Majalah Publik Edisi 7 - 2011

MAJALAH

PUBLIK Agar Indonesia Lebih Mulia

Moratorium et Honorarium MENTERI KEHUTANAN

ZULKIFLI HASAN

Dirjen Planologi |20 Wawancara:

Ir Bambang Soepijanto MM

Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

|50 Wawancara: Kanit I Dit II Narkoba AKBP K Libis SSos SH MH

Edisi 7/II JULI 2011

infotorial

Peringatan Hari Jadi Ke-4 PPPKRI-Bela Negara

P

enerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPPKRI) Bela Negara memperingati hari jadinya yang ke-empat pada pertengahan Juni 2011 lalu. Organisasi yang berdiri pada 1 Juni 2008 ini berniat melebarkan sayapnya ke seluruh wilayah Nusantara.

“Saat ini PPPKRI ada di enam provinsi dengan jumlah anggota sekitar 2.500 orang. Saya optimistik empat tahun ke depan PPPKRI-Bela Negara sudah mandiri dan berbuat banyak bagi negara dan bangsa,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PPPKRI-Bela Negara Zulfami Indra.

Menurut dia, cabang-cabang organisasi di tingkat provinsi itu sudah terdaftar di Kantor Kesbangpol setempat. Markas Besar PPPKRI-Bela Negara di Jakarta, sambungnya, mencatat bahwa cabang yang sudah terdaftar itu adalah Jatim, Banten, Jambi, Kalteng, Kaltim, dan Sumut.

Ia menjelaskan organisasi ini berdiri pada 1 Juni 2008 dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran anak anak pejuang kemerdekaan. Namun, organisasi ini bersifat terbuka untuk berbagai kalangan yang ingin berpartisipasi dalam segenap kegiatan bela negara.

Dalam acara peringatan hari jadi itu, hadir Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Suwarno. Ia mengungkapkan bela negara jangan hanya diartikan mengangkat senjata. Tapi, lanjutnya, bela negara adalah kemampuan warga negara untuk membela cita-cita dan tujuan nasional yang merupakan hak serta kewajiban warga negara, bahkan kewajiban dasar manusia yang mengiringi hak asasinya.

“Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai kecintaan kepada NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Merah Putih serta UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara,” ujar Mayjen TNI Suwarno dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Ciloto, Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

2 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Pada kesempatan itu, Zulfami Indra yang dikukuhkan sebagai Sekjen mengungkapkan, PPPKRI Bela Negara bertekad berada di garis depan dalam upaya mencegah proses kebangkrutan nasional dengan merosotnya kedaulatan negara yang ditandai melemahnya nilai-nilai Pancasila. “Kami mengkhawatirkan kondisi saat ini akan mengarah kepada runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Fami, sapaan akrabnya.

PPPKRI-Bela Negara, lanjutnya, merasakan juga keprihatinan warga negara Indonesia yang mengalami kemerosotan dalam hal jaminan keamanan dan penurunan tingkat kesejahteraan, di tengah-tengah semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar maupun masih tersembunyi. “Hal-hal seperti ini akan melemahkan daya tahan keutuhan NKRI,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Fami, segenap anggota PPPKRIBela Negara telah mendapat instruksi agar berpartisipasi dalam mengatasi masalah bersama yang dihadapi negara-bangsa ini di bidang keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberantasan korupsi. Ia menambahkan, PPPKRI-Bela Negara juga akan berada di garis depan sekiranya ancaman keutuhan negara dan bangsa ini berasal dari luar.

“Jelas kami ingin NKRI tetap utuh dan semakin kuat.

Sebab NKRI adalah harga mati!” tandas Fami.v Biro Humas PPPKRI-Bela Negara www.belanegara.com

MAJALAH

PUBLIK Pemimpin Redaksi: Gunawan Effendi Pemimpin Perusahaan: Dodi Nopriansyah Staf Redaksi: Teddi Septiadi Muchari R Ardiansyah Erwin Lumenta Syahrul Ramadhan Siregar Sri Budi Utami Angela Dian Putri Fernandus Indra Putra Iwan Taria Amanata Dewan Redaksi: Gunawan Effendi Dodi Nopriansyah Robin Lubron A Hafiz Lintang Ruben Tarigan Ganda Maulana Madsanih Kiagus MZ Juriah Pengembangan Usaha: Heri Soetomo Subur Maryanto P Eko Prihartono Renni Larasati Hermansyah Machmud Rinaldy Harahap Sirkulasi dan Iklan: Sofwan, Marno, Sukiran Sekretaris Redaksi: Juriah

Penerbit: Prabu Media Utama CV Bank: BNI Manggarai Jakarta Selatan AC No: 0155516030 Alamat Redaksi: Wisma Kopana Jl Raya Pasarminggu Km 18 No 18 Jakarta 12510 Telp: 021 79184601 Fax 021 7983633 email: publik@indogetnetworks.com

DARI KAMI

Out of The Box

eluar dari sengkarut politik nasional yang penuh dengan skandal, katakanlah perkara suap proyek wisma atlet di SEA Games XXVI Palembang yang menyeret Partai Demokrat, atau karut-marut impor sapi yang mengembet Partai Keadilan Sejahtera, juga soal alokasi anggaran untuk berbagai daerah yang menyerempet hampir semua partai pemilik kursi di DPR, kami memilih menampilkan isu lain yang mungkin luput dari perhatian. Membahas hutan dan tambang adalah pilihan kami.

Selain mungkin luput dari perhatian, cukup kuat alasan kami memilih hutan dan tambang sebagai sajian. Pertama, sebagai bangsa yang masih dalam bayang-bayang deindustrialisasi, perekonomian kita entah sampai berapa lama, tetap akan mengandalkan sektor primer semisal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, plus industri ekstraktif (yang menyedot sumber daya alam dan langsung menjualnya nyaris tanpa nilai tambah) seperti tambang migas maupun mineral dan batu bara. Sederhana saja alasannya, itu adalah pilihan termudah ketika tak sanggup meningkatkan sektor industri pengolahan, manufaktur yang memerlukan daya saing serta inovasi tinggi. Secara agregat memang sektor primer dan industri ekstraktif itulah tulang punggung perekonomian nasional kita sekarang sebagaimana tercermin dalam daftar penyumbang devisa terbesar dalam lima tahun terakhir: minyak, gas, dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan karet.

Alasan kedua, sektor primer dan industri ekstraktif itu pula yang akan menafkahi lebih banyak kepala Indonesia. Ketiga, luas cakupan lahan dalam sektor primer dan industri ekstraktif itu mencapai puluhan juta hektare sehingga akan berdampak pula bagi Indonesia secara keseluruhan, paling tidak dalam bentuk kualitas lingkungan hidup.

Nah, terkait dengan itu, pada 20 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sehari sebelumnya, telah keluar Peraturan Presiden No 28 Tahun 2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.

Serangkai dengan Inpres dan Perpres tadi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sebelumnya telah menerbitkan ketentuan terkait, yakni Permenhut No. 14/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan Permenhut No. 18/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Semua ketentuan itu boleh saja mendalilkan penyederhanaan izin.

Namun, yang jelas Indonesia sebelumnya, pada 26 Mei 2010, sudah meneken kontrak letter of intent (LoI) kerja sama REDD+ (reduction emission from deforestation and forest degradation) dengan Norwegia untuk menerapkan moratorium (penundaan) izin ekploitasi hutan dengan kompensasi mendapatkan dana senilai hngga 1 miliar dolar AS, sekitar Rp9 triliun. Butir LoI itu antara lain pemberian hibah Pemerintah Norwegia untuk Indonesia dalam rangka pelestarian hutan, dan syarat untuk tidak mengalihfungsikan lahan gambut dan hutan alam. Bahkan sebagian kecil dana itu, 30 juta dolar AS, kabarnya sudah sampai melalui lembaga dunia United Nations Development Programme (UNDP).

Saling berbantahan pun muncul tentang ketentuan itu. Apakah soal ini akan masuk pula ke wilayah politik? Mungkin akan lebih terlihat jelas jika dalam implementasinya mengindikasikan benturan kepentingan. Jadi, sengkarut politik lagi? Wallahu’alam.

Gunawan Effendi Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

3

MAJALAH

PUBLIK Edisi 7/II 2011

10

Moratorium et Honorarium

UTAMA UTAMA UTAMA UTAMA PENTAS

4 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

12

Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Pungki Agus Purnomo membantah tudingan LSM bahwa Inpres Moratorium terlalu memihak pengusaha hutan.

13

Inpres Moratorium memang berjalin kelindan dengan peraturan lain di bidang kehutanan dan lintas pertambangan.

14 15

Sekadar mengingatkan, ada 13 perusahaan tambang yang boleh beroperasi di kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres No 21 Tahun 2004.

18

Dr Sudarsono Sudomo mengemukakan pandangannya tentang Inpres Moratorium.

Ikuti wawancara dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Ir Bambang Soepijanto MM yang berbicara tak hanya ketentuan baru tapi juga kaitannya dengan otonomi daerah.

22

Rupanya bisnis pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia masih centang perenang. Inilah salah satu agenda penting untuk Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dr Thamrin Sihite.

28

Masih bersengketa di Pengadilan, PT Bank Mega Tbk juga mendapat sorotan di Parlemen. Konsekuensi bisnis kepercayaan memang.

30

Mulai 2012, seluruh komunitas bisnis di Indonesia menerapkan standar pelaporan keuangan internasional. Untuk BUMN Perkebunan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menjadi yang terdepan menerapkannya.

46

Setelah beberapa lama tanpa pernyataan, Andi Nurpati mulai berbicara tentang pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD juga menanggapi.

50 3 Dari kami 6 Kilas Nasional 7 Kilas Internasional 8 Telegram: Kabar dari Penjuru Nusantara 26 Ekbis: Siapa Mengincar Muamalat 34 Persada: Heboh Transfer Antarrekening

Simak penuturan AKBP K Lubis tentang perempuan Indonesia yang terjerat menjadi kurir sindikat narkoba internasaional.

46 Politik: Pilih-pilih Ketua Partai Ka’bah 48 Neraca: Putri Aryanti 52 Neraca: Panda Nababan 56 Lampah: Bukan Sekadar Cipule 60 Sohor: Depe & Jupe!

62 Prikitiw: Idola Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

5

Kilas Nasional u 18/06. TKW Ruyati menjalani hukuman mati di Arab Saudi.

u 14/06. Presiden SBY berpidato di ILO menyinggung pekerja migran. u Wafid Muharram, Sesmenpora, ditangkap KPK.

u 20/06. Dubes Gatot A Mansyur ditarik dari Arab Saudi.

u 16/06. Abu Bakar Ba’asyir, 73, divonis 15 tahun penjara.

u Nazaruddin lolos dari cekal imigrasi.

6

Majalah Publik - Edisi 7/I 2011

u Nunun entah di mana.

u Sejumlah101 warga Taiwan ditangkap dan dipulangkan dengan tuduhan penipuan melalui telepon internet.

u Layanan KRL menjadi Commuter Line mulai 2 Juli 2011

Kilas Internasional

u 11/06. Kerusuhan yang dipicu sentimen etnis pendatang dari Shichuan (wilayah barat daya), pecah di Zengcheng. Guangdong, (wilayah selatan).

u 16/06 Ayman al-Zawahir, 60, disebut sebagai penggant Osama sebagai pemimpin Al Qaeda.

u 11/06, Pangeran Saudi, Khalid bin Abdul Aziz, 54, meninggal dunia.

u LulzSec menjadi aikon baru peretasan setelah mengklaim pembobolan situs internet CIA, Sony, dan PBS.

u Buruh Yunani menggelar mogok memprotes kegagalan pemerintah mengatasai krisis keuangan.

u PM Jepang Naoto Kan lolos dari mosi tidk percaya di parlemen. u Peretas membobol data pemegang kartu Citibank di AS & Kanada.

u Vaksin murah buatan India sukses menurunkan meningitis di Afrika.

u AS perbarui travel warning untuk Filipina .

u Banjir di New South Wales, Australia memaksa sekitar 3.000 warga mengungsi.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

7

Telegram Muzni Sesalkan Pembakaran Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria, menyayangkan aksi pembakaran kamp PT Geominex Solok Selatan oleh masyarakat Lubuk Ulang Aling pada Rabu (15/6). “Saya nilai masyarakat Lubuk Ulang Aling kurang bersabar karena pemerintah baru akan melakukan pembahasan secara inten kerjasama dengan pihak Geominex,” ujarnya di Padang Aro, Senin (20/6).

Pada Jum’at (10/6) Pemkab Solsel bersama Musipda, utusan masyarakat Lubuk Ulang Aling, PT Geominex dan Dinas ESDM Sumbar melakukan pertemuan untuk mencari solusi permasalahan antara masyarakat Lubuk Ulang Aling dan PT Geominex. Dalam pertemuan itu ditemukan solusi untuk membentuk pola bapak angkat dan anak angkat.

Untuk membantu masyarakat Lubuk Ulang Aling membuat kerjasama tersebut, Pemkab Solsel akan membentuk tim kerjasama. Kata Muzni, tim sudah terbentuk. “Tim kerjasama sudah terbentuk,”sebutnya.

Ditanya apakah proses kerja sama akan dipercepat, Muzni hanya menjawab perlu dilakukan pembicaraan secara inten. Juga harus dicarikan payung hukumnya, kata dia.

Terkait dengan aksi pembakaran, Muzni mengatakan, tindakan itu sudah masuk wilayah hukum. “Pembakaran itu tindakan melanggar hukum,” katanya.

Ratusan massa yang berasal dari Lubuk Ulang Aling membakar kamp karyawan milik PT Geominex Solsel yang berada di Jorong Sungai Penuh, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Sangir Batanghari pada Rabu sekira 17.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam pembakaran itu. Namun kerugian ditaksir mencapai Rp1,2 miliar. v

3 PNS Gugat Wali Kota Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Wali Kota Pekanbaru, Riau, Herman Abdullah. Mereka adalah Damsal, Sugiri, dan Aji Panatagama, yang merasa dimutasi seenaknya.

Menghadapi gugatan tiga PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru yang

8

disidangkan mulai (16/06) dengan nomor gugatan 23/G/2011/PTUN.PBR, Wali Kota mengintruksikan bagian hukum Pemko, untuk mempersiapkan kuasa hukum, dan bila perlu disiapkan pengacara.

“Yang jelas kita akan ikuti saja prosedur hukumnya, “ ungkap Kabag Hukum Pemko Pekanbaru Yuliasman. Menurut dia, tindakan gugatan ketiga PNS tersebut dinilai sah-sah saja.

Namun yang harus diperhatikan adalah terkait wewenang mutlak seorang kepala daerah.“ Sah-sah saja mereka menggugat, itu kan termasuk hak mereka. Namun di sisi lain, yang harus diingat, seorang kepala daerah juga mempunyai wewenang penuh untuk menaikkan jabatan, ataupun memutasi pegawainya.

Terlebih jika pegawainya disinyalir melakukan kesalahan, kita luruskan jika gugatan ini tidak ada kaitanya dengan Pemilukada kemarin, “ ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum ketiga PNS, Fitri Andrison menjelaskan, “Kliennya dimutasi Wali Kota secara tidak wajar dan cacat hukum. Pemutasian pada 28 April lalu terlihat sekali dasar pemutasiannya tidak jelas dan cacat hukum sehingga klien kami menginginkan pemutasian tersebut batal.”

Fitri menyodorkan bukti ketidakjelasan pemutasian itu: Aji Panatagama dari Dishub ke Dinas Pasar, sedangkan Sugiri dari Kasubag Keuangan di mutasi ke BKD, lalu Damsal dari jabatan Sekcam Payung Sekaki, menjadi Kabid Kewaspadaan Pangan di Badan Ketahanan Pangan. ’’Mereka di pindahkan ke posisi yang bukan keahlian mereka,” ungkapnya. v

Fathul Huda Hibahkan Gaji Fathul Huda Bupati Tuban, Jawa Timur, menyatakan, dirinya tidak akan mengambil gajinya selama lima tahun menjabat dan tidak memanfaatkan fasilitas pemkab setempat secara berlebihan kecuali yang bersifat simbol.

“Saya sudah memerintahkan kepada bagian umum untuk mengumpulkan gaji saya,” katanya setelah dilantik sebagai Bupati Tuban periode 2011-2016 oleh Gubernur Jatim, Soekarwo, Senin (20/6) seperti dikutip Antara.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Ia memastikan, gajinya selama lima tahun menjabat tidak akan diambil dan setelah dikumpulkan bisa dibagikan kepada yang membutuhkan. “Setelah terkumpul, bisa dibagikan kepada yang membutuhkan,” jelasnya tanpa merinci lebih lanjut.

Selain itu, selama menjabat dirinya tidak akan memanfaatkan fasilitas pemkab setempat secara berlebihan, kecuali yang bersifat simbol dirinya sebagai bupati. “Yang jelas pada awal menjabat ini, saya akan menyelesaikan APBD 2011 yang masih belum rampung,” ujar pengusaha batu bara itu didampingi Wakil Bupatinya, Noor Nahar Hussein.v

Bupati Ditinggal Kades Demo Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Mustafa Kamal Pasa tak tak khawatir meski sebagian besar Kepala Desa (Kades) di kabupatennya berangkat ke Jakarta dalam waktu yang belum bisa ditentukan.

Pihaknya sudah mengantisipasi untuk menyikapi ketiadaan kades di masingmasing wilayah kerjanya tersebut.

“Sejauh ini Pemkab Mojokerto telah berancang-ancang mengantisipasi jika para kades berangkat ke Jakarta. Kita jamin tidak ada gangguan di wilayah masing-masing dalam pelayanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menurut dia, karena kades yang berangkat ke Jakarta di Kabupaten Mojokerto tersebut tidak secara keseluruhan.

Masih ada sejumlah perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas kades selama mereka berada di Jakarta.

Perangkat desa tersebut diharapkan mampu menggantikan tugas kades.

Sementara tu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Abdulloh Muchtar mengatakan, Perda Nomor 04 tahun 2011 tentang Jabatan Perangkat Desa merupakan warisan dari bupati sebelumnya. Namun pihaknya akan mengawal perda yang akan dilahirkan nanti.

“Pak Bupati sudah memerintahkan pada Bagian Pemerintahan untuk melakukan perubahan perda tersebut,” lanjunya.

Sebanyak 299 Kades di wilayah Kabupaten Mojokerto berangkat ke Jakarta pada Minggu (19/06) . Mereka menun-

TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara tut kenaikan alokasi dana block grant yang dikucurkan APBN dari 1,3 persen menjadi 10 persen serta menuntut masa jabatan kades menjadi 10 tahun.

Permasalahan ini muncul setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No 04 tahun 2011 tentang Jabatan Kepala Desa. Dalam Perda tersebut terdapat pasal yang menyebutkan bahwa jabatan kepala desa sampai umur 60 tahun.

Rencananya, ribuan kepala desa akan menggelar aksi di depan Istana dan Kementerian Dalam Negeri. v

Ilham Bicara Calo Anggaran Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, mengakui jika calo anggaran ada di mana-mana. Bukan hanya di DPR, tapi juga di beberapa instansi pemerintahan di pusat. Hal tersebut diutarakan Ilham, karena dirinya sering didekati orangorang yang demikian.

“Jika di daerah, seperti di DPRD, saya kira tidak ada orang-orang yang susah untuk diajak komunikasi karena tidak ada kesepakatan-kesepakatan politik. Toh mereka yang ada di DPRD itu kan hadir sebagai wakil rakyat, jadi mereka dituntut untuk bisa bekerja sama,” jelas Ilham.

Meski demikian, Ilham mengakui, beda dengan di pusat. Ada orang-orang yang sebenarnya bukan anggota dewan, tapi bergerak seperti calo, yang dia sendiri tidak tahu apakah orang ini bekerja sama dengan anggota dewan atau tidak yang kadang melakukan pendekatan menawarkan bantuan untuk mencairkan anggaran atau menambahkan jumlah dana yang akan diterima daerah.

“Tapi saya pikir, anggota dewan itu punya tanggung jawab terhadap daerah pemilihannya, makanya saya selalu melakukan komunikasi agar terhindar dari hal-hal yang sangat merugikan tentunya. Membangun komunikasi dengan mereka kan sebenarnya tidak sulit sehingga tidak perlu pakai calo,” tegas Ketua Partai Demokrat Sulsel ini.

Ilham mencontohkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang setiap tahunnya biasanya memang dianggarkan naik. Maka akan ada orang-orang yang akan menghubungi kepala daerah yang menawarkan diri membantu agar DAU tahun berikutnya dinaikkan, dan jika itu terjadi, orang tadi akan meminta sekian persen dari dana yang cair.

“Padahal kan tanpa perantara orang ini, dana tersebut akan naik dan pasti tetap cair. Jadi kasian kepala daerah yang tidak mengerti prosedur ini. Tapi intinya, memang ada orang yang menjadi tukang ngintip di DPR sana yang kemudian mengaku membantu padahal hanya untuk kepentingannya,” kata Ilham.

Ditambahkan Ilham, calo anggaran itu sebenarnya memperantarai anggarananggran yang sebenarnya sudah ada. Tapi diakuinya yang sering dan banyak yang ingin dimainkan biasanya pada dana infrastruktur. v

Massa Serbu Gubernuran Sekitar Seribuan warga Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut) memboikot aktivitas sejumlah perkantoran. Antara lain Kantor Gubernur, DPRD Provinsi, Kantor Camat Oba Utara, Kantor Penyeberangan Feri, dan Kantor SMA Negeri 5 Sofifi. Senin (20/6). Aksi warga ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas lambannya proses pemekaran Sofifi menjadi kota madya dan terpisah dari Kota Tidore Kepulauan.

“Kami akan terus melakukan pemboikotan seluruh aktivitas pemerintahan Tidore Kepulauan maupun provinsi yang berada di Sofifi, sampai proses pemekaran Sofifi menjadi kotamadya ada kepastian yang jelas,” kata Umar Abdulkadir, Kordinator tim Aksi warga tersebut, kepada Media Indonesia saat ditemui di kantor gubernur. Menurut Umar, proses pemekaran yang terjadi, karena kurang adanya keseriusan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini Wali Kota Tidore Ahmad Mahifa yang tidak mau mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran Sofifi menjadi kota madya.

Massa mengawali pemboikot dengan mendatangi Kantor DPRD Provinsi.

Namun mereka gagal berdialog dengan anggota dewan, karena tidak satu pun angota dewan yang masuk kantor.

Sebagian massa yang marah kemudian menyerbu ruangan sekretariat dewan dan mengusir Sekretaris Dewan Abdullah Ibrahim, bersama seluruh stafnya. Aksi massa tak terhalang karena hanya lima polisi yang mengawal aksi ini.

Setelah mengosongkan kantor DPRD, massa bergerak menuju kantor Camat Oba Utara dan mengusir Camat Oba

Husen Abas dari ruang kerjanya. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, seluruh pegawai kantor camat kemudian meninggalkan kantor. Massa juga mengusir seluruh guru dan siswa di SMA Negeri 5 Sofifi yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor camat, dan mengunci kantor sekolah. Mereka juga menyegel ruang tunggu penumpang di pelabuhan penyeberangan Feri.

Aksi massa berlanjut ke kantor gubernur. Saat akan masuk kantor, massa sempat dihadang sejumlah aparat Brigade Mobil (Brimob) Polda Malut bersenjata lengkap. Namun aparat Brimob pun tidak mampu mengadang massa yang menyerbu masuk ke kantor gubernur dan merusak sejumlah fasilitas kantor seperti tempat sampah, pot bunga, dan papan nama pejabat.

Tidak puas dengan merusak, massa yang kecewa karena tidak berhasil bertemu dengan gubernur kemudian mengusir seluruh Pegawai Negeri Sipil setingkat asisten dan kepala biro dari ruangan untuk meninggalkan kantor.

Setelah seluruh PNS meninggalkan kantor, mereka kemudian menyegel kantor dengan mengikat gerendel pintu utama menggunakan kain dan memalangkan meja dan spanduk. v

3 Balon Walk Out Tiga pasang kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, walk out meninggalkan rapat pleno pengambilan nomor urut pasangan calon, Senin (20/6).

Aksi itu mereka lakukan, karena koalisi ketiga kandidat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Perwakilan koalisi gabungan partai politik pendukung tiga kandidat, Thalib Malibela dan Sanusi Rahanigmas, membacakan pernyataan sikapnya, sesaat sebelum rapat pleno dimulai.

Tiga kandidat yang menyatakan sikap WO itu adalah pasangan Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, GC AuparayHasan Ombaier, dan Wahidin PuaradaHerman Orisu. v Teddi Septiadi

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

9

Utama

Moratorium et Honorarium Presiden SBY

mengeluarkan

Inpres No 10 Tahun 2011, yang populer sebagai

Inpres moratorium.

Apa hubungannya dengan

Bukanlah bagai hujan di tengah terik.

Serangkaian ketentuan di bidang kehutanan termasuk yang terkait dengan pertambangan terbit jalin berkelindan.

Namun yang menonjol tentu saja ketentuan lebih tinggi.

Pertama, Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Kedua, Peraturan Presiden No 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.

Dengan Inpres itu Presiden memerintahkan kepada para gubernur, wali kota dan bupati untuk menghentikan izin baru penggunaan lahan hutan alam primer dan gambut. Kepala Negara mengatakan Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam

honorarium?

10 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut masuk ke dalam kebijakan khusus pemerintah untuk melestarikan hutan dan lingkungan. “Saya instruksikan gubernur, walikota, bupati melaksanakan [Inpres No. 10/2011]. Jangan izinkan bangun bagi hutan alam primer dan gambut sampai penataan kita selesaikan dengan baik untuk pelestarian lingkungan,� kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011 di Istana Negara.

Termasuk dalam kebijakan khusus tersebut, tambahnya, Pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara sahabat serta pihak internasional dalam rangka REDD+, guna mengurangi emisi dengan cara mencegah terjadinya kerusakan hutan di dalam negeri.

U T A M A | Moratorium et Honorarium

Seiring dengan itu terbit pula Peraturan Menteri Kehutanan No 14 dan 18 Tahun 2011. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pun mengakui keempat aturan itu memang jalin berkelindan satu sama lain. “Semua peraturan tersebut adalah untuk meninjau dan memperbaiki pengelolaan hutan dan tata guna lahan saat ini, termasuk untuk kegiatan tambang,� ucapnya.

