Harian Borneo Tribune 23 November 2012

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Jumat, 23 November 2012

9 Muharram 1434 H - 10 Cap Gwee 2563

S uara Enggang Persahabatan Anakku Setia Nugraha, KETIKA memikirkan isi surat yang kau terima ini, bapak dalam perjalanan pulang dari mengantar ibumu ke tempat praktek. Suara azdan magrib mengiringi perjalanan.

Kebetulan di gang depan rumah kita, pak Sarjo lewat. “Kok, sampai malam pak baru pulang!. Nebas di

Leo Sutrisno Kolomnis

....Ke Halaman -11

B uah Bibir Munas

....Ke Halaman -11

Tony Kurniadi, ST

KORPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalbar akan merekomendasikan tiga hal penting tentang Provinsi Kalbar dalam Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI yang akan digelar pada 30 November hingga 2 Desember mendatang, di Pekanbaru, Riau.

“Ada tiga hal penting yang akan kami sampaikan di Munas.

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Dry Port Berdayakan Ekonomi Perbatasan Entikong, Badau, Sebatik Calon Pusat Pertumbuhan Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya mengatakan, keberadaaan Dry Port di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar sangat dinanti-nantikan masyarakat.

Terutama para pelaku usaha di perbatasan.

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak “KAMI menilai, adanya Dry Port di Entikong sangat memberikan dampak positif dalam rangka menghidupkan dan memaksimalkan aktivitas perekonomian di kawasan perba-

tasan,” kata Christiandy Sanjaya, Kamis, (22/11) saat menghadiri Rapat Sosialisasi Pelabuhan Darat (Dry Port) di Kalimantan, di Hotel Orchardz Pontianak.

Dikatakan oleh Wagub, saat ini, Pemerintahan Sarawak telah memfungsikan Inland Port di Tebedu. Hal ini menunjuk-

kan kesungguhan yang nyata dari Pemerintah Sarawak untuk membangun wilayah perbatasannya, sehingga potensi-potensi ekonomi di perbatasan (Entikong) yang seharusnya dapat digarap oleh Indonesia, khususnya Provinsi Kalbar. Namun, peluang ini ditangkap oleh Pemerintah Sarawak terlebih dahulu.

“Tidak ada kata dan istilah terlambat, justru ini dapat menjadi pemicu bagi kita untuk berbuat lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan saat ini,” ....Ke Halaman -11

ARAHAN. Wakil Gubernur, Drs Christiandy Sanjaya saat memberikan arahan dalam Rapat Sosialisasi Pelabuhan Darat (Dry Port) di Kalimantan, di Hotel Orchardz Pontianak. Wagub didampingi Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kantor BNPP, Ir Agung Mulyana. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

BPBD Kalbar Lakukan Pemetaan Parsial Bencana

....Ke Halaman -11

Menceritakan Asal Usul SEORANG anak mendatangi ibunya di dapur dan langsung bertanya, “Bu, burung merpati itu asalnya darimana sih?” ”Dari telur” jawab ibunya. “Oooo...” jawab anak tersebut. ”Kalau saya asalnya darimana?” tanya anak itu lagi.

Si ibu merasa sudah saatnya untuk menjelaskan kepada si anak mengenai asal usulnya.

Lalu si ibu bercerita, “Semuanya diawali dengan rasa sayang ibu dan bapak, terus ibu dan bapak menikah. Karena rasa sayang ibu dan bapak itu, ibu kemudian hamil. Waktu itu kamu ada di dalam perut ibu, masih kecil sekali. Lama kelamaan kamu mulai tumbuh membesar sehingga perut ibu juga membesar.

Setelah sembilan bulan kemudian baru kamu lahir.

Sekarang kamu sudah menjadi sebesar ini.” Si ibu menutup penjelasannya sambil tersenyum. ”Ada apa, koq kamu bertanya seperti itu?” tanya si ibu. ”Ah enggak, tadi disekolah saya ditanya guru, kamu berasal darimana?”, jawab si anak. ”Terus, kamu jawab apa?”, tanya si ibu lagi. “Saya diam saja, habis saya enggak tahu sih,” jawab si anak.

Merasa penasaran, si ibu bertanya lagi,” Temanteman kamu yang lain jawab apa?” ”Ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, macem-macem, Bu”, jawab si anak.o

Yulan Mirza Borneo Tribune, Pontianak

Dalam sidang tersebut, Yansen mengajukan permintaan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan ketentuan Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 263 ayat (2) huruf a,b,c yang menegaskan bahwa:

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Syawal Bondoreso menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan secara parsial bencana di seluruh kabupaten/ kota di provinsi itu. ”Pemetaan secara parsial sudah ada. Tetapi secara teknis akan kami kumpulkan dari kabupaten dan kota. Pemetaan ini berdasarkan masukan dari kabupaten dan kota,” ucap Syawal, Kamis, (22/11) kemarin.

Syawal menambahkan, BPBD Kalbar akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Khususnya mengenai bencana yang terjadi di kabupaten dan kota.

“Kondisi terakhir baru Sintang yang mengeluarkan pernyataan bupati tentang darurat bencana selama 30 hari. Sedangkan Gubernur akan mengeluarkan pernyataan darurat bencana jika ada dua kabupaten yang menyatakan hal itu. Sementara, di Kabupaten Kapuas Hulu berdasar-

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

SIDANG Terpidana Yansen saat melakukan sidang PK atas keputusan Mahkamah Agung yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Kamis (22/11) sore. Foto Ratna Sari/Borneo Tribune

Terdakwa Mantan Bupati Sanggau Sidang PK Dilanjutkan Selasa Depan Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau TERKAIT kasus pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau

Kabupaten Sanggau tahun 2007 senilai Rp. 1.770.000.000, terpidana Mantan Bupati Sanggau periode 2003-2008, Yansen Akun Effendi melaksanakan sidang Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mah-

kamah Agung di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau.

Kamis, (22/11) sekitar pukul 14.00, sidang dipimpin oleh Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, SH. MH dengan didampingi 2 orang hakim anggota. Serta Jaksa Penuntut ( JP), Indra Efendi, SH dan Prayudi, SH.

Pontianak Heritage Melayani: - Antar Jemput Penumpang & Carter - Jasa Pengiriman Barang & Dokumen

SPK Dikonversi Jadi Akper Dharma Insan

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak UNTUK itu, SPK Dharma Insan dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan, dan Yayasan Dharma Insan menlakukan konversi dari SPK menjadi Akademi Keperawatan Dharma Insan.

Sesuai SK Kepala Pusat Pen-

didikan Tenaga Kesehatan (KPPTK) Depkes RI nomor HK 00.06.1.3.0504 tanggal 25 Pebruari 2000, berdirilah Akper Dharma Insan, dengan Direktur Akper Dharma Insan Pertama Suwandiono, B.Sc. Sejak ditetap menjadi Akper dari tahun 2000 sampai 2012, Akper DI diakreditasi oleh Depkes RI 2 kali, pertama ta-

hun 2004 dengan nilai akreditasi B 88.36, sedangkan akreditasi kedua tahun 2011 mendapat nilai B 88.60, dan selajutnya akan diakreditasi oleh BAN PT awal Desember 2012 mendatang.

Akper Diploma I telah meluluskan 10 angkatan dengan jumlah 782 perawat. Sebagian ....Ke Halaman -11

Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung

PT. ANZON AUTOPLAZA Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000, Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Pelayanan kesehatan ternyata tidak cukup hanya sebatas sumber daya manusia. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), perlu ditingkatkan untuk mengikuti kemajuan teknologi di bidang kesehatan.

Jumat, 23 November 2012

Kayong Utara

Borneo T Tribune

2

Kondisi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Memprihatinkan Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Di tengah semangat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara(KKU) membangun segala infrastruktur fisik. Mulai dari pembangunan jalan, dermaga bahkan perkantoran. Ternyata masih ada satu fasilitas yang belum teranggarkan dalam APBD selama 5 tahun terakhir.

Infrastruktur yang terlewatkan itu adalah perpustakaan dan arsip daerah.

Dimana saat ini perpustakaan yang hanya berukuran 4 X 6 meter persegi di bilangan Jalan Tanjungpura itu merupakan sebuah ruangan yang sebelumnya adalah sebuah garasi dengan pintu terbuat dari folding gate yang kini menjadi ruangan perpustakaan daerah.

Lebih miris lagi, ruangan yang sempit dan di salah satu pojok langitlangitnya terdapat flag hitam akibat rembesan air hujan yang bocor itu harus dijejali dengan beberapa meja kerja untuk para staf.

Yakni diantara rak-rak

buku sebagai tempat penyimpanan buku bacaan yang koleksi yang terbilang banyak.

Jauh dari rasa nyaman, jika hendak duduk dan berkonsentrasi untuk membaca buku di perpustakaan daerah itu. Karena lokasi yang tepat di sisi jalan yang berkisar antara 4 meter dari badan jalan yang menghubungkan Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang membuat suara bising knalpot kendaraan yang berlalu-lalang bercampur dengan hawa panas ruangan yang memang belum memiliki pendingin udara.

Cukup lengkap koleksi di perpustakaan daerah tersebut. Mulai dari pengetahuan umum, geografi, cerita bahkan ensiklopedia anak yang jika dipajang dietalase toko buku di Pontianak biasa dibandrol dengan harga ratusan ribu ternyata tersedia di perpustakaan itu.

“Kami sudah menyampaikan hal ini ke bupati dan tanggapannya sangat positif untuk pembangunan sebuah gedung khusus untuk perpustakaan ini,” kata Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip

Verifikasi Parpol KPU Dikirimi KTA Parpol Tak Bertuan Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Padatnya jadwal dan minimnya jumlah petugas KPU KKU, ternyata ada saja hal unik yang bisa dijumpai serta membuat para petugas penyelenggara pemilu menjadi tersenyum.

Betapa tidak, di saat sejumlah partai politik lain sibuk mencari anggota dan melengkapinya dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bukti adanya kepengurusan partai di suatu daerah, justru KPU KKU mendapatkan kiriman satu amplop berisikan KTA parpol yang lengkap dan sudah difoto copy.

KTA tersebut diterima KPU KKU melalui salah satu biro jasa pengiriman paket dan dokumen pada 30 September yang ditujukan kepada KPU KKU. Dari amplop tersebut bertuliskan Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia baru (PKBIB) yang beralamat di Jalan Kalibata Timur 1 Nomor 12 Jakarta 12740.

“Partai lain yang menyerahkan pengurus setempat, tapi ini dikirim dari pengurus pusat dan yang anehnya lagi ada KTA-nya tapi tidak ada satupun pengurus dan anggotannya di Kayong ini.

Jadi semacam berkas tidak bertuan,” kata Anggota KPU KKU, Burhanudin (22/11).

Sempat dikonfirmasi ke lokasi dimana sekretariat atau pengurus parpol tersebut, hingga ke tingkat kecamatan tidak ada satupun informasi yang menjelaskan keberadaan sekretariat ataupun kepengurusan partai PKBIB itu.

Dari berkas KTA yang berjumlah 150 KTA tersebut banyak data yang dilampirkan adalah KTA dengan domisili anggota di Sukadana.

Tepatnya di Desa Sutera.

Namun sangat bertolak belakang saat dicocokan dengan data KTA yang ada di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sispol) yang merupakan data best online milik KPU. Dimana dalam data Sispol kepengurusan partai PKBIB seluruhnya berdomisili di wilayah Kepulauan Karimata. Diantaranya Desa Betok dan Desa Pelapis.

Melihat adanya dokumen tak bertuan tersebut, KPU KKU sempat berkoordinasi dan sekaligus menyampaikan informasi tersebut ke KPU Provinsi Kalbar untuk mendapatkan advis, sehingga keputusan untuk tidak perlu menindaklanjuti dokumen milik PKBIB untuk verifikasi faktual menjadi keputusan final KPU. “Kita berpegang aturan yang disampaikan dalam surat KPU Pusat tertanggal 2 November 2012, bernomor 588/KPU/IX/2012. Perihal verifikasi vaktual kelengkapan syarat partai politik calon peserta pemilu 2014 menjelaskan pada salah satu poin adalah bahwa KPU provinsi/kabupaten/kota tidak dapat melakukan verifikasi keanggotaan partai yang disampaikan melalui melalui jasa pos dan giro,” tegas Burhanuddin.

Hingga saat ini berkas dokumen tidak bertuan tersebut masih disimpan di dalam lemari dan hanya sebagai berkas biasa yang tidak ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan. Hal unik di KPU KKU ini menjadi satu lagi tambahan koleksi unik KPU. Yakni setelah sebelumnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dimana terdapat bocah berusia 14 tahun dimasukkan dalam struktur kepengurusan partai politik (parpol) demi memenuhi syarat verifikasi faktual yang sementara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kolaka (KPU Kolaka).

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

dan Dokumentasi KKU, Tuti Susanti, Kamis (22/11).

Menurutnya, usulan yang juga merupakan atensi Bupati tersebut sudah mendapatkan petunjuk. Bahkan desain bangunan yang diperkirakan berukuran 200 meter persegi dan luas tanah minimal 2000 meter persegi.

Tuti mengaku pihaknya tidak berkecil hati dengan kondisi perpustakaan yang merupakan tanggungjawabnya tersebut. Walau baru memiliki satu tenaga ahli dibidang perpustakaan, yakni setingkat diploma, dirinya patut berbangga.

Karena ditengah minimnya fasilitas perpustakaan daerah, namun saat ini di KKU sudah berdiri 12 perpustakaan desa dan terisi lengkap dengan tenaga pengelola yang telah memiliki SK Bupati.

“Setiap desa sudah penuh dengan buku-buku bahkan ribuan eksemplar buku sudah tersebar di 12 desa dari 43 desa yang ada,” katanya.

Tidak tanggung-tanggung, dari perkiraan jumlah eksemplar buku dimasingmasing perpustakaan desa telah memiliki koleksi buku hingga ribuah eksemplar.

Perpustakaan Sempit, ruangan perpustakaan daerah KKU yang sangat sempit. Selain bising dan panas, ketidaktersediaan ruang baca membuat kenyamanan berlama-lama diperpustakaan menjadi salah satu harapan untuk segera direalisasikan di gedung perpustakaan yang lebih repersentatif guna menunjang pengetahuan masyarakat KKU. FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune Karena bantuan blogrend, bantuan provinsi dan APBD Kabupaten KKU, 2356

buku ada di setiap desa.

“Ini belum ditambah bantuan baru yang dalam wak-

tu dekat akan diterima lagi.

Dimana ada sepuluh desa baru di luar desa yang su-

dah memiliki perpustakaan yang akan mendapatkan bantuan buku,” katanya.

Cargill Dirikan Perpustakaan Keliling di Ketapang Borneo Tribune, Pontianak Cargill secara resmi meluncurkan perpustakaan keliling di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Sebagai salah satu contoh komitmen Cargill terhadap pendidikan untuk masyarakat, Perpustakaan keliling ini akan memberi kemudahan bagi para siswa dari beberapa sekolah di kabupaten tersebut, termasuk Manis Mata, Air Upas dan Kendawangan, untuk mendapatkan berbagai buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Perpustakaan keliling senilai Rp485.000.000 (sekitar US$50.000) ini diluncurkan secara resmi oleh Drs. H Mansyur, MSi, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang dan Ong Kee Chau, Presiden Direktur, PT Harapan Sawit

Lestari. Perpustakaan ini merupakan sumbangan dari para pegawai Cargill di Indonesia, serta dukungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat dan badan pemerintahan seperti Persatuan Guru Indonesia dan Dinas Pendidikan Ketapang.

Perpustakaan keliling ini akan menawarkan berbagai pilihan buku non-fiksi, mulai dari buku mengenai bahasa dan sains, hingga pengetahuan umum dan pelajaran kemandirian serta bukubuku fiksi berbagai jenis seperti sastra dan fiksi remaja.

Koleksi buku-buku ini tersedia untuk semua siswa, guru dan anggota masyarakat sekitar di Kabupaten Ketapang.

“Sekolah-sekolah di daerah ini memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan

buku-buku di luar dari yang tersedia di sekolah. Dengan perpustakaan keliling ini guru-guru dapat meningkatkan pelajaran dengan materi-materi tambahan, sehingga mendorong terciptanya budaya membaca di kalangan siswa-siswa kami,” kata Qurriyah, SPd, Guru SMAN Manis Mata.

Perpustakaan keliling ini mulai beroperasi di sekitar Kabupaten Ketapang sejak Oktober 2012, sehingga para siswa dari berbagai sekolah di daerah tersebut dapat mengunjungi perpustakaan ini dan meminjam buku. Perpustakaan keliling tersebut saat ini memiliki lebih dari 500 buku dan Cargill akan mengembangkannya secara berkala.

Selain meminjamkan

buku, perpustakaan keliling ini juga memiliki kelengkapan untuk menjadi platform keliling untuk menyelenggarakan berbagai diskusi umum bagi masyarakat mengenai berbagai topik mulai dari kesehatan dan keselamatan serta topik-topik pendidikan lainnya.

