Harian Borneo Tribune 28 November 2012

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 28 November 2012

14 Muharram 1434 H - 15 Cap Gwee 2563

Dai Perbaiki Akhlak Warga Transmigrasi Budi Rahman Borneo Tribune, Sungai Raya TRANSMIGRASI sebagai program pemerintah yang multidisiplin dan multi sektor butuh dukungan dan penguatan di lapangan. Tak hanya penguatan program secara fisik, mental spiritual warga transmigran juga menjadi perhatian.

Agar program transmigrasi bisa mendapatkan hasil yang maksimal secara fisik dan non fisik, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar pelatihan dan peningkatan kapasitas dai daerah transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya. ....Ke Halaman -11

S uara Enggang BARU-BARU ini masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya diresahkan dengan modus kejahatan gaya baru. Pencuri yang datang ke rumah-rumah warga dengan ‘wajah tak berdosa’, beraksi ketika pemilik rumah lengah.

“Selonong Boy”, demikian istilah yang diberikan pada seseorang

Borneo Tribune

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Hari Ini Unggung Sertijab di Mabes Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto Kapolda Baru Hari ini (Rabu/28/11) Kapolda Kalbar Irjend Pol Unggung Cahyono S.Ik akan melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto di hadapan Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo, di Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri).

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

‘SLONONG BOY’

Emiliana

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

MENURUT Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar saat ditemui di ruangannya, Selasa, (27/11) mengatakan bahwa Kapolda Kalbar Irjend Pol Unggung Cahyono,

berangkat ke Mabes Polri kemarin.

Kebarangkatannya tersebut untuk melaksanakan serah terima jabatan dengan Kapolda Kalbar yang baru, yakni Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto.

“Hari Rabu (28/11) Brigjend Pol Unggung Cahyono, akan dilantik oleh

Kapolri, yakni menaikan pangkat menjadi Irjend Pol dan diberikan jabatan sebagai Kepala Korps Brimob Mabes Polri. Dan untuk Tugas Dwi Apriyanto diberikan jabatan sebagai Kapolda Kalbar yang baru,” ungkap Mukson Munandar. ....Ke Halaman -11

Irjend Pol Unggung Cahyono

Pencurian Bermodus Pecah Kaca Beraksi Lagi

....Ke Halaman -11

B uah Bibir Setengah Hati WAKIL Ketua DPRD Provinsi Kalbar, H. Ahmadi Usman, berpendapat bahwa sampai hari ini sejumlah instansi terkait masih terkesan setengah hati mengawasi SPBU di kawasan Kota Pontianak dan sekitarnya terkait proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat di seantero H. Ahmadi Usman, S. Ag

Kakek Berusia 79 Tahun Jadi Korban Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

Supriadi (Adi), Aprinanda (Anda) dan Angga. Angga dilumpuhkan oleh anggota Polresta Pontianak dengan timah panas, lantaran hendak melarikan diri dan melawan anggota saat ditangkap. Kemudian Yudi ditetapkan sebagai DPO.

SAAT kasus curanmor marak di Kota Pontianak, dan Sang Raja Curanmor beserta ketiga rekannya sudah berhasil ditangkap, kini pencurian bermodus pecah kaca mobil beraksi lagi. Kakek berusia 79 tahun, Gusti Mahmud warga Jalan Karimata menjadi korban tindak kejahatan tersebut, Selasa (27/11), kemarin.

Pencurian bermodus pecah kaca mobil ini pun terjadi, yakni di Jalan Karimata Kecamatan Pontianak Kota, dimana Gusti Mahmud kakek beruisa 79 tahun tersebut, sedang memarkirkan mobil di depan rumahnya. Tidak lama memarkirkan kendaraanya Sang Kakek kembali ke mobil, namun saat hendak kembali ke mobil, Ia sudah melihat kaca mobil sebelah kanan miliknya telah berderai, seperti dihantam denga kayu maupun palu.

Dan ketika memeriksa isi mobilnya, pelaku berhasil melarikan tas milik kakek, yang

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

Bukan Masalah buat Pramugari SEORANG pramugari pada suatu hari melihat penumpang yang membawa bagasi terlalu berat dan mencoba memasukkan bagasinya di komparteman di atas tempat duduk. Akhirnya, dia harus menjelaskan kepada penumpang itu bahwa ia harus memeriksa ulang ukuran bagasinya. ”Ketika saya terbang maskapai lain,” kata si penumpang kesal, “Saya tidak punya masalah seperti ini.”

Pramugari menjawab dengan senyum sinis, “Ketika Anda terbang dengan maskapai penerbangan lain, saya juga tidak perlu memiliki masalah seperti ini.”o

PECAH KACA Mobil Kakek berusia 79 tahun yang dirusak kaca mobil pintu sebelah kanan, dan pelaku berhasil mengambil tas yang berisikan surat-surat penting, FOTO Achmad Mundzirin/Borneo Tribune

Raja Curanmor Ditangkap Massa Beraksi di 48 TKP

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

100 Unit Sepeda Motor Dijual ke Landak

YUDI, warga Kecamatan Pontianak Timur, spesialis sekaligus Raja Curanmor yang selalu berkasi di Kota Pontianak dan selalu meresahkan warga berhasil ditangkap massa di Ja-

lan Purnama. Ia ditangkap saat hendak beraksi di rumah warga, namun ketangkap tangan dan dihajar hingga babak belur, Selasa (27/11).

Sebelumnya Polresta Pontianak sudah berhasil menangkap tiga rekan sang Raja Curanmor, yakni atas nama

Pontianak Heritage

Kampong Saigon Memula, dari seorang anak dari Mufti Jamaluddin ibn Muhammad Arsyad al-Banjari, yakni Muhammad Thasin al-Banjari.

Setelah mendalami ilmu agama dari ayahnya dan guru-guru lainnya.

Selain juga berasal dari keluarga yang secara turun-temurun dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi. Beliau pun mengembara ke berbagai belahan negeri untuk menyiarkan ajaran agama Islam, khususnya ilmu tajwid.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

Salah satu sudut pemandangan di Kampung Saigon. Foto dokumentasi pribadi Ahmad Asma dZ. Oleh Ahmad Asma dZ SETELAH ke beberapa negeri, kemudian beliau pun meneruskan perantauannya ke Pontianak, Kalimantan Barat. HM Thasin mempunyai tiga orang

anak lelaki, yaitu Muhammad Arsyad, Muhammad Yusuf dan Abdurrahman.

Dari anaknya yang diperkirakan lahir pada tahun 1839 bernama Muhammad Yusuf inilah asal muasal penamaan

Kampong Saigon. Penamaan Saigon, bersumber dari asal daerah istri beliau, yakni Saigon, satu tempat yang sekarang masuk dalam negara Vietnam. ....Ke Halaman -11

Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Melayani: - Antar Jemput Penumpang & Carter - Jasa Pengiriman Barang & Dokumen

Rabu, 28 November 2012

T AJUK Mencari Rapat Dalang Rutin Sindikat Narkoba BELUM lama ini Kapolda Kalbar masih menyelidiki terkait kasus penyelundupan sabu 28 kg dari negara tetangga, beberapa waktu lalu, meski tersiar kabar kasus ini ada dugaan melibatkan oknum Bea dan Cukai Kalimantan Barat atau tidak. Bahkan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), Brigjend Pol Sugeng Heryanto menyatakan ada oknum aparat yang terlibat, terkait masuknya narkoba 28 kg di Kalbar melalui Bus SJS. Bahwa kasus pengiriman sabu ini, kasus yang terbesar di Kalbar. BNN mencurigai ada beberapa Narkoba yang sudah berhasil dikirim sebelum ini. Dan ini mungkin sudah kesekian kalinya.

Lepas dari desas-desus ini, memang bisnis haram ini sudah merambah ke semua lini kehidupan masyarakat, pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah termasuk penegak hukum.

Mau tidak mau harus ada penerapan hukuman tegas kepada terpidana narkoba. Contohnya, beberapa waktu lalu publik sempat mendengar ada putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis hukuman mati dan pemberian grasi oleh Presiden terhadap beberapa terpidana narkoba. Jelas di mata negara lain, Indonesia sekarang ini sudah berada dalam darurat narkoba.

Menurut Bambang Karsono, dalam tulisannya Penyalahgunaan Narkoba Vs Keamanan Nasional Indonesia menyebutkan ada tiga jenis bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan besar dan dalam tempo relatif singkat. Yaitu narkoba, senjata/amunisi dan judi. Masing-masing dari tiga jenis bisnis tersebut biasanya saling terkait. Karena itu, penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan dan dikendalikan oleh kelompok (biasa disebut sindikat, mafia, kartel) yang sudah mapan secara organisasi, struktur dan pendanaan. Karena itu pula kegiatannya disebut organized crime.

Secara umum, penyalahgunaan melibatkan tiga kelompok pelaku utama: pertama, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional; kedua, pengedar yang terdiri dari dua kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; Ketiga, pengguna, yaitu masyarakat Indonesia dari semua elemen. Tiga kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan. Dengan kata lain, seorang pengguna bisa saja beralih menjadi pengedar, atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus, seorang pengedar beralih menjadi produsen.

Dari tiga pelaku utama penyalahgunaan narkoba tersebut, hanya dua di antaranya (produsen dan pengedar) yang kemungkinan terkait langsung dengan keamanan nasional. Sebab kegiatan produksi dan pengedaran/distribusi merupakan bisnis yang melibatkan dana besar, dan karena itu memerlukan pengamanan maksimal, sehingga sering dilakukan dengan penggunaan senjata ilegal. Meskipun harus ditegaskan bahwa tidak semua lini penyalahgunaan narkoba terkait dengan senjata ilegal serta menyangkut keamanan nasional.

Dalam prakteknya di dalam negeri, pengedar narkoba dilakukan beberapa jaringan atau sindikat global yang melibatkan warga/pelaku yang berasal dari berbagai negara yaitu Cina, India, Iran, Nigeria, Somalia, Malaysia, Nigeria. Pengedar tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu pengedar yang berasal dari kelompok jaringan internal produsen, dan pengedar dari kelompok kurir freelanc.

Karena bisnis narkoba melibatkan unsur sindikat yang beroperasi sebagai trans-national crime, yang membuka kemungkinan dijalankan dengan bisnis penjualan dan peredaran senjata dan amunisi ilegal. Karena itu, kasusnya bukan lagi sekedar persoalan pelanggaran hukum, tapi juga dimensi keamanan nasional.

Meski aparat terus melakukan pengungkapan dan penangkapan, kejahatan terhadap peredaran narkoba terindikasi terus meningkat. Setiap hari aparat melakukan pengungkapan dan penangkapan, namun narkoba masih ada dan terus meningkat.

Meningkatnya jumlah korban setiap tahun, seharusnya menjadi alarm peringatan bagi segenap anak bangsa. Menjadi penting bunyi peringatan itu tersosialisasikan.

Bantuan berupa pikiran, tenaga, dan informasi menjadi alat yang ampuh untuk menghadang peredaran.

Data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, hingga tahun 2006 sebanyak 15.000 orang menjadi korban. Itu berarti rata-rata 41 orang menjadi korban setiap harinya. Tahun 2008, berdasarkan data BNN, ada sekitar 3,2 juta hingga 3,6 juta pemakai narkoba. Itu berarti 1,99 persen penduduk merupakan pemakai.

Tahun 2010 jumlah pemakai naik 2,2 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,8 juta.

BNN memprediksi tahun 2015 jumlah pemakai akan mencapai 5 hingga 6 juta jiwa. Yakni 80 persen pemakai adalah generasi muda. Keberadaan aparat di semua lini yang menjadi celah masuk dan beredarnya narkoba sudah cukup.

Keberadaan aparat, walau dirasa cukup, tidak akan berjalan baik tanpa kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Pasar narkoba di Indonesia itu tinggi, tidak heran jadi incaran sindikat narkoba.

Nah, jika sudah begini, mampukah kepolisian di Kalbar, khususnya mengungkap dalang atau pemain besar dan mengungkap pelaku memasukkan barang haram ini di Kalbar. Jika tidak, berarti Kalbar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, masih belum aman membentuk tameng atau perisai dari peredaran barang ilegal. Dan yang paling berbahaya sekali adalah narkoba.

S

ENGET

Polda Selidiki Dalang Pemasok 28 kg Sabu - Semoga Yang Ditangkap Kemudian Bernyanyi Bang Tribune

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Kayong Utara

Borneo T Tribune

2

Panwaslu Terima Laporan Pemalsuan Dukungan

Tiga Pasangan Calon Perseorangan Menjadi Terlapor

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KKU, Effian Noer, mengatakan pihaknya banyak menerima laporan masyarakat terkait pemalsuan dukungan calon independen yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon.

Bahkan tidak tanggungtanggung, ketiga pasangan calon perseorangan. Yakni, Jalian-Hamdan Harun, Ashadi Yusuf-Irawan Salim serta pasangan Raden Machsun Hasmum-Darman diklaim sebagai terlapor oleh masyarakat yang mengadukan diri ke Panwaslu sejak dua hari terakhir.

“Kami menerima dari Senin (26/11) kemarin dan rencananya akan diplenokan malam harinya. Namun banyaknya laporan yang baru sebatas melalui telepon dan akan melaporkan secara tertulis hari ini (Selasa 27/11) maka pleno kami tunda,” tegas Effian Noer.

Menurutnya, laporan-la-

poran yang masuk tersebut hingga Selasa siang, tercatat sebanyak 28 laporan.

Yang didalamnya terdapat laporan dari masyarakat yang berstatus sebagai PNS dan masyarakat non PNS. Jika dikelompokan berdasarkan wilayah domisili, pelapor banyak berasal dari Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.

Namun dari telepon yang masuk ke Panwas juga akan masuk laporan yang berasal dari Sukadana, termasuk seorang Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU).

Dari beberapa laporan yang masuk tersebut, kata dia, tidak semuanya mau untuk dicantumkan namanya sebagai pelapor. Hal tersebut terkait keamanan dan jaminan diri mereka terhadap statusnya sebagai pelapor, sehingga Panwaslu diminta untuk menjadikan data laporan sebagai bentuk data saja.

“Ada yang tidak mau mereka disebut untuk menja-

“

Kami menerima dari Senin (26/11) kemarin dan rencananya akan diplenokan malam harinya. Namun banyaknya laporan yang baru sebatas melalui telepon dan akan melaporkan secara tertulis hari ini (Selasa 27/ 11) maka pleno kami tunda.

”

di pelapor, karena takut dampak negatifnya,” lanjutnya.

Terkait adanya situasi yang demikian, Panwaslu berada dalam posisi sulit.

Karena menimbang batas waktu laporan yang hanya satu minggu sebelum menjadi laporan yang berstatus kadaluarsa, Panwaslu juga

dituntut untuk menanggapi semua laporan pemilu apapun bentuknya untuk segera ditindaklajuti.

“Kami tidak mau diposisi yang disalahkan, sehingga kami perlu mencari solusi yang tepat agar semua dapat terakomodir dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya.

Dari hasil pleno yang dilakukan setelah menerima, memilah dan memberkas laporan, Panwaslu KKU akan menyerahkan berkas tersebut ke Polres Ketapang sebagai laporan pelanggaran pemilu dan menyerahkan semua proses dan langkah kepada pihak yang berwajib.

“Kalau soal ancaman dan vonis itu sudah diluar kewenangan kami. Yang pasti tugas kami setelah menerima laporan kita akan proses untuk meneruskan ke pihak yang berwajib,” timpalnya.

Sementara itu, salah satu tim sukses pasangan calon dari jalur independen dari pasangan JalianHamdan Harun yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan pemalsuan du-

kungan yang dilakukan oleh tim suksesnya, mereka mengakui namun tidak sedemikian besar seperti yang saat ini ada ditengahtengah masyarakat.

“Ada, tapi hanya beberapa nama saja. Namun karena ada pihak yang memanas-manasin akhirnya yang sebenarnya kecil itu menjadi dibesar-besarkan,” kata koordinator tim sukses pasangan JalianHamdan Harun, H. Koya.

H. Koya juga mengklaim bahwa masalah yang terdapat pada timnya itu sebenarnya belumlah seberapa.

Jika dibandingkan apa yang dilakukan oleh tim sukses jalur independen dari dua pasangan lainnya.

Meskipun enggan menyebutkan dari tim pasaangan calon perseorangan yang mana, namun dirinya menambahkan bahwa dengan kondisi demikian banyak pihak yang merupakan lawan politik sengaja mempolitisir dan bahkan membuat masyarakat untuk lebih resah dan menarik dukungan. Hal itu menurutnya adalah satu praktik politik yang tidak santun.

Identitas Puluhan Guru Ikut Dicatut Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Guru Desa Durian Sebatang dan Sungai Sepeti melaporkan nama mereka yang ikut dicatut menjadi salah satu pendukung dari pasangan calon perseorangan kepada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara (KKU).

Kehadiran guru, baik

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun kontrak yang jumlahnya sekitar 40 orang tersebut, guna melaporkan pelanggaran pemilu. Lantaran mereka tidak terima foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) telah digunakan oleh oknum tertentu sebagai dukungan kepada salah satu pasangan calon independen.

