Harian Borneo Tribune 4 Desember 2012

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

DA N

KEBERSAMAAN

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Selasa, 4 Desember 2012

20 Muharram 1434 H - 21 Cap Gwee 2563

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Dua Ton Puyak Hitam Diamankan Jajaran Polres Ketapang berhasil mengamankan dua ton diduga puyak hitam atau zircon dari sebuah kapal motor di perairan Dalong, Kelurahan Sukaharaja, Kecamatan Delta Pawan Ketapang, Sabtu, (24/11) pukul 01.00 dini hari. Polisi masih memburu pelaku yang yang sempat kabur saat digrebek.

S uara Enggang Kejahatan Semakin Mengancam

Achmad Mundzirin Wartawan Borneo Tribune

PELAKU kejahatan atau penjahat di Kota Pontianak saat ini sudah mencekam dan sangat meresahkan masyarakat. Sudah terbukti aksi meresahkan para pelaku kejahatan, seperti pencuri, selonong boy, jambret, penodong, serta curamor selalu membawa senjata tajam. Tak jarang senjata tajam berupa pisau ini siap melukai bahkan membunuh korban jika melakukan perlawanan.

Sudah banyak contoh kasus ....Ke Halaman -11

B uah Bibir Satu Lembaga Pemantau

Dedy Efendy, SH

SETELAH menunggu sejak 15-28 Oktober 2012, yang merupakan masa pendaftaran untuk lembaga pemantau pemilu, akhirnya KPU KKU menyampaikan pengumuman lembaga pemantau pemilu yang mendapatkan akreditasi dari KPU KKU. “Banyak informasi di luaran yang menyebutkan banyak lembaga pemantau yang akan memantau, tapi kita tegaskan hanya ada ....Ke Halaman -11

Terganggu Penonton Lain KETIKA menonton film baru di bioskop, seorang pria tidak bisa mendengar dialog di film karena terganggu obrolan dari dua perempuan yang duduk di depannya. Tidak dapat menanggungnya lagi, dia menepuk salah satu dari mereka di bahu. ”Permisi,” kata pria itu, “Saya tidak bisa mendengar.” ”Saya berharap Anda tidak mendengarnya,” jawab perempuan itu keras, “Ini adalah pembicaraan pribadi!”o

Pelaku Masih Diburu Jaidi Chandra Borneo Tribune, Ketapang KASAT Reskrim Polres Ketapang AKP Andi Oddang Riuh mengatakan, dua ton puyak hitam yang dikemas dalam 96 karung ini diduga akan dibawa ke Bangka Belitung ini diamankan Pol Airud. Penangkapan ini berhasil dilakukan informasi dari masyarakat.

“Polisi masih terus memburu pelaku yang membawa puyak tersebut, karena saat polisi datang ke TKP, kapal motor dalam keadaan kosong pelaku berhasil kabur,” Kata Kasat, Senin (3/12), kemarin. ....Ke Halaman -11

BARANG BUKTI. Polisi memperlihatkan barang bukti yang diduga puyak hitam 2 ton yang dikemas dalam 96 karung di Gudang Polres Ketapang Senin (3/12). Foto Jaidi Chandra/ Borneo Tribune

Terlibat Narkoba dan Kejahatan Lain

Kadisdik Kapolda Ancam Beri Sanksi Paling Tegas KKR Tolak Penghapusan UAN Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak

TERKAIT terungkapnya kasus oknum anggota Polres Ketapang bernisial MZ, yang diduga terlibat dalam jaringan Narkoba, dan berhasil juga diungkap Polres Ketapang beberapa waktu lalu. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar) yang baru Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto, berjanji memberikan hukuman paling tegas.

Kapolda menyiapkan sanksi

pemecatan bagi oknum polisi yang terlibat dalam jaringan Narkoba maupun tindak kejahatan lainnya, Senin (3/12).

Menurut Kapolda kepolisian itu bertugas untuk melayani masyarakat, kemudian kepolisian juga merupakan wajib melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Jadi tidak benar jika polisi terlibat dalam tindak kejahatan, atau pun melancarkan suatu tindak kejahat, seperti membackingi para pelaku kejahatan.

”Oknum Anggota yang sudah terlibat dalam suatu tindak kejahatan, anggota tersebut yang jelas sudah melanggar kode etik dan disiplin, jadi ada hukumannya untuk anggota yang hanya melanggar kode etik dan disiplin,” tegas Tugas.

Lanjut Tugas, bahwa Ia akan menghukum oknum anggota yang sudah terlibat dalam suatu tindakan kejahatan, dan hukuman yang diberikan hukuman yang setegas mungkin. ....Ke Halaman -11

Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya

penyelematan keuangan daerah. Selain itu juga dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ia menegaskan, ada empat kasus dugaan korupsi yang ditangani sejak Januari hingga November 2012. Keempat kasus tersebut yakni, Bank BRI, Desperindag Kabupaten Kubu Raya yang diduga merugikan keuangan

WACANA penghapusan Ujian Nasional (UN) pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terus bergulir. Wacana tersebut pun menuai penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus dengan tegas menolak wacana penghapusan UN. Menurutnya wacana yang telah lama digulirkan oleh anggota DPR RI dengan alasan banyak mengeluarkan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan sangat tidak tepat.

Frans memperkirakan untuk merealisasikan wacana penghapusan UN akan sangat sulit.

Karena pada dasarnya pelaksanaan ujian adalah untuk menentukan indikator prestasi dan kemapuan seorang siswa untuk melanjutkan jenjang

....Ke Halaman -11

....Ke Halaman -11

Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto

2013 Polresta Gencarkan Penanganan Kasus Korupsi Kabid Disperindag KKR Ditetapkan sebagai Tersangka Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya TAHUN 2013 mendatang, Mapolresta Pontianak akan gencar menangani sejumlah kasus-kasus korupsi. Selain menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum selesai penyidikannya, juga akan mengungkap kasus baru.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Puji Prayitno

mengatakan, sesuai dengan penekanan Kapolda Kalbar penanganan kasus-kasus korupsi akan diintensifkan. “Tahun 2013 mendatang akan kita dorong untuk penanganan sejumlah kasus korupsi di daerah ini,” tuturnya.

Diakuinya, dalam pemberantasan kasus korupsi, akan berbenturan dengan pemerintah daerah. Sebab, akan mengungkap sejumlah penyelewengan

anggaran yang akan menyeret pejabat Pemda. Sementara disisi lain, aparat keamanan, khususnya polisi harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, Puji menegaskan, dalam pemberantasan kasus korupsi, pihaknya bukan menghalang-halangi Pemda karena sudah memeriksa pejabat ataupun staf. Tetapi sebaliknya berusaha membantu pemda untuk

Membangun Ekonomi Hijau

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat: Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000; Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1

Pulau Kalimantan memiliki modal sosial dan modal sumber daya alam (SDA) yang sangat tinggi, dan juga secara historis dan efektif saling terkait untuk menciptakan kondisi pengelolaan SDA secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

WWF Gelar Workshop Usaha Berkelanjutan Berbasis Pemanfaatan Alam Ratna Sari Borneo Tribune, Sanggau Borneo Tribune, Pontianak NAMUN seperti dialami wilayah dan pulau lain di Indonesia, kebutuhan pembangunan ekonomi semakin meningkat tajam, sedangkan perubahan iklim, krisis ekonomi, konversi lahan dan tata kelola sumberdaya alam yang buruk menimbulkan korban/kehilangan pada ketahanan aset

alam dari Pulau Kalimantan, termasuk wilayah Heart of Borneo (HoB).

Pada pelaksanaan Lokakarya Ekonomi Hijau dan Partipasi Masyarakat Sipil kerjasama JARI Borneo Barat dan WWF-Indonesia di Pontianak November 2010, beberapa isu yang didiskusikan menegaskan kembali pentingnya prinsip dasar dan strategi yang perlu diadopsi dalam pengembangan ekonomi ....Ke Halaman -11

Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

cmyk

Melayani: - Antar Jemput Penumpang & Carter - Jasa Pengiriman Barang & Dokumen

Selasa, 4 Desember 2012

Kayong Utara

Borneo T Tribune

2

Tiga Pasangan Perseorangan Menjadi Terlapor

23 Kasus Dilaporkan ke Gakumdu

Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Panwaslu KKU secara resmi akan melaporkan kepada Kepolisian Resort Ke-

tapang melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan

Panwaslu KKU ke Gakumdu sebanyak 23 berkas laporan yang masuk dalam satu minggu terakhir.

“Semua pasangan calon menjadi terlapor,” tegas Ketua Panwaslu KKU, Happy

Panwaslu Panggil Pasangan Perseorangan Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) KKU telah memanggil ketiga pasangan calon dari jalur perseorangan untuk dimintai keterangan terkait laporan masyarakat tentang adanya laporan pemalsuan dukungan terhadap pencalonan mereka yang diduga menyalahi aturan.

Ketiga pasangan calon perseorangan tersebut, yakni Jalian-Hamdan Harun, Raden Machsun Hasmum-Darman serta Ashadi Yusuf-Irawan

Salim. Ketiga pasangan bakal calon kepala daerah ini dilakukan pemanggilan secara terpisah.

Ketua Panwaslu KKU, Happy Susanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil ketiga pasangan calon untuk mengklarifikasi laporan yang masuk kepada Panwaslu.

“Semua kita panggil dan terakhir Pak Asadi yang kita jadwalkan jam tiga sore ini (Senin,3/12),” tegas Happy Susanto.

Sementara itu pada hari yang sama, Hamdan Harun yang merupakan balon calon wakil bupati yang berpasangan dengan Jalian

Bangun Melawi, Revisi Dulu Tata Ruang Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Status kawasan hutan yang mencapai 77 persen dari total seluruh area lahan di kabupaten Melawi memang menyulitkan dalam proses pembangunan.

Akibatnya sekitar separuh desa di Melawi masuk dalam kawasan hutan. Tak jarang sekolah, pemukiman hingga kantor camat pun berdiri di atas kawasan hutan.

Bupati Melawi, Firman Muntaco pun sendiri pernah mengungkapkan, sulit membangun Melawi tanpa adanya revisi tata ruang.

RTRW yang telah diajukan Melawi ke pusat untuk setidaknya mengubah beberapa areal kawasan menjadi areal penggunaan lain (APL) pun hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

“Melawi sebenarnya memiliki potensi yang bagus, baik di sektor perkebunan atau pertambangan. Saat ini masyarakat kita sebagian besar bekerja di sektor tersebut, seperti perkebunan karet dan sawit,” katanya saat menerima kunjungan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu.

Selain itu, Melawi juga memiliki potensi pertam-

bangan uranium yang bisa dikatakan satu-satunya di wilayah Kalbar. Hanya persoalannya, sebagai kabupaten baru yang masih berkembang, Melawi terkendala lahan karena status kawasan tersebut.

“Untuk penataan kawasan hutan kita yang mengatur adalah Kementerian Kehutanan. Kita sendiri masih mengajukan usulan untuk perubahan status kawasan tersebut,” kata Firman.

Akibat status kawasan hutan pula, kini sulit menentukan arah pembangunan Melawi karena RTRW tak kunjung selesai dibahas. Sektor pertanian pun sulit dikembangkan karena juga berada di kawasan hutan.

“Tidak bisa Melawi membangun tanpa adanya revisi tata ruang. Apalagi saya merencanakan untuk membangun hutan desa,” ujar Firman.

Hutan desa ini sendiri baru bisa terwujud bila memang usulan untuk perubahan status kawasan hutan pada beberapa hektar lahan telah disetujui melalui RTRW. Sehingga Firman pun berharap, nantinya DPR RI bisa membantu untuk memfasilitasi penyelesaian pembahasan RTRW.

Salam.

Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.

Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan

juga dipanggil oleh Panwaslu untuk mengklarifikasi hal yang sama.

“Kepadanya disampaikan delapan pertanyaan.

Diantaranya ditanyakan ada tidaknya instruksi khusus kepada tim sukses untuk mengumpulkan dukungan yang dilakukan dengan cara yang benar dalam perspektif hukum.

Sejauh mana pasangan calon mengetahui adanya laporan tersebut dan apa upaya yang telah dilakukan oleh pasangan calon terhadap tim yang melakukan hal tersebut,” paparnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi usai memenuhi panggilan dari Panwaslu KKU, Hamdan Harun menjelaskan bahwa benar dirinya dimintai keterangan terkait adanya laporan tersebut.

“Adanya laporan tersebut memang benar, tapi itu dilakukan oleh pihak yang memang melakukan kerja tidak profesional,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Panwaslu KKU tengah menunggu kehadiran pasangan Asadi untuk memenuhi panggilan guna mengklarifikasi sejumlah laporan yang masuk.

Susanto.

Berkas yang disampaikan tersebut sudah dilengkapi dengan identitas pelapor beserta barang bukti pelanggaran dan berkas lain sebagai pendu-

kung laporan.

Dari 23 laporan yang akan dikirim ke Polres Ketapang tersebut merupakan laporan yang telah diseleksi sebelumnya. Karena dari 35 berkas laporan yang

masuk, banyak diantaranya tidak dilengkai bukti serta foto copy identitas pelapor sehingga laporan dinyatakan tidak lengkap.

Laporan yang masuk kepada Panwaslu KKU dido-

minasi oleh pemalsuan tanda tangan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dokumen dan adanya pencatutan nama PNS sebagai pendukung pasangan calon perseorangan.

DAU-DAK Melawi Meningkat 15 Persen Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh APBD Melawi dipastikan akan meningkat pada tahun 2013 mendatang. Hal ini dikarenakan alokasi dana pusat ke Melawi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan signifikan hingga 15 persen.

“Tanpa harus menjolok atau lobi-lobi pusat, kita mendapatkan peningkatan DAU hingga 15 persen,” kata Bupati Melawi, Firman Muntaco saat penandatanganan KUA dan PPAS APBD Perubahan kemarin.

Dikatakan, peningkatan DAU hingga di atas Rp 400 miliar menunjukkan perhatian dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya Melawi. Ia pun berharap, nantinya peningkatan DAU dan DAK yang akan berimplikasi pada peningkatan APBD dapat

“

Penetapan DAU dan DAK memang langsung melalui peraturan Menteri Keuangan.

Jadi mengapa DAU dan DAK kita naik, memang sudah menjadi kebijakan pusat.

”

membuat pelaksanaan pembangunan di Melawi semakin baik di segala sektor.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Usman Sekeng mengungkapkan kenaikan DAU Melawi untuk anggaran tahun 2013

dari Rp 387 miliar menjadi Rp 468 miliar.

Sedangkan untuk DAK juga mengalami peningkatan di atas 60 persen dari Rp 50 miliar menjadi Rp 84 miliar pada tahun 2013.

“Penetapan DAU dan DAK memang langsung melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi mengapa DAU dan DAK kita naik, memang sudah menjadi kebijakan pusat,” kata Sekeng.

Diterangkan, kenaikan DAU memang dipengaruhi rencana kenaikan gaji aparatur pegawai negeri tahun depan.

Sehingga untuk belanja pegawai juga dipastikan akan mengalami peningkatan.

“Namun, kita tetap upayakan belanja langsung atau belanja yang berhubungan dengan pelayanan publik juga akan mengalami peningkatan,” harapnya.

Sementara itu, untuk DAK yang diluncurkan ke Melawi, Sekeng menerangkan, anggaran

Rp 84 miliar nantinya akan tersebar di berbagai instansi. Sektor pendidikan dan kesehatan biasanya akan mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar ketimbang instansi lainnya.

“Kenaikan ini tentu juga berdampak pada alokasi DAK pada setiap instansi. Sehingga semakin banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di setiap instansi,” paparnya.

Sisi lain yang terus dioptimalkan oleh DPPKAD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi yang kini masih jauh dari harapan. Kata Sekeng, PAD yang masih belum optimal atau belum mencapai target akan dimaksimalkan pada tahun depan.

“Sekarang PAD kita memang belum mencapai target. Maka, untuk mengoptimalkan kita akan lakukan komunikasi dengan kepala SKPD terkait yang memang melakukan pemungutan PAD,” terangnya.

Citizen Journalism

Hari Ini, 380 Mahasiswa STAIN Pontianak Diwisuda SEKOLAH Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, hari ini Selasa (4/12) akan mewisuda sebanyak 380 mahasiswa pada rapat terbuka senat STAIN Pontianak di Auditorium Untan oleh Ketua Senat STAIN Pontianak Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. Sebanyak 99 orang dari Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Prodi PAI Kelas Khusus 30 orang serta Prodi PAI kelas Kualifikasi 180 orang, sedangkan 11 orang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Islam (EI) sebanyak 42 orang dan Prodi Mu’amalah 5 orang. Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) berjumlah 4 orang dan Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) sebanyak 9 orang.