“Cargill terus memberikan dukungan bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kami berharap perpustakaan keliling ini dapat menanamkan budaya membaca di kalangan siswa sekolah,” kata Ong Kee Chau, Presiden Direktur PT Harapan Sawit Lestari. “Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menjalankan proyek bernilai yang akan memberikan manfaat

Perpustakaan keliling senilai Rp485.000.000 (sekitar US$50.000) ini diluncurkan secara resmi oleh Drs. H Mansyur, MSi, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang dan Ong Kee Chau, Presiden Direktur, PT Harapan Sawit Lestari. Foto Istimewa

bagi 2.300 siswa di 15 sekolah di kabupaten ini serta kalangan masyarakat yang lebih luas.”

Tentang Cargill Cargill adalah penghasil dan pemasar internasional bahan pangan, pertanian, keuangan dan produk-produk industri serta layanan. Didirikan tahun 1865, perusahaan swasta ini mempekerjakan 142.000 karyawan di 65 negara. Cargill membantu pelanggan meraih sukses melalui kolaborasi dan inovasi, dan berkomitmen untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam membantu mengatasi tantangan ekonomi, lingkungan dan sosial dimanapun usahanya berada, Untuk informasi lebih lengkap kunjungi Cargill. com dan news center.

Tentang Cargill di Indonesia Cargill memulai usahanya di Indonesia tahun 1974 dengan mendirikan pabrik pakan di Bogor, Jawa Barat.

Saat ini Cargill – yang berkantor pusat di Jakarta – memiliki lebih dari 8.000 karyawan dan kantor-kantor, pabrik manufaktur dan fasilitas di seluruh Indonesia.

Aktivitas-aktivitas usaha terdiri dari nutrisi hewan, kakao, biji-bijian dan biji penghasil minyak, kelapa sawit dan gula. Cargill adalah warga korporat bertanggung jawab Indonesia, dan program-program lokalnya membantu perkembangan pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, membantu melindungi lingkungan dan menjaga warga dan kemungkinan yang ada dalam komunitaskomunitas lokal. Untuk informasi lebih jauh kunjungi www.cargill.co.id. (Rilis)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Jumat, 23 November 2012

3

Managemen Hidup Oleh: Marsita Riandini Diruangan berukuran lebih kurang 5x4 meter saya berbincang dengan seorang teman sambil menanti hujan lebat diluar sana mereda.

“Mar setelah ini kau mau kemane “ tanya seorang teman.

“Kau sendiri mau kemane?”

“Aku sih pengennye selesai kuliah mau melayang?”

Eits,,sebelum anda bingung, teman saya bukanlah seorang supermen, apalagi spiderman, juga bukan malaikat yang punya sayap. Melayang yang dimaksudkan adalah salah satu bahasa daerah, yang artinya merantau. Teman Saya ingin merantau, dia ingin setelah gelar sarjana ia peroleh ia merantau ke luar kalimantan selama 2 tahun setelah itu pulang lalu melanjutkan citacitanya menjadi seorang guru.

Tekadnya untuk merantau dikarenakan menurutnya peluang untuk menjadi editor atau layouter, desain buku di pulau Jawa sangat banyak.

Sehingga demi keinginan tersebut saat ini ia tengah gencar mempelajari pengetahuan

mengenai dunia desain buku.

Keterampilan itu sangatlah penting untuk modal kita dimasa depan. Setidaknya kita bisa membuat pekerjaan dengan penghasilan tersebut tanpa harus menjadi PNS. Kita tak perlu bersusah payah mengantri mendaftar PNS yang peminatnya ribuan orang setiap tahunnya dengan peluang yang sangat minim.

Sedikit berbeda dengan saya. Saya belum punya rencana, belum tahu kelak akan kemana. Usaha? Terkendala keterampilan dan modal.

Meski beberapa waktu lalu , seorang dosen di tempat saya belajar memberikan masukan untuk mengembangkan budaya menulis. Dan, itu sangat menarik bila kita mampu untuk mengaturnya. Ditambah saat ini budaya menulis mulai merangkak naik dan mendapat perhatian besar dari pemerintah. Sehingga salah satu syarat kenaikkan pangkat seseorang menjadikan menulis salah satunya. Setidaknya saya mendapatkan gambaran untuk rencana kedepan.

Hari ini seakan tak ada hentinya membicarakan rencana

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, PT. Bank Harda Internasioanl Cabang Pontianak Jalan Imam Bonjol Nomor 567 Pontianak, akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut : Supriadi Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 8007/Parit Tokaya, seluas 148 M2 atas nama Supriadi, yang terletak di Jl.Purnama Komplek Purnama Agung 6 No. F-4, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan harga limit Rp. 350.000.000,- dan jaminan lelang Rp. 70.000.000,Yang dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Jam Tempat

: Jumat, 7 Desember 2012 : 09.00 wib s/d selesai : Aula KPKNL Pontianak Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak

Syarat-Syarat : 1. Peminat wajib menyetor uang jaminan lelang sebesar sebagaimana tercantum daftar obyek lelang diatas.

2. Jaminan disetorkan ke rekening a/n Rekening Penampungan KPKNL Pontianak pada PT BNI (persero) Tbk Cabang Pontianak dengan No. Rek. 0076050464, yang harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

3. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas Negara, dan peserta lelang akan dimasukkan dalam daftar hitam lelang.

4. 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawar.

5. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Dalam hal peserta lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana hal tersebut diatas maka dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 bulan.

6. Penawaran lelang dilakukan secara lisan harga naik-naik diatas harga limit.

7. Kondisi asset dijual apa adanya dan syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang.

Pontianak, 23 November 2012 PT. Bank Harda Internasional Cabang Pontianak ttd Sudijono Tendijono Pimpinan Cabang

masa depan. Sepulang dari kampus, dan setelah mengoceh ria bersama sahabat, ternyata perbincangan usaha juga menyeruak di rumah. Abang saya datang lalu berniat untuk mengembangkan pertanian.

Hem,,, salah satu ide yang menarik, Sebab agaknya banyak orang yang memilih menjadi buruh dan menjauh dari dunia pertanian. Tak jarang banyak hasil pertanian yang kita import.

Setiap orang memang mesti berencana agar tahu arah hidupnya kelak mau apa dan ba-

gaimana menjalani kehidupannya. Jika AA Gym terkenal dengan managemen kalbunya, begitu pula hidup, managemen kehidupan itu juga penting, bagaimana setiap orang menata kehidupannya, mendesain pola pikirnya hingga mencapai satu tujuan hidup yaitu kebahagiaan. Meskipun dalam prosesnya Allah maha mengatur segalanya, tak jarang berbalik 180 derajat dri apa yang telah kita rencanakan. Dan itu sudah menjadi kehendak Allah, kita yang hanya bisa merencanakan.

BKKBN- pemuka agama foto bersama usai FGD KB Pria FOTO: Rudi

BKKBN Gelar FGD Sosialisasi Vasektomi Borneo Tribune, Singkawang Minat pria mengikuti program KB masih rendah, yakni hanya sebesar 2 % saja jika dibandingkan dengan wanita.

Persentase yang kecil tersebut disebabkan adanya beda persepsi di tengah masyarakat apakah KB pria atau Medis Operasi Pria (MOP) atau biasa disebut vasektomi dari sudut pandang Islam dibenarkan atau tidak.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Singkawang, H.M Nadjib saat membuka Forum Group Discussion (FGD) KB Pria dengan 15 tokoh Islam di kediaman H.As-

pan, Kamis (22/11).

“Beban ber-KB hanya pada ibu-ibu saja, untuk itu pandangan itu harus kita ubah, harapan kita agar KB pria bisa di terima di tengah masyarakat. Kota Singkawang pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, rata-rata 1 keluarga memiliki 2 anak atau lebih dan ini lebih tinggi jika dibandingkan secara nasional, yakni 1 atau lebih. Untuk itu melalui forum inilah para tokoh agama yang hadir diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada jamaah tentang Medis Operasi Pria (MOP) dari perspektif Islam,” kata Nadjib.

Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Kalbar, Gun Djamani, menjelaskan sebenarnya sudah ada pendekatan ke masyarakat sejak 19771999 ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa MOP haram. Kemudian dilanjutkan dengan Fatwa MUI terakhir 2012 di Jatim haram, namun ada pengecualiannya.

“Pengecualiannya untuk beberapa hal , salah satunya MOP tidak menimbulkan kemandulan dan adanya jaminan MOP itu bisa disambung kembali. Ini kemajuan, karena MOP atau vasektomi bukan merupakan pemandulan dan bisa disambungkan kembali. Jadi MOP itu halal,” kata Gun. Di tempat yang sama, Ketua FAPSEDU Provinsi Kalbar, H Usman M. Thayib mengatakan 6 pemuka agama sepakat bahwa KB pria ini perlu dilakukan karena tidak mengakibatkan pemandulan sehingga tidak melanggar ajaran Islam. “Operasi ini kecil sekali hanya butuh waktu 10-15 menit, tidak memerlukan ruangan khusus, tidak mengganggu aktivitas seksual dan sangat tinggi keberhasilan. Yang penting bisa disambung kembali dalam artian bisa kembali normal,” jelasnya. (Freelancer/Rudi)

Solusi Tepat Terobosan Terbaru TCM

ATASI SEGALA MACAM PENYAKIT PRIA Ciri khas kemanjuran & keunggulan Hongkong Medistra TCM sangat jelas dengan resep kuno kekaisaran, resep rahasia turun temurun serta herbal Tiongkok alami, intinya adalah mengobati berbagai penyakit bandel yang susah disembuhkan, khusus menangani berbagai jenis penyakit kronis, begitu diobati langsung dapat dirasakan manfaatnya.

Efektif mengobati berbagai penyakit kronis sampai akarnya, tanpa efek samping, setelah diatasi tidak mudah kambuh kembali.

Menurut survey terbaru, disfungsi seksual pria termasuk penyakit yang sangat banyak diderita. Terutama persentase penderita impotensi, ejakulasi dini, radang prostat mengalami kenaikan pesat, berdampak jauh lebih parah bagi psikologi dan jiwa, dibanding penyakit pria lainnya, juga merupakan 30% alasan retaknya keharmonisan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan diri pria. Penyakit fungsi seksual menimpa pria pada berbagai kalangan usia dan harus diobati sedini mungkin agar tidak memburuk hingga menimbulkan penyakit komplikasi bandel lainnya yang sangat parah dan berbahaya.

Hongkong Medistra TCM ada konsultan Sinshe ahli TCM (Traditional

Chinese Medicine) ternama dari Tiongkok yang siap membantu Anda.

Melalui pengalaman kerja keras puluhan tahun akhirnya berhasil menemukan terobosan terbaru, khusus mengatasi disfungsi seksual pria, seperti: Impotensi, Ejakulasi Dini, Radang Prostat, Sperma Mati, Tidak ada Sperma, Alat vital tidak normal, Kemandulan, dll. Hasilnya relatif cepat, aman dan tanpa efek samping.

Terobosan metode TCM dengan herbal berharga alami yakni “Qiang Yang Bu Shen Liao Fa” ini dipadukan akupuntur elektroterapi sangat terkenal diberbagai Negara, berfungsi memperkuat ginjal & sperma, menyeimbangkan unsur yin & yang didalam tubuh, setelah diatasi bisa menormalkan fungsi seksual, masa berhubungan bisa lebih lama.

Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan, gejala penyakit seperti kencing terasa sakit, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak bertenaga, tidak tuntas, bernanah dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, sistem reproduksi kembali normal, bisa diatasi hingga ke akar penyakit dan tidak mudah kambuh lagi.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0821 5279 7888 Hari Senin - Sabtu Buka Jam 09.00 s/d 17.00 WIB Minggu & Libur Besar Jam 09.00 s/d 13.00 WIB

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Jumat, 23 November 2012

Peternak Ayam Terancam Bangkrut Yulan Mirza Borneo Tribune, Pontianak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, drh. H. Abdul Manaf Mustafa, mengungkapkan rendahnya harga jual ayam potong di Kalimantan Barat dibandingkan biaya pokok dapat menyebabkan peternak ayam potong mengalami kerugian. Bahkan para peternak ayam akan terancam bangkrut.

“Sudah banyak peternak skala kecil banyak yang tutup, karena harga jual yang terus menurun,” terang Manaf, kemarin.

Ia mengatakan, harga satu kilogram ayam potong hanya Rp10.000 jika lang-

sung mengambil dari kandang. Sedangkan untuk pangsa di pasar, harganya sekitar Rp15.000. Padahal, “break event point” (BEP) ayam potong di Kalbar kalau harganya antara Rp16.000Rp17.000/kilogram.

“Harga ‘day old chicken’ pun murah Rp1.000 sampai Rp1.500 per ekor. Bahkan, ada yang menyatakan, dikasih gratis pun ada yang nolak,” ujar dia.

Manaf menduga, pemicu turunnya harga ayam itu dikarenakan pendapatan masyarakat saat ini berkurang.

Selain itu, dikarenakan musim hujan, sehingga petani susah menoreh getah. Padahal sektor ini menjadi pendapatan andalan petani.

Pemicu lainnya, adalah

masuknya daging ayam ilegal asal Malaysia meski jumlahnya tidak terlalu banyak namun tetap mempengaruhi harga lokal.

“Kemudian, saat ini tengah terjadi kelebihan produksi ayam potong di Kalbar. Kebutuhan akan ayam potong di Kalbar berkisar dua juta ekor dalam sebulan. Namun, produksi total peternak di Kalbar sudah mencapai 3,5 juta ekor per bulan,” terang dia.

Saat ini, ada lima peternakan besar yang sudah memasuki puncak produksi.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat dengan pihak terkait seperti asosiasi agribisnis Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. o

4

Walikota Pontianak H. Sutarmidji foto bersama usai membuka Lomba KSI Tingkat Provinsi.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

GSI Menekan AKI dan AKB Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan (Ponsel) mewakili Kota Pontianak dalam lomba Gerakan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi Kalbar.

Penilaian KSI ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

“Provinsi menetapkan dan mengajukan KSI yang terbaik ke tingkat nasional melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan penghargaan yang akan diserahkan bertepatan

pada Hari Ibu di Jakarta,” kata Idil Fiaty, Ketua Tim Penilai Lomba KSI Tingkat Provinsi.

Dikatakannya, bagi kecamatan yang berhasil terpilih menjadi KSI terbaik, ia berharap kecamatan tersebut bisa mempertahankan dan mengembangkan keberhasilannya. Sebaliknya, bagi kecamatan yang belum berhasil, dimintanya untuk tidak putus asa dan mengevaluasi kekurangannya.

Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan.

“Utamanya mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB),” ujarnya.

Gerakan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) memberikan pelayanan paripurna kepada kaum ibu tidak hanya sekadar pelayanan di bidang kesehatan, ibu hamil, nifas dan lain sebagainya, melainkan mencakup segala bidang. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperluas cakupan format KSI dengan memberikan pelayanan kepada kaum ibu dan anak secara paripurna.

“Semua hak-hak ibu dan anak kita berikan secara paripurna, tidak hanya terbatas pada satu atau dua

bidang saja,” kata H Sutarmidji, saat membuka penilaian lomba KSI tingkat Provinsi Kalbar, di Aula Kantor Camat Pontianak Selatan.

Terkait pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal), Sutarmidji menyatakan tingkat keluhan masyarakat dalam pelaksanaan Jampersal dinilainya sangat minim. Pasalnya, beberapa klinik sudah ikut melaksanakan pelayanan bagi pemegang Jampersal. “Sehingga dengan adanya Jampersal bagi ibu-ibu yang melahirkan tidak lagi mengalami kesulitan karena tidak dipungut biaya,” katanya. o

Yulan Mirza Borneo Tribune, Pontianak

Mahasiswa UPB Pontianak melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk melakukan praktek lapangan, Kamis (22/11).

FOTO: istimewa

Mahasiswa UPB Pontianak ‘Belajar’ ke Pemda Sambas Amrul Borneo Tribune, Sambas 60 mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak berkunjung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Kamis (22/11), dalam rangka mengimplementasikan teori yang didapat di bang-

ku perkuliahan, serta mengetahui dunia pemerintahan secara nyata.

Tujuan kegiatan ini, agar mahasiswa UPB mendapatkan pengetahuan di lapangan yang dilakukan dalam satu hari, mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok yakni di Sekretariat Keuangan, Inspektorat Daerah

serta di Bappeda.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sambas H. Suparto H. Asnawi mengatakan, kedatangan mahasiswa ke Sambas dapat melihat kondisi realitas dunia kerja.

“Kita sangat welcome sekali menyambut dengan baik, dimana mereka-mere-

ka inikan generasi muda kita untuk ke depannya yang akan berperan dalam menjalankan dunia pemerintahan maupun dunia usaha yang mana nantinya mereka akan menjadi pelaku,” katanya.

Ia berharap mahasiswa yang telah melakukan praktek lapangan, tidak

shock dan terkejut dengan pekerjaan yang dihadapi. Ia juga berharap pemerintah daerah bisa menerima dan melayani mahasiswa dalam proses pembelajaran.

“Jadi harus kita bantu, kita beri penjelasan ketika mereka menghadapi masalah maka kita akan mengarahkan,“ ungkapnya. o

Kadispenda: Berikan Pelayanan Prima ke Masyarakat Yulan Mirza Borneo Tribune, Pontianak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat Taruli Manurung, SE, MM meminta seluruh pegawai di lingkungan dinas maupun di Kantor Samsat agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ter-

utama yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan sumber pendapatan daerah.

