Harian Borneo Tribune 12 Desember 2012 by Borneo Tribune Press

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 12 Desember 2012

28 Muharram 1434 H - 29 Cap Gwee 2563

Investment Award 2012

Tim Penilai Kunjungi Sanggau dan Melawi Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau KANTOR Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP) Kabupaten Sanggau dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTPMD) Melawi masuk menjadi salah satu nominasi peraih Investment Award 2012. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan perizinan penanaman modal yang dimiliki pemerintah daerah di kedua kabupaten. Kepastian KPMPP Sanggau dan BPTPMD Melawi menjadi nominator Investment Award 2012 ini diungkapkan tim penilai Investment Award 2012 yang berkunjung ke Sanggau dan Melawi, Selasa (11/12).

....Ke Halaman -11

S uara Enggang

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Tim Mabes Polri Bidik Spekulan BBM Komitmen Polda Kalbar memberikan efek jera para spekulan bahan bakar minyak(BBM), khusus yang bersubsidi diapresiasi oleh para wakil rakyat.

Tony: Optimis Gebrakan Kapolda Kalbar

Buku ke-85 GIRANG? Tentu saja. Perasaan itu membuncah di dalam dada. Senyum mengembang juga tidak terasa. Bahu terangkat dan dada membusung tanpa sengaja. Itulah yang saya alami ketika melihat fisik buku ke-85 yang diterbitkan STAIN Pontianak Press untuk Club Menulis (Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak), pekan lalu.

Yusriadi Redaktur Borneo Tribune

....Ke Halaman -11

B uah Bibir

Andry/Ahmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak “KITA optimis beberapa hari ke depan atau minggu-minggu ini, ada nama para spekulan tertangkap dan diungkapkan di media. Para wakil rakyat sangat mendukung gebrakan Kapolda Kalbar. Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto yang baru bertugas di Kalbar,” tegas anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (11/12). ....Ke Halaman -11

Capres Golkar

Dugaan Korupsi Pasar Tradisional Rasau Jaya 1

Enam Tersangka Masuk Penjara Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya

DR. Akbar Tanjung KETUA Dewan Pertimbangan (Wantim) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa keputusan Partai Golkar untuk mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie sebagai calon ....Ke Halaman -11

KEPALA Kejaksaan Negeri Mempawah, Bambang Setyadi, menyatakan dalam kasus dugaan korupsi Pasar Tradisional Rasau Jaya 1, pihaknya telah menetapkan enam tersangka. Keenam tersangka tersebut meliputi, Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa terdiri tiga orang, kontraktornya dua orang dan pejabat pembuat komitmen satu orang.

“Untuk nama-nama tersangkanya kami lupa. Yang jelas sudah ada enam orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dalam pembangunan Pasar Tradisional Pasar Rasau Jaya 1. Bahkan saat ini keenam tersangka tersebut sudah kami jebloskan ke jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya, Senin (10/12). Dalam kasus ini, lanjut Bambang mengatakan, tidak menutup kemungkinan juga

akan ada penambahan tersangka lainya. Karena masih banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus itu. “Ya tersangka masih bisa bertambah. Namun itu semua masih butuh proses,”ujarnya. Ia mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kubu Raya ada tiga kasus. Namun ketiga kasus tersebut masih ditangani oleh pihak kepolisian. Dan hingga saat ini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri ....Ke Halaman -11

Berawal dari kasus Kasiati Buku Harian Linda: “Apa yang sedang engkau baca?” Jill: “Sebuah buku harian...” Linda: “Apa isinya?” Jill: “Saya tidak dapat memberitahu kamu. Buku harian adalah buku yang sangat pribadi. Banyak hal rahasia, dengan kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang lain, dan selain itu... buku harian ini adalah milik kakak saya...”o

Melayani: - Antar Jemput Penumpang & Carter - Jasa Pengiriman Barang & Dokumen

Polda Selidiki Penampung TKI Ilegal Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak KEPOLISIAN Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) sedang menyelidiki penampung maupun agen ilegal di Kalbar, lantaran kerap kali Kalbar menjadi tempat persinggahan TKI/TKW ilegal dari provinsi lain Terkait kasus Kasiati (30) warga Desa Pondok Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, yang diberita oleh awak media di Kalbar beberapa hari yang

lalu, Polda Kalbar langsung mengambil sikap untuk mengunjungi Kasiati di Selter YNDN yang terletak di Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, Selasa (11/12).. Di mana kedatangan Polda Kalbar ini diwakili oleh Kasubdit Remaja Anak dan Wanita (Renata) AKBP Nowo Winarti dan rekannya, di mana beliau menanyakan kepada Kasiati tentang kasusnya tersebut. Menurut Nowo Winarti bahwa kedatangannya ke selter dan menemui Kasiati, yakni

mencari tahu seluk beluk orang yang membawa Kasiati dan apakah ada keterlibatan orang Kalbar. Kasiati berasal dari Jawa Barat kemudian sempat ke Kalbar kemudian baru ke Malaysia. ”Kita akan menyelidiki penampung maupun agen ilegal yang membawa TKI maupun TKW ke Malaysia secara ilegal dan menelantarkannya di sana. Karena ini masuk dalam kategori trafficking,” ungkap Nowo Winarti.

2013 DPRD Buatkan Perda Prostitusi Pelajar Darmanelly: Antisipasi Prostitusi dan Arisan Seks Pelajar Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak Tahun 2013 mendatang DPRD Kota Pontianak melalui komisi D segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang prostitusi seks pelajar, yakni guna melindungi anakanak agar tidak menjadi korban prostitusi. Menurut Ketua Komisi D DPRD, Mansur, bahwa dirinya sangat prihatin dengan adanya prostitusi seks pelajar di Kota Pontianak ini, sedangkan Kota Pontianak sendiri mendapatkan predikat kota layak anak. ”Jadi kami komitmen untuk melakukan pengawalan serta mendukung pihak terkait untuk melakukan pemberantasan dan pembersihan dari adanya prostitusi seks pelajar,” ....Ke Halaman -11

Banyak Pelaku Tidak Sampai Persidangan TSK Seks Pelajar Dibebaskan Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak TERKAIT pelaku-pelaku kasus asusila terhadap anak di bawah umur di Kalbar ini, banyak pelaku tidak sampai persidangan dan yang sampai persidangan hanya hitungan jari saja. Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Hendrik, Selasa (11/12) Menurut Hendrik, sejauh ini banyak kasus-kasus asusila

....Ke Halaman -11

Implementasi Reformasi Birokrasi

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

Pontianak Tunjukan Bukti Nyata Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak DARI 8 daerah di Kalimantan, hanya dua daerah yang diambil sample untuk penelitian kesiapan pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni Pontianak dan Balikpapan. Menurutnya, dua daerah tersebut cukup bersaing dalam pencapaian beberapa hal. Hanya

saja, Pontianak lebih unggul karena dari sisi akuntabilitas keuangan Pontianak berpredikat Wajar Tanpa Pengucualian (WTP), sedangkan Balikpapan hasilnya Wajar Dengan Pengecualian. Mariman Darto melihat bahwa Pontianak sudah sangat siap menerapkan reformasi birokrasi. Hal itu menurut ....Ke Halaman -11

Walikota Pontianak Sutarmidji mengharapkan birokrasi yang baik untuk mencapai yang baik pula bagi masyarakat, FOTO Ubay KPI/Borneo Tribune

Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Jauh sebelum reformasi birokrasi dilakukan, Pontianak sudah memberikan bukti nyata akan implementasi tersebut. Demikian dikatakan oleh Perwakilan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Rabu, 12 Desember 2012

Salam. Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.

AJUK

Hari Bebas BBM Subsidi Rapat Rutin Niat baik pemerintah merencanakan akan

memberlakukan hari bebas bahan bakar bersubsidi, Tujuannya jelas ingin memberikan penyadaran kepada pengguna bahan bakar minyak (BBM) agar selalu berhemat sekaligus menghemat anggaran APBN dan membiayai subsidi BBM. Tapi tujuan mulia itu juga harus dikaji dan ditelaah lebih mendalam. Bagaimana praktik pelaksanaan setelah kebijakan itu diberlakukan? Bukan rahasia umum. Penggunaan BBM bersubsidi tidak seluruhnya dinikmati masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Masyarakat kelas atas atau yang mampu juga ikut menikmati BBM subsidi. Misalnya masyarakat yang memiliki kendaraan mobil pribadi. Artinya BBM bersubsidi masih dinikmati masyarakat kelas menegah ke atas, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah tidak efisien. Uang dari rakyat ini bukan tidak terbatas untuk membiayai sekian ratus teriliun apalagi yang menggunakan itu mobil-mobil mewah. Diperparah lagi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 44,04 juta KL diperkirakan akan habis pada tanggal 22 Desember ini. Meskipun selisih harinya tidak banyak, pemerintah tetap akan meminta persetujuan DPR untuk menambah subsidi Rp6 triliun.Yang pasti, ada satu hal yang mesti dicatat. Persoalan kelangkaan BBM di negeri ini bukan barang baru. Setiap pergantian kepala negara, kebijakan itu selalu terjadi. Alasannya klasik. Anggaran dari APBN untuk membiayai subsidi BBM tidak mampu lagi membayar kebutuhan BBM untuk rakyat. Setiap tahun jumlah penikmat BBM yang membengkak. Hal itu akibat dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Sedangkan pelayanan angkutan massa tidak lagi populer digunakan untuk masyarakat kebanyakan. Pertanyaan besar kita, seberapa besar kemampuan pemerintah pusat dan daerah menekan laju inflasi. Bagaimana dengan nasib rakyat yang akan menerima dampak dari kenaikan BBM atau dipaksa menggunakan BBM non subsidi? Yang pasti, orang yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah para ibu rumah tangga. Harga BBM naik sebenarnya tidak jadi masalah, yang jelas harga barang-barang pokok seperti beras, minyak goreng, ikan, dan sebagainya tidak ikut naik. Hal inilah yang merupakan ketakutan paling besar rakyat kita ketika BBM mengalami kenaikan harga, yaitu melonjaknya harga barangbarang pokok lainnya. Yang lebih mengerikan, ketika warga dilarang menggunakan BBM non subsidi maka kemiskinan pun akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena ikut naiknya harga barang-barang pokok lainnya. Bahwa kemiskinan dapat timbul dari resiko-resiko akbat guncangan ekonomi seperti naiknya harga-harga dan kemampuan warga atau kelompok warga yang terbatas untuk memulihkan diri sesudah gangguan ekonomi. Nah, jika kondisi sudah begini, bakal menjadi tugas berat kepala daerah bagaimana menanggulangi hal ini. Dimana hampir seluruh daerah punya kondisi ekonomi yang lemah serta angka pengangguran yang masih tinggi. Begitu juga dengan daya saing yang melemah, juga dibarengi dengan daya beli yang turun, sudah barang tentu akan melemahkan semangat pembangunan di daerah. Yang terjadi, ketika pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberdayaan masyarakat, tiba- tiba dihantam lagi dengan kebijakan pemerintah membuat kebijakan hari non BBM subsidi, tentu menjadi pukulan berat bagi pemerintah daerah itu sendiri. Tindakan yang paling efektif dilakukan saat ini adalah membuat kebijakan bagaimana menyediakan BBM yang cukup untuk mayarakat Indonesia dan penggunaan BBM lebih mudah diperoleh dan tepat sasaran. Yang terpenting adalah pengawasan ketat dari pemerintah. Jangan sampai BBM bersubsidi justru dinikmati oleh masyarakat kalangan atas apalagi para pengusaha yang dituding melakukan penyelundupan BBM bersubsidi untuk operasional pabrik. Sehingga rawan penyimpangan dan pemborosan. Kebijakan yang tepat guna ini sudah menjadi kewajiban pemerintah. Bukan mengeluarkan hari bebas BBM bersubsidi, melainkan berusaha mencari solusi lain yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.

ENGET

Hari BBM Bebas Subsidi - Ngape Tak Hari BBM Bebas Penyimpangan? Bang Tribune

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Momen 12-12-12

200 Pasutri Nikah Massal

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Yakni tanggal 12, bulan 12 dan tahun 2012 merupakan tanggal langka yang bagi sebagian orang menandainya dengan momen-momen spesial. Seperti pernikahan atau peresmian sebuah bangunan. Seperti halnya di KKU. Momen tanggal istimewa tersebut dipergunakan pasangan Hendrian Bin Muhammad Fajar dan Yuliana Binti Mirdi untuk meresmikan hubungan mereka dengan melangsungkan pernikahan pada hari itu. “Ada satu pasangan yang menikah besok pukul tujuh pagi,” kata Kasi Urais Kantor Kementerian Agama KKU, Kamadi S.Ag. Pasangan tersebut merupakan pasangan yang memang membidik tanggal tersebut dan sengaja mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Hilir. Diantara suasana tanggal langka tersebut, terdapat 200 pasang suami istri yang sudah menikah namun belum mencatatkan pernikahan mereka secara resmi ke pemerintah (nikah siri, red) dinikahkan (Itsbat nikah, red) massal oleh pemerintah yang biaya nikahnya

Itsbat Nikah, seorang anak menyaksikan kedua orang tuanya “nikah kembali” atau Itsbat nikah di KUA. Itsbat nikah ini merupakan upaya Pemerintah KKU bekerja sama dengan Pengadilan Agama Ketapang dan Kantor Kementerian Agama KKU untuk memantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan sehingga ada kekuatan hukum demi memperjuangkan hak-hak masyarakat: FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune. digratiskan. Nikah masal yang dilakukan di KKU tersebut merupakan upaya dari Dinas Sosial dan Transmigrasi yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Ketapang dan Kementerian Agama KKU. Dimana ke-200 pasangan tersebut dinikahkan kembali secara massal dan dicatatkan dalam akta nikah (buku nikah, red). 200 pasang pasangan suami istri (pasutri) yang seluruhnya sudah memiliki anak bahkan cucu tersebut

dinikahkan dan akan diterbitkan akta nikahnya yang secara simbolik akan diserahkan oleh Bupati KKU, H. Hildi Hamid pada 18 Desember mendatang. “Ini ada program rehabilitasi dan merupakan salah satu upaya menyelaraskan program pemerintah untuk menyempurnakan program mencerdaskan masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosnakertran KKU, Azhari, Selasa (11/12). Seperti diketahui, saat ini Pemerintah KKU mengra-

tiskan pendidikan. Mulai dari SD hingga SMA. Namun hal tersebut banyak terkendala lantaran banyak anak usia sekolah yang ingin mendaftarakan dirinya terkendala syarat administrasi. Yakni ketiadaan akta kelahiran, lantaran saat mengurus akta kelahiran kedua orang tuanya tidak memiliki akta nikah yang merupakan salah satu syarat pembuatan akta kelahiran. “Atas dasar itulah kita melakukan nikah massal

ini,” sambungnya. Nikah massal tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan. Kecamatan Sukadana, dengan 76 pasangan, Kecamatan Simpang Hilir 43 pasangan dan Kecamatan Seponti 90 pasangan. Lantaran banyaknya jumlah pasangan dan jauhnya jarak, pernikahan massal tersebut diselenggarakan di ketiga KUA, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal dimana rentang waktu yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

CPO Tumpah Tiga Pekan Lalu

LH dan DKP Baru Cari Data Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Setelah lebih dari 3 minggu Crude Palm Oil (CPO) tumpah di perairan Meledang dan Pelapis, Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Badan Lingkungan Hidup KKU baru mengumpulkan data. Hal tersebut disampaikan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KKU, Santun P Simorangkir, Senin (10/12). Santun mengaku bahwa dirinya mengetahui adanya CPO tumpah di perairan Pulau Meledang dan Pulau Pelapis. “Mempersiapkan tim penanganan CPO tumpah,” kata Santun. Menurutnya, dengan adanya peristiwa CPO tumpah

tersebut, saat ini tengah ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup. Yakni dengan mencari pemilik kapal serta pemilik CPO yang tumpah tersebut. Walau terkesan terlambat, dimana waktu kejadian dan waktu penanganan bisa dibilang terpaut waktu yang cukup lama yang dikhawatirkan sudah hilang jejak siapa pihak yang

bertanggung jawab, namun apa yang dilakukan itu merupakan sebuah bentuk respon dari Pemerintah KKU. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BLH KKU, beberapa waktu lalu, bahwa sampai saat ini pihaknya belum memiliki alat yang dapat dipergunakan untuk membatasi tumpahan CPO agar tidak melu-

as ke daerah yang lebih besar. Sementara itu, saat disinggung apakah dampak atau seberapa besar dampak yang timbul akibat CPO tumpah tersebut, Santun menegaskan bahwa saat ini tengah dilakukan pendataan. “Lagi pendataan dengan Badan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Citizen Journalism

