Global Justice Update - Tahun ke-6 - Edisi 2 - Juli 2008 by Buletin GJU

WTO

lobal ustice pdate

Tahun 6 No.2 Juli 2008

Redaksi Pimpinan Redaksi Bonnie Setiawan

Redaktur Pelaksana Salamuddin Daeng

Perundingan WTO Buntu, Negara Berkembang Menginginkan Praktek Kolonial Diakhiri 4

FTA “FREE TRADE AGREEMENT / FTA” Memperdalam Ketidakseimbangan Hubungan Ekonomi

Nasional PRIVATISASI BUMN: SEBUAH IRONI

Herjuno NK

Kontributor Ponny Anggoro Revitriyoso Husodo

Layout Sulistiyono Bila ada saran dan kritik sampaikan kepada: Institute Global Justice - IGJ Jl. Matraman 12A Jakarta 10430 Telp. 021-310 7578 Fax. 021-310 7586

Ponny Anggoro

Program Privatisasi BUMN : Penyelamatan APBN Melalui De-Nasionalisasi

Salamuddin daeng

Privatsiasi Sebagai Landasan Ekonomi Neoliberal

Reporter

Salamuddin daeng

Teori Sesat Landasan Kebijakan Hutang

Salamuddin daeng Menjadi Bangsa Mandiri “Mungkinkah ?”

Perusahaan Obyek Privatisasi Tahun 2008 s/d Tahun 2009

Opini IDEOLOGI DAN HAKEKAT PRIVATISASI : De - Nasionalsiasi menuju RE-KOLONIALISME

Bonnie Setiawan

Publik UTANG DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN: Pencarian Jalan Alternatif

Ivan A Hadar Isu-Isu dan Perspektif Seputar Privatisasi Ichsanuddin Noersy

FTZ BBK Kepentingan Siapa, Kita atau Singapura ? Oleh: Edy Burmansyah

Budaya REKOMENDASI PEMBENTUKAN BUDAYA ASEAN

Surat Pembaca

42 42

De - Nasionalisasi Indonesia Upaya untuk memberangus peran negara dalam perekonomian, telah menjadi kebijakan utama rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini. Berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan politik dikeluarkan dalam rangka menggantikan posisi negara, khususnya di bidang ekonomi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Suatu upaya yang secara keseluruhan ditujukan untuk menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar bebas. Keluarnya Undang-undang migas, undang-undang energi, undang-undang penananam modal dan berbagai peraturan berbau neoliberal lainnya, menunjukkan keseriusan rezim yang berkuasa untuk menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara. Melalui berbagai kebijakan, sumber-sumber ekonomi strategis seperti sumber daya alam minyak, gas, mineral dan batu-bara, diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta asing. Industri dasar, industri telekomunikasi yang memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional, dijual kepada swasta asing. Tidak hanya itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pertamina, PLN, BUMN yang bergerak di sektor keuangan dan perbankan, serta transportasi, diserahkan kepada pihak swasta dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan meraup keuntungan semata. Dalam rangka mensukseskan segala urusan pivatisasi dan swastanisasi aset-aset publik, seperti BUMN, industri migas, Perusahaan Listrik Negara (PLN), perbankkan nasional dan lain sebagainya, Pemerintahan SBY-JK membentuk suatu badan yang disebut komite privatisasi. Kebijakan tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebuah lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengobral BUMN kepada pemodal-pemodal besar, khusnya pemodal asing. Melalui komite privatisasi inilah, dalam tahun 2008 Pemerintah SBY â&#x20AC;&#x201C; JK mengemukakan niatnya untuk menjual sedikitnya 34 BUMN kepada pihak swasta dengan berbagai skema penjualan. Alasannya yang dikemukakan pemerintah sebagai dasar legitimasi dalam melakukan privatisasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi dan keuntungan usaha milik negara tersebut. Padahal alasan sebenarnya adalah pemerintah butuh uang, para pejabat negara butuh uang, dan salah satu cara yang paling mudah adalah menjual warisan negara yang masih tersisa, yaitu BUMN-BUMN tersebut. Serangkaian kebijakan penguasa yang dengan sangat terencana melakukan upaya menghilangkan peran negara dalam â&#x20AC;&#x153;melindungi ekonomi warga negaraâ&#x20AC;?. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan perusahaan multinasional (TNC/MNC ) dan lembaga keuangan multinasional (IMF & World Bank) yang sangat bernafsu menguasai asset-aset strategis dan menjalankan ekonomi pasar secara total di Indonesia. Pemerintah lupa bahwa BUMN adalah institusi ekonomi yang dibangun dari tabungan uang rakyat, yang fungsinya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Redaksi

GJU - Juli 2008

W TO

Perundingan WTO Buntu, Negara Berkembang Menginginkan Praktek Kolonial Diakhiri Pertemuan terbatas tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa yang seharusnya berlangsung 21-25 Juli 2008, namun mulur hingga 30 Juli 2008, berlangsung mengecewakan. Pembahasan dalam sidang-sidang Dewan Umum dan peundingan Pertanian cenderung merugikan kepentingan petani kecil Indonesia, sehingga pemerintah harus menolak kesepakatan WTO yang merugikan kepentingan nasional. Perundingan WTO gagal setelah para delegasi bertemu secara maraton selama sembilan hari.

ertemuan sendiri mulur hingga 30 Juli 2008. Saya

mechanism (SSM/mekanisme perlindungan) terakomodasi

berpendapat proses negosiasi kurang transparan. Terutama

dalam

ketika dibentuk kelompok perunding dengan jumlah terbatas 7

ucapnya.

draf

modalitas

perundingan

sektor

pertanian,”

negara (G-7) yang hanya beranggotakan AS, Uni Eropa, India, Brazil, Jepang, Australia, dan China,” demikian diungkapkan oleh Celso Amorim, Perwakilan Brazil untukn perundingan

Amorim lantas menjelaskan, bagi negara berkembang, SP dan SSM merupakan kepentingan mendasar, karena terkait perlindungan terhadap produk-produk yang menyangkut

pertanian.

hajat hidup petani. Ini juga menyangkut kelangsungan Menurut

dia,

Brazil,

India,

Indonesia

dan

negara

hidup masyarakat di perdesaan yang sangat rentan dengan

berkembang lain, tidak termasuk dalam kelompok G-7.

kemiskinan. Oleh karena itu, kesepakatan di WTO harus

Dalam hal ini, Indonesia jelas-jelas kehilangan kesempatan

ditolak. Demikian juga jika tidak ada mekanisme perlindungan

untuk memperjuangkan kepentingan nasional. “Jika hanya

petani dalam bentuk SSM. Maka ketika pasar domestik

mendengarkan pendapat 7 negara tersebut sebagai bahan

dibanjiri komoditas impor, maka bentuk kesepakatan apapun

untuk perundingan berikutnya, maka tentu akan sangat

tentu tidak ada manfaatnya bagi kepentingan nasional.

kehilangan arah,” ujarnya. “Putaran Doha (kesepakatan WTO sebelumnya) adalah Untuk itu, lanjut Amorim, delegasi perunding negara

agenda pembangunan. Oleh karena itu isu-isu mengenai

berkembang, termasuk Indonesia, harus menyampaikan

pembangunan haruslah tercermin dalam perumusan drafm

protes keras dan meminta agar proses perundingan lebih

modalitas, khususnya yang menyangkut SP dan SSM. Petani

transparan. Selain itu juga mengikutsertakan seluruh unsur dan

kecil di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sungguh

mengutamakan pendekatan dari bawah, sehingga tidak didikte

menderita dengan distorsi dari pasar dunia yang diisi produk

negara maju.

bersubsidi berlebihan dari negara-negara maju. Sementara

Selanjutnya, Indonesia yang juga menjadi juru bicara

mereka memaksakan liberalisasi pasar di negara-negara sedang

harus

berkembang. Jadi adalah sangat tidak adil apabila petani

memaksimalkan posisinya. “Kita sangat berkepentingan agar

kecil dengan kepemilikan luas lahan rata-rata 0,3 hektare

special products (SP/produk khusus) dan special safeguard

harus bertarung di negara sendiri dengan produk impor hasil

kelompok

G-33

(negaranegara

berkembang)

GJU - Juli 2008

mewakili semua negara dan mempertahankan hak mereka.”

korporasi, bahkan Trans National Corporations dari negara

Kesepakatan mengenai besaran subsidi dan tarif impor dalam

maju yang disubsidi. Hasil akhirnya adalah kemiskinan dan

kerangka Putaran Doha tidak tercapai.

ketertinggalan kaum tani kita,” ungkap Martin Khor dari Third World Network, sebuah jaringan LSM internasional yang fokus pada isu globalisasi dan perdagangan bebas. Jadi, sejalan dengan perlunya memperjuangkan SP dan SSM, Indonesia juga harus meminta penurunan subsidi pertanian di negara-negara maju. Selain itu juga mendorong peniadaan berbagai kebijakan perdagangan yang merugikan negara berkembang, seperti kebijakan kredit ekspor, bantuan pangan, dan subsidi ekspor. Sementara itu, berbagai negara di dunia, termasuk negara maju, sektor pertanian masih

Perundingan mengenai masalah ini sudah dibahas selama tujuh tahun terakhir. Kegagalan ini dapat dikatakan merupakan yang terparah dari serangkaian pertemuan dan negosiasi soal perdagangan dunia. Pembicaraan terhenti setelah India, salah satu kekuatan ekonomi besar, dan AS, negara dengan perekonomian terkuat, tidak mencapai kata sepakat tentang bagaimana negara miskin dapat menaikkan tarif impor untuk melindungi petani mereka dari serbuan impor produk pertanian.

mendapat perlindungan. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa

AS menolak usulan India dan China bahwa negara

membuka pasar produk pertaniannya, karena berdampak

berkembang diperbolehkan menaikkan tarif impor pertanian

pada kehidupan petani nasional yang merupakan sebagian

sebesar 25 persen jika volume impor naik 15 persen. Washington

besar masyarakat di Indonesia.

bersikeras kenaikan tarif impor dapat dilakukan jika kenaikan

“Pertanian tetap perlu perlindungan. Kita tidak bisa membuka impor seenaknya. Ketahanan sektor pertanian terkait dengan ketahanan pangan kita. Jangan sampai kita jadi

impor mencapai 40 persen.India berpendapat pagu sebesar 40 persen itu terlalu tinggi. Pada saat impor sudah naik sebanyak itu, akan banyak petani yang bunuh diri karena frustrasi.

tergantung dengan impor. Jepang dan China juga melakukan

Ketika ditanya kapan akan diadakan lagi pertemuan untuk

proteksi. Di WTO, yang ada hanya ego negara maju yang

mengatasi masalah itu, Pascal Lamy, Direktur Jenderal WTO,

membidik Indonesia dan negara berkembang karena punya

mengatakan terlalu dini untuk menentukan jadwal. ”Akan

pasar yang cukup besar. Jadi kalau perundingan WTO

tetapi, pada umumnya ada pendapat bahwa kita tidak bisa terus

merugikan negara berkembang, maka harus ditolak dan kita

bertahan pada posisi sekarang ini,” ujarnya lagi. Pemerintah

tetap menjaga sektor pertanian dan

India menyatakan siap kembali ke meja perundingan untuk

usaha kecil. Menurut Khor, selama ini negara maju memberikan proteksi pertaniannya dan melakukan praktik dumping (harga ekspor lebih murah dari dalam negeri) secara terselubung. “Mereka (negara maju) memberikan kredit ekspor untuk negara yang mau menampung hasil pertaniannya. Jadi tidak mungkin petani kita bersaing dengan petani negara maju yang disubsidi pemerintahnya. Jadi harus ada proteksi pasar dengan melakukan pembatasan impor,” ungkap Khor dalam buletin South-North Development Monitor (SUNS).

membicarakan soal perdagangan global. India juga tetap bertekad tidak akan melunakkan permintaannya dalam rangka melindungi petani miskin. India juga menyatakan kegagalan perundingan di Geneva adalah karena sikap AS. ”AS menyebabkan kemandekan akibat sebuah isu yang bukan merupakan isu vital perdagangan, tetapi terkait dengan kehidupan para petani,” ujar Menteri Perdagangan India Kamal Nath. ”Saya dapat bernegosiasi tentang perdagangan, tetapi tidak dapat berkompromi mengenai kehidupan petani. Nasib petani miskin sangat rentan dan tidak dapat dikorbankan demi

Wakil perunding India, Kamal Nath, mengatakan, gagalnya

kepentingan komersial negara maju,” ujar Nath, yang selalu

perundingan WTO memperlihatkan sikap negara berkembang

mengatakan bahwa New Delhi tidak akan mengorbankan

yang menginginkan praktik ”kolonial” diakhiri.

kepentingan jutaan petaninya dalam perdagangan global.

”Pada saat ini, negara berkembang ingin menyeimbangkan kekuatan, khususnya mengenai subsidi pertanian yang mereka pandang sebagai warisan dari masa lalu. Saya rasa pandangan ini benar,” ujar Nath di dalam buletin SUNS. Lamy mengatakan, negosiasi terbaru itu telah memperlihatkan adanya kekuatan

Nath menyebut kegagalan itu sebagai kemunduran serius. ”AS hanya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, sementara India dan negara-negara berkembang lainnya berupaya keras untuk melindungi kehidupan para petaninya,” kata Kamal Nath. (HNK)

dunia baru yang dipelopori India, China, dan Brasil, yang ingin meninggalkan jejaknya pada perdagangan dunia. Delegasi lain, Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr

Sumber : South-North Development Monitor (SUNS) edisi 6074, 30 Juli 2008 dan South Centre’s Analysis and News of the WTO’s MiniMinisterial, dalam www.southcentre.org

Stoere, menulis artikel di sebuah koran dan menyebutkan, ”Saya telah menyaksikan kebangkitan kekuatan baru yang

GJU - Juli 2008

W TO

pertanian

F TA

“FREE TRADE AGREEMENT / FTA” Memperdalam Ketidakseimbangan Hubungan Ekonomi

Beberapa waktu lalu, Korea Selatan diguncang oleh aksi keras di Kota Seoul hingga 6 menteri di Kabinet terpaksa turun. Ini disebabkan oleh salah satunya kekhawatiran masyarakat Korea Selatan oleh perjanjian US-Korea, yang menurut banyak orang hanya akan merugikan publik Korea. Pasalnya, rakyat Korea Selatan menolak menerima sampah makanan dari Amerika yaitu daging sapi Amerika yang diyakini mengandung sapi gila.

Penolakan Korea Selatan mengadakan FTA dengan

yang lebih kompleks dibandingkan engara yang sudah lebih mapan

Amerika Serikat ini merupakan sebuah usaha yang cukup

secara ekonomi.

gigih di tengah maraknya FTA yang banyak dijalankan

Beberapa

oleh negara-negara maju ke negara berkembang.

penelitian

(lihat

Chandra

2007,

Robles

2006)

menunjukkan bahwa kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-UE

Setelah perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia

FTA ini diperkirakan akan semakin memperdalam ketidakseimbangan

(WTO) mengalami kebuntuan, banyak negara maju

hubungan ekonomi antara kedua kawasan tersebut. Tabel di bawah

yang beralih strategi untuk menjalankan FTA. Sampai

ini menggambarkan FTA yang sudah dan akan ditandatangani oleh

sejauh ini, ada lebih dari enam puluh perjanjian FTA

Indonesia.

yang ditandatangani negara-negara, namun perjanjian

Tabel

tersebut tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Surat yang dikimkan salah seorang pelajar di Korea kepada Presiden AS, George W. Bush, Jr,

Kesepakatan Perdagangan Bebas yang telah disepakati Indonesia

Nama Perjanjian

Status

ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)

Sudah disepakati

bahkan menyatakan, ”I want to ask you: Wouldn’t this

Indonesia – Jepang EPA

Sudah disepakati

agreement be beneficial to the US only in the short

ASEAN-China FTA

Sudah disepakati

term? Couldn’t this agreement be perceived as violating

ASEAN-Korea FTA

Sudah disepakati

the rights of Koreans to feel safe? Please consider the

ASEAN-India FTA

Sedang dirundingkan

result that this agreement could and will leave, both

ASEAN-EU FTA

Sedang dirundingkan

now and for the future.”

ASEAN-Australia-New Zealand FTA

Sedang dirundingkan

dilangsungkan

Indonesia – AS FTA

Pra-negosiasi

beberapa kesepakatan perdagangan bebas FTA yang

Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia, dan Islandia)

Joint-Study Group

Saat

ini di Indonesia tengah

sedang dirundingkan dan akan berlaku di Indonesia adalah ASEAN EU FTA, ASEAN Jepang FTA, ASEAN India FTA, ASEAN Korea Selatan FTA, dan Indonesia

Perkembangan terbaru dalam perundingan ASEAN EU FTA saat

Jepang EPA. Kesepakatan perdagangan bebas yang

ini, sedang dilakukan perundingan terus menerus di dalam Joint

sedang dirundingkan antara ASEAN dengan Uni Eropa

Committee for the EU-ASEAN Free Trade Agreement. Perkembangan

(ASEAN EU FTA) akan membawa ke jurang kehancuran

terbaru dalam perundingan tersebut, Uni Eropa mempercepat proses

yang signifikan bagi negara-negara di Asia Tenggara,

perundingan, seperti yang dikatakan Karl Falkenberg, Deputi Direktur

terutama karena karakter dua kawasan yang berbeda,

UE untuk Hubungan Perdagangan, “We’ve set the rather ambitious

di mana UE merupakan sekumpulan negara maju

target of completing negotiations in about a year or a year and a half

sedangkan di ASEAN masih banyak negara berkembang

— let’s say by the end of 2009, we should be able to achieve some

yang mempunyai permasalahan ekonomi domestik

kind of outcome.” Diagendakan bahwa pertemuan Joint Committee

GJU - Juli 2008

Dalam FTA, ada beberapa kasus di

perundangan lisensi wajibnya. Hal ini

Negara-negara ASEAN, yaitu pada bulan

ASEAN yang bisa menjadi pelajaran bagi

tentu makin mempersulit akses rakyat

April di Bangkok, Thailand; bulan Juli di

Negara lain. Misalnya, terkait dengan

miskin terhadap obat-obatan karena

persoalan TRIPs, Thailand didesak oleh

tingginya harga obat-obatan.

Filipina dan bulan Oktober di Vietnam. Tabel Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Indonesia Terhadap Negara Eropa (Ribu USD/Thousands of USD)

Merck (produsen farmasi) untuk tidak

Pelajaran mahal bisa dipetik dari EU-

melakukan compulsory licensing terhadap

Afrika EPA yang telah ditandatangani

obat-obatan

AIDS

(anti

retroviral)

antara Uni-Eropa dengan Negara-negara

Tahun

Ekspor (X)

Impor (M)

Selisih (X- M)

yang telah dipatenkan oleh beberapa

Afrika pada tanggal 12 Desember 2007.

2000

9,193,357

4,881,245

4,312,112

perusahaan multinasional, salah satunya

Uni-Eropa telah menggunakan berbagai

2001

8,293,424

4,243,529

4,049,895

Merck. Compulsary licensing atau lisensi

2002

8,365,588

4,171,049

4,194,539

cara tidak terpuji dengan menekan

2003

8,525,333

4,355,062

4,170,271

wajib merupakan salah satu fleksibilitas

dan

yang bisa digunakan oleh pemerintah

tersebut untuk mengesahkan perjanjian

mengancam

negara-negara

2004

7,342,746

6,480,799

861,947

2005

10,731,078

7,884,394

2,846,684

negara berkembang untuk menyediakan

tersebut, termasuk dengan pembatalan

2006

12,913,788

8,895,018

4,018,770

obat dengan harga lebih murah, dengan

bantuan dan penutupan akses pasar

2007

14,570,506

10,957,883

3,612,623

memproduksi versi generik di dalam

ke Eropa. Perjanjian tersebut berintikan

negeri atau mengimpor obat versi generik

penghapusan semua hambatan atas

dari obat-obat yang masih memiliki

perdagangan,

paten.

bahwa Negara-negara Afrika tidak akan

SUMBER : Bank Indonesia Tahun 2008, http://www.bi.go. id/biweb/Templates/Statistik

Ini dari

merupakan pihak

memastikan

Perlu diketahui, jangka waktu paten

menerapkan pajak import atas produk

adalah 20 tahun, selama waktu tersebut,

pangan Eropa yang bersubsidi tinggi guna

perusahaan memiliki hak monopoli dari

melindungi petani kecil mereka. Demikian

produksi, pemasaran, penentuan harga,

pula

penghapusan

atas

persyaratan

sampai distribusi. Lisensi wajib berupaya

local content yang diterapkan kepada

untuk menyediakan obat versi generik dari

Negara-negara SADC (Southern African

agresif

obat yang masih dilindungi paten. Dalam

Development Community). Intinya adalah

sebagaimana

langkah

Uni-Eropa,

seperti

Kesepakatan TRIPs di WTO, compulsory

EPA tersebut bersifat WTO-Plus, yaitu

dikatakan Peter Mandelsohn, EU Trade

licensing

lebih luas dan komprehensif ketimbang

Commissioner;

the

negara untuk melindungi kepentingan

“Strengthening

adalah

hak

bagi

setiap

commitment and focus of EU trade policy

bangsanya. Selengkapnya kesepakatan di

in Asia is an important part of the EU’s

WTO itu berbunyi. “Each member has the

Global Europe trade strategy. An EU-

right to grant compulsory licenses and the

ASEAN FTA is a key part of that. This

freedom to determine the grounds upon

meeting helped clarify issues and map

which such licenses are granted (Pasal 5

out the work ahead. I remain strongly

(b))” Adanya kesepakatan perdagangan

yang telah diatur di dalam WTO. (Tim). Tabel Nilai Ekspor Dan Impor Nonmigas Indonesia Terhadap Negara-Negara Asean (Ribu $ US) Tahun

Ekspor (X)

Impor (M)

Selisih (X- M)

2000

9,828,385

3,724,593

6,103,792

2001

8,687,279

3,520,524

5,166,755

2002

9,173,836

3,804,671

5,369,165

2003

9,753,421

4,480,395

5,273,026

committed to a wide-ranging twenty-

bebas / FTA dengan Eropa akan membuat

first century trade agreement …”

sebuah negara tidak dapat melindungi

2004

28,360

6,285,506

(6,257,146)

Kami melihat ada banyak bahaya

rakyatnya.

2005

14,444,689

16,244,412

(1,799,723)

besar yang akan diterima Indonesia /

Dalam

2006

16,577,915

16,471,960

105,955

sektor

kesehatan,

negara berkembang lainnya di ASEAN jika

Thailand

menyepakati kesepakatan perdagangan

terus menghalangi upaya pemerintah

bebas dengan EU. Pertama, bahaya

untuk memberikan obat murah kepada

bagi sektor jasa di Indonesia (terutama

rakyatnya. Raksasa farmasi seperti Novartis

perbankan),

dan Merck telah menekan pemerintah

kedua

bahaya

dengan

perusahaan

multinasional

penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual

Thailand

(HaKI) yang makin ketat di Indonesia,

wajib obat-obatan. Sikap Uni Eropa

dan ketiga bahaya ekspansi industri

terhadap masalah paten ini juga demikian

pertanian dan perikanan modern Eropa

halnya. Komisi Eropa bahkan meminta

ke Indonesia.