“Kita tengah upaya peningkatan pelayanan di Dispenda Kalbar dengan berorientasi peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia. Sehingga, termotivasi dalam melakukan tugas

pengabdiannya,” terang Taruli, kemarin.

Selain itu, sistem dan mekanisme pelayanan juga perlu dilakukan perbaikan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Karena, sistem pelayanan yang efisien dan efektif didukung tersedianya sarana dan prasarana.

“Tidak akan berhasil jika

pegawai yang bertugas tidak termotivasi serta memahami tugas pokoknya,” ujar dia.

Taruli mengakui, saat ini usia pegawai Dispenda Kalbar antara 40 hingga 50 tahun dan bertugas dalam satu unit kerja yang relatif lama. Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Se-

hingga akan berdampak pada menurunnya motivasi dalam melakukan tugas.

“Karena itu, dibutuhkan penyegaran agar dapat menumbuhkan kembali motivasi pegawai itu dalam melaksanakan tugasnya dengan membuka wawasan dan pengetahuan agar tercipta motivasi baru bagi kemajuan instansi,” ucap dia. o

Pemerintah diminta untuk membenahi regulasi terkait ketenagakerjaan. Selama ini, regulasi yang ada dinilai belum mantap sehingga menjebak dunia usaha dan pekerja dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Ketua Apindo Kota Pontianak Andreas Acui Simanjaya, meminta agar semua pihak dapat memandang sistem alih daya atau outsourcing secara komprehensif. Kalangan buruh menuntut agar sistem outsourcing dihapuskan, namun pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru terkait outsourcing.

Dalam aturan baru itu, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering, dan migas pertambangan. Menurut Acui, sistem outsourcing diadakan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh dunia usaha terkait tenaga kerja.

“Outsourcing itu jalan keluar karena selama ini masalah-masalah tenaga kerja sering memberatkan dunia usaha. Sementara masalah yang dihadapi dunia usaha itu sebenarnya bukan pada aksi buruh, tetapi regulasi kita yang belum pas,” terang Acui.

Penyelesaian masalah dalam hubungan industrial yang timbul cenderung me-

nuntut proses yang tidak efisien dan berbiaya tinggi sehingga merugikan dunia usaha. Bahkan dengan outsourcing, masalah ini dapat dihindari karena tenaga kerja bukan milik dunia usaha secara langsung, melainkan perusahaan pengerah outsourcing.

“Perlu disadari, dunia usaha rugi juga dengan adanya outsourcing. Kita tidak punya tenaga kerja. Mereka punya perusahaan outsourcing. Ketika sudah punya pengalaman, mereka kemudian pindah ke tempat lain,” ujar Acui.

Aturan baru terkait outsourcing dinilai sebagai suatu jalan tengah yang diambil pemerintah untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja.

“Ada lima yang masih dibolehkan outsourcing yaitu pekerjaan yang tidak menyentuh core business. Itu bentuk kompromi supaya dunia usaha dan tenaga kerja dapat leluasa,” ucap dia.

Acui berharap, ke depan regulasi tentang tenaga kerja ini terus dievaluasi dan dibenahi sehingga hubungan industrial menjadi lebih baik. Di samping menjamin hak-hak tenaga kerja, regulasi juga hendaknya dapat dan mampu menjamin kepentingan dunia usaha.

“Kalau tenaga kerja tidak baik, dunia usaha bisa memberhentikan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit dan ganti rugi yang besar,” pungkas dia.o

CMYK

CMYK

Outsourcing Ditutup, Regulasi Ketenagakerjaan Dibenahi

Mempawah-Kubu Raya Jumat, 23 November 2012

Borneo Tribune

5

Bengkayang Borneo Tribune

Jumat, 23 November 2012

Pemkab Fasilitasi Warga Jagoi-Kemenkumham

Pertemuan bersama antara Kemenkumham Kanwil Kalbar dengan warga Jagoi Babang difasilitasi Pemkab membuahkan kesepakatan semua pihak FOTO: Mujidi/Borneo Tribune

Sempat kisruh antara warga Jagoi BabangKemenkumham Kanwil Kalbar, akhirnya Pemkab Bengkayang memfasilitasi pertemuan kedua pihak di Hotel Lala Golden, Rabu (21/ 11) sore. Hasilnya pihak Kemenkumham bersedia memotong dana SPPD DIPA. Kedua dana itu akan dipergunakan untuk mengangkat tenaga honor dari warga Jagoi Babang, sebelum diangkat menjadi PNS. Pertemuan berjalan lancar, meski sempat ada sedikit ketegangan mewarnai pertemuan tersebut. Ketegangan itu sebagai bumbu untuk mencapai kesepakatan yang melegakan semua pihak, termasuk Pemkab yang dihadiri Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon.

Pertemuan dimulai pukul 17.25 itu diikuti kurang lebih empat puluh orang. Dari pihak warga Jagoi Babang sebanyak15 orang dengan juru bicara Anyiu yang juga menjabat Kepala Desa Jagoi, Kasminto sebagai Wakil Ketua DAD Jagoi Babang, Ahau Kadek selaku Ketua Forum Masyarakat Adat.

Sementara dari perwakilan Kemenkum HAM Kalbar dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah, Lukardono, Ketua Panitia Daerah Penerimaan CPNS, Ansarudin, Kepala Kantor Imigrasi Singkawang, Kasegar Rony Frans, Indra sebagai Wasdapin serta sejumlah staf.

Dari Pemkab, selain dihadiri Wakil Bupati Bengkayang, pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat, Aleksius, M. Si sebagai Asisten 1 Bagian Pemerintahan sekaligus moderator, Dr. Yan selaku Kepala BPMPPT beserta sejumlah pejabat lainnya. Kapolres Bengkayang, AKBP Veris Septiansyah didampingi Kapolsek Jagoi Babang juga ikut hadir dalam pertemuan yang selesai sekitar pukul 20.00.

Sebagai pembuka, masyarakat Jagoi dipersilahkan untuk menyampaikan unek-unek. Sebagai pihak yang mewakili

warga, Ahau menceritakan kenapa terjadi kisruh di Pos Imigrasi Jagoi Babang yang berujung pada penyegelan dan perusakan kantor beberapa waktu yang lalu.

“Kejadian yang telah terjadi itu karena warga Jagoi sulit mendapatkan hak dan kesempatan seperti warga lainnya. Padahal warga Jagoi sangat mendambakan NKRI dan termasuk pejuang semenjak puluhan tahun yang lalu,” kata Ahau.

Ditambahkan, Pos Imigrasi Jagoi Babang berdiri pada tahun 1975 atas lahan hibah dari warga Jagoi.

Kemudian pada tahun 1980, kantor yang sebelumnya berada di dalam Pindak ke lokasi saat ini, tepi jalan, dan juga berdiri di atas tanah hibah warga Jagoi. Penyerahan tanah itu dibarengi harapan adanya warga Jagoi diangkat menjadi PNS. ‘Tapi sampai sekarang, belum ada satu pun warga Jagoi yang diangkat menjadi PNS ataupun hanya honor,” jelas Ahau lagi.

Ahau menegaskan, apabila dalam pertemuan itu tidak ada titik terang soal tuntutan yang disampaikan, maka warga Jagoi bersepakat untuk melakukan adat untuk memindahkan Pos Imigrasi dari Jagoi Babang ke lokasi lainnya yang berada di luar Jagoi Babang.

Anyiu, Kepala Desa Jagoi menuturkan, tuntutan warganya tersebut wajar sebagai warga negara Indonesia.

Dengan ideologi Pancasila yang sama, warga Jagoi juga berhak untuk menjadi pegawai. Tetapi menurutnya, selama ini, belum ada satupun warga Jagoi menjadi PNS, terutama untuk instansi vertikal termasuk Imigrasi, Bea Cukai, kepolisian serta TNI. “Kalau memang kami ini dianggap sebagai bagian negara ini, tolong aspirasi kami ini didengar, karena kami tidak mau selamanya sebagai penonton,” ucapnya.

Sebagai orang tua, Nogain menginginkan adanya kejelasan dari pihak Kemenkumham terkait mekanisme penilaian dalam kelulusan CPNS. Pasalnya, dalam penerimaan itu ada kejanggalan dalam pengumuman kelulusan.

“Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa hasil pengumuman di tunda-tunda. Sepertinya ada permainan di sana,” ucap Nogai.

Sebagai Wakil DAD Jagoi Babang, Kasminto menegaskan keikutsertaan warga Jagoi untuk membela NKRI tidak bisa diragukan.

Bila terjadi kekacauan antara dua negara di perbatasan, warga Jagoi menjadi yang terdepan. Bila dilihat ke belakang, ada empat orang warga Jagoi sebagai veteran perang.

Kemudian, bila dilihat dari asal muasal, nenek moyang warga Jagoi ada di negara Malaysia. Karena kecintaan terhadap NKRI, warga Jagoi tetap memilih untuk bertahan di NKRI. Karena besarnya semangat warga Jagoi untuk NKRI, Kasminto meminta agar pemerintah pusat dapat membagi rata program yang ada di pemerintah. Kasminto menamakan program itu dengan kue, dan kue itu harus dibagi dan jangan KKN. Apa yang disampaikan warga Jagoi itu menyikapi tidak lulusnya peserta tes asal warga Jagoi yang tidak lulus pada seleksi tertulis untuk CPNS Kemenkumham. Warga yang ikut tersebut diantaranya Helena Meklin, Budiman, Dodi Irawan, Lukas dan Muhammad Wahid.

Nilai Rendah Salah satu point yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan warga Jagoi untuk transparan hasil nilai tes tertulis dari masing-masing peserta. Sebagai pihak yang mengetahui secara teknis, Ketua Panitia Penerimaan CPNS untuk daerah, Ansarudin punya hak untuk berbicara.

Pria yang menjabat sebagai Kadiv Administrasi Kemenkumham Kalbar menjelaskan, untuk tes administrasi dan Kesamaptaan, peserta dari Jagoi tidak terkendala dan dinyatakan lulus.

Dan tes itu dilaksanakan oleh panitia daerah. Kemudian, oleh panitia daerah, mereka yang lulus diserahkan pusat untuk mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh panitia khusus, dan

Angkutan Berat Melintas, Jalan Bengkayang-Jagoi Rusak Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang

Angkat 4 Warga Jadi Tenaga Honorer

Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang

6

itu wewenang Menpan. Tes tertulis tersebut dimonitor oleh pihak independen yang berasal dari perguruan tinggi dan LSM. “Jadi kami tidak punya wewenang lagi dalam tes tertulis tersebut,’ jelas Ansarudin.

Untuk menentukan siapa yang akan masuk menjadi CPNS, Menpan telah mengubah batas nilai kelulusan hingga tiga kali. Untuk kali terakhir, nilai minimal batas kelulusan adalah 59. Nilai tersebut tidak mampu diraih peserta dari Jagoi karena berdasarkan hasil, nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 49 atas nama Budiman.

Nilai peserta lain, Helena dengan nilai 28, Wahid dengan nilai 36,5, begitu juga dengan peserta lain tidak ada yang memenuhi nilai minimal kelulusan.

“Kita tidak menyerah, mereka kita perjuangkan hingga tadi kita masih minta ke Sekjen, tapi tetap juga tidak bisa,” jelas Ansarudin.

Kakanwil Korban SPPD Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Ham Kalbar, Lukardono dalam pertemuan tersebut menyambut sangat baik semangat dan itikad warga Jagoi Babang memperjuangkan peserta asal warga Jagoi yang satupun tidak lulus menjadi CPNS. “ Saya sudah tangkap point besarnya. Kita sejalan, senapas, semangat kita sama dan keinginan kita sama,” kata Lukardono.

Bahkan, ia mengaku telah memperjuangkan warga perbatasan pada 24 Juli 2012 pada saat adanya rencana pengadaan CPNS. Lukardono menyatakan dirinya menyampaikan surat dengan ketikan sendiri yang berisikan, agar memprioritaskan peserta tes dari daerah perbatasan.

‘Sebelum bapak, saya sudah menyampaikan ini. Dan saya orang yang paling kritis untuk memperjuangkan ini,”katanya.

Namun perjuangan yang dilakukan Lukardono seakan tidak berarti saat hasil kelulusan diumumkan.

Dan Lukardono mengaku sangat sulit untuk mengubah hasil kelulusan dan itu merupakan hak pusat, da-

lam hal ini Menpan.

“Namun demikian, dalam pertemuan ini, saya akan mendedikasikan perjuangan saya untuk teman-teman perbatasan,”kata Lukardono.

Bahkan dedikasi itu sudah disiapkan sebelum pengumuman kelulusan dilakukan. Lukardono mengatakan, dedikasinya itu adalah dengan memotong SPPD nya serta menyisihkan anggaran dari DIPA. “Dana dari SPPD dan DIPA itu akan dipergunakan untuk mengangkat tenaga honor.

Mereka yang diangkat adalah peserta tes yang tidak lulus pada penerimaan CPNS,” katanya.

Awalnya, Lukardono menyebutkan kemampuan pihaknya hanya untuk dua CPNS, tetapi karena ada kesepakatan lanjutan, akhirnya tenaga honor yang akan diterima sebanyak empat orang. Pegawai honor itu akan diangkat berdasarkan SK Kakanwil dan dipastikan mulai bekerja pada Januari 2013 mendatang.

“Mereka yang honor nanti akan kita perhatikan. Mereka akan kita perjuangkan untuk lulus tes CPNS pada tahun berikutnya,’ kata Lukardono.

Keputusan untuk mengangkat honor oleh Kakanwil tersebut akhirnya melunakkan warga Jagoi Babang.

Karena semua pihak telah menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan, kemudian dibuatkan kesepakatan bersama antara ke dua belah pihak.

Pelayanan Pos Imigrasi Dibuka Kemenkumham Kalbar dan Warga Jagoi Babang menandatangani kesepakatan bersama yang kurang lebih isinya; Kemenkumham akan mengangkat empat orang peserta dari Jagoi Babang yang tidak lulus CPNS menjadi tenaga honor.

Mereka yang diangkat itu akan mendapatkan SK dan akan kerja pada Januari 2013.

Peserta tes yang dijadikan honor daerah itu akan diperjuangkan dalam tes CPNS pada tahun berikutnya. Kesepakatan lain adalah, warga Jagoi Babang akan membuka Pos Imigrasi Jagoi Babang yang sebelumnya disegel untuk beroperasi kembali.

Warga Jagoi menunaikan kesepakatan tersebut dengan membuka segel di Pos Imigrasi Jagoi Babang. Sekitar pukul 10.00, Kamis (22/ 11), warga Jagoi telah melakukan adat tanda dibukanya Pos Imigrasi.

“Hari ini, Pos Imigrasi Jagoi Babang telah dibuka.

Kami baru saja selesai menggelar adat,” kata Ahau Kadek selaku ketua Forum Adat jagoi Babang.

Namun sayang, dalam pembukaan pos Imigrasi tersebut, belum ada satupun pegawai Imigrasi yang muncul.

“Belum ada pegawainya, acara adat cuma dihadiri warga Jagoi saja,” kata Ahau dihubungi, kemarin. o

Kerusakan pada badan jalan Bengkayang-Jagoi, persisnya di daerah Seluas hingga Jago Babang sudah menunjukkan gejala kerusakan yang diakibatkan oleh angkutan perusahaan sawit melintasi jalan tersebut dengan melebihi kapasitas. Keberadaan jalan yang turut dilalui oleh kendaraan bermuatan besar ini membuat kerusakan semakin terasa.

“Sebelumnya setelah pembangunan jalan selesai jalan tampak mulus, namun beberapa bulan kemudian kondisi jalan ambruk akibat beban berat,” kata Ahau Kadut, tokoh masyarakat adat Kecamatan Jagoi Babang, kemarin.

Masih menurut Ahau dan beberapa warga Jagoi lainnya, kerusakan sudah dirasakan dalam dua bulan terakhir. Kondisi jalan yang bergelombang menanjak dan berlubang tak jarang membuat kendaraan sulit melintas, sehingga rawan kecelakaan. Mengingat poros jalan dari Kecamatan Seluas-Jagoi Babang sering dilalui oleh kendaraan bermuatan besar yang menggunakan kawasan ini sebagai jalan alternatif. Sebagai warga yang selalu melintas di jalan ini, ia berharap agar segera dilakukan perbaikan ulang sebelum kerusakan semakin meluas. o

Pemerintah Gelar Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim

Peserta foto bersama panitia penyelenggara kegiatan kampanye dan sosialisasi pengendalian dampak perubahan iklim yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, di lantai 3 Hotel Mahkota Singkawang, Kamis (22/11)

Borneo Tribune, Singkawang Sedikitnya puluhan orang mengikuti kegiatan kampanye dan sosialisasi pengendalian dampak perubahan iklim yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, di lantai 3 Hotel Mahkota Singkawang, Kamis (22/11).

Kegiatan itu menghadirkan nara sumber dari Anggota DPR RI, Albert Yaputra, Dosen Universitas Tanjungpura, Dr. Gusti Ardiyansyah, dan pejabat Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Singkawang, Arman Suyono.

Albert Yaputra mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan saja baru satu kali dilakukan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa memberikan pengertian kepada dunia pendidikan masyarakat pada umumnya berada di kelas bawah.