“Kami tidak pernah

mendukung salah satu calon bupati, karena kami selaku PNS bersifat netral,” kata salah satu perwakilan guru Durian Sebatang, Syarif.

Syarif menambahkan bahwa mereka tidak pernah memberikan foto kopi KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Namun tiba-tiba ketika diverifikasi faktual malah ada nama kita yang mendukung.

Pencatutan nama mereka itu diketahui pada Rabu (21/11) lalu, ketika rumah mereka didatangi petugas PPS. “Untuk yang melapor kali ini ada sekitar 40 guru dari Durian Sebatang dan 5 dari Sungai Sepeti,” ujar Wardianto.

Sebelumnya para guru ini juga telah mendatangi Polsek Seponti melaporkan hal yang telah mereka alami.

Laporan para guru ini langsung diterima ketua Panwslu KKU, Effian Noer berserta anggotanya.

“Banyak yang sudah melapor ke kita,” tegas Effian Noer.

Terkait laporan tersebut, Effian Noer berjanji akan menindaklanjuti dengan pemberkasan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Citizen Journalism

Budidaya Tanaman Padi di Desa Sejiram Kecamatan Tebas PADI merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan oleh petani terutama di desa Sejiram.

Hal ini dikarenakan tanaman padi sudah menjadi sumber pangan masyarakat desa sejiram. Budidaya tanaman tersebut masih dilaksanakan dengan teknik pertanian yang sangat sederhana sehingga produksi hasil panen para petani menjadi kurang maksimal.

Adapun tahap-tahap budidaya tanaman padi yang dilakukan oleh para petani desa sejiram sebagai berikut. Proses pertama yaitu penyemprotan gulma dengan menggunakan herbisida. Penyemprotan gulma dilakukan 2 kali yaitu penyemprotan pertama menggunakan herbisida yang sifatnya sistemik dan penyemprotan kedua menggunakan herbisida yang sifatnya kontak. Setelah dilakukan penyemprotan gulma, para petani tidak melakukan pengolahan lahan yang sebagaimana pengolahan lahan ini sangat penting dalam proses budidaya tanaman padi.

Proses kedua yaitu incamai atau penyemaian

benih padi. Benih yang akan disemai diperoleh dari hasil panen sebelumnya dan ada juga memperoleh benih dari petani yang lain dengan sistem tukar benih. Sebelum benih disemai di lahan, benih padi tersebut direndam terlebih dahulu selama ±10 jam. Setelah itu benih tersebut ditiriskan dan disemaikan di lahan yang sudah dilubangi. Ketika

umur semaian padi sudah mencapai 4 minggu, padi tersebut sudah siap untuk dipindahkan ke lahan persawahan.

Proses ketiga yaitu nandor atau penanaman padi di lahan persawahan.

Sebelum dilakukan penanaman, pengairan lahan tersebut diatur sedemikian rupa agar proses penanaman padi dapat dilaksanakan

dengan baik. Semaian padi yang sudah dicabut dari persemaian direndam terlebih dahulu sebelum dilakukan penanaman di lahan persawahan. Satu lubang tanam diisi 3-5 batang bibit padi. Jarak antar tanaman padi sekitar 30 cm × 30 cm.

Proses keempat yaitu merumput atau penyiangan gulma yang ada di lahan persawahan. Ketika umur

padi sudah mencapai 6 minggu, banyak gulmagulma penganggu yang tumbuh disekitar padi. Maka dari itu harus dilakukan penyiangan agar pertumbuhan tanaman padi menjadi lancar. Penyiangan gulma dilakukan 2 kali dalam masa budidaya.

Proses kelima yaitu beranyi atau panen. Ketika umur tanaman padi hampir mencapai 4 bulan biasanya buah padi sudah banyak yang mulai matang, maka segera dilakukan proses pemanenan. Pada proses pemanenan gabah padi ini dilakukan secara bertahaptahap. Jika sudah ada padi yang sudah matang biasanya langsung dipanen petani agar gabah padi tersebut tidak dimakan oleh burung pipit. Alat yang biasa digunakan dalam proses pemanenan yaitu ketam dan arit.

Hasil gabah padi dari proses pemanenan yaitu rata-rata 800 kg/hektar. Hasil panen gabah padi tersebut masih dikategorikan rendah.

(Penulis : Edi Nofiardi, Mahasiswa Fakultas Pertanian UNTAN, Jurusan Agroteknologi Angkatan 2012)

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi

Borneo T Tribune

Rabu, 28 November 2012

3

PGRI Bengkayang Ikuti POR Provinsi Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang PGRI Bengkayang memberangkatkan 9 atlet untuk ambil bagian dalam kegiat-

an Pekan Olah Raga Guru seKalbar digelar PGRI Kalbar bekerjasama Dinas Pendidikan Kalbar. Kegiatan ini bersumber dari APBD Kalbardan digelar 26- 28 No-

vember 2012.

Adapun cabang oleh raga yang diikuti oleh PGRI Bengkayang yakni tenis meja, bulutangkis dan catur. Dari ketiga cabang ter-

sebut PGRI Bengkayang diperkuat oleh 9 atlet yang semua merupakan guru-guru anggota PGRI kabupaten Bengkayang.

Cabang catur oleh Sumardi , bulu tangkis oleh Warsito dan Walgino, tenis meja Sugiarto dan Ilham ,sedang untuk putri Fransisca dan Julianti maju cabang tenis meja, Mursalina dan Erni cabang bulutangkis.

Rombongan atlet berangkat dari kabupaten Bengkayang pukul 14.00 dan tiba di Pontianak pukul 18.00.

Peserta langsung menuju ke Hotel Kapuas Dharma, selanjutkan mengikuti acara pembukaan dan dilanjutkan dengan teknikal meeting di Hotel Kapuas Palace.

Manajer sekaligus pelatih kontingen PGRI Bengkayang, Sutrisno, S. Pd mengatakan, dari 9 atlet yang kirim merupakan juara POR Bengkayang. Jadi merupakan guru-guru dari berbagai Kecamatan, dan semua atlit siap berlaga pada ajang POR Guru di ge-

dung olahraga STKIP Pontianak dan GOR Pangsuma.

“Kita berharap dengan keikutsertaan kita kali ini akan menjadi pemicu semangat dari para atlet guru untuk dapat lebih meningkatkan prestasi di bidang olahraga,” kata Sutrisno.

Ijat Djajat, M.Pd selaku Ketua Kontingen mengungkapkan terimakasihnya kepada Pemda Bengkayang terutama Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot yang telah memberikan dukungan dan perhatian besar untuk pemberangkatan atlet PGRI Beng-

kayang dalam POR Guru kali ini. ”Bahkan sebelum berangkat Pak Bupati berkenan

memanggil kami untuk memberikan pengarahan dan dukungannya,” ungkapnya.

Solusi Tepat Terobosan Terbaru TCM

ATASI SEGALA MACAM PENYAKIT PRIA Ciri khas kemanjuran & keunggulan Hongkong Medistra TCM sangat jelas dengan resep kuno kekaisaran, resep rahasia turun temurun serta herbal Tiongkok alami, intinya adalah mengobati berbagai penyakit bandel yang susah disembuhkan, khusus menangani berbagai jenis penyakit kronis, begitu diobati langsung dapat dirasakan manfaatnya. Efektif mengobati berbagai penyakit kronis sampai akarnya, tanpa efek samping, setelah diatasi tidak mudah kambuh lagi.

Menurut survey terbaru, disfungsi seksual pria termasuk penyakit yang sangat banyak diderita. Terutama persentase penderita impotensi, ejakulasi dini, radang prostat mengalami kenaikan pesat, berdampak jauh lebih parah bagi psikologi dan jiwa, dibanding penyakit pria lainnya, juga merupakan 30% alasan retaknya keharmonisan rumah tangga, menghancurkan kepercayaan diri pria. Penyakit fungsi seksual menimpa pria pada berbagai kalangan usia dan harus diobati sedini mungkin agar tidak memburuk hingga menimbulkan penyakit komplikasi bandel lainnya yang sangat parah dan berbahaya.

Hongkong Medistra TCM ada konsultan Sinshe ahli TCM (Traditional

Chinese Medicine) ternama dari Tiongkok yang siap membantu Anda.

Melalui pengalaman kerja keras puluhan tahun akhirnya berhasil menemukan terobosan terbaru, khusus mengatasi disfungsi seksual pria, seperti: Impotensi, Ejakulasi Dini, Radang Prostat, Sperma Mati, Tidak ada Sperma, Alat vital tidak normal, Kemandulan, dll. Hasilnya relatif cepat, aman dan tanpa efek samping.

Terobosan metode TCM dengan herbal berharga alami yakni “Qiang Yang Bu Shen Liao Fa” ini dipadukan akupuntur elektroterapi sangat terkenal diberbagai Negara, berfungsi memperkuat ginjal & sperma, menyeimbangkan unsur yin & yang didalam tubuh, setelah diatasi bisa menormalkan fungsi seksual, masa berhubungan bisa lebih lama. Rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan, gejala penyakit seperti kencing terasa sakit, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak bertenaga, tidak tuntas, bernanah dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, sistem reproduksi kembali normal, bisa diatasi hingga ke akar penyakit dan tidak mudah kambuh lagi.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0812 5279 7888

Hari Minggu & Libur Tetap Buka

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

4

Wali Kota Berang Peserta Bimtek Mangkir Walikota Pontianak Sutarmidji berang, lantaran peserta bimbingan teknis (bimtek) pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berjumlah 121 orang, di antaranya mangkir dari kegiatan, Selasa (27/11).

Sangking berangnya, ia

langsung mengabsensi satu persatu peserta untuk memastikan berapa orang yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengultimatum akan mengusir peserta, jika ada yang datang terlambat.

“Yang tidak hadir pada pagi ini, tidak boleh lagi mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kalau mereka datang, suruh pulang,” tegas Sutarmidji saat membuka

kegiatan bimtek pengadaan barang/jasa pemerintah, Selasa (27/11), di Hotel Mahkota.

Menurut Sutarmidji, bimtek yang digelar tanggal 27 November hingga 1 Desember 2012 ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Manajemen Pengelolaan Barang Belum Maksimal

CMYK

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) tanggal 26-27 November, di Aula Bupati Sambas. FOTO istimewa Amrul Borneo Tribune, Sambas Pengelolaan barang daerah yang baik menjadi salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ada. Maka, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) tanggal 26-27 November, di Aula Bupati Sambas.

Kepala Bagian Perlengkapan, Drs. H. Sunaryo mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam hal

pengelolaan aset di lingkungan kerja, dan administrasi dokumen aset. “Peserta bimtek ini adalah staf teknis yang langsung menangani pengelolaan aset daerah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Sambas,” kata ia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang mewakili Bupati Sambas, Drs. H. Jamiat Akadol menyampaikan kegiatan ini dapat memberikan sumbangan dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah.

“Kita menyadari bahwa manajemen pengelolaan barang milik daerah selama ini belum maksimal, sesuai de-

ngan harapan,” katanya.

Menurut ia, permasalahannya karena belum memahami dan menerapkan tentang tata cara pengisian formulir, penomoran kode wilayah/barang, rekapitulasi, penyampaian laporan secara komprehensif. “ Saya mengajak kepada peserta bimtek untuk dapat meningkatkan motivasi yang dapat dijadikan semangat pendorong dalam meraih keberhasilan di dalam pengelolaan barang milik daerah. Mari kita tingkatkan komitmen kita untuk melakukan perubahan terhadap pengembangan aset daerah,” harapnya. o

Awasi Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Ilegal Yulan Mirza Borneo Tribune, Pontianak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat ikut membantu mengawasi peredaran ternak dan produk peternakan ilegal yang masuk ke Provinsi Kalbar melalui pintu perbatasan, dengan melibatkan aparat keamanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mengingat, produk asal hewan yang ilegal dapat membahayakan masyarakat dan menjadi media penularan penyakit.

Kepala Disnakeswan Kalbar, drh. H. Abdul Manaf Mustafa dalam Pertemuan Koordinasi Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Ilegal se-

Kalbar tahun 2012 di Hotel Gajah Mada Pontianak, kemarin, mengatakan ternak dan produk peternakan ilegal dapat dijadikan senjata biologis, atau bioteroris oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sementara Sekretaris Daerah Kalbar, Drs Muhammad Zeet Hamdy Assovie, memaparkan Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui pengawasan ketat masuknya hewan dan produk asal hewan ke Kalbar. Bahkan, kata dia, Pemprov telah memperkuat dirinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008.

“Peran aktif masyarakat harus terus diciptakan.

Agar tindak pencegahan dan pengendalian hewan dan produk asal hewan ilegal termasuk komoditi ilegal lainnya sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” terang Zeet.

Karena itu, sambung dia, perlu dilaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi sebaik mungkin, yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Selain itu, Zeet juga meminta agar aparat keamanan senantiasa melakukan pengawasan dan razia secara rutin dan terprogram.

Khususnya, tempat-tempat strategis serta penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap semua kasus. Sehingga tercipta efek jera sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. o

Pada akhir kegiatan juga akan dilakukan ujian sertifikasi bagi peserta bimtek. “ Peserta yang tidak hadir pada kegiatan tersebut membuktikan mereka tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Jadi bagaimana bisa disiplin ketika dia melaksanakan tugas dengan baik, kalau ikut bimtek dan ujian saja ogah-ogahan,” kesalnya.

Dikatakan Sutarmidji, bimtek dan ujian sertifikasi sebagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan ini digelar supaya para pegawai di lingkungan Pemkot melaksanakan tugas dengan baik, lebih cepat, transparan dan lebih nyaman. Bagi yang tidak mau mengikuti prosesi ini secara personal mereka rugi.

“Mereka-mereka ini harus

dibuatkan catatan-catatan tersendiri karena tidak mau mengikuti kegiatan ini,” tegasnya.

Ia meminta, kegiatan seperti ini baik itu bimtek maupun ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah supaya dilaksanakan lebih sering. Bila perlu setahun tiga kali dilakukan ujian sertifikasi, semakin banyak semakin bagus, guna

mutu dan kualitas kinerja pegawai di Pemkot lebih baik.

“Saya lihat di daftar belum ada trainer di kota ini.

LKPP sebetulnya bukan pemberi training, kami adalah regulator. Namun tahun depan diharapkan yang memberikan pelatihan pengadaan barang dan jasa itu teman-teman dari kota ini,” harapnya. o

Manajemen Pengelolaan Barang Belum Maksimal Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Zulfidar Zaidar Mochtar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Kalbar, periode 2012-2016 menggantikan ketua periode 2008-2012, Handy Abdul Syukur, di Hotel Orchardz Pontianak, Selasa (27/11).

Pelantikan Zulfidar Zaidar Mochtar sebagai Ketua Pengda P3I Kalbar dilakukan oleh Ketua Umum P3I Harris Thayeb, yang diwakili oleh Ketua Hukum dan Perundang-Undangan, Heri Margono dengan penyerahan Pataka P3I kepada Ketua Terpilih, Zulfidar Zaidar Mochtar, SE, MM. Menurut Zulfidar Zaidar Mochar, dalam acara pelantikan Pengda P3I ini, juga dirangkaikan acara Seminar Periklanan, dan sekaligus MoU periklanan antara P3I Kalbar dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemkot Pontianak, dan Pemkab Kubu Raya.

“Seminar akan mengupas seputar dunia periklanan, tenaga kerja, dan kontribusi pembangunan daerah yang diharapkan dapat memberikan pengayaan (enrich) kompetensi dan menginspirasi para peserta seminar,” kata Zulfidar Zaidar Mochtar, dalam sambutannya.

Ketua Hukum dan Perun-

PATAKA Ketua P3I Kalbar Terpilih, Zulfidar Zaidar Mochtar menerima pataka P3I dari Ketua Hukum dan Perundang-undangan, Herri Margono, mewakili Ketua Umum P3I pada pelantikan Ketua P3I Kalbar Terpilih. FoTO Andika Lay/Borneo Tribune. dang-Undangan P3I, Herri Margono mengatakan, pelantikan Ketua P3I Kalbar ini harus memiliki prioritas program dalam pengembangan P3I ke depan.

Dikatakannya, Pengda P3I Kalbar merupakan satu-satunya Pengda yang ada di Kalimantan, dan 3 provinsi di Kalimantan masih belum memiliki Pengda P3I. P3I sudah memasuki usia 40 tahun, dan sejak tahun 1972 didirikan hingga sekarang sudah memiliki 400 anggo-

ta seluruh Indonesia.

Sementara itu, Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandri mengatakan, keberadaan P3I diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar, yakni dengan memaksimalkan kontribusi sektor jasa-jasa dalam PDRB Kalbar.

“P3I sebagai asosiasi perusahaan periklanan diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik dengan seluruh anggotanya, sehingga dapat dihindarinya per-

saingan usaha yang tidak sehat, antara pelaku usaha sejenis dan para anggotanya,” kata Lensus Kandri, saat membacakan sambutan Gubernur Kalbar.