Thailand untuk mengganti perundang-

GJU - Juli 2008

untuk menggagalkan

Sumber : Bank Indonesia, Tahun 2008, http://www.bi.go.id

lisensi

F TA

berikutnya akan lebih intensif diadakan di

Nasional

PRIVATISASI BUMN: SEBUAH IRONI Ponny Anggoro Program Officer di Institute for Global Justice (IGJ)

Kilang Minyak Natuna

Latar belakang:

asyarakat kembali terhenyak mengetahui kabar bahwa pada triwulan III tahun ini dikabarkan akan ada 34 BUMN yang rencananya akan diprivatisasi dan masih ada carry over dari 2007 sebanyak 10 BUMN.1 Menurut Menkeu Sri

Mulyani dengan 34 BUMN dan 10 carry over itu akan memberikan dampak positif bagi APBN yaitu Rp 1,5 triliun plus keseluruhan perekonomian. Dari tahun ke tahun sejak reformasi, privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) semakin meningkat saja. Tawaran mulai dibuka lebar. Ini sebuah tantangan, jika anda tertarik untuk membeli saham BUMN di atas, hanya dengan mengajukan sebuah proposal pendek dan mengajak partner MNC/TNC atau pejabat negara atau Bank Dunia untuk mencari koneksi sebuah MNC/TNC sebagai partner, anda akan mudah memperoleh rekomendasi dari pejabat Bank Dunia tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari sebuah bank internasional atau anak perusahaan Bank Dunia seperti IFC (International Financial Corporation) dan MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Di samping itu anda juga akan mudah mendapatkan perlindungan atas investasi jika terjadi konflik oleh ICSID (The International Centre for Settlement of Investment Disputes). Berbagai perusahaan besar yang umumnya berawal dari rekanan Presiden RI atau pejabat tinggi negara telah mendapatkan kemudahaan itu untuk melakukan transaksi bisnisnya di Indonesia. Dalam privatisasi BUMN kasus yang sama pun bisa terjadi. Kilang Minyak Balongan Dalam 1

Nama BUMN yang akan diprivatisasi antara lain: PT. Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Perkebunan Nusantara IV, PT. Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (direncanakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri (ada saham negara hampir 5 persen), PT. Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT. Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

GJU - Juli 2008

pencapaian efisiensi melalui persaingan. Ketiga, dynamic

di Indonesia sebenarnya diisukan secara bertahap sejak

efficiency oleh Joseph Schumpeter, yang mempersyaratkan

masa pemerintahan Suharto, yakni sejak diberlakukannya

inovasi manajemen. Keempat, adalah dorongan deficit

deregulasi dan dikorporasikannya perusahaan negara menjadi

anggaran belanja pemerintah.

sebagai

bagian

dari

liberalisasi

perusahaan umum. Didorong oleh krisis keuangan pada tahun 1998, menyusul dikenakannya kewajiban pemerintah untuk melakukan bail out atas hutang bank-bank swasta yang menyebabkan deficit APBN, maka pemerintah diminta oleh IMF melalui Letter of Intent memberlakukan Undangundang No 22 Tahun 2001 mengenai privatisasi BUMN sebagai perusahaan public (PERSERO). UU ini kemudian diikuti Peraturan Pemerintah No. 31 of 2003. Contoh BUMN yang termasuk paling awal diprivatisasi adalah PN Pertamina yang diubah menjadi PT. PERTAMINA (PERSERO) pada tanggal 9 Oktober 2003. Keberhasilannya kemudian diikuti oleh penjualan saham PT. Indosat dsb. Ironisnya, dalam proses jual beli itu pada prakteknya privatisasi hampir tidak berhubungan dengan kepentingan untuk mendapatkan pendapatan negara yang

Yang menjadi masalah adalah jika yang dijual itu adalah asset Negara yang bersifat strategis dan menguntungkan yang dalam penjualan ini dijual secara murah, maka seluruh bumi Nusantara akan terganggu aktifitas ekonomi dan politiknya. Dengan alasan kebangkrutan dengan beban untuk membayar hutang, mengurangi pengangguran atau kemiskinan, apalagi terutama ditambah dengan kondisi krisis ekonomi seperti yang dialami Indonesia di tahun 1998 yang menyebabkan deficit APBN yang jumlahnya puluhan trilyun, ditambah dengan proses jual beli secara koruptif yang melibatkan sejumlah pejabat, pemerintah tentu akan menjual murah BUMN nya. Tidak heran jika Stiglitz menyatakan, ”developing countries to be aware of widespread corruption in the privatization process…”, dan “in many countries, privatization got the name of briberization” 2

signifikan walaupun selalu dikatakan untuk mengurangi defisit APBN. Privatisasi umumnya selalu lebih mengutamakan cipratan

Sekarang mari kita lihat kolom Indonesia pada tabel di

dana hasil penjualan kepada para pejabat negara atau partai

bawah. Kolom Indonesia dalam tabel ini menyebutkan hasil

politik yang terkait serta peran pialang atau broker yang sangat

transaksi privatisasi yang pernah meningkat drastis di tahun

menentukan, sehingga harga jual sahamnyapun tidak dinilai

2003 dan 2004, kemudian menurun cukup drastis pula di

sesuai harga pasar (undervalued). Sementara itu para pekerja

tahun 2005 dan 2006. Dibandingkan dengan Cina, perolehan

juga meminta hasil penjualannya dengan mengatasnamakan

Indonesia tidaklah besar, namun loss atau kerugian secara

nasionalisme. Inilah yang sering menimbulkan kontroversi,

finansial saja yang harus dialami Indonesia sangatlah besar. Tabel 1 Hasil Transaksi Privatisasi per Tahun (AS$ juta)

pro dan kontra, baik dalam isu ekonomi maupun politik. Pengumuman atas diprivatisasikannya PT. Semen Gresik kepada Cemex pada tahun 1998 dan PT. Indosat kepeda Singapore Telcom & Telemedia tahun 2002 misalnya sudah mengundang

Region / Country

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

kontroversi diikuti oleh konflik politik antara para pejabatnya,

East Asia & Pacific

10,780

1,659

1,830

8,136

8,037

14,708

51,230

tokoh politik dengan Menteri dan jajaran Menteri

BUMN.

China

10,279

958

1,598

6,066

4,122

14,086

50,356

Kedua saham perusahaan ini memang dijual dengan harga

Fiji

yang sangat, sangat murah.

Indonesia

115

188

691

841

448

270

Malaysia

347

1,871

Melihat situasi itu muncul berbagai pertanyaan, antara

Philippines

147

486

lain, apa tujuan dan sasaran sebenarnya atas penjualan itu?

Thailand

239

631

1,025

1,066

Apakah penjualan itu dipastikan efektif bagi Negara? Apakah

Vietnam

134

174

119

yang diinginkan hanya sekedar pemasukan Negara dalam

Sumber: Data Bank Dunia 2007

jumlah yang banyak atau hanya untuk memenuhi deficit APBN? Menyimak pendapat Tony A Prasetyantono, ada faktor

Seperti bermain monopoli, sebagai pembeli, anda dengan

ekonomi yang menyebabkan BUMN dijual. Pertama, oleh alasan

mudah dapat memilih dan segera melakukan transaksi

X-efficiency (Harvey Liebenstein 1966), yakni perlu adanya

atas asset Negara yang dijual murah ini menurut kehendak

efisiensi di luar kompetisi. Kedua, allocative efficiency (JS Mill

anda dengan jaminan pinjaman perusahaan multinasional/

1848) yang memandang bahwa adanya mopnopoli natural

multilateral kelas dunia tersebut di atas. Sayang, dari table di

akan menyebabkan pasar dengan sendirinya mendorong

atas untuk tahun 2001 tak dimuat privatisasi yang dilakukan. Di

Kwik Kian Gie, dalam artikel “Pikiran dan Jiwa yang Terkorupsi”, Kompas, Sabtu 18 Desember 2004, menyadur ucapan Joseph Stiglitz di harian Jakarta Post.

GJU - Juli 2008

Nasional

ekonomi

Privatisasi

Nasional

tahun itu yang dijual adalah PT. Telkom dan PT. Sucofindo, dua

faktor penguasaan tenaga dan keahlian oleh pemilik modal

di antara “the golden boys” BUMN Indonesia yang sebenarnya

tak akan terbendung lagi. Pihak pemilik modal akan semakin

sangat strategis dan paling menguntungkan jika pemerintah

menutupnya dengan berbagai peraturan dan hambatan

tidak gegabah menjualnya. Dengan back up UU No 22/2001

perdagangan termasuk dalam pengaturan yang lebih “kurang

sektor-sektor BUMN yang diperjualbelikan pemerintah meliputi

ajar” dalam dispute of settlement dan kesepakatan dalam

sektor mineral (PT. Batubara Bukit Asam, PT. Aneka Tambang),

perdagangan bebas.

energi (PT. Gas Negara), kimia dan kesehatan (PT. Kimia Farma, PT. Indo Farma, PT. Bio Farma),asuransi (PT. Asuransi Kesehatan Indonesia), telekomunikasi (PT. Telkom, PT. Indosat), pariwisata (PT. Bali Tourism & Development), jasa (Perum Jasa Tirta), kawasan industry (PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. PDI Pulau Batam), infrastruktur , tekstil (PT. Primissima), perkebunan dan kehutanan (PTPN III, PTPN X, PT. PSB, PT. Perhutani), pendidikan (PT. Balai Pustaka),

Perebutan peran lembaga donor di Indonesia Di Indonesia yang terjadi adalah kasus yang sedemikian merugikan. Mengapa demikian? Mari kita cermati lebih lanjut. Umumnya aksi privatisasi sebuah perusahaan akan diikuti dengan restrukturisasi asset, inovasi manajemen dan pola produksi perusahaan. Restrukturisasi ini umumnya berakibat pada rasionalisasi pegawai yang mengatasnamakan efisiensi

Adapun criteria yang digunakan umumnya adalah bahwa

dan inovasi seperti dijelaskan di atas. Namun, ada “the invisible

BUMN beroperasi dalam sektor atau industry yang kompetitif,

hands”,

dengan perubahan cepat dalam teknologi dan kepemilikan

privatisasi harus dilaksanakan”. Alasan ini secara tegas diminta

saham pemerintah minoritas, tidak lagi mayoritas.

yang

selalu

mendengungkan,

“Bagaimanapun,

Metode

dan disahkan oleh IMF dalam Letter of Intentnya kepada

penjualan yang dilakukan, selain menggunakan IPO (Initial

pemerintah Indonesia di tahun 1999 dan terus diperbarui di

Public Offering) juga right issue (melalui penjualan P.T.Telkom

tahun 2000 dan 2003. Indonesia yang pejabatnya korup ini

dan P.T. Antam) atau strategic sale.3 IPO dilakukan yakni

pun diam (karena jika diam berarti akan mendapat “emas”,

dengan menciptakan proses penjualan strategis, pembelian

limpahan keuntungan penjualan aset).

oleh manajemen pekerja (employee management buy out),

sejalan dengan komitmennya bersama lembaga donor lain

pembelian oleh pemerintahan regional (regional government

seperti Bank Dunia, dll. dalam Konsensus Washington di tahun

buy out) dan likuidasi. Umumnya dengan metode privatisasi

1992 yang dimaksudkan untuk melaksanakan proses liberalisasi

seperti

ini

manajemen

yang

baru

ditetapkan

Permintaan IMF ini

dengan

dalam globalisasi dalam rangka mengakhiri krisis ekonomi

menggunakan pekerja lokal dengan hanya satu sampai sepuluh

yang muncul di Negara-negara berkembang (pada waktu itu

pekerja asing. Namun demikian umumnya perbedaan gaji,

krisis ekonomi yang terjadi berada di Negara-negara Amerika

jaminan dan perlindungan terhadap karyawan antara pekerja

Latin). Ketika posisi IMF di Indonesia melemah, ditandai dengan

asing dan lokal sangat tinggi. Demikian pula perbedaan standar

gagalnya konsep IMF dalam proses bail out hutang swasta

gaji di Indonesia dengan Vietnam dalam kelas dan kemampuan

diikuti dengan dihentikannya perjanjian hutang baru Indonesia

yang sama misalnya mempunyai perbedaan yang signifikan.

pada IMF, Bank Dunia dengan gesit segera menggantikan dan

Indonesia lebih banyak diasosiasikan sebagai Negara dengan

memperbesar posisinya dalam proses privatisasi dan upaya

pekerja yang sulit diatur. Di sisi lain pekerja Indonesia terlihat

legalisasi liberalisasi ekonomi, menggantikan posisi IMF dan

masih belum mampu membedakan kondisinya dengan kondisi

Bank Dunia sendiri.

pekerja di Negara tetangga. Faktor ini belum memperoleh porsi perhatian yang luas dari para karyawan ataupun akademik. Masalah perbedaan kesejahteraan sangat perlu diperhatikan.

Kebijakan

privatisasi

sebenarnya

sudah

sejak

lama

dikumandangkan melalui Bank Dunia dan peraturan liberalisasi perdagangannya dinegosiasikan di World Trade Organization

Jika kompetisi sangat tinggi, apalagi akan dibentuk

menurut aturan kesepakatan yang diatur dalam General

Masyarakat Ekonomi ASEAN beberapa saat lagi, perlu dipikirkan

Agreement on Trade in Services (GATS). Peraturan dengan

mengenai perlakuan perusahaan yang seharusnya dalam

prasyaratnya (conditionalities) ini menciptakan korporasi

standar yang sama antara pekerja Indonesia dengan pekerja

antar Negara yang mengeruk sumberdaya Negara untuk

Singapore misalnya dalam kelas dan lapangan kerja yang

dimanfaatkan demi kebutuhan vital di tangan manajemen

sama. Tanpa itu, atau berupaya memanipulasi kemungkinan

korporasi swasta dengan keuntungan yang diambilnya atas

itu dengan membedakan PDB masing-masing Negara, maka

hasil pelayanannya.4 Seperti telah dikemukakan di atas, peran

Pandu Patriadi, “Studi Efektifitas Kebijakan Privatisasi BUMN dalam Rangka Pembiayaan APBN”, www.fiskal.depkeu.go.id

GJU - Juli 2008

pemerintah dilakukan secara sepihak dan dalam kurun waktu

privatisasi. Kesuksesannya atas privatisasi adalah kesuksesan

yang relative singkat.

yang milayaran dolar AS jumlahnya. Berbagai penelitian baik oleh Bank Dunia maupun dengan menghampiri intelektual nasional maupun internasional, dilakukan untuk mencari bukti kuat mengenai istimewanya prospek privatisasi di Indonesia. Dari hasil penelitian itu diperoleh kesimpulan dan legitimasi yang misinya sama dengan Bank Dunia, antara lain bahwa, privatisasi

akan

mendatangkan

keuntungan

signifikan,

dengan manajemen dan ongkos produksi yang efisien, perolehan pajak membesar, dibelanjakan melalui investasi capital, dengan hasil dan pencapaian ketenagakerjaan yang maksimal dan menurunkan rasio hutang.5 Dari hasil penelitian semacam itu kemudian program ditentukan, terutama proses reformasi hukumnya.

Apakah ini merugikan? Mari kita perhatikan, dengan menjual asset seperti di atas, yang terjadi antara lain adalah, pertama, negara menurunkan nilai jual asset, yang sebenarnya menurut standar ekonomi nilai jual tinggi seperti pada PT. Telkom misalnya AS$6 milyar. Namun oleh karena ada alasan legal untuk memenuhi target pembayaran hutang dan mengurangi kemiskinan, asset menjadi turun sebesar AS$2 milyar. Kedua, Negara harus mencarikan sektor lain yang menggantikan posisi tenaga kerja yang dirasionalisasi (dipensiun/dianggurkan). Ini dapat menimbulkan masalah. Karena di satu sisi pemerintah umumnya tidak siap dengan merelokasi para angkatan kerja. Demikian pula pihak perusahaan yang tidak mau menanggung beban keuangan ganda jika ikut merelokasi para angkatan

Berulangkali pemerintah harus mengundangkan dan

kerja. Ironisnya, umumnya pemerintah di Indonesia tidak pernah

mengeluarkan Peraturan Presiden atau keputusan Pemerintah

mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih baik dan lebih

mengenai privatisasi dan liberalisasi dengan sektor-sektor yang

protektif dibanding lapangan kerja di BUMN. Di samping itu

melingkupinya. Surat Keputusan Presiden No.18 Tahun 2006

pemerintah tidak berupaya untuk membuat manajemen dan

tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero),

produksi BUMN menguntungkan. Kalaupun ada keuntungan,

misalnya, adalah keputusan untuk menegaskan privatisasi yang

maka keuntungan ini umumnya lebih banyak masuk ke

dilakukan oleh komite tersebut secara sah, dengan mengingat

kantong-kantong pejabat BUMN, pemerintah maupun partai

atau merujuk pada serangkaian ketentuan privatisasi yang

politik

ada dalam peraturan yang terdahulu seperti Pasal 4 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang NO 8 tentang Pasar Modal, Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undangundang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah NO 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO), peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha MIlik Negara. Peraturan ini semakin kuat ketika pemerintah kemudian mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal.

Dengan perebutan dana dan pengaruh ini Indonesia sebenarnya telah kehilangan hal lain dalam privatisasi yang lebih parah, yakni kerugian Indonesia yang berlipat ganda yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara. Indonesia, dengan menjual PT. Telkom berarti mengalihkan rahasia negara ke perusahaan/negara pembeli. Mengapa? Karena PT. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi Negara yang menghimpun seluruh saluran telekomunikasi yang pasti meliputi rahasia telekomunikasi (percakapan, saduran, tapping, pembuatan saluran

rahasia,

penguasaan

akses

radar/satelit,

ruang

telekomunikasi rahasia, dll.) milik negara di seluruh wilayah Indonesia.

Kita hanya akan meringis merasa sia-sia ketika

mengetahui pekerjaan kebanggaan kita dalam merancang dan melakukan advokasi public UU Rahasia Negara misalnya justru ditertawakan para pemegang saham PT.. Telkom ini karena semua akses telekomunikasi yang bersifat rahasia sudah dikuasai mereka yang bukan orang Indonesia.

Melalui rentetan peraturan ini maka Indonesia sudah disahkan untuk menetapkan dirinya dengan privatisasi demi kelancaran

Kerugian lain? Tentu saja masih ada, Indonesia banyak

liberalisasi ekonomi. Padahal perundangan ini umumnya

kehilangan akses dan potensi ekonomi di negeri sendiri. Gas

tidak melalui prosedur publik yang komprehensif. Proses

Negara sudah dikuasai Jepang, juga lalu lintas perdagangan dan

perencanaan, persetujuan DPR

harga minyak yang dikuasai Singapore dan korporasi-korporasi

4 5

sampai pengesahan oleh

Vandana Silva, â&#x20AC;&#x153;World Bank, WTO, and corporate control over waterâ&#x20AC;?, International Socialist Review, Aug/sep 2001 Laporan penelitian Dr. Suad Husnan, â&#x20AC;&#x153;Privatizationâ&#x20AC;?, disampaikan dalam sebuah seminar di Yogyakarta, 24 Oktober 2002.

GJU - Juli 2008

Nasional

lembaga multilateral sangat vital dalam mensukseskan

Nasional

internasional itu. Apalagi dengan akan disahkannya kesepakatan

informasi, sumberdaya kelas dunia, pengalaman matang &

perjanjian perdagangan bebas yang intinya memberlakukan

good governance akan berhasil.

pembebasan bea masuk dan barang modal, dan kemudahan pembelian begitu banyak asset ekonomi lainnya, yang dimulai dengan penandatanganan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Jepang, diikuti Indonesia dengan India, dll. Semakin pendek sudah usia Indonesia di tangan korporasi tanpa ada pembatasan-pembatasan pengerukan yang disahkan dengan undang-undang.

Di Indonesia ada nuansa

atau rasa kepemilikan,

perlindungan dan rasa usaha bersama berdasar suasana kekeluargaan yang menjadi bagian nafas dari cara kerja BUMN di Indonesia. Dengan standar gaji dan dinamika kerja yang masih dibawah standar perusahaan swasta besar lainnya di kelas yang sama, hampir setiap karyawannya menyatakan kerelaannya untuk bekerja di BUMN. Bekerja di BUMN adalah kebanggaan dan symbol kesetiaan warga Negara kepada asset

Gerakan Anti Privatisasi

negaranya. Ironisnya, usaha seperti ini selalu diganggu oleh

Seperti telah dijelaskan di atas privatisasi BUMN selalu

intervensi pejabat pemerintah dan partai politik. Nilai-nilai dan

menimbulkan pro dan kontra, karena ia menyangkut asset

budaya ini tidak berlaku bagi sebuah perusahaan modern yang

Negara dan kepentingan hajat hidup rakyat. Dan gerakan anti

dinamis dan meminta penggandaan keuntungan yang besar

privatisasi umumnya sejenis dengan gerakan anti globalisasi/

dalam waktu yang cepat dan kalau bisa masuk ke aras global.

liberalisasi.

Bagi kelompok penganut aliran Marxis aktifitas

Perbedaan besaran keuntungan sangat jelas terlihat dalam

ilegal TNC/Bank Dunia mengontrol ekonomi dunia, eksploitasi

kedua usaha sekelas yang berbeda nilai ini. Lembaga dunia

kelas pekerja, menyebabkan memburuknya kondisi masyarakat.

manapun kemudian akan menilai kondisi BUMN seperti ini

Reformasi sosial yang munculpun masih dibawah tekanan

tidak menguntungkan dan berpotensi hancur. Banyak indikasi

kapital global. Meningkatnya kontradiksi produksi modern

yang memperkuat pendapat ini. Dari ratusan BUMN banyak

menyebabkan efek perbedaan teknologi (mesin), pembagian

diantaranya yang tutup atau dalam kondisi yang kembang

kerja pekerja, konsentrasi kapital, penguasaan tanah oleh

kempis. Pabrik gula di PT.P IX di Ceper Klaten, atau Cepiring, di

sekelompok kecil orang, over-produksi & krisis, runtuhnya kelas

Kabupaten Kendal misalnya selalu terancam ditutup karena tidak

lama (petty bourgeois) & pekerja, anarki produksi, melebarnya

mampu lagi memberikan rendemen tebu yang menguntungkan

ketidaksamaan, menurunnya moral, hubungan kekeluargaan

disebabkan oleh cara pengelolaan perkebunan yang seadanya

dan nasionalitas.6

dan mesin yang tua dengan kapasitas yang semakin berkurang,

Sedangkan bagi kelompok liberal mereka menganggap

sehingga harga jual pun jauh menurun. Upaya pemerintah

dunia sudah terlalu komersil, sehingga negara tak mampu

pun hampir tak ada. Pemerintah terkesan seperti membiarkan

mengendalikan.

yang

kondisi ini secara perlahan dan pasti mengempis lalu

menyebabkan pasar jenuh. KOndisi ini menyebabkan krisis.

mati. Bank Dunia barangkali juga secara sengaja tidak mau

Dalam kondisi ini pemerintah harus membuat keputusan

membantu menciptakan restrukturisasi BUMN semacam ini. Ini

dengan menaikkan suku bunga. Dalam titik tertentu kenaikan

menyebabkan swasta membeli saham pabrik ini dengan sangat

suku bunga akan menyebabkan inflasi tinggi (tahun ini di

murah.