“Coba bayangkan,” katanya, jika dalam satu hari tidak ada oksigen. Jadi bagaimana untuk kita hidup? Dan itu sangat-sangat celakanya, ujar Albert, hal ini sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Hutan banyak dibabat, tetapi tidak ditanami kembali. Ini yang banyak dilanggar oleh banyak oknum tersebut.

Maka dari itu kita mengharapkan ketegasan yang khusus dari pemerintah kepada oknum tersebut. Bila perlu, mereka dikenakan uang jaminan bank negara. Kalau mereka tidak mau memberikan, maka dari uang inilah pemerintah bisa melakukan penanaman kembali,” tegasnya.

Menurut Albert, siapa saja yang melanggar itu haruslah diproses secara hukum. Namun yang terjadi sekarang ini, ada kesan dilema karena pekerja ini bukanlah sedikit. Nah, bagaimana cara untuk menghentikannya? Jika mereka diberhentikan, ke mana lagi mereka akan untuk mencari uang demi menghidupkan keluarganya. Di sisi lain pemerintah juga diminta harus tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Universitas Tanjung Pura, Gusti Ardiansyah, mengatakan masalah lingkungan adalah suatu permasalahan yang sangat besar.

Dan ini bukan hanya terjadi di daerah Singkawang saja.

Di bagian kabupaten dan kota juga mengalami masalah sama. Namun ini harus menjadi kebijakan yang tegas dari pemerintah masing-masing. Yang namanya bisnis, katanya, sudah pasti ada yang legal dan illegal. Misalnya, Ardiansyah mencontohkan, dia menambang emas di daerah yang terlarang. Namun pemerintah sama sekali tidak memperhatikan dan memperdayakan para pekerjanya. Yang sudah pasti legal bila tidak diberdayakan masyarakatnya, bisa menjadi illegal dan dapat menimbulkan konflik. Maka dari itu, pemerintah seharusnya memberikan job kepada masyarakat.

“Jadi kalau masyarakat sudah diberikan job, saya rasa masyarakat pun tidak mau mengerjakan pekerjaan yang dilarang seperti pertambangan emas itu,” katanya.(Freelancer/Rudi) o

Jumat, 23 November 2012

Bimas Kristen Evaluasi Kinerja Pimpinan Gereja Borneo Tribune, Landak Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan Kristen Kabupaten Landak yang diselenggarakan diaula hotel Hanura pada pukul 08:30 sampai dengan 16.00, Rabu, (21/11).

Kepala seksi Bimas Kristen Kabupaten Landak Hariyanto Uar, STh, MPD.K Menerangkan diahkir tahun 2012 Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan lanjutan pembinaan lembaga-lembaga keagamaan, dan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Lembaga Keagamaan Kristen Kabupaten Landak khusus memanggil induk gereja yang berjumlah 46 induk gereja atau sinode. ”Hariyanto Uar juga akan memanggil organisasi-organisasi yang linier dengan tugastugas digereja diantaranya mengundang ketua GPGI, ketua GPLII, ketua GPIW dan juga mengundang lembaga organisasi pendidikan diantaranya, ketua GPRAKI, ketua PIKI kabupaten Landak, ketua BAMAK semuanya “˜%˜ ikut sertakan semua. Inti dari kegiatan ini adalah Bimas Kristen Kabupaten Landak Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pimpinan gereja, pimpinan lelbaga-lembaga organisasi gereja dan ini akan dijadikan untuk bahan pertimbangan usulan program tahun 2013. “Bagain-bagain mana yang dianggap perlu kita perbaiki, kita sempurnakan, tentu ini nanti akan bergantung pada rekomendasi-rekomendasi seluruh pimpinan gereja yang ada diseluruh lembaga gereja keagamaan yang ada kabupaten landak,” ujarnya.

Hariyanto juga menyebutkan ada temuan-temuan dari hasil temuan wakil ketua DPRD kabupaten Landak Markus Hamid, dan temuan anggota DPRD yang lain yakni Lorianto.

Kedua anggota tersebut juga menyampaikan hasil temuan mereka pada saat dilapangan salah satunya adalah masih banyak ditemukan pendataan gereja yang belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Landak dan bantuan dari kantor kementrian agama yang ada dikabupaten landak, ini ditemukan ke dua anggota DPRD dengan banyak temuan-temuan gereja-gereja yang rusak, tidak terawat dan bayak para Hamba Tuhan yang hidup dalam keprihatinan, para Pendeta banyak yang tidak hidup sejahtera ditempat tugasnya. Nah sementara ujar Hariyanto, mereka di lapangan bukan saja hidup sebagai pendeta tapi mereka juga sebagai pengajar disekolah, kemudian mereka juga membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan didesa tetapi sayang pemerinta belum juga memperhatikan mereka secara penuh, ya maka itu Bimas Kristen memerlukan informasi dengan mengundang dari semua unsur gereja untuk menghimpun informasi dan dengan data-data manti kami akan sampaikan kepada Pemerintah.

Hariyanto menyebutkan dari hasil temuan ada 46 gereja yang darurat, tidak layak digunakan. Lantai tanah, dinding kayu, dan atap masih banyak yang menggunakan daun. Lantas kebijakan yang diambil oleh Bimas Kristen Kabupaten Landak adalah melakukan identifikasi kasus-kasus yang seperti ini, membuat skala prioritas gereja dan lembaga mana yang harus dibantu dengan bekerjasama berkoordinasi dengan Pemda yang juga melibatkan unsur DPRD Landak untuk meminta bantuan dana kepada pemda Landak untuk lembaga-lembaga gereja yang terindikasi yang sudah tidak layak untuk beribadah.

Bimas Kristem Kabupaten berharap adanya singkronisasi program kerja antara pemerintah pusah dengan pemerintah Daerah terutama dilingkungan Bimas Kristen dan keluarga besar kementrian agama repoblik Indonesia agar memberikan rasa adil terutama dalam penganggaran-penganggaran salah satunya untuk penganggaran rumah Ibadah yang masih sangat terbatas, kemudian tenaga-tenaga honor yang tidak mendapatkan anggaran tenaga penyluh yang masih kurang, tenaga guru agama yang masih kurang dan juga lembaga-lembaga gereja, harapan kami meminta Pemerintah Untuk membantu, ujar Harianto Uar. (Yohanes.J)

HO TEL HOTEL Jl. Dr. Setia Budi No. 93 Ptk Telp.: 0561-736195 Fax.: 0561-736668 e-mail : aromainn@ymail.com

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak, Tel : (+62 561) 577 888 Fax. (+62 561) 768 833

HOTELMERPATI Jl. Gajah Mada No. 177-183, Pontianak 78121, Telp. (+62-561) 761598, 761397 (Hunting) Fax. (+62-561) 761398

Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak, Telp. 0561-745481, Fax. 0561-762662

Grand KARTIKA HOTEL Jalan Gajah Mada No. 89 Pontianak, Telp. (0561) 768999, Fax : 0561-761999

Jl. Rahadi Usman No. 2 Pontianak, T elp. (0561) 734401, Fax. 0561-738457

Jalan Nusa Indah III, Telp. (0561) 732223 Fax. (0561) 742882 Pontianak

Jl. Tajungpura No. 45 Pontianak, T elp. (0561) 736162, 745475 Fax. (0561) 740651

HOTEL KHATULISTIWA Jalan Pahlawan No. 40 Pontianak, T elp. (0561) 735890, Fax. (0561) 739001

Jalan Diponegoro No. 56 Pontianak 78117 Telp. 0561-736793 Fax. 0561 - 734930

Hotel’95 Jl. Sidas No. 8 Pontianak Telp. (0561) 736022/ Fax. (0561) 736200

Jl. Imam Bonjol No. 95 Pontianak, T elp. 7959595 (95 m samping UNTAN)

Hotel Surya Jl. Gajah Mada No. 889 Telp. (62-561) 736 122 Fax. (62-561) 734 374

Jl. Sidas No. 1 1-A Telp. (0561) 734337 Fax. (0561) 760334 Pontianak-Kalbar

Hotel

KAPUAS DHARMA Jalan Diponegoro No. 46 Telp. (0561) 733777 Fax. (0561) 740555

Jl. Imam Bonjol No. 89 Pontianak, Telp. 0561-766669 Fax. 735399

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

113 Jamaah Haji Sanggau Tiba Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Sekitar 113 jamaah haji asal Kabupaten Sanggau, Kamis (22/11) siang tiba di Kota Sanggau dengan dikawal mobil patroli Lalu Lintas Polres Sanggau dan rombongan yang menjemput langsung ke Pontianak.

Jamaah haji disambut di halaman depan Masjid Agung Almuawanah Sanggau oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Distankanak) Kabupaten Sanggau, H John Hendri yang mewakili Bupati Sanggau.

Mereka pun langsung disambut para keluarga yang menjemput langsung di halaman masjid. Penyambutan jamaah haji juga dihadiri, Dandim 1204/Sanggau, Letkol CZI Ade Heri Kurniawan, Ketua IPHI Sanggau, H Bashir Ahmad dan pengurus lainnya.

Ketua IPHI Sanggau, H Bashir Ahmad mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji. Dirinya pun berharap jamaah haji mendapatkan haji yang mabrur.

“Tentunya yang datang ini secara otomatis akan masuk ke dalam IPHI Sanggau.

Jamaah haji yang baru datang juga diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TPHD Sanggau, H Eddy Sumantri mengatakan, dari

TIBA. Rombongan jamaah haji asal Kabupaten Sanggau yang tiba di Kota Sanggau, Kamis (22/11) siang. Foto: Ratna Sari/ Borneo Tribune 113 jamaah haji yang berangkat semua dalam keadaan sehat. Dirinya pun berterima kasih pada keluarga maupun masyarakat Sanggau atas doanya.

“Alhamdulillah, semua kembali dengan selamat.

Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya,” ujarnya.

Edi pun mengakui kalau memang ada satu jamaah

haji yang mengalami sakit di Madinah, yakni H Ade Nuh yang mengalami sakit hernia.

“Pertama di periksa di penginapan, namun kemudian

harus dibawa ke rumah sakit di Madinah, dirawat selama tiga malam. Tapi, sekarang sudah sehat bisa kembali bersama-sama dengan rombongan,” pungkasnya.

PT. Landak Barajaki Dianggarkan Melalui Hibah APBD Borneo Tribune, Landak Disebutkan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot di ruang rapat DPRD yang lalu, berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat umum, manfaat ekonomi dan manfaat sosial dan manfaat lainnya.

Adrianus menyebutkan, investasi tersebut merupakan wujub peran serta dari pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang dibuat dalam undang dasar negara Repoblik Indonesia tahun 1945 . Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 3 dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara pengolaan investasi pemerintah daerah memerlukan da-

sar hukum dengan suatu pelaturan pemerintah untuk menjamin pelaksanaan tertib administrasi dan pengolaan investasi pemerintah daerah kabupaten landak, “Kabupaten Landak memiliki sumber daya alam yang cukup potensial, sumber daya alam tersebut harus dalam dikelola secara oktimal, efesien, ankuntabel dan transparan,” jelasnya.

Dengan sumber daya alam tersebut dapat memberi manfaat sebesar-besarnya demi kesejahterakan kabupaten landak, “Untuk mengelola sumber daya alam, pembangunan kabupaten Landak, perindustrian pertambangan dan jalan. Pemerintah kabupaten Landak telah mendirikan perseroan terbatas (PT) dengan nama PT Landak Barajaki, dengan tujuan pendapatan asli daerah dengan menjamin efektivitas dan

akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme sesuai dengan pelaturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Adrianus.

Ditambahkan Adrianus bahwa, Maksud dan tujuan mendirikan PT. Landak Barajaki diantaranya untuk membantu dan mendorong perekonomian kerakyatan dan pembangunan daerah disegala bidang, tetap salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat perlu penanaman modal pada PT landak Barajaki. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan nomor 2 tahun 2012 tentang pendirian perseroan terbatas Landak Barajaki diantaranya modal dasar PT. Landak Barajaki untuk pertama kali ditetapkan sebesar 20 milyar rupiah. Dari jumlah pemenuhan modal ditempatkan

dan modal sedikit sebesar 25 persen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan modal dasar PT. Landak Barajaki sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang terdiri dari, modal setor pemerintah kabupaten landak sebesar 99 persen atau sama dengan 19.800.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah).

Modal setor operasi pegawai negeri sipil sebesar 1 persen atau sama dengan 200 juta, untuk memenuhi modal awal PT. Landak Barajaki yang ditetapkan sejumlah sembilan belas milyar delapan ratus juta dilakukan secara bertahap dalam waktu yang tidak terbatas sesuai kebutuhan PT. Landak Barajaki.

Langkah modal PT.Landak Barajaki yang harus disetor sebesar 25 persen dari 19.800.000.000 juta rupiah

yaitu sebesar 4.950.000.000 juta rupiah yang dibulatkan menjadi 5 milyar. Alokasi dana APBD murni 2.500.

000.000 juta rupiah dalam bentuk hibah, menurut rekomendasi badan pemeriksaan keungan repoblik Indonesia perwakilan kalimantan barat itu perusahaan harus dalam bentuk penyertaan modal. “Berdasarkan pemeriksaan BPKRI, maka bantuan modal PT.Landak Barajaki yang semula dianggarkan dalam bentuk hibah sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah ditingkatkan menjadi 5 milyar sebagaimana yang diamanatkan pasal 10 ayat 3 bahwa modal setor awal adalah 25 persen yang dianggarkan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2012 pada pos pengeluaran pembiayaan sebagai penyertaan modal,” ujar Adrianus As Bupati Landak. (Yohanes.J)

Kesbangpol Linmas Prihatin

Masih Ada Orkemas Tak Miliki Sekretariat buat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Sanggau, Joko Prihanto prihatin dengan kondisi seperti itu.

Tempat merupakan salah satu bagian penting bagi orkemas, terutama ketika Pemerintah Daerah akan melakukan monitoring dan pembinaan ke sekretariat orkemas yang bersangkutan. ”Kita juga kesusahan ingin melihat keseriusan orkemas yang ada, karena sebagian ada yang tidak ada sek-

retariatnya. Jadi kita juga susah melakukan kontrol mereka,” ujarnya ketika ditemui diruangannya, Kamis (22/11) pagi.

Joko menegaskan, untuk kedepannya, pihaknya akan memperhatikan hal ini.

Jika memang masih demikian, maka orkemas akan dianggap tidak ada dan tidak perlu dibantu oleh Pemda.

Joko menuturkan bahwa terkadang kegiatan yang mereka lakukan tidak ril dengan fungsi pokok yang dimiliki orkemas. Hal ter-

sebut jelas akan menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Pendataan ulang menjadi sangat penting dan yang seharusnya dilakukan adalah, mereka kembali mendaftarkan diri dengan syarat-syarat sesuai aturan baru yang telah ditetapkan.

Joko menuturkan, untuk sejauh ini setelah adanya sosialisasi peraturan baru mengenai orkemas, belum ada orkemas yang mendaftarkan lagi ke Kantor Kesbangpol Linmas. Dirinya berharap, orkemas bukan hanya untuk mencari nama

tetapi diharapkan action kepada masyarakat dan daerah harus dalam bentuk nyata. ”Kita tidak ingin mereka membentuk orkemas hanya untuk gagah-gagahan saja, sementara kegiatan tidak ada. Kita juga harapkan orkemas yang ada saat ini diharapkan bisa mendaftarkan kembali sesuai aturan baru yang sudah disosialisasikan kepada mereka beberapa waktu lalu. Saya berharap, kalau Pemda komitmen mereka tidak akan dapat bantuan,” pungkasnya.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK, KB 2411 LI NK: MH8BE4DTABJ-111299 NS: E470-ID-196670 AN: AMIDIN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 3223 LH NK: MH8BE4DTABJ-111672 NS: E470-ID-199818 AN: PARANATO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 3229 LH NK: MH8BE4DTABJ-112293 NS: E470-ID-205186 AN: SYAMSUL BAHRI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 3924 LG NK: MH8BE4DTAAJ-105026 NS: E470-ID-146818 AN: ERVINO Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK, KB 2349 LE NK: MH8BE4DFA8J-634250 NS: E451-ID-649307 AN: IRWANDRI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Masih banyaknya organisasi kemasyarakatan (orkemas) yang ada di Kabupaten Sanggau yang belum memiliki sekretariat, mem-

KEHILANGAN STNK, KB 4326 LB NK: MH1HB31196K315022 NS: HB31E-1312139 AN: DAYAK LENG Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

NGL

NGL

NGL

NGL

NGL

NGL

Sekadau Borneo Tribune

Jumat, 23 November 2012

8

Ultah Ke-55

Bupati Simon Petrus Selalu Bersyukur Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Jajaran pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sekadau memberikan kejutan kepada Bupati Sekadau, Simon Petrus, dalam rangka perayaan ulang tahun ke55, di Kantor Bupati Sekadau, Kamis (22/11). Acara yang dihelat sederhana namun penuh rasa kekeluargaan itu antusias diikuti hampir seluruh pegawai, termasuk tokoh masyarakat Sekadau.

Bupati yang berada di mimbar bagian depan aula Kantor Bupati Sekadau, terlihat haru mengawali sambutannya sebelum memotong tumpeng ulang tahunnya. Sesekali Bupati terlihat agak tertahan mengeluarkan kata-kata saking terharu. Bupati mengucapkan rasa syukur atas limpahan kuasa Tuhan di usia ke 55 tahun masih dilimpahkan berkah, kesehatan serta kepercayaan sebagai pemimpin.