Mahasiswa lulusan nilai terbaik di antaranya dari

Jurusan Tarbiyah Prodi PAI adalah Hervina, S.Pd.I dengan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) 3,82 dan Ade Indra Sukma, S. Pd.I IPK 3,60 dari Prodi Bahasa Arab. Jurusan Syari’ah Prodi Ekonomi Islam Nuzul Durrotul Hikmah, S. EI dengan IPK 3,77, dan Mursalin, S.Sy dengan IPK 3,55 dari Prodi Mu’amalah.

Untuk Jurusan Dakwah dari Prodi KPI Kiki

Supardi, S. Kom. I dengan IPK 3,97 dan Ya’kub, S. Kom.I dari Prodi BPI dengan IPK 3,63.

Selain itu dilakukan pengukuhan bagi dosen dan tenaga administrasi yang telah menyelesaikan program Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 2 orang yaitu Slamet Widodo, S.Ag, S.IP, M.Kom dan Hj. Khalimah Barozah, SE, MM, Sedangkan untuk Strata Tiga (S-

3) sebanyak 5 orang yaitu Dr. H. Dwi Suryaatmadja, MA., Dr. Zaenuddin, MA, MA., Dr. Ismail Ruslan, M.Si., Dr. Muhammad Hasan, M.Ag dan Dr. Ibrahim, MA. Selain itu kami hendak menyampaikan kabar gembira bahwa mimpi kita untuk perubahan bentuk dari STAIN Pontianak menjadi IAIN Khatulistiwa kini sudah di depan mata, proses persetujuan presiden sedang kita tunggu. Mudahmudahan tahun 2013 mimpi itu sudah menjadi nyata ujar, Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag. “Alhamdulillah rencana perubahan STAIN menjadi IAIN Khatulistiwa ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Walikota Pontianak yang memberikan hibah tanah untuk kampus 2 nantinya. Ini semua adalah benih yang telah lama kita tanam, terus kita sirami prosesnya dan akan kita petik bersama

buah kerja keras kita bersama”, tambahnya.

Tahun ini STAIN Pontianak menyiapkan 689 beasiswa DIPA. Kemudian, beasiswa dari baznas 10 orang, dari eka tjipta foundation 18 orang, beasiswa supersemar 15 orang dan akan ada bantuan beasiswa dari BRI sebanyak 10 orang.

Kemudian yang terbaru, ada bantuan beasiswa dari bank Mandiri sejumlah 960 juta.

Dari sisi sumber daya manusianya, saat ini STAIN Pontianak telah memiliki 14 doktor. Dosen yang sedang S3 ada 23 orang, yang sudah S2 98 orang.

Sedangkan tenaga administrasi 10 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S2. Yang sarjana ada 28 orang, diploma 3 orang dan yang SMA hanya 15 orang. Untuk mahasiswa S1 memiliki 2.421.000 orang. Dan S2 sudah ada 177 orang.

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop

Borneo Tribune

Serba Serbi Selasa, 4 Desember 2012

Borneo T Tribune

3

PT Askrida Selesaikan Klaim Tepat Waktu Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, Zakir Syawal mengatakan, selama kurun waktu tahun 2012 ini, PT Asuransi Bangun Askrida mampu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada semua pemegang polis nasabah yang mengalami resiko klaim.

Dengan total klaim Rp 9.124.799.640, dimana meliputi klaim Personal Accident (PA) kredit dan proteksi dalam PA Kreasi sebesar Rp 7.609.342.740. Asuransi kebakaran mencapai Rp 1.255.556.900, selain dari itu, meliputi asuransi uang dan security Bank.

“Apabila dipilah, dapat dikelompok menjadi 2, yakni pemerintah dan masyarakat umum atau pengusaha, maka, sebesar 84,4 persen klaim yang telah dilunasi untuk pemerintah, dan masyarakat umum, sebesar 14,15 persen,” kata Zakir Syawal, Kamis (29/11).

Dikatakan olehnya, presentatif pembayaran klaim untuk Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan selebihnya dari PA Kreasi. Penyelesaian kewajiban PA Kreasi Rp 7.609.342.740 itu, terdiri dari 158 debitur atau nasabah, dan didalamnya sudah menjamin penyelesaian kepada Bank, karena meninggalnya nasabah yang bersangkutan, juga menjamin perluasan jaminan akibat pemecatan pegawai atau PHK. Menyangkut kewajiban asuransi kebakaran yang sudah diselesaikan pembayaran klaimnya sebanyak 9 berkas, selain itu, meliputi asuransi uang.

Untuk menghadapi akhir tahun anggaran, menyangkut belanja pembangunan, PT Asuransi Bangun Askrida sudah sangat siap memberikan pelayanan produk kontra Bank Garansi yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalbar.

“Produk-produk ini dapat terlayani melalui kantor-kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, merupakan kesiapan PT Asuransi Bangun Askrida memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Menyangkut sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PT Asuransi Bangun Askrida yang ada saat ini, dan sesuai ketentuan pemerintah, maka, SDM PT Asuransi Bangun Askrida telah mengikuti sertakan pelatihan yang sudah diprogramkan oleh Kantor Pusat menyangkut peningkatan skil, dan pemahaman tentang produk, juga mengenai pelaksanaan pendidikan profesi kepada karyawan PT Asuransi Bangun Askrida di Kota Pontianak.

Mitra Dalam Usaha, Pelindung Dalam Duka PT Asuransi Bangun Askrida Rayakan HUT Ke 23

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Dari generasi ke generasi, dari semua kisah keberadaan manusia, dan dalam setiap komunitasnya, manusia terus bergulat dengan permasalahan mengenai keamanan dan bahaya yang terus menerus mengancam mereka serta bagaimana menghadapi dunia yang tidak menentu ini.

Jenis Asuransi PT Asuransi Bangun Askrida Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Asuransi Kebakaran, menjamin kerugian akibat terjadinya kebakaran pada objek atau barang yang dipertanggungkan.

Asuransi kendaraan bermotor menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor akibat terjadinya kecelakaan atau hilangnya kendaraan yang dipertanggungkan dan tanggung jawab pihak ketiga.

Asuransi Kecelakaan Diri memberikan santunan akibat kecelakaan diri yang dialami tertanggung baik meninggal dunia, cacat, maupun pengganti biaya pengobatan atau medical expenses.

Asuransi Pengangkutan Uang menjamin kerugian atas hilangnya uang tunai selama pengangkutan dari tempat pengiriman ke tem-

pat tujuan.

Asuransi Keselamatan Uang menjamin kerugian atas kehilangan uang tunai atau surat berharga yang dapat disamakan dengan uang, yang disimpan dalam lemari besi (cash in safe).

Asuransi Kebongkaran menjamin kerugian atau kehilangan atas barang yang dipertanggungkan sebagai akibat terjadinya kebongkaran (pencurian dengan kekerasan) pada tempat benda tersebut tersimpan.

Asuransi Rangka Kapal menjamin kerugian ataun kerusakaan terhadap kapal yang timbul akibat kecelakaan yang dialaminya.

Asuransi Pengakutan Barang, menjamin kerugian yang dialami oleh barang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan pengakutan darat, laut, termasuk angkutan sungai dan perairan pedalaman maupun

pengakutan udara.

Asuransi Pembangunan menjami kerugian akibat kerusakan fisik yang dialami proyek pekerjaan pembangunan yang disebabkan oleh bencana alam atau kecelakaan yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

Asuransi Pemasangan Mesin menjamin kerugian atas kerusakaan yang terjadi selama pemasangan mesin dan peralatan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan pemasangan, atau percobaan mesin.

Asuransi Kerusakan Mesin menjamin kerugian atau kerusakaan fisik pada mesin dan peralatan.

Surety Bond memberikan jaminan meliputi, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran uang muka, dan jaminan pemeliharaan, serta produk asuransi kerugian lainnya.

Pefindo Naikkan Peringkat Askrida Jadi ‘A’ Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak Pefindo meningkatkan peringkat kekuatan finansial PT Asuransi Bangun Askrida menjadi ‘A’ dari ‘A-’. Prospek untuk peringkat tersebut adalah stabil.

Menurut Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, Zakir Syawal, kenaikan peringkat tersebut didorong oleh peningkatan bisnis perusahaan di pasar captive dan membaiknya indikator finansial.

“Peringkat tersebut mencerminkan strategi yang kuat dengan para pemegang saham, performa operasional yang kuat, dan permodalan yang baik,” kata Zakir Syawal, Kamis (29/11) saat dite-

“

Peringkat tersebut mencerminkan strategi yang kuat dengan para pemegang saham, performa operasional yang kuat, dan permodalan yang baik.

”

mui diruang kerjanya.

Dikatakan olehnya, perusahaan dengan peringkat A memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat relatif terhadap perusahaan asuransi lainnya di Indone-

sia. Namun, akan berpengaruh terhadap perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan perusahaan asuransi lain dengan peringkat lebih tinggi.

Peringkat atas perusahaan tidak berlaku untuk suatu efek hutang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan struktur serta berbagai ketentuan dari efek utang tersebut.

Tingkat perlindungan dan posisi klaim dari pemegang efek hutang, bila emiternya mengalami likuadasi serta legalitasnya. “Peringkat atas perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan penjamin, pemberi asuransi, atau penyedian kredit, anhacement lainnya yang ikut mendukung suatu efek hutang tertentu.

Keberadaan manusia moderen sekarang ini telah menawarkan kepada kita keamanan, perlindungan, dan kenyamanan, tetapi tetap tidak mampu untuk melindungi kita dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami ataupun bahaya kebakaran.

“Kita adalah mahluk hidup, kehidupan manusia itu sangat rapuh, dan juga sangat singkat. Inilah yang melatarbelakangi kelahiran bisnis asuransi, yang sekarang ini sudah sangat berkembang luas, menawarkan kepada manusia dukungan mereka disaat harus melewati masa-masa sulit dan juga bencana,” kata Pimpin-

an Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, Zakir Syawal, Kamis (29/11) saat ditemui diruang kerjanya.

Di Indonesia, negeri kepulauan besar yang sangat indah, yang memiliki lebih dari tiga belas ribu pulau, berdiri di atas “lingkaran api”, dan yang dikenal sangat rentan akan bermacam-macam bencana alam.

Sebagai sebuah negeri kepulauan yang beriklim tropis maka struktur iklimnya juga sangat rentan dengan cuaca buruk setiap waktu.

Itulah yang melatar belakangi kami untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi, yang menawarkan dukungan kepada pembangunan nasional. PT Asuransi Bangun Askrida, atau yang biasa disebut “Askrida”, didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah perusahaan pemerintah (BUMN) yang menawarkan perlindungan asuransi atas semua resiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pe-

merintah lainnya.

Perusahaan ini adalah perusahaan asuransi berskala nasional, yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 dibawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, dan dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia (berdasarkan keputusan pemerintah No. KEP.192/KM.13/1990, dd. 14 March 1990).

Pertama kali berdiri perusahaan ini dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), lalu pada tahun 1996 sebuah keputusan penting dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan perusahaan asuransi ini, dengan mengikutsertakan 33 instansi pemerintahan daerah (provinsi), yang karenanya telah membuat profil perusahaan menjadi lebih kuat khususnya dalam hal partisipasi Askrida dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia.

Motto yang dimiliki oleh Askrida adalah “Mitra Dalam Usaha Pelindung Dalam

Duka” dengan menawarkan solusi dalam bentuk perlindungan asuransi yang lengkap dan cerdas. Seiring dengan berkembangnya jumlah pelanggan yang sudah dilayani maka profil perusahaan ini juga semakin kuat, dan masyarakat publik pun semakin mengenal lebih jauh mengenai perusahaan ini. Dengan pemegang saham utama yang adalah Bank Pembangunan Daerah dan juga Pemerintah Daerah Provinsi.

PT Asuransi Askrida didirikan dengan maksud dan tujuan untuk turut menunjang Pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan daerah pada khususnya, melalui pelayanan penutupan asuransi kerugian, sehingga kepentingan pemakai jasa asuransi dapat terlindungi dengan aman dan terhindar resiko kerugian yang mungkin timbul.

“Pelayanan yang baik, senantiasa berusaha menunjukkan sikap profesionalisme serta fleksibel dalam memenuhi kebutuhan tertanggung,” ujarnya.

17 Hari kerja, PT Asuransi Askrida Bayar Klaim Kebakaran Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak PT Asuransi Bangun Askrida dalam masa 17 hari kerja pasca kebakaran yang melanda rumah salah seorang nasabah Asuransi, Yayuk Hernita, di Jalan Gunun Jati, Kabupaten Ketapang, Sabtu (15/9) lalu.

“Masa 17 hari kerja, PT Asuransi Bangun Askrida selesai bayar klaim asuransi kepada nasabah,” kata Zakir Syawal, Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, di ruang kerjanya, saat membayar klaim asuransi kebakaran kepada nasabahnya, Rabu (10/10) lalu.

Terpenuhinya semua proses pengajuan hingga pembayaran merupakan kerjasama antara PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pontianak dengan tertanggung dalam menyediakan segala data untuk proses pengajuannya, karena, datadata yang dimintai merupakan prasyaratan dalam pembayaran klaim. “Dari kerjasama inilah, sehingga proses waktu dapat kita selesaikan 17 hari kerja,” jelasnya.

Dikatakan oleh Zakir, akibat kebakaran yang disebabkan konsleting listrik, nasabahnya mengalami kerugian fisik bangunan berikut perabot dan inventaris terbakar. PT Asuransi Bangun Askrida selaku mitra bisnis senantiasa memberikan pela-

PEMBAYARAN KLAIM. Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, Zakir Syawal menyerahkan pembayaran klaim kepada tertanggung, Yayuk Hernita, diruang kerjanya.

FOTO Andika Lay/Borneo Tribune

yanan terbaik , khususnya dalam hal pelayanan klaim sebagai wujud komitmen perusahaan. “Mitra dalam usaha, pelindungan dalam duka,” jelasnya.

Jumlah santunan pembayaran klaim yang diberikan adalah merupakan hasil dari nilai kerugian yang telah dianalisa dan disetujui di divisi Kantor Pusat PT Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.

“PT Asuransi Bangun Askrida adalah perusahaan asuransi nasional yang menawarkan perlindungan asuransi terhadap segala resiko dan kerugian sebagai solusi asuransi cerdas dan lengkap,” ujarnya.

Dijelaskan olehnya, PT Asuransi Bangun Askrida terus mengedepankan dan membangun reputasi dirinya dan menciptakan profil perusahaan yang bersih, dan stabil dalam

dunia bisnis asuransi di Indonesia. “Sebagai perusahaan asiransi yang dikelola secara profesional, kami senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik,” rincinya lagi.

Risk Based Capital (RBC) masih menurut Zakir, yang juga Pimpinan Cabang Pontianak yang dimiliki sebesar 537 persen, memiliki rating Id A (Single A minus) dari PEFINDO yang menunjukkan bahwa PT Asuransi Bangun Askrida merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan finacial yang kuat, dn satu-satunya perusahaan Asuransui nasional yang sahamnya dimiliki bersama pemerintah seluruh Indonesia (Pemprov-SI)

dan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPDSI).

Sementara itu, Yayuk Hernita, tertanggung PT Asuransi Bangun Askrida mengatakan, sangat berterima kasih sekali kepada PT Asuransi Bangun Askrida, karena, dengan cairnya pembayaran klaim dari PT Asuransi Bangun Askrida dapat dimanfaatkan untuk kembali membangun rumah yang ludes terbakar.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT Asuransi Bangun Askrida. Prosesnya sangat lancar sekali, dan hanya 17 hari kerja, bisa diselesai pembayaran klaim saya,” jelas Yayuk Hernita.

Alamat Kantor Cabang Pontianak Jalan I Gusti Ngurah Rai G/2 Pontianak Telp. 0561-764789, 764400 Fax 0561-740334

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Selasa, 4 Desember 2012

4

Presiden: Selesaikan Empat Agenda Penting Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wakil bupati seluruh Indonesia agar dapat menyelesaikan empat agenda pokok, yaitu upaya mengatasi konflik komunal dan konflik horizontal, upaya mengatasi konflik perburuhan dan ketenagakerjaan, upaya mengatasi konflik lahan atau pertanahan dan ajakan untuk mensukseskan

Pemilu 2014.

Menurut Presiden, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya, terkait masalah upaya penyelesaian konflik komunal yang terjadi, Presiden mengimbau hukum harus bisa ditegakkan serta dijunjung tinggi.

“Peran bupati/walikota menjadi sangat penting, karena yang paling tahu tentang aktivitas masyarakat yang ada di daerahnya. Jika dulu ada aparatur atau orang yang kuat dan banyak yang dikontrol bahkan dipaksa namun sekarang hu-

kum yang harus kuat,” kata Christiandy Sanjaya, Senin (3/12), di Pontianak, sebagaimana sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dikatakannya, faktor-faktor penting untuk mengatasi permasalahan dengan cara preventif yaitu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sampai di tingkat kecamatan untuk menangani masalah tersebut.

Dimensi pencegahan ini berarti membuka saluran komunikasi ke seluruh masyarakat, dimana aparat pemerintah harus secara proaktif untuk melakukan

Publikasi Informasi Ada Aturan

komunikasi ini.