Zulkifli menjelaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.18/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan bertujuan menyederhanakan dan mempersingkat proses pemberian izin. Selain itu, kata Menhut, ada pula Permenhut No.14/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang menyederhanakan perizinan pemanfaatan kayu pada kawasan pinjam pakai kawasan hutan.

Menurut dia, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah dan Instruksi Presiden No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Nah, jika melihat keempat ketentuan itu secara terpisah, memang belum tampak tautan satu dengan yang lain. Terlebih lagi, secara kronologis atau urutan waktu, aturan teknis di tingkat Menteri justru terbit lebih dulu dibandingkan dengan Inpres dan Keppresnya.

Lazimnya, sebuah ketentuan lebih tinggi terbit lebih dulu. Kemudian aturan teknis lahir dengan konsideran, pertimbangan, aturan lebih tinggi, sehingga

terlihat alur dan jalinannya. Namun pada keempat aturan ini tidak demikian. Kita tak akan menemukan konsideran Inpres 10/2011 atau Perpres No 28/2011 pada Permenhut 14 dan 18 Tahun 2011. Itu memang tak mungkin, karena dalam konteks ini, Permenhut lebih dulu terbit dibandingkan dengan Inpres dan Perpres, meskipun terkait satu sama lain.

Untuk melihat kaitan antarketentuan itu, lihat wawancara Majalah Publik dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto di halaman lain. Namun, sebelumnya memang belum ada penjelasan sejenis sampai Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berbicara di Bali dalam Konferensi Tahunan Pembangunan Berkelanjutan pada akhir Mei lalu.

Mungkin itu sebabnya, reaksi yang muncul dari berbagai lembaga dan pengamat umumnya lebih banyak menyoroti Inpres No 10/2011 yang sebenarnya

berlaku untuk jajaran pemerintahan di bawah Presiden. Ketentuan ini lebih dikenal sebagai Inpres Moratorium (Penundaan) seperti judulnya.

Dengan menyebut moratorium, kaitannya adalah nota kesepahaman, memorandum of understanding, MoU, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg pada 26 Mei 2010 di Oslo. Dalam kesepahaman ini Indonesia akan mendapat kompensasi hingga satu miliar dolar (sekitar Rp9 triliun) untuk kegiatan deforestasi dan konservasi lingkungan (Lihat “Kilas Balik Moratorium Itu� di halaman lain).

Sedangkan Inpres Moratorium itu terbit pada 20 Mei 2011, mendekati setahun setelah MoU Oslo ditandatangani. Reaksi pun bermunculan, seperti tanggapan Koalisi Ormas Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

11

U T A M A | “Tidak Ada Rasa Malu di Hati” Koalisi ini membeberkan sejumlah bukti dan analisis mengenai Inpres 10/2011. Menurut mereka, Inpers Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut itu jauh dari niat baik untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa karena pemerintah Indonesia memiliki kecenderungan melindungi kepentingan pengusaha hutan saja.

“Inpres moratorium adalah skenario politik pencitraan yang berbiaya mahal untuk melindungi business as usual deforestasi di Indonesia. Biaya yang keluar sudah sekitar Rp35 miliar, empat kali lebih mahal dari biaya pembuatan rancangan undang-undang inisiatif DPR RI,” kata Kepala Departemen Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Teguh Surya.

Bahkan, kata Teguh, Inpres tersebut tidak menyinggung sama sekali status hak dan ruang kelola masyarakat adat terhadap hutan. Dia mengatakan, hal itu merupakan kegagalan pemerintah dalam mengelola hutan untuk kemakmuran rakyat ditandai dengan semakin ekspansifnya eksploitasi sumber daya hutan yang tersisa untuk kepentingan industri negara maju.

A

Dalam kaitan ini, Koalisi tadi mengungkapkan antara lain, analisis data spasial yang dilakukan Greenpeace terhadap peta indikatif penundaan izin baru yang menjadi bagian dari Inpres No.10/ 2011.

Merujuk data itu Koalisi menemukan hanya 45.509.755 ha hutan dan gambut yang tercakup dalam peta tersebut. Angka tersebut jauh lebih rendah dari luas area yang disebutkan pemerintah yaitu sebesar 64 juta ha.

Itu pun hanya kurang lebih 31 juta ha yang benar masuk dalam rencana moratorium karena sisanya adalah kawasan konservasi yang sudah dilindungi secara hukum. ”Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting bagi publik untuk menilai apakah memang Presiden dan Kementerian Kehutanan serius menahan laju deforestasi dan menurunkan emisi dari deforestasi serta timbunan konflik yang muncul dari pola penguasaan hutan yang timpang,” imbuh Koordinator Program HuMA Bernadinus Steni.

Sementara, Yuyun Indradi, Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace melihat dengan Inpres tersebut bisa dipastikan Indonesia akan tetap menjadi ”Leader” penghancuran hutan dan pengemisi gas

rumah kaca global. “Mengabaikan peningkatan produktivitas dan melanggengkan penghancuran hutan bukanlah jalan tepat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon,” katanya. Oleh sebab itu, Koalisi mendesak pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY agar segera mengupayakan perlindung seluruh hutan alam yang tersisa dan kawasan bergambut di Indonesia.

“Pemerintah juga wajib memberikan kejelasan sikap dengan membuka semua data yang berkaitan dengan moratorium.

Tidak ada yang perlu ditutupi mengingat hal tersebut adalah kepentingan bangsa,” tambah Teguh.

Secara implisit koalisi menganggap Inpres moratorium itu hanya akal-akalan sekadar memenuhi kesepakatan MoU. Di balik itu, bisnis ekploitasi hutan yang menguntungkan pengusaha berjalan seperti sedia kala.

Tentu saja hal ini dibantah oleh pihak pemerintah. Apa lagi sebagian dana hibah dari MoU itu, senilai 30 juta dolar sudah sampai ke Indonesia melalui UNDP, badan PBB bidang pembangunan.v GE

“Tidak Ada Rasa Malu Hati”

dalah Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo, yang membantah tudingan Koalisi untuk Penyelamatan Hutan bahwa Inpres 10/2011 lebih memihak pengusaha kehutanan. "Di dalam negara demokrasi, orang boleh berpendapat apa saja. Bahwa dalam Inpres moratorium tersebut, Presiden SBY menyatakan komitmen mengkonservasi puluhan juta hektare hutan primer dan seluruh lahan gambut," kata Agus.

Agus yang akrab disapa Pungki ini mengatakan Inpres moratorium berisi penundaan izin pengelolaan untuk seluruh hutan alam primer dan seluruh lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain. Dari data Kementerian Kehutanan pada 2010, luas hutan alam primer mencapai 64,2 juta hektare, lahan gambut mencapai 24,5 juta ha dan luas hutan sekunder mencapai 36,6 juta hektare yang juga tersebar di hutan konser-

vasi, hutan lindung, hutan produksi, dan Area Penggunaan Lain.

"Sebanyak 64 juta hutan primer dan seluruh lahan gambut yang dikonservasi itu sudah pasti bertentangan dengan kemauan banyak pihak. Jadi tuduhan LSM itu tidak beralasan," tegasnya.

Mengenai selisih angka luasan peta indikatif kehutanan di Inpres 10/2011 yang dinilai tidak akurat, Pungki berterima kasih terhadap saran dan masukan itu. "Tentang perbaikan data dan peta indikatif, terima kasih. Penyempurnaan data memang diperlukan," katanya.

Ia mengatakan dalam Inpres 10/2011, ada evaluasi terhadap peta indikatif per enam bulan. "Oleh sebab itu, kita menunggu masukan lebih konkret untuk perbaikan peta. Bagian mana yang salah, maka kita akan ubah tanpa protes kalau memang data tersebut lebih benar dan lebih mutakhir," katanya.

Untuk itu akan ada pertemuan dengan berbagai pihak demi verifikasi dan

12 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

penyempurnaan akurasi. "Kita adopsi tanpa ada keraguan.

Tidak ada rasa malu hati terhadap masukan dan saran dari siapapun," katanya.v GE

U T A M A | Jalin Kelindan Peraturan

Jalin Kelindan Peraturan

J

alin kelindan atau tautan peraturanperaturan Kehutanan dan Pertambangan dengan Inpres 10/2011 akan semakin tampak dari penjelasan tambahan dari Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim, Pungki Agus Purnomo, terhadap pandangan Koalisi Ormas Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global.

Pungki mengoreksi persepsi Koalisi LSM itu yang menyebutkan bahwa hutan yang telah dinyatakan dikonservasi berdasarkan peraturan tidak perlu masuk dalam Inpres Moratorium. "Orang yang berpendapat seperti itu, dengan sengaja melupakan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 10/2010 yang ditandatangani pada Januari 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Hutan," katanya.

Dalam PP Nomor 10/2010 disebutkan bahwa hutan konservasi bisa diubah menjadi hutan produksi, yang menjadi dasar perubahan hutan konservasi menjadi hutan produksi atau peruntukan lainnya. Pungki menambahkan, PP tersebut dibuat karena banyaknya permaslaahan dalam penetapan kawasan konservasi di masa lalu.

Ini pun akan terkait dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No 14 dan 18 Tahun 2011. Peraturan Menhut No 18, misalnya, dengan gamblang menjelaskan upaya mengatasi persoalan kawasan konservasi yang bermasalah di masa lalu. Sedangkan Permenhut No 14/2011 adalah ketentuan pemanfaatan kayu di wilayah kehutanan yang termasuk di cakupan Permenhut No 18/2011.

Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto menjelaskan, Permenhut 18 keluar karena ada masalah dalam Perpu N0 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Solusi awalnya, tambahan pada ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan pasal 83A dan 83B Perpu dan berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A, Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap

u Ir Bambang Soepijanto MM. berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Pasal 83B, Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden. “Perpu ini djabarkan dalam Permenhut N0 P.18/Menhut II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Intinya, pada Pasal 3 ayat (1): Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung,� kata Bambang (lihat wawancara selengkapnya di halaman lain.

Sedangkan Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kemenhut Hudoyo menjelaskan, dalam Permenhut No 18 Tahun 2011 juga terdapat Pasal 5 ayat (1) Huruf b: dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Selanjutnya, kata Hudoyo, pada huruf c: bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan tambang terbuka di hutan lindung. “Kemudian Perpu N0

1 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Perpres No 20 Tahun 2011 bahwa untuk penggunaan kawasan hutan lindung hanya dilakukan sistem penambangan bawah tanah,� tandasnya.

Maka, kata Direktur Penggunaan Kawasan Hutan yang suka menjadi pembicara dalam sosialisasi Permenhut No 18/2011 ini, tak akan ada pemanfaatan kayu atau perambahan hutan di lahan tambang kawasan hutan lindung tersebut. Jika ada, maka pelakunya akan dikenai sanksi.

Soal pinjam pakai kawasan hutan kerap menjadi masalah terutama bagi perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas). Sebelumnya, lanjut Hudoyo, pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam Permenhut No P.43/MENHUT-II/2008 dinilai oleh berbagai kalangan terlalu rumit dan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, dengan terbitnya Permenhut 18/2011 yang merevisi pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan diharapkan berbagai kekurangan dan permasalahan dalam peraturan sebelumnya dapat diatasi. Lantas apa saja rincian Permenhut 18/2011? Benarkah ketentuan baru ini memfasilitasi izin pinjam pakai kawasan hutan?

Berbagai perubahan yang terdapat dalam Permenhut, tambah Hudoyo, berusaha menyesuaikan diri dengan UU No

u Ir Hudoyo MM.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

13

U T A M A | 13 Perusahaan Tambang di Hutan Lindung

13 Perusahaan Tambang yang Boleh Beroperasi di Hutan Lindung No 1

Nama Perusahaan Freeport Indonesia

2 3

Karimun Granit Inco Tbk

4 5 6

Indominco Mandiri Aneka Tambang Tbk Natarang Mining

7

Nusa Halmahera Minerals

8 9 10 11 12 13

Pelsart Tambang Kencana Interex Sacra Raya Weda Bay Nickel GAG Nickel Sorikmas Mining Aneka Tambang Tbk

Lokasi Pertambangan Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya (Papua) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Luwu Utara (Sulsel), Kolaka, Kendari (Sultra), Morowali (Sulteng) Kutai Timur, Kota Bontang (Kaltim) Halmahera Tengah (Maluku Utara) Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat (Lampung) Halmahera Utara, Halmahera Barat (Maluku Utara) Kota Baru, Banjar, Tanah Laut (Kalsel) Pasir (Kaltim), Tabalong (Kalsel) Halmahera Tengah (Maluku Utara) Sorong (Papua) Mandailing Natal (Sumut) Kendari (Sultra)

Bahan Tambang Tembaga, Emas Granit Nikel Batu Bara Nikel Emas Emas Emas Batu Bara Nikel Nikel Emas Nikel

u Sumber: Keppres No 21 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan.

Hal ini terlihat dari perubahan dokumen persyaratan untuk pengajuan permohonan pinjam pakai kawasan kehutanan yang tidak lagi menggunakan KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian. Dalam Permenhut No 43/2008, setiap permohonan pinjam pakai kawasan hutan wajib dilengkapi oleh KK/KP/PKP2B/SIPD/ Perizinan/Perjanjian lainnya, sementara dalam Permenhut No 18/2011, persyaratan administrasi tidak lagi berupa KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/Perjanjian melainkan berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi).

Di samping itu, Permenhut No. 18/2011 mengatur persyaratan teknis dan administrasi yang lebih rinci dibandingkan dengan Permenhut No 43/2008. Di dalam Permenhut No 43/2008 hanya diatur bahwa dokumen persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan berupa KK/KP/PKP2B/SIPD/Perizinan/ Perjanjian lainnya yang dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilam-

piri dengan peta lokasi dan citra satelit terbaru, Rekomendasi Bupati/Walikota, AMDAL dan Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenhut ini. Sementara di dalam Pasal 13-14 Permenhut No 18/2011, diatur secara rinci mengenai persyaratan teknis dan administrasi.

Hal baru lainnya, Permenhut No 18/2011 mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan Peraturan Menteri sebelumnya. Di dalam Pasal 15 Permenhut No 18/2011 disebutkan bahwa Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminta pertimbangan dan memberitahukan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan

14 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

surat permintaan pertimbangan teknis ke Direktur Jenderal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa Permenhut No 18/2011 berusaha untuk mengakomodir kelemahan peraturan sebelumnya yang cenderung memakan waktu lama.

Permenhut No 18/2011 juga mengatur mengenai jangka waktu perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Permenhut No 43/2008 hanya mengatur bahwa penggunaan izin pinjam pakai kawasan hutan dapat diperpanjang, sementara Permenhut No.18/2011 menegaskan bahwa perpanjangan izin pinjam pakai memiliki jangka waktu permohonan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk izin survei dan eksplorasi dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk izin diluar survei dan eksplorasi.

Permenhut ini juga mengatur hal-hal lain yang lebih rinci dan mendetil mencakup pinjam pakai kawasn hutan untuk pertambangan, pemanfaatan kayu, lahan kompensasi dan sebagainya.v GE

U T A M A | Inpres No 10/2011 dan Implikasinya

Inpres No10/2011 dan Implikasinya

I

npres Nomor 10 Tahun 2011 mengatur penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004, Inpres tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Inpres adalah perintah Presiden kepada bawahannya untuk menjalankan tugas tertentu; dalam hal ini menunda pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut dengan mengecualikan geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu. Selanjutnya mari kita bahas Inpres No 10/2011 dan implikasinya.

Kejelasan Inpres No 10/2011 Inpres ini mengandung unsur ketidakjelasan yang menghambat implementasinya. Satu kata kunci dalam Inpres yang belum terdefinisikan jelas adalah hutan primer. Istilah hutan primer tak dijumpai dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur hutan dan kehutanan. Hutan primer adalah istilah teknis yang lazim digunakan oleh petugas perpetaan untuk menunjukkan hutan alam belum pernah dipanen.

Istilah lain yang sering digunakan dan memiliki pengertian sama adalah virgin forest. FAO (Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report) mendefinisikan “Primary forest is forest of native species where there are no clearly visible indications of human activities and the ecological processes have not been significantly disturbed�. Berapa dan dimana hutan primer itu berada pun belum jelas. Data instansi pemerintah sendiri seringkali simpang-siur. Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang digunakan berskala 1:19.000.000, skala sangat kecil untuk menampung informasi cukup bermakna bagi proses pengambilan keputusan.

Menurut FAO (2010), di Indonesia terdapat sekitar 43,2 juta ha hutan primer. Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa luas lahan bertanah gambut yang tidak berhutan primer adalah 20,9 juta ha. Jadi, total areal yang menjadi domain Inpres No 10/2011 adalah 64,1 juta ha. Dapat dipastikan ada angka lain dapat memicu perdebatan.

Dampak pada industri kehutanan Dampak Inpres ini terhadap industri kehutanan yang paling mungkin adalah turunnya produksi kayu hutan alam. Saya menggunakan ungkapan “yang paling mungkin� karena dampak ini masih ditentukan oleh penafsiran terhadap izin yang berlaku. Usaha pemanfaatan kayu hutan alam didasarkan pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Untuk dapat memanen kayu secara legal, pemegang IUPHHK masih diwajibkan menyusun rencana kerja tahunan (RKT) yang harus disetujui pemerintah. Pada esensinya, RKT merupakan sebundel izin tahunan termasuk izin melakukan penebangan di blok tertentu.

RKT tahun 2012 jelas belum ada ketika Inpres ini terbit. Pertanyaannya kemudian, apakah RKT termasuk yang dimaksudkan oleh Inpres No 10/2011 ini? Saya sendiri menafsirkan RKT itu bagian dari perizinan sehingga termasuk dalam domain Inpres No10/2011. Maka, pada 2012 dipastikan tidak ada produksi kayu hutan alam karena hutan alam yang pernah ditebang masih belum mencapai umur daurnya sehingga penebangan pasti harus dilakukan di hutan alam primer. Tetapi, orang dapat saja menafsirkan ungkapan izin yang telah ada di dalam Inpres No 10/ 2011 hanya sebatas IUPHHK saja, sehingga RKT tak termasuk dalam

perizinan. Jika ditafsirkan seperti ini, dampak terhadap produksi kayu dari hutan alam tak akan terjadi.

Dampak pada industri perkebunan Dampak Inpres Nomor 10 Tahun 2011 pada industri perkebunan diperkirakan tak signifikan bahkan nihil. Lahan yang telah dicadangkan untuk keperluan perkebunan dan telah memperoleh izin belum seluruhnya terpakai. Dalam banyak kasus, pemohon izin perkebunan hanya memburu rente dan tidak serius membangun kebun. Para pemburu rente ini hanya mencari sisa kayu hutan bekas tebangan dan jual beli perizinan. Secara umum, areal yang dicadangkan untuk pembangunan perkebunan bukanlah hutan primer. Jika pun di dalam areal yang dicadangkan untuk pembangunan perkebunan tersebut terdapat hutan primer, maka pemegang izin kebun tidak membutuhkan izin lain untuk melaksanakan kegiatan perkebunan pada areal yang masih berhutan primer. Izin perkebunan yang diperoleh termasuk izin mengkonversi hutan primer, jika memang ada, menjadi kebun yang dimaksud. Hal ini berbeda dengan di kehutanan yang mengharuskan adanya RKT yang harus disetujui pemerintah sebelum melaksanakan kegiatan.

REDD+ dan kepentingan nasional Apa sesungguhnya kepentingan nasional Indonesia dengan REDD+? Konsep dasar REDD+ masih perlu dipertanyakan.

Problem utamanya adalah semakin meningkatnya kadar CO2 di udara. Mengaitkan kadar CO2 di udara secara langsung dan linear dengan pengurangan emisi CO2 dari dan penambahan simpanan karbon dalam hutan tropika basah Indonesia merupakan kesalahan penalaran. Hutan kita terlalu produktif jika hanya untuk menyimpan karbon. Dengan iklim tropika basah dan tanah yang relatif mendukung, fungsi terbaik hutan kita adalah sebagai penyerap karbon, bukan penyimpan karbon. Penyimpanan karbon dapat menggunakan tempat lain yang tidak produktif untuk menghasilkan biomas. Peningkatan stok karbon di dalam hutan akan membuat kerja hutan menjadi tidak efisien dalam menyerap karbon. Tanah gambut telah memberi contoh yang sangat baik. Tanah gambut adalah timbunan bahan organik yang melapuk secara perlahan. Timbunan bahan organik (dari kayu) dapat dilakukan secara buatan. Agar tidak mudah lapuk dan melepaskan kembali CO2 ke udara, kayu dapat diawetkan terlebih dahulu atau langsung disimpan di tempat yang kurang cocok bagi proses pelapukan, seperti di daerah kutub atau daerah yang sangat kering. Dengan cara ini, pada steady state volume kayu yang terakumulasi jauh lebih besar - berbanding lurus dengan CO2 yang terambil dari udara - dari volume stok tegakan berdiri. Secara matematis hal ini mudah dibuktikan. Apapun yang hendak kita lakukan dengan sumberdaya alam kita, kepentingan utama kita adalah kemakmuran rakyat, bukan yang lain.

REDD+ kita terima jika dia dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, tetapi jika dia malah menurunkan kemakmuran rakyat Indonesia maka kita harus berani menolaknya.v Dr Ir Sudarsono Sudomo MS, anggota Dewan Pakar Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Pengamat Perkebunan, dan Staf Pengajar di Fakultas Pertanian-Institut Pertanian Bogor.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

15

U T A M A | Kilas Balik Moratorium Itu

Kilas Balik Moratorium Itu Menjelang pembukaan Konferensi Iklim dan Hutan di Oslo, Norwegia, pada Mei 2010 lalu, Indonesia dan tuan umah meneken letter of intent (kesepakatan minat) mengenai aliran bantuan senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp9 triliun) untuk mengurangi emisi akibat kerusakan hutan di Indonesia.

Sejak awal sudah ada yang sangsi.

Kita lihat saja buktinya bersama-sama.

uaca Oslo, ibu kota Norwegia, pada Mei menjelang musim panas di belahan bumi utara itu ditandai limpahan cahaya matahari. Terbit sekitar pukul 03.30 pagi, sang surya tenggelam sekira pukul 23 malam. Dalam cuaca seperti tulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, 26 Mei 2010 pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB, menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, di Hagestuen (Garden Room), Government Guest House, Jl Parkveien No 45, Oslo.

Pertemuan ini berlangsung sekitar 30 menit. Acara berlanjut dengan penandatanganan Letter of Intent kerja sama pengurangan efek rumah kaca dan degradasi hutan antara Indonesia dan Kerajaan Norwegia.

Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Sementara wakil Norwegia adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional, Erik Solheim.

16 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Presiden SBY dan PM Jens Stoltenberg meyaksikan penandatanganan itu.

Usai penandatanganan Letter of Intent, acara berlanjut dengen keterangan pers bersama kedua pemimpin.

PM Jens Stoltenberg menjelaskan, dalam perjanjian yang telah ditandatangani ini, Norwegia berkomitmen mendukung usaha Indonesia hingga sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp9 triliun) . “Kontribusi ini akan didasarkan pada pengurangan penebangan hutan.

Oleh sebab itu, menurut saya monitoring dan verifikasi adalah kunci untuk memastikan benar-benar terjadi kemajuan pengurangan penebangan hutan,� kata Stoltenberg.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengungkapkan rasa senangnya karena kerja sama bilateral kedua negara berjalan baik dan terus berkembang dari waktu ke waktu. “Indonesia sangat berkepentingan untuk menyelamatkan hutan kami, lingkungan kami untuk rakyat kami

U T A M A | Kilas Balik Moratorium Itu dan untuk masa depan kami. Oleh sebab itulah, Indonesia telah menetapkan pengurangan emisi 26 persen sebelum tahun 2020, semata-mata untuk kepentingan bangsa kami dan juga untuk manusia sejagad yang ada di bumi ini,” SBY menerangkan.

Mendampingi Presiden SBY, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menpora Andi Mallarangeng, serta Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Julian Aldrin Pasha.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan dana bantuan untuk upaya-upaya pelestarian dan pencegahan degradasi kualitas lingkungan hutan ini akan dikelola oleh lembaga khusus yang kredibel.

“Dibicarakan pula soal lembaga atau institusinya bagaimana. Kita mengusulkan bentuknya multinational trust fund

pensasi dana sudah tercakup dalam pembicaraan Konferensi Iklim di Kopenhagen pada 2009, namun implementasinya masih minim. “Karena yang Kopenhagen kan belum jelas legal binding-nya (ikatan hukumnya), maka kita lakukan secara bilateral. Nanti ada juga dengan negaranegara lain. Akan dicoba dengan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan Jerman,” tuturnya.

Indonesia, menurut dia, mengajukan sejumlah daerah untuk program tersebut dalam kerja sama dengan Norwegia antara lain Riau, Jambi dan Papua. “Di Riau 700 ribu ha hutan, Jambi 100 ribu ha, di Papua lebih luas lagi,” kata Zulkifli.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, Indonesia konsisten memelihara hutan. “Untuk Indonesia, ada atau tiada bantuan, tetap jalan. Kita ingin memperbaiki negeri sendiri dan memperbaiki untuk membantu orang banyak,” katanya.

yang dipimpin oleh Pak Kuntoro Ketua UKP4. Nanti lembaga itu yang mengatur karena dananya masuk ke situ,” kata Zulkifli. Ia menjelaskan, sebagai Menhut juga berharap seperti itu, agar lebih mudah.

“Anggotanya bisa perwakilan RI, World Bank atau macam-macam, terserah. Yang jelas bisa dibicarakan.,” katanya.

Menhut menjelaskan kerja sama antara RI dan Norwegia tersebut merupakan langkah maju karena pembahasan mengenai pelestarian hutan dengan kom-

Agus Purnomo, kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (kini Staf Khusus Presiden) yang turut ke Oslo mengungkapkan, kesepakatan bilateral Indonesia-Norwegia ini merupakan bagian dari program PBB untuk pengurangan emisi akibat kerusakan hutan di negara berkembang, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD)+.

"Kegiatan ini adalah upaya pengurangan emisi yang bersumber dari perusakan hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan konversi lahan gambut," ungkapnya.