“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas acara yang disiapkan seperti ini.

Walaupun sebenarnya tanggal 18 kemarin, tepat saya berulang tahun dan hari ini boleh dirayakan bersama kita di sini. Terima kasih kepada staf yang sudah membuat inisiatif acara yang cukup sederhana ini,” ungkap Simon.

Sejak 18 November lalu, Bupati Sekadau sedang bertugas keluar daerah dalam rangka mengikuti berbagai agenda. Memastikan Bupati hadir pada 22 November, seluruh staf yang dikomandani Asisten II Pemkab Sekadau, Khandra Asmarahady dan Kabag Umum Nurhadi berinisiatif bersama seluruh staf membuat kejutan untuk orang yang dituakan di lingkungan Pemkab Sekadau.

Hampir seluruh kepala dinas, kepala Badan, Kepala Kantor dan staf mengikuti kegiatan perayaan ulang tahun Bupati Sekadau, Simon Petrus, selama kurang lebih 1 jam.

Bupati Sekadau, Simon Petrus mengatakan dirinya berencana akan merayakan ulang tahun ke-55 dengan menggelar Misa bersama warga di Nanga Mahap. Namun hari dan kegiatan belum bisa dipastikan, menunggu koordinasi dengan Pastor di sana.

“Semoga rencana perayaan ulang tahun di Nanga Mahap dapat berjalan.

Tunggu sudah ada koordinasi dengan Pastor dan pengurus umat di sana. Baru bisa ditentukan jadwalnya,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga ingin agar momen yang cukup berharga baginya adalah untuk evaluasi kinerja di pemerintahan, baik yang sudah dan yang sedang berjalan dalam rangka menja-

Ulang Tahun, Bupati Sekadau, Simon Petrus, meniup lilin dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-55 tahun di Kantor Bupati Sekadau, Kamis (22/11). FOTO: Hartono/ Humas

lankan roda pemerintahan dan menjadi pelayan masyarakat.

Tidak hanya ingin agar ada evaluasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati juga mengisahkan karirnya secara singkat. Yakni, saat

pertama menjadi PNS hingga bisa menjabat sebagai Bupati. Mengawali tugas sebagai PNS, Simon Petrus dipercaya menjadi staf, berlajut ke Camat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau (saat Sekadau belum dimekarkan) hingga menjadi asisten dan terpilih

Kwartir Cabang Pramuka Sekadau Peringati HUT Pramuka

sebagai Bupati pertama di Kabupaten Sekadau selama dua periode hingga sekarang.

“Ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Mulai saya dari staf bisa naik menjadi Camat, Asisten hingga bisa dipercaya sebagai Bupati.

Dalam bekerja kita harus

gigih, rajin, belajar dan bersyukur. Saya bisa menjadi pelayan masyarakat sampai saat ini merasa cukup puas,” kenangnya seraya memberi motivasi.

Oleh karena itu, Bupati mengharapkan jajaran Pemkab Sekadau tidak henti-hentinya memberikan pe-

layanan kepada masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan menuju Kabupaten Sekadau yang lebih maju ke depan.

“Dalam membangun berbagai sektor pembangunan di daerah butuh kerjasama dan keserasian kita semua,” lugasnya. o

Warga Jalan Rawak Nikmati Air Leding Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau

Penyematan Tanda Peserta, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Khandra Asmarahady didampingi Ketua Kwarcab Pramuka Sekadau, H. Isnaini, bersama sejumlah pejabat terlihat menyematkan tanda peserta Pramuka dalam rangka Hari Ulang Tahun Pramuka ke-51, di lapangan E.J. Lantu Sekadau, Rabu (21/ 11). FOTO: Bagus Kosminto/Borneo Tribune Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Khandra Asmarahady memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-51, Rabu (21/11).

Upacara ini dilakukan dalam rangka kegiatan gladian pimpinan satuan penegak dan gladian pimpinan regu penggalang kwartir Cabang Sekadau Tahun 2012 yang dilaksanakan di halaman sepak bola E.J Lantu Sekadau.

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Sekadau, mengatakan bahwa penyematan penghargaan dan aprèsiasi kepada kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Sekadau yang

dengan gigih serta telah melaksanakan kegiatan positif dalam rangka HUT Pramuka tahun ini.

Dirinya mengharapkan kegiatan seperti ini secara terus menerus dapat dilakukan oleh kwartir Cabang Pramuka Sekadau. Karena kegiatan ini selain dapat menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat juga dapat meningkatkan rasa patriot kepada Nusa dan Bangsa, sesuai dengan semangat dan cita–cita pramuka.

Menurutnya, kegiatan pramuka memberikan konstribusi positif bagi generasi muda dalam memberantas berbagai jenis penyakit masyarakat. Seperti masalah Narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya.

“Kegiatan ini sangat positif bagi generasi muda kita.

Oleh karena itu, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Kwarcab Pramuka Sekadau,” jelasnya.

Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Sekadau, H. Isnaini mengatakan kegiatan ini harusnya dilaksanakan 14 Agustus 2012 yang lalu. Namun karena terbentur dengan jadwal bulan puasa serta Pilgub Kalbar sehingga diundur.

“Kita inginkan hidup pramuka, tahun ini kita laksanakan tiga kegiatan dalam rangka HUT pramuka. Yakni kegiatan pelatihan kepimpinan bagi ketua penggalang regu, kegiatan pimpinan satuan penegak dan kegiatan rapat pimpinan pramuka,” ujarnya.

Isnaini menambahkan, jumlah peserta yang ikut terlibat dalam kegiatan HUT

Pramuka tahun 2012 sebanyak 120 orang. Menurutnya, tujuan dilaksanakan kegiatan pramuka adalah untuk membentuk peserta didik yang berbudi pekerti dan mendorong para pembina pramuka untuk menerapkan sistem among dan sistem beregu dengan sebaik-baiknya.

“Untuk kita berharap agar para peserta pramuka dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan sepulangnya dapat diimplementasikan kepada rekanrekannya,” pesan Isnaini.

Acara terakhir dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Sekadau serta pelepasan pawai tanda dimulainya kegiatan pramuka tahun 2012. o

Warga di Jalan Merdeka Selatan (Jalan Sekadau-Rawak) antusias begitu mendengar daerah mereka sudah dipasang sambungan air bersih Sirin Meragun sejak Selasa, lalu. Sedikitnya pemasangan sambungan pipa air bersih sudah memasuki Jalan Murai menuju Jalan Pangsuma dan kawasan sekitarnya, Kamis (22/11).

“Mudah-mudahan saja ada leding nanti, sumur bor tidak lagi dipakai atau untuk cadangan saja,” ujar Ibon salah seorang warga Jalan Murai.

Ibon mengaku masyarakat sudah lama menanti pemasangan pipa ke rumah mereka sejak sebulan lalu. Sejak mendengar kabar sudah dibuka pendaftaran pemasangan sambungan pipa ke rumahrumah mereka segara mendaftar ke petugas di kantor UPTD SPAM Sekadau.

“Tapi saya dengar daerah kita ini (Jalan Rawak) diutamakan pemasangan pipa leding. Siapa saja yang sudah mendaftar dan melunasi administrasi, langsung pipa dipasang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD SPAM Sekadau, Yok Kelak, ditemui di Jalan Murai disela-sela memantau kegiatan pemasangan sambungan pipa, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pemasangan sambungan pipa air bersih Sirin Meragun ke rumah warga sejak awal November 2012. Bahkan pemasangan khusus untuk dalam kota Sekadau ditargetkan 1000 sambungan.

“Selain di dalam kota Sekadau, seperti di Jalan Rawak dan sekitranya yang kita target, pemasangan sambungan pipa ke rumahrumah juga berjalan di daerah Nanga Taman dan Sekadau Hulu (Rawak) khusus jalur yang dilewati pipa, karena ini yang priotitas,” terangnya.

Yok mengimbau kepada warga yang belum melakukan pendaftaran terutama yang berdomisili di Jalan Medeka Selatan untuk sege-

ra mendaftar kepada petugas. Apabila pendaftaran sudah dilakukan dan mengisi formulir permohonan pemasangan sambungan pipa ke rumah, berikut melunasi biaya administrasi yang sudah ditentukan, maka petugas akan segera memasang sambungan pipa ke rumah pemohon.

“Kita akan prioritas untuk pelanggan baru dan lama.

Khusus pemohon yang baru apabila sudah melunasi biaya administrasi, akan langsung dipasang,” timpalnya.

Hingga kemarin, pantauan di lapangan sekitar Jalan Murai, Gang Bayam dan sekitarnya masih dalam tahap pemasangan pipa ke rumah-rumah. Diperkirakan dalam dua atau tiga hari ke depan, pemohon pemasangan baru seperti di Jalan Murai akan rampung dipasang. “Tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan warga,” tandasnya. o

Jemaah Haji Sekadau Tiba di Kampung Halaman Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Jemaah haji asal Sekadau, akhirnya tiba di ‘Bumi Lawang Kuari’, Kamis (22/11) sore dengan selamat.

Ke-47 orang jemaah haji asal Sekadau itu sebelumnya dijemput Pemerintah Kabupaten Sekadau di Batam. Setelah melaksanakan rukun Islam kelima di tanah suci Mekah selama 1 bulan.

Dua hari sebelumnya,

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, langsung menyambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Sekadau di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (20/11).

Kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sekadau yang tergabung dalam kloter 21 yang terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (20/11) sekitar pukul 11.30.

Rupinus menyampaikan

selamat kepada para jemaah haji asal Kabupaten Sekadau yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Mekah. Terlebih bisa kembali lagi ke daerah masing-masing dengan selamat.

Menurutnya, keselamatan dan kesuksesan jemaah haji asal Sekadau, tentunya tidak terlepas penyertaan Tuhan serta do’a maupun dukungan dari semua pihak, terutama keluarga dan Pemerintah Kabupaten Sekadau. o

Jumat, 23 November 2012

Tekan Angka Gizi Buruk, Butuh Komitmen Bersama Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang GIZI buruk masih menjadi ancaman kesehatan di masyarakat, khususnya balita dan anak. Terkait hal ini, Pemkab Sintang melalui Dinas Kesehatan 2001 lalu telah mendirikan pusat penatalaksanaan gizi buruk (PPGB). Dalam perjalanannya, PPGB, telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan jiwa penderita gizi buruk yang datang dari berbagai kecamatan di Sintang. Bahkan tahun 2008 lalu, PPGB pernah bekerjasama dengan Pemkab Kapuas Hulu dan di tahun 2011 kembali bekerjasama dengan Pemkab Sekadau.

Dua tahun terakhir, jumlah pasien yang masuk PPGB jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh. Di tahun 2011 lalu, setidaknya tercatat ada 25 penderita gizi buruk yang berhasil ditolong dan ditangani oleh PPGB. Sementara hingga November 2012 ini, PPGB mencatat ada sekitar 20 pasien.

“Kita belum bisa pastikan bahwa jumlahnya lebih sedikit dari tahun lalu, karena masih ada waktu bulan Desember yang bisa saja terjadi penambahan pasien. Seperti tahun 2011 lalu, di bulan Desember ada 3 pasien gizi buruk yang masuk,” kata Adi Sulistyanto, Kepala PPGB Sintang, Kamis (22/ 11).

Dikatakan pria yang akrab di sapa Adi ini, secara umum angka penanganan gizi buruk di Sintang menunjukkan peningkatan. Hal itu menurutnya justru bisa dilihat dari semakin banyaknya pasien yang masuk dan dirawat di PPGB. “Artinya jangkauan kita jalan. Karena kita sudah menerapkan program survailens gizi ditingkat puskesmas dan memberikan sosialisasikan pada kader posyandu. Jadi semakin banyak pasien gizi buruk yang masuk ke PPGB itu justru lebih bagus,” ujarnya.

Terkait dengan penanganan gizi buruk, pencinta musik ini mengatakan bahwa yang sangat diperlukan adalah komitmen dari semua pihak. Masyarakat dan pe-

Adi Sulistyanto Foto Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

merintah harus bekerjasama agar gizi buruk tidak lagi menyerang dan menghantui anak dan balita yang ada di Sintang.

“Kalau untuk gizi buruk bukan di masalah kesehatannya. Tapi bagaimana menyelamatkan kehidupan pengidap gizi buruk,” katanya.

Secara nasional dan ketentuan dalam MDG’s, angka gizi buruk di suatu daerah ditoleransi minimal terjadi hanya 5 persen dari jumlah penduduk. Sintang sendiri menurutnya telah melewati angka minimal tersebut. Artinya angka gizi buruk Sintang berada di bawah angka 5 persen.

Di tahun 2013 mendatang, PPGB menargetkan tidak hanya bisa menangani gangguan pertumbuhan karena gizi buruk, namun juga bisa menangani gangguan perkembangan pada penderita gizi buruk. Apalagi saat ini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan organisasi dari Belanda untuk memberikan terapi kepada anak dengan keterbatasan khusus yang di sebabkan salah satunya oleh gizi buruk.

“Sepanjang tahun 20112012 ini, tidak ada pasien gizi buruk yang meninggal.

Kita juga tidak bisa mendapatkan data itu dari puskesmas, karena memang tidak ada pendataan atau laporan tentang hal itu. Tapi memang pasien yang masuk dan dirawat di PPGB ini pasti mendapatkan rujukan baik dari tenaga kesehatan di desa ataupun dari dokter umum. Karena awalnya keluhan mereka hanya sakit, misalnya diare atau sakit lainnya. Tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan baru diketahui kalau ada gizi buruk,” pungkasnya.

APBD Melawi dipastikan akan meningkat pada tahun 2013 mendatang. Hal ini dikarenakan alokasi dana pusat ke Melawi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan signifikan hingga 15 persen.

“Tanpa harus menjolok atau lobi-lobi pusat, kita mendapatkan peningkatan DAU hingga 15 persen,” kata Bupati Melawi, Firman Muntaco saat penandatanganan KUA dan PPAS APBD Perubahan kemarin.

Dikatakan, peningkatan DAU hingga di atas Rp 400 miliar menunjukkan perhatian dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Melawi. Ia pun berharap, nantinya peningkatan DAU dan DAK yang akan berimplikasi pada peningkatan APBD dapat membuat pelaksanaan pembangunan di Melawi semakin baik di segala sektor.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Usman Sekeng mengungkapkan kenaikan DAU Melawi untuk anggaran tahun 2013 dari Rp 387 miliar menjadi Rp 468 miliar. Sedangkan untuk DAK juga mengalami peningkatan di atas 60 persen dari Rp 50 miliar menjadi Rp 84 miliar pada tahun 2013.

“Penetapan DAU dan DAK memang langsung melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi mengapa DAU dan

DAK kita naik, memang sudah menjadi kebijakan pusat,” kata Sekeng.

Diterangkan, kenaikan DAU memang dipengaruhi rencana kenaikan gaji aparatur pegawai negeri tahun depan. Sehingga untuk belanja pegawai juga dipastikan akan mengalami peningkatan.

“Namun, kita tetap upayakan belanja langsung atau belanja yang berhubungan dengan pelayanan publik juga akan mengalami peningkatan,” harapnya.

Sementara itu, untuk DAK yang diluncurkan ke Melawi, Sekeng menerangkan, anggaran Rp 84 miliar nantinya akan tersebar di berbagai instansi. Sektor pendidikan dan kesehatan biasanya akan mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar ketimbang instansi lainnya. “:Kenaikan ini tentu juga berdampak pada alokasi DAK pada setiap instansi.

Sehingga semakin banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di setiap instansi,” paparnya.

Sisi lain yang terus dioptimalkan oleh DPPKAD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Melawi yang kini masih jauh dari harapan. Kata Sekeng, PAD yang masih belum optimal atau belum mencapai target akan dimaksimalkan pada tahun depan.

“Sekarang PAD kita memang belum mencapai target. Maka, untuk mengoptimalkan, kita akan lakukan komunikasi dengan kepala SKPD terkait yang memang melakukan pemungutan PAD,” terangnya.

Borneo T Tribune

9

Pelanggan Indosat di Sayan Keluhkan Signal Hilang Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

DAU-DAK Melawi Meningkat 15 Persen Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Sintang-Melawi

SEJAK beberapa hari terakhir, jaringan telekomunikasi milik Indosat sama sekali tak bisa digunakan oleh masyarakat Sayan. Jaringan tersebut mati total alias sama sekali tak ada signal, padahal di Sayan terdapat BTS Indosat.

Akibatnya sejumlah warga pun mengeluhkan karena akses komunikasi ke luar sama sekali tak bisa dilakukan. Pasalnya saat ini komunikasi melalui telepon selu-

ler sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sulit dipisahkan dari masyarakat.

“Sudah tiga hari ini pak, Indosat tak ada sinyal. Gangguan terus, sehingga kita pun tak bisa menelpon keluarga di luar daerah,” kata salah satu pemilik kedai kopi di Nanga Sayan, saat ditemui Borneo Tribune, Rabu.

Ia mengungkapkan selain tiga hari tanpa sinyal, BTS milik Indosat tersebut pun setahun ini mengalami gangguan. Sinyal tersebut kadang datang kemudian hilang beberapa waktu. Padahal hanya Indosat yang ada bisa

diakses di Kecamatan Sayan.