“Aparat pemerintah juga harus melaksanakan tugas dengan tegas dan lugas serta memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dan harus dapat menegakkan masalah hukum yang ada,” jelasnya.

Terkait Polri, Presiden menginstruksikan untuk lebih responsif, profesional dan tuntas dalam mengatasi semua masalah yang ada.

Selain itu, perlunya untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan para tokoh masyarakat, agama dan adat yang ada dalam masyarakat serta

CMYK

Amrul Borneo Tribune, Sambas Kabag Humas PDE dan Sandi Setda Kabupaten Sambas, H Rusniardi SPD I mengatakan undang-undang tentang keterbukaan informasi bukan berarti semua harus dibuka. Ia mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Sambas sudah dibentuk berdasarkan SK Bupati tanggal 15 Juni 2012.

Sedangkan, PPID Induk atau yang utama ada di Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas bagian Humas, dan

PPID Pembantu ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten sampai ke kecamatan.

“PPID ini kita bentuk ke depan kita berbuat yang betul-betul transparan jadi ada empat macam, informasi yang harus kita sampaikan yang pertama secara berkala, kedua serta merta, ketiga setiap saat dan yang keempat dikecualikan yang memang tidak boleh pemohon informasi memaksakan kehendak itu tidak dibolehkan,” ujarnya.

Pengecualian itu jelasnya, yang dapat membahayakan

keamanan negara, ada rambu-rambu tertentu yang mengatur informasi yang tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat umum.

Ia mengatakan, PPID bisa berjalan apabila dari atas sampai bawah, dari bupati sampai SKPD yang paling ujung kecamatan memiliki satu persamaan, visi dan persepsi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyelenggarakan sosialisasi UndangUndang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di Aula Bupati Sambas, belum lama ini. o

lebihan hingga secara anarkis serta sweeping terhadap buruh lainnya.

Sedangkan masalah konflik lahan, upaya yang harus dilakukan yakni melakukan pembicaraan dengan baik dan tentunya tetap harus melibatkan masyarakat lokal. Presiden mengharapkam tidak terjadi penjarahan lahan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan ekosistem dan kelangsungan kehidupan di sekitar.

Menyangkut masalah Pemilu, Presiden meminta kepada seluruh aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu terutama TNI/

Polri. Pelaksanaan pemilu mendatang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu undang-undang tentang pemilu.

Presiden mengimbau kepada jajaran kabinet dan pimpinan kabinet dalam pemilu mendatang harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku serta mengutamakan tugas secara tanggung jawab sesuai dengan etika yang berlaku.

Presiden meminta semua arahan, ajakan, dan instruksi tersebut untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia sampai ke tingkat desa. o

Maklumat BP2T, Pelayanan Bebas Korupsi Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Bagian Humas PDE dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas melakukan sosialisasi UU No 14 Tahun 2008. Foto Amrul/Borneo Tribune.

perlunya mendapatkan bantuan dari TNI. “Presiden meminta kepada seluruh aparat negara untuk terus berkomunikasi kepada media agar masyarakat mendapat informasi yang benar, dimana pers pun harus juga menjunjung tinggi kode etik yang ada dalam memberitakan masalah yang terjadi,” pesannya.

Menyinggung masalah buruh, Presiden mengharapkan adanya peningkatan upah buruh yang semakin layak. Namun para buruh juga harus tetap menjalankan kewajibannya dan tidak melakukan demo yang ber-

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berupaya meningkatkan pelayanan publik, terkait perizinan maupun non-perizinan, sama halnya dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak yang bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menuangkannya dalam maklumat pelayanan BP2T serta ditandatangani Kepala BP2T dan seluruh staf.

Dalam maklumat yang dibacakan Sekretaris BP2T Kota Pontianak, Yaya Maulidia menyebutkan, seluruh aparatur BP2T selaku penyelenggara pelayanan perizinan dan non-perizinan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditentukan.

“Siap melayani dengan cepat, ramah, pasti dan akuntabel serta tidak meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun

selain biaya retribusi yang telah ditetapkan,” ucap Yaya Maulidia dalam maklumatnya, Senin (3/12).

Maklumat tersebut menegaskan, apabila aparatur pelayanan publik BP2T tidak menepati pernyataan dalam maklumat tersebut, maka mereka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Walikota Pontianak H. Sutarmidji mengklaim, BP2T dinilai bebas dari korupsi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Kalau bebas dari korupsi, saya jamin BP2T itu sudah betul-betul memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi. Saya tidak bilang 100 persen namun 99 persen saya yakin pelayanan BP2T bebas dari korupsi,” kata H Sutarmidji, saat membuka Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pontianak yang bebas dari korupsi.

Dikatakannya, ia tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang mencoba-

coba melakukan penyimpangan dalam pelayanan perizinan.

Aparatur pelayan publik dimintanya untuk melakukan pemeriksaan tes urine karena ia tidak ingin ada aparatur yang menggunakan narkoba.

“Pelaku usaha jangan segan melaporkan upaya-upaya yang bisa menghambat percepatan perizinan yang dia perlukan,” pintanya.

Ia juga meminta, BP2T memberikan pelayanan yang transparan serta melakukan percepatan dalam pelayanan perizinan. “Kalau pelayanan perizinan lebih transparan dan cepat, itu bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Pelayanan publik apapun di Kota Pontianak ini harus cepat, transparan dan murah. Dalam pelayanan perizinan, Pemkot telah melakukan penyederhanaan perizinan yang semula sebanyak 99 jenis izin namun saat ini hanya tersisa 29 jenis izin. “Ini adalah upaya kita dalam reformasi biro-

krasi pelayanan publik,” katanya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, ia juga meminta BP2T melakukan inovasi-inovasi misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Ia berpendapat, masyarakat tidak mesti datang langsung memasukkan berkas permohonan namun bisa saja dilakukan melalui internet atau via email.

“Nanti ketika si pemohon ingin mengambil izinnya, baru dia membawa dokumen-dokumen aslinya,” rincinya.

Kepala BP2T Kota Pontianak, Eka Kusumawati menyatakan, dirinya beserta seluruh jajaran staf BP2T, berjanji untuk menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Mudahmudahan komitmen ini sebagai langkah awal kita untuk menjadikan pelayanan BP2T bebas dari korupsi,” janji Eka Kusumawati. o

Kamis, Penyerahan DAK2 Se-Indonesia Borneo Tribune, Jakarta Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati jadwal penyerahan data kependudukan yang akan digunakan untuk daftar pemilih Pemilu 2014.

Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) akan diserahkan secara serempak oleh kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Provinsi maupun kabupaten/kota, Kamis, (6/12). Menteri Dalam Negeri berharap, E-KTP dapat segera diselesaikan sehingga dapat menjadi acuan pendataan pemilih pada

Pemilu 2012.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE. MM usai menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji, pada kesempatan Rakornas Persiapan Penyerahan DAK2 dari pemerintah dan pemerintah daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta (29/11).

Mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri, Wagub Christiandy mengatakan pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan adalah berbasis NIK yang berlaku secara nasional, yakni satu orang hanya memiliki satu NIK saja, sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki identitas ganda karena sebelum diberlakukan pro-

gram E-KTP ini telah ditemukan 8 juta KTP ganda yang nantinya dengan program E-KTP ini akan diverifikasi kembali.

Selain sebagai identitas diri, nantinya E-KTP ini diharapkan dapat digunakan untuk semua pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan. Bahkan rencana ke depan Mendagri telah membahas bersama Kementerian Hukum dan HAM untuk memberlakukan E-KTP seumur hidup, dengan menunggu peraturan lebih lanjut. (rilis/Citra Humpro Prov. Kalbar). o

BEBAS KORUPSI Walikota Pontianak, H. Sutarmdji dalam arahannya usai menyaksikan pembacaan dan penandatangan maklumat meminta BP2T memberikan pelayanan bebas dari korupsi. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

CMYK

Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Selasa, 4 Desember 2012

5

Rubijanto Ketuai Panitia Ranham 2011-2014 Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Bupati Pontianak, Ria Norsan melantik panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) periode 2011-2014 di Aula Kantor Bupati Pontianak, Senin (3/12), kemarin. Panitia Ranham diketuai Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto dan Setda Gusti Ramlana selaku sekretaris.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Kepala Kanwil Depkum dan HAM Provinsi Kalbar, Wakapolres Pontianak, Aryanto, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Kasiman, Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Pontianak.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan, mengatakan kegiatan

pengukuhan panitia Ranham dan Sosialisasi tentang Hak Azasi Manusia, diharapkan memperkaya wawasan dan cakrawala tentang pemahaman HAM serta dapat memberikan kontribusi yang baik untuk menyelamatkan generasi dari pengaruh peradaban yang negatif.

Apalagi, melalui peraturan perundang-undangan merupakan cerminan keseriusan pemerintah untuk memajukan dan menegakkan HAM di Indoesia, terlebih lagi dengan dikeluarkannya berturut-turut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2011–2014 yang telah dicanangkan oleh

presiden di istana negara pada bulan Agustus 2011 yang lalu.

“Kita berharap, hasil dari sosialisasi ini dapat memberikan kontribusi untuk dapat meringankan dan menjawab segala persoalan tentang permasalahan kemanusiaan di Kabupaten Pontianak,” katanya.

Lebih lanjut Norsan mengatakan masalah hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dapat dijumpai dalam butirbutir Pancasila, dan dalam undang-undang dasar 1945.

Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan

hak-hak asasi manusia.

“Salah satu pilar dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial adalah diakuinya dan dilaksanakannya HAM, hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah khususnya di Kabupaten Pontianak, dalam menghadapi tantangan ini, nampaknya pemerintah juga terus mengupayakan untuk mewujudkan penegakkan HAM di Indonesia,” katanya.

Adanya Perpres tersebut, diharapkan semua provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk susunan panitia Ranham di daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka pemenuhan perlindungan HAM di Indonesia untuk dilaksanakan secara sungguhsungguh.

RANHAM Bupati Pontinak, Ria Norsan saat melantik Panitia Ranham Kabupaten Pontianak yang diketuai Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

“Akan tetapi perlu disadari bahwa, tanggung jawab dan tugas untuk menegakkan dan melindungi HAM bukanlah hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, untuk itu sosialisasi mengenai HAM semacam ini perlu dilakukan terus menerus dan bersama-

sama, kerena perjuangan penghormatan, perlindungan penegakkan HAM harus terus diperjuangkan sepanjang perjuangan umat manusia itu sendiri,” ungkapnya. o

Mustafa: 10 Kasus di-PTUN Belum Selesai Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih dicengkram 10 kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus-kasus lahan, CPNS dan pemberhentian sementara terhadap Sekretaris Dinas Perhubungan masih berlanjut dan belum kelar.

Kepala Bidang Hukum dan HAM Kabupaten Kubu Raya, Mustafa, Senin (3/12) kemarin membeberkan kasus-kasus tersebut. “Kasus yang paling dominan yang diPTUN-kan oleh para penggungat itu adalah kasus lahan, kedua CPNS. Sampai saat ini kasus tersebut masih menunggu hasil keputusan majelis hakim pada PTUN. Apapun hasilnya maka setiap penggugat dan tergugat harus menerima hasil tersebut,” jelas Mustafa.

Mustafa menguraikan untuk kasus Rustam Efendi yang diberhentikan sementara oleh Bupati Kubu Raya

“

Ya ada juga kasus yang sudah sampai tahap kasasi dan ada juga kasus yang masih tahap awal

“

Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya

dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan KKR sudah sampai kesimpulan dan pada 12 Desember 2012 majelis hakim akan melakukan pembacaan tuntutan. “Kita tetap akan mengawal gugatan CPNS, lahan, Rustam Efendi dan gugatn yang di PTUN lainnya. Sejauh ini dalam penanganan kasus tersebut belum ada satu pun yang terkendala. Ya meskipun ada kita tetap bisa mengatasinya,” katanya.

Mustafa menjelaskan, dari 10 kasus tersebut ada juga beberapa kasus yang proses hukumnya sudah

ditingkat kasasi. Ia tidak menampik masih ada juga beberapa kasus yang proses hukumnya masih tahap awal. “Ya ada juga kasus yang sudah sampai tahap kasasi dan ada juga kasus yang masih tahap awal,”kata Mustafa.

Disinggung mengenai target penyelesaian kasus, Mustafa mengatakan tidak ada target yang ditetapkan oleh Pemkab Kubu Raya. Karena dalam menangani kasus di PTUN itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku.

“Kita juga akan lihat indikator-indikator apa yang penggugat PTUN kan,”tuturnya.

Dalam menangani beberapa kasus Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Mustafa mengaku berkomitmen untuk netral dan transparan.

“Apapun hasil dari 10 kasus Kubu Raya yang di PTUN kan tetap tidak akan kita tutupi. Karena suatu pemerintahan sudah dituntut untuk transparan dalam berbagai hal,”tegas pejabat yang pandai bernyanyi ini. o

Kubu Raya Dihantui HIV/AIDS Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya Sejak tahun 2011 hingga 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya mencatat 10 orang penderita HIV/AIDS di empat kecamatan dari sembilan Kecamatan di Kabupaten termuda ini. Umumnya diidap masyarakat usia produktif 20-29 tahun.

Kepala Bidang Kesehatan Dinkes Kabupaten Kubu Raya, Marijan, Senin (3/12) mengungkapkan dari data yang disampaikan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, pada 2011 tercatat enam kasus HIV/AIDS, diantaranya lima orang penderita HIV, satu orang AIDS. “dari lima orang itu, tiga laki-laki dan dua perempuan,” kata Marijan.

Marijan membeberkan pada tahun ini pihaknya mencatat empat kasus HIV yang diderita oleh Pekerja Seks Komersial (PSK), satu orang meninggal. Penyebab penularan karena faktor resiko heteroseksual atau seseorang yang lebih suka untuk memiliki hubungan seksual dan emosional dengan anggota lawan jenis.

Upaya yang dilakukan, lanjut Marijan untuk mengantisipasi penyebaran HIV/ AIDS sudah dilakukan sejak 2008 lalu dengan menggalakan program penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) di empat Puskesmas di empat kecamatan, Rasau Jaya, Sungai Durian, Sungai Kakap dan Ambawang.

Pelaksanaan program penanganan IMS di empat kecamatan tersebut, lanjut

Marijan karena kawasan tersebut dikategorikan rawan penularan HIV/AIDS. Sehingga memang harus segera mendapat penanganan agar tidak menular kepada masyarat lainnya. “Empat kecamatan tersebut dapat dikatakan rawan penularan HID/AIDS,” ucapnya.

Marijan menjelaskan pihaknya juga menggalakan upaya-upaya pendekatan langsung kepada masyarakat guna memberikan pemahaman menjalani hidup sehat.

Marijan tidak memungkiri jika penyakit HIV/AIDS masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Sehingga tidak jarang penderita enggan memeriksakan kesehatannya. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala pihaknya untuk menekan penularan virus tersebut. o

Bengkayang Borneo Tribune

Selasa, 4 Desember 2012

Dinas Pariwisata Terbitkan Buku Eksklusif Profile Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Sebuah langkah maju ditempuh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bengkayang untuk memperkenalkan aset wisata dan budaya yang dimiliki.

Sebuah buku dengan judul eksklusif profile lahir dengan tujuan semakin dikenalkan aset yang masih terpendam tersebut.

“Buku ini sebenarnya terbit Juli lalu dan ini sebagai salah langkah ril kita untuk mempublikasikan aset yang kita miliki,” kata Frans Wijaya, SAP, Kasi Promosi Wisata, Senin (3/12).

Buku ini berisikan 63 judul yang menjelaskan beragam jenis pariwisata Bengkayang. Buku ini mencoba menggambarkan betapa kayanya Bengkayang.

Kaya akan alam dan budaya yang tidak kalah dengan daerah lainnya.

‘Inilah daerah kita, daerah kita ternyata kaya, dan kekayaan itu belum diketahui semua pihak. Dengan adanya buku ini, kita berharap pariwisata kita makin dikenal,’ tambah Frans.

Untuk menggambarkan kekayaan pariwisata tersebut, dalam buku itu disuguhkan beragam keunggulan.

Mulai dari birunya air Samudra Indah, keanekaragama hewan laut Pulau Randayan. Derasnya air terjun Riam Berawan hingga tingginya Gunung Niut.

“Semuanya ada di buku setebal 72 halaman ini,” katanya. Untuk melayani pembaca dari luar, buku ini ditulis dengan dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

Buku yang dikemas dengan menarik ini disambut baik Kepala Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bengkayang, Dra. Anastasia Maria. Ia mengatakan buku ini bertujuan sebagai pengembangan dan penguatan informasi data-

PORKAB untuk Pembinaan Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Ketua Umum PORKAB Bengkayang ke-I, Kristianus Anyim melalui Ketua Harian, Martinus Khiu mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat terutama bagi pecinta olahraga.

“Ini sebagai upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat,” kata Khiu.

