cmyk
I DEALISME, K EBERAGAMAN
DA N
KEBERSAMAAN
Borneo Tribune www.borneotribune.com
Kamis, 6 Desember 2012
22 Muharram 1434 H - 23 Cap Gwee 2563
Oknum Guru Tampar dan Jemur Siswa Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak OKNUM Guru SMPN 14 Pontianak, Sofiandi, A.Md ditengarai menampar dan menjemur salah satu siswanya yang masih duduk di kelas VII A. Gilang Saputra (14) warga Gang 86 Jalan Ya’M. Sabran Tanjung Hulu menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oknum guru ini hanya garagara raport mini yang tak diantarkan siswa tersebut kepada oknum guru. Kejadian ini berawal dari Sofiandi tersebut meminta kepada Gilang untuk mengantarkan rapor, namun Gilang menyuruh temannya mengantarkan rapor tersebut, Rabu (4/
Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103
Polda Belum Temukan Tersangka Utama Hampir Sebulan Kasus Sabu 28 Kg 8 Orang Diperiksa Hampir satu bulan penyelidikan terkait sabu 28 Kg dilakukan Polda Kalbar melaui Dit Narkoba Polda Kalbar. Sudah 8 orang yang berstatus terperiksa, yakni terdiri dari 4 oknum petugas Bea dan Cukai Entikong, 2 Oknum Supir Bus SJS dan 2 orang lainnya. Namun Polda Kalbar belum menemukan tersangka utama.
....Ke Halaman -11
S uara Enggang KERJA dan RENCANA DALAM bacaan pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar pada tahun 1970-an, ada cerita berjudul Angan-Angan Si Muin. Dikisahkan Si Muin mempunyai setempayan madu. Dia ingin menjual madu itu ke pasar. Lalu Si Muin berbicara kepada dirinya sendiri: “Saya bawa madu ini ke pasar. Pasti banyak orang mau
P. Florus Kolomnis
Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121
Prabasa: Ini Kabar Baik
Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak MENURUT Kapolda Kalbar Brig jend Pol Tugas Dwi Apriyanto, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan
penyidikan Dit Restik Polda Kalbar. Kasus ini tetap menjadi atensinya. Saat ini Polda Kalbar terus mencari tersangka utama dibalik pengiriman sabu 28 Kg, dan sejumlah saksi sudah diperiksa.
“Terkait dugaan oknum Bea Cukai yang terlibat dan dugaan oknum Bea Cukai menerima amplop, masih terus dikembangkan dan selidiki sampai dimana, karena ini menjadi titik awal untuk mengungkap se-
mua tersangka yang terlibat,” ungkap Kapolda Kalbar, Rabu (4/12), kemarin. Dikatakan Kapolda bahwa, ini bukan hanya sekedar barang temuan saja melainkan ....Ke Halaman -11
Prabasa Anantatur
....Ke Halaman -11
Ikhwani A Rahim
Andry Borneo Tribune, Pontianak
B uah Bibir Program Doktoral Untan ANGGOTA Komisi D DPRD Provinsi Kalbar, Tony Kurniadi, berpendapat bahwa sudah saatnya Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak membuka program doktoral berbagai jurusan maupun disiplin ilmu dalam beberapa tahun mendatang. Apalagi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur yang dimiliki universitas tertua di Tony Kurniadi, ST
Dewan Apresiasi Raskin Gratis
....Ke Halaman -11
Privasi Buku Harian Linda: “Apa yang sedang engkau baca?” Santi: “Sebuah buku harian...” Linda: “Apa isinya?” Santi: “Saya tidak dapat memberitahu kamu. Buku harian adalah buku yang sangat pribadi. Banyak hal rahasia, dengan kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang lain, dan selain itu... buku harian ini adalah milik kakak saya...””o
Polda Kalbar Musnahkan 31,8 Kg Sabu Achmad Mundzirin Borneo Tribune, Pontianak KEPOLSIAN Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar)
musnahkan sabu seberat 31,8 Kg. Sabu tersebut merupakan hasil penangkapan sabu 3,8 Kg dengan tersangka MI dan sabu 28 Kg hasil tangkapan Bea Cukai
tanpa tersangka. Pemusnahan ini sendiri berlangsung di salah satu hotel di Kota Pontianak, Rabu (4/12), kemarin. ....Ke Halaman -11
PEMUSNAHAN. Kapolda Kalbar saat memusnahkan sabu seberat 28 Kg dan 3,8 Kg narkoba jenis sabu di Halaman salah satu hotel yang ada di Pontianak, dan pemusnahan ini dilakukan dihapadan tersangka narkoba sabu 3,8 Kg, FOTO Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.
WAKIL Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, MH menyambut baik rencana Kementerian Sosial RI yang mengusulkan agar beras bagi masyarakat miskin (raskin) disalurkan secara gratis untuk rakyat Indonesia. “Ini merupakan kabar baik. Mudah-mudahan segera terealisasi sehingga masyarakat yang tidak mampu akan terbantu sekali melalui kebijakan seperti ini,” ujar Prabasa Anantatur, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (5/12). Legislator Partai Golkar ini menilai berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI memang sebagai leading sektor. Di dalam undang-undang tersebut juga turut membahas mengenai penyaluran raskin bagi masyarakat miskin. Selama ini, sambung Prabasa, rumah tangga sasaran raskin harus membayar Rp 1.600 per kilogram raskin. Dengan asumsi raskin Rp 6.600 per kilogram. Dengan demikian, pemerintah mensubsidi Rp 5.000. Namun usulan gratis tentu akan meringankan warga kurang mampu di Provinsi Kalbar. “Pokoknya kita sambut positiflah. Mudah-mudahan terealisasi,” harapnya. Prabasa menambahkan, meski demikian, biasanya di daerah ....Ke Halaman -11
Menikmati Transportasi di Melbourne (2) Tak perlu khawatir terlambat yang ingin menuju ke tempat kerja, universitas atau bertemu kolega. Karena tersedia transportasi massal yang nyaman dan aman di Victoria. Transportasi yang siap sedia antar ke mana saja, dengan rute yang sudah ditentukan. Tinggal dipilih tersedia Trams, semacam kereta listrik berjalan, dan transportasi lainnya yaitu Bus.
Kemana-mana Naik Trams dan Bus. Awas Tuti! Viodeogo Borneo Tribune, Pontianak DARI penginapan apartemen Quest Finlay di hari SeninJum’at, kami belajar di kantor Asia Pacific Journalism Centre, di Amess Street. Untuk menuju ke sana tersedia jalur Bus. Rutenya nomor 250-253. Kami setiap pagi sebelum kelas dimulai pukul 08.30 memilih naik bus antara pukul 07.42, 08.00. datangnya setiap 10 menit sekali. Paling telat, bus datang
Salah satu trams berhenti. Tidak perlu khawatir ketinggalan kereta listrik ini di Kota Melbourne. Foto Viodeogo/Borneo Tribune
....Ke Halaman -11
Penumpang cukup ramai di dalam trams. Di dalam tersedia pegangan tangan bagi yang tidak mendapatkan tempat duduk. Foto Viodeogo/Borneo Tribune
Menyambut Natal & Tahun Baru Banjir Hadiah Langsung
PT. ANZON AUTOPLAZA Cabang: Singkawang : Jl. A. Yani No. 08 Telp. (0562) 637000, Sampit : Jl. Jend Sudirman Km. 1
HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -
cmyk
Melayani: - Antar Jemput Penumpang & Carter - Jasa Pengiriman Barang & Dokumen
Kamis, 6 Desember 2012
T
Borneo T Tribune
2
Pesta Akbar Demokrasi di ‘Negeri Bertuah’
AJUK
Perda/Perbup Kubu Rapat Rutin Raya Tersosialisasikan? Kubu Raya menjelma menjadi kabupaten yang ‘menggemeskan’ di Kalimantan Barat. Daerah otonom termuda di wilayah Borneo Barat ini mencatat sejumlah prestasi nasional baru-baru ini, terutama pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di BPMPT dan PM. Jelas penghargaan ini membanggakan, apalagi pelayanan naik tingkat ‘Bintang 2’. Berada di atas satu tingkat dengan Kota Pontianak maupun kota/kabupaten lainnya. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran serta rakyat (masyarakat) dalam pengurusan perizinan dan peraturan yang mengaturnya. Pelayanan publik ini jelas dilengkapi dengan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati (Perbup). Begitu juga hal-hal lainnya, banyak sudah diatur dalam Perda dan Perbup. Namun sayang, ‘kencangnya’ melengkapi ‘kabupaten terdepan dan berkualitas’ ini dengan aturan, ternyata tak diikuti sosialisasi Perda/ perbup. Sosialisasi terkesan ‘berlari di tempat dan berproses dengan lambat’. Kondisi ini diakui dengan gamblang Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Mustafa. Ia tak malu-malu mengakui sosialisasi Perda memang minim sosialisasi. Apa persoalannya? Ternyata, anggaran yang dialokasikan minim. Sayangnya, besaran ‘duit’ untuk urusan sosialisasi ini tak disebutkan. Satu tahun anggaran, hanya cukup buat sosialisasi di satu kecamatan. Artinya, setahun hanya belasan persen saja rakyat Kubu Raya yang mengetahui ada Perda atau Perbup? Penjelasan ini sama saja membeberkan untuk menyelesaikan sosialisasi di 9 kecamatan membutuhkan waktu 9 tahun? Padahal, setiap tahun Perda dan Perbup selalu bertambah. Selain itu, 5 tahun Kubu Raya berdiri, masih ada masyarakat 4 kecamatan yang tidak mengetahui Perda/Perbup. Apakah anggaran lagi-lagi harus menjadi pembatas klasik untuk ‘bergerak’? Benarkah anggaran sosialisasi tersebut minim? Atau jangan-jangan tumpang tindih, mafhum saja di Kubu Raya juga memiliki Bagian Humas, Diskominfo, Badan Penyuluhan, atau seksiseksi promosi di masing-masing SKPD? Apakah ini tidak bisa dikelola secara sinergi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dengan anggaran sendiri pula? Apakah dari kegiatan bagian-bagian itu tidak bisa diselitkan sosialisasi Perda/Perbup? Apakah sosialisasi hanya sebatas mengundang masyarakat, menjelaskan dan kemudian dibagikan konsumsi? Apakah tidak ada inovasi lain agar sosialisasi Perda/perbup tersebut? Kita yakin, Kubu Raya memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni. SDM yang mampu membuat sosialisasi ini menjadi hal yang menarik, efektif, cepat serta murah. Tentu harus lahir dari SDM-SDM yang dipenuhi dengan ide-ide kreatif yang dipenuhi inovasi. Terpenting, tidak menjadikan anggaran sebagai salah satu penghalang untuk mensosialisasikan Perda/ Perbup. Menunda atau tidak mensosialisasikan peraturan jelas akan membuat masyarakat ‘buta’ akan aturan, padahal itu hak masyarakat untuk mengetahuinya sebagai wujud transparansi dan good governance. Wajar saja, bila pelanggaran-pelanggaran terjadi. Kita juga tidak ingin, rakyat baru diberitahu peraturan ketika aparat pemerintah turun ke lapangan hendak menindak. Jelas, tingkat kualitas dan kuantitas pengetahuan masyarakat tentang Perda/Perbup sangat penting artinya bagi kualitas pembangunan dan perkembangan Kubu Raya ke depan. Perlu disadari, pemerintah sekarang adalah peletak pondasi. Bila penyerapan ‘peraturan’ lemah oleh masyarakat akibat minim sosialisasi Perda/Perbup, akan menjadi lemah dalam penegakan aturan. Semoga, ditemukan jalan keluarnya sehingga masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami aturan yang sudah dibuat dengan menyedot ‘dana’ rakyat juga.
Salam. Redaksi mengundang pembaca Borneo Tribune untuk mengirim tulisan untuk rubrik “Citizen Journalism”. Bentuk tulisan dapat berupa laporan kegiatan, opini, surat pembaca, puisi, cerita pendek. Panjang tulisan maksimal 500 kata. Kirimkan tulisan ke email: yusriadii@yahoo.com. Terima kasih.
S
Kayong Utara
ENGET
Perda KKR tersosialisasi - Benar ndak ni Bang Tribune
Idealisme, Keberagaman dan Kebersamaan
Wabup: Pemilukada Proses Demokrasi
Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Wakil Bupati KKU, Ir. Muhammad Said, mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat memaknai nilai demokrasi terutama menjelang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati KKU yang akan berlangsung pada tahun depan. “Tidak lama lagi kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu Pemilukada. Keberhasilan penyelengga-
raan pemilukada tersebut tentunya memerlukan dukungan dari kita semua. Saya kira sangat penting untuk melihat bahwa pemilukada adalah sebagai bagian dari suatu proses demokratisasi dan merupakan wahana yang konstruktif untuk memberikan ruang bagi munculnya pemimpin di daerah yang harus benar-benar mencerminkan keinginan rakyat,” lugas Wakil Bupati. Menurutnya, hal itu menjadi sebuah perhatian serius, dimana banyak kalangan yang tidak tulus dalam
“
Hal seperti ini sejalan dengan pesan kepala negara bahwa ”my loyality to the party end, when my loyality to the state began”
”
Muhammad Said
memaknai arti sebuah pesta demokrasi sebagai ajang mencari kekuasaan dan kepentingan golongan. Wabup menambahkan, para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilukada akan menjadi pemimpin seluruh masyarakat yang berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan. “Hal seperti ini sejalan dengan pesan kepala negara bahwa ”my loyality to the party end, when my loyality to the state began”,” ujarnya.
Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Abdul Khoir Borneo Tribune, Sukadana Wakil Bupati KKU, Ir. Muhammad Said, mengapresiasi adanya komitmen aparatur pemerintah untuk mewujudkan sinergi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Hal itu penting guna pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat terselenggara dengan baik. Demikian disampaikan Wakil Bupati KKU saat Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Praja, di hadapan seluruh SKPD, Camat dan Fokopinda KKU, Rabu (5/12). Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya adalah sebagai upaya desentralisasi pengelolaan pemerintahan yang dalam
“
Di sinilah pentingnya penyelenggaraan rakor seperti ini untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi kebijakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.
”
hal ini untuk pelaksanaan pembangunan nasional. “Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang
kita anut mengalir dari pendelegasian sebagian kewenangan pusat ke daerah, sehingga kesinambungan pembangunan dapat terlaksana secara sinergis,” ujarnya. Menurutnya, inti dilaksanakannya otonomi daerah melalui UU No 32 Tahun 2004 adalah bagaimana pemerintahan, baik pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wabup menjelaskan, prinsip penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah untuk memberi kesempatan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sambung dia, pada dasarnya harus berada dan menjadi bagian dari sistem tata pemerintahan negara secara nasional sebagai-
mana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan mengacu pada berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Dalam hubungan itu, perlu dipahami bahwa peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kewajiban konstitusional dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia,” lugasnya. Di samping itu, wabup melanjutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap berbagai program atau permasalahan di daerah, harus dipahami juga sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada rakyat atas jalannya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam praktek tatanan hubungan antar pemerintahan di daerah, diharapkan terjalin koordinasi dan sinergitas antarpenyelenggara pemerintahan di daerah. Aparatur
pemerintahan di daerah, bersama-sama di masingmasing strata, dengan dukungan aparat keamanan dan aparat teritorial di wilayahnya masingmasing adalah pelaku pembangunan di daerah. Yang secara hirarkis dan sinergis menyelenggarakan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada skala prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Penguatan peran pemerintah daerah yang didukung oleh sinergi dari seluruh komponen aparatur di daerah maupun aparat keamanan dan aparat teritorial di wilayah akan menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. “Di sinilah pentingnya penyelenggaraan rakor seperti ini untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi kebijakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah,” tegasnya.