Dijelaskannya lagi, keberadaan P3I diharapkan dapat membangun dan meningkatkan citra perusahaan periklanan di daerah dengan menyajikan tayangantayangan dan produk iklan yang bersifat edukasi tanpa adanya unsur pembodohan. o

Pelayanan dan Pembangunan Jadi Prioritas Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tetap memprioritaskan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana publik. Walikota Pontianak Sutarmidji dalam pendapat akhir terhadap tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) dan tiga raperda inisiatif DPRD Kota Pontianak serta raperda tentang APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2013, Selasa (27/11), mengatakan hal ini tercermin dalam rancangan APBD 2013, dengan perbandingan belanja langsung yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan belan-

ja tidak langsung. Adapun jumlah belanja langsung yakni sebesar 54,13 persen dan belanja tidak langsung sebesar 45,87 persen dari total belanja keseluruhan.

“Dari sisi belanja modal telah mencapai 29,68 persen sehingga dengan kondisi ini, kita telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013,” papar Sutarmidji.

Diungkapkannya, volume APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,332 triliun lebih. Artinya, mengalami peningkatan sebesar Rp 308 miliar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 30,08 per-

sen jika dibandingkan volume APBD murni tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1,024 triliun lebih.

Dengan telah disetujuinya semua raperda oleh DPRD Kota Pontianak, maka mekanisme selanjutnya adalah menyampaikan perda-perda tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi.

Ditambahkannya pula, sepuluh raperda Kota Pontianak yang terdiri dari tujuh raperda dari kepala daerah dan tiga buah raperda inisiatif DPRD yakni perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan

atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. “ Kemudian tambahan setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak tahun 2012-2032, perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada BUMD, penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS dan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak,” ungkapnya lagi. o

CMYK

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

Ortu Harus Dukung Pendidikan Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pontianak, Eddy Sugito mengatakan peran mendidik para generasi bangsa, tidak hanya di pundak para pendidik atau guru, tetapi orangtua juga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka.

“Ada empat pilar di dunia pendidikan harus menjadi perhatian yaitu siswa, guru, orang tua dan proses belajar mengajar. Untuk itu, tidak hanya guru yang berpeFOTO: Johan W / Borneo Tribune ran mendidik, tapi orang Eddy Sugito tua, juga memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya,” katanya.

Apalagi melalui PP No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, peran orangtua juga sangat diharapkan dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Maka dari itu, orang tua harus menanamkan kepada anak, agar mereka dapat mencintai ilmu, membaca lebih banyak, lebih dinamis, disiplin, dan ibu memberikan motivasi yang sehat dan menjadi teladan bagi anak mereka.

“Kita berharap orangtua mendukung dunia pendidikan, dengan mendukung proses belajar mengajar di sekolah, serta senantiasa memperhatikan perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anaknya, sebab perhatian dan bimbingan yang cukup dari orang tua sangat menunjang bagi keberhasilan pendidikan anak,” ungkapnya. o

Bupati Minta Guru Aktifkan Gerakan Kepramukaan Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Melalui gerakan pramuka tidak hanya mencegah terjadinya berbagai hal negatif tetapi juga sangat penting dalam membentuk kaum muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, cerdas dan terampil serta kuat dan sehat sebagai kader penerus bangsa pada masa yang akan datang.

Untuk itu, Bupati Pontianak, Ria Norsan meminta seluruh guru mengaktifkan kembali gerakan kepramukaan di setiap sekolahnya. Bahkan Pemda telah menganggarkan pakaian pramuka bagi seluruh guru di Kabupaten Pontianak.

“Pemda menginginkan para guru kembali menghidupkan gerakan kepramukaan di setiap daerahnya. Supaya anakanak melalui pendidikan kepramukaan memiliki pengembangan sikap moral, keterampilan dan etika yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Norsan, selaku inspektur upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 67, di Halaman Kantor Bupati Pontianak, Senin (27/11), kemarin.

Bupati yang langsung menyerahkan seragam pramu-

ka secara simbolis kepada perwakilan para guru, sangat berharap peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 67, bisa memberikan inspirasi kepada berbagai pihak tentang pentingnya peran strategis guru dalam dunia pendidikan.

“Para guru harus bisa mendidik dan menciptakan sumber daya siswa yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tingkat nasional umumnya dan di Kabupaten Pontianak pada khususnya.

Dan Hari Guru Nasional ini, dijadikan momentum untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa, dimana guru memegang peran terpenting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas,” katanya.

Norsan mengakui sebagai bentuk perhatian terhadap guru, Pemda telah mengalokasikan dana sebesar Rp 9 milyar, untuk peningkatan pendidikan guru dari SPG, D2, atau D3 menjadi sarjana atau strata satu (S1).

“Bahkan Pemda tidak mengurangi tunjangan pendapatan guru di Kaupaten Pontianak, walaupun sudah mendapat sertifikasi guru pemerintah pusat. Semua ini, sebagai wujud perhatian Pemda terhadap guru,” ungkapnya. o

Sampah ‘Menggunung’ di Jalan Adi Sucipto Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Kondisi sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) di Jalan Adi Sucipto membludak. Satu bulan terakhir tidak diangkut petugas kebersihan hingga ‘menggunung’.

Dari pantauan di lapangan, sampah-sampah yang tidak terangkut memakan badan jalan, tidak hanya di satu TPS melainkan di beberapa TPS lainnya. Kondisi tersebut tentu mengganggu pengguna jalan.

Salah satu petugas

Zainuddin mengatakan penumpukan sampah yang terjadi di Jalan Adi Sucipto ini karena tidak pernah diangkut. “Pernah petugas kebersihan mengangkut sampah, namun tidak semua hanya setengahnya saja. Waktu itu, saya kira akan balik lagi untuk mengangkutnya setelah ditunggu-tunggu petugas tersebut tidak kembali lagi,”katanya.

Ia pernah mengunjungi ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya mempertanyakan kenapa sampahsampah itu tidak diangkut.

“Ya alasannya karena

5

keterbatasan minya solar untuk armada sehingga sampah-sampah tersebut jadi tidak terangkut,”ceritanya.

Lanjut Zainuddin, jika sampah-sampah tersebut tidak Ia bakar, maka tumpukan akan memakan badan jalan dan menganggu pengguna jalan. “Saya rasa hal tersebut tidak patut saya biarkan, untuk itu saya mengambil inisiatif sendiri menangani sampah dengan cara dibakar. Mau nunggu mobil dinas kebersihan bisa-bisa 2-3 hari mendatang baru datang. Sementara tumpukan sampah semakin hari semakin menggunung,”ucapnya.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Rusnaldi tidak memungkiri terkait membludaknya sampah di tempat penampungan sampah (TPS) di Jalan Adi Sucipto.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena beberapa alat berat pengangkut sampah saat ini dalam kondisi rusak. Ia memastikan dalam waktu dekat ini, petugas kebersihan akan segera mengangkut sampah-sampah tersebut. “Kalau alat-alat beratnya sudah selesai diperbaiki, maka sampah akan segera kami angkut,” janjinya. o

BERCENGKRAMA Bupati Pontianak, Ria Norsan bercengkrama dengan para guru usai pelaksanaan upacara Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 67, di halaman Kantor Bupati Pontianak.

FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

LKPP Sosialisasi Perpres No 70 Tahun 2012 Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Meningkatkan kualitas dan kuantitas ahli pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak, Senin (27/11), kemarin, melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah atas Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 di Aula Kantor Bupati Pontianak.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan yang membuka langsung acara tersebut mengharapkan para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik. Karena kegiatan ini, dinilai sangat penting, guna mewujudkan tata cara pengadaan barang/ jasa pemerintah yang lebih efesien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil

dan akuntabel untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang terjangkau dan berkualitas di lingkungan pemerintah.

“Selain itu, melalui sosialisasi ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan optimal, yang mana dibutuhkan SDM yang memahami tata cara pengadaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Norsan.

Bahkan Bupati mengakui, sampai saat ini Kabupaten Pontianak masih memerlukan tenaga ahli pengadaan yang kompetensinya diakui melalui sertifikat keahlian barang/jasa oleh LKPP. “Sosialisasi ini, juga merupakan upaya konkrit dari pemerintah Kabupaten Pontianak guna meningkatkan kuantitas dan kualitas ahli pengadaan. Dan kedepannya, diharapkan tidak ada lagi para ahli pengadaan barang/jasa di pemerintah Kabupaten Pontianak terbentur masalah hukum karena kesalahan tafsir masalah pera-

turan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Panitia Kabid Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Pontianak, Makmur mengatakan sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memperkokoh peraturan perundangan-undangan yaitu Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah atas Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010, bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kegiatan sosialisasi ini, merupakan agenda LKPP dan pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Dimana bertujuan memperkuat dan mempermudah pengetahuan para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.

Sekaligus mempererat hubungan pemerintah daerah dengan LKPP, dimana kita langsung menghadirkan nara sumber dari LKPP Bapak Mudji Santosa,” katanya. o SOSIALISASI Pemda Kabupaten Pontianak bersama LKPP melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

FOTO : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

Lahan Negera Sudah Dijual?

Rakyat Kubu Pertanyakan Sistem Bagi Hasil Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Warga Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu meminta kejelasan sistem bagi hasil yang diajukan perusahaan perkebunan PT Rezeki Kencana (RK) yang ada di desa itu.

“Kami menuntut kejelasan sistem bagi hasil dari pihak perusahaan, karena terhitung sejak panen pada Juli 2010 sampai Maret 2012 masyarakat sama sekali tidak pernah menerima bagi hasil dalam bentuk apa pun,” kata Musa Muslim,

selaku Sekretaris TPK Mitra Kencana, Selasa (27/11).

Ia menjelaskan, PT Rezeki Kencana yang bergerak di bidang perkebunan sawit memiliki areal di Desa Sungai Bemban dengan luas 3.000 hektare. Kemudian, masyarakat bersama TPK Mitra Kencana sudah melakukan pengecekan dan mencari kejelasan mengenai sistem bagi hasil tersebut kepada KUD Mitra Kencana. Namun sayangnya, dari pihak KUD sendiri tidak bisa memberikan kejelasan, lantaran hal tersebut bukan menjadi kewenangan mereka.

“Sebenarnya, berdasarkan data dan jumlah kartu penerima bagi hasil dari perusahaan tersebut, jumlah penerima bagi hasil PT Rezeki Kencana di Sungai Bemban sebanyak 800 orang lebih. Atas desakan masyarakat, akhirnya pihak perusahaan menyerahkan bagi hasil kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2012 lalu,” katanya.

Lanjut Musa mengatakan, pada Agustus sampai sekarang, penyaluran bagi hasil tersebut tidak dilakukan.

Masyarakat Desa Sungai Bemban juga mempertanyakan kepada pihak perusaha-

an, mengenai sistem bagi hasil penggunaan lahan sejak Juli 2010 hingga Maret 2012 yang sampai saat ini tidak ada kejelasan.

“Setelah kita usut, ternyata pihak perusahaan menyatakan bahwa bagi hasil tersebut tidak bisa lagi diberikan kepada masyarakat, lantaran 812 hektare lahan tersebut sudah dijual oleh oknum Pemerintah Desa Sungai Bemban kepada tiga orang yang berdomisili di Jakarta dan Singkawang. Ini yang sangat kita sesalkan, karena kita tidak diberikan kejelasan mengenai perpindahan kepemilihan lahan

ini,” katanya.

Sementara itu, Bendahara TPK Mitra Kencana, Elias menambahkan, pada awalnya lahan yang berada di Sungai Bemban merupakan lahan milik negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam.

Setelah masuknya PT Rezeki Kencana, dibuatlah kesepakatan pola bagi hasil 70 : 30 kepada masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya,dari mulai panen pada bulan April 2010 sampai 2012 masyarakat sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Malah, kenyataan pahit yang harus

dihadapi oleh masyarakat adalah, lahan seluas ratusan hektare tersebut dijual kepada perseorangan.

“Memang lahan itu milik negara, namun sudah seharusnya jika pemanfataannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.

Bukan perorangan seperti yang terjadi sekarang,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa masyarakat sudah berupaya untuk menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada Polsek Kubu. Namun, sayangnya, laporan masyarakat tersebut tidak digubris, lantaran

masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum atas pengelolaan lahan itu.

Mirisnya lagi, masyarakat Desa Sungai Bemban juga sudah melaporkan hal ini kepada Pemkab Kubu Raya, namun beberapa pihak terkait tidak bisa mengambil langkah tegas untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka.

“Untuk itu kita mengajukan permasalahan ini kepada DPRD Kubu Raya, agar bisa difasilitasi. Kita harapkan kepada DPRD agar bisa memberikan titik terang atas masalah yang dihadapi masyarakat,”tuturnya. o

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

6

Ratusan Warga Kinande Bakar Camp Perusahaan Sawit

Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Dinas Pendidikan Bengkayang memberikan penjelasan terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi untuk guru di Bengkayang.

“Kami di Dinas pendidikan Kabupaten Bengkayang hanya sebatas mengurus administrasi guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi,” kata Kasi Tendik Dinas Pendidikan Bengkayang, Aladin, beberapa waktu lalu.

Karena hanya mengurus pada administrasi, Dinas Pendidikan tidak bisa memberikan jawaban terkait kenapa tunjangan tersebut belum juga cair.

“Untuk pencairan ada pada bagian dinas keuangan.

Karena bagiannya di sana. Untuk kami hanya administrasi dan itu sudah selesai,” kata Aladin lagi. Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan dari bagian keuangan terkait kapan pencairan dana tunjangan tersebut dilakukan.

Sebelumnya, beberapa guru di Kabupaten Bengkayang yang tidak mau dipublikasikan namanya menyampaikan keluhan terkait belum diterimanya tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan sertifikasi yang baru diterima hanya sampai pada bulan Maret.

“Sudah delapan bulan ini kami belum menerima tunjangan sertifikasi. Kami tidak tahun kenapa Bengkayang belum padahal daerah lainnya sudah ada yang menerima,” kata salah seorang guru di Bengkayang. o

Ratusan warga Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Bengkayang membakar camp dan gudang milik perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Darmex, Senin (26/11) sore. Pembakaran itu bentuk kekecewaan warga terhadap kinerja kepolisian yang dianggap melanggar adat warga setempat.

“Aksi warga tersebut buntut dari tindakan kepolisian yang melanggar adat warga,” kata Cris, pengurus adat Dayak Lembah Bawang.

Jumiat, yang mengaku bagian dari warga mengatakan, pergerakan warga tersebut muncul karena tindakan ke-

polisian. Dikatakan, beberapa hari yang lalu, beberapa personil kepolisian yang bertugas di Bengkayang membebaskan tiga dump truk dan satu mobil milik perusahaan. Mobil tersebut merupakan tahanan warga dan dilakukan dengan ritual adat.

“Kepolisian datang dan langsung membebaskan mobil. Polisi tidak lagi permisi dengan Kepala Desa setempat. Seharusnya pembebasan mobil itu juga harus dilakukan dengan adat, karena warga menahan dengan ritual adat,” kata Jumiat.

Beberapa bulan yang lalu, warga mengambil sikap untuk menahan dump truk milik perusahaan. Penahanan itu dimaksudkan agar perusahaan melaksanakan kewa-

jiban ke masyarakat berupa pemberian kebun plasma.

“Semestinya kalau sudah di adat warga, maka kepolisian juga bertindak harus menggunakan adat. Kepolisian jangan bertindak semena-mena. Kalau seperti ini, kami anggap kepolisi-

an sebagai pengaman perusahaan,” kata Jumiat.

Menurutnya, karena tindakan kepolisian tersebut, masyarakat bergerak dan melakukan tindakan yang dianggap benar berupa pembakaran.

“Jangan salahkan masyarakat. Tindakan itu muncul karena ulah kepolisian yang telah menginjak adat warga,’ kata Jumiat.

Saat ini, warga Kinande masih terus berkumpul di desanya. Mereka menunggu itikad dari pihak perusahaan dan kepolisian.

“Saat ini warga masih berkonsentrasi di Kinande.

Warga menunggu bentuk tanggung jawab pihak kepolisian dan perusahaan,” jelas Tumpok, pendamping

warga Kinande.

Subandi, Kapolsek Samalantan saat dikonfirmasi belum memberikan informasi terkait tindak kepolisian yang dinilai warga melanggar adat. Subandi hanya menjelaskan, sedang dilakukan pertemuan antara warga, camat dan kepolisian di Samalantan, Selasa (27/11) siang.

“Lagi ada pertemuan pak, sekarang belum dimulai,” kata Subandi memberikan keterangan saat dihubungi via telepon.

Dalam pembicaraan kurang lebih dua menit itu, Subandi belum dapat menjelaskan beberapa jumlah camp dan gudang yang dibakar warga serta berapa jumlah kerugian yang dialami perusahaan. o

Puluhan Siswa Ikuti Ajang Prince and Princes Physics Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Lebih dari 40 siswa SMA di Bengkayang berlomba untuk menjadi prince and princes of physics Bengkayang tahun 2012.

Sepuluh besar dari peserta tersebut ke-

mudian akan dikirim untuk mengikuti ajang tingkat provinsi.