Sehingga

terjadi

over

produksi

Amerika Serikat inflasi lebih oleh pengaruh harga pangan dan BBM dan merosotnya perdagangan saham oleh anjloknya prime mortgage bisnis properti).

Penutup Gerakan ekonomi berhubungan dengan upaya dan nafsu

Neo klasik seperti Joseph Stiglitz dkk menyatakan bahwa

manusia menguasai perekonomian. Upaya penguasaan ini

manajemen negara besar terlalu kemaruk/serakah (greedy).

sering tak terbatas. Dalam system apapun pergerakan ekonomi

Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan antara Negara

ini akan mencapai titik kulminasi keruntuhan dan boomingnya

miskin yang resourceful yang lebih dikendalikan oleh Negara

sendiri yang bisa datang sewaktu-waktu dan dalam proses

maju. Oleh karena itu kurangi peran donor dan lembaga donor

yang singkat atau rumit sekaligus. Lihat bagan teori klasik

yang seringkali memanipulasi kepentingan dengan berbagai

Schumpeter di bawah ini. Ia memperlihatkan bagaimana secara

ancaman, antara lain terorisme dan pemanasan global, tidak

ringkas gerakan ekonomi berputar dan mencapai skala tahapan

lagi bergantung pada PDB (PDB naik, masyarakat tetap miskin).

kebutuhan atau kondisi ekonomi secara berangkai dari situasi

Dengan demikian hanya negara yang siap dalam teknologi,

yang paling sukses sampai situasi krisis.

Michel Chossudovsky, The Globalisation of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms, University of Michigan, USA, Michigan: Third World Network, 1997, hal 36.

GJU - Juli 2008

asing dan MNC, supaya pembangunan nasional terjamin. memajukan industrialisasi atau melarang proteksi pada area tertentu di pasar internal yang menguntungkan masyarakat. Di Indonesia pemerintah tidak mau bertindak seperti Evo Morales dkk di Amerika Latin. Ketergantungan pada peran Bank Dunia, MNC/TNC dan Negara maju sangat kuat. Dengan demikian pemerintah tidak mampu menciptakan suasana kebebasan perpindahan modal dan teknologi yang diikuti Privatisasi dimanapun di seluruh dunia selalu menimbulkan kontroversi. Ketika ia dibeli raksasa-raksasa ekonomi, suasana dapat saja sekejap menjadi cerah dan mengundang pesona. Namun demikian para pekerja yang semula menderita sesak nafas di BUMN lama begitu dirumahkan oleh pemilik baru dapat menimbulkan suasana kepedihan. Bagi yang dipekerjakan, sebagus apapun suasana baru itu, belum tentu membuat pekerja yang lama akan menikmati. Suasana kerja yang daya pacunya berbeda jauh dengan suasana lama semakin akan diperhitungkan untung ruginya. Ini menimbulkan kelelahan tersendiri. Suasana demikian menurut banyak media tidak terjadi jika yang memiliki asset lebih banyak Negara seperti yang banyak terjadi di Negara-negara Amerika Latin dan Cina. Walaupun banyak terjadi privatisasi namun pemerintah Cina masih mempunyai kekuasaan untuk mengatur kiprah ekonomi BUMNnya, sehingga rakyat dan negara malah diuntungkan. Demikian pula dengan Bolivia misalnya. Presiden Evo Morales banyak melakukan perubahan untuk menguasai asset negaranya dari upaya pencaplokan pemerintah dan MNC Amerika Serikat. Strategi ekonominya dinamakan â&#x20AC;&#x153;The Trade Treaty of the Peoples (TCP)â&#x20AC;?. Mari kita simak TCP, lalu bandingkan dengan Indonesia.

oleh kebebasan pekerja. Yang dilakukan adalah dominasi oleh penguasa dan pemberian wewenang pada pengusaha atas pekerja. Pekerja benar-benar dimanfaatkan sebagai faktor produksi yang diperlakukan semurah-murahnya. Ini ditambah dengan kecilnya perhatian pemerintah atas kondisi upah dan perlindungan yang relative optimal, apalagi dalam suasana kenaikan BBM dan bahan makanan sekarang, semakin mengebiri pekerja untuk berproduksi secara optimal. Demikian pula, aparat birokrasi dirasakan masih juga mengganggu kinerja

perusahaan.

Pekerja

sangat

merasakan

betapa

perlakuan pemerintah sangat berbeda kepada pemilik modal dan pekerjanya padahal keduanya mempunyai kelas yang relative

sama dalam berproduksi yang dengan demikian

menguntungkan perusahaan. Lebih mengenaskan lagi, dalam menjamin suasana kerja dan perlindungan tidak ada langkah sekecil apapun yang diperlihatkan Bank Dunia kepada nasib pekerja dan asset Indonesia selain social safety net yang sifatnya sedekah, spasial dan ad hoc itu. Yang dikejar Bank Dunia hanyalah keuntungannya yang pasti akan meningkatkan reputasinya di mata dunia terutama di mata pemerintahnya di Amerika Serikat. Sudah saatnya asas undang undang mengenai perlakuan yang sama (equal treatment) harus diubah untuk menghargai kedudukan rakyat dan negara. Demikian pula pengelolaan dan

Berlawanan dengan ideologi kapitalis, TCP memperdebatkan

pemilikan lahan harus oleh rakyat Indonesia dengan fasilitas

prinsip integrasi perdagangan mengenai komplementaritas,

khusus kepemilikan dan pengelolaan tanah bagi rakyat miskin

kerjasama, solidaritas, resiprositas, kesejahteraan and respek

Indonesia. Dalam hal tenaga kerja, kekuatan mereka dalam

atas kedaulatan negara. Tujuannya meliputi aspek-aspek yang

melakukan pekerjaannya harus menurut standar internasional

tidak terdapat dalam integrasi perdagangan yang diajukan pihak

dengan hak/kewajiban yang sama pula. Negara harus tetap

Utara, yakni mengenai pengurangan kemiskinan secara efektif,

sebagai pemilik tanah dengan asset yang dapat diolah secara

perlindungan pada komunitas lokal dan lingkungan hidup. Bagi

terbatas. Memang, rejim, dibantu oleh kaum akademis, yang

TCP investasi dan perdagangan adalah untuk pembangunan

kuat selalu menang dan menjaga wibawa semata-mata demi

bukan untuk memelaratkan. UKM, produsen lokal/kecil,

kemenangan politiknya bukan demi Negara dan kesejahteraan

industri mikro, koperasi, perusahaan milik komunitas dengan

rakyat. Jika hanya mempertahankan kebijakannya tanpa

fasilitas pasar/pertukaran eksternal. TCP memahami investasi

mempertahankan nasib Negara dan rakyat niscaya sebuah

dan perdagangan tidak berakhir tapi untuk pembangunan.

pemerintahan atau rejim akan jatuh, karena di masa kini sudah

Tujuannya tidak liberalisasi pasar secara total tapi untuk

sulit mempertahankan dominasi tanpa memperhatikan nasib

kesejahteraan rakyat. Ia mempromosikan model integrasi

rakyat dan tanah air. Itulah ironinya.***

perdagangan antara rakyat dengan membatasi hak investor

GJU - Juli 2008

Nasional

TCP juga tidak menghambat pengunaan mekanisme yang

Nasional

Program Privatisasi BUMN : Penyelamatan APBN Melalui De-Nasionalisasi Privatisasi adalah cara yang paling mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan setoran dalam mengisi kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi ditengah kondisi dimana tekanan dalam anggaran pemerintah yang sedemikian besar, baik yang diakibatkan oleh utang luar negeri yang besar, kenaikan harga minyak dunia, maupun yang dipicu oleh penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar AS, maka kebijakan privatisasi akan menghasilkan dana segar yang akan menjadi sumber keuangan pemerintahan yang berkuasa dalam menyelamatkan kekuasaan politiknya.

Sebagaimana kita tahu bahwa tindakan penyelamatan APBN telah menjadi kebijakan prioritas pemerintahan ditengah

lebih berpihak kepada rakyat, pro pada subsidi dan

tekanan krisis. Secara terbuka pemerintah menyatakan

proteksi ekonomi rakyat.

â&#x20AC;&#x153;Menyangkut alokasi anggaran di APBN, bagi pemerintah adalah

bagaimana

menyelamatkan

APBN

dan

Langkah penyelamatan APBN melalui kebijakan

bukan

pencabutan subsidi dan privatisasi pada hakekatnya

menyusun APBN yang ideal,â&#x20AC;? kata Presiden Susilo Bambang

hanyalah kebijakan yang mengamankan kemampuan

Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapinas)

APBN untuk membiayai penyelenggaraan kekuasaan,

Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) 2008 di Jakarta

pembayaran hutang pokok dan bunga hutang domestik

Convention Centre (JCC), hari Senin (31/3).

dan luar negeri dan pembangunan infrasruktur dalam

Statemen pemerintah tersebut ditujukan untuk menyikapi

mendukung

investasi asing. Sebaliknya, penyelamatan

tekanan anggaran akibat kenaikan harga minyak mentah dunia,

APBN semacam ini berarti semakin menjerumuskan rakyat

meroketnya harga komoditas pangan dan gejolak keuangan

ke dalam krisis yang lebih dalam. Buktinya kebijakan

dalam negeri yang terjadi sejak awal tahun 2008. Pemerintah

pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan berwatak

lebih

Anggaran

neoliberal lainnya seperti privatsiasi dan swastanisasi asset-

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berikut perubahannya,

aset publik, telah menghasilkan sumber penerimaan yang

ketimbang menyusun APBN yang secara alokatif anggaran

besar bagi pemerintah, akan tetapi pada saat yang sama

mengutamakan

upaya

menyelamatkan

GJU - Juli 2008

hutang pokok dan bunga hutang domestik dan luar negeri,

kebutuhan pokok dan semakin rendahnya akses masyarakat

telah menyedot sebagian besar pendapatan negara, baik

terhadap berbagai jenis kebutuhan dasar, yang semestinya

yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat

disediakan oleh negara melalui perusahaan publik atau BUMN.

maupun dari sumber pendapatan lainnya.

Akibat dari langkah â&#x20AC;&#x153;penyelamatan APBNâ&#x20AC;? tersebut,

Bahkan jumlah yang harus dibayarkan pemerintah

kondisi ekonomi yang dialami rakyat Indonesia terus memburuk

sebagai bunga dan cicilan hutang pokok, jauh lebih besar

dari tahun ke tahun. Krisis yang dihadapi rakyat tidak sebatas

dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan bagi

krisis moneter, rendahnya nilai tukar mata uang atau tingkat

subsidi BBM atau subsidi apapun seperti subsidi kesehatan,

inflasi yang tinggi. Krisis yang menghantam kehidupan

pendidikan, pupuk bagi pertanian dan subsidi terhadap

rakyat berkaitan dengan aspek paling fundamental dalam

sektor ekonomi rakyat lainnya. Dalam hal ini pemerintah

perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, kelangkaan

lupa bahwa tanggung jawab terbesar dari APBN adalah

bahan makanan dan menurunnya akses masyarakat terhadap

menyelamatkan rakyat dari tekanan krisis.

berbagai jenis kebutuhan dasar. Memburuknya kondisi ekonomi Tabel

yang dihadapi rakyat tersebut, adalah akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang kelewat sibuk mengurus dirinya

Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Luar Negeri (Juta USD) Swasta

sendiri, menyelamatkan APBN dan melepaskan tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat dengan menjual 1

perusahaan-perusahaan negara.

Tahun

Apa yang dihasilkan oleh pemerintah dengan kebijakan

Lembaga Keuangan

Pemerintah

Non Bank

Bank

Non Lembaga Keuangan

Total

Nilai

1998

5,905

1,893

3,424

14,464

25,686

1999

5,800

2,116

5,312

23,503

36,731

2000

5,313

1,055

3,752

19,054

29,174

2001

7,048

620

4,124

10,815

22,607

akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan kebutuhan

2002

7,374

984

4,824

7,800

20,982

dasar, kedua,

pemerintah dapat mempertahankan APBN

2003

6,451

579

5,078

6,793

18,901

yang dibutuhkan dalam penyelenggaran pembangunan versi

2004

9,032

602

6,265

6,532

22,431

neoliberal semacam ini ?, pertama, pemerintah dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap kondisi krisis yang dihadapi masyarakat, yaitu krisis yang diakibatkan oleh melemahnya

lembaga-lembaga pemberi hutang dan sekaligus mengamankan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan politiknya.

2005

7,234

749

7,812

8,569

24,364

2006

17,057

1,394

8,819

11,665

38,935

2007

9,188

1,643

9,673

16,147

36,651

Jumlah

80,402

11,635

59,083

125,342

276,462

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2008

Pemerintah Pelayan Hutang

Data diatas menggambarkan bahwa posisi hutang luar

Apakah masalah dalam APBN berkurang setelah pemerintah

negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan

mencabut subsidi BBM ?, ternyata tidakâ&#x20AC;Ś!. Buktinya pasca

bahwa, akumulasi nilai hutang luar negeri Indonesia telah

kebijakan menaikkan harga BBM pada pertengahan Bulan

mencapai jumlah yang sangat besar. Dalam catatan Bank

Mei lalu, pemerintah kembali merencanakan penjualan BUMN

Indonesia (BI) jumlah hutang luar negeri telah mencapai

melalui program privatisasi. Sedikitnya 34 BUMN rencananya

136,640 miliar US Dolar pada tahun 2007. Dengan asumsi

akan di privatisasi oleh pemerintah SBY â&#x20AC;&#x201C; JK dalam tahun 2008.

nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9200 / 1 $ US, maka Jumlah

Alasannya sama, yaitu beratnya beban yang harus ditanggung

pokok hutang (hutang pemerintah dan hutang swasta),

oleh APBN sehingga membutuhkan sumber-sumber pembiayaan

dapat mencapai 1257 triliun atau hampir mencapai 2 kali

baru.

lipat APBN tahun 2007.

Pemerintah hampir tidak pernah menyebutkan bahwa

Besarnya pembayaran bunga hutang dan cicilan hutang

beban terbesar dalam APBN adalah dikarenakan hutang luar

pokok telah menguras sumber-sumber pendapatan negara.

negeri yang besar. Besarnya kewajiban membayar cicilan

Dalam 10 tahun terakhir jumlah pembayaran hutang pokok dan bunga hutang telah mencapai 276,462 juta

US Dolar. Jumlah tersebut mencapai 1,8 kali lebih besar Dalam catatan Bank Dunia, pada ahir Tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 49 Persen dari jumlah penduduk. Mereka adalah masyarakat yang hanya berpendapatan antara US $ 1 sampai dengan US $ 2 per hari. Keadaan tersebut belum bergeser hingga saat ini, bahkan keadaanya cenderung memburuk.

GJU - Juli 2008

dibandingkan jumlah keseluruhan hutang pemerintah dan hutang swasta pada tahun 2007, yaitu sebesar 136,640 juta US Dolar.

Nasional

rakyat harus berhadapan dengan kenaikan harga-harga

Nasional

Saat ini, seluruh penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan sumber daya alam, tidak memiliki kemampuan yang signifikan untuk mengatasi seluruh pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hutang baru selalu menjadi sandaran berikutnya, agar negara tetap dapat dipertahankan. Padahal jumlah hutang baru yang diperoleh pemerintah, tidak sebanding dengan jumlah yang dikeluarkan untuk

mencapai Rp 1.891,5 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan 9,9 persen dibandingkan nilai aset pada 2007 sebesar Rp 1.721,7 triliun4. Hal ini berarti bahwa dalam soal kepemilikan BUMN Indonesia termasuk kaya ketimbang Singapura dan Malaysia yang aset BUMN-nya jauh di bawah Indonesia. Aset BUMN Singapura USD 60 miliar dolar, Malaysia USD 20 miliar dolar. Aset terbesar BUMN diantaranya, Bank Mandiri Rp 256 triliun, PLN dan Pertamina di atas Rp 200 triliun5.

menutupi bunga hutang dan cicilan pokok hutang yang pembayaran sudah jatuh tempo.

ini yang menyebabkan pemerintahan SBY â&#x20AC;&#x201C; JK menggunakan

Meskipun hutang luar negeri sedemikian besar, dan kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia juga besar, tampaknya hal tersebut bukan masalah yang serius bagi pemerintah. Keadaan APBN yang demikian justru

menjadi

alasan

untuk

Sungguh merupakan asset yang luar biasa besarnya. Hal

menjalankan

agenda

noeliberal lainnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh IMF dan World Bank. Agenda-agenda neoliberal tersebut diantaranya adalah pencabutan subsidi dan privatisasi, yang sampai saat ini belum berada pada tingkat yang

aji mumpung sedang berkuasa, bagaimana meraup uang yang besar dalam rangka membiayai penyelenggaraan kekuasaan yang dipimpinnya, dengan menjual warisan negara. Beruntungnya lagi, dengan kebijakan menjual BUMN, pemerintahan sekaligus dapat menunjukkan bukti kesetiaan kepada lembaga-lembaga keuangan multinasional (IMF/WB), bahwa pemerintah Indonesia sangat taat kepada kedua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program yang menjadi persayaratan hutang .

dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga pemberi pinjaman tersebut.

Pemerintah selalu menargetkan sejumlah penerimaan tertentu sebagai hasil dari penjualan BUMN. Dalam tahun 2005,

Menjual Warisan Negara Pemerintahan Indonesia SBY â&#x20AC;&#x201C; JK sudah sangat percaya diri untuk melakukan penjualan BUMN. Pemerintahan ini menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah merupakan langkah yang benar dan tepat untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi negara, khususnya masalah krisis defisit dalam APBN. Sama halnya dengan dasar logika yang digunakan ketika mencabut subsidi BBM, menaikkan

Kementerian

Negara

BUMN

menargetkan

nilai

privatisasi sebesar Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2006 ditargetkan nilai privatisasi neto6 sebesar Rp 1 triliun, yang terdiri dari penerimaan privatisasi Rp 3,195 triliun dikurangi PMN BUMN sebesar Rp 2,195 triliun. Privatisasi tersebut diperoleh antara lain dengan penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar 5,31 persen. Selanjutnya pada tahun 2007, privatisasi neto sebesar Rp 2 triliun. Privatisasi neto terdiri dari penerimaan privatisasi Rp 3,3 triliun dikurangi PMN sebesar Rp 1,3 triliun7.

tariff dasar listrik (TDL), dan kebijakan pencabutan subsidi

Padahal, total laba bersih BUMN yang diserahkan kepada

lainnya. Kesemuanya dikatakan sebagai langkah yang

negara sangat besar yaitu mencapai Rp 71,59 triliun dan

benar bagi perekonomian Indonesia2. Setiap tahun pemerintah menargetkan sejumlah

sebagian besar dihasilkan oleh 25 BUMN saja. Dari 25 BUMN penghasil laba tersebut, yang memberikan laba cukup

tertentu pendapatan sebagai hasil penjualan BUMN.

Dalam sebuah dokumen hasil penelitian yang dikeluarkan

On the track, Susilo Bambang Yudoyono, Tahun 2008

Ryan Nugroho dan Rendy R. Wrihatnolo, Ryan Nugroho adalah Chairman RBI Research, konsultan manajemen untuk sektor privat dan publik dan Rendy Wrihatnolo, S.Sos adalah Staf Direktorat Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Aset 139 BUMN Tembus Rp 1.891,5 T, sumber: jawapos.com, http:// radiospin.net/? p=1436, By ajisaka on July 8th, 2008

BUMN Targetkan Laba Rp100 T, Ir Muhammad Said Didu, Sekmen BUMN, http://www1.bumn.go.id/ news. detail.html?news_id=20096

Privatisasi neto adalah nilai privatisasi dikurangi penyertaan modal negara (PMN) BUMN

http://64.203.71.11/kompas-cetak/0612/09/ekonomi/3156828.htm

Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen, BUMN Terbaik Versi BUMN Watch, LKBN Antara - Minggu, 11 Mei 2008, http://www.ptppa.com/ detilnews.asp? id=4383 &kode=5

oleh Bappenas, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar US$ 90 miliar dari perolehan privatisasi (kumulatif 1999-2005) untuk percepatan pembayaran hutang3. Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan secara teoritik. Hutang mestinya dibayar dengan produktifitas hutang itu sendiri, bukan dengan menjual aset usaha yang dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Berapa nilai aset BUMN keseluruhan yang hendak dijual oleh Rezim pendukung neoliberalisme ini ? Berdasar data terakhir per triwulan I Tahun 2008, nilai aset 139 BUMN

GJU - Juli 2008

2004 dinyatakan masih terdapat sebanyak 158 BUMN, akan

Mandiri Tbk, PT. Bank BRI Tbk, PT. Bank BNI Tbk, PT. PGN Tbk,

tetapi pada tahun 2006 hanya tersisa 139 BMUN. Menneg

PT. Antam Tbk, PT. Semen Gresik Tbk, PT. PPA (Persero), PT.

BUMN Sugiharto pernah mengatakan bahwa pemerintah

Bank BTN (Persero), PT. Pelindo II dan PT. Jasa Rahardja . Anehnya, justru BUMN dengan kemampuan menghasilkan

berencana menurunkan jumlah BUMN dari sekitar 150 BUMN menjadi 50 BUMN paling cepat bisa dilakukan Tahun 2009.

keuntungan yang sangat besar secara perlahan-lahan asetnya

Untuk mengejar target penjualan yang besar, pemerintah

â&#x20AC;&#x153;mutilasiâ&#x20AC;? dan kepemilikannya diserahkan kepada modal asing.

terkesan seperti membabibuta. Privatisasi BUMN tidak disertai

suatu tindakan yang tidak berdasar secara ekonomi. Meskipun

dengan perencanaan yang benar dan perhitungan nilai asset

tujuan pendirian BUMN pada awalnya bukanlah untuk mencari

sesungguhnya dari BUMN-BUMN tersebut. Akibatnya puluhan

laba atau keunt8ungan, akan tetapi sebagai alat bagi negara

BUMN strategis dijual dengan harga murah. Beberapa pengamat

dan pemerintahanya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan

ekonomi menemukan keanehan, pasca BUMN tersebut jatuh

dasar rakyat, akan tetapi dengan tingkat laba yang dipeoleh

ke tangan swasta, nilai asetnya mengalami peningkatan besar,

oleh BUMN saat ini, maka sesungguhnya kedudukan BUMN

padahal belum ada tambahan capital apapun pada perusahaan

memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara.

eks BUMN tersebut.

Apalagi jika

pengelolaan BUMN disertai dengan praktek

yang bersih dan menghentikan seluruh korupsi yang ada di dalamnya, maka BUMN dapat menjadi alat penopang utama perekonomian dan sekaligus sebagai sumber yang besar bagi anggaran negara (APBN).

Kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan dengan rencana korporasi-korporasi besar asing, yang sejak awal mengincar industri â&#x20AC;&#x201C; industri strategis terutama BUMN yang bergerak di sector pertambangan, migas, energi, telekomunikasi dan keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi di sector tersebut, memiliki kedudukan yang penting dalam penyediaan

De-Nasionalisasi Indonesia

bahan mentah dan sumber energi bagi industri dan kedudukan

Privatisasi di Indonesia tampaknya hanyalah sebuah

penting dalam perdagangan internasional.

kegiatan menjual perusahaan negara kepada pihak asing,

Tidak mengherankan, kalau perusahaan-perusahaan asing

Bukan semata-mata menjual perusahaan kepada pihak swasta.

dan bahkan BUMN dari negara lain, berebutan membeli BUMN

Kecenderungan menyerahkan BUMN kepada pembeli atau

Indonesia. Akibatnya sebagian besar BUMN yang dijual oleh

penananam modal asing sangat terlihat menjadi motivasi

pemerintah diambil alih oleh modal asing, baik swasta maupun

utama pemerintah. Salah satu indikasinya yang paling kuat

pemerintah negara lain. Sehingga praktek penjualan BUMN

adalah bahwa sejak awal pemerintah memang menginginkan

tersebut lebih tepat disebut sebagai tindakan de-nasionalisasi

penerimaan dalam bentuk valuta asing. Penerimaan semacam

Indonesia ketimbang privatsiasi. Sebuah tindakan mengisi

itu hanya dapat diperoleh pemerintah salah satunya dari

kas APBN dengan memindahkan kepemilikan aset-aset milik

penjualan BUMN kepada pihak asing. Selanjutnya penerimaan

negara Indonesia ke tangan pihak asing, baik swasta asing

tersebut adalah sumber pendapatan langsung bagi pemerintah

maupun ke tangan negara lain.

yang sedang berkuasa. Tabel Perubahan Jumlah BUMN di Indonesia N0

Uraian

2002

2003

2004

2005

2006

Jumlah BUMN

158

157

158

139

Perjan

Perum

Persero

124

119

114

Persero Tbk

Jumlah Sektor BUMN

III

Kepemilikan Minoritas

Jumlah BUMN terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Tampaknya rezim pemerintahan yang didominasi dan dikomandoi oleh para pengusaha ini, sangat menekankan kebijakan privatisasi sebagai salah satu rencana utama mereka

* Salamuddin daeng

terhadap ekonomi Indonesia. Penyusutan jumlah BUMN

Program Officer Institute for Global Justice - IGJ

tersebesar terjadi dalam tahun 2005-2006. Jika pada tahun

GJU - Juli 2008

Nasional

PT. Pertamina , PT. Telkom Tbk, PT. Bank

signifikan hanya

Nasional

Privatisasi Sebagai Landasan Ekonomi Neoliberal Salamuddin daeng Program Officer di Institute for Global Justice (IGJ)

Ada banyak definisi tentang privatisasi, secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan mengubah status kepemilikan usaha-usaha milik besama menjadi milik individu/ perorangan. Kebijakan privatsiasi selalu dihubungakan dengan sumber ekonomi yang sebelumnya adalah milik publik, seperti tanah, air udara, atau milik bersama lainnya seperti perusahaan negara, yang dikelolah secara bersama-sama dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, diubah statusnya menjadi milik pribadi/ perorangan, badan usaha swasta, yang dikelola untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan. Privatisasi disebabkan oleh banyak faktor, baik yang berasal dari dalam negara itu sendiri maupuan faktor-faktor yang berasal dari luar. Pada negara-negara terbelakang privatisasi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar, baik dalam bentuk tekanan-tekanan ekonomi maupun tekanan politik. Tekanan dari luar tersebut, berhubungan dengan kebijakan rezim global, yang ingin mempraktekkan suatu system ekonomi politik neoliberal sebagai suatu bangunan globalisasi ekonomi saat ini. Kebijakan rezim global ini dijalankan melalui berbagai program pinjaman kepada negara-negara miskin yang disertai dengan berbagai persyaratan yang isinya adalah instrument-instrumen ekonomi Bagi negara-negara berkembang, kesediaan mereka masalah-masalah

internal yang rumit seperti tekanan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan politik, tekanan dalam nilai tukar mata uang dan tekanan dalam kebijakan makro ekonomi lainnya, besarnya kebutuhan akan investasi dari luar (foreign direct investement), yang mengharuskan adanya aliran modal dari luar untuk mengatasi masalah-masalah fiscal dan moneter sebagai konsekuensi dari adanya perdagangan internasional. Sementara aliran modal (uang) keluar pada saat yang sama terjadi dalam jumlah besar, baik melalui cicilan hutang, pembayaran bunga, transper keuntungan dan repatriasi asset berlangsung secara tidak terkendali. Kesemuanya adalah konsekuensi dari â&#x20AC;&#x153;kekebasan orang, uang dan barang untuk bergerakâ&#x20AC;? yang menjadi dasar utama liberalisasi ekonomi. Apa yang menjadi motifasi utama privatsiasi adalah bagimana memindahkan kekayaan ekonomi negara-negara miskin, ke tangan pemilik-pemilik modal besar, yang notabene adalah penguasa ekonomi dunia saat ini. Lembaga-lembaga

tangan dari pemilik-pemilik modal tersebut dalam mencapai tujuannya.

Negara-negara maju dan lembaga keuangan

internasional tersebut bekerja untuk mensukseskan rencanarencana modal, mengatasi hambatan-hambatan politik dan hukum yang dihadapi dalam rangka penguasaan sumbersumber ekonomi tersebut. Bagi pemerintahan negara-negara miskin, kesediaan mereka melakukan privatisasi di dasarkan pada pertimbangan keuntungan

jangka

pendek.

Privatsiasi

meningkatkan

penerimaan pemerintah dalam bentuk valuta asing. Penerimaan tersebut merupakan sumber keuangan yang menolong pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah jangka pendek, terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam skala makro ekonomi privatisi meningkatkan investasi modal yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Apa yang diperoleh oleh pemerintah, berbeda dengan akibat yang harus ditanggung rakyat. Berpindahnya asset-aset dan sumber-sumber ekonomi yang sebelumnya milik public ke tangan-tangan para pebisnis asing, menyebabkan semakin rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan

neoliberal, salah satunya adalah privatisasi. melakukan privatsiasi disebabakan oleh

keuangan internasioan dan negara-negara maju adalah kaki

dasar pada tingkat harga yang terjangkau. Akibatnya, meskipun secara makro ekonomi, terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar di negara tersebut, akan tetapi pada saat yang sama tingkat kemiskinan dan pengangguran terus meluas. Peningkatan pengangguran disebabkan karena privatsiasi khsusnya yang berkaitan dengan persuahaan negara, selalu diiringi dengan praktek efesiensi dalam bentuk pengurangan jumlah penggunaan tenaga kerja. Kebiajakan privatisiasi tampak sebagai landasan bagi ekonomi neoliberal, suatu tindakan untuk menghilangkan peran dan tanggung jawab negara dalam perekonomian. Dalam sistem ini, negara tidak diperkenankan lagi mengambil peranan

dalam

menguasai

sumber-sumber

ekonomi,

menjalankan kegiatan produksi dan menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyatnya. Seluruh kegiatan ekonomi harus berlangsung dalam system pasar, yang didasarkan pada system persaingan penuh tanpa campur tangan negara. Terlibatnya negara dalam urusan ekonomi dianggap sebagai faktor yang mendistorsi system pasar. ***

GJU - Juli 2008

Nasional

Teori Sesat Landasan Kebijakan Hutang

asalah hutang luar negeri Indonesia, telah menjadi

digunakan untuk menilai keberhasilan hutang yang diterima.

perhatian

beberapa

Dalam hal pengelolaan hutang, indicator yang digunakan

tahun terakhir. Banyak pakar ekonomi dan kalangan LSM

Indonesia sebagaimana disusun oleh Bappenas adalah debt to

telah menyerukan penghapusan hutang luar negeri dengan

GDP ratio (rasio hutang terhadap GDP ) dan debt to export

berbagai alasan dan argumentasi. Salah satu alasan yang

ratio serta debt service ratio. Penggunaan indikator ini lebih

paling mengemuka adalah jumlah hutang Indonesia sudah

dilatar belakangi untuk memberi legitimasi bahwa hutang luar

sangat besar, bunga hutang dan cicilan pokok hutang yang

negeri Indonesia berada dalam batas aman bagi Negara atau

membebani anggaran negara dan menyerang kehidupan

lembaga pemberi hutang. Dimana Negara-negara dan lembaga

rakyat miskin, yang jumlahnya terus meningkat.

pemberi hutang dapat menerima bunga dan cicilan pokok

banyak

kalangan

dalam

Saat ini, jumlah hutang luar negeri telah bertumpuk sangat besar. Hal ini menyebabkan setiap jatuh tempo pembayaran, pemerintah selalu mengemis untuk meminta

sesuai jadwal dan dapat menyerap ekspor bahan mentah dari Indonesia secara berkelanjutan. Ketiga indicator tersebut di atas, adalah indicator yang

penjadwalan ulang. Berbagai upaya ditempuh pemerintah

dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan agar dapat membayar bunga

menjadikan resiko ekonomi yang kemungkinan dapat dialami

hutang dan mengatasi devisit dalam neraca pembayaran,

oleh lembaga atau negara pemberi pinjaman sendiri sebagai

seperti devisit investasiâ&#x20AC;&#x201C;tabungan, eksport-import dan defisit

ukuran dalam menentukan aman atau tidaknya hutang yang

dalam anggaran pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah

diberikan. Hutang sama sekali tidak dihubungkan dengan

dengan menambah hutang baru.

kemanan yang dapat diterima oleh setiap anggota masyarakat.

oleh

lembaga-lembaga

pemberi

pinjaman,

Kedudukan hutang tidak hanya berhubungan dengan

Misalnya dengan menguhubungkan antara hutang dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.

produktifitas hutang di dalam negeri dalam menghasilkan

Hutang berkaitan dengan masalah-masalah makro ekonomi.

pendapatan bagi masyarakat miskin, mengurangi angka

Negara-negara berkembang yang mengambil hutang dari

kemiskinan di Indonesia, meningkatkan kesempatan kerja dan

lembaga-lembaga keuangan multinasional dan negara-negara

memperkecil kesenjangan pendapatan.

maju mengandalkan sumber daya alam mereka sebagai

Penggunaan indicator di atas justru semakin memperburuk

garantie untuk hutang yang diterimanya. Menerima hutang

keadaan yang dialami mayoritas rakyat Indonesia, yaitu

berarti menerima seluruh sistem idiologi, politik dan ekonomi

kelompok miskin dan pengangguran. Penggunaan PDB terlihat

yang ditawarkannya oleh pemberi hutang.

cenderung menyesatkan, sepanjang yang kita ketahui bahwa

Sistem yang kemudian diturunkan dalam perencanaan-

PDB sudah pasti tumbuh dalam perekonomian. Masuknya

perencanaan ekonomi baik makro maupun mikro ekonomi.

hutang secara langsung akan menumbuhkan PDB, karena

Bahkan indicator penilaian keberhasilan ekonomi Negara

hutang akan menciptakan pembelian barang dan jasa. Transaksi

penerima hutang didasarkan kepada kepentingan Negara

tersebut pasti akan menumbuhkan PDB, tidak perduli apakah

pemberi hutang. Dimana Negara penerima utang dapat

hutang tersebut akan menciptakan produktivitas rakyat atau

memberikan jaminan jangka panjang atas hutang yang mereka

tidak.

terima, baik dalam bentuk pembayaran hutang pokok, bunga

Selain itu, PDB sangat bergantung pada proyek atau

hutang dan kesediaan menyerahkan sumber daya alam yang

industry skala besar yang dapat menghasilkan produksi skala

mereka miliki, dan lain sebagainya.

besar, tidak berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Hal

Demikian halnya dengan Indonesia, sebagai salah satu

ini dikarenakan PDB sangat melekat hubungannya dengan

Negara miskin penghutang besar, Indonesia harus bersedia

kemampuan eksport sebagai mana yang diharapkan oleh

menjalankan suatu sistem ekonomi dan politik yang diinginkan

lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Sementara yang menjadi

oleh pemberi hutang termasuk juga indicator yang selanjutnya

Bersambung ke hal. 34

GJU - Juli 2008

Nasional

Menjadi Bangsa Mandiri â&#x20AC;&#x153;Mungkinkah ?â&#x20AC;? Salamuddin daeng Program Officer di Institute for Global Justice (IGJ)

â&#x20AC;&#x153;Stop jadi bangsa kuli jadilah bangsa mandiriâ&#x20AC;?. Demikian slogan yang sering dilontarkan oleh para aktivis prodemokrasi, dalam berbagai forum seminar, diskusi dan bahkan tertulis di famlet-famlet saat aksi turun jalan dalam merespon situasi Indonesia saat ini. Sebuah seruan yang cukup beralasan jika melihat kekayaan sumber daya alam Indonesia, yang saat ini sebagian besar berada dibawah kekuasan modal asing.

ecara kasat mata kita dapat melihat bahwa Indonesia1

no 2; penghasil puli dari buah pala no 1, penghasil karet alam

adalah negari yang kaya. Negeri ini memiliki sekitar

no 2, penghasil karet sintetik no 4, penghasil kayu lapis no 1,

17.504 pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah mencapai 1,904 juta km2. Perairan Indonesia terbentang sepanjang 81.000 km di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dunia mengibaratkan negeri ini bagaikan untaian mutiara di katulistiwa. Seluruh wilayah daratan Indonesia adalah tanah yang subur. Menyediakan syarat bagi berkembangbiaknya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Tutupan

penghasil ikan no 6 di dunia.2 Tidak hanya permukaan tanahnya yang subur, tempat tumbuh dan berkembang biaknya hewan dan tumbuhan, juga didalam perut bumi Indonesia terkandung kekayaan yang melimpah, baik minyak, gas, batubara dan berbagai jenis mineral. Kekayaan alam yang secara keseluruhan merupakan komoditi yang memiliki kedudukan sangat penting bagi perdagangan, industri dan perekonomian dunia saat ini.

hutannya mencapai lebih dari 100 juta ha dengan kekayaan flora yang terlengkap di dunia. Selain itu, wilayah perairan Indonesia kaya dengan beragam kehidupan laut. Terumbu karangnya yang melengkapi keindahan pulau-pulau yang terbentang dari Sabang hingga Meraoke.

Di sektor migas, Indonesia termasuk dalam jajaran 20 besar negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Tahun 2005 Indonesia adalah produsen gas alam terbesar dibandingkan dengan seluruh negara di

Asia Oceania, Aprika,

(2.606

Trilion Cubic Feet), dan termasuk dalam 10 Negara penghasil Kesuburan tanah Indonesia menjadikan sebagai penghasil utama komoditas penting di dunia. Tercatat bahwa Negara ini adalah penghasil biji-bijian terbesar no 6, penghasil teh terbesar no 6, penghasil kopi no 4, penghasil cokelat no 3, penghasil minyak sawit (CPO) no 2, penghasil lada putih no 1, lada hitam

gas terbesar di dunia (Rusia, US, Canada, Iran, Algeria, UK, Norway, Montenegro, Netherlands, Indonesia). Data lainnya menyebutkan bahwa Tahun 2008, Indonesia berada pada urutan 7 negara eksporter gas terbesar di dunia. (Russia 182 billion cubic meters (14.7% of estimated total world exports),

GJU - Juli 2008

yang paling terkemuka di dunia dan penghasil utama beberapa

billion cubic meters (6.3%),

62.6 billion cubic

mineral. Sebuah lembaga survey mencatat bahwa pada tahun

meters (5%), 5. Turkmenistan 58 billion cubic meters (4.7%),

2005, Indonesia produsen bauxit no 7 dunia ( 7 juta ton), urutan

6. Netherlands 50.2 billion cubic meters (4%), 7. Indonesia

kedua dalam produksi tembaga (1,06 juta ton), urutan ke 6

29.6 billion cubic meters (2.4%), 8. Malaysia 29.1 billion cubic

dalam produksi emas (143,205 ribu kilogram), urutan ke tiga

meters (2.3%), 9. Qatar 26 billion cubic meters (2.1%), 10.

produksi nickel (150 ribu tone), urutan 11 dalam hal produksi

4. Algeria

Trinidad and Tobago 21 billion cubic meters (1.7%). Selain itu,

perak ( 328,7 ribu kilogram).8

Indonesia termasuk dalam 20 besar negara penhgasil minyak mentah terbesar di dunia (54,8 juta ton, 2005).4

Negara Indonesia adalah penghasil timah kedua terbesar di dunia setelah China, produksi timah Indonesia mencapai

Kekayaan minyak bumi Indonesia telah dieksploitasi selama

110.000 ton per tahun atau sepertiga dari total produksi timah

lebih dari 100 tahun. Tambang Telaga Said merupakan tambang

dunia. Endapan timah di Indonesia merupakan lanjutan dari

minyak pertama yang ditemukan di Indonesia pada tahun 1885

salah satu jalur timah terkaya di dunia yang membujur dari

, kemudian dieksploitasi oleh sebuah perusahaan milik Inggris

Cina Selatan, Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia.

dan Belanda Royal Dutch dan mulai beroperasi pada tahun

Di Indonesia jalur timah tersebut meliputi pulau-pulau

1892, sekaligus mengawali sejarah dimulainya pengeksplorasian

Karimun, Kundur, Singkep, Bangka Belitung, Beling dan daerah

sumber daya alam migas di Indonesia. Kemudian pada tahun

Bangkinang serta Kepulauan Anambas, Natuna dan Karimata.

1944, sumur minyak Minas ditemukan oleh Caltex

di Riau,

merupakan sumur terbesar di Asia Tenggara pada masa itu.

Penambangan timah terbesar berada di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep.9

Meskipun demikian kekayaan alam minyak Indonesia masih tersedia cukup besar dan terus menjadi incaran korporasikorporasi besar dunia.

Kesimpulan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber-sumber tambang, baik minyak, gas maupun mineral, telah menjadi kesimpulan banyak pihak. Menurut

Selain itu, di Indonesia ada sekitar 60 ladang minyak

kriteria EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), sebuah

(basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, sementara sisanya

gerakan global untuk mempromosikan transparansi di sektor

masih belum. Di dalamnya terdapat sumber daya energi yang

industri ekstraktif, menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah

luar biasa, kira-kira mencapai 77 miliar barel minyak dan 332

satu negara yang tergolong negara kaya sumber daya alam

triliun kaki kubik (TCF) gas. Sementara kapasitas produksinya

(Resource Rich Countries) yang memiliki kedudukan penting

pada tahun 2000 baru sekitar 0,48 miliar barel minyak dan

bagi perdagangan dunia.

2,26 triliun TCF.6

Gambaran di atas mamperlihatkan bahwa Indonesia

Indonesia juga adalah kekuatan utama dalam hal

memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menghidupi

penyediaan sumber energi lainya di dunia. Negara ini termasuk

dirinya sendiri, tanpa harus bergantung kepada bangsa lain.

produsen batubara urutan 10 besar dunia, bahkan Indonesia

Jika sumber-sumber alam dimanfaatkan secara tepat sebagai

berada dalam urutan ke 7 dari 10 negara penghasil batubara.

modal industrialisasi dan pembangunan ekonomi rakyat, maka

Perbedaanya adalah Negara Negara penghasil batubara yang

untuk menjadi bangsa yang mandiri bukanlah mimpi.***

posisinya diatas Indonesia telah menggunakan sumber energi mereka secara maksimal untuk memenuhi keutuhan energi

Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°LS dan dari 97° - 141°BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Cina, AS dan Rusia. Sebagian besar ekspor Indonesisa diserap

World in Figure 2003, Penerbit The Economist,USA, http://km.itb.ac.id, Arah Teknologi Kita,26/06/2006)

oleh Negara-negara Industri seperti Jepang dan Negara Industri

http://import-export.suite101.com/article.cfm/leading_natural_gas_ exporters

lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Jepang

British geological Survey. 2002-2006

Caltex adalah Perusahaan minyak asal Amerika Serikat, sebuah perusahaan modal bersama antara Texaco dan Chevron, adalah produser minyak terbesar di Indonesia dengan hasil sekitar 690.000 barel perhari.

Liberalisasi Sektor Migas Indonesia, Oleh Hady Sutjipto, S.E., M.Si. Senin, 18 Juli 2005, dari tulisan Dr. Kurtubi “The impact of oil industry liberalization on the efficiency of petroleum fuels supply for the domestic market in Indonesia,”, head office Pertamina dan Pusat Kajian Minyak dan Energi.

dalam negeri. Indonesia adalah eksporter batubara teresar kedua di dunia setelah Australia, lebih tinggi dibandingkan

adalah importir batubara terbesar di dunia. Sebagian besar import batubara tersebut berasal dari Indonesia. Sebanyak 25 persen dari total eksport batubara Indonesia diserap sebagai sumber energi oleh Jepang. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan telah dikenal sejak lama sebagai negeri yang kaya akan bahan – bahan tambang baik

http://www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=188

British Geological Survey Tahun 2008

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=PEMANFAATAN%20LAHAN%20 PASCA%2 0TAMBANG%20TIMAH&&nomorurut_artikel=54

mineral. Sumber daya alam tambang mineral Indonesia adalah

GJU - Juli 2008

Nasional

2. Canada 101.9 billion cubic meters (8.2%), 3. Norway 78.1

Nasional

Perusahaan Obyek Privatisasi Tahun 2008 s/d Tahun 2009 NO.

Nama Perusahaan

Keterangan Tentang

Metode Privatisasi[2]

Keuntungan Dan Aset[1] 1

PT Asuransi Jasa Indonesia

Dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2007, disebutkan bahwa nilai kekayaan perusahaan mencapai 1,729 triliun. Pada tahun yang sama perusahaan membukukan keuntungan sebelum pajak sebesar 107,945 miliar.

Metode melalui IPO dengan maksimal 30 persen saham baru yang akan dilepas.

PT. Bahtera Adiguna

Dalam rekomendasi yang disusun oleh PriceWater House Cooper, nilai akuisisi 100% saham Bahtera ditetapkan sebesar Rp 74 miliar. Modal dasar PT PBA ditetapkan sebesar Rp.86.696.000.000,00 terbagi atas 86.696 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 per lembar saham.

Dengan 2 opsi IPO maksimal 30 persen saham baru atau strategic sales kepada bank BUMN maksimal 99,9 persen sahamnya.

PT. Bank Tabungan Negara

Dalam laporan keuangan Triwulan I, Meret tahun 2008, nilai aktiva mencapai Rp. 37,121 trilun. Keuntungan 154,761 miliar rupiah.

Yang akan melalui strategis sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah.

PT. Barata Indonesia

Aktiva yang dikelola PT Barata per 31 Desember 2004 sebesar Rp243.888 juta, per 31 Desember 2005 sebesar Rp251.778 juta, dan per 30 Juni 2006 sebesar Rp247.417 juta.

yang akan melalui strategis sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah.