Citizen Journalism
Proses Budidaya Nanas di Desa Mega Timur Parit Lambau DESA Mega Timur khususnya parit lambau dan sekitarnya sangat dikenal dengan budidaya nanasnya. Masyarakat parit lambau dari dulu hingga sekarang memang masih sengat dominan terhadap budidaya nanas. Selain itu, masyarakat disana dalam pengolahan lahan masih menggunakan istilah berandethan, yang artinya saling membantu antara petani satu dan yang lainnya, dimana seorang tuan rumah atau yang dibantu bertani menyiapkan sepiring nasi sebagai sebuah tanda terimakasih, dalam bahasa indonesia disebut gotong goyong. Proeses awal penanaman nanas di parit lambau
adalah pertama masyarakat mempersiapkan lahan terlebih dahulu untuk dikelola. Pengelolahan lahan yang pertama diawali dengan menebas lahan arebung atau membersikan lahan dengan gotong royong berandethan. Setelah lahan sudah ditebas, lahan dibiarkan selama kurag lebih satu minggu agar rumput yang sudah ditebas menjadi kering, setelah rumput sudah mongering dilanjutkan dengan pembakaran mandok lahan. Proses pembakaran mandok lahan dilakukan pada sore dan siang hari, karena Apabila proses pembakaran mandok lahan dilakukan pagi atau malam hari rumput masih
basah dan pembakarang tidak akan berhasil seutuhnya. Setelah pembakaran selesai, lahan dibiarkan beberapa hari agar rumput yang sudah menjadi abu bisa menyerap dan menjadi pupuk alami. Proses selanjutnya ialah membuat lobang nughel, biasanya masyarakat disana untuk membuat lobang Nughel ini menggunakan alat pacul yang terbuat dari kayu ghelthogel yang runcing. Pembuatan lubang tanam mayoritas masyarakat disana menggunakan jarak tanam yang dipilih sesuai dengan sistem tanam. Adapun sistem tanam yang digunakan antar lubang dalam satu baris ialah 1/2 – 1 m.
Dalam satu baris galangan ini terdapa beberapa lobang tergantung pada lebar dan tidaknya lahan. Setelah proses penanaman selesai, tanaman dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Kebiasaan masyarakat disana dalam melakukan penyiangan arao lahan dilakukan pada saat musim hujan, dikarenakan apabila penyianagan di lakukan pada saat musim kemarau rumput akan terasa lebih keras dan susah untuk ditebas. Setelah nanas berumur sekitar 10 – 12 bulan, masyarakat akan memanen mulong nanas yang sudah tua atau masak untuk di jual. Memanen nanas mulong
dapat dilakukan 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali tergantung pada musim, bila musim hujan bheret nanas dapat di panen mulong 1 minggu sekali sebaliknya apabila musim kemarau terang nanas bisa di panen 2 minggu sekali. Alat-alat yang digunakan masyarakat dalam memanen mulong nanas adalah seperti: parang sobek, baskom badhak, keranjang, sarung tangan selokop tanang,dll. Setelah proses memanen selesai masyarakat biasa membawa hasil panennya ke pengeppul atu tukang jaja untuk dibawa kepasar prae. (Penulis: Rahmatullah, Mahasiswa Pertanian Untan Semester 1)
Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering. Wakil Pemimpin Redaksi: Budi Rahman. Redaktur: Andry, Agus Wahyuni, Aulia Marti, Hairul Mikrad, Yusriadi, Viodeogo. Reporter: Abdul Khoir, Andika Lay, Yulan Mirza, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Ubay. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111). Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Biro Bengkayang: Mujidi, Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). www.borneo-tribune.net Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505). Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757), Saumin (Pemasaran) (085284291321) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2. Biro Kapuas Hulu: Jl. Kenanga, Ruko Pemda Blok B. 6 Putussibau Utara (08562569007). Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Fotografer: Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Erika Sudiardjo Umum: Emiliana (Manajer), Fitriyana,. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Abubakar, M. Taufik,. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam. Marketing: Sisa Primashinta, Hesty Yosana, Aldi Chairudin, Ardiansyah. Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Ferry Ade Putra Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat Sirkulasi: Dhani, Suprianto. Keuangan: Jumi Erlinasari, Tri Agustin, Kusnan, Husada, IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam mehalaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com laksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop
Borneo Tribune
Serba Serbi
Borneo T Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
3
Festival Mata Air 2012 TUMPUKAN sampah plastik, beling dan bau busuk sampah yang sudah lama tertimbun di ex Terminal Soka, Salatiga seketika berubah menjadi venue Festival Mata Air (FMA) ke-5 tahun 2012. Panggung utama, panggung kedua, stand pameran, patung-patung dari daur ulang sampah, poster dan banner dengan berbagai tulisan untuk selamatkan lingkungan di Indonesia terpasang di area festival. Dalam acara yang didukung oleh Mongabay Indonesia sebagai mitra media tanggal 1-2 Desember 2012 kemarin, komunitas Tanaman Untuk Kehidupan (TUK) menjadikan lokasi yang selama ini sering dilewati banyak orang sebagai suatu tempat untuk memulai revolusi lingkungan. “Pesan Edukasi lingkungan kita sampaikan melalui berbagai kegiatan disini, salah satunya seni dan budaya,” kata Eric Setyo Dharmawan, ketua panitia FMA ke-5. Di hari pertama, 1 Desember 2012, Pukul 10.15 Wib, pementasan tari “Prajuritan” dari Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menjadi pembuka pementasan FMA ke5. Penonton yang mayoritas warga Salatiga sangat antusias dan menikmati berbagai penampilan yang di pentaskan. Kaleng bekas makanan ri-
ngan, kentongan bambu, derigen dan gentong besar berpadu menjadi suatu irama musik. Tarian dan koreografi menjadi hiburan yang memberikan pesan edukasi tinggi. “Daur ulang sampah, bila digunakan secara bijak bisa menjadi suatu karya yang indah dan bernilai edukasi,” tambah Eric. Berbagai workshop juga diberikan dalam gelaran ini, mulai dari, membatik, sablon dan cukil. Tidak ketinggalan, diskusi lingkungan bersama sutradara sekaligus budayawan Garin Nugroho di lokasi mata air, Ngangkruk, Soka yang persis berada di belakang terminal Soka, di hari kedua menjadi edukasi bermanfaat. “Saat ini, permasalahan lingkungan intinya ada di pemerintah. Mulai dari kebijakan anggaran, peraturan dan pelaksanaannya,” kata Garin, di sela-sela diskusi. Sore menjalang malam, kirab budaya juga tersajikan di FMA. Arak-arakan tumpeng, fashion show daur ulang sampah, penampilan dari Pungkursari Fashion Carnival yang di iringi Drumblek menjadi tontonan warga Soka, Salatiga. Setelah mengitari kampung, tim arak-arakan berakhir di depan panggung utama FMA. Pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada kepala desa Soka menjadi simbolisasi acara FMA ke-5 resmi di buka. Edy Hariyanto, warga desa
Pawai dengan pakaian daur ulang plastik oleh pelajar SD Jlarem, Salatiga. Sumber Foto: www.Mongabay-co.id
Soka, kepada Mongabay Indonesia mengatakan, warga desa menyambut gembira FMA dilaksanakan di ex Terminal Soka. Lokasi yang penuh dengan sampah, bau sampah menjadi polusi bagi warga sekitar. Sejak tahun 2004 lokasi ini tidak lagi berfungsi sebagai terminal. Akan tetapi saat ini secara illegal, lokasi ini jadi tempat pembuangan sampah, hingga saat ini. Informasi yang kami dapatkan, ex terminal ini akan menjadi tempat kuliner. “Pemerintah harus bergerak cepat dalam menanggu-
langi persoalan sampah. Dan yang terpenting, perbanyak ruang hijau di
Salatiga,” kata Edy. Oleh karena itu,TUK selaku penggas acara FMA meng-
ajak semua elemen masyarakat melalukan Revolusi Lingkungan. Isu yang akan diangkat FMA kali ini, 4R (Reuse, Reduce, Recycle and Replace) dan sampah. “Bertanggungjawablah terhadap sampah yang dihasilkan. Mendidik diri sendiri dan orang sekitarmu untuk lebih memperhatikan matahari, alam, air, hewan dan tumbuhan dan mulailah berbuat untuk lingkungan yang lebih baik,” ajak Eric. Sumber: www.Mongabay.co.id (penulis Sejak tahun 2004 lokasi ini tidak lagi berfungsi sebagai terminal. Akan tetapi saat ini secara illegal, lokasi ini jadi tempat pembuangan sampah, hingga saat ini. Informasi yang
kami dapatkan, ex terminal ini akan menjadi tempat kuliner. “Pemerintah harus bergerak cepat dalam menanggulangi persoalan sampah. Dan yang terpenting, perbanyak ruang hijau di Salatiga,” kata Edy. Oleh karena itu,TUK selaku penggas acara FMA mengajak semua elemen masyarakat melalukan Revolusi Lingkungan. Isu yang akan diangkat FMA kali ini, 4R (Reuse, Reduce, Recycle and Replace) dan sampah. “Bertanggungjawablah terhadap sampah yang dihasilkan. Mendidik diri sendiri dan orang sekitarmu untuk lebih memperhatikan matahari, alam, air, hewan dan tumbuhan dan mulailah berbuat untuk lingkungan yang lebih baik,” ajak Eric. Sumber: http://www.mongabay. co.id/2012/12/04/festivalmata-air-2012-mari-bertanggung-jawab-atas-sampah-yang-kita-hasilkan.
“Metode Efektif Atasi Diabetes Hingga Tuntas”
PENGOBATAN SINSHE TCM YANG MANJUR, SATU-SATUNYA DI PONTIANAK Hongkong Medistra TCM Pontianak, Pengobatan dengan Metode TCM (Traditional Chinese Medicine) yang ternama, merupakan gabungan dari pengobatan, penelitian TCM, pencegahan penyakit kronis dan terapi penyembuhan. Didukung oleh konsultan Sinshe ahli TCM ternama dari Tiongkok yang sudah sangat berpengalaman; memanfaatkan resep TCM dan teknologi tinggi yang menghasilkan obat tradisional efektif, dengan system diagnose TCM yang tepat, obat tradisional terkini dari Tiongkok dan pengobatan elektroterapi, titik nadi, akupuntur, tuina, terapi lainnya, sangat efektif, khususnya bagi pasien yang menderita penyakit kronis. Waspadalah! jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat tajam, diprediksi ada jutaan orang terkena diabetes. jika tidak diobati sedini mungkin secara tepat dan efektif, beresiko merusak organ penting tubuh lain seperti: hati, paru-paru, ginjal, limpa, reproduksi, dan sistem syaraf, juga bisa menyebabkan uremia. Itulah sebabnya data WHO terkini menyatakan persentase angka kelumpuhan maupun kematian akibat penyakit diabetes dan berbagai macam komplikasi menakutkan ini terus meningkat pesat. Untuk mengatasi penyakit diabetes dan komplikasinya, Hongkong
Medistra TCM (Traditional Chinese Medicine) yang terdepan yakni “Bai Wei Hu Yi Liao Fa” mengatasi penyakit dengan ramuan herbal yang disesuaikan jenis dan kondisi penyakit penderita, dihasilkan dari 33 jenis obat berharga ditambah 28 jenis obat organik, daya serap obat sangat tinggi, rata-rata penderita diabetes setelah diobati sekitar 5-10 hari, gula darah menurun, gejala seperti kaki tangan kesemutan, seluruh badan tidak bertenaga, insomnia, dll berkurang secara nyata. Rata-rata setelah 40-60 hari, gula darah stabil, gejala komplikasi menghilang, daya tahan tubuh meningkat, keseluruhan tubuh membaik, sebagian pasien bisa berhenti konsumsi obat, fungsi insulin dan system sekresi normal kembali, fungsi reproduksi pria kembali normal, sudah bisa kembali merasakan kehidupan sehat yang normal. Sudah banyak penderita merasakan khasiat mujarabnya, tidak ada efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan, tidak berpengaruh penderita menderita 10-20 tahun, kondisi penyakit parah/ringan, setelah diobati bisa menurunkan gula darah dan gula kencing hingga normal dan seimbang, sesudah diatasi hingga keakar-akarnya tidak mudah kambuh.
Untuk Konsultan & Pengobatan Hubungi :
HONGKONG MEDISTRA TCM Jl. H. Agus Salim No. 126 Pontianak - Kalimantan Barat Telp. (0561) 733268 HP. 0821 5279 7888 Hari Senin - Sabtu Buka Jam 09.00 s/d 17.00 WIB Minggu & Libur Besar Jam 09.00 s/d 13.00 WIB
Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
4
PT. PLN Kalbar Akan Beli Energi Listrik Malaysia Kalimantan Barat sampai saat ini masih mengalami keterbatasan energi listrik, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. PT. PLN berencana akan membeli energi listrik dari negara tetangga, Malaysia untuk daerah perbatasan. “Pembelian listrik dari
Sarawak Energy Berhad (SEB) untuk melayani Kecamatan Sajingan Sambas dan Kecamatan Nanga Badau Kapuas Hulu,” kata Daniel S. Bangun, General Manager PT. PLN Wilayah Kalbar, Rabu (5/12). Daniel mengatakan, wilayah Sajingan hanya memiliki jaringan 200 KVA dan membeli energi listrik Malaysia 600 KVA, sehingga menjadi 800 KVA. Sedang-
kan Nanga Badau belum diketahui rencana penambahannya, karena jaringan listrik tambahan belum memadai. Penambahan jaringan juga akan dilakukan di Kecamatan Entikong Sanggau. “PT. PLN sudah menandatangani kontrak untuk 1.500 KVA dari energi listrik Malaysia. Nantinya energi listrik itu akan mengaliri masyarakat perbatasan Kalbar dan Malaysia,” jelas Daniel.