Bubur Paddas NEGARA Indonesia dihuni oleh berbagai suku yang memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut merupakan kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat sebagai hasil pembelajaran dan pengalaman jangka panjang dalam menghadapi kerasnya tantangan alam. Kearifan lokal diantaranya berupa masakan khas suatu daerah seperti Bubur Pedas. Bubur pedas asalnya merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Sambas yang telah ada sejak lama dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Cara membuat masakan ini diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Sehingga setiap keluarga paham betul bagaimana meramu berbagai bahan masakan yang diperlukan untuk pembuatannya. Bahkan cara menyajikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyuguhkan hidangan yang khas tersebut baik untuk anggota keluarga maupun untuk para tamu, dipelajari dengan seksama. Secara umum pembuatan bubur pedas harus menyiapkan bahan utama berupa sayur mayur dan bumbu secukupnya. Sayur mayur terdiri dari daun pakis, kangkung, daun katuk, gambas, rebung, jagung manis, singkong. Sedangkan bumbu yang diperlukan berupa beras, kelapa, ketumbar, lada hitam, yang telah dioseng yang kemudian

dihaluskan. Disamping itu diperlukan juga bumbu pelengkap berupa daun kesum, daun kunyit, dan terasi, serta garam secukupnya. Cara pembuatannya sangat sederhana yakni dimulai dengan memanaskan air dalam panci hingga mendidih kemudian masukan bumbu hingga mengembang dan selanjutnya masukkan sayur mayur yang telah dipotong-potong tersebut. Untuk penyajiannya dapat dengan menambahkan ikan teri, kacang goreng, kecap, jeruk kecil dan cabe. Nikmati selagi masih hangat. Mengenai rasa, akan kita temukan berbagai perbedaan antara pemasak yang satu dengan pemasak yang lainya. Hal ini dapat

terjadi karena selera masing-masing pemasak berbeda-beda dan juga ketersediaan berbagai bahan yang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hingga saat ini masakan Bubur Pedas tidak hanya ditemukan di Kabupaten Sambas saja akan tetapi sudah dapat ditemukan di berbagai wilayah Kalimantan Barat, bahkan dapat kita temukan didaerah yang penduduknya sebagian berasal dari Kabupaten Sambas. Hal ini dimungkinkan karena perpindahan penduduk Kabupaten Sambas ke daerah lainnya dengan membawa berbagai kemahiran dalam memasak bubur pedas. Bubur pedas tidak hanya

mengambarkan ciri khas masakan Kabupaten Sambas namun lebih dari itu merupakan simbol hubungan heterogenitas masyarakat yang baik dan harmonis. Ini ditunjukkan dengan bahan masakan Bubur Pedas yang berasal dari berbagai jenis sayur mayur, yang kemudian diolah dan dimasak bersama bumbunya yang menghasilkan masakan dengan citarasa yang istimewa. Bubur Pedas dapat juga menggambarkan masyarakat yang kreatif, ini ditunjukkan dengan citarasa Bubur Pedas yang berbeda-beda yang tergantung dari bahan dan pemasaknya. “Selamat mencoba”. Defri Orchio Chandra Mahasiswa asal Kab.Sambas

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Pencuri Rumah Kosong Ditangkap Warga Borneo Tribune, Singkawang Apes nian dialami In. lelaki asal Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Singkawang Tengah tersebut ditangkap oleh warga saat akan melakukan percobaan pencurian di rumah warga Jalan Sagatani, Norio, Singkawang Selatan, RT 5/ RW 1, Sabtu (8/12) sekitar pukul 12:00. Saat ditangkap oleh warga setempat, tersangka sedang mencongkel pintu rumah yang kosong tersebut dengan menggunakan pahat, palu, dan gagang sapu. Namun, bukan malah berhasil menguras isi di dalam rumah, justru dia terlebih dahulu ditangkap warga, kemudian diserahkan ke Markas Brimob, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Singkawang. Kapolres Singkawang, melalui Kasat Reskrim AKP. Isbullah menjelaskan, sebelum In menjalankan aksi mencongkel rumah warga, In sempat berkeliling dan beristirahat di sebuah komplek pemakaman Tionghoa. Saat istirahat di komplek pekuburan itulah In melihat barang-barang milik tukang yang sedang melakukan rehab salah satu kubur yang ditinggalkan oleh pekerja. Kemudian, lanjut Isbullah, In mengambil peralatan tukang seperti pahat, dan palu ke rumah yang akan dicongkel. “Sedangkan jarak komplek pemakaman dan rumah yang dicongkel berjarak sekitar 500 meter, dan pelaku hanya jalan kaki, sedangkan sepeda motor miliknya ditinggalkan di kompleks pekuburan,” kata Isbullah. Sekarang In sedang menjalani pemeriksaan, serta merasakan diinginnya lantai sel tahanan Polres Singkawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas ulahnya melakukan percobaan pencurian rumah warga. (Freelancer/Rudi)

LAKI Sanggau Siap Monitoring Penanganan Kasus Tipikor Ratna Borneo Tribune, Sanggau Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sanggau, Thomas mengatakan LAKI Sanggau siap melakukan monitoring terhadap penanganan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sanggau baik yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Sanggau maupun instansi kepolisian.

Menurut Thomas, kasuskasus tersebut bisa diselesaikan dengan segera. Jika ternyata kasusnya dalam audit BPK atau BPKP tidak ditemukan kerugian negara, maka sebaiknya segera dikeluarkan SP3 agar kasusnya bisa dapat diketahui status hukumnya. ”Kalau memang tidak ada kerugian negara sesuai hasil auditnya langsung SP3 kan saja, supaya kepastian hukumnya jelas dan masyarakat bisa mengetahui secara

jelas. Saya inginnya kasuskasus ini bisa segera selesai dengan cepat, agar semuanya bisa menjadi sangat jelas, dan masyarakat dapat melihat hasilnya secara terangterangan,” ujarnya, Selasa (11/ 12) pagi. LAKI harus berani menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan yang telah berani mengumumkan penanganan perkara korupsi kepada masyarakat melalui media. ”Itu artinya ada keseriusan

dari pihak Kejaksaan dalam mengusut tuntas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang berjalan prosesnya. Dan kami siap melakukan monitoring,” jelasnya. Thomas menambahkan, menanggapi kasus Tipikor TPA Meliau tahun 2007 yang lalu, pihaknya belum mengetahui perkembangan tentang keterkaitan tim sembilan yang ditunjuk dalam pengadaan TPA tersebut. Dirinya menduga masih akan ada tersangka lain, selain terpidana uta-

ma, Yansen Akun Efendi. ”Perlu diperjelas, kasus TPA Meliau ini seperti apa, dan mengapa seperti tim sembilan yang berurusan langsung dalam hal pengadaan statusnya juga belum jelas. Apakah mereka terlibat secara teknis atau memang tidak sama sekali. Ini yang menurut saya harus ditelusuri, selain kasus-kasus lainnya seperti Prona, Panwaslu dan lain sebagainya yang sedang ditangani Kejaksaan,” pungkasnya.

Pemkot Evaluasi Masalah Air Bersih Borneo Tribune, Singkawang Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Singkawang memang tidak ada habis-habisnya. Wakil Walikota Singkawang, H. Edy R Yacoub, mengaku jika penanganan masalah air bersih menjadi program utama saat dirinya mendampingi Walikota Hasan Karman (HK). Berbagai upaya pun telah dilakukan, termasuk dengan mengganti Direktur PDAM, agar bisa melakukan terobosan-terobosan dan menyelesaikan permasalahan ini. “Tetapi hingga sekarang ini,

memang dari apa yang telah dilakukan, belum nampak hasilnya. Ini bisa dilihat dari belum adanya perkembangan signifikan terkait memenuhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Singkawang. Atas kondisi ini pun pihaknya akan melakukan evaluasi,” katanya. Terpisah, Direktur PDAM Gunung Poteng, Kristina Kilin menyebutkan, kurang maksimalnya pelayanan dari PDAM, salah satunya dikarenakan infrastruktur yang minim. Guna mengatasi hal tersebut PDAM Gunung Poteng pun berencana mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dengan menggandeng pihak swasta. “Minimnya infrastruktur sendiri, dikarenakan perkembangan kota atau usia pipa dan rencananya pihak swasta dilibatkan,” kata Kristina Kilin.

Disebutkan Kilin, penjajakan kerja sama dengan pihak swasta telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kurang lebih empat hingga lima pihak investor sudah datang ke Kota Singkawang. Dan diakui untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta masih dianggap sesuatu yang baru di Singkawang. “Hanya beberapa PDAM besar di Indonesia yang menerapkannya, ini dikarenakan investor tidak terlalu berminat dengan PDAM berskala kecil yang prospeknya mereka nilai kurang,” katanya. Pihak PDAM Gunung Poteng sendiri, kata Kilin, dalam persiapan hal itu telah selesai menyiapkan Feasibility Study (FS) dan sekarang dalam proses izin prinsip dan peraturan Direktur. Hal tersebut dilakukan setelah melalui proses yang cukup panjang. “Proses izin prinsip dan peraturan direktur telah disiap-

kan yang selanjutnya akan disetujui Ketua Dewan Pengawas PDAM. Jika semuanya berjalan lancar, dan FS telah dipresentasikan untuk selanjutnya meminta persetujuan prinsip dari Walikota SIngkawang,” katanya. Pada prinsipnya, kata Kilin, kerja sama dengan pihak swasta ini sebagai salah satu upaya PDAM Gunung Poteng untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan di Singkawang. Lantaran tidak maksimalnya pelayanan PDAM kepada pelanggan selama ini, merupakan dampak dari tidak terdatanya pembangunan sebelumnya. Dan kapasitas terpasang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah konsumen yang membutuhkan pelayanan air. “Sementara jika hanya mengandalkan keuangan daerah, karena biaya penyediaan infrastruktur air bersih sangat mahal diperlukan sharing

dana baik dari APBD, APBN hingga keterlibatan pihak swasta,” katanya. Terdapat dua item dalam kerja sama antara PDAM Gunung Poteng dengan pihak swasta tersebut. Yakni Sektor Hulu berupa penanganan sumber air baku sampai pengolahan (IPA) serta sektor hilir berupa perbaikan jaringan pipa dan penekanan kebocoran. PERMEN PU NO.12 tahun 2010 memungkinkan untuk kerja sama B to B antara PDAM dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur PDAM (Pembangunan SPAM) dengan prinsip saling menguntungkan. Mobilitas anggaran pusat pun telah terbukti, yakni terbangunnya IPA 50 l/d dan pipa transmisi dan distribusi Semelagi puluhan kilometer pada 2011 dan 2012, pembangunan SPAM Sagatani, dan SPAM Bagak Sahwa pada 2011. (Freelancer/Rudi)

BPMPPT Tingkatkan Pelayanan Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Menjelang akhir tahun 2012 ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Bengkayang mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah mengurus berbagai perizinan yang berdampak pada peningkatan PAD Bengkayang. “Tahun ini pendapatan kita dari pengurusan izin yang dikenakan biaya seperti UUG, TDP, SIUP dan IMB mengalami peningkatan dari pendapatan pada tahun sebelumnya,” kata Dr. Yan, Kepala BPMPTT Bengkayang, Selasa (11/12). Kata Yan menerangkan, ada belasan bentuk perizinan. Selain IMB, SIUP, TDP dan UUG, pengurusan bentuk perizinan lainnya secara gratis. “Pengurusan gratis dan lebih baik diurus sendiri,’ ucapnya. Dengan tinggi pendapatan dari pengurusan izin itu, Yan menilai kesa-

Baleho Besar BPMPTT, berisi ajakan mengurus izin FOTO: Mujidi/Borneo Tribune

daran warga Bengkayang begitu tinggi. Diharapkan, kesadaran itu terus bertambah pada tahun 2013. “Bila kesadaran warga seperti saat ini, saya berani memprediksi pendapatan dari perizinan pada tahun 2013 bisa mencapai 1 Miliar,” yakin Yan. Ditambahkan, saat ini pihak badan telah memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mengurus izin. Kemudian ada juga pemberian informasi pengurusan izin secara gratis dan mudah. Diantaranya dengan mendatangi kantor lurah, desa, camat terdekat. “Dengan dasar memberikan pelayanan yang lebih mudah, BPMPTT telah memiliki website dan dapat diakses dengan alamat www.kppt-bky.com. Atau melalui akun facebook, BPMPTTBengkayang@yahoo.com. Selain itu, kita juga telah menyebarkan banner ke masing masing kecamatan dan memasang sejumlah baliho besar di beberapa titik strategis,” jelasnya.

Solusi Tepat Terobosan Terbaru TCM

ATASI SEGALA MACAM PENYAKIT PRIA Ciri khas kemanjuran & keunggulan Hongkong Medistra TCM sangat jelas dengan resep kuno kekaisaran, resep rahasia turun temurun serta herbal Tiongkok alami, intinya adalah mengobati berbagai penyakit bandel yang susah disembuhkan, khusus menangani berbagai jenis penyakit kronis, begitu diobati langsung dapat dirasakan manfaatnya. Efektif mengobati berbagai penyakit kronis sampai akarnya, tanpa efek samping, setelah diatasi tidak mudah kambuh kembali. Menurut survey terbaru, disfungsi seksual pria termasuk penyakit yang sangat banyak diderita. Terutama persentase penderita impotensi, ejakulasi dini, radang prostat mengalami kenaikan pesat, berdampak jauh lebih parah bagi psikologi dan jiwa, dibanding penyakit pria lainnya, juga merupakan 30% alasan retaknya keharmonisan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan diri pria. Penyakit fungsi seksual menimpa pria pada berbagai kalangan usia dan harus diobati sedini mungkin agar tidak memburuk hingga menimbulkan penyakit komplikasi bandel lainnya yang sangat parah dan berbahaya. Hongkong Medistra TCM ada konsultan Sinshe ahli TCM (Traditional

Chinese Medicine) ternama dari Tiongkok yang siap membantu Anda. Melalui pengalaman kerja keras puluhan tahun akhirnya berhasil menemukan terobosan terbaru, khusus mengatasi disfungsi seksual pria, seperti: Impotensi, Ejakulasi Dini, Radang Prostat, Sperma Mati, Tidak ada Sperma, Alat vital tidak normal, Kemandulan, dll. Hasilnya relatif cepat, aman dan tanpa efek samping. Terobosan metode TCM dengan herbal berharga alami yakni “Qiang Yang Bu Shen Liao Fa” ini dipadukan akupuntur elektroterapi sangat terkenal diberbagai Negara, berfungsi memperkuat ginjal & sperma, menyeimbangkan unsur yin & yang didalam tubuh, setelah diatasi bisa menormalkan fungsi seksual, masa berhubungan bisa lebih lama. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan, gejala penyakit seperti kencing terasa sakit, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak bertenaga, tidak tuntas, bernanah dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, sistem reproduksi kembali normal, bisa diatasi hingga ke akar penyakit dan tidak mudah kambuh lagi.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0821 5279 7888 Hari Senin - Sabtu Buka Jam 09.00 s/d 17.00 WIB Minggu & Libur Besar Jam 09.00 s/d 13.00 WIB

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo T Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

PDAM Butuh Modal Rp 50 Miliar DIRUT Teknik PDAM Kota Pontianak Affandi menyatakan, PDAM Kota Pontianak membutuhkan modal Rp 50 miliar untuk membantu rencana investasi pembangunan sejumlah booster di kecamatan Kota Pontianak

“Ya rencananya anggaran senilai Rp 50 miliar akan ditanggung pemerintah dan PDAM. Untuk tahun 2013, APBD Kota Pontianak juga akan mengalokasikan penyertaan modal kembali senilai Rp 25 miliar, ditambah anggaran internal PDAM Rp 25 miliar,” ungkapnya. Sementara untuk tahun ini, penyertaan modal men-

capai Rp 28 miliar untuk pembangunan booster dan Rp 10 miliar untuk pipa transmisi. Menurutnya, suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal ini sangat diperlukan PDAM dalam rencana peningkatan kualitas air bersih yang hingga kini masih belum bisa dilakukan. Sejumlah proyek untuk meningkatkan pelayanan

air bersih terus dilakukan PDAM. Proyek yang paling menelan biaya adalah pembangunan booster yang sejauh ini masih dalam proses pengerjaan. “Kita berharap pengerjaan dengan menggunakan anggaran pemerintah ini bisa optimal, dan selesai tepat waktu,” katanya. Ia juga mengingatkan, di saat musim kemarau panjang, sangat berpengaruh

Pemkot Revitalisasi Jalan Lingkungan

CMYK

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pontianak terus melakukan revitalisasi infrastruktur termasuk jalan lingkungan. Perbaikan jalan lingkungan ini menjadi perhatian Walikota Pontianak. Bahkan, dalam pembangunannya, dirinya memantau langsung untuk melihat progress pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan lingkungan. “Gang Lembah Murai I Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota yang saat ini sedang kita perbaiki. Gang yang panjang keseluruhannya 216 meter ini, sebagian sudah dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mariana sepanjang 58 meter. Sedangkan sisanya akan dilanjutkan oleh Pemkot Pontianak melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak,” kata Sutarmidji, Senin (10/12), saat meninjau pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan di Gang Lembah Murai. Dikatakannya, sumber anggaran perbaikan jalan

terhadap kualitas air yang disalurkan PDAM Pontianak. Karena air sungai sudah tercampur air laut yang bisa menyebabkan kadar garam air tinggi. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, untuk produksi air PDAM, kadar garam pada air baku harus 300 miligram per liter. Sedangkan kadar garam pada musim kemarau bisa menca-

SEKDA Kalbar Drs. M. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, rapat evaluasi pelayanan Sistem Adiministrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) merupakan hal penting, karena dalam pelayanan publik kesamsatan melibatkan tiga institusi berbeda, Kepolisian, Dispenda Provinsi, dan PT Jasa Raharja. “Dengan terwujudnya jalinan kerjasama yang baik, akan meningkatkan sistem pelayanan pajak yang prima dan profesional,” kata Sekda, Senin (10/12), dalam sambutan-

8,8 kilometer dengan harapan debit air yang disalurkan nantinya bisa mencapai 1.000 liter per detik,” terangnya. Rencananya, pada 2013 mendatang pemerintah pusat akan melakukan studi banding kelayakan untuk membuat bendungan Sungai Ambawang yang nantinya sungai itu akan digunakan sebagai air baku tawar.

