Harian Borneo Tribune 30 Maret 2013

Page 1

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Sabtu, 30 Maret 2013

18 Jumadil Awal 1434 H - 19 Jie Gwee 2564

B uah Bibir Pengawasan Orangtua ANGGOTA DPRD Provinsi Kalbar, Syafrani mengatakan bahwa dirinya kerap mengingatkan para orangtua agar ikut mengawasi pergaulan maupun beragam aktifitas yang dilakukan oleh putraputri mereka sehari-hari. Hal itu penting sehingga orangtua bisa mengetahui secara pasti apa saja yang dilakukan oleh SYAFRANI, SH

....Ke Halaman -11

S uara Enggang Menjadi Manula

Leo Sutrisno

Warga Ancam Laporkan PLN Paryadi: Jadwal Pemadaman Harus Diumumkan

Anakku Setia Nugraha, Anakku, tidak terasa, perjalanan hidup bapak telah cukup lama. Jika didasarkan atas catatan petugas kelurahan saat itu, yang mungkin betul tetapi mungkin juga keliru, enam puluh tahun telah terlewati.. ....Ke Halaman -3

Diputus Pacar karena Internet Lelet SEPASANG kekasih sedang asyik ngobrol di Skype. Yang cewek menggunakan network broadband fiber optic di rumahnya, sedangkan si cowok menggunakan jaringan internet kampus dengan kecepatan 2.5G di kampusnya. Cewek: “Kamu mencintai aku tidak?” Si cowok ngga memberi reaksi apa-apa. Si cewek nanya sekali lagi: “Kamu di kampus punya cewek lain ya?” ”Ya, sudah tentu donk!” jawab sang pria. ”Sungguh tak kusangka kamu telah mempermainkan hatiku. Jujur, sebenarnya pernahkah kamu mencintai diriku?” tanya si wanita. ”Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi.” Jawab sang pria. Akhirnya mereka benar-benar telah berpisah setelahnya.o

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Kota Pontianak sedang dilanda pemadaman listrik beberapa hari ini. Rasa kecewa dan kesal masyarakat pun mulai muncul lantaran penjelasan yang diberikan PLN sangat klasik, yakni seperti kawat layangan dan beban berat di Kota Pontianak. Wargapun yang siap melaporkan PLN ke Ombusdman Republik Indonesia.

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak WAKIL Wali Kota Pontianak Paryadi, S.Hut, MM saat dikonfirmasi terkait pelayanan PLN yang membuat masyarakat resah, kecewa dan kesal. Dirinya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak sudah

berapa kali memanggil serta menyurati PLN, guna meminta penjelasan terkait pemadaman yang terjadi di Kota Pontianak. “Saya sudah mencoba menanyakan kepada PLN maupun memanggil Managernya, namun sampai saat ini tetap sering terjadi pemadaman,

dan saya rasa ini masalah klasik dari dulu sampai sekarang, karena pemadaman terjadi setiap tahunnya,” ungkap Paryadi. Dikatakan Paryadi, pemadaman yang terjadi di Kota Pontianak ini, harus menjadi perhatian serius oleh PLN. ....Ke Halaman -11

Aspers dan Danbrigif 19/KH Diganti Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak ASISTEN Personil (Aspers) Kasdam XII Tanjungpura Kolonel Inf Dedy Kusmayadi menyerahkan tugas dan tanggung jawab Asper Kasdam XII Tanjungpura kepada Kolonel Inf Asep Syaripudin. Komandan Brigadir Infantri (Danbrigrif ) Kolonel Inf Asep

Syaripudin juga menyerahkan tongkat Kamando kepada Letkol Inf Putra Jaya sebagai Danbrig fit dalam laporan Korps Serahterima Jabatan yang dipimpin langsung Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan di Aula Makodam XII Tanjungpura. Menurut Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI ....Ke Halaman -11

TANDA JABATAN. Pangdam Mayjen TNI Ridwan Memasangkan tanda jabatan didada Kolonel Inf Asep Syaripudin sebagai Asper Kasdam dalam rangkaian Sertijab Asper dan Danbrigif. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

Duda Dua Anak Hamili Dor..!..Dor..! Bandar Sabu Ditangkap Gadis 17 Tahun

DIGREBEK. Bandar Narkoba dan tujuh orang pasien narkoba yang berhasil ditangkap Polresta Pontianak dan jajaran, di Gang H. Ashari Jalan Tritura di saat sedang berpesta sabu. FOTO Achmad Mundzirin/Borneo Tribune

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

DOR.. DOR..DOR. Suara letusan tembakan terdengar di Gang H. Ashari, Jalan Tritura Kecamatan Pontianak Timur, saat Polresta Pontianak dan jajaran menggerebek bandar

JULUKKAN “buaya darat” patut disematkan pada Soddiq (25). Duda dengan dua anak warga Gang Sepakat II Jalan Soddiq

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

22 Pasangan Ikuti Nikah Massal Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak

WAKIL WALIKOTA Pontianak Paryadi, S. Hut menjadi saksi nikah salah satu peserta nikah massal di LKMD Kelurahan Siantan Tengah. Sebanyak 23 pasangan ikut serta dalam nikah massal yang digagasa BKM dan KUA Pontianak Utara tersebut. FOTO Ubay KPI/Borneo Tribune

WAJAH H. Muhyi (54), tampak berseri-seri. Warga Parit Pekong, Kelurahan Siantan Tengah, Pontianak Utara ini mengikuti nikah massal bersama 22 pasang calon pengantin lain, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Utara bekerjasama dengan BKM dan Pemerintah Kota

Pontianak, di LKMD Siantan Tengah, Kamis (28/3) sore lalu. H. Muhyi dan istrinya, Hj. Azizah merasa senang bisa menikah dengan perempuan idamannya meskipun dilakukan secara massal. Sebab, dapat bersama-sama bahagia yang lain meski dilakukan dengan sederhana. “Nikah massal terjamin. Terjamin ketercatatan kita di pemerintah. Sah secara agama, ....Ke Halaman -11

4x2 Single Cabin, Bensin Desain modern dan kokoh. Toyota HILUX menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis Anda. Ruang kabinnya yang ergonomik dan nyaman, juga memiliki fitur-fitur lengkap.

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Kolomnis

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103


Sabtu, 30 Maret 2013

Petahana Unggu

Independen Tolak Hasil Pemilukada Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Meski hanya sebatas hasil dari penghitungan cepat yang dilakukan tim, Petahana tampak tersenyum sumringah lantaran dari hitungan sementara mereka unggul dari ketiga pasangan lainnya. Dari hasil perhitungan cepat yang diperoleh dari data SMS per TPS menunjukkan pasangan nomor 2, H. Hildi Hamid dan Idrus unggul dari pasangan independen nomor urut 1 Jalian S.Sos dan Hamdan Harus MSi. yang merupakan rival terdekatnya. Dari perhitungan cepat, pasangan nomor urut 2 unggul dengan perolehan suara 20.784 mengungguli rival terdekatnya pasangan nomor urut 1 Jalian Hamdan Harun dengan perolehan 17. 678 suara. Sementara pasangan nomor urut 3 Syukran S.Ag. MSi dan Abdul Rahman SH 5.675 suara dan pasangan nomor urut 4 H. Ibrahim Dahlan - Ngadikun sebanyak 6.556 suara. Jumlah suara yang masuk tersebut hanya berjumlah 50.693 dari 70.630 yang terdaftar di DPT atau sekitar 35 persen suara masih belum diketahui rusak, tidak memilih atau alasan lain. “Alhamdulillah ini berkat kerja keras tim dan masyarakat KKU, ini bentuk amanah dan kepercayaan dari

masyarakat terhadap kami,” kata H. Hildi Hamid. Dikatakan, meski data resmi rekapitulasi perolehan suara berada di KPU, namun dirinya sangat percaya dengan hasil kerja dari tim suksesnya yang telah memformulasikan cara hitung cepat perolehan suara langsung dari TPS. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Jalian S.Sos dan Hamdan Harun sore hari pasca penghitungan cepat hampir rampung langsung mengklaim bahwa mereka menolak hasil Pemilukada KKU lantaran banyak dijumpai praktik money politik pada menitmenit terakhir masa tenang. “Kami menolak hasil Pemilukada,” kata Jalian ditemui di kediamannya. Menurutnya, dari informasi yang masuk melalui timnya, sejumlah kantung suara yang selama ini banyak mendukung dirinya dan Hamdan Harun sebagai pemimpin KKU lima tahun kedepan “babat” habis dengan money politik. “Kami punya bukti, dan sudah ada yang kami laporkan ke Panwaslu,” katanya. Ia mengatakan segala upaya akan diupayakan untuk menolak hasil Pemilukada ini. Bahkan para saksi hingga ke tingkat bawah sudah diinstruksikan untuk tidak menandatangani berita acara, karena banyak kecurangan yang dilakukan lawan politiknya.

Terima Hasil Pemilukada Pasangan Calon Evaluasi dan Introspeksi Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Berbeda dengan pasangan nomor urut 1 dan 2 yang tengah terlena dengan hasil perhitungan cepat masing-masing timnya. Pasangan nomor urut 3 Syukran - Abdul Rahman dan pasangan nomor urut 4 H. Ibrahim Dahlan Ngadikun justru legowo dengan hasil Pemilukada. Syukran S.Ag MSi calon bupati nomor urut 3 yang berpasangan dengan Abdul Rahman dengan besar hati menerima hasil Pemilukada dimana masyarakat telah membuktikan siapa yang dipilihnya untuk memimpin KKU 5 tahun kedepan. “Kite sih siape yang menang itu kite dukunglah,” kata Syukran, Jumat (29/ 3). Dirinya berpendapat, bahwa untuk menolak sebuah hasil harus didasari sebuah alasan yang memenuhi persyaratan, sehingga penolakan itu dapat diterima dan ditindaklanjuti apa yang ditolaknya itu. “Menolak tidak alasan kan konyol juga kan,” celetuk calon bupati nomor urut 3 yang juga anggota DPRD KKU dari PKS ini. Dan dirinya juga menggugah kesadaran dari masyarakat di KKU jika terdapat temuan, bukti atau informasi terkait pelanggaran dan sejenisnya untuk dapat melaporkan. Karena dirinya ingin mengajak masya-

rakat dan para peserta pemilu untuk berpolitik yang cerdas dan santun. “Mereka punya alasan masing-masing, Pak Jalian menolak pasti ada alasannya, dan Pak Hildi mempertahankan kemenangannya juga ada alasannya,” tuturnya. Namun dirinya tetap menggarisbawahi jika ada sengketa Pemilukada agar segera diselesaikan. Jika ada temuan untuk dapat diproses. Pasangan nomo urut 4, Ngadikun, yang juga pasangan wakil bupati dari Ibrahim Dahlan mengatakan hal senada. “Secara pribadi menerima kekalahan ini dengan lapang dada,” kata Ngadikun, calon wakil bupati asal Transmigrasi Seponti ini. Menanggapi adanya dugaan money politik, Ngadikun menganggap itu sebuah hal yang lumrah di Pemilukada. Hal itu semua harus dikembalikan kepada masyarakat dimana ada atau tidaknya money politik jika masyarakat memang memiliki pilihan hati yang sudah kuat tidak akan tergoyahkan dengan uang yang berseliweran. Bahkan bisa saja masyarakat menerima sejumlah uang yang diberikan tim atau pasangan calon, namun belum tentu saat memberikan pilihan di bilik suara pasangan itu yang dipilihnya. “Kita akui, kita lapang dada itulah demokrasi di Kayong Utara,” katanya.

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

Kayong Utara

Borneo T Tribune

2

Surat Suara Kurang

Satu TPS Tunda Gelar Pemungutan Suara

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Diduga kekurangan surat suara, 1 TPS di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata tidak dapat melakukan pemungutan suara pada Kamis (28/3) lalu. Berdasarkan data yang dihimpun, TPS yang tidak melakukan pemungutan suara tersebut adalah TPS 03 Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, dimana surat suara untuk para calon pemilih kurang hingga 20 lembar. Saat dikonfirmasi Ketua KPU KKU, Dedy Efendy SH membenarkan adanya 1 TPS di Kecamatan Kepulauan Karimata hingga hari ini belum melakukan pemungutan suara. “Ada satu TPS di Desa Pelapis,” kata Dedy saat dihubungi via handphone. Hingga saat ini dirinya belum mengetahui berapa pasti surat suara yang kurang sehingga pemungutan suara di TPS tersebut harus ditunda. Bahkan dirinya juga belum dapat memastikan apakah ada alasan lain sehingga keputusan untuk tidak memungut suara dilakukan. “Ada kesepakatan para pengambil kebijakan disana dan ada rekomendasi Panwaslu,” katanya. Saat ini pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Jumat (29/3) dengan menggunakan speed boat cepat langsung menyusuri pulau ke lokasi TPS yang tidak melakukan pemungutan itu. KPU juga tidak dapat berbuat-apa-apa untuk meng-

ambil sikap cepat untuk TPS tersebut karena terputusnya komunikasi lantaran tidak adanya jaringan telekomunikasi membuat hal tersebut terpaksa harus terjadi. Seperti diketahui Kecamatan Kepulauan Karimata terdiri dari 10 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 2015 pemilih, 4 TPS di Desa Betok Jaya, 3 TPS di Desa Padang 3 TPS di Desa Pelapis. Sedangkan untuk TPS 03 Desa Pelapis yang tidak melakukan pemungutan suara itu memiliki 167 pemilih di

AKUMULASI KABUPATEN PERHITUNGAN SEMENTARA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA KKU 28 MARET 2013

NO

KECAMATAN

1 JALIAN S.SOS Ͳ DRS. HAMDAN HARUN MSI

TOTAL SUARA 3 2 SYUKRAN SAg H. HILDI HAMID Ͳ ABDUL Ͳ IDRUS RAHMAN SH

TOTAL SUARA 4 H. IBRAHIM DAHLAN Ͳ NGADIKUN

MASUK

1

SUKADANA

6245

5012

1347

525

13129

2

SIMPANG HILIR

4254

5591

1994

3127

14966

3

TELUK BATANG

3765

3860

884

672

9181

4

SEPONTI

494

3259

165

1877

5795

5

PULAU MAYA

2776

2662

1285

355

7078

6

KEPULAUAN KARIMATA

144

400

0

0

544

TOTAL PEROLEHAN SUARA

17678

20784

PERSENTASE

34,87

41,00

6556 12,93

50693

5675 11,19

100

JUMLAH SUARA CEPAT DATA INI BUKAN DATA RESMI, DATA RESMI PILKADA KKU HANYA ADA DI KPU KKU SETELAH RAPAT PLENO

Hasil Pemilukada Beredar, KPU Tunggu Pleno Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana

Kapolda Kalbar Brigjend Tugas Dwi Apriyanto tampak tengah bercanda dengan beberapa saksi Pemilukada KKU, tepat di TPS 4 Desa Sutera, Kecamatan Sukadana FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune DPT. masih berlaku maka dapat Namun jumlah tersebut memberikan hak pilihnya. masih saja dapat bertambah, Hingga berita ini diturunlantaran KPU KKU satu kan, belum dapat diketahui hari sebelum hari pemungutapa hasil keputusan yang an suara mengeluarkan dilakukan oleh KPU dan edaran bahwa seluruh maPanwaslu bersama para pesyarakat KKU yang tidak nyelenggara di TPS tersebut terdaftar di DPT namun lantaran tidak dapat dihumemiliki KTP atau KK yang bungi.

Ketua KPU KKU, Dedy Efendy mengatakan meski saat ini sudah beredar luas hasil Pemilukada, baik SMS atau data lainnya, tapi pihaknya belum berani mengklaim data itu valid atau sah. “Data boleh semua orang menghitung, namun kami hanya bisa mengatakan data Pemilukada yang benar kalau sudah pleno,” kata Dedy Efendy. Ia mengaku juga sempat mendapat SMS dari beberapa kolega terkait siapa yang unggul dan berapa hasil keunggulan setiap pasangan. Namun demikian,

data tersebut hanya data sementara yang masih dapat berubah dari waktu ke waktu karena masih ada daerah yang belum bisa mengirim data hasil penghitungan. “Kita perkirakan antara tanggal 2-4 April lah dilakukan pleno di tingkat kabupaten,” kata Dedy. Terkait dengan netralitas para penyelenggara pemilu, dimana sering terjadi beberapa daerah ada penyelenggara yang sengaja bermain-main dengan data untuk kepentingan tertentu dirinya membantah hal itu ada di KKU. “Sampai saat ini belum ada laporan ada penyelenggara yang bermain-main dengan data,” katanya.