Pembelian listrik ini dilakukan untuk menekan biaya produksi PLN. Jika membangun pembangkit sendiri, maka biayanya jauh lebih besar. Harga listrik Malaysia Rp 900 per kWh, sedangkan biaya produksi PLN mencapai Rp 2.500 per kWh. Manajer Senior Komunikasi Korporat PT. PLN (Persero) Bambang Dwiyanto menjelaskan, pembelian listrik dari Malaysia
‘Yang Muda Peduli Pajak’ Aulia Marti Borneo Tribune, Pontianak
CMYK
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat menggelar tax expo 2012, Sabtu dan Minggu, tanggal 8-9 Desember, di Ayani Mega Mall Pontianak, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Kabid P2 Humas) Kanwil DJP Kalbar, Sutikno, mengatakan dalam kesempatan tersebut
pihaknya ingin memperkenalkan pajak kepada masyarakat, dengan melakukan sosialisasi pada tiga sasaran utama, yakni calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak yang sudah terdaftar, dengan mengangkat tema ‘Yang Muda Peduli Pajak’. “Negara ke depan tergantung pada anak muda, sehingga kegiatan ini lebih difokuskan pada anak-anak muda,” kata Sutikno, Rabu (5/12), di Aula Kantor Wilayah DJP Kalbar, Jalan A. Yani Pontianak. Kegiatan ini, dikemas dalam bentuk lomba seperti
fotografi, penulisan artikel pajak, mewarnai bagi anak TK, modern dance bagi siswa SMA dan sanggar, workshop fotografi, dan konsultasi pajak, secara gratis tanpa dipungut biaya. “Diharapkan melalui tax expo ini, kesadaran tentang arti dan peran penting pajak akan terbentuk sejak usia muda, dan akan terus di bawa sampai kelak mereka dewasa,” harapnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Dukungan Teknis dan Konsultasi (Duktekkon) Petrus Martono memaparkan seca-
ra ringkas, data Kanwil DJP Kalbar menunjukkan penerimaan pajak di Kalbar terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 kemarin, penerimaan pajak Kalbar mencapai Rp 3,16 triliun atau tercapai sebesar 104,35 persen dari target sebelumnya Rp 3,03 triliun, sedangkan di tahun 2012 ini ditargetkan mencapai 3,4 triliun. “Pencapaian target hingga saat ini sudah mencapai 77 persen, sehingga masih ada Rp 2,6 triliun yang harus dicapai. Namun, kita masih optimis,” kata Petrus, kemarin.o
hanya sementara. Setelah pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalbar selesai, maka tidak perlu lagi menggunakan energi listrik Malaysia untuk menerangi wilayah perbatasan. Kedua PLTU itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak yang mencapai 240 MW. Bambang memaparkan, di Kalbar rasio elektrifikasi
baru mencapai 67,87 persen. “Rasio elektrifikasi di Indonesia masih rendah. Konsumsi per kapita juga masih rendah, sehingga pertumbuhan konsumsi listrik meningkat pesat, sekitar 10 persen per tahun,” jelas Bambang. Menurutnya, hingga tahun 2012 rasio elektrifikasi baru sekitar 75 persen di Indonesia, artinya masih sekitar 25 persen rumah tangga di se-
luruh Indonesia yang belum berlistrik. Rasio elektrifikasi terendah di daerah Papua, hanya 35,89 persen, di atasnya NTT 44,49 persen, NTB 54,79 persen, Gorontalo 55,88 persen, serta Sulawesi Utara 57,90 persen. “Tahun 2013, target PT PLN (Persero) rasio elektrifikasi di Indonesia naik menjadi 77,65 persen dan 2014 mencapai 80 persen,” jelas Bambang. o
Dermaga Kapal Desa Pendawan Usai Direhab
Dermaga kapal perairan daratan Sambas di Desa Pendawan Dusun Kuala Sari. FOTO Amrul/Borneo Tribune Amrul Borneo Tribune, Sambas Dermaga kapal perairan daratan Sambas, di Desa Pendawan Dusun Kuala Sari, usai direhab sejak empat bulan lalu. Pelabuhan ini memberikan kelancaran warga dalam beraktivitas, dan tidak mengalami kesulitan lagi. Kepala Desa Pendawan, Jumadi Bulyan mengatakan, pembangunan dermaga kapal perairan daratan Sambas tersebut menggu-
nakan Dana Alokasi Umum (DAU), karena merupakan aset daerah Kabupaten Sambas. Selain itu juga, masyarakat kerap menggunakan dermaga tersebut sebagai jalannya aktivitas barang dan orang sehari-hari. “Saya mewakili warga Desa Pendawan mengucapkan terima kasih kepada anggota legislatif daerah pemilihan Sambas dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Faisal M. Bakrie yang telah memperjuangkan menyampaikan
aspirasi,” ungkapnya. Dikatakannya, dermaga kapal perairan daratan Sambas ini telah menelan dana hingga Rp 70 juta. “Kami berharap untuk dermaga kapal yang berada di dusun kami dapat rampung semuanya,” harapnya. Anggota PPP Faisal M. Bakrie mengatakan perbaikan dermaga tersebut tidak terlepas dari bantuan Pemerintah Kabupaten Sambas, “Saya hanya sebagai penyampai aspirasi masyarakat, dimana ketika dihadapkan dengan persoalan atau permasalahan maka saya berusaha untuk membantu,” kata ia. Ia mengungkapkan, jika ia terpilih lagi, ia akan memperjuangkan rehab dermaga kapal perairan daratan Sambas agar semakin baik, sehingga masyarakat dalam angkutan barang dan orang semakin dimudahkan dengan kondisi dermaga yang lebih baik. o CMYK
Achmad Munandar Borneo Tribune, Pontianak
Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
Lahirkan Atlet Berkualitas
Intensifkan Pembinaan Usia Dini
BIMTEK KONI Kabupaten Pontianak melaksanakan Bimtek Pembinaan KONI di Aula Kantor Bupati Pontianak. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune
Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto mengharapkan kepada pengurus cabang olahraga dibawah binaan KONI Kabupaten Pontianak mengintensifkan pembinaan
dan pelatihan terhadap atlet-atlet usia dini sehingga atlet-atlet berkualitas dan pontensial di masa depan. “Pembinaan atlet mulai usia dini sangat penting, karena dari mereka inilah akan lahir pemain-pemain berkualitas dan potensial di masa depan. Dan yang ter-
penting program pembinaannya harus berkelanjutan,” kata Rubijanto. Harapan itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Tekniks Pembinaan KONI Kabupaten Pontianak, Rabu (5/12), kemarin, di Aula Kantor Bupati Pontianak, yang dihadiri
Sekjen KONI Kalbar, Firdaus Zarin, Ketua KONI Kabupaten Pontianak, Ali Bakar serta perwakilan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Pontianak. Rubijanto melihat prestasi olahraga Indonesia dikancah internasional dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun, padahal jumlah kejuaraan berbagai macam cabang olahraga yang ada di dalam negeri sangat banyak dan pembinaan di klub-klub juga jalan. “Untuk mengangkat kembali prestasi olahraga Indonesia, pola pembinaan yang sudah ada saat ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Kita masih memiliki banyak bibit-bibit pemain potensial, bahkan saya menyarankan sekolah-sekolah untuk melaksanakan eventevent pertandingan olahraga, sebagai salah satu ajang untuk menjaring bibit pemain berbakat dari daerah, namun penyelenggaraannya harus berkelanjutan,” ungkapnya. Untuk itu, Rubijanto sangat berharap cabang-cabang olahraga yang belum
berprestasi terus meningkatkan pembinaan sehingga tidak hanya di cabang Anggar dan angkat besi Kabupaten Pontianak bisa meraih prestasi, tapi seluruh cabang olahraga lainnya juga harus berprestasi. “Prestasi anggar dan angkat besi di PON Riau, harus bisa menjadi motivasi pengurus cabang olahraga lainnya untuk berprestasi,” ungkapnya. Sedangkan Ketua KONI Kabupaten Pontianak, Ali BakarBimtek tidak lain untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi olaharag di Kabupaten Pontianak, serta meningkatkan koordinasi kepengurus KONI kabupaten/kota, provinsi dan pusat. “Melalui pola pembinaan yang lebih bagus, serta koordinasi yang baik antar pengurus KONI, saya yakin prestasi olahraga Indonesia akan meningkat lagi. Serta melalui Bimtek ini, diharapkan segala bentuk hambatan KONI bisa diatasi. Selain itu, KONI bersama pemerintah diharapkan bisa membantu para atlet,” katanya. o
Pemprov Sumut Tukar Informasi Kelola PAD Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Pemerintah Kabupaten Pontianak, Selasa (4/12), kemarin kedatangan tamu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka kunjungan kerja. Rombongan diterima Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, di Aula Kantor Bupati Pontianak. Agenda utama kunker Pemprov Sumatera Utara yang diwakili Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk mengetahui sistem pengelolaan aset, pajak dan retribusi daerah dalam upa-
ya peningkatan PAD suatu daerah otonomi, untuk menjadi bahan perbandingan dengan di daerah mereka. “Kami berharap hasil kunker ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan perbandingan untuk pemerintahan kami khususnya dalam bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” kata Asisten Pemerintahan Setda Pemprov Sumatera Utara, Hasiholan Silaen, yang datang bersama belasan pejabat dan staf Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Sumatera Utara. Selain itu, Hasiholan juga berharap melalui kunker ini bisa memperoleh tambahan
pengetahuan dan informasi dari Pemkab Pontianak dalam upaya membangun daerah khususnya dalam membenahi sistem pengelolaan pajak sebagai salahsatu penghasil PAD. “Hasil studi banding ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi kami untuk bahan perbandingan bagi Provinsi Sumatera Utara,” ucapnya. Sedangkan Wabup Rubijanto memaparkan kondisi dan situasi Kabupaten Pontianak dari sebelum pemekaran kabupaten hingga pemekaran dua kabupaten pada Tahun 1999 dan 2007 yaitu Landak dan Kubu Raya.
Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Kubu Raya melakukan sinkronisasi program Kominfo bersama Dishubkominfo Kalbar dan Kemenkominfo RI serta seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kubu Raya . “Melalui pertemuan ini kita berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada SKPD yang ada di Kubu Raya tentang sejauh mana pencapaian berbagai program yang ada di Diskominfo. Selain itu, kita juga berupaya melakukan sinkronisasi antara program yang ada di Kominfo dan SKPD lainnya agar ke depan
berbagai program yang ada itu bisa berjalan lebih baik,” kata Plt Kepala Diskominfo Kubu Raya, Yusran Anizam, Rabu (5/12). Yusran juga mengharapkan, dengan adanya sinkronisasi program yang dilakukan pihaknya, ke depan antara SKPD yang ada di Kubu Raya, maupun antara Diskominfo dan Dishubkominfo kalbar serta pemerintah pusat bisa meningkatkan kerjasama dalam menjalankan program yang ada. “Karena program yang ada pada Diskoninfo Kubu Raya dengan provinsi dan peemrintah pusat merupakan satu kesatuan, sehingga jelas diperlukan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama ini masih
kurangnya sinergi yang terjadi antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, makanya pertemuan ini kita anggap sangat perlu agar ke depan dari program yang ada dana akan di jalankan bisa lebih efektif,” tuturnya. Ia mengatakan, tidak hanya antara pemerintah yang kurang melakukan sinkronisasi, karena Yusran juga mengakui antara Diskominfo dan dinas lainnya yang ada di Kubu Raya terkadang juga kurang sinkron dalam menjalankan programnya. “Contoh kecil, dalam menjalankan program TIK, itu kita akui masih sangat minim sosialisasi yang kita lakukan kepada SKPD sehingga banyak SKPD yang tidak bisa menggunakan TIK da-
Pemkab dan GK gelar Festival Band Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Jelang akhir tahun 2012, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pontianak melalui Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubbudpar) Kabupaten Pontianak bersama Event Organizer (EO) Galaherang Kreasindo Mempawah bakal mengelar festival band. Ketua Panitia Pelaksana, FOTO: Johan W / Borneo Tribune Indonesian Freestyle Band Widdiansyah SE Festival (IFBF), Widdiansyah SE mengatakan, ajang kompetisi ini merupakan sebuah bentuk penyaluran minat dan bakat di dalam bidang seni musik se Kalbar. “Ini merupakan ajang kompetisi band yang di peruntukan group band para kawula muda sekalimantan barat, sekaligus untuk memberikan hiburan pada masyarakat di akhir tahun,” ujarnya, Rabu (5/12) Dikatanya, pelaksanaannya pada 31 Desember 2012 di jalan GM Taufiek Mempawah. Kegiatan ini merupakan rangkaian pagelar untuk memeriahkan pesta akhir tahun 2012 di laksanakan oleh Pemkab Pontianak bersama Galaherang Kreasindo Mempawah yang berskala provinsi,”ujarnya. Pihaknya akan menyiapkan hadiah uang tunai Rp 15 juta bagi lima jawara group band, piagam penghargaan dan trophy dari Bupati Pontianak. Untuk para musisi yang berhasil meraih sebagai the best player sesuai alat musik yang dikuasai dan termasuk vocalist. “Hadiah ini memotivasi, namun tujuan utama yakni memfasilitasi para muda-mudi untuk terus berkarya bidang seni musik,” ungkapanya. Kabid Pariwisata Disubbudpar Kabupaten Pontianak, Nani Sawitri mengatakan, kegiatan festival itu akan menjadi tanda perkembangan di dalas suatu daerah terutama para generasi muda. Mereka dapat mengekspresikan karyanya melalui kegiatan. “Bahkan ini, juga akan berimbas pada perekonomian di daerah. Dengan ada keramaian sendiri akan menjadi daya tarik masyarakat untuk berkumpul dan berbelanja sehingga ada perputaran ekonomi terjadi,” ujarnya, Jumat (23/11) o
Pengidap HIV/ AIDS Mencapai 215 Orang PEMPROV SUMUR Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto bertukar cindramata DENGAN Asisten Pemerintahan Setda Pemprov Sumatera Utara, Hasiholan Silaen. FOTO : Johan Wahyudi/Borneo Tribune
“Saat ini kami sedang berusaha untuk menggali potensi PAD yang potensial di daerah ini untuk dikembangkan
pasca pemekaran dua kabupaten ini. Selain itu, kita juga terus membenahi masalah aset,” katanya. o
Diskominfo KKR Sinkronisasikan Program dengan SKPD Achmad Munandar Borneo Tribune, Kubu Raya
5
lam menjalankan programnya. Makanya, kita menggelar pertemuan ini dengan harapan bisa lebih meningkatkan kerjasama dan lebih sinkron dalam menjalankan program ke depan,” katanya. Yusran menambahkan, dalam menggelar kegiatan tersebut, pihaknya mengundang pemateri dari Kemenkominfo RI agar bisa memberikan informasi jelas kepada SKPD yang ada di Kubu Raya. Ditempat yang sama, Sekda Kabupaten Kubu Raya, Husein Syawiek yang mewakili Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan juga menganggap perlu adanya sinkronisasi program antara SKPD di Kubu Raya. Husein menyatakan, selama ini setiap SKPD yang ada,
tidak hanya di Kubu Raya tetapi juga daerah lainnya selalu tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. “Dalam artian, jika melakukan pembahasan suatu program yang akan dijalankan bersama, semuanya pasti akan menyatakan siap bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Namun, pada implementasinya, hal itu sangat jarang dilakukan, bahkan bisa dikatakan tidak pernah,” tuturnya. Untuk itu dia menyatakan, perlu adanya suatu ketentuan mengikat seperti Perda untuk meningkatkan kerjasama antara instansi pemerintahan, agar smeuanya bisa berjalan bersamaan dan ketercapaian program bisa terwujud. o
Johan Wahyudi Borneo Tribune, Mempawah Penyebaran virus HIV/AIDS tengah mengancam Kabupaten Pontianak. Berdasarkan data terbaru dari Sekretaris Executive KPA Kabupaten Pontianak, Westi Anas informasi dari Klinik VCT Sahabat RSUD dr Rubini Mempawah, mencapai 215 orang. “Kecenderungan fenomena gunung es, jumlah sesungguhnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pontianak, diprediksi makin membesar dari hari ke hari. Ini mesti jadi perhatian serius masyarakat, khususnya bagi mereka yang beresiko tinggi, agar lebih waspada. Untuk korban meninggal akibat virus ini sudah mencapai 41 orang sejak 2005 lalu,” ungkap Westi Anas, saat ditemui di Kantor Bupati Pontianak. Menekan epidemik HIV/AIDS di Kabupaten Pontianak ini, tambah Westy, pihaknya bersama VCT Klinik Sahabat, terus berupaya menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Mulai dari sekolah, masyarakat, dan juga melaksanakan program VCT mobile. “Kita juga terus mengimbau masyarakat yang beresiko tinggi agar mau mengikuti tes di Klinik VCT Sahabat RSUD dr Rubini Mempawah. Dijamin gratis dan amat terjamin kerahasiaannya. Jika yang bersangkutan positif HIV, maka akan kita tawarkan terapi dengan obat ARV secara cuma-cuma,” katanya. Ditambahkan, dari 10 pembunuh terbesar di dunia, setiap hari di seluruh dunia, ada ribuan kasus baru HIV/ AIDS dengan jumlah penderita meninggal dunia yang sangat banyak. “Mengingat sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan AIDS, maka hanya pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak terinfeksi HIV. Upaya pencegahan tersebut meliputi, lakukan hubungan seksual dengan cara yang aman, misalnya tak berganti pasangan dan gunakankan kondom. Karena kondom 90 persen mencegah kita terinfeksi HIV. Kemudian, hindari penggunaan peralatan suntik, alat cukur bekas pakai,” ungkapnya. o
Bengkayang Borneo Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
Kepolisian Harus Jernih Bersikap Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Warga Kinande, Kecamatan Lembah Bawang bersitegang dengan Kepolisian Bengkayang terkait dengan tindakan pihak kepolisian yang mengambil mobil perusahaan yang sebelumnya telah disita oleh warga. Akibatnya, kepolisian ‘ditilang’ warga dengan kewajiban untuk membayar adat, karena sebelumnya, penahanan mobil oleh warga dilakukan dengan ritual adat. Ketegangan hubungan pihak kepolisian dengan warga itu membuat prihatin semua pihak, termasuk Lembaga Sosial Masyarakat Pemantau Pembangunan Indonesia yang dipimpin mantan anggota DPRD Bengkayang, Kiat. ‘Kita prihatin dengan permasalahan yang muncul yang melibatkan warga kita dengan kepolisian. Sebagai aparat hukum, kita berharap polisi bisa bersikap jernih saat bertindak,” tegasnya. Kiat menjelaskan, awalnya, penahanan beberapa kendaraan milik perusahaan ditahan oleh masyarakat karena pihak perusahaan Darmex tidak kunjung memberikan kebun plasma. Dan mobil itu, akan diserahkan ke pihak perusahaan apabila kebun plasma itu sudah diberikan. Menunggu realisasi kebun plasma itu, untuk
sementara mobil di tahan, dan penahanan mobil itu diketahui pihak kepolisian. ‘Kita sayang, pihak kepolisian hanya berdasarkan laporan perusahaan, polisi tidak memahami apa yang diinginkan warga, karena saya menilai, pihak kepolisian terlalu gegabah. Padahal mereka tahu dan mengikuti sejak awal kenapa mobil itu ditahan warga, dan mereka juga tahu kapan mobil itu akan dilepaskan warga. Kata Kiat, apabila memang ada laporan dari pihak kepolisian terhadap penyitaan mobil itu, seharusnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pemerintah. Kemudian Kiat juga mempertanyakan dimana pihak kepolisian ketika yang melanggar itu adalah pihak perusahaan. “Kalau laporan dari pihak perusahaan, kepolisian cepat menyikapi, tetapi ketika warga yang membuat laporan, polisi terkesan menghambat,” sindir Kiat. Terkait dengan plasma tersebut, Kiat menilai warga hanya menuntut haknya. Sesuai dengan UU, kekayaan alam itu diberikan kepada warga sebesar besarnya, setidaknya empat puluh persen. Dalam Permentan diatur warga akan mendapatkan kebun sebanyak 20 persen dari yang digarap, dalam Perda diatur warga akan mendapatkan plasma sebanyak 30 persen. o
6
Papeling Siaga Bencana Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang
Akibat banjir, jalan rusak dan kendaraan pun tidak bisa lewat FOTO: Mujidi/Borneo Tribune
Tingginya intensitas hujan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang membuat sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pemuda Peduli Lingkungan (Papeling) untuk melakukan mempersiapkan segala sesuatu sebelum bencana itu datang. “Biasanya kalau bulan Desember ini, kecamatan kita akan menjadi langgan banjir, terutama di beberapa daerah,” kata Uray Tomy, Ketua Pemuda Peduli Lingkungan Bengkayang. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, Kecamatan Sungai Raya selalu turun hujan, sehari, dua hari, bahkan sampai tiga hari. “Kalau hujannya hingga tiga hari, kemungkinan banjir akan semakin cepat,” ucapnya lagi.