DPD PAI Akan Bangun Showroom Anggrek Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

TINJAU Walikota Pontianak H. Sutarmidji meninjau pembangunan jalan lingkungan di Gang Lembah Murai. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. lingkungan ini berasal dari anggaran Pemkot. “Saya pastikan perbaikan gang ini segera tuntas dalam waktu dekat,” jelasnya. Ia juga menargetkan, tahun depan seluruh jalan lingkungan di Kelurahan Mariana bisa tuntas dan masih ada beberapa gang di Kelurahan Mariana yang perlu diperbaiki. “Hanya tinggal tujuh atau delapan gang lagi di Kelurahan Mariana ini. Tahun depan

akan segera kita tuntaskan,” katanya. Tidak hanya jalan lingkungan, saluran air serta toilet yang terdapat pada rumah tidak layak huni di Kelurahan Mariana pun akan diperbaiki dan tuntas tahun depan. “Kurang lebih ada sekitar 40 hingga 50 rumah yang akan kita perbaiki WCnya. Jadi di kelurahan ini, masalah jalan lingkungan, saluran dan rumah tidak layak huni akan tuntas tahun

depan,” tutur Sutarmidji. Ketua BKM Mariana, Syamsul Hadi berharap partisipasi warga Gang Lembah Murai I untuk ikut merawat jalan yang sudah diperbaiki ini. “Harapan kami dari BKM dan Pemkot, tolong dirawat jalan ini oleh masyarakat setempat. Kalau ada lubang sedikit jangan dibiarkan, cepat diatasi atau diperbaiki supaya tidak merembet ke bagian lainnya,” ujar Syamsul Hadi.

PERSATUAN Anggrek Indonesia Kalimantan Barat (PAI) Provinsi Kalbar akan membuat showroom dan Sekretariat PAI Provinsi Kalbar. “Showroom ini nantinya berbagai jenis anggrek yang ada khususnya di Kalbar akan dipamerkan, anggrek yang menonjol akan lebih difokuskan di showroom tersebut,” kata Ketua DPD PAI, Ny. Frederika Cornelis, S.Pd, Senin (10/12) pada Musda II DPD PAI Provinsi Kalbar di Aula Dinas Pertanian. Dikatakannya, penguruspengurus PAI yang ada di tingkat kabupaten/kota untuk selalu berkoordinasi dan sungguh-sungguh ikut mengembangkan, meningkatkan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan ini. “Untuk tanaman anggrek, dibangunnya showroom anggrek dan sekretariat PAI, akan meningkatkan daya tarik promosi Kalbar khusus di bidang tanaman anggrek. Bisa dilihat jumlah kunjung-

Samsat, Instrumen Peningkatan Pajak Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

pai 3.000 miligram per liter. “Untuk itu Pemerintah Kota Pontianak akan membangun bendungan di Sungai Ambawang, untuk pengolahan air baku PDAM dengan dana sekitar Rp 50 miliar, dana tersebut dari pemerintah pusat dan APBD kota Pontianak. Pembangunan ini akan menggunakan pipa ukuran 1.000 milimeter dengan panjang

nya yang dibacakan Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandri, pada Rapat Evaluasi Samsat se Kalbar. Dikatakannya, layanan Samsat merupakan instrumen strategis dalam layanan perpajakan di sektor kendaraan bermotor, selain memberikan konstribusinya terhadap pencapaian target pendapatan yang mendominasi sumber pendapatan asli daerah. “Samsat juga merupakan instrumen konkrit yang akan menunjukkan kualitas birokrasi pemerintah daerah dalam melakukan layanan terbaiknya kepada masyarakat Kalbar,” ujarnya. Faktor kerjasama yang

EVALUASI SAMSAT Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri mewakili Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie membuka secara resmi Evaluasi Samsat Se Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. solid merupakan kunci dalam pelayanan Samsat yang profesional, karena dengan kebersamaan dalam melaksanakan amanah ini, dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memuaskan kepada

masyarakat yang ingin melakukan kewajiban membayar pajak. Sekda juga mencotohkan, kepuasan masyarakat terhadap kecepatan dalam memberikan pelayanan atas kewajib-

an pembayaran PKB mau STNK. “Samsat, Dispenda Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan sistem yang berbasis komputerisasi online, tenggang waktu dalam pengurusan PKB atau STNK membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit,” contoh Sekda dalam sambutannya. Menurutnya, Dispenda perlu melakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam upaya mencari langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pelayanan yang memadai, akurat dan cepat. “Saya harap, unsur-unsur dalam Samsat dapat menjadi suatu bagian yang bekerja secara terpadu,” ajaknya.

MUSDA Ketua Umum DPD PAI Kalbar, Ny Frederika Cornelis menghadiri dan menyampaikan arah dalam Musda PAI Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. an-kunjungan dari luar daerah begitu banyak yang datang di Kalbar,” jelasnya. Selama ini, para pengunjung yang datang baik dari luar daerah bahkan dalam daerah hanya bisa melihat tanaman anggrek lewat kegiatan-kegiatan tertentu saja. “Ini yang membuat kita ke depannya akan membentuk tempat yang khusus untuk tanaman anggrek,” kata Ny Frederika yang juga Ketua TP PKK Kalbar. Kegiatan Musda II yang diadakan ini bertujuan memilih kembali pengurus DPD PAI Kalbar periode 20122017. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan selama periode 2008-2012, belum semuanya dapat terlaksana, di antaranya pendataan keanggotaan, dan masih ada DPC PAI yang belum terbentuk, kegiatan magang dan beberapa kegiatan lainnya. “Secara umum, kegiatan dan program sudah dapat kita laksanakan. Semua sudah bekerja keras dan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait, pihak swasta dan stekeholder lainnya,” ujarnya. Dijelaskannya, dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar, baru 13 kabupaten/kota yang

terbentuk DPC nya, sementara Kabupaten Ketapang belum terbentuk, dan 13 kabupaten/ kota yang sudah membentuk DPC PAI nya sudah melakukan peremajaan/pembentukan, di antaranya Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan kabupaten/kota yang perlu peremajaan adalah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sambas. “Kita berharap, semogga dalam kepengurusan yang berikutnya nanti, DPD PAI Kalbar akan lebih menunjukkan lagi kiprah dan eksistensinya,” harapnya. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, H. Haizairin, mengatakan ke depannya komuniti anggrek akan terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjadi tanaman hias yang memiliki nilai yang sangat tinggi sekaligus bisa membawa nama Provinsi Kalbar menjadi contoh baik dalam kegiatan Borneo Orchid Show (BOS) tingkat regional Kalimantan maupun tingkat nasional.

Moratorium Kepegawaian Tidak Mempengaruhi Pemkot Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak WALIKOTA Pontianak Sutarmidji menyatakan tidak keberatan dengan moratorium kepegawaian, bahkan ia mengatakan Pontianak untuk tiga tahun ke depan masih belum membutuhkan tenaga pegawai tambahan. “Yang ada kita berdaya-

kan dan dikontrol untuk bekerja lebih aktif. Pegawai di Pontianak masih banyak yang kerja kurang baik, tak lebih dari setengah jumlah pegawai yang bekerja penuh sesuai ketentuan,” ujarnya, saat memberikan sambutan pada acara Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh SKPD Pemerintah Kota Pontianak, di Hotel Orchadz Perdana, Selasa

(11/12) pagi kemarin. Bahkan Sutarmdiji menegaskan, ia bisa memimpin Pontianak dengan 1 persen dari seluruh warga Pontianak. “Dengan rasio penduduk satu persen, saya berani pimpin Kota Pontianak,” tegasnya. Tahun 2012 ini akan ada 100 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang akan pensiun. “Jangankan cuma

100, lebih dari itu saya tetap optimis bisa membuat Pontianak lebih baik. Dengan cara memfungsikan PNS yang ada sesuai tugas,” imbuhnya. Sutarmidji juga membeberkan program diet anggaran yang dilakukan. Selama tahun 2012, Pemkot Pontianak mampu mempress anggaran hingga Rp 7 miliar dari perjalanan dinas. Nominal tersebut di-

peroleh dengan meng-cover setiap perjalanan dinas agar tepat guna. “Ratusan undangan dinas kita tolak di tahun 2012, karena ada yang kurang menunjang. Termasuk pembatasan bagi pegawai untuk melakukan perjalanan,” ujarnya. Meski demikian, nominal anggaran di tahun 2012 lebih banyak ketimbang tahun 2011. Di tahun

2011 hanya sampai Rp 4.7 miliar, sedangkan di tahun 2012 anggaran perjalanan dinas hampir Rp 6 miliar. “Ini karena beberapa waktu lalu mengirim pelatihan seluruh lurah,” imbuhnya. Di tahun 2013, Sutarmidji akan terus mengontrol pengeluaran keuangan yang kurang bermanfaat. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk kebaikan

dan maslahat masyarakat. “Mungkin sebagian kepala SKPD merasa kebijakannya diserobot karena saya mengambil kebijakan setiap perjalanan dinas harus melalui tanda tangan saya, tapi biarkan saja. Mending anggaran dibuat untuk perbaikan jalan ketimbang diberikan untuk jalan-jalan yang belum tentu memberi manfaat pada pemerintah,” pungkasnya.

CMYK

Achmad Munandar Borneo Tribune, Pontianak

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Hindari Korupsi Pada Penerapan DIPA

Kajari Mempawah Gencarkan Sosialisasi Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mempawah, Bambang Setyadi mengatakan Kejari Mempawah komitmen mengedepankan aspek pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah dengan tidak mengesampingkan upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut. “Sesuai arahan Jaksa Agung, Kejari di seluruh Indonesia pada 2013 mendatang diminta mengupayakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di jajaran Pemerintah Daerah. Upaya penegakan hukum tetap kita lakukan karena itu sudah tugas kita,” kata Kajari Mempawah, Bambang Setyadi SH, saat memberikan sambutan pada puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Pontianak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Pontianak, Senin (10/12), kemarin. Lanjutnya lagi, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sangat diharapkan kerjasama antara Kejari Mempawah dengan pemerintah daerah, salahsatunya memberikan kesempatan pihak kejaksaan memberikan sosialisasi mengenai langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat struktural saat penerapan Daftar Isian Penerima Anggaran (DIPA) 2013. “Saya mohon Pak Bupati dan DPRD Kabupaten Pontianak dapat memberikan kesempatan kepada Kejari Mempawah untuk mensosialisasikan hal tersebut agar penerapan DIPA 2013 bisa berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Terkait penerapan DIPA dari pemerintah pusat, diakui Bambang memang banyak membuat satuan kerja (Satker) kebingungan, mengingat DIPA yang diberikan hanya mencantumkan nominal, tapi tidak mencantumkan teknis mengenai biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan biaya lelang. “Oleh karena itu, melalui sosialisasi kita nanti kita akan berikan pemahaman tentang mekanisme penerapan DIPA yang benar agar tidak menyalahi aturan hukum,” jelasnya. Sedangkan Bupati Pontianak, Ria Norsan menyatakan mendukung penuh upaya Kejari Mempawah maupun aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. “Kita persilahkan Pak Kajari dan jajaran memberikan sosialisasi agar penerapan DIPA nanti tidak berseberangan dengan hukum,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Bupati Ria Norsan juga menginstruksikan setiap SKPD, mulai dari pimpinan, Pejabat Pembuat Komitmen hingga bendahara agar mengikuti sosialisasi tentang hukum yang diberikan pihak Kejari Mempawah nanti, mengingat selama ini tindak pidana korupsi rawan terjadi saat proses lelang barang dan jasa. Karenanya, melalui materi sosialisasi tersebut diharapkan bisa memberikan pengetahuan hukum terhadap pihak yang terlibat didalam proses lelang di setiap SKPD guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Jika sudah menerima pengetahuan hukum yang bersangkutan masih melanggar aturan, maka konsekuensi hukum ditanggung sendiri,” tegasnya. o

KORUPSI Bupati Ria Norsan menerima poster pencegahan korupsi dari Kajari Mempawah, Bambang Setyadi. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

BKD Gelar Diklat Tata Naskah Dinas Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Tata Naskah Dinas dan Telaahan Staf Paripurna Tahun 2012, Senin (10/ 12), di Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLKUKM) Mempawah, yang dibuka, Sekretaris Daerah Gusti Ramlana, dengan diikuti sebanyak 40 orang peserta. Dalam sambutannya, Gusti Ramlana mengatakan pelaksanaan Diklat teknis tata naskah dinas dan telaahan staf merupakan satu di antara upaya dan media yang dilakukan

dalam memberi keterampilan dan meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil di bidang terkait. Selain itu, Diklat juga berguna dalam membangun sikap mental serta memperluas cakrawala berpikir yang kesemuanya dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat. “Diklat dikatakan sebagai suatu proses input, output, dan outcome. Oleh karenanya output dan outcome dari diklat manajemen kepegawaian ini diharapkan adanya perubahan kinerja dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh aparatur pemerintahan menjadi lebih baik ke depan,” katanya. Sementara itu, Kepala BKD Firman Juli Purnama

menjelaskan, pelaksanaan Diklat berlangsung selama enam hari efektif mulai 1015 Desember 2012. Sebanyak 40 orang peserta diklat berasal dari kecamatan, kelurahan, dan dinas, badan, kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. “Metode pelatihan yang digunakan yakni metode androgogi, yaitu metode pembelajaran orang dewasa yang bersifat mandiri melalui proses pembelajaran berupa kuliah, ceramah, praktik, curah pendapat, diskusi, dan pengerjaan tugas perorangan dan kelompok. Untuk kegiatan evaluasi, para peserta akan dinilai dari aspek penguasaan materi dengan penilaian pelaksanaan ujian praktik,” ungkapnya. o