“Seleksi daerah di Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan Minggu kemarin. Hasilnya, SMAN 1 Bengkayang sebagai

Awang: Pilih Pejabat, Layani Masyarakat Borneo Tribune, Singkawang Pelayanan akan pendidikan dan kesehatan menjadi masalah yang paling vital, khususnya bagi yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Ini lantaran bagi orang yang miskin pendidikan dan pelayanan kesehatan sangat sulit untuk didapat.

Menurut Walikota terpilih, Awang Ishak menyebutkan jabatan Kadis Kesehatan dan Direktur RS. Abdul Azis perlu dicari orang-orang yang benarbenar memiliki jiwa pelayanan sosial yang tinggi.

“Jangan sampai orang yang sudah sekarat pada FOTO: Rudi/Borneo Tribune saat di bawah di rumah Awang Ishak sakit lantas pihak rumkit mengeluarkan kebijakan dan aturan yang justru akan membuat orang itu meninggal. Layani dan tangani saja dahulu secara medis, untuk administrasinya nanti saja dulu,” ungkapnya.

Puskesmas juga, sambung Awang adalah central pelayanan kesehatan ditingkat dasar, sehingga minimal tiap puskesmas ada dokter, perawat, bidan, dan tenaga administrasi yang mana tenaga medis itu harus dibuatkan rumah dinas di wilayah tempatnya bertugas sehingga warga akan dengan mudah mendapatkan pelayanan selama 24 jam penuh.

Dikatakan Awang, yang terjadi sekarang kalau ada warga yang sakit seperti diare pada saat malam hari, maka tidak perlu jauh-jauh dengan memanggil tenaga medis, atau bisa langsung mendatangi rumah tenaga medis tersebut.

“Jangan sampai sakit diare pada malam hari, namun diobati pada pagi hari, ini sangat lucu sekali,” jelasnya.

Dirinya juga mengaku prihatin karena selama ini banyak warga Singkawang yang berobat ke luar negeri seperti di negara tetangga Malaysia. Untuk itu diperlukan sebuah rumkit yang berstandar internasional.

“Kalau perlu membuka peluang kepada investor asing untuk membangun sebuah rumkit di Kota Singkawang,” katanya. begitu juga dengan jabatan Kadis Pendidikan juga harus dicari orang yang memiliki wawasan luas serta peduli dengan dunia pendidikan, sehingga dengan demikian orang miskin yang ada di Singkawang tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. “Jangan ada orang miskin yang tidak bisa sekolah karena adanya kebijakan yang justru memberatkan orang tua murid.

Coba kita berfikir bagaimana kalau seandainya kita di pihak yang memiliki perekonomian yang pas-pasan, dan dibebani oleh kebijakan yang tidak bisa di ikuti oleh orang tua. Saya mau semua warga dapat menikmati pendidikan. Tidak boleh tidak dan memang harus,” tegasnya.

Yang diinginkan Awang sejak dahulu adalah bagaimana caranya kota ini seperti Yogyakarta sebagai kota tujuan jasa pendidikan di Indonesia.

Dirinya optimis di Singkawang bisa juga seperti kota itu, sehingga warga tidak perlu lagi kuliah di luar dan membuang uang didaerah lain, bahkan PAD juga akan bertambah karena banyaknya uang orang dari luar yang masuk ke Singkawang. Dan salah satu yang dilakukan adalah membangun sebuah universitas yang berstandar Internasional. (Freelancer/Rudi) o

“

angan salahkan masyarakat. Tindakan itu muncul karena ulah kepolisian yang telah menginjak adat warga

“

Tunjangan Sertifikasi, Diknas Sebatas Administrasi

Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang

juara umum. Juara satu untuk laki-laki berasal dari SMA Borneo, dan juara satu untuk perempuan berasal dari SMAN 1 Bengkayang,” kata Sauji, mewakili Kepala Sekolah SMAN 1 Bengkayang.

Pemilihan ajang ini dipusatkan di SMAN 1 Bengkayang sebagai tuan rumah. Sekolah yang ikuti mengutus para siswanya adalah, SMAN 1 Bengkayang, SMAN 2 Bengkayang, SMAN Asisi, SMA Ha-

rapan Bangsa, SMAN 1 Teriak, SMAN 1 Ledo, SMA Harapan Bangsa, SMA Methodis, SMA Borneo dan sejumlah SMA lainnya.

“Ajang ini adalah ajang tahunan. Ajang ini program dari Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak,” kata Sauji.

Kegiatan dilaksanakan Minggu (25/11) dihadiri sejumlah guru dari beberapa sekolah di Bengkayang dengan dibuka oleh Harno sebagai Kasi Kelembagaan, Dinas Pendidikan Bengkayang. o

Peluncuran roket sebelum pemilihan Prince and Princes Physich Bengkayang FOTO: Mujidi/Borneo Tribune

Ajak Pengusaha Walet Bayar Pajak Borneo Tribune, Singkawang Sarang walet dinilai sangat potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat jumlah rumah walet di Kota Singkawang mencapai ratusan gedung. Tetapi hingga kini, para penangkar walet dinilai tidak mempunyai niat baik untuk memenuhi kewajiban.

Yakni membayar pajak untuk Pemkot Singkawang.

“Sampai saat ini belum nampak niat baik para penangkar sarang burung walet untuk berkontribusi dengan membayar pajak kepada daerah,” kata Aloysius Kilim.

Aloysius berharap ada upaya dari Pemkot Singkawang untuk mendorong agar para penangkar walet di Singkawang dengan senang hati memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan PAD. Terpisah, Wakil Walikota Singkawang, Edy R Yacoub mengaku pajak sarang burung walet belum ada wujud atau realisasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa hambatan.

Di antaranya, karena penurunan harga dasar sarang burung walet di pasar beberapa waktu lalu menyebabkan penetapan Keputusan Walikota tentang harga dasar itu baru pada April 2012.

“Mengingat pajak sarang burung walet baru dipungut

setelah ada Perwako dan Keputusan Walikota, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan melalui formulir pendaftaran sebagai wajib pajak kategori self assessment,” kata Edy. Maka, kepada wajib pajak juga diharapkan untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) kepada SKPD yang mengelola pajak daerah.

Sementara itu, persoalan penangkaran walet ini memang cukup berliku. Kendati telah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) No.7/2006 tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Perda No.11/2010 tentang pajak daerah yang di dalamnya mengakomodir pajak hasil walet, item ini hanya masuk dalam lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan dimasukkan pendapatan dari walet itu pada item itu, berarti pelaku usaha penangkaran walet di Kota Singkawang hanya diminta secara sukarela berkontribusi terhadap kas daerah. Karena tahun lalu masih banyak yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi 2012 sudah diharuskan, agar penarikan retribusi dapat dilakukan.

Terkait persoalan ini, Plt

Rumah walet FOTO: Ilustrasi

Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana menjelaskan, belum bisa menarik pajak hasil walet, karena Perda baru disahkan dan dilakukan penyusunan Peraturan Walikota (Perwako) Singkawang sebagai petunjuk pelaksanaan.

Siti menjelaskan, harus dibedakan antara Perda 7/ 2006 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet dengan Pajak Hasil Sarang Burung Walet yang terakomodasi dalam Perda Pajak Daerah

11/2010.

“Kalau yang dulu itu (Perda 7/2006, red) bukan pajak hasil walet,” ujarnya.

Berdasarkan Perda 7/2006 paparnya, tidak dibenarkan memungut hasil sarang burung walet, karena memang tidak diperbolehkan. Isi Perda tersebut hanya memungut retribusi IMB, UUG, dan lainnya yang memang harus dilakukan pemungutan retribusi.

Sedangkan mengenai pajak hasil sarang burung walet, terakomodasi dalam Perda 11/2010 tentang Pajak Dae-

rah. Bersamaan juga terdapat pajak lain, seperti pajak restoran, hotel, dan lainnya.

“Pajak hasil sarang burung walet ini belum bisa ditarik pungutan,” jelas Siti.

Belum bisa ditarik pungutan dari hasil sarang burung walet, karena dalam perda yang hasil evaluasinya-dari Pemprov Kalbar-baru keluar Februari 2011 itu mengharuskan adanya tindak lanjut berupa Perwako. Sementara Perwako itu baru ditetapkan April 2012.

(Freelancer/Rudi) o

Rabu, 28 November 2012

Operasi Zebra 2012 Dimulai Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Operasi Zebra 2012 telah dimulai Polda Kalbar. Mulai pada tanggal 28 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2012. Dimana operasi zebra ini dilakukan Polda Kalbar, guna menciptakan serta mengondisilkan Kalbar dalam keadaan aman dalam menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, (27/11).

Dir Lantas Polda Kalbar Kombes Pol Lotaria Latif saat dikonfirmasi terkait hal ini, dirinya mengatakan bahwa operasi ini digelar, untuk cipta kondisi di Kalbar menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dan Operasi ini sendiri dengan dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Kalbar yang ada di seluruh Kalbar, baik Polresta, Polres – Polres dan seluruh Polsek.

“Seluruh jajaran Polda Kalbar akan menggelar operasi zebra ini. Polresta maupun Polres yang ada di Kalbar hingga ke jajaran Polsek di Kalbar, jadi kita meminta anggota untuk benar – benar rutin selama dua minggu kedepan,” katanya.

Dikatakan Dir Lantas, pola operasi zebra ini, yakni dengan polda preventif, persuasif dan penegakan hukum (Gakum).

Dimana tindakan preventif ini dilakukan anggota hanmya 40%, persuasive 40% dan Gakum 20%. Jadi yang diutamakan adalah peneguran, sosialisasi, kemudian baru menindak bagi yang melanggar tata terib lalu lintas.

Lanjut Dir Lantas, sasaran dalam razia ini, yakni pengendara yang tidak memiliki surat – surat lengkap, kepengkapan berkendaraan, dan SIM, knalpot racing, ppengemudi pelajar.

Dan sifatnya razia ini, untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam berkendaraan harus tertib berlantas. Sehingga masyarakat lebih sadar dalam mengemudikan kendaraan.

“Razia ini dilakukan di tempat – tempat rawan kecelakaan lalu lintas, kemudian ditempat-tempat sering macet, kemudian para pelajar juga menjadi sasaran utama,” tegasnya.

Dir Lantas pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalbar, untuk selalu tertib berlalu lintas. Karena dengan tertib berlalu lintas pengendara tersebut akan menyelamatkan diri sendiri dan pengendara lain. Dan untuk pelajar di bawah umur ditegaskan tidak boleh mengendarai sepeda motor, karena sifat pelajar dalam mengendarai sepeda motor, sering ugal-ugalan.

Dua Perusahaan Ganti Nama Borneo Tribune, Landak Sebanyak dua perusahaan di Kabupaten Landak berganti nama. Di tahun 2011 dan tahun 2012 ini yakni Perusahaan PT.Wira Rivaco Mandum diganti Nama PT.SDK 5 yang diwilayah Kecamatan Jelimpo-Labos dan perusahaan KUK diganti nama Landak Agro Utama yang di wilayah Menjalin.

Menurut staf Ahli Dinas Perkebunan, Aswanto pada Selasa (27/11) kemarin, ada dua perusahaan yang diganti nama dari 50 perusahaan yang masuk dikabupaten Landak. “Dua perusahaan yang berganti nama perusahaan yang merupakan perusahaan tersebut sudah tidak mampu lagi mengurus lahannya yang dikarenakan banyak faktor,” katanya.

Aswanto juga menyebutkan kami akan melakukan penelitian perusahaan yang berganti nama disisi perusahaan dan disisi manajemen, finansial dan surat ijin perusahaan tersebut. Dalam hasil penelitian, baru bisa diketahui hasilnya selam tiga tahun. “Dalam perubahan nama berarti hubungan antara masyarakat dengan perusahaan dan situasi perusahaan sudah tidak bisa dilanjutkan yang carut marut maka perusahaan tersebut diambil alih dan diganti nama,” papar Aswanto. (Yohanes. J)

HO TEL HOTEL Jl. Dr. Setia Budi No. 93 Ptk Telp.: 0561-736195 Fax.: 0561-736668 e-mail : aromainn@ymail.com

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak, Tel : (+62 561) 577 888 Fax. (+62 561) 768 833

HOTELMERPATI Jl. Gajah Mada No. 177-183, Pontianak 78121, Telp. (+62-561) 761598, 761397 (Hunting) Fax. (+62-561) 761398

Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak, Telp. 0561-745481, Fax. 0561-762662

Grand KARTIKA HOTEL Jalan Gajah Mada No. 89 Pontianak, Telp. (0561) 768999, Fax : 0561-761999

Jl. Rahadi Usman No. 2 Pontianak, T elp. (0561) 734401, Fax. 0561-738457

Jalan Nusa Indah III, Telp. (0561) 732223 Fax. (0561) 742882 Pontianak

Jl. Tajungpura No. 45 Pontianak, T elp. (0561) 736162, 745475 Fax. (0561) 740651

HOTEL KHATULISTIWA Jalan Pahlawan No. 40 Pontianak, T elp. (0561) 735890, Fax. (0561) 739001

Jalan Diponegoro No. 56 Pontianak 78117 Telp. 0561-736793 Fax. 0561 - 734930

Hotel’95 Jl. Sidas No. 8 Pontianak Telp. (0561) 736022/ Fax. (0561) 736200

Jl. Imam Bonjol No. 95 Pontianak, T elp. 7959595 (95 m samping UNTAN)

Hotel Surya Jl. Gajah Mada No. 889 Telp. (62-561) 736 122 Fax. (62-561) 734 374

Jl. Sidas No. 1 1-A Telp. (0561) 734337 Fax. (0561) 760334 Pontianak-Kalbar

Hotel

KAPUAS DHARMA Jalan Diponegoro No. 46 Telp. (0561) 733777 Fax. (0561) 740555

Jl. Imam Bonjol No. 89 Pontianak, Telp. 0561-766669 Fax. 735399

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Sidang Lanjutan PK Yansen

Jaksa: PK Harus Diabaikan

Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Sempat diskors oleh Majelis Hakim selama 30 menit, sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, akhirnya dimulai sekitar pukul 14.00 dengan agenda Pendapat Jaksa terhadap Permohonan PK terpidana Yansen Akun Effendy, SH, M.Si, MH. Skors tersebut diberikan Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa Mantan Bupati Sanggau periode 2003-2008 menanggapi pendapat Jaksa Termohon yang telah dibacakan oleh Ajun Jaksa, Parulian Prayudi, SH., Selasa (27/11) Dalam pendapat Jaksa terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut diantaranya menyatakan, dalam PK yang diajukan oleh terpidana yakni keadaan baru (novum) yang dikatakannya sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2337 K/Pid.Sus/2001 tanggal 4 Januari 2012 atas nama terdakwa I, Ramlan Maringga, BA dan terdakwa II, Zawawi, S.Sos bahwa terpidana tidak menjelaskan apa yang merupakan keadaan baru dari putusan tersebut dan bukanlah merupakan suatu keadaan baru sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 263 (2) KUHAP. Selain itu, surat pernyataan, Epy Frankhi alias Fanjung tanggal 9 November 2012 yang sangat terkaiyt dengan perkara tanah TPA Meliau Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Terpidana Yansen baik dalam pengantar maupun permohonan PK-nya tidak melampirkan Surat Pernyataan tersebut dan juga tidak menjelaskan apa isi Surat Pernyataan itu serta apa kaitannya dengan perkara ini yang menurut terpidana merupakan keadaan baru, terpidana hanya menjelaskan tang bersangkutan adalah saksi mahkota yang mengetahui selurug rangkaian tentang pengadaan tanah TPA sampah Meliau karena yang bersangkutan adalah selaku penjual dari tanah TPA sampah Meliau tersebut. ”Menurut pendapat kami, alasan permohonan PK yang demikian masih terlalu sumir, malah cenderung mengada-ada,” ujarnya dalam pendapat jaksa.

Sementara itu, kekhilafan Hakim dalam amar putusan PN Sanggau Nomor 62/ Pid.B/2001/PN.SGU tanggal 20 Juli 2011, menurut pendapat Jaksa, asalan terse-

SIDANG. Sidang lanjutan PK terpidana Yansen di PN Sanggau dengan agenda Pendapat Jaksa terhadap permohonan PK, Senin (27/11) sore. Foto Ratna Sari/Borneo Tribune but bukanlah merupakan suatu kekhilafan dari hakim karena sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya oleh Majelis Hakim pN Sanggau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Majelis Hakim Kasasi.

Sebagaimana tertuang dalam permohonan PK, mengajukan alasan sebagai dasar permohonan PK yakni dari butir 1 sampai butir 31, menurut pendapat Jaksa, alasan permohonan PK terpidana Yansen adalah hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim PN Sanggau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dan Majelis Hakim Kasasi. Sehingga alasan PK ini menurut Jaksa harus diabaikan.