Katanya, bukan hanya Sungai Raya, beberapa daerah di kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang juga terancam banjir. “Kalau untuk daerah Sungai Raya Kepulauan, daerah yang sering terkena banjir adalah Dusun Peresak dan dusun Sungai Baung. Kalau untuk Kecamatan Sungai Raya, daerah yang sering terendam banjir adalah desa Sungai Duri dan Dusun Segedung,” jelas Tomy. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, Tomy mengaku pihak telah membentuk tim siaga bencana. Untuk sementara, tim yang dimpinnya itu hanya melakukan monitoring terhadap wilayah yang rawan banjir. ‘Bila terjadi banjir, maka kita bisa bertindak cepat dan akan lakukan koordinasi ke pihak yang berwenang,” kata Tomy lagi. o
Pupuk Terus Toleransi Beragama Mujidi Borneo Tribune, Bengkayang Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot mengatakan sikap toleransi sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat terutama di Kabupaten Bengkayang.
“Keberagaman juga sangat dibutuhkan. Kerukunan antar umat bukan hanya slogan tetapi semuanya harus diimplementasikan dalam bentuk nyata,” kata Gidot ditemui di Jalan Pakok Bengkayang, Jumat (30/11), usai meresmikan salah satu Vihara di Kabupaten Bengkayang.
Wakil Bupati Bengkayang periode 2005-2010 ini melanjutkan, peran serta seluruh elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan sesuai dengan profesi masing-masing untuk menciptakan situasi dan kondisi Bumi Sebalo tetap kondusif. ‘Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Bumi
Sebalo memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing,” pintanya. Gidot berpesan, dalam kehidupan bermasyarakat harus saling hormat menghormati, dan menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Dengan demikian, terwujudlah persatuan dan
kesatuan. Supaya Kabupaten Bengkayang dapat membangun dan semakin maju, sehingga dapat sejajar dengan kabupaten lain yang ada di Kalbar. “Saya sangat salut dengan kerja keras panitia dalam bentuk kekuatan anggaran sehingga vihara ini dapat terbangun,” ungkapnya. o
Pemkot Gelar Rakor Keagamaan Borneo Tribune, Singkawang Pemkot Singkawang menggelar rapat koordinasi keagamaan se-Kota Singkawang, di Balairung Sari, Rabu (5/12). Tujuan rakor ini untuk menciptakan kerukunan hidup masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan di daerah. Asisten 1 Sekda Kota
Singkawang, Arman Suyono membacakan sambutan Walikota Singkawang, Hasan Karman mengatakan penduduk Singkawang adalah heterogen yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. “Heterogenitas ini menjadi modal dasar dalam mendukung pembangunan di daerah,” katanya.
Sebaliknya, kondisi masyarakat yang majemuk kapan saja dapat memicu terjadinya konflik. Untuk itu, perlu senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestarikan kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan program atau agenda penting.
Maka, melalui rakor keagamaan kali ini merupakan salah satu program penting untuk mengelola perbedaan agama di Singkawang sehingga diharapkan kerukunan antar umat beragama dapat lebih meningkat lagi. Menurutnya, kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasi-
Rakor Keagamaan se-Kota Singkawang tahun 2012 di Balairung Kantor Walikota Singkawang, Rabu (5/12) FOTO: Rudi
onal. Ini menjadi inti dari kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kerukunan atau keharmonisan hidup beragama tersebut adalah proses dan suasana kehidupan beragama dari umat dan pemeluk agama yang plural secara serasi dalam kehidupan bangsa, dimana agama yang berbeda dapat diamalkan oleh pemeluknya tanpa berbenturan satu dengan yang lain.
“Melalui rakor ini diharapkan dapat memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara meningkatkan toleransi umat beragama,” katanya. Adapun yang hadir pada rakor keagamaan seSingkawang diantaranya Kepala SKPD, pimpinan organisasi keagamaan, tokoh agama, dan pimpinan rumah ibadah se-Kota Singkawang. (Freelancer/Rudi) o
Dewan Minta Pemkot Sosialisasi Perwako Borneo Tribune, Singkawang DPRD Singkawang menyayangkan Pemkot tidak pernah menyampaikan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik ke pihak legislatif. “Telah diundangkannya Perwako tersebut, DPRD menyampaikan apresiasi. Namun hal itu tidak pernah disampaikan kepada DPRD, kecuali Perwako tentang penjabaran APBD Kota Singkawang dan Perwako tentang perubahan APBD Kota Singkawang,” kata Wakil Ketua DPRD Singkawang, Bong Cin Nen, kemarin. Terkait dengan Perwako Nomor 15 Tahun 2012 tersebut, dikatakan Bong Cin Nen, DPRD juga belum mendapatkan informasi telah sampai dimana pelaksanaannya atau sosialisasi terhadap SKPD Pemkot Singkawang. “Tetapi sepanjang Raperda tersebut tidak bertentangan dengan Raperda yang diusulkan DPRD ten-
tunya dapat dilaksanakan,” katanya. Menurutnya, menyangkut permasalahan pembentukan komisi informasi, salah satu fungsi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi . Hal ini jelas untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat akan haknya untuk memperoleh informasi. “Kita tentu tidak ingin jika terjadi sengketa informasi publik penyelesaiannya menjadi terkendala karena ketiadaan komisi ini di Kota Singkawang,” ujarnya. Raperda yang diusulkan DPRD Kota Singkawang, khususnya mengenai keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pihak eksekutif yakni Pemkot telah memiliki Perwako yang juga mengatur hal tersebut. Wakil Walikota Singkawang, Edy R Yacoub menanggapi Raperda tentang keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemkot sebelumnya telah menyikapi amanah Undang-undang No-
mor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik, dengan menerbitkan Perwako Nomor 15 Tahun 2012 tentang SOP informasi publik. “Ke depan dengan adanya Raperda usulan DPRD dapat dintegrasikan dan disinergikan sehingga dengan adanya Raperda inisiatif DPRD ini lebih memberikan payung hukum yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pemberian pelayanan informasi,” kata Edy. Pemkot dalam pengusulan Raperda ini, lanjutnya, meminta bagaimana memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran, dimana untuk komisi informasi mengikuti komisi informasi di tingkat Kalbar dalam menyikapi sengketa informasi. “Kemudian dalam pembentukan PPID serta penyediaan layanan informasi menjadi hal penting yang harus diakomodir dalam Raperda tersebut,” katanya. (Freelancer/Rudi) o
HO TEL HOTEL Jl. Dr. Setia Budi No. 93 Ptk Telp.: 0561-736195 Fax.: 0561-736668 e-mail : aromainn@ymail.com
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak, Tel : (+62 561) 577 888 Fax. (+62 561) 768 833
HOTELMERPATI Jl. Gajah Mada No. 177-183, Pontianak 78121, Telp. (+62-561) 761598, 761397 (Hunting) Fax. (+62-561) 761398
Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak, Telp. 0561-745481, Fax. 0561-762662
Grand KARTIKA HOTEL Jalan Gajah Mada No. 89 Pontianak, Telp. (0561) 768999, Fax : 0561-761999
Jl. Rahadi Usman No. 2 Pontianak, T elp. (0561) 734401, Fax. 0561-738457
Jalan Nusa Indah III, Telp. (0561) 732223 Fax. (0561) 742882 Pontianak
Jl. Tajungpura No. 45 Pontianak, T elp. (0561) 736162, 745475 Fax. (0561) 740651
HOTEL KHATULISTIWA Jalan Pahlawan No. 40 Pontianak, T elp. (0561) 735890, Fax. (0561) 739001
Jalan Diponegoro No. 56 Pontianak 78117 Telp. 0561-736793 Fax. 0561 - 734930
Hotel’95 Jl. Sidas No. 8 Pontianak Telp. (0561) 736022/ Fax. (0561) 736200
Jl. Imam Bonjol No. 95 Pontianak, T elp. 7959595 (95 m samping UNTAN)
Hotel Surya Jl. Gajah Mada No. 889 Telp. (62-561) 736 122 Fax. (62-561) 734 374
Jl. Sidas No. 1 1-A Telp. (0561) 734337 Fax. (0561) 760334 Pontianak-Kalbar
Hotel
KAPUAS DHARMA Jalan Diponegoro No. 46 Telp. (0561) 733777 Fax. (0561) 740555
Jl. Imam Bonjol No. 89 Pontianak, Telp. 0561-766669 Fax. 735399
Borneo T Tribune
7
e-KTP di Sanggau Baru Terealisasi 40 Persen Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Pencapaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Sanggau hingga akhir November 2012 baru mencapai 40 persen lebih untuk secara keseluruhan. Atas capaian tersebut menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sanggau, Aloysius saat ditemui, Rabu (5/12) mengatakan sudah maksimal mengingat terkedala dengan sejumlah faktor. Aloysius menuturkan sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan e-KTP
“
Jangankan di Kabupaten, di Kota Pontianak saja kita belum punya, makanya ketika terjadi kerusakan, alat yang rusak itu mesti dibawa ke Jakarta untuk diperbaiki.
“
Kamis, 6 Desember 2012
Landak-Sanggau
yakni seringnya server pada computer dan alat perekaman mengalami kerusakan. Sehingga butuh bermingguminggu memperbaikinya mengingat di Kabupaten belum ada tenaga teknis yang memperbaiki kerusakan. “Jangankan di Kabupaten, di Kota Pontianak saja kita belum punya, makanya ketika terjadi kerusakan, alat yang rusak itu mesti dibawa ke Jakarta untuk diperbaiki. Seperti misalnya server perekaman yang ada di Kecamatan Mukok. Terhitung dua hari lalu tidak ada aktifitas perekaman karena alatnya rusak, nah itukan kendala juga bagi kita,” jelasnya.
Selain itu, kendala lainnnya adalah luas wilayah yang dikelilingi sungai dengan jalan yang rusak sehingga menyulitkan sebagian masyarakat untuk mengikuti proses perekaman yang dipusatkan di Kecamatan. “Ini juga kendala bagi kita sehingga banyak yang tidak bisa ke kantor Kecamatan karena rentang wilayahnya terlalu jauh. Untungnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui dana APBD 2012 sudah menyediakan mobile e-KTP yang langsung menuju daerah yang sulit dijangkau seperti daerah perbatasan yaitu desa Suluh Tembawang dengan Desa Pala Pasang,” jelasnya.
Untuk saat ini, mobile eKTP sedang di injeksikan dengan perangkat laptop di Kabupaten sehingga ketika terjadi kesalahan nama, tempat tanggal lahir atau identitas kependudukan lainnya, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perbaikan di Dukcapil Kabupaten tapi cukup di dalam mobile itu saja. “Sedangkan kita seting peralatannya. Dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi,” ujarnya. Untuk tahun 2013 mendatang, akan ada penambahan petugas masing-masing 2 orang di setiap Kecamatan. “Mereka ini nanti akan diikutkan pelatihan sebelum bertugas,” pungkasnya.
Jembatan Semopah dan Sekantot Dianggarkan APBD-P Ratna Sari BorneoTribune, Sanggau Penganggaran untuk perbaikan dua jembatan di Kabupaten Sanggau sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Perubahan tahun 2012 ini. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas PU, Abang Syafaruddin belum lama ini. Dua jembatan tersebut diantaranya jembatan di Sungai Semopah Desa Entakai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan jembatan
Desa Sekantot Kecamatan Jangkang. ”Penganggarannya sudah masuk kedalam mata APBDP tahun 2012 ini,” ujarnya. Abang Syafaruddin menjelaskan untuk perbaikan Jembatan Desa Sekantot Kecamatan Jangkang, pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp. 75 juta.
Sedangkan untuk jembatan Sungai Semopah Desa Entakai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Abang mengaku lupa berapa kisaran anggarannya. ”Kalau di Desa Sekantot itu, kalau tidak salah sekitar Rp. 75 juta. Kalau yang di Desa Entakai saya lupa persisnya berapa,” ujarnya.
Abang Syafaruddin menuturkan, untuk Jembatan Semombat Kecamatan Jangkang kemungkinan akan diusulkan pada mata anggaran APBD murni tahun 2013 mendatang. ”Kalau untuk di Desa Semombat kemungkinan akan kita masukkan ke dalam anggaran APBD 2013,” pungkasnya.