Opini

Guru: Antara Beban Kerja dan Tunjangan Pendidikan Oleh Sholihin H.Z. Guru adalah komponen penting dalam pendidikan. Meskipun sebenarnya siapapun dan apapun dapat dijadikan guru sebagai salah satu sumber ilmu, namun guru dalam arti sebenarnya adalah seseorang yang menyiapkan waktunya untuk ditularkan ilmunya dan selalu berkembang adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidangnya, mereka yang minat dengan pengembangan dirinya yang diharapkan darinya akan dapat mentransfer, memotivasi dan menginspirasi anak-anak didik dan lingkungannya. Hasbullah mengutip Coser dan Webster (2011:9) bahwa pendidikan adalah “ ... is the deliberate, formal transfer of knwoledge, skill and values from one person to another” dan “ ...is the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character etc especially by formal schooling”. Ini menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan

ada pendidik yang berfungsi sebagai pelatih, pengembang dan pewaris nilai-nilai. Singkatnya, guru yang profesional sangat diperlukan. Perumpamaan yang sering penulis kemukakan adalah bahwa untuk menghasilkan menu yang istimewa harus disiapsajikan oleh koki yang handal pula. Dalam kebijakannya, pemerintah telah menyediakan faktor-faktor penunjang dalam rangka tercetaknya guru yang profesional, adanya program sertifikasi (TFG, TPG) adalah bagian dari meningkatkan mutu dan kualitas sebuah profesi dalam hal ini profesi guru. Mulia dan sangat bermanfaat program ini bagi guru-guru yang memiliki hasrat terus berkembang dan punya keinginan untuk maju, namun juga ada yang terkesan jalan di tempat, kalaupun ada sebatas pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan sesaat. Penulis yakin, guruguru yang melanjutkan pendidikannya baik ke

jenjang S1 maupun S2, salah satunya pijakan kuatnya adalah adanya program sertifikasi dan sejenisnya ini. Antara Beban Kerja dan Sertifikasi Setidaknya ada lima tugas guru sebagai sebuah profesi yaitu 1) membuat perencanaan pembelajaran; 2) melaksanakan pembelajaran; 3) menilai hasil pembelajaran; 4) membimbing dan melatih siswa serta 5) melaksanakan tugas tambahan. Melihat tugas pokok ini maka dapat dicermati lebih pada proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah. Artinya, segala hal yang berhubungan dengan ketentuan dan aturan di sekolah juga menjadi aturan bagi guru itu sendiri. Jelasnya, sebagai seorang guru, maka hal-hal di atas sudah semestinya untuk diselesaikan dengan baik. Ada pemandangan yang menarik di sekolah-sekolah, ketika ada informasi sertifikasi dan sejenisnya, guru-guru seakan-akan ter-

lihat lebih dinamis dan aktif. Dinamis dan aktif kelihatannya karena tidak ada guru yang berdiam diri, ada yang ke almamaternya untuk legalisasi ijazah, menghubungi pengawas, legalisasi buku rekening, persiapan berkas untuk supervisi dan sebagainya yang terkadang menyita waktu guru untuk melaksanakan tugas pokoknya. Persoalan muncul ketika bersamaan antara jam tatap muka (JTM) dan pemenuhan persyaratan administrasi dengan dead line-nya. Hal ini sangat terasa sekali bagi sekolah-sekolah yang serba terbatas, baik terbatas kompetensi dan kemampuannya maupun keterbatasan tenaga administrasinya belum lagi kadang adanya perubahan persyaratan dalam rangka pencairan tunjangan tersebut. Dampaknya, sekali lagi, terpecahnya konsentrasi guru di satu sisi harus memenuhi ketentuan birokrasinya dan disisi lain untuk kepentingan masa depan (?) dan kese-

jahteraannya. Dan efek lainnya adalah pada siswa itu sendiri. Data sebagai bahan olah administrasi memang diperlukan, apalah artinya sebuah lembaga (apalagi sekolah) jika sistem administrasinya tidak jelas namun dengan mengorbankan instrumen lain (siswa, terganggunya JTM) maka dari sisi ini, persyaratan dapat diminimalisir, setidaknya hal-hal yang tergolong suplemen. Penulis hanya ingin mengemukakan bahwa beban kerja yang seharusnya melekat pada profesi guru semestinya tidak banyak terganggu oleh persoalan-persoalan administratif yang justru ini akan berdampak pada proses belajar mengajar di kelas. Jika terjadi dan dibiarkan, sebenarnya kita sedang menuju peningkatan kualitas guru, siswa dan sekolah ataukah sebaliknya?! Sholihin H.Z. Mahasiswa Magister Pendidikan Islam STAIN Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Asisten Direksi: Khairoedin Pasaribu. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Hawad Sriyanto. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Pemasaran: Pangsius (081257056286). TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Sahri (085750296539), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam meIklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenanPontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com kan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune


Serba Serbi

Borneo T Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

3

Hasyim: Penyerangan LP Cebongan Tanggung Jawab SBY JAKARTA - Mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi mengatakan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakat (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta merupakan tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Beliau harus segera memanggil pejabat atau tokoh-tokoh yang terkait, apakah ini sekadar kasus atau ini ada masalah di

dalam,” katanya usai diskusi “Menghadirkan Wajah Islam dalam Bingkai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia” di Sekertariat PP Baitul Muslimin Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2013). Perlunya Presiden SBY bertanggung jawab, sambung Hasyim, karena kasus ini harus benar-benar ditelusuri, mengingat persoalan semacam ini

bukan pertama kali terjadi. ”Kalau berkali-kali berarti ada sesuatu yang mesti diselesaikan karena kadang-kadang sistem ini begitu longgarnya sehingga memungkinkan terjadi konflik. Sementara leadershipnya lemah,” imbuhnya. Setidaknya, tambah dia, SBY memanggil seluruh pejabat terkait untuk menanyakan langsung mengenai penyerangan LP

Cebongan. “Melakukan diskusi secara intens untuk melihat apakah ada akar persoalanya,” tutupnya. Seperti diketahui, peristiwa penyerangan LP Cebongan, Sleman beberapa waktu lalu telah menewaskan sebanyak empat orang tahanan Lapas. Hingga saat ini, polisi belum berhasil mengungkap pelaku yang melakukan penyerangan tersebut.

Sinyal Sering Gangguan Kasad: Ada Temuan Keterlibatan Oknum TNI Warga Banyuke Hulu Kecewa JAKARTA- Kasus penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diduga melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Demikian diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, kepada wartawan, di Kantor Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta

Pusat, Jumat (29/3/2013). ”Temuan sementara ada keterlibatan atau peran oknum TNI dari Jateng,” kata Pramono. Berdasarkan temuan tersebut, kata dia, pihaknya sudah diminta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk membentuk tim investigasi mencari pelaku penyerangan. ”Hasil investigasi pihak kepolisian dikomunikasikan de-

ngan Pak Agus. Beliau pada tanggal 27 menelepon saya saat berada di Malaysia, perintahkan agar membentuk tim investigasi TNI AD. Tanggal 28 Maret saya langsung bentuk tim dan menandatanginya,” ujarnya. Dijelaskannya, tim yang berjumlah sembilan orang itu dipimpin oleh Wadan Puspom Brigjen TNI Unggul. “Mereka sudah mulai bekerja kemarin,” tegasnya.

Borneo Tribune, Banyuke Hulu Sejak berdirinya sebuah tower di daerah Kecamatan Banyuke Hulu tepatnya di daerah Simpang Tiga, warga yang bermukim di daerah tersebut merasa terbantu dalam hal kemudahan telekomunikasi mengunakan telpon seluler atau HP.

Namun hal ini tidaklah berjalan lama. Salah satu warga Desa Semade, Toton kepada Borneo Tribune mengatakan, “awalnya si bagus sinyal telkomsel di sini. Tapi sejak tahun 2012 hingga kini sinyalnya tidak bagus bahkan sering tidak ada sinyal, dan sangat mengecewakan,”ujar Toton saat ditemu

di kediamannya, Jumat (29/ 3) siang kemarin. Menurut Toton, kondisi seperti itu disebabkan layanan Tower Telkomsel yang berada di Desa Simpang Tiga ini, di karenakan ketidakseriusan pihak Telkomsel menangani hal tersebut. ”Selama ini sering sinyal macet sampai 3 atau 5 hari

macet terus. Saat ditanya ke Yohanes Sudarta penjaga tower tersebut menerangkan kepada kami ada beberapa faktor penyebabnya,”ujar Toton. Toton kembali mengatakan, menurut penjaga, peralatan tower ada yang tidak dapat berfungsi bahkan rusak dan hal ini telah diajukan si penjaga tower kepada pihak Telkomsel. “Namun ajuannya tidak digubris pihak. Apa lagi dengan menggunakan genset atau generator sistem manual dengan BBM solar. Yang jadi permasalahnya biaya operasional untuk membeli Solar kadang terlambat. Sehingga ketersedian solar tidak ada, maka tower tidak beropersi dan pastinya berakibat sinyal jadi macet. Tambah lagi penjaganya kadang tidak berada di lokasi tower,”ujar Toton lagi. Toton yang bergabung di FKkBB ini berharap, pihak Telkomsel dapat memberikan perhatian dengan melakukan perbaikan pelayanan. “Kami warga yang berada di Banyuke Hulu khususnya di Semade dan Simpang Tiga serta sekitarnya sangat berharap pihak Telkomsen dengan serius memberikan pelayanan. Karena dengan kondisi seperti ini tentunya sangat menganggu telekomunikasi HP dan usaha penjualan pulsa di daerah kami,” pungkasnya. (Kiriman Slamet Ardiansyah)

“Metode Efektif Atasi Diabetes Hingga Tuntas”

PENGOBATAN SINSHE TCM YANG MANJUR, SATU-SATUNYA DI PONTIANAK Hongkong Medistra TCM Pontianak, Pengobatan dengan Metode TCM (Traditional Chinese Medicine) yang ternama, merupakan gabungan dari pengobatan, penelitian TCM, pencegahan penyakit kronis dan terapi penyembuhan. Didukung oleh konsultan Sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah sangat berpengalaman; memanfaatkan resep TCM dan teknologi tinggi yang menghasilkan obat tradisional efektif, dengan system diagnose TCM yang tepat, obat tradisional terkini dari Tiongkok dan pengobatan elektroterapi, titik nadi, akupuntur, tuina, terapi lainnya, sangat efektif, khususnya bagi pasien yang menderita penyakit kronis. Waspadalah! jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat tajam, diprediksi ada jutaan orang terkena diabetes. jika tidak diobati sedini mungkin secara tepat dan efektif, beresiko merusak organ penting tubuh lain seperti: hati, paru-paru, ginjal, limpa, reproduksi, dan sistem syaraf, juga bisa menyebabkan uremia. Itulah sebabnya data WHO terkini menyatakan persentase angka kelumpuhan maupun kematian akibat penyakit diabetes dan berbagai macam komplikasi menakutkan ini terus meningkat pesat. Untuk mengatasi penyakit diabetes dan komplikasinya, Hongkong

Medistra TCM (Traditional Chinese Medicine) yang terdepan yakni “Bai Wei Hu Yi Liao Fa” mengatasi penyakit dengan ramuan herbal yang disesuaikan jenis dan kondisi penyakit penderita, dihasilkan dari 33 jenis obat berharga ditambah 28 jenis obat organik, daya serap obat sangat tinggi, rata-rata penderita diabetes setelah diobati sekitar 5-10 hari, gula darah menurun, gejala seperti kaki tangan kesemutan, seluruh badan tidak bertenaga, insomnia, dll berkurang secara nyata. Rata-rata setelah 40-60 hari, gula darah stabil, gejala komplikasi menghilang, daya tahan tubuh meningkat, keseluruhan tubuh membaik, sebagian pasien bisa berhenti konsumsi obat, fungsi insulin dan system sekresi normal kembali, fungsi reproduksi pria kembali normal, sudah bisa kembali merasakan kehidupan sehat yang normal. Sudah banyak penderita merasakan khasiat mujarabnya, tidak ada efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan, tidak berpengaruh penderita menderita 10-20 tahun, kondisi penyakit parah/ringan, setelah diobati bisa menurunkan gula darah dan gula kencing hingga normal dan seimbang, sesudah diatasi hingga keakar-akarnya tidak mudah kambuh.

Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :

HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0821 5279 7888 Hari Senin - Sabtu Buka Jam 09.00 s/d 17.00 WIB Minggu & Libur Besar Jam 09.00 s/d 13.00 WIB


Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

4

Walikota Tertarik Membangun Jembatan Landak Walikota Pontianak Sutarmidji lebih berminat membangun Jembatan Landak ketimbang membangun Jembatan Kapuas III. Pasalnya,

pembangunan Jembatan Landak akan diparalelkan. “Kita juga minta supaya ada Feasibility Studies (FS) dan Detail Engineering Design (DED) di perubahan anggaran nanti untuk pembangunan Jembatan Landak yang akan diparalelkan,”

ujar Sutarmidji dalam Musrenbang RKPD Kota Pontianak, di Grand Mahkota Hotel Pontianak. Menurut Sutarmidji, tahun 2014 prioritas masih tetap pada tiga hal yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, juga sektor

Sidang Lanjutan Tanah Warisan Tjhie Koei Liong

Ibarat Bola Salju

CMYK

Amrul Borneo Tribune, Sambas Sengketa tanah warisan Tjhie Koei Liong tahun 2006, kini menjadi bola salju yang semakin membesar. Sidang lanjutan, Rabu (27/3), pihak penggugat meminta Pengadilan Negeri Sambas menghadirkan saksi tergugat. Sufendy Setianegara SH, MH selaku kuasa hukum pihak penggugat mengatakan, sesuai keterangan saksi tergugat pada sidang terbuka, mengatakan telah mengukur tanah tersebut padahal pada kenyataannya saksi tersebut hanya menyebutkan isi dari sertifikat tanpa melakukan pengukuran secara langsung, ini berarti ada pemalsuan keterangan. “Selain itu, surat yang dikeluarkan oleh pihak BPN isinya terdapat coret-coretan, secara hukum ini merupakan salah di mata hukum karena keputusan yang dikeluarkan yang mengandung unsur hukum tidak boleh ada coret-coretan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah, maka dari itulah kejanggalan-kejanggalan dari pihak tergugat semakin nyata,“ jelasnya. Sufendi menceritakan kronologis permasalahannya, berawal dari somasinya pihak tergugat kepada pihak penggugat untuk mening-

Penggugat bersama kuasa hukumnya. FOTO Amrul/Borneo Tribune galkan rumah yang ditinggali penggugat dengan berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh tergugat yang diterbitkan oleh BPN. Ternyata setelah ditelusuri terdapat banyak kejanggalan dari penerbitan sertifikat tersebut. “Maka dari itu kami selaku penggugat tidak terima atas perlakuan pihak tergugat, karena sesuai amanat nenek moyang mereka Tjhie Koei Liong tanah maupun rumah tersebut harus dikelola secara bersama-sama,” ujarnya. Bahkan dalam sidang yang lalu tergugat menghadirkan saksi palsu, dalam pengakuannya saksi tergugat pada sidang yang lalu mengaku kalau dirinya yang

mendampingi pihak BPN dalam pengukuran untuk menerbitkan sertifikat. Padahal setelah ditelusuri BPN, “Pihak BPN tidak mengenal saksi tersebut artinya disini adanya keterangan palsu serta menghadirkan saksi yang palsu juga,“ tambah Sufendi. Ia meminta, pihak tergugat, Tjhie Boo Shin agar mengembalikan hak masingmasing, “ Harapan kami agar hak masing-masing dapat dikembalikan sesuai dengan amanat nenek moyang dalam surat pembagian surat kesepakatan pengaturan bersama yang dibuat kakak Xu Jin Lin dengan adik Xu Pao Lin yang merupakan waris pertama dari Tjhie Koei Liong,” harapnya. o

pariwisata yang akan mendapat tambahan anggaran. Ia menjelaskan, jembatan Landak akan dibangun satu jembatan lagi dan diperkirakan membutuhkan Rp 150an miliar bersumber dari APBD Kota Pontianak maupun bantuan dari peme-

rintah provinsi serta pemerintah pusat. “Saya berharap tahun 2014 itu sudah bisa dimulai dan saya perkirakan dua tahun bisa selesai,” katanya. Dalam penilaian orang nomor satu di Kota Pontianak ini, pembangunan jembatan

Landak sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kemacetan di Jembatan Kapuas I menuju Kecamatan Pontianak Utara, dengan cara, mengalihkan kendaraan menggunakan jembatan Kapuas II melalui Jalan Ya’m Sabran. Dirinya mengatakan, te-

lah meminta pihak pemerintah provinsi untuk membuat jalan akses menuju dari Jalan Trans Kalimantan ke Pontianak Utara. “Prediksi saya, pertumbuhan Kota Pontianak akan terus berkembang hingga 10 tahun ke depan,” pungkasnya. o

Club Motor bukan Geng Motor Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak Kelompok bermotor tumbuh pesat di berbagai kotakota. Namun, masih menyisakan pandangan negative, dan dikenal dengan istilah geng motor. Persepsi ini ternyata tidak berlaku bagi kalangan komunitas motor di Pontianak. Pasalnya, komunitas motor yang ada di Pontianak tidak pernah terlibat balapan liar, lebih sering konvoi di acara-acara resmi atau undangan, berkumpul bersama dengan komunitas motor lainnya dalam sebuah kegiatan kopi darat. Miko salah satu anggota komunitas motor di Pon-

tianak, di halaman SSA, mengatakan, komunitas motor bukan brandal yang pernah terbersit di benakbenak sebagian orang yang dikenal arogan dan membuat keributan dengan balapan liar. Komunitas motor di Pontianak banyak melakukan kegiatan terbuka. Seperti touring, bakti sosial. Club motor di Pontianak kerap dijumpai di bundaran Untan. Di lokasi tersebut biasa dijumpai club motor yang mengisi waktu untuk bersama. “Tidak ikut balapan liar, kami kadang nongkrong saja dengan sesama anggota lainnya,” ujar Miko. Andre juga merasa ngeri membayangkan masyarakat tak lagi bisa membedakan klub motor dari geng

motor. “Yang menjadi persoalan, bagaimana orang bisa membedakan geng motor dari klub motor,” katanya. Komunitas motor juga selalu mengenakan identitasidentitas jelas yang menunjukkan mereka bukan gerombolan serampangan. Klub motor selalu mengenakan tanda pengenal dan stiker pada motor mereka, logo klub, nomor identitas, dan kemeja seragam. Mengetahui langkah dan kegiatan yang baik dan jauh dari kesan banyak orang selama ini. Club motor mendapat perhatian dari Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut. Perhatian yang diberikan yakni menghimpun dan mendorong gerakan dan kegiatan positif yang melekat pada club motor di

Pontianak. “Sekarang ini bagaimana membangun image yang baik pada club motor. Bahwa club motor adalah komunitas hobi. Hobi motor. Anak-anak yang ada di club motor bukan berarti pandai balapan,” ujarnya saat menghadiri kopi darat di halaman SSA beberapa waktu lalu. Paryadi juga menambahkan, dirinya berani merapat ke club motor karena tahu betul bagaimana kegiatan anak-anak komunitas. “Setelah saya tahu, saya sangat mensupport. Sambil memberikan arahan seperti tetap menghormati pengguna jalan yang pakai sepeda. Taat lalu lintas, dan yang penting menghindari balapan liar,” ungkapnya. o

CMYK

Ubay KPI Borneo Tribune, Pontianak

Pangdam Santuni Korban Kebakaran Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Pasca ludesnya Asrama Hayam Wuruk milik Kodam XII Tanjungpura beberapa waktu lalu membuat Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan, me-

nyambangi dan menyantuni korban kebakaran, memberikan kesempatan kepada prajurit yang masih aktif untuk menempati Rusunawa yang terletak di belakang Asrama Sudirman, Kabupaten Kubu Raya yang telah siap untuk ditempati. Pangdam menyerahkan

bantuan sembako dan alat tidur serta sajadah kepada Kepala Lurah Sungai Jawi Luar Sumardi S. Pd. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XII Tanjungpura Ny. Dra. Hj. Euis Ridwan juga menyerahkan secara simbolis beras kepada korban kebakaran. o

SANTUNI Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan menyerahkan santunan kepada lurah untuk korban kebakaran Asrama Hayam Wuruk. FOTO Andika Lay/ Borneo Tribune.

