangan diri Siti Fadilah sebagai bukti. “Pernah nggak tanda tangan surat tanpa tanda tangan Sekjen? Karena sesuai keterangan saksi, harus ada tanda tangan Sekjen dulu baru Ibu?” tanya Syaiful dalam sidang yang berlangsung pada 26 April 2012 itu. Siti spontan membantah surat penunjukan langsung bisa ditandatangani tanpa tanda tangan Sekjen Depkes. “Tidak, tidak pernah seperti itu,” ujarnya menegaskan. “Tapi ini ada bukti yang menunjukkan Ibu pernah melakukan itu,” kata Syaiful menyahut seraya membawa surat ke hadapan Ketua Majelis hakim Mien Trisnawati dan menunjukkannya. Di surat tertanggal 22 November 2005 itu tidak ada tanda tangan Sekjen namun ada tanda tangan Siti. Siti pun tidak mau kalah dengan aksi Syaiful, dia ikut maju sambil membawa surat yang ia punya. Di depan majelis hakim, Siti bilang punya bukti jika surat yang Syaiful pegang direkayasa. Kemudian, ia tunjukkan surat yang ia punya. Ternyata surat pegangan Siti berbeda dengan yang ditunjukkan Syaiful. Di surat yang ia miliki, ada tanda tangan sekjen, tanggal yang berbeda, dan perbedaan ketikan. “Ini waktunya tidak sama, yang dia tunjukkan 22 November 2005, punya saya 22 Desember 2005. Sebelumnya saya pernah lihat tanggalnya di-tip-ex (hapus). Jadi surat ini kayanya didobel,” kata Siti sambil menggebrak meja.

Melihat ini, Ketua Majelis hakim Mien Trisnawati memperingatkan Siti. “Saudara saksi harap untuk menjaga emosi jangan memukul meja majelis hakim,” kata Mien. Siti lalu menyatakan tanda tangan yang dimiliki Ahmad diputus dari surat induknya. Tanpa jeda, ruang sidang menjadi ramai dengan tepuk tangan dan tawa puluhan orang dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Di sidang lain, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk Sudibyo mengungkap nama bawahannya yang sering berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Menurut Sudibyo, pada 2005, pejabat perusahaannya yang berurusan dengan proyek Depkes adalah Ari Gunawan, staf pemasaran PT Indofarma. Pengakuan itu cocok dengan keterangan terdakwa Mulya Hasjmy. “Pernyataan Sudibyo sesuai dengan pengakuan Mulya bahwa dia ditemui Ari Gunawan dan utusan Siti Fadilah,” kata pengacara Mulya, Saiful Dinar, usai sidang kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 3 Mei 2012. Mulya dalam persidangan pernah mengungkapkan dirinya sempat ditemui Ari Gunawan dan Asrul Sani dari Indofarma, perempuan bernama Nuki, serta seorang perempuan yang ia lupa namanya. Saat itu keempatnya mengaku pada Mulya bahwa Indofarma akan menggarap proyek alkes penanggulangan bencana senilai Rp 15,4 miliar. Mulya semakin terheran-heran karena keempatnya pun mengaku sudah melapor terlebih dulu pada Siti. Apalagi saat itu Mulya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen belum mengumumkan lelang proyek sebagaimana prosedur. Ia pun kemudian menemui Siti untuk klarifikasi.

Ternyata, kata Mulya, Siti membenarkan dirinya sudah merestui PT Indofarma sebagai kontraktor. Alasannya, badan usaha milik negara itu disodorkan Nuki, yang tak lain bekas adik ipar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) saat itu, Sutrisno Bachir. Siti saat itu juga meminta Mulya membantu PAN. Syaiful menyebut Nuki, Ari Gunawan, dan Asrul Sani, dekat dengan Siti Fadilah. Bahkan, ketiganya juga kerap menyambangi kediaman anggota Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu diduga Syaiful ada kaitannya dengan sejumlah proyek Kementerian Kesehatan yang didapat Indofarma. “Jadi mereka bisa tahu dan dapat proyek itu ya dari Siti,” ujarnya. Siti Fadilah saat bersaksi untuk Mulya membantah menginstruksikan penunjukan langsung secara lisan kepada Mulya. Ia juga menyanggah memilih Indofarma lantaran ingin membantu PAN. “Itu bohong, tidak pernah ada hal seperti itu,” ujarnya. Terkait PT Indofarma Tbk, Siti mengaku dirinya sama sekali tidak mengetahui secara teknis alasan penunjukan perusahaan milik pemerintah itu. Bahkan, Siti mengaku tidak mengetahui secara persis surat rekomendasi untuk proyek senilai Rp15,54 miliar tersebut. “Saya itu menteri. Urusannya dengan policy dan bukan dengan surat menyurat. Saya harus percaya Sekjen yang telah melakukan kajian,” ujarnya. Tak urung, Bareskrim Polri sudah menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menegaskan status tersangka Siti Fadilah. Oleh penyidik, Siti Fadilah disangka terlibat dalam korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan untuk buffer stock/KLB dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan antara Oktober 2005 November 2005. Negara diduga dirugikan sekitar Rp6,1 miliar dari nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp15 miliar tersebut. Namun, ia menyatakan belum mendapat panggilan lagi dari