Dugaan Korupsi Pasar Tradisional Rasau Jaya 1

Enam Tersangka Dijebloskan ke Balik Jeruji Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Kepala Kejakasaan Negeri Mempawah Bambang Setyadi menyatakan dalam kasus dugaan korupsi Pasar Tradisional Rasau Jaya 1, pihaknya telah menetapkan enam tersangka. Keenam tersangka tersebut meliputi tiga dari panitia pengadaan jasa dan barang, dua orang kontraktor, dan satu pejabat pembuat komitmen. “Untuk nama-nama tersangkanya kami lupa. Yang jelas sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pembangunan Pasar Tradisional Pasar Rasau Jaya 1. Bahkan saat ini keenam tersangka tersebut sudah kami jebloskan ke je-

ruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya, Senin ( 10/12). Dalam kasus ini, lanjut Bambang, tidak menutup kemungkinan juga akan ada penambahan tersangka lainnya. Karena masih banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus itu. “Ya tersangka masih bisa bertambah. Namun itu semua masih butuh proses,”ujarnya. Ia mengatakan, untuk kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kubu Raya ada tiga kasus. Namun ketiga kasus tersebut masih ditangani oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mempawah. “Ya ada tiga kasus. Tetap tiga kasus tersebut belum dilimpahkan. Sementara kasus dugaan korupsi yang kita tangani

saat ini adalah kasus Pasar Tradisional Rasau Jaya 1,”terangnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Polresta Pontianak menetapkan pelaksana tugas (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, HB menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar tradisional Rasau Jaya I. “Dalam kasus ini, pembayaran proyek diajukan pada 12 Desember 2011. Menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen. Ternyata 2012 baru dikerjakan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno. Penetapan tersangka yang merupakan pejabat di lingkungan SKPD Kubu Raya ini terkait kasus proyek pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten. Pembangunan

diduga fiktif karena dibuat laporan pembangunan telah selesai pengerjaannya sebagai upaya mencairkan dana kepada bendahara daerah. Padahal pembangunan belum terealisasi. Pembangunan Pasar Tradisional Rasau Jaya I merupakan salah satu dari 23 paket proyek yang dilelang di lingkungan Dinas Perdagangan Kubu Raya pada Oktober 2011. Sementara pekerjaan proyek Pasar yang kini sedang diproses secara hukum berdasar kontrak tertanggal 21 November 2011. Pagu Anggaran pembangunannya senilai Rp 500 juta. Ia menuturkan, dalam kasus ini pembangunan dilaksanakan bukan oleh perusahaan pemenang lelang. Namun pelaksana proyek hanya menggunakan nama perusa-

haan pemenang lelang. “Ada dugaan minjam bendera,” katanya. Ia menambahkan, empat saksi sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Kubu Raya ini. Sementara tersangka ditetapkan atas peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. “Jumlah saksi tidak menutup kemungkinan bertambah. Karena semua tergantung kepentingan proses penyidikan,” ungkapnya. Ia menjelaskan, tersangka akan dipersangkakan dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kini kasusnya sedang kita kembangkan. Masih dalam penyelidikan secara intensif,” tuturnya. o

Enam Petugas Diperiksa Propam Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Dua tahanan yang berhasil kabur dari jeruji Polsek Sungai Raya beberapa waktu lalu hingga saat ini belum dapat kembali ditangkap. Meskipun demikian, Kapolsek Sungai Raya, AKP Jajang menegaskan jika pihaknya telah mengetahui lokasi pelarian dari tahanan tersebut, Selasa (11/12). Terkait di mana lokasi pelarian dari kedua tahanan tersebut, lanjut Jajang dirinya tidak dapat memberitahukan, karena ditakutkan kedua tahanan akan melarikan diri kembali. “Yang jelas anggota kami terus melakukan pengejaran,” katanya. Terkait batas waktu yang diberikan Kapolresta Pontianak terhadap dirinya, Jajang mengatakan batas waktu tiga hari tersebut masih menyisakan waktu satu hari. Dengan upaya yang dilakukan dan telah diketahuinya lokasi pelarian, maka dirinya yakin dapat kembali menangkap kedua tahanan kasus pencurian dengan tindakan pemberatan itu. Jajang mengatakan saat ini enam petugas yang telah lalai menjaga tahanan sedang diperiksa Propam Polresta Pontianak. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali, Ia telah mengintruksikan kepada anggotanya untuk tidak tidur saat menjalankan tugas. “Untuk dinding yang dijebol, juga sudah kita perbaiki,”ucapnya. Sebelumnya, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Muharrom Riyadi memberi waktu tiga hari kepada Kapolsek Sungai Raya, AKP Jajang untuk menangkap kembali dua tahanan berinisial SR dan YN yang melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Sungai Raya beberapa waktu lalu. o

16 Kades Bahas Kinerja Adepsi KKR Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya 16 Kepala Desa perwakilan per kecamatan di Kabupaten Kubu Raya menggelar pertemuan untuk membahas kinerja kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Adepsi) Kabupaten Kubu Raya, Senin (10/ 12) kemarin di Hotel Randayan. Pembahasan kepengurusan Adepsi oleh sejumlah Kades tersebut karena menganggap kepengurusan lama belum menjalankan kinerjanya secara maksimal. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Desa. RUU Pemerintah Desa yang rencananya akan dikawal oleh Kades perwakilan per kecamatan berisikan delapan item, diantaranya mengenai anggaran alokasi dana Pemdes, pengangkatan staf Pemdes menjadi pegawai negeri sipil, serta perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pimpinan Rapat Perwakilan Perkecamatan pembentukan panitia pergantian pengurus Adepsi Kabupaten Kubu Raya, Matlias, Selasa (11/12) mengatakan pertemuan yang digelar kemarin pada dasarnya untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali kepengurusan Adepsi Kabupaten Kubu Raya yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Seperti yang diketahui, lanjut Matlias keberadaan Adepsi sangat dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Kubu Raya, seperti membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk pengembangan daerah tertinggal, membantu pemerintah dalam merencanakan program, serta mengkomunikasikan kepada pemerintah terhadap program-program pemerintah yang belum menyentuh hingga ke tingkat desa. Menurut Matlias, di dalam pertemuan tersebut, selain membahas mengenai kepengurusan Adepsi, pihaknya juga membahas beberapa kebijakan Pemkab Kubu Raya diantaranta mengenai penguraan penerima manfaat beras miskin, pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, perizinan, bantuan bedah rumah, dan proyek pembangunan oleh Dinas Cipta Marga. Matlias yang juga merupakan Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya menuturkan, sampai saat ini pengurangan Raskin masih meninggalkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Bagaimana mekanisme pengurangan Raskin, terkait penerima manfaat. Apakah memang ada petugas yang datang langsung ke lapangan. “Setidaknya antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa saling bersinergi,” tuturnya. o

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Ratusan Guru Tunggu Tunjangan Sertifikasi Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Sedikitnya 410 guru sejumlah daerah di Bengkayang masih menunggu angin segar pencairan dana sertifikasi tunjangan profesi guru (TPG) yang diinformasikan akan cair pada 15-20 Desember 2012) ini. Tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan pemerintah itu selama enam bulan dari JuliAgustus 2012. “Kami bersyukur, tunjangan sertifikasi selama enam bulan telah dicairkan. Sekarang kami tinggal menunggu enam bulan sisanya. Moga

saja akhir tahun ini sudah dicarikan,” kata Kepala SMPN 3 Sungai Raya Kepulauan, sesat mengetahui besaran dana tunjangan untuknya telah masuk ke rekening, Selasa lalu. Salah seorang guru di salah satu SD di Bengkayang berharap pemerintah bisa konsekwensi. Setidaknya bisa menepati waktu untuk mencairkan dana tunjangan paling lambat tanggal 20 Desember ini. Guru yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan, pencairan TPG ini didistribusikan langsung ke rekening masing-masing guru untuk per tiga bulan oleh

pemerintah pusat, namun setelah berubahnya kebijakan pusat ini, keuangan dicairkan melalui KAS Pemkab. “Saat kebijakan ini berubah, ya jadinya seperti ini, terjadi kemoloran pembayaran,” ucapnya. Ketidakjelasan pencairan TPG itu menurutnya, akibat pergantian Undang-Undang (UU) Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen dengan peraturan menteri keuangan (Permenkeu) No 119/2010, bahwa para guru yang sudah disertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulan sebesar satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan Rp 1.500.000 bagi

guru non-PNS. Namun setelah perubahan aturan tersebut, mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan per semester (Enam Bulan) dan tidak langsung ke rekening guru. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi menggunakan dasar hukum Permenkeu No 119/2010 katanya perlu dipertimbangkan, terutama pencairan dan jumlah yang diterima oleh para guru. Mekanisme ini berpeluang mengarah kepada rawannya penyalahgunaan (Dikorupsi) oleh birokrasi pembuat kebijakan. o

Polres Bekuk Pengedar Narkoba Borneo Tribune, Singkawang Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang berhasil membekuk tersangka pengedar sekaligus pemakai, Wl (39) di kediaman Jalan KS. Tubun, Gang Harmonis, RT 54 RW 12, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kamis lalu pukul 18.00. Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari warga bahwa Wl sering berjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Setelah beberapa kali diintai oleh petugas, akhirnya pria yang pernah mendekam di LP Pontianak selama 3,7 tahun dengan kasus yang sama tersebut berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Saat ditangkap pria lajang tersebut sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama rekannya yang baru da-

Tertanda,

SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM Ketua YULIUS NESOR, S.Sos Wakil Ketua

Drs. ELIAS UJANG Sekwan

YOHANES PASTI, SH.,MH Wakil Ketua

Tertanda,

SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM

Tersangka Wl beserta barang bukti diamankan di Mapolres Singkawang

tang ke kamar Wl sekitar 5 menit lalu. Dari tangan pria tersebut petugas berhasil mengamankan 6 bungkus kecil yang diduga sabu dengan berat 5 gram, pil ekstasi 7 butir setengah bekas pakai, satu timbangan digital, dua buah handphone, serta uang tunai Rp7 ribu yang duga hasil dari penjualan barang haram tersebut. Wl saat ditemui di Polres Singkawang, mengakui kalau barang tersebut diperoleh dari rekannya di Pontianak. “Kalau barang sudah habis, saya telepon

teman di Pontianak dan selanjutnya temannya datang untuk mengantar barang haram itu, biasanya saya mengambil barang itu dengan cara janjian di depan gang rumah saya,” jelasnya. Dirinya mengakui, profesi terlarang tersebut digeluti karena faktor ekonomi. Wl mengaku jera untuk menjadi pengedar narkoba. Apalagi sebelumnnya, dia pernah tersangkut kasus yang sama dan diancam dengan hukuman selama 5,4 tahun. Dikarenakan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (BP) sekitar satu setengah tahun yang lalu, lanjut Wl sehingga akhirnya hanya mendekam selama 3,7 tahun di LP Pontianak. Menurut lelaki keseharian menjual baju dengan cara kredit di rumahnya tersebut mengaku yang membeli barang haram tersebut ratarata berusia di atas 25 tahun dan di bawah 35 tahun. “Biasanya yang membeli langsung mendatangi rumah saya untuk bertransaksi,” terangnya. Kapolres Singkawang, melalui Kasat Narkoba AKP. M. Kuswicaksono membenarkan mengamankan seorang lelaki yang diduga mengedarkan sekaligus pemakai. “Wl itu memang pemain lama dalam dunia narkoba, dan memang sudah diincar sejak lama, apalagi tersangka juga pernah tersangkut hukum dengan kasus yang sama,” ujarnya. (Freelancer/Rudi)

Rabu, 12 Desember 2012

PLN Minta Masyarakat Tidak Menunggak Borneo Tribune, Ngabang PLN provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. PLN berharap masyarakat yang menunggak rekening segera membayar kewajibannya. Sosialisasi PLN dilaksanakan Senin, (10/12) kemarin di aula kantor Camat Menyuke, dihadiri Menejer PLN Persero Area Pontianak, Ahmad Ismail, Menejer PLN Cabang Ngabang, Rudi Priyanto, Sekda Landak Ludis, Camat Menyuke F.Yonas, Perwakilan Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Cahyatanus, dan para Kades Ketiga Kecamatan Menyuke, Menyuke Hulu dan Kecamatan Meranti. Ahmad Ismail menyampaikan bahwa 58 persen kepala Keluarga (KK) yang baru teralisasi kelistrikannya di Kabupaten Landak. Dia juga mengatakan biaya kelistrikan Kabupaten Landak masih cukup tinggi, karena itu dia berharap warga yang memakai listrik segera membayar tagihan. “Untuk menopang biaya listri yang cukup tinggi tersebut maka saya berharap setiap konsumen yang merasa memiliki listrik untuk segera membayar kewajibannya, karena ini merupakan hak dan kewajiban setiap konsumen,” ujar Ahmad Ismail. Sekda Kabupaten Landak Ludis saat membuka acara sosialisasi menyebutkan karena masih banyaknya masyarakat kabupaten Landak yang belum menikmati listrik kurang lebih 41 persen dari seluruh Kepala Keluarga (KK). Agar mereka dapat menikmati listrik dengan cepat maka masyarakat yang sudah memasang listrik harus membantu. “Saya himbaukan kepada masyarakat Menyuke untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakkantunggakan yang menumpuk,” ujar Ludis. Menejer PLN Ngabang Rudi Priyanto mengingatkan masyarakat soal keseimbangan antara pendapatan perusahaan listrik dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Katanya, pelayanan yang baik bisa diberikan jika ada keseimbangan. Karena itu dia berharap masyarakat tidak menunggak. “ Untuk kebutuhan vital apa yang diungkapkan bahwa besarnya pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, diharapkan supaya tidak ada lagi penunggakan-penunggakan. Untuk melakukan langkah dalam tunggakan, maka rencana kita akan tetap tagih yang menunggak,” katanya. Rudi juga mengungkapkan rencananya ke depan pihak PLN persero akan memakai sistem listrik prabayar artinya dengan memakai pulsa tidak ada yang mengelak tunggakan listriknya. “Inilah langkah yang harus dilakukan kepada setiap konsumen untuk memakai listrik prabayar. Dalam proses penerapan listrik prabayar tentunya konsumen harus melakukan pelunasan terhadap tunggakan.” Tambahnya. (Yohanes.J/Free)

“

Untuk kebutuhan vital apa yang diungkapkan bahwa besarnya pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, diharapkan supaya tidak ada lagi penunggakanpenunggakan.

“

HO TEL HOTEL

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

Natal dan Tahun Baru Listrik Aman

Distribusi Solar Jadi Ancaman Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau

Menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pasokan listrik dipastikan aman di Rayon Sanggau. Lantaran dari total 63,5 persen Kepala Keluarga (KK) yang mendapat pasokan listrik di Sanggau dapat tercover dengan baik. Hal itu diungkapkan, Manager Area PT PLN Sanggau, Hendrik Erig ketika dikonfirmasi, Selasa (11/12). Hendrik menuturkan, kekhawatiran yang kini melan-

da dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah persoalan pasokan BBM jenis Solar. Selain lamban, Solar kerap kali tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diminta oleh PLN. Terkadang PLN meminta 1000 kilo liter (KL), namun yang datang hanya 800 KL. ”Natal dan Tahun Baru, untuk sementara ini aman. Yang mengancam itu adalah masalah BBM. Jujur saja, terdapat beberapa kali pemadaman yang kami lakukan dilatarbelakangi BBM, seperti di Sintang dan Nanga Pinoh. Karena kalau

pembangkit kita tidak ada masalah,” ujarnya. Kebutuhan total BBM untuk area Sanggau seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi sebesar 16 sampai 18 ribu KL perhari. Kebutuhan tersebut untuk menghidupkan daya total sebesar 52 Megawatt (MW). Sementara itu, untuk tahun 2012 di Kabupaten Sanggau, khusus pelanggan rumah/KK, dalam artian pelanggan yang tidak termasuk kelas bisnis seperti Rumah Toko (Ruko), Rumah Susun (Rusun) mencapai se-

banyak 63,5 persen dari total kebutuhan listrik 100 persen masyarakat. Angka tersebut jauh lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 lalu yang hanya 43 persen. “Persentase itu tidak termasuk ruko atau rumah susun. Karena walaupun ada 10 pemakaian dalam satu atap rumah susun, oleh PLN tetap dihitung satu. Maksimal beban puncak kita sebesar 16 MW,” ujarnya. Sedangkan untuk Sanggau sendiri memiliki daya sekitar 14 MW dengan kebutuhan BBM sekitar

7000 KL. Meski tidak melulu distribusi BBM mengalami kemacetan. Namun kebutuhan BBM sangat benarbenar menjadi masalah krusial. ”Itu hanya potensi ancaman. Keterlambatan pasokan. Tapi tidak juga selalu demikian. Tapi ini sangat genting, saya buka-bukaan saja dengan wartawan, salah satu manager kami di sini pernah dicopot karena kejadian itu, dia yang seharusnya melakukan koordinasi, malah tidak melakukan koordinasi, pada saat itu BBM susah,” ungkapnya.