KOPI DARAT komunitas motor se-Kalbar. Terlihat, Wakil Walikota Pontianak ikut berbaur dengan anggota komunitas motor. FOTO: Ubay KPI/Borneo Tribune

Peruntukan DAK 2013 Berubah Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 yang diperuntukan pembangunan fisik dan mutu sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya terancam tidak dapat digunakan. Pasalnya kebijakan pemerintah pusat terbaru, anggaran tersebut harus difokuskan untuk menuntaskan kebutuhan buku kurikulum 2013 di tingkat SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya mengatakan, berdasarkan pertemuan pihaknya dengan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu di Jakarta, DAK 2013 untuk tingkat SMP yang rencananya digunakan untuk pembangunan fisik dan peningkatan mutu sekolah harus dialihkan ke penuntasan pengadaan buku kurikulum 2013. Sebagai contoh, lanjut dia misalnya proposi DAK 2013 untuk tingkat SMP Rp 3 miliar sebelumnya diperuntukan untuk fisik dan peningkatan mutu, mulai sekarang diubah untuk memenuhi kebutuhan buku kurikulum 2013. Terkait dengan adanya kebijakan tersebut, maka mau tidak mau APBD sebe-

lumnya juga harus diubah. “Jika anggarannya kurang, maka pemerintah pusat yang akan menambahnya, dan yang jelas anggaran itu tidak ada yang lari ke fisik,” katanya, Rabu (27/3). Dia menjelaskan, yang harus dipahami bersama pada perubahan APBD nantinya, DAK 2013 akan digunakan untuk penggandaan dan bukan pengadaan buku kurikulum dan menggunakan sistem lelang. Kurikulum 2013 ini sudah dapat dipastikan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Sementara, hingga saat ini, pihaknya sudah melakukan pendataan terkait jum-

lah ruang kelas yang masih membutuhkan perhatian mencapai 40 persen dari total sekolah tingkat sekolah dasar 320 bangunan, SMP 70-an bangunan, dan SMA/ SMK 13 bangunan. Menurutnya, banguan sekolah hingga saat ini masih memprihatinkan lebih banyak di tingkat SD. Sementara di tingkat SMP dan SMA relatif lebih baik. “Tapi kondisi ini tidak akan menganggu jalannya Ujian Nasional yang akan di setiap tingkatan, karena sistemnya menginduk tentulah sekolah induk yang lebih bagus yang akan digunakan,” tuturnya. o


Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

5

Ketika Anggaran Berpihak Kepada Pendidikan

Seragam Gratis, Antusias Bersekolah Meningkat “

Pendidikan tak butuh retorika ‘gratis’ semata. Menciptakan generasi emas, dibutuhkan komitmen yang inovatif, aplikatif dan program berdaya guna termasuk keberpihakan anggaran bagi kepentingan rakyat

Kubu Raya Kabupaten Terdepan dan Berkualitas. Ini tak sekedar slogan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Upaya mewujudkannya bak mata rantai menyatu satu sama lain. Dari kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu, penguatan Puskesmas hingga pendidikan murah bagi rakyat. Sejak tahun 2010 lalu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan terus melakukan penghematan anggaran belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik. Penghematan tersebut dialihkan salah satunya bagi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). “Ini demi peningkatan mutu pendidikan masyarakat Kubu Raya. Jangan sampai lagi anak-anak kita tidak bersekolah,” aku Muda. Beberapa penghematan besar-besaran yang dilakukan seperti perjalanan dinas pejabat, penundaan anggaran pengadaan rumah dan mobil dinas bupati dan wakil bupati serta penghematan di bidang pengadaan sarana pemerintahan lainnya. Bupati Kubu Raya mengaku penghematan tersebut berkat kesediaan dari pejabat pemerintahan Kubu Raya. Hal ini tak membuat pemerintahannya sombong, namun kondisi nyata menjadi bukti keberpihakan pemerintah daerah kepada ma-

Hairul Mikrad Borneo Tribune, Pontianak

syarakat cukup tinggi. Sejak kampanye dulu, Muda tak pernah menjanjikan sekolah gratis. Sosok bersahaja ini pun tak mau mengklaim program pemerintah pusat. Ia memahami betul pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan tidak membayar SPP. Persoalan pendidikan, kata Muda bukan hanya gratis SPP, namun masyarakat kerap terkendala saat pendaftaran baru. Baju seragam sekolah selalu menjadi beban, ini selalu menjadi faktor biaya tinggi. Untuk itulah, pemerintahnya mengalihkan penghematan anggaran menjadi bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Melalui dana Bosda, pihaknya bisa melakukan pengadaan pakaian seragam gratis bagi siswa kelas satu SD hingga SMA yang baru masuk sekolah. Hal itu tentu mengurangi beban masyarakat saat akan memasukkan anaknya sekolah. Dengan adanya pengadaan seragam gratis tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anakanaknya. Muda berharap dengan adanya program Bosda ini semakin mengurangi beban masyarakat ketika pemerintah pusat saat ini sudah menghapus segala bentuk biaya pendaftaran sekolah

termasuk biaya bulanan pendidikan. Dengan dana Bosda itu juga, bisa digunakan untuk pengadaan sarana penunjang pembelajaran, laboratorium dan perlengkapan ekstrakulikuler siswa. Tentu kita berharap program penghematan dan keberpihakan kepada rakyat bisa berlangsung terus dan meningkat jumlahnya. Sebagai pelaksana kebijakan, Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus, S. Pd, MSi menegaskan komitmen Pemerintah Kubu Raya untuk terus membangun dunia pendidikan. Dipaparkan Frans, sejak tahun 2010 lalu melalui APBD, Pemkab mengalokasikan dana bagi Bantuan Operasional Daerah (Bosda), dan jumlah selalu meningkat setiap tahunnya. “Pada tahun 2010 sekitar Rp 3 miliar buat Bosda. Saat itu baru sekitar 40 persen siswa SD yang dibantu seragam sekolah gratis. Tahun 2011, meningkatkan menjadi Rp 7 miliar dan tahun 2012 ini mendapat tambahan cukup besar sekitar Rp 11 miliar. Tahun ini kita bisa menggratiskan pakaian sekolah 100 persen untuk semua siswa baru dari SD, SMP dan SMA se Kubu Raya,” papar pejabat tegas ini. Dana Bosda itu sendiri, urai Frans tidak hanya untuk pakaian seragam namun juga untuk teknologi informasi computer (TIK) serta olahraga dan seni. “Untuk siswa

baru SMA per orang sebesar Rp 770.000, sementara kelas 2 dan 3 masing-masing Rp 370.000 per orang. Untuk pakaian seragam tahun ini langsung swakelola oleh pihak sekolahan sehingga lebih mudah pengawasannya serta cepat jadi,” urai Frans. Diungkapkan Frans, pada tahun 2012, masyarakat sangat antusias menyekolahkan anak-anaknya sehingga sejumlah sekolah melebihi daya tampung. “Antusias masyarakat cukup tinggi. Ini mungkin dampak salah satu dari program seragam sekolah gratis dari Bosda dan juga biaya sekolah dari BOS. Masyarakat mengaku sangat terbantu lantaran biaya besar untuk seragam sekolah sudah ditanggung pemerintah. Ini sejalan dengan program Bupati jangan sampai anak-anak tidak sekolah,” ucap Frans. Dipaparkan pejabat yang berasal dari kalangan guru ini, di SMA I Batu Ampar dari daya tampung 70 siswa membludak menjadi 92 orang, begitu juga di SMPN 01 Sungai Kakap dari daya tampung 132 orang menjadi 192 siswa, begitu juga dengan SMPN 09 Sungai Kakap yang kelebihan 12 siswa. “Tahun ini, minat bersekolah semakin tinggi,” ucapnya. Sementara itu juga, diuraikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN tahun 2012 untuk Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp 47.610.170.000. Ada peningkatan bila dibandingkan ta-

hun 2011 lalu, naik Rp 17.525.199.000 dari Rp 30.084.971.000. Kenaikan anggaran itu juga disertai kenaikan penerima sekolah dan siswa baik untuk tingkat SD maupun SMP yang terdiri dari negeri dan swasta. Alokasi dana BOS untuk tingkat SD yang di kucurkan sebesar Rp 34.782.600.000 dan untuk SMP sebesar Rp12.827.570.000. “Jumlah penerima untuk tingkat SD, sebanyak 353 SD Negeri dan swasta. Dimana setiap siswa menerima Rp 580.000 per siswa per tahun. Dana tersebut nantinya akan langsung diberiikan kepada siswa yang berhak menerimanya,” ucapnya. Menurutnya sekolah jumlah sekolah di Kubu Raya yang menerima dana tersebut untuk tingkat SMP sebanyak 107 sekolah terdiri dari 70 SMP Negeri dan 37 SMP Swasta. Dengan jumlah siswa sebanyak 18.067 siswa, dimana setiap siswa menerima Rp710.000 per siswa per tahun. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya, H Mustafa, S. Ag Pemkab Kubu Raya bersama DPRD setiap tahunnya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan terutama untuk Bosda. “Kita berkeinginan ke depan tidak hanya operasional dan seragam gratis, namun sejumlah item lain yang menjadi kepentingan siswa dalam belajar bisa dibantu pemerintah. Ini sejalan keinginan menciptakan generasi lebih berkualitas, membantu meringan beban masyarakat dalam pemenuhan pendidikan anak-anaknya sehingga nanti tidak ada lagi anak-anak Kubu Raya tidak sekolah

Pertanian dan Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas TAMAN KOTA Pembangunan taman kota Mempawah yang masih dalam tahap penataan diharapkan semakin memperindah Kota Mempawah. Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

masyarakat tapi juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.“Kita mengharapkan kedepan masyarakat pereknomian dan kesejahteraan masyarakat petani terus meningkat,” katanya. Sedangkan disektor infrastruktur demi menunjang se-

gala bidang kehidupan masyarakat, khususnya akses transportasi dalam menunjang peningkatan pertumbuhan produksi dan peningkatan pendapatan dan sekaligus membuka keterisolasian derah, juga tetap menjadi perhatian dan prioritas

pemerintah daerah. “Pemerintah daerah memandang permasalahan sarana transportasi merupakan masalah utama guna memacu percepatan pembangunan,” katanya. Lanjutnya lagi, penempatan sarana transportasi

dengan perpustakaan dan laboratorium melalui dana DAK,” urainya. Diakui Mustafa, sejak ada bantuan seragam gratis, banyak pendaftaran murid baru di sekolah-sekolah membludak. “Untuk SMA saja, biasanya 3 kelas sekarang ini menerima murid baru sampai 4 kelas. Penambahan murid ini jelas berdampak pada kekurangan ruang belajar dan tenaga pendidik maupun infrastruktur lainnya. Pemkab bersama DPRD sudah menyiapkan antisipasinya dengan menganggarkan pembangunan ruang kelas baru. Kita tidak ingin ada satu kelas 40 murid menjadi 60 murid,” urai Mustafa. Diuraikan Mustafa, untuk tahun 2014 mendatang Dinas Pendidikan Kubu Raya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 21 persen dari total asumsi pendapatan. “Idealnya memang harus 20 persen diluar gaji. Namun ini tidak dipaksakan karena keterbatasan kemampuan daerah karena akan menganggu kebutuhan lainnya. Di Kubu Raya pada rancangan APBD 2014 mendatang, asumsi pendapatan senilai Rp 993.367.692, 857. Ini bersumber dari DAU, PAD dan pendapatan daerah lainnya. Dengan belanja langsung 53 persen, belanja tidak langsung 47 persen. Estimasi porposi APBD 2014 untuk Dinas Pendidikan 21 persen senilai Rp, 112.131.279, 00. Ini menggambarkan bahwa keberpihakan APBD kita sudah pada pendidikan dengan alokasi lebih besar. Dengan posisi itu, APBD Kubu Raya sudah menjawab kebutuhan pendidikan untuk rakyat,” pungkasnya. o

Kepala BPN KKR Janji Pelayanan Sesuai PP 13

Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Pengembangan sektor pertanian tetap menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pontianak. Hal ini, dapat dilihat dari kontribusi PDRB tahun 2011 dimana sektor ini masih sangat dominan mencapai 28,00 persen. “Revitalisasi pertanian perlu ditingkatkan, tidak hanya pada aspek produksi tapi juga kualitas produksi dan daya tarik produksi di pasaran. Sehingga pertanian masih dijadikan prioritas, apalagi sebagian wilayah Kabupaten Pontianak masih diperuntukan di bidang pertanian,” kata Bupati Ponianak, Ria Norsan, saat membuka Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2014. Untuk itu, dengan revitalisasi pertanian tidak hanya mampu meningkatkan ketersediaan pangan

lantaran alasan tidak punya biaya,” ucap Muda. Dikatakan Mustafa, dengan kebijakan Bupati yang jauh lebih berpihak kepada rakyat ini agar bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. “Semua stakeholder harus mendukung, mulai dari Dinas, UPT, Kepala Sekolah, Guru termasuk orangtua murid. Kita harapkan Dinas Pendidikan juga terus dan kontinu turun ke lapangan, menyerap, menganalisa, merancang program, menganggarkannya, melaksanakan dan menerapkannya,” saran Mustafa. Legislator Partai Golkar ini yakin, kebijakan pendidikan yang didukung penguatan anggaran serta aplikasinya sangat bermanfaat bagi rakyat. “Ini kebijakan yang membumi dan mengakar demi kepentingan serta sangat dirasakan langsung oleh rakyat manfaatnya. Untuk itu harus tetap dilanjutkan dan didukung, kami di dewan siap memback up,” pungkasnya. Seragam gratis, kata Mustafa menjadi semangat baru bagi orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. “Sejak tahun 2013 ini murid baru dari SD, SMP, SMA serta sekolah swasta juga mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Ini menjadi semangat baru orang tua terutama bagi yang tidak mampu untuk menyekolah anaknya. Artinya, sudah tidak ada alasan lagi tidak bersekolah. Ini dampak dari seragam gratis, biaya pendidikan gratis (BOS dan BOSDA), infrastrukur yang layak serta SD juga sudah dilengkapi

sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Pontianak selalu berusaha mengatasi masalah akses transportasi melalui kegiatan pembangunan jalan, peningkatan rehabilitas jalan serta jembatan. o

Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Firdaus dengan tegas membantah pihaknya sengaja memperlambat proses pelayanan pembuatan sertifikat dan membebani pemohon dengan biaya yang sangat mahal. “Adanya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada media tentu harus disikapi dengan bijak. Dan ini menjadi evaluasi saya untuk membenahi instansi ini,” katanya belum lama ini. Terkait kebenarannya, Ia mengecek jika memang ada oknum BPN yang terbukti mengambil keuntungan dari pelayanan ini. Menurutnya, selama ini pelayanan untuk mengurus per-

mohonan pembuatan sertifikat atau pemecahanan langsung ditangani dipetugas loket. Dimana aturan berapa lama proses pembuatannya dan berapa biaya yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN. “Kalau ada pegawai yang memberikan janji kepada pemohon dengan besaran biaya yang ditentukan diluar dengan PP itu, tentu sudah melanggar. Dan jika memang ada oknum BPN Kubu Raya yang mengambil keuntungan dari proses pelayanan pembuatan sertifikat itu, saya akan tindak tegas. Akan tetapi memang perlu pengecekan untuk membuktikan kebenaran keluhan itu,” ucapnya. o