penyidik. “Mudah-mudahan segera. Saya masih menunggu,” kata Siti saat ditemui usai melayat Menteri Kesehatan non aktif Endang Rahayu Sedyaningsih di rumah duka, awal Mei 2012. Ia enggan mengemukakan lebih rinci tentang perkembangan kasusnya tersebut. Dia menyarankan untuk menemui penasehat hukumnya. “Tanya pengacara saya kalau soal itu,” tandasnya. Yusril Ihza Mahendra selaku advokat Siti Fadilah mengatakan, bahwa kebijakan seorang menteri tidak dapat dipidanakan. Menurut Yusril, sebuah kebijakan terbentuk atas dasar perencanaan oleh sejumlah pihak yang terkait. Selain itu, sebelum diberlakukan, kebijakan juga harus melalui analisis yang tajam. “Karena itu, tidak bisa dipidanakan,” ujar Yusril. Alasannya, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan Presiden terkait penunjukan langsung. Ketika proyek tersebut dilaksanakan, lanjutnya, Siti sudah mengikuti arahan dan ketentuan Presiden. “Apalagi saat proyek tersebut dilaksanakan memang sedang berada dalam keadaan darurat bencana,” kata mantan Menteri Sekretariat Negara itu. Setelah mendapat izin Presiden melalui Perpres, tambah Yusril, pengadaan alat kesehatan untuk Kutacane, Aceh itu sekaligus juga merupakan permintaan dari bawahan Siti Fadilah, yakni Kepala Pusat Penanggulangan Krisis. Malah, kata dia, pengadaan tersebut juga telah melalui telaahan Sekretariat Jenderal dan Biro Keuangan Kemenkes. “Jadi menteri tinggal tanda tangan saja. Kalau teknis pengadaan, tidak mungkin menterinya tahu,” ujar Yusril yang pernah menjabat Menteri Kehakiman itu. Jadi, Siti Fadilah memang yakin kasusnya adalah rekayasa. Kalau begitu, siapa dalangnya? v Dodi Nopriansyah

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

iptek

ulit membayangkan almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih, perempuan, dokter lulusan UI dan berlanjut ke Harvard University, menjadi perokok. Endang memang bukan perokok. Namun, nyawanya direnggut oleh kanker paru yang biasanya dikaitkan dengan asap rokok. Toh penyebab kanker paru memang bukan hanya asap rokok, melainkan zat kimia yang terhirup oleh tubuh manusia dan memicu perkembangan sel-sel kanker. Menurut ahli spesialis paru dari RSUP Persahabatan Prof dr Hadiarto Mangunnegoro, SpP (K), banyak zat yang ditemui atau terhirup di tempat bekerja yang bersifat karsinogenik, misalnya asbes, arsen, kromat, nikel, klorometil eter, gas mustard, serta pancaran oven arang dan radiasi yang dapat menyebabkan kanker paru, meskipun biasanya hanya terjadi pada pekerja yang juga merokok. “Polusi udara yang mencemari kehidupan warga di kotakota besar juga bisa menjadi pemicu kanker paru,” ungkap Hadiarto. Ia menjelaskan, menurut laporan Badan Kesehatan Dunia PBB (World Health Organization/WHO), kanker paru merupakan kanker yang paling sering ditemui pada kaum pria di dunia. Lebih dari 1,3 juta kasus baru kanker paru setiap tahunnya menyebabkan 1,1 juta kematian. Lebih dari itu, kanker paru sulit terdeteksi karena tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Besarnya ukuran paru-paru menyebabkan kanker tumbuh bertahun-tahun tersembunyi dan baru terdeteksi jika sudah stadium lanjut. Biasanya gejala utama adalah batuk yang menetap. Guru Besar Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI-RS Persahabatan Prof Anwar Jusuf menjelaskan, gejala kanker paru biasanya berupa batuk, berat badan turun, dan tidak nafsu makan. “Hal itu sama dengan gejala penyakit lain, seperti tuberkulosis atau pneumonia,” katanya. Sejauh ini, rokok dianggap pemicu utama kanker paru. Kanker paru umumnya ditemukan pada stadium III atau IV. Pada stadium IV, sel kanker sudah menyebar ke organ di luar paru. Sel kanker biasanya menyebar ke kelenjar getah bening di leher, cairan di selaput paru, selaput jantung, otak, tulang, hati, anak ginjal (suprarenal), ataupun ginjal. Secara statistik, harapan hidup mereka yang didiagnosis kanker paru stadium IV adalah beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pada stadium III, sel kanker masih di rongga dada, tapi sudah melewati paru. Pada stadium I dan II, sel kanker masih di paru, ukurannya 1 cm. Karena letaknya sangat dalam, tak mudah dibuktikan. “Jika diketahui sejak dini, biasanya dioperasi. Harapan hidup selama 5 tahun 70-80 persen,” ujar Anwar. Pemeriksaan kanker paru dilakukan lewat pemeriksaan dahak, rontgen, ataupun PET scan. Kemudian dikonfirmasi dengan pengambilan jaringan lewat biopsi jarum halus. Kanker paru stadium III diobati dengan radioterapi, sedangkan stadium IV dikemoterapi.