Khiu yang juga sebagai

Guru Tuding Tunjangan Sertifikasi Didepositokan Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang

Aset pariwisata Bengkayang sampai hari ini diakui secara nasional dan replikanya dibangun di Taman Mini Indonesia Indah FOTO:Ist

Ketua Umum KONI Bengkayang melanjutkan, kegiatan PORKAB tujuannya untuk memupuk rasa semangat kekeluargaan bagi pecinta olahraga yang ada di Bumi Sebalo.

Ia berharap legislatif, eksekutif, para pengurus cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Kabupaten Bengkayang serta masyarakat Bumi Sebalo untuk mendukung kegiatan ini sehingga penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. o

Pemkot Giatkan Program P2WKSS Borneo Tribune, Singkawang Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) diharapkan tidak serta merta meraih juara saja. Tapi bagaimana membangun motivasi kepada masyarakat terutama kaum perempuan agar mampu mandiri demi meningkatkan keseFOTO: Rudi/Borneo Tribune jahteraan keluarga.

Nadjib “Kalau target sih boleh juara, namun tujuan yang lebih penting lagi adalah bagaimana membangun motivasi kepada masyarakat,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPKB) Singkawang, Nadjib.

Menurutnya, P2WKSS dihadirkan untuk membangun kemandirian wanita, karena bagaimanapun jumlah wanita hampir sama dengan laki-laki. Namun dalam kenyataannya, masih ada saja kelemahan yang dialami, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun di bidang lainnya.

“Hal ini adalah sebagai upaya memadukan program pemerintah guna peningkatan peranan wanita, bagaimana meningkatkan peran PKK, bagaimana memberdayakan posyandu di desa di bidang kesehatan, kemudian dalam Peranan Perempuan (P2) yakni masalah ekonomi wanita, usaha-usaha yang dipegang kaum wanita harus didorong agar bisa membantu pemasukan keluarga,” katanya. (Freelancer/Rudi) o

base kepariwisataan dan kebudayaan di Bengkayang.

‘Berbeda dengan publikasi yang ada, buku ini disajikan sederhana dengan menampilkan gambar-gam-

bar terbaru objek wisata.

Dengan harapan agar pengguna informasi dapat memiliki gambaran destinasi wisata yang akan dikunjungi,” katanya. o

6

Setelah ditulis beberapa waktu yang lalu terkait belum cairnya tunjangan sertifikasi guru di Bengkayang , kini keluhan para guru tersebut kembali bermunculan. AG misalnya, guru dari SMA Ledo ini dengan terang-terangan mempertanyakan lambannya pencairan tunjangan tersebut.

Ia mengatakan, guru yang mengikuti sertifikasi guru se-Kabupaten Bengkayang sebanyak 819, dengan jumlah angka yang lolos pada 2012 sebanyak 410 guru.

Namun para guru merasakan ketidakjelasan dalam pencairan dana tunjangan profesi guru (TPG) tersebut.

Ketidakjelasan itu, katanya, mulai dari molornya pembayaran hingga berkurangnya jumlah uang yang diterima. Ketidakjelasan pencairan tunjangan itu akibat pergantian UndangUndang (UU) Nomor 14/ 2005 tentang guru dan dosen dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 119/2010. Dalam UU No 14 /2005 tentang guru dan dosen, para guru yang sudah disertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulannya

sebesar satu kali gaji pokok bagi guru PNS dan Rp 1.500.000 bagi guru nonPNS. “Awalnya pencairan TPG didistribusikan langsung ke rekening masing-masing guru untuk per tiga bulan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Disampaikan, setelah 2010, berdasarkan Permenkeu No 119/2010, mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi dilakukan per semester dan tidak langsung ke rekening guru.

Berdasarkan UU tersebut, tunjangan itu kemudian dimasukkan sebagai dana penyesuaian, layaknya BOS, yang pengelolaan dan penyaluran diserahkan pada pemerintah daerah. Menurut penilaian, kebijakan pemerintah terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi menggunakan dasar hukum Permenkeu No 119/2010 katanya perlu dipertimbangkan, terutama pencairan dan jumlah yang diterima oleh para guru.

“Mekanisme ini berpeluang mengarah kepada rawannya penyalahgunaan (dikorupsi) oleh birokrasi pembuat kebijakan,” katanya.

Terpisah disampaikan guru SMP di Kecamatan Jagoi Babang yang enggan menyebutkan nama mengatakan terbitnya Permenkeu

tersebut, ia menduga banyak pihak (daerah) yang mengambil keuntungan dengan mendepositokan dana tunjangan sertifikasi tersebut ke salah satu bank yang dibungakan untuk kepentingan kelompok. Penyalahgunaan penggunaan dana tunjangan sertifikasi itu menurutnya sudah berlangsung selama 4 tahun lalu.

Hampir semua guru tahu masalah ini, hanya saja kami tidak berani mempertanyakan hal tersebut, bisa celaka pak,” katanya.

Lambatnya tunjangan sertifikasi guru juga menjadi beban pikiran guru di Kecamatan Seluas. Salah seorang guru di sana menambahkan, banyaknya dana tunjangan sertifikasi yang tidak dicairkan dengan alasan guru yang bersangkutan tidak memenuhi waktu minimal mengajar (24 jam).

Aladin, Kasi di Dinas Pendidikan Bengkayang mengaku tidak mengetahui kenapa terjadi keterlambatan cairnya dana sertifikasi. Untuk sertifikasi tersebut, Dinas Pendidikan hanya mengurus perlengkapan administrasi, sementara untuk pencairannya ada di Bagian Keuangan. Diketahui guru di Bengkayang baru mendapatkan tunjangan sertifikasi selama tiga bulan, JanuariMaret 2012. o

SMK N 3 Pariwisata Ranking 15 Lomba Kreativitas Pendidikan Karakter Borneo Tribune, Singkawang SMK Negeri 3 Pariwisata Kota Singkawang merupakan salah satu sekolah yang mampu menerobos untuk mengikuti ajang penilaian lomba kreativitas pendidikan karakter se-Indonesia di Hotel Tanah Abang Jakarta.

Meskipun hanya mampu meraih pada posisi ke-15, dengan nilai rata-rata 79,28 dari 33 peserta, namun hal tersebut tentu menjadi hasil yang membanggakan dengan kondisi SMK Negeri 3 Pariwisata yang masih terbilang baru berjalan. Dibanding dengan peserta lainnya, yang sudah pada posisi SMK bertaraf Internasional dan

sekolah rintisan berbasis Internasional.

Kepala SMK Negeri 3 Pariwisata Singkawang, Bambang Sri Seramto, menjelaskan bahwa kekalahan pada penilaian lomba tersebut adalah terletak pada kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMK N 3 Pariwisata. Misalnya, Bambang mencontohkan, dikarenakan belum adanya tempat ibadah dan perpustakaan di sekolah ini, sehingga SMK N 3 Pariwisata belum mampu masuk 10 besar pada ajang tersebut.

Sementara, lanjut Bambang, tempat ibadah dan perpustakaan itu mem-

FOTO: Rudi/Borneo Tribune

Bambang Sri Seramto punyai nilai yang sangat tinggi, karena dianggap sangat penting dan merupakan jan-

tungnya sekolah.

“Jadi kita hanya bisa memperoleh nilai 65 saja pada sarana dan prasarana itu. Sedangkan pada kategori yang lain, seperti karya ilmiah, alhamdulillah, SMK N 3 Pariwisata berada pada posisi ke-6. Sementara pada wawancara secara global dan persentase sekolah ini masuk 10 besar. Jadi, jika dinilai rata-rata secara keseluruhan, kita hanya mampu menduduki posisi ke-15 dengan rata-rata 79,28. Sedangkan 10 besarnya diborong oleh sekolah-sekolah besar yang ada di Jawa,” ungkapnya.

Menurut Bambang, betapa

pentingnya pendidikan karakter pada tiap sekolah.

Karena ini merupakan ciri dari masing-masing sekolah.

Namun pendidikan karakter haruslah dibarengi dengan adanya dukungan dan komitmen dari seluruh komponen baik itu dari anggota sekolah sendiri maupun pemangku kebijakan.

Disamping itu, katanya, pendidikan karakter juga tidak terlepas dari kepedulian orang tua siswa serta keselarasan pendidikan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) khususnya pada SMK dan pendidikan nonformal. (Freelancer/ Rudi) o

Obyek Wisata Miskin Perhatian Borneo Tribune, Singkawang Dari hari ke hari dunia kepariwisataan di Singkawang dirasakan cukup menggeliat. Sayang di balik perkembangan ternyata ada wilayah di Singkawang yang memiliki potensi wisata yang sangat tinggi untuk perkembangan dunia pariwisata justru tidak tergarap dengan maksimal dan terkesan tidak diperdulikan.

Potensi objek wisata yang sangat kaya akan potensi itu ada di Kecamatan Singkawang Timur seperti Air Terjun Sibohe, Gunung Poteng, dan Batu Belimbing. “Sangat disayangkan kalau objek-objek wisata yang dikembangkan hanya di kawasan pantai saja, sedangkan di wilayah gunung tidak diperhatikan,” kata anggota DPRD Singkawang, Victorianus.

Menurut mantan Kades Pajintan ini, bila sejumlah tempat itu digarap dengan baik, maka kota ini bukan hanya dikenal dengan objek wisata pantai saja, namun juga objek wisata gunung.

Dengan tergarapnya ob-

Tarian kolosal binaan Disbudparpora Singkawang, yang disuguhkan pada pembukaan Festival Singkawang V di Halaman Mess Daerah beberapa hari lalu FOTO: Rudi

jek wisata tersebut, lanjutnya, bukan hanya akan mendatangkan PAD bagi Pemkot Singkawang, namun dengan juga akan

mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.

Permasalahan ini, sambung Victor, sudah sering dibahas dengan dinas terkait

di lingkungan Pemkot Singkawang, namun memang pembicaraan tersebut hanya habis pada saat itu juga dan tidak ada ditindak lanjuti.

Dirinya juga mengharapkan ada investor yang mau menggarap potensi wisata yang ada di Singkawang Timur itu. (Freelancer/Rudi) o

Selasa, 4 Desember 2012

Pererat Silahturahmi

TDM Lakukan Kunjungan ke TNI-AD Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau

HO TEL HOTEL Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak, Tel : (+62 561) 577 888 Fax. (+62 561) 768 833

HOTELMERPATI Jl. Gajah Mada No. 177-183, Pontianak 78121, Telp. (+62-561) 761598, 761397 (Hunting) Fax. (+62-561) 761398

Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak, Telp. 0561-745481, Fax. 0561-762662

Grand KARTIKA HOTEL Jalan Gajah Mada No. 89 Pontianak, Telp. (0561) 768999, Fax : 0561-761999

Jl. Rahadi Usman No. 2 Pontianak, T elp. (0561) 734401, Fax. 0561-738457

Jalan Nusa Indah III, Telp. (0561) 732223 Fax. (0561) 742882 Pontianak

Jl. Tajungpura No. 45 Pontianak, T elp. (0561) 736162, 745475 Fax. (0561) 740651

HOTEL KHATULISTIWA Jalan Pahlawan No. 40 Pontianak, T elp. (0561) 735890, Fax. (0561) 739001

Jalan Diponegoro No. 56 Pontianak 78117 Telp. 0561-736793 Fax. 0561 - 734930

Hotel’95 Jl. Sidas No. 8 Pontianak Telp. (0561) 736022/ Fax. (0561) 736200

Jl. Imam Bonjol No. 95 Pontianak, T elp. 7959595 (95 m samping UNTAN)

Hotel Surya Jl. Gajah Mada No. 889 Telp. (62-561) 736 122 Fax. (62-561) 734 374

Jl. Sidas No. 1 1-A Telp. (0561) 734337 Fax. (0561) 760334 Pontianak-Kalbar

Hotel

KAPUAS DHARMA Jalan Diponegoro No. 46 Telp. (0561) 733777 Fax. (0561) 740555

Borneo T Tribune

Jl. Imam Bonjol No. 89 Pontianak, Telp. 0561-766669 Fax. 735399

7

Pengembangan Multikulturalisme

100 Pelajar Sanggau Ikut Sosialisasi

Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau

Untuk mempererat tali silahturahmi, Tentara Darat Malaysia (TDM) mengadakan kegiatan Unit Commander Meeting (UCM) ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Korem 123/Abw Sintang dan Kodim 1204/Sanggau, Senin (3/12).

Kepala Staf Ketiga Brigade Infantri TMD Malaysia, Letkol Mohd Mahmud Bin Ahmad mengatakan TDM menepis berbagai isu yang meretakkan hubungan antar negara Malaysia-Indonesia.

Mereka menganalogikan hubungan yang erat antar kedua negara. ”Saya ingin menganalogikan, mana mungkin kita berperang. Di Malaysia, saya toleh ke kiri ada orang Indonesia, saya toleh ke kanan ada orang Indonesia,” ujarnya saat menghadiri ramah tamah di Keraton Surya Negara, Minggu (2/12) malam kemarin.

Ramah tamah merupakan rangkaian acara UCM yang dihadiri Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara, H Gusti Arman, Kasrem 121/ABW Sintang, Letkol Infantri Agus Prasetyo Ari Wibowo, dan Kasdam 1204 Sanggau, Mayor Infantri Anton Siswanto.

Menurut Mahmud, penduduk Indonesia di Malaysia sekarang sudah cukup ramai. Alasan itulah yang tidak memungkinkan kedua negara ini berperang. ”Sekarang ini ada dua juta lebih orang Indonesia di sana. Jadi kalau kita lihat itu tidak mungkin,” jelasnya.

Mahmud menuturkan, harusnya kebersamaan yang sudah dijalin cukup lama dapat terus terwujud. Jika, memang ada sedikit kesalahfahaman, hal itu bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. ”Kemakmuran yang kita rasakan bersama harus dikongsi, yang bersalah biarlah Undang-undang yang mengurus, kita jangan mengikut-ikut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 121/ABW Sintang, Mayor Kav Eddy Wijaya menuturkan pertemuan yang digelar merupakan upaya menjalin persaudaraan antara tentara kedua negara tetangga ini.

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. “Kegiatan ini merupakan atas nama persahabatan. Kerjasama keduabelah pihak dalam upaya mengeratkan hubungan TNI-TDM,” ujarnya.

Berbagai isu yang pernah berkembang antar kedua negara tidak akan mempengaruhi hubungan keduabelah pihak. Pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. ”Misalnya masalah patok, pernah terjadi maka kita akan saling berkoordinasi,” ungkapnya.

Eddy mengungkapkan, untuk kedepan, berbagai program positif akan digelar. Hal itu seperti saling berkunjung, program anak asuh, kerja bakti bersama dan lain-lain.

Bahkan pihaknya juga berencana mengadakan program anak asuh. Baik di Kuching atau di Pontianak.

“Jadi, nanti pemuda usia 15-18 tahun bisa dikirim ke Kuching, nantinya di sana ditempatkan di rumah perwira, sejenis kegiatan home stay-lah, ini bisa dilaksanakan secara bergantian,” ungkapnya.

Jl. Dr. Setia Budi No. 93 Ptk Telp.: 0561-736195 Fax.: 0561-736668 e-mail : aromainn@ymail.com

Landak-Sanggau

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang bekerja sama dengan Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sanggau menggelar kegiatan sosialisasi Pengembangan Multikulturalisme Pelajar SMA sederajat.

Senin, (3/12), bertempat di Ruang Musyawarah Kantor Bupati Sanggau, kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang pelajar utusan dari SMA se-Kota Sanggau yang juga pendamping dari masing-masing sekolah. Sosialisasi dibuka Bupati Sanggau yang diwakilkan oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sanggau, Drs. Joko Prihanto. Dalam sambutan Bupati menyatakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Kesbanpolinmas Provinsi Kalbar yang telah me-

nyelenggarakan kegiatan ini. ”Diharapkan nantinya dapat memberikan sebuah komitmen kepada kita bersama pentingnya sebuah arti Multikulturalisme dalam kehidupan kita yang penuh dengan keberagaman, dalam upaya membangun masa depan bangsa paham multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana melainkan sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup masyarakatnya,” ujarnya.

Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri. Namun membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang akan membuat acuan untuk memahami dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ”Saya berharap agar lingkungan Pendidikan merupakan wadah untuk mencapai

kehidupan yang cerdas dan mempertinggi derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu konsep budaya. Pendidikan bukan hanya menghasilkan otak yang cerdas juga diharapkan mampu mencapai kemajuan adab budaya dan persatuan, kesadaran akan kedaulatan bangsa dan kedaulatan rakyat,” ungkapnya.

Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak saja berkaitan dengan suku bangsa, agama dan daerah. Melainkan juga dengan kesatuan gender.

Joko menambahkan, kepada seluruh peserta hendaklah mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dapat bermanfaat, dan berhasil.