Kepsek se Landak Ikuti Diklat Manajemen

Pihak Sekolah Dilarang Adakan Pungutan Terhadap Anak Didik

Borneo Tribune, Ngabang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Aspansius melarang keras sekolah di daerah setempat melakukan pungutan liar sesuai peraturan menteri nomor 60 tahun 2011 tentang dilarang memungut biaya pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Katanya, sekolah di kabupaten Landak sebagian masih ditemukan melakukan pungutan liar terhadap anak didik, khususnya saat penerimaan siswa baru sehingga masih ada komplain warga. Padahal di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 tahun 2011 sudah jelas mengatakan larangan itu. Hal itu diungkapkan Aspansius di sela-sela kegiatan pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat manajemen kepala sekolah se-kabupaten Landak. “Sekolah yang diselelenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional tidak boleh memungut biaya operasi,” katanya. Jika dalam keadaan tertentu sekolah melakukan pungutan untuk biaya operasional harus memperoleh per-

Para kepala sekolah saat mengikuti Diklat FOTO Amat Dasa / Borneo Tribune

setujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik, dari komite sekolah dan dinas pendidikan setempat.Syarat lain, memenuhi persyataran perencanaan operasioal, di umumkan dan transparansi dan disimpan rekening atas nama sekolah. Aspansius mengatakan, diklat manajemen kepala sekolah yang digelar dua hari itu bertujuan guna meningkatan kapastas dan kapabilitas kepala sekolah. Kepala sekolah

harus tanggap untuk memajukan dan perubahan terutama di dunia pendidikan. “Salah satunya materi adalah tentang manejman berbasis sekolah, menyusun program renstra atau satuan pendidikan dan menyusun program tahunan sekolah dan menyusun anggaran tahunan sekolah yang melibatkan stakeholder di sekolah,” kata Aspan. Kasi Tentis Solamin,S.Pd Panitia Pelaksana Diklat Pe-

Jalan Negera Sanggau-Sekadau Semakin Buruk

Wakil Rakyat Dapil Sanggau Jangan Duduk Manis

ningkatan Mutu Kepala SMP,SMA Sederajat mengatakan, kegiatan akhir tahun 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Landak menggelar Diklat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kepala SMP, MTs, SMAdan SMK sederajat seKabupaten Landak yang berlangsung sejak tanggal 10-12 Desember 2012 bertempat di SMP 2 Ngabang dengan perserta sebanyak 143 peserta, terdiri dari Kepala SMP/

Menuju Semifinal Volly Ball Rajawali Border Cup

Kecamatan Entikong Kedatangan Pemain Nasional

Mantan anggota DPRD Sanggau, Nasri Alisan belum lama ini mengatakan, buruknya infrastruktur di Kabupaten Sanggau seharusnya menjadi catatan penting dari para wakil rakyat Sanggau di DPRD Provinsi Kalbar. Mereka diminta dapat menyuarakan terus menerus dan mendesak segera dilakukan perbaikan infrastruktur jalan negara di Kabupaten Sanggau. Nasri menuturkan, sudah bertahun-tahun jalan negara Sanggau-Sekadau mengalami kerusakan yang parah. Bahkan dalam jangka waktu itu juga tidak ada perbaikan di titik-titik kerusakan tersebut. Nasri pun mempertanyakan kinerja para wakil rakyat yang sudah dipilih. ”Apa kerja mereka di dewan sana, tidur atau diam saja?. Apa mereka tidak malu dan tidak prihatin dengan kondisi jalan yang rusak parah itu. Masyarakat ini ‘kan hanya ingin agar ja-

lannya bagus, agar akses transportasi lancar, ke sana ke mari juga enak. Kalau rusak seperti ini gimana?. Belum lagi truk, bis, sepeda motor yang lalu lalang. Jadi saya berpikir sangat wajar jika masyarakat di timur Kalbar sangat ingin memisahkan diri dari Kalbar, karena wakil rakyat dan pemerintah provinsinya tidak benar-benar bekerja untuk rakyatnya,” tegasnya. Nasri pun mempertanyakan tentang perbaikan jalan yang sudah dilaunching, kapan realisasinya. “Perbaikan jalannya sudah dilaunching, realisasinya kapan?. Kalau hanya sekedar launching, siapapun bisa. Atau jangan-jangan memang dananya belum ada. Jadi percuma saja kalau dapat penghargaan ini dan itu, tetapi kondisi rill di lapangan tidak disentuh sama sekali,” ujarnya. Selain itu, kinerja wakil rakyat dapil SanggauSekadau di dewan Provinsi, Nasri menganggap wakil rakyat tersebut hanya duduk manis di kursi dewan tanpa ada bentuk rill penyelesai-

an masalah infrastruktur. ”Dalam beberapa periode ini, infrastruktur di Sanggau sangat jauh dari harapan masyarakat, sehingga masyarakat jelas sangat kecewa dengan keberadaan mereka di dewan provinsi. Jadi kerja mereka di dewan sana apa?, kok untuk daerahnya sendiri seperti tidak ada kepedulian sama sekali. Masyarakat hanya menuntut perbaikan jalan agar bisa mulus seperti jalan di daerah lain agar akses ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya. Nasri menambahkan, jika memang belum ada perbaikan secara total, setidaknya pada titik ruas jalan yang rusak harus sudah ada penanganan darurat oleh pihak provinsi pada jalan negara tersebut. ”Kalau dari sisi ekonominya, wajar muncul high cost economy bagi masyarakat di wilayah timur, karena kondisinya juga sangat buruk. Paling tidak ada bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam hal ini,” jelasnya.

KEHILANGAN

STNK, KB 2721 LJ NK: MH1JBE312BK097591 NS: JBE3E-1097379 AN: SUPRIYONO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 4381 LJ NK: MH331B004D7871768 NS: 31B-871924 AN: STEVANUS LENDI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 2551 LG NK: MH314D003AK832481 NS: 14D-832566 AN: MARDI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 4194 LJ NK: MH35D9204BJ359296 NS: 5D9-1359259 AN: STEFANUS Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau

NGL

MTs 94 peserta dan kepala SMA dan SMK 49 peserta. Selama diklat peserta diberikan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa nara sumber antara lain: Suvervisi Akademik disampaikan oleh Mujahir, M.Pd, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan disampaikan oleh Dr.Amrazi Zakso,M.Pd, dan Pengelolaan Keuangan disampaikan oleh Suprapti,M.Pd. (Amat Dasa/ Freelancer)

Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Open Tournament Volly Ball Rajawali Border Cup I 2012 kini sudah memasuki semifinal. Ketua Panitia, Letda Ctp Edy Siswanto mengatakan ada delapan tim unggulan yang berhasil lolos ke babak delapan besar dan akan menuju ke semifinal. Tournament ini diselenggarakan oleh Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali di lapangan bola volly out door Gunung Bentuang Kecamatan Entikong. ”Kemarin, Senin (10/12) tim Imigrasi dan SMKN I Entikong memastikan tempat di semi final. Tim Imigrasi yang diperkuat dua pemain nasional, masih terlalu tangguh bagi club Semboja Sanggau, mereka menang dengan skor 3-1. Sedangkan tim SMKN I Entikong menundukkan tim SMUN I Sekayam dengan skor 3-1,” ujarnya. Edy menuturkan, untuk tim-tim lain yang masih akan

NGL

bertanding pada babak delapan besar diantaranya PT. SGB melawan Petro Kliyen hari ini dan tim Stedy A melawan POP B pada Rabu (12/ 12). Edy menambahkan, turnamen ini adalah wujud dari pemberdayaan masyarakat perbatasan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali. Pertandingan pada babak delapan besar ini terasa akan sangat menarik dengan mempertemukan tim-tim kuat yang menjadi unggulan, karena tim-tim unggulan tersebut sudah dipastikan akan diperkuat pemain-pemain terbaik dari Proliga Bola Voli Nasional serta pemain-pemain terbaik dari Kota Pontianak. Edy mengatakan untuk tim Stedy BRO akan diperkuat pemain dari Samator Surabaya sedangkan POP B akan diperkuat pemain dari Indomaret Sidoarjo yang merupakan pemain Tim PON Jatim. ”Sekarang Kecamatan Entikong telah kedatangan pemain-pemain nasional, sehingga ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Entikong. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi pemain-pemain Kalbar untuk menambah pengalaman bermain dan bertanding,” jelasnya.

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Bupati Tinjau Pengerjaan Jembatan Merian Ilong Simon Panggil Konsultan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Kunjungan kerja safari Natal Bupati Sekadau, Simon Petrus dan rombongan di Desa Kumpang Ilong sekaligus dimanfaatkan untuk meninjau pengerjaan Jembatan Merian Kumpang Ilong yang tak kunjung selesai pengerjaannya. Jembatan yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sekadau ini tak kunjung selesai padahal sudah kurang lebih dua tahun proses pengerjaaanya. Masyarakat setempat terus bertanya-tanya mengapa pembangunan Jembatan Kumpang Ilong yang menelan dana miliaran rupiah itu tak kunjung selesai. Pertanyaan demi pertanyaan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kecamatan Belitang Hulu melalui media massa dan alat komunikasi lainnya akhirnya mendapat tanggapan dari Bupati Sekadau Simon Petrus. Perhatiannya langsung melihat Desa Kumpang ilong. Meski dalam kondisi cuaca yang kurang bagus, Bupati rela berjalan kaki meskipun becek untuk meninjau jembatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tersebut. Untuk mengetahui secara pasti rombongan rela mem-

Warga Keluhkan Padamnya Listrik Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Hampir sepekan terakhir, pembangkit listrik sub ranting Madya, seberang kapuas mengalami kerusakan di mesin pembangkit. Hal itu menyebabkan sebagian wilayah yang disuplay oleh mesin pembangkit tersebut harus dilakukan pemadaman. Meski demikian, PLN Sekadau mengambil kebijakan untuk membantu suplay disebagian wilayah sementara mesin pembangkit di Madya dalam perbaikan. Selama masa perbaikan itu, wilayah yang mendapat suplay dari pembangkit di Sekadau listriknya menyala 24 jam. Seperti diketahui, selama ini PLN Madya hanya beroperasi mulai pukul 17.00 sore hingga pukul 06.00 pagi atau sekitar 13 jam dalam

bungkukkan seluruh badan saat melewati kolong jembatan dengan sangat berhatihati. Ketika melihat kondisi jembatan merian yang tak kunjung selesai itu, Bupati sekadau mengaku prihatin. Sungainya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu lebar, tetapi konstruksinya begitu mengejutkan. Ternyata konstruksi jembatannya mengbumbung tinggi. Malah hampir rata dengan atap rumah penduduk yang ada di sekitar jembatan tersebut. Satu buah rumah penduduk yang ada di samping jembatan tersebut bahkan hampir tidak kalah bedanya dengan kondisi rumah penduduk di kota–kota besar yang berada di bawah jembatan. Kondisi ini juga yang membuat Bupati merasa prihatin. Tidak bisa dibayangkan jika hujan turun dan banjir besar, rumah penduduk di sekitar jembatan itu akan lumpuh. Mau keluar rumah saja, selangkah maju sudah terkena badan jembatan. Belum lagi kalau musim kemarau, tidak bisa dibayangkan debu–debu yang dihasilkan oleh roda kendaraan secara pasti akan mengusik ketenangan satu rumah penduduk yang ada di samping jembatan itu. Sambil melihat kondisi jembatan yang menjulang

BUPATI Sekadau dan rombongan melewati kolong jembatan Sungai Merian di Desa Kumpang Ilong yang tak kunjung selesai pengerjaannya, Senin (10/12) FOTO Hartono/Humas tinggi itu, Bupati mengatakan, jembatan di kota besar saja tidak setinggi jembatan meran ini. “Jembatan ini terlalu tinggi, di kota besar saja jembatannya tidak setinggi ini,” ujar bupati. Menindak lanjuti pengerjaan jembatan yang tidak kunjung selesai itu, di hadapan ratusan masyarakat Bu-

PLN Madya Rusak 1 hari. Saat ini, kerusakan mesin pembangkit listrik Madya sudah diatasi dan pembangkit itu kembali beroperasi sejak Sabtu (8/12) kemarin. Sejumlah wilayah yang sebelumnya diambil alih sementara oleh PLN Sekadau pun ditangani lagi oleh PLN Madya. Alhasil, yang tadinya menyala 24 jam kembali seperti semula yakni 13 jam sehari. Masyarakat yang sudah menikmati penerangan 24 jam merasa sedikit kecewa dan bertanya-tanya. Seperti yang dialami Kala, warga Dusun Ransa. Diakuinya sudah berharap-harap listrik akan terus menyala selama 1 hari penuh. “Rencananya saya mau beli kulkas untuk buka usaha kecil-kecilan. Tapi berhubung listrik tidak jadi 24 jam, setelah dipikir-pikir akhirnya saya batalkan niat saya beli kulkas,” tutur Kala.

Menjawab hal itu, Kepala PLN Sekadau Yudi Yanto saat dikonfirmasi terpisah mengatakan PLN Sekadau hanya menyuplai listrik sementara selama proses perbaikan mesin pembangkit Madya. “Itu pun tidak semuanya kita suplay, hanya sebagian wilayah saja. Berhubung perbaikan sudah selesai, sistemnya kami kembalikan seperti semula,” jelas Yudi, Senin (10/12). Namun demikian, lanjut Yudi, PLN Sekadau sudah melakukan upaya lobi ke PLN Cabang Sanggau dan Wilayah Pontianak untuk mengusulkan pemasangan kabel bawah sungai ke Seberang Kapuas. Kabel tersebut merupakan dukungan daya dari pembangkit PLN Sekadau. “Baru kita usulkan. Kalau disetujui, artinya disana bisa menyala 24 jam,” tutur Yudi mengakhiri. o

pati berjanji akan memangggil konsultan, guna meminta penjelasan terkait dengan konstruksi jembatan yang kunjung selesai sudah kurang lebih dua tahun ini. “Saya akan panggil konsultannya, ada apa sebenarnya dengan konstruksi jembatan merian ini,” tegas Bupati. Bupati juga bersedih, se-

tiap masyarakat yang menggunakan jembatan itu harus dengan perjuangan yang besar membungkukkan seluruh badan agar tidak terkena besi beton jembatan tersebut. Bupati berharap, setelah dirinya meninjau pengerjaan jembatan merian bisa segera selesai, agar bisa dilewati kembali oleh masya-

rakat dengan nyaman dan tenang. Karena selama ini masyarakat harus dengan perjuangan yang besar agar tidak terkena musibah besi beton tersebut. Selama kurang lebih setengah jam bupati dan rombongan meninjau jembatan itu, sambil berdialog dengan masyarakat setempat. o

Safari Natal Kumpang Ilong Dipadati Warga Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bupati Sekadau, Simon Petrus, melaksanakan kegiatan safari Natal hari yang kelima di Gereja GKII Silo Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Senin (10/ 12). Kedatangannya dan rombongan disambut antusias oleh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Belitang Hulu. Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Aloysius, Kapolres Sekadau AKBP Andreas Widihandoko, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, A Taufik dan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau termasuk Staf Ahli Bupati,

Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Matius Tius dan Kepala Bank Kalbar Cabang Sekadau. Bupati Simon Petrus dalam arahannya, mengatakan kegiatan safari natal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau setiap tahunnya. Tujuannya, agar selalu menjalin silaturahmi dengan umat beragama dengan hati yang bersih dan sungguh – sungguh. Safari Natal ini juga merupakan momentum silahturahmi Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi pembangunan, sekaligus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. “Kegiatan safari natal ini merupakan bentuk dukung-

an Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk memotivasi umat dalam menghadapi natal. Untuk itu mari kita sambut kedatangan Yesus dalam hati sanubari kita dengan sungguh-sungguh,” ajak Bupati. Jalan Rusak Meski kedatangan rombongan terlambat karena beberapa kali kendaraan yang ditumpangi terjebak amblas, oleh kondisi jalan di musim penghujan yang rusak. Kondisi jalan yang agak rusak sepanjang SP 2 Maboh, juga membuat beberapa rombongan basah kuyup karena harus turun dari mobil untuk melakukan upaya penyelamatan dari amblas. Meski diguyur hujan deras, rombongan tetap semangat melaksanakan safari

Natal dengan masyarakat di berbagai daerah, salah satunya medan terberat adalah Kecamatan Belitang Hulu. Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam setiap kesempatan Safari Natal selalu memberikan bantuan kepada pengurus gereja, baik Katolik maupun Protestan. Adapun bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati kepada pengurus gereja tersebut di antaranya, tiga unit sepeda motor, ratusan kilo gram cat tembok, kipas angin dan bantuan lainnya. Pada kesempatan tersebut kepala Bank Kalbar Cabang Sekadau juga memberikan bantuan kipas angin kepada pengurus Gereja GKII Silo, Desa Kumpang Ilong. o