iptek

Bukan Hanya Rokok Penyebabnya

Bukan Hanya Rokok Penyebabnya Pemicu Kanker di Rumah Dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Persahabatan Dr Ahmad Hudoyo, Sp.P(K) mengatakan bahwa radon merupakan penyebab kedua kanker paru-paru setelah racun dalam rokok. Radon atau bahan radioaktif dari perut bumi tersebut dapat lepas dan terhirup melalui celah-celah tegel atau retakan fondasi rumah, kata Dr Ahmad Hudoyo. “Radon adalah penyebab kanker paru-paru kedua setelah racun dalam rokok, selain itu bahan kimia, asbes, polusi udara, penyakit paru yang mendahului seperti Penyakit Tuberkulosis (TBC) juga bisa menjadi penyebab kanker,” kata dia. Diketahui, Radon adalah unsur kimia dengan nomor atom 86 yang dalam ilmu kimia diberi lambang Rn. Pada temperatur ruang, radon selalu berada dalam bentuk gas dan terlarut dalam udara dengan kerapatan 10 gram/liter. Keberadaan Radon di udara tidak dapat dikenali oleh sistem panca indera manusia. Satu hal yang perlu diketahui dan mendapatkan perhatian serius adalah bahwa radon merupakan gas radioaktif yang dapat berperan sebagai sumber radiasi bagi manusia, sifat gas radon salah satunya adalah menjadi penyebab munculnya kanker paru-paru.

Sebagian besar penyebab kanker paru memang terkait dengan asap rokok. Namun, substansinya adalah zat kimia penyebab kanker (karsinogenik) yang memicu pertumbuhannya. Begitu agaknya yang terjadi dengan Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan yang mengundurkan diri sebelum berpulang pada 2 Mei 2012 lalu. Gas radon di dalam rumah terutama berasal dari lantai, dinding, langit-langit dan bahan-bahan lain di dalam rumah yang berasal dari perut bumi. Kadar gas radon di dalam ruangan tertutup yang memiliki sedikit ventilasi udara seperti rumah, apartemen, dan terowongan bawah tanah dinilai beberapa kali lebih tinggi dibandingkan di dalam udara bebas. Menurut hasil penelitian Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) , material bangunan gypsum yang kerap menjadi penyekat dinding maupun asesoris di rumah mengandung radon yang bersifat karsinogenik. Jika radon berpotensi memicu kanker terhirup, akan ada yang mengendap di dalam saluran pernafasan sehingga sebagian kecil radon juga mengendap di paru-paru dan berpeluang menimbulkan kanker paru, pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali

dalam jaringan paru yang berasal dari sejumlah karsinogen lingkungan. Kanker paru merupakan penyebab kematian utama dalam kelompok kanker, baik pada pria maupun wanita. Lebih dari 90 persen kanker paru berawal dari bronki (saluran udara besar yang masuk ke paru-paru). Dalam hal ini radon merupakan sumber utama kanker paru. Untuk diketahui radon juga banyak terdapat pada rokok. Namun, pada beberapa kasus, penyebab utama kanker paruparu juga berasal dari radon di rumah tangga. Selain gypsum, salah satu sumber radon di rumah tangga adalah asbes. Apabila ini di teruskan dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko terkena kanker paru-paru. Semakin tinggi konsentrasi radon pada gedung, rumah, atau tempat beraktivitas, kian meningkat pula risiko kanker paru bagi manusia di sekelilingnya. Di Tempat Kerja Di lingkungan industri, jangan remehkan gas buangan yang berasal dari mesin diesel. Gas yang keluar dari knalpot mesin diesel sejak lama dicurigasi bersifat karsinogen atau memicu kanker. Melalui riset sekitar 20 tahun, para peneliti di Nationa Cancer Institut di AS semakin yakin gas buang mesin diesel juga memicu kanker paru. Para peneliti menelusuri lebih dari 12.000 pekerja di beberapa pertambangan, mulai dari yang tradisional seperti tambang kapur, garam abu, dan tambang nonlogam lainnya. Para pekerja itu menghirup berbagai level polutan dari peralatan mesin diesel yang levelnya lebih tinggi dari rata-rata warga di luar industri ini. Hasil penelitian, para pekerja tambang yang terpapar polutan paling tinggi memiliki risiko tiga kali lipat meninggal karena kanker paru dibandingkan dengan mereka yang