Kartu Pengendali BBM Diluncurkan Januari 2013 Borneo Tribune, Landak Ependi, Kepala Dinas Perhubungan dan Terlekomunikasi Kabupaten Landak menyatakan pada tahun 2013 mendatang sekitar bulan januari akan diluncurkan kartu kendali bagi kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU kabupaten Landak. Dalam hal itu tentunya setiap pengisian BBM di SPBU harus memakai kartu pengendali yang dibuat oleh dinas perhubungan agar setiap pengendara mendapat jatah pengisian BBM bait itu didalam maupun diluar Kabupaten landak. Kartu pe-
ngendali tentunya lagi menunggu pembuatan peraturan karna setiap pemegang kartu pengendali wajib mematuhi aturan yang dibuat. “Sekarang pada bulan September 2012 sudah dicetak kartu pengendali sebanyak 1.000 kartu pengendali karna berdasarkan data jumlah kendaraan truk kabupaten Landak sebanyak 7 ratus kendaraan, jadi 1.000 kartu pengendali BBM lebih. untuk kelebihan kartu, nanti untuk diluar kabupaten Landak pada waktu mengisi BBM di SPBU Kabupaten Landak diberikan juga,” papar Ependi. ”Adapun peraturan yang
harus di patuhi oleh setiap pemegang kartu pengendali diantaranya, ujar Ependi, pemegang kartu (pemilik kendaraan), mobil harus hidup pajak, surat menyurat kendaraan lengkap, tidak boleh mengubah asal mobil seperti mengubah tengki dan apabila mobil plat diluar kabupaten landak segera buat plat Landak karna BBM adalah untuk orang Landak,” katanya. Ependi berharap Untuk kedepan, BBM yang di setiap SPBU bisa terakomodir dengan baik jangan sampai nanti bermasalah antara pemerintah, Aparat dengan Masyarakat. (Yohanes.J)
Sekadau Borneo Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
8
Warga Rawak Senang Leding Lancar
Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Warga di Jalan Merdeka selatan (Jalan SekadauRawak) senang karena daerah mereka sudah dipasang sambungan air bersih dari Sirin Meragun sejak, Selasa kemarin. Sejumlah warga memuji leding lancar tanpa menggunakan alat bantu berupa mesin sedotan air. “Syukur juga sampai sekarang leding lancar-lancar saja. Dulu masih pakai air sumur bor bak di WC kuning. Sekarang tidak lagi, karena air Meragun cukup bersih,” tutur Budi salah seorang warga Jalan Rawak, kemarin. Sejak bulan November, pemasangan sambungan pipa air bersih sudah memasuki jalan Murai, menuju Jalan Pangsuma dan sekitarnya. Budi mengaku sudah lama menanti-nanti pemasangan pipa ke rumah mereka sejak sebulan lalu. Sejak mendengar kabar sudah dibuka pendaftaran pemasangan sambungan
pipa ke rumah-rumah, mereka segera mendaftar ke petugas di kantor UPTD SPAM Sekadau. “Saya memang dulu tunggu-tunggu kapan pipa dipasang ke rumah. Soalnya capek juga pakai sumur bor, perlu mesin sedot,” ucapnya. Sementara itu, Kepala UPTD SPAM Sekadau, Yok Kelak, disela-sela memantau kegiatan pemasangan sambungan pipa, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pemasangan sambungan pipa air bersih Sirin Meragun ke rumah-rumah warga sejak November kemarin. Bahkan pemasangan khusus untuk dalam kota Sekadau saja, katanya ditargetkan 1000 sambungan. “Selain di dalam kota Sekadau seperti di jalan Rawak dan sekitranya yang kita targetkan, pemasangan sambungan pipa ke rumahrumah juga berjalan di daerah Nanga Taman dan Sekadau Hulu (Rawak) khusus jalur yang dilewati pipa, karena ini yang prioritas,” terangnya. Yok panggilannya meng-
imbau kepada warga yang belum melakukan pendaftaran terutama yang berdomisili di Jalan Medeka Selatan untuk segera mendaftar kepada petugas. Apabila pendaftaran sudah dilakukan dan mengisi formulir permohonan pemasangan sambungan pipa ke rumah, berikut melunasi biaya administrasi yang sudah ditentukan, maka petugas akan segera memasang sambungan pipa ke rumah pemohon. “Kita akan prioritas untuk pelanggan baru dan lama. Khusus pemohon yang baru apabila sudah melunasi biaya administrasi, akan langsung dipasang,” timpalnya. Informasi di lapangan di sekitar Jalan Murai, Jalan Pangsuma, Gang Bayam dan sekitarnya sudah dipasang meteran air leding. Yok memperkirakan dalam waktu dekat petugas pemasangan pipa sambungan rumah akan menuju Jalan Merdeka Barat, atau jalan Sekadau-Sanggau.“Tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan warga kita,” tandasnya. o
Air meragun di ruang kontrol dan penampungan (reservoir) di Mungguk Ransa, Jalan Sekadau-Rawak. FOTO Bagus Kosminto/Borneo Tribune
Pasca Kelangkaan BBM Harga Bahan Bangunan Normal Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bahan bangunan berupa semen dan jenis lainnya di toko-toko penjual bahan bangunan di Kota Sekadau tampak sudah tersedia. Sebelumnya bahan bangunan langka menyusul sulitnya mendapatkan BBM jenis solar di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Barat termasuk di Sekadau yang berpeng-
aruh pada menghambat kendaraan eskpedisi ke daerah-daerah. “Semen sudah ada. Ya lumayan lancar dari pada dua minggu lalu,” kata Ati, salah satu pengelola toko bangunan di sekitar Kota Sekadau, kemarin (4/11). Sejak dua pekan lalu, bahan material bangunan di Sekadau memang sulit didapat seperti semen. Menurut Ati, penyebab kelangkaan bahan bangunan seperti semen berbagai merk dan je-
nis dipastikan karena ekspedisi tersendat dari Pontianak-Sekadau termasuk ke wilayah timur Kalbar. Akibatnya, banyak warga pendatang di Sekadau yang hendak membangun rumah tinggal, termasuk yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah terpaksa dihentikan karena kelangkaan bahan baku salah satunya semen. Sebelumnya, warga juga tidak dapat menjalankan
aktivitas kerja terutama yang hendak memelester rumah tinggal, seperti yang dialami Welson. Ia bahkan mengalami sudah hampir dua minggu memberhentikan kegiatan plester rumah tinggalnya ukuran 6x8 meter yang dikerjakan tukang lokal akibat semen langka. “Mau bagaimana lagi kalau semen tidak ada, terpaksa saya hentikan tukang bekerja,” katanya beberapa waktu lalu. o
Waspada Banjir dan Penyakit di Musim Penghujan Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Warga di Sekadau diharapkan mewaspadai penyakit kulit dan diare seiring dengan potensi banjir belakangan hari terakhir. Pemerhati kesehatan, Yustina, berpendapat diare berpotensi menyerang warga di
pesisir sungai terutama anak-anak pada musim air pasang. Menurutnya, tumpukan sampah yang mengalir bersama air sangat rawan menyebarkan penyakit diare. “Bila airnya terminum saat anak-anak mandi bisa saja sebabkan sakit perut atau penyakit kulit bagi yang alergi,” katanya, Senin ke-
marin. Dia memiliki tips untuk mencegah serangan penyakit kulit dan diare, misalnya dengan cara menjaga sumber air bersih agar tak tercemar. “Pada musim banjir rawan diare dan penyakit kulit, kita memang harus waspada terhadap sumber air bersih dan tidak mandi di air yang terge-
nang,” ingatnya. Sebelumnya, di beberapa Kecamatan di Sekadau sempat dilanda banjir besar. Seperti di Kecamatan Nanga Mahap, Belitang, dan Belitang Hulu, termasuk Sungai Ayak. Ratarata kedalaman air berkisar 50 cm sampai 1meter. Musim hujan saat ini memang rawan bencana banjir terutama warga di pesisir sungai. Karena itu, Yustina, berpendapat selain waspada penyakit juga perlu diwaspadai hewan berbisa yang masuk ke rumah, misalnya ular, kalajengking dan hewan berbisa lainnya. “Namun tetap diwaspada juga air bersih yang digunakan kita,” katanya. o
Cuaca Pengaruhi Harga Pasar Solar Capai Rp 10.500 per Liter Bagus Kosminto Borneo Tribune, Sekadau Bahan Bakar Minyak jenis solar di pedalaman Kabupaten Sekadau semakin mahal pasca tingginya biaya operasional angkutan. Tingginya harga ini dipatok sejumlah pemilik kios dan pedagang karena kondisi jalan yang rusak seiring dengan musim penghujan. Di pedalaman Kecamatan Belitang Hulu misalnya, harga solar yang Rp 10.500 per liter lebih mahal dengan harga getah yang kini merosot tajam menjadi Rp 9.000 per kilogram. Mahalnya harga minyak solar ini sudah lama dirasakan masyarakat pedalaman terutama kecamatan-keca-
matan jauh dari pusat kota Kabupaten Sekadau. Misalnya, di Kecamtan Belitang Hulu dan Kecamatan Nanga Mahap. Harga solar yang mereka beli sama harganya dengan harga BBM jenis solar industri berkisar Rp 9000-an lebih. Informasi dari masyarakat di pedalaman, selain mahal solar juga sulit dibeli di kios-kios terdekat atau tak ada dijual di toko kelontong. Pengaruh susah mendapatkan solar ini dipastikan warga akibat mobilisasi menuju ke pusat kota memerlukan biaya tinggi dan dipengaruhi solar di SPBU Sekadau juga kadang terlambat didistribusi. “Solar di tempat kita Rp 10-12 ribu per liter. Ya, mau tidak mau harus beli karena tidak ada toko yang menjual murah, mana lagi harga getah turun,” keluh
Anak-anak menikmati fasilitas perpustakaan keliling yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sekadau. FOTO: Bagus Kosminto/Borneo Tribune
Bangkas, baru-baru ini. Warga pedalaman di Belitang Hulu, kata dia, hingga kini masih mengandalkan solar sebagai bahan bakar utama untuk menghidupkan lampu genset sebagai alat penerangan rumah di malam hari. Kendati mengeluh harga solar mahal namun mereka terpaksa membeli dengan harga yang dipatok penjual. “Ya mau tidak mau kita harus beli. Kami sering coba-coba, pakai solar untuk menghidupkan pelita, sekarang sudah bisa pakai solar kalau tidak ada minyak tanah, karena minyak tanah juga susah dicari disana,” keluhnya. Beberapa waktu lalu, seorang penjual BBM di pedalaman Belitang Hulu mengakui mereka terpaksa menjual harga minyak jenis premium lebih mahal Rp 2.5003.000 dari harga di Kota Kecamatan. Di Kecamatan Belitang Hulu rata-rata harga jenis Premium Rp 7.500 per liternya, sesuai dengan penuturan sejumlah warag. Berikutnya dijual di pedalaman menjadi Rp 10.000-10.500 di beberapa desa yang berbatasan langsung dengan daerah Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, lantaran biaya angkutan yang mahal terlebih medan jalan yang cukup berat. Menurut Bangkas, kebutuhan BBM di Kecamatan Belitang Hulu semakin bertambah mengingat tingginya permintaan masyarakat. Mereka berharap ada pengusaha yang berani berinvestasi membuat SPBB di sana untuk melayani distribusi BBM kepada masyarakat. Sementara warga yang Lain, Kion, juga mengakui minyak tanah juga sulit dicari di daerah mereka. “Minyak tanah per liternya juga sama mahalnya dengan solar, berkisar Rp 9.00012.000 per liter itupun kalau ada. Kita membeli untuk keperluan menyalakan pelita saja susah sekarang, apalagi mau beli puluhan liter,” keluhnya. Warga pedalaman tampaknya tak sependapat dengan program pemerintah selama dua tahun terakhir yang mengkonversikan minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram. Selain BBM jenis minyak tanah masih dibutuhkan oleh masyarakat, kini setelah ada pembagian gas elpiji 3 kilogram, malah warga banyak yang takut menggunakannya. o
Kamis, 6 Desember 2012
Sintang-Melawi
Borneo T Tribune
9
Ardeni saat foto bersama dengan warga Tanjung Arak. Foto Eko Susilo//Borneo Tribune
Ardeni Serap Aspirasi Warga Tanjung Arak
Tingkatkan Infrastruktur dan Layanan Kesehatan Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh DI tengah kesibukannya di lembaga legislatif tak membuat anggota DPRD Melawi, Ardeni lupa diri untuk turun langsung ke masyarakat. Pada masa reses 2012, praktisi asal PNI Marhaenisme ini menyambangi sejumlah desa yang ada di daerah pemilihan dua (Nanga Pinoh, Pinoh Utara dan Pinoh Selatan). Rabu (5/ 12) giliran Desa Tanjung Arak, Kecamatan Pinoh Utara menjadi lokasi tujuan. Kedatangan Ardenipun disambut hangat oleh warga Tanjung Arak yang juga sedang melangsungkan pemilihan ke-
pala dusun Tanjung Arak. Satu persatu harapan dan persoalan yang dihadapi warga Tanjung Arak selama ini pun diungkapkan kepada wakil rakyat ini. Mulai dari persoalan infrastruktur jalan darat yang menghubungkan Desa Kebebu dan Desa Tanjung Arak (Jalan Wanagraha, red) yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dilakukan peningkatan. Karena jalan tersebut, merupakan akses jalan darat satu-satunya yang digunakan warga Tanjung Arak sehari-hari untuk ke Kota Nanga Pinoh ataupun ke desa lain. “Secara administratif akses jalan darat tersebut berada di Kecamatan Nanga Pinoh. Se-
dangkan pemukiman desa Tanjung Arak sendiri berada diseberang sungai Melawi yakni wilayah Kecamatan Pinoh Utara. Sehingga membuat kami selaku pemerintah desa menjadi bingung jika harus mengajukan ke pemerintah kabupaten untuk dilakukan perbaikan jalan,” ungkap Kepala Desa Tanjung Arak, Supardi kepada Borneo Tribune. Untuk itulah, pihak pemerintah desa mencoba mengusulkan permohonan bantuan perbaikan jalan kepada perusahaan sawit namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Tak ingin jalan tersebut semakin parah, pihak warga terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan yang sudah berku-
bang lumpur tersebut dengan peralatan seadaanya. Alhasil, jika musim hujan seperti ini jalan Wanagraha (dekat area pemakaman,red) jalan yang sudah diperbaiki pun tidak dapat bertahan lama. “Mudah-mudahan dengan adanya pak Ardeni, bisa menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini soal peningkatan jalan darat yang menghubungkan Desa Tanjung Arak dan Desa Kebebu. Bagaimanapun jalan darat tersebut sangat penting dalam mempercepat akses perekonomian masyarakat,” terangnya penuh harap. Tak hanya soal infrastruktur jalan saja yang disampaikan masyarakat. Persoalan
lainnya, seperti pada dunia kesehatan misalnya, di Desa Tanjung Arak sarana pelayanan kesehatan public seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) belum ada. Begitu pula dengan, tenaga medis seperti Bidan yang selama ini dinanti-nantikan tak kunjung hadir menetap di desa yang berpenduduk 1.044 jiwa ini. “Dulu ada tenaga bidan yang datang ke sini, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi. Paling ketika ada Posyandu. Sudah berulang kali kita ajukan minta poskesdes ataupun polindes beserta tenaga medisnya namun belum juga terwujud. Jadi, terpaksa jika ada warga yang sakit harus pergi ke desa tetangga yakni Kebebu ataupun langsung ke Ibu Kota Nanga Pinoh yang
Aparat Diminta Tertibkan SPBU Nakal Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh ANCAMAN habisnya jatah BBM bersubsidi dari pemerintah telah terlihat di sejumlah daerah di luar Kalbar. Sementara itu di Melawi, BBM subsidi yang tersedia di SPBU malah kebanyakan dikonsumsi oleh pengantre minyak ketimbang masyarakat umum. Oleh karena itu, aparat pun diminta untuk turun tangan melakukan pe-
nertiban kepada SPBU yang lebih memprioritaskan pelayanan kepada pemilik drum, jerigen hingga tangki siluman milik spekulan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Melawi, Abang Damsyik kepada Borneo Tribune, barubaru ini. “Saya minta dengan aparat kepolisian agar menertibkan SPBU yang ada. Apalagi ada berita dari pusat bahwa solar akan kosong pada 22 Desember mendatang, terma-
suk premium,” katanya. Damsyik mengatakan, munculnya kabar ini justru bisa membuat para pengantri yang menggunakan mobil bahkan motor berupaya untuk menimbun BBM dalam jumlah yang lebih besar. Apalagi dikatakan selama ini masyarakat umum sudah kesulitan untuk mendapatkan BBM di SPBU karena harus bersaing dengan para spekulan BBM tersebut. “Di luar Kota Pinoh, seperti yang ada di pedalaman,
bensin bahkan ada yang mencapai Rp 10 ribu per liter. Makanya kami meminta, bila memang benar terjadi akan adanya pengurangan subsidi atau memang jatah subsidi Kalbar habis, spekulan sebaiknya jangan dibiarkan ngantri,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Badong juga meminta aparat menindak tegas para spekulan yang kini seperti sudah menguasai SPBU sehingga memperkecil peluang masyarakat untuk memperoleh
BBM bersubsidi dengan harga Rp 4.500. “Mobil yang sudah tak bisa nyala lagi, terkadang ikut antri di depan SPBU, walau harus pakai dorong. Kini ratarata setiap SPBU, sudah ada ratusan mobil spekulan yang ikut ngantri. Kita kasihan masyarakat kecil yang justru sebenarnya menjadi sasaran BBM bersubsidi ini malah jarang mendapatkannya karena harus beli di kios yang justru harganya sama dengan BBM non subsidi,” terangnya.