PT. Jakarta Lloyd

Hasil pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2004 menunjukkan nilai asset Rp. 1.296.065,49 juta . dengan realisasi laba bersih tahun 2004 sebesar Rp. 23.467,51 juta.

Melalui strategic sales dengan menjual maksimal 49 persen saham pemerintah.

PT. Dok Kodja Bahari

Hingga saat ini, total utang Perusahaan mencapai Rp 1,2 triliun.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah.

PT. Industri Kereta Api

Sebelumnya Dirut PT KAI, Ronny Wahyudi melaporkan realisasi kinerja tahun 2006 yang telah diaudit membukukan laba Rp 14,206 Milyar. Tetapi pihak Komisaris menilai laba usaha PT KA murni dari hasil usaha sesungguhnya adalah negatif, bahkan minus atau rugi. Perolehan laba bersih Rp 14,206 Milyar sesungguhnya disumbangkan oleh pendapatan di luar usaha serta tindakan koreksi atas sejumlah transaksi yang tidak diakuntansikan dan dilaporkan semestinya pada periode sebelumnya. Laporan kinerja PT KAI tahun 2006 mendapat skor 67. Skor 67 ini terdiri dari Kinerja Keuangan mendapat nilai 27, Kinerja Operasional mendapat nilai 34, sedangkan Kinerja Administrasi mendapat nilai 6.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 49 persen saham pemerintah.

PT. Krakatau Steel

Dari laporan laba-rugi KS, terlihat pendapatan selama 2002-2007 terus meningkat dari Rp 6,388 triliun (2002) ke Rp 14,928 triliun (2007). Dari kinerja laba bersihnya, meski sempat anjlok pada 2006 (minus Rp 135,07 miliar), bisa naik drastis menjadi Rp 363,45 miliar pada 2007. Per 1 Mei 2008, laba KS dilaporkan mencapai Rp 411 miliar. Dari sisi posisi keuangan (neraca), nilai aset KS juga terus meningkat dari Rp 7,281 triliun (2003) ke Rp 10,477 triliun (2007). Meski utangnya juga meningkat selama 2003-2007, selama periode itu (kecuali 2006) nilai ekuitas KS juga terus naik dari Rp 4,754 triliun (2003) ke Rp 5,419 triliun (2007). Hal ini menunjukkan bahwa posisi KS dan pemerintah selaku pemegang saham sangat kuat ketimbang kreditur.

dengan 2 opsi yaitu IPO maksimal 40 persen saham baru atau strategic sales dengan maksimal melepas 20 persen saham pemerintah

PT. Rukindo

Total pendapatan sepanjang 2005 ini, ungkap Wardhono, hanya Rp 133 miliar, atau lebih kecil dari 2004 yang mencapai Rp 193 miliar, Sementara posisi utang Rukindo tahun ini untuk kewajiban utang kepada rekanan sebesar Rp 145 miliar. Memiliki karyawan yang jumlahnya mencapai 8500 orang.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

GJU - Juli 2008

Nama Perusahaan

Keterangan Tentang Keuntungan Dan Aset

Metode Privatisasi

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III

PTPN III merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. BUMN ini menghasilkan bahan baku industri hilir untuk di ekspor. Menurut data di Kantor Menneg BUMN, PTPN III memiliki modal dasar Rp 1,2 triliun dan modal disetor sebesar Rp 315 miliar. Saat ini, 100 persen saham PTPN III berada di tangan pemerintah.. Memiliki anak perusahaan PTPN III yang bergerak di bidang industri karet dan rumah sakit.

Melalui metode IPO dengan maksimal 40 persen saham yang dilepas yang terdiri dari 30 persen saham baru dan 10 persen divestasi.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV

RUPS Audit Tahun Buku 2007 PTPN-IV, telah €dilaksanakan pada Selasa, 24 Juni 2008 bertempat di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jl. Merdeka Selatan No. 13 Jakarta. Tahun 2007 PTPN-IV memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 803,9 milyar.

Melalui metode IPO dengan maksimal 40 persen saham yang dilepas yang terdiri dari 30 persen saham baru dan 10 persen divestasi.

PTPN VII

PT Perkebunan Nusantara Kuasai 7,5% dari 29 juta ton produksi minyak kelapa sawit atau crude plam oil (CPO) dunia. CPO yang dihasilkan PTPN itu setara dengan 2,2 juta ton. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) tahun 2007 membukukan laba bersih Rp252,6 miliar atau 114,4 persen di atas rancana sebesar Rp220,7 miliar. Perolehan laba sebesar itu naik 142,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp177,7 miliar.

melalui metode IPO dengan maksimal 40 persen saham yang dilepas yang terdiri dari 30 persen saham baru dan 10 persen divestasi

PT Sarana Karya

Berdasarkan laporan auditor ndependen, menyebutkan bahwa total aktiva perusahaan ini sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar Rp. 9.407.629.387,66, total keuntungan bersih yang dibukukan pada tahun yang sama adalah Rp. 433,4 juta.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

PT. Waskita Karya

PT Waskita Karya merupakan salah satu BUMN dengan lingkup kerja konstruksi. Beberapa proyek pengerjaan kontruksi untuk gedung, jalan raya, saluran irigasi, jembatan, hingga bandara. Hingga akhir 2006 laba bersih perseroan mencapai Rp 1,94 triliun. Sedangkan pendapatan mencapai Rp 2,8 triliun naik dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,6 triliun. Laba bersih berhasil diraup sebesar Rp 55 miliar naik dari Rp 50 miliar yang diperoleh tahun 2005.

melalui metode IPO dengan melepas maksimal 35 persen saham baru

PT. Virama Karya

Nilai asset perusahaan sebesar Rp. 17,443 miliar, keuntungan perusahaan sebesar Rp. 6,996 miliar.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

PT. Industri Sandang Nusantara

Asset yang dikelola PT. Insan per tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp249.398,96 juta dan tahun 2005 sebesar Rp. 238.784,77 juta. Rugi setelah pajak PT. Insan tahun 2004 sebesar Rp. 29.238,63 juta dan tahun 2005 sebesar Rp31.513,82 juta. Penjualan PT Insan tahun 2004 sebesar Rp137.450,70 juta dan tahun 2005 sebesar Rp141.135,53 juta.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

PT. Ayodya Karya

PT. AYODYA KARYA adalah perusahaan yang bergerak utama pada bidang developer dan contractor. Perusahaan ini berdiri pada bulan Oktober tahun 2004, beralamatkan di jalan Nusa Indah no.25a Deresan, Gejayan, Yogyakarta.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

PT. Perkapalan Surabaya (Persero)

Neraca PT. DPS per 31 Desember 2006 ditutup dengan jumlah aktiva, kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 164,97 miliar, Rp. 117,01 miliar dan Rp. 47,96 miliar. Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menunjukkan saldo laba setelah pajak sebesar Rp. 734,71 juta, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus. Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menunjukkan jumlah masing-masing sebesar Rp47,96 miliar dan Rp3,18 miliar.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah.

PT. Industri Kapal Indonesia di Makassar

PT. industrikapalindonesia (persero) disingkat PT. IKI , produksi utama adalah pembangunan kapal baru, reparasi dan konstruksi, pt iki merupakan galangan terbesar di indonesia bagian timur, dan merupakan galangan milik pemerintah

melalui strategic sales dengan menjual seluruh saham pemerintah yang berjumlah 60 persen.

GJU - Juli 2008

Nasional

NO.

Nasional

NO.

Nama Perusahaan

Keterangan Tentang Keuntungan Dan Aset

Metode Privatisasi

PT. Inti

Neraca Konsolidasian PT INTI per 31 Desember 2006 ditutup dengan jumlah aktiva, kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp879,23 miliar, Rp387,53 miliar, dan Rp488,90 miliar. Laporan Laba Rugi Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menunjukkan saldo laba setelah PPh Badan sebesar Rp8,62 miliar, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menunjukkan jumlah masingmasing sebesar Rp488,90 miliar dan Rp169,66 miliar.

PT. Kertas Kraft Aceh

Kertas Kraf Aceh terancam akan ditutup karena mengalami melalui strategic sales dengan kesulitan arus kas. Kewajiban jangka pendek perusahaan maksimal menjual 51 persen kertas pelat merah itu mencapai Rp 300 miliar. Perinciannya saham pemerintah Rp 160 miliar kepada Bank Mandiri dan Rp 60 miliar kepada Exxon Mobil.

PT Kawasan Berikat Nusantara

Total aktiva PT KBN per 31 Desember 2004 sebesar Rp378.183,03 juta menunjukkan peningkatan sebesar Rp17.566,07 juta atau 4,87% dari tahun 2003 sebesar Rp360.616,96 juta.

melalui strategic sales dengan maksimal menjual 51 persen saham pemerintah.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 70 persen saham pemerintah

Realisasi laba operasional tahun 2004 hanya mencapai sebesar Rp 64.418,30 juta atau 74,62% dari anggarannya sebesar Rp 86.327,17 juta. Sedangkan tahun 2005 (s.d. Triwulan II) baru mencapai Rp33.111,82 juta atau 48,24% dari anggarannya sebesar Rp. 68.633,63 juta. 22

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)

Sampai dengan Tahun 2007, BNI memiliki asset sekitar Rp. 183,342 triliun. Dan mampu meraih laba bersih sebesar Rp. 898 miliar.

melalui block sales (private placement) dengan menjual 4,24 persen sisa green shoe dan tambahan 15,76 persen divestasi saham pemerintah

PT Semen Kupang

Asset yang dikelola PT SK per tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp615.103,60 juta dan tahun 2005 sebesar Rp652.988,43 juta. Rugi setelah pajak PT SK tahun 2004 sebesar Rp6.132,72 juta dan tahun 2005 sebesar Rp4.036,63 juta. Penjualan PT SK tahun 2004 sebesar Rp31.346,09 juta dan tahun 2005 sebesar Rp29.238,04 juta.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 38,48 persen saham pemerintah

PT Kawasan Industri Medan

Asset yang dikelola PT KIM per tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp89.131,92 juta dan sebesar Rp83.186,46. juta. Laba sebelum pajak PT KIM tahun 2004 sebesar Rp4.029,78 juta dan tahun 2005 sebesar Rp7.024,32 juta. Penjualan PT KIM tahun 2005 sebesar Rp39.077,32 juta dan tahun 2006 (Semester I) sebesar Rp17.445,75 juta.

melalui strategic sales dengan menjual seluruh saham pemerintah yang berjumlah 60 persen

PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma

KITW meliputi tanah seluas 250 Ha dan yang dipakai untuk kapling industri adalah 175 Ha. Sisanya diperuntukkan untuk infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan. Kawasan ini disiapkan secara bertahap, dengan tahap pertama seluas 20 Ha dimatangkan di tahun 1996. Kemudian 30 Ha pada tahap kedua di tahun 1997 dan seterusnya hingga tahun 2000.

melalui strategic sales dengan menjual seluruh saham pemerintah yang berjumlah 60 persen.

PT Adhi Karya

Sampai dengan 31 desember 2007, Memiliki total aktiva sebesar Rp. 4,333.167 triliun, memiliki laba usaha sebesar Rp. 291,094 miliar.

melalui right issue maksimal 30 persen.

PT Pembangunan Perumahan

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) PT PP tahun 2005 dan Laporan Keuangan Semester I tahun 2006 diketahui laba bersih perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp. 66.908,55 juta dan Rp16.970,03 juta. Penjualan bersih PT PP untuk periode tahun 2005 (audited) dan s.d semester I 2006 (unaudited) masing-masing sebesar Rp2.254.209,32 juta dan Rp941.720,96 juta. Penjualan bersih tahun 2005 masing-masing terdiri dari jasa konstruksi Rp2.221.397,09 juta atau 98,54%, property Rp9.122,87 juta atau 0,40% dan realty Rp23.689,37 Juta atau 1,0%.

melalui IPo maksimal 30 persen

GJU - Juli 2008

Nama Perusahaan

Keterangan Tentang Keuntungan Dan Aset

Nasional

NO.

Metode Privatisasi

PT SIER

Penjualan dan persewaan Tanah Industri - Penjualan Bangunan Pabrik Siap Huni (BPSH) - Persewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) - Persewaan Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) - Persewaan Pergudangan - Persewaan Ruang Perkantoran - Persewaan Ruang Pertemuan, Seminar, Rapat dan Ruang Pesta Pernikahan

melalui strategic sales dengan menjual seluruh saham pemerintah yang berjumlah 50 persen.

Rekayasa Industri,

Sampai dengan tahun 2005, Nilai aktiva perusahaan sebesar Rp. 227,438 miliar, laba bersih sebsar Rp. 8,316 miliar.

Pemerintah akan mendivestasikan sahamnya yang berjumlah 4,97 persen kepada Pusri yang nantinya akan dilakukan IPO oleh Pusri

PT Semen Baturaja

Aset yang dikelola PT SB per 31 Desember 2004 dan 2005 (s.d September) masing-masing sebesar Rp593.123,43 juta dan Rp606.387,66 juta. Pendapatan PT SB tahun 2004 dan 2005 (s.d September) masing-masing sebesar Rp385.367,10 juta dan Rp314.084,87 juta; Laba bersih tahun 2004 sebesar Rp. 4.135,22 juta dan laba sebelum pajak tahun 2005 (S.d September) sebesar Rp. 22.387,61 juta.

ada 2 opsi IPO atau strategic sales dengan melepas 35 persen saham baru

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari

Asset konsolidasian yang dikelola PT DKB per tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp663.646,81 juta dan tahun 2004 sebesar Rp585.957,41 juta Laba (Rugi) konsolidasian setelah pajak PT DKB tahun 2003 sebesar (Rp71.643.33) juta dan tahun 2004 sebesar (Rp118.517,81) juta. Penjualan konsolidasian PT DKB tahun 2003 sebesar Rp234.190,62 juta dan tahun 2004 sebesar Rp226.541,35 juta.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 49 persen saham pemerintah

PT. PAL Indonesia

Tahun 2008 memproyeksikan kenaikan revenue menjadi Rp1,4 triliun dari realisasi 2007 senilai Rp1,2 triliun, yang sebagian besar diharapkan diperoleh melalui pembangunan kapal baru.

melalui strategic sales dengan menjual maksimal 100 persen saham pemerintah

Disarikan dar berbagai sumber, diataranya adalah Laporan Hasil Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), situs masing-masing perusahaan dan sumber lainnya yang dapat dipercaya. oleh : Salamuddin Daeng, Program Officer di Institute for Global Justice - IGJ

Keputusan Komite Privatisasi itu tertuang dalam surat keputusan Nomor KEP-04/.EKON/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang arahan atas program tahunan privatisasi perseroan tahun 2008, disampaikan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (5/2/2008).

GJU - Juli 2008

Opini

IDEOLOGI DAN HAKEKAT PRIVATISASI : De - Nasionalsiasi menuju RE-KOLONIALISME Oleh : Bonnie Setiawan Direktur Eksekutif Institute Global Justice-IGJ

Pengertian dasar Privatisasi

rivatisasi secara mudahnya berasal dari kata â&#x20AC;&#x2DC;privatâ&#x20AC;&#x2122; yang merujuk kepada kuasa perorangan atau kuasa swasta. Ini adalah akar utama atau

dilegalkan oleh pemerintah yang berkuasa. Itulah proses dari yang namanya Privatisasi. Arti yang lebih jelasnya, privatisasi adalah kapitalisasi, proses penguasaan oleh modal perorangan.

inti dasar dari kapitalisme, yang menempatkan penguasaan

Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan

ekonomi atau modal (kapital) kepada penguasaan orang-

BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti

seorang. Ideologi privatisasi dengan sendirinya adalah

privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat

paham yang memusatkan pada penguasaan perorangan,

lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga

pemusatan penguasaan modal pada orang-seorang. Dalam

berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi

sistem kapitalisme, yang berlaku adalah kebebasan penuh

dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen;

orang-seorang dalam menguasai dan mengakumulasi

perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian

modal.

usaha patungan (); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer).

Disamping penguasaan perorangan, berjalan juga penguasaan Negara atau penguasaan publik. Negara dan publik seharusnya tidak terpisahkan, karena Negara menjalankan kebijakan publik serta menjalankan amanat dan mandat publik. â&#x20AC;&#x153;Negara menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatâ&#x20AC;?, itulah filosofi dasar Negara dan public, tidak terpisahkan. Dalam sistem ekonomi yang sehat (juga dalam sistem kapitalisme) maka batasan atau garis-batas antara penguasaan perorangan dan penguasaan publik/negara sudah jelas. Penguasaan perorangan tidak boleh menabrak-nabrak atau menyingkirkan penguasaan publik/Negara.

Privatisasi melalui Bank Dunia, ADB dan IMF Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya setelah Bank Dunia menjalankan program penyesuaian sruktural (structural adjustment) dan setelah IMF menjalankan program poverty reduction and growth facility (PRGF) di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan, pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang, khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang. IMF secara instrumental

Akan tetapi yang namanya sistem kapitalisme, semakin

menerapkannya melalui Letter of Intent, sementara Bank Dunia

lama penguasaan perorangan memutlakkan kebebasan

menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi

pribadi dalam menguasai sumber-sumber ekonomi. Dan

lewat asistensi teknis dan finansial.

dalam suatu waktu, kekuasaan orang-seorang ini mulai merangsek masuk menabrak batas-batas penguasaan publik. Mereka ingin terus menguasai apa saja yang ada di bumi ini, entah itu yang ada dalam penguasaan Negara; dalam penguasaan masyarakat kolektif (adat); bahkanpun dalam penguasaan orang-seorang lain yang lebih lemah (orang kecil). Akibatnya kita melihat bahwa wilayah public atau Negara lalu diputar-balikkan oleh kapitalisme menjadi pengertian wilayah bebas atau wilayah terbuka yang dapat saja diambil-alih atau dikonversikan menjadi milik perorangan. Dan itu sah-sah saja, bahkan direstui dan

Privatisasi dalam kenyataannya bukan sekedar mengatasi masalah fiskal, tetapi adalah komponen utama dari sebuah paradigma governance baru, yang disebut neo-liberal: yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang saat ini dianggap berada di bawah standard dan mengalami tekanan anggaran. Privatisasi adalah paradigma korporatis, berorientasi ke pasar, mencari keuntungan, dan meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Dalam prakteknya, privatisasi adalah penjualan asset-asset pemerintah secara murah kepada pihak swasta, bahkan asset yang termasuk hajat hidup publik, seperti air, listrik, jalan raya dan lain-lain.

GJU - Juli 2008

Tim Evaluasi Privatisasi BUMN dengan mencabut Keppres No.

pemerintah negara berkembang dari penjualan perusahaan-

55 tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. Akan tetapi hasil

perusahaan negara berjumlah US$ 132 milyar, yang berasal

kerja Tim Evaluasi tersebut tidak pernah terdengar.

periode

antara

tahun1988-1995

dari pengalihan kontrol atas 3.800 perusahaan dari tangan pemerintah kepada swasta. Pada periode yang sama pula terjadi kenaikan jumlah negara yang menjalankan privatisasi, dari 14 negara menjadi 60 negara. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa pada awal 1990-an saja sudah ada 80 negara yang disebut “launched ambitious efforts to privatise their state owned companies”, dengan nilai penjualan mencapai US$ 185 milyar pada tahun 1990.

Akibat krisis ekonomi 1997 yang terus berlanjut, maka Indonesia sudah terjebak hutang dan mengalami krisis utang. Berdasarkan conditionalities yang diterapkan oleh Bank Dunia, ADB dan IMF, maka pemerintah diminta untuk menjual 144 BUMN-nya. Privatisasi BUMN masuk di dalam persyaratan pinjaman

yang

dituntut

oleh

IMF

untuk

memulihkan

perekonomian Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Letter of Intent. Privatisasi di sini diartikan sebagai proses swastanisasi

Di Amerika Latin, privatisasi sektor infrastruktur didominasi

BUMN, di mana pemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai

oleh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, energi,

oleh swasta atau pengelolaan operasionalnya dilakukan dengan

transportasi dan pengairan. Sedangkan di Asia Tengah dan

cara kerjasama antara pemerintah dengan investor swasta.

Eropa Timur, pelepasan kontrol pemerintah banyak terjadi di

Dalam LoI IMF tanggal 15 Januari 1998 butir no. 5 disebutkan

sektor industri manufaktur, seperti baja dan kimia. Hal lainnya

bahwa “… the 49 percent limit on foreign holdings of listed

yang terkait, adalah privatisasi mendorong perusahaan-

shares was abolished”.

perusahan tersebut untuk merampingkan strukturnya melalui pengurangan staf dan pekerja secara tajam.

Menyangkut privatisasi perbankan, dalam butir no. 26 disebutkan:

Bagi Indonesia privatisasi sudah dijalankan sejak jaman

“With technical assistance from the World Bank, the

Suharto, yaitu dengan alasan bagi pengikutsertaan pihak swasta

government has also taken steps to resolve the problems

di berbagai bidang usaha dalam pengembangan infrastruktur

of the state banks and ensure their safety and soundness.

untuk kepentingan umum. Dalam kenyataannya privatisasi

The aim of this program is to improve their efficiency and

tersebut dimaksud untuk memfasilitasi penguasaan ekonomi

subsequently privatise them…The state banks will not be

kepada para Konglomerat kroni-kroni Suharto dan kepada

recapitalised except in conjunction with privatisation.”

perusahaan-perusahaan milik Cendana (keluarga Suharto).

Sementara poin no. 27 dituntut:

Di tahun 1980-an dimulai penerbitan beberapa UU, PP dan Keppres, yaitu: UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan; Keppres No. 15 tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

“In support of the ultimate goal of full privatisation of all state banks, the government will introduce legislation by the endJune 1998 to amend the Banking law in order to remove the limit on private ownership”.

Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan;

Dalam hal sektor listrik, LoI IMF tanggal 14 Mei 1999 butir 37

dan UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-

disebutkan:

peraturan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan

“the government is overseeing PLN’s restructuring effort.

swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai

A working group of senior government and PLN officials

bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih

is defining the framework of principles within which PLN

lanjut lewat PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham

conducts the renegotiations of contracts with independent

dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA. Dengan

power producers (IPPs) and to ensure that fair, well-structured,

berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut,

and transparent procedures are followed. However, all

maka sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai

negotiations with the IPPs are being conducted by PLN on a

perusahaan asing, seperti dalam kasus Paiton dengan PLN,

commercial basis, without direct government involvement”.

Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen

Tuntutan dari IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut pada

Gresik, dan Grosbeak dengan JICT. Ternyata privatisasi tersebut

akhirnya melahirkan Keppres No. 96 tahun 2000. Dalam Keppres

menyebabkan banyak kasus sengketa/ perselisihan antara pihak

tersebut ditetapkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan

pemerintah atau Serikat Pekerja di BUMN dengan pihak asing.

persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam

Demikian pula sejak adanya reformasi, terkuak banyaknya

negeri, di mana dibagi ke dalam dua kelompok: (a) kepemilikan

praktek KKN dalam privatisasi tersebut. Oleh karenanya di

saham warga negara / Badan Hukum Asing maksimal sebesar

tahun 1998 dikeluarkan Keppres No. 72 tahun 1998 tentang

95%; dan (b) kepemilikan saham warga negara / Badan Hukum

GJU - Juli 2008

Opini

penerimaan

Dalam

Asing maksimal sebesar 45%. Dari daftar itu, hanya tinggal dua

Opini

bidang usaha yang masih terlindungi dalam arti saham asing dibatasi maksimal 45%, yaitu bidang usaha telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal. Bidangbidang lain sudah terbuka untuk dikuasai badan asing, meskipun itu menyangkut bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sekalipun. Keppres no. 96 tahun 2000 ini adalah dasar dari dijalankannya privatisasi BUMN di Indonesia. Peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menabrak UUD 1945 pasal 33 yang dalam penjelasannya menyebutkan: “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang”. Demikian pula dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1) pelabuhan-pelabuhan; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7) kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

diskriminasi (pembedaan) antara satu pelaku usaha asing dari Negara yang satu dengan pelaku usaha asing dari Negara lainnya. Demikian pula usaha asing dibolehkan menguasai saham secara maksimal yaitu 100%. Dengan UUPM ini, maka privatisasi tidak bisa lagi dibatasi; penguasaan asing tidak lagi dapat dibatasi. Karenanya sejak UUPM 2007, bisa dikatakan pemerintah telah menjual negaranya kepada asing, telah memprivatisasikan Negara ini kepada asing. Tidak lama lagi, semua aset strategis bangsa dan sumber-sumber kekayaan alam bangsa akan dikuasai asing dengan restu penuh pemerintah. Pemerintah dengan sukarela mempersilahkan penjajahan baru atas Indonesia, dengan kekuatan hukum yang penuh. PERTAMINA, sejak diundangkannya UU Migas, telah resmi di-privatisasi secara halus, karena tidak lagi bisa memonopoli penguasaan sumbersumber migas. Tinggal tunggu waktu sampai PERTAMINA benar-benar

diprivatisasi

secara

penuh,

yaitu

sebagian

sahamnya diperjualbelikan dan dikuasai usaha perorangan (dan asing). PT Krakatau Steel, juga demikian. Sektor strategis ini sebentar lagi akan diprivatisasi dan hendak dikuasai oleh MITTAL, konglomerasi baja dunia. Juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri yang sebentar lagi akan dijual sahamnya ke tangan asing. Inilah ironi pahit Negara Indonesia, Negara yang kembali terjajah, Re-kolonialisme sesungguh-sungguhnya. ***

Penjajahan baru UUPM 2007 Sejak diundangkannya UU Penanaman Modal no. 25 tahun 2007, maka sudah tidak ada lagi pertahanan peraturan di Indonesia dalam membendung penguasaan asing. UUPM dengan tegas menetapkan 2 prinsip dasar investasi asing, yaitu ‘national treatment’ dan ‘most favoured nation’. Artinya, yang pertama berupa tidak dibolehkannya pembedaan antara pelaku usaha asing dengan usaha nasional, melainkan harus diperlakukan sama. Sedang yang kedua, tidak dibolehkannya

GJU - Juli 2008

Publik

UTANG DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN: PENCARIAN JALAN ALTERNATIF1 IVAN A HADAR 2 “There is a real need for significant debt reduction or restructuring not only for the least developed countries but also for middleincome developing countries.” (Susilo Bambang Yudhoyono) 3

Secara teoretis, Daseking dan Kozack6 memprediksi, negara seperti Indonesia akan gagal mencapai tujuan pembangunan milenium berupa pengurangan kemiskinan menjadi separuh pada 2015, kecuali mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, berhasil memperkuat institusi, melaksanakan kebijakan prorakyat kecil, dan tidak terperangkap dalam utang. Saat ini,

Ringkasan

pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri pemerintah

Pernyataan presiden SBY di atas, sejalan dengan apa yang

memakan porsi 31 persen hasil pajak. Jumlah yang seharusnya

dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa “salah satu

digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan

kesulitan utama pemerintah mencapai tujuan pembangunan

investasi sosial lainnya.

nasional, termasuk tujuan pembangunan milenium, adalah utang luar negeri. Atas dasar itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya penghapusan utang.”4

Berikut ini, beberapa usulan strategi keluar dari “jebakan” utang sebagai pertimbangan. Pertama, pemberlakuan batas maksimum bagi pembayaran utang publik, terutama utang luar

Sayangnya, berbagai pernyataan tentang pentingnya

negeri. Hal ini, akan memperbesar ketersediaan sumber dana

penghapusan utang dan rekomendasi terkait debt sustainability

bagi perekonomian domestik. Penetapan batas maksimum

masih sebatas wacana. Untuk menutupi kebutuhan pembiayaan

ini perlu didasarkan pada (sebuah) UU, sehingga pemerintah

APBN 2006, misalnya, pemerintah kembali membuat utang

bisa menggunakannya sebagai dasar hokum dan sekaligus

sebesar 3,55 miliar dolar AS dalam pertemuan CGI terakhir, Juni

alat negosiasi. Selanjutnya, diperlukan pengaturan mengenai

2007. Prinsip “gali lobang, tutup lobang” masih saja berlaku,

pembatasan jumlah utang baru yang mengarah kepada zero

mengesampingkan logika sederhana bila ingin penghapusan

new debt. Kedua, pengurangan pokok utang. Beberapa

utang Indonesia harus juga menghindari membuat utang

langkah yang bisa dilakukan antara lain, (a) penghapusan

baru.

utang melalui kombinasi rekayasa keuangan dan renegosiasi

Pemerintah

memang

berjanji

konsisten

menerapkan

kebijakan hanya akan membuat utang baru apabila diperlukan, dengan jangka waktu panjang dan dengan bunga utang yang lunak, serta terus menurunkan porsi kredit ekspor. Ada pula

komersial dengan kreditor; (b) pengurangan debt stock lewat arbitrase internasional; (c) negosiasi utang luar negeri publik ada level geopolitk dan stratejik; (d) renegosiasi bilateral, terutama dengan Jepang.

rencana menurunkan Rasio utang terhadap PDB dari sekitar 50 persen menjadi 30 persen pada 2009.5 Namun, kalaupun berhasil, ambisi tersebut dinilai belum cukup. Karena persoalan utang terkait erat dengan paradigma pembangunan yang dianut.

Makalah disampaikan pada Rangkaian FGD Forum Keadilan Ekonomi, IGJ, Jakarta 9 Juli 2008

Koordinator Nasional Target MDGs (BAPPENAS/UNDP) Dalam pertemuan Financing for Development, New York, 14 September 2005 Sri Mulyani, dikutip dari Koran Tempo, 24 Oktober 2006 Kompas, 11 Janurai 2006 Daseking, C dan Kozack, J. “Avoiding another debt trap”, Finance and development, December 2003

4 5 6

GJU - Juli 2008

Publik

Pendahuluan

berbasiskan neo-liberalisme dan (manut pada) globalisasi

Sejak beberapa tahun terakhir, jumlah stok utang Indonesia

top down, serta (loyal pada) pemikiran there is no alternative.

yang berkisar pada angka 75-80an miliar dolar AS, bukan lagi

Dampaknya, selama dua dekade terakhir, pertumbuhan

menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi, justru

(dalam negeri) melambat sementara kesenjangan melebar.

menjadi salah satu sumber ancaman bagi stabilitas ekonomi

Solusinya: menggeser rezim ekonomi makro menjadi

makro, baik melalui tekanan defisit fiskal, ketimpangan

lebih pro-pertumbuhan dengan pemerataan, di mana

distribusi sosial dalam APBN maupun tekanan atas cadangan

pertumbuhan dipadu oleh investasi publik. Ini akan

devisa. Utang pemerintah (dalam dan luar negeri) yang

menimbulkan multiplier effect (efek berganda) karena

mencapai sekitar 50 persen PDB, jika tidak dikelola dengan

memicu aliran investasi swasta dan menarik kembali modal

baik akan membahayakan keberlangsungan fiskal karena

yang dilarikan selama krisis Pendanaan investasi publik

beban pembayaran utang pokok dan bunga akan mencapai

dapat diperoleh dari mobilisasi penerimaan tambahan.

puncaknya dalam beberapa tahun ini.

Selanjutnya, agar lebih menjamin stabilitas nilai tukar,

Data selama 2005 menunjukkan, betapa beratnya beban

diperlukan pengendalian parsial terhadap lalulintas modal.

pokok utang yang jatuh tempo dan tanggungan biaya yang

Kesemuanya itu diintegrasikan dengan kebijakan pro-

timbul. Misalnya, beban bunga telah mencapai Rp 42,3 triliun.

pemerataan untuk mengatasi kemiskinan. Pergeseran

Terdiri atas pembayaran bunga SUN domestik Rp 40,9 triliun,

tersebut perlu dibarengi dengan upaya penghapusan

pemberian diskon Rp 1,9 triliun, dan kewajiban lain Rp 1 miliar.

utang, khususnya utang najis dan utang kriminal, dari

Sementara SUN valuta asing, biaya bunga yang harus dibayar

rezim yang tidak bertanggung gugat.

sebesar 132,3 juta dolar AS. Jumlah tersebut belum temasuk utang luar negeri sekitar 78 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 725 triliun dengan cicilan untuk 2006 sebesar 90an triliun rupiah. Strategi penjadwalan ulang pembayaran utang (dsb) telah 9

Pendekatan kedua, adalah pendekatan teknikal Nancy Birdsall dan Brian Deese yang melihat â&#x20AC;&#x2DC;Enhanced HIPC (Highly Indebted Poor Countries) Initiativeâ&#x20AC;&#x2122; gagal menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan di negara debitor. Untuk

dilakukan , namun strategi tersebut belum cukup dan tidak

mengatasinya, mereka mengusulkan sembilan langkah

memadai untuk mengatasi masalah utang yang membelit.

konkret, antara lain, peningkatan pengurangan utang

Penjadwalan utang hanya memindahkan persoalan ke waktu

sedemikian rupa sehingga beban pembayaran utang

yang lebih lama dengan beban yang tetap sama. Hingga saat

negara miskin tidak lebih dari 2% terhadap PDB, sehingga

ini, pemerintah belum pernah mencoba mengurangi stok utang

pemerintah mampu menyediakan kebutuhan sosial dasar

(debt stock). Pemerintah tetap saja mengikuti manajemen

bagi rakyat. Lalu, perluasan cakupan pakarsa HIPC, di

utang klasik a ala MF dan Bank Dunia Padahal, hal tersebut

mana negara miskin non-HIPC (seperti Indonesia) juga

terbukti tidak efektif memperbaiki keterkelolalaan utang (debt

diberi fasilitas HIPC. Serta, melindungi negara miskin dari

sustainability) Indonesia.

guncangan eksternal seperti perubahan harga komoditas

Oleh karena itu, selain penjadwalan ulang utang, diperlukan strategi yang lebih konprehensif untuk mengurangi stok utang tersebut. Beberapa pendekatan, bisa menjadi pilihan atau dilakukan bersamaan.

yang mengganggu penerimaan mereka. Untuk membiayai ketiga langkah di atas, diusulkan penggunaan emas IMF, peningkatan bantuan resmi dan kenaikan kontribusi bank multilateral. Dalam jangka panjang Birsall dan Deese mengusulkan peningkatan efisiensi dan selektifitas

Pendekatan pertama, apa yang ditawarkan J. Mohan

pemberian utang. Selanjutnya diperlukan peningkatan

Rao yang mengkritisi pendekatan ortodoks (seperti yang kini

pertanggung-gugatan kreditor10 dan penyederhanaan

menjadi kebijakan/strategi pembangunan pemerintah) yang

prosedur HIPC

Lihat ToR Sesi Paralel III.1. Kongres ISEI XVI

Yuliani Yunindri, â&#x20AC;&#x153;Ranjau-Ranjau Makroekonomiâ&#x20AC;?, Jawa Pos, 10 Mei 2006 Pedoman Pengelolaan Utang LN Indonesia selama ini adalah: (1) menurunkan jumlah deficit APBN secara bertaha menuju anggaran berimbang (ditargetkan 2004, namun tak tercapai!!); (b) menurunkan rasio utang terhadap PDB; Meno Perekonomian, menargetkan ratio utang LN terhadap PDB menjadi 30% pada 2009; (c) meningkatkan kapasitas pengelolaan utang; (d) memperhatikan kebijakan penarikan utangbaru yang berhati-hati; (d) mendorong masuknya PMA dalam beragai bentuk dan mengembangkan kepercayaan investor pada umumnya; (e) mengupayakan penjadwalan ulang utang melalui forum Paris Club 3 (telah dicapai); (f) mengupayakan fasilitas Det Swaps (Debt for Nature Debt for Poverty dsb; ini juga telah dicapai pada Paris Club 3) Misalnya terkait sinyalemen Sumitro Djojohadikusumo, bahwa utang Indonesia dikorup sebesar 30 persen; juga temuan lembaga survey independen yang ditunjuk IMF dan pengakuan Huber Neiss tentang kesalahan resep penyelesaian krisis Indonesia oleh IMF dan terakhir, pengakuan Paul Wolfowitz bahwa Bank Dunia turut bertanggung jawab atas korupsi dan kemiskinan di negara-negara berkembang.

GJU - Juli 2008

Usulan ini senada dengan saran Birdsall dan Deese11 agar

usulan konkret bagi Indonesia. Lemoine mempertanyakan

“Enhanced HIPC Initiatives” menggunakan rasio beban utang

analisis IMF dan Bank Dunia yang menganggap beban utang

yang berhubungan langsung dengan kemiskinan (misalnya

Indonesia technically sustainable dalam jangka panjang, dan

lebih baik menggunakan debt service to tax ratio daripada debt

dalam jangka pendek mereduksi persoalan utang Indonesia

servive to export ratio; ada pula pendekatan penghitungan

menjadi masalah likuiditas anggaran pemerintah. Ini mendorong

pencapaian MDGs).

dipilihnya solusi parsial berdasarkan Paris Club.

Penetapan batas maksimum perlu didasarkan pada sebuah

Masalahnya, Paris Club tidak menurunkan present value

UU sehingga pemerintah bisa menggunakannya sebagai dasar

utang Indonesia secara berarti. Sehingga, walau kendala

hukum dan sekaligusalat negosiasi dengan para kreditor. Adapin

likuiditas jangka pendek relatif teratasi, stok utang Indonesia

pnengaturan dalam UU tersebut hendaknya mencakup:

tetap besar. Pendekatan selanjutnya dilakukan oleh Pedro

• Pembatasan

jumlah

maksimum

pembayaran

utang

Morazan dan Irene Knoke. Mereka berargumen bahwa untuk

pemerintah dalam setiap tahun anggaran, misalnya 10%

mencapai penyelesaian utang yang menyeluruh dan benar-benar

dari total penerimaan negara yang berasal dari pajak dan

bermanfaat bagi negara debitor miskin, diperlukan perubahan mendasar dalam mekanisme internasional untuk menyelesaikan masalah utang. Mekanisme IMF Bank Dunia, Paris Club, dan

non-pajak. • Pengaturan Terms yang harus digunakan pemerintah dalam negosiasi dengan kreditor.

London Club hanyalah alat yang diciptakan kreditor untuk

• Pengaturan mengenai pengelolaan dana yang semestinya

melindungi kepentingannya, bukan untuk memulihkan posisi

dipakai untuk membayar utang luar negeri baik dalam

finansial negara debitor melalui penghapusan utang. Karena

APBN maupun Trust Fund. Transparansi aksimum dan

itu, mereka mengusulkan sebuah arbitrase yang netral di mana

Forum Stakeholders menjadi bagian tak terpisahkan dari

kreditor dan debitor diwakili secara setara, ditambah satu suara

pengelolaan dana ini.

yang ditunjuk secara bersama.

Strategi Alternatif

• Pengaturan mengenai mengenai prioritas penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, diperlukan pengaturan mengenai pembatasan

Berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, strategi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengurangi beban utang luar negeri (pemerintah) Indonesia antara lain: Pertama, pemberlakuan batas maksimum bagi pembayaran

jumlah utang baru yang boleh diambil pemerintah jika mungkin mengarah kepada Zero Debt bagi utang luar negeri pemerintah. Juga, pengaturan mengenai tingkat maksimum kenaikan pajak dan penurunan subsidi sehingga total penerimaan negara

utang pemerintah terutama utang luar negeri akan membuat

benar-benar dihitung secara reasonable. Ini memperkecil

sumberdaya dan dana yang tersedia bagi perekonomian

peluang bagi IMF dan Bank Dunia untuk menekan pemerintah

domestik semakin besar. Pengelolaan dana tersebut harus

agar memperbesar jumlah pembayaran utang dengan jalan

dilakukan dengan transparansi aksimum dan diawasi oleh

memperbesar target penerimaan negara (termasuk, terutama

Forum Multi Stakeholder yang melibatkan publik secara luas.

lewat pemotongan subsidi untuk public services).

Dana tersebut bisa tetap menjadi bagian dari APBN atau dimasukkan ke dalam sebuah Trust Fund yang tidak boleh

Kedua, pengurangan pokok utang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

digunakan untuk berinvestasi di pasar modal dan pasar uang.

a. Penghapusan utang melalui kombinasi rekayasa keuangan

Dana tersebut seyogyanya diprioritaskan untuk (antara lain): (1)

dan renegosiasi komersial dengan kreditor. Salah satu cara

program padat karya di pedesaan; (2) subsidi kredit program

yangbisa dipakai adalah melalui berbagai bentuk rekayasa

bagi pemulihan sektor riil yang berbasis pada UKM dan

keuangan sepert debt to equity swap.12

sektor-sektor prioritas; (3) pembiayaan sektor sosial terutama pendidikan dan kesehatan. 11

b. Pengurangan debt stock melalui arbitrase internasional. Ide dasarnya adalah pihak kreditor multilateral (Bank

Birdsall, Nancy. dan Deese, Brian (2003): “Perluasan Peringanan Utang Sebagai Landasan Tatanan Global Baru” dalam: “Arbitrase Utang Penyelesaian Menyeluruh Masalah Utang Luar Negeri Indonesia”, INFID Jakarta Sebagai contoh, sebuah perusahaan asing akan menanam modal senilai USD 70 juta. Melalui renegosiasi komersial, utang pemerintah bisa diperdagangkan di pasar sekunder dengan diskon (missal 30%) Broker perusahaan tersebut akan membeli utang pemerintah rupiah senilai USD 100 juta dengan harga USD 70 juta. Pemerintah bersedia membayar senilai USD 80 juta (misalnya) kepada perusahaan. Namun dapat juga senile USD 70 juta tetapi dikompensasi dengan kemudahan pajak. Hasilnya, utang senilai USD 100 juta terbayar investasi asing langsung (FDI) asuk senilai 70-80 juta, sementara utang pemerintah terhapus 20-30% Melalui cara ini memang ada risiko infaltoir terutama jika ada dana pemerintah yang diperoleh dari pencetakan uang Oleh karena itu, diperlukan bank sentral (BI) yang benar-benar independent, sehingga hal ini tidak terjadi.

GJU - Juli 2008

Publik

Pendekatan ketiga oleh Francis Lemoine yang memberikan

Publik

Dunia dll) dan bilateral ikut bertanggung jawab atas

Ketiga, adanya indikator tambahan. Manajemen utang

keagalan mereka menjamin tercapainya good governance

klasik biasanya menggunakan rasio dari outstanding utang

dalam manajemen utang para debitor. Sehingga muncul

terhadap Product Domestic Bruto (PDB) atau debt ratio sebagai

wacana mengenai odious debt atau utang najis di mana

indikator utamanya. Ini berlaku bagi utang jangka pendek,

kreditor memberikan kemudahan dan hair cut untuk

jangka panjang, domestik maupun luar negeri. Untuk variable

mengkompensasi utang najis tersebut.

â&#x20AC;&#x153;kemampuan membayar utangâ&#x20AC;? dipakai debt service ratio

c. Negosiasi utang luar negeri pemerintah pada level

yang membandingkan

kewajiban pembayaran utang, baik

geopolitik dan stratejik. Indonesia memang tidak masuk

pokok dan bunganya dengan penerimaan ekspor. Pendekatan

dalam skema HIPC, bukan saja karena tidak memenuhi

ini mengabaikan fakta bahwa pembayaran utang pemerintah

kriteria dari sisi pendapatan, namun juga dari rasio utang

mempunyai konsekuensi keadilan sosial.

dengan ekspor. Memang pemerintah dan Bank Dunia mengklaim bahwa Indonesia memperoleh terms yang semakin baik dalam Paris Club (PC) 3 dibandingkan PC 1. Masa jatuh tempo misalnya naik dari 11 tahun menjadi 18 tahun untuk utang non-ODA (Official Development Aid/Assistance). Masa tenggang (grace period) naik dari 5 tahun ke 10 tahun untuk ODA, dan ada penjadwalan ulang

Setiap rupiah yang dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang mempunyai biaya oportunitas sosial. Ini terjadi karena setiap rupiah yang dikeluarkan bisa direalokasikan untuk program padat karya, kesehatan, pendidikan, investasi infrastruktur, pengurangan pajak dan berbagai alternatif pos penerimaan pengeluaran fiskal lainnya. Trade off atau efek distribusi dari pembayaran utang ini sama sekali diabaikan.

terhadap bunga. Namun berdasarkan laporan European Network on Debt and Development (EURODAD), terms

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah indikator tambahan,

yang diperoleh Indonesia lebih jelek dari negara lain.

yaitu rasio antara kewajiban pembayaran pokok dan bunga

Indonesia hanya diberikan Houston Terms. Dengan skema

utang terhadap penerimaan pajak atau penerimaan APBN. Ini

ini Indonesia mendapat keringanan berupa penjadwalan

merupakan debt service ratio to fiscal revenue (DSRFR). Jika

ulang tingkat bunga setidaknya sesuai dengan bunga

rasio ini dibandingkan dengan proporsi pos penerimaan dan

konsesi awal lebih dari 20 tahun dengan pembayaran

atau pengeluaran fiskal lainnya, maka diperoleh gambaran

progresif 10 tahun. Sementara untuk utang non-ODA

mengenai seberapa jauh aspek keadilan sosial terakomodasi

dilakukan penjadwalan ulang tingkat asar lebih dari 15

dalam manajemen utang.

tahun dengan pembayaran progresif 2-3 tahun meningkat 13

per tahunnya.

Padahal jika memperoleh Naples Terms,

perlunya reorientasi manajemen utang pemerintah, dengan

Indonesia dapat memperoleh pengampunan utang

re-fokus kepada pengurangan stok utang (debt stock),

hingga 67% dari total utang non-ODA (seperti yang

bukan pengalihan utang ke generasi mendatang dan atau

berhasil diperoleh Nigeria14). Untuk utang ODA bahkan

penambahan utang baru. Dengan demikian, akan terdapat

bisa memperoleh tenggang 16 tahun, dengan tingkat

konsekuensi tambahan, di mana utang baru seyogyanya tidak

suku bungan yang didiskon selama 40 tahun. Skema ini

digunakan untuk membiayai konsumsi dalam APBN, tetapi

seharusnya juga dimiliki Indonesia karena para kreditor

lebih difokuskan untuk biaya pembangunan.

semestinya juga turut bertanggung jawab atas peningkatan utang yang tak terkelola Apalagi menurut Nancy Birdsall dan Brian Deese, beban utang Indonesia telah sampai pada tahap menghambat pertumbuhan ekonomi. d. Renegosiasi bilateral, terutama dengan Jepang. Sekitar sepertiga

dari

debt

outstanding

Indonesia

adalah

dengan Jepang. Kepentingan strategis Jepang baik dalam membendung ambisi China dalam restrukturisasi multinasionalnya hingga keinginan menahan serbuan produk China ke pasar domestik Indonesia, merupakan potensi negosiasi.