Dewan Setujui Prolegda Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (DPRD) kemarin menyetujui penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten sekadau Tahun 2013 dalam sidang paripurna antar eksekutif dan legislative, Selasa (11/12). Ada delapan beberapa agenda yang dibahas dalam rapat paripurna ke 7 dan masa persidangan ke 3 kemarin. Salah satunya, agenda yang cukup penting yakni pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau tahun 2013. Ketika Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Aloysius, didampingi Ketua DRPD Kabupaten Sekadau, membacakan putusan penerimaan Prolegda kepada anggotanya, anggota DPRD dari lintas komisi menyatakan menerima Prolgeda Tahun Anggaran 2013 dengan per-

timbangan asas kepentingan pembangunan daerah. “Prolegda Tahun 2013, sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Sekadau dalam menyikapi perkembangan sosial dan ekonomi, budaya lingkungan dan politik yang mengdepankan keadilan, keberpihakan kepada masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan,” kata Aloysius. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, beserta kepala SKPD di Pemerintah Kabupaten Sekadau, perwakilan Muspida Kabupaten Sekadau, anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Ada delapan poin arahan dan kebijakan Prolegda Tahun 2013 guna mewujudkan visi misi Kabupaten Sekadau 2010-2015. Pertama, melakukan pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan sistem pembinaan usaha perkebunan berdasarkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan petani. Kedua, mendorong perce-

patan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, pelayanan, umum dan kesehatan serta meminimal kesenjangan antar desa. Ketiga, melakukan pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap pelestarian. Keempat, melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dari Pemerintah Pusat dan Kementerian. Kelima, melakukan penyesuaian terhadap pajak-pajak daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah. Keenam, melakukan penyesuaian terhadap retribusi, mengoptimalkan perizinan tertentu yang menjadi hak daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah. Ketujuh, melakukan pengaturan terhadap lahan pertanian, berdasarkan berdasarkan sistem pengelolaan lahan pertanian tetap. Kedelapan, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan tata kelola keuangan desa.o

Bupati Simon Petrus memberikan bantuan kepada pengurus Gereja Katolik dan Protestan di Desa Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Senin (10/12).FOTO: Hartono/Humas

Rabu, 12 Desember 2012

Sintang-Melawi

Borneo Tribune

Pulang sekolah, anakanak di daerah pesisir, Desa Sungai Kupah, Dusun Sejahtera, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya menghabiskan waktu luang dengan bermain sampan. Kelak dari generasi masa depan ini akan lahir para sarjana atau ilmuwan yang bisa mengembangkan daerah pesisir yang selama ini masih termarjinalkan FOTO: Agus Wahyuni/Borneo Tribune

Pemkab Melawi Terima DAK Rp 29 Miliar Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Peningkatan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Melawi pada tahun 2013, ternyata berimbas juga pada bidang pendidikan. Tahun 2013 mendatang, Melawi mendapatkan kucuran dana DAK Rp 29 miliar dari pusat yang dapat dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur pendidikan seperti sekolah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Melawi, Paulus, yang ditemui Borneo Tribune, kemarin di ruang kerjanya. “Sesuai dengan DIPA yang disampaikan oleh pusat,

Melawi mendapatkan peningkatan dana DAK pendidikan mencapai Rp 29 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 24 miliar, berarti ada peningkatan yang cukup lumayan,” terangnya. Dipaparkan Paulus, alokasi dana DAK tersebut hingga kini belum keluar petunjuk teknis dari pusat. Sehingga belum diketahui, apakah nantinya pengelolaan dana DAK menggunakan sistem swakelola seperti DAK 2012 atau menggunakan sistem tender seperti pada DAK 2011. “Kita juga masih menunggu juknis pusat, termasuk ke mana sasaran DAK pendidikan tersebut. Tapi yang jelas kini kita sudah siap-

kan datanya. Mulai dari rencana ruang kelas baru (RKB), rehab sekolah, atau pembangunan rumah guru ,” ujarnya. DAK pendidikan juga, terang Paulus, akan bertambah lagi mengingat dalam penyaluran dana DAK juga termasuk dana pendamping DAK dengan nilai minimal 10 persen dari total anggaran DAK. “Sehingga kalau Melawi mendapatkan Rp 29 miliar, dana pendamping yang berasal dari DAU tersebut bisa mencapai Rp 2,9 miliar. Totalnya DAK pendidikan bisa bertambah hingga mencapai Rp 32 miliar,” jelasnya. Cakupan untuk tingkatan sekolah yang bisa mendapat-

kan DAK pendidikan juga bertambah. Bila tahun-tahun sebelumnya DAK pendidikan hanya menyasar pada tingkat SD dan SMP, maka mulai tahun depan, SMA dan SMK juga menjadi sasaran

DAK. “Dengan demikian, cakupan sekolahnya menjadi lebih luas tidak hanya pada tingkat SD dan SMP saja, tapi juga sampai ke SMA,” terang Paulus. Kini, Disdik Melawi ma-

sih terus melakukan koordinasi terkait dengan DAK pendidikan tersebut. Komunikasi pun dilakukan dengan sejumlah kabupaten/ kota lainnya yang juga mendapatkan DAK pendidikan,

termasuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan usulan program yang bisa didanai oleh DAK pendidikan tersebut sambil menunggu juknis dari pusat. o

Polres Tangkap Wanita Bawa Sabu Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Jajaran Polres Melawi kembali menangkap dua orang tersangka pemakai dan pengedar Narkoba. Salah satu tersangka adalah wanita dengan inisial Nr (27) ditangkap satuan Res Narkoba dengan barang bukti satu paket sabu-sabu, Senin (10/12) sekitar pukul 13.30 WIB di depan Bengkel Doro Tambora. Kapolres Melawi, AKBP Yudi Hermawan melalui Kasat Narkoba, AKP Sukadi mengungkapkan kedua tersangka, Nr dan Tm merupakan warga Nanga Pinoh. Nr sendiri sudah menjadi target oleh jajaran Polres Melawi karena diduga sering melakukan transaksi jual beli narkoba. “Dari pengakuan tersangka Nr, dirinya sering membeli narkoba untuk dipakai sendiri atau dijual ke orang lain. Sehingga dia masuk dalam kategori pemakai dan terindikasi sebagai pengedar

juga,” terangnya, di Mapolres Melawi, kemarin. Sementara itu, Tm yang juga ditangkap bersama dengan Nr lebih berperan sebagai kurir pembeli narkoba dari salah satu tersangka dengan inisial As yang belum berhasil ditangkap. Dari keterangan tersangka, Nr menyuruh Tm untuk membeli satu paket sabu kepada As, sementara Nr menunggu di rumah Tm. “Hanya sayangnya As yang akan kita tangkap ternyata kabur terlebih dahulu. Saat ini kita masih terus melakukan pengembangan jaringan narkoba keduanya mengingat bandarnya belum berhasil kita ungkap,” kata Sukadi. Nr yang sudah masuk target aparat memang diketahui sebagai cewek yang seringkali keluar masuk sejumlah café. Dia ditengarai sering mempengaruhi berbagai pria, bahkan yang masih berstatus pelajar SMP sekalipun untuk masuk ke tempat-tempat karaoke, termasuk mengajak untuk minum

sampai bersama untuk menggunakan narkoba. “Ini menunjukkan bahwa Melawi sekalipun kini sudah terkontaminasi dengan penyebaran narkoba. Jadi narkoba memang tak memandang daerah ini berada di lingkungan perkotaan atau pedalaman sekalipun,” kata Sukadi. Penangkapan Tm dan Nr pun menjadi pengungkapan kasus narkoba yang ketujuh kalinya di kabupaten Melawi. Dari tujuh kasus tersebut sudah ada delapan tersangka yang diamankan bahkan sudah memasuki proses persidangan. “Sementara ini keduanya kita tahan di Mapolres Melawi. Kita juga masih melakukan pengembangan kemungkinan adanya tersangka lain yang juga terlibat dalam peredaran narkoba di Melawi,” terang Sukadi. Kedua tersangka juga diancam dengan pasal 112 dan 114 undang-undang Narkotika, dimana untuk pemakai minimal penjara selama empat tahun. o

Penandatanganan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh DPRD- Pemkab Melawi FOTO Eko Susilo/Borneo Tribune

Pemkab –DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD 2013 Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk perencanaan APBD murni tahun anggaran 2013 akhirnya disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Melawi dan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi. Sejumlah penyempurnaan KUA dan PPAS APBD pun dilakukan

termasuk kesepakatan nilai pendapatan dan belanja daerah yang tercakup di dalam RAPBD 2013 mendatang. Amri Kalam, juru bicara Banggar DPRD Melawi mengungkapkan skala prioritas KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 telah disesuaikan dengan kondisi dan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Melawi. Selain itu, juga disepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 dengan nilai Pendapatan daerah se-

besar Rp 643.7 miliar dan belanja daerah sebesar Rp 634 miliar. “Sehingga nilai surplus APBD mencapai Rp. 9,6 miliar,” ungkap Wakil Ketua DPRD Melawi ini. Dengan dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, Amri menjelaskan maka rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 telah disesuaikan dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah, dan aspirasi masyara-

kat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, Wabup Melawi, Panji mengatakan penyempurnaan KUA dan PPAS RAPBD 2013 merupakan upaya menyatukan pandangan terhadap setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Melawi. “Kita berharap apa yang telah kita rencanakan dapat terealisasi sesuai dengan harapan kita, terutama untuk melanjutkan proses pembangunan di kabupaten Melawi,” pungkasnya. o

Warga Senang Ngopi Bareng Kapolres Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang Kepemimpinan ala Jokowi tak segan turun hingga ke pelosok patut dicontoh. Oleh karenanya apabila ada pejabat yang membaur bersama masyarakat pasti disambut gembira. Hal ini juga terjadi Selasa (11/12) kemarin, Kapolres Sintang,

AKBP Oktavianus Martin bersama Kabag Ops, Kompol Gani F Siahaan dan Kasat Reskrim, AKP Andi Yul, ngumpul di salah satu warung kopi kawasan simpang lima membuat pengunjung gembira. Kehadiran tiga orang ini awalnya tak banyak yang tahu mereka adalah pejabat Polres Sintang. Pengunjung warung kopi Pak Tono yang

berada di simpang lima bersikap biasa, namun setelah dikenalkan oleh awak media bahwa berseragam dengan dua melati dipundak itu adalah Kapolres Sintang sambutan pengunjung langsung berubah. Bahkan Kepala Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir yang kebetulan berada di warung itu langsung menyampaikan persoalan di

daerahnya. Meski tak begitu lama, kehadiran orang nomor satu di Polres Sintang ini membuat warga yang kebetulan berkunjung ke warung kopi memuji AKBP Oktavianus Martin. “Jarang ada pejabat yang mau membuat bersama masyarakat seperti ini,” celetuk Edi, warga Serawai yang kebetulan sedang me-

nikmati segelas kopi di warung itu. “Saya baru kali ini bersama Kapolres, padahal sejak Pak Tono membuka warung di simpang lima ini tak jarang saya menyempatkan diri menikmati segelas kopi susu buatannya,” lanjut Edi. Pemilik warung Tono mengatakan bahwa Kapolres yang sekarang memang memasyarakat, ini dibukti-

kan dengan sudah beberapa kali berada di warungnya menikmati minuman, makanan kecil berbaur bersama masyarakat. “Sudah beberapa kali Pak Martin (Kapolres, red) berkunjung ke warung ini,” ungkap pria yang sudah berambut dua warna ini. Meski kehadiran Kapolres tak begitu lama, namun sudah membuat warga gembi-

ra. “Kita pahami beliau tak bisa lama-lama berada di warung, karena pasti masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Sama halnya dengan Bupati Sintang juga biasa menikmati minuman di warung saya ini, meski paling lama satu jam sudah pergi, namun kehadiran pejabat membuat masyarakat memujinya,” pungkas Tono. o

Rabu, 12 Desember 2012

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

Khairul: Jangan Jadikan Jabatan Kepentingan Pribadi AM Nasir Jabar Ketua Umum MABM Kapuas Hulu Borneo Tribune/Putussibau KEPENGURUSAN Majelis Adat Buaya Melayu (MABM) Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011-2016 resmi dilantik. Lengkap dengan pakaian adat Melayu sebanyak 145 orang pengurus MABM diketuai langsung oleh Abang Muhammad Nasir sebagai Ketua Umum dilantik langsung oleh Khairul Ketua MABM Provinsi Kalimantan Barat, di Gedung MABM Kapuas Hulu, Senin (10/12). Ketua Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat, Khairul mengaku terharu dan bangga melihat kepengurusan MABM Kapuas Hulu yang dinilai militan. “Untuk mengumpulkan orang sebanyak ini untuk masuk dalam kepengurusan MABM bukanlah hal yang mudah, saya benar-benar terharu,” ungkapnya. Khairul berpesan agar pengurus MABM Kabupaten Kapuas Hulu memperkuat identitas Melayu dan mengembangkannya di Kapuas Hulu dengan menggali

PELANTIKAN Pengurus MABM Kabupaten Kapuas Hulu periode 2011-2016. Foto Timotius/ Borneo Tribune kekayaan budaya Melayu, serta potensi yang lainnya dengan tetap melestarikan kearifan lokal. Tetapi MABM juga mesti menyadari bahwa di sekitarnya masih ada masyarakat yang lainnya yang juga memiliki hak yang sama dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka punya hak yang sama dalam melestarikan kearifan lokal masing-masing potensi budaya yang

mereka miliki. “Jadi kehadiran MABM bukan untuk kontek berdiam diri dan netral dengan organisasi lain. Tetapi bergandengan tangan dengan organisasi lainnya. Harapannya kepengurusan yang baru ini dapat bekerja secara efektif, jangan sampai MABM dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan saya selalu berpesan kepada aparat penegak hukum, apabila ada oknum yang mengatasnama-

kan MABM yang melakukan pelanggaran hukum mesti ditindak tegas. Saya juga berharap kepengurusan ini dapat mengimplementasikan program kerjanya secara realities,” tegasnya. Sementara itu, Abang Muhammad Nasir yang menjabat Ketua Umum MABM Kapuas Hulu yang juga sebagai Bupati Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa dirinya merasa yakin bahwa dengan ada-

nya kepengurusan yang baru itu, MABM Kapuas Hulu akan lebih berkembang. “Saya berterima kasih atas kepercayaan masyarakat seluruh masyarakat Kapuas Hulu yang telah memberikan kepercayaan kepada saya memimpin MABM Kapuas Hulum. Saya yakin MABM akan lebih maju dan berkembang. Tetapi ini bukanlah sekedar tugas ketua, ini tanggungjawab seluruh kepengurusan dalam membawa MABM sebagai organisasi yang lebih baik kedepan,”ungkapnya. Menurut Nasir, kehadiran MABM merupakan rumpunan masyarakat yang membantu pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal. Untuk itu Nasir berharap semua pihak terutama seluruh kepengurusan MABM dapat bekerjasama dengan baik serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Serta dapat dijadikan motivasi dalam terus membangun Bumi Uncak Kapuas terutama dalam berprestasi. “Letak dan jarak bukanlah halangan bagi kita untuk maju dan berkembang. Saya yakin MABM akan lebih berkembang ke depan. Sebab kami memiliki tekad dan motivasi meski berada di Uncak Kapuas, tetapi kami tidak mau kalah dengan daerah lainnya,” kata Nasir serius. (Freelancer/ Timotius)

Si Jago Merah Lahap Rumah di Teluk Barak Borneo Tribune/Putussibau SI jago merah melahap rumah di Teluk Barak RT 08/RW II , Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, sekitar pukul 08.30 WIB, Selasa (11/12). Amukan si jago merah terjadi ketika empunya sedang tidak berada di rumah. Kondisi banjir yang saat ini sedang terjadi menyulitkan warga setempat untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian. Kedalaman air saat ini di Teluk Barak sekitar 2 meter, sehingga warga terpaksa menggunakan peralatan manual untuk memadamkan api.

Kesulitan warga untuk memadamkan api, membuat sebuah kobaran api tersebut nyaris membakar sebuah gedung SDN 03 Kedamin. Di sisi lain kondisi banjir dapat membantu warga menyiram kobaran api. Atas peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. “Awalnya saya mendengar suara ledakan, begitu saya lihat gumpalan asap tebal, ternyata sudah membakar rumah tersebut. Saya langsung menuju lokasi kebakaran karena kesulitan kami bergegas meminta tolong warga lainnya. Kami khawatir gedung SD itu terbakar

SEJUMLAH warga berusaha memadamkan titik api dengan memanfaatkan rendaman banjir. FOTO: Timotius/Borneo Tribune juga, ” kata Sukiman warga Teluk Barak yang menjadi saksi mata.