Sehingga pada akhirnya membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau dan tercapainya Sanggau Bangkit dan Terdepan.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga Kepala Badan Kesbangpolinmas Kakbar, Tonny Ferdy, S.Sos, M.SI mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada generasi muda khususnya Pelajar pada tingkat sekolah menengah guna menghadapi tantangan perubahan zaman terkait dengan kemajuan informasi dan komunikasi.

Selain itu juga, kegiatan ini diharapkan akan mereduksi berbagai prasangka akibat stereotip negative yang melekat dan dilekatkan kepada masing masing suku bangsa yang ada, khususnya suku bangsa di Provinsi Kalimantan Barat.

Tonny mengatakan dipilihnya pelajar SMA dalam kegiatan ini berdasarkan pertimbangan dan pemikiran bahwa mereka belum disusupi dan dikotori oleh paham-paham pemikiran dari pihak

Nonong Menjadi Penonton di Lahan Sendiri Borneo Tribune, Landak Nonong, (45) warga Dusun Tamang Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak hanya menyesal atas penyerahan lahannya terhadap perusahaan terbatas DLP Wilmar Group. Sewaktu perusahaan DLP dibuka didaerah kecamatan Jelimpo warga setempat ada yang menyerahkan lahannya ada yang 2 bahkan sampai 5 hektare ke pihak perusahaan.

Dilihat dari sisi perekonomiannya, Nonong yang merupakan warga yang sangat memprihatinkan. Ia berharap ingin hidup lebih baik dari sebelumnya, Nonong ikut menyerahkan lahannya yang lebih dari 3 haktare. Berbekal penyerahan lahan kepada pihak perusahaan, dirinya dengan sang istri berharap ingin bekerja diperusahaan tersebut walaupun status pekerjaannya sebagai buruh lepas

dilapangan. “ Awalnya kami bekerja di perusahaan tersebut sebagai buruh lepas dilapangan juga sebagai pemupuk sawit dengan upah per karung dibawah 10 ribu dan istri saya sebagai tebas di lapangan dengan gaji per HK,” ujar Nonong.

Semakin bertambahnya beban hidupnya, Ia merasa harus ber istirahat sebentar apalagi kondisi kesehatan sering sakit-sakitan. Ahkirnya Nonong istirahat sebentar. Merasa kondisinya sudah sehat Ia berniat untuk bekerja kembali, tapi ternyata kondisi tidak seperti yang Ia bayangkan. “Kami berdua tidak diperkenankan untuk bekerja,” papar Nonong.

Diharapkan nonong, dirinya ingin tetap bekerja kembali walaupun statusnya di lapangan dan jangan sampai menjadi penonton. (Yohanes.J)

yang mempunyai kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan upaya penumbuhkembangan kembali salah satu pilar utama berbangsa dan bernegara yaitu Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, agar terjalin komunikasi dan interaksi lintas etnik sekaligus mempertemukan perbedaan khususnya perbedaan kesukubangsaan yang dimiliki masing-masing individu yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta komitmen menjadikan Kalbar lebih baik dan maju dimasa mendatang.

Dalam sosialisasi ini menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya, Prof Dr Sy. Ibrahim Alqadri, M.Sc yang menyampaikan tentang Multikulturalisme dan Pancasila, serta Eka Hendry AR. M.Si menyampaikan tentang Keberagaman dalam Masyarakat dan diisi juga sesi tanya jawab.

Dansatgas Pamtas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Musa David M. Hasibuan membuka turnamen bola volly out door di Gunung Bentuang Kecamatan Entikong. Foto Ratnasari/ Borneo Tribune

Danyon 123/Rajawali Buka Rajawali Border Cup I 2012 Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Dalam rangka Hari Juang Kartika TNI AD ke-67, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 123/Rajawali mengadakan kejuaraan bola volly yang bertajuk Open Turnamen Bola Volly “Rajawali Border Cup I

2012” yang dibuka Minggu (2/12) kamarin.

Turnamen ini dibuka langsung oleh Dansatgas Pamtas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Musa David M. Hasibuan di lapangan bola volly out door Gunung Bentuang Kecamatan Entikong yang dihadiri jajaran Muspika Kecamatan Entikong.

Ketua Panitia Pelaksana, Letda Ctp Edy Siswanto S.Sos, selaku Perwira Penerangan Satgas mengatakan turnamen ini dilaksanakan. dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan serta pembinaan cabang olah raga bola volly di Kalbar, disamping untuk lebih meningkatkan persaudaraan, rasa cinta tanah air dan nasionalisme masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia.

Turnamen ini mendapat dukungan penuh dari ketua Umum KONI Kalbar, Sy Machmud Alkadrie, yang memberikan apresiasi ting-

gi terhadap pembinaan olah raga di Kalbar, apalagi turnamen ini dilaksanakan di daerah perbatasan Entikong.

Turnamen ini akan berlangsung sampai tanggal 16 Desember 2012 yang diikuti oleh 15 tim terkuat di Kalbar di antaranya Elang Sekayam, SGB Club, Stedy Bro dan tim tim tangguh lainnya. ”Yang lebih menarik dari event ini adalah, sebagian besar dari tim yang bertanding akan mengambil pemain dari Pulau Jawa yang tergabung dalam Proliga bola volly nasional, sehingga akan terjadi persaingan yang sangat menarik dalam even ini,” ujarnya.

Setelah acara pembukaan oleh Dansatgas Pamtas, langsung dilaksanakan pertandingan exebisi antara Tim bola volly Satgas Yonif 123/Rajawali dengan tim bola volly dari Tentara Diraja Malaysia, yang bertujuan untuk lebih mempererat hubungan militer dari kedua Negara.

BPK RI Temukan 13 Temuan Terhadap Aset Pemkab Borneo Tribune, Landak Bupati Landak, Adrianus AS, menyebutkan tahun 2012 sekarang bahwa didapati ada 13 temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Pontianak Kalimantan Barat tentang aset pemerintah.

13 temuan BPKRI terhadap aset pemerintah daerah kabupaten landak merupakan tugas pemerintah untuk menyelesaikan temuan tersebut. Persoalan aset pemkab landak adalah persoalan yang menjadi tantangan yang dihadapi kabupaten landak sebab salah satu contoh masalah tanah dan bangunan pemerintah kabupaten Landak yang saat ini ada beberapa orang mengaku pemilik tanah atas bangunan pemerintah, ujar Bupati Landak pada saat Rapat paripurna jawaban PU fraksi-fraksi DPRD terhadap nota

keuangan dan RAPBD T.A 2013, Senin, (3/12) kemarin. ”Pada tahun anggaran 2011 dan 2012, ada 13 temuan dan 28 rekomendasi. Untuk 28 rekomendasi sudah kita tindaklanjuti dan untuk 13 temuan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan karna menyangkut aset daerah kabupaten Landak dan temuan aset tersebut perlu pelacakan karna yang sulit menyangkut masalah tanah,” ujar Bupati.

Dilanjutkan Bupati bahwa tadi malam ada warga kota ngabang ada sebidang tanah yang mengaku memiliki tanah yang ditempati bekas gedung swadaya dibelakang dinas pemuda olah raga dan parawisata milik dia, saya minta sekda untuk membentuk tim untuk melacak asal usul tanah tersebut, papar Bupati. (Yohanes J.)

Sekadau Borneo Tribune

Selasa, 4 Desember 2012

8

Ratusan Remaja Peringati Hari AIDS se-Dunia Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Ratusan anak di Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, terlihat antusias memperingati Hari AIDS se-Dunia yang diperingati pada Sabtu, (1/12).

Acara yang dilaksanakan di SMPN 1 Nanga Taman ini diikuti oleh perwakilan dari sejumlah sekolah. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga SMA. Acara memperingati Hari AIDS seDunia ini diisi dengan menggelar sosialisasi serta interaktif dengan metode tanya jawab yang dikemas dengan sangat menarik.

Selama penyelenggaraan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau juga menyebarkan ratusan brosur pengetahuan HIV-AIDS serta puluhan poster yang dibagikan untuk anak-anak dan sekolah.

Peringatan Hari AIDS seDunia ini dimaksudkan agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik sejak dini terhadap apa itu HIV dan AIDS. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau. Team WVI Sekadau dihadiri oleh Ignatius Anggoro selaku Manager. Sedangkan team Dinas Kesehatan dihadiri oleh Slamet (Kabid PMK), Martinus Ridi, Kasie Pemberantasan Penyakit, Purkisnawati, Kasi Pencegahan Penyakit dan Antima Yulianti, Pengelola Program HIV/AIDS.

Beragam pertanyaan yang diajukan anak-anak. Salah satunya terkait kepanjangan HIV dan AIDS, cara penularan, kebiasaan yang tidak menular serta bagaimana membedakan yang sudah terkena HIV. Kesemua pertanyaan itu dijawab dengan baik.

“HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dan tidak menular melalui hewan,” jawab salah seorang siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Team Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau memberikan banyak penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada.

“HIV adalah virus yang menyerang manusia dan berinkubasi selama kurang lebih 4 tahun di dalam tubuh. Setelah itu akan muncul serangkaian gejal-gejala dalam tubuh dan dinamakan AIDS. Tubuh akan sangat mudah terserang penyakit, tidak sembuh-sembuh dan berat badan semakin berkurang,” papar Slamet yang belum lama ini mengepalai Bidang Penyakit Menular di Dinas Kesehatan.

Kepala SMPN 1 Nanga Taman, Marta mengatakan acara ini baru pertama kali diadakan di sekolahnya.

“Saya sangat menyambut baik kegiatan ini karena terkait besarnya resiko yang dimiliki anak-anak untuk tertular virus HIV. Anakanak perlu mengetahui dengan benar cara-cara penularannya, sehingga penyebaran virus HIV bisa diminimalisir,” terang Marta seraya tersenyum. o

Hari AIDS se-Dunia, ratusan pelajar di Nanga Taman terlihat antusias mengikuti sosialisasi bahaya HIV/AIDS dalam rangka memperingati hari AIDS se-Dunia Sabtu (1/12). Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau dan Wahana Visi Indonesia (WVI) Sekadau Project. FOTO: Istimewa

Pemerintah dan Perusahaan Bersama Rawat Fasilitas Jalan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Pemerhati Sosial Sekadau, Samtedy mengharapkan semua pihak, termasuk masyarakat bisa ikut menjaga serta merawat fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Dengan begitu, fasilitas yang dibangun maupun diperbaiki setiap tahun menjadi sarana pelayanan publik yang dipakai secara terus menerus oleh masyarakat.

“Kita harus sama-sama menjaga fasilitas pemerintah, baik itu jalan, jembatan, bangunan pelayanan kesehatan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya,” ujar Samtedy menanggapi keluhan masyarakat terkait sejumlah ruas jalan yang rusak di Kabupaten Sekadau.

Beberapa hari terkahir, sejumlah warga di Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang Hulu mengeluhkan

kondisi jalan rusak. Warga menuding kerusakan jalan terparah seperti di SP2 Maboh, Kecamatan Belitang akibat tingginya mobilitas kendaran milik perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena itu, Samtedy mengharapkan semua pihak termasuk pihak perusahaan swasta terutama sekali perusahaan perkebunan kelapa sawit juga harus menjaga sekaligus merawat fasilitas jalan yang notabene merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sekadau. Salah satunya adalah jalan umum milik kabupaten.

“Logikanya begini, kan pemerintah sudah membangun jalan termasuk merawatnya. Ya perusahaan perkebunan kelapa sawit juga harus bersatu merawt jalan yang mereka pakai. Seperti jalan di SP 2, termasuk di Balai Sepuak,” tegasnya.

Namun demikian, seperti yang diketahui bahwa me-

mang persoalan perawatan jalan kabupaten menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui instansi terkait.

Namun menurutnya, alangkah lebih baik lagi jika pihak perusahan perkebunan kelapa sawit yang merasa mereka rutin melewati ruas jalan milik Pemkab Sekadau tersebut ikut memberikan dana dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah.

“Tujuannya, dana yang diberikan kepada Pemkab dalam bentuk hibah dipakai untuk memperbaiki jalan di daerah perusahaan perkebunan kelapa sawit berdomilisi. Dana hibah itu bisa diberikan kepada Pemkab Sekadau khusus untuk membantu perawatan jalan kabupaten. Saya rasa kalau sudah direalisasikan rencana ini, mungkin fasilitas yang ada salah satunya jalan, selalu dalam kondis baik,” tandasnya. o

Hari AIDS se-Dunia

Dinkes Bagikan Brosur dan Poster HIV/AIDS Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menyebarkan ratusan brosur seputar pengetahuan HIV/AIDS serta puluhan poster yang dibagikan untuk anak-anak maupun sekolah, di Kecamatan Nanga Taman, Sabtu lalu.

Hal tersebut dalam rangka memperingati Hari AIDS seDunia.

Peringatan Hari AIDS seDunia dimaksudkan agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik sejak dini terhadap apa itu HIV dan AIDS. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Wahana Visi Indonesia(WVI) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau. Sementara dari Team WVI dihadiri oleh Ignatius

Anggoro selaku Manager.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau memberikan banyak penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada. “HIV adalah virus yang menyerang manusia dan berinkubasi selama kurang lebih 4 tahun di dalam tubuh. Setelah itu akan muncul serangkaian gejalgejala dalam tubuh dan dinamakan AIDS. Tubuh akan sangat mudah terserang penyakit, tidak sembuh-sembuh dan berat badan semakin berkurang,” terang Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, Slamet.

Acara yang dilaksanakan di SMPN 1 Nanga Taman ini diikuti oleh perwakilan dari sekolah-sekolah di sekitarnya. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai

SMA. Acara peringatan ini diisi dengan sosialisasi interaktif dengan metode tanya jawab yang dikemas dengan sangat menarik.

“Sosialisasi telah berjalan sesuai rencana dan anak-anak sangat antusias dalam setiap prosesnya. Semoga ini menjadi awal yang baik supaya para remaja semakin sadar dan mulai bisa melindungi diri mereka sendiri dari bahaya penyebaran virus HIV,” jelas Manager WVI Sekadau, Anggoro.

Sementara itu, Purkisnawati mengatakan para remaja perlu mengetahui caracara penularan virus HIV, karena merupakan kelompok usia yang rentan.

“Agar orang yang sudah terkena HIV/AIDS tidak dijauhi atau dikucilkan, tetapi tetap diberi kasih sayang,” ujarnya.

Kepala SMPN 1 Nanga Taman, Marta, menambahkan kegiatan itu baru pertama kali diadakan di sekolah ini. “Saya sangat menyambut baik kegiatan ini karena terkait besarnya resiko yang dimiliki anak-anak untuk tertular virus HIV. Anakanak perlu mengetahui dengan benar cara-cara penularannya, sehingga penyebaran virus HIV bisa diminimalisir,” terang Marta dengan penuh senyum.

Pada akhir acara, Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau membagi-bagikan ratusan brosur berisi informasi mengenai HIV-AIDS serta puluhan poster untuk anak-anak dan sekolah.

Anggoro menambahkan, kegiatan telah terlaksana dengan baik karena masingmasing pihak menjalankan perannya secara baik. o

Pasar Baru Janjikan Potensi Bisnis Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Pasar baru yang sudah dibangun Pemerintah Kabupaten Sekadau disambut baik oleh warga Sekadau.

Lokasi pasar yang strategis terletak diantara Jalan Merdeka Timur, Jalan (Sekadau-Sintang) dan Jalan Medeka Selatan (Jalan Sekadau-Rawak) diproyeksikan dapat menggairahkan aktifitas perekonomian di kawasan tersebut di masa mendatang.

Hingga kini, realisasi pembangunan pasar baru sudah berjalan. Yakni berupa penggusuran lahan, pembuatan akses jalan masuk dari arah Jalan Merdeka Timur (Jalan SekadauSintang) dan Jalan Merde-

ka Selatan (Jalan SekadauRawak) persis berada di Komplek Gedung Ketaketik, Paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau.

Posisi pasar yang ideal berada di tengah pemukiman memang cukup strategis. Hanya saja, sejumlah warga di Sekadau belum banyak yang tahu apa yang akan dijual di lokasi pasar baru di tengah kota Sekadau tersebut.

“Kami pasti dukung. Apalagi ini di tengah kota. Hanya saja, sampai sekarang saya belum tahu apa-apa saja barang yang akan dijual di pasar nanti,” ujar salah seorang warga Jalan Rawak, Opit, kemarin.

Apalagi lokasi pasar yang menembus ke Jalan Rawak dari Jalan poros utama Jalan Sekadau Sintang memiliki lahan yang luas. Otoma-

tis dengan luasnya lahan yang disediakan oleh Pemerintah ini tentunya akan menambah peluang usaha bagi para pedangan.

Terutama harapan pedangan untuk bisa menempatkan kios-kios yang disediakan oleh dinas terkait untuk mereka mencari nafkah.

“Lokasi luas, tentu nanti menjadi pusat belanja masyarakat, seperti kami-kami di Jalan Rawak,” ucapnya.

Warga lainnya, Ina mengharapkan agar pasar baru nanti menyediakan kios-kios khusus kepada pedagang souvenir. Karena selama ini para pedangan souvenir di Sekadau kurang mendapatkan tempat khusus.