Bengkayang Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

Kasus e-KTP Seluas

Kadis Perintahkan Camat Kembalikan Biaya Adiministrasi e-KTP Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Adanya pungutan biaya administrasi untuk pengambilan e KTP di Kecamatan Seluas menjadi pukulan telak bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, karena pengambilan biaya administrasi tersebut dilakukan tanpa koordinasi. Apalagi sebenarnya, memang tidak seharusnya pengambilan biaya untuk adminitrasi e-KTP tersebut dilakukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Si-

pil Kabupaten Bengkayang, Gerardus saat ditemui di sela sela pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bengkayang beberapa waktu yang lalu mengatakan dirinya turun langsung ke Seluas untuk mengecek kebenaran adanya isu penarikan biaya administrasi. “Ternyata memang ada penarikan, peluang penarikan itu dibuka Camat. Karena itu saya langsung meminta camat untuk menghentikan penarikan serta mengembalikan uang masyarakat yang telah diambil,” kata Gerardus. Gerardus mengatakan, se-

FOTO: Mujidi / Borneo Tribune

Gerardus

telah mendengar informasi dari masyarat, Senin minggu kemarin, pihaknya turun ke Seluas dan ketemu langsung Camat Kecamatan Seluas. Dalam pembicaraan dengan Camat tersebut, Gerardus mendapatkan informasi, biaya administrasi yang ditarik rencananya untuk mengganti biaya bensin serta untuk membayar tenaga honor yang dilibatkan. “Bukan sengahenya, bukan seberapa besar, tapi aturannya memang tidak ada pungutan sepeser pun untuk program e KTP ini,” tegas Gerardus lagi. o

6

Rp3,8 Miliar untuk Jamkesda Rudi Borneo Tribune, Singkawang Di tahun 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis rencananya akan melakukan penambahan tempat tidur pasien di bangsal kelas III. Pasalnya dari pengalaman tahun sebelumnya, antara jumlah pasien dengan tempat tidur belum mencukupi. “Dana tersebut nantinya bersumber pada APBD 2013 Kota Singkawang, sehingga de-

ngan bertambah nya tempat tidur nanti mudah-mudahan bisa mencukupi dengan kebutuhan,” kata Direktur RSUD Abdul Azis, Carlos Dja’fara. Di tahun ini juga, lanjut Carlos, pembangunan ruang OK juga akan dilanjutkan. Namun untuk sarana tersebut, dananya bersumber dari anggaran provinsi. Pihak RS, di 2013 juga akan membuat pos jaga untuk para sopir mobil ambulans. “Kita juga akan melakukan penambahan jumlah sopir ambulans,

hal itu sangat berkaitan dengan layanan rujukan, artinya dengan dibangunnya pos, selama 24 jam sopir akan stand by di RS,” ujarnya. Sementara Asisten Setda Kota Singkawang, Arman Suyono, menyebutkan dalam program Jamkesda, di tahun ini Pemerintah Kota Singkawang sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 3,8 miliar. Hal itu dikatakan saat memberikan penjelasan pada audiensi para Ketua RT se-Kota Singkawang belum lama ini. o

Pemkot Tempuh Jalur Cepat untuk Memenuhi Kebutuhan Air Rudi Borneo Tribune, Singkawang Tahun ini, Pemerintah Kota Singkawang akan menempuh jalur cepat untuk memenuhi kebutuhan minimal 50 persen dari jumlah pelanggan PDAM dalam kota dan memperluas cakupan pelayanan air bersih berupa pemasangan Sambungan Rumah (SR) di pinggiran kota. Walikota Singkawang, Awang Ishak, mengatakan pemasangan SR bagi penduduk di wilayah pinggiran, yakni Singkawang Utara dan Tengah, dengan mengoptimalkan fasilitas SPAM-IKK yang dibangun berkapasitas 60 liter per detik. Dilihat dari Review dokumen masterplan air bersih Kota Singkawang, dalam memenuhi kebutuhan air bersih hingga 2015, paling tidak harus dibangun fasili-

tas intake, IPA berkapasitas 200-300 liter/detik, pemasangan pipa transmisi diameter 600 mm dari Sungai Selakau di Semelagi Kecil. “Dari situlah, nanti dialirkan untuk memenuhi wilayah pelayanan di pusat kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Tengah, dan pemasangan booster untuk penekan penyediaan air bersih di Singkawang Selatan,” kata Awang dalam sambutannya ketika kegiatan Musrenbang RKPD Kota Singkawang 2014, Kamis (24/3). Khusus untuk pelayanan Kecamatan Singkawang Timur, dikatakan Awang, akan dibangun instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berdekatan dengan intake Seluang. Sehingga air bersih dapat didistribusikan langsung kepada konsumen di Kecamatan tersebut. Dikatakan Awang, estimasi kebutuhan biaya

untuk komponen pekerjaan air bersih pada 2014, mencapai Rp 150 miliar, yang akan diperjuangkan melalui sharring APBN, subsidi atau bantuan keuangan provinsi dan APBD Kota Singkawang. “Apabila dalam pendanaan sektor publik ini dirasakan belum mencukupi, maka dalam upaya percepatan tidak tertutup kemungkinan menempuh kebijakan dengan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah pada pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan atau pihak swasta yang bersedia bermitra,” katanya. Sementara itu, mengenai sumber air baku yang lebih berkualitas, kata Awang, dari Intake Eria dan Hangmoi, nantinya diarahkan untuk membangun Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagai diversifikasi usaha bagi PDAM Kota Singkawang. o

Asep: Meski Sudah Damai, Kasus Tetap Lanjut Rudi Borneo Tribune, Singkawang Musrenbang Bengkayang dengan kondisi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten yang kosong. Foto Mujidi/Borneo Tribune

Tema Pembangunan 2014

Merdekakan Rakyat dari Kemiskinan Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Merdekakan rakyat dari kemiskinan, menjadi tema pembangunan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 mendatang. Tema ini kelanjutan dari tema pembangunan tahun 2013 yang berbunyi rakyat didahulukan pembangunan diutamakan. Perumusan tersebut berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal serta melakukan sinkronisasi dengan target pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang serta penelaahan terhadap isu isu setrategis yang berkembang. Tema memerdekakan rakyat dari kemiskinan itu di-

ungkapkan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, dalam musyawarah rencana pembangunan Kabupate Bengkayang untuk tahun 2014 di Aula II, Kantor Satu Atap Bupati Bengkayang, Kamis (28/3). Musrenbang tingkat Kabupoaten tersebut dihadiri seluruh SKPD di ruang lingkup Kabupaten Bengkayang, SKPD dari pihak Provinsi Kalimantan Barat, penggelut lembaga sosial masyarakarat (LSM), anggota DPRD Provinsi asal Bengkayang dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Namun sepertinya semuanya wakil rakyat berhalangan hadir kecuali Ir. Siahaan yang hadir saat pembukaan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Dae-

rah Kabupaten Bengkayang (Forkompimda). “Pembangunan pada tahun 2014 ini menekankan pada pembangunan ekonomi kerakyatan terutama dalam peningkatan pendapatan perkapita dan IPM dengan mengoptimalkan penggunaan hasil hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2013 ini nantinya,” terang Bupati. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang akan dicapai, beberapa strategi dan kebijakan umum tahun 2012 dirumuskan. Strategi pertama, konsentrasi pada program atau kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan IPM. Arah kebi-

jakan difokuskan pada pembangunan perekonomian mikro dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada serta pembukaan lapangan kerja baru. Strategi umum yang kedua dengan fokus dalam mengoptimalkan upaya upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Arah kebijkan pada ekplorasi sumber sumber penerimaan baru dan memacu produktifitas dari BUMD. Strategi lainnya adalah memperbaiki manajemen pengendalian pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilai dan pemanfaatan. Arah kebijakan pada penyelengaraan monitoring dan evaluasi pembangunan secara terpadu. o

Peran Masyarakat untuk Kesehatan Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Sejumlah tokoh masyarakat di Kecamatan Kabupaten Bengkayang berkumpul dalam ruang pertemuan Kantor Puskesmas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Kamis (28/ 3) yang lalu. Tokoh masyarakat itu diantaranya, Maksar Alek, Komariah, Puji Siswanto, Abeng, beberapa kepala desa. Pertemuan tersebus dilakukan atas inisiatif PKBI Kalimantan Barat

yang bekerjasama dengan dengan KINERJA USAID untuk program persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. “Ini sebagai langkah awal kita, suatu saat masih ada beberapa agenda yang akan diikuti masyarakat yang tergabung dalam MSF ini,” jelas M. Ridwan, Distrik Project Menejer untuk PKBI di Bengkayang. Ridwan menjelaskan, keberadaan MSF nantinya sangat berarti untuk mendampingi pelaksanaan tiga program yang diusung USAID Kenerja. “Keberadaan MSF nantinya

berperan sebagai jembatan untuk komunikasi dua arah. Pertama mengkomunikasi atau mensosialisasikan program pemerintah pada masyarakat terkait kesehatan, kedua mendampingi masyarakat untuk mendapatkan layanan sebesanrnya sesuai dengan standar layanan minimial bidang kesehatan untuk tiga program yang dilaksanakan,” jelas Ridwan lagi. Diperlukannya peran masyarakat ini disambut baik sekaligus dinilai positif oleh anggota MSF yang diundang. Maksar Alek misalnya, mengatakan dirinya akan be-

kerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat. “Selama ini kita bekerja untuk masyarakat, dan program MSF ini sangat sejalan apa yang telah kita lakukan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ini. Komariah mengatakan siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah ataupun masyarakat. Terlebih selama ini BKMT terus bergerak untuk mangabdikan diri pada masyarakat. “Keterlibatan ini penting, terlebih kami banyak bergerak di akar rumput,’ jelas Komariah. o

Hati orang tua mana yang akan terima, jika anaknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru di sekolahnya. Seperti yang dialami oleh Yuswono seorang PNS yang berada di lingkungan Pemkot Singkawang, menduga kalau anak ke-2 nya yang bernama Restu Dwi Warda (10), pada Selasa (26/3) kemarin, sekitar pukul 09.30 wib, telah dianiaya oleh seorang oknum guru yang berinisial Mr, di sebuah sekolah dasar Singkawang Barat, dalam ruangan kelas IV. Pada waktu itu, cerita Yuswono, kalau anaknya (Restu), sedang disuruh oleh gurunya untuk menceritakan sebuah dongeng yang ada di dalam buku Bahasa Indonesia. Namun, lanjut Yuswono, pada saat Restu membacanya, secara tiba-tiba dia dipanggil oleh temannya yang berada di bangku belakang. Mendengar dirinya dipanggil, Restu pun secara spontan menoleh ke belakang. Namun ditegur oleh gurunya, seraya memberikan pertanyaan. “Dikarenakan Restu tak bisa menjawab, akhirnya sang guru pun mencubit pipi kiri Restu. Dikarenakan si Restu memberontak, gurunya pun kemudian mencubit pipi kanan dan kirinya. Tak puas hanya mencubit, guru tersebut lantas mengambil sebuah botol mineral, dan memukulkannya ke meja hingga tutup botol terpelanting dan mengenai hidung Restu hingga berdarah,” cerita Yuswono, berdasarkan keterangan yang diberikan Restu di Kantor Polsek Singkawang Barat. Sebelumnya, kata Yuswono, pada saat kejadian dirinya sedang bekerja di Kantor. Mendapat pesan singkat dari Restu yang mengatakan kalau dia minta jemput di sekolah karena demam, akhirnya dia pun

meninggalkan pekerjaan di Kantor. Namun, dalam perjalanan, terang Yuswono, Restu sms kembali, minta agar dia cepat untuk menjemputnya. Belum juga tiba di sekolah, Restu sms lagi, dan mengatakan kalau dia dipukul oleh gurunya. “Begitu saya tiba di sekolah, saya melihat Mr masih terus memarahi anak saya. Lantas, saya pun menjadi emosi dan berkata tentang caci makian terhadap guru tersebut. Memangnya anak saya ini binatang, seenaknya saja main pukul,” kata Yuswono. Yang lebih mengesalkan lagi, sambung Yuswono, guru itu bukannya meminta maaf tetapi malah justru menantangnya. “Lantas saya pun membawa Restu ke ruang Kepala Sekolah, dan menanyakan apakah seperti ini cara guru mendidik muridmuridnya? Namun pertanyaan saya, sama sekali tak dijawab oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan,”ujarnya. Mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya Yuswono dan Restu pun memutuskan untuk melaporkan perbuatan yang dialami oleh anaknya ke Polsek Barat. Sesudah itu, Yuswono ke RSUD dr Abdul Aziz guna untuk dilakukan visum, dan mendatangi Dinas Pendidikan untuk menceritakan hal yang dialami oleh Restu. Di tempat terpisah, pada saat rekan-rekan pers mendatangi SDN 1 Singkawang Barat, guna untuk konfirmasi terkait dugaan kekerasan itu, sekolah yang bersangkutan sedang mengadakan rapat bersama Ketua PGRI Singkawang, Kamis (28/3). “Sebentar ya, kami sedang rapat,” ujar Kepsek SDN 1 Singkawang Barat, Warimin. Tampak Yuswono juga turut hadir pada rapat tersebut. Selang sekitar 1 jam-an menunggu, akhirnya Ketua PGRI Singkawang, Bambang Sri Seramto, memberikan keterangan dari hasil rapat yang digelar di ruang Kepsek SDN 1 Singkawang Barat.

“Masalahnya sekarang sudah clear. Karena masingmasing pihak sudah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan,” ujar Bambang. Menurut Bambang, semua permasalahan yang sudah terjadi, akan bisa diselesaikan asalkan kedua belah pihak mau menyelesaikannya dengan kepala dingin. “Sebelumnya ‘kan belum ada kejelasan, karena masing-masing pihak masih mempertahankan sikapnya yang merasa selalu benar. Tapi sekarang, setelah kita mediasi, akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik,” pungkas Bambang. Terpisah, Kapolres melalui Kasubag Humas Polres Singkawang, Iptu Asep, S, saat ditemui membenarkan telah menerima laporan mengenai adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oknum guru di salah satu SDN 1 Singkawang Barat. “Kita sudah memintai keterangan dari korban (Restu), dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan memanggil guru yang bersangkutan,” terang Asep. “Karena, suratnya sudah ditandatangani oleh Kapolsek, maka dalam waktu dekat ini, pihak kepolisian bakal memanggil Mr untuk diperiksa,” tegasnya. Asep mengatakan, meskipun mereka sudah sepakat untuk berdamai, namun kasus ini tetap dilanjutkan. “Restu saat ini sudah divisum, namun hasilnya belum kita dapatkan. Biasanya 10 hari hasil visum baru bisa diserahkan oleh pihak RS,” jelasnya. Menurutnya, di tahun 2013 ini baru yang pertama kalinya terjadi di kota ini atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap anak. “Mengenai saksi, ada sekitar 25 orang murid yang bakal kita libatkan, karena pemukulan yang dilakukan oleh oknum guru itu di dalam ruangan dan disaksikan langsung oleh murid-murid yang lainnya,” tutupnya. o


Masih Ada Anak di Landak Belum Tercatat Borneo Tribune, Ngabang Sampai saat ini masih ada anak-anak di Kabupaten Landak yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, yang berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya. Demikian hal ini diungkapkan Bupati Dr. Adrinus Asia Sidot,M.Si saat memberikan kata sambutannya pada acara sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sipil di aula besar kantor Bupati, Selasa (26/3). Kondisi seperti ini, lanjut Bupati, dapat mendorong munculnya sejumlah permasalah anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak. Dengan demikian anak bisa menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tenaga kerja dibawah umur, pelecehan seksual dan sebagainya. Untuk memberi perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada setiap rakyat Indonesia dalam rangka mendapatkan hak publik dan hak keperdataan di bidang administrasi. Menyangkut pencatatan sipil ini, maka negara dan penduduk harus diatur dalam suatu Undang-undang. Adrianus As dalam kesempatan tersebut juga menyinggung masalah pencatatan perkawinan. Berkenaan hal tersebut Bupati menekankan perlu adanya perhatian semua pihak. Karena menurutnya, kesadaran masyarakat di Kabupaten Landak terhadap pencatatan perkawinan ini masih sangat rendah, khususnya masyarakat non Muslim. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan sipil. Dan mereka berasumsi bahwa dengan diteguhkanya perkawinan mereka secara agama maka perkawinannya sudah sah dan tidak perlu dicatat lagi. Bedasarkan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) mengatakan perkawinan adalah sah, apa bila dilakukan mwnurut hukum masingmasing agama dan kepercayaan itu. Dan pada pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkewinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi secara hulum agama dan pengakuan dalam msyarakat memang perkawinan tersut sudah sah. Akan tetapi jika tidak dicatatkan pada instansi pelaksana yang ditugasi seperti Dukcapil. Maka secara hukum positif perkawinan tersebut tidak sah dan anak yan g dilahirkan berstatus anak ibu pada akte kelahirannya. Hal ini berakibat sia anak hanya terijkat secara perdata kepada ibu dan keluarga ibunya dan ini tidak boleh terus dibiarkan. Bupati Adrianus AS menghimbau kepada para Camat agar tetap melaksanakan perekaman e-KTP di kecamatannya. Masing-masing. Dan kepada para peserta Bupati Adrianus AS menegaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh penyelenggara tugas dibidang administrasi kependudukan, aparatur pemerintahan dan masyarakat yaitu untu terus menggiatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi penduduk kepada seluruh aparatur pemerintah hingga ke tingkat desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT/ RW, menyebarluaskan informasi yang diperoleh ke seluruh lapisan masyarakat dan terakhir, kegiatan ini hendaknya dijadikan sebagai langkah pasitif untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Landak ini. (Kiriman Slamet Ardiansyah)

HO TEL HOTEL

Borneo T Tribune

7

Nyamar Sebagai Pembeli

Polsek Tayan Hulu Ringkus Penjual Sabu Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau

Polsek Tayan Hulu, Rabu (27/3) sekitar pukul 23.30 WIB berhasil meringkus pemilik sekaligus penjual narkoba jenis sabu-sabu, di Jalan Barage Dusun Sosok II Kecamatan Tayan Hulu. Polisi berpura-pura sebagai pembeli sabu-sabu untuk melakukan penangkapan tersebut.