Sementara itu, Harun, Ketua RT 08/RW II Teluk Barak, mengatakan bahwa

pemilik rumah tersebut seorang polisi atas nama Raemondo. Saat kebakaran terjadi yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah. “Kami sempat mendengar suara ledakan dua kali, kemungkinan itu suara ledakan kompor gas dan kulkas. Untung saja api bisa dipadamkan jika tidak kemungkinan SD 03 itu juga ikut terbakar. Agar api tidak meluas kami terpaksa membongkar atap gedung SD tersebut. Alhamdulillah api berhasil dipadamkan, meskipun sama sekali barang-barang dalam rumah tidak berhasil diselamatkan,” tuturnya. (Freelancer/Timotius)

Nasir: Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Borneo Tribune/Putussibau NEGARA Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang tidak terpisahkan kendati secara geografis negara kita terdiri dari 17.000 pulau. Wilayah kita adalah kesatuan yang utuh dari

Sabang sampai Merauke. Laut dan perairan kita bukanlah pemisah justru menjadi pemersatu dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil di nusantara. Demikian dikatakan Bupati Kapu-

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

as Hulu, AM Nasir, pada Peringatan Hari Nusantara ke 13, di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (10/12). “Melalui kesempatan kali ini saya ingin menggugah kesadaran, tekad dan semangat kita semua untuk melihat laut dan perairan sebagai masa depan bangsa Indonesia. Kita adalah negara maritim, mari kita tempatkan laut dan perairan sebagai fokus untuk sungguhsungguh kita kembangkan. Karena di situlah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia di masa datang,” kata Nasir. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Nasir, membangun dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI yang berwawasan nusantara. Wawasan nusantara itu,

kata Nasir, harus diisi konkrit menyatukan negara kepulauan ini dari segi politik, sosial dan ekonomi. Ekonomi harus lebih terintegrasi, agar Indonesia lebih kuat menghadapi krisis. “Kita lebih mantap menatap ketidakpastian di pasar global yang semakin terus bergejolak. Ekonomi yang lebih terintegrasi juga meneguhkan ikatan kita sebagai NKRI. Integrasi ekonomi yang kokoh tidak akan kita dapatkan jika tidak menyatukan dan memberdayakan seluruh perairan yang ada,” ucapnya. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya asas Nusantaraan bahkan beberapa bagian wilayah di Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI.

Kondisi faktual menunjukkan bahwa banyak warga di wilayah perbatasan yang lebih senang berintegrasi dengan warga negara tetangga karena fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai. Dengan demikian secara tidak langsung penduduk perbatasan sudah terbina dan terpengaruh oleh budaya negara tetangga. “Pembinaan dari pemerintah terhadap mereka sangat minim. Oleh karena itu melalui momentum hari nusantara dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pembinaan di wilayah-wilayah perbatasan serta pengorbanan semangat Kenusantaraan,” ujarnya. (Freelancer/Timotius)

IKLAN BARIS Dijual

Dicari

Peluang Usaha

Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2. Hub:085252015279

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034

Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Peluang Bisnis INVESTASI EMAS! Hari ini daftar mulai besok Dpt PROFIT (7%/hari) www.forecashier.com/ID.000833 /SMS “MINAT”.Hp.087775210833

Dijual Tanah

Peluang Bisnis

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336

Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll. Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999

DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Kost

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Tim Mabes Polri Bidik Spekulan BBM

Rapimda dan Orientasi Partai Golkar Andry Borneo Tribune, Pontianak Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Orientasi Fungsionaris II Partai Golkar Provinsi Kalbar digelar 1011 Desember 2012, di Gedung Zamrud Khatulistiwa. Sejumlah agenda penting dan strategis dibahas serta didiskusikan oleh para kader maupun pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut. Ketua Panitia Pelaksana Rapimda II dan Orientasi Fungsionaris Angkatan II tingkat Provinsi Kalbar, Ngatman mengatakan

Rapimda memang tidak akan secara khusus membahas penentuan calon kepala daerah dari Partai Golkar. Seperti diketahui 2013, setidaknya ada empat agenda penting Pilbup di tingkat kabupaten. Yakni, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kabupaten Pontianak serta Kabupaten Sanggau dan Pilwako Kota Pontianak. “Nantinya tidak menjadi ajang penentuan calon kepala daerah. Kalaupun ada jago diusung, ya harus mengikuti mekanisme dan tatib partai,” lugasnya. Sementara itu, Ketua

DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, H. Morkes Effendi, S. Pd, MH, menegaskan bahwa kader Golkar harus militan serta tidak mudah berputus asa di dalam memperjuangkan beragam aspirasi rakyat. “Kalau Partai Golkar mau menang pada Pemilu 2014. Maka kader Golkar harus militan dan jangan pragmatis,” tegas Morkes Effendi. Mantan Bupati Kabupaten Ketapang itu menambahkan bahwa kekalahan dirinya pada Pemilukada Gubernur Kalbar pada 20 September lalu hendaknya menjadi pengalaman berhar-

ga bagi semua kader serta pengurus partai sehingga ke depan para kader bisa berbuat lebih keras lagi dalam memperjuangkan beragam aspirasi masyarakat. “Karena suara Golkar, suara rakyat,” tegas Morkes sembari disambut dengan riuhnya tepukan dari para peserta. Acara Rapimda dan Orientasi Fungsionaris II Partai Golkar Provinsi Kalbar dibuka secara langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Pusat, DR. Akbar Tanjung serta dihadiri oleh para peserta maupun rombongan dari DPP Partai Golkar. o

hun - namun, kehadiran buku ke-85 terasa istimewa. Pertama, buku ini sangat bagus. Isinya lengkap memuat potret kehidupan orang Benuaq. Gaya tulisannya santai dan mengalir, data ditulis dengan cermat, dan bagiannya pendek-pendek. Buku ini bisa bagus karena sejak awal perencanaannya jelas dan setiap saat dilakukan evaluasi. Kedua, buku ini merupakan buku monumental. Buku ini melengkapi pekerjaan kami menulis tentang masyarakat etnik -setelah sebelumnya menulis tentang Melayu, Dayak Islam, Madura, Bugis, Tionghoa. Benuaq adalah kelompok pribumi yang termasuk kelompok Dayak, hidup di se-

kitar pertengahan Sungai Mahakam. Buku ini menjadi sumbangan kami untuk memberikan gambaran masyarakat, melengkapi kesalingpahaman yang ingin diwujudkan selama ini, karena tulisan mendetil tentang kehidupan orang Benuaq belum ada. Terbayang kelak, orang yang ingin tahu tentang Benuaq, menjadikan buku ini sebagai bahan atau informasi awal. Ketiga, buku ini merupakan bonus. Sudah tentu, saya merasa puas karena perjalanan mengumpulkan data di Kalimantan Timur memberikan banyak hasil, lebih dari sekadar kewajiban sebuah laporan. Buku ini adalah bonus, karya tambahan dari la-

poran itu. Buku ini akan menjadi ingatan: bahwa kalau melakukan sesuatu janganlah melakukannya ala kadar. Lakukanlah secara maksimal. Keempat, saya meneguhkan keyakinan yang selama ini dianut: kalau mau berkarya, kita harus punya teman. Kalau mau mengerjakan sesuatu, sebaiknya kita mengerjakannya sebagai sebuah tim. Bayangkan, dapatkah anda menulis sebuah buku dalam waktu singkat, sendiri? Kenyataannya, tim sangat penting untuk mengisi berbagai kekosongan dalam berkarya. Orang-orang dalam tim akan saling melengkapi, saling mendorong dan membantu. (*)

Kota Pontianak sebagai pilot project memiliki kelebihan dengan daerah lainnya. Terkait ketegasan kepala daerah dengan segala kebijakan. Pasalnya, pemimpin harus berani mengambil sebuah keputusan dengan segala konsekuensi bila perwujudannya untuk khalayak ramai. “Ketegasan ini bukan otoriter. Kalau pun dikatakan otoriter yang dilakukan Sutarmidji, itu adalah otoriter beralasan dan memiliki sisi positif yang berdampak pada kebaikan bersama,” ungkapnya. Sutarmidji sendiri yang hadir pada kesempatan itu,

menyampaikan bahwa Pontianak jauh lebih baik dari sebelumnya. Termasuk saat ia menjabat sebagai Wakil Walikota bersama Aspar Aswin. Di kesempatan tersebut, Sutarmidji juga membeberkan beberapa puluhan prestasi yang diraih selama memimpin Kota Pontianak bersama Paryadi. Tak hanya itu, perbaikan sektor pendidikan dan infrastruktur juga jauh lebih baik sekarang. Termasuk juga pelayanan air bersih yang terus diupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

paket proyek yang dilelang di lingkungan Dinas Perdagangan Kubu Raya pada Oktober 2011. Sementara pekerjaan proyek Pasar yang kini sedang diproses secara hukum berdasar kontrak tertanggal 21 November 2011. Pagu anggaran pembangunannya senilai Rp 500 juta. Dia menuturkan, dalam kasus ini pembangunan dilaksanakan bukan oleh perusahaan pemenang lelang. Namun pelaksana proyek hanya menggunakan nama perusahaan pemenang lelang. “Ada dugaan minjam bendera,” katanya. Empat saksi, lanjutnya,

sudah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Kubu Raya ini. Sementara tersangka ditetapkan atas peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. “Jumlah saksi tidak menutup kemungkinan bertambah. Karena semua tergantung kepentingan proses penyidikan,” ungkapnya. Dijelaskannya tersangka terkena UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kini kasusnya sedang kita kembangkan karena masih dalam penyelidikan secara intensif,” tuturnya.

Buku ke-85 Buku berjudul Orang Benuaq di Pedalaman Mahakam, selesai dikerjakan dalam waktu 15 hari oleh tim kami. Farninda Aditya dan Ambaryani menjadi penanggung jawab terbitan, sekaligus pengumpul naskah dan menjadi editor. Saya, bersama Dr. Hermansyah dan Dr. Ismail Ruslan menyumbang tulisan, sekaligus mendampingi editor. Kami merumuskan rencana, mengumpulkan data, menulis dan mendiskusikannya, lalu kemudian memperbaiki tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Meskipun kami sering membuat buku - dan Club Menulis sudah menghasilkan 84 buku dalam waktu 2,5 ta-

Pontianak Tunjukan Bukti Nyata Mariman sesuai delapan indikator yang telah dilakukan. Seperti perubahan kelembagaan dengan memperbanyak fungsinya dengan managerial yang baik. “Hasil penelitian, jauh sebelum reformasi ini, Pontianak sudah melakukannya. Pelaksanaan sistem sesuai prosedur standar operasional. Termasuk menggunakan elektronik informasi,” ujarnya. Bila dikaitkan dengan evaluasi BPK, Pontianak sangat besar dan sangat luar biasa pencapaiannya. Dari indeks pemahaman korupsi, Pontianak sudah berjalan di atas rata-rata.

Perjalanan mewujudkan reformasi birokrasi seutuhnya tak lepas dari peran serta seluruh perangkat pemerintah yang ada. Tanpa dukungan tersebut nihil pencapaian akan sesuai target. Bahkan, bila salah maka akan terjerumus pada titik yang buruk. Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudy Enggano Kenang kemarin memaparkan, dalam mewujudkan reformasi birokrasi merupakan kerja multi disiplin semua perangkat daerah. Bekerjasama dengan LAN sebagai lembaga penelitian pemerintah memiliki peran fungsi penting juga.

Enam Tersangka Masuk Penjara Mempawah. “Tiga kasus tersebut belum dilimpahkan. Sementara kasus dugaan korupsi yang kita tangani saat ini adalah kasus Pasar Tradisional Rasau Jaya 1,” terangnya. Seberti yang diberitakan sebelumnya, Pontianak menetapkan pelaksana tugas (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, HB menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Tradisional Rasau Jaya I. “Dalam kasus ini, pembayaran proyek diajukan pada 12 Desember 2011. Menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen ternyata Ta-

hun 2012 baru dikerjakan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno. Penetapan tersangka yang merupakan pejabat di lingkungan SKPD Kubu Raya ini terkait kasus proyek pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten. Pembangunan diduga fiktif karena dibuat laporan pembangunan telah selesai pengerjaannya sebagai upaya mencairkan dana kepada bendahara daerah. Padahal pembangunan belum terealisasi. Pembangunan Pasar Tradisional Rasau Jaya I merupakan salah satu dari 23

KPMMP Sanggau. Sejauh mana kualitas layanan yang diberikan,” terang Nazarsyah. Sementara, Hasan Subkhi, Ketua tim penilai mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mendorong dan memotivasi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di bidang perizinan. “Dengan penyelenggaraan ini diharapkan kualitas pelayanan perizinan di daerah bisa ditingkatkan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di daerah,” ujar Hasan. Menurut Hasan, ada beberapa poin dan indikator penilaian yang dinilai seperti pelimpahan wewenang, SOP, sarana dan prasarana pen-

dukung dan kapasitas SDM yang menangani perizinan dimaksud serta inovasi pelayanan dan partisipasi masyarakat. Tim penilai sendiri terdiri dari lima belas orang dari berbagai latar belakang. Dari instansi BPMD Daerah, Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalbar, Kamar Dagang dan Industri Kalbar, LSM, media massa dan kalangan akademisi. Dibagi dalam dua tim, tim pertama yang bertugas menilai kabupaten/kota wilayah timur (Sanggau dan Melawi) dikepalai Hasan Subkhi, dengan anggota Korbianus Nasto, Eko Suherman, Budi Rahman, Nazarsyah, dan Tiopan Siahaan.

Kapolda Kalbar memberantas pemain distribusi BBM subsidi bukan gertak sambal. Ini menjadi komitmen hingga ke akar-akarnya,” timpalnya. Sebelumnya, Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Tugas Dwi Apriyanto, mengatakan sejumlah spekulan kelas kakap di provinsi ini telah dibidik. Bahkan untuk mengungkapkannya Polda Kalbar mendatangkan tim dari Mabes Polri. Tim tersebut sudah mulai bergerak, kemarin. “Hari ini tim gabungan sedang bergerak. Kami datangkan ahlinya dari Mabes,” tegas Kapolda Kalbar. Perwira tinggi (Pati) Polri dengan satu bintang di pundaknya ini menambahkan bahwa tim yang didatangkan dari Mabes Polri dipimpin oleh seorang Pati Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal beserta delapan anggotanya. “Mereka merupakan ahli di bidang kejahatan perminyakan. Dan mereka itu pakarnya untuk kejahatan seperti ini,” timpalnya. Kapolda melanjutkan, tidak hanya Mabes Polri dan Polda Kalbar saja yang turun, melainkan juga bekerjasama dengan BPH Migas. “Total tim dari pusat berjumlah 25 orang. Dan kalau sudah dari Mabes yang turun, tentu sasaran kami yang besar-besar,” tegasnya. Tak hanya itu, Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolresta dan Kapolres di Kalbar untuk menangkap preman-preman di SPBU yang hingga kini

Dikatakan Nowo, bahwa pihaknya sangat komitmen memberantas para pelaku trafficking di Kalbar ini. Sehingga tidak adaÿyang senasib sepertinya lagi. “Untuk modus pelaku trafficking ini, rata-rata sama, namun ada juga yang langsung memberangkatkan para TKI ini tanpa mempersinggah calon TKI di Kalbar,” ungkap Kasubdit Renata. Lanjutnya, sementara itu untuk agen-agen resmi yang ada di Kalbar, dia dan pihaknya selalu memberikan pembinaan, guna menjaga memfasilitasi TKI dan TKW

yang dari Kalbar maupun luar Kalbar hendak bekerja ke Malaysia. Sehingga tidak menjadi agen yang ilegal. “Trafficking ini bisa murni dari Kalbar, yakni tersangkanya dari Kalbar dan korbannya dari Kalbar. Ada juga yang tersangka dari Kalbar korbannya dari provinsi lain,” ungkapnya. Ditambahkannya, bahwa dia akan berkoordinasi dengan Polda di Jawa Barat dan Polres di Indramayu, guna mencari keluarga Kasiati, karena hendak dipulangkan. Selain itu juga meminta

dengan korban anak di bawah umur, yakni seperti pemerkosaan, seks bebas dan yang tren baru-baru ini adalah prostitusi seks pelajar, di mana pelajar melacurkan diri dan ini dikoordinator oleh mami-mami. Mami adalah sebutan bagi yang mengkoordinir para gadis belia kepada hidung belang. “Jadi kita meminta kepada DPRD untuk mengadakan rapat koordinasi dengan kepolisian, jaksa maupun pengadilan, guna mencari titik tengah supaya menjerat pelaku-pelaku ini. Karena banyak pelaku dipulangkan dengan alasan tidak cukup bukti dan ini

yang membingungkan kita,” ungkap Hendrik. Dikatakan Hendrik, terkait kasus prostitusi seks pelajar yang sempat ditangani Polresta Pontianak, di mana awal penyelidikan di Polsek Kota. Bahkan pelaku sudah sempat ditahan, yakni atas nama Bambang. Namun Bambang ini akhirnya dilepaskan, lantaran menurut kepolisian tidak cukup bukti untuk menjerat pelaku sampai ke pengadilan. “Padahal sebenarnya sudah bisa dilanjutkan ke pengadilan, tapi kenyataannya tidak bisa diproses sampai pengadilan, bahkan

KEHILANGAN

STNK KB 3123 LJ NR: MH328D40DBJ219151 NM: 28D3219010 A/N RANO KARNO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

kini Bambang sang pelaku sudah bebas,” kesalnya. Ditambahkannya, bahwa Komisi D DPRD Kota Pontianak mendatangi YNDN, tujuannya berkoordinasi serta menanyakan aspirasi dari YNDN, terkait prostitusi seks pelajar di Kota Pontianak. “Jadi kita meminta kepada DPRD untuk lebih aktif lagi dalam mengawas serta mengawal kasus-kasus prostitusi seks pelajar yang ada di Kota Pontianak ini dan intinya DPRD harus meminta kepada penegak hukum, pelaku ini bisa dijerat sampai ke pengadilan,” tambahnya.