13 14

Untuk Indonesia, rasio tersebut juga semakin menunjukkan

Selain rasio utang dan penerimaan fiskal yang bersifat umum, diperlukan juga rasio yang lebih khusus misalnya rasio antara utang dengan kebutuhan dasar manusia. Laporan Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh UNDP (2004), telah mengindentifikasi kebutuhan dasar manusia yang paling penting, yaitu pendidikan, kesehatan, pangan dan keamanan fisik. Hal yang masih berlaku hingga kini. Bahkan semakin mendesak. Kebutuhan dana masing-masing sektor ini juga telah dihitung dalam laporan tersebut, sehingga dapat diperoleh rasio utang dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Lemoine, 2003, op.cit. Lihat: Ivan A. Hadar, â&#x20AC;&#x153;Solusi Utang Indonesia: Belajarlah dari Argentinaâ&#x20AC;?, Kompas, 4/5/2005

GJU - Juli 2008

Karena itu, menata ulang pinjaman luar negeri bukan

Office. Saat ini, manajemen utang ditangani beberapa institusi,

saja wajar, tetapi memang sudah selayaknya diatur dalam

yaitu Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kantor Menteri

UU. Namun, lepas dari ide tersebut, yang entah kapan akan

Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas secara

terealisasi, tentunya perlu kita lihat dulu bagaimana potret

parsial.

permasalahan utang luar negeri Indonesia.

Fungsi front office semenja krisis untuk mencari utang luar

Pertama, selama ini tidak ada batasan kuantitatif yang jelas

negeri kurang terkoordinir. Sementara fungsi middle office

dan detail mengenai pinjaman luar negeri untuk pemerintah.

untuk menganilisis risiko belum optimal. Misalnya lewat analisis

Implikasinya, pemerintah dalam mencari pinjaman luar negeri

keterkelolaan utang, analis risiko dan tingkat pengembalian,

nyaris tanpa batas. Bahkan, “limit” konvensional, seperti rasio

dll.

utang terhadap GDP, nyaris tidak dihiraukan. Implikasinya, Untuk itu diperlukan debt management office yang menyatu

yang tidak hanya mengikuti strategi pengelolaan tang yang

bukan saja secara total jumlah utang luar negeri terus membengkak, tetapi pengalokasiannya pun tidak tertata.

konvesional. Rescheduling dan reprofiling masih dibutuhkan,

Tidak heran jika ada sektor ekonomi tertentu yang memiliki

tetapi tidak dapat dijadikan strategi pengelolaan utangyang

pinjaman luar negeri sangat tinggi, sementara sector lainnya

utama.

tidak. Padahal, di sector mikro, perbankan misalnya, ada batasan

Debt

management

office

seharusnya

ada,

untuk

menawarkan pengelolaan utang non-konvensional yang memerlukan teknik negosiasi dan rekayasa finansial misalnya pemotongan utang (hair cut), penghapusan sebagian utang

tertentu mengenai leverage dan atau BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Sedangkan dalam konteks pinjaman luar negeri, khsusunya soal limit bisa dikatakan pemerintah tidak comply dengan risk management.

(write off), konversi utang ke obligasi (Brady bond), konversi

Kedua, penggunaan pinjaman luar negeri tidak efisien.

utang menjadi ekuitas dan tukar menukar antara utang dan

Sumitro Djojohadikusmo sejak lama mengingatkan kebocoran

konversi sumber daya alam (debt for nature swap).15

utang luar negeri hingga mencapai 30%. Dalam sebuah forum,

Seharusnya, semua pinjaman luar negeri melalaui satu pintu. Tujuannya, agar semua pinjaman dapat tercatat dengan baik sehingga diketahui persis berapa beban yang ditanggung negara. Saat ini, untuk merealisasikan rencana tersebut,

Sri Mulyani pernah pula mensinyalir cukup banyak utang yang “tak bertuan”. Tiada satu pun departemen merasa bertanggung jawab dan pemanfaatannya, sementara commitment fee dan bunga tetap jalan16.

pemerintah meman tengah menggodok RancanganUndang-

Ketiga, adanya mis-match dalam penggunaan utang luar

Undang (RUU) Utang Luar Negeri sebagai pengganti berbagai

negeri. Pinjaman yang berdurasi jangka pendek dipergunakan

peraturan pemerintah mengenai utang luar negeri. Gagasan

untuk pembiayaan investasi jangka panjang. Ada pula yang

pemerintah tersebut layak dicermati, bukan saja karena

dipergunakan untukmembiayai usaha yang tidak menghasilkan

pengelolaan utang luar negeri yang saat ini amat tidak tertib,

devisa, bahkan juga tidak melakukan hedging sehingga risiko

tetapi juga karena kebergantungan Indonesia pada utang luar

nilai tukar yang melekat pada pinjaman tersebut menjadi

negeri sudah seperti pecandu narkotika. Bahkan keberhasilan

sangat terbuka.

mendapatkan pinjaman baru merupakan suatu kebanggaan.

Pemerintah bukan tidak pernah berupaya untuk menata

Padahal, pinjaman baru sama artinya dengan semakin

kembali soal pinjaman luar negeri itu. Beberapa waktu

memerosokkan Indonesia dalam utang. Apalagi kalau diktum

lalu misalnya, sudah perneh terdengar pembentukan Debt

pinjaman luar negeri sebagai pelengkap sempat bergeser

Management Unit (DMU) yang ditugaskan membenahi utang

peran menjadi soko guru penutup deficit anggaran. Sebagian

luar negeri.

kalangan bahkan menyebutkan utang luar negeri adalah “utang najis”. Selain tidak digunakan dengan baik dan tidak menghasilkan produktivitas, juga karena dikorupsi.

Pemerintah mengedepankan DMU sebagai salah satu piranti untuk menurunkan utang luar negeri, mengeliminasi tingkat kebocoran, melakukan negosiasi dengan kreditor dalam hal

Secara umum, pedoman pengelolaan utang luar negeri Indonesia selama ini adalah: (a) Menurunkan jumlah defisit APBN secara bertahap menuju anggaran berimbang; (b) menurunkan rasio terhadap PDB menjadi sekitar 60% (2004) dan 30% (2009); (c) meningkatkan kapasitas pengelolaan utang; (d) memperhatikan kebijakan utang penarikan baru yang berhati-hati; (e) mendorong masuknya PMA dalam berbagai bentuk dan mengembangkan kepercayaan investor pada umumnya; (f) mengupayakan penjadwalan ulang utang (telah dicapai, misalnya, pada Paris Club 3); (g) mengupayakan fasilitas debt swaps (debt for nature; debt for poverty, dsb – yang telah dicapai juga pada Paris Club 3). Dalam sebuah pertemuan dengan INFID, awal 2005 di Jakarta

GJU - Juli 2008

Publik

Keempat, pembentukan Integrated Debt Management

Publik

tingkat bunga maupun jangka waktu pinjaman Dengan kata

sebab mereka selalu memuji-muji, kendati diketahui ada

lain, DMU berfungsi untuk membenahi manajemen utang luar

kebocoran dalam penggunaan utang tersebut.

negeri, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pembayaran kembali.

Kita menunggu sikap pemerintah yang penuh percaya diri mewakili bangsanya, melepaskan “gengsi” dan “kecemasan”

Di samping itu, kritisnya beban utang luar negeri saat ini,

tak berasalan untuk menuntut penghapusan (sebagian) utang,

telah mendorong berbagai pihak menyarankan agar pemerintah

paling tidak utang najis dan yang menjadi bagian pertanggung

meminta keringanan kepada kreditor. Misalnya usulan debt

jawaban kreditor seperti utang najis (odious debt) yang dibuat

relief (pengurangan utang). Alasannya, pertama Indonesia

pemerintahan otoriter tanpa persetujuan rakyat. Kekhawatiran

merupakan “good boy”, alias tidak pernah ngemplang. Wajar

kalau Indonesia meminta debt relief atau haircut, Indonesia

jika kreditor memberi “bonus” kepada Indonesia. Kedua,

akan dikucilkan oleh masyarakat internasional. Dan hal ini pada

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis

gilirannya akan menurunkan posisi tawar Indonesia terhadap

terburuk di dunia, sehingga layak untuk mendapat keringanan

segala hal, telah terbantahkan dalam pengalaman Argentina,

utang. Alasan lainnya, bank Dunia sudah seharusnya turut

Nigeria dan Indonesia Orde Baru ketika utang warisan Orde

bertanggung jawab terhadap kebocoran utang Indonesia,

lama dihapus lebih dari 50 persen.

andalan negara-negara terbelakang seperti Indonesia adalah

Sambungan dari hal 19

eksport bahan mentah. Penggunaan eksport sebagai indicator pengelolaan

hutang untuk menopang kepentingan langsung negara

hutang semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai pelayan

– negara pemberi hutang akan bahan mentah dan sumber-

dalam hal penyediaan bahan mentah.

Karena memang

sumber ekstraktif dari Indonesia. Hal ini sangat tampak

sebagian besar dari barang-barang eksport Indonesia masih

dari posisi Jepang sebagai Negara pemberi hutang terbesar

didominasi oleh eksport bahan mentah dengan nilai tambah

bagi Indonesia.

yang sangat rendah. Selain itu, eksport yang dihasilkan oleh

Penggunaan PDB dan eksport sebagai indicator membawa

perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di dalam

akibat yang sangat fatal perencanaan pembangunan,

negeri dihitung sebagai ekspor Indonesia.

Penggunaan

dikarenakan baik PDB maupun eksport tidak akan dapat

indikator ini dalam kontek Indonesia jelas adalah hal yang

mencerminkan pendapatan masyarakat Indonesia, akan

kurang relevan, karena segera setelah bahan mentah murah,

tetapi hanya menjadi cerminan produksi dan pendapatan

Indonesia akan menerima import produk olahan dari negara-

perusahaan-perusahaan besar semata dan sebagian besar

negara maju dengan nilai tambah yang sangat besar.

dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan

Penjelasan diatas menempatkan kita pada kesimpulan

asing. Maka sungguh sangat aneh apabila nilai PDB kemudian

bahwa kesalahan terbesar dalam perencanaan pembangunan

dibagi dengan jumlah penduduk (PDB perkapita) dijadikan

ekonomi khusunya terkait dengan hutang, telah dimulai dari

sebagai indicator menentukan tingkat kesejahteraan anggota

kesalahan dalam menentukan Indikator yang digunakan.

masyarakat. Karena disaat PDB tumbuh dengan pesat, pada

Negara ini tidak pernah sanggup mengeluarkan indicator

saat yang sama kemiskinan juga meningkat secara tajam .

sendiri dalam menentukan layak tidaknya hutang, akan tetapi menyandarkan pada indicator yang dikeluarkan oleh oleh lembaga pemberi hutang. Hal ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai obyek semata dari lembaga dan negara pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan atas uang mereka melalui hutang. Dengan indikator hutang yang digunakan saat ini maka sesungguhnya hutang baik yang diberikan oleh lembagalembaga multilateral, hutang-hutang bilateral adalah untuk melayani aktifitas pemberi hutang itu sendiri, yang menjalin persekutuan resmi dengan perusahaan-perusahaan yang

* Salamuddin Daeng Program Officer Institute for Global Justice (IGJ)

akan menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan hutang-hutang bilateral sesungguhnya adalah

GJU - Juli 2008

Publik

Isu-Isu dan Perspektif Seputar Privatisasi1 Ichsanuddin Noersy

Istilah privatisasi muncul dari Konsensus Washington. Yakni sebuah konsensus yang dibuat oleh Departemen Keuangan AS di bawah Reagan bekerja sama dengan Pemerintah Inggris dalam kendali Thatcher. Secara garis besar, isinya adalah mengenai konsep penghematan fiskal dalam artian minim subsidi dan maksimal hutang, pasar bebas investasi dan perdagangan, liberalisasi pasar modal dan keuangan-perbankan, serta privatisasi.

Di Indonesia sendiri, Konsensus Washington ini dimulai

memperoleh

penghidupan

yang

layak,

pekerjaan,

pada tanggal 1 Juni 1983, dengan menerapkan suku bunga

pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan publik. Isu

bebas dan pagu aktiva neto perbankan. Dalam bahasa yang

berikutnya adalah lingkungan. Dalam film An Inconvenient

sederhana, sejak 1 Juni 1983, pengendalian uang beredar

Truth oleh Al Gore menggambarkan isu ini dengan sangat

tidak lagi berpaku pada suku bunga dan kredit, tetapi bergeser

cerdas. Di dalam film ini Al Gore menjelaskan adanya

kepada inflation targeting. Dengan ini kerangkanya pun jadi

semacam standar ganda di balik isu lingkungan. Kemudian

semakin jelas. Sistem ini berhubungan dengan suku bunga,

ada isu gender, good corporate governance, indeks

berhubungan dengan nilai tukar dan berhubungan dengan

korupsi, indeks persaingan, multikultur, kearifan lokal

inflasi, yang pada akhirnya juga berhubungan dengan tekanan

dan isu terakhir, pemerintah yang gagal dan buruk dalam

fiskal. Oleh karena itu hubungan antara kondisi ini dengan

menyediakan pelayanan publik.

privatisasi dalam pelaksanaan Konsensus Washington di Indonesia pun semakin jelas.

Yang paling berhubungan langsung dengan privatisasi adalah butir ke-11 atau yang terakhir, yaitu pemerintah

Ada beberapa poin yang mendasari paradigma neoliberalisme

gagal dan buruk dalam menyediakan layanan publik.

dalam Konsensus Washington, yaitu: kepemilikan pribadi,

Kenapa? Karena yang ada hanyalah mewirausahakan

persaingan dan pasar bebas, mekanisme pasar, kegagalan

birokrasi, sehingga tidak dikenal “public goods” atau

pasar sebagai hakim yang paling bijaksana dan efisien, serta

“public services.” Yang ada hanyalah “commercial goods”

program-program karikatif seperti Community Development,

atau “commercial services.”

Corporate Social Responsibility, Scholarsip dan Funding NGO. Cara-cara privatisasi dilakukan mulai dari konsep Semua poin yang disebutkan di atas disepakati oleh ekonom

outsourcing beberapa jenis pekerjaan, memberikan hak

neoklasik, yang pada intinya bertujuan untuk memperbesar

pengelolaan, IPO, Strategic Partnership, hak pemakaian atas

akumulasi modal. Tapi bagaimana akumulasi modal ini bisa

barang publik, menggantungkan pemenuhan kebutuhan

diperbesar tanpa diikuti oleh prinsip ekonomi internasional?

pada pasokan swasta untuk layanan jasa, mempreteli

Dan bagaimana ekonomi internasional bisa berjalan, jika negara

atau unbundling jasa dan produk barang publik, serta

masih memberlakukan proteksi? Ini adalah dasar logika yang

sekuritisasi aset.

disampaikan oleh paradigma neoklasik. Dalam perspektif ekonomi politik, privatisasi dapat Di dalam pelaksanaannya, ada 11 isu yang menyertai

dilihat dari pendekatan terhadap hutang luar negeri. Hutang

Konsensus Washington. Sebelas isu itu adalah: demokrasi

luar negeri memberi dampak tekanan fiskal dan tekanan

liberal, country risk, hak asasi manusia. Khusus untuk hak

neraca pembayaran. Karena tidak mampu bayar hutang

asasi manusia, saya sudah pernah sampaikan di Komnas HAM,

atau tepatnya karena kebijakan ekonomi didasarkan pada

bahwa memperjuangkan HAM dan anti kekerasan tanpa hak

upaya memburu ekonomi setinggi-tingginya, maka negara

ekosob adalah percuma. Hak ekosob ini adalah hak untuk

debitor dipaksa untuk memberi konsesi pertambangan,

Disampaikan dalam Focus Discussion Group (FGD) Forum Keadilan Ekonomi (FKE), Institute for Global Justice (IGJ) 9 Juli 2008, disarikan oleh Joko Arif.

GJU - Juli 2008

Publik

liberalisasi

perdagangan

dan

keuangan-perbankan

serta

memprivatisasi BUMN. Berdasarkan atas penelitian Marion

yang lalu, Kongres AS juga menolak penjualan Unocal kepada CNOOC dan akses pelabuhan kepada Port Dubai.

Fourcade dan Sarah L. Babb yang dimuat dalam American Journal of Sociology, dapat dijelaskan bahwa proses privatisasi yang dialami oleh Indonesia juga dialami oleh 4 negara lain yaitu Chili, Inggris, Perancis dan Meksiko, yang berawal dari

Di Jepang, privatisasi perusahaan pos mengalami perdebatan panjang dan membuat PM Koizumi tidak populer. Akhirnya di bawah Shinzo Abe, privatisasi pos dilakukan dengan menjual saham perusahaan pos kepada masyarakat domestik.

balance of payment crisis. Memang ada beberapa pihak yang menuding dan melihat Stiglitz dan Noriah sendiri melihat privatisasi sebagai pengambil alihan sumber daya dan surplus

perekonomian

negara debitor ke luar negeri, terutama negara kreditor atau negara para pemilik modal. Tetapi negara debitor tetap dianjurkan berhutang sampai dengan sumber daya ekonominya susut dan pasarnya marjinal, dalam arti daya beli masyarakat hancur. Contohnya adalah Nigeria dan Argentina. Kini Argentina berhasil bangkit karena berani melawan. Pada akhirnya negara debitor ini kemudian akan hanya menjadi ”teritori” dan bukan

contoh privatisasi di Korea dan Rusia dan Cina sebagai privatisasi yang berhasil, sebagai mana yang sering disampaikan oleh Mohammad Ichsan dan Chatib Basri. Saya bilang, keberhasilan mereka gampang sekali dijelaskan. Rusia melalui Gazprom saat ini menguasai 80% pasokan gas ke Uni Eropa. Sementara Korea, yang terjadi adalah sinergi antara kekuatan dalam negeri dengan kekuatan Amerika. Contohnya adalah bagaimana keberhasilan Motorolla telah diambil alih oleh Samsung dan LG.

lagi state, seperti yang disampaikan Michael Hudson dalam Begitu juga ketika kita melihat Cina. Pada kasus Siemens, Cina

Super Imperialism.

membuahkan Hua Wei. Pada kasus Audi, Cina membuahkan Yang rancu adalah banyaknya pandangan ekonom yang sembarangan dalam membandingkan antara efisiensi di sektor usaha (korporasi) dengan efisiensi di organisasi pemerintahan. Secara teoritis, istilah ”hemat” adalah istilah yang sesuai dengan pemerintahan. Oleh karena itu adalah kurang sepadan jika membandingkan istilah ”hemat” pada pemerintahan yang bertugas memberikan perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, memberi keadilan dan keamanan, dengan dogma ”efisiensi” di korporasi. Kerancuan

lainnya

adalah

soal

pergeseran

Cherry. Jadi sebenarnya kita salah melihat, karena sebenarnya Cina tidak pernah memberi peluang kepemilikan pihak asing lebih dari 50 persen. Dalam kunjungan saya ke beberapa propinsi industri di Cina, termasuk ke Shanghai yang dibilang merupakan propinsi paling kapitalis sekalipun, Cina tidak sembarangan memberikan peluang itu. Jadi menurut saya, cara yang lain memandang privatisasi di Rusia, Korea dan Cina tidak menyeluruh. Ada hal yang tidak mereka ungkapkan. Seperti Korea yang sebenarnya tidak pernah melepas industrinya ke

negara

pihak asing. Bahkan produk steel Korea sempat di banned

atau welfare state menjadi kesejahteraan

oleh Amerika yang sepertinya takut melihat industrialisasi di

korporasi atau corporate welfare. Bagi para penganut

Korea Selatan. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam melihat

mekanisme pasar, pergeseran ini tidak dan bukan masalah,

pergeseran hajat hidup orang banyak ke pihak swasta, baik di

walaupun berujung pada makin kayanya kaum kapitalis. Bagi

Korea, di Rusia maupun di Cina.

kesejahteraan

penganut ekonomi kelembagaan berbasis negara kesejahteraan, walau bukan prinsip etatis, pergeseran ini hanya sekadar membuktikan konsep negara penjaga malam yang akan terus berulang, yakni negara hanya sekedar menjadi pelindung kaum kapitalis. Konsep nach-wäctherstaat yang muncul sejak Eropa

Privatisasi pada sektor-sektor publik pada hakikatnya adalah aliansi busuk kaum politisi, birokrasi, korporasi dan kalangan intelektual yang di dalam paradigmanya, pasar adalah hakim yang bermoral. Motif utamanya adalah harta tahta untuk diri, keluarga dan kelompok sendiri.

bangkit tidak berubah hingga hari ini, karena negara yang diisi oleh birokrat dan politisi adalah pesuruh bagi pemilik modal atau pesuruh kaum borjuasi.

Kita tidak akan bisa membangun suatu industri berbasis ketahanan dalam negeri jika kita selalu memikirkan privatisasi. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin. Kemampuan kita

Di beberapa negara maju sendiri, pelaksanaan privatisasi sekarang ini juga sudah banyak mendapat ditentang. Contohnya adalah privatisasi pembangkit listrik di Inggris yang mengakibatkan semakin mahalnya harga listrik dan sulitnya pemerintah mengatur jaminan pasokan listrik. Di AS, hal ini juga terjadi di 13 negara bagian, sehingga privatisasi pembangkit listrik di kedua negara ini pun dihentikan. Pada awal abad 21

untuk membangun industri ini bergantung kepada komitmen pemerintah dalam menjalankan konstitusi, dengan membatasi sektor-sektor atau jenis-jenis usaha yang dapat diprivatisasi. Selain itu, pemerintah juga harus mencegah privatisasi sebagai pengambilalihan sumber daya ekonomi dan surplus perekonomian nasional ke tangan asing, atau mencegah privatisasi sebagai ”perampokan” harga diri bangsa.***

GJU - Juli 2008

Publik

FTZ BBK Kepentingan Siapa,

Kita atau Singapura ? Dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2008, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan bahwa salah satu prioritas pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai dalam tahun 2009 adalah akan diberlakukan secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan dan kepulauan Karimun (BBK)..... Pemberlakuan FTZ adalah kebijakan memberikan fasilitas lebih luas dari kesepakatan Free Trade Agreement (FTA) dalam rangka memperluas ekspansi Bisnis Singapura di Indonesia.