Kapolsek Tayan Hulu, Iptu Ade Candra ketika dikonfirmasi, Kamis (28/3) mengatakan pelaku berinisial BA (44) warga Sosok. Pelaku berhasil diringkus dengan barang bukti ditangan 3 paket narkoba diduga jenis sabu-sabu, 2 alat hisap seperti bong, pisau lipat, alat timbang dan lainnya. Ade menjelaskan, pelaku diketahui memang sudah menjadi Target Operasi (TO). Penangkapan pelaku

BA merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya. Penangkapan BA dilakukan dengan cara memancing pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli sabu. Begitu pelaku setuju dengan anggota yang menyamar, baru dilakukan penangkapan di lokasi dengan barang bukti di tangan. ”Kita pancing pelaku untuk melakukan transaksi dan pelaku menyetujui untuk bertemu di sebuah wa-

rung di dekat rumahnya. Transaksi pun kita lakukan dan kemudian langsung kita lakukan penangkapan dan penggeledahan,” ujarnya. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 2 paket sabu-sabu di dalam kotak rokok yang disimpan di dalam saku jaket BA. Polisi pun langsung melakukan pengembangan ke rumah BA dan menemukan 1 paket beserta 2 alat hisap, dan timbangan. ”Pelaku saat ini kita

amankan di Mapolsek Tayan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. Ade menghimbau kepada generasi muda khususnya para pelajar di Kecamatan Tayan Hulu agar lebih pintar dalam pergaulan seharihari, memilih teman, dan kurangi kegiatan yang kurang bermanfaat. Lebih banyak melakukan kegiatan positif. Akibat perbuatannya tersebut pelaku bisa diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara.

Bupati Tutup O2SN dan FLS2N Kabupaten Sanggau

Kecamatan Kapuas Juara Umum

Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin menutup secara resmi kegiatan O2SN dan FLS2N tingkat Kabupaten, Kamis (28/3) malam di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Sanggau. Sejumlah rangkaian perlombaan O2SN dan FLS2N tingkat Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan selama empat hari berturut-turut yang dimulai dari 24 Maret hingga 28 Maret 2013.

Dari seluruh kegiatan, Kontingen Kecamatan Kapuas kembali meraih sebagai juara umum untuk tahun ini. Kecamatan Kapuas berhasil menjadi juara pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu Kecamatan Sekayam juara pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kecamatan Meliau juara pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin mengutarakan, agar pembinaan ke-

pada siswa yang telah berprestasi di tingkat Kabupaten Sanggau terus diperhatikan sampai potensi mereka dapat benar-benar bisa dilihat pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Setiman meminta kepada semua pihak agar mendukung para siswa yang nanti akan mewakili Kabupaten Sanggau untuk berkompetisi pada jenjang berikutnya. Ini merupakan hal yang harus didukung oleh para pembina di daerah. Memberikan kepercayaan diri, mengasah kemampuan sis-

wanya serta mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan siswa dari daerah lain. ”Saya ucapkan selamat kepada siswa yang sudah berprestasi di tingkat kabupaten, harapan saya prestasi ini tidak terputus sampai disini. Pemerintah Daerah akan terus mendukung bagi wakil Kabupaten Sanggau untuk mengukir prestasi ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya. Sementara itu, Kabid Pemuda dan Olah Raga Disdikpora Sanggau, Kristina

Ida mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik gelaran O2SN dan FLS2N tingkat Kabupaten Sanggau. Dirinya berharap ke depannya Sanggau akan dapat bersaing pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan mampu menjadi wakil Kalbar di tingkat nasional. ”Kita sudah bisa melihat betapa banyak potensi-potensi dari para siswa di Kabupaten Sanggau, harapan kita mereka juga akan mampu berprestasi di tingkat provinsi nantinya,” pungkasnya.

KPU Landak Sosialisasikan Pencalegan

Borneo Tribune, Ngabang Bertempat di aula rapat kantor DPRD Kabupaten Landak, Kamis (28/3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak mengelar sosialisasi pencalonan anggota DPRD. Sosialisasi dipimpin langsung ketuanya Ir. Sudianto beserta anggota dan staf KPU dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak Klemen Apui, Muspida dan Muspika Kecamatan Ngabang serta pimpinan partai politik (Parpol) yang bakal mengikuti pertarungan di pemilihan Legislatif tahun 2014 yang akan datang. Ketua KPU Landak Sudianto saat ditemui usai acara sosialisasi tersebut kepada Borneo Tribune mengatakan, sosialisasi ini dilakukan KPU kepada pimpinanan Parpol tentang peraturan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam peraturan KPU nomor 07 tahun 2013. Dan peraturan KPU nomor 06 tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas peraturan KPU nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan, program dan, jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Menyinggung persyaratan bagi Calon Legeslatif (Caleg) yang saat ini duduk di DPRD namun partainya tidak lolos, dan yang bersangkutan berpindah ke partai lain Sudianto memaparkan, anggota DPRD khususnya yang berbeda partai politik itu harus mengundurkan diri. “Karena di dalam aturan tersebut telah disyaratkan ketika dia telah ditetapkan di Calon Tetap (CT) hak dan kewenangan Caleg yang bersangkutan sudah tidak ada,”ujarnya. Menurut Sudianto pengunduran diri atau Pergantian Antar Waktu (PAW) ini bukan hanya untuk anggota DPRD saja. Akan tetapi pengunduran diri ini juga untuk semua lembaga yang terkait dan bersumber dari keuangan negara

KEHILANGAN STNK, KB 4012 LF NK: MH8BE4DFAAJ-770242 NS: E451-ID809991 AN: PETRUS JALI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

Suasana sosialisasi Peraturan KPU tentan tata cara pencalonan Legeslatif yang diselenggarakan KPU Landak. Foto S.Ardiansyah /Borneo Tribune termasuklah KPU. “Di sana dijelaskan harus mengundurkan diri yang dibuktikan surat pernyataan pengunduran diri dan diketahui oleh pimpinan. Kemudian pimpinan yang ber-

sangkutan sudah ada menerangkan bahwa surat pengunduran diri sudah diterima dan menyetujui serta akan memproses. Menyangkut pengunduran diri atau PAW ini dikatakan-

nya, ranah KPU sepanjang yang bersangkutan memiliki surat pengunduran diri dan kemudian pimpinannya sudah menyetujui, akan memproses hal tersebut. “Nah itulah lampiran per-

syaratannya yang harus KPU miliki untuk bisa memenuhi syarat. Dan apa bila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan seperti ini itu artinya dia tidak memenuhi syarat,” ujarnya. Lamanya tengang waktu untuk menyampaikan surat pengunduran diri yang sah ke KPU, tambah Sudianto yaitu sampai batas akhir masa perbaikan daftar calon sementara sekitar bulai Mei ini. “Untuk jumlah Kursi yang diperebutkan di DPRD Landak tidak mengalami perubahan, tetap 35 kursi. Sedangkan menyangkut peraturan KPU dan UU nomor 08 disyaratkan bahwa syarat untuk sehat jasmani dan rohani serta bebas dari pengunaan narkoba bagi Caleg dilakukan pada dokter dan rumah sakit pemerintah termasuk bisa juga di Puskesmas. Ini dimaksudkan ada pertanggungjawaban dokter yang memeriksanya. Untuk itu nanti kami akan melakukan Mou dengan pihak terkait seperti RSUD kabupaten Landak,” ungkapnya. (Kiriman Slamet Ardiansyah)

Wabup Lantik 127 Anggota BPD Kecamatan Meliau Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi telah melantik 127 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 19 desa se-Kecematan Meliau belum lama ini di Gedung Pamong Kecamatan Meliau. Paolus mengatakan bahwa keberadaan BPD dalam penyelenggaraan Pemeritahan Desa mutlak diperlukan. Agar perencanaan pelaksanaan dan kemanfaatan berbagai program yang dilaksanakan di desa

KEHILANGAN STNK, KB 5152 LH NK: MH1JB9124BK587923 NS: JB91E-2579634 AN: KARTUBI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi.

NGL

dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Paolus berharap dengan pengangkatan dan peresmian BPD dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) karena peranannya yang sangat sentral dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 29 dan 30 PP 72 Tahun 2005 tentang desa. Paolus menghimbau agar amanah yang dibebankan dapat dilaksanakan. Sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal. Maka perlu adanya komunikasi yang baik dengan Kepala Desa dan perangkatnya secara harmonis dan tentu saja dengan semua tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di desa. Sehingga

alam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang seharihari hendaknya memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-undang peraturan pemerintah.

Sabtu, 30 Maret 2013

Landak-Sanggau

potensi yang dimiliki oleh desa dapat maksimal dimanfaatkan. ”Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sehari-hari hendaknya memahami ketentu-

an peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-undang peraturan pemerintah, Perda dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan desa. Sehingga dapat bersinergi secara maksimal dengan pemerintah desa dalam menyusun dan merencanakan arah pembangunan desa kedepan sesuai dengan potensi yang ada, apalagi dalam penyelenggaraan pemerintahan sering timbul permasalahan mulai dari masalah desa, asset, kebun dan sebagainya yang jika tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Maka di sinilah peranan penting BPD dalam rangka memberikan masukan, informasi dan pertimbangan agar semua masalah-masalah tersebut diatas dapat diminimalisir dan carikan solusi bersama,” pungkasnya.


Sekadau Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

Penderitaan Yesus Disalibkan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Suara caci maki dan lecutan tali terdengar di antara deru kendaraan, Jumat pagi (29/3). Di tengah kerumuman orang sesosok manusia berjubah putih tergolek lemah. Jubah putih yang dikenakan sosok itu tampak ternoda warna merah. Untuk kesekian kalinya tak ada suara yang keluar dari mulutnya, selain doa agar Tuhan mengampuni semua orang yang menyiksanya. Dialah Yesus Kristus sang Juruselamat Manusia. Penderitaan Yesus belum berakhir sampai disitu. Dia dipaksa memanggul salib dan diarak menaiki jalan setapak menuju perbukitan. Dalam perjalanan tersebut Yesus kembali disiksa, dihina bahkan diludahi.

Ratusan jemaat mengikuti prosesi Ibadat Tablo Jalan Salib di Gereja Santo Petrus dan Paulus Sekadau. Selama prosesi berlangsung, para jemaat meneteskan air mata saat menyaksikan drama yang menggambarkan penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Dalam prosesi jalan salib suci ini, ratusan umat terus mengikutinya mulai dari awal hingga akhir perjalanan dengan rasa terharu. Perjalanan yang diikuti ratusan orang itu berakhir di sebuah perbukitan tak jauh dari lokasi Gereja. Drama kisah penyaliban Yesus itu memang diperagakan dengan apik oleh Orang Muda Katolik (OMK) St Petrus dan Paulus Sekadau, sehingga membuat banyak orang larut dalam cerita. Tak ayal sejumlah umat Katolik yang hadir me-

Drama Jalan Salib diwarnai Isak Tangis

Jalan salib yang diperankan orang Muda Katolik St Santo Petrus dan Paulus Sekadau. FOTO Istimewa

nitikkan air mata. Rasa haru, kesal, benci, sekaligus takjub memenuhi hati mereka. Mereka pun rela berjalan menanjak menuju tempat penyaliban yang tak jauh dari lokasi Gereja. “Saya merinding membayangkan kisah pilu perjalanan Tuhan Yesus sampai disalibkan,” ungkap Pia salah satu Jemaat, Jumat. Drama jalan salib untuk menunjukkan sekaligus membuka kembali kesadaran umat Katolik atas pengorbanan Yesus Kristus. Drama kisah Yesus dan jalan salib merupakan agenda rutin yang selalu dihelat setiap tahun, pada Jumat Agung, yakni hari Jumat sebelum misa Paskah pada hari Minggu. Diharapkan agar umat Kristen tak melupakan pengorbanan yang dilakukan Yesus Kristus. o

KPU Lantik PPK Kecamatan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Pesta demokrasi tak lama lagi akan digelar, berbagai proses dan tahapan Pemilu 2014 mendatang sudah dimulai. Kamis Kemarin (28/1), Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sekadau melantik ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bekerja di 7 Kecamatan di Kabupaten Sekadau. Para anggota PPK itu mengucapkan sumpah dan janji di hadapan para petinggi Agama Katolik, Islam dan Kristen disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten

Sekadau, Subandrio dan bersama jajarannya. Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Subandrio mengatakan mereka yang dilantik itu adalah orang-orang yang kredibel, terpercaya, profesional dan bertanggung jawab. Kendati begitu, Subandiro berharap para anggota PPK harus jeli dalam bekerja, sebab, pemilu 2014 mendatang dinilainya cukup rumit. “Tentunya menuntut kepiawaian saudara-saudara bapak dan ibu anggota PKK di Kecamatan, bagaimana mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2014 mendatang,” katanya usai kegiatan pengambilan sum-

pah dan janji anggota PPK di aula Hotel Pelangi Sekadau, Kamis siang (28/3). Subandrio berharap, PPK yang baru dilantik, memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan pemilu berkualitas di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Sekadau. Oleh sebab itu, dia berharap, dalam melaksanakan fungsi dan perannya dapat

menjunjung tinggi azas-azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionallitas, akuantabilitas, efesien dan efektif. Di samping itu, dia juga mengatakan suatu variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan PPK adalah komunikasi dan ko-

ordinasi dengan Pemerintah Kecamatan. “Para PPK diminta untuk bekerja sama sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan Pemilu bisa lancar dan berkualitas,” katanya dan mengharapkan dorongan masyarakat, supaya PPK bekerja dengan baik, agar Pemilu sukses dan berkualitas. o

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

8

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

Optimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau hingga kini semakin komitmen menjalankan program pemberdayaan masyarakat, seperti misalnya mengoptimalkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Dengan demikian, wujud visi misi daerah dapat tercapai, salah satunya menuju kesejahteraan masyarakat. Bupati Sekadau Simon Petrus mengatakan Pemerintah Daerah telah menjalankan program peningkatan kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan. Termasuk dengan adanya tataran kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat lewat program-program Nasional. “Pemerintah Daerah sudah membantu dari segi pendanaan dan pembinaan, ini diharapkan partisipasi masyarakat,” katanya dalam sebuah kesempatan di Mess Pemkab Sekadau, beberapa waktu lalu. Program pemberdayaan yang ia maksud semacam pemberdayaan kelompok Tani, pemberdayaan masyarakat Desa, kader Kesehatan Desa, pemberdayaan bidang Pendidikan, dan banyak program lainnya yang sedang dijalankan. Dengan demikian, harapan Pemerintah Daerah kedepan membawa kemajuan dan kemandirian daerah Bumi lawang Kuari. Bupati berharap penduduk semakin mandiri, baik segi ekonomi dan terus meningkatkan SDM yang cerdas. Kesemua itu dapat tercapai dengan adanya dukungan dari rakyat, tak terkeculai lembaga di luar Pemerintah seperti Pengusaha, Ormas dan lembaga Sosial Masyarakat. “Semua harus terlibat dalam pembangunan di Daerah kita ini,” ajaknya. Seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) menurut Bupati dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten. Karena daerah setiap tahun mengucurkan dana sharring dari APBD. Bupati mencontohkan sektor pembangunan yang paling kecil, sebagai contoh pembangunan jalan rabat beton dibangun untuk membuka isolasi pemukiman yang belum tercapai, pemberdayaan kaum perempuan lewat simpan pinjam Perempuan. “Berbahagialah bapak ibu yang menerima program seperti ini. Gunakan akses pinjaman untuk modal, termasuk belajar organisasi,” ungkapnya. Namun demikian, dalam hal pengawasan berbagai program tentu diperketat. Karenanya, Bupati ingin dalam pelaksanaannya, melibatkan penduduk setempat agar lebih transparan dan aspiratif. Selain itu, Bupati terus memotivasi masyarakatnya untuk selalu mempertahankan kearifan lokal, misalnya mengembangkan kuliner maupun mengembangkan hasil kerajinan tangan. Bila terus dilestarikan dan dilestarikan apalagi diproduksi massal semakin memasyurkan daerah dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. “Karena itu gunakanlah modal yang sudah difasilitasi dari perbankan, koperasi, Credit Union untuk membuka usaha kecil-kecilan. Bila dikelola dengan baik ini akan menambah pendapatan keluarga. Pemerintah Daerah dan lembaga swasta bisa membantu promosi,” katanya. o

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

Sejumlah anggota PPK Kecamatan mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Pemuka agama.// FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Umat Kristen Sambut Jumat Agung

Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Subandrio membacakan SK anggota PPK Kecamatan yang dilantik Kamis kemarin.// FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune

Ribuan umat Kristen baik katolik dan protestan Kamis malam (28/3) di kota Sekadau menggelar misa dan ibadah di Gereja masing-masing menyambut hari esoknya jumat Agung 29 Maret 2013 kemarin. Pantauan dilapangan tampak Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Sekadau dipadati ribuan umat katolik. Kursi-kursi tampak penuh terisi oleh para umat baik dari kalangan pelajar, masyarakat umum, bahkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Kursi di dalam Gereja Katolik tampak penuh sesak. Bahkan banyak diantara umat yang di duduk di kursi yang disediakan pihak gereja berada di teras depan, kiri dan kanan Gereja. Aparat kepolisian dari Kapolsek Sekadau hilir dan Mapolres Sekadua juga tampak berjaga-jaga di sekitar lingkungan Gereja Santo Petrus dan Paulus Sekadau sejak petang Kamis (28/3). Mereka mengamankan jalannya misa, terutama mengatur kendaraan yang berlalu lalang masuk maupun keluar dari arah pertigaan jalan Sekadau-Rawak maupun sebaliknya. Memang sejak sore Kamis sejumlah umat juga bersiap-siap mengikuti misa dan ibadah di Gereja masingmasing. “Kita sudah siap-siap mengikuti misa misa jam 18.00 Wib sore nanti (sore Kamis-red),” kata Hermanus seorang umat disambangi di jalan Rawak, sore Kamis. Pantauan dilapangan, Gereja-Gereja Protestan juga menggelar ibadah serupa pada Kamis malam menyambut Jumat Agung, Jumat kemarin. Ibadah digelar seperti dilakukan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Tiberias Sekadau yang beralamat di jalan Merdeka Selatan. Ratusan umat Kristen juga menggelar ibadah yang dimulai pukul 19.00 wib Kamis malam. Tak terkecuali gereja-Gereja Protestan di sekitar pasar Sekadau juga menggelar ibadah serupa menyambut Jumat Agung kemarin. o


Sintang-Melawi

Sabtu, 30 Maret 2013

Borneo T Tribune

9

Polres Tepis Anggapan Penertiban PETI Tebang Pilih Termasuk soal penampung atau cukong yang tak tersentuh, nantinya kita akan cari terus. Dan itukan perlu pembuktian. Kalau memang terbukti tetap akan kita proses AKBP Semuel Tandi Todingrara

Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

JAJARAN Polres Melawi menepis adanya wilayah yang tak tersentuh oleh penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Termasuk soal sasaran operasi yang lebih mengarah pada penambang yang ada di lokasi PETI ketimbang pihak yang mendanai atau penampung hasil PETI. Kapolres Melawi, AKBP. Semuel Tandi Todingrara yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan pilih kasih di dalam melakukan penertiban PETI di sejumlah tempat. “Kita memang melakukan

lokalisir wilayah yang menjadi tempat operasi PETI. Hal ini memang dilakukan di semua kabupaten,” terangnya. Menurut Semuel, pelaksanaan operasi PETI di wilayah Kalbar, termasuk Melawi saat ini sedang berjalan sejak 22 Maret hingga 5 April mendatang. Hal ini akan berjalan terus. Bila ada tempat atau penambang yang belum tersentuh operasi, tentu nantinya akan tersentuh pula. “Termasuk soal penampung atau cukong yang tak tersentuh, nantinya kita akan cari terus. Dan itukan perlu pembuktian. Kalau memang terbukti tetap akan kita proses,” tegasnya.

44 Kepsek Dilantik

Kepsek Dituntut Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh WAKIL Bupati Melawi, Panji meminta kepala sekolah ikut mengambil peran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Melawi. Langkah ini dapat terwujud bila kepala sekolah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. “Peran serta seorang kepala sekolah di dalam meningkatkan mutu pendidikan ini sangat besar. Jadi mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mereka dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya,” ujar Wakil Bupati Melawi, Panji saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepala sekolah negeri dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, Rabu (27/3) lalu. Ada 35 kepala sekolah dasar (SD), 9 SMP dan SMA serta tiga orang pengawas. Menurut Panji, keberadaan guru di Melawi memang masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan pemerataan agar proses pendidikan bisa berjalan dengan baik. Satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, satu diantaranya adalah dengan merolling guru.

“Jadi rolling atau pemindahan tugas ini sudah merupakan hal yang biasa demi terciptanya keseimbangan dan proses pencapaian pendidikan yang lebih baik,” tegasnya. Untuk itu, Panji mengharapkan kepada kepala sekolah yang baru dilantik bisa melakukan konsolidasi yang baik antara bawahan dan masyarakat di tempatnya bertugas, termasuk diantaranya berkonsultasi dengan dinas pendidikan. “Jangan segan-segan untuk konsultasi dengan dinas pendidikan. Ini semata-mata demi kebaikan kita bersama dan jangan pula segan untuk melakukan komunikasi

yang baik dengan semua dewan guru,” jelasnya. Sedangkan kepada dewan pengawas yang baru saja dilantik, Panji mengharapkan agar mereka bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian proses pelaksanaan belajar mengajar di sekolah bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Karena tugas memajukan pendidikan ini bukan hanya guru, namun juga pengawas dan semua elemen masyarakat. Maka untuk itu kita juga harus berpartipasi melakukan pengawasan demi kemajuan pendidikan di Melawi,” pungkasnya.

Satgas Perbatasan Gelar Layanan Sehat Gratis Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang SEBAGAI wujud kepedulian TNI AD bersama segenap komponen masyarakat di wilayah perbatasan guna membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat perbatasan. TNI menggelar pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat perbatasan sebagai wujud kemanunggalan TNI rakyat di perbatasan. Hal tersebut dalam rangka Bakti Negeri di Lintas Batas Menuju Indonesia Sejahtera, yang diselenggarakan di Desa Enteli Kabupaten Sintang, Selasa (26/3) lalu. Perwira Penerangan Satgas Perbatasan Pamtas Yonif 123/ Rajawali, Lettu. Ctp. Edi Siswanto, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan gratis tersebut terselenggara atas kerjasama antara Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali, SIKIB, satuan jajaran Kodam XII/TPR, Direktorat Kesehatan TNI AD (Ditkesad), BKKBN dan UNTAN Pontianak yang akan berlangsung sejak 26 Maret hingga 18 April 2013, di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia wilayah Kalbar. Untuk kegiatan selama kurang lebih tiga minggu ini akan digelar berbagai rangkaian kegiatan yang diantaranya adalah pelayanan di bidang kesehatan. Yakni memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayan-

Tim Dokter, salah satu tim dokter Satgas Pamtas Yonif 123/ Rajawali melakukan cek-up kesehatan kepada warga perbatasan.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan untuk masyarakat sepanjang perbatasan darat Kalbar yang mengharapkan kegiatan positif seperti ini akan tetap dapat dilanjutkan guna membantu kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Serawak Malaysia

an pengobatan umum, gigi, spesialis THT dan pelayanan KB. Untuk bidang lainnya, lanjut Edy, seperti bidang pendidikan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan mengoperasionalkan mobil pintar bantuan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), meresmikan pembangunan dan renovasi sanggar belajar (Rumah Rajawali) serta memberikan bantuan buku-buku pendidikan kepada sekolah-sekolah dasar di 29 lokasi di

perbatasan. Untuk bidang sosial budaya, Edy menambahkan akan membangun gereja hasil swadaya Satgas Pamtas Yonif 123/ Rajawali bersama masyarakat Enteli. “Sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian (80%) dan masih membutuhkan dukungan dari komponen masyarakat dan instansi terkait dalam penyelesaian pembangunan gereja tersebut,” tuturnya. Dia juga menambahkan bahwa dalam pelayanan kesehatan gratis untuk

pengobatan umum di daerah Enteli dilayani oleh dua orang dokter dari BKKBN beserta 6 orang mahasiswa kedokteran tingkat akhir dari Untan Pontianak. “Sementara dari Satgas Pamtas Yonif 123/Rajawali adalah Kapten Ckm dr. Victorio, Cht beserta Dantonkes Letda Ckm Junaidi dan tenaga medis lainnya,” sambung Edy. Edy menambahkan, selama pelayanan kesehatan tersebut berlangsung tim dokter dan tim medis berhasil memberikan pelayananan medis terhadap 300 pasien yang merupakan warga masyarakat binaan dari pos-pos Pamtas Yonif 123/Rajawali yang tersebar di berbagai tempat. Yaitu Senaning, Semareh, Muakan dan Kampung Jasa. Sementara itu, Yonif 123/Rajawali, Letkol. Inf. Musa David M. Hasibuan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama TNI AD dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka Bakti Negeri di Lintas Batas Menuju Indonesia Sejahtera. “Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan untuk masyarakat sepanjang perbatasan darat Kalbar yang mengharapkan kegiatan positif seperti ini akan tetap dapat dilanjutkan guna membantu kesulitan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Serawak Malaysia,” pungkasnya.

PLN Ancam Putus Jaringan Listrik PDAM Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang RIBUAN pelanggan aktif PDAM Sintang, terpaksa akan menelan pil pahit karena distribusi air bersih bakalan berhenti. Pasalnya jaringan listrik pengelolaan air bersih PDAM Sintang segera diputus oleh pihak PLN, dikarenakan tunggakan listrik sudah memasuki bulan ketiga. Yakni dengan nilai estimasi tunggakan sebesar Rp 163 Juta. Rencana pemutusan jaringan listrik pengelolaan air bersih oleh pihak PLN Sintang tersebut supaya pihak PDAM Sintang segera melunasi tunggakan secepat mungkin. “Rencana pemutusan tersebut sudah menjadi komitmen PLN. Mengingat tunggakan tersebut sudah mencapai tiga bulan,” tegas Manager PLN Ranting Sintang, Gurit Bagaskoro, Rabu(27/3). Bagaskoro menambahkan, rencana pemutusan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (30/3). “Jika tetap tidak ada hasil kesepakatan bersama antara pihak PLN dengan managemen PDAM Sintang maka akan kita putuskan keseluruhan terhadap tiga jaringan yang tersambung aliran listrik PLN. Yakni jaringan listrik PDAM di Jalan Siliwangi, PDAM Sungai Ana Baning Kota serta jaringan PDAM pusat yang berada di Jalan M. Saad Sintang,” lugasnya. Terkait dengan tunggakan listrik PDAM Sintang tersebut, menurut Bagaskoro sudah disampaikan langsung kepada pemerintah Kabupaten Sintang. “Masalah tunggakan ini kita sudah menggelar pertemuan langsung dengan Sekretaris Daerah Sintang. Namun, sampai saat ini kita belum mendapatkan jawabannnya, makanya akan kita berikan waktu sampai hari Sabtu. Jika tidak ada maka akan segera kita lakukan pemutusan,” tegasnya. Saat ditanya apakah

tidak ada solusi alternatif lainnya selain melakukan pemutusan jaringan listrik pengelolaan air bersih PDAM Sintang. Mengingat perusahaan tersebut memberikan pelayanan kepada publik, Hurit mengaku bahwa untuk mengambil sebuah kebijakan berada dibawah pimpinan PLN Cabang Sanggau.

Sehingga jika ditotal keseluruhan tunggakan PLN Sintang hingga saat ini mencapai Rp 2.783.000.000

Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

“Untuk mencari alternatif lain ya itu tadi, sudah kita sampaikan langsung kepada pemerintah Kabupaten Sintang, terus untuk alternatif lain karena pengambil kebijakan bukan dari kita melainkan pimpinan yang ada di Sanggau, maka kita hanya bisa menyampaikan berbagai pertimbangan saja ke sana terkait dengan kebutuhan publik ini tadi,” jelas Bagaskoro. Selain tunggakan dari PDAM Sintang, masih ada dua golongan yang menungggak. Yakni golongan masyarakat umum di dalam kota Sintang yang mencapai Rp. 1.950.000.000 dan golongan yang kedua yakni rekening legalisasi TNI-Polri dengan besaran tunggakan mencapai Rp. 670.000.000. “Sehingga jika ditotal keseluruhan tunggakan PLN Sintang hingga saat ini mencapai Rp 2.783.000.000,” papar Bagaskoro. Untuk tunggakan golongan umum ini, lanjut Gurit akan tetap menjadi fokus utama untuk segera melakukan penagihan. Sementara untuk rekening legalisasi ini kewenangan

penagihannya berada diluar jaringan PLN Cabang Sanggau. Karena hal tersebut langsung ke pusat. Sementara itu, secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, H. Zulkifli saat dihubungi via telepon seluler mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait pemutusan jaringan listrik pengelolaan air PDAM tersebut. “Berhubung saya masih di luar kota, maka silahkan hubungi salah satu staf saya. Karena saya sudah memerintahkan staf saya untuk segera melakukan koordinasi guna mencari solusi jalan keluar supaya jaringan tersebut tidak diputus mengingat perusahaan tersebut memberikan pelayanan kepada publik,” ujar Sekda. Sementara itu, Direktur PDAM Sintang, Hadrianus Gana Suka mengaku hingga hari ini pihaknya memang belum melakukan pembayaran tunggakan listrik kepada PLN. Dirinya juga mengaku mendapatkan telepon dari staf bahwa tunggakan tersebut sudah harus segera dibayar dan bila tidak maka pada 28 Meret 2013, PLN akan melakukan pemutusan. ”Waktu itu katanya batas waktu sampai 1 April, saya juga heran kenapa jadi tanggal 28. Sekarang saya lagi di dalam perjalan ke Pontianak, kita sedang upayakan,” ujar Gana. Menurutnya, ketidakmampuan PDAM melakukan pembayaran tunggakan listrik disebabkan penerimaan PDAM yang selalu devisit. “Dalam setahun total penerimaan kita Rp 4 miliar, sedangkan pengeluaran kita mencapai Rp 6 miliar lebih. Sehingga kita devisit Rp 2 miliar lebih di dalam setahun,” jelasnya. Menurutnya, apabila PLN akan melakukan pemutusan tentu harus ada koordinasi dan izin ke pemerintah daerah. Sebab PDAM hanya mengoperasionalkan, sedangkan pemiliknya adalah pemerintah daerah.

Jelang Penilaian Adipura Tahap II

Pemda Sintang Siapkan Barisan

Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang PELAKSANA Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, H. Hotler Panjaitan mengatakan pada tahap pertama penilaian Adipura, pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang mendapatkan nilai terendah. “Berdasarkan hasil penilaian adipura tahap pertama, aspek pemilahan dan pengolahan sampah yang mendapatkan nilai terendah yakni 30. Selain itu, ruang terbuka hijau juga masih mendapatkan nilai yang belum memadai,” tutur hotler saat menggelar pertemuan di ruang rapat Sekda Sintang bersama instansi terkait, Rabu (27/ 3) lalu. Berdasarkan nilai rapot merah tersebut, dirinya meminta kepada seluruh instansi terkait untuk merapatkan barisan untuk memperbaiki kekurangan nilai tersebut menjelang proses penilaian adipura tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 30 Maret mendatang. “Saya minta semua instansi teknis segera bekerja sesuai fungsinya dalam rangka memperbaiki

semua aspek penilaian adipura ini khususnya pengelolaan sampah. Slogan kota Sintang adalah Kota Bersemi, sehingga penilaian adipura ini bisa memacu kita untuk mewujudkannya,” pinta H. Hotler Panjaitan. Dia menambahkan, penghargaan adipura dilaksanakan dalam rangka mendorong masyarakat menjaga kebersihan kota dengan berdisiplin dalam membuang sampah. “Kepada masyarakat kota Sintang untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sambil bawa motor. Berhenti dulu baru masukan kantong sampah di kotak sampah sehingga sampah tidak berserakan di sekitar kotak sampah,” harap Hotler. Ia juga mengharapkan kepada instansi teknis untuk membantu dalam mempersiapkan diri menyambut penilaian adipura tahap dua tersebut. “Dalam mendukung penilaian adipura ini, antarinstansi sebaiknya ada sinkronisasi program dan anggaran,” lugasnya. Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup, M. Murjani mengatakan bahwa penilaian adipura

tahap pertama Kota Sintang mendapatkan skor 65,91. Sementara untuk mendapatkan piala adipura tersebut minimal mendapatkan skor 73. “Artinya kita masih kurang 7,09. Tim penilai Adipura akan datang ke Kota Sintang pada Sabtu 30 Maret. Itu merupakan hari libur. Sementara beberapa objek yang dinilai adalah sekolah dan kantor instansi pemerintah,” ucapnya. Saat memasuki Kota Sintang mereka akan langsung melakukan penilaian di Terminal Sungai Ukoi dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah serta tempat umum lain. Karena yang namanya sebuah penilaian, tentu kita sebagai yang dinilai tidak diberitahu oleh mereka. Penilaian tahap pertama memperlihatkan nilai untuk permukiman mendapatkan nilai 58, 49, jalan (76,03), pasar (52, 25), pertokoan (59,40), perkantoran (62,24), sekolah (72,93) rumah sakit dan puskesmas (67, 78), hutan dan taman kota (81, 50), terminal (64,95) dan tempat pembuangan akhir (46, 27).