Agus menambahkan, dalam kegiatan ini akan ada pembiayan dari luar, antara lain untuk masyarakat yang kehidupannya tergantung dari kegiatan yang kebetulan merusak hutan, juga untuk perusahaan atau industri, yang mengembangkan kebun di lahan gambut dan harus pindah ke lahan yang bukan gambut.

"Jadi kita menyepakati dengan Norwegia yang akan memberikan bantuan dalam beberapa tahun mendatang dengan dana total 1 miliar dolar AS," tambahnya.

Di sisi lain, beberapa saat setelah penandatanganan MoU, Direktur kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Teguh Surya, meragukan komitmen pemerintah soal moratorium ini, mengingat sepanjang 2010 keluar dua Peraturan Pemerintah menyangkut hutan yang menimbulkan kontroversi.

Kedua peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Melihat dua PP ini, Teguh mengkhawatirkan Kementerian Kehutanan justru akan mengeluarkan izin penebangan hutan secara besarbesaran sebelum keputusan menghentikannya pada 2011 berlaku.

Dengan dua PP ini Menteri Kehutanan dapat mengeluarkan izin-izin pengalihan kawasan hutan, yang berarti kayunya ditebang.

Untuk kawasan yang luas dan strategis, Menteri harus mendapat persetujuan DPR. Tapi pengalihan tahun ini mungkin tak semudah yang lalu-lalu.

Terbit sudah ketentuan baru Menteri Kehutanan, yaitu Permenhut No 14 dan 18 Tahun 2011. Bagaimana implikasi dua ketentuan itu? Jelas memerlukan partispasi banyak pihak untuk mengawalnya.v GE

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

17

Pentas

Ir Bambang Soepijanto MM:

215 Hari Selesai!

Terkait keluarnya serangkaian peraturan baru di bidang kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi di Kementerian Kehutananlah pelaksana teknisnya. Maka Dirjen Planologi Ir Bambang

Soepijanto MM

mengungkapkan tautan rangkaian aturan itu.

Masyarakat awam mengenal betul bahwa perencanaan dan peraturan kerap sangat sangat berbeda dengan kenyataan, bagaimana Anda menanggapi kesenjangan antara tata ruang dan kondisi riil hutan kita?

Kami menyadari bahwa masih ada kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan perencanaan, khususnya rencana tata ruang kawasan hutan mengingat komunikasi kebijakan perencanaan kawasan hutan serta dukungan sektor lain masih lemah.

Mengapa begitu?

Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangpundangan maupun ketentuan kehutanan lainnya, baik pada masa yang lalu maupun masa sekarang. Namun, kelemahan ini

18 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

terus diperbiki oleh internal Kementerian Kehutanan maupun sektor di luar kehutanan.

Yang sudah diperbaiki itu apa misalnya?

Peraturan yang terkait dengan rencana tata ruang misalnya. Saat ini kan sudah relatif sejalan antara UU N0 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Begitu pun dengan peraturan turunannya, sehingga dalam perbaikan atau review penataan ruang kawasan hutan wilayah provinsi akan bisa diperbaiki secara adaptif dan pr0p00rsi0nal menyesuaikan dengan kondisi riil lapangan tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pengel0laan kelestarian sumber daya alam.

P E N T A S | Ir Bambang Soepijanto MM Implementasinya seperti apa?

Sebagai c0nt0h, dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan provinsi dalam review RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi), Tim Terpadu akan melakukan eksekusi terhadap usulan-usulan perubahan kawasan hutan yang kondisi nyatanya sudah tak sesuai lagi untuk dijadikan sebagai kawasan hutan, seperti permukiman permanen, fasilitas umum dan sosial; bangunan infrastruktur pemerintah, serta rencana pengembangan wilayah yang dibutuhkan 0leh pemenntah daerah. Kondsi yang demikian pada umumnya dapat direkomendasikan untuk diubah peruntukannya menjadi Kawasan Budidaya N0n Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL), atau paling tidak, diubah fungsinya menjadi Hutan Produksi Konversi yang di kemudian hari akan bisa diubah atau dilepas menjadi KBNK/AP. Implementasi kebijakan penataan ruang kawasan hutan yang demikian diharapkan akan memperkecil kesenjangan antara rencana tata ruang kawasan hutan dan kondsi lapangan di masa yang akan datang.

Apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi Ditjen Planologi di Kementerian Kehutanan?

Tupoksi Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan merujuk kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/ Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang menyebutkan antara lain: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 105 menyatakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 106: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Bagaimana pula koordinasi horisontal dengan lembaga setingkat (Badan dan Ditjen lainnya) di kementerian?

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Surat Keputusan Menteri Kehutanan N0 P. 40 Tahun 2010, Direktorat Jenderal Planogi Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. Di Kementerian Kehutanan ada delapan eselon I, dalam pelaksanaan tugas termasuk Ditjen Planologi Kehutanan selalu saling berkoordinasi dengan

eselon I lainnya apabila dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan koordinasi berdasarkan tupoksi masing-masing.

O ya, bagaimana perkembangan Perpu N0 1 Tahun 2004 soal tambang di kawasan hutan lindung yang sempat kontroversial itu?

Perpu N0 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menambah ketentuan baru dalam BAB Penutup yang dijadikan pasal 83A dan 83B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 83A, Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Pasal 83B, Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Perpu ini djabarkan dalam Permenhut N0 P.18/Menhut II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Intinya, pada Pasal 3 ayat (1): Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung.

Pasal 5 ayat (1) Huruf b: dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Pada huruf c: bagi 13 (tiga belas) izin/ perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan tambang terbuka di hutan lindung. Selanjutnya Perpu N0 1 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Perpres No.

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

19

P E N T A S | Ir Bambang Soepijanto MM 20 Tahun 2011 bahwa untuk penggunaan kawasan hutan lindung hanya dilakukan sistem penambangan bawah tanah.

N0 41 Tahun 2004, Perpres N0. 28 Tahun 2011, dan Permenhut N0 18/Menhut II/2011.

Lantas, bagaimana dengan benturan kepentingan eksploitasi tambang mineral dan batubara dan hutan lindung yang masih terjadi di Halmahera Tengah melibatkan BUMN Aneka Tambang Tbk? Antam di Halmahera termasuk salah satu dari 13 tambang yang diperkenankan menambang terbuka di hutan lindung, dan Antam telah memihki Surat Keputusan IPPKH N0. 5 88/Menhut II/2009 tanggal 5 Maret 2009 dengan masa berlaku 10 Tahun di lahan seluas 456 ha.

Jadi, ekploitasi tambang mineral di hutan lindung tersebut telah mengacu kepada Keppres N0 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan.

Sejumlah perusahaan tambang migas maupun minerba termasuk Pertamina mengajukan izin pinjam pakai lahan hutan untuk tambang.

Apa substansi IPPKH yang menjadi domain Ditjen Planologi Kehutanan itu?

Substansi dari semua pem0h0nan IPPKH adalah cepat dan segi tata waktu dan ada kejelasan kapan selesai. Hal tersebut sudah diakomodasi dalam Permenhut No P. 18/MenhutII/2011. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka tata waktu yang diperlukan untuk prosedur pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasianal pr0duksi adalah 215 hari. Sedangkan tata waktu prosedur pinjam pacai kawasan hutan untuk kegiatan survey dan eksplorasi tata waktunya 125 hari.

Belakangan ini Pemerintah ingin menggenjot produksi migas dan menyerempet juga kawasan hutan lindung. Apa pandangan Anda mengenai masalah ini?

Sesuai dengan aturan yang ada IPPKH diperkenankan di hutan produksi dan hutan lindung dengan memperhatikan ketentuan yang ada, yaitu Keppres

Seperti apa gambaran terahir benturan kepentingan antara perluasan lahan perkebunan terutama kelapa sawit dan kehendak menjaga tata ruang hutan kita?

Secara garis besar ada tiga kondisi dan prakondisi penggunaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan yang berpotensi dan sudah menjadi benturan.

Pertama, perluasan perkebunan pada kawasan hutan yang dilakukan melalui mekanisme izin perubanan peruntukan (tukar-menukar kawasan hutan, KH) dan atau pelepasan kawasan hutan pr0duksi yang dapat dik0nversi (HPK) 0leh Men-

teri Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perluasan perkebunan (sawit) yang demikian sudah banyak dilakukan, dan tercatat lebih dari 4,5 juta ha kawasan hutan dilepas untuk usaha perkebunan.

Lantas?

Kedua, cukup banyak juga perluasan perkebunan pada kawasan hutan tetapi tidak atau belum memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Lahan jenis ini umumnya baru mendapat rek0mendasi dari Gubernur dan atau Bupati/Wali K0ta. Kemudian perkebunan dibangun dalam kawasan hutan. Kondisi ini sudah termasuk kateg0ri pelanggaran dari kaca mata UU N0 41 Tahun 1999 khususnya Pasal 50. Namun dari kacamata UU lain (seperti UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah), di mana urusan kehutanan bersifat k0nkuren, maka rek0mendasi Gubernur dan atau Bupati/Wali K0ta bisa diartikan Gubernur atau Bupan/Wali K0ta juga mempunyai wewenang memberikan izin perkebunan tersebut.

Berarti antara UU Kehutanan dan UU Pemerintah Daerah berpotensi rancu?

Untuk ini kami menyebutnya sebagai “ketelanjuran membuka kawasan hutan�. Hal ini harus ada jalan keluarnya sebagai ter0b0san agar semua pihak tidak dirugikan; tetapi tetap memperhatikan azas kelestarian pengel0laan hutan.

Dan yang ketiga, ada kegiatan perluasan areal perkebunan pada kawasan hutan

P E N T A S | Ir Bambang Soepijanto MM tanpa izin dari pejabat siapapun. Kondisi ketiga inilah yang menurut hemat kami perlu dterapkan penegakan hukum secara benar dan k0nsisten.

Sulit membayangkan luasnya wilayah kita dengan kesanggupan personel Kementerian Kehutanan dalam rangka menjaga tata ruang hutan. Bagaimana pcndapat Anda?

Rencana tata ruang pada dasarnya disusun secara multi-pihak. Jadi para pihak secara langsung maupun tdak langsung terhambat dalam proses penyusunan tata ruang ini termasuk tata ruang kawasan hutan. Bupati/Wali K0ta mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP. kemudian Gubernur memvalidasi usulan tersebut melalui mekanisme partisipatif kemudan diusulkan kepada Menteri Kehutanan, dan Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan LIPI, Universitas dan instansi sektor terkait yang mempunyai kompetensi. Kemudian Tim Terpadu mengevaluasi dan mengkaji secara keilmuan usulan-usulan tersebut.

O, seperti itu ya prosesnya, kemudian?

Kemudian hasil penyusunan rencana tata ruang diintegrasikan dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota, dan menjadi acuan pembangunan. Nah, selama pembangunan yang dilakukan sesuai dengan arahan tata ruang yang telah diundangkan (Perda) dan penegakan hukumnya dilakukan, maka insya Allah pelanggaran tata ruang

dapat diminimalisir. Seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan berbagai sektor dapat ditampung dan eksistensi tata ruang dapat menjadi acuan pembangunan yang berkesinambungan. Review tata ruang yang dilakukan secara periodik per lima tahun juga secara bertahap mendukung terselenggaranya pembangunan semua bidang secara optimal dalam suatu wilayah.

Apa Anda optimistik perdagangan karbon dapat melestarikan hutan?

Perubahan iklim merupakan isu tingkat internasionai yang Indonesia sebagai salah satu Negara pemilik hutan tropis terbesar memiliki posisi strategis.

Untuk itu Indonesia terus berupaya, salah satunya dengan mekanisme REDD+ yang saat ini terus didorong untuk dsepakati di tingkat internasional. Memang aspek politik kauh lebih dominan dbandingkan dengan aspek teknis dalam kita memperjuangkan REDD+ ini. Meskipun demikian, kita melihat karena, deforestasi pada tingkat dunia menyumbang emisi yang cukup signifikan, maka dunia tidak punya banyak pilihan kecuali menyetujui konsep REDD+ yang kita perjuangkan.

Sebenarnya tanpa ada isu perubahan iklim seperti sekarang kita sudah menyusun serangkaian kegiatan yang sudah sejalan dengan penanganan isu perubahan iklim itu.

Jadi, seperti apa kondisi kehutanan kita 10-20 tahun ke depan?

Kondisi kehutanan Indonesia pada 10-20 tahun ke depan dicerminkan dalam Rencana Kehutanan 2011-2030 yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut dalam Roadmap Pembangunan Kehutanan berbasis Hutan Tanaman dan Roadmap Pembangunan Kehutanan berbasis Taman Nasional yang saat ini sedang dalam proses finalisasi 10- 20 tanun ke depan kawasan hutan kita diharapkan sudah optimal pemanfaatannya di mana kebutuhan lahan untuk non-kehutanan juga diperhitungkan. Harapannya pada masa itu konflik kawasan hutan sudah dapat diminimalisir dengan dapat diselesaikan program pemantapan kawasan hutan dan terbentuknya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH). Pada masa tersebut paradigma industri kehutanan tidak lagi bertumpu pada hutan alam tetapi akan dititikberatkan pada hutan tanaman.v Dodi Nopriansyah

EkBis

Menata Ulang Tambang Rupanya bisnis pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia masih centang perenang.

Inilah salah satu agenda penting untuk Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dr Thamrin Sihite.

M

ungkin sumber daya alam di bidang mineral (biasanya diolah menjadi logam seperti nikel, emas, tembaga, juga timah) dan batu bara kita masih kaya. Namun menata bisnis ini bukan soal mudah. Yang merepotkan, perusahaan tambang itu bertebaran di pelosok nusantara. Namun untuk yang besar-besar mungkin kantornya ada di Jakarta.

Terbukti, Kementerian ESDM memiliki catatan 4.504

22 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

izin pertambangan di Indonesia masih bermasalah (non clear and clean).

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, izin yang bermasalah ini beragam penyebabnya.

Beberapa sebab izin bermasalah itu antaranya tumpang-tindih lahan, lahan tambang di lahan HPH (Hak Pengelolaan Hutan), atau lahan yang berubah karena pemekaran daerah. Masalahnya antara lain tumpang tindih antarkabupaten yang batasnya belum jelas serta tumpang tindih antarkomoditas antara batu bara dengan lainnya.

Pada pendataan izin usaha pertambangan (IUP) 3-6 Mei lalu di Jakarta, pemerintah pusat sudah mengundang 279 pemerintah daerah (gubernur, walikota, bupati). Hingga 21 Mei lalu, didapat data 8.475 IUP. Dari pendataan itu, hanya ada 3.971 IUP yang sudah sesuai administrasi atawa clear and clean. “Namun, data ini masih berkembang,� ujar Thamrin, awal Juni lalu. Kementerian masih membuka waktu hingga hingga Juni 2011 untuk pelaporan IUP ini dan targetnya saat itu terdapat 20-30 ribu IUP yang terdaftar.

Jika belum juga melapor, perusahaan akan kena sanksi administrasi hingga pencabutan izin tambang. “Kami dorong daerah agar menertibkan IUP,� kata dia.

EKBIS | Menata Ulang Tambang Thamrin menjelaskan, untuk pertambangan yang wilayahnya ada di dua provinsi, maka yang berwenang mengeluarkan izin adalah pemerintah pusat.

Namun, pertambangan yang daerahnya berada di satu provinsi atau kabupaten, izinnya menjadi kewenangan kepala daerah. “Kami minta laporan izin yang sudah mereka keluarkan,” ujarnya.

Para kepala daerah diminta melaporkan data pertambangan di daerah mereka. Namun, hingga saat ini belum semua daerah melaporkan IUP yang sudah dikeluarkan. ”Semua izin itu ada sekitar 8.000-an, tapi ada juga mungkin yang belum lapor jadi bisa sekitar 10.000-an. Dari 8.000an, yang belum memenuhi syarat sesuai administrasinya itu sekitar 4.000-an,” ujar Dirjen yang dilantik pada Mei lalu ini.

Saat ini, lanjutnya, Ditjen Minerba masih terus mencocokkan data dan koordinat dari lahan pertambangan yang bermasalah tersebut dan apakah izin dikeluarkan sebelum atau sesudah UU no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara diterbitkan. Adapun luas dari masing-masing lahan yang tumpang tindih itu juga bervariasi.

Terkait dengan pemberian izin dari bupati yang berbeda untuk wilayah

pertambangan yang sama, Thamrin mengatakan hal itu kerap terjadi karena koordinat dari kabupaten yang masih belum jelas. ”Menurut kabupaten A, itu wilayah saya dan kabupaten B bilang itu wilayah saya. Batas negara saja belum tentu jelas sampai sekarang, ini batas kabupaten itu bisa antar sungai lho. Kalau masalah tumpang tindih antar IUP, kami nanti akan berhubungan dengan bupati, kok bisa mereka itu memberikan izin yang sama di satu lokasi,” jelasnya.

Ia pun menegaskan tidak ingin berpikiran negatif terlebih dahulu terkait dengan pemberian izin ganda tersebut.

Menurut dia, mungkin saja para bupati tersebut belum sepenuhnya memahami batas-batas koordinat dari masing-masing lahan pertambangan maupun batas wilayah kabupaten itu sendiri. ”Ini kita berpikiran positif dulu.

Mungkin masalah mereka kurang koordinasi, mungkin mereka salah atau kurang mengerti apa yang disebut koordinat.

Kami masih terus koordinasi dengan mereka,” ujarnya.

Sementara sanksi bagi daerah yang tak lapor, kementerian belum bisa memastikan. Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memutus sanksi ini. Akan tetapi,

jika pelanggaran terkait dengan pidana, maka prosesnya diserahkan kepada polisi.

Thamrin menyatakan, pendataan IUP ini perlu guna mengetahui jumlah pertambangan di daerah. “Juga agar pengusaha tambang juga merasa aman dengan investasinya,” kata dia.

Dengan adanya IUP, produksi tambang juga bisa dikontrol. “Ini untuk menghindari penyelundupan hasil tambang,” kata dia. Untuk kontrol ini, Kementerian bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian.

Menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk mengaudit 8.000-an izin tambang ini, Thamrin mengatakan hal itu wajar karena Kemenkeu butuh data potensi PNBP yang jelas dari usaha pertambangan.

“Itu kaitannya dengan PNBP, nanti akan kita benahi. Artinya, nanti kita akan tahu total produksi berapa. Kalau IUP sendiri nggak beres, kalau kita nggak tahu itu secara baik, apalagi produksinya?” ujarnya.

Jadi, menata ulang pertambangan agar beres ya Pak... v

GE

Mari Negosiasi Ulang

S

elain menata ulang ribuan izin usaha pertambangan yang kebanyakan pasti berskala kecil, pemerintah tengah merenegosiasikan isi perjanjian kontrak perusahaan tambang mineral dan batu bara agar memberikan manfaat yang optimal bagi penerimaan negara. Nah, kontrak pertambangan ini umumnya berskala besar.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite mengatakan proses renegosiasi tersebut dilakukan terhadap sekitar 118 perusahaan yang terdiri dari 42 pemegang kontrak karya (KK) dan 76 perusahaan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Beberapa poin utama yang tengah direnegosiasikan tersebut, jelasnya, antara lain masa berlaku atau lamanya kontrak, luas wilayah, dan besaran royalti.

"Sudah ada beberapa perusahaan yang setuju dan disesuaikan dengan UU Minerba (No 4/2009, tinggal menunggu rumusannya untuk ditandatangani," ujarnya.

Menurut dia, proses renegosiasi cukup alot karena harus menyesuaikan ketentuan dalam kontrak lama berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 menjadi ketentuan baru sesuai dengan UU Minerba yang baru.

Beberapa kontrak perusahaan yang

tengah direnegosiasikan tersebut, lanjutnya, termasuk KK PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Inco.

Sesuai dengan UU Minerba Pasal 169 a ditetapkan bahwa KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontak/perjanjian. Selanjutnya, Pasal 169 b menyebutkan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B, sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambatlambatnya 1 tahun sejak UU ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

23

E K B I S | Siapa Mengincar Muamalat

Siapa Mengincar

Muamalat

Beredar kabar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sedang dalam incaran pemodal asing. Lah, selama ini mayoritas sahamnya milik asing koq.

Hingga pertengahan Juni lalu, isu tentang akuisisi Bank Muamalat masih menghangat. Kabarnya Standard Chartered Plc (Stanchart) serius mengincar posisi pemegang saham pengendali di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Berita lansiran Reuters mengatakan Stanchart akan bersaing dengan Qatar Islamic Bank dan Bank Mega Tbk (MEGA).

Penyebabnya, masih menurut berita Reuteurs, pemegang saham Muamalat saat ini berencana melepas sebagian kepemilikannya demi mendapatkan dana sebesar US$ 300 juta. Di sini, Stanchart mengincar 51 persen saham Muamalat.

Morgan Stanley dikabarkan yang akan menjalankan lelang.

Stanchart sedang melanjutkan proses due diligence dan akan mengajukan penawaran segera. PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang 45% sahamnya dimiliki oleh Stanchart memutuskan tidak melanjutkan penawaran tersebut. Keputusan Stanchart yang bergerak sendiri memang mengejutkan banyak bankir. Belum jelas, apakah nanti jika Stanchart menang, akan menyatukan bisnis yang ada dengan Permata Syariah yang merupakan unit usaha Bank Permata.

Sebenarnya itulah soalnya: Pemilik saham sekarang kabarnya ingin melepas sahamnya. Siapa pemilik saham Muamalat saat ini? Sekarangi 80 persen saham Muamalat dikuasai asing, antaranya dari Timur Tengah dengan rincian Atwill Holding Limited 24 persen, Boubyan Bank of Kuwait 24 persen dan Islamic Development Bank (IDB) 32 persen.

Sedangkan investor lokal hanya memiliki porsi 20 persen.

24 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Bank Indonesia (BI) pun mengakui telah mendengar adanya rencana akuisisi PT Bank Muamalat oleh Standard Chartered Bank melalui bank afiliasinya.

Namun bank asal Inggris tersebut belum memberikan permohonan izin akusisi maupun pembelian saham Bank Muamalat kepada BI. “Kalau soal itu saya sudah mendengar namun belum ada laporan masuk ke BI. Kan bisa saja mereka membahas terlebih dahulu,” kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulia Siregar ketika ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Menurut Mulia, Standard Chartered mungkin masih melakukan pembicaraan secara internal bersama Muamalat. Ia menambahkan, ketika ada kepastian pasti ada laporan masuk ke BI. “Kalau ada perubahan kepemilikan atau pemegang saham pasti sudah dilaporkan ke BI. Itu baru internal mereka saja mungkin,” tuturnya.

Namun, direksi Bank Syariah dengan aser tebesar kedua di Indonesia itu menyangkal kabar sebagian sahamnya diincar oleh beberapa investor asing. “Dalam RUPS, kami tidak membahas rencana penjualan saham. Pemilik saham tidak ada rencana menjual saham pada tahun ini. RUPS cuma membahas rencana pengembangan bisnis seperti biasa,” kata Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin dalam siaran persnya.

Ia juga menyatakan, nilai-nilai yang dianut Bank Muamalat selama ini tidak akan pupus jika dibeli oleh pihak asing.

Bank Muamalat selalu menjunjung

E K B I S | Siapa Mengincar Muamalat tinggi nilai-nilai Islami yang selama ini sepenuhnya diimplementasikan dalam bisnis sehari-hari. “Ini adalah harga mati,” tegasnya.

Menurut dia, “Bank Muamalat memiliki banyak pemegang saham, yang masing-masingnya memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memperjualbelikan sahamnya,” tambah Corporate Secretary Meitra Ninanda Sari atau biasa dipanggil Nino.

Nino menambahkan, hak dan kewenangan pemegang saham ini tidak boleh dicampuri oleh jajaran pengurus dan manajemen Bank Muamalat. Namun demikian, Nino membantah isu kemungkinan rencana akuisisi Bank Muamalat oleh bank asing.

“Sebelum melakukan pembelian saham, calon pembeli harus menempuh banyak proses yang tidak sebentar, dan yang terpenting, proses pembelian ini harus dijelaskan kepada pemegang saham yang lain dalam mekanisme RUPS Luar Biasa,” tambahnya.

Dalam RUPS tahunan Bank Muamalat yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 26 Mei lalu, tidak terdapat agenda aksi korporasi apa pun terkait dengan jual beli saham mayoritas pionir bank syariah di Indonesia ini.

“Masih jauh lah untuk mengatakan bahwa kita akan diakuisisi oleh Bank A, B atau C. Misalnya ternyata rumor ini benar pun, aksi ini masih harus dilaporkan kepada Bank Indonesia selaku regulator, dan belum tentu disetujui,” jelasnya.

Namun Bank Indonesia malah berencana membatasi kepemilikan asing di perbankan nasional hingga 49 persen saja. Maksudnya mengatur agar salah satu pemegang saham cukup sekian kepemlikannya agar posisinya tak terlalu kuat untuk menyimpang dari ketentuan.

Gubernur BI Darmin Nasution menegaskan belum memiliki rencana untuk membatasi kepemilikan asing di bank.

Namun, BI akan mengatur kepemilikan saham maksimal per pihak.

Upaya ini dilakukan untuk menghindari pertumpuan hak dan tanggung jawab di segelintir pemodal. Menurut Darmin, pengaturan kepemilikan saham maksimal per pihak merupakan solusi untuk menghindari pertumpuan hak dan tanggung jawab di segelintir pemodal.

Jadi, lanjut Darmin, ke depan, hanya

pemerintah yang boleh memiliki saham mayoritas di bank. Untuk swasta, akan ada pembatasan. Sehingga, tidak akan ada lagi perorangan atau pihak yang memiliki saham bank hingga 99 persen.

“Nanti kalau dia nipu sendiri, kena aja bank itu dibikin. Padahal uang juga bukan uang dia. Itu kan uang orang banyak,” kata Darmin.

Ia menegaskan, batasan kepemilikan bank nantinya akan di bawah 50 persen, atau tidak ada pemegang saham mayoritas. “Itu pasti di bawah 50 persen,” katanya.

Saat ini, dalam daftar negatif investasi yang ditetapkan pemerintah, investor asing boleh menguasai saham bank hingga 99 persen. Sejumlah bank swasta dengan aset cukup besar seperti BCA, Danamon, BII, CIMB Niaga, dan Permata, saat ini dikuasai asing.