paparannya rendah. Meski begitu, paparan tingkat rendah juga meningkatkan risiko kanker paru sampai 50 persen. “Hasil penelitian ini tidak hanya penting untuk pekerja tambang, tapi juga jutaan pekerja yang sering terpapar polutan diesel dan masyarakat perkotaan,” kata ketua peneliti Debra Silverman, epidemiolog dari National Cancer Institute. Toh Allen Schaeffer dari organisasi nonprofit Diesel Technology Forum menyatakan mesin-mesin diesel modern saat ini memiliki gas buangan yang lebih rendah dibanding mesin generasi lama. “Pembuat mesin diesel untuk pertambangan kini terus mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi emisi buangan dan mendekati zero level,” kata Schaeffer. Di dunia fashion, teknik sandblasting (menembakkan pasir bertekanan tinggi untuk menciptakan kesan usang atau belel pada jins) menyebabkan risiko terpapar kanker paru bagi pekerjanya. Dalam prosesnya, sandblasting akan menghasilkan debu silika yang tak kasat mata. Mengirup debu silika dalam jumlah banyak bisa mengakibatkan penyakit paru–paru fatal yang mematikan, seperti kanker paru-paru dan silikosis. Teknik itu bahkan dituding telah membunuh banyak perkerja industri kain di sejumlah negara seperti Turki dan Bangladesh. Produsen pakaian denim (jins) semisal Levi’s, H&M, C&A, Gucci dan Versace, telah menghentikan produk fashion bermaterial jins sandblasting. Alternatifnya, teknik penggesekan alat tertentu dengan tangan ke kain. Meski membutuhkan proses lebih lama, tapi teknik ini dianggap lebih aman terhadap pekerja. Sambil mengenang kepergian Endang Rahayu Sedyaningsih, mari mengurangi risiko kanker paru bersamasama. Bukan hanya dengan berhenti merokok, melainkan juga menekan risiko kanker di tempat tinggal dan tempat kerja. v Subur Maryanto

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

lampah

Pesona Bintauna

Pesona Bintauna B

intauna sekarang adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) pasca Reformasi 1998. Lantas, di mana pesonanya? Dari sisi geografis, Bintauna adalah wilayah yang memiliki kawasan pantai dan pebukitan sekaligus, sebagaimana kontur Sulawesi pada umumnya. Beberapa kawasan pantai yang layak wisata antara lain adalah Pantai Batu Lintik, Pantai Kuhanga, Pantai Minanga, dan Pantai Talaga. Kawasan pesisir ini tak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan. Namun, di wilayah lebih tinggi, sekitar 15-20 km dari bibir pantai, sejumlah lokasi juga layak wisata. Sebut saja antara lain sungai Boyau beserta air terjun Pinosaula (Pinosaura), serta sungai Gambuta dan air terjun Taretek dan air terjun Huntuk. Selain itu, Bintauna memiliki bendungan Tinolipu yang tak kalah mempesona. Sejarah panjang Bintauna pun meninggalkan jejak sejarah. Paling tidak, makam Raja Bintauna yang lokasinya masih berada di desa Tinolipu. Salah satu ciri khas bahasa masyarakatnya adalah pengucapan huruf “R” dan “L”, selalu cedal dan sama bunyinya. Itu sebabnya, sebagai contoh, masyarakat Bintauna mengucapkan (air terjun) Pinosaula menjadi Pinosaura yang memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Nah, kerajaan Bintauna bermula dari berdirinya Negeri Mokapog di penghujung abad XVI atau awal abad XVII. Kini masyarakat setempat mengenal Mokapog Center sebagai lembaga yang antara lain melestarikan dan mendokumentasikan sejarah Bintauna. Menurut catatan Mokapog Center, pendiri Mokapog adalah Pangulu Dotinggulo (wafat sekitar 1620). Penerusnya adalah Pangulu Datu Binangkal. Di masa Pangulu datu Binangkal ini, hiduplah seorang tokoh berpengaruh bernama Solagu (= agung). Pengaruh

Alkisah, tersebutlah sebuah wilayah bernama Bintauna. Kisah panjangnya diwarnai siklus damai dan perang silih berganti. Boleh jadi perang dan damai di sana terkait dengan kekayaan sumber daya dan panorama alam yang memang mempesona. Solagu meliputi masyarakat yang berdiam di kawasan Tapa, lereng barat Tenong Kabila (gunung tertinggi di Gorontalo), Molibagu, Doluduo dan Dumoga. Sewaktu Pangulu Datu Binangkal meninggalkan Mokapogu bersama rakyatnya, memindahkan ibu negeri ke Kaidipang dan mengubah nama negeri menjadi Kerajaan Kaidipang, sebagian penduduk ada yang hanya turun ke Sonuo (Kini masuk wlayah kecamatan Bolangitang ), selain sebagian penduduk yang tetap tinggal di Mokapog. Mereka kebanyakan merupakan kelompok yang berasal dari Tapa / Kabila, Lagang Kadul (Gunung sebelah barat Mokapog) , Molibagu, Dumoga dan Doluduo. Penduduk yang tetap tinggal di Mokapog ini kemudian mengangkat Solagu menjadi “Palima” atau pemimpin mereka untuk mencari wilayah baru karena kurang setuju pindah ke Kaidipang atapun turun ke Sonuo. Dipimpin oleh Palima Solagu, rombongan ini bergerak kearah timur. Setelah rombongan menempuh perjalanan kurang lebih 40 km ke arah timur Mokapog, para pemuka (tua-tua) mulai mempertanyakan sejauh mana akan bergerak atau tempat berhenti untuk membangun negeri. Alkisah, pada suatu malam seorang tetua berseru dengan nyaring dalam bahasa yang mereka gunakan: “ Po’ontonge bintang ona-ona iye ,. onda poberentia nota, otuntua ponaka no lipu.“ (“Lihat baik baik bintang di depan, di mana dia berhenti, di situ kita