Sabtu, 30 Maret 2013

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

10

Polres Turunkan 44 Personil Amankan Perayaan Paskah hal yang tidak kita inginkan serta untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar Gereja,” ungkapnya, Kamis (27/03). Selaku Kapolres, dengan tegas Dhani menghimbau agar seluruh masyarakat

Timotius Borneo Tribune, Putussibau UMAT Kristiani secara serentak merayakan Hari Raya Paskah, dimana perayaan ini memperingati Hari Wafat dan Kebangkitan Yesus Kristus dalam menebus dosa umat manusia. Perayaan Paskah di Kapuas Hulu khususnya di Kota Putussibau, kali ini mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Dhani Kristianto mengatakan bahwa khusus untuk pengamanan Hari Raya Paskah di Kota Putussibau, dirinya menurunkan sebanyak 44 personil petugas dari Polres Kapuas Hulu. Pengamanan tersebut dipusatkan di Gereja Katolik Hati Maria Tak Bernoda (HMTB) di Jalan Ahmad Yani Kota Putussibau. “Saya sudah turunkan

Kabupaten Kapuas Hulu tetap menjaga rasa keamanan dan kenyamaan terutama pada saat perayaan Hari Raya Paskah ini. Bahkan masyarakat Kapuas Hulu diminta untuk saling men-

ciptakan toleransi antar umat beragama dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selain itu, Dhani juga meminta dukungan seluruh masyarakat Kapuas Hulu

Seleksi Tilahwatil Quran (STQ) Se- Kalbar di Kapuas Hulu

67 Polisi Siap Amankan STQ se-Kalbar

untuk segera menginformasikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila dilihat, didengar serta dirasakan ada hal-hal yang mencurigakan yang diduga dapat merusak rasa keamanan dan kenyamanan di Bumi Uncak Kapuas, khususnya selama perayaan atau Misa Hari Raya Paskah berlangsung. “Kita minta seluruh masyarakat tetap mewaspadai

kemungkinan-kemungkinan yang dapat merusak Kamtibmas, apalagi dilingkungan-lingkungan rumah ibadah. Petugas atau panitia yang ada di Gereja juga mesti lebih teliti dan segera melapor kepada petugas, mana kala ditemui hal-hal mencurigakan, sehingga pelaksanaan ibadah atau Misa Paskah dapat berjalan lancar dan aman,” tegasnya.

MoU Pelayanan Sidang Keliling Belum Ditandatangani

AKBP Dhani Kristianto FOTO Timotius/Borneo Tribune

anggota guna pengamanan Misa Paskah di Kota Putussibau sejak tanggal 24 s/d 31 maret 2013 ini, pengamanan ini kita lakukan untuk mengantisipasi hal-

Timotius Borneo Tribune, Putussibau

Petugas Kepolisian yang siap mengamankan pelaksanaan STQ se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu saat mendapat arahan. Foto : Ist Timotius Borneo Tribune, Putussibau SEBANYAK 67 personil anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu beserta jajarannya siap mengamankan pelaksanaan Seleksi Tilahwatil Quran (STQ) tingkat Provins Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Komplek Terminal Kedamin, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. STQ yang diikuti seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tersebut diselenggarakan sejak tanggal 31 maret 2013 s/d 4 April 2013. Diawali dengan pawai Ta’aruf mengelilingi Kota Putussibau. Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan satu kompi anggota kepolisian juga disiapkan sebagai cadangan dalam pengamanan STQ itu.

“Kami sudah siap mengamankan kegiatan STQ tersebut mulai dari pembukaan yang akan diawali dengan pawai Ta’aruf mengelilingi Kota Putussibau sampai nanti kegiatan STQ itu berakhir,” ungkap Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Dhani Kristianto melalui Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu AKP Agus Mulyana, Kamis (27/03). Kapolres menghimbau agar seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan serta mensukseskan kegiatan STQ, khusus untuk pelaksanaan pawai Ta’aruf yang direncanakan akan dilaksanakan pada acara pembukaan tersebut, diminta para peserta pawai untuk tetap menjaga ketertiban dan mentaai aturan berlalu lintas. “Jaga nama baik Kapuas Hulu, sebab ini kegiatan tingkat Provinsi, berikanlah kesan yang baik kepada para tamu yang datang ke Kapu-

as Hulu, untuk itu perlu kesadaran semua pihak untuk saling menjaga keamanan dan mensukseskan kegiatan ini nantinya.” ajaknya. Tidak hanya itu Kapolres juga meminta dukungan masyarakat dalam membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, dengan segera melaporkan halhal yang mencurigakan yang dapat merusak Kamtibmas. Sekecil apapun informasi tersebut menurut Kapolres sangat bermanfaat guna keamanan dan ketertiban di Bumi Uncak Kapuas, apalagi sebagai tuan rumah, masyarakat perperan serta dan bertanggungjawab dalam menjaga keamanan, sehingga STQ tersebut bisa berjalan aman dan lancar.

PELAYANAN sidang keliling untuk akta kelahiran melampaui batas waktu satu tahun terpaksa belum bisa dilaksanakan, pasalnya MoU antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak Pengadilan Negeri Putussibau hingga saat ini belum ditandatangani. Hal ini disebabkan adanya pergantian pucuk pimpinan di Pengadilan Negeri Putussibau. “ MoU sudah siap tinggal menunggu tanda tangan antara Pemerintah Kapuas Hulu da Pengadilan Negeri Putussibau, setelah itu ditandatangani maka sidang keliling tersebut termasuk pelayanan pencatatan sipil yang masuk dalam Mou akan segera dilaksanakan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus Basso kepada Borneo Tribune, barubaru ini. Dijelaskannya, tujuan dilaksanakannya sidang keliling tersebut untuk mempermudah masyarakat untuk dapatkan penetapan Pengadilan Negeri khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tinggal di daerah pedalaman dan belum tercatat kelahirannya yang melampaui batas waktu satu tahun sejak tanggal kelahiran.

Marcellus Basso Foto Timotius/Borneo Tribune

Selain itu, untuk memdorong masyarakat Kapuas Hulu agar memiliki akta kelahiran sebagai salah satu bukti identitas diri, bahkan sebagai bentuk rasa tanggungjawab dan perhatian Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan murah kepada masyarakat di Kapuas Hulu. Karena itu, kata Marcellus, melalui sidang dan pelayanan keliling yang akan dilaksanakan tersebut, dihimbau kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu untuk memanfaatkan moment tersebut dalam melengkapi dan membuat akta kelahiran serta catatan sipil lainnya. “Yang jelas tahun ini sidang keliling itu akan kita laksanakan, bahkan jadwalnya sudah kita susun hanya saja tinggal menunggu penandatanganan MoU,” jelasnya.

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

IKLAN BARIS Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Langganan Koran Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038). Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602). Biro Bengkayang: (085245247955).

Mujidi

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880). Biro Sanggau: (085245904505).

Ratnasari

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946) Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Biro Kapuas Hulu: (085654585775)

Herdi

Biro Ketapang: (08971600688)

Aldi

Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Ser vice Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-


Teras Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

Dor..!..Dor..! Bandar Sabu Ditangkap sabu, AM dan tujuh orang pengguna yang biasa disebut “pasien” sedang berpesta, Kamis (28/3) sekitar pukul 22.30. Selain berhasil mengamankan AM selaku Bandar dan tujuh orang pasiennya, Polresta Pontianak juga berhasil mengamakan sejumlah barang bukti, yakni tiga timbangan sabu, satu plastik klip yang berisi 16 pil ekstasi berwarna merah dan kuning, 2 gram sabu, sabu paketan kecil dan plastik transparan. Ketujuh orang pasien yang berhasil ditangkap saat berpesta di rumah AM, yakni Romi, Edy, Irfan, Joni, Diki dan Bastian. Ketujuh pasien ini berasal dari luar Kota Pontianak, dan datang ke Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Timur, yakni untuk mengonsumsi sabusabu dengan paketan 150 ribu.

Saat dilakukan penangkapan, tidak ada satu pun yang melakukan perlawanan, namun AM yang selaku bandar dan penyedia tempat untuk mengonsumsi sabu, hendak melarikan diri dengan cara memecahkan kaca, namun saat hendak melewati kaca yang dipecahkan, seorang anggota telah menunggunya untuk melarikan diri, sehingga AM pun dapat diamankan dan digiring ke Polsekta Pontianak Timur untuk menjalani pemeriksaan itensif. AM saat diwawancarai di Polsek Timur, dirinya mengatakan bahwa Ia merupakan pemain lama, dan dulunya sudah pernah ditangkap Polresta Pontianak dengan hukuman oleh hakim yakni 5 tahun 8 bulan. Dan ketika keluar pada bulan September tahun 2012 kemarin, Ia beraksi kembali sebagai Bandar narkoba.

“Saya sudah pernah ditangkap Polresta Pontianak, dengan kasus yang sama, dan saya dihukum 5 tahun 8 bulan,” ungkap residivis narkoba yang berhasil ditangkap Polresta Pontianak kemarin. Lanjut AM, bahwa selain menjual sabu, Ia juga menyediakan tempat untuk para pasien narkobanya, yakni dengan membeli sabu dengannya. Para pasien ini dapat menggunakan rumahnya untuk mengonsumi sabu, dimana rata - rata Ia menjual sabu denga paket per gram dan paket 150 ribu. Diakui AM juga mengatakan, bahwa Ia sempat mau melarikan diri dengan cara memecahkan kaca rumah, namun karena anggota sudah menunggunya dan bersenjata, akhirnya Ia pun berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji

Menjadi Manula Prayitno S.Ik, membenarkan bahwa yang melakukan penangakapan adalah Polresta dan jajaran, dimana jajaran yang memback up adalah Polsekta Pontianak Timur dan Utara, dimana kini pelaku sudah diamankan dan dilakukan penahanan, lantaran telah melanggar undang - undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana pelaku diancam minim 4 tahun penjara maksimal 20 tahun penjara. “Penangkapan yang dilakukan terhadap AM dan tujuh pasiennya ini, lantaran AM sudah menjadi Target Operasi (TO) Polresta Pontianak dan jajaran, selain itu AM ini merupakan residivis dalam kasus narkoba, dimana dulunya sudah berhasil ditangkap dan divonis hakim selama 5 tahun 8 bulan penjara,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Aspers dan Danbrigif 19/KH Diganti Ridwan jabatan sebagai Aspers Kasdam XII/Tpr mempunyai peran, tugas dan fungsi yang sangat penting dan strategis karena bertugas melaksanakan pembinaan personel secara terus menerus di lingkungan Kodam XII/Tpr. Mulai dari penerimaan atau rekrutmen hingga pemisahan prajurit. ”Pengisian personel hasil (Pendidikan pertama) Dikma dapat diarahkan untuk penataan kekuatan Satuan Tempur (Satpur) dan Bantuan tenpur (Banpur) sebagai prioritas dengan sasaran terpenuhinya dan terpeliharanya kekuatan personel satuan operasional serta terpenuhinya kekuatan personel Satkowil di perbatasan, sedangkan untuk pengisian personel pembentukan disatuan baru dapat dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kesiapan pangkalan,” kata Mayjen TNI Ridwan, Rabu (27/3) dalam amanatnya saat memimpin Upcara Sertijab Asper Kasdam dan Danbrigif 19/Kh di Aula Makodam. Dikatakan olehnya, ketersedian data kekuatan nyata personel Kodam XII/ Tpr beserta keluarganya secara akurat, valid, lengkap dan mutakhir dalam Sistem Informasi Personel akan mendukung perencanaan dan penentuan kebijakan

dalam rangka pembinaan personel serta menunjang perencanaan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AD. Untuk mendukung Sistem Informasi Personel tersebut, maka harus didukung data personel secara terpadu, akurat, benar, lengkap dan mutakhir serta dapat disajikan setiap saat diperlukan. Dalam pembinaan PNS Kodam XII/Tpr, sebagai komplemen dalam organisasi Angkatan Darat memerlukan perhatian yang tidak berbeda dengan unsur prajurit yang ada, pengendalian kekuatan PNS Kodam XII/Tpr perlu dilaksanakan secara baik dengan memperhatikan komposisi kepangkatan dan ruang jabatan. “Saya tekankan kepada Aspers yang baru, laksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan penuh tanggung jawab sebagai konsekuensi telah diberikannya tunjangan kinerja, laksanakan kegiatan werving secara obyektif dan transparan, siapkan dan bina prajurit yang akan mengikuti pendidikan, laksanakan Binkar dengan berbasis kompetensi untuk memberikan keadilan yang sama kepada setiap prajurit, laksanakan kegiatan perawatan personel sehingga kesejahteraan prajurit dapat terwujud,” pinta Pangdam.

Sedangkan untuk jabatan Danbrigif 19/KH, masih kata Mayjen Ridwan, Brigif sebagai satuan yang membawahi 3 Yonif, harus mampu membina satuan dijajarannya secara benar, terarah dan berkelanjutan, sehingga memiliki kesiapan satuan yang baik dan handal. Untuk membangun kesiapan satuan tersebut, diperlukan kemampuan Dansat untuk dapat mengaplikasikan manajemen kepemimpinan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, serta Wasdal setiap penyelenggaraan kegiatan. ”Pembinaan kemampuan prajurit, tentu harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga profesionalisme prajurit yang selama ini menjadi tuntutan utama, mampu dibuktikan secara maksimal dalam berbagai penugasan,” jelasnya lagi. Dijelaskan olehnya, pembinaan satuan dan kekuatan yang telah dilaksanakan selama ini, hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga mampu mewujudkan kesiapan operasional satuan, yang tidak saja untuk kepentingan tugas operasi militer untuk perang, tetapi juga untuk keberhasilan tugas operasi militer selain perang, khususnya untuk operasi tugas perbantuan kepada pemerintah dan

Polri, sebagaimana peran, fungsi dan tugas yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. “Saya harap, Danbrigif 19/ KH agar selalu mencermati perkembangan situasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan untuk digerakkan dalam menghadapi situasi yang berkembang, satuan ini dalam keadaan kesiapan yang tinggi,” harapnya. Danbrigif 19/KH agar selalu proaktif dan inovatif dalam melakukan pembinaan satuan, sehingga kesiapan satuan dan profesionalisme prajurit dapat terwujud secara maksimal. Daya inovatif tersebut bagi seorang komandan, tentu harus terus dikembangkan seiring dengan perkembangan satuan dan lingkungan yang terjadi, hal ini penting untuk diperhatikan agar selalu lahir pemikiran dan terobosan baru yang dapat mendukung peningkatan kualitas satuan dalam berbagai aspek pembinaan. ”Manfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, baik untuk mengembangkan kepemimpinan maupun untuk melakukan penyegaran pembinaan satuan, agar prajurit Brigif 19/KH semakin terlatih dan memiliki sikap antisipatif, reaktif dan responsif,” ujarnya.

sampai saat ini, kami dari masyarakat tidak mengetahui ada jadwal yang mengatur pemadaman di Kota Pontianak ini, bahkan adanya APDP yang bernama Kantor Charlie di Jalan Gajah Madah baru tahu dari operator pengaduan, bahwa APDP inilah yang memadamkan listrik. “ Kami selaku masyarakat ingin meminta penjelasan dari pihak PLN, permasalahan yang sebenarnya itu apa, mengapa terus terjadi pemadaman khususnya Jalan Tanjung Raya II ini, apakah betul Jalan Tanjung Raya II sudah terjadwal setiap harinya dan beban beratnya apakah hanya di Jalan Tanjung Raya II,” papar Zainudin belum lama ini. APDP Kantor Pemadaman Listrik? Sebelumnya Borneo Tribune, sudah emncoba mengkonfirmasi kepada pihak APDP melalui via telepon, namun yang menjawab adalah petugas yang mengaku nama Heri, bahwa memang benar APDP yang bisa memadamkan listrik, dan jika terjadi beban berat, selain itu juga adanya perintah atasan. “Kalau kata atasan A ya A, sama juga dengan listrik, jadi jika atasan bilang matikan, ya kami matikan,” ungkap petugas APDP yang bernama Hari kepada Borneo Tribune melalui via telepon beberapa waktu lalu. Terbongkarnya APDP atau Kantor Charlie yang terletak di Jalan Gajah Mada, yakni berawal dari masyarakat yang menelepon operator pengaduan gangguan saat terjadinya pema-

daman beberapa waktu lalu. Operator yang mengaku bernama Ria mengatakan bahwa pemadaman yang terjadi di Jalan Tanjung Raya II, dirinya tidak mengetahui, sehingga Ria mengungkap bahwa APDP atau Kantor Charlie yang dapat memadamkan listrik, dan APDP yang mengetahui penyebab pemadaman. Sehingga Operator ini memberikan nomor telepon Kantor Charlie atau APDP tersebut kepad masyrakat, yakni denga nomor telepon 0561 - 733593, sehingga masyarakat pun menelepon nomor tersebut dan yang mengngkat telepon masyarakat adalah Hery selaku petugas APDP. Sementara itu Manager PLN Area Kota Pontianak, Pugiwasi saat dihubungi Via telepon Senin (25/3) lalu, terkait APDP atau Kantor Charlie yang melakukan pemadaman, dirinya mengatakan bahwa Kantor APDP masyarakat tidak perlu mengetahuinya. Jika terjadi pemadaman, masyarakat cukup tahu sama PLN saja. “Masyarakat tidak perlu tahun adanya Kantor APDP ini, karena masyarakat cukup tahu sama PLN saja jika terjadi pemadaman listrik,” ungkap Manager PLN Area Pontianak, Puguwasi. Dikatakan Pugi, dirinya membenarkan bahwa APDP yang berwenang memadamkan listrik, yakni dalam keadaan beban berat, namun bukan karena perintah atasan dan sebagainya, selain itu Pugi juga sempat mengatakan bahwa pedaman yang terjadi, karena adanya jadwal pemadaman oleh pihaknya di Kota Pontianak ini.