“Saya harap nanti ada kios yang khusus untuk menjual souvenir dan kerajinan,” tuturnya. o

Warga km 4 jalan sekadau-sintang resah akibat lalat bertebaran di pemukiman, warga khawatir lalat mudah membawa wabah penyakit.

Selasa, 4 Desember 2012

Sintang-Melawi

Borneo T Tribune

9

Ketika prestasi bulutangkis Indonesia melempem, anak-anak di Dusun Sejahtera, Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kubu Raya tetap bersemangat berlatih bersama rekan lainnya. Meski arena lapangan bulutangkis yang digunakan bekas Balai Desa yang tidak lagi difungsikan. FOTO: Agus Wahyuni/Borneo Tribune

“

Kalau orang tua kita di masa lalu menceritakan berbagai adat istiadat ini kepada kita untuk menurunkan adat dan budaya, maka untuk saat ini, sudah saatnya kita yang menghimpun adat istiadat tersebut sehingga generasi yang akan datang bisa tetap mengetahui apa saja kekhasan budaya melayu, khususnya untuk wilayah Melawi

Lawan Modernisasi melalui Budaya Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Chairil Effendy Foto Dok/Borneo Tribune

DI tengah gempuran perkembangan teknologi serta tren modernisasi dalam berbagai kebudayaan, adat istiadat sering kali terlupakan, bahkan hilang tergerus oleh zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan berbagai adat istiadat, khususnya di dalam suku Melayu oleh lembaga yang memang fokus berkecimpung dalam pelestarian budaya, seperti Majelis Adat Budaya Melayu.

“Saat ini masih banyak

adat istiadat yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentu perlu kita lestarikan,” kata Ketua MABM Kalbar, Chairil Effendy, belum lama ini.

Pelestarian ini tentu tidak hanya sekedar dengan mengaplikasikan budaya tersebut dalam berbagai momen.

Tapi juga perlu dihimpun, bahkan dibukukan, sehingga adat istiadat tersebut tak hilang atau terlupakan.

“Makanya saya berharap kepada MABM Melawi, adat yang telah terpelihara sejak zaman dulu agar bisa dihimpun,” papar mantan Rektor Untan ini.

Chairil mengungkapkan, banyak masyarakat tradisional, terutama yang berada di kampung menyimpan berbagai adat istiadat yang memiliki nilai edukatif bagi generasi saat ini. Berbagai adat istiadat tersebut, baik adat perkawinan, bercerita, atau pantun-pantun khas Melayu, sudah seharusnya terus terpelihara hingga di masa yang akan datang.

“Kalau orang tua kita di masa lalu menceritakan berbagai adat istiadat ini kepada kita untuk menurunkan adat dan budaya, maka untuk saat ini, sudah saatnya kita yang menghimpun adat

“

Dewan Dukung Program PNPM-MP Lala : Coret Anggaran Tidak Masuk Akal Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh MASUKNYA Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Melawi sejak tahun 2007 dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pihak lembaga legislatif Melawi pun mengakui sejumlah pencapaian program pusat tersebut dan berharap program PNPMMP dapat terus berlanjut.

“Secara kelembagaan kita sangat mendukung sekali program PNPM-MP. Sebagai wakil rakyat, perlu saya luruskan bahwa pihak DPRD tidak pernah mencoret sedikitpun dukungan anggaran untuk PNPM-MP yang tertuang dalam APBD,” kata anggota DPRD Melawi, Yustinus Bianglala, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, lanjut praktisi asal Partai Demokrat ini bukan berarti pihak DPRD langsung menelan mentah-mentah setiap usulan atau pengajuan anggaran dukungan untuk PNPM-MP setiap tahunnya. Karena bagaimanapun salah satu fungsi penting DPRD itu sendiri ialah melaksanakan fungsi penganggaran atau budgeting, selain fungsi pengawasan dan legislasi.

Sebelum disahkan ke dalam APBD, terangnya setiap asumsi usulan proyek serta nominal anggaran yang diusulkan pihak eksekutif, harus disortir terlebih dahulu oleh DPRD melalui Badan Anggaran. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah realities dan sudah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

“Karena anggaran kita terbatas, jadi tidak mungkin semua aspirasi masyarakat

bisa semua terakomodir.

Harus disortir dahulu sesuai kebutuhan, agar tidak terjadi kebocoran. Begitu pula, soal dukungan dana PNPMMP, akan kita coret jika ditemukan penjabaran anggaran kegiatan yang tak masuk akal atau tidak sesuai,” katanya.

Untuk itu, dengan adanya semiloka DPRD merupakan agenda yang sangat penting sekali. Dengan harapan untuk menyatukan persepsi terhadap program PNPM-MP di Melawi, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman serta putusnya koordinasi lintas sektor terkait.

“Penganggaran PNPM-MP bersumber dari APBN dan didukung dengan APBD sesuai naskah perjanjian urusan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Melawi, pada tahun 2012 ini telah dianggarkan

dana alokasi PNPM-PM sebesar Rp 1,5 miliar lebih untuk mendukung dana APBN sebesar Rp 15 Miliar lebih tersebut,” tandas Lala dengan ramah.

Sementara Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Melawi, Ali Hayat mengungkapkan sejak masuk tahun 2007 lalu, PNPM-MP berjalan dengan baik di Kabupaten Melawi dengan tingkat keberhasilan atau pencapaian pemanfaatan sekitar 80 persen. Untuk itu dirinya berharap partisipasi masyarakat dan proaktif pemerintah desa terhadap program tersebut dapat lebih meningkat.

“Keberhasilan program ditentukan masyarakat itu sendiri. Karena di PNPMMP, masyarakat desa dapat mengajukan usulan pekerjaan seperti fisik (Sarana dan prasarana) serta simpan pinjam. Untuk di Melawi hampir 80 persen kebanyak-

an dalam bentuk fisik,” timpalnya.

Fasilitator keuangan PNPM-MP Melawi, Hadi Suprianto mengatakan perkembangan dana bergulir bantuan langsung masyarakat (BLM) (PNPM-MP) yang terbagi menjadi dua kegiatan yakni aneka usaha dan simpan pijam sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 menunjukkan pencapaian yang memuaskan dengan tingkat pengembalian modal 86 persen dan resiko pinjaman hanya 14 persen dengan total asset produktif sudah mencapai RP 12.087.206.161.

“Total dana BLM dari tahun 2007-2012 mencapai Rp 8.968.768.600 dengan dana yang digulirkan sebesar Rp 16.473.723.750, dengan jumlah sebanyak 307 kelompok yang terdiri dari 238 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan 69 kelompok aneka usaha,” bebernya.

PKK Melawi Gelar LP3 Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh DALAM rangka untuk meningkatkan kinerja Tim Penggerak PKK Kabupaten dan TP PKK Kecamatan. TP PKK Melawi menggelar Latihan Pengelola Program dan Penyuluhan (LP3) PKK untuk pengurus PKK kecamatan dan PKK kabupaten. Kegiatan yang digelar di Pendopo Bupati Melawi, Senin (3/ 12). Kegiatan ini digelar untuk membentuk para kader yang terdidik dan profesional dalam mengelola organisasi PKK. Saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Melawi, Firman Muntaco mengata-

kan bahwa persoalan PKK ini memang harus didukung, bukan karena sebatas dipimpin oleh istri bupati, tapi karena pemerintah beranggapan inilah salah satu organisasi yang mampu bergerak sampai ke tingkat desa dalam menyampaikan program-program, membuat program-program dan akhirnya menciptakan keluargakeluarga yang sejahtera.

“Kegiatan seperti LP3 PKK ini harus diambil manfaatnya, karena bagaimanapun juga inilah kebutuhan pemerintah,” ujarnya.

Firman sendiri mengungkapkan, kegiatan PKK dalam penganggaran ditingkat provinsi, kabupaten/kota itu belum maksimal. Makanya

dirinya berpesan, program kerja PKK agar bisa diakomodir oleh SKPD terutama kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh PKK. “Saya minta Kepala Dinas dan Kepala Badan bisa untuk melakukan itu. karena tidak boleh juga muncul anggaran sekian ratus juta untuk PKK , dan itu bisa menjadi masalah. Tapi programprogram kegiatan yang pelaksanaan dilakukan oleh PKK mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan,” katanya.

Firman pun berharap dari latihan ini nantinya ada action di lapangan karena momen pada saat ini sangat tepat. Rekomendasi akhir dari kegiatan ini bisa disam-

paikan kepada bupati dan selanjutnya, bupati bisa menyampaikan kepada Sekda selaku ketua tim anggaran.

Sehingga hal-hal yang menyangkut penganggaran program-program PKK bisa dilaksanakan.

Ketua TP PKK Kabupaten Melawi, Henny Dwi Rini Firman mengatakan kegiatan Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluh PKK (LP3-KK) diharapkan dapat diikuti oleh semua kader PKK agar nantinya PKK memiliki kader yang terdidik dan terlatih dengan tujuan yang lebih luas diantaranya membangun kesamaan pemahaman terhadap arti pentingnya mekanisme administrasi yang baik.

“Selain itu, diharapkan juga nantinya akan tercipta koordinasi dan integrasi, serta sinkronisasi di bidang administrasi umum, keuangan, pelaporan pendataan dan pengarsipan seluruh pogja,” katanya.

Henny juga mengatakan LP3-PKK juga dilakukan untuk menjadikan organisasi PKK sebagai organisasi profesional, dikelola secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkualitas dengan basis pendidikan formal yang memadai dan berorientasi pada prestasi, kejujuran, loyal, memiliki sifat sebagai relawan dan peduli pada upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

istiadat tersebut sehingga generasi yang akan datang bisa tetap mengetahui apa

saja kekhasan budaya melayu, khususnya untuk wilayah Melawi,” pungkasnya.

Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 Jaring Masukan SETELAH resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan uji publik pengembangan kurikulum 2013 pada Kamis, 29 Nopember 2013 di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus melakukan uji publik Kurikulum 2013 ke berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya provinsi Sumatera Selatan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh dalam sambutannya di Griya Agung Gubernuran Sumatera Selatan (2/12) mengatakan uji publik ini terbuka untuk diberi masukan, disempurnakan, diperbaiki, dan di review. Dengan uji publik ini diharapkan ada rasa memiliki dan tanggung jawab dari publik.

Kurikulum, menurut Mendikbud, perlu disempurnakan mengingat urgensi rasionalitas yang kuat, yaitu “penting dan genting”. Rasionalitas “penting” mengingat inilah momentum yang tepat untuk mempersiapkan generasi 100 tahun Indonesia merdeka dengan memaksimalkan potensi bonus demografi yang relatif tinggi. “Kita harus berani mentransformasikan populasi usia produktif ini untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kompetensi, melalui pendidikan,” jelasnya.

Rasionalitas “genting” mengingat kurikulum harus disesuaikan dengan perubahan zaman. “Tujuannya kita inginkan yaitu membuat manusia yang bermartabat, berbudaya, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat,” ujar Mendikbud.

Lebih lanjut Mendikbud memaparkan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah transformasi nilai. Prosesnya dipengaruhi oleh efektifitas interaksi antara murid dan guru, efektifitas pemahaman terhadap interaksi tersebut, dan efektifitas penyerapan.

Mendikbud juga menekankan esensi Kurikulum terbaru ini adalah basis kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis Sikap, keterampilan, dan pengetahuan (attitude, skill, dan knowledge).

“Kurikulum ini memberi kewenangan pada satuan

pendidikan untuk mengembangkannya. Pusat menyiapkan kurikulum semantapmantapnya, dan guru mempunyai ruang untuk mengembangkannya,” jelasnya.

Adapun ciri Kurikulum 2013 yang paling mendasar adalah guru harus lebih banyak mencari tahu karena saat ini peserta didik dapat dengan mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi.

Dilain sisi, pesera didik didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan interpersonal, antar personal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah terbentuk generasi “Produktif, kreatif, inovatif, dan afektif”.

Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan murid untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Sementara itu ketika ditemui di acara uji publik ini, Kepala Bidang TK dan SD Kabupaten Ogan Ilir, Faturrozi, menilai rancangan Kurikulum 2013 sangat efektif karena anak SD tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak mata pelajaran. “Selain itu, kami di Kabupaten diberi kesempatan untuk memberi masukan pada kurikulum ini, dan juga tersedia waktu sosialisasi yang cukup untuk membuat strategi yang efektif untuk sosialisasi ke guru-guru hingga awal tahun ajaran baru 2013 nanti,” ungkapnya.

Hadir dalam sosialisasi sebanyak 275 orang pemangku kepentingan pendidikan, antara lain: seluruh kepala dinas kabupaten/kota, kepala bidang dikdas dan dikmen, kepala seksi kurikulum, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), para pengawas, dan perwakilan guru, tim pengembang kurikulum, perwakilan dosen, perguruan tinggi, PGRI, dewan pendidikan, maupun pengamat pendidikan di Sumatera Selatan. (kemdiknas)

Selasa, 4 Desember 2012

Kapuas Hulu

Borneo T Tribune

10

Kapuas Hulu Peringkat III Tercepat Perekaman e-KTP se-Indonesia “ Banyak kendala yang kita hadapi terutama masalah listrik yang sering byar pet, faktor cuaca serta letak geografis

“

Borneo Tribune/Putussibau KABUPATEN Kapuas Hulu berhasil mencatat sejarah dengan berada di posisi ke III yang tercepat dalam melaksanakan program penerapan perekaman e-KTP se-Indonesia.

Atas prestasi tersebut Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Ade Muhammad Zulkifli, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu Marcellus Basso, menerima piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Marcellus Basso mengatakan bukan ada tiga kabupaten yang tercepat dalam melakukan perekaman eKTP di Indonesia, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Pro-

vinsi Riau tercepat ke I, Kabupaten Padang Pariang, Provinsi Sumatera Barat tercepat ke II dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tercepat ke-III. Perekaman e-KTP itu sendiri di Kabupaten Kapuas Hulu dimulai sejak tanggal 26 Juli 2012 dengan target selama 120 hari, sedangkan target selesai pada tanggal

Marcellus Basso Kepala Dinas Dukcapil Kapuas Hulu memperlihatkan Piagam Penghargaan prestasi Kapuas Hulu dalam perekaman e-KTP dengan urutan ke III se-Indonesia.

FOTO: Timotius/Borneo Tribune

23 Oktober 2012.

“Penerimaan penghargaan tersebut diterima pak Bupati Kapuas Hulu di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, tanggal 29 November 2012, yang diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional persiapan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) dalam rangka Pemilu 2014 dan Sosialisasi Perpres No 67 Tahun 2011,” jelas Marcellus, Senin (3/ 12).

Dijelaskan Marcellus, dalam prestasi tersebut Bupati Kapuas Hulu menerima penghargaan atas komitmen keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menerima

piagam penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan e-KTP. Khusus untuk Kepala Disdukcapil menerima piagam penghargaan atas keberhasilan dalam pelaksanaan penerapan e-KTP. “Jadi masing-masing piagam yang kami terima ini berbeda-beda akan tetapi pada intinya ini merupakan penghargaan atas prestasi kita dalam melaksanakan program nasional,” cetusnya.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan perekaman eKTP di Kabupaten Kapuas Hulu, pihaknya telah bersusah payah mengingat luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 29.842 kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk sekitar 8

jiwa/kilometer persegi.

“Banyak kendala yang kita hadapi terutama masalah listrik yang sering byar pet, faktor cuaca serta letak geografis,” ujarnya.

Akan tetapi menurut Marcellus, prestasi yang diraih dalam urutan ke III tercepat perekaman e-KTP tersebut merupakan keberhasilan dan kebanggaan seluruh masyarakat Kapuas Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta semua pihak.

“Setiap kunjungan kerja pak Bupati selalu mengimbau agar masyarakat melakukan perekaman e-KTP, ditambah lagi kesadaran wajib e-KTP masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sehingga saat ini membuahkan hasil,” ungkapnya.

(Freelancer/Timotius)

Warga Perbatasan Pakai Zona Waktu Malaysia Borneo Tribune/Putussibau BUKAN hanya ketergantungan dengan sembako asal Malaysia, sejumlah

masyarakat di daerah perbatasan di Kapuas Hulu ternyata juga berpatokan dengan zona waktu negara te-

tangga Malaysia.

“Dulu memang kita menggunakan jam Malaysia, bahkan hingga saat ini patokan waktu zona Malaysia tersebut masih kita gunakan terutama orang-orang yang sudah lanjut usia,” kata Hendri Bulan, Kepala Dusun Seridan, Desa Laja Sandang, Kecamatan Empanang, Sabtu (1/12).

Menurut Hendri, penggu-

naan waktu zona Malaysia tersebut biasanya digunakan pada saat pertemuan, misalnya kata Hendri, apabila waktu ditentukan pukul 08.00 berarti 07.00 sudah harus kumpul, jadi tidak heran jika masih ada orangorang tua yang mengatakan jam 08.00 itu artinya jam 07.00 waktu Indonesia.