“Sehingga sekali gangguan, kita sama sekali tak bisa berkomunikasi. SMS pun sulit. Ujung-ujungnya kita pun kesulitan mendapatkan informasi,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Sayan, Salim Bahrum, mengungkapkan, keluhan warga Sayan soal gangguan jaringan Indosat sudah berulang kali diungkapkan, bahkan hingga terbit di media cetak beberapa bulan terakhir.

“Kami juga tak mengerti apa persoalan hingga tower (BTS) Indosat ini sama sekali tak berfungsi. Jadi apa gu-

nanya dibangun tower disini kalau pelayanannya buruk, “ keluhnya.

Salim bahkan mengungkapkan, sempat ada masyarakat yang sampai berniat untuk merobohkan BTS karena emosi akibat jaringan tenggelam muncul. Menurutnya, sebagai provider terkemuka di negeri ini yang sering kali mengiklankan diri sebagai provider yang baik haruslah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat terutama yang tinggal di pedalaman.

“Saya berharap jangan cuma bagus di iklan saja, tapi

pelayanan buruk di lapangan. Kita sebenarnya senang ada Indosat disini karena semakin memudahkan akses komunikasi. Tapi kalau layanannya buruk tentunya masyarakat pasti akan kecewa pula. Bagaimanapun konsumen adalah raja,” tegasnya.

Dari berbagai informasi yang diperoleh wartawan, jaringan Indosat, khususnya untuk di Kecamatan Sayan masih relay dari jaringan di Kota Baru. Sedangkan, gangguan jaringan hingga mati total selama tiga hari ini diakibatkan putusnya kabel Fiber Optic (FO) bawah laut.

Perkemahan Raimuna Cabang-Anjangsana Pramuka

Aktifkan Gerakan Pramuka Sayan Eko Susilo Borneo Tribune, Sayan GERAKAN Pramuka yang sempat vakum di Kecamatan Sayan kembali menggeliat.

Pramuka yang menjadi wadah kreatif bagi para pelajar kini terus digalakkan, salah satunya dengan menggelar perkemahan Raimuna Cabang dan Anjangsana Pramuka di lapangan sepakbola Kecamatan Sayan, mulai 20- 25 November.

Tak hanya morse dan semaphore yang diperlihatkan para peserta perkemahan tersebut, tapi juga sejumlah tari-tarian daerah dan tarian modern dipertunjukkan oleh berbagai regu pramuka dari sejumlah gugus depan di Kecamatan Sayan.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Kwartir Ranting kecamat-

Ketua Kwarcab Melawi, Abang Tajudin didamping Camat Sayan, dan Ketua Kwarran Melawi mengunjungi tenda peserta perkemahan Raimuna Cabang dan Anjangsana Pramuka di Lapangan Bola Sayan. FOTO: Eko Susilo/Borneo Tribune an Sayan, Ridwan Saidi mengungkapkan ada 600 peserta perkemahan yang mengikuti kegiatan ini.

Dalam perkemahan ini, para pembina membahas per-

kembangan kepramukaan yang ada di Melawi, juga mengatur strategi dalam rangka menjadikan pramuka sebagai organisasi kader dan membangun jiwa mandiri para pemu-

da Indonesia.

Sedangkan untuk peserta didik diminta untuk belajar mandiri dalam mengelola keperluan sehari-hari dan tidak terlalu tergantung pada pembinanya. Sehingga berbagai ilmu yang dipelajari, khususnya dari perkemahan dapat diterapkan kehidupan seharihari.

“Ini juga menjadi ajang kita untuk kembali mengaktifkan gerakan pramuka, khususnya di wilayah Kecamatan Sayan, serta seluruh wilayah Melawi,” harapnya.

Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam anjangsana pramuka diantaranya adalah festival lagu perjuangan, lomba tata upacara, pemilihan putra-putri rimbawan, camp standar, fotografi, hasta karya, the big game serta yelyel pramuka.

Sementara itu, Ketua Kwar-

tir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Melawi, Abang Tajudin mengatakan gerakan pramuka tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pramuka menjadi tempat untuk membangun manusia yang memiliki karakter serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat.

“Gerakan pramuka memiliki peranan besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda yang pada saat ini telah menjadi dambaan utama masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ia pun berterima kasih pada Kwartir Ranting Sayan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, kepada sekolah dan Pembina yang telah mengirimkan peserta pada kegiatan ini. Termasuk tuan rumah SMP N 1 Sayan yang telah mempersiapkan segala fasilitas perkemahan dengan baik.

Danrem Pimpin Sidang Seleksi Prajurit Tamtama Prioritaskan Putra Daerah Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang SEBANYAK 40 orang calon tamtama PK TNI AD gelombang II tahun 2012 mengikuti sidang panitia pemilihan (Panlih) di gedung Pancasila, Kamis (22/11) pagi. Calon tamtama ini merupakan calon pendaftar yang terbaik, namun tetap akan dilakukan seleksi sehingga masih ada sekitar 5-7 orang yang akan gugur.

Jalannya sidang panlih calon tamtama TNI AD dipimpin langsung oleh Danrem 121/ ABW Kolonel Inf. Binarko Sugihantyo.

“Memang kita ada prioritas dalam tanda kutip bagi putra daerah. Tapi semuanya tetap harus lewat prosedur. Tidak serta merta mendaftar langsung diterima. Jadi tetap ikut

Kol Inf.Binarko Sugihantyo Foto Endang Kusmiyati/Borneo Tribune

mekanisme dan kualitas tetap jadi penilaian,” kata Danrem, kemarin.

Prioritas dalam tanda kutip tersebut dicontohka nnya misalnya dalam hal tinggi badan.

Secara umum menurutnya untuk prajurit TNI AD, tinggi badan dipatok pada angka 165 cm. Tapi untuk putra daerah

ditoleransi pada tinggi 163 cm.

Kemudian pada sisi nilai ijazah, karena nilai kelulusan di daerah Jawa tidak bisa disamakan dengan di Kalimantan, maka untuk nilai murni standarnya bisa lebih rendah untuk putra daerah.

“Misalnya dari 10 yang test, nilainya semuanya 6. Maka bisa jadi yang kita prioritaskan untuk lulus adalah putra daerah. Karena memang harus ada keterwakilan. Tapi harus dipastikan nilainya memang dinyatakan lulus,” jelas Danrem.

Ia juga menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada istilah putra daerah atau bukan putra daerah dalam penerimaan tamtama di TNI AD, namun lebih luas yaitu putra Indonesia. Apalagi penerimaan tamtama dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap Kodam dan satuan di TNI

AD. Pada penerimaan calon tamtama TNI AD tahun 2012 ini, di wilayah panda 121 ada sekitar 94 calon yang mendaftar. Setelah melalui beberapa tingkatan seleksi, baik administrasi, jasmani, kesehatan dua kali dan tes kesehatan jiwa, hanya sekitar 40 saja yang lolos sampai ke sidang panitia pemilihan. Calon yang gugur pada seleksi tidak ada pada bagian seleksi tertentu saja, namun tersebar merata pada sejumlah seleksi.

“Termasuk dari yang 40 ini, saya melihat masih ada kurang baik. Artinya masih ada yang gugur dan tidak mungkin semuanya lulus,” ujarnya.

Bahkan menurutnya pada saat seleksi administrasi, ada peserta yang merubah tahun kelulusan sehingga usianya bisa lebih muda. Untuk itu menurutnya seleksi memang dilaksanakan dengan sangat

ketat.

“Hari ini saya akan putuskan siapa yang akan lulus dan bisa jadi besok atau lusa mereka akan langsung berangkat ke Dodik di Singkawang. Karena pendidikan akan dimulai pada 26 November nanti,” jelasnya.

Terkait dengan tes kesehatan jiwa, Danrem mengatakan tes itu memang dirasakan sangat penting. Karena menurutnya ada seseorang yang secara fisik mampu menjadi prajurit namun tidak secara kejiwaan.

Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa ditekan pada kondisi tertentu. Jika ditekan bisa saja menimbulkan jiwa pemberontakan ataupun akibat lain.

“Misalnya pada saat lari kemudian mereka dibentak, ada yang tidak bisa. Malah bisa balik melawan. Dalam prajurit tidak bisa begitu,” tegasnya.

Bupati Resmikan Proyek PNPM Borneo Tribune, Sintang BUPATI Sintang, Milton Crosby, meresmikan fasilitas umum yang dibangun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekononi Masyarakat (PNPM PISEW) 2012 pada Kamis, 22 November 2012 di Dusun Bina Jaya, Desa Tanjung Balai, Kecamatan Sepauk.

“Akhir dari program PNPM agar masyarakat bisa mandiri, produktif, aktif dan kreatif.

Kehidupan ini harus bersamasama dan gotong royong sebagai budaya nasional kita. Jaga dan pelihara semua yang sudah dibangun. Mari kita semua bekerja keras, ikhlas, tuntas, cerdas dan menghindari minuman keras sehingga kita akan sukses” kata Milton.

Ia menambahkan bahwa program PNPM ini merupakan program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Peran masyarakat dengan adanya program ini terberdayakan dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan pembangunan itu sendiri.

Pemerintah pusat sendiri memiliki program yang langsung untuk rakyat seperti bantuan dan perlindungan sosial, PNPM, Kredit Usaha Rakyat, rumah sangat murah, angkutan desa murah, listrik murah dan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.

Kepala Desa Tanjung Balai Antonius Suwandi menjelaskan bahwa desanya baru berumur 4 tahun dengan 273 KK dengan jumlah penduduk 893 jiwa dengan tiga dusun.

“Dengan program PNPM PISEW ini kami sudah menargetkan membangun 10 titik sumur bor, tetapi ternyata kami mampu membangun 15 titik sumbur bor dengan 5 titik dibangun secara swadaya masyarakat. Satu titik sumur bor menghabiskan dana 15 juta. Semua pengerjaan proyek ini dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa.

Kami membuka diri jika Pemkab Sintang masih memberikan program bantuan kepada desa kami. Karena bantuan tahun 2012 ini hanya fokus pada pembuatan sumur bor saja, sementara kami juga perlu program yang lain seperti jalan dan gedung. Saya mengajak seluruh masyarakat un-

tuk bersama-sama menjaga sumur yang sudah ada. Jangan saling membebani. Itu tugas kita sebagai pengguna dan pemakai karena kita sangat memerlukan air bersih ini. Kalau bisa sumur bor ini bisa berumur 20 tahun” jelas Antonius Suwandi.

Camat Sepauk Agrianus menjelaskan program PNPM PISEW sangat penting karena masyarakat diberdayakan dan menjadi subjek atau pelaku pembangunan itu sendiri sehingga akan muncul rasa memiliki yang tinggi.

“Inilah program pemberdayaan yang cukup baik karena mampu menambah wawasan dan meningkatkan budaya gotong royong dan kebersamaan,” katanya.

Di Kecamatan Sepauk kini telah dibangunkan sawah, jalan, jembatan, sarana air bersih, gedung polindes dan posyandu, irigasi sawah, pembangunan PLTMH, membangun jalan rabat beton ke tempat wisata air terjun dan pembuatan kursi sekolah. Program tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Sepauk.

“Bahkan di Desa Sinar Pekayau mampu membangun jembatan lebar 3 meter dan

Milton Crosby tandatangani prasasti peresmian proyek PNPN PISEW di Sepauk. FOTO: Ist panjang 24 meter dengan mampu dilewati kendaraan alat berat,” katanya. Artinya semua program PNPM PISEW mampu membangun sesuatu yang berkualitas baik. Nah, melihat ini ia mengusulkan agar proyek yang bersumber dari APBD bisa dibangun sendiri oleh masyarakat bukan melalui tender. Karena rasa memiliki dan tanggung jawab ada pada masyarakat setempat. Tahun ini dari 33 desa, ada 10 desa yang mendapatkan program PNPM. Agrianus juga mendorong Pemkab menjalankan konsep kerjasama yang baku dengan pihak perusahaan dalam pengelolaan jalan di pedalaman sehingga pihak perusahaan tidak ragu-ragu untuk membantu pemeliharaan dan pembu-

kaan jalan.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut ketua TP PKK Ny. Katty Evelina, Kadis Pekerjaan Umum Askiman, Kepala Bappeda Mas’ud Nawawi, Kakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hendrika, dan sejumlah camat.

PNPM PISEW memiliki dua program yakni Program KSK Kecamatan Strategis Kabupaten (KSK) yang terdiri dari Kecamatan Sintang, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu dengan mendapatkan Rp 2 miliar dan program Pengembangan Investasi Kecamatan (PIK) yang terdiri dari Sepauk, Sintang, Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah dengan mendapatkan Rp 1,5 milyar per kecamatan. (Rilis/ Syukur Saleh)

Kapuas Hulu

Borneo Tribune

Jumat, 23 November 2012

10

Delapan Desa Tolak Hutan Lindung Borneo Tribune, Putussibau Delapan desa menyatakan diri menolak keberadaan hutan lindung yang akan masuk di sekitar kawasan Siawan Belida. Delapan desa tersebut terdapat di

wilayah Kecamatan Bunut Hilir yaitu Desa Bunut Hulu, Desa Bunut Tengah, Desa Nanga Tuan, Desa Entibab.

Kecamatan Embaloh Hilir di Desa Keliling Sembulung, Desa

Palapintas. Kecamatan Bika di Desa Jelemuk, dan Kecamatan Mentebah di Desa Tekalong.

Kawasan Siawan Belida telah diusulkan Fauna Flora Internasional (FFI)

bekerjasama dengan PT. Wana Hijau Nusantara (WHN) untuk melestarikan kawasan tersebut melalui restorasi ekosistem yang diarahkan kepada program pengurangan emisi dari

APBD 2013 Prioritaskan Pendidikan Borneo Tribune, Putussibau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2013 mencapai Rp 987.174.835.000, bidang pendidikan akan menjadi urusan wajib dan akan dialokasikan sebesar Rp 238.415.168.000.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBD tahun anggaran 2013, Rabu (21/11), mengatakan estimasi pendapatan daerah tahun anggaran 2013 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 27.952.200.000, dana perimbangan sebesar Rp 948.492.635.000, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 10.730.000.000.

“Belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun ang-

garan 2013 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak,” tuturnya.

Rencana belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar Rp 1.019.977.220.152, yang terdiri dari belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp 441.913.332.300, sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp 578.063.887.852. Bidang kesehatan Rp 71.176.367.000,

bidang pekerjaan umum direncanakan Rp 265.226.754.500, bidang perencanaan pembangunan Rp 12.966.612.000, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika direncanakan Rp. 13.153.739.000, bidang lingkungan hidup sebesar Rp 4.653.981.000, bidang koperasi dan usaha kecil menengah Rp 8.324.495.000, bidang kebudayaan dan pariwisata Rp 7.404.

276.000, bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian direncanakan Rp. 296.885.334.400, bidang pemberdayaan masyarakat direncanakan Rp. 13.871.836.000, bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan Rp 36.646.767.252, bidang pertambangan direncanakan sebesar Rp 13.366.767.252, bidang kela-

utan dan perikanan direncanakan sebesar Rp 16.915.140.000, bidang transmigrasi, tenaga kerja dan sosial direncanakan sebesar Rp 7.091.551.000.

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2013, penerimaan pembiayaan yang berasal dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp 42.802.385.152 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10 miliar. “ Berdasarkan rencana APBD tahun anggaran 2013 diharapkan akan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(Freelancer/Timotius) o

192 PNS Pensiun Borneo Tribune, Putussibau Sejak tahun 2010-2012, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 192 orang pensiun, dengan rincian tahun 2010 berjumlah 58 orang, tahun 2011 sebanyak 48 orang dan tahun 2012 sebanyak 86 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu H. Sarbani mengatakan jumlah PNS yang akan pensiun meningkat pada tahun 2015, berjumlah 146 PNS kan menjalani masa pensiun. “ Data yang kita miliki memang pada tahun 2015 men-

datang jumlah PNS kita yang akan pensiun akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” ucap Sarbani, di ruang kerjanya, Rabu (21/11).

Dipaparkan Sarbani untuk jumlah keseluruhan menurut data yang sudah tercatat sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mendatang sebanyak 569 orang PNS yang akan pension, sedangkan meninggal sebanyak 69 orang.

Menurutnya pada tahun 2013 mendatang PNS yang akan pensiun berjumlah 99 orang, tahun 2014 sebanyak 132 orang dan untuk tahun 2015 sebanyak 146 orang.

Terkait masa pensiun ter-

sebut, Sarbani mengimbau PNS tidak mempercayai informasi yang berkembang berkaitan dengan pembayaran gaji pensiun secara tunai. Sarbani mengaku pihaknya masih menggunakan aturan lama. Sedangkan untuk Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini belum ada kejelasan. “ Menurut perhitungan pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pensiun mulai menjadi seorang PNS hingga masa pensiun dibayar selama 70 tahun lamanya, dengan batas usia pensiun 56 tahun, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dengan munculnya RUU ASN tersebut, akan tetapi hingga saat ini RUU ASN itu belum jelas, itu baru sebatas draft saja,” jelas Sarbani.