298 PNS Melawi Disumpah Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh SEDIKITNYA 298 PNS Melawi mengucapkan sumpah/janji PNS di pendopo Bupati Melawi, kemarin. Pelaksanaan kali dilakukan sebagai upaya memberikan pengakuan dan penguatan status hukum PNS sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Melawi, Syafaruddin mengungkapkan 298 pegawai negeri ini terdiri dari golongan II sebanyak 165 orang, golongan III sebanyak 132 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang. “Pelaksanaan sumpah/janji PNS ini juga dilakukan oleh camat di setiap kecamatan
agar proses percepatan penyelesaian administrasi kepegawaian khususnya pengucapan sumpah/janji PNS dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama,” katanya. Syafaruddin juga mengungkapkan setidaknya ada seribu PNS yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS. Padahal terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan PNS mengucapkan sumpah/ janji seperti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah/janji PNS. Sementara Bupati Melawi, Firman Muntaco saat memimpin pengucapan sumpah/ janji mengatakan hal ini merupakan suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan untuk tidak melakukan larangan yang telah ditentukan,
yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang. “Sumpah/janji ini bukan merupakan kesanggupan yang diucapkan secara formalitas semata, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersangkutan akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan,” ujarnya. Firman juga menyinggung sejumlah PNS yang telah lama masa kerjanya bahkan sudah masuk dalam golongan IV ternyata belum melaksanakan sumpah/janji PNS. Ia meminta agar BKD maupun Baperjakat memasukkan persyaratan pelaksanaan sumpah/janji PNS ini ke dalam persyaratan untuk mendapatkan promosi jabatan. “Kalau belum mengucap-
Sedikitnya 298 PNS Pemkab Melawi mengucapkan sumpah/ janji PNS sebagai penguatan status hukum PNS FOTO Eko Susilo/Borneo Tribune kan sumpah/janji PNS sebaiknya jangan dulu dilakukan promosi jabatan. Karena ini merupakan kewajiban setiap PNS,” tegasnya. Firman juga meminta kepada setiap PNS di Melawi agar benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mengemban amanah dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat. “2012 ini saja ada 9 PNS
terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara pada 2011 lalu sebanyak 5 orang PNS juga diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah,” ungkapnya. Makanya dirinya meminta agar PNS memaksimalkan pelayanan, mentaati peraturan yang berlaku serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
memakan waktu sekitar 30 menit, dengan biaya Rp 400 ribu untuk carter speed boat,” bebernya. Pada dunia pendidikan, di Desa Tanjung Arak sudah memiliki bangunan sekolah, yakni SD Negeri 9 Tanjung Arak dengan jumlah murid sekitar 103 orang dan baru memiliki 5 lokal saja. Sedangkan tenaga pengajar hanya tersisa empt orang saja dari total enam orang berstatus PNS. “Dua guru lainnya telah mengajukan untuk pindah mengajar, kita tidak tahu apa alasannya. Apakah karena faktor rumah dinas guru yang memang belum ada atau ada hal lain,” timpalnya. Menanggapi beberapa persoalan itu, Ardeni mengaku
akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan dan memperjuangkan di tingkat legislatif sesuai dengan kapasitasnya. Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh warga Tanjung Arak agar dapat bersabar, mengingat setiap tahunnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Melawi sangat terbatas. Sehingga harus secara bertahap sesuai skala prioritas perencanaan pembangunan. “Mudah-mudahan pada tahun 2013 nanti, diantara sekian banyak harapan dan keinginan masyarakat yang disampaikan tadi kepada saya, ada yang bisa terakomodir dalam APBD murni,” ucap pria yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Melawi ini.
Lahan Pertanian Menurun, Perkebunan Meningkat SEMENTARA jumlah penduduk terus meningkat namun jumlah lahan pertanian di Kalbar terus menurun. Karena itu di masa mendatang, Kalbar akan terus tergantung pada pasokan produk pertanian dari luar. Sebaliknya, jumlah peruntukan lahan perkebunan terus meningkat. Konsesi perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh 326 perusahaan seluas 4,8 juta hektar dari luas wilayah daratan provinsi Kalimantan Barat seluas 14,4 juta hektar. Luas perkebunan kelapa sawit ini setara dengan luas propinsi Jambi. Jika ditambah dengan luas wilayah pertambangan, wilayah daratan yang dapat diakses 4,3 juta jiwa penduduk Kalbar hanya tinggal 30 persen atau 4,4 juta hektar. Wilayah yang dapat diakses masyarakat tersebut, juga harus dikurangi dengan kawasan konservasi dan lindung seluas 3,7 juta hektar. “Ke depan, wilayah bagi warga Kalbar akan semakin menipis,” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan Agus Sutomo. Agus Sutomo menambahkan, meningkatnya lahan perkebunan akan meningkatkan potensi konflik di masyarakat. Sejak tahun 2004, jumlah konflik meningkat dari 26 menjadi 104 kasus. Bahkan 70 orang masyarakat desa dan aktivis telah ditahan dengan tuduhan menolak
ekspansi perkebunan kelapa sawit. “Baru-baru ini gudang sebuah perkebunan kelapa sawit dibakar massa di Bengkayang. Konflik seperti ini mungkin masih akan terjadi di tempat lain,” ujarnya. Meski Draft Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar tidak lama lagi ditetapkan namun masih ditemukan sejumlah masalah dalam draft tersebut. Demikian salah satu kesimpulan dari diskusi yang, Jumat (30/1) di Pontianak. “Kami melihat banyak problem yang ditemui dalam draft RTRWP ini. Misalnya masalah penyediaan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan berbagai persoalan lain,” ujar Koordinator Koalisi Agus Sutomo. Jika RTRWP ini ditetapkan, kata Agus Sutomo, akan ditemukan sejumlah masalah di lapangan. Misalnya pada ketersedian lahan pangan. “Dari draft RTRWP di Kalbar diketahui pencadangan luas lahan pertanian terus berkurang. Hal ini akan berpengaruh pada produksi pangan di masa mendatang,” jelasnya. Menurut Tomo, lahan kelola pertanian pangan masyarakat untuk budidaya tradisional menjadi terbatas, karena diserahkan untuk usaha perkebunan sawit. Sebagian lagi adalah untuk permukiman dan berbagai bidang lain. (borneoclimatechange)
Perubahan PP tentang Guru Atur Penempatan Guru PNS di Sekolah Swasta PERUBAHAN Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru masih dalam proses. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, saat ini PP No.74/2008 tersebut sudah memasuki tahap uji publik. Setiap ada peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menyangkut kepentingan umum, harus melalui tahap uji publik untuk men-
dapatkan tanggapan masyarakat. “ Kita nggak bisa menjadikan publik itu sebagai obyek, tapi sebagai bagian dari partisipasi. Karena peraturan apapun, persoalannya bukan di peraturan, tapi bagaimana peraturan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, workability, atau peraturan itu bisa diimplementasikan dengan baik kalau ada partisipasi dari publik,” jelasnya
usai acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2012 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (4/12). Lebih lanjut Menteri Nuh mengatakan, perubahan PP No. 74/2008 intinya mengenai tata kelola, baik dari sisi karir guru hingga persoalan yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan. Salah satu hal yang pokok dan mendasar dalam perubahan PP ini adalah mengenai penempatan guru. “Banyak keluh-
an di masyarakat, kalau ada guru swasta ,baik, terus ikut tes CPNS, terus diterima, maka yang berlaku sekarang ini, dia harus keluar dari sekolah swasta itu, pindah ke sekolah negeri,” katanya. Menurut Menteri Nuh, hal tersebut menjadikan sekolah swasta bagaikan training center. Guru-guru yang sudah baik mengajar di sekolah swasta, kemudian ikut tes CPNS dan lulus, kemudian pindah ke sekolah negeri.
Keluhan yang sama diterimanya saat pertemuan terakhir dengan para uskup di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekolah Kristen swasta di NTT yang predikat gurunya baik, namun pindah ke sekolah negeri setelah lulus tes CPNS. Begitu juga dengan sekolah Islam. Hal tersebut membuat guru-guru di sekolah swasta menjadi kekurangan. Karena itu melalui perubahan PP No. 74 tahun 2008
tentang Guru, pemerintah ingin memberikan satu kebijakan, supaya guru-guru negeri juga bisa ditugaskan di sekolah swasta. “Alasannya sederhana, apalagi nanti dengan PMU, wajib. Pemerintah bisa memberikan BOS ke sekolah negeri dan swasta, pemerintah juga diperbolehkan memberikan rehab ke sekolah negeri dan swasta, apa bedanya dengan guru, sebagai bagian dari komponen sistem pendidikan?
Inilah yang mau kita benahi,” tuturnya. Dengan kebijakan ini, guru PNS bisa diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, sehingga sekolah swasta juga terbantu, minimal dari sisi biaya operasional untuk guru. “Sehingga posisi pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah negeri dan swasta semakin bisa dibuktikan,” kata Menteri Nuh. (kemdiknas)
Kamis, 6 Desember 2012
Kapuas Hulu
Borneo T Tribune
10
Sejumlah Ruas Jalan di Kota Putussibau Banjir Lagi! Terputus Borneo Tribune/Putussibau BANJIR yang terjadi sejak dua hari lalu kini semakin membesar, akibatnya sejumlah akses jalan dalam Kota Putussibau terputus, bahkan sejumlah fasilitas umum lainnya juga sudah mulai terendam. Meskipun demikian tampak arus kendaraan yang lalu lalang di Kota
Putussibau masih padat, hanya saja sejumlah kendaraan roda dua dan empat sudah diungsikan ke wilayah dataran yang cukup tinggi. Pantauan Borneo Tribune di lapangan, Rabu (5/12) sejumlah akses jalan yang terendam air yaitu di Jalan M Yasin, Jalan Pasar Inpres, Jalan Dogom, Jalan Hasa-
nudin, Jalan M Yamin dan Jalan A Yani. Bahkan sejumlah daratan rendah lainnya seperti di Kecamatan Putussibau Selatan tepatnya di daerah Teluk Barak, Kampung Jati terendam air dan mulai mengancam pemukiman penduduk. Kedalaman air rata-rata sekitar setengah meter. “Saya lihat kondisi air ini
53.151 Jiwa Belum Lakukan Perekaman e-KTP Buka Stand Perekaman e-KTP Borneo Tribune/Putussibau MESKIPUN pelaksanaan perekaman e-KTP di Kabupaten Kapuas Hulu (KKH) berjalan lancar dan sukses serta mengantarkan prestasi urutan III tercepat se-Indonesia. Namun masih sekitar 53.151 jiwa wajib e-KTP di Bumi Uncak Kapuas ini belum melakukan perekaman. Demikian dikatakan Marcellus Basso, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuas Hulu, di ruang kerjanya baru-baru ini. Dijelaskan Marcellus, wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP tersebut, terdiri dari masyarakat Kapuas Hulu yang tidak berada di tempat, seperti mahasiswa atau pelajar yang sekolah keluar Kapuas Hulu, dan para pekerja yang bekerja di luar. “Luangkanlah waktu untuk melakukan perekaman e-KTP, karena KTP manual nantinya tidak akan diber-
lakukan lagi oleh pemerintah, oleh karenanya warga negara Indonesia wajib memiliki e-KTP,” ucapnya. Untuk menyelesaikan perekaman wajib e-KTP di Kapuas Hulu, menurut Marcellus pihaknya akan terus melakukan pelayanan, hanya saja secara regular, diharapkan pada tanggal 31 Desember 2012 ini, 53.151 jiwa wajib e-KTP sudah melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan untuk e-KTP yang sudah jadi sekitar 40.000 ribu yang siap diserahkan ke pihak kecamatan. “Proses e-KTP ini cukup cepat, kita sudah menerima sekitar 40.000 e-KTP yang sudah jadi dan akan kita serahkan langsung ke pihak kecamatan,” jelasnya. Selain itu, ditambahkan Marcellus, dalam rangka Festival Danau Sentarum untuk mengisi stand pameran, Dukcapil Kapuas Hulu juga akan membuka pelayanan perekaman e-KTP
masih naik, mulai dari kemarin sore hingga malam bahkan sampai siang ini, perlahan-lahan air semakin naik,” tutur Rustam, warga Kota Putussibau, Rabu (5/ 12). Sementara itu, terpisah Gunawan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa banjir kali ini baru terjadi Kota Putussibau dan sekitarnya, sedangkan untuk sejumlah kecamatan kondisi air belum terlalu besar. Akan tetapi, Gunawan mengimbau agar seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu supaya
Kayu dan sampah semakin menumpuk di fender jembatan Uncak Kapuas, akibat terbawa derasnya air sungai Kapuas yang sedang meluap, tumpukan kayu dan sampah tersebut mesti segera ditangani dan dibersihkan. Foto: Timotius/Borneo Tribune meng intens terus memberikan laporan dengan kondisi banjir di kecamatannya masing-masing. “Kita minta pihak kecamatan segera membuat laporan terbaru apabila kon-
disi memang darurat maka akan ada langkah yang kita ambil dengan status tanggap darurat. Akan tetapi banjir ini hanya banjir tahunan, sejumlah kecamatan di pesisir sungai kapuas
belum ada melaporkan kondisi saat ini, sekali lagi saya minta agar pihak kecamatan selalu rutin laporkan terkait banjir ini,” tegasnya. (Freelancer/ Timotius)
Marcellus Basso FOTO Timotius/Borneo Tribune
dan pelayanan adminstrasi kependudukan lainnya. “Kita sengaja melayani saat stand pameran, sebab sudah pasti banyak masyarakat yang datang menyaksikan kegiataan tersebut, dan momen ini juga kita manfaatkan untuk melayani masyarakat khususnya yang tinggal jauh dari kecamatan yang belum melakukan perekaman e-KTP,” terangnya. (Freelancer/ Timotius)
Salah satu akses jalan di Kota Putussibau sudah terendam air, disebabkan banjir yang terjadi sejak dua hari lalu. Akibatnya sejumlah akses jalan tersebut terputus. Foto: Timotius/Borneo Tribune
60 Stand Pameran Siap Meriahkan Festival Danau Sentarum stand untuk pameran pada acara Festival Danau Sentarum-Betung Kerihun. “Kita cukup kewalahan dalam menyiapkan stand pameran pada tahun ini, sebab peminatnya luar biasa, jika
Gallery
Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998
PT. BUMI BORNEO CEMERLANG
Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )
GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)
PALAPA TAXI
PONTIANAK - SINGKAWANG (PP) PONTIANAK SINGKAWANG
Jl. Arteri Supadio Ruko No. 1-2
Jl. Niaga No. 25
0561-717 8888 0562-333 9999 0821 4876 8888 0821 4876 9999 ARMADA INNOVA & YARIS ARMADA INNOVA & YARIS JAM JAM BERANGKAT :
BERANGKAT:
05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19.00 WIB 05.00 - 08.00 - 11.00 - 14.00 - 17.00 - 19.00
Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg
dibandingkan tahun lalu,” ucapnya, Senin (4/12). Menurut Rombonang pada Festival Danau Sentarum tahun lalu, stand yang disiapkan hanya sekitar 40-an stand, dan ada sejumlah stand yang kosong, akan tetapi kali ini masih banyak yang menawarkan untuk disiapkan stand, akan tetapi karena keterbatasan kita terpaksa tidak bisa kita layani. “Lokasi kita yang terbatas dan minimnya tenda. Sebenarnya masih banyak yang memesan dan berminat untuk disiapkan stand pameran. Untuk itu kita minta maaf apabila masih banyak yang tidak bisa tertampung dalam stand pameran,” ujarnya. Dijelaskan Rombonang,
“
Kita cukup kewalahan dalam menyiapkan stand pameran pada tahun ini, sebab peminatnya luar biasa, jika dibandingkan tahun lalu
“
Borneo Tribune/Putussibau KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, Alexander Rombonang mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 60
untuk Festival Danau Sentarum tahun ini, pihaknya memasang tarif Rp 500 ribu untuk satu stand pameran, hal tersebut bertujuan un-
tuk pemeliharaan kebersihan. Sebab jika dievaluasi pelaksanaan Festival Danau Sentarum khususnya untuk stand sepertinya untuk kebersihan tidak dihiraukan. “Jadi dalam pelaksanaan Festival Danau Sentarum tahun ini akan kita upayakan se objektif mungkin. Jika menunggu semuanya serba ada, kapan kita laksanakan. Meski masih banyak keterbatasan kita, saya rasa dengan niat dan tekad untuk bersungguh-sungguh melaksanakanya, saya yakin kegiatan tahun ini akan lebih sukses dari tahun sebelumnya. Serta dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat,” kata Rombonang. (Freelancer/ Timotius)
IKLAN BARIS Dijual
Dicari
Peluang Usaha
Rumah Permanen. Jl. Purnama Komp. Dinasti Indah Blok B No. 14 Ptk. Ukuran Tanah 10 x 18 m2, Ukuran Bangunan 9 x 15 m2. Hub:085252015279
SGR, Guru PAUD/TK, Bersedia Ikut Diklat, Lgsg Penempatan, Hub. Jl. Pancasila No. 207 Telp. 761562
BISNIS FOREX! Daftar hr ini, besok psti dpt Profit (7% selama 100 hr) www.forexal.com SMS “PETUNJUK” Hp.087885563999 T.07789645034
Dijual Bangunan Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.