2013 DPRD Buatkan Perda Prostitusi Pelajar

Malam penganugerahan Investment Award 2012 Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan di penghujung tahun ini bertepatan dengan HUT Pemerintah Provinsi.

KEHILANGAN

Polda dan Polres di sana untuk mengantisipasi adanya TKI ilegal dari Jawa Barat. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalbar, untuk tidak mau bekerja di Malaysia apabila tidak memiliki surat-surat lengkap dan dari agen yang ilegal. Karena di sana kemungkinan kriminalisasi terhadap TKI yang ilegal akan terjadi. Kemudian jika diimingimingi gaji, pekerjaan enak, jangan mau percaya karena itu hanya menjebak anda semuanya,” imbau Kasubdit Renata Polda Kalbar.

Banyak Pelaku Tidak Sampai Persidangan

dah terbentuk Perda tersebut,” tegasnya. Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak dan KB Kota Pontianak, Darmanelly, dirinya mengatakan bahwa untuk mencegah hal ini terjadi, pihaknya akan melakukan hal sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya. “Jika memang karena faktor gaya hidup seorang anak menjadi demikian. Sebelum

STNK KB 2347 KK NR: MH1JBH113BK098348 NM: JBH1E-1096604 A/N AJIS Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

masih berkeliaran. Menurutnya, kehadiran para preman sangat meresahkan para supir truk maupun masyarakat umum. “Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Polda Kalbar, baik Kapolresta, Kapolres serta Kapolsek untuk menangkap preman yang nangkring di SPBU. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan para supir,” tegasnya. Kata Kapolda, dirinya tidak akan membiarkan hal itu terus menerus terjadi. Karena hal itu sudah membuat Kamtibmas terganggu. “Saya juga pemerintahkan untuk menjaga ketat SPBU. Yakni dijaga dua atau tiga polisi berseragam. Apabila ada polisi yang melihat di depan mata terjadinya pemerasan atau adanya preman spekulan BBM. Kita perintahkan anggota untuk menangkap dan diproses hukum,” timpalnya. Sementara itu, mengenai penyelundupan BBM di Kalbar, Kapolda mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk selalu memberikan informasi terkait adanya para spekulan, penyelundupan atau tentang kejahatan BBM lainnya. “Kita selalu membutuhkan masyarakat. Dan tanpa masyarakat, kita tidak akan bisa melakukan pengungkapan serta menjaga Kamtibmas di Kalbar. Jadi masyarakat bebas memberikan infomasi tentang kejahatan dan informasi tersebut pasti kita tindak lanjuti,” tandasnya.

Polda Selidiki Penampung TKI Ilegal

ungkapnya, Selasa (11/12). Dikatakannya pula bahwa ia yang telah mendengar dan melihat adanya bukti tentang adanya prostitusi seks pelajar. Ia beserta anggota Komisi D akan berkoordinasi dan meminta kepada pihak terkait untuk serius menindak lanjuti hal ini, karena ini tidak boleh dibiarkan sampai ke generasi selanjutnya. “Bukti komitmen kita, kita sudah membuat regulasi tentang perda pelindungan anak. Dan awal Januari 2013 mungkin su-

Tim Penilai Kunjungi Sanggau dan Melawi Kedatangan tim penilai disambut pejabat terkait di kedua kabupaten. Di Melawi tim penilai disambut Kepala BPTPMD, Damrah dan jajaran. Sementara di Sanggau, diterima Kasi Perizinan KPMMP, Solihin. Nazarsyah, salah satu anggota tim penilai Investment Award 2012 menyebut, KPMPP Sanggau menjadi salah satu nominator karena memiliki pelayanan perizinan penanaman modal. Dari data awal, KPMMP Sanggau juga masuk dalam sepuluh besar kantor penanaman modal. “Ada 62 jenis perizinan yang dilayani KPMMP Sanggau. Kedatangan kami ke Sanggau ini untuk menilai langsung keberadaan

Legislator PAN itu menilai, aksi para spekulan yang terlibat dalam distribusi ilegal BBM subsidi memang sudah sangat meresahkan masyarakat Kalbar. Pasalnya, BBM subsidi sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar serta tidak dapat tergantikan. “Sekali hilang, maka BBM subsidi selalu membuat kehebohan sosial. Mulai dari soal kelangkaan, antrean panjang BBM hingga menghambat kinerja masyarakat. “Makanya tidak ada alasan kita menolak gebrakan Kapolda baru. Memang harus diungkap siapa saja pemainnya hingga saluran distribusinya ke mana,” lugasnya. Mantan aktivis mahasiswa ini berpendapat bahwa sejauh ini pihak Pertamina Kalbar kerap mengatakan bahwa kuota BBM Kalbar selalu tersedia dan mencukupi. Namun fakta di lapangan ternyata warga masyarakat di kawasan timur Kalbar selalu antre panjang untuk memperoleh BBM subsidi. “Yang selalu kita tanyakan, ke mana larinya BBM subsidi kalau kuotanya memang mencukupi,” ujarnya. Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas ini mensinyalir bahwa larinya BBM subsidi lebih banyak ke perusahaan industri yang beroperasi di Kalbar. Hal ini tentunya perlu menjadi komitmen dan tugas Kapolda baru untuk mengungkapkan persoalan ini hingga ke akar-akarnya. “Kita optimis gebrakan

STNK KB 3319 KJ NR: MH1JB9129BK815835 NM: JB91E-2807069 A/N PAPIELON Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN STNK KB 2967 TH NR: MH35D9204BJ450182 NM:5D91450270 A/N MAWARDI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

STNK KB 4786 KJ NR: MH35D9204BJ476945 NM: 5D9-1477025 A/N DIANA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN

itu terjadi sebaiknya, anakanak diberikan pemahaman yakni agar mereka tidak˜ikutan dalam bergaya hidup,” ungkap Darmanelly. Dikatakan Darmanelly, bahwa kemajuan tekhnologi dampak globalisasi tidak bisa dipungkiri menjadi gaya hidup mempengaruhi anak zaman sekarang. Yakni seperti gaya hidup bebas, penggunaan alat komunikasi yang membuka situs porno, hal- hal seperti inilah yang harus orang tua hindarkan dari anak - anak. “Ada di daerah lain ada kegiatan arisan seks pelajar dan mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Pontianak dan jangan sampai terjadi hal demikian. Jadi kita minta orang tua untuk menjaga anaknya sebaik mungkin,” tambahnya.

KEHILANGAN

STNK KB 4365 TC NR: MH1JBB214BK076760 A/N YANDI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK KB 3433 KG NR: MH1JF5115AK199277 NM: JF51E-1202927 A/N SIROK Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

CMYK

Seremonial www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Rabu, 12 Desember 2012

Pajak PKB dan BBNKB Alat Berat Belum Optimal

Dispenda Intensifkan PKB dan BBNKB Alat Berat Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Daihatsu Ayla, Jawara Mobil Murah di Indonesia Borneo Tribune, Pontianak Daihatsu Ayla hatchback sukses awali debut perdananya di Indonesia International Motor Show 2012. Dari spesifikasi teknis, ‘The Twin City Car’ ini memang lebih siap berhadapan dengan Mitsubishi Mirage yang juga ikut tampil di IIMS 2012. Tapi kalau sebagai jajaran mobil murah di Indonesia, Daihatsu Ayla tampak lebih siap menjadi jawara. Daihatsu Ayla diluncurkan dengan tiga pilihan tipe D, M dan tipe X. Sebelumnya sudah dikabarkan bahwa versi termurah Ayla akan dibanderol Rp 75 juta dan harga ini diperuntukkan Daihatsu Ayla D. Dengan harga ini maka Daihatsu Ayla bisa menjadi mobil hatchback termurah di Indonesia dibanding Tata Nano yang dibanderol Rp 80 juta. ‘The Twin City Car’ ini dikalaim sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan dimensi panjang 3.580 mm, lebar 1.600 mm dan tinggi 1.510 mm, mobil ini sangat cocok dipergunakan di kota-kota Indonesia. City car kolaborasi ini memiliki jantung pacu sama berkapasitas 1.0 liter atau tepatnya 997 cc. Mesin ini menggunakan tiga silinder dan pada Daihatsu Ayla memiliki kode mesin D26F-1KR-DE. Blok mesin yang dipergunakan Ayla maupun Agya ini terbuat dari alumunium sehingga beratnya hanya 69 kg atau lebih ringan 10 kg dibanding mesin 1.0 liter dari bahan besi. Untuk performa mesin yang mengandalkan 3 silinder ini sanggup hasilkan tenaga 65 hp pada putaran 6.000 rpm. Sedang torsi puncaknya dapat mencapai 87 Nm pada putaran mesin 3.600 rpm. ‘The Twin City Car’ ini masing-masing menawarkan pilihan manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. (*r). o

Daihatsu Ayla, mobil hatchback termurah di Indonesia.

Upaya mengintensifkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat-alat Berat atau besar, Selasa (11/ 12) Dispenda Kalbar menggelar Rakor Intensifikasi PKB dan BBNKB. Menurut Kabid Pengembangan Pajak, Dispenda Kalbar, Marlina, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah adalah PKB, dan termasuk diantaranya kendaraan alatalat berat atau besar yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pekerjaan umum. ”Yang tergolong alat berat, whell tractor, exavator, loader forklift, crane, begu, dan sejenisnya,” kata

Marlina, saat menyampaikan arahan, didampingi Kabid Pajak, Dispenda Kalbar, Joshua Makarius. Kata Marlina, dalam 10 tahun terakhir aman, investasi yang masuk ke Kalbar banyak, perekonomian masyarakat meningkat terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, serta PU. ”Salah satu faktor yang mendorong para investor ke Kalbar, sumber daya alam Kalbar, kondisi keamanan dan kelancaran dalam berusaha serta prasarana transportasi yang tersedia,” jelasnya. Dengan banyaknya investasi uang masuk, masih menurutnya, juga banyak potensi pajak yang dapat dioptimalkan penarikannya, seperti alat-alat berat yang dipergunakan oleh berbagai perusahaan. ”PKB dan BBNKB alat berat belum optimal hasilnya, jika dibanding dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan alat

INTENSIFIKASI Kabid Pengembangan Pajak, Dispenda, Marlina didampingi Kabid Pajak, Joshua Makarius sedang memimpin Rakor Intensifikasi PKB dan BBNKN alat berat atau besar. FOTO: Andika Lay/ Borneo Tribune. berat,” ujarnya. Diakuinya hingga saat ini, Dispenda belum memiliki data yang pasti mengenai jumlah perusahaan yang menggunakan alatalat berat maupun besar. Jumlah PKB dan BBNKB yang terdaftar dan telah membayar kewajibannya melalui Dispenda diantaranya sampai Oktober 2012, target 742 dengan penerimaan Rp 935.189.304 dan terealiasi 585 dengan penerimaan Rp 583.414.303. Dari permasalahan ini, maka dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, perlu adanya koordinasi dan kerjasama de-

ngan instansi terkait dalam rangka intesifikasi dan ekstensifikasi terhadap beberapa pajak daerah yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaanya. ”Atas dasar pertimbangan ini, dibentuklah Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB alat berat atau besar di wilayah Kalbar,” kata Marlina lagi. Anggota Tim ini, lanjut dia, terdiri dari Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi, Bupati/ walikota se Kalbar, Kapolres se Kalbar, dan instansi terkait se Kalbar. Tugas tim intesifikasi diantaranya, melaksana-

kan kegiatan operaasional dalam rangka penguatan dan sosialisasi terhadap wajib pajak yang menguasai alat-alat berat di Kalbar. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendataan, penagihan dan pelaporan terhadap pemungutan alat-alat berat masing-masing wilayah. Lakukan pembinaan dan sosialisasi Perpu PKB dan BBNKB alat-alat berat dalam wilayah Kalbar. ”Dengan terbntuknya tim intensifikasi ini, kedepan kita harapkan dapat berfungsi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah,” harapnya. o

SKO Pendukung Prestasi Olahraga Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kalbar, Drs Hj. Utin Kusumawati mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi olahraga pelajar berbakat melalui pendidikan akademis dan diharapkan akan menemukan bentuk dan formula yang tepat untuk dijadikan pondasi yang kuat didalam proses pembentukan dan pendiri-

annya kelak. “Ada keinginan akan terfasilitasikannya bakatbakat dan potensi pemuda penerus tradisi prestasi olahraga bangsa khususnya di daerah Kalbar. Kita akan melahirkan dan mengembangkan Sekolah Khusus Olahraga di Kalbar,” kata Hj Utin Kusumawati, Sabtu (8/12) di Pontianak, saat membuka Worshop Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Kata Utin, dengan adanya sebuah kepedulian, khususnya yang bersinggungan dengan penanganan bidang keolahragaan dan kependidikan, mestinya harus kita galang sehingga menjadi suatu kesatuan langkah dan komitmen agar keinginan tersebut dapat berujung pada suatu muara bahwa keberadaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) akan menjawab keinginan dan tuntutan publik akan prestasi olahraga Kalbar dimasa yang akan datang. Keseriusan dan kesungguhan didalam pelaksanaan dan keikutsertaan akan dapat menciptakan suatu pola yang tepat terutama

Kadispora Kalbar, Hj. Utin Kusumawati saat membuka Workshop Sekolah Khusus Olahraga. FOTO: Andika Lay/Borneo Tribune. yang berkenaan dengan payung hukum, kurikulum sekolah, rekrutmen tenaga guru dan peserta didik serta pola pengasuhannya karena sekolah khusus ini memang memerlukan perhatian dan perlakuan yang

khusus karena ia membawa misi pencapaian prestasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Kita juga saat ini tidak menutup mata akan keberadaan Pusat Pembinaan

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

CMYK

dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), dimana selama ini menerapkan pola pembinaan dan pelatihan khusus olahraga diluar jam sekolah,” jelasnya. Terjadi dualisme kepentingan, kata dia, diantaranya upaya pencapaian prestasi olahraga yang maksimal dengan dilain sisi kewajiban untuk mengikuti kurikulum akademik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum. “Workshop ini akan dapat memberikan solusi agar kedepannya atlet pelajar akan mampu berprestasi olahraga dengan tetap mengacu pada kepentingan pendidikan sebagai kebutuhan masa depannya,” ujarnya. SKO, masih menurutnya, merupakan salah satu solusi tanpa mengabaikan hak-hak dasar pendidikan peserta didik itu sendiri, dan dalam workshop ini nantinya diharapkan telah terformulasinya Nama sekolah yang akan dibentuk, Cabang olahraga apa saja, tenaga pengajar dan kurikulum. “Tahun 2013 dapat kita wujudkan sekolah dimaksud mengingat telah tersedianya fasilitas sekolah dan penginapan bagi para atlit nantinya,” harapnya. Selain itu Kadispora juga mengingatkan berbagai even Nasional dan Internasional yang akan dilaksanakan di Kalbar seperti kegiatan Tour The Khatulistiwa pada tanggal 21-25 Februari 2013 dan yang hadir dari 13 Negara antara lain taiwan, Hongkong dll. Dan di tahun 2014 Kalbar menjadi tuan rumah POPWIL. Selain itu kedepan dikatakan keinginan untuk melaksanakan Haornas secara bergilir setiap tahunnya ke daerah-daerah sehingga dapat menggali potensi atlit daerah. “Adanya payung hukum seperti Undang-undang Sistem Keolahragaan dan Perda Keolaharagaan tinggal Pergub saja yang akan menyusul untuk memperkuat berdirinya Sekolah Khusus Olahragawan ini,”jelasnya. o