Evaluasi Otonomi

EVALUASI OTONOMI DAERAH

GANJAR PRANOWO KOMISI II DPR-RI (A-365) 0811 990 931 ganjarpranowo@yahoo.com

SEJARAH OTONOMI DAERAH NO

PERATURAN

PERIODE

KETERANGAN

1.

UU 1/45 TTG KOMITE NASIONAL DAERAH

UUD 1945

HANYA MENGATUR ASPEK DESENTRALISASI POLITIK SECARA TERBATAS

2.

UU 22/48 TTG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945

HAMPIR MENGATUR SELURUH SEGI DESENTRALISASI: POLITIK, ADMINISTRATIF, FINANSIAL, BAHKAN DESENTRALIASI ASIMETRIS.

3.

UU 1/1957 TTG POKOKPOKOK PEMERINTAHAN DAERAH

UUDS 1950

MEMPERTAHANKAN FORMAT PEMERINTAHAN LOKAL DAN PEMILIHAN KDH SECARA LANGSUNG

4.

PENPRES NO. 6 TAHUN 1959

UUD 1945 (DEKRIT)

DINILAI MENYIMPANG KONSTITUSI DAN PERTANDA AKHIR PELAKSAAN OTONOMI DAERAH

5.

UU 18/1965 TTG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945

MUNCUL ISTILAH OTONOMI DAERAH YG BERTANGGUNG JAWAB, PEMILIHAN KDH DIHAPUS

SEJARAH OTONOMI DAERAH NO

PERATURAN

PERIODE

KETERANGAN

6.

UU 5/1974 TTG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH

UUD 1945

TITIK OTONOMI DITEKANKAN PADA TINGKAT II, LEBIH NYATA DAN DINAMIS DARIPADA SEBELUMNYA

7.

UU 22/1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945 (PASCAREFORMASI)

DIBUKA RUANG OTONOMI YANG SANGAT LUAS DAN TERJADI SHOCK SYSTEM YANG BERBAHAYA BAGI KEUTUHAN NKRI KARENA PUTUSNYA HIERARKI PUSATDAERAH

8.

UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

UUD 1945 (PASCAAMANDEMEN)

OTONOMI LEBIH TERKONTROL DGN ADANYA PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT-DAERAH YG LEBIH JELAS SERTA PEMILIHAN LANGSUNG TERHADAP DPRD DAN KDH

6 TUNTUTAN DALAM AGENDA REFORMASI • MENGADILI SOEHARTO DAN KRONINYA; • MENCABUT DWIFUNGSI ABRI; • PEMBERANTASAN KKN; • AMANDEMEN UUD 1945; • OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA, DAN; • MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM.

OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI • POSITIF  PERDA LEBIH RESPONSIF  EKSISTENSI IDENTITAS LOKAL  PEROLEHAN DANA DAERAH LEBIH MEMADAI  EFISIENSI PELAYANAN

OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI • NEGATIF – MEMUNCULKAN RAJARAJA KECIL DI DAERAH – DESENTRALISASI KKN – ISU SEPARATISME – TREND PEMEKARAN

OTDA  PEMEKARAN MARAK

DOB DAN INISIASI

POLA PILKADA

PERUBAHAN UU 32/2004 & IMPLIKASINYA

EVALUASI DOB

• • • • • • • • • • •

Prolog bbrp uu otda yg pernah ada sjk republik lahir. Berikan catatan kritis msg2 uu.

Berikan penjelasan amandemen soal perintah reformasi soal otda se luas2nya sampak munculnya uu 22.

Ceritakan implikasinya-positif n negatifnya, pemda yg mudah dijatuhkan oleh dprd mell lpj.

Byk yg tersAngkut kasus pp 110, bupati jd raja kecil tdk mau koordinasi dg gub.

Pemekaran marak, ksh data brp dob lahir msg2 diinisiasi siapa?

Pola pilkada saat itu.

Geser ke perubahan uu 32: knp berubah-ceritakan alasannya.

Implikasi perubahan: demokrasi lokal dg pilkada langsung, kepala dae yg msk penjara, biaya pilkada tingi. dob yg lahir-ksh data evaluasi DOB. koordinasi yg tdk efektif dg gub sampai dikeluarkan pp 16.

Postur apbd yg lbh besar belanja aparatur dibanding publik.

Terakhir ksh cerita ruu pemdA: alasan, apa sj yg berubah, pilihan2 politik dr isu2 seksj yg ada.