Khusus untuk butir 28-30, mengenai perbedaan penjatuhan pidana terhadap kasus yang sama yakni putusan Kasasi Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas nama terdakwa Yansen Akun Effendi dan putusan Kasasi Nomor: 2337 K/Pid.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 atas nama terdakwa Ramlan Maringga dan Zawawi, Majelis Hakim Kasisi dengan pertimbangan “Patut kiranya penjatuhan pidana kepada terdakwa (Yansen) diperberat untuk dapat dijadikan contoh sebagai bahan preventif kepada pelaku lainnya”, sudah tepat menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Yansen, karena jabatannya sebagau Bupati Sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan hal tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim, sehingga tidak ada kekhilafan hakim atau hal yang bertentangan dalam putusan ini. ”Dengan uraian pendapat kami tersebut diatas, maka

terpidana Yansen Akun Effendi tidak dapat menunjukan adanya 3 hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP. Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami berpendapat bahwa permohonan PK oleh terpidana Yansen Akun Effendi atas putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Januari 2012, Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2011 haruslah ditolak,” jelasnya.

Setelah 30 menit sidang diskors, terpidana Yansen pun menegaskan dalam ja-

waban yang dituliskan disebuah kertas, menolak dengan tegas tanggapan Jaksa Termohon. Ada sembilan point yang disampaikan oleh Yansen dalam jawabannya terhadap pendapat Jaksa salah satunya adalah sesuai dengan novum saat persidangan di PN Sanggau, pada pastinya ditemukan bukti yang sangat nyata atau meringankan, dapat diajukan sebagai bukti baru. ”Kami menolak dengan tegas tanggapan jaksa,” jelas Yansen saat membacakan

tanggapannya.

Sementara point selanjutnya adalah, saksi Fanjung belum pernah disidangkan atau didengarkan sebagai saksi mahkota karena Fanjung merupakan pelaku penjualan tanah tersebut.

Yansen mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Fanjung dihadirkan untuk menjadi saksi.

Setelah mendengarkan tanggapan Yansen, pihak Jaksa pun tetap pada jawabannya pada pendapat jaksa yang sebelumnya.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa juga menghadirkan saksi ahli pidana, yakni Dosen Fakultas Hukum Untan Ahli Pidana, Sahata Simamorang, SH, MH. Sidang permohonan PK terdakwa Yansen pun akan dilanjutkan Selasa (4/12) mendatang yang akan menghadirkan saksi ahli tata negara.

Sebelumnya, Yansen terkait kasus pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Sungai Mayam Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tahun 2007 senilai Rp. 1.770.000.000, terpidana Mantan Bupati Sanggau periode 2003-2008.

Sidang tersebut di pimpin oleh Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, SH. MH dengan didampingi 2 orang hakim anggota. Serta Jaksa Termohon, Amir, SH dan Parulian Prayudi, SH.

Pengamanan Perbatasan

Belasan TKI Ilegal Diamankan Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak Pengamanan perbatasan ala Polda Kalbar beserta jajaran Polres yang ada di perbatasan berhasil menangkap belasan TKI Ilegall yang hendak berangkat ke Malaysia.

Mereka ditangkap karena saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengamanan Perbatasan di Simpang Tanjung Sanggu, TKI Ilegall asal Sulawesi tidak memiliki Paspor, Minggu (25/11).

Keluhan, kritikan masyarakat terkait masuknya barang serta makanan dan minuman ilegall yang masuk ke Kalbar beberapa hari lalu, mendapat respon positif dari Polda Kalbar, lantaran dengan keluhan serta kritikan yang masuk, Kapolda Kalbar Brigjend Pol Unggung Cahyono langsung membentuk Tim Pengamanan di Perbatasan, yakni Bengkayang, Sambas dan Sanggau.

Dimana dalam Tim Pengamanan Perbatasan tersebut, terdiri dari anggota Brimob dan Sabhara Polda Kalbar, baik dari Polda dan Polres di perbatasan. Dan hal ini guna mengantisipasi masuknya barang Ilegall dari Malaysia ke Kalbar, maupun dari Kalbar ke Malaysia.

“Perbatasan sudah kita amankan dengan cara menggelar giat rutin di daerah perbatasan Kalbar dan Malaysia, dimana Polres yang ada di Perbatasan sudah saya perintahkan untuk bersikap tegas dalam menindak barang ilegall,” pungkasnya.

Dikatakan Kapolda, Ia meminta kepada anggota tidak kecolongan dalam mengamankan perbatasan tersebut, karena kemanan di Kalbar yang bertanggung jawab adalah Polda Kalbar, khususnya dalam menjaga Kamtibmas.

“Anggota dalam hari pengamanan pertama berhasil

KEHILANGAN STNK, KB 4497 LH NK: MH1JBC121BK298091 NS: JBC1E-2291193 AN: PT LINGKAR INDAH PLANTATION Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

TKI ILEGAL. Tim Pengamanan Perbatasan di Simpang Tanjung Entikong, saat menangkap TKI Ilegall asal Sulawesi hendak ke Malaysia, diduganya Ilegal lantaran tidak memiliki Paspor. FOTO Achmad Mundzirin/Borneo Tribune menangkap belasan TKI Ilegall, dimana para TKI Ilegall ini rata – rata dari Sulawesi dan para TKI ini tidak bisa menunjukan Paspor.

Melainkan hanya menunjukan KTP dari Sulawesi saja,” ungkap Kapolda.

Menurut Kapolda, bahwa pengamanan di perbatasan tersebut, yakni dengan sasaran barang – barang Ilegall, Narkoba, Teroris, termasuk TKI Ilegall yang hendak dikirim ke Malaysia secara Ilegall.

Karena apa TKI Ilegall yang masuk secara tidak resmi, melawan hukum dan pembawa TKI ini dapat dijerat dengan undang – undang perdagangan manusia.

“Melakukan pengamanan di perbatasan, dengan cara mengecek kendaraan yang keluar masuk disana, saya cukup efektif mengantisipasi, jadi jika ada lolos dari perbatasan dan dengan pengamanan kita kemungkinan lebih cepat mengantisipasinya, dan ini harus dilakukan secara rutin. Dimana anggota bergantian menjaga perbatasan,” pungkas calon Kepala Korps Brimob Mabes Polri.

Sementara itu Ahmad selaku TKI Ilegall asal Sulawesi mengaku, bahwa Ia sendiri baru datang dari Sulawesi dan ketika sampai di Pontianak, Ia menginap yakni di daerah Jeruju. Kemudian kedatangannya di Kalbar hendak ke Malaysia tersebut ingin bekerja, namun Ia sendiri tidak memiliki Paspor.

“Saya tidak memiliki Pas-

por, dan saya ke Malaysia mau bekerja. Setiba di Kalbar saya menginap di Kota Pontianak daerah jeruju,” ungkap Ahmad.

Sedangkan Supir yang membawa TKI Ilegall yakni bernama Konek, mengatakan bahwa Ia merupakan warga Sulawesi yang tinggal di Malaysia saat ini untuk bekerja.

Dan Ia menjemput temannya yang baru datang dari Sulawesi ini, lantaran ada yang meminta jemput ke Pontianak, atas nama Basri, kemudian dijemput di Jeruju.

“Saya bukan supirt, saya ini merupakan penjemput oleh orang yang mau ke Malaysia, seperti Basri meminta jemput kepada saya, maka saya jemput. Dan saya bisa keluar masuk ke Malaysia, saya sendiri memiliki Surat Lintas Batas Malaysia – Indonesia (Kalbar),” ungkap Konek.

Sementara itu Basri yang dikonfirmasi saat di TKP, Basri beralibi Ia yang meminta jemput dan akan membawa teman – temannya untuk ke Malaysia yakni bukan untuk bekerja melainkan, untuk melihat keluarga yang ada disana.

Dalam penangkapan belasan TKI Ilegall ini pun, Tim Pengamanan Perbatasan berhasil mengamankan dua jenis Mobil, yakni Mobil Bernomor Polisi, KB 1355 HO dan satu Mobil Jenis Mini Bus. Kemudian TKI Ilegal beserta mobil sebagai sarana pembawa diamankan di Polsek Tayan Hulu.

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

8

Jangan Sampai Jatuh Korban Lagi

Jalan Negara di Kilometer 5 dan 9 Berhias Lubang Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Kondisi ruas Jalan Negara di Kabupaten Sekadau menuju Kabupaten Sintang, persisnya di kilometer 5, 8 serta kilometer 9 perlu perawatan yang sifatnya mendesak.

Pasalnya sejumlah lubang yang menganga cukup lebar sangat mengancam keselamatan para pengguna jalan.

Selain mengancam keselamatan, kondisi lubang jalan kerap tergenang air di kiri dan kanan jalan apabila dilanda hujan. Pasalnya kondisi parit dalam keadaan tersumbat.

Minggu (25/11) pagi sekitar pukul 09.00 lalu, pasangan suami istri (pasutri) asal Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir meninggal dunia. Setelah mengalami kecelakaan hebat di kilometer 8, yang lokasinya persis di depan SLB dan BTN Jalan Sekadau-Sintang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, melalui Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, mengatakan untuk Jalan Provinsi dan Jalan Negara tidak ada dana perawatan yang dikucurkan

kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau.

“Untuk Jalan Negara, tanggungjawab pemeliharaan ada di Pempus (Pemerintah Pusat, red),” tegas Heri Handoko, saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (27/11).

Bahkan kondisi jalan yang lebih memperihatinkan lagi adalah ruas Jalan Negara di sepanjang Jalan SekadauSintang serta jalan yang berstatus Provinsi Kalbar, setiap tahun tak pernah dikucurkan dana perawatan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau.

“Jalan Negara dan Jalan Pemprov tidak ada dana perawatannya. APBD Sekadau untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa,” terang Heri.

Meski demikian, warga yang mayoritas pengguna jalan menuju kilometer 9 ke komplek perkantoran Bupati Sekadau berharap agar jalan bisa dirawat setiap tahun. Perawatan dimaksud agar kondisi ruas jalan tersebut menjadi tidak berlubang. Perawatan jalan terutama berada di jalur jalan yang berlubang serta pemeliharaan parit-parit jalan yang tersumbat.

“Jalan menuju perkantoran Bupati cukup banyak digunakan oleh para pengedara yang berurusan ke sana. Kalau kondisi rusak seperti sekarang, kan jadi beban kita yang lewat jalan itu. Karena

Rupinus: Damai Itu Mahal Harganya Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, mengatakan kerukunan umat beragama secara terus menerus harus dipertahankan. Karena damai itu sangat mahal harganya.

Menurutnya, apabila kerukunan dapat terwujud secara terus menerus maka pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Pasalnya orang tidak merasa takut untuk beraktivitas dan lain sebagainya.

“Damai itu mahal harganya. Untuk itu mari kita pertahankan situasi yang sudah sangat kondusif ini. Kita tidak bisa bekerja dengan baik jika situasi tidak aman. Untuk itu damai itu perlu kita pertahankan. Jangan mudah percaya dengan isu yang tidak benar. Karena hal itu sangat merugikan kita semua,” tegas Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, saat membuka rapat Pimpinan Umat Beragama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Rumah Makan Abadi, Selasa (27/11).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Polres Sekadau, Danramil Sekadau, Camat Sekadau Hilir, Johni, Sekretaris Kesbang Kabupaten Sekadau, Matius Jhon dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau.

Rupinus menambahkan bahwa peran FKUB yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah memberikan konstribusi yang sangat besar dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

Hal ini terbukti bahwa selama ini tidak pernah terjadi gesekan antarumat beragama di Bumi Lawang Kuari.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah menjaga dan memelihara persatuan dan kedamaian antara umat beragama,” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Sekadau, yakni dengan mendirikan rumah ibadah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Saat ini sudah berdiri tiga tempat ibadah. Yakni gereja Katolik, gereja Protestan dan Masjid.

Kebijakan lain, lanjut Rupinus, yaitu dengan menggelar kegiatan safari natal dan safari Ramadan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Selain juga memfasilitasi jemaah haji serta pemberian bantuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

“Inilah beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka membina kerukunan umat bergama,” jelas mantan Camat Nanga Mahap ini.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Sekadau, H. Isnaini, mengatakan tujuan dilaksanakan rapat pimpinan ini adalah untuk meningkatkan peran strategis FKUB sebagai mediator pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Tujuan lain, sambung dia, untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama dengan mengedepankan dialog agar terjalin toloransi antara umat beragama melalui peran FKUB dan semua stakeholder serta untuk meningkatkan silaturahmi antara tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Kita berharap kondisi ini terus berlanjut. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sekadau ini,” ujarnya. o

Jalan Nasional Berlubang, menuju dari arah kota Sekadau menuju ke arah kilometer 9 dalam kondisi yang berlubang serta memerlukan perawatan yang sifatnya mendesak oleh Pemerintah. FOTO: Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Pemakaman Zainudin dan Suminah

harus esktra berhati-hati,” keluh Mujiono, salah seorang pengguna jalan.

Banyaknya korban yang jatuh bahkan menginggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 8 Jalan SekadauSintang masih menjadi perbicangan yang memilukan sejumlah warga. Bagaimana tidak, gara-gara jalan

yang rusak bisa menjemput ajal seseorang secara mendadak.

“Kasihan dan sedih sekali mendegar ada korban jatuh sampai meninggal. Semoga tidak ada korban lagi dan jalan ini harus segera diperbaiki,” harapnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang berdomisili di

sekitar kilometer 9 selalu mengkhawatirkan kondisi ruas jalan yang rusak tersebut. Bahkan keluhan mereka kerap kali disuarakan lewat media massa. Tampaknya belum ada tindakan konkret dari satuan kerja (Satker) pemeliharaan jalan dan jembatan dari Pemerintah Pusat yang ditangani

oleh Provinsi Kalbar untuk pemeliharaan Jalan Sekadau-Sintang.

“Kita heran kenapa Pemerintah lamban menangani kerusakan di ruas jalan ini.

Jalan berlubang sudah lama, jangan sampai ada korban lagi,” tegas Hen, warga Pal 6 di Jalan SekadauSintang. o

Polisi Terus Selidiki Penyebab Kebakaran Mess Karyawan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Polres Sekadau masih terus menyelidiki penyebab kebakaran mess karyawan PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) di Dusun Balandung, DesaTinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Minggu (25/11) malam sekitar pukul 02.30 dini hari.

Sepuluh pintu yang merupakan satu deretan mess kar-

yawan C I Devisi III menjadi korban lahapan si jago merah.

Kasat Reskrim Polres Sekadau, AKP. Bermawis mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus kebakaran ini lebih lanjut.

“Sementara ini kita masih melakukan penyelidikan dan mengambil keterangan dari para saksi-saksi,” terang Bermawis, kemarin.

Selain membakar sepuluh pintu mess karyawan,

api juga melahap 3 unit kendaraan bermotor roda dua. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kondisi mess yang berada di tengah-tengah perkebunan sawit serta jauh dari pemukiman warga dusun atau desa membuat tak banyak yang bisa diperbuat oleh para penghuni mess. Tiga unit kendaraan bermotor roda dua milik karyawan penghuni mess yang terba-

kar turut menjadi korban, karena tak sempat diselamatkan.

Bahkan para korban yang direlokasi ke beberapa blok mess lainnya di sekitar TKP terlihat sedih. Pasalnya tak banyak barang atau surat menyurat penting yang mereka selamatkan dari musibah kebakaran ini. Menurut pihak perusahaaan, kerugian bangunan fisik ditaksir mencapai Rp 325 juta. o

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Jl. Ahmad Yani Komplek Kantor Gubernur Lt. III Telp. (0561) 764616 Fax. (0561) 764616 P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PERKEBUNAN (LUAS AREAL: ± 5.500 HA) DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (KAPASITAS PABRIK 30 TON TBS/JAM) OLEH PT. INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN DI KECAMATAN LEDO DAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 660.1/ 888 / BLHD-A/ 2012 Berkenaan dengan Rencana Kegiatan Perkebunan (Luas Areal : ± 5.500 Ha) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Kapasitas Pabrik 30 Ton TBS / jam) oleh PT. Intitama Berlian Perkebunan di Kecamatan Ledo dan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini diumumkan bahwa PT Intitama Berlian Perkebunan telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, tanggapan, dan pendapat, atas permohonan Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat tanggal 10 Desember 2012.

Pontianak, 27 November 2012

Bupati Simon Petrus Ikut Meneteskan Air Mata Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bupati Sekadau, Simon Petrus didampingi Wakil Bupati Sekadau, Rupinus dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau ikut menghantarkan jenazah almarhum Zainudin yang merupakan staf di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sekadau dan almarhumah istrinya, Suminah, ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman muslim Sungai Ringin.

Pada kesempatan itu, Bupati Simon Pertrus ikut menaburkan tanah di atas makam almarhum Zainudin dan almarhumah Suminah.

Bahkan orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Sekadau itu ikut berjalan kaki bersama masyarakat Kabupaten Sekadau yang datang melayat saat menuju pemakaman muslim yang terletak tidak jauh dari belakang rumah penduduk sekitar. Teriknya sengatan panas matahari tidak membuat dirinya lelah saat berjalan kaki menghantarkan kedua jenazah tersebut.

Pemberangkatan jenazah almarhum Zainudin dan almarhumah Suminah dari rumah duka menuju pemakaman sekitar pukul 15.00 Wib atau setelah solat azhar. Isak tangis dari keluarga, kerabat, tetangga serta rekan kerja mengiringi proses pemakaman yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut.