Dikatakannya, penerapan waktu zona Malaysia lan-

taran masyarakat di daerah perbatasan beberapa tahun silam banyak yang bekerja di Malaysia. “Bahkan bukan hanya zona waktu dari segi kebutuhan sehari-hari hingga saat ini masyarakat di daerah perbatasan masih ketergantungan dengan Malaysia, seperti sembako dan jenis barang lainnya,” ucap Hendri.

Hanya saja, saat ini me-

nurut Hendri atas perhatian Pemerintah Pusat akhirnya sedikit demi sedikit pengaruh Negeri Jiran tersebut perlahan-lahan mulai hilang. Meskipun kenyataannya sejumlah kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan masih tergantung dengan Malaysia.

“Untuk rupiah saja mata uang Indonesia masih banyak orang tua yang tidak

mengenalnya, mereka lebih kenal dengan Ringgit. Dengan sejumlah investor masuk ke daerah perbatasan sedikit demi sedikit membawa perubahan rupiah pun beredar ditambah lagi dengan kehadiran Bank di daerah perbatasan, akan tetapi cinta akan Indonesia ini tak kan tergantikan,” tuturnya. (Freelancer/Timotius)

Perkelahian di Barak PT Sinar Mas Berujung Kematian Borneo Tribune/Putussibau PERKELAHIAN yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, Minggu (2/12) di barak karyawan Blok P, PT Sinar Mas di Desa Kurak, Kecamatan Nanga Badau mengakibatkan tewasnya Dini (16) seorang warga setempat dengan bacokan senjata tajam jenis parang oleh Damianus Jumbu warga Desa Lauk 1 Kecamatan Putussibau Utara yang merupakan karyawan sawit PT Sinar Mas. Berdasarkan informasi yang diperoleh Borneo Tribune, kejadian bermula saat diadakan pesta minum-minuman keras terjadi cekcok alias adu mulut dan berujung pemukulan terhadap Nikolaus yang menyebabkan bibir Nikolaus pecah.

Kemudian Nikolaus mengambil parang dan menyerang Damianus Jumbu ali-

as Suas dan Roni, Damianus Jumbu dan Roni lari menghindar dan masuk ke dalam rumah. Selang beberapa menit kemudian Roni dan Damianus Jumbu kembali dengan membawa parang dan balik menyerang.

Nikolaus lari sambil berteriak dengan keras sehingga Dini (anak dari Nikolaus) yang sedang tidur terbangun kemudian dengan sigap mengambil sembilah parang dan membacok Roni mengenai paha sebelah kiri.

Melihat Roni terkena bacokan, Damianus Jumbu membacok Dini dari belakang dan mengenai punggung sehingga meninggal dunia. Kemudian Nikolaus menolong Dini sambil meminta maaf. Tetapi Damianus Jumbu malah kembali menyerang dan membacok Nikolaus yang mengenai kepala dan punggung Nikolaus.

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

PALAPA TAXI

PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG

Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2

Jl. Niaga No. 25

0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :

BERANGKAT:

05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Kondisi Dini setelah meninggal dunia akibat luka bacokan senjata tajam jenis parang. Foto: Istimewa Akibat kejadian tersebut Damianus Jumbu dan Roni diamankan di Polsek Nanga Badau, yang kemudian langsung diamankan ke Polres Kapuas Hulu. Sementara itu, Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu AKP Olaan Siahaan mengatakan bahwa kronologis kejadian awalnya bermula dari Damianus Jumbu, Abu Nawas, Suas dan Jagung sekitar pukul 10.00 WIB pergi dari barak menuju Badau dengan menumpang mobil truk.

Kemudian mereka nongkrong di warung Terminal Bis Badau, sambil minum minuman keras jenis Gagong sebanyak 2 botol, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang truk jemputan karyawan kembali ke barak karyawan PT Sinar Mas, sesampai di barak mereka

bersantai-santai sambil ngobrol.

Tidak berapa lama, terjadi keributan antara Keladan (Bapak Dini) dengan Aseng dan Ron. Pada saat itu Keladan membawah sembilah parang sambil mengejar Aseng dan Ron. Kemudian Abu Nawas berusaha melerai keributan tersebut, akan tetapi Keladan marah dan membacok Abu Nawas yang mengenai paha sebelah kiri lalu Abu Nawas lari ke kamarnya di barak.

Setelah itu Dini (anak Keladan) keluar dari barak dan mengatakan apa kalian mau bertengkar dengan Damianus Jumbu.

“Adanya pertengkaran antara Damianus Jumbu dengan Dini, maka Dini kembali ke barak mengambil sembilah parang. Melihat Dini mengambil parang Damianus Jumbu pun ke ba-

rak mengambil parang. Setelah keduanya sama-sama memegang parang dan berada di luar barak, Dini langsung mengejar Damianus Jumbu. Pada saat Dini membacok parang ke Damianus Jumbu, Damianus Jumbu sempat mengelak.

Damianus Jumbu langsung membalas membacok Dini dan mengenai bahu bagian belakang sebelah kanan Dini,” tuturnya.

Setelah kena bacokan tersebut, Dini masih dalam keadaan berdiri dan masih memegang parang. Kemudian Damianus Jumbu berdiri di belakang Dini kurang lebih setengah jam. Setelah itu Damianus Jumbu pulang ke kamarnya di barak P PT Sinar Mas. Sekitar pukul 17.00 WIB Suas meminta bantuan kepada Satpam PT Sinar Mas agar Damianus Jumbu diamankan ke Polsek Badau dengan menggunakan truk.

Kemudian anggota Polsek Badau mengamankan Damianus Jumbu ke Polres Kapuas Hulu.

“Saat ini tersangka kita amankan di Polres Kapuas Hulu guna dilakukan proses hukum, tersangka dikenakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 atau pasal 338 KUHP,” pungkasnya. (Freelancer/Timotius)

IKLAN BARIS Dijual

Dicari

Peluang Usaha

Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2.

Hub:085252015279

SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562

BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034

Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Peluang Bisnis INVESTASI EMAS! Hari ini daftar mulai besok Dpt PROFIT (7%/hari) www.forecashier.com/ID.000833 /SMS “MINAT”.Hp.087775210833

Dijual Tanah

Peluang Bisnis

Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336

Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll.

Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999

DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977

Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp.

0562-3320424 SKW

Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Kost

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Selasa, 4 Desember 2012

PAD Retribusi Tower Capai Rp 450 Juta Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (P2K), Suharjo Lie mengatakan pihaknya telah mengimplimentasikan Perda Retribusi Menara Telekomunikasi (Tower).

Tahun 2012 pihaknya telah berhasil memungut retribusi sebesar Rp 450 juta dari pengusaha pemilik tower di wilayah Kabupaten Pontianak.

“Sesuai data ada 90 tower di wilayah Kabupa-

ten Pontianak. Dimana seluruh pemiliknya tower sudah membayar retribusi pada tahun 2012 ini, sebesar Rp 450 juta lebih dan menjadi pendapatan asli daerah,” katanya.

Suharjo, menjelaskan dalam pelaksanaan penmungutan Retribusi Menara Komunikasi, Dinas P2K, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak perusahaan pemilik tower, dan menyampaikan Peraturan Bupati dan Perda Menara Komunikasi mengenai retribusi pemungutan retribusi kepemilikan tower

FOTO: Johan W / Borneo Tribune

Suharjo Lie

tersebut.

“Sesuai Perda kisaran pembayan retribusi menara komunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak sebesar 2 persen, serta ketinggian menara tower. Contohnya jika menara tower tingginya 75 meter maka kisaran pembayaran sekitar Rp 6-7 juta, dan jika tingginya 62 meter kisaran pembayaran Rp 5-6 juta.

Bahkan PAD melalui retribusi tower setiap tahun bisa meningkat jika ada penambahan jumlah tower di wilayah Kabupaten Pontianak,” ungkapnya.

Dua Ton Puyak Hitam Diamankan Kasat menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan ke ESDM ketapang untuk memastikan apakah ini puyak hitam asli atau hanya pasir saja. Saat ini barang bukti 2 ton puyak yang dikemas dalam 96 karung tersebut diamankan di gudang barang bukti di Polres Ketapang. Sedangkan kapal motor pengangkut puyak tersebut kini sudah tengelam sebagian di perairan Sungai Pawan Sukabangun saat diamankan Pol Airud di Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan.

“Saat ini polisi sudah

meminta keterangan dari enam warga yang saat itu kami minta untuk membantu mengangkat puyak tersebut. Dari keterangan pelaku sudah mengarah kepada sesorang kita terus mendalami kasus ini,” tegas Kasat.

Kasat menegaskan, Jika terbukti pelaku PETI akan di ancam dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambagan mineral dan batubara dengan ancaman 10 tahun penjara.

Waka Polres Ketapang Kompol Saiful Alam, menegaskan puyak di amankan polres Ketapang hanya seki-

tar 2 ton saja. Beredar isu di tengah-tengah masyarakat bahwa BB puyak yang diamankan polisi tersebut mencapai 10 ton.

“Saya perlu luruskan. Isu itu tidak benar, bagaimana mereka tahu ditimbang saja belum saat kita amankan kemarin,” tegas Waka.

Waka Polres mengatakan, logikanya kapal motor ÿpengangkut puyak tersebut hanya berkapasitas sekitar lima ton saja, sementara kapal motor tersebut berbodi kecil yang akan berlayar menuju ke Bangka Belitung. Bagaimana mungkin BB yang polisi amankan

bisa mencapai 10 ton.

“Kita juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas peti ini, sehingga bisa kita amankan,” kata Saiful.

Saiful memberikan warning agar masayarakat jangan melakukan perbuatan peti illegal yang bisa diancam dengan kurungan penjara. Polres Ketapang akan terus melakukan monitor atas kegiatan peti illegal di Ketapang ini.

“Modus-modus yang digunakan pelaku Peti masih memakai modus lama,” pungkas Waka Polres.

2013 Polresta Gencarkan Penanganan Kasus Korupsi negara sebesar 4.9 miliar, Tanggul Sungai Kakap dan Raskin.

“Keempat kasus tersebut proses penyidikannya sudah hingga penetapan tersang-

ka. Untuk kasus dugaan korupsi di Desperindang Kabupaten Kubu Raya itu , tersangkanya yakni, Kepala Bidang Disperindag KKR yakni, Asdian.

Dan

prosesnya saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri guna proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan, untuk kasus-kasus korupsi

yang belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri akan segera dituntaskan. Sebab, tahun 2013 mendatang pihaknya menargetkan untuk mengungkap kasus-kasus yang baru.

Kadisdik KKR Tolak Penghapusan UAN pendidikan yang lebih tinggi.”Inikan hanya wacana. Sekarang kalau UN dihapus bagaimana pelajar akan masuk ke sekolah favorit sementara indikator prestasinya tidak ada,” kata Frans, Senin (3/12).

Frans mengkhawatirkan nantinya jika UN dihapuskan akan banyak lagi wacana-wacana penghapusan yang ada pada program pendidikan, seperti yang barubaru saja didengar yakni penghapusan kurikulum.

Maka tidak menutup ke-

mungkinan ulangan umumpun akan dihapuskan.

Jika sudah demikian kondisinya, lanjut Frans tentu akan mempersulit guru-guru di sekolah untuk mengukur kemampuan anak didiknya dalam memahami mata pelajaran. Karena tidak ada lagi alat ukur atau indikator yang digunakan.ÿ Seharunya Untuk mencari solusi atas kegelisahanÿ DPR yang katanya pelaksanaan UN membutuhkan anggaran besar atau pada pelaksanaannya bukanlah

pengahapusan UN akan tetapisistem pelaksaan UN lah yang harus diperbaiki.

Menurut Frans, jika memang dalam pelaksanaan UN ditemukan kelemahan atau kekurangan, seharusnya kelemahan dan kekurangan itulah yang diperbaiki. Misalnya dalam hal pengawasan untuk menekan ketidakjujuran pelajar dalam mengikuti UN. “Saat inikan sudah dilibatkan perguruan tinggi sebagai pengawas independen. Kalau kurang efektif cari formulanya.

Bukan UN-nya yang dihapus,” tegasnya.

Ia pun menjamin selama ini pelaksanaan UN di Kabupaten Kubu Raya berjalan lancar tanpa ada kecurangan sedikitpun. Kalaupun wacana tersebut pada akhirnyaÿ direalisasikan, tentu tidak dapat ditolak karena sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. “Sebagai instansi yang di bawah kita tidak bisa menolak. Tapi kita berharap itu hanya sekedar wacana,” harapnya.

Kapolda Ancam Beri Sanksi Paling Tegas “Saya akan memberikan hukuman yang tegas kepada anggota yang nakal, apalagi sampai terlibat dalam

kasus pidana,” ungkapnya.

Dikatakan oleh Tugas, Ia meminta bantuan kepada masyarakat Kalbar, jika

ada oknum anggota kepolisian yang terlibat atau membackingi pelaku kejahatan serta tidak melayani

masyarakat dengan baik, segera laporkan ke Polda Kalbar.

“Kita minta masyarakat Kalbar untuk melaporkan kepada saya apabila ada oknum anggota yang nakal, arogan, serta terlibat dalam jaringan kejahatan, karena saya akan menindak mereka dengan tegas,” pinta Kapolda baru Kalbar ini.

Lanjut Kapolda Kalbar, bahwa dengan adany oknum - oknum anggota yang melanggar kode etik, disiplin, terlibat dalam suatu tindak kejahatan, berdampak pada institusi Polri itu sendiri, dimana citra Polri akan menjadi buruk, dimana Polri sedang memperbaik citra saat ini.

“Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada oknum anggota, akan diberikan setimpal dengan apa yang dilakukan anggota tersebut. Dan informasi masyarakat terkait anggota nakal, akan kita tampung dan kita selidiki, dan masyarakat yang menginformasikan akan kita lindungi, jadi masyarakat tidak perlu takut,” tambah Tugas.

Kapolda Kalbar juga mengimbau kepada seluruh jajarannya, untuk tidak memperburuk citra Polri, yakni dengan terlibat dalam suatu tindak kejahatan atau arogan kepada masyarakat. Kemudian anggota kepolisian wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya penuh kepada kepolisian dalam menjaga Kamtibmas dan menciptakan Kalbar yang kondusif ini.

11

Kejahatan Semakin Mengancam dimana pelaku kejahatan melukai korbannya. Pada tahun 2010 pelaku street crime yang berjumlah 6 orang dan menggunakan pisau, nyaris menghilangkan nyawa ibu - ibu yang keluar dari mobil.

Ibu yang menjadi korban saat itu, harus dirawat secara instensif di RS. Antonius, karena menerima luka bacok oleh sang pelaku.

Kemudian kasus perampokan di air hitam Jungkat, perampokan yang dilakukan oleh dua orang pelaku, yang masih membekas di keluarga korban, dimana korban kritis akibat luka sajam dan sang ayah meninggal dunia karena perampok tersebut.

Kemudian kasus perampokan yang mengguna satu unit mobil beberapa waktu lalu, dan para pelaku menyekap korban dan anaknya. Selanjutnya diteruskan dengan kasus pecah kaca mobil yang dialami kakek - kakek.

Akibat dari para criminer ini, masyarakat Kota Pontianak menjadi was was, rasa takut, trauma dan merasa tidak aman dimana pun berada. Dan ada juga sikap lainnya yang diambil oleh masyarakat, yakni akan memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan tersebut.

Dan tepat Minggu (2/12) sekitar pukul 05:30 WIB, masyarakat Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya di Jalan Tajung Raya II,

masyarakat memberikan pelajaran kepada pelaku pencurian rumah, yakni dengan cara menghajar pelaku, secara beramai - ramai, berganti - gantian.

Karena pelaku ini membawa pisau untuk melukai korban, apabila korban melawan. Bahkan korban sempat terluka akibat pisaunya, warga mengamuk, yakni dengan cara membakar sepeda motor pelaku dan dan menghajar pelaku.

“Bunuh dia, bunuh dia.

Orang seperti ini harus dibunuh, kalau tidak dibunuh, orang seperti ini akan membunuh para korbannya yang melawan,” teriak salah satu masyarakat yang menghakimi pelaku.

Pelaku pun, dipukul pakai kayu, dipukul, ditendang, diikat tangannya, kemudian dihajar, bahkan sempat pingsan. Dan dalam keadaan pingsan pelaku terus dihajar sampai sadar. Kemudian kepolisian datang untuk menenangkan kondisi.

Namun masyarakat tidak butuh kepolisian saat itu, tidak memandang adanya kepolisian. Karena masyarakat terus memukul pelaku walaupun pelaku dilindungi polisi. Hingga akhirnya pelaku pun dibawa secara paksa ke Polsekta Pontianak Timur.

Dan saat dibonceng polisi, warga tetap mengejar pelaku. Dan memukuli pelaku, dan sampai saat ini pelaku ditahan di Polsekta

Pontianak Timur.