Ia mengatakan, pembayaran gaji pensiunan dibayarkan melalui PT. Taspen, pihaknya hanya mengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji PNS yang sudah pensiun. “ Jikapun ada aturan yang baru, otomatis kami akan melakukan sosialisasi berdasarkan peraturan yang ada. akan tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan me-

ngenai informasi pembayaran pensiun secara tunai, karena yang kita pegang baru sebatas konsep RUU ASN tersebut, dan untuk besaran per bulannya pembayaran gaji pensiun yang ada di Kapuas Hulu kita tidak mengetahuinya, kita hanya sebatas mengeluarkan SKPP,” ungkapnya.

Muhardi, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu mengaku tidak mengetahui secara rinci kisaran gaji setiap bulannya untuk pembayaran gaji pensiun, sebab menurut dia, untuk pembayaran gajij pesiun langsung ditangani oleh PT. Taspen. “ Para pesiunan itu sudah menjadi tanggungan negara sehingga pembayarannya melalui PT. Taspen, sedangkan untuk kisaran jumlah keseluruhan setiap bulannya kita tidak tahu, sebab kami hanya meneruskan SKPP yang dikeluarkan BKD Kapuas Hulu, yang kemudian kami teruskan ke bagian Taspen, dan SKPP itu menjadi dasar Taspen membayarkan gaji pensiun,” jelasnya. (Freelancer/Timotius) o

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( l07.05 l07.55 l11.10 l14.35 l16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( l07.00 l07.55 l11.55 l15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( l07.30 l11.35 l15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( l08.00 l12.55 l17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

dupan ekonomi masyarakat di kawasan Siawan Belida masih sangat bergantung kepada kawasan tersebut, kehidupan masyarakat di delapan desa masih di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengutamakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut daripada mengubah status kawasan, karena perubahan ini akan memiskinkan masyarakat, serta SDM dan SDA belum memadai. “ Jadi itulah alasan masyarakat menolak rencana perubahan status di sekitar kawasan Siawan Belida, sebab mereka secara turun temurun sudah hidup dari hasil dan potensi hutan yang mereka miliki, seperti nelayan, madu, berburu, dan ketergantungan dari hasil hutan bukan kayu, dan itu secara turun temurun

sejak nenek moyang sampai saat ini,” paparnya.

Menurut Melano, pihaknya dari FFI-IP bekerjasama dengan PT. WHN akan terus berupaya mengadakan konsultasi dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui restonasi ekosistem. “ Hingga saat ini memang belum ada pernyataan masyarakat secara tertulis untuk mendukung program FFI-IP akan tetapi masyarakat sudah menyampaikan menerima keberadaan hutan produksi konversi jika dibandingkan dengan status kawasan hutan lindung, dan kami akan terus berupaya melakukan konsultasi ke masyarakat hingga perizinan keluar, dan nampaknya perizinan tersebut masih terganjal di Gubernur Kalbar,” pungkasnya.

(Freelancer/Timotius) o

Ratusan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diambil sumpah janjinya di Indoor Volley Kota Putussibau

Gallery

Telp. 0561-577868

deforestasi dan degradasi hutan . “ Akan tetapi ada informasi yang tadinya Siawan Belida itu masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berubah menjadi Hutan Lindung (HL), ini yang dikhawatirkan masyarakat sehingga masyarakat di delapan desa tersebut membuat surat pernyataan menolak hutan lindung yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI,” kata Sabinus M. Melano, Koordinator Kemitraan Masyarakar pada FFI-IP Kalimantan Barat, Kamis (22/11).

Dijelaskan Melano, masyarakat menolak apabila adanya rencana perubahan status kawasan dari HPK menjadi HL, dengan pertimbangan hak masyarakat terhadap kawasan tersebut harus dipertahankan, kehi-

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

300 PNS Diambil Sumpah Borneo Tribune, Putussibau 300 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diambil sumpah dan janji oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Muhammad Sukri, di Indoor Volley Putussibau, Kamis (22/11).

Sukri, mengatakan saat ini masalah disiplin PNS telah menjadi sorotan masyarakat. “ Disiplin merupakan proses menumbuhkembangkan sikap dan karsa PNS dalam mengedepankan tugas, serta membentuk watak yang taat terhadap kewajiban dan

hak,” ucapnya.

Menurutnya, disiplin bukan hanya diterapkan dalam upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran, namun sebagai upaya perbaikan sikap mental, sumber daya aparatur melalui pemberian sanksi yang profesional terhadap pelanggaran kode etik PNS. “ Saya minta kepada para PNS agar menjadikan sikap disiplin sebagai budaya orang-orang yang beradab, janganlah jam-jam pelayanan kantor saudara tidak memberikan pelayanan.

Atau jangan hanya membe-

rikan pelayanan sekedarnya saja, harus dilakukan dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Dikatakan Sukri, tuntutan untuk melaksanakan tugas dengan profesional, disiplin dan bertanggungjawab adalah harapan seluruh masyarakat akan masa depan yang lebih baik. “ Sangat tidak pantas apabila seorang PNS menunjukkan dan menampilkan kinerja, sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan sebagaimana layaknya seorang yang terpilih.” katanya. (Freelancer/Timotius) o

Sembilan PNS Kena Hukuman Disiplin Tingkat Berat Borneo Tribune, Putussibau Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Muhammad Sukri mengatakan sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, pangkat sedang dan tingkat ringan serta empat PNS yang sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. “ Ini bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menegakkan disiplin bagi PNS, pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran dalam memberikan pelayanan akan terus dimonitor dan dinilai apakah sudah melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya atau bahkan sebaliknya,” ucap Sukri serius, saat pengambilan sumpah/ janji PNS, Kamis (22/11).

Ia mengatakan, PNS dituntut untuk dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang patut diteladani di tengah-tengah pergaulan masyarakat, agar nama baik Korps PNS dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terbangun dan tetap terjaga. “ Tugas PNS sangatlah berat harus memiliki wawasan yang luas, profesional dalam pelaksanaan tugas serta senantiasa dapat mengembangkan potensi diri,” katanya.

Kata Sukri, PNS dituntut

untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan jujur dalam bertindak juga harus bisa mencari inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan ke depan yang lebih komplek.

“PNS harus lebih korektif serta dapat memberikan solusi kepada atasan agar keputusan dan kebijakan yang salah dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada kesalahan sehingga dapat menimbulkan pro dan kontra dari suatu kebijakan, jangan salah dibiarkan salah, yang salah harus diperbaiki agar menjadi benar, yang sudah benar harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan,” pesan Sukri. (Freelancer/ Timotius) o

IKLAN BARIS Dijual

Dicari

Peluang Usaha

Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2.

Hub:085252015279

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034

Dijual Bangunan

Paket DAHSYAT MITSUBISHI!! Colt Diesel + Dump. DP Cuma 75 Juta + Bns TV LED 24” Hub. 085 268 495 763

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Dijual

Dijual Tanah

Peluang Bisnis

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336

Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll.

Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999

DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Dijual tanah, 364 M2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Kost

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris: 1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Jumat, 23 November 2012

11

Terdakwa Mantan Bupati Sanggau Sidang PK “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Selanjutnya, “Apabila berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya”. Kemudian “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sua-

tu kekeliruan yang nyata.”

Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut,ÿ Yansen pun menggunakan hak konstitusional dalam upaya mencari keadilan.

“Karena kami yakin, bahwa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa masih ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

“Dalam pengajuan permintaan PK ini, alasan-alasan yang kami sampaikan adalah terdapatnya keadaan baru (Novum) dan adanya kekhilafan Hakim dalam Amar Putusan Pengadilan Sanggau Nomor 62/PID.B/ 2011/PN.SGU tanggal 20 Juli 2011,” tegasnya.

Yansen pun menuturkan,

Novum yang disampaikan diantaranya, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2337K/PID.SUS/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas nama terdakwa I, Ramlan Maringga, BA dan terdakwa II, Zawawi, S.Sos. Serta surat pernyataan Epy Frankhi alias Fanjung tanggal 9 November 2012 yang sangat terkait dengan perkara tanah TPA Sampah tersebut, karena pada saat berlangsungnya persidangan pada waktu itu yang bersangkutan tidak ditampilkan menjadi saksi.

“Padahal yang bersangkutan adalah saksi mahkota yang mengetahui seluruh rangkaian tentang pengadaan tanah TPA Sampah

Meliau, karena yang bersagkutan adalah selaku penjual dari tanah TPA Sampah Meliau tersebut,” tegasnya.

Yansen pun menambahkan, bahwa dirinya tidak berhak untuk mengatakan siapa yang bersalah. “Saya tidak berhak katakan siapa yang bersalah. Tapi saya mengatakan, saya tidak bersalahah,” jelasnya.

Yansen menjelaskan, bahwa panitia pengadaan tanah merupakan sebuah tim yang beranggotakan SKPD yaitu Kepala Dinas/ Badan yang berkompeten dan profesional selaku Pembantu Bupati bidang tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tugas pokok dan fungsi

SKPD adalah melaksanakan program secara teknis dan sekaligus pula sebagai pengguna anggaran dari program yang ada di dalam DPA masing-masing SKPD. Oleh karena itu, berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Bupati telah dilimpahkan kepada Pengelola Keuangan Daerah/ dan SKPD) PPKD, dimana Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fakta di persidang bahwa tidak satu pun pejabat SKPD yang duduk menjadi anggota panitia pengadaan tanah memberi laporan tertulis berupa Telaahan Stap (TS) yang su-

dah berlaku umum dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau, dimana di dalam satu kegiatan dalam rangka pelaksanaan program dan ternyata dalam pelaksanaannya terdapat masalah atau kemungkinan terdapat masalah, maka pejabat SKPD tersebut wajib membuat TS atau pertimbangan teknis bila menyangkut teknis kepada Bupati.

Dengan kata lain, Bupati sudah melimpahkan kewenangannya kepada pejabat SKPD dalam melaksanakan prgram pembangunan dan sekaligus pula sebagai pengguna anggaran daerah.

Menurut hukum, Bupati sebagai Kepala Daerah me-

netapkan kebijakan daerah secara umum yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Sanggau yang akhirnya menjadi APBD Ta. 2007. Dengan demikian kebijakan tidak dapat dituntut.

Sementara itu, Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu memutuskan untuk melanjutkan sidang pada Selasa (27/11) depan dan sebelum Natal, sidang ini sudah selesai. Lantaran, akan dipelajari dan memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk memberikan jawaban tertulis.

netapkan moratorium sudah panjang untuk Pemerintah RI. Mereka tentu sudah melakukan evaluasi terkait wilayah-wilayah yang dimekarkan dari daerah induk.

“Tentunya banyak yang sukses, sedikit sekali yang tidak berhasil,” paparnya.

Legislator PAN DPRD Provinsi Kalbar ini menambahkan beberapa daerah pemekaran di Provinsi Kalbar terbilang sukses. Sebut saja, Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kabupaten

Kayong Utara (KKU). Dua wilayah ini berhasil ketika dimekarkan dari kabupaten induk. Segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terangkat ke permukaan.

“Oleh karena itu, pencabutan moratorium pemekaran akan menjadi salah satu poin perjuangan KAHMI Kalbar di Munas,” lugasnya.

Mantan tokoh gerakan mahasiswa Kalbar ini berpendapat bahwa pemekaran wilayah tidak akan menjadi

beban keuangan Negara apabila dikelola secara maksimal. Menurutnya, pemerintah melalui Kemendagri dan Komisi II DPR RI tentunya bisa menilai, melihat serta mengevaluasi apabila memang ada satu wilayah yang tak layak dimekarkan. Apalagi ada grand desain pemekaran dan sangat memungkinkan untuk 50 provinsi di Indonesia.

“Kami berpikir juga untuk kepentingan daerah,” tegas Tony.

dah lebih dari lima puluh tahun ia berada di situ. Tidak ada orang yang tahu asal-muasalnya.

Di usia yang sudah senja, ia masih bekerja memotong rumput dari rumah ke rumah. Tetapi, tidak seramai dulu, Selain tenaganya yang semakin berkurang, banyak lahan pekarangan yang telah berubah menjadi bangunan. Rumput pun susah hidup lagi.

Itu juga yang membuat ia semakin kesepian. Ia merasa ditinggalkan banyak orang. Di dalam kamarnya, sambil berbaring ia menatapi sepasang cicak yang selalu menemaninya setiap malam. Cicak inilah yang menjadi sahabatnya mengarungi malam dari hari ke hari, dari tahun ke tahun.

Berbicara tentang sahabat, bapak teringat sebuah cerita bijak yang pernah bapak baca puluhan tahun yang lalu. Sebagian masih teringat. Kirakira seperti ini.

Pada suatu waktu, ada diskusi antara seorang guru

dengan para muridnya.

Guru itu berkata, ‘Yang sering kausebut persahabatan itu sebenarnya urusan bisnis.’.

‘Kenapa?’ Serentak para muridnya menanggapi.

Selanjutnya, guru itu bercerita tentang seorang pria yang baru saja pulang setelah bekerja keras seharian.

Di depan pintu istrinya yang cantik dan anak perempuannya yang mungil menyambutnya.

‘Ayo, mana ciummu?’ kata pria itu kepada si anak.

‘Nggak, ah’ sahut si anak.

‘Aduh.aduh, ayahmu ini telah bekerja keras sepanjang hari untuk mencari uang.

Masakan begitu sikapmu?.

Ayo, mana ciumnya?!’

Sambil menatap mata ayahnya, si kecil, lima tahun-an, itu berkata, ‘Uangnya dulu?!’

Ada jual-beli cinta antara si ayah dan anaknya. Bertindaklah sesuai dengan harapan-harapanku. Berilah apa yang kuinginkan. Maka, aku akan mencintaimu. Jika ti-

dak kau penuhi, cintaku akan berubah menjadi kebencian dan ketakacuhan.

Seorang murid yang pemberani menyela. ‘Tetapi, aku tidak begitu, guru!’

‘Apakah tidak sama buruknya?. Kau memperdagangkan cintamu demi cinta?’

Anakku, tampaknya pak Sarjo mengalaminya. Dulu ketika ia masih mampu memberikan tenaganya, banyak orang yang beramahramah kepadanya.

Mungkin situasi ini juga dialami para mantan pejabat. Tatkala masih menjabat, 24 jam tamu tidak berhenti. Tawa dan canda menebar di seluruh sudut rumahnya. Tetapi, begitu tidak menjabat, rumahnya bak kuburan. Sepi. Sunyi.

Memang persahabatan itu sungguh urusan bisnis!.

Dagang, belaka!.

Bapak akhiri surat ini dengan doa semoga persahabatan yang kau bangun bukan seperti itu. Kau berikan kasihmu. Kasih itu tidak menuntut balasan.

Usulan lain, menurut dia adalah bagaimana daerah perbatasan wajib diberikan perhatian secara khusus oleh pemerintah. KAHMI Kalbar siap memperjuangkan regulasinya supaya wilayah perbatasan masuk daerah mandiri. Wilayah perbatasan Kalbar tidak boleh dipinggirkan. Kalau bercermin dari perbatasan tetangga seperti Malaysia, perbatasan Kalbar jauh tertinggal.

“Perbatasan ibarat candra dimuka sebuah negara. Makanya sangat penting membentuk regulasi wilayah perbatasan,” timpalnya.

Tony melihat perbatasan Kalbar sudah layak dikelola pemerintah daerah setempat.

Sebab, kata dia, selama ini, perjuangan mempercantik wilayah perbatasan terkesan masih setengah hati. Infra-

struktur pendukung meski banyak dibangun serta belum memadai.

“Makanya, KAHMI Kalbar di Munas nanti juga akan bersuara lantang soal perbatasan,” ungkapnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas ini akan mencoba mengusulkan sekaligus mengutak-atik rumusan pembagian DAU/DAK Kalbar. Hendaknya, kata dia, komponen kewilayahan selain perhitungan jumlah penduduk juga harus dimasukan.

Tony mencontohkan, daerah Kalbar dengan luas wilayahnya nyaris setengah Pulau Jawa, namun porsi pembagian DAU/DAK Kalbar kecil. Justru provinsi di Pulau Jawa, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat,

Jawa Tengah DAU/DAK mencapai puluhan triliun.

“Di Kalbar paling hanya 23 triliun. Makanya kita akan usulkan komponen luas wilayah juga diperhatikan,” ucapnya.

Toni menyebut kenapa KAHMI Kalbar merasa perlu memperjuangkan usulanusulan tersebut di Munas.

Pasalnya para dedengkot lulusan KAHMI yang duduk di pemerintahan pusat. Mulai dari kementerian, DPR RI, lembaga negara lainnya tidak sedikit. Sehingga mereka punya nilai tawar tinggi untuk mempengaruhi Pemerintah Pusat.

“Makanya tiga usulan tersebut bakalan menjadi rekomendasi kami,” ucap Tony yang akan berangkat dengan 30 personilnya.

(Andry/Borneo Tribune)

Munas Mulai dari usulan pencabutan moratorium pemekaran, beranda perbatasan Kalbar, termasuk rumusan Dana Alokasi Umum (DAU)-Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Kalbar,” ujar Ketua Harian KAHMI Kalbar, Tony Kurniadi, di Pontianak, Kamis (22/11).

Mantan aktivis mahasiswa ini berpendapat kenapa moratorium pemekaran daerah perlu dicabut pemerintah? Pertama menurutnya, waktu evaluasi dengan me-

Persahabatan rumah siapa?” Tanya bapak.