Peluang Bisnis INVESTASI EMAS! Hari ini daftar mulai besok Dpt PROFIT (7%/hari) www.forecashier.com/ID.000833 /SMS “MINAT”.Hp.087775210833
Dijual Tanah
Peluang Bisnis
Jln.Purnama I Gg. Purnama Indah 1 No. 21. Menuju Komplek Dinasti Indah. Uk. 16 x 27 m. Bangunan L 14,5 m, P 18,5 m. Hub. Bpk. Gusti Hp. 081256983336
Bisnis Forex! Modal Min Rp.300rb, Profit Besar, Cek UTK Pns, Pensiunan dll. Info www. inforexal.com, SMS “MINAT” Hp. 087885563999
DIJUAL CEPAT TANAH SHM, tanpa perantara. * Jl. Gusti Situt Mahmud, Gg. Selat Makasar, Siantan (blkng BPAS) LT 1000 m2 Rp. 300 jt (nego). Hub. 0819 565 2794/0561 700 4977
Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW
Dijual tanah, 364 M 2, Jl. Danau Sentarum, Gg. Wonosobo, 50 Juta. Hub. Sri 081352269380 Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.
Kost
Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000
Disewakan Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alat telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.
Iklan Baris:
1 baris / hari Rp. 6.000,-
Teras Borneo Tribune
Kamis, 6 Desember 2012
Program Doktoral Untan
Oknum Guru Tampar dan Jemur Siswa 12). Gilang pun mengantarkan rapornya ke Oknum Guru. Sofiandi yang menerima rapor merasa berang dan emosi, lantaran kesal mengapa Gilang tidak mengantarkannya sendiri. Akhirnya Oknum Guru yang sedang emosi ini langsung mendatangi kelas VII A, dan memanggil Gilang, Gilang maju kedepan kelas. Kemudian Gilang pun ditampar di pipi sebelah kiri. Penamparan ini dilakukan di hadapan seluruh siswa Kelas VII A. Setelah ditampar, Gilang pun dijemur oleh Sofiandi di halaman SMPN 14 sebagai tambahan hukuman kepada Gilang. Tak lama Gilang pun dibawa oleh Guru BK, guna diobati bekas tamparan tersebut. Namun tak lama kemudian Orang Tua Gilang beserta keluarganya mendatangi SMPN 14, lantaran tidak terima, lantaran Gilang dipukul oleh Sofiandi. Akhirnya Orang Tua Gilang yang bernama Budiono pun mencari Sofiandi, dan ketika ketemu, Sofiandi pun
sempat dipukul oleh orang tua Gilang. Kejadian ini diketahui oleh pihak kepolisian, Kanit Binmas Polsekta Pontianak Timur juga hadir, dan akhirnya melakukan mediasi. Hasil mediasi tersebut terjadilah perdamaian antara orang tua siswa dan oknum guru. Perdamaian tersebut tertulis dalam surat pernyataan, kemudian ditanda tangani kedua belah pihak. Menurut Budiono, Ia mendengar anaknya dipukul oleh guru, Ia langsung datang ke SMPN 14 dan mencari guru tersebut, serta membalas apa yang dilakukan guru tersebut terhadap anaknya. Kemudian ada kepolisian datang dan akhirnya dirinya berdamai di dalam surat pernyataan. “Anak saya dipukul guru karena tidak mengantarkan rapor. Karena anak saya menyuruh temannya untuk mengantar rapor, dan karena temannya yang mengantar rapor akhirnya gurunya memukul anak saya,” cerita Budiono Orang Tua Korban. Sementara itu Oknum
Guru SMPN 14, Sofiandi, mengatakan bahwa Ia mengakui telah melakukan pemukulan terhadap salah satu siswanya yang bernama Gilang, dengan cara menampar pipi sebelah kiri siswanya tersebut. Penamparan ini dilakukannya karena Ia khilaf dan emosi, lantaran siswanya tidak mengantarkan rapor mini secara langsung, lantaran siswanya bernama Gilang tersebut menyuruh teman mengantarkan rapor tersebut. “Saya hanya menampar sekali, karena saya khilaf dan saya menyesal. Dan kami juga sudah berdamai dengan pihak siswa beserta orang tuanya. Dan orang tua dan pihak keluarga siswa juga sempat memukul saya, dan saksi perdamaian kami adalah Kepala Sekolah,” ungkap Sofiandi saat ditemui di SMPN 14. Sedangkan Kepala Sekolah SMPN 14,ÿ Edih Sutardi mengatakan bahwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua guru yang sebagai pendidik di SPMN 14. Karena sebelumnya Ia juga sudah
mengingat kepada semua guru. Bahkan Ia meminta tolong untuk tidak arogan dan kasar kepada murid. “Ini kejadian spontanitas, tidak ada direncanakan. Dan kemungkinan juga ada emosi karena di luar sana, namun kita tidak tahu juga masalahnya. Dan sanksi yang akan dikenakan kepada guru ini mungkin hanya bersifat teguran,” ungkap Kepala Sekolah SMPN 14. Sedangkan Gilang saat ditemui di Rumah Sakit Yarsi Pontianak, dimana Gilang usai melakukan visum akibat tamparan dari Oknum Guru tersebut, dirinya mengatakan bahwa gurunya memukul dirinya lantaran karena Ia tidak mengantarkan rapor mini secara langsung, melainkan menyuruh temannya untuk mengantarkan rapor mini tersebut. “Karena tidak mengantarkan rapor, saya di tampar di pipi sebelah kiri, kemudian saya dijemur. Dan saat di jemur, saya langsung dibawa oleh guru BK saya untuk diobati,” ungkap Gilang.
pai dengan 5 tahun ke depan, dan kemudian mahir menjelaskan mengapa ramalannya tidak terjadi. Baiklah kalau kita mempunyai rencana yang bagus untuk “peta penunjuk arah” ke masa depan. Tetapi tidaklah baik apabila rencana itu dimutlakkan: seakanakan semuanya pasti beres kalau sudah punya rencana strategis hebat. Rencana yang hebat tanpa diikuti kerja hebat hanya akan menjadi angan-angan. Penentu pencapaian tujuan bukanlah peta penunjuk arah, melainkan langkah-langkah nyata dalam perjalanan. Apabila kerja baik, meskipun perencanaan kurang bagus, maka hasil yang dicapai akan baik juga. Kerja yang baik dicirikan antara lain oleh kecepatan, efektivitas, efisiensi, keamanan, murah dan mudah dalam proses. Dan hasilnya optimal baik.
Sering kali saya menemukan organisasi sudah mempunyai rencana sangat bagus. Tetapi ketika mereka bekerja, mereka tidak lagi peduli dengan rencana itu. Bahkan rumusan visi yang telah dibuat dengan perdebatan sengit hanya dijadikan arsip untuk kelak dimakan rayap. Tidak seorang pun rajin membaca ulang dan menghafalnya. Rencana yang bagus itu menjadi mubazir. Saya cemas akan realita kecenderungan bangsa kita: mahir membuat rencana, tetapi kurang dalam kerja nyata. Mahir membuat aturan, tetapi lebih cerdik menelikung aturan. Teratur rapi indah dalam upacara, tetapi semrawut dalam kerja. “Budaya” ini harus diubah. Mengubahnya mulai diri sendiri, sejak sekarang ini. (Apakah tadi Anda mempunyai rencana untuk membaca tulisan ini?)***
KERJA dan RENCANA membelinya. Paling kurang saya dapatkan uang tujuh ratus ribu rupiah. Dengan uang itu saya membeli beras, gula, susu, baju, celana, sarung, sepatu, topi, dan...hmm... beli bir. Tapi...., bagaimana cara membawa barang-barang itu pulang ke rumah sini? Naik oplet atau andong? Ah, tidak! Saya mau naik kuda. Keren, chooi! Beginilah cara saya naik kuda nanti.” Lalu Si Muin memperagakan dengan penuh semangat bagaimana cara naik ke punggung seekor kuda. Sepeda tua miliknya pura-pura dijadikan kuda. Dia melompat untuk berusaha tiba-tiba duduk di atas sadel sepeda. Praaak! Sepeda tumbang, menimpa tempayan penuh madu itu. Tempayan pecah, dan madu habis tertumpah. Rencana jual madu akhirnya sirna. Banyak orang suka
memutlakkan rencana. Mereka sanggup bermingguminggu berkegiatan bersama melakukan perencanaan. Mereka menyebutnya perencanaan strategis. Rumusan hasil perencanaan strategis itu sungguh rapi terformat sempurna: mulai dari visi, misi, nilai-nilai, branding, pernyataan posisi, slogan, rumusan isu strategis, kegiatan, indikator sampai pada rancana anggaran. Untuk itulah, mereka tahan berdebat berteletele bahkan untuk sebuah kata dalam rumusan hasil perencanaan strategis itu. Seteleh semuanya terumuskan dengan baik, mereka lega. Perencanaan telah sempurna. Mereka adalah para alhi dalam perencanaan. Maka definisi paling tepat untuk ahli perencanaan adalah orang yang mampu meramalkan apa yang akan terjadi sam-
Polda Kalbar Musnahkan 31,8 Kg Sabu Pemusnahan ini pun dihadiri oleh seluruh stakeholder aparat penegak hukum di Kalbar, yakni Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto, Kajati Kalbar, Djasman Panjaitan, Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Sugeng Heryanto, Kepala Pengadilan Tinggi, Kasdam, dan perwakilan dari pihak DJBC Kalbar. Menurut Kapolda Kalbar, Brigjend Pol Tugas Dwi Apriyanto, bahwa pemusnahan yang dilakukan Polda Kalbar, merupakan salah satu langkah penyidikan dalam suatu proses hukum kasus narkoba, dimana sabu dalam jumlah banyak harus dimusnahkan dan hanya beberapa yang disisakan untuk menjadi barang bukti di
pengadilan. “Kasus 3,8 Kg akans erah dilimpahkan ke Kejaksaan, guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan kasus 28 Kg sabu, masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan oleh Dit Restik Polda Kalbar,” ungkap Kapolda Kalbar. Lanjut Kapolda, Ia meminta kepada Dir Narkoba Kombes Pol Ahmad Awli untuk menunda sekolah Polri, dan mengungkap kasus ini, dan jika berhasil mengungkap pelaku utama 28 Kg itu, maka Ia akan menghadap Kapolri untuk meluluskan Dir Narkoba dalam Sekolah Polri tingkat Perwira Tinggi, lantaran berhasil mengungkap, jadi Ia
berharap ungkap tersangka utama terlebih dahulu baru sekolah. “Dan jika Dir masih tetap sekolah, Saya meminta kepada Wadir Narkoba Polda Kalbar, untuk mengungkap kasus ini. Jika memang berhasil mengungkap tersangka utama sabu 28 Kg ini, maka saya akan mengangkat Wadir menjadi Dir Narkoba,” tegas Kapolda Kalbar. Dalam pemusnahan ini, Ia juga mengingatkan kepada seluruh anggotanya yang ada di Kalbar untuk tidak mengonsumsi narkoba, tidak terlibat dalam jaringan narkoba apalagi sampai mempelancar peredaran narkoba. Dan apabila itu terjadi Ia selaku Kapolda Kalbar tidak akan segan-se-
gan menindak oknum anggota tersebut. “Saya baru datang ke Kalbar, langsung meminta Tes Urine oleh BNNP Kalbar yakni guna memeriksa urine seluruh Perwira Polda Kalbar, termasuk para Kapolres yang ada di Kalbar. Dan ada dua perwira yang terindikasi narkoba, kemungkinan ada 200 anggota lagi yang diduga terindikasi,” kata Kapolda. Dikatakannya pula, jika memang ada anggotanya terindikasi maka Ia meminta anggota untuk jujur dan mengungkapkan hal tersebut, kemudian langsung di rehabilitasi. Namun jika tidak jujur dan ketangkap, maka akan ditindaknya dengan tegas.
pur tangan pemerintah Kabupaten/Kota di seantero Provinsi Kalbar. Menurutnya, pemerintah harus total membantu dan betul-betul penerima tidak membayar biaya apapun. “Kita sarankan sebaiknya memang dibebankan di APBD Kabupaten/Kota. Kalau raskin dikaitkan dengan biaya transportasi,” ucapnya. Oleh karena itu, mantan wakil Bupati Sambas ini mengharapkan para penerima raskin haruslah didata secara valid. Dan sebaiknya hal itu diverifikasi kembali dengan melibatkan unsur RT, RW, Kades maupun aparatur lainnya. Hal ini penting supaya dapat diketahui berapa banyak warga kurang mampu yang menjadi penerima raskin. “Yang pasti kita selalu berharap data penerima beras raskin itu berkurang. Dengan begitu, program pemerintah akan dikatakan berhasil,” timpalnya. Senada dengan Prabasa Anantatur, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ir. Ikhwani A Rahim juga menyambut baik usulan raskin gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Hanya saja, legislator PAN itu tetap mengingatkan bahwa hal tersebut harus tetap mengacu kepada istilah ‘BMW’. Yakni, Biaya, Mutu, Waktu. Menurutnya, ketiga komponen untuk raskin ini haruslah tepat sasaran. Ketua DPW PAN Kalbar ini berpendapat bahwa di dalam komponen biaya misalnya apabila diusulkan gratis maka tidak boleh ada tarik menarik anggaran ke penerima raskin. Kemudian, ketika berbicara mutu juga terkait kualitas beras yang dibagikan harus tetap baik. “Jangan sampai mentangmentang raskin, lalu beras diberikan adalah beras lama atau mutunya kurang bagus. Sementara waktu penyampaian juga harus tepat dan tidak boleh terlambat,” tegas Ikhwani. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengusulkan supaya beras bagi masyarakat miskin (raskin) disalurkan secara gratis, karena akan sangat membantu mereka.