mendirikan negeri.”). Konon asal mula nama Bintauna. berasal dari seruan bintang ona-ona tadi. Mereka segera berhenti berjalan ketika melihat bahwa bintang yang memandu berhenti bergerak. Hutan di lokasi ini segera dibuka secara gotong royong dan di situlah kemudian mereka membangun negeri. Kemudian mereka mendaulat Solagu menjadi raja dengan gelar Dotu Solagu ( Dotu= Raja, Solagu= Agung). Nama ini kemudian lebih dikenal dengan Datunsolang. Keturunan Raja Datunsolang secara turun temurun memerintah Kerajaan Bintauna sampai dengan raja terakhir yaitu Paduka Tuan Raja M Toraju Datunsolang , yang masa pemerintahannya berakhir pada 1950. Kedudukan kerajaan Bintauna ini mula-mula di hulu sungai Huntuk, tepat pada belahan hulu sungai Bintauna pante yang lembahnya disebut “gambut inlanga”, dan Biau serta daerah perbukitan sekitarnya. Di tempat ini Raja Datunsolang membangun komalig (keraton). Di kemudian hari, untuk memudahkan jalur komunikasi dan transportasi laut , komalig dipindahkan ke Bintauna Pante. Namun, karena sering tergenang banjir, komalig pindah lagi ke Pimpi. Komalig terakhir ini terbakar habis dalam taktik bumi hangus di masa pergolakan PRRI/Permesta yang menewaskan Bupati Jan AR Datun

Solang. Dalam kisah lisan (foklore) warga Bintauna, setelah wafatnya Raja M Toraju Datunsolang, komalig dan kawasan sekitarnya menghilang secara gaib. Desa-desa di wilayah kerajaan pun menghilang sehingga muncul nama Ilanga atau desa yang hilang. Pusat kerajaan lalu dipindah ke bantaran sungai yang airnya mengalir tenang kehijauan dan pinggirannya penuh rawa bakau. Di tempat baru, ternyata warga desa banyak yang menjadi korban dimakan buaya besar yang saat itu masih banyak berkeliaran di sungai. Desa kemudian dipindahkan ke pusat kota yang sekarang ini. Bupati Bolmut sekarang, Hamdan Datunsolang, merupakan keturunan langsung Datu Solagu. Sisa bangunan kerajaan kini ada di sekitar pusat desa Bintauna. Desa kini dihuni berbagai etnis yang didominasi oleh warga asli setempat, Bugis, Makassar, dan Minahasa. Banyak juga pendatang dari berbagai daerah yang membuka aneka usaha. Lokasi kawasan Bintauna dilintasi oleh jalan Trans Sulawesi antara Gorontalo dan Manado. Selain Bintauna, Bolmut juga memilik banyak objek wisata lain yang memikat. Pada setiap Syafar (bulan kedua penanggalan hijriyah), masyarakat setempat mengenal upacara adat Mandi Syafar yang dipusatkan di Baroko, ibu kota Kabupaten. Siapa mau jalan-jalan? v GE

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

periferal

NEW CR-V

periferal New CR-V

rpm dan torsi 22,2 kgm pada 4.200 rpm. Di type ini, Honda hanya menggunakan transmisi otomatis 5-percepatan + GLC. Untuk fitur keselamatan, New CR-V dibekali platform berteknologi G-Force Technology Control (G-CON), dual SRS airbags, sistem pengereman Anti lock braking system (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD), serta Pedestrian Safety Body untuk meminimalisir cedera pada pejalan kaki saat terjadi tabrakan. Seluruh varian CR-V hadir dalam tujuh pilihan warna : Brilliant White Pearl, Urban Titanium Metallic, Alabaster Silver Metallic, Dark Mocha Pearl, Polished Metal Metallic, Crystal Black Pearl, dan Midnight Blue Pearl. New CR-V 2.0 liter dibanderol Rp349.500.000 bertransmisi manual, dan Rp360.000.000 untuk varian otomatis. Untuk varian 2.4-liter dibanderol Rp389.500.000. Harga tersebut on the road untuk Jabodetabek. Sejak diluncurkan New Honda CR-V langsung mendapat sambutan baik dan mencatat penjualan sebanyak 1.853 unit. Model ini sekaligus menjadi penyumbang penjualan terbesar

SIAPA MAU BELI?