Di pihak Muamalat muncul pengakuan bahwa pembatasan modal asing yang membabi-buta dapat menggerus modalnya sehingga tak dapat menjalankan fungsi mediasi keuangan secara optimal. Director Compliance and Risk Management Bank Muamalat, Andi Buchari mengatakan, jika nanti kepemilikan asing dibatasi permodalan bank bisa saja mengecil atau bahkan mati.

“Terus terang kami belum tahu model pembatasan asing seperti apa. Tapi, jika dibatasi, bank akan kekurangan modal,” kata Andi.

Sebagai bank syariah yang pemegang saham mayoritasnya investor asing, diantaranya Islam Development Bank (IDB), PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, mungkin akan kewalahan, bila pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) melakukan pembatasan modal asing pada perbankan nasional. Namun demikian, menurut Andi, pihaknya yakin bahwa aturan yang ditetapkan Bank Indonesia akan disesuaikan dengan kondisi perbankan.

“Soal permodalan, belum ada pembicaraan antara pihak BI dengan para pelaku perbankan khususnya bank syariah,” aku Andi Buchari. Ia menambahkan, untuk hal-hal yang urgen seperti permodalan, pihak BI selalu memanggil Muamalat sebagai pelaku bank syariah.

Belakangan Muamalat menargetkan kenaikan pembiayaan naik menjadi Rp26 triliun pada 2011. Kenaikan itu setara

dengan Rp4,5 triliun dari total (outstanding) pembiayaan 2010 yang tercatat Rp15 triliun.

Hingga Mei 2011 outstanding pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp18,65 triliun. Dengan porsi pembiayaan 65 persen untuk ritel, dan sisanya untuk komersil dan korporasi.

“Kalau dilihat dari jumlah, target tersebut sudah hampir tercapai,” kata dia. Ia menambahkan mungkin akan ada revisi rencana pembiayaan di semester II ini.

Apa yang dicapai ini menurut Andi Buchari, ini terbantu oleh inflasi yang jinak membuat permintaan pembiayaan di Indonesia terus meningkat. Begitu juga dengan ekspansi pertumbuhan pembiayaan hingga 30 persen maka sampai akhir 2011 rasio kecukupan modal atau capital adequate ratio (CAR) akan tergerus menjadi 11,5 persen. Hingga saat ini, posisi CAR Muamalat ada di level 13 persen.

Dikatakan, untuk mengoptimalkan pertumbuhan, Bank Mualamat akan memanfaatkan jaringan kantor cabang.

Tahun ini, Bank Muamalat akan menambah kantor cabang hingga 40-60 kantor sehingga menjadi 420 cabang.

Di satu sisi lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan Andi Buchari mengatakan, rasio kredit macet atau non performing finance (NPF), tambahnya, pada Mei 2011 ini berada pada level 4 persen gross dan sekitar 3,5 persen net. Bank Muamalat, menargetkan sampai pada 2011 nanti, NPF gross dapat ditekan hingga 3,5 persen sedangkan NPF net pada 2 persen.

Bank Muamalat juga berhasil meraih predikat terbaik dari Islamic Finance News di Kuala Lumpur, Malaysia pada awal tahun ini. Penghargaan ini diserahkan dalam acara penganugerahan predikat bank-bank syariah terbaik di seluruh dunia.

Pionir perbankan syariah di Indonesia ini menerima predikat yang sama untuk ketiga kalinya setelah secara berturutturut menerimanya di tahun 2009 dan 2010. Dengan track record seperti itu, wajar-wajar saja jika ada kabar investor mengerling Muamalat. Tapi, siapa mengerling siapa memang masih belum jelas.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

25

E K B I S | Menanggung Beban Jababeka

Menanggung Beban

Jababeka

Masih bersengketa di Pengadilan, PT Bank Mega Tbk juga mendapat sorotan di Parlemen. Konsekuensi bisnis

kepercayaan memang.

D

i gedung parlemen, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mendesak Bank Mega, yang mayoritas sahamnya dikuasai Chairul Tanjung, segera mengembalikan dana nasabahnya. Di pengadilan, Bank Mega juga menjadi terguggat dengan tuntutan pengembalian dana.

Desakan di parlemen terkait dengan adanya dugaan keengganan Bank Mega mengembalikan uang PT Elnusa sebesar Rp111 miliar dan uang Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sebesar Rp80 miliar di Cabang Jababeka, Bekasi.

"Selaku anggota Komisi XI DPR, saya mendesak Bank Mega segera mengembalikan dana milik PT Elnusa dan Pemkab Batubara karena dana tersebut pada dasarnya adalah dana nasabah yang disimpan di Bank Mega," kata anggota Komisi XI DPR RI, M Ichlas El Qudsi, saat rapat dengar pendapat dengan Elnusa, Bank Mega dan Bank Indonesia, di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu, 22 Juni lalu.

Bila Bank Mega tidak segera mencairkan dana tersebut, lanjutnya, maka berdampak negatif terhadap kepercayaan publik internasional ke dunia perbankan di Indonesia. Dampaknya, mereka tidak mau berinvestasi karena takut dananya hilang begitu saja.

Selanjutnya, jika Bank Mega selalu berkilah untuk tak megembalikan dana nasabah, publik akan takut menyimpan uangnya di bank. Akibatnya sektor perekonomian macet dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

"Dalam kasus ini, Bank Mega telah memperlihatkan kurangnya tanggungjawab dan kita minta Bank Mega untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan BI," kata politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

Untuk itu, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan terhadap Bank Mega terkait keputusan BI yang telah dikeluarkan bahwa Bank Mega melakukan kelalaian, "Kita minta kepada BI untuk tegas terhadap pelaksanaan keputusan BI sendiri dan tentunya BI mampu menjaga efektif dan wibawa keputusannya," kata Ichlas.

Bila Bank Mega tidak segera melaksanakan keputusan BI tersebut, BI bisa memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Bank Mega. "Berikan sanksi yang lebih berat kepada Bank Mega kalau tak diindahkan. Kalau juga tak indahkan keputusan BI maka citra Bank Mega sebagai bank papan atas akan jatuh," ungkap anggota DPR RI asal Sumatera Barat.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Laurent Bahang Dama menyesalkan adanya perbedaan kebijakan di internal Bank Mega. Ia mencontohkan, perbedaan kebijakan itu adalah adanya suku bunga yang di setiap kantor cabang.

"Ini trik atau penipuan, beda kantor cabang kok beda kebijakan. Ini kan gak wajar. Bank Mega menjalankan bisnis perbankan yang sudah keluar dari aturan BI," kata Laurent.

Dikatakan, pergantian deposito PT Elnusa dari deposit berjangka menjadi

26 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

E K B I S | Menanggung Beban Jababeka deposit on call (DoC) yang dilakukan oleh Bank Mega adalah pidana.

"Dari tanda-tangan yang ada, dari penyataan Polda Metro Jaya bahwa tanda tangan pergantian sistem itu sudah menyalahi aturan. Maka sanksi yang tepat adalah pidana," katanya.

Usai RDP, Direktur PT Elnusa Suharyanto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI DPR RI yang telah membantu PT Elnusa.

Hal yang sama disampaikan oleh kuasa hukum Pemkab Batubara Wa Ode Nur Zainab. "Kita berharap Bank Mega untuk segera menjalankan putusan BI dan desakan Komisi XI DPR RI itu. Kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi," kata Suharyanto.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kuasa hukum Elnusa, Benny B. Nurhadi, meminta ganti rugi deposito yang raib sebesar Rp 111 miliar dan bunga Rp 1,35 miliar sebagai tuntutan material. Adapun tuntutan immaterial sebesar Rp 1 triliun.

Namun dalam tahap mediasi Bank Mega menolaknya.

Menurut Benny, Bank Mega menolak karena menunggu selesainya kasus pidana pembobolan dana Elnusa di Bank Mega yang menyeret Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka Bekasi, Itman Harry Basuki, dan Direktur Keuangan Elnusa, Santun Nainggolan.

Sementara advokat Bank Mega Eric Pontoh membantah pihaknya menunggu audit Elnusa yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Nggak juga,” kata Eric.

Pada 1 Juni lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mengatakan akan mengaudit Elnusa yang 41 persen sahamnya dikuasai Pertamina.

Pernyataan Hadi disampaikan di Istana.

Toh Kepala Divisi Hukum Elnusa, Imansyah Syamsoeddin, kecewa dengan sikap Bank Mega yang sempat memberikan sinyal penggantian dana deposito Elnusa. “Pada mediasi pertama, wakil Bank Mega membuka diri dengan tawaran ini,” katanya. Namun, pada mediasi kedua Bank Mega menolak tawaran itu.

Di luar desakan mengembalikan dana nasabah, Bank Mega mendapat sanksi dari bank sentral. Sanksi Bank Indonesia itu antara lain larangan melanjutkan layanan DoC maupun membuka cabang.

Maka rencana bisnis bank yang berkantor

pusat di Jl Kapten Piere Tendean, Jakarta Selatan itu pun terganggu.

Direktur Utama Bank Mega JB Kendarto mengungkapkan, sanksi yang diberikan BI seperti tidak boleh membuka cabang dan diberhentikannya pelayanan DoC telah mengganggu kinerja perseroan. “Pasti ada ganggu sedikitlah, meskipun besaran target dapat dilakukan dengan memanfaatkan cabang yang ada, tapi kemampuannya menjadi berkurang,” ungkap Kendarto.

Ia menjelaskan, sanksi tidak boleh membuka layanan DoC dapat mengurangi penyerapan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega. Kemudian larangan membuka cabang dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit untuk menarik dana masyarakat, sehingga strategi yang dijalankan dengan memanfaatkan penyaluran kredit di cabang-cabang yang telah dibuka sebelumnya pun terhambat.

“Tahun ini kami berencana membuka 75 cabang. Tapi realisasinya hanya lima cabang sebelum mendapat sanksi,” tambahnya.

Bank Mega sejauh ini telah menonaktifkan Kepala Cabang Jababeka, juga merotasi sejumlah karyawannya ke tempat lain seperti customer service, teller dan kepala operasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengungkapkan Bank Mega pun telah membuka escrow account pada 25 Mei 2011. Lalu menetapkan action plan yang dibagi dalam dua ruang lingkup perbaikan di antaranya telah memperbaiki quick win plan antara lain pembentukan tim penerapan action plan, review kebijakan dan prosedur, penerapan prinsip know your employee, penguatan aspek kontrol, implementasi whistle blower system dan anti fraud prevention dengan target waktu sampai Juli 2011.

Selain itu dilakukan juga perbaikan enhancement plan antara lain pengamanan limit funding, mengembangkan proses identifikasi dan penilaian risiko, peningkatan risk awareness, enhancement program APU/PPT dan penyempurnaan early warning signal dengan target waktu antara Juli sampai Desember 2011.

Tapi kembalikah dana nasabah? Itulah pertanyaannya.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

27

Niaga

Lumbung Beras (dan) Sarang Penyamun Perum Bulog

dapat menjadi lumbung beras handal, atau menjadi sarang penyamun.

Mungkinkah keduanya menjadi satu?

Jika gagal menjadi lumbung beras, bolehlah Perum Bulog disebut sarang penyamun. Kira-kira begitulah inti telewicara antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dan peserta Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan cadangan beras dalam negeri harus cukup besar. Tujuannya, untuk mencegah spekulasi harga oleh para pedagang beras. Ia memerintahkan Perum Bulog menjalankan perannya mengamankan cadangan beras. Terlebih, pemerintah telah melansir Peraturan Presiden yang memudahkan Bulog membeli beras dari petani untuk stabilisasi harga.

28 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

“Kalau negara tidak punya cadangan besar, harga itu digoreng, dinaikturunkan,� ujarnya saat melakukan dialog dengan peserta Pekan Nasional XIII Petani Nelayan melalui telewicara video di Istana Negara, Rabu, 22 Juni 2011.

Ketika harga melejit, katanya, yang diuntungkan bukanlah petani, tetapi tengkulak. Keuntungan yang mereka kantongi bisa mencapai miliaran atau bahkan triliunan rupiah. "(Sementara) negara kalang-kabut," ucapnya.

Yudhoyono juga meminta Bulog menjadi lembaga yang bersih dari korupsi. “Jangan sampai menjadi sarang penyamun. Dulu banyak kejahatan korupsi, penyimpangan yang ada di Bulog,� katanya. Pemerintah berharap Bulog bisa menjadi lembaga yang cekatan dan lincah

N I A G A | Lumbung Beras (dan) Sarang Penyamun dalam membantu sektor pertanian.

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, menuturkan sebenarnya Bulog sudah bekerja-sama dengan kontak tani dan nelayan andalan (KTNA).

Namun, seringkali saat Bulog berniat membeli produk petani dan nelayan, barangnya tak ada sebab mereka sudah telanjur terikat dengan para tengkulak. “Selama ini Bulog sudah berupaya untuk masuk ke sana melalui Satgas Unit Pengolahan Gabah Beras kita langsung ke petani," ujarnya. Hasilnya, pembelian di sejumlah daerah meningkat.

Cadangan beras di Bulog kini diklaim cukup untuk enam bulan mendatang, termasuk di saat Hari Raya Idul Fitri. "Lebaran Insya Allah tidak ada masalah," katanya. Ia mengakui, seperti lazimnya menjelang hari raya, harga beras akan naik. Tetapi, Bulog siap melakukan operasi pasar jika diperlukan.

Sutarto Alimoeso juga mengaku bisa menerima arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut agar Bulog tidak lagi menjadi sarang penyamun, khususnya yang merugikan petani.

Bahkan Sutarto mengaku di masa-masa menjabat sebagai Dirut, dirinya terpaksa harus membenahi sistem kerja di BUMN yang dinilainya rusak.

"Saya sudah banyak berhentikan banyak pegawai dan mengganti pejabat.

Itu yang sudah saya lakukan selama menjabat 1,5 tahun. Kesalahan mulai kepala gudang, tingkat kasir, kasub, divre, semuanya sudah diberhentikan," kata Sutarto kepada wartawan di Istana.

Dia bilang, letak kesalahan dari oknum-oknum ini sangat bervariasi. Namun, mayoritas melakukan penipuan dan

pemalsuan dokumen. karena itu, Sutarto mengaku melakukan pembenahan besarbesaran. "Baru saja ada yang diberhentikan di NTT dan Jawa Barat. Banyak juga yang dimutasi," tegas Sutarto.

Di sisi lain, Bulog dinilai tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya sehingga impor selalu menjadi pilihan dalam menghadapi kelangkaan beras.

"Pemerintah itu tidak pernah belajar, kalau yakin surplus kenapa masih impor?" ungkap Pengamat Pertanian Khudori.

Ia juga menyatakan jika penyerapan beras masih menjadi masalah, di mana seharusnya Bulog segera tanggap mencari penyebab dan solusinya. "Saya yakin pemerintah sangat tahu kenapa penyerapan rendah tidak lain karena harga gabah atau beras di atas HPP. Bulog enggan menyerap di atas harga HPP karena itu seperti judi," lanjutnya.

Menurut dia, menyerap harga di atas HPP bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi Bulog. "Padahal, Bulog sebagai Perum harus untung. Kalau enggak untung, direksi dinilai enggak perform sehingga bisa dipecat. Mustinya, untung rugi ditanggung negara dong karena fungsi Bulog kan secara sosial," sambungnya.

Tambahan pula, dia mengingatkan selain beras, Indonesia masih memenuhi kebutuhan pangannya dari impor. "Gandum kita 100 persen impor, kedelai 70 persen, susu 90 persen, garam 50 persen, gula dan daging 30 persen, belum buahbuahan. Jadi, kita harus segera memperluas lahan pangan kita," kata dia.

Memasuki semester II 2011 ini, lanjut Khudori, musim panen raya telah usai, Indonesia diprediksi akan mengala-

mi masa paceklik beras. Kebijakan impor beras pun menjadi satu hal yang tidak terhindarkan. "Di panen raya Februari lalu, Bulog hanya mampu menyerap beras sekira 1,1 juta ton dari targetnya yang mencapai tiga juta ton. Ini angka yang sangat kecil," ujarnya.

Panen raya, menurutnya adalah waktu yang sangat tepat bagi Bulog untuk melakukan penyerapan beras karena stoknya yang banyak dan harganya yang relatif lebih murah. "Kalau stok beras sedikit seperti ini, coba saja nanti diperhatikan di bulan-bulan September-Oktober menurut saya izin impor akan berlangsung lagi," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa pemerintah sendiri belum memutuskan rencana impor beras karena stok beras cukup. "Di Juli-Agustus nanti baru akan kita ketahui stok nasional cukup atau tidak," ungkap Mari.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri mencatat, harga beras bulanan relatif stabil dan cenderung turun. Harga beras mengalami kenaikan pada Februari menjadi Rp7.042 per kg.

Harga rata-rata Mei sendiri hanya Rp7.040 per kilogram. Hingga pertengahan Juni ini, harga beras hanya sedikit mengalami kenaikan mencapai Rp7.107 per kilogram. "Tak perlu ada kekhawatiran apa pun," tandasnya.

Namun, seiring Cina yang giat meningkatkan cadangan berasnya dengan mengimpor beras dari Asia Tenggara, Indonesia dinilai perlu waspada terhadap stok beras dalam negeri.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

29

N I A G A | RNI Pelopori Penerapan IFRS BUMN Perkebunan

RNI Pelopori Mulai 2012, seluruh komu-

nitas bisnis di Indonesia

menerapkan standar pelaporan keuangan internasional. Untuk

BUMN Perkebunan,

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

menjadi yang terdepan menerapkannya.

B

adan Usaha Milik Negara bidang Perkebunan berancang-ancang menerapkan pelaporan keuangan berstandar internasional (International Financial Reporting Standar, IFRS). Secara keseluruhan komunitas bisnis Indonesia baru akan menerapkan atau Pelaporan Keuangan Internasional pada 2012 mendatang.

Direktur Keuangan dan SDM PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang juga Ketua Tim Implementasi IFRS BUMN Perkebunan Irwan Dwiyana Makdoerah mengungkapkan, aturan main IFRS relatif lebih ketat. Ia mencontohkan, perusahaan Indonesia pada umumnya jika mengelola piutang dianggap suatu hal biasa apalagi terhadap sesama perusahaan BUMN. “Namun, hal tersebut merupakan hal yang tidak biasa dalam IFRS,� katanya.

30 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

N I A G A | RNI Pelopori Penerapan IFRS BUMN Perkebunan

Penerapan IFRS BUMN Perkebunan yang disusun oleh IAI. Mula-mula BUMN Gatot Trihargo menjelasDalam hal penerapan IFRS, RNI PSAK IAI berkiblat ke Amerika kan, IFRS sebetulnya diperunsudah melangkah lebih maju dari PTPNSerikat dan nanti mulai tahun tukkan bagi perusahaan besar PTPN karena sejak pelaporan tahun 2012 beralih ke IFRS. yang mempunyai akuntabilitas 2010, RNI sudah membuat laporan Menurut Nurhaida, perpublik dan IFRS tidak terlalu komparasi berbasis IFRS sehingga lebih siapan peralihan dari PSAK memengaruhi industri kecil atau mengetahui bagaimana menerapkan berbasis IFRS menjadi IFRS perusahaan kecil.

IFRS dalam pelaporannya. Hal ini yang penuh akan dilakuSedangkan Ketua Tim mendorong PTPN-PTPN lain meminta kan pada 2011.

Implementasi IFRS Ikatan RNI menjadi lead dalam membantu Adapun impleAkuntan Indonesia (IAI) PTPN-PTPN lain menerapkan IFRS mentasi IFRS Dudi M Kurniawan mendalam pelaporannya. secara penuh Ia menjelaskan IFRS mengatur empat gatakan, studi di negara harus dimulai pada Eropa menunjukkan, hal utama yakni, bagaimana mengatur 1 Januari 2012. setelah pemberlakuan dan mengukur suatu transaksi, serta peSaat ini, peralihan IFRS, keuntungan nyajian dan pengungkapan transaksinya. itu sudah mencapai perusahaan tiba-tiba Melalui IFRS, laporan mengenai posisi 95 persen. "Lembabisa naik 45 persen, keuangan dan rugi laba suatu perusaga Keuangan harus namun ekuitas haan bisa didapatkan dengan mudah dan menyusun PSAK dan pengaruhnya pun sangat netral. “Laporan rata-ratanya direvisi dengan IFRS. keuangan internasional ini ada kelebihan- turun sampai 15 u Irwan D Makdoerah MBA. Nanti, perbedaan persen. “Tetapi, itu nya seperti, cukup lengkap, transparan, antara PSAK berbasis IFRS dengan IFRS semua tergantung industrinya masingdan lebih cepat,” ungkap Irwan. penuh akan semakin minim. Seberapa masing perusahaan, sedikit banyak akan Menurut dia, manfaat IFRS di BUMN baik standar itu diterapkan dengan mengubah profil keuangan mereka,” ujar perkebunan Indonesia dapat meningkatpemangku kepentingan," ujarnya.

Dudi dalam seminar Implementasi IFRS: kan kualitas standar akuntansi keuangan Nurhaida mengatakan, ada banyak Revolusi di Dunia Bisnis. dan mengurangi biaya penyusunan lapoProgram konvergensi IFRS ini dilaku- tantangan yang bisa menghambat konran, juga meningkatkan kredibilitas dari vergensi itu. Pertama, kurangnya kepedukan melalui tiga tahapan, yakni tahap laporan keuangan. Selain itu, IFRS juga lian pemangku kepentingan bahwa IFRS adopsi mulai dari 2008–2011, tahap perselaras dengan pengaturan yang berlaku itu memang bermanfaat. Setiap pelaku siapan akhir penyelesaian infrastruktur, secara internasional, meningkatkan arus dan tahap implementasi pada 2012. "Ter- usaha harus berubah dari cara pandang investasi ke dalam dan ke luar, serta rule based menjadi principle based. kait konvergensi IFRS apakah aturan sumemudahkan pemahaman atas laporan Itu memungkinkan jika sumber daya dah tersedia? Sebab, keuangan.

IFRS selaras dengan manusia di berbagai otoritas keuangan ketika ada perubahan "Terlebih lagi memiliki kemampuan teknis. ada beberapa BUMN pengaturan yang berlaku semua otoritas lem"Kami lihat ada upaya intensif agar baga keuangan terberminat go public secara internasional, masuk Bapepam-LK, ada proses konvergensi ke IFRS. IAI ke pasar modal," telah bekerjasama dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan tambah Irawan. Denmeningkatkan arus dan saat ini sudah mencapai 95 persen.

Direktorat Jenderal gan IFRS, ujarnya, diharapkan investor investasi ke dalam dan ke Pajak harus membuat Tahun 2012 harus sudah full konvergensi.

Itu akan dipercepat dengan adanya gugus asing mudah memaluar, serta memudahkan aturan penyesuaian tugas yang beranggotakan Bapepam-LK, baru. Itu perlu agar hami kinerja positif pemahaman atas laporan tidak membuat Ditjen Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, BUMN Perkebunan Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonebingung pelaku pasar sehingga tujuan keuangan. sia. Ini adalah forum diskusi yang akan modal," ujar Ketua meraih dana segar menggali dampak konvergensi di masingBadan Pengawas Pasar Modal Lembaga secara optimal akan tercapai. masing institusi," ujarnya.v Keuangan, Nurhaida.

Di sisi lain, asisten Deputi Bidang InSetelah berkiblat ke Belanda, belakandustri Strategis dan Manufaktur KemenGE gan Indonesia menggunakan Pernyataan terian Negara Badan Usaha Milik Negara Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (BUMN) yang juga Ketua Satgas IFRS

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

31

I N F O T O R I A L | PT PUPUK KUJANG

M

enjelang musim tanam rendengan (kemarau) ini, PT Pupuk Kujang bersiaga menyediakan stok pupuk untuk para petani. Saat ini PT Pupuk Kujang memiliki stok banyak di gudang-gudangnya. Antara lain gudang Lini II maupun Lini III Kabupaten. Stok pupuk urea saat ini adalah 86.129,04 Ton urea, 31.874,26 Ton NPK, serta 12.056,18 Ton pupuk organik. Stok di gudang pabrik mencapai 7.961,25 Ton urea, 12.324,73 Ton NPK, serta 6.573,23 Ton pupuk organik. Sementara stok di gudang Lini III Kabupaten yang menjadi wilayah tanggung jawab PT Pupuk Kujang seban-

Memahami Pe

yak 74.891,04 Ton urea, 19.059,65 Ton NPK, serta 6.573,23 Ton pupuk organik.

Selain stok yang dimiliki oleh PT Pupuk Kujang, saat ini kedua pabrik PT Pupuk Kujang berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan rata-rata 3.000 Ton perhari. Untuk itu petani diharapkan tidak perlu khawatir.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Karawang, jumlah stok pupuk yang ada saat ini sebanyak 4.044,95 Ton terdiri dari pupuk urea 4.040,65 ton dan pupuk NPK Kujang 4,3 ton di gudang Belendung dan Talaga. Sedangkan di Sukatani untuk wilayah Kabupaten Purwakarta, jumlah

32 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

stok yang ada saat ini sebanyak 2.609,9 ton yang terdiri dari pupuk urea 2.165,4 ton dan pupuk NPK 444,5 ton.

Pemerintah melalui SK Menperindag No. 7 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk urea. Dalam ketentuan itu Pupuk Kujang mengemban amanat untuk mencukupi kebutuhan pupuk sebagian besar wilayah Jawa Barat (20 Kabupaten/Kota) dan sebagian Jateng (tiga Kabupaten/Kota).

Menurut SK tersebut, Jawa Barat dibagi dua penanggung jawab yaitu Pupuk Kujang dan Pusri. Wilayah tanggung jawab PT Pupuk Kujang adalah Jawa Barat II, meliputi Kabupaten/Kota Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung, Garut, Sumedang, Depok dan Cimahi. Untuk Jawa Tengah PT Pupuk Kujang bertanggung jawab dalam pasokan pupuk untuk Kab/Kota Tegal dan Brebes. Sedangkan wilayah Jawa Barat I meliputi wilayah Tasik, Ciamis dan Banjar, Majalengka dan Kuningan menjadi tanggung jawab PT PUSRI.