Warga Ancam Laporkan PLN Lantaran mengenai listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat saat ini, karena listrik sekarang sebagai penunjang aktifitas masyarakat, harus ada solusi yang diberikan PLN, guna masyarakat merasakan pelayanan yang baik. Diakui oleh Paryadi, bahwa bukan hanya rumah warga yang terkena pemadaman, melainkan rumah dinasnya pun juga terkena pemadaman, dan bukan hanya sekali atau pun dua kali melainkan juga sering. “Jika memang ada warga yang mau melakukan penyerangan dan melaporkan PLN Kota Pontianak, saya rasa masyarakat boleh merasa panas, namun tetap menyelesaikannya dengan kepala dingin,” tegas Paryadi. Lanjut Paryadi, dirinya tidak ingin kejadian yang ada di Kaltim beberapa waktu lalu terjadi di Kota Pontianak ini, dimana warga mengamuk karena pelayanan PLN yang buruk, sehingga Kantor PLN dan Kantor Wali Kota dibakar oleh warga. “Saya minta kepada PLN jika ada masalah yang serius, tolong ungkapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti jangan memberikan penjelasan yang klasik sehingga tidak dapat diterima oleh masyarakat,” tutur Paryadi. Lebih jauh lagi Wakil Wali Kota Pontianak mengatakan, jika memang pemadaman sudah terjadwalkan oleh PLN, dirinya berharap jadwal pemadaman ini tolong disosialisikan, karena sampai saat ini memang belum disosialisasikan terkait pemadaman yang terjadi di Kota Pontianak yang

dikarenakan ada jadwalnya. Ancam Laporkan PLN Sejumlah warga di kawasan Pontianak Timur, khususnya Jalan Tanjung Raya II, merasa menjadi korban pemadaman yang dilakukan PLN, lantaran kerap kali daerah ini terjadi pemadaman, bahkan pada bulan Februari 2013 kemarin setiap hari terjadi pemadaman listrik. Atas pemadaman yang terjadi di wilayah Tanjung Raya II ini pun, sekelompok warga akan segera mengambil tindak tegas atas pelayanan yang diberikan PLN kurang optimal tersebut, dimana warga berencana akan mendatangi Ombusdman, guna melaporkan pelayanan PLN. Menurut Zainudin warga Jalan Tanjung Raya II yang merasa menjadi korban pemadaman, jika memang tidak ada perubahan pada bulan April ke depan, kami akan segera melaporkan PLN ke Ombusdman. Kritikan masyarakat melalui media, menelepon operator pengaduan bahkan sampai menelepon ke Kantor Charlie (APDP) yang mengatur pemadaman yang terjadi di Kota Pontianak ini, namun juga tetap terjadi pemadaman. “Yang disampaikan oleh operator pengaduan, alasannya hanya layangan, beban berat, dan ada alasan yang baru lagi dari Manager PLN, yakni karena Jadwal, dan anehnya Jadwal ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Zainudin. Zainudin meminta, jika memang ada penjadwalan pemadaman yang dilakukan oleh PLN, mengapa

11

Jika diibaratkan sebagai perjalanan waktu dalam sehari, orang mengatakan, usia seperti itu disebut memasuki senja. Mungkin sekitar pukul 4-5 sore dimana jalanan menjadi lebih padat. Orang-orang beriringan pulang ke rumah masingmasing, setelah seharian bekerja. Selama dalam perjalanan pulang itu, sering terbersit pertanyaan apa yang akan dikerjakan nanti setelah sampai di rumah. Istirahat atau masih akan mengerjakan sesuatu hingga saatnya malam menggantikan siang? Demikian juga di hati bapak, ada pertanyaan apa yang akan dikerjakan di waktu senja kehidupan ini. Apakah istirahat total atau mengerjakan sesuatu yang mungkin juga bermanfaat bagi bapak sendiri dan juga barangkali berguna bagi orang lain? Selagi badan masih terasa segar, sekalipun telah bekerja seharian, rasanya istirahat total bukan suatu pilihan bijak. Menurut pengalaman, ada empat pola menjadi tua (menua), yaitu: penerus, penyambung, terbebas(kan) dan pengutuh. Manula penerus melanjutkan tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan sebelum usia pensiun, tanpa sela tanpa kekosongan. Tugas mereka sehari-hari tidak putus. ‘Aku tidak bisa hanya duduk membaca ko-

ran. Hidupku harus kubuat berguna bagi orang lain dan memuaskan hatiku sendiri’ , katanya. Manula penyambung menginginkan corak hidup di hari tuanya berbeda dari masa kerja. Mereka merindukan pekerjaan yang lebih menyenangkan dirinya. Biasanya pekerjaan yang bersifat suka rela. Dengan itu, mereka tidak akan merasa bosan. ‘Setiap pagi aku menantikan matahari terbit’, katanya. Manula terbebas(kan) merasakan masa pensiun sebagai pembebasan. Mereka merasa dibebaskan dari ikatan pada tugas pekerjaan yang menyita begitu banyak waktu dan tenaga di masa lalu.’Hore! Aku telah bebas dari beban”, soraknya. Manula pengutuh merasa puas dan bahagia dengan hasil yang dicapai di masa karya baktinya. Pekerjaan yang telah dikakukan menarik dan menuaskan karena memenuhi aspirasi dan harapannya. Di masa pensiunnya mereka ingin meneruskan hal-hal yang belum dikerjakan sebelumnya. Hingga saat ini, bapak belum memilih yang mana yang akan dilakukan. Menjadi manula penerus baik. Masih banyak yang dapat dikerjakan. Menuliskan pengalaman hidup di antaranya dapat menjadi sebuah pilihan. Menjadi manula penyam-

bung pun baik. Bekerja sebagai relewan program-program kemanusiaan juga cukup menantang. Hasilnya dapat dipersembahkan kepada sesama. Menjadi manula yang terbebas(kan) mungkin juga baik. Selama bapak bekerja ada beberapa keinginan yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, belajar melukis atau musik gamelan. Bukan hanya karena ‘kekurangan waktu’ tetapi juga karena kursus-kursus di bidang ini belum cukup tersedia di sini. Mungkin di Yogyakarta akan lebih baik. Menjadi manula pengutuh? Mungkin! Tetapi rasanya apa yang telah bapak kerjakan selama 40 tahun sebagai guru ‘penjual air kebenaran’ itu belum berarti. Bahkan justru sebaliknya. Perilaku masyarakat semakin kasar. Kekerasan terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja. Harkat dan martabat manusia semakin terkoyak. Itu dilakukan juga oleh orang-orang yang sudah terdidik. Bapak gagal menjadi seorang pendidik. Karena itu, menjadi manula pengutuh bukan pilihan yang tepat. Anakku, kali ini bapak minta doamu agar roh kebijaksanaan dapat memenuhi hati bapak dalam memilih kegiatan di usia manula ini. Terima kasih, ya nak. Salam untuk keluargamu.

Duda Dua Anak Hamili Gadis 17 Tahun Dr.Wahidin, ditangkap Polresta Pontianak lantaran telah menghamili gadis 17 tahun, sebut saja LL seorang pelajar. Modus yang digunakan Soddiq terbilang using. Ia mengaku sebagai seorang bujangan saat mengambil “jatah” yang bukan haknya, Jumat (29/3) kemarin. Tertangkapnya Soddiq ini pun, yakni berwal dari LL yang ketahuan hamil oleh orang tuanya, dimana hamilnya LL sudah berusia 6 bulan. Akhirnya LL pun cerita kepada orang tuanya, akhirnya orang tuanya pun melaporkan perbuatan Soddiq yang telah mengahamili anaknya tersebut. Polresta Pontianak yang medapat laporan yang dibuat oleh orang tua LL, langsung menyelidiki, dan ternyata sebanyak dua kali Soddiq telah mensetubuhi LL, dimana persetubuhan yang dilakukan Soddiq ini dilakukan dirumahnya sendiri, yakni di Gnag Sepakat II Jalan Dr. Wahidin

Kecamatan Pontianak Kota. Dan tepat Kamis (28/3) kemarin, Polresta Pontianak pun langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Soddiq, dan Soddiq berhasil ditangkap di kediamannya, guna mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap LL. Diduga Soddiq tidak mau bertanggung jawab setelah menghamili LL. Menurut Soddiq saat ditemui di Polresta Pontianak, dirinya beralibi, bahwaÿ mau bertanggung jawab terhadap kehamilan LL, kemudian dirinya juga beralibi, bahwa Ia tidak pernah mengaku bujangan terhadap LL. “Saya mengakui bahwa telah menyetubuhi LL, yakni sebanyak tiga kali, dan itu dilakukan di rumahnya sendiri. Ini dilakukan suka sama suka, dan status saya dan LL adalah sepasang kekasih,” ungkap Soddiq beralibi. Diakui Soddiq, dirinya

memang merupakan duda yang memiliki dua anak, dimana dulunya dirinya telah diceraikan oleh istrinya yang lama. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno S.Ik, membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap pelaku pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yakni atas nama Soddiq. Dimana Soddiq ini melakuka persetubuhan sebanyak dua kali terhadap korban. “ Yang melaporkan kepada pihak kami tentang kasus ini adalah orang tua korban, korban merupakan seorang pelajar, karena telah dihamili, korban berhenti sekolah,” ungkapnya. Ditegaskan Kasat Reskrim, bahwa Soddiq ini kita jerat dengan undang - undang perlindungan anak, dimana Soddiq diancam dengan hukuman diatas lima tahun penjara. Saat ini Soddiq sudah dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengawasan Orangtua anak setelah pulang sekolah sehingga mereka tidak terjerumus di dalam prilaku negatif. Seperti penyalahnggunaan narkoba maupun ‘ngelem’ yang belakangan terakhir ramai dibicarakan di Kota Pontianak. “Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar dari daerah pemilihan (dapil) Kota Pontianak tentu saya merasa prihatin dengan aktifitas ‘ngelem’ yang dilakukan oleh anak-anak berusia sekolah maupun remaja di kawasan Kota Pontianak. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama sehingga anakanak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Seperti ‘ngelem’ maupun narkoba,” tegas Syafrani, Jumat (29/3).

Legislator PDI Perjuangan ini berpendapat bahwa para orangtua sejatinya mempunyai peranan yang besar di dalam mengawasi serta ikut mendidik anak-anak setelah putra-putri mereka pulang dari sekolah. “Kasus anak-anak ‘ngelem’ yang terjadi di kawasan Kota Pontianak tentu perlu menjadi atensi bersama. Bukan hanya oleh Pemerintah Kota Pontianak dan jajajarannya saja, melainkan para orangtua juga harus meningkatkan pengawasan terhadap beragam aktifitas putra-putri mereka selepas pulang dari sekolah. Karena kalau di sekolah memang merupakan tanggungjawab guru, tetapi selepas pulang sekolah tentu hal tersebut menjadi

tanggungjawab para orangtua untuk mengawasi anaknya,” timpal dia. Wakil rakyat dari dapil Kota Pontianak ini berpendapat bahwa kasus ngelem yang terjadi di Kota Pontianak tersebut merupakan suatu ironi di saat Kota Pontianak menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA). “Kasus ngelem yang terjadi di Kota Pontianak tentu merupakan suatu ironi yang tentunya perlu segera disikapi secara serius oleh semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Pontianak. Sehingga ke depan tidak ada lagi anak-anak yang melakukan aktifitas ngelem yang tentunya bisa merusak masa depan mereka sendiri,” harap Syafrani. (Andry/ Borneo Tribune)

22 Pasangan Ikuti Nikah Massal sah juga secara hukum pemerintahan,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Walikota Pontianak Paryadi, S. Hut yang hadir dalam pernikahan massal, berpesan agar sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga. Bersama-sama menjaga keturunan dengan mengontrol supaya hidup terarah, terjauh dari hal negative. Paryadi, S. Hut sangat menyambut baik program yang dilakukan BKM beserta KUA dengan nikah massal. Selain tertib administrasi, juga nantinya akan memudahkan anak keturunan dalam hal administrasi

pemerintahan. “Kalau ada surat nikah, kan nanti mau ngurus akte mudah, terjamin keabsahannya. Dan terlindungi juga,” ungkap Paryadi. Pada kesempatan tersebut, Paryadi, S. Hut turut menjadi saksi pernikahan salah satu peserta nikah massal. Usai simbolis akad nikah, Paryadi kemudian diabdikan bersama 22 pasang mempelai yang telah sah menjadi suami istri. Nikah massal yang telah dilakukan menurut Paryadi sangat baik dilanjutkan. Sebab, selain mengefisienkan waktu, juga

memberikan kemudahan bagi calon mempelai mengurus surat nikah. Karena, di dalam kegiatan tersebut keterlibatan KUA atau petugas pencatat nikah sangat besar. “Maka, setiap kelengkapan administrasi akan diperhatikan. Dengan adanya surat nikah, maka ke depannya akan terjamin. Suatu saat anaknya masuk sekolah atau hal lain dan memerlukan surat nikah, tidak pusing lagi. Apalagi di Pontianak Utara yang masih sangat minim kesadaran seperti itu dibandingkan dengan kecamatan lain di Pontianak,” pungkasnya.


CMYK

Seremonial

12

www.borneotribune.com

Borneo Tribune

Sabtu, 30 Maret 2013

Gubernur Wajib Evaluasi RUU Bupati/Walikota Rapat Evaluasi Pajak Retribusi dan Tata Ruang Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membuat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. “Pasal 185, dan Pasal 186 jo Pasal 189 UU 32/ 2004, Raperda Kabupaten/ Kota yang mendapatkan persetujuan DPRD, disampaikan kepada Gubernur

untuk dievaluasi paling lambat 3 hari setelah penetepan,” kata Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandri, Kamis (28/3) saat membuka Rapat Evaluasi Pajak Retribusi dan Tata Ruang. Dikatakannya, proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah menjadi Perda berlaku pasal 185 dan pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Menkeu dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Apabila Gubernur meno-

lak Raperda tersebut untuk ditetapkan sebagai Perda, Bupati/Walikota bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaa sesuai hasil evaluasi dan selanjutnya diajukan kembali untuk dievaluasi. “Setiap Raperda yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi,” jelasnya. Kata dia, evaluasi dimaksud diperlukan agar Raperda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan bersama tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Perda lainnya. o

RAPAT EVALUASI Asisten II Setda Kalbar Lensus Kandri saat memberikan arahan kepada peserta rapat Evaluasi Pajak Retribusi dan Tata Ruang di Hotel Kapuas Palace. FOTO Andika Lay/ Borneo Tribune.

PMI Kalbar dan PT Bank Kalbar

Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Asrama Hayam Wuruk

PMI Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Penangggulangan Bencana, Ir H. Syawal Bondoroso, MM menyerahkan bantuan korban kebakaran Asrama Hayam Wuruk yang langsung diterima oleh Ketua RT Sei Jawi Luar, Asmuni. Borneo Tribune, Pontianak

Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalbar bekerjasama dengan PT Bank Kalbar serahkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Asrama Hayam Wuruk di Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, Jumat (23/3) beberapa waktu lalu. Bantuan langsung diserahkan Pengurus PMI Provinsi Kalbar yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Penangggulangan Bencana, Ir H. Syawal Bondoroso, MM. Bantuan berupa 65 helai seli-

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

CMYK

mut, 26 lembar tikar, 65 helai handuk, 15 buah baskom dan 20 doz indomie. Kata H. Syawal Bondoroso, bantuan diberikan untuk korban yang berjumlah 65 Jiwa dari 13 KK di harapkan bisa meringankan beban para korban yang terkena musibah. Sebagai Pengurus Baru yang dipimpin Frederika Cornelis, S.Pd, beliau pernah berpesan hal utama yang akan diprioritaskan tentunya adalah menjalankan mandat utama PMI, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat, dalam situasi darurat bencana alam atau ulah manusia. Semua tu-

gas PMI adalah bagi kemanusiaan, sehingga dalam menjalankan mandatnya dan tugas-tugasnya PMI perlu mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepedulian seluruh pihak. “Hal ini yang akan kita pegang dan jalankan sebagai langkah kebersamaan dan saling peduli terhadap sesama. Dengan bantuan ini, kita harapkan kepada korban kebakaran untuk dapat digunakan dengan sebaik-bainnyam,” jelas Syawal Bondoroso, Rabu (27/3). Selain PMI Kalbar, PT Bank Kalbar yang diwakili Direktur Kepatuhan Bapak Musafir, SE juga memberikan sebanyak 1 ton beras. Bantuan ini kita harapkan dapat dibagikan secara merata, dan paling tidak bisa membantu mencukupi kebutuhan para korban bencana kebakaran. Hingga saat ini seluruh korban kebakaran masih menempati aula LPM Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Ketua RT Sei Jawai Luar, Asmuni dan juga salah satu korban kebakaran, yang terjadi yang terjadi Jumat (23/3) lalu mengucapkan banyak terima kasih kepada PMI dan PT Bank Kalbar yang memberikan bantuan dan kepeduliannya kepada warga kami di Asrama Hayam Wuruk. dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang ditimpa musibah kebakaran, bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,” tutur Asmuni. (Rinto/Humas Prov. Kalbar). o


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.