Ini harus menjadi suatu pelajaran bagi para pelaku kejahatan yang masih berkeliaran, untuk menghentikan kejahatan yang mereka lakukan selama ini, karena masyarakat diluar sana menunggu pelaku kejahatan, untuk diberikan balasan, yakni dengan cara dihajar.

Masyarakat yang menghakimi penjahat ini, seperti tidak percaya lagi kepada kepolisian, karena merka berfikir dengan menghakimi langsung penjahatan tesebut, mereka puas.

Karena rata - rata penjahat yang ditangkap polisi khususnya pelaku curanmor, curas dan curat, para pelaku ini hanya dihukum sebentar, dalam hitungan bulan pelaku sudah keluar dan beraksi kembali.

Semoga kepolisian dapat merubah semua ini, dan semoga kepolisian dapat menjaga Kalbar dari ancaman dari para pelaku kejahatan yang membawa sajam dan senpi, dimana pelaku ini kapan pun dan dimana pun apabila melawan, maka korban tidak segan - segan dilkukai atau pun dibunuh oleh mereka.

Jika pelaku kejahatan bisa mengambil ketegasan dengan cara melukai korban-korbannya. Dimana ketegasan para penegak hukum, disaat pelaku sudah berhasil ditangkap??????.

Satu Lembaga Pemantau satu saja yang kita akui,” tegas Ketua KPU KKU, Dedy Efendy, Senin (3/12).

Kata Dedy, pihaknya menyiapkan kepada masyarakat bahwa lembaga pemantau Pilbup KKU yang telah terakreditasi oleh KPU KKU hanya 1 lembaga saja. Yakni Lembaga Independen Pemantau Demokrasi.

Dimana, sertifikat bernomor 160/KPU-KKU/ 019.964828/XI/2012, menyatakan Lembaga Independen Pemantau Demokrasi telah memenuhi

syarat yang diatur di dalam Pasal 114 UU Nomor 32 Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 117 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemantauaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Mereka sudah memiliki kewenangan sejak November ini hingga nanti saat pelantikan,” timpalnya.

Lembaga tersebut

mengklaim memiliki 70 personil yang telah tersebar di seluruh KKU. Bahkan sebanyak 43 desa yang ada di KKU sudah ditempatkan anggota mereka, termasuk di tingkat kecamatan.

“Lembaga pemantau tersebut juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan terkait adanya pelanggaran terhadap setiap proses pemilihan umum di KKU kepada Panwaslu yang selanjutnya diteruskan sesuai jalurnya,” tandasnya. (Abdul Khoir/ Borneo Tribune)

WWF Gelar Workshop Usaha Berkelanjutan hijau di Kalimantan Barat khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Termasuk mengeksplorasi pengembangan produk berbasis keanekaragaman hayati, isu tenurial, penguatan akses masyarakat, tata kelola aset alam, replikasi keberhasilan pengembangan kewirausahaan di tingkat masyarakat kepada komunitas lain, integrasi program restorasi ke dalam revitalisasi dan pengayaan tembawang, dan beberapa isu strategis lainnya.

Pada pelaksanaan lokakarya kali ini yang dilakukan atas kerjasama Yayasan Dian Tama (YDT) dan WWF-Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-25 YDT dan ulang tahun ke-50 WWF-Indonesia, diharapkan dapat menjadi ajang saling tukar pengalaman dan informasi antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat serta dapat merumuskan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang lebih konkret dalam mempromosikan gagasan ekonomi hijau dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan, termasuk di wilayah Heart of Borneo. Diharapkan pula lokakarya ini dapat mempromosikan beberapa teknologi tepat guna seperti teknologi arang untuk berbagai dimensi kehidupan.

Secara lebih khusus, mengingat pada tanggal 12 Desember 2012 yang akan datang Pos Lintas Batas (PLB) Badau-Lubok Antu akan dibuka secara resmi

oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, diharapkan pula rumusan yang pernah dihasilkan pada saat Lokakarya Green Economy yang pertama di Pontianak, Kalimantan Barat pada November 2010, dan berbagai pengalaman oleh masyarakat di bidang pertanian, usaha kerajinan, hasil hutan bukan kayu, ekowisata dll perlu dianalisis lagi dalam konteks perbatasan Malaysia-Indonesia dan potensi membangun usaha ekonomi hijau di lapangan lebih sesuai dan merata berhadapan dengan banyak tantangan seperti kesulitan akses dan medan fisik di wilayah perbatasan, peranan desa tokoh masyarakat adat, dan kaum perempuan sebagai aktor-aktor kunci perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilandasi keterikatan secara ekonomi-sosial-budaya dengan negara tetangga.

Upaya membangun Ekonomi Hijau dan pembangunan berkelanjutan yang mampu memenuhui berbagai tuntutan kesejahteraan dan perlindungan daya dukung jasa lingkungan, selain harus didukung segenap elemen strategis seperti pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat sipil, maka upaya ini juga tidak lepas dari keterlibatan penuh masyarakat kedua negara dan proses yang menyajikan informasi yang tepat dan lengkap, menguatkan kesadaran dan pemahaman, serta menjamin keterbukaan dan perencanaan bersama.

Dalam upaya membangun kapasitas kelompok masya-

rakat, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan display beberapa hasil produk masyarakat (kerajinan tangan, makanan, produk organik, paket ekowisata, energi terbarukan mikro hidro, dll), pameran foto dan publikasi yang terkait dengan isu ekonomi hijau, dan lain-lain.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 4-6 Desember 2012, bertempat di Hotel ORCHARD A. Yani Pontianak - Belakang Mega Mall. Sejumlah undangan dari kalangan Petani, Pengrajin, Tokoh masyarakat dan Tokoh Adat, akademisi, pemerintah, NGO Lokal dan Nasional, Pengusaha dan perwakilan Mahasiswa, dan Perbankan akan dilibatkan dalam workshop. Melalui workshop ini ditargetkan akan dihasilkan beberapa simpulan, antara lain; adanya peningkatan pemahaman tentang alternatif pembangunan berkelanjutan yang pro-green dan pro-poor di daerah perbatasan yang dapat didorong oleh Pemerintah, Adanya rekomendasi tentang prioritas ekonomi pro-green dan pro-poor , adanya rekomendasi tentang peranan masyarakat (2) negara dalam membangun kesejahteraan di daerah perbatasan di HoB., adanya pertukaran pengalaman dan kearifan dalam pengelolaan SDA menjadi produk pasar melalui teknologi dan pemasaran yang tepat guna. Serta adanya contoh model pengelolaan berbasis kearifan lokal yang mendukung pengembangan ekonomi keluarga. (rilis wwf)

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 4417 KS NR: MH328D40CBJ156374 NM: 28D3156050 A/N HALIMAH Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

STNK KB 5155 KJ NR: MH1JBE211BK124121 NM: JBE2E1122418 A/N KRISTIANUS HENDRI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

STNK KB 3422 TJ NR: MH314D205CK395337 NM: 14D1396245 A/N HERMAN Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. HN

CMYK

Seremonial www.borneotribune.com

Borneo Tribune

12

Selasa, 4 Desember 2012

Dispenda Optimis Capaian Target Penerimaan Daerah Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

Dalam rangka mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2012 dan rekosiliasi penerimaan sampai bulan Oktober 2012 ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, Senin (3/12) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas/Instansi penghasil dilingkungan pemerintah Provinsi Kalbar (SKPD).

Rakor ini berlangsung sehari, dilaksanakan di Grand Mahkota Hotel dan pesertanya dari instansi yang membidangi penghasil daerah dengan menyiapkan berbagai bahan-bahan, terutama sosialisasi penerimaan retribusi dan permasalahan yang dihadapi.

Kabid Retribus, Dispenda Kalbar, H Irwan menuturkan dalam tenggang waktu sisa dua bulan ditahun ini, apabila semua instansi penghasil pendapatan daerah memiliki komitmen kerja yang kuat, maka dalam pencapaian target tersebut bisa saja dapat terealisasi, setidaknya ada peningkatan.

“Rakor ini memiliki nilai positif dalam pencapaian terget, pemecahan ma-

salah yang dihadapi selama ini. Dispenda optimis dengan sisa waktu ini. Hasil nilai pencapaian target akan terealisasi, “ kata Irwan.

Evaluasi ini, kata dia, kegiatan tahunan yang sudah rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Namun khusus tahun ini, ada program rekonsiliasi target yaitu sebuah terobosan baru dalam rangka penertiban penerimaan keuangan daerah.

“Ini sangat bagus sekali, ketika rekonsiliasi target ditetapkan dan disepakati, maka masing-masing menandatangi berita acara,” jelasnya.

Sebagai gambaran umum, realisasi penerimaan daerah Provinsi Kalbar Tahun anggaran 2012 sampai bulan Oktober lalu, Pajak Asli Daerah (PAD) target Rp 1.167.994.951.408,99 realisasi Rp 988.940.340.182,60 capaian 84,67 persen. Pajak-pajak penghasil daerah yang ditergetkan sebesar Rp 979.304.000.000,00 dan realisasi yang dihasilkan, Rp 833.030.201.948,00 capaian persentase yang telah dicapai sebesar 85,06 persen.

Pajak penghasil yang ditergetkan Rp 979.304.000.000,00 meli-

puti, Pajak Kendaraan Bermotor Rp 289.000.000.000,00, realisasi capai yang dihasilkan, Rp 248.131.003.603,00 dengan persentase sebesar 85,86 persen. Pajak Kendaraan Diatas Air, target yang ditetapkan Rp 100.000.000,00, realisasi yang dihasilkan sebesar Rp 65.132.450,00 dengan persentase 65,13 persen.

Pajak BBNKB, target yang ditetapkan sebesar Rp 419.000.000.000,00 realisasi yang dihasilkan Rp 351.205.504.000,00 dengen persentase 83,82 persen.

Pajak BBNKA target yang ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,00 dan realisasi yang dihasilkan Rp 10.072.800,00 capai persentase sebesar 251,82 persen.

Pajak PBBKB target yang ditetapkan sebesar Rp 270.000.000.000,00 realisasi yang dihasilkan sebesar Rp 232.782.911.061,00 dengan persentase sebesar 86,22 persen. Pajak PAP target yang ditetapkan sebesar Rp 1.200.000.000,00 realisasi target yang dihasilkan sebesar Rp 836.028.034,00 dengan persentase sebesar 69,67 persen.

Sementara itu, retribusi daerah dengan terget yang ditetapkan sebesar Rp

RAKOR Dispenda Kalbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas/Instansi penghasil dilingkungan pemerintah Provinsi Kalbar (SKPD). FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

3.567.411.300,00, realisasi yang dihasilkan sebesar Rp 2.983.672.060,00 dengan persentase sebesar 83,64 persen. Retribusi Perizinan Tertentu dengan target sebesar Rp 540.000.000,00, realisasi sebesar Rp 686.761.940,00 dengan persentase sebesar 127,18 per-

sen.

Laba Usaha Daerah dengan target sebesar Rp 47.728.059.135,61, realisasi yang dihasilkan dengan target ini sebesar Rp Rp 47.528.660.608,00, maka, persentase yang dihasilkan sebesar 99,58 persen. Lainlain PAD dengan target Rp

AMAN-KB Gelar Diskusi Publik RUU PPHMA

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) sedang di godok oleh BALEG (Badan Legislasi) DPR-RI. Untuk mensinergikan hasil ini, Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar (AMAN-KB), Senin (3/12), menggelar Diskusi Publik RUU PPHMA di Hotel Merpati Pontianak.

Menurut Plt. Ketua BPH PW AMAN Kalbar, Agapitus, akhir tahun 2011, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012. Dari sekian banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas tahun 2012, salah satunya adalah RUU PPHMA. “Awalnya, AMAN-KB

memasukkan draf RUU PPHMA yang telah disusun ke Badan Legislasi DPR-RI beberapa hari sebelum sidang paripurna DPRRI dilaksanakan,” kata Agapitus, Sabtu (1/12).

Dalam rapat terakhir Badan Legislasi DPR RI (BALEG) pada tahun 2011, draf yang disusun oleh AMAN kemudian secara formal diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) untuk menjadi salah satu dari RUU yang akan dibahas dan disahkan dalam Prolegnas tahun 2012.

“Memasuki pertengahan tahun 2012, BALEG mulai bekerja dengan membentuk tim peneliti dan penyusun RUU PPHMA,” jelasnya.

Dalam beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh AMAN dan mengundang Tenaga Ahli (TA) Baleg dinyatakan bahwa draf yang

telah disusun oleh AMAN merupakan bahan dasar bagi BALEG dalam menyusun RUU PPHMA versi BALEG. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan oleh BALEG adalah melakukan penelitian ke beberapa wilayah. Dalam penelitian tersebut mereka mewawancarai para tokoh adat termasuk beberapa pengurus AMAN. Juga ada diskusi dengan pemerintah daerah dan akademisi di wilayah yang menjadi tempat penelitiannya.

Beberapa waktu yang lalu, masih menurutnya, ada informasi, bahwa Baleg sudah melakukan konsultasi terkait RUU ini di Provinsi Kalbar, hanya saja, AMAN secara organisasi tidak mendapat informasi ini, sehingga tidak mengikuti kegiatan konsultasi yang diselenggarakan oleh baleg DPR-RI ini.

“Saat ini Baleg masih mengumpulkan masukan

dari berbagai pihak sebagai masukan dan perbaikan atas draf yang telah mereka susun sebelumnya,” ujarnya.

Masukan secara resmi kepada BALEG, lanjut dia, paling lambat Januari 2013, bulan Februari 2013, RUU ini sudah akan dimatangkan untuk disampaikan kepada sidang paripurna. Setelah itu akan disampaikan kapada Presiden untuk kemudian pengesahan oleh Legislatif dan Eksekutif. “RUU ini sendiri ditargetkan untuk di sahkan pada Masa Sidang III 2013-2014,” rincinya.

Masyarakat adat sejajar dan memiliki martabat yang sama dengan semua masyarakat lainnya, sementara harus tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut, dan semua

kelompok masyarakat memberikan kontribusi terhadap keberagaman, kekayaan peradaban dan kebudayaan yang merupakan warisan bersama umat manusia.

“Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dilaksanakan bedasarkan asas partisipasi, keadaan sosial, kesejahteraan, transparansi, kesetaraan dan non diskriminasi, HAM, keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Untuk mencapai masyarakat adat yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat diperlukan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tanggung jawab pemerintah ini adalah pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya dilaksanakan melalui proses idetifikasi sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adat. o

Emi Borneo Tribune, Pontianak

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Unit Kerja Instansi pelaksanaan fungsi kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Kabupaten Bengkayang mengadakan kegiatan pengembangan multikulturalisme pada pelajaran SMU yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Kegiatan dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Tonny Ferdy, baru-baru ini di Bengkayang.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Tonny Ferdy menuturkan kegiatan ini bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan bersama mengenai pendidikan multikultural dalam sebuah bangsa. Tantangan dan pengetahuan oleh bangsa khususnya masyarakat Kalbar dalam menciptakan suasana

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy

CMYK

988.940.340.182,60 capai persentase sebesar 84,67 persen. Jumlah keseluruhan dengan target yang ditetapkan Rp 2.892.316.228.408,99 dengan realisasi sebesar Rp 2.596.871.007.318,60, persentase sebesar 89,79 persen,” rincinya. o

BKBP Kalbar Inisiasi Pendidikan Multikultural

Saatnya, Masyarakat Adat Diakui UU Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak

29.079.794.829,38, dengan realisasi sebesar Rp 34.604.270.961,25, persentase yang dihasilkan sebesar 119,00 persen.

“Jumlah PAD yang ditergetkan sebesar Rp 1.113.387.576.315,00 dengan realisasi yang dihasilkan dalam terget ini Rp

yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di masa yang akan datang.

Dirinya berharap dengan diadakan pendidikan multikultural ini, dapat tumbuh sikap toleransi dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman asasi yang ada.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa nara sumber yang diambil dari tokoh akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat yaitu Prof.

Dr Sy Ibrahim Alqadrie, MSc dan Eka Hendry M Si. Dihadapan peserta yang terdiri dari pelajar SMU di Bengkayang, guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Camat serta UPT kabupaten, Tony meminta agar usai mengikuti kegiatan ini, seluruh peserta dapat mengaplikasikannya dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, praktek toleransi dan saling menghargai satu sama lain di tengah-tengah masyarakat semakin terwujud.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Silverius Sinoor, dalam sambutannya mengatakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran multikulturalisme adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah merupakan sarana efektif untuk menanamkan kesadaran Multikultural.

Lebih lanjut, kata dia, paradigma baru yang harus dikembangkan di dunia pendidikan saat ini adalah paradigma pendidikan yang mampu menempatkan pendidikan sebagai media transformasi pengetahuan.

Paradigma pendidikan tersebut bermuara pada terciptanya sikap peserta didik yang mau menghargai, menghormati perbedaan etnis, agama dan budaya dalam masyarakat. o