Relokasi Bisnis Singapura FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) yang segera akan diberlakukan oleh pemerintah hanyalah rencana yang akan menguntungkan perekonomian Singapura. Hal tersebut sangat tidak terbantahkan jika melihat latar belakang sejarah dikembangkannya kawasan ini. Proyek yang dibangun dengan mengorbankan anggaran rakyat puluhan triliun oleh Orde Baru ini, tidak lain adalah relokasi dari pabrik-pabrik bernilai tambah rendah dari Singapura.

Dari awal dekade 1980-an, ketika industri Singapura tumbuh dengan pesat diawal dekade 1980-an, Singapura membutuhkan tempat untuk merelokasi bagi kegiatan perakitan produk-produk yang bernilai rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini di tahun 1988, Singapura kemudian meluncurkan program restrukturisasi ekonominya, dengan konsep mengalihkan Singapura dari industri yang memperkerjakan banyak orang ke industri yang benilai lebih tinggi sekaligus menjadikannya sebagai pemain utama dalam investasi global. Total investasi langsung Singapura ke luar

GJU - Juli 2008

Publik negeri melonjak dari S$1,5 juta pada tahun 1976, menjadi

maka tekanannya akan semakin besar hingga pada suatu titik

S$16,9 milyar pada tahun 1990 dan mencapai S$28,2 milyar

balon tersebut akan meledak karena keterbatasan kapasitas

pada tahun 1993.

ruang yang dimiliki. Demikian pula halnya dengan Singapura

Batam, dan pulau-pulau lain di provinsi kepulauan Riau (Kepri) dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis. Study yang dilakukan oleh MAS (Monetary Authority of Singapore) dan EDB (Economic Development Board) menyimpulkan, suatu kawasan industri di Pulau Batam akan membantu Singapura sebagai tonggak investasi asing langsung

yang memiliki keterbatasan wilayah, pada suatu saat akan mengalami nasib yang sama dengan balon tersebut. Untuk itu diperlukan adanya balon-balon kecil lain yang dapat menampung kelebihan kapasitas tersebut. Inilah kiranya salah satu titik tolak yang mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan Batam selama tiga dekade terakhir. Seandainya Singapura dianggap Balon I, maka Balon II adalah Batam, sedangkan Balon III adalah

di kawasan ini.

Pulau Galang dan Rempang, sedangkan Balon IV adalah Bintan. Sebagai tindak lanjut dari realisasi program itu. Perdana Menteri (PM) kala itu, Lee Kuan Yew mengusulkan kepada Presiden

Soeharto

tentang

pentingnya

Balon I diharapkan akan bersinergi positif dengan Balon II-IV, tanpa harus mengurangi kualitas Balon I.

kemungkinan

perusahaan-perusahaan Singapura terutama yang bergerak dalam industri elektronika memperoleh kemudahan investasi di pulau Batam. Usulan PM Singapura ini mendapat sambutan hangat di Jakarta karena inisiatif ini sejalan dengan semangat deregulasi dan open door policy untuk menarik PMA. Pemerintah Indonesia, kemudian, mengumumkan perubahan kebijakan pada bulan Oktober 1989. Perubahan yang perlu dicatat adalah: diijinkannya kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100%.

Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1990, Singapura mereposisi program restrukrisasi industrinya, yang diwujudkan melalui program regionalization 2000 (R 2000). Program ini bertujuan membangun kawasan industri perkotaan dinegara lain sebagai tempat baru kegiatan produksi dengan fasilitas sebagaimana

persis

berada

Singapura.

Perusahaan-

perusahaan yang dipindahkan hanya mendirikan pabriknya di Negara tujuan, tetapi kantor pusat tetap berada di Singapura. Dengan begitu singapura berperan sebagai basis operasional usaha mereka.

Di-era kepemimpinan BJ Habibie sebagai ketua Badan Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita BatamRed), rencana pembangunan industri di Batam semakin benarbenar mengantungkan diri pada Singapura. Kala itu, Habibie mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan â&#x20AC;&#x2DC;Teori Balonâ&#x20AC;&#x2122;. Dalam pandangan BJ Habibie jika balon terus menerus ditiup

Dalam

perjalanannya,

pemerintah

Singapura

mulus

menegoisasikan kondisi-kondisi dan fasilitas investasi bagi kawasan industri yang dibanggunnya. Gaya managemen politik Asia (Indonesia) yang sangat tidak transparan, legalistic dan proses pengambilan keputusan yang lebih mengacu pada hubungan personal, jaringan, dan kesepakatan di bawah tangan

GJU - Juli 2008

memberi kemudahan bagi Singapura dalam mengajukan dibangunnya. Negosisasi untuk mendapatkan perlakuaanperlakuan khusus itu semakin mulus dengan uang yang mereka dimiliki. Guna memuluskan langkah mendapatkan fasilitas investasi

tersebut,

pemerintah

Singapura

biasanya

menugaskan pejabat-pejabat senior Negara itu untuk mencari bentuk framework kelembagaan untuk proyek itu (misalnya, Frame work kerjasama Indonesia-Singapura

Batam berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan ferry dari Batam. Dilihat dari jumlah wisman, 70% berasal dari Singapura. Kenyataan tersebut, menunjukan bahwa sesungguhnya memang sejak awal pembangunan Batam ditujukan untuk memenuhi kepentingan Singapura, bukan untuk membangun kemandirian ekonomi nasional atau juga menjadikan Batam sebagai lokomatif perekonomi nasional.

untuk pembangunan FTZ BBK/ Indonesia - Singapura Joint

Kondisi semakin ini diperparah dengan penanda tanganan

Working Group and Joint Steering Commitee Meeting

nota kesepahaman bersama antara Presiden Susilo Bambang

Framework Agreement in Economic Cooperation in the

Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong

Island of Batam, Bintan and Karimun,). Lembaga ini yang

paa 25 Juni 2006 lalu tentang pembentukan ekonomi khusus

kemudian

(Special Economic Zoneâ&#x20AC;&#x201D;ZES). Menindak lanjuti hasil MoU

menyusun

kondisi-kondisi

investasi

unutk

dinegoisasikan ke Negara tempat relokasi industri itu.

Mengukuhkan Dominasi Singapura

tersebut, pemerintah selanjutnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No.1 Tahun 2007 yang diubah kembali menjadi Undang-undang nomor

Seberapa besar dana yang digunakan Singapura

44 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas. pada

untuk rencana regionalisasi industri tidak dijelaskan

perkembangan selanjutnya juga pemerintah mengeluarkan 3

secara pasti. Tetapi pada tahun 1994, pemerintah

Pepaturan Pemerintah (PP), masing-masing; PP No. 46, 47 dan

Singapura mengumumkan jika untuk tahap awal sekitar

48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan

2-3 persen dana Bank Senteral negeri itu diarahkan untuk

Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Asia. Dana bagi program yang sangat ambisius itu diperkirakan tumbuh menajdi 30-35 persen dalam 10-15 tahun kemudian.

Pembentukan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) itu, praktis mengukuhkan dominasi Singapura di kawasan ini, dan menjadikan BBK

Batamindo Industrial Park (BIP) dan Bintan Industrial

sebagai subordinat dari Singapura, dan mengeksploitasi potensi

Estate (BIE) merupakan kawasan industri pertama yang

Indonesia yang bisa melengkapi kebutuhan negara tersebut.

berhasil di bangun Singapura di Negara lain. BIP dan BIE

Bukan sebagai pesaing sebagaimana cita-cita besar Ibu Sutowo

juga dibangun dengan komunikasi dan koneksi bisnis

(manta dirut pertamina) ketika membuka pulau ini pertama

langsung ke Singapura dari pada Indonesia. Koneksi bisnis

kali.

tersebut dikendalikan Singapore Economie Development Board (SEDB). Setiap investasi asing (Foreign Direct Invesment/FDI) yang masuk ke kawasan BIP dan BIE harus melalui SEDB, bahkan dalam perkembanganya semua FDI yang masuk ke Batam dan Bintan juga harus melalui SEDB. Dengan jaringan yang tersebar luas ke banyak perusahaan multi nasional (MNC) di seluruh dunia, pada kenyataanya Batam dan Bintan dikendalikan Singapura dalam menarik investasi.

Disisi lain penetapan kawasan FTZ tidak memberikan jaminan bahwa kinerja kawasan ini akan lebih baik dari sebelumnya. Lihatlah laporan kinerja Batam; berdasarkan data statistik, kinerja Batam dalam menarik modal asing tidak menunjukkan prestasi yang tidak mengembirakan. Pada tahun 2006 perbandingan investasi swasta lokal dan asing adalah 57% berbanding 43%. Pada bagian lain meski investasi swasta (asing dan domestik) menunjukan trend kenaikan, namun rendah dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 1998 total investasi

Lebih dari 50% perusahaan asing yang beroperasi di

swasta mencapai 5,166 Millon US $, naik menjadi 5,351 million

Batam dan Bintan merupakan perusahaan Singapura,

US$ tahun 1999, dan pada tahun 2002 meningkati menjadi

atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis

6,113 million US$, namun trend kenaikan tersebut tidak diikut

operasionalnya berada di Singapura. Dilihat dari total

kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1998

investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor

penerimaan angkatan kerja mencapai 53,02 persen, kemudian

Singapura dengan total nilai sebesar US$ 10.307 juta. Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari

GJU - Juli 2008

Publik

keistimewaan dan proteksi bagi kawasan industri yang

fakta berikut ini: dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk

Publik

turun menjadi 41,76 persen tahun 1999, dan kembali turun menjadi 34,01 persen pada tahun 2000.

Belajar Membangun FTZ Dari Cina Pembelakukan kawasan kawasan FTZ BBK, sangat jauh berbeda dengan yang belaku di China, misalnya ChinaSingapore Suzhou Industrial Park (CS-SIP) atau kawasan industri Suzhou di China, dan Wuxi-Singapore Industrial Park (WSIP) atau kawasan industri Wuxi.

(CSSD). Konsorsium China yang terdiri dari 12 organisasi yang umumnya milik pemerintah China memengang 35 persen saham di CSSD. Konsorsium Singapura yang terdiri dari 24 organsiasi yang umumnya adalah perusahaanperusahaan yang punya link dengan pemerintah dan SEDB dan JTC International, dan dua organisasi yang terlibat dalam kawasan industri lain yaitu SembCorp Industries. CSSD sendiri diawasi oleh badan yang dibentuk pemerintah tempatan yaitu Sunzou Industrial Park Adminitrative

Di kedua kawasan tersebut, walaupun diawalnya merupakan

Committee (SIPAC).

kerjasama dengan Singapura. namun selama perkembangannya kedua kawasan ini tidak dapat tumbuh dengan pesat. Sampai akhirnya Singapura melepas kepemilikikan sahamnya kepada pemerintah lokal setempat. Dan sejak di kelolah oleh pemerintah setempat justeru perkembang kedua kawasan melesat sangat tinggi.

Persaingan langsung secara ketat terjadi dengan Sunzhou New District yang merupakan proyek yang berafiliasi dengan pemerintah kota Suzhou yang tujuan pembangunannya sama yaitu untuk menciptakan kawasan industri, perdagangan dan perumahan perkotaan modern. Pembangunan distrik baru itu dimulai beberapa saat setelah

Kawasan industri Zunzhou adalah kawasan indsutri yang

pembangunan CS-SIP dan kawasan ini lebih diminati untuk

resmi dioperasikan 12 Mei 1994 itu, merupakan kawasan

pusat perdagangan, dan perumahan, juga oleh investor

industri perkotaan paling controversial. Proyek ini juga

asing. Keunggulannya berupah upah buruh yang lebih

merupakan proyek joint venture terbesar di China baik dalam

rendah, kedekatan dengan bandara, dan juga menerapkan

kalkulasi biaya (US$ 20 miliar) dan ukuran lahan (70 km2).

system one stop service yang diadaptasi dari model yang

Kawasan industri ini diproyeksikan menampung total populasi

dibuat CS-SIP.

600.000 jiwa. Kawasan industri Sunzhou dioperasikan secara resmi 12 Mei 1994.

Pembangunan Sunzhou New District ini juga berbiaya tinggi dengan fasilitas setara CS-SIP. Menjelang pertengahan

Joint Venture yang terlibat adalah konsorsium investor

1998, kawasan yang dibangun senilai US$ 3,4 miliar itu

Singapura dan China Industrial Park Development Company

GJU - Juli 2008

Seagate Technology, Sumitomo, dan Matsushita, Asistensi

proyek US$ 30 juta. Sementara pencapaian proyek Suzhou New

SEDB dalam membawa tenant pertama ke kawasan industri

District mendekati target yang diproyeksikan, CS-SIP sebaliknya

itu sangat terasa manfaatnya. Namun begitu, total investasi

khususnya untuk kawasan pemukiman dan perdagangan.

yang bisa ditarik masih di bawah CS-SIP. Juga target untuk

Kekecewaan Singapura ditujukan dengan pernyataan terbuka

mendatangkan industri teknologi tinggi tidak berhasil karena

yang dibuat Menteri Senior Lee Kuan Yew atas komitmen

industri yang masuk relative bernilai rendah yang sebagaian

patner China terhadap proyek tersebut.

besar berasal dari Negara-negara Asia. Dari total US$ 450 juta investasi yang masuk tahun 1996 dengan 6.000 tenaga kerja

Pada Juni 1999, kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Suzhou mencapai klimaks dengan diumumkanya pengurangan keterlibatan Singapura. Konsorsium Singapura mentransfer 35 persen kepemilikan mayoritas saham dalam proyek di CS-SIP ke konsorsium China tahun 2001. sebelum pemindahan sejumlah saham ini, CS-SIP telah menarik 113 proyek. Lebih dari 91

yang terserap di akhir tahun itu, minat investor terus menurun. Akibatnya pertumbuhan investasi lebih banyak dalam bentuk ekspansi usaha dari para investor yang sudah ada. Pengenaan pajak yang lebih tinggi dan pengenaan bea masuk barang modal pada 1996 semakin menurunkan minat investor di bidang high tech.

perusahaan asing beroperasi dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 14.000 orang.

Nilai ekspor dari WSIP pada tahun 2001 sebesar US$ 1 miliar dengan jumlah pekerja 16.000 orang. WSIP tahun itu

Menariknya, investasi mulai mengalir deras setelah itu dan kawasan itu mendapat keuntungan untuk yang pertama kalinya sejak didirikan. Besar keuntungan pada tahun 2001 itu sebesar US$ 7,5 juta. Menjelang Juni 2001, kawasan industri ini menampung 193 proyek investasi senilai lebih US$ 5,1 miliar. Pertumbuhan CS-SIP berlanjut di tahun 2002, dengan investasi baru yang masuk sekitar US$ 15,4 miliar. Tenant-tenant yang masuk sebagian besar dari Amerika dan Eropa dengan 73 persen dari investasi itu adalah kelompok elektroni, teknologi informasi dan segemen teknologi tinggi lainnya. Kawasan industri intu menjadi pusat investasi 500 perusahaan dan 40 diantaranya dengan investasi di atas US$ 100 juta. Pengembangan Wuxi-Singapore Industrial Park (WSIP) dimulai tahun 1994 dan dibuka secara resmi pada tahun 1996. kawasan industri ini berlokasi di provinsi Jiangsu, 130 km dari Shanghai dan 80 km dari Suzhou. Populasi Wuxi sebanyak 4,3 juta jiwa dengan perkapita income sekitar US$ 2.000 yang merupakan salah satu dari yang tertinggi di kota-kota di China.

mengembangkan fase kedua, yang mencakup area seluas 235 hektar. Namun begitu prospek jangka panjang kawasan itu masih belum jelas. Mulai dari pertama kali beroperasi WSIP terus mengalami kerugian. Di tahun pertamanya rugi Sin$ 3,8 juta dan masing-masing Sin$ 4,3 juta di tahun 1998 dan 1999. pada tahun 2000 kawasan itu hanya mampu memangkas kerugiannya menjadi Sin$ 2,8 juta. Pada pertengahan 2002, konsorsium yang dipimpin SCI menandatangani perjanjian untuk mengurangi sahamnya menjadi tinggal 49 persen di WSIP yang mulai efektif tahun 2003. transfer saham dan control manajemen ini menurut pihak SCI akan memperbesar minat investor dan meningkatkan efisiensi operasi kawasan itu. SCI menanggung kerugian Sin$ 48,3 juta atas langkah yang diambil itu. Patner China yang mengambil sebagian saham SCI lantas membangun fase tiga WSIP yang melipatgandakan ukuran kawasan itu. Menariknya, sebagaimana CS-SIP, begitu ditangani China, WSIP menunjukan hasil sebagaimana CS-SIP.

Karena itu Wuxi masuk dalam zona pengembangan high tech sehingga dengan begitu elektronik dan kelistrikan, computer

Melihat perkembang terkini dari rencana penerapan FTZ

dan computer peripherals, system control dan instrumentasi,

BBK, maka kita menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang

rekayasa presisi, koponen telekomunikasi, produk medis dan

kerjasama pembangunan kawasan perdangan dan pelabuhan

perawatan kesehatan, komponen otomotif dan pesawat udara,

khusus BBK dengan Singapura. FTZ BBK merupakann FTZ versi

dan industri-industri pendukung.

Singapura yang sama sekali tidak menguntungkan Indonesia. Singapura bukan jaminan akan membuat FTZ BBK memenuhi

Kawasan industri ini awalnya 70 persen sahamnya dimiliki joint venture Singapura dengan 30 persen sisanya milik pemerintah kota Wuxi. Konsorsium Singapura dipimpin

ekspektasi Indonesia. Kegagalan Singapura di China adalah sebuah pelajaran yang referensi pemerintah dalam mengambil kebijakan kerjasama dengan Singapura. ***

SembCrorp Industries (SCI), dengan investor utama lainya adalah Tamsek Holding (perusahaan holding utama pemerintah Singapura), dan Salim/KMP Group.

* Edy Burmansyah Peneliti Institute for Global Justice - IGJ

Investor kunci di WSIP adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Singapura seperti Siemens,

GJU - Juli 2008

Publik

menarik 88 perusahaan manufaktur dengan nilai rata-rata

Budaya

REKOMENDASI PEMBENTUKAN BUDAYA ASEAN Institute for Global Justice kekuatan ekonomi dan poitik sehingga, strategi yang dibangun akan lebih konprehensif dan menyeluruh meninggikan nilai-nilai kemanusiaan di atas mekanisme dan birokrasi. 2.

Menciptakan ruang gerak kebudayaan yang lebih luas secara ekspresional lintas negara regional bukannya menyatukan

Kebudayaan adalah sebuah proses dari kerja kolektif masyarakat

budaya menjadi sebuah bentuk kebudayaan yang homogen

manusia dalam upayanya bertahan serta mengembangkan eksistensinya

tetapi

melalui sebuah proses corak produksi dalam rentang ruang dan waktu

mengkolaborasikannya kebudayaan-kebudayaannya yang ada

yang berkembang. Memahami kebudayaan akan lebih mudah apabila

diwilayah Asia Tenggara, sehingga dapat memunculkan pelangi

kita membaginya ke dalam tiga elemen utama:

kebudayaan yang memperkaya kebudayaan manusia di bumi.

1. Nilai-nilai yang dianut

2. Ritual atau kegiatan yang dijalankan

lebih

mempertukarkannya,

menyilangkannya

dan

Membangun budaya solidaritas ekonomi politik sehingga menjadi sebuah tatanan masyarakat yang kokoh dalam menghadapi

3. Bentuk fisik hasil dari produksi masyarakat itu

ancaman bentuk-bentuk penindasan ekonomi dan politik yang

Sedangkan ASEAN dapat dipahami sebagai sebuah entitas

semakin kompleks dan mendunia.

regionalisme apabila kita mencoba untuk memahami bahwa dalam dunia yang semakin sempit ini kita dapat memilah-milahnya dalam wilayah ekonomi politik, keamanan dan ketahanan serta kebudayaan mulai dari lingkup lokal, nasional, regional dan internasional. Sehingga, kesatuan regional merupakan sebuah kesatuan dari masyarakatmasyarakat yang saat ini hidup dalam kesatuan nasional-nasional

Menolak segala bentuk komodifikasi produk-produk kebudayaan dan segala upaya untuk mengakui hak cipta sebagai milik pribadi bagi bentuk-bentuk kebudayaan yang dikembangkan secara kolektif dan dalam rentang waktu yang panjang. Jakarta, 8 Agustus 2008

dalam sebuah wilayah yang spesifik. Untuk ASEAN, kita melihat bahwa keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat yang hidup diantara benua Asia dan Australia dan dibatasi oleh laut Pasifik dan

Revitriyoso Husodo

laut Indonesia.

Surat Pembaca

Permasalahan Budaya Dalam dunia yang semakin tidak memiliki batas, di wilayah regional Asia Tenggara masih terlihat banyak ketimpangan dan perbedaan perkembangan kebudayaan dan corak produksi masyarakatnya. Di banyak negara masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi hanya sebagai simbol negara belaka. Dalam corak produksi, sebagaian besar masih dalam corak pertanian lebih dominan dari corak industri tetapi telah muncul satu dua negara yang telah membentuk ekonomi kapitalisme tahap lanjut meninggalkan saudara-saudara regionalnya yang lain dibelakang sehingga solidaritas ekonomi sulit dibangun dan kompetisi ekonomi untuk saling menghisap sedang dan akan semakin merakus.

Rekomendasi Budaya Di era neoliberalisme semakin harus dibangun sebuah kesadaran

Halo, GJU Setelah saya membaca Global Justice Update edisi kemarin, menurut saya informasi yang ditampilkan sangat bagus. Analisis yang disampaikan sangat komprehensif dan mendalam, cara penyajiannya pun sederhana dan tidak rumit sehingga saya sangat dengan mudah dapat memahaminya. Kebetulan saya salah satu yang memperhatikan posisi Indonesia dalam WTO dan perdagangan bebas.Pada bagian FTA update menurut saya sangat menarik karena menjelaskan bagaiman Jepang menjajah kita tidak dengan kekuatan militer tetapi dengan cara yang sangat merugikan Indonesia dan membuat negara ini menjadi kekuasaannya kembali secara perlahan. Selain itu yang saya suka ada bagian Culture update yang membahas tentang warisan kebudayaan kita. Di edisi kemarin membahas tentang keris sebagai salah satu peninggalan budaya yang harus kita lestarikan terutama dari hal HAKI. Jangan sampai keris kita direbut hak ciptanya oleh negara lain seperti batik yang sudah terebut oleh Malaysia. Saran untuk edisi mendatang kalau bisa Global Justice Update berwarna, biar lebih menarik lagi membacanya. Kemudian jika masih ada ruang, bisa ditambah dengan bagian yang bisa dibaca dengan mudah oleh anak-anak muda yang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau WTO agar mereka bisa membaca GJU ini dan dapat memahami kondisi negara ini. Maju terus Global Justice Udate dan buatlah perubahan pada cara pikir bangsa ini agar bisa lepas dari WTO dan perdagangan bebas sehingga dapat mandiri.

bertingkat yang menjadi benteng-benteng dalam menentukan nasib dan tujuan hidup bermasyarakat, termasuk di tingkatan regional. 1.

Mengembalikan posisi strategis kebudayaan menjadi salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

Terima kasih

Rio Mahasiswa KPM IPB

GJU - Juli 2008