Bupati Simon Petrus terlihat sederhana saat melayat. Dirinya hanya mengenakan baju berkerah bergaris– garis serta menggunakan sandal. Begitu juga dengan Wakil Bupati Rupinus.

Orang nomor dua di Bumi Lawang Kuari ini bahkan tidak sempat pulang setelah menghadiri acara Misa Krisma di Selalong Dua, bersama Uskup Sanggau Mgr. Yulius Mencucini.

Bupati Simon Petrus dan Wakil Bupati Rupinus ikut meneteskan air mata. Bupati juga terlihat memanjatkan berdoa serta memegang dua nisan dari almarhum Zainudin dan almarhumah Suminah. Wakil Bupati Sekadau Rupinus yang mewakilkan Bupati Sekadau dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Sekadau merasa kehilangan atas meninggalnya Zainudin.

“Pemerintah Kabupaten menyampaikan duka cita yang sedalam – dalamnya atas kepergian almarhum.

Dan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya diberi ketabahan,” ucapnya. o

Rabu, 28 November 2012

Korem 121/ ABW Latihan Geladi Posko I

Sintang-Melawi

Borneo Tribune, Sintang GUNA meningkatkan kemampuan komandan dan staf dalam merencanakan dan mengendalikan operasi melalui mekanisme prosedur hubungan keduanya. Korem 121/Abw melaksanakan latihan geladi posko selama 3 hari 27- 29 Nopember 2012.

Pelaksanaan dimulai dengan upacara pembukaan pukul 08.00 di lapangan upacara Makorem 121/Abw. Bertindak sebagai Irup, Staf Ahli Panglima Bidang Ekonomi, Kolonel Arm. Affandi Abdullah. Hadir sebagai undangan jajaran Forkorpimda Sintang, Wakil Bupati Ir. Ignatius Juan, Ketua DPRD Drs. Harjono Bejang, Kajari, Ketua Pengadilan serta hadir pula pengawas serta penyelenggara geladi. Diantaranya Staf Ahli Pangdam Bid Ideologi Kolonel Czi. Eman Suherman, Danrindam XII/Tpr Kolonel Inf. Nugroho Budi Wiranto, Dandim jajaran Korem 121/Abw,s erta Para Kabalak Aju Jajaran Korem 121/Abw. Peserta Upacara terdiri dari unsur pelaku, organik Korem 121/Abw, 1 Peleton dari Polres Sintang, Peleton gabungan dari Menwa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Pramuka SMA Immanuel serta Mahasiswa Universitas Kapuas.

Dalam amanat tertulis dibacakan oleh Inspektur Upacara, Pangdam XII/Tpr menyampaikan, bahwa tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan Negara dan mempertahankan keutuhan wilayah darat NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang semua itu akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis dan hakekat ancaman yang dihadapi saat ini masih diwarnai berbagai masalah akibat permasalahan bangsa yang bersifat multidimensi. Misalnya, gerakan separatis bersenjata masih menjadi kerawanan di sejumlah wilayah Indonesia. Komposisi masyarakat yang heterogen disertai karakteristik geografis negara kepulauan masih menjadi pemicu terjadinya konflik komunal/horizontal.

Masih disampaikan Panglima, di sisi lain, masalah politik seolah-olah telah menjadi permasalahan yang tidak pernah berhenti untuk dipersoalkan, terlebih pada saat menghadapi pemilihan kepala daerah. Masalah lainnya yang

lagi ngetren saat ini adalah masalah perbatasan negara, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan telah menimbulkan kerawanan baik di bidang keamanan maupun ekonomi.

Terkait dengan itu juga masalah teroris menjadi permasalahan nasional walaupun saat ini eskalasi sudah menurun namun harus tetap diwaspadai. Dan tidak kalah pentingnya adalah masalah bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, bencana banjir, tsunami dan gempa bumi yang sampai saat ini masih kerap terjadi di sejumlah wilayah NKRI. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus selalu diantisipasi dan diperlukan suatu sistem penanganan bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan TNI No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) poin 8 dan 9. TNI AD sebagai komponen utama pertahanan negara yang telah tergelar diberbagai wilayah perlu merespon dan menanggapi permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat.

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut TNI AD beserta jajaran dituntut selalu siap, proaktif dan memiliki kemampuan optimal untuk membantu Pemerintah mengatasi permasalahan bangsa.

Hal tersebut, dapat dicapai melalui pembinaan latihan secara terus menerus, selain mempersiapkan diri secara maksimal melalui latihan.

Salah satu metode latihan yang dapat dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional satuan setingkat Korem adalah melalui Geladi Posko I ini.

Dengan metode tersebut, maka di akhir geladi nanti, selain para peserta harus mampu melaksanakan hubungan komandan dan staf, juga dituntut memiliki kemampuan yang maksimal dalam hal pelaksanaan pengendalian suatu operasi dan mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah terkait dengan permasalahan yang terjadi di wilayah Korem 121/Abw. Di samping itu, unsur Komandan juga dituntut memahami dan mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi persoalan taktis di lapangan seperti tanggap darurat dengan menerapkan protap yang berlaku.

Gladi Posko I ini diikuti oleh 90 orang peserta. Terdiri dari 40 orang penyelenggara dan 50 orang pelaku. (rilis)

9

Jalan Pinoh-Ella Rusak Parah Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Upacara pembukaan gladi posko Korem 121-ABW. FOTO: Ist

Borneo T Tribune

JALAN dari arah Nanga Pinoh menuju Ella kondisinya kini semakin memprihatinkan. Beberapa titik jalan kini semakin licin dan berlumpur, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang rusak pun membuat sejumlah warga setempat melakukan perbaikan secara swadaya sembari meminta uang dari pengguna jalan.

Hal ini pun dikeluhkan oleh, Undri salah satu warga Nusa Pandau yang setiap hari melalui jalan tersebut.

“Saya setiap hari melalui jalan tersebut untuk pergi

mengajar ke Semadin. Jalan yang rusak ini justru memperlambat kami karena banyak lubang dan berlumpur,” katanya, di Nanga Pinoh.

Jalan Pinoh-Ella sendiri memang merupakan satusatunya akses jalan darat untuk menuju Kecamatan Ella maupun Menukung. Tak hanya itu, sejumlah desa juga menggunakan jalan tersebut sebagai poros utama untuk menuju kota Nanga Pinoh atau ke kecamatan lainnya.

“Saat hujan, jalan juga menjadi sangat sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Padahal yang menggunakan jalan ini sangat banyak kare-

Kalteng-Sintang Sengaja Dijauhkan

“

Saat hujan, jalan juga menjadi sangat sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Padahal yang menggunakan jalan ini sangat banyak karena merupakan jalan kabupaten

”

na merupakan jalan kabupaten,” terang Undri.

Selain kondisi jalan yang rusak berat, adanya masyarakat yang meminta uang untuk perbaikan jalan juga dikeluhkan diri. Hal ini dikarenakan dirinya melalui jalan tersebut setiap harinya, sehingga biaya yang dikeluarkan juga bertambah.

“Kalau hanya sekali-kali kita lewat, si mungkin tak terlalu bermasalah. Tapi kalau setiap hari tentunya kami juga merasa berat,” keluhnya.

Sebenarnya, sebagian besar ruas jalan Pinoh-Ella telah di aspal mulus. Hanya pada beberapa titik, khususnya yang berada di dekat

Desa Kebebu, belum dilakukan perbaikan. Sehingga saat hujan, jalan menjadi sangat licin dan berkubang.

“Kami berharap, pemerintah, melalui Dinas PU bisa melakukan perbaikan secepatnya. Mengingat ini adalah akses jalan utama bagi masyarakat di wilayah Nanga Pinoh, Ella maupun Menukung,” kata Undri.

Kondisi jalan yang rusak parah, bila tak segera diperbaiki, ditakutkan akan semakin parah dan terancam tak bisa dilalui. Oleh karena itu, bila tidak bisa segera dilakukan pengaspalan, PU kata Undri setidaknya bisa menimbun ruas jalan yang rusak dengan sirtu.

Bupati Gunung Mas Berkunjung ke Sintang

Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang DALAM kunjungan kerjanya ke Sintang, Bupati Kabupaten Gunung Mas, DR. (HC) Hambit Bintih menyebutkan ada skenario dari pihak luar yang diinginkan agar Kalbar berjauhan dengan pulau Kalimantan lainnya. Bahkan Kalimantan Tengah, dimana salah satu kabupaten itu berbatasan langsung dengan Sintang juga belum bisa terhubung secara langsung.

“Kita di Kalimantan ini seperti dikondisikan untuk berjauhan. Padahal jarak kita sangat dekat bahkan berbatasan. Kultur dan geografis wilayah kita juga sama,” kata Bupati Gunung Mas, saat ramah tamah dengan pejabat Sintang di pendopo kediaman bupati Selasa (27/11) siang.

Ia menuturkan betapa jauh jarak tempuh yang harus dilalui dari Kalteng menuju Sintang. Untuk ke Kalbar atau ke Sintang, masyarakat Kalteng harus naik terbang ke Jakarta terlebih dahulu baru kemudian ke Pontianak. Begitu juga sebaliknya.

“Kita ini sengaja dijauhkan padahal kita sangat dekat,” ungkapnya di hadapan pejabat Sintang dan Kabupaten Gunung Mas yang turut dalam

Penandatanganan nota kesepahaman tapal batas oleh Sekda Sintang-Gunung Mas dan disaksikan oleh Bupati Sintang dan Gunung Mas. FOTO: Endang Kusmiyati/Borneo Tribune rombongan kunjungan kerja tersebut.

Ia pun mengaku mendukung rencana pemekaran provinsi Kapuas Raya di wilayah di Kalbar. Dengan pemekaran tersebut, daerah akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan bila hanya jadi satu provinsi.

“Kapan lagi kita akan menyedot dana dari pusat sebanyak-banyaknya. Karena kita telah banyak memberikan dana kepada pusat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan kejayaan Kalimantan secara umum saat hutan Kalimantan masih dipenuhi kayukayu besar. Belum lagi potensi pertambangan yang menurutnya saat ini tengah diupayakan oleh pusat untuk dilakukan sentralisasi dan hal itu membuat banyak daerah ber-

teriak.

“Sintang ini adalah kabupaten induk dan telah lama jadi kabupaten. Barangkali banyak hal yang bisa kami pelajari di Sintang ini. Apalagi dari segi penduduk, kultur dan kondisi geografis kita punya kesamaan,” ujarnya.

Secara khusus kedatangan rombongan pejabat dari Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah ke Sintang adalah dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman tapal batas antar dua kabupaten terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan.

“Ada wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Kecamatan Damang Batu yang berbatasan langsung dengan wilayah Sintang. Untuk tapal batas tidak ada masalah, hanya

penegasan titik-titik koordinat saja. Karena sebelumnya daerah perbatasan antara Kalbar dan Kalteng itu berada di wilayah kabupaten Kapuas dan Sintang. Tapi sekarang sudah beralih antara Kabupaten Gunung Mas dan Sintang,” bebernya.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menurutnya tidak menutup kemungkinan ke depan akan terbangun infrastruktur darat yang menghubungkan Sintang dengan Gunung Mas. “Saya sudah buktikan, dari Kuala Purun Kalteng sampai ke Sintang ini diperlukan waktu sekitar 1 jam 15 menit dengan menggunakan pesawat.

Saya akan mengajak teman saya bupati Sintang ini untuk membicarakan kemungkinan membuka jalur transportasi itu. Sehingga kita bisa lebih dekat dan bisa lepas dari daerah isolir,” katanya.

Apalagi saat ini ada sebuah perusahaan pertambangan raksasa Kalimantan Surya Kencana (KSK) yang mendapatkan izin eksploitasi di wilayah Gunung Mas dan sebagian wilayah Kecamatan Ambalau, Sintang.

“Keberadaan perusahaan itu harus kita manfaatkan agar kedekatan kembali terjalin antara masyarakat Gunung Mas dengan Sintang.

Apalagi dari sisi kultur dan geografis tidak terlalu berbeda,” jelasnya.

Bupati Gunung Mas memastikan bahwa tidak ada masalah atau sengketa tapal batas antara wilayahnya dengan wilayah Sintang. Penandatanganan nota kesepahaman tapal batas terkait RTRW dilakukan oleh Sekda Sintang H.Zulkifli HA dengan Sekda Kabupaten Gunung Mas Kasmiar. Usai penandatanganan nota kesepahaman, rombongan Bupati Gunung Mas dibawa ke Museum Kapuas Raya dan obyek wisata Bukit Kelam.

Bupati Sintang, Milton Crosby dalam paparan singkatnya di hadapan pejabat Kabupaten Gunung Mas menjelaskan tentang program utama Sintang Gerbang Emas – Jakarta Selatan.

“Untuk mendukung terwujudnya Jakarta Selatan, kami mempunyai semboyan 5 As, yaitu kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras dan hindari minuman keras,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pemkab Sintang tengah membangun sejumlah infrastruktur umum, antara lain pelabuhan sungai dan bandara yang ditargetkan jadi bandara terbesar di wilayah Kalbar.

PNPM Mandiri Perdesaan Solusi Pengentasan Kemiskinan Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh SEJAK dicanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan oleh pemerintah pusat tahun 2007. Program ini terus mendapat tanggapan yang positif dari berbagai kalangan karena dianggap merupakan solusi tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran yang menjadi kendala suatu Negara ataupun daerah khususnya daerah perdesaan.

“Saat ini di Indonesia masih terdapat 30 persen penduduk miskin, sehingga setiap program pembangunan diarahkan untuk menekan angka kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan daerahnya semaksi-

mal mungkin,” kata Plh Sekda Melawi, Imansyah, mewakili Bupati Melawi saat membuka seminar dan lokakarya DPRD PNPM-MP, Selasa (27/11) di gedung DPRD. Pria ramah ini menjelaskan problema kemiskinan timbul akibat beberapa faktor seperti, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan penduduk relatif tinggi.

Untuk itu dirinya berharap, PNPM-MP masyarakat desa khususnya di Melawi dapat menggali gagasan untuk menemukan kekurangan di desa serta menentukan prioritas pembangunan desanya. Sehingga infrastruktur di desa dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kehendak dan yang terpenting sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Terlebih, kedepan pemerin-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

tah berencana mempertahankan kegiatan PNPM-MP hingga tahun 2015 dengan capaian dan cakupan setiap desa dan kelurahan,” katanya.

Diharapkan dengan menguatnya sistem pembangunan partisipatif ini dapat mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa, dengan tetap

memperhatikan skala prioritas yang sangat dominan terhadap kehidupan masyarakat perdesaan. Penganggaran PNPMMP bersumber dari APBN dan didukung dengan APBD sesuai naskah perjanjian urusan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk Melawi, pada tahun 2012

ini telah menganggarkan dana alokas PNPM-PM sebesar Rp 1,5 miliar lebih untuk mendukung dana APBN sebesar Rp 15 Miliar lebih tersebut.

“Kepada seluruh pelaku kegiatan PNPM-MP, untuk benarbenar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Rezeki di Ujung Sapu Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh HEMBUSAN angin malam disertai embun, serasa menusuk kulit hingga ke tulang.

Tampak dari kejauhan, sesosok wanita paruh baya berbaju orange lengan panjang membawa peralatan kebersihan seperti sapu dan bak sampah.

Jemarinya dengan lincah dan erat mengayun sapu membersihkan sampah berserakan disepanjang Jalan utama Kota Nanga Pinoh.

Tetesan peluh tampak tergenang di wajahnya. Sesekali ia istirahat sejenak sambil melepas dahaga yang dibawa dari rumah. Wanita diketahui bernama Sonoi Irawati (42), salah satu pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan Kabupaten Melawi.

Bu Sonoi, begitu sapaan akrab sehari-hari bekerja sebagai PHL Kebersihan selama tiga tahun. Dengan penghasilan setiap bulan yang diberikan pemerintah hanya Rp 700 ribu rupiah saja. Tapi tidak membuat Sonoi patah semangat dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dirinya mengaku tetap bersyukur kepada Sang

SONOI, PHL kebersihan saat membersihkan sampah disepanjang jalan utama Jalan Juang Kota Nanga Pinoh. FOTO: Eko Susilo/ Borneo Tribune

Maha Pencipta dengan apa yang sudah didapat dengan halal dari hasil jerih payahnya.

“Ya penghasilan segitu, Alhamdulillah masih cukuplah untuk beli beras dan kebutuhan dapur lainnya. Yang penting kerja halal nak, jadi disyukuri saja,” kata Sonoi.

Setiap hari wanita yang tinggal di daerah Kenual ini mulai bekerja sejak pukul 01.0005.00. Setiap PHL Kebersihan punya tugas masing-masing.

Ada yang menyapu jalan di sepanjang jalan protocol Kota Nanga Pinoh, ada yang membersihkan selokan, pengangkut sampah dan lain sebagainya.

Meskipun hujan, tak jarang para PHL ini tetap menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai pahlawan keber-

sihan untuk menciptakan kota yang nyaman, bersih dan asri.

