EVALUASI OTONOMI DAERAH
GANJAR PRANOWO KOMISI II DPR-RI (A-365) 0811 990 931 ganjarpranowo@yahoo.com
SEJARAH OTONOMI DAERAH NO
PERATURAN
PERIODE
KETERANGAN
1.
UU 1/45 TTG KOMITE NASIONAL DAERAH
UUD 1945
HANYA MENGATUR ASPEK DESENTRALISASI POLITIK SECARA TERBATAS
2.
UU 22/48 TTG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945
HAMPIR MENGATUR SELURUH SEGI DESENTRALISASI: POLITIK, ADMINISTRATIF, FINANSIAL, BAHKAN DESENTRALIASI ASIMETRIS.
3.
UU 1/1957 TTG POKOKPOKOK PEMERINTAHAN DAERAH
UUDS 1950
MEMPERTAHANKAN FORMAT PEMERINTAHAN LOKAL DAN PEMILIHAN KDH SECARA LANGSUNG
4.
PENPRES NO. 6 TAHUN 1959
UUD 1945 (DEKRIT)
DINILAI MENYIMPANG KONSTITUSI DAN PERTANDA AKHIR PELAKSAAN OTONOMI DAERAH
5.
UU 18/1965 TTG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945
MUNCUL ISTILAH OTONOMI DAERAH YG BERTANGGUNG JAWAB, PEMILIHAN KDH DIHAPUS
SEJARAH OTONOMI DAERAH NO
PERATURAN
PERIODE
KETERANGAN
6.
UU 5/1974 TTG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
UUD 1945
TITIK OTONOMI DITEKANKAN PADA TINGKAT II, LEBIH NYATA DAN DINAMIS DARIPADA SEBELUMNYA
7.
UU 22/1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 (PASCAREFORMASI)
DIBUKA RUANG OTONOMI YANG SANGAT LUAS DAN TERJADI SHOCK SYSTEM YANG BERBAHAYA BAGI KEUTUHAN NKRI KARENA PUTUSNYA HIERARKI PUSATDAERAH
8.
UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
UUD 1945 (PASCAAMANDEMEN)
OTONOMI LEBIH TERKONTROL DGN ADANYA PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT-DAERAH YG LEBIH JELAS SERTA PEMILIHAN LANGSUNG TERHADAP DPRD DAN KDH
6 TUNTUTAN DALAM AGENDA REFORMASI • MENGADILI SOEHARTO DAN KRONINYA; • MENCABUT DWIFUNGSI ABRI; • PEMBERANTASAN KKN; • AMANDEMEN UUD 1945; • OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA, DAN; • MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM.
OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI • POSITIF PERDA LEBIH RESPONSIF EKSISTENSI IDENTITAS LOKAL PEROLEHAN DANA DAERAH LEBIH MEMADAI EFISIENSI PELAYANAN
OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI • NEGATIF – MEMUNCULKAN RAJARAJA KECIL DI DAERAH – DESENTRALISASI KKN – ISU SEPARATISME – TREND PEMEKARAN
OTDA PEMEKARAN MARAK
DOB DAN INISIASI
POLA PILKADA
PERUBAHAN UU 32/2004 & IMPLIKASINYA
EVALUASI DOB
• • • • • • • • • • •
Prolog bbrp uu otda yg pernah ada sjk republik lahir. Berikan catatan kritis msg2 uu. Berikan penjelasan amandemen soal perintah reformasi soal otda se luas2nya sampak munculnya uu 22. Ceritakan implikasinya-positif n negatifnya, pemda yg mudah dijatuhkan oleh dprd mell lpj. Byk yg tersAngkut kasus pp 110, bupati jd raja kecil tdk mau koordinasi dg gub. Pemekaran marak, ksh data brp dob lahir msg2 diinisiasi siapa? Pola pilkada saat itu. Geser ke perubahan uu 32: knp berubah-ceritakan alasannya. Implikasi perubahan: demokrasi lokal dg pilkada langsung, kepala dae yg msk penjara, biaya pilkada tingi. dob yg lahir-ksh data evaluasi DOB. koordinasi yg tdk efektif dg gub sampai dikeluarkan pp 16. Postur apbd yg lbh besar belanja aparatur dibanding publik. Terakhir ksh cerita ruu pemdA: alasan, apa sj yg berubah, pilihan2 politik dr isu2 seksj yg ada.