I N F O T O R I A L | PT PUPUK KUJANG

ersoalan Pupuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Harga Eceran Tertinggi untuk urea ditentukan Rp. 1.600 / Kg. Dengan batasan-batasan bahwa pembelian harus dalam kantong 50 Kg ( bukan eceran/ kiloan ), dibeli secara tunai (bukan pembayaran setelah panen), dibeli di kios resmi, tidak dalam bentuk paket dengan pupuk lain, serta diambil sendiri oleh petani dari kios. “Dalam kenyataan di lapangan sering terjadi harga pupuk urea mahal / di atas HET, setelah dilakukan pengecekan ternyata pupuk yang dimaksud adalah pupuk campuran atau pupuk majemuk atau sering disebut pupuk paket. Sering pula harga pupuk dikatakan tinggi karena petani hanya membeli eceran 5 atau 10 kg untuk persemaian atau membeli dari kios tidak resmi yang membeli dari kios lagi bukan dari distributor sehingga harganya pasti di atas HET,� ujar Drs Arifin MM, Manajer Komunikasi PT Pupuk Kujang.

Berdasarkan hal tersebut, perilaku yang menyebabkan tidak dapat tercapainya Harga Eceran Tertinggi antara lain : 1. Petani membeli dalam jumlah kecil, pada saat tertentu petani membutuhkan urea terlalu banyak misalnya pada saat persemaian, sehingga petani membeli pupuk secara eceran. Dalam kondisi tersebut terjadi pembelian di atas HET. Hal

ini dimungkinkan mengingat tidak termasuk dalam definisi HET. 2. Yarnen, petani seringkali tidak membayar tunai atau lazim dikenal dengan istilah “yarnen� atau dibayar setelah panen. Harga utangan ini pasti melampaui HET. 3. Pembelian bukan dari kios resmi 4. Penjualan tidak dalam bentuk paket.

Sistem penjualan paket adalah gabungan antara urea, TSP dan pupuk-pupuk lainnya. (di tingkat petani dikenal dengan istilah Urea TS). Harga paket ini dipastikan lebih tinggi dari HET. Selain stok yang cukup PT Pupuk Kujang berupaya agar memudahkan petani dalam memperoleh pupuk urea pada saat diperlukan, yaitu dengan: a. Bekerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam menunjuk dan mengevaluasi distributor, sebagai pilot project telah dilakukan di Kabupaten Karawang dan Indramayu menyusul Kabupaten lainnya. b.Meendistribusikan per kecamatan dengan menunjuk distributor yang bertanggung jawab di setiap kecamatan.

c.Menempatkan personel petugas pemantau di setiap Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian, masyarakat luas hendaknya mengetahui persoalan pupuk secara objektif. Diharapkan pula masyarakat tidak panik jika mendengar terjadi kelangkaan pupuk dan langsung menganggap akan terjadi kelangkaan pangan. Indonesia adalah salah satu produsen pupuk urea terbesar di dunia. Jadi, pasokan pupuk sebenarnya tak perlu menjadi kekhawatiran.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

33

P E R S A D A | Yang Terpilih dalam Pemilukada Agustus-November 2010

Persada

Heboh Transaksi Antarrekening

Nilai rekening para pejabat mungkin terlindungi oleh rahasia perbankan yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun, masuk-keluar uang rekening itulah

masalahnya. Kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

B

(PPATK) sudah melapor ke sana-sini!

erbagai transaksi mencurigakan pejabat daerah mendorong Kementerian Dalam Negeri membuka pintu untuk penegak hukum agar melakukan penyelidikan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempersilakan penegak hukum untuk menindaklanjuti 2.258 laporan transaksi mencurigakan pejabat daerah yang dilakukan PPATK. Ia menyatakan tugas kementerian dalam negeri atas laporan ini hanya melakukan pembinaan.

Jika ada masalah yang berimplikasi ke hukum, itu nanti ke Polri, kejaksaan, atau KPK. Tapi yang implikasi pembinaan itu ke Kemendagri. Kami hanya mengurangi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan," jelasnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juni. Ia mengaku laporan ini cukup meresahkannya. Karena, dari banyak daerah masih tidak melaksanakan pengalokasi APBD secara proporsional. masih ada pemerintah daerah yang mengalokasikan 90% APBD-nya untuk belanja rutin.

Daerah yang memberikan alokasi besar terhadap pembelanjaan ini rata-rata daerah yang memiliki sumber pendapatan dan sumber daya alam kurang.

Artinya, dengan adanya laporan PPATK ini, aliran dana APBD bagi kesejahteraan masyarakat rendah. "Artinya, kan APBD ini belum maksimal untuk kepentingan publik," jelasnya.

Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) sejauh ini sudah mengendus bukan hanya rekening pejabat di lingkungan kepolisian, pegawai dan pejabat pemerintah daerah. Kepemi-

likan rekening jumbo yang diidentifikasi tidak wajar disinyalir juga masih terjadi di lingkup Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Pasca dilansirnya laporan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), ribuan rekening tak wajar kepunyaan pegawai pemerintah di seluruh wilayah Nusantara jadi fokus perhatian kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabagpenum Polri Kombes Boy Rafli Amar menjelaskan, sesuai arahan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, laporan PPATK terkait kepemilikan rekening tak wajar ribuan pegawai pemerintah tengah ditindaklanjuti jajaran Bareskrim dengan langkah penyelidikan. “Kita sudah menerima laporan dan tengah menyelidiki hal tersebut,� ujarnya.

Dikemukakan, Polri senantiasa mengedepankan prinsip atau azas praduga tidak bersalah. Dengan hal tersebut maka kepolisian tidak bisa secara serampangan atau sembrono memaparkan identitas pemilik rekening yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan Ketua PPATK Yunus Husein. Yunus mengatakan, penelusuran atas rekening mencurigakan milik pegawai pemerintah di seluruh wilayah

34 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

P E R S A D A | Heboh Transaksi Antarrekening Indonesia dilakukan jajarannya secara kontinyu alias berkesinambungan.

Laporannya sudah disampaikan ke kepolisian. Diharapkan akan bisa cepat diselesaikan,” ucapnya. Saat disinggung mengenai pejabat daerah mana yang terbanyak memiliki rekening tak wajar, Yunus mengaku tidak ingat secara persis.

“Saya nggak ingat dari daerah mana yang terbanyak.”

Mendagri Gamawan Fauzi yang dikonfirmasi pun menyatakan, siapa oknum di jajarannya yang mengantongi rekening kakap serta pegawai daerah mana yang paling banyak diduga menyimpan rekening tak wajar. Ia menolak memberikan rincian mengenai hal tersebut secara gamblang.

Sedangkan PPATK mencurigai sebagian rekening itu terindikasi korupsi. Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro memastikan, berdasar penyelidikan KPK, uang yang disimpan pejabat daerah di sejumlah rekening itu asalnya berasal dari dana negara.

Rekening mencurigakan pejabat daerah ditengarai merupakan tempat parkir APBD dan APBN sebelum terpakai. Padahal sesuai peraturan, transfer APBN untuk daerah harus melalui rekening kas negara ke rekening kas daerah.

“Transfer dana dari APBN ke pemerintah daerah dilaksanakan melalui pemindahan dana dari rekening kas negara ke rekening kas daerah,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono.

Oleh sebab itu, lanjut Marwanto, tidak diperkenankan jika transfer tersebut

diserahkan ke rekening dengan nama pejabat daerah tertentu. Pasalnya, hal tersebut melanggar peraturan transfer ke daerah. “Juga tidak boleh rekening atas nama pejabat daerah. Apabila ada rekening yang mengatasnamakan pejabat daerah, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan ,” ujarnya.

Sesuai amanat Undang-Undang, kata Yunis, PPARK menyampaikan ke Kemendagri selaku Pembina Otonomi Daerah mengambil langkah strategis dalam menertibkan hal tersebut. Selain mengoptimalkan jajaran Inspektorat Kemendagri, pihaknya telah membentuk tim khusus yang diterjunkan ke daerah untuk mengusut perkara ini.

Selain menelusuri dugaan kepemilikan rekening tak wajar di lingkup pegawai pemerintah daerah, sekitar 1853 rekening, sambung Yunus, PPATK juga tengah intensif menelusuri 13 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan anggota DPR. Kecurigaan atas hal tersebut didasari pada temuan adanya transaksi rekening perorangan yang mencapai nominal Rp 2,5 miliar serta rekening milik perusahaan yang nominalnya mencapai angka Rp 4 miliar. Akan tetapi lagi-lagi Yunus menolak merinci hal ini.

Selebihnya dia menyampaikan, pihaknya juga telah menelusuri adanya transkasi keuangan mencurigakan milik pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Dia mengemukakan, dalam analisanya, PPATK menemukan data terkait transaksi mencurigakan yang diakukan sejumlah pejabat Bea Cukai dengan nominal transaksi Rp 500 juta sampai Rp 35 miliar per-pejabat.

Di sisi lain, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan pihak perbankan tidak bisa mengawasi rekening-rekening pejabat atau siapa pun pemilik rekening dana yang ada di bank.

"Kami tidak membeda-bedakan apakah nasabah itu pejabat atau tidak.

Kami tidak bisa memberikan informasi mengenai data-data nasabah dana yang ada di bank," kata Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.

Menurut Sigit, bank tidak dapat membeda-bedakan kepemilikan rekening

di bank terkecuali jika terdapat persoalan pidana dan telah melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan serta telah diminta oleh gubernur Bank Indonesia.

"Baik itu wartawan, pejabat, atau yang lain, kalau tidak ada izin tidak bisa dong," ungkap Sigit.

Meskipun bank tidak dapat memberikan informasi maupun mengawasi rekening pejabat-pejabat, Sigit menjelaskan, pihak bank selalu memberikan laporan terhadap setiap transaksi yang mencurigakan kepada pihak terkait.

Apalagi jika permintaan informasi tersebut terkait dengan permasalahan pengawasan atau informasi mengenai tindak pidana, terorisme maupun korupsi.

Namun, dia memastikan pihak perbankan tidak akan memberikan informasi dan pengawasan jika tak ada permintaan dan izin tertulis dari pihak berwenang.

Apalagi pemilik dana di rekening perbankan dilindungi oleh undang-undang.

"Harus ada permintaan dan izin tertulis, karena pemilik dana itu harus dilindungi," kata Sigit.

BI pun berencana mengawasi rekening-rekening pejabat yang tergolong berisiko tinggi (high risk) dalam industri perbankan. Kategori high risk adalah rekening tersebut berjumlah besar dan berpotensi berasal dari tindakan pelanggaran seperti korupsi dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memiliki tujuan agar perbankan bersih dari segala jenis tindak penyelewengan.

Menurut Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan BI, Ahmad Berlian, jika nasabah merupakan nasabah dengan simpanan besar (high level) dan memiliki transaksi besar maka bank harus menerapkan Costumer Due Dilligence (CDD) dengan pendekatan berbasis risiko (RBA). Hal itu juga berlaku untuk memantau rekening pejabat.

CDD merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Sementara RBA adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

35

P E R S A D A | Pemekaran yang Meresahkan

PEMEKARAN yang Meresahkan Syahwat

memekarkan daerah

rupanya masih tinggi.

Kepala Negara

mengingatkan,

jangan sampai

pemekaran

Pemerintah mulai mengkhawatirkan banyaknya usulan pemekaran daerah.

Sebab dari evaluasi atas daerah pemekaran, ternyata sebagian besar gagal mencapai taraf kesejahteraan sesuai tujuan UU otonomi daerah.

Permasalahan ini dibicarakan secara khusus dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR RI di Istana Negara, 23 Juni lalu.

Usai pertemuan, SBY mengatakan bahwa pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan pemekaran. Selain itu, seleksi ketat dan persyaratan calon daerah pemekaran harus melalui tahap evaluasi sebelum dijadikan daerah otonomi tersendiri.

"Hingga hari ini saja kita sudah terima 178 usulan baru. Ada 33 provinsi lagi, sisanya Kabupaten/Kota. Ini masalah yang sangat serius. Kalau gegabah akan meninggalkan persoalan besar dan kita

lebih bermotif kekuasaan.

36 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

tidak boleh meninggalkan bom waktu," tegas SBY. Untuk usulan pemekaran daerah, kata SBY, tetap harus menunggu grand design yang saat ini sedang disusun pemerintah. Yang termuat dalam grand design ini nantinya bukan hanya pemekaran, namun juga ketentuan untuk menggabungkan kembali daerah yang dinilai gagal.

Menurut SBY, boleh saja daerah meminta pemekaran asalkan memang ada sisi kepentingannya dan bukan karena demi kekuasaan bagi elite politik semata. Karenanya sangat disayangkan bila anggaran negara yang harusnya diarahkan untuk pembangunan, harus tersedot hanya untuk membiayai daerah pemekaran baru yang tidak memenuhi kualifikasi.

"Kalau lulus semua jadi daerah pemekaran, akan ada berapa ratus triliun yang harus disediakan pemerintah? Memang

P E R S A D A | Pemekaran yang Meresahkan banyak yang sukses, tapi banyak yang gagal. Jangan mudah minta pemekaran, saya pun ngeri membayangkan Indonesia bertambah jadi 33 provinsi lagi," kata SBY. Sementara Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwam sejak terbitnya UU Pemda sudah banyak lahir daerahdaerah pemekaran baru. Namun pada kenyataannya, kini daerah-daerah tersebut justru mengalami ketertinggalan dibandingkan saat belum dimekarkan.

"Karena itu antara dewan dan pemerintah kita sepakat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bagi terbentuknya daerah pemekaran baru. Kita harus segera selesaikan dulu grand design bagi penataan daerah yang lebih baik," kata Marzuki.

Sebelumnya, Pemerintah mengulur masa moratorium pemekaran. Jika sebelumnya pembahasan RUU pemekaran dijanjikan dimulai lagi jika sudah kelar penyusunan grand design penataan daerah, kini ada alasan terbaru. Keran pemekaran akan dibuka lagi setelah selesai pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan kebijakan pemerintah terbaru ini. Secara runut dibeberkan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah daerah otonom baru. Sebagian memang sudah selesai dievaluasi. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi acuan penyusunan grand design penataan daerah.

Nah, rumusan penataan daerah itu nantinya akan diadopsi sebagai materi revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Sudah pasti, persyaratan pemekaran juga akan dikaitkan dengan penataan dimaksud.

“Nantinya, itu dituangkan ke revisi UU 32. Di situ nanti diatur persyaratan-persyaratan pemekaran,” ujarnya.

Jadi, pembahasan pemekaran nunggu revisi UU 32 selesai? “Ya, keran dibuka lagi setelah ada UU nomor 32 hasil revisi,” jawabnya.

Dari aspek anggaran, apakah sudah siap? Dijelaskan, soal pendanaan untuk daerah pemekaran, tidak terlalu jadi masalah. Pasalnya, dana yang akan diberikan ke daerah baru hasil pemekaran, tahap awalnya diambilkan dari induk.

“Dananya itu-itu juga. Uang yang dulunya di induk, begitu mekar, ya sebagian dialihkan ke daerah baru. Begitu juga soal pegawainya,” terangnya.

Mengenai dana untuk pembangunan gedung atau kantor, lanjutnya, bisa

dilakukan secara bertahap sehingga tidak menjadi beban keuangan. “Masalah itu bisa bertahap. Bisa ngontrak dulu nggak apa-apa,” ucap mantan Deputy Setwapres Bidang Politik itu.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku pihaknya mengikuti kebijakan Kemendagri.

“Kewenangannya ada di Kemdagri. Tapi kalau kami baca dari hasil rekomendasi, sementara ini kita lebih baik (ikut) moratorium saja,” kata Agus.

Agus menyatakan, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran daerah dinilai gagal. Di beberapa tempat, daerah pemekaran baru diketahui tak siap mengatur birokrasi dan keuangannya. Karena itulah, kata Agus, pemerintah belum bisa memastikan kapan kebijakan moratorium itu akan dicabut.

Data di Dewan Perwakilan Daerah

‘‘Kalau lulus semua jadi daerah pemekaran,

berapa ratus triliun yang harus disediakan

pemerintah?’’

Presiden SBY (DPD), hingga Maret 2011 sudah ada 96 daerah yang antre untuk dimekarkan.

“Laporan yang DPD terima ada sekitar 96 daerah yang menanti pemekaran.

Berkasnya sudah masuk tapi belum bisa diproses,” kata anggota Komite IV DPR RI, Marhani Pua. Berdasar data Depdagri, sejak 1999 hingga Desember 2009, telah lahir 205 Daerah Otonomi Baru dengan rincian tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Pada 1999, Indonesia memiliki 26 provinsi dan 303 kabupaten-kota.

Pada 2008, United Nations Development Programme (UNDP) dan Bappenas melakukan studi di 72 kabupaten-kota di enam provinsi. Di antara kabupatenkota tersebut, dipilih 26 kabupaten-kota sebagai sampel. Yaitu, 10 kabupaten sebagai daerah induk, 10 kabupaten sebagai DOB, dan 6 kabupaten sebagai daerah kontrol. Hasilnya, kondisi DOB masih jauh tertinggal dari daerah induk dan daerah kontrol atau rata-rata kabupaten di Indonesia.

Evaluasi tersebut melihat DOB dari empat aspek. Yaitu, perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan aparatur pemerintah daerah. Dari aspek perekonomian daerah, bisa dilihat pembagian sumber daya ekonomi di DOB tidak merata dan beban jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Itu terjadi karena keterbatasan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan belum maksimalnya dukungan pemerintah. SDA umumnya menjadi dominasi daerah induk.

Dari segi pengelolaan keuangan daerah, DOB memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) kurang bisa dioptimalkan. Dalam hal ini, PAD tidak identik dengan peningkatan pajak dan retribusi. Sebab, tatanan sistem, regulasi, kelembagaan ataupun individu belum optimal.

Aspek pelayanan publik dilihat dari tiga hal. Yaitu, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di antara tiga aspek tersebut, kesehatan mengalami peningkatan dari segi sarana dan prasana. Untuk pendidikan dan infrastruktur, daerah induk menunjukkan hasil yang lebih bagus, meski telah terjadi perbaikan di daerah otonom baru. Namun, perbaikan dalam tiga hal itu belum mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Untuk aparatur pemerintah daerah, secara kualitas lebih rendah bila dibanding daerah induk dan daerah kontrol.

Misalnya, aparatur yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang tersedia, banyak aparatur yang bekerja tidak sesuai pembagian kerjanya, dan bekerja di bawah jam yang seharusnya.

Karena itu, riset ini menyarankan adanya persiapan daerah yang akan dimekarkan. Setidaknya dalam jangka 10 tahun. Bukan hanya peningkatan fasilitas fisik, tapi juga masalah keuangan daerah dan aparatur daerah. Karena itu, sebuah grand design pemekaran daerah sangat diperlukan di Indonesia.

Hasil riset UNDP-Bappenas tersebut memang layak dijadikan pertimbangan untuk melakukan jeda pemekaran. Di tengah anggapan kegagalan pemekaran, banyak ODB juga berusaha mengatasi tantangan daerahnya yang cukup besar.

Daerah-daerah itu berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi lebih mandiri. Misalnya, yang dilakukan Kota Cimahi, Jabar, dan Kabupaten Wakatobi, Sultra.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

37

P E R S A D A | Siap-siap e-KTP

Siap-siap e-KTP

Tender Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tuntas sudah.

Kita tunggu pelaksanaannya.

Sisi keamanan data pun diantisipasi.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku sangat optimis seluruh proses pendataan administrasi kependudukan sudah menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di akhir 2012. Apalagi proses sosialisasi e-KTP sudah berlangsung sejak lama yakni tahun 2003.

"Tahun ini proses untuk pengadaan barang dan mulai proses pembuatan e-KTP. Finalnya nanti akhir 2012. Dalam waktu dekat pemenang proses tender akan dilaporkan," kata Gamawan menjawab wartawan di Istana Negara, Rabu, 22 Juni lalu.

Nantinya terkait e-KTP ini akan dilakukan koordinasi antara Kemendagri selaku penanggungjawab pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah.

Dijadwalkan tanggal 26 Juni mendatang, Mendagri akan mengundang seluruh kepala daerah se Indonesia dan juga media massa untuk persiapan e-KTP di 2012.

Diakui oleh Gamawan, saat ini ada sekitar 5 juta data dari penduduk yang

38 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

ganda. Penyebabnya karena satu orang bisa memiliki 5-6 KTP. Itulah yang ingin kita bersihkan dalam waktu dekat.

Mudah-mudahan dalam akhir bulan ini sesuai yang saya ajukan," kata Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut menambahkan, nantinya di setiap e-KTP akan ada identifikasi 10 jari pemilik KTP. Dengan demikian setiap penduduk diharapkan hanya memiliki satu kartu identitas KTP saja. Lalu pada tahap kedua direncanakan, e-KTP juga bisa berfungsi untuk kartu identitas lainnya seperti pasport atau NIK. "Bahkan mungkin nanti akan digunakan untuk kepentingan asuransi. Tapi itu tahap kedua, sekarang fokus dulu soal KTP saja. Makanya dalam sisa waktu 6 bulan ini, harus selesai sekian ratus kabupaten/kota lagi," kata Gamawan Selain itu Gamawan Fauzi meyakini pengamanan data kartu penduduk elektronik akan dilakukan maksimal untuk mencegah peretasan data tersebut. "Kami sudah mengantisipasi itu. Mudah-mu-

P E R S A D A | Siap-siap e-KTP dahan tidak ada hacker. Tapi, kalau yang dibuat manusia kan manusia juga akan mengganggunya," kata dia.

Dalam proses persiapan sistem KTP elektronik, kementeriannya bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah lainnya seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Sandi Negara, memastikan keamanan dan berjalannya sistem tersebut. Setidaknya ada 15 lembaga yang terlibat di sini.

"Kami akan mengusahakan semaksimal mungkin. Kami menggunakan ahli dari ITB, BPPT, Sandi Negara, ada macam-macam. Jadi yang tim teknis itu ada 15 kementerian atau lembaga yang ikut membidani," katanya.

Dalam tahap pertama pada 2011, ada 167 daerah yang akan menerapkan KTP elektronik. Pada 2012 mendatang akan diikuti 300 daerah lainnya. Ia mengharapkan pada akhir 2012 KTP elektronik sudah optimal diterapkan Selanjutnya Mendgri menanggapi tudingan ada indikasi korupsi atas proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun. Gamawan meminta agar jangan asal main tuding.

Kalau ada bukti silakan diungkap.

"Kalau ada (pelanggaran) ungkapkan saja, dari awal saya minta tolong ke KPK, dua kali presentasi ke mereka. ICW saya surati, saya juga minta ke BPKP. Kalau ada buka semua," kata Gamawan.

Saat ini, lanjut Gamawan, dia belum menerima adanya laporan dan bukti adanya penyimpangan dalam tender proyek itu. Kemendagri sudah mengikuti semua prosedur. "Sekarang saya minta laporan BPKP, laporannya juga belum ada yang resmi. BPKP bilang menyatakan sudah mereview dan semua berjalan sesuai proses aturannya," tuturnya.

Sebelumnya, Government Watch (Gowa) menilai penetapan konsorsium pemenang tender KTP elektronik atau e-KTP diduga penuh kolusi. Direktur Eksekutif Gowa, Andi Syahputra, mengatakan kedua konsorsium perusahaan yang lolos seleksi teknis dan mengajukan penawaran harga menawarkan solusi produk yang sama. "Kedua konsorsium menawarkan produk AFIS merek L1 Identity Solutions atau L1," katanya.

AFIS atau Automated Fingerprint Identification System adalah perangkat perekam sidik jari. Menurut Andi, ini bertentangan dengan Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Panitia lelang pengadaan e-KTP mengumumkan dua konsorsium perusahaan lolos seleksi teknis. Mereka adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) dan Konsorsium Astra Graphia.

Kedua konsorsium diminta memasukkan penawaran harga. Menurut Andi, besar kemungkinan kedua konsorsium menawarkan harga mendekati pagu nilai lelang, yaitu Rp 5,9 triliun.

Menurut Andi, kementerian sudah mengumumkan pemenang tender eKTP, yaitu konsorsium PNRI. Ia menilai ada kemungkinan panitia memihak konsorsium tertentu dan sengaja memonopoli karena dua konsorsium yang terpilih menawarkan solusi sama. Apalagi merek L1 bukan perangkat dengan kualitas tiga besar terbaik di bidang ini.

Panitia juga dinilai teledor karena tak mengevaluasi produk-produk AFIS dari tiga merek besar yang cukup ternama di dunia. Perusahaan yang menawarkan merek terbaik ini justru digugurkan dengan alasan ketidaksesuaian teknis dari alat-alat pendukung lainnya.

Ini berbeda dengan praktek di India di mana panitia memilih tiga konsorsium yang menawarkan tiga solusi produk yang berbeda. Ketiganya menjalani uji coba dan evaluasi selama dua tahun, sebelum sepenuhnya menjalankan proyek selama 10 tahun. Gowa meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan instansi yang berwenang menyelidiki mengenai kemungkinan adanya kecurangan dan monopoli dalam tender ini.

Proses sosialisasi untuk e-KTP yang berlangsung sejak 2003 ini berlanjut dengan proses pengadaan barang dan proses pembuatan e-KTP. Pemenang proses tender sudah diketahui meskipun belum diumumkan secara resmi. "Dalam waktu dekat ini (diumumkan), karena panitia sudah menghadap saya dengan Sekjen dengan biro hukum untuk melaporkan proses tender," tutur Gamawan.

Single Identity Number (SIN) atau e-KTP rencananya akan selesai tahun ini.

Propinsi DKI Jakarta ditunjuk menjadi pilot project SIN. Nantinya semua identitas penduduk terintegrasi dalam satu kartu. Data ini akan disimpan di Kemendagri.v

GE

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

39

P E R S A D A | Antara Jaminan Sosial dan Asuransi

Antara Jaminan Sosial dan Asuransi

Kartu Tanda Penduduk elektronik bermanfaat antara lain untuk penerapan jaminan sosial. Tapi, pelaksanaan jaminan sosial masih diperdebatkan.

Penyelenggaraan jaminan sosial masih mengundang perdebatan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini sedang dibahas di DPR dinilai bukan sebagai jaminan sosial penuh.

Pasalnya, sistem yang dianut dalam BPJS tak ubahnya asuransi sosial yang mengharuskan peserta membayar premi.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadilah Supari.

"BPJS itu justru merugikan rakyat.

BPJS yang di RUU itu memaksa rakyat untuk membayar secara wajib, semua rakyat, untuk training asuransi yang dikelola oleh BPJS. Dan BPJS-nya sendiri siapa kita belum tahu," ujar Fadilah.