Bagi Sonoi, bekerja sebagai PHL Kebersihan juga dijadikan sebagai ladang amal perbuatan di dunia. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sesuai keyakinan yang diterima, kebersihan sebagian dari iman seseorang.

“Kadang-kadang sampah banyak berserakan di pinggir jalan. Jadi pulangnya terkadang bisa lewat dari jam 05.00 pagi. Ya, sudah menjadi resiko pekerjaan. Biar hujan harus tetap bekerja. Kalau tidak bekerja, nanti tidak terima gaji.

Kerjakan semuanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Cari kerja sekarang sulit, kalau kita tidak ada kemauan dan berusaha,” katanya.

Lomba Memasak Media Pemberdayaan Perempuan Salah satu juri melakukan penilaian terhadap hasil masakan para ibuibu dalam lomba masak dan membuat kue. FOTO: Timotius/ Borneo Tribune Borneo Tribune/Putussibau WAKIL Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Agus Muyana mengatakan, lomba memasak dan membuat kue dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan bagi kaum perempuan, dalam meningkatkan kreatifitas ibu-ibu. “ Lomba masak ini berkaitan dengan ketahanan pangan, dimana pangan tersebut dapat berupa ikan, sayur-sayuran dan buahbuahan, perlu motivasi dan kreatifitas ibu-ibu dalam mengelolanya, sehingga dapat lebih bermanfaat dalam memberdayakan kaum perempuan,” ucap Mulyana, saat membuka lomba masak, dalam rangka HUT KORPRI ke-41 dan HUT DWP ke-13, di Indoor Volley, Kota Putussibau, Selasa

(27/11).

Menurut Mulyana, Kabupaten Kapuas Hulu sejak dulu dikenal dengan daerah perairan yang memiliki ikan yang potensial, serta memiliki tanah yang subur untuk sayur-sayuran dan buahbuahan. Oleh karenanya potensi yang dimiliki tersebut mestinya terus digali dengan pengembangan kreatifitas.

“Ikan bukan hanya dikelola untuk lauk-pauk, akan tetapi bisa dikelola sebagai menu makanan ciri khas seperti yang kita miliki saat ini yaitu kerupuk basah.

Saya rasa hingga saat ini kerupuk basah merupakan makanan yang paling dicari orang luar ketika datang ke Kapuas Hulu dan tidak begitu sulit untuk ditemukan, begitu juga dengan sayur-

sayuran dan buah-buahan mesti ada kreatif dalam mengolahnya atau memasaknya,” kata Mulyana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam lomba masak dan membuat kue tersebut, Mulyana selaku Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat mengapresiasi dilaksanakannya lomba masak.

Sebab menurutnya kegiatan tersebut merupakan ajang untuk memotivasi.

Pembukaan lomba masak dan membuat kue tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Muhammad Sukri, dan sejumlah kepala badan, dinas, kantor dan bagian di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, serta ratusan ibu-ibu, sebagai peserta lomba dan tamu undangan lainnya.

(Freelancer/Timotius)

untuk menentukan kualitas pendidikan di Indonesia ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, Antonius mengatakan pelaksanaan UN merupakan salah satu alat tolak ukur dalam mengukur kemampuan siswa. Tolak ukur yang dilakukan tersebut tidak hanya di-

lakukan di tingkat kabupaten/kota dengan dilakukannya ulangan semester, akan tetapi juga dilakukan secara nasional dengan dilaksanakannya UN yang disertai dengan nilai standar secara nasional.

“Ukuran sesungguhnya itu ulangan di setiap akhir semester, akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa dalam prestasi dunia pendidikan ini juga harus terukur secara nasional, dengan demikian kita ketahui tingkat kesulitan dan menjadi bahan evaluasi para tenaga didik dalam memberikan pembelajaran,” kata Antonius, di ruang kerjanya, Selasa (27/11).

Dikatakannya, UN selain untuk menjadi tolak ukur kemampuan siswa juga dijadikan bahan evaluasi pihak sekolah dan daerah sejauh mana prestasi dunia pendidikan. “Dilaksanakannya Ujian Nasional itukan sebelumnya ada penelitian dan

Borneo Tribune/Putussibau KONDISI listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah perbatasan, hingga saat ini, masih menjadi keluhan warga setempat.

Pasalnya listrik asal Malaysia yang digunakan selalu mengalami byar pet, sedangkan untuk BBM khususnya jenis premium saat ini melambung tinggi mencapai Rp 9.500/liter bahkan ada yang menjual Rp 10.000/liternya.

Tokoh masyarakat daerah perbatasan Agustinus, meminta agar pemerintah tanggap dan segera mengambil langkah, sehingga persoalan listrik dan BBM dapat segera teratasi. Khusus untuk BBM, Agustinus mengharapkan agar ada SPBU. “Keluhan masyarakat untuk listrik dan BBM bukan baru kali ini, namun sudah sering terdengar, bahkan kondisi perbatasan yang masih memerlukan uluran tangan serius dari pemerintah saat ini semakin berkembang, terutama penduduk dan arus kendaraan, hal ini tentunya berimbas terhadap penggunaan lis-

pertimbangan oleh para pakar-pakar kita, sudah dipertimbangkan untung dan ruginya, hanya saja Ujian Nasional yang harus dibenahi yaitu harus berkualitas dan bermutu, dan untuk memenuhi standar nasional tersebut juga fasilitas pendidikan harus terpenuhi sebab banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas seperti di kota-kota besar,” ujarnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana juga mengatakan, UN untuk menguji sejauh mana kompetisi siswa. Hanya saja pemerintah harus mengkaji lebih dalam.

“Saya rasa Ujian Nasional itu sangat penting dalam menguji kompetisi siswa,” ujarnya.

Mulyana tidak sependapat apabila UN dihapuskan, hanya saja mekanisme dan tingkat kelulusan mesti disesuaikan dengan kondisi daerah. (Freelancer/Timotius)

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

10

Warga Perbatasan Keluhkan Listrik dan BBM

Penghapusan UN Dapat Tanggapan Serius Borneo Tribune, Putussibau RENCANA penghapusan Ujian Nasional (UN) mendapat tanggapan serius dari sejumlah pihak. Dampak positif dan negatif pelaksanaan UN tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan

Borneo T Tribune

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

trik d a n B B M , yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat,” ujarnya, via telepon, Senin (25/11).

Bahkan kondisi listrik yang selama ini mengalami byar pet, dikhawatirkan dapat mempengaruhi dunia pendidikan, sebab menurut Agustinus yang juga merupakan Sekretaris PGRI Kecamatan Badau, akan mengganggu aktifitas belajar siswa di rumah masingmasing.

“Jangan kan untuk anakanak belajar, untuk aktifitas yang lainnya juga listrik byar pet sangat-sangat mengganggu kenyamanan,” ungkapnya.

Padahal, menurut Agustinus daerah perbatasan yang

memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) ini merupakan serambi depan Bangsa Indonesia di mata negara luar.

“Saya rasa keseriusan pemerintah untuk benar-benar membangun daerah perbatasan sangat-sangat masih dibutuhkan masyarakat, hanya saja penanganan pemerintah terhadap persoalan di daerah perbatasan sangat lamban,

FOTO: Int

Rabu, 28 November 2012

Kapuas Hulu

sehingga menjelang rencana grand launching PPLB Nanga Badau bulan Desember ini masih banyak pembangunan yang perlu dibenahi, artinya kesiapan kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara Malaysia,” tandasnya.

(Freelancer/Timotius)

Kodim 1207/Ptk Gelar Jumat Bersih

JUMAT BERSIH Para Prajurit se Ganizun Pontianak sedang melaksanakan Jumat bersih.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak “Kebersihan Sebagian dari Iman” itulah kalimat yang diwujudkan dan diimplementasikan Prajurit Kodam XII Tanjungpura beserta jajarannya dalam mendukung program pemerintah melalui Jumat bersih yang berlangsung di wilayah Koramil Pontianak Selatan Kodim 1207/Ptk. Kegiatan Jumat bersih yang melibatkan prajurit jajaran Kodam XII/Tpr Garnizun Pontianak dipimpin langsung Pasiter Kodim 1207/Ptk Kapten Inf Saripin didampingi Danramil Ponsel

Kapten Kav Edy Darmadi serta Danramil Ponbar Kapten Inf Jiyo, setelah melaksanakan apel pengecekan satuan-satuan dan memberikan pembagian sasaran yang akan dikerjakan.

Pasi Ter Kodim 1207/Ptk Kapten Inf Sarifin memberikan tugas kepada Satuan Jasdam XII/Tpr, Minvetcadam XII/Tpr, Pomdam XII/Tpr serta Den Inteldam XII/Tpr dengan sasaran pekerjaan pembersihan lokasi di Gang Langgar dan Gang H Ali, sedangkan Kodim 1207/Ptk, Pendam XII/Tpr, Sandidam XII/Tpr, Ifolahtadam XII/Tpr, Bintaldam XII/Tpr dengan sasaran pekerjaan pembersihan sarana umum lapangan

sepak bola Ampera.

“Sasaran yang dikerjakan pembersihan dan penebasan kiri kanan badan jalan serta pembersihan parit Gang Langgar dan Gang H Ali,” kata Pasiter Kodim 1207/ Ptk Kapten Inf Saripin.

Untuk sasaran kedua, lapangan sepakbola Ampera, seluruh anggota akan melaksanakan pembersihan sampah-sampah di sekitar lapangan sedangkan di pinggir lapangan pihaknya melaksanakan pemangkasan pohon dan penebasan sehingga tercipta keindahan, bersih dan rapi. “Lapangan tersebut sering digunakan masyarakat termasuk kita juga,” ujarnya.

IKLAN BARIS Dijual

Dicari

Peluang Usaha

Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2.

Hub:085252015279

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034

Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Dijual Paket DAHSYAT MITSUBISHI!! Colt Diesel + Dump. DP Cuma 75 Juta + Bns TV LED 24” Hub. 085 268 495 763

Dijual Tanah

Peluang Bisnis

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336

Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll.

Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999

DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Kost

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

Pemprov Perlu Bentuk PTSP

“

Andry Borneo Tribune, Pontianak

H. Retno Pramudya

“

Komisi A DPRD Provinsi Kalbar mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk membentuk Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Hal tersebut sehubungan dengan adanya rencana perubahan Perda Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar. ”Dengan adanya usulan perubahan Perda SOPD, Nomor 10 Tahun 2008, maka kita mengusulkan kepada Pemprov Kalbar untuk menambah atau membentuk PTSP,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H. Retno Pramudya, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/11).

Mengapa PTSP perlu dibentuk? Menurut Retno hal tersebut supaya pemberian pelayanan kepada masyarakat serta mendorong dunia usaha untuk terus maju.

Sehingga dampaknya adalah dunia usaha masyarakat akan terus berkembang.

“Selama ini birokrasi perizinan di tingkat Kalbar masih berbelit dan menyulitkan para investor. Mereka mengakui itu,” tegasnya.

Retno berpendapat dengan kesulitan tersebut, dimana Kalbar bukan merupakan

Dengan adanya usulan perubahan Perda SOPD, Nomor 10 Tahun 2008, maka kita mengusulkan kepada Pemprov Kalbar untuk menambah atau membentuk PTSP satu-satunya wilayah tujuan investasi para investor, selain perkebunan dan pertambangan. Padahal di bidang jasa, pariwisata, perdagangan dan dunia usaha lainnya, Kalbar masih menjanjikan.

“Itu tadi, karena terbelitnya perizinan dan besarnya biaya pelayanan perizinan,” ujarnya.

Legislator PPP DPRD Provinsi Kalbar ini menambahkan kalau ingin terfokus membantu dunia usaha, Pemprov Kalbar harus mau membuat Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Soalnya di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kota Pontianak, sejak jauh hari sudah memulai langkah tersebut.

“Namun Kalbar sendiri sebagai “ibunya” 14 Kabupaten/Kota ternyata belum melakukan langkah itu. Padahal dampak PTSP itu jelas dan hasilnya dunia usaha dan ekonomi daerah dipastikan akan bergeliat dan berkembang pesat,” timpalnya.

Menurutnya, pembentukan Kantor/Badan PTSP sebetulnya sudah lama diatur oleh Pemerintah Pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri yang sudah menyiarkan supaya Provinsi, Kabupaten/Kota disarankan untuk membentuk PTSP. “Maksud dan tujuan Kemendagri sangat jelas.

Dengan masuknya usulan perubahan Perda SOPD, menjadi kesempatan baik

sejatinya Pertamina bisa menindak tegas apabila terdapat SPBU yang nakal dengan mendistribusikan solar kepada truk siluman.

“Tapi selama ini Pertamina tidak tegas dan terkesan membiarkan persoalan ini menjadi berlarut-larut sehingga masyarakat luas yang menjadi korban. Boleh jadi diduga ada oknum Pertamina yang ikut bermain bersama oknum aparat

maupun petugas SPBU di lapangan,” tengarainya.

Legislator PPP ini berpendapat sejatinya semua instansi terkait dapat dengan mudah ikut mengawasi proses pendistribusian solar di sejumlah SPBU di Kalbar.

Karena semua data terkait jumlah kouta BBM maupun didistribusikan kepada siapa saja tersedia secara lengkap.

“Masak kebocoran seperti ini tidak diketahui oleh se-

FOTO: Andry / Borneo Tribune

untuk merubah SOPD Kalbar,” ucapnya.

Kata Retno, dengan hadirnya PTSP di Kalbar tentu akan memperkecil segala bentuk penyimpangan dan kewenangan perizinan, pungutan liar (pungli) dan korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, biasanya oknum sangat menyukai kalau perizinan terlalu lama, bertele dan dibuat-buat seolah melanggar aturan.

“Itu bisa menjadi ATM. Apalagi biasanya investor siap bayar mahal hanya untuk perizinan di SKPD tertentu. Bisa ratusan atau miliar rupiah. Tergantung bentuk izinnya seperti apa,” bebernya.

Retno berpendapat bahwa dengan menelisik kejadian seperti ini, rasanya tidak ada alasan bagi Pemprov Kalbar untuk tidak membentuk PTSP. Hal ini juga demi memperpendek rentang birokrasi, efisiensi biaya, mempercepat investasi masuk serta mendorong tumbuh kembangnya dunia usaha dalam bentuk pelayanan ke masyarakat.

“Dengan adanya Kantor/ Badan PTSP Kalbar dapat memproses seluruh perizinan yang kewenangannya lewat SKPD Provinsi. Mereka diharapkanya hanya fokus mengurus program kerja, bukan lagi perizinan,” tandasnya.

Setengah Hati Provinsi Kalbar.

“Saya berpendapat bahwa aparat maupun instansi terkait masih setengah hati dalam mengurus persoalan distribusi BBM di Kalbar.

Karena masih terkesan setengah hati, yah kondisinya akan terus menerus seperti ini,” tegas H. Ahmadi Usman, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (27/11).

Ketua DPW PPP Provinsi Kalbar ini menambahkan,

Pencurian Bermodus Pecah Kaca Beraksi Lagi berisikan surat-surat penting, namun tidak ada barang berharga maupun uang dalam jumlah banyak di dalam tas yang berhasil diambil oleh pelaku. Karena merasa menjadi korban tindak kejahatan, akhirnya sang kakek pun melaporkan kejadian ke Polresta Pontianak.

Gusti Mahmud saat dijumpai di Polresta Pontianak, dirinya

mengatakn bahwa pencurian bermodus pecah kaca mobil ini, berlangsung sangat cepat. Lantaran tidak sampai lima menit Ia masuk rumah, dan kemudian hendak pergi menggunakan mobilnya tersebut, Ia sudah melihat kaca mobil sebelah kanannya sudah berderai.

“Saya baru habis jalan, dan kemudian saya pulang ke rumah.

Saya memarkirkan kendaraan

yakni tepat di depan rumah saya, namun ketika hendak pergi, saya melihat kaca mobil saya sudah pecah,” tambah sang Kakek.

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno S.Ik, membenarkan laporan tersebut. dan menurutnya kasus ini masih dalam penyelidikan Polresta Pontianak.

Diduga pelaku yang beraksi berjumlah dua orang.

jumlah instansi terkait.

Tapi apabila semua oknum diduga ikut bermain, yang kondisinya jadi seperti ini,” lugasnya.

Menurutnya, antrean panjang truk di sejumlah SPBU di seantero Kalbar kini menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat Kalbar. Padahal sesungguhnya kondisi yang terjadi di lapangan merupakan potret buram BBM di Kalbar sekaligus anomali yang sangat memilukan nurani.

“Apalagi selama ini Pertamina selalu mengklaim bahwa pasokan distribusi BBM di SPBU selalu mencukupi dan sesuai dengan jumlah kuota. Ironisnya fakta di lapangan, para supir truk kerap mengeluhkan betapa sulitnya untuk bisa mengisi truk-truk mereka untuk mendistribusikan sembako di sejumlah daerah di kawasan timur Kalbar dan sekitarnya,” tandasnya.