Pecinta Sport Utility Vehicle(SUV, ragam kendaraan sport) Honda jangan dulu kecewa. Meski All New CR-V edisi terbaru 2012 belum hadir di Indonesia, sebagai penghibur, PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan versi facelift CR-V pada akhir April lalu. Namanya Honda New CR-V, tanpa All.

ni memang Honda New CR-V. Honda All New CR-V mungkin akan menyusul. O ya, CR-V adalah singkatan dari Compact Recreational Vehicle. Maksudnya, mobil model begini pas untuk jalan-jalan ke berbagai lokasi: dataran rendah, pesisir pantai, hingga bukit dan puncak gunung. Tak peduli mau meluncur dia aspal mulus maupun jalan berbopeng. Ringkasnya, jeep namun serasa sedan yang empuk. Keunggulan edisi baru dari CR-V lama adalah tampilan lebih mewah di sisi eksterior dan interiornya. Namun, harganya relatif tetap. Toh New CR-V bukan All New CR-V. Bedanya, All New C-RV memiliki bagian belakang (rear) yang khas dibandingkan edisi lama. Apapun, baru New CR-V yang muncul di Indonesia. Di Jakarta, HPM meluncurkan CR-V di Pulman Hotel. Sementara di Surabaya, acara berlangsung di Galaxy Mall. “Melalui model terbaru ini, kami ingin memberikan fitur dan desain baru yang memberikan nilai lebih dari sisi kemewahan, fitur dan kenyamanan berkendara pada konsumen. Karena itu, kami mengusung konsep Ultimate Evolution, Ultimate Value pada New CR-V,” ungkap Tomoki Uchida, President Director PT

HPM. Eksterior New CR-V ditandai gril depan yang berbalut krom, cat bodi bagian bawah, tailgate spoiler, exhaust finisher dan fog lamp chrome garnish. Sedangkan kabinnya, jok berlapis kulit, dan aksen kayu pada konsol tengah, depan, serta door lining untuk memberi kesan elegan. Ini untuk versi 2.0. Ada lagi versi 2.4 yang mengandalkan headunit baru dengan touchscreen monitor 6,1 inci plus fasilitas Bluetooth yang sudah terpasang. Selain itu, sistem audio yang sebelumnya menggunakan Single DIN, kini sudah 2 DIN dengan monitor layar sentuh 6,1 inci. Sistem audio ini sudah terintegrasi dengan sistem DCD R/RW, JPEG/MPEG, MP3/WAV/WMA, iPod & iPhone dan USB device. Untuk mesin, CR-V tipe. 2.0-liter, dikemas dalam format 4-silinder SOHC i-VTEC bertenaga 150 tenaga kuda pada 6.200 rpm dan 19,3 kgm pada torsi 4.200 rpm. Mesin ini dilengkapi transmisi otomatis 5-percepatan plus Grade Logic Control (GLC). Sedangkan transmisi manualnya menyediakan 6-percepatan perseneling. Sedangkan type 2.4-liter kemasannya DOHC i-VTEC 4-silinder bertenaga maksimum 170 tenaga kuda pada 5.800

terhadap total penjualan Honda per April 2012. Secara total, Honda CR-V telah terjual sebanyak 2.727 unit sejak bulan Januari hingga April tahun 2012. Data ini dikemukakan oleh Jonfis Fandy, marketing and aftersales service director HPM. “Kami sangat senang New Honda CR-V mendapat sambutan sangat baik dari konsumen. Untuk bulan berikutnya kami yakin penjualan Honda akan semakin meningkat seiring dengan peluncuran produk-produk baru dan peningkatan produksi ketiga model andalan Honda yaitu Honda Jazz, Honda CR-V, dan Honda Freed.” Sejak dipasarkan di Indonesia mulai 2000, CR-V laris manis dan memimpin pasar SUV medium di Indonesia dengan total penjualan 100.000 unit. Di pasar SUV Honda itu bersaing dengan Nissan X-Trail, Ford Escape, Suzuki Gran Vitara, Chevrolet Captiva, Hyundai Tucson dan Kia Sportage. “Sedikit kenaikan harga ini karena penyesuaian dengan BBN, namun masih sangat kompetitif karena lebih murah 30 juta dibandingkan kompetitor,” kata Jonfis Fandy. v Febrinal/Sunarya

N G TAMBAHA IMING-IMIN ting Honda ke ar an, tim m al ju inat CR-V. en p et ggiurkan pem gejar targ en m g n ya Untuk men ing lain n iming-im menawarka : in tara la Sebut saja an ca gelap lear 20%), ka (C an ep D entu lokasi (VIP 60%) + fasilitas pen , IN n Free VKOOL ARM G a il jalan0jala Rear Camer onton samb en m k Free GPS + n tu n ka u lu visi emer 42 inch, tele agi yang m Free LCD TV ing-iming b im , ta o ak D erry i bergerak Free BlackB ng duduk d komunikasi n TV bagi ya to n o en m k untu st Monitor, akang Free Headre bangku bel Harga: T R C -V 2.0 M .000 Rp 349.500 CRV 2.0 AT .000 Rp 360.500 CRV 2.4 AT .000 Rp 389.500 ari 15% DP mulai d per tahun i dari 3.88% Bunga mula

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

sohor

PERSETERUAN JENNY CORTEZ DAN NIKITA MIRZANI Mereka berseteru di lokasi syuting dan perang kicauan di twitter. Tak puas, Jenny Cortez versus Nikita Mirzani malah saling memaki dan kian kasar. Dua artis baru berlabel bom seks itu terus saling mengatai dan membuka borok satu sama lain. “Aku main film dari 2009, Air Terjun Pengantin. Kalau dia kan artis satu bulan dikenal sebagai perebut suami orang. Jadi masyarakat juga tahu lah, siapa sih yang sebenernya mendongkrak popularitas,” tuding Jenny. “Aku di sini bukan masalah bersaing. Aku baca salah satu media online, dia bilang, nggak selevel, cuma artis baru, mau mendongkrak popularitas lewat namanya dia. Aduh nggak banget deh,” papar Jenny. Bintang film Pengakuan Seorang Pelacur itu menilai Nikita punya pribadi yang aneh. Ia pun menyarankan Nikita untuk ikut ritual joget gaya monyet agar otaknya sadar. Waduh! “Sebenarnya, kita berdua nggak masalah. Tapi, Nikita yang mulai duluan,” ungkapnya. Sedangkan Nikita menilai, pertengkaran terjadi karena disulut Jenny yang merasa dinomorduakan dalam film

AYU AZHARI SEDANG SENANG KULINER

Makanan Indonesia itu kaya citra rasa, melebihi junk food dan layak dikenalkan lebih luas ke dunia. Penilaian ini ada di benak Ayu Azhari yang rela meminggirkan dulu urusan syuting demi kuliner tanah air. “Saya dan artis lainnya bakal bikin acara Festival Kuliner Bangka 2012. Kami berusaha membantu pemerintah mengenalkan kuliner Indonesia. Kita jangan mau kalah dengan masakan Thailand yang sudah go international,” ujar Ayu saat di-temui, baru-baru ini. “Kebetulan saya putra daerah, ayah saya lahir di Pangkal Pinang, Bangka asli. Saya ingin memberikan sesuatu, yang terbaik buat masyarakat. Kuliner Bangka, hal yang sangat sederhana, tapi bisa dikembangkan,” tutur Ayu lagi. Sehari-hari, Ayu sering menyajikan makanan asli Bangka untuk keluarganya di rumah. Salah satu yang dijagokan istri musisi rock Mike Tramp itu adalah empekempek Bangka.

tersebut. Berbeda dengan Jenny yang justru menganggap Nikita punya kepribadian yang yang tak disukai banyak kru film. “Satu omongan yang paling nggak suka, pas dia bilang, gue bisa pecahin kepala lu pake botol,” kisah Jenny. Sebaliknya, Nikita merasa tak pernah punya masalah berarti. Namun, ia menilai Jenny terlalu alay. “Mungkin juga gara-gara peran. Saya kan orang baru, dia orang lama. Dan, gara-gara Bahasa Inggris, dia nggak bisa kan,” sindir Nikita. Keduanya memang terlibat dalam sebuah produksi film layar lebar. Dalam film tersebut, Nikita jadi bintang utamanya, sedangkan Jenny sebagai pemeran pembantu. “Itu semua hanya sekadar settingan untuk menaikkan film. Saya juga tak pernah mengenal Jenny Cortez,” ungkapya. “Ya sudah dari situ saya pun nggak mau ngeladeni, daripada buang-buang waktu. Tanpa sensasi pun saya bisa maju kok,” lanjut wanita yang pernah mengaku simpanannya komedian Indra Birowo ini. v

“Ada kombinasi antara tauco dengan cuka, jadi rasanya sangat menggiurkan,” cerita Ayu. Artis berparas ayu ini sadar betul dengan makanan sehat. Makanya, ia melarang anakanaknya untuk makan junk food berlebihan. “Kalau makannya terlalu banyak, anak-anak akan saya hukum. Bukan tidak boleh, tapi membatasi,” beber Ayu. Ia pun tidak membiasakan masakannya dengan penyedap rasa. Alasannya menghindarkan makanan mengandung zat-zat berbahaya. Sebelumnya Ayu juga sudah merilis sebuah buku berisi resep-resep kuliner khas Bangka. Peluncurannya berlangsung di resto khas Bangka di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sambil festival kuliner, bisa jualan buku juga dong?v