Menurutnya, jaminan sosial tidak mengharuskan rakyat untuk membayar per bulan. "Mereka yang menentukan (premi BPJS), kan enak. Besarnya berapa, mereka yang menentukan. Sedangkan pelayanannya diserahkan kepada pemerintah," kata mantan Menteri Kesehatan tersebut.

40 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Fadilah bilang, rakyat mempunyai hak untuk dilayani pemerintah,. Pasalnya, dalam konstitusi, pemerintah harus melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, perdamaian kehidupan bangsa. "Artinya ini konsep nasional," kata dia.

Sebagai turunan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menurut Fadilah, BPJS seharusnya tidak menarik bayaran. "BPJS anaknya SJSN. BPJS itu mengharuskan buruh membayar. Maunya pemerintah buruh itu nggak bayar," katanya.

Siti Fadilah juga berpendapat jika UU BSJS sama sekali tidak berpihak pada rakyat. "Jadi BPJS adalah RUU yang disiapkan sebetulnya sangat tidak berpihak pada masyarakat. Mengharuskan rakyat membayar kepada orag sekelompok BPJS, kita enggak tahu orangnya. Ya enak banget toh," lanjutnya.

Ia mengatakan jika sebaiknya BPJS seperti Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). "Maunya saya seperti Jamskesmas. Jamkesmas harus diperluas,

P E R S A D A | Antara Jaminan Sosial dan Asuransi dan pemerintah bisa bayar kok," ujarnya.

Pihak ketiga dalam menjalankan BPJS, menurut Fadilah tidak boleh menjadi operator yang mengambil keuntungan.

"Katanya regulator enggak boleh jadi operator, wong untuk kepentingan rakyat kok dibuat bisnis. Di dalam (RUU) BPJS gaji buruh harus dipotong, bukan majikannya," katanya.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kerancuan, Siti Fadilah meminta agar isi dari RUU BPJS disosialisasikan kepada masyarakat. "Apa sih isinya? Harus dijelaskan agar tidak ada kerancuan.

Mudah-mudahan Pak Mahfud mengerti.

Awas kalau sampai pemerintah melanggar," ucap Fadilah.

Sebelumnya Fadilah juga menyatakan RUU BPJS memiliki dua keanehan. Salah satunya isi RUU tersebut yang menurut dia memaksa. "Keanehan pertama, turunan UU biasanya bukan UU tapi PP. Namun BPJS ini harus badan hukum berdasarkan UU. Keanehan kedua adalah isi RUU BPJS ini antara lain memaksa/mewajibkan rakyat untuk membayar sejumlah dana setiap bulannya atau setiap tahunnya kepada BPJS untuk menjadi peserta asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS yang diciptakan oleh RUU tersebut," katanya.

Ia mengemukakan, RUU BPJS ini menghasilkan perdebatan sengit antara anggota DPR dan pemerintah. "Sampai saat ini antara pemerintah dan DPR terjadi perdebatan sengit tentang RUU BPJS ini, bahkan kabarnya sampai terjadi deadlock," katanya.

Dia menambahkan, perdebatan yang terjadi antara pemerintah dan DPR bukan menjelaskan apakah BPJS melindungi rakyat atau tidak. "Lucunya perdebatan itu tidak memperdebatkan apakah BPJS ini benar-benar melindungi rakyat ataukah rakyat disuruh melindungi dirinya sendiri dengan membayar premi asuransi," ujarnya. Mereka, kata Fadilah, berdebat panjang lebar tentang BPJS apakah BPJS itu terdiri dari beberapa BPJS seperti yang lalu ataukah BPJS itu badan hukum tunggal untuk mengurus asuransi rakyat Indonesia," ujar mantan Menteri Kesehatan 2004-2009 ini.

Ada juga yang menyatakan penerapan Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas) dipercaya dapat menguatkan kohesi sosial.

Termasuk di dalamnya adalah mengeratkan hubungan solidaritas antara kaum kaya dan miskin, pekerja dan pengangguran, serta generasi sekarang dan mendatang. Karenanya, sudah semestinya negara memberi jaminan sosial kepada warganya.

Penilaian ini disampaikan Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban.

"Negara harus menetapkan target capaian untuk melindungi semua penduduk memeroleh jaminan sosial," katanya.

Menurutnya, prinsip jaminan sosial sebagai hak asasi dasar manusia tidak hanya dijamin dalam UUD 1945, tetapi juga menjadi prinsip universal seperti tertuang dalam deklarasi HAM PBB, Konstitusi ILO, serta International Covenant on Economic. Selain jaminan sosial, Rekson juga mengingatkan perlunya kebebasan berserikat.

Alasannya, hal itu memiliki korelasi positif dengan meluasnya cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Rekson menambahkan, hingga 2010 lalu jumlah

"BPJS yang di RUU itu memaksa rakyat untuk membayar secara wajib, semua rakyat, untuk training asuransi yang dikelola oleh BPJS. BPJS-nya sendiri siapa, kita belum tahu" Siti Fadilah Supari penduduk Indonesia pemilik jaminan kesehatan masih 50,4 persen atau sekitar 116 juta penduduk. Ia pun berharap pada 2014 nanti seluruh penduduk Indonesia sudah memililiki jaminan sosial.

"Semakin bagus perlindungan kebebasan berserikat, semakin banyak buruh yang masuk Jamsostek. Hal ini terjadi karena serikat buruh selalu menempatkan perjuangan Jamsostek sebagai salah satu agenda prioritas perjuangannya," tandas Rekson.

Soal jaminan sosial, Indonesia ketinggalan 15 tahun dari Malaysia dan Singapura. "Sistem baru tertulis di UUD '45 pada 2002, 57 tahun sejak merdeka baru ada," ujar Ketua Umum Komunitas Jamsosnas Indonesia (KJI), Achmad Subianto.

Menurut Subianto, jika jaminan sosial Indonesia kuat, didukung dengan cadangan keuangan nasional yang besar, maka kesempatan kerja akan berlimpah.

"Jika sistem jaminan sosial kuat dengan cadangan keuangan nasionalnya besar maka kesempatan kerja akan berlimpah.

Di Indonesia kenapa terlambat, ya salah sendiri, karen undang-undang jaminan sosial baru dimasukan tahun 2002 di dalam UUD '45," ucapnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah segera membentuk tim kerja untuk mewujudkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), disamping konversi pemerintah pemerintah diharapkan segera bentuk BPJS. Pemerintah dan DPR juga diharapkan menjadi pelaksana SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) sebagai sebuah prioritas utama.

"Kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan SIN dengan social scurity number dari BP Jamsosnasda disamping NIK. Pemerintah juga diharapkan segera mewujudkan sistem jaminan sosial dengan mengacu pada pola bank dunia dan RRC," katanya.

Pemerintah ia minta, tidak menerapkan kebijakan standar ganda (double standar policy). "Persoalan yang krusial dalam pembentukan BPJS selain lembaganya juga soal iuran. Pada tahap awal sebaiknya dewan jaminan sosial dipimpin oleh mantan menteri keungan, bapak Marie Muhammad sebaiknya yang ditunjuk," tegasnya.

Jika hal ini tidak segera dilakukan, tegas Subianto, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan lebih tertinggal 20 tahun dari tetangganya.

Persoalannya, BPJS itu jaminan sosial atau asuransi yang mewajibkan pembayaran premi? Nah!v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

41

MAJALAH

PUBLIK Agar Indonesia Lebih Mulia

Sangat Menghargai dan Berterima Kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan edisi ketujuh ini:

PTPN III

M E D I A L I N TA S

INFO

KARO

SIMALEM

BeritaEkspres.Com

PIJAR JAKARTA

www.indogetnetworks.com

42 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

43

Politik

Andi Nurpati Mulai Membela Diri Setelah beberapa lama tanpa pernyataan,

Andi Nurpati

mulai berbicara tentang pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD juga menanggapi.

Kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (SK MK) yang menguntungkan calon legislator Partai Hanura Dewi Yasin Limpo terus bergulir. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, kembali menampik dan menyebut kasus ini permainan jebak-menjebak.

"Saya merasa dijebak. Saya yakin ini by scenario," ujar Andi Nurpati, akhir Juni lalu.

Saat Pemilu 2009, KPU dikritik karena diduga memainkan datadata Pemilu, termasuk dugaan korupsi pada pengadaan peralatan informasi teknologi KPU. Nurpati salah satu anggota KPU, namun dia keluar kemudian bergabung ke Partai Demokrat dengan jabatan Ketua

44 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat sejak Juni 2010.

Menurut Nurpati, begitu mengetahui surat putusan MK terbit yang menyatakan merevisi terhadap caleg yang lolos dari Sulsel adalah Caleg Partai Gerindra, Mestariyani Habie, ia langsung memperbaiki keputusan KPU yang sebelumnya menetapkan Dewi Yasin Limpo. Itulah sebabnya Nurpati merasa heran mengapa perkara itu baru diangkat sekarang.

Perempuan kelahiran Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan saat Ketua MK Mahfud MD melaporkan Nazaruddin ke Presiden SBY, Mahfud sempat mengatakan masih ada petinggi Demokrat yang akan dilaporkan ke polisi terkait pemalsuan surat MK. "Pada saat itu saya

P O L I T I K | Andi Nurpati Mulai Membela Diri sudah menduga itu dialamatkan pada saya," kata Andi.

Untuk itulah Andi meminta Panja Mafia Pemilu di DPR bekerja secara objektif dan tidak mempolitisir kasus.

"Saya kira lebih baik Panja berharap clear semua masalahnya. Jangan masalah politis, betul-betul objektif. Penjelasan MK harus menjadi bahan pertimbangan Panja, bahwa memang aktor-aktornya ada di MK," kata dosen di Lampung ini.

Dalam rapat Panja Mafia Pemilu di DPR, Sekjen MK, Janedjri M Gaffar mengatakan surat palsu putusan MK Dewi Yasin Limpo sempat dibuat di kediaman Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Saat ini, Arsyad sudah berhenti dari MK karena terseret kasus dugaan suap saat menangangi kasus sengketa calon bupati di MK. Peran sentral lainnya juga dilakukan Staf Juru Panggil MK Mashuri Hasan yang aktif memalsukan surat dan memalsukan tanda tangan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein demi surat untuk Dewi yasin Limpo. Ia juga bersama Panitera Pengganti Ad Hoc Nalom mengantarkan surat putusan tersebut kepada Andi Nurpati.

Setelah menyebut ada upaya penjebakan dalam kasusnya, Nurpati merasa yakin tidak bersalah dalam kasus pemalsuan surat putusan MK terhadap Caleg Hanura Dewi Yasin Limpo. Andi Nurpati balik menuding, mafia justru ada di Mahkamah Konstitusi. Ia merasa telah dijebak.

Ketika ditanya mengapa ia mengabaikan protes Bawaslu yang merasa adanya kejanggalan dalam surat putusan MK, menurut Andi, hal itu ia lakukan karena tak berani mengubah keputusan MK yang saat itu dia anggap sebagai surat asli.

"Saya memang sempat diskusi membahas amar putusan MK dengan Bawaslu. Saya tidak berani membatalkan karena itu putusan MK," katanya.

Lalu, ia mempertanyakan staf MK yang diam saja saat hadir dalam rapat pleno KPU pada tanggal 2 September 2009. "Sekali lagi, pada saat itu ada orang MK yang hadir. Ketika kami kemudian membahas (kejanggalan surat MK), orang MK tidak keberatan. Seharusnya orang MK dibekali putusan amar-amar itu agar mengerti apa substansi putusan MK yang dibahas pada pleno KPU," kata Andi.

Ia meminta Panja Mafia Pemilu dapat menyelesaikan kasus tersebut tanpa politisasi dan tetap obyektif. Apalagi, ia menduga semua pemalsuan itu terjadi di MK. "Saya kira lebih baik Panja berharap clear semua masalahnya. Jangan masalah politis, betul-betul obyektif. Belasan surat MK ada yang diduga palsu. Kalau mau adil yang lain dong, yang belasan surat itu diinvestigasi. Siapa saja yang memproses belasan surat bermasalah itu. MK harus berani mengungkap. Mayoritas semua persoalan ada di MK," ucap Andi Nurpati.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menengarai ada keterlibatan MK dalam pemalsuan surat nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. "Ternyata, cerita dari sisi MK terungkap bahwa itu terjadi di dalam lingkungan MK," kata Ganjar.

Namun Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika DPR sungguh-sungguh ingin mengungkap kasus ini, dia siap memberikan keterangan tambahan dan bahan tambahan apa pun.

"Tapi kalau mereka malas-malas, mau membelokkan kasus, mau mempolitisasi silakan saja," katanya.

Mahfud pun menengarai ada pembelokan opini bahwa mantan anggota KPU Andi Nurpati tidak terlibat dalam pemalsuan surat MK. "Saya katakan dia (Andi Nurpati) ada dua kasus, penggelapan dan pemalsuan," kata dia.

Ia menyebut penggelapan oleh Andi Nurpati nyata terjadi bahwa surat memang diterima tapi tidak disampaikan.

"Itu penggelapan sudah nyata terjadi, pasal 263, pasal 372-nya mengenai penggelapan sudah nyata terjadi penggelapan, tapi aktor intelektualnya yang harus dicari," tegas Mahfud.

Dia menyatakan kunci membongkar aktor intelektual itu tergantung pada

Andi Nurpati karena dia yang pertama kali menunjukkan surat itu di depan rapat seperti yang disaksikan Bawaslu bahwa surat dari MK itu palsu. Mahfud juga mengomentari pernyataan polisi yang hingga sat ini belum menemukan surat asli yang dipalsukan.

"Ya namanya palsu tidak ada aslinya, gimana cari suratnya, tapi fakta substansi surat yang dipakai untuk membuat keputusan dan suratnya fotokopinya sudah kami kirim ke polri," katanya.

Mahfud berharap itu hanyalah salah satu strategi Polri untuk mengungkap kasus ini dan menyatakan tidak akan mencampuri urusan polisi.

Sedangkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan tidak membutuhkan laporan resmi dalam penyelidikan kasus pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati, kali ini Mabes Polri melontarkan pernyataan berbeda.

Namun, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menyatakan polisi bersikukuh membutuhkan laporan resmi dari MK untuk mempermudah proses penyelidikan.

"Tidak serta-merta hanya laporan saja, harus ada laporan resmi. (Sebab) dari pihak pelapor harus membuat laporan resmi," ujar Ito. Ito menambahkan laporan polisi tersebut sifatnya harus tertulis, bukan sekadar aduan secara lisan. "Kalau hanya surat saja tidak cukup,"tambah Ito. Pada 12 Februari 2010, panitera MK Zaenal Arifin Hoesein menyerahkan surat MK perihal pengaduan surat kepada Bareskrim Polri. Namun, Zaenal tidak datang lagi untuk melaporkan secara resmi sebagaimana yang telah dijanjikan.

"Kalau hanya surat saja tidak cukup,"tambah Ito. Lantas siapa yang mau jadi pelapor? v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

45

P O L I T I K | Pilih-pilih Ketua Partai Ka’bah

Pilih-pilih Ketua Partai Ka’bah

SDA, AMQ, AY,

sudah mengklaim dukungan untuk menjadi Ketua Umum PPP. SDA sesumbar akan menang aklamasi.

Tapi kubu AMQ menuding SDA menekan pengurus yang membangkang.

Rombongan itu berjumlah tak kurang dari 60 orang. Mereka adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan yang juga Panitia Pelaksana Muktamar VII di Bandung pada Juli 2011 ini dan hendak melaporkan rencana sekaligus mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menerima mereka di kantornya, Rabu, 22 Juni lalu. Dalam diskusi tertutup Presiden SBY dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Perwakilan Wilayah PPP, tertangkap suasana kebatinan. Para pengurus menyampaikan dukungan pada Suryadharma Ali untuk kembali memimpin partai berlambang Kabah.

"Dalam diskusi diungkapkan bahwa DPP dan DPW menginginkan SDA kembali menang," kata Wakil Sekjen PPP Romahurmuzy. Menurut Romi, sapaan Romahurmuzy, SBY menanggapi keinginan itu dengan menyarankan agar Muktamar VII PPP Juli nanti di Bandung berjalan sesuai dengan konstitusi partai.

46 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

"Tapi dengan diterimanya kami sebanyak hampir 60 orang oleh Pak SBY, hal itu bisa dimaknai positif," tukasnya.

Suryadharma Ali pun sudah mendeklarasikan diri akan kembali mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PPP. Menteri Agama ini pun sesumbar dirinya bakal terpilih secara aklamasi.

"Prinsip dasarnya aklamasi tidak diharamkan. Tapi kalau aklamasi tidak tercapai maka keputusan pemilihan Ketum berdasarkan suara terbanyak," jelas Suryadharma Ali masih di Istana Presiden.

Ia mengklaim keinginan pengurus wilayah-wilayah PPP agar dirinya kembali memimpin PPP sudah begitu kuat. "Keinginan dari wilayah-wilayah seperti itu.

Mereka bukan mau gagah-gagahan tapi kelihatannya mereka dengan cara apapun, ini bukan takabur, mereka menilai saya unggul," tegasnya.

Dia berpendapat, dalam muktamar mendatang kesatuan dan persatuan tetap dikedepankan. Kalaupun ada kompetisi

P O L I T I K | Pilih-pilih Ketua Partai Ka’bah

terbuka, jangan sampai berujung pada luka. "Ini sebuah niat baik saja. Tapi kalau tidak tercapai, ya monggo," tandasnya Suryadharma agaknya menyadari bahwa keinginan aklamasi bisa saja berantakan karena penantangnya di Kongres memang ada. Paling tidak, dialah Akhmad Muqowwam (AMQ), mantan Ketua Komisi IV DPR yang dicopot jabatannya oleh Suryadharma Ali. Toh AMQ juga mendapat dukungan.

Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi), misalnya, menyatakan telah mengeluarkan keputusan agar memberikan dukungan penuh kepada Muqowam dalam Muktamar VII PPP di Bandung.

"Intruksi PP Parmusi untuk mendukung Akhmad Muqowam tersebut juga sudah kami bicarakan dengan Ketua Umum PP Parmusi Bachtiar Chamsyah di LP Cipinang, Jakarta Timur," ujar Sekjen PP Parmusi Imam Suhardjo, di kantor PP Parmusi, Tebet Jakarta, Kamis, 22 Juni.

Ikut serta dalam rombongan menemui Bachtiar, antara lain Ketua DPW PPP Jawa Tengah Arief Mudatsir Mandan, dan pengurus DPP PPP KH Masyhuri Malik dan Profesor HB Tamam Achda. "Menurut pandangan Parmusi, Muqowam memiliki waktu dan kemampuan memimpin dan membesarkan PPP." Ketua DPP PPP itu juga menyampaikan pesan Bachtiar Cahmsyah yang intinya, agar muktamirin dalam Muktamar PPP di Bandung mendatang untuk memilih calon yang betul-betul mau fokus mengurus dan membesarkan partai. Ketua Umum terpilih hendaknya tidak menjabat jabatan politik di eksekutif sebagai menteri.

“Saya ini pengalaman jadi menteri, kalau rangkap jabatan ketua umum dengan menteri, partai tidak bisa diurus dengan baik. Dari pengalaman ini harus cari figur yang betul-betul hanya mau jadi ketua umum dan mengurus partai,” ujar Imam Suharjo, mengutip Bachtiar, bekas Mensos pada KIB I. Apalagi, tambah Imam Suhadjo, menghadapi ketentuan ambang batas Parliamntary Treshold yang kini sdang digodok di DPR dengan kecenderungan pemberlakuan 5 persen. Sementara PPP pada Pemilu 2009 hanya memperoleh 5,2 persen. "Ini sangat riskan jika salah dalam memilih ketua umum PPP," imbuhnya.

Dikatakan Imam Suhardjo, Parmusi tidak lagi memilih Suryadharma Ali bukan karena kebencian tapi lebih pada pertimbangan masa depan PPP. “Selain karena selama di bawah kepemimpinan SDA terbukti PPP suaranya melorot, juga bisa dipastikan SDA tidak bisa fokus mengurus dan membesarkan parati selama ia mempertahankan jabatan menteri atau mau jadi menteri lagi,” ujar Imam Suhardjo.

Khusus terhadap Ketua dan Sekretaris Cabang (DPC) yang saat ini berada dalam tekanan dan suasana ancaman jika tidak mendukung SDA akan dicabut SK-nya, Imam Suhardjo meneruskan himbauan Bachtiar Chamsyah agar hal itu dihentikan.

“Waktu Pak Hamzah Haz jadi Ketua Umum PPP merangkap wakil presiden tidak ada tekanan-tekanan menjelang Muktamar.

Tapi disaat incumbent SDA, kenapa harus ada tekanan-tekanan karena akan merugikan kader dan perkembangan partai dimasa depan dan sudah tidak eranyna lagi,” ungkap Imam Suhardjo.

Dukungan pada Akhmad Muqowam dari Parmusi sebagai salah satu unsur fusi pembentuk PPP selain NU, Perti dan SI ini tercatat merupakan dukungan terbuka yang kedua setelah sebelumnya KH. Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU menyatakan dukungan serupa pada figur

Akhmad Muqowam untuk menjadi Ketua Umum PPP periode 2011-2016 di Muktamar Bandung nanti.

Dukungan PBNU tersebut dinyatakan Oleh KH. Said Aqil Sirodj seusai bersama dengan seluruh jajaran PB NU seperti Wakil Ketua Umum As’ad Ali Said, Sekjen Marsyudi Syuhud menghadiri acara Deklarasi Ketua Umum PPP Akhmad Muqowam di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan.

Selain incumbent SDA dan AMQ, anggota DPR Ahmad Yani pun memastikan akan ikut dalam bursa calon Ketua Umum PPP di muktamar awal Juli mendatang. Yani yang saat ini duduk di Komisi III DPR juga siap meninggalkan Senayan bila terpilih menjadi orang nomor satu di partai berlambang Ka’bah itu.

“Saya siap mundur jadi anggota DPR bila terpilih menjadi ketua umum,” ujar Yani. Ia mengklaim saat ini sudah mendapatkan dukungan hampir bulat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP seluruh Indonesia. Meskipun demikian Yani kurang didukung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). “Sudah 99 % DPC mendukung saya, saya memang tidak main di DPW,” terangnya.

Yani juga berjanji akan memaksimalkan kantor DPP PPP untuk konsolidasi partai. Semua masalah di internal PPP nantinya akan dibahas di sana. “Saya akan fungsikan kantor DPP. Semua masalah internal akan diselesaikan di sana, semua bisa ketemu saya di kantor DPP,” imbuhnya.

Setelah SDA, AMQ, dan AY, ada juga Muchdi PR mantan politisi Gerindra yang berminat jadi Ketua PPP. Jadi, aklamasi atau tidak, kita lihat di Bandung nanti.v

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

GE

47

Neraca

Putri Aryanti Masih Berseri-seri Usianya masih 22.

Namun, pada 9 Mei lalu ia berulang tahun di tahanan narkoba.

Begitulah salah satu catatan kehidupan

Putri Aryanti.

erempuan muda itu tampak segar dan ceria menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin akhir Juni 2011 lalu. Mengenakan kaus katun hitam dibalut blus kelabu dengan celana berbahan halus, cicit Presiden Soeharto bernama lengkap Putri Aryanti Haryowibowo ini menyatakan siap menghadapi persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Ia mendatangi PN Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan kejaksaan sekitar pukul 10.50 WIB. Cucu Sigit Harjojudanto ini lantas digiring petugas ke ruang tahanan khusus yang sebelumnya pernah ditempati terdakwa teroris

48 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Abu Bakar Baasyir. "Saya siap menjalani sidang," kata Putri didampingi advokatnya, Sandi Arifin.

Putri menuturkan persiapan yang dilakukannya hanyalah berdoa agar bisa menjalani persidangan dengan baik. "Aku juga minta doanya ya," tambahnya. Sidang kasus narkoba Putri dipimpin oleh Hakim Maman dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo.

Puteri Ari Sigit buah pernikahannya dengan Raden Roro Gusti Maya Firanti Noor ini masih menjadi penghuni Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya, namun statusnya sebagai titipan Kejaksaan.

Ketika masih menjadi tahanan Polda, Putri sempat menjalani perawatan kes-

N E R A C A | Putri Aryanti Masih Berseri-seri ehatan di RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Berkas perkara cicit Soeharto ini diserahkan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 21 April 2011, tetapi pihak kejaksaan mengembalikan berkasnya kepada penyidik kepolisian alias P-19. Kemudian, berkas Putri pun dilengkapi kembali dan diserahkan ke Kejati DKI Jakarta sampai pelimpahan tahap II pada 23 Mei 2011 .

Dalam dakwaan jaksa, Putri terancam hukuman 15 tahun penjara. Ia didakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Putri dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. u Putri di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguaBNN (Badan Narkotika Nasional) yang tentang Narkotika. sai, atau menyediakan narkotika golonmemeriksa dan mengassesment (menilai) Sidang kali ini berakhir dengan gan I bukan tanaman," kata JPU Trimo, tuntasnya pembacaan dakwaan jaksa. Se- sehingga Putri diperiksa di RS Polri, kesaat membacakan dakwaan di PN Jakarta dangkan sidang lanjutan mengagendakan tiga dari keluarga dan keempat keluarga," Selatan. Jaksa menerangkan bahwa terujarnya. antara lain mendengarkan keterangan dakwa Putri bersama Gaus Notonegoro Sementara, Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi. Ada delapan saksi yang diajualias Agus dan Eddie Setiono memesan (JPU) Trimo ketika ditanyakan tentang kan JPU, termasuk Gaus dan Eddi. kamar di Hotel Maharani di nomor 826. rehabilitasi mengatakan menyerahkan Di sisi lain, sdvokat Putri Aryanti Ketiganya tertangkap pada Jumat semuanyak kepada majelis hakim. "Kalau Haryowibowo menyatakan tidak akan malam, 18 Maret 2011 ketika Kepolisian jaksa begitu, menunggu keputusan untuk melakukan eksepsi atau keberatan atas Metro Polda Metro Jaya menggerebek melaksanakan penetapan hakim," kata dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa dan menggeledah kamar kemudian menTrimo.

Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan emukan barang bukti dari atas meja yang Sementara Ari Sigit yang didampingi Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sandi Arifin ada di dalam kamar hotel yaitu dua buah mengatakan dirinya yakin Putri tidak ber- isterinya Rieke Callebout datang juga plastik klip kecil berisi narkotika jenis untuk menyaksikan sidang perdana Putri. salah dalam kasus penyalahgunaan obatsabu seberat 0,88 gram, satu buah korek “Semuanya kami serahkan kepada lawyer obatan terlarang dan terancam hukuman api gas, satu botol air mineral dan selemdan hakim agar bisa berjalan sesuai 15 tahun penjara. bar kecil kertas berbalut alumunium foil. hukum yang berlaku,” kata Ari, di gedung "Selaku kuasa hukum kami meDengan dakwaan itu Putri terancam pengadilan. nyatakan bahwa klien dalam proses hukuman 15 tahun penjara karena telah Ari, yang mengenakan baju putih hukum dan belum dinyatakan bersalah. melakukan permufakatan jahat untuk itu, mengaku sedih dengan kasus yang Untuk sementara kita berasumsi klien melakukan tindak pidana narkotika menimpa anaknya. “Penyesalan sih ada, kami tidak bersalah. Sejauh ini memang sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tapi pasti ada hikmahnya. Ya saya sedih barang tersebut bukan milik Putri dan ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang hadir dalam persidangan anak sendiri,” sudah ada pengakuan dari yang memiNarkotika. "Untuk yang pasal 112, ancaujarnya. likinya," kata Sandi. man maksimalnya 15 tahun. Kalau untuk Menurut Ari, sejak ditangkap oleh Sang advokat pun mengatakan pisubsider ancamannya maksimal 4 tahun," haknya kini sedang fokus untuk mensatuan narkotika Polda Metro Jaya konkata JPU Trimo. disi kesehatan anaknya terus memburuk gajukan permohonan rehabilitasi bagi Ia menjelaskan, dalam dakwaan secara fisik dan jiwa. Untuk itu, keluarga kliennya. Menurut dia berdasarkan Perprimer pasal 112 ayat (1) disebutkan meminta hakim untuk arif memberikan aturan Pemerintah No 25 Tahun 2009, tanpa hak atau melawan hukum mehukuman. seorang yang menjalani proses persidanmiliki, menyimpan, menguasai, atau Ari menjelaskan keluarganya berengan dapat menjalani proses rehabilitasi menyediakan narkotika golongan I bukan sambil menjalani proses pengadilan cana akan merehabilitasi Putri selepas tanaman. Selain dakwaan primer, terdamendapat hukuman. “Kami ingin dia sampai putusan. kwa Putri juga terkena dakwaan subsider direhab. Dalam arti dia bersih dan berada Dirinya juga menyebutkan pihaknya yaitu penyalahgunaan narkotika bagi di lingkungan baru,” ujarnya.v telah mempersiapkan empat saksi mediri sendiri sebagaimana sesuai dengan GE ringankan bagi Putri. "Pertama dokter Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yg merehab Putri, kedua dokter dari

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

49

Wawancara

AKBP K Lubis SSos SH MH:

Wanita Kita Target Sindikat Narkoba B

Banyak wanita Indonesia tanpa sadar direkrut menjadi kurir narkoba.

Bagaimana modusnya?

Simak wawancara dengan Kepala Unit I Subdit II Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri AKBP K Lubis SSos SH MH

elakangan ini terungkap beberapa kasus pengendalian jaringan narkoba dari dalam tembok penjara. Apa tanggapan Anda?

Untuk mengantisipasi jaringan melalui penyelidikan yang intensif.

Belakangan memang terdengar banyak terungkap pengendalian jaringan narkoba dari dalam lapas-lapas di negara kita. Kita sudah mengetahui sebelumnya, dan ini bukanlah hal yang baru. Ini sudah lama kegiatannya. Hanya mungkin saat ini gencar diberantas.

Apa penyebabnya?

Sebenarnya semua bisa terjadi karena longgarnya pengawasan petugas lapas terhadap para narapidana yang dibina.

50 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Kenapa longgar? Sekarang kita lihat, sebagai napi di Lapas, apakah dia memiliki fasilitas katakanlah ponsel. Bagaimana dia bisa mengendalikan jaringan yang ada di luar. Maka muncul pertanyaan koq bisa gitu lho bebas menggunakan telepon seluler sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan jaringannya yang berada di luar.

Bagaimana mengatasinya?

Jika seandainya terjadi pembersihan yang intensif terhadap alat komunikasi seperti HP dan sebagainya, tak akan bisa dia mengendalikan apa-apa dari dalam.

Dia dalam keadaan terkurung koq. Jadi kelonggaran-kelonggaran itulah yang membuat penghuni Lapas bisa mengendalikan transaksi narkoba dari dalam.

WAWANCARA | AKBP K Lubis SSos SH MH Ada cara lain mungkin?

Kalau tidak ada pendekatan yang terjalin antara napi dan petugas Lapas, bagaimana mungkin itu semua terjadi.

Kita bukan menuduh. Tapi ternyata dengan adanya penangkapan terhadap petugas LP Nusakambangan yang tertangkap mengkonsumsi narkoba termasuk menjadi tempat penampungan dana hasil transaksi itu, kan sangat berbahaya. Yang semula kita harapkan Lapas itu menjadi tempat pembinaan, justru sekarang menjadi sarang sindikat narkoba. Jadi, kapan kita bisa memutus jaringan peredaran narkoba ini jika terus terjalin komunikasi antara napi yang di dalam dengan dunia luar.

itulah kita sebut jenis basah. Nah, jika sekilas saja kita bisa terkecoh seolah-olah mereka membawa parfum karena bahan shabu berbentuk cairan itu dimasukkan ke botol parfum. Tapi kalau kita teliti lebih mendalam, akan terbukti bahwa cairan itu bahan baku pembuat narkoba.

Modus pengirimannya bagaimana?

Sekarang ini mereka menggunakan kurir wanita yang kebanyakan berasal dari bangsanya sendiri atau sekawasan di Timur Tengah. Sedangkan sindikat Afrika, boleh dibilang hampir seluruh kurirnya adalah perempuan Indonesia.

Seperti apa sindikat narkoba internasional di mata Anda?

Ada keunikan dan perbedaan antara jaringan Afrika dan Timur Tengah ini.

Jaringan Afrika umumnya membawa narkoba yang sudah jadi. Mereka transit di Bangkok atau Malaysia, kemudian masuk melalui pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

Sindikat Asia bagaimana?

Untuk negara sesama Asia, seperti Cina, Thailand, Malaysia. mereka sama seperti Afrika. Sedangkan Iran membawanya dalam bentuk cair. Karena

Bagaimana dengan jalur laut?

Jalur laut untuk memasukkan narkoba di Indonesia ini sangat banyak pelabuhan pintu masuknya. Di Sumatera itu mereka banyak yang memilih masuk melalui pelabuhan yang Asahan, kemudian Batam, Pekanbaru, juga Aceh. Untuk pulau lain, mereka memilih antara lain Bali. Tapi memang bayak sekali pelabuhan laut yang bisa disusupi sindikat narkoba internasional ini.

Kembali ke soal wanita Indonesia yang menjadi kurir, bagaimana cara mengatasinya?

Sebenarnya ini harus dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Kadangkadang aneh juga bahwa para kurir itu bersedia menanggung risiko padahal uang yang mereka peroleh sangat sedikit.

Katakanlah mereka menjadi kurir dari dan ke Malaysia, paling banyak mereka mendapat uang Rp7-10 juta intuk sekali jalan. Tapi sindikat ini memang pintar untuk memengaruhi kurir-kurir yang mereka rekrut.

Bagaimana upaya unit Anda memutus jaringan itu sekarang?

Untuk memutus jaringan itu Dit Narkoba terus menyelidiki mereka yang katakanlah bermain dalam narkoba ini. Kita juga melihat sekarang sudah terungkap sindikat-sindikat internasional antarnegara yang beroperasi di sini. Kita melihat para pelaku sekarang bergeser yang tadinya dominan dari Afrika seperti Nigeria, sekarang mulai beralih pelakunya dari Timur Tengah seperti dari Iran.

Yang dari Iran bagaimana?

Yang dari Iran agak berbeda. Mereka biasanya membawa narkoba jenis shabu yang kita sebut masih basah. Setelah lolos masuk ke Indonesia, mereka memprosesnya lagi menjadi shabu kering. Namun modus menyelundupkan narkobanya umumnya sama. Misalnya menggunakan kurir-kurir wanita Indonesia maupun asing.

Serawak di Malaysia, mereka masuk ke Pontianak. Ya dari Kuching ke Pontianak.

Apakah ada kerja sama dengan kepolisian negara lain untuk mengatasi sindikat narkoba ini?

Sudah tentu kita bekerja sama dengan polisi mancanegara. Ada pertemuan terjadwal setahun beberapa kali.

Jika dilihat jalurnya, dari mana mereka masuk?

Mereka, para sindikat narkoba internasional ini, jeli melihat situasi.

Jika mereka melihat modus melalui jalur udara menembus bandara-bandara kita terasa sulit, mereka akan memilih jalur laut. Jika merea melihat melalui jalur laut banyak yang tertangkap, pilihannya melalui jalur darat. Misalnya dari kawasan

Mengapa perempuan kita mudah terjerat menjadi kurir narkoba?

Sebenarnya banyak perempuan warga negara kita belum mengerti jaringan seperti itu. Mereka pacari perempuan kita, kemudian diberi uang sedikit-sedikit, atau diiming-iming sesuatu. Nah setelah hidup satu rumah, menikah atau tidak kita belum tentu paham, pada akhirnya wanita-wanita kita ini akan menjadi kurir.

Sangat berbahaya ya?

Malah ada juga wanita kita yang semula sama sekali tidak memahami bahwa mereka dijadikan kurir. Misalnya mereka diiming-imingi ke luar negeri dan berbelanja oleh pacarnya di Indonesia.

Nanti di sana mereka akan ditemui oleh teman pacarnya yang memberinya titipan seolah-olah oleh-oleh untuk temannya di Indonesia. Ternyata barang titipan itu adalah narkoba.v Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

51

N E R A C A | Panda Nababan Terus Melawan

Panda Nababan Terus Melawan "Masya Allah.

Bukti saya tidak pernah

betulbetul dizalimi saya."

diterima,

P

anda Nababan langsung menyatakan banding usai Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan politisi senior dari PDI Perjuangan dan tiga terdakwa lainnya bersalah. Majelis hakim Tipikor sesaat sebelumnya menjatuhkan hukuman satu tahun lima bulan dengan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Politisi gaek ini mengatakan tidak terima dengan putusan majelis hakim Tipikor yang menurut dia telah memanipulasi fakta persidangan. "Otomatis, kalau seperti ini orang akan mencari kebenaran. Saya akan banding," katanya.

Ia juga mengkritik hakim tidak benar-benar memperhatikan kesaksian dalam persidangan dan memutuskan vonis hanya berdasarkan voting, tidak berdasarkan hasil persidangan. "Ini keputusan main voting, bukan putusan yang dilandasi kebenaran," katanya.

Tidak sampai situ, Panda juga akan melaporkan hakim karir di Tipikor ini kepada Mahkamah Agung. Ia pun mengaku senang bahwa perwakilan Komisi Yudisial dapat hadir di persidangan dan melihat sendiri kondisi di Pengadilan Khusus Tipikor Jakarta.

"Lebih aneh lagi dalam sidang pemeriksaan ada pertanyaan `Apa Panda terima?`. Dan tadi hakim mengulangi jawaban dari saksi ketika itu mengatakan

52 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

`Panda terlibat soal peredaran`, peredaran apa tidak dijelaskan, apa narkoba atau apa," katanya.

Atas putusan dan sikap hakim tersebut Panda mengharapkan ke depan akan ada perubahan dalam Pengadilan Tipikor. Pengadilan harus memperhatikan hak asasi seseorang.

Panda Nababan bersama terdakwa lainnya dari PDI Perjuangan yang divonis bersalah menerima suap atas pemilihan Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004, yakni Angelina Andaris Patirasina, Mohammd Iqbal, dan Budiningsih. Majelis hakim Tipikor ini menjatuhkan hukuman satu tahun lima bulan dengan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta majelis menghukum Panda dengan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Namun majelis hakim yang diketuai Eka Budi Prijanta memiliki pertimbangan lain.

Majelis menganggap ada hal-hal yang meringankan Panda Nababan dan beberapa koleganya dari PDI Perjuangan yang juga didakwa dalam perkara sama yaitu Engelina Pattiasina, M Iqbal dan Budiningsih. "Seluruh terdakwa memiliki rekam jejak penyakit," ujar hakim anggora Masrudin Nainggolan, sebelum amar putusan atas Panda Cs dibacakan.

Hal-hal meringankan lain, keempat terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan sudah mengabdikan diri cukup lama untuk negara. Khusus Panda Nababan, majelis menganggap pemikiran mantan wartawan itu masih dibutuhkan.

Ada pun hal-hal yang memberatkan, karena sebagai penyelenggara negara Panda cs tidak menerapkan unsur ketidakhati-hatian, serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

N E R A C A | Panda Nababan Terus Melawan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Panda Nababan, Engelina Pattiasina, M Iqbal dan Budiningsih, terbukti menerima travellers cheque Bank International Indonesia (TC BII) terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Oleh majelis, Panda Cs diganjar dengan hukuman penjara selama setahun lima bulan dan denda Rp50 juta.

Sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Panda Nababan pun diwarnai sejarah dalam peradilan di Indonesia. Sejarah, lantaran dua hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara itu berpendapat berbeda (mengeluarkan dissenting opinion) perihal tuduhan korupsi yang didakwakan terhadap mantan wartawan itu.

Andi Bachtiar dan Made Hendra mengemukakan, tak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Panda dalam kasus ini. Tak ada bukti yang menunjukkan kapan dan dimana serta bagaimana Panda menerima traveller's cheque dari Dudhie Makmun Murod.

"Karenanya surat dakwaan penuntut umum secara keseluruhan haruslah tidak dapat diterima. Terdakwa satu (Panda Nababan) harus dibebaskan dari dakwaan JPU dan dibersihkan nama baiknya," ucap Andi dalam dissenting opinionnya.

Andi Bachtiar berpendapat, penuntut umum tidak dapat menunjukan bukti bahwa Panda mendapatkan jatah traveller's cheque dalam pemilihan DGS BI kala itu. Penuntut umum juga tak dapat membuktikan bahwa Panda ditunjuk sebagai koordinator pemenangan Miranda Gultom dan menerima dana Rp1,45 M. Untuk pertemuan Dharmawangsa, kata Andi, penuntut umum tak dapat membuktikan atau menunjukkan alat bukti bahwa ada pelanggaran hukum dalam pertemuan itu. Hal senada

diungkapkan Made Hendra. "Analisa yuridis menurut undang-undang surat tuntutan ditolak. Dengan demikian tidak diperolehnya fakta hukum kalau terdakwa satu (Panda Nababan) tak menerima pemberian atau hadiah. Oleh karena itu, pidana yang didakwakan pada terdakwa satu, telah tidak terbukti," katanya.

Dalam dissenting opinionnya, Made menegaskan tak ada bukti dan keterangan saksi yang membuktikan Panda menerima traveller's cheque dalam kasus ini. Penuntut umum juga tak mampu menunjukkan bukti dan atau membuktikan Panda telah melakukan pidana sebagaimana yang dituduhkan mereka.

Apalagi dalam persidangan terungkap, tak ada nama Panda di amplop-amplop yang sudah disiapkan untuk anggota Komisi IX dari Fraksi PDI P.

"Tidak ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa satu (Panda Nababan). Tidak ada fakta hukum terkait travellers cheque BII," tambahnya.

Made Hendra menambahkan, persidangan juga tidak menemukan adanya bukti-bukti yang membuktikan Panda telah memberikan empat lembar cek perjalanan kepada Soekardjo Hardjoseowirjo. "Pemberian saja tidak terbukti, apalagi penerimaan," tuturnya.

Oleh karena itu, Made Hendra menilai analisis penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya terlalu sumir.

Pasalnya, hingga saat ini, Made Hendra tidak tahu bagaimana, di mana, dan dari mana Panda menerima cek pelawat itu.

Dissenting kedua hakim ini pun mendapatkan apresiasi dari keluarga besar dan kerabat, kolega serta tim penasihat hukum Panda. KEluarga dan kolega serta kerabat bahkan sampai bertepuk tangan dan mengucapkan "Merdeka" mendengar dissenting opinion dari kedua hakim.

Insiden lain, di tengah proses pembacaan keterangan saksi dalam pembacaan putusan oleh hakim anggota Marsudin Nainggolan, anggota komisi III DPR RI itu melakukan protes akibat majelis hakim tidak membacakan keterangan saksi, Fadillah, staf bendahara Fraksi PDI Perjuangan. Panda mempertanyakan mengapa hakim tidak membacakan keterangan saksi padahal itu merupakan salah satu keterangan yang penting.

“Ada keterangan Fadilah yang tidak dibacakan,” kata Panda.

Menanggapi hal ini, hakim ketua Eka Budhi Prijatna mengatakan, dalam pembacaan putusan tidak boleh adanya penyelaan yang dilakukan. Kemudian, ia meminta kuasa hukum Panda menjelaskan hal tersebut pada kliennya.

Namun, senada dengan kliennya, kuasa hukum Panda, Juniver Girsang, justru semakin menegaskan keberatan kliennya. “Kami minta konfirmasi keterangan saksi yang terungkap di persidangan tidak tertulis. Keterangan ini sangat relevan, Kalau memang tidak ada, kami bisa bacakan sekarang,” kata Juniver.

Mendengar hal tersebut, hakim Eka tetap pada keyakinan sebelumnya dan memerintahkan untuk melanjutkan pembacaan dakwaan. “Saya kira cukup, silakan dilanjutkan. Tidak ada penyelaan dalam pembacaan putusan,” kata hakim Eka. Usai sudah pengadilan tingkat pertama. Panda Nababan terus melawan.

Entah bagaimana di tingkat banding nanti. v GE

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

53

Iptek LulzSec Si Peretas Itu

Wacana peretasan mengemuka kembali

dengan kedatangan

pemain baru, mungkin juga orang lama, yang mengibarkan bendera

LulzSec.

Seorang remaja Inggris diduga mendalangi penyerangan sistem komputer CIA, Senat AS dan Sony dari kamar tidurnya. Ryan Cleary, 19 tahun, ditangkap di rumah keluarganya di Essex dalam peristiwa dramatis setelah penyelidikan bersama oleh Scotland Yard dan FBI. Dia ditahan beberapa jam setelah unit kejahatan serius Inggris itu diserang secara online oleh kelompok hacking yang dikenal sebagai LulzSec. Kelompok itu baru-baru ini menyatakan di Twitter niatnya untuk masuk ke situs pemerintah dan bank serta membocorkan dokumen rahasia. Pada Senin, 20 Juni 2011, Serious Organised Crime Agency--dijuluki FBI Inggris--terpaksa membuat situsnya offline setelah peretas membombardirnya.

Ryan, yang digambarkan sebagai seorang penyendiri, menghadapi kemungkinan ekstradisi ke Amerika Serikat di mana ia bisa menghadapi 60 tahun penjara karena dituduh meretas situs CIA dan Senat.

Detektif percaya dia adalah pemain utama bersama LulzSec, yang telah dikaitkan dengan serangan baru-baru ini pada perusahaan games Sony di mana

54 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

detail dan password dari jutaan pengguna diakses. LulzSec telah mengklaim korban lainnya, termasuk NHS dan Nintendo.

Ibu Ryan, Rita, 44 tahun, mengatakan anaknya menderita agoraphobia dan gangguan kurang perhatian dan tidak meninggalkan rumahnya selama empat tahun.

Dia mengatakan Ryan hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya yang terdiri dari komputer dengan dua monitor, unit pendingin, TV rusak, dan tempat tidur ganda. Namun situs LulzSec dan akun twitternya masih aktif usai penangkapan Ryan.

Kelompok peretas Anonymous dan LulzSec mengumumkan persekutuan mereka hari ini. Ini adalah alarm bahaya bagi bank, badan pemerintah, dan perusahaan-perusahaan besar. Persekutuan mereka akan kian menguatkan aksi penyerangan sistem serta pencurian informasi rahasia dan penting di perusahaan-perusahaan itu.

Penggabungan dua kelompok peretas besar itu dinamakan AntiSec. Aksi perdana mereka kemarin pagi adalah meretas situs Serious Organized Crime

I P T E K | LulzSec Si Peretas Itu Agency di Inggris. Situs badan itu langsung down.

Kelompok itu kemudian mengirimkan tweet "Tango down - http://t.co/JhcjgO9 - in the name of #AntiSec". Setelah diperbaiki, situs itu kembali pulih pada tengah hari.

"Prioritas utama kami adalah mencuri dan membocorkan informasi pemerintahan yang amat rahasia, termasuk e-mail dan dokumentasi," demikian pernyataan LulzSec. Target utamanya adalah bank dan perusahaan besar. "Bila mereka mencoba menyensor upaya kami, kami akan menghancurkannya."

Baru-baru ini LulzSec dikabarkan telah menembus situs CIA, Senat Amerika Serikat, rekanan FBI, Infragard, dan situs Sony. Adapun Anonymous adalah kelompok peretas yang menargetkan organisasi dengan alasan politik dan mendukung kebebasan berbicara. Sebagai contoh, mereka telah menyerang Pemerintah Iran, Mesir, dan Turki. Mereka juga menyerang Sony setelah perusahaan itu menuntut peretas PlayStation 3, PayPal, Visa, dan MasterCard.

Sega Corp menyatakan sebanyak 1,3 juta data pengguna layanan Sega Pass telah dibajak pada Jumat pekan lalu.

Dalam penyataan resminya kemarin, perusahaan pengembang permainan video asal Jepang ini mengungkapkan informasi pelanggan yang diambil peretas adalah nama, tanggal lahir, alamat email, dan password terenkripsi. Namun, Sega menegaskan data pembayaran, seperti nomor kartu kredit aman.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan membuat pelanggan kesulitan," kata Juru Bicara Sega, Yoko Nagasawa.

"Kami akan memperkuat keamanan."

Saat ini, sampai waktu yang belum ditentukan, Sega menutup layanan video game online-nya, Sega Pass. Dengan diserangnya Sega, sebuah divisi dari Sega Sammy Holdings yang membuat software game, seperti Sonic the Hedgehog, berarti sudah tiga perusahaan game Jepang yang menjadi sasaran pembajakan.

April lalu, lebih dari 100 juta pengguna Playstation Network milik Sony dibobol dan berlanjut kepada Nintendo yang terjadi pada awal bulan ini. Selain perusahaan game, para peretas juga membajak 360 ribu rekening di Citigroup

dan International Monetary Fund (IMF).

Sebuah kelompok peretas yang menamakan diri Lulz Security muncul.

Mereka mengaku bertanggung jawab atas pembobolan situs Playstation Network, Nintendo, situs Central Intelligence Agency (CIA), dan senat Amerika Serikat.

Namun, kelompok pembajak ini justru menawarkan bantuan kepada Sega untuk mengobrak-abrik hacker yang telah membobol sistemnya. "Sega - hubungi kami," tulis LulzSec dalam kicauannya di Twitter. "Kami ingin membantu menghancurkan hacker yang telah menyerangmu. Kami mencintai Dreamcast."

Lulz Security telah menawarkan diri untuk melacak dan menjatuhkan hukuman kepada para peretas yang merusak database Sega. Lulz Security adalah kelompok para hacker (peretas) yang melancarkan serangan pada perusahaan video game lainnya termasuk Nintendo.

Akibat serangan virus dunia maya itu, data-data milik setidaknya 1,3 juta pengguna Sega rusak atau hilang dicuri. Datadata seperti nama, tanggal lahir, alamat email dan password banyak yang dicuri, namun data-data pembayaran seperti no kartu kredit masih dalam kondisi aman, demikian pernyataan Sega, Senin, 20 Juni. “Kami betul-betul minta maaf karena telah menimbulkan masalah pada para pelanggan. Kami akan bekerja keras untuk membuat sistem pengamanan yang lebih baik,� kata juru bicara Sega, Yoko Nagasawa.

Adalah Sega Eropa, salah satu divisi Sega yang mengelola Sega Pass Network, yang memberikan peringatan akan adanya serangan dunia maya, pada Kamis 16 Juni lalu.

Serangan virus dunia maya (Cyber Attack) terhadap Sega, juga sempat dialami oleh perusahaan besar lainnya termasuk Lembaga Moneter International (IMF) dan Citigroup yang mengaku lebih dari 360 ribu accountnya diserang virus pada Mei lalu.

Ternyata, serangan virus yang lebih dahsyat juga dialami produsen PlayStation Sony Corp, April lalu. Serangan itu menyebabkanm hilangnya data milik 100 juta pelanggan Sony Yang juga menghebohkan, Citigroup Inc mengatakan sekelompok hacker

membobol jaringan bank dan mengakses data sekitar 200 ribu nasabah pemegang kartu kredit di Amerika Utara. Ini merupakan serangkaian serangan cyber terhadap sejumlah perusahaan terkemukan dunia.

Citigroup Inc mengeluarkan pernyataan resmi bahwa nama, nomor akun, dan kontak informasi, termasuk alamat email, dicuri hacker. Menurut laporan, ini baru diketahui pihak bank awal Mei lalu.

Meski begitu Citigroup Inc mengatakan sejumlah informasi penting seperti tanggal lahir, nomor jamsostek, tanggal expired kartu serta card security codes (CVV) di belakang kartu masih aman.

"Kami sudah mengontak pelanggan kami yang datanya bocor. Citi telah mengimplementasikan prosedur paling muktahir untuk menghindari kejadian seperti ini," jelas Sean Kevelighan, juru bicara Citigroup Inc melalui email.

"Demi keamanan para pelanggan kami, maka tak ada informasi lebih lanjut yang kami berikan," kata Kevelighan.

Dalam email itu, Citi tidak menjelaskan bagaimana pembobolan itu terjadi.

Sementara, juru bicara Citigrup Inc, James Griffiths yang berkedudukan di Hongkong, mengatakan pembobolan itu telah menimpa satu persen dari pengguna kartu kredit Citibank di Amerika Utara, di mana dalam laporan tahunannya memiliki 21 juta pemegang kartu kredit.