(Andry/Borneo Tribune)

Hari Ini Unggung Sertijab di Mabes Dikatakan Mukson, bahwa Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto ini mendapat jabatan Kapolda untuk pertama kalinya di Indonesia, dan beliau ditempatkan di Kalbar sebagai Kapolda.

Irjend Pol Unggung Cahyono, akan pulang ke Kalbar setelah serah terima jabatan di Mabes, yakni pada hari Kamis, (29/11), lantaran akan memberikan paparan kepada Kapolda Baru.

“Hari Kamis Kapolda yang baru di Kalbar, akan tiba dalam untuk bertugas.

Kapolda Baru juga akan diberikan paparan oleh Kapolda yang lama di Polda Kalbar, yakni terkait siatuasi dan kondisi di Kalbar, guna dapat melanjutkan tugas dengan sebaik-

yang tak segan mencoleng barang-barang tuan rumah yang kurang waspada. Dengan modus minta sumbangan kerumah-rumah.

Bila ada tuan rumah proposal diajukan, bila tidak ada tuan rumah, barang yang ada diambil.

Tetangga tidak menaruh curiga kalau melihat tamu yang ada di sebelah rumah. Dengan enteng keluar membawa ransel tuan rumah dengan muka

Dan tepat pada tanggal 24 November, Sang Raja Curanmor ini terhenti langkahnya, lantaran saat beraksi di Jalan Purnama, Sang Raja Curanmor ketangkap tangan, kemudian dihajar massa dan diserahkan ke Polsekta Pontianak Selatan, guna diproses hukum lebih lanjut. Yudi pun digiring anggota Polsekta Pontianak selatan ke Mako (Markas Komando), guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait curanmor yang ada di Kota Pontianak.

Dan dalam pemeriksaan yang dilakukan anggota terhadap Yudi, Yudi mengakui bahwa rata-rata curamor yang ada di Kota Pontianak, Ia dan rekanrekannya lah yang melakukan. Saat ini rekannya sudah ditangkap, yakni Adi, Anda dan Angga. Dan TKP yang sudah dilakukannya dalam kasus curamor, yakni sebanyak 48 TKP dan sekitar 100 unit sepeda motor yang berhasil diambilnya dan dijual di Jelimpo

radikalisme, fikih nikah, fikih nisa dan sejumlah materi terkait nilai-nilai keagamaan dan perbaikan ahlakul karimah disampaikan.

“Harapannya dengan pelatihan ini, semangat beragama warga transmigran dapat meningkat. Sehingga pada gilirannya tujuan program transmigrasi untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul dan seutuhnya dapat tercapai,” tegas Agus.

Ketua Himpunan Alumni Ponpes Lirboyo, KH. Abdul Azis Mansyur, menyampaikan rasa senang dan ucapan terimakasihnya atas peluncuran program yang digagas kementrian tenaga kerja dan transmigrasi yang sejalan dengan kebutuhan warga di bawah.

“Kita harus syukuri nikmat Allah SWT berupa tanah yang diberikan pemerintah kepada kita. Mari kita olah dengan baik, sebab perjuangan merebut tanah yang dikuasasi negara saat ini dari tangan Belanda itu tidak mudah,” ujar KH. Abudl Azis Mansyur.

Dirjen P2MKT Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. Roosary Tyas Wardani menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Pada kesempatan ini Dirjen juga mengharapkan kegiatan ini bisa

menjadi pintu masuk untuk mengawal dan memperbaiki kualitas program transmigrasi di daerah.

“Dengan program ini diharapkan kualitas kehidupan warga transmigrasi semakin baik, sehingga bisa terwujud kualitas manusia Indonesia seutuhnya,” tegas Roosary.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Perhimpunan Anak Transmigran Repubil Indonesia (PATRI) Kalbar, Imam Muhadi. Darinya menyambut positif upaya yang dilucurkan Kementrian Nakertrans. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mengambil keputusan untuk hidup di daerah baru, para transmigran butuh dukungan moril dan spiritual.

“Tidak hanya kebutuhan fisik an sich, warga transmigran butuh perhatian di bidang keagamaan.

Dengan bekal agama yang kuat dan didukung tekad dan semangat untuk merubah nasib, saya yakin warga transmigran di Kalbar bisa lebih unggul,” ujar Imam.

Tak kurang dari 30 orang dari sejumlah UPT dan kecamatan yang ada di Kubu Raya turut ambil bagian dalam pelatihan dai ini. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan disebar ke kawasan pemukiman warga transmigran.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 3931 KI NR: MH35D9203BJ200922 NM: 5D91201011 A/N HENDRIONO AHI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

STNK KB 2773 TI NR: MH314D203BK299614 NM: 141299521 A/N SHIN JUI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

yang bersahabat pula.

Tanpa beban. Itulah yang terjadi dalam waktu sepekan ini.

Kejadian seperti ini sangat menyedihkan sekali karena tidakmensyukuri kesempurnaan yang sudah diberikan Tuhan padanya.

Bahkan dengan kesempurnaan yang dimilikinya disalah gunakan untuk kepuasan hatinya. Tanpa memikirkan bagaimana orang yang dijadikan korban. Be-

tapa bobroknya moral dan mental sehinnga dengan mudah melakukan keinginan tanpa resiko bila tertangkap.

Dengan kejadian yang seperti ini diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Tapi bukan berarti kita dapat bertindak semena-mena.

Amannya pintu selalu tertutup.

Kabupaten Landak tepatnya di Perkebunan Sawit.

Bukan hanya itu pemeriksaan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Yudi, lantaran seluruh Polsek jajaran Polresta Pontianak, Polsekta Pontianak Timur, Selatan, Utara, Kota dan Barat juga melakukan pemeriksaan terhadap Yudi, guna mencocokan LP yang ada.

Lantaran terdapat 100 unit sepeda motor yang berhasil didapatkan Yudi.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno S.Ik saat ditemui di ruangannya, dirinya membenarkan atas penangkapan terhadap sang raja curamor tersebut. dimana saat ini masih dalam pengembangan oleh Polresta Pontianak dan jajaran Polsek.

“Kemungkinan LP, TKP dan kendaraan sepeda motor yang dicuri akan bertambah. Lantaran ini baru pengakuan Yudi, sedangkan ketiga rekannya yang sudah ditankap belum kita kembangkan, jadi dengan pe-

nangkapan terhadap Yudi ini, ketiga temannya akan kita kembangkan juga, guna mencocokan keterangan keempat pelaku curanmor ini,” tegas Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Dikatakan Kasat, setiap hasil curanmor oleh Yudi dan rekan-rekannya selalu di jual di Jelimpo Kabupaten Landak tempat perkebunan sawit. Dan harga sepeda motor yang dijual tidak mahal, melainkan hanya berkisar 3 sampai 6 juta saja. Dan pengakuan rekanrekannya yang sudah ditangkap beraksi, setelah ada yang memesan.

“Walaupun sang Raja Curanmor sudah berhasil ditangkap, kita tetap meminta kepada masyarakat Kota Pontianak untuk selalu waspada dan berhati hati dalam memarkir atau menyimpan kendaraan bermotor. Kemungkinan masih ada komplotan lain yang berkasi di Kota Pontianak,” imbau Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

kebunan pohon-pohon karet dan usaha perniagaannya.

Semakin bangkitlah citacita dan keinginan untuk meneruskan perjuangan moyang mereka, Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari yang sangat masyhur itu.

Selain mengembangkan usaha perkebunan dan perniagaan. HM Yusuf Saigon bersama dengan para saudara dan keluarga besarnya juga kemudian mendirikan sebuah madrasah, berbentuk semacam pondok pesantren. Madrasah ini diberi nama Saigoniyah. Di perkampongan inipun berkembang menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Islam saat itu.

Dalam usaha mengembangkan madrasah ini.

Diantara kedua bersaudara inipun berbagi peran ( keterangan : Abdurahman ibn HM Thasin meninggal saat berusia muda). Untuk urusan mencari dana, ditangani oleh HM Yusuf. Hingga semua santri ditanggung biaya pendidikan dan biaya hidupnya selama belajar. Sedangkan untuk pengajaran dan dakwah dilakukan oleh saudaranya, HM Arsyad.

Pada tahun 1925 M, datang seorang alim ulama dari Ketapang bernama H Abdus Shamad yang baru kembali dari mengenyam pendidikan di Madrasah Shaulatiyah, Mekkah. Beliau inilah yang kemudian membantu pengajaran di madrasah.

Setelah usaha-usaha yang dilakukan berhasil. Daerah inipun semain berkembang.

Nama kampong ini kemudian dikenal dengan sebutan “Kampong Saigon”.

Penamaan Kampong Saigon

juga menjadi keputusan dari Sultan. Ini di perkirakaan sekitar tahun 1926. Bersamaan dengan penganugerahan HM Yusuf Saigon lencana berupa bintang 3. Sebagai tanda penganugerahan atas keberhasilan beliau mengembangkan tanaman karet di wilayah Pontianak ini.

HM Yusuf sendiri kemudian lebih dikenal dengan nama Yusuf Saigon.

HM Yusuf Saigon meninggal pada bulan desember 1942 dalam usia ke-103 tahun. Makamnya berada di areal pemakaman keluarga H Muhammad Yusuf Saigon yang terdapat di jalan Yusuf Karim.

Kampong Saigon sekarang ini menjadi nama kelurahan dengan nama yang sama yakni Kelurahan Saigon. Secara Administratif berada di kecamatan Pontianak Timur. Dengan luas wilayah 2,80km2 . Jumlah penduduk sekitar 10.775, dengan tingkat kepadatan 3,848.

Tidak ada tapal batas yang jelas, dimana batas wilayah dulunya dan peninggalan yang dapat mengidentifikasi penamaan kampong Saigon ini. Semisal rumah yang dulu di tinggali oleh HM Yusuf saigon. Hanya satu areal pemakaman keluarga H Muhammad Yusuf Saigon yang terdapat di jalan Yusuf Karim.

Untuk batas wilayah administratif kelurahan Saigon kini, disebelah Utara sampai pada kompleks perum 4. Di Selatan jalan Tanjung Raya 2. Sedang pada sisi sebelah Timur sampai dengan patok Kelurahan Parit Mayor dan di sebelah Barat sampai pada jalan Panglima Aim.

Kampong Saigon

Kubu Raya, Agus Suparwanto, sejumlah materi terkait perbaikan akhlak dan pemahaman beragama warga transmigran disampaikan. Mulai dari kiat berdakwah di daerah transmigrasi, penguatan dasar nilai Aswaja untuk menangkal ideologi

STNK KB 2838 KJ NR: MH331B004BJ882776 NM: 81B882909 A/N NEHEMIA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

pelayanan yang terbaik di Kalbar. Karena selama ini peran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas cukup baik, dan Polda Kalbar merasa terbantu dalam hal tersebut,” tambah Kapolda Kalbar.

Lanjut Unggung, bahwa dengan menjabat sebagai Kepala Korps Brimob, tidak masalah berat baginya untuk memimoin Brimob. Lantaran Ia selama bertugas sebagai Polri, Ia bisa dikatakan telah dibesarkan oleh Brimob, dan sebelumnya banyak jabatan di Brimob Ia pegang, bahkan untuk di Kalbar pernah dua kali menjabat Dan Sat Brimob Kalbar. Jadi Ia benar - benar siap menjadi Kepala Korps Brimob.

Raja Curanmor Ditangkap Massa

Menggandeng Himpunan santri Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari (26-27 November)ÿ di Restoran Randayan, Sungai Raya.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

STNK KB 4791 KI NR: MH314D204BK189705 NM: 14D1189743 A/N GUSTI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

baiknya,” tukas Kabid Humas.

Sementara itu Kapolda Kalbar yang lama Irjend Pol Unggung Cahyono, sebelum meninggalkan Kalbar, beliau sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalbar. Lantaran selama bertugas beliau merasa telah dibantu masyarakat Kalbar dalam menjaga kondusifnya Kalbar. Dan Ia juga tidak akan pernah melupakan apa yang telah rasakan di Kalbar selama Ia bertugas di Kalbar.

“Di Kalbar ini masyarakatnya baik-baik, sangat mendukung Polri dalam menjaga Kamtibmas.

Maka dari itu saya selalu berpesan kepada anggota untuk selalu memberikan

‘SLONONG BOY’

Diriwayatkan, di masa mudanya Muhammad Yusuf selain belajar ilmu-ilmu keIslaman secara mendalam beliau juga mengembangkan usaha perniagaannya, hingga menjadi saudagar. Sebagai saudagar beliau merantau ke berbagai daerah di Indonesia sampai ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Kamboja dan Vietnam (Saigon) tak luput disinggahinya. Di Saigon, Vietnam inilah, Yusuf muda menemukan tambatan hati, seorang gadis Saigon yang bernama Niah. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai empat orang anak (1 perempuan, 3 laki-laki).

Suatu ketika, diperkirakan pada tahun 1884, di usianya yang menginjak 58 tahun, HM Yusuf kemudian merantau kembali sampai ke Pontianak. Daerah bandar perdagangan yang begitu terkemuka pada saat itu.

Setelah menghadap Sultan dan meminta izin, beliau pun memanfaatkan areal untuk tempat tinggal di sisi timur keraton. Di sekitaran areal inilah beliau mengembangkan bibit tanaman karet yang dibawanya dari Saigon. Hingga menjadi perkebunan karet yang luas.

Kawasan inipun semakin berkembang. Setelah berhasil, ia pun kemudian memboyong keluarganya dari Saigon ke Pontianak.

Setelah keberhasilan per-

Dai Perbaiki Akhlak Warga Transmigrasi

11

STNK KB 4095 TJ NR: MH35D9204CJ525303 NM: 5D9152 A/N JAYA KUSUMA Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

CMYK

Moment & Activity www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Rabu, 28 November 2012

Aspirasi Truk Ekspedisi

Supir truk silih berganti menyampaikan aspirasi mereka

Stakeholder persoalan BBM di Kalbar

Bersama merumuskan formulasi solusi

Pertemuan yang berlangsung alot dan dinamis

CMYK

Narasi dan Foto: Andry/Borneo Tribune

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar, didaulat menjadi juru bicara DPRD Provinsi Kalbar mendampingi Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi H. Yamin, saat menyampaikan kesimpulan hasil kesepatan dari aspirasi yang disampaikan ratusan massa FKSEK di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (26/11)

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Supir Ekspedisi Kalbar (FKSEK) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (26/11).

Kehadiran mereka di rumah rakyat dengan membawa puluhan truk yang sengaja diparkir di pelataran gedung parlemen Kalbar guna menyampaikan aspirasi terkait sengkarutnya persoalan Pertamina Kalbar yang dianggap tak becus mengawasi SPBU terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar di Kalbar.

Tak hanya Pertamina, aparat kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Pontianak maupun Provinsi Kalbar serta petugas SPBU juga dianggap kurang serius dalam mengawasi proses pendistribusian solar di sejumlah SPBU di seantero Kota Pontianak dan sekitarnya.

Bahkan para supir truk ekspedisi yang melintasi rute di kawasan timur Provinsi Kalbar dan Kabupaten Ketapang ini menilai bahwa penggunaan kartu kendali untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar bagi kalangan supir truk kerap menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kartu kendali yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan itu sudah tidak relevan dengan situasi maupun kondisi yang terjadi di lapangan.

Kondisi tersebut semakin diperparah, karena saat melakukan antrean di sejumlah SPBU di kawasan Kota Pontianak, para supir truk ekspedisi kerap mendapatkan perlakuan intimidasi maupun pemerasan oleh preman yang meminta jatah sebesar Rp 20 ribu hingga Rp 150 ribu kepada truk yang mengantre. Lucunya, padahal di SPBU ada petugas kepolisian yang berjaga. Namun petugas terkesan membiarkan adanya praktik pemerasan tersebut.

Tak pelak, kehadiran mereka langsung diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Kalbar. Diantaranya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, H. Mulyadi, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, H. Retno A Pramoedya, Zulkarnaen Siregar, SH, Ir. Syarif Izhar Assyuri, Alifudin serta lainnya.

Tidak hanya itu, hadir pula Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Unggung Cahyono, Wakapolresta Pontianak, AKBP. Ade Yana serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar serta pihak Pertamina.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar, mendesak Kapolda Kalbar beserta jajaran untuk segera bertindak tegas menangkap pelaku pemerasan serta oknum spekulan yang terlibat dalam persoalan ini.

“Kami minta Kapolda dan Kapolresta untuk segera menindak tegas para pelaku pemerasan maupun spekulan.

Truk siluman juga harus ditangkap. Karena keberadaannya meresahkan para supir truk,” tegas Zulkarnaen Siregar.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kota Pontianak ini mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para supir truk saat mengantre solar di SPBU selama ini. “Kasihan mereka (supir truk, red). Sudah gaji kecil, diperas lagi. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan.

Siapapun yang terlibat, harus segera ditangkap,” lugasnya. o

12

Orasi, salah seorang perwakilan supir truk ekspedisi berorasi

Akomodir keresahan supir truk ekspedisi

Wakil rakyat menyimak pemaparan berbagai persoalan yang selama ini menjadi potret buram truk ekspedisi di Kalbar

Aspiratif serta perjuangan nyata