“Tempat pak Surya” Jawabnya. Itu, Om Suryadi yang tinggal di ujung gang.

Kau masih ingat?

“Nglembur, ya” lanjut bapak sekenanya. “Ayo, singgah sebentar, minum kopi” “Tidak usap, Om, mau cepat-cepat mandi, terus tidur. Tadi malam sampai pukul tiga subuh. Nonton bola di SCTV” lanjutnya.

“Permisi, saya terus saja”.

Kau masih ingat pak Sarjo, bukan?!, Tukang tebas rumput yang dulu sering kita panggil ke rumah ketika halaman rumah kita masih ada.

Pak Sarjo tinggal di sebuah pondok liar di pekarangan belakang sebuah kantor.

Tempat tinggal sungguh berupa pondok 2x3 m. Cukup untuk menyimpan selembar tikar alas tidur dan sepedanya. Kegiatan MCKnya dilaksanakan di parit kecil belakang pondok.

Ia tinggal di situ sendirian. Setahu bapak, tidak ada istri tidak ada anak. Ia sebatang kara. Kata orang su-

SPK Dikonversi Jadi Akper Dharma Insan dari lulusan sudah bekerja sebagai PNS dan Pegawai RS Swasta, ada sejumlah kecil lulusan meneruskan studi mereka ke Strata I Keperawatan, ada yang memilih Strata I di Muhamadiyah dan beberap orang memilih keluar dari Peovinsi Kalbar.

Mahasiswa Akper Diploma I saat ini berjumlah 469 orang denga rincian, lakilaki sebanyak 228, dan Pe-

rempuan 241 orang. “Awalnya, Akper Diploma I dibawah Pembinaan Kemenkes RI, kemudian, sesuai SK Kemendikes RI nomor 40/D/O/ 2009 tanggal 2 Maret 2009, Pembinaan Akper Diploma I dibawah Kemenkes RI.” Selain menyelenggarakan Akper, Yayasan DI dipercayakan oleh Kemenkes RI mendirikan Akbid dan menyelenggarakan Program studi Kebidaan Diploma III

sesuai SK Kemenkes RI nomor 40/D/O/3009 tanggal 7 April 2009.

Akbid St Benedicta sudah diakreditasi oleh BAN PT dengan nilai C, sudah melulusakan 2 angkatan, sementara, mahasiswinya tercatat 360 orang. “Bila dilihat dari asal mahasiswa Akper dan Akbid 95 persen dari perdalaman di Kabupaten seluruh Provinsi Kalbar.” (bersambung).

BPBD Kalbar Lakukan Pemetaan Parsial Bencana kan pantauan hanya terkena limpahan air pasang di pinggir sungai. Kejadian-kejadian di daerah lain insidentil saja,” urai dia.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur dan DPRD Kalbar untuk pelaksanaan uji protap Peraturan Gubernur mengenai Penanggulangan Bencana. Uji protap ini, kata dia, semacam simulasi sesuai pergub sekaligus gelar pasukan.

Selain itu, Syawal menjelaskan pelaksanaan uji

protap juga untuk melihat kesiapan maupun sarana dan prasarana dari SAR, Tagana, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya.

Saat ini, lanjut Syawal, ada sedikitnya 700 personil dari Tagana dan Dinsos yang siap membantu BPBD Kalbar.

Selain uji protap, sambung dia, instansi itu juga akan menggelar rapat koordinasi bersama Bappeda serta BPBD kabupaten dan kota yang membahas tentang rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

Hasil pembahasan akan di-

usulkan dalam rencana jangka menengah daerah tahun 2013 sampai 2018.

“Kami mengacu kepada pemerintah pusat, sehingga hasil rencana aksi juga sebagai usulan kepada pemerintah pusat,” ungkap Syawal.

Ia menjelaskan ada tiga hal dalam penanggulangan bencana, yakni prabencana, kedaruratan, dan pascabencana. Jika tahapan prabencana sudah dilaksanakan dengan benar, yang selanjutnya tidak akan mengalami kesulitan.

Dry Port Berdayakan Ekonomi Perbatasan jelasnya.

Walau Pemerintah Provinsi Kalbar telah berupaya mendorong pembangunan Dry Port di Entikong, namun, sampai saat ini, Dry Port di Entikong belum dimulai pembangunan fisiknya. Ada beberapa kendala yang menyebabkan Dry Port ini belum bisa dimulainya pembangunan Dry Port di Entikong, karena, lokasi yang menjadi lahan untuk pembangunan dry port masih berstatus SKT. Dijelaskan olehnya, pihak developer yang ditunjuk masih belum memulai pembangunan ini, karena, belum ada payung hukum yang jelas tentang Dry Port, karena, dry port yang ada di Indonesia semuanya menginduk pada pelabuhan laut. Keberadaan Dry Port hanya sebatas pada aktivitas atau kegiatan transitment. ”Kami harap, pelaku usaha dan masyarakat di perbatasan, bahwa Dry Port di Entikong seyogyanya ber-

KEHILANGAN STNK KB 3191 KE NR: MH35TL2068K232017 NM: 5TL-1226090 A/N P. MANGKENG Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN STNK KB 3444 TG NR: MH35D9204B379834 NM: 5D9-1379834 A/N HERMAN SAFI’IE Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN STNK KB 3466 TH NR: MKZB1A1H2BJ005878 NM: CK26B1045957 A/N SAMMAN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN STNK KB 3542 TC NR: MH1JBC212BK615639 NM: JBC2E1601652 A/N SAFI’IE Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

KEHILANGAN STNK KB 2997 PV NR: MH32S60049K510095 NM: 2S6-510024 A/N H. AHMAD PA IE MIREL Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

fungsi sebagai pelabuhan laut internasional, tidak menginduk pada pelabuhan laut,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kantor BNPP, Ir Agung Mulyana mengatakan, sesuai hasil analisa data geografis, serta Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, BNPP menetapkan 111 lokasi Kecamatan sebagai lokasi prioritas yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kawasan pernatasan selama kurun waktu 2011-2014.

Dikatakan olehnya,ÿ dari 111 lokasi prirotas ini, BNPP menetapkan lebih lanjut beberapa lokasi yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih pesat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. “Sesuai hasil kajian Tim BNPP, untuk sementara telah dapat ditetapkan 3 lokasi calon pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, diantaranya, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Nanga Badau, KKH, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kaltim,” kata Agung Mulyana.

Di lokasi pusat pertumbuhan kawasan perbatasan

ini akan dikembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Salah satu elemen penting dalam pengembangan aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan ini adalah pembangunan atau penyediaan pelabuhan darat (inland port/dry port) di kawasan perbatasan darat, yang akan berfungsi sebagai tempat pemrosesan eksporimport, pelayanan kepabeanan, dan pertukaran moda angkutan secara terpadu yang mendukung kelancaran dan ketersambungan angkutan barang melalui jalan raya yang melintas batas negara,” jelasnya.

Dikatakan olehnya, pembangunan pelabuhan darat direncanakan akan dilakukan di Entikong dan Nanga Badau. Sampai saat ini, baru Entikong yang telah siap untuk dilakukan realisasi pembangunan pelabuhan darat, mengingat dokumen perencanaan, rekomendasi, dan kesiapan lainnya sudah mendukung. ”Pengadaan pelabuhan darat di kawasan perbatasan, khususnya di Entikong sudah sejak lama diharapkan dapat diwujudkan,” jelasnya.

CMYK

Seremonial www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Rakom Pertama di Kalimantan Tak banyak radio komunitas yang tetap berjaya di udara selama satu darsawarsa. Radio Sunia Nawangi di Kalimatan Barat membuktikan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci keberlanjutan sebuah media komunitas.

Borneo Tribune, Pontianak

TERLETAK di Desa Tunang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Radio Sunia Nawangi telah melayani komunitasnya sejak 25 november 2002. Mayoritas penduduk di Desa Tunang adalah masyarakat Dayak Kanayatn. Sunia Wangi sendiri adalah ungkapan dalam bahasa lokal yang berarti Selamat (Sunia) Membersihkan (Nawangi). Adalah Bapak Abas, seorang tenaga medis, yang mulai merintis radio komunitas ini.

“Saat itu ada seorang kawan yang tinggal di Bogor mempunyai pemancar radio sederhana. Radio itu hanya dikelola oleh keluarga dan siaran suka-suka hati dia. Tapi sangat ramai diminati oleh warga yang tinggal di satu gang. Saya pikir, radio semacam ini cukup efektif sebagai media kampung.” ungkap Bapak Abas yang sempat aktif membantu di media Kalimantan Review.

Motivasinya untuk mendirikan radio komunitas

lalu diutarakan ke Insititut Dayakologi. “Tim Fasilitasi dari ID lalu bilang, boleh juga dicoba. Karena, Undang-Undang Penyiaran melegalisasikan radio lomunitas. Sejak saat itu, tim ID memfasilitasi manajemen pendiriannya. saya minta teman untuk merakitkan pemancar radio untuk kita di sini dengan biaya sekitar 5 juta rupiah,” ujarnya.

Secara kelembagaan, Sunia Nawangi berada dalam payung organisasi perkumpulan. Setelah memiliki akta resmi, maka radio ini mulai bersiaran dengan program utama revitalisasi budaya dan adat dan pendidikan. Warga Kampung Tunang sangat antusias dengan keberadaan Radio Komunitas Sunia Nawangi, apalagi siaran disampaikan dengan bahasa lokal, yaitu Ahe. Kebetulan akses informasi bagi warga Kampung Tunang masih minim. Budaya membaca juga belum tumbuh sehingga radio merupakan media yang dianggap paling cocok untuk warga kampung.

Untuk menghidupi radio

ini, pengelola menjual kartu request. “Tak ada iuran di sini. Dan kami tidak buka line SMS karena nanti yang untung hanya Telkomsel. Kami jual kartu request Rp. 3000,-. Lumayan laku, malah kadang ada yang kasih Rp. 10,000.

Itulah bentuk dukungan warga kepada kami,” ungkap Pak Abas. “Bahkan ada warga yang minta lagu via SMS tapi tetap bayar sesuai harga kartu request,” lanjut Teno, salah seorang penyiar. Berbagai cara dilakukan para penyiar Sunia Nawangi agar pendengar tetap setia. Pak Yohanes misalnya, kerap menyenggol nama-nama warga dengan ucapan selamat malam sambil diselingi canda. “Senggol-senggol positif ja, nanti warga pasti setia sama radio,” ujar Bapak Yohanes yang telah 8 tahun aktif di radio. Meski radio tidak memberikan keuntungan material, namun Pak Yohanes tetap setia menjadi pengelola.

“Bagi kami yang penting mengabdi bagi masyarakat ramai. Ndak ambisi masalah uang,”lanjutnya.

Hal yang juga penting

adalah menyusun program siaran. Radio Komunitas Sunia Nawangi melayani informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun motto radio yang ditulis dan ditempel di studio adalah “Melindungi adat dan tradisi masyarakat”. “Memang kami juga mengangkat masalah wilayah adat.

Radio komunitas di sini untuk mencegah agar hutan masyarakat adat tidak dirusak dan dirampas,” tegas pak Yohanes. Selain masalah tanah adat, juga ada program pendidikan, kesehatan, perempuan, rohani. Pak Abas, sesuai dengan bidangnya, mengasuh masalah kesehatan yang dalam bahasa lokal disebut “Samporek Tatama.”

Satu dasawarsa bukan waktu yang singkat untuk secara sukarela melayani masyarakat. Namun komitmen pengelola membuat warga sendiri tetap membutuhkan kehadiran Radio Komunitas Sunia Nawangi.

“Masyarakat sangat bangga dengan radio ini,” ungkap Pak Yohanes. Dukungan komunitas inilah yang membuat Sunia Nawangi tetap bertahan. (*r) o

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

TERPUKAU Aspers Mabesad, Mayjen TNI Sunindyo terpukau dengan budidaya ikan arwana di tambak milik Herry Bertus di Kabupaten Kubu Raya, didampingi Pangdam Mayjen TNI Ridwan. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. dan Ketua Umum Perkumpulan Marga Peng, Phang Khat Fu, dan Phe Huai Sia langsung melihat setiap tambak arwana milik PT Kapuas Arwana dibeberapa kolom serta showroom arwana.

Didepan tambak-tambak, ikan arwana yang memiliki nilai jual yang ma-

Jumat, 23 November 2012

Satu Dasawarsa Radio Komunitas Sunia Nawangi

Aspers Mabes AD Terpukau Kemolekan Ikan Arwana Asisten Personil (Aspers) Markas Besar TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Sunindyo, Kamis (22/ 11) terpukau dengan budidaya ikan arwana di tambak arwana PT Kapuas Arwana milik Herry Bertus alias Phang Cin Thoi, di Kabupaten Kubu Raya.

Kedatangan Aspers ditambak Arwana ini didampingi Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Ridwan, Aspers Kodam XII, Kolonel Dedy Kusumayadi, Waaster Kodam, Letkol Inf Arie Subekti, Asisten Intel, Letkol Inf Ontang Roma P, Kabekangdam Kolonel Cba Nelson Maga.

Sementara dari PT Kapuas Arwana, Phang Cin Thoi didampingi Direktur PT Kapuas Arwana, Agus,

12

hal serta memiliki keindahan dan kemolekan sisik arwana langsung menyambar makanan yang disediakan, dan Aspers Mabesad, Mayjen TNI Sunindyo terpukau dengan keindahan Arwana .

Usai melihat dari dekat budidaya ikan arwana di tambak ini, Herry Bertus

juga langsung menjamu makan siang bersama Apsers dan Pangdam di salah satu Kantor PT Kapuas Arwana dengan berbagai makanan khas Kota Pontianak.

“Terima kasih Bapak Mayjen TNI Sunindyo, mau datang ke tambak saya,” kata Herry Bertus. o

Studio Radio Komunitas Sunia Nawangi, Kampung Tunang, Landak, Kalbar.

Satya Lancana Penyemangat untuk Etos Kerja Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak

Sebanyak 636 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kamis (22/11) menerima penganugerahan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) dari Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan Walikota Pontianak, Sutarmidji di Pontianak Convention Centre.

Dari jumlah tersebut, ada tiga kategori penghargaan SLKS yakni pengabdian 30 tahun sebanyak 200 orang, 20 tahun 329 orang dan 10 tahun sejumlah 107 orang.

Namun ada yang istimewa pada penganugerahan SLKS tahun ini. Usai menyematkan tanda kehormatan SLKS secara simbolis kepada tiga orang PNS yakni Eka Suharti penerima SLKS 10 tahun, Herry Hadad SLKS 20 tahun dan Sri Anggraheny penerima SLKS 30 tahun, Sutarmidji secara spontanitas didampingi Sekretaris Daerah Kota Pontianak, M Akip serta beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memberikan ucapan selamat de-

Walikota Pontianak, Sutarmidji menyematkan tanda kehormatan satya lancana secara simbolis kepada tiga orang PNS yang mewakili, Kamis (22/11) di Pontianak Convention Center.

FOTO Istimewa ngan menyalami satu persatu 636 PNS yang menerima SLKS. “Sengaja saya ajak mereka menyalami seluruh PNS yang menerima Satya Lancana meskipun jumlah yang disalami banyak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka semua,” kata Sutarmidji.

Kata Sutarmidji, pengusulan tanda kehormatan SLKS bagi PNS ini untuk menghargai mereka yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara RI 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy

CMYK

disiplin terus menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. “Satya Lancana Karya Satya ini penghargaan tertinggi pemerintah kepada PNS bahwa mereka sudah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun bahkan 30 tahun,” ujarnya.

Dia meminta, penghargaan ini hendaknya dijadikan suatu semangat untuk lebih meningkatkan etos kerja. Diakuinya, kendati masyarakat menyoroti kinerja PNS, menyoroti kinerja lembaga-lembaga pemerintah namun dengan pemberian SLKS ini diharapnya bisa dijadikan momentum supaya PNS bertekad untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. “Yang guru, jadilah guru yang dinantikan murid-muridnya, yang PNS jadilah pelayan publik yang jujur, transparan dan ramah, yang staf laksanakanlah tugas dengan baik. Itu bukti pengabdian sebagai jawaban atas pemberian Satya Lancana itu,” harapnya.

Sutarmidji menilai, efisiensi dan efektifitas PNS di lingkungan Pemkot Pontianak jauh lebih baik dibandingkan secara nasional.

Pasalnya, secara nasional rasio PNS 1 berbanding 1,94 persen dibanding jumlah penduduk atau hampir mencapai dua persen dibanding jumlah penduduk Indonesia. “Tapi untuk Kota Pontianak rasionya hanya 1,1 persen dibanding jumlah penduduknya. Nah, meskipun dengan 1,1 persen ini, kita bisa mengukir prestasi yang banyak, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ungkapnya.

Salah seorang PNS yang menerima penganugerahan SLKS pengabdian 30 tahun, Sri Anggraheny mengungkapkan rasa senangnya lantaran anugerah SLKS ini merupakan pertama kalinya diterima selama dirinya mengabdi sebagai guru di SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat. “Penghargaan Satya Lancana ini juga untuk memotivasi supaya kita bekerja lebih baik lagi dan mengabdi bagi masyarakat dan negara,” ucap guru yang telah mengabdi sebagai PNS selama 32 tahun ini. o