Dewan Apresiasi Raskin Gratis pelosok biaya transportasi raskin ikut menjadi persoalan. Selama ini memang biayanya tidak diketahui. Apakah warga yang tinggal di daerah pedalaman membayar Rp 1.600/kg atau malah lebih karena dibebankan dengan biaya transportasi. “Hal itu juga masih belum
diketahui. Hanya kalau usulan gratis positif, kita mintalah didukung. Rakyat penerima raskin harus benar-benar menerima raskin gratis semua,” lugasnya. Politikus Golkar ini justru meminta supaya raskin diterima tepat sasaran. Dan sebaiknya perlu turut cam-
11
Kalbar ini sudah memadai untuk mendukung realisasi program doktoral di ‘Bumi Borneo Barat’. “Apabila semua pihak mempunyai komitmen yang kuat serta gigih di dalam memperjuangkan pembentukan program doktoral di kampus Untan, maka saya optimis dalam beberapa tahun ke depan, Untan bisa menyelenggarakan program doktoral,” ujar Tony Kurniadi, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (5/12). Legislator PAN itu lantas mencontohkan pada saat Untan ingin membuka Fakultas Kedokteran. Dimana saat itu semua pihak mempunyai komitmen yang kuat sehingga keinginan tersebut menjadi terwujud. “Semangat serta komitmen seperti itulah yang membuat saya optimis bahwa Untan bisa menyelenggarakan program doktoral dalam beberapa tahun ke de-
pan. Kami di dewan akan senantiasa mendukung sepenuhnya perjuangan untuk mewujudkan program doktoral di kampus Untan,” lugasnya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas ini menambahkan, apalagi saat ini lahan yang dimiliki Untan masih sangat terbentang luas dan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembangunan berbagai gedung guna mendukung program doktoral tersebut. “Untan masih mempunyai lahan yang sangat luas untuk melakukan pembangunan berbagai gedung guna mendukung pelaksanaan program doktoral,” timpal Tony Kurniadi. Apalagi, sambung Tony, sampai hari ini sudah banyak lulusan Untan yang menyandang gelar magister maupun doktor yang berhasil mengukir beragam pres-
tasi dikancah internasional. “Untan juga telah memiliki SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program doctoral,” ujarnya. Tak hanya itu, mantan aktivis mahasiswa ini menambahkan, apabila ditilik secara geografis, dimana letak Provinsi Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Negara jiran Malaysia tentu akan semakin membuka peluang maupun potensi kerjasama di bidang pendidikan akan semakin terbuka lebar di masa mendatang. “Apabila Untan sudah dapat menyelenggarakan program doktoral, maka peluang orang Malaysia untuk kuliah di tempat kita akan semakin terbuka lebar. Hal itu tentu akan semakin mengeratkan hubungan kerjasama antarkedua Negara, khususnya melalui bidang pendidikan,” tandasnya. (Andry/Borneo Tribune)
Polda Belum Temukan Tersangka Utama sudah ada tersangka, namun Kapolda sendiri tidak menyebutkan siapa tersangka tersebut, lantaran tersangka itu bisa terdiri dari, yang membawa, yang menyuru, pemilik dan pengirim barang. Dan sejauh ini masih tetap dikembangkan. “Saya sudah perintahkan seluruh jajaran saya yang ada di lima titik perbatasan, untuk selalu melakukan penjagaan ketat disana. Bukan hanya itu saja, melainkan saya juga bekerja sama dengan seluruh stekholder yang ada di Kalbar ini, guna bersama-sama memberantas Narkoba di Kalbar,” katanya. Selain itu Ia juga mengatakan bahwa Ia akan memberantas Narkoba di tubuh Polri terlebih dahulu, kemudian baru memberantas diluar. “Karena kalau yang mau memberantas tidak bersih, bagaimana bisa memberantas yang kotor,” ujar Kapolda degnan nada bertanya. Kapolda mengakui bahwa diÿ tubuh Polri masih ada yang mengonsumsi Narkoba. “Jika ada anggota yang terlibat dan terindikasi Positif mengonsumsi Narkoba, maka hukumannya lebih berat dari hukuman orang umum, karena kami benarbenar ingin membersihkan narkoba di tubuh Polri,” tegas Kapolda. Terkait penangkapan sabu 28 Kg, Tugas mengatakan ini bukan sekali saja yang dikirim pelaku, melainkan kemungkinan sudah 10 kali dikirim. Dan Ia menganggapnya demikian, karena jika baru tertangkap satu, pasti ada 10 yang gagal di tangkap, dan ini nantinya akan menjadi PR pihaknya kedepan
mengungkap pelaku utama sabu 28 Kg. “Saya baru menjabat sebagai Kapolda Kalbar, namun saya akan berusaha secepat mungkin memproses hukum dan berusaha pihak saya segera mengungkap pelaku utama sabu 28 Kg tersebut,” tambah Brigjen Pol Tugas. Bea Cukai Polda Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Kalbar mendukung penuh Polda Kalbar menyelidiki kasus sabu 28 Kg. Bahkan apabila ada oknum Bea Cukai yang terlibat dalam masuknya sabu 28 Kg tersebut, maka DJBC Kalbar mendukung Polda Kalbar memproses hukum sang oknum yang terlibat. Menurut Kepala Bidang Umum dan Kepatuhan Internal DJBC Kanwil Kalbar, E. Harris menegaskan bahwa pihaknya mendukung Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari pelaku utama sabu 28 Kg tersebut. Dan jika memang dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Kalbar menemukan adanya pihak Bea dan Cukai terlibat, maka kami serahkan kepada Polda Kalbar sepenuhnya untuk memproses hukum lebih lanjut. “Kita sependapat dan sepaham dengan Kapolda Kalbar, bahwa kita harus membersihkan semua lini yang berada didalam instusi, dan kita akan menyerahkan kepada Polda Kalbar jika anggota kita yang terlibat, karena ini sudah masuk dalam ranah penyelidikan dan penyidikan,”
tegas E. Harris, Rabu (4/12). Selain itu Ia juga mengatakan bahwa kita belum menganggap anggota kita terlibat dalam penyelundupan sbau tersebut. Karena kita menunggu pihak Polda Kalbar membuktikan apakah anggota kita terlibat, kalau tidak ada bukti maka anggota kita tidak bisa dikatakan terlibat, dan jika ada bukti silakan diproses hukum. “Anggota yang diduga terlibat tersebut, kita tarik bertugas di Kanwil DJBC Kalbar. Sebelumnya yang bersangkutan bertugas di Entikong. Dan kita menarik bersangkutan bertugas di Kanwil, yakni guna menjaga keselamatan yang bersakutan, karena kita ketahui jaringan narkoba ini cukup berbahaya,” tambahnya. Lanjut E. Harris, jika ada salah analisa yang dilakukan anggota dilapangan, maka kami akan mendidik dan melatih anggota tersebut. Dan jika ada yang melakukan kesalahan dalam bertugas, maka DJBC juga akan memberikan sanksi secara internal. Karena ada sanksi internal yang diberikan kepada anggota, jika melakukan penyimpangan dalam bertugas. “Intinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Kalbar selaku penyidik yang menyelidiki sabu 28 Kg tersebut. Dan jika ada oknum kami yang terlibat kami perlu pembuktian terlebih dahulu, namun jika tidak ada, berarti anggota kami memang tidak ada yang terlibat dalam masuknya sabu 28 Kg tersebut,” tambah Kabid Umum dan Kepatuhan Internal ini.
Kemana-mana Naik Trams dan Bus. Awas Tuti! sekisaran 2-3 menit saja. Naik bus harus menggunakan kartu yang namanya Myki. Ia berwarna hijau muda. Bila masuk kartu di touch on dulu atau ditempelkan di mesin, sampai berbunyi dan menunjukkan nominal uang yang ada di dalam kartu tersebut. Jika ingin turun, Myki harus di touch off. Kalau tidak, nominal kita akan berkurang. Jadi selalu ingat kuncinya. Karena Myki tak berlaku bila nominal habis. Kartu Myki harus diisi dengan nominal uang bila ingin menggunakanya. Bisa diisi per hari atau selama 28 hari ke atas atau per bulannya. Harga per bulannya $ 112. Untuk mendapatkan Myki di toko 7 11 (seven eleven) atau di supermarket-supermarket. Kartu Myki ini di Melbourne tidak berlaku di Canberra dan Sydney. Mereka punya kartu masing-masing. Nah.penggunaan Myki di bus berbeda untuk trams. Kalau naik bus harus touch on dan touch off saat turun. Di trams sekali saja di touch on dan turun tidak perlu touch off. Tetapi kalau kita tidak naik trams selama 2 jam lebih, kita harus kembali touch on. Biasanya penggunaan Myki di trams rentang penyelewengan bagi warga Kota Melbourne. Mereka walaupun sudah dua jam le-
bih tidak mau touch on. Akhir-akhirnya ini, Pemerintah Victoria memberlakukan pengetatan hukuman warganya yang nakal tidak mau rugi dengan touch on Mykinya. Para pencari tiket (officer) Myki menanyakan satu persatu-persatu penumpang sambil memeriksa Myki. Bila terbukti dendanya besar sekali $ 180. Sekarang satu dollar Australia dikisaran Rp 9.900-10.000. Chrisvania Handita, alumni mahasiswi jurusan Visual Communication di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia, cerita pada saya, pernah terkena denda karena ketahuan Mykinya sudah habis tapi nekad naik trams. “Kalau di kalangan pelajar Indo di sini, para officer ticket itu kami panggil Tuti alias Tukang Tiket. Saya pernah kena denda, mereka tanya alamat rumah. Beberapa minggu kemudian datang kertas denda ke rumah. Denda harus kita bayar ke Post Office,” kenang Vania, yang baru saja menamatkan kuliahnya bulan September lalu. Vania pun merasa kapok dari pada uang sakunya hanya untuk bayar denda, pengalaman tersebut tidak ingin terulang kedua kalinya. Dia pun “kampanye” kepada teman-teman maupun kenalannya untuk disip-
lin pakai Myki. Apalagi sekarang Pemerintah Victoria semakin ketat saja bagi pengguna Myki. Cara pemerintah Victoria untuk menyadarkan pemerintah bukan saja saat dilakukan razia tetapi dengan pemasangan iklan di stasiun dan di dalam trams sendiri. Misal iklan untuk menyadarkan para pengguna Myki yang nakal tidak mau isi nominalnya baik menyindir atau iklan sanksi tegas. Itu cerita tentang Myki. Cerita tentang transportasi di Melbourne terutama trams memang menyenangkan karena tak perlu lama menunggu datang. Hanya berselang berapa puluh detik, trams menyusul di belakangnya. Memang di dalamnya selalu sesak penumpang, terutama berada di tengahtengah Kota Melbourne dari sepanjang mulai Melbourne Central hingga Stasiun Flinders Street. Di dalam trams tersedia bangku dan bangku-bangku khusus difabel. Tersedia pula bagi yang lebih suka berdiri. Tak terhitunglah berapa pegangan tangan di atas kepala supaya penumpang tidak tumbang. Maklum baik berhenti dan mulai berjalan, remnya mendadak. Suasana transportasi di Melbourne sangat menyenangkan. Tak perlu khawatir tertinggal dan telat ke tempat tujuan.
CMYK
Seremonial www.borneotribune.com
Borneo Tribune
12
Kamis, 6 Desember 2012
Rakor Perpustakaan dan Kearsipan Kalbar
Arsip, Saksi Bisu dan Aset Bernilai FOTO BERSAMA Kepala Perpusatakan Pusat, Ny Sri Sulastri, Kepala Anri Asikin, dan Kepala BPKD Kalbar, Marselinus Kutjai Apin di abadikan bersama peserta usai menyampaikan sambutan. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak
Kehadiran perpustakaan desa diharapkan berkontribusi positif ditengah masyarakat, terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di perdesaan. SDM di desa membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kapasitasnya, dan salah satu caranya membangun perpustakaan. Untuk mewujudkan keduanya, Selasa (4/12), Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah (BPKD) Kalbar menggelar Rakor Perpustakaan dan
Kearsipan. Rakor Berlangsung di Hotel Gajah Mada Pontianak, dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH yang diwakili Kepala BPKD Kalbar, Marselinus Kutjai Apin, dan Rakor ini juga menghadirkan Kepala Perpusatakaan Nasional, Ny Hj Sri Sulastri, dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, H Asikin. Gubernur Kalbar, Cornelis, perpustakaan adalah wahana belajar sepanjang hayat dalam upaya mengembangkan potensi masyrakat agar menjadi manusia yang beriman,
bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan arsip perlu dilindungi dan diselamatkan, karena arsip adalah bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjamin keselamatan aset nasional dalam bidanng ekonomi, sosial politik, budaya, pertanahan, serta keamanan. “Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, karena arsip adalah saksi bisu, tak terpisahkan, handal, dan abadi yang mem-
berikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, serta pertumbuhan dan kejayaan bangsa,” kata Gubernur, dalam sambutan yang dibacakan Kepala BPKD Kalbar, Marselinus Kutjai Apin. Lebih jauh, Gubernur mengatakan dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling bernilai dan merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradabab suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya (Sir Arthur Pouhty,
1924/Presiden Panama). “Perpustakaan maupun arsip apabila dikelola dengan baik dan benar, maka penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan akan menjadi sumber informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bahan penelitian, pelestarian, dan tempat rekreasi bagi masyarakat serta meningkatkan kecerdasan bangsa dan negara,” jelasnya. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan harus disinergikan secara terpadu, sistematik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan kabupaten/lota, sehingga pro-
gram prioritas dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran. Kehadiran perpustakaan desa diharapkan dapat memberikan suatu yang baru ditengah masyarakat, terutama dalam meningkatkan SDM di perdesaan. SDM di desa membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kapasitasnya, dan salah satunya dengan mewujudkan perpustakaan sebagai sarana menambah pengetahuan. Gubernur juga meminta kepada Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan se Kalbar untuk menyusun program kegiatan strategis, ter-
utama yang berkaitan dengan isu-isu mengenai pengamanan dan penyelamatan arsip-arsip vital, seperti arsip batas wilayah negara, batas wilayah antar provinsi, batas wilayah antar kabupaten/ kota, bahkan sampai batas wilayah antar desa dalam suatu kecamatan. “Arsip-arsip ini penting untuk dilindungi dan diselamatkan, seperti Pulau Simpadan dan Ligitan. Apabila arsip-arsip vital ini tidak kita miliki dan kita pelihara dengan baik, maka suatu saat kita akan kehilangan aset negara yang identitasnya tidak jelas,” ingatnya. o
BI Optimis Prospek Perekonomian 2013
Kadis PU Provinsi Kalbar
PENGHARGAAN MERUPAKAN TANTANGAN AGAR BERBUAT LEBIH BAIK LAGI Emi Borneo Tribune
Jakarta,Senin ( 3/12-12), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ir.Jakius Sinyor,memperoleh Penghargaan Peringkat ke dua (2) terbaik atas pengelolaan barang Milik Negara (BMN) untuk anggaran tahun 2012. Diberikan pada pelaksanaan Upacara dalam rangka hari kebaktian Pekerjaan Umum ke-67 tahun 2012 ,bertempat di kantor Kementerian Umum Repuplik Indonesia,jalan Patimura no.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh Kementrian Pekerjaan Umum,yang dihadiri oleh Pimpinan dan staf dilingkungan kementrian Pekerjaan Umum Repuplik Indonesia,serta perwakilan SKPD yang akan menerima penghargaan tersebut. Penganugrahan tanda penghargaan ini setiap ta-
hun dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum,melalui Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),yang proses penilaiannya oleh tim penilai yang dibentuk oleh Kementrian Pekerjaan Umum beranggotakan 19 Orang yang dipimpin oleh Ir. Nani Retno Hendriani,Dipl,.SE,selaku Ketua tim pelaksana. Tim bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan criteria dalam laporan keuangan dan BMN yang kemudian diterapkan dalam penilaian pengelolaan barang Milik Negara(BMN). Hasilya,khusus satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat memperoleh tingkat terbaik kedua dan menerima penghargaan untuk tahun anggaran 2012. Saat menerima penghargaan tersebut,jakius sinyor menyatakan rasa bangga,karena sejak berdi-
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ir.Jakius Sinyor. FOTO: Andry/ Borneo Tribune
rinya PU Kalbar,baru pertama ini mendapat penghargaan tersebut,ini se-
mua berkat kerja keras dan kesolidan seluruh tim dijajaran Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Barat khususnya di Seksi Penataan Ruang hingga memperoleh penilaian terbaik kedua secara Nasional. Penilaian ini telah dilakukan sejak tahun 2009,dan baru tahun ini kita memperoleh satu penghargaan,namun masih banyak yang lain seperti Bina Marga,Cipta Karya,Sumber Daya Air dll,ini sekaligus merupakan tantangan kedepan bagi kami,agar berbuat lebih baik lagi. Serta tak lupa pula Jakius sinyor mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Pekerjaan Umum atas penghargaan yang luar biasa ini,serta ucapan terima kasih juga kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh Kabupaten/ Kota yang telah mendukung kegiatan-kegiatan di Penataan Ruang. o
CINDERAMATA Pimpinan BI Perwakilan Kalbar, Hilman Tisnawan memberikan cinderamata kepada Pemprov Kalbar yang diwakili Lensus Kandri usai sampaikan arahan dalam Pertemuan Perbankan Tahunan. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune. Andika Lay Borneo Tribune, Pontianak
Bank Indonesia (BI) optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia pada 2013 karena memiliki modal dasar yang baik. ”Kita patut untuk tetap optimistis karena kita memiliki modal dasar yaitu perekonomian yang telah teruji stabil, permintaan domestik dengan basis kelas menengah yang tengah
tumbuh, serta ketersediaan ‘policy space’ yang cukup memadai untuk meredam risiko global,” kata Gubernur BI Darmin Nasution, Selasa (4/12) dalam sambutan yang dibacakan Pimpinan BI Perwakilan Kalbar, Hilman Tisnawan, pada Pertemuan Perbankan Tahunan 2012" di Gedung Perwakilan BI Kalbar. Ketiga basis kekuatan ekonomi tersebut, kata dia, akan tetap menumbuhkan keyakinan pelaku ekonomi, sehingga dapat menjadi
Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan
Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy
CMYK
daya dorong untuk berlanjutnya proses akumulasi modal. Beberapa indikator terkini menunjukkan pemupukan modal untuk pengembangan kapasitas produksi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri masih terus meningkat. “BI memperkirakan laju pertumbuhan investasi yang pada 2012 diperkirakan tumbuh 10,7 persen diperkirakan masih akan meningkat ke 11,6 hingga 12 persen pada 2013,” jelasnya. Dengan investasi yang meningkat, masih menurutnya, pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2013 dapat dipertahankan pada tingkat 5 persen hingga 5,4 persen. “Saya perkirakan, untuk ekspor tumbuh meningkat 5,4 persen hingga 5,8 persen,” ujarnya. BI tetap optimistis, perekonomian nasional pada 2013 akan tumbuh 6,3 hingga 6,7 persen. Ia yakin, pencapaian pertumbuhan akan menuju batas perkiraan tersebut apabila simpul-simpul kendala struktural dapat diatasi. BI juga memperkirakan, meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap tinggi, tekanan inflasi pada 2013 tetap akan terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan yaitu 3,5 hingga 5,5 persen.o