Kelompok hacker itu membobol jaringan bank dan mengakses data sekitar 200 ribu nasabah pemegang kartu kredit di Amerika Utara. Ini merupakan serangkaian serangan cyber terhadap sejumlah perusahaan terkemuka dunia.

Citigroup Inc mengeluarkan pernyataan resmi bahwa nama, nomor akun, dan kontak informasi, termasuk alamat email, dicuri hacker. Menurut laporan, hal ini baru diketahui pihak bank awal Mei lalu.

Meski demikian Citigroup Inc mengatakan sejumlah informasi penting seperti tanggal lahir, nomor jamsostek, tanggal expired kartu serta card security codes (CVV) yang ada di belakang kartu masih aman.

Tapi, nowhere in the Web is secure.

Tak ada tempat aman di jaringan internet. Demikian slogan para peretas dunia maya.v GE

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

55

Lampah Bukan Sekadar Situ Cipule

Karawang

bukan sekadar Situ (danau) Cipule.

Kabupaten yang terus menggeliat ini akan segera memiliki

hotel berbintang tiga.

itu (danau) Cipule terletak sekitar 20 km arah timur Kota Karawang dengan jarak tempuh, kurang lebih 30 menit.

Danau kecil bekas lokasi penambangan pasir ini telah menjadi salah satu tempat pertandingan olahraga dayung yang dinilai cukup ideal. Panjang lintasan saat ini 1250 meter.

Pada April 2010, dijadwalkan dimulai pengerjaan pelurusan situ sehingga panjang lintasan mencapai 2500-3.000 m.

Proyek ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum.

KONI Jawa Barat akan menjadikan Situ Cipule sebagai venue untuk pertandingan Dayung pada SEA Games XXVI2011 dan PON XIX tahun 2016. Dengan kedalaman 6-10 meter, dan 10 lintasan, Cipule cukup ideal untuk menjadi venues.

Apalagi kondisi air tidak berombak, termasuk pada saat kecepatan angin lebih tinggi. Sebelumnya, Cipule sudah digunakan untuk Porda Jabar tahun 2006 dan Kejuaraan Junior maupun PPLP Nasional tahun yang sama.

56 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Danau Cipule di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang akan menjadi tempat pertandingan cabang olahraga dayung pada SEA Games 2011 masih dalam perbaikan dan diharapkan bisa selesai pada Oktober 2011. "Sejak jauh-jauh hari sampai sekarang, masih dilakukan perbaikan danau Cipule oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum bersama pemerintah daerah Karawang," kata Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Karawang, Aries Suparno.

Dikatakannya, danau Ciplue yang akan menjadi lokasi pertandingan dayung saat ini sedang direnovasi. Rencananya, di danau tersebut akan ada lintasan sepanjang 2.850 meter, sebagai arena pertandingan cabang olahraga dayung pada SEA Games nanti.

"Mudah-mudahan renovasinya bisa segera selesai. Maksimal pada September atau Oktober 2011 nanti renovasi danau Cipule selesai. Jadi, pada Desember 2011 danau ini siap," kata Aries.

L A M P A H | Bukan Sekadar Situ Cipule Dikatakannya, Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) sebelumnya telah mengusulkan danau Cipule sebagai salah satu "venue" atau tempat penyelenggaraan pertandingan dayung pada SEA Games 2011.

Karena itu, danau tersebut saat ini tengah dalam renovasi. Khusus anggaran renovasi danau Cipule dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebanyak Rp3,5 miliar. Selain itu, ada pula anggaran yang bersumber dari BBWS Citarum dalam melakukan renovasi danau Cipule.

Menurut Aries, danau Cipule yang akan menjadi arena pertandingan cabang olahraga dayung pada SEA Games 2011 cukup tepat. Karena terdapat dua akses masuk untuk tiba di danau tersebut.

Dua akses tersebut ialah dengan melalui Jalan Kosambi dari Purwakarta dan melalui Bendung Walahar, Karawang.

Tetapi, jalan raya di sekitar Bendung Walahar tidak bisa dilewati kendaraan besar, karena kondisi jalannya cukup sempit. Dengan demikian, kendaraan besar harus melewati jalan Kosambi.

Tempat Wisata Sebagai tempat wisata juga, coba mampir makan siang di warung nasi sederhana di danau Cipule. Makanan yang disajikan amat sederhana! Ikan goreng dan udang tawar goreng lengkap dengan

sambal lalapan, plus tutut rebus. Rasanya, maknyuuusss banget!

Yang bikin enak, ikan dan udangnya masih segar, hasil tangkapan nelayan sekitar danau . Kalau mau pesan ayam panggang pun, ayamnya musti ditangkap dulu, disembelih dadakan. Pokoknya nikmat banget! Kalah deh tuh KFC, Hokben, PH, even Sky Dining sekalipun!. Ini bukan lebay karena jarang-jarang kita bisa makan enak sambil menghadap danau asri yang pada 2006 sudah menjadi tempat lomba dayung PORDA Provinsi Jabar.

Udah gitu, segimana banyaknya piring nasi yang kita makan, berapa banyak pun ikan yang kita makan, berapa piring pun udang yang kita santap, per orangnya cuma dihargai Rp15 rebu! seperti all you can eat.

Kalau mau pakai sambal cobek cuma perlu menambah Rp5 ribu lagi per orang, dan tututnya (kerang air tawar) per mangkuk cuma Rp5.000! Murah gila! dan nikmat abis!

Gak cuma makan, di sana juga bisa memancing buat yang hobi mancing.

Danau ini memang menjadi lokasi pemancingan umum juga.

Di tengah danau itu ada daratan kecil yang bisa dijangkau dengan rakit, cukup bayar Rp2.000 per orang. Di daratan itu ada warung makannya juga kayaknya, ada gubuk-gubuk kecil untuk berteduh dan untuk mancing. Asyik kan?v

GE

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

57

Periferal 10 Kota Termahal di Dunia

K

onsultan sumber daya manusia internasional, ECA International, telah mensurvei setidaknya 400 kota di dunia, yang didiami ekspatriat asal beberapa negara yang bekerja di wilayah tersebut.

Survei ini dibuat berdasarkan pengeluaran ekspatriat dalam mata uang dolar AS untuk pembelian bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan elektronik. Beberapa dari kota termahal di dunia yang masuk dalam daftar ini, sebenarnya di luar perkiraan sejumlah kalangan.

Faktanya, kenaikan nilai tukar memegang peranan penting pada pemeringkatan kali ini.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kota yang masuk dalam peringkat termahal di dunia ini bisa masuk dalam daftar itu. Berikut ini 10 kota termahal di dunia: 10. Bern, Swiss (sebelumnya No 11).

Sebagai ibukota negara, Bern merupakan rumah untuk beberapa perusahaan terkenal Swiss seperti Rolex, Toblerone, Swisscom, dan The Swatch Group. Kota ini juga menjadi lokasi kantor dari perusahaan asing, terutama AS, seperti eBay, Cisco, dan Ingram Micro.

Bern selama ini terkenal sebagai daerah dengan pajak terendah dan undangundang ketenagakerjaan yang liberal. Lebih dari itu, kota ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya dunia yang dilindungi oleh badan Perserikatan

58 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Bangsa-Bangsa (PBB), Unesco.

Kota ini juga memiliki beragam sejarah dan merupakan kota tempat tinggal salah satu tokoh dunia, Albert Einstein antara 1903 hingga 1905, dan menjadi tempat peletakan pertama teori relativitas.

9. Kobe, Jepang (sebelumnya No 7).

Kobe merupakan salah kota pelabuhan tersibuk di Jepang. Kota ini juga merupakan pusat daging terkenal di dunia.

Walaupun Jepang menjadi satu-satunya negara di Asia yang tercatat mengalami penurunan harga dalam survei oleh ECA, tingkat biaya hidup negara itu paling mahal bagi pekerja yang bertransaksi menggunakan dolar AS. Hal ini akibat dari tingginya apresiasi yen terhadap dolar AS selama enam bulan terakhir, di samping harga-harga kebutuhan pokok dan jasa yang memang sudah tinggi.

8. Jenewa, Swiss (sebelumnya 9).

Jenewa selama ini terkenal sebagai pusat diplomasi dunia. Kota ini menjadi tempat untuk beberapa kantor organisasi PBB, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Palang Merah Internasional (Red Cross), dan pusat dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum).

Satu per empat dari bagian kota ini khusus dialokasikan untuk sarana publik, dan hal ini membuat sejumlah ekspatriat asal AS sangat ingin pindah ke kota ini.

Jenewa juga menjadi salah satu tempat terkenal untuk kuliner atau biasa disebut haute cuisien.

7. Luanda, Angola (sebelumnya 3).

Sebagai Ibukota Angola, Luanda saat ini menjadi tempat beroperasinya sejumlah perusahaan multinasional besar yang mencari sumber-sumber energi.

PERIFERAL| 10 Kota Termahal di Dunia Negara ini juga kaya sumber daya alam seperti kopi, pangan, berlian, gula, besi, dan garam.

Namun, perang saudara yang berlangsung hampir tiga dekade, telah menyebabkan infrastruktur Luanda luluh lantak, sehingga mendorong harga-harga kebutuhan pokok dan jasa melonjak tinggi.

Untuk jasa mulai dari potong rambut, keanggotaan tempat kebugaran, hingga makanan cepat saji kini tidak ada lagi yang murah di kota ini. Untuk satu tahun keanggotaan tempat kebugaran kini bernilai US$2.500 atau setara Rp22,5 juta. Sementara itu, jasa potong rambut seharga US$150 atau Rp1,35 juta.

6. Zurich, Swiss (sebelumnya 10).

Kendati menerapkan pajak rendah, kota terbesar Swiss ini menduduki peringkat ke-6 sebagai kota termahal di dunia untuk para ekspatriat. Alasan utamanya adalah penguatan nilai tukar Swiss Franc hingga 27 persen terhadap dolar AS pada tahun lalu.

Zurich selama ini menjadi pusat bisnis bagi beberapa institusi keuangan dunia seperti Credit Suisse, Julius Baer, dan UBS. Sebagai kota penghubung keuangan Eropa, Zurich juga terkenal sebagai kota tempat berdirinya perusahaan jam dan pembuat cokelat seperti Lindt & Spr端ngli.

5. Yokohama, Jepang Kota terbesar kedua Jepang ini merupakan pusat komersial untuk Kawasan Megapolitan Tokyo (Greater Tokyo Area).

Pusat kota ini memiliki basis ekonomi yang kuat dengan dukungan industri yang bergerak di bidang bioteknologi, semikonduktor, dan perkapalan. Produsen mobil seperti Nissan dan perusahaan semikonduktor Fujitsu telah mengalihkan kantor pusatnya ke wilayah ini.

Yokohama juga merupakan pusat kota yang memiliki nilai artistik. Pada tahun ini, Yokohama akan menggelar festival seni mulai dari Agustus hingga Desember dengan menampilkan sejumlah artis.

4. Stavanger, Norwegia Penemuan ladang minyak di laut utara pada 1960 mengubah Stravanger dari kota aneh menjadi pusat minyak Norwegia. Tercatat lebih dari 50 perusa-

haan energi memiliki kantor pusat di kota ini. Hal itu membuat Stavanger menjadi rumah bagi ratusan ekspatriat yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Di saat perekonomian yang melambat seperti sekarang, kekayaan minyak Norwegia membuat pemerintah masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai program stimulus mewah. Norwegia selama ini terkenal dengan sistem kesejahteraannya yang sangat murah hati, misalnya sekolah gratis dengan kualitas pendidikan terbaik.

Hal lain yang membuat Stravanger masuk daftar adalah harga bahan pangan dan transportasi. Harga makanan di Norwegia naik 50 persen dibandingkan wilayah Eropa lainnya. Produk daging, gula, dan sereal merupakan bahan makanan yang paling mahal di kota ini.

3. Nagoya, Jepang Terkenal sebagai kota paling dinamis di Jepang, Nagoya terletak 165 mil dari Tokyo. Inilah kota yang menjadi pusat bagi industri manufaktur Jepang dan berkontribusi besar pada produksi komponen dari otomotif dan pesawat terbang.

Sejumlah produsen otomotif Jepang memilik kantor pusat di Nagoya, termasuk Toyota dan Honda. Beruntung, gempa bumi dan tsunami yang menyapu Jepang beberapa waktu lalu tidak terlalu memberikan dampak bagi wilayah ini.

2. Oslo, Norwegia Oslo merupakan kota yang berada pada peringkat kedua kota paling mahal di dunia selama lima tahun berturutturut. Prestasi ini tidak terlepas dari kuatnya mata uang Norwegia, kroner, yang terapresiasi terhadap dolar AS sebesar 16 persen tahun lalu. Penyebab lain adalah kuatnya perekonomian Norwegia terhadap dampak dari krisis keuangan dunia.

Oslo sebagai pusat perdagangan Norwegia merupakan rumah bagi industri perkapalan dunia, broker kapal, dan perusahaan asuransi maritim.

Kota ini juga mencuat karena sistem transportasi efisien dan luas, ramah lingkungan. Tingkat efisiensi ini terlihat dari harga tiket, walaupun harganya mencapai US$5,6 atau Rp50.400 untuk satu kali perjalanan.

1. Tokyo, Jepang Tokyo merupakan kota termahal di dunia saat ini. Buktinya, untuk menonton film di bioskop, penonton harus merogoh kocek hingga US$24 (Rp216 ribu) dan rata-rata tarif taksi sebesar US$8 (Rp64 ribu).

Sebagai pusat keuangan dunia, Tokyo menjadi markas bagi berbagai perusahaan investasi dan asuransi dunia.

Kota ini juga mendapat anugerah sebagai kota paling hijau di sejagat bumi.

Alasannya, kendati memiliki populasi penduduk hingga 8 juta orang, tingkat gas buang karbonmonoksida di Tokyo merupakan yang terendah di kawasan Asia Pasifik.

Tokyo juga mendapat penghargaan dari masyarakat dunia karena memiliki kebijakan transportasi paling komprehensif. Saat ini, seluruh taksi Tokyo sudah menggunakan listrik. v

CNBC

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

59

Sohor

D

DP Perawan Lagi

ewi Perssik perawan lagi. Terkait film horor berjudul Pacar Hantu Perawan, ia nekat melakukan vaginoplasti atau operasi organ intim mengembalikan kondisi selaput dara. ”Aku melakukan semua ini juga untuk suamiku nanti, jangka panjang lah. Jadi, tidak hanya untuk film saja, syukur aku jalani sekarang,” kata Dewi Perssik yang biasa disapa DP ini.

Ia memercayakan operasi selaput dara pada seorang dokter dari luar negeri. Rekomendasi untuk ke dokter itu berasal dari artis porno asal Norwegia, Vicky Vet, dan model asal Filipina, Misa Campo. “Karena dokter itu ahli sekali, jadi aku percaya saja,” ujarnya.

Yang pasti, kata Perssik, rasa sakit itu terbayar dengan rasa lebih percaya diri. “Demi keinginanku bisa kembali perawan, aku tahan sakitnya. Sekarang biar aku berstatus janda, tapi aku sudah perawan lagi,” ujarnya.

DP melakukan operasi itu setelah menerima honor senilai Rp1 miliar dari produser film Pacar Hantu Perawan, K2K Production. “Intinya saya melunasi janji saya, waktu syuting video klip ‘Diam-diam’. Saya pernah bilang akan melakukan operasi keperawanan, akhirnya sekarang waktunya tepat,” tambah DP. Pedangdut Goyang Gergaji ini mengaku menjalani operasi keperawanan seusai menjalani ibadah umrah. Di manakah DP melakukan operasi ini? Kabarnya dia langsung melakukannya di Mesir. Ia tidak secara langsung mengiyakan bahwa operasi itu dilakukan di sebuah daerah di Mesir.

60 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

Alasan DP melakukan operasi selaput dara, selain karena menginginkannya, ia juga ingin memberi sesuatu yang lebih kepada suaminya kelak. “Meski statusku janda, aku kan masih akan tetap perawan pada saatnya nanti,” kata DP. Pascaoperasi DP masih merasakan nyeri di sekitar perut dan pangkal pahanya. Meski begitu, ia tetap bersemangat saat harus naik panggung. Baginya, jauh lebih penting ketika ia sudah mampu mendapatkan apa yang diinginkannya sejak tahun lalu.

“Operasinya waktu itu pas selesai umrah bareng sama keluarga. Aku seperti mendapatkan semangat untuk mewujudkan keinginan itu. Aku segera cari informasi dan akhirnya mendapatkan penanganan medis yang terbaik,” tutur wanita yang baru saja putus cinta dengan artis tampan Nicky Tirta ini.

Selanjutnya ia mengaku tetap merasa bangga atas operasi selaput dara yang telah ia jalani meskipun berbagai celaan dan hujatan dialamatkan kepadanya. DP beralasan keputusan tersebut tetaplah menjadi keputusan dirinya yang harus dihargai oleh orang lain.

“Seperti saat ini, gonjang-ganjing pemberitaan yang menuai kontra, saya rasa itu wajar. Saya tidak bisa meminta siapa pun setuju dengan apa yang saya lakukan. Pro dan kontra itu wajar, bukan Dewi Perssik namanya kalau gak kontroversial,” ujar DP. Menurut dia, tak ada yang dirugikan atas usahanya. Apa yang dilakukannya semata-mata demi dirinya sendiri. “Yang jelas, kalau sama pacar sayang banget, lagi pula belum tentu nanti jadi suami saya,” ujar DP enteng.v Teddi Septiadi

S O H O R | DePe danJuPe

Sidang Ditunda Jupe Stres

S

edang menjalani sidang sebagai terdakwa penganiayaan terhadap sesama artis, Julia Perez (Jupe) stres.

Tapi, bukan stres menjadi terdakwa , melainkan karena sidang tertunda-tunda dan ia terancam gagal pergi ke Argentina bersama kekasihnya, Gaston

Castano.

Sidang Jupe pada 20 Juni lalu memang tertunda karena Jaksa Penuntut Umum sedang sakit. Sementara, masih empat sidang lagi yang harus ia ikuti sepekan sekali sehingga rencananya pergi ke Argentina bisa berantakan.

"Kalau tertunda terus kan aku bisa nggak jadi ke Argentina.

Nggak jadi ketemu keluarganya Gaston lagi," ujarnya dengan nada kecewa saat ditemui di Pengadilan Jakarta Timur. Ia mengaku pada Juli ini berencana untuk berlibur ke tempat kelahiran Gaston. Selain itu, pelantun 'Belah Duren' itu juga akan membuat video klip di Brazil.

"Terus, kebetulan aku kan mau bikin klip di Brazil, untuk album kedua. Juli juga, ya mungkin terpaksa gagal deh," tuturnya.

Padahal, kesempatan Jupe bisa berlibur panjang dengan Gaston terbilang cukup langka. Profesi Gaston sebagai atlet sepakbola membuat pemain PSMS Medan itu hanya punya waktu libur panjang sepanjang Juli saja.

"Kesempatan aku untuk ketemu orangtua Gaston pas bulan Juli saja. Soalnya pemain bola kan liburnya cuma bulan Juli saja. Sedihnya sih cuma itu, enggak bisa ketemu keluarga besar Gaston lagi," tuturnya.

Namun, Jupe tak mau menyalahkan lamanya proses persidangan akibat perseteruannya dengan Dewi Persik (Depe).

Jupe masih harus menjalani empat kali persidangan hingga memasuki agenda vonis. Itupun belum termasuk ditundanya persidangan karena hal yang tidak diduga.

"Gue sedih banget. Nanti bagaimana ngomongnya sama Gaston enggak bisa ikut dia ke Argentina. Enggak kuat rasanya, mau ngomongnya bagaimana. Padahal dia berharap banget kita bisa berdua ke sana lagi, sekalian liburan dan ketemu keluarga.

Stres mikirin bagaimana menjelaskan ke Gaston kalau enggak jadi ke Argentina," keluh Jupe.

Perkara penganiayaan yang melibatkan Jupe itu terjadi saat syuting film Arwah Goyang Karawang di kawasan Matraman, Jakarta Timur sekitar September 2010. Jupe, sebagaimana dakwaan, dianggap melakukan tindak penganiayaan terhadap Dewi Perssik saat membintangi film Arwah Goyang Karawang.

Namun Jupe yakin bahwa tindakan itu bagian dari skenario akting film tersebut.

Belakangan muncul pertanyaan, apakah perkara ini benarbenar merupakan persoalan antara Jupe dan Depe, atau sekadar promosi film Arwah Goyang Karawang yang judulnya mengundang protes Bupati Karawang itu? Pertanyaan belum terjawab, muncul lagi pertanyaan lain, apakah perkara ini hanya untuk menjaga popularitas kedua artis itu?

Jadi, penundaan sidang pun memperpanjang popularitas dong?v Teddi Septiadi

Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

61

Prikitiw Idola

S

Gunawan Effendi

iapakah idola kita? Jika kita tak memiliki idola, bersiap-siaplah berperan sebagai idola. Dalam alam bawah sadar, nyaris senantiasa tersedia gambaran yang kita jadikan panutan dengan penghormatan buta, tanpa melihat sisi buruknya. Itulah idola.

Jadi, idola akan tetap ada karena yang tak tampak pun dapat berperan idola. Yang tak pernah kita temui sekalipun dalam mimpi, dapat menjadi idola. Boleh jadi yang menjadi idola adalah Mick Jagger, Justin Beiber, Jennifer Lopez, atau Anna Paquin yang sudah mendapat Oscar pada usia 11 tahun. Namun jangan kira figur seperti Ayatullah Khomeini atau bahkan Osama bin Laden tak mungkin jadi idola.

Nah, idola juga akan mempengaruhi cara memandang dunia dan kemudian perilaku kita. Kembali lagi, siapakah figur idola kita?

Jika tak menemukan idola di lingkungan terdekat, toh imajinasi kita tanpa batas. Terlebih lagi, dengan semakin luasnya jaringan internet, semakin banyak kemungkinan menemukan gambaran lebih utuh tentang idola kita. Kita pun bebas memiliki banyak idola.

Idola pun bisa berganti-ganti. Mungkin karena ada yang lebih baik, kita meninggalkan idola lama. Namun idola bisa bertahan lama jika kita tak pernah menemukan sisi negatifnya, atau tak pernah berusaha mencarinya.

Idola yang bertahan lama mungkin telah teruji kehandalannya. Mungkin juga kita menjadi pengikutnya, atau mengikuti cara berpikirnya dan kemudian mengikuti pula perilakunya.

Well, sekarang, pernahkah kita bertanya, siapa idola seorang seperti Umar Patek? Siapa pula idola figur-figur semacam Hambali, Amrozi, Imam Samudera, dan mereka yang biasa disebut sebagai teroris?

Boleh jadi idola mereka banyak. Namun, idola yang banyak justru dapat mengkonstruksikan cara mereka memandang dunia serta mempengaruhi pola perilakunya.

Maka janganlah mengira pertanyaan tentang idola di kolomkolom yang pernah kita isi adalah sesuatu yang tanpa makna.

Idola akan menunjukkan siapa diri kita, sekaligus menjadi informasi seperti apa kecenderungan perilaku kita.

Namun yang lebih penting adalah pertanyaan mengapa yang disebut teroris itu memiliki idola-idola tertentu sehingga perilakunya menebar ancaman dan ketakutan bagi sesama. Sangat boleh jadi mereka tak menemukan idolanya di sini, di dalam negeri. Bercampur dengan ketidaksesuaian gambaran mereka tentang dunia, bertemu dengan kawan-kawan yang berparadigma sama, jadilah mereka kelompok yang eksklusif dan jauh dari arus utama kehidupan manusia yang didefinisikan normal pada umumnya.

62 Majalah Publik - Edisi 7/II 2011

O ya, normal bagi arus utama di masyarakat, belum tentu untuk mereka yang didefinisikan sebagai teroris. Normal untuk arus utama masyarakat Inggris Raya, belum tentu normal untuk mereka yang disebut pendukung Irlandia Utara (IRA).

Begitupun jika kita melihat kelompok ETA di Spanyol, atau juga Brigade Merah di Italia.

Jika normal di arus utama masyarakat saja belum tentu dianggap demikian oleh mereka yang disebut teroris, apatah lagi jika arus utama itu tidak normal. Maka sangat relevan untuk mempertanyakan kondisi Indonesia saat ini: Jika kejujuran bukan menjadi sesuatu yang berharga di masyarakat kita, apakah itu normal namanya?

Ketika manipulasi terhadap kebenaran merupakan kebiasaan sehari-hari, normalkah kondisi masyarakat kita.

Tatkala pendidikan tercermin dalam kasus Alif di Surabaya, dan kemungkinan besar terjadi secara masal di banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tertinggi, apa yang bisa kita harapkan?

Tatkala sulit mengakui bahwa korupsi adalah sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari dan tak pernah kita upayakan penghentiannya, apakah normal hidup seperti ini?

Alangkah banyak contoh yang menunjukkan betapa abnormal masyarakat dan bangsa kita. Dengan kondisi abnormal itu, apakah kita bisa berharap akan muncul idola di tengah masyarakat kita?

Alangkah berbahayanya bangsa tanpa idola. Bahkan bangsa seperti Korea Utara pun mengupayakan agar idola itu tetap ada demi menjaga keutuhan bangsanya.

Di negara demokrasi, idola akan terbentuk melalui penegakan aturan main yang adil dengan penerapan yang tegas serta berlaku bagi segenap warganya. Tak ada negara demokrasi yang berhasil tanpa figur-figur yang menjadi contoh, panutan, idola, di lingkungan pemerintahannya.

Idola di lingkungan pemerintahan itu akan semakin merekatkan masyarakat dan bangsa karena ia hidup, dapat ditemui, dicontoh, dan diikuti. Bukankah idola itu akan menjadi sasaran penghormatan buta tanpa melihat sisi negatifnya?

Bagaimana cara agar bisa menjadi idola? Sederhana untuk menyebutkannya, wujudkan saja kejujuran dalam setiap desah napas kita. Dari kejujuran itu akan muncul keluhuran yang mengembalikan kita kepada kehidupan normal.

Itu sebabnya, jika kita kehilangan idola karena masyarakat yang abnormal, segeralah menjadi idola. Berlomba-lombalah menjadi idola. Paling tidak, imajinasi liar yang memicu frustrasi dan aksi teror akan semakin berkurang.v