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012

tantiem

ISMAIL Gunawan Effendi

akil Wali Kota Ismail mengajak 37 wartawan meliput saat ia menyampaikan formulir pencalonan Gubernur di kantor Komisi Pemilihan Umum provinsi. Sebenarnya hal biasa jika wartawan diajak oleh calon mendaftar di KPU. Yang belum banyak diketahui sebelumnya, Ismail membawa wartawan dengan harapan dapat mencegah ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Ancaman itu bukan main-main. Pesaing Ismail mengancam akan membunuh serta mencincang tubuhnya jika berani mendaftar. Maka, pada Senin, 23 November 2009, sekitar pukul 09 pagi, berangkatlah konvoi enam kendaraan yang membawa wartawan, advokat, dan kerabat Wakil Wali Kota menuju kantor KPU. Konvoi itu terdiri dari empat Toyota Hi-ace milik keluarga Ismail, dan dua kendaraan yang mengangkut wartawan: sebuah Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Colt L-300 Ada kendaraan ketujuh, sebuah Hi-ace lain yang ditumpangi oleh wartawan, tapi tertinggal di belakang dan memutuskan berbalik setelah penumpang berfirasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Selain itu ada dua kendaraan lain yang bukan bagian dari konvoi tapi kebetulan bepergian di jalan raya yang sama: Toyota Vios berpenumpang lima orang serta sebuah Kijang Innova. Beberapa kilometer sebelum tiba di kantor KPU konvoi dihentikan oleh 100 orang bersenjata,. Mereka menculik dan kemudian membunuh sebagian besar atau semua penumpang kendaraan yang berkonvoi. Terdapat bukti bahwa setidaknya lima korban perempuan, empat di antaranya wartawan, diperkosa sebelum dibunuh, Sementara hampir semua wanita telah ditembak di alat kelamin mereka dan dipenggal kepalanya. Dua perempuan antaranya dalam keadaan hamil. Dalam SMS isteri Ismail, ia mengidentifikasi orang-orang yang menghalangi jalan rombongan adalah orang-orang pendukung pesaingnya. Malah Ismail sempat menamparnya meskipun akhirnya terbunuh. Di manakah itu terjadi? Memang bukan di Indonesia, melainkan di Filipina. Tepatnya di kota Ampatuan, provinsi Maguindanao, wilayah selatan Pulau Mindanao. Nama lengkap Pak Wakil Wali Kota itu adalah Ismail Mangudadatu. Ia akan bersaing dengan Wali Kota Datu Unsay, Andal Ampatuan Junior yang juga putera Gubernur Maguindanao Andal Ampatuan Senior pada 2010. Dalam insiden pembantaian itu, 58 orang tewas termasuk isteri dan dua saudara perempuan Ismail Mangudadatu, juga

wartawan, advokat, penumpang lain, dan mereka yang menjadi saksi atau yang keliru diidentifikasi sebagai bagian dari konvoi. Keluarga Ampatuan yang menjadi pesaing keluarga Mangudadatu telah mengendalikan Maguindanao sejak 2001. Andal Ampatuan Sr yang pertama menonjol ketika Presiden Corazon Aquino menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas di Kota Maganoy (sekarang Shariff Aguak) pada 1986, tepat setelah Revolusi People Power yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Aquino, yang berkuasa melalui cara-cara revolusioner, mengganti semua pejabat lokal yang dipilih dengan pelaksana tugas, meskipun kota Maganoy diperlakukan berbeda: Wali Kota lama, Pinagayaw Ampatuan, digantikan oleh Wakil Wali Kota Andal Sr. Ia memenangi pemilihan Wali Kota pada 1988 dan menjabat selama sepuluh tahun. Selanjutnya, dalam pemilu 1998 , Andal Sr terpilih sebagai gubernur. Mengapa saya menceritakan ulang kisah Maguindanao ini? Sebab kecenderungan seperti keluarga Ampatuan sudah mulai terlihat gejalanya di Indonesia. Kita biasa menyebutnya sebagai oligarki politik, tempat sebagian kecil elite secara lihai lebih menguasai prosedur, taktik, dan strategi untuk duduk di jabatan publik melalui pemilihan maupun penunjukan. Namun, ketika sesama elite yang sama-sama lihai berhadapan, bukan mustahil cara-cara kotor bahkan keji sebagaimana kasus Maguindanao itu terjadi juga. Mungkin ada yang melakukannya dengan cara halus, persuasif, atau tersembunyi. Namun, sebagaimana persaingan Mangudadatu dan Ampatuan itu, cara kasar, terbuka, dan terang-terangan bisa saja menjadi pilihan. Toh oligarki memang menjadi ancaman abadi bagi demokrasi. Namun, seharusnya ada jalan keluar untuk menghindari ekses oligarki. Salah satu pilihannya adalah menerapkan ketentuan hukum mulai dari Undang-Undang hingga petunjuk pelaksanaanya secara fair. Sebelumnya, tentu saja harus ada produk hukum yang berkualitas pula. Memirsa meningkatnya penggunaan senjata api di tengah keramaian belakangan ini, termasuk kalangan sipil seperti pengusaha, eksekutif, maupun legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memantau insiden-insiden pembakaran beberapa kantor milik pemerintah, juga patung dan monumen yang dibiayai oleh anggaran daerah, sudah selayaknya kita bersama-sama mengantisipasi insiden Maguindanao agar tak terjadi di Indonesia. Kecenderungan seperti keluarga Ampatuan sudah kelihatan. Apakah kita harus menunggu hingga ada yang berperan sebagai Ismail? v

majalah PUBLIK - edisi